bab i...1.2. tujuan penulisan rencana kerja badan pengelolaan keuangan daerah kabupaten wonogiri...
Post on 15-Mar-2021
8 Views
Preview:
TRANSCRIPT
1 Renja BPKD 2019
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar belakang
Penyelenggaraan Otonomi Daerah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Penyelenggaraan Pembangunan Nasional,
maka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus didasarkan pada suatu perencanaan
strategis sebagai penjabaran visi,misi dan program Kepala Daerah selama lima tahun.
Kemudian secara operasional perencanaan strategis ini dijabarkan dalam suatu rencana
kerja tahunan.
Sebagai lembaga teknis daerah, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD)
menyelenggarakan kewenangan Pemerintah Daerah di bidang Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah sebagai satu kesatuan yang bersinergi.
Pendapatan Daerah memiliki peranan yang sangat penting bagi pemerintahan,
pembangunan dan pelayanan masyarakat, sebab Pendapatan Daerah ikut menentukan
volume, kekuatan dan kemampuan keuangan daerah dalam rangka menunjang
pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan di daerah.
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah memiliki peran yang tidak kalah penting,
karena kinerja pemerintahan, pembangunan daerah dan pelayanan masyarakat akan
berjalan baik dan lancar ketika keuangan dan aset daerah dikelola dengan baik,
transparansi dan professional.
Rencana kerja yang akan menjadi pedoman Badan Pengelolaan Keuangan
Daerah Kabupaten Wonogiri perlu dilandasi dengan pemahaman terhadap tugas pokok
dan fungsi yang diemban. Oleh karenanya perlu penjabaran dari program pembangunan
daerah sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan Tahun 2019.
1.2. Tujuan Penulisan Rencana Kerja
Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri sebagai unsur
Pemerintah Daerah di bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 11 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2012 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan
2 Renja BPKD 2019
Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri, mempunyai tugas
pokok dan fungsi melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang pendapatan,
pengelolaan keuangan dan aset daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas
pembantuan.
Untuk itu guna penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pendapatan pengelolaan
keuangan dan aset daerah agar dapat terukur dan terencana perlu disusun Rencana
Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA-SKPD) yang merupakan dokumen
perencanaan Badan Pengelolalaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri untuk Tahun
2019.
1.3. Dasar Hukum Penyusunan Rencana Kerja
Dasar Hukum Penyusunan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Wonogiri adalah :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
3 Renja BPKD 2019
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 2005 tentang Perencanaan
Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Wonogiri Tahun 2005-
2025;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Wonogiri;
12. Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun
2016 – 2021;
4 Renja BPKD 2019
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2017
Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri telah melaksanakan program
dan kegiatan sesuai yang telah direncanakan. Adapun keberhasilan dari program dan kegiatan
Urusan Wajib dan Pilihan pada Tahun Anggaran 2017 bisa dilihat dari tabel dibawah ini :
NO KEGIATAN ANGGARAN
(Rp)
REALISASI
(Rp)
PROSENTAS
E (%)
1 2 3 4 5
Belanja Langsung 23.342.332.000 21.092.515.139 90,36
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
14.737.640.000 13.897.333.743 94,30
1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 150.000.000
116.677.260
77,78
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
285.000.000
188.367.758
66,09
3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan
Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional.
12.500.000
10.533.125
84,27
4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 10.000.000 9.776.050
97,76
5. Penyediaan Alat Tulis Kantor 120.000.000 115.745.600
96,45
6. Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
71.000.000 64.172.230
90,38
7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /
Penerangan bangunan kantor
12.000.000
11.783.650
98,20
8. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
36.000.000
26.295.100
73,04
9. Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang – Undangan
4.500.000
4.412.000
98,04
10. Penyediaan makanan dan minuman 80.000.000
63.175.000
78,97
5 Renja BPKD 2019
11. Rapat –rapat Koordinasi dan Konsultasi
ke luar daerah
125.000.000
113.139.094
90,51
12. Rapat –rapat Koordinasi dan Konsultasi
ke dalam daerah
2.500.000 1.153.900
46,16
13. Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non
Pegawai
500.640.000
487.548.000
97,38
14. Pengelolaan SJDI 3.500.000
1.774.300
50,69
15. Biaya Listrik Penerangan Jalan Umum
(PJU)
13.300.000.000
12.660.820.676
95,19
16. Penataan Arsip Kantor 25.000.000
21.960.000
87,84
2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana
Dan Aparatur
855.000.000 802.343.093 93,84
1. Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor 47.000.000
40.854.000
86,92
2. Pengadaan Peralatan Gedung kantor 265.000.000
261.570.000
98,71
3. Pengadaan Mebeleur 50.000.000 42.500.000
85,00
4. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung
Kantor
225.000.000
219.870.000
97,72
5. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan
Dinas / Operasional
120.000.000
114.976.893
95,81
6. Pemeliharaan Rutin / Berkala
Perlengkapan Gedung Kantor
30.000.000
24.378.000
91,64
7. Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan
Gedung Kantor
80.000.000
62.372.000
77,97
8. Pemeliharaan Rutin / Berkala Mebeleur 1.000.000 960.000 96.00
9. Pemeliharaan Rutin/ berkala Jaringan
listrik,Telepon dan Air Minum
37.000.000 31.749.700 85,81
6 Renja BPKD 2019
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 11.000.000 8.641.675 78,56
1. Penyusunan Data Kepegawaian 7.000.000 5.548.525 79,26
2. Penyusunan Bezetting 4.000.000 3.093.150 77,33
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
110.000.000 104.622.200 95,11
1. Pendidikan dan Pelatihan Formal 30.000.000 26.949.100 89,83
2. Peningkatan SDM 5.000.000 4.915.000 98,30
3. Pembinaan dan Pelatihan Pelayanan
Bidang Keuangan ( Peningkatan SDM )
75.000.000 72.758.100 97,01
5. Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan
Keuangan
98.000.000 73.811.450 75,32
1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
7.000.000 4.035.400
57,65
2. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir
Tahun
27.000.000 21.046.000
77,95
3. Penyusunan Rencana Kerja SKPD 7.000.000 3.795.250
54,22
4. Pelaporan dan Evaluasi Pelaksanaan
Kegiatan
26.000.000
21.397.050
82,30
5. Reviu Renstra Perangkat Daerah 2016-
2021
5.000.000
1.402.550
28,05
6. Pengelolaan Administrasi Keuangan 26.000.000 22.135.200
85,14
6. Program Peningkatan Dan Pengembangan
Pengelolaan Keuangan Daerah
5.432.692.000 4.566.347.416 84,05
1. Pembuatan Buku Rancangan Peraturan
Daerah tentang APBD TA.2017
60.000.000
53.320.350
88,87
2. Pembuatan Buku PerKDH tentang
Penjabaran APBD TA. 2017
52.000.000
37.182.800
71,51
3. Penyusunan Rancangan Perda tentang
Perubahan APBD TA. 2017
167.000.000
151.876.160
90,94
7 Renja BPKD 2019
4. Penyusunan Rancangan PerKDH tentang
Penjabaran Perubahan APBD TA. 2017
191.000.000
171.680.570
89,89
5. Penyusunan Rancangan Perda tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
TA. 2016
165.000.000
160.832.650
97,47
6. Penyusunan Rancangan PerKDH tentang
Penjabaran Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD TA. 2016
145.000.000
140.062.000
96,59
7. Penyusunan dan Pengesahan DPA-SKPD
APBD TA.2017
36.000.000
34.806.700
96,69
8. Penyusunan dan Pengesahan SPD APBD
TA.2017
15.000.000 13.256.600
88,38
9. Validasi RKA SKPD Perubahan APBD
2017
35.000.000
32.300.000
92,29
10. Penyusunan dan Pengesahan DPPA SKPD
Perubahan APBD 2017
35.000.000
32.152.000
91,86
11. Penyusunan dan Pengesahan SPD
Perubahan APBD 2017
8.000.000 499.650
6,25
12. Penusunan Pelaporan Semesteran
Pelaksanaan APBD
20.000.000 18.743.100
93,72
13. Pemutakhiran Data Gaji PNS dan
Komputerisasi Cetak Daftar Gaji
90.000.000 76.327.008
84,81
14. Operasional Penyelesaian SP2D 144.000.000 139.162.790
96,64
15. Pengurusan Bantuan Sektoral dan DAK 56.000.000
50.920.910
90,93
16. Pengurusan SKPP 25.000.000
23.436.500
93,75
17. Pemeliharaan Program SAKD 60.000.000 58.274.500
97,12
18. Validasi dan Pembuatan SK Pendukung 5.000.000
3.765.375
75,31
8 Renja BPKD 2019
Kegiatan SKPD se-Kab. Wonogiri
19. Kegiatan MPT-GR 10.000.000 2.231.775
22,32
20. Pengelolaan Kas Daerah 25.000.000 14.234.600
56,94
21. Validasi RKA-SKPD APBD TA 2018 34.000.000
29.424.500
86,54
22. Penyusunan Rancangan Peraturan
Daerah tentang APBD TA 2018
160.000.000
140.831.145
88,02
23. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH
tentang Penjabaran APBD TA 2018
150.000.000 136.026.900 90,68
24. Sosialisasi Peraturan Daerah tentang
Pendapatan Daerah
25.000.000
17.952.700
71,81
25. Operasional Penyelesaian, Penelitian/
Verifikasi SPM
55.000.000 50.333.800
91,52
26. Evaluasi Penyusunan Laporan Keuangan
seluruh SKPD
50.000.000 30.651.400
61,30
27. Pengelolaan File Perencanaan Anggaran 25.000.000 24.077.750
96,31
28. Hadiah Pelunasan PBB 755.000.000 565.815.478
74,94
29. Monitoring dan Evaluasi Benda
Berharga/Karcis
15.000.000 8.954.100
59,69
30. Penagihan Pendapatan Daerah 25.000.000 14.035.117
56,14
31. Rakor Pendapatan Daerah 25.000.000 11.777.000
47,11
32. Penyusunan Pedoman Penatausahaan
Pelaksanaan APBD
60.000.000 48.246.600
80,41
33. Penataan File Bidang Perbendaharaan 22.000.000 16.377.100
74,44
34. Intensifikasi dan Ekstensifikasi PBB 970.692.000
935.223.200
96,35
9 Renja BPKD 2019
35. Pemeliharaan Aplikasi PBB 150.000.000 141.170.000
94,11
36. Pemeliharaan Program Aplikasi DARA 60.000.000 0
0,00
37. Sinkronisasi Laporan Keuangan SKPD 100.000.000 86.017.720
86,02
38. Penyusunan Pelaporan Semesteran
Inventarisasi Barang Daerah
13.000.000 10.059.600
77,38
39. Penyusunan Pelaporan akhir Tahun
Inventarisasi Barang Daerah
15.000.000 14.923.900
99,49
40. Penataan dan Pemeliharaan Dokumen
Kepemilikan Aset Daerah
37.000.000 15.445.550
41,74
41. Koordinasi dan Sosialisasi BPHTB 20.000.000 11.486.050 57,43
42. Sinkronisasi Laporan ASKES 25.000.000 24.448.300 97,79
43. Pengelolaan Aplikasi SIMPDRD 78.500.000 76.060.685 96,89
44. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak
Daerah
170.000.000 125.385.464 73,76
45. Pengelolaan File Belanja Tidak Langsung 10.000.000 9.377.100 93,77
46. Bintek Akuntansi Berbasis Accrual 125.000.000 110.740.000
88,59
47. Rakor Keuangan Daerah 25.000.000 9.307.500
37,23
48. Pengurusan dan Pengelolaan Dana
Perimbangan dan Pendapatan Lain-lain
20.000.000 11.843.488 59,22
49. Penyusunan Rancangan Peraturan
Bupati tentang Pengelolaan Belanja
Tidak Langsung
12.500.000 11.402.000 11.402.000
50. Sosialisasi Kebijakan Akuntasi dan Sistem
Akuntansi Pemerintah Kabupaten
Wonogiri
125.000.000 93.136.250 74,51
51. Pendampingan Penatausahaan dan
Pelaporan Akuntansi Akrual
500.000.000 411.957.750 82,39
52. Penyusunan Sistem dan Prosedur 100.000.000 85.225.274 85,23
10 Renja BPKD 2019
Akuntansi Keuangan Daerah
53. Penarikan Pajak Daerah 12.000.000 2.789.157 23,24
54. Penarikan Retribusi Daerah 14.000.000 0 0,00
55. Penyusunan Peraturan tentang
Pendapatan Daerah
25.000.000 15.878.800 63,52
56. Penyusunan Peraturan Daerah tentang
Pengelolaan Barang Milik Daerah
80.000.000 54.900.000 68,63
7. Program Peningkatan Kapasitas
Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
1.073.000.000 783.598.817 73,03
1. Penyusunan Standarisasi Indeks Belanja
Kabupaten
95.000.000 68.007.200
71,59
2. Verifikasi dan Pengelolaan Barang
Daerah
400.000.000 367.529.000
91,88
3. Pembinaan Administrasi Pengelolaan
Barang Daerah
85.000.000 35.516.900 41,78
4. Penghapusan Barang Inventaris Milik
Daerah
60.000.000 27.950.600 46,58
5. Pengadaan Papan Plakat dan Papan
Nama Kepemilikan Aset
100.000.000 98.593.350 98,59
6. Pemanfaatan Barang Milik Daerah 35.000.000 22.269.860 63,63
7. Pelelangan Barang Milik Daerah 38.000.000 11.011.800 28,98
8. Penyusunan RKBMD dan RKPBMD 20.000.000 10.108.000 50,54
9. Validasi dan Pembuatan SK Penetapan
Status Penggunaan Barang Milik Daerah
20.000.000 17.915.250 89,58
10. Penyusunan Buku Daftar Hasil
Pengadaan Barang
15.00.000 11.845.500 78,97
11. Bintek Pengelolaan Barang Daerah 40.000.000 26.484.700 66,21
12. Pengamanan dan Penertiban Aset
Daerah
20.000.000 13.914.427 69,57
13. Pemeliharaan Program Aplikasi Barang 50.000.000 0 0,0
11 Renja BPKD 2019
Persediaan
14. Pendampingan Program Aplikasi Sistem
Informasi Manajemen Aset
75.000.000 62.535.330 83,38
15. Rekonsiliasi Laporan Aset Tetap 20.000.000 9.916.900 49,58
8. Program Peningkatan Pendapatan Daerah 1.025.000.000 855.816.745 83,49
1. Pengelolaan Data Realisasi Pendapatan
Daerah
30.000.000 19.945.895 66,49
2. Penyediaan Sarana Pengelolaan PBB dan
BPHTB
460.000.000 402.025.500 87,40
3. Cetak dan Distribusi Dokumen PBB 65.000.000 51.366.600 78,03
4. Pemeliharaan Basis Data PBB 80.000.000 10.254.200 12,82
5. Pengadaan Tiang Canang/Panggung
Reklame
150.000.000 145.595.750 97,06
6. Pengelolaan Papan Reklame 240.000.000 226.628.800 94,43
12 Renja BPKD 2019
BAB III
TUJUAN DAN SASARAN
Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri sebagai unsur Pemerintah
Daerah di bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana diatur
dalam Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah
Kabupaten Wonogiri, mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan urusan Pemerintah
Daerah di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah berdasarkan asas
otonomi daerah dan tugas pembantuan.
Untuk itu guna penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Pendapatan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah agar dapat terukur dan terencana perlu disusun Rencana
Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Rencana
Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA-SKPD) yang merupakan dokumen perencanaan
Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri untuk Tahun 2019.
Tujuan yang dirumuskan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten
Wonogiri adalah meningkatkan akuntanbilitas dan transparansi pengelolaan pendapatan,
keuangan dan aset daerah.
Sedangkan, sasaran dari Badan Pengelolaan Keuangan Daerah antara lain :
1. Meningkatnya tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah;
2. Meningkatknya tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah;
3. Meningkatnya rasio pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah
Adapun Program dan Kegiatan dari Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten
Wonogiri adalah sebagai berikut :
I. Program Pelayanan Administrasi dan Perkantoran
1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional.
4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
5. Penyediaan Alat Tulis Kantor
6. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan bangunan kantor
8. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
13 Renja BPKD 2019
9. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – Undangan
10. Penyediaan Makanan dan Minuman
11. Rapat –rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
12. Rapat –rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
13. Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai
14. Biaya Listrik Penerangan Jalan Umum (PJU)
15. Penataan Arsip Kantor
II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas /Operasional
2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
3. Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor
4. Pemeliharaan Rutin / Berkala Jaringan Listrik, Telepon dan Air minum
5. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
6. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
7. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
III. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1. Pendidikan dan Pelatihan Formal
IV. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2. Pengelolaan Administrasi Keuangan
V. Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
1. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Pembuatan Buku
Perda APBD TA. 2019
2. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD dan Pembuatan
Buku Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD TA. 2019
3. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tentang
Pelaksanaan APBD TA. 2019
4. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD TA. 2019
5. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD TA.
2019
6. Penyusunan Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA.
2018
7. Penyusunan Rancangan PerKDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD TA. 2018
14 Renja BPKD 2019
8. Penyusunan dan Pengesahan DPA-SKPD APBD dan DPPA –SKPD Perubahan APBD
TA.2019
9. Penyusunan dan Pengesahan SPD APBD dan SPD Perubahan APBD TA.2019
10. Validasi RKA SKPD APBD dan RKA-SKPD Perubahan APBD 2019
11. Pemutakhiran Data Gaji PNS dan Komputerisasi Cetak Daftar Gaji
12. Operasional Penyelesaian SP2D dan Penelitian/ verifikasi SPM
13. Pengurusan Bantuan Sektoral dan DAK
14. Pemeliharaan Program SAKD
15. Kegiatan MPT-GR
16. Penyusunan dan Pengelolaan Likuiditas Kas Daerah
17. Hadiah Pelunasan PBB
18. Monitoring dan Evaluasi Benda Berharga/Karcis
19. Penagihan Pendapatan Daerah
20. Rakor Pendapatan Daerah
21. Pendampingan aplikasi dan Rekonsiliasi Kasda.
22. Intensifikasi dan Ekstensifikasi PBB
23. Pemeliharaan Aplikasi PBB
24. Sinkronisasi Laporan Keuangan SKPD
25. Penyusunan Pelaporan Semesteran dan Akhir Tahun Inventarisasi Barang Daerah
26. Penataan dan Pemeliharaan Dokumen Kepemilikan Aset Daerah
27. Koordinasi BPHTB
28. Sinkronisasi Laporan BPJS
29. Pengelolaan Aplikasi SIMPDRD
30. IntensifikasIi Pajak Daerah
31. Bintek Akuntansi Berbasis Accrual
32. Pengurusan dan Pengelolaan Dana Perimbangan dan Pendapatan Lain-lain
33. Pendampingan Penatausahaan dan Pelaporan Akuntansi Akrual
34. Penyusunan Peraturan tentang Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan
35. Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi Keuangan Daerah
VI. Program Peningkatan Pendapatan Daerah
1. Pengelolaan Data Realisasi Pendapatan Daerah
2. Penyediaan Sarana Pengelolaan PBB dan BPHTB
3. Pengelolaan Papan Reklame
15 Renja BPKD 2019
4. Pelaksanaan Pelayanan Pajak Daerah/Retribusi Daerah
VII. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
1. Penyusunan Standarisasi Indeks Belanja Kabupaten
2. Verifikasi dan Pengelolaan Barang Daerah
3. Pengadaan Papan Plakat dan Papan Nama Kepemilikan Aset
4. Penyusunan RKBMD dan RKPBMD
5. Pemeliharaan dan Perbaikan Aset-aset Pemerintah Daerah
6. Penyusunan Buku Daftar Hasil Pengadaan Barang
7. Pengamanan dan Penertiban Aset Daerah
8. Pemeliharaan Program Aplikasi Barang Persediaan
9. Pendampingan Program Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Aset Daerah
10. Rekonsiliasi Laporan Aset Tetap
11. Pemeliharaan dan Perbaikan Aset –aset Pemerintah Kabupaten
12. Pengelolaan Barang Milik Daerah
top related