bab i pendahuluan -...
Post on 16-Mar-2019
218 Views
Preview:
TRANSCRIPT
12
BAB I
PENDAHULUAN
Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat
DPRD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 dilaksanakan berdasarkan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk
Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu Atas
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah , serta Peraturan Gubernur Nomor
23 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
Hal ini Merupakan Bagian dari penerapan Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah
kepemerintahan yang baik (good governance) di Indonesia pada
umumnya dan Jawa Tengah khususnya.
Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 diharapkan dapat:
1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi
mandat atas kinerja yang telah dicapai oleh Sekretariat DPRD
Provinsi Jawa Tengah;
2. Mendorong Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah dalam
melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar
yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang
transparan dan dapat dipertanggungjawabkan;
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Sekretariat
DPRD Provinsi Jawa Tengah untuk meningkatkan kinerjanya;
4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap
Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah melaksanaan
13
program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan
masyarakat.
1.1 Kedudukan Organisasi
Kedudukan Sekretariat DPRD yang merupakan unsur pelayanan
administrasi dan pemberian dukungan tugas dan fungsi terhadap DPRD
yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang secara teknis operasional
berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan
secara administratif bertanggungjawab kepada Gubernur melalui
Sekretaris Daerah.
Pimpinan tertinggi dilembaga Sekretariat DPRD Provinsi Jawa
Tengah dijabat seorang Sekretaris yang mengemban tugas dan fungsi
manajerial, sedangkan tugas teknis dilaksanakan oleh Kepala Bagian
Umum, Kepala Bagian Persidangan, Kepala Bagian Hubungan
Masyarakat dan Kepala Bagian Keuangan, serta Kepala Sub Bagian
yang berada dibawah Kepala Bagian.
1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi
Sekretariat DPRD mempunyai tugas membantu Gubernur
menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan,
mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Provinsi, serta
menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh
DPRD Provinsi dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan
kebutuhan.
Dalam melaksanakan tugas Sekretariat DPRD melaksanakan
fungsi, sebagai :
a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
14
c. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh
DPRD;
d. fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD; dan
e. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur,
sesuai tugas dan fungsinya.
1.3 Struktur Organisasi
a. Sekretaris DPRD Provinsi Jawa Tengah
b. Bagian Umum, membawahi;
1. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Rumah Tangga;
3. Sub Bagian Perlengkapan;
c. Bagian Keuangan, membawahi:
1. Sub Bagian Perencanaan Program, Monitoring dan Evaluasi;
2. Sub Bagian Perbendaharaan;
3. Sub Bagian Akuntansi;
d. Bagian Persidangan, membawahi:
1. Sub Bagian Rapat dan Risalah;
2. Sub Bagian Alat Kelengkapan Dewan;
3. Sub Bagian Perundang-undangan dan Pengkajian;
e. Bagian Hubungan Masyarakat , membawahi:
1. Sub Bagian Publikasi;
2. Sub Bagian Informasi dan Dokumentasi;
3. Sub Bagian Protokol;
f. Kelompok Jabatan Fungsional.
1.4 Susunan Kepegawaian, Sarana dan Prasarana
Lingkungan Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam mewujudkan sistem administrasi
15
pemerintahan guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok
dan fungsi, merupakan salah satu indikator yang dipergunakan untuk
keberhasilan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
Jawa Tengah dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas
pokok dan fungsinya. Gambaran umum tersebut, salah satunya
adalah dukungan dari Sumber Daya Aparatur (personil) dilingkungan
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah
dan Sarana prasarana dengan rincian sebagai berikut :
a. Susunan Kepegawaian
Dalam melaksanaan kebijakan program dan kegiatan, maka
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah
didukung oleh 168 orang Pegawai Negeri Sipil dan 12 Pegawai Harian
Lepas yang seluruhnya berjumlah 180 (seratus delapan puluh) orang
dan dapat diklasifikasikan sebagai berikut :
- Berdasarkan Golongan / Pangkat;
- Berdasarkan Jabatan;
- Berdasarkan Pendidikan.
Tabel 1.1
Jumlah Karyawan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan
Golongan/Pangkat
No. Uraian Posisi Per 31 Desember
2017 (Orang)
1 Golongan IV 15
2 Golongan III 78
3 Golongan II 71
4 Golongan I 4
TOTAL 168
16
Gambar 1.1
Diagram Karyawan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah
Berdasarkan Golongan/Pangkat
Tabel 1.2
Jumlah Karyawan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah
Berdasarkan Jabatan
No Uraian Posisi Per
31 Desember 2017
1.
Pejabat Struktural
- Eselon II
1 Orang
- Eselon III
4 Orang
- Eselon IV 12 Orang
2. Jabatan Fungsional Tertentu
- Para Medis 1 Orang
3. Jabatan Fungsional Umum
- Staff 150 Orang
JUMLAH
168 Orang
Golongan VI Golongan III Golongan II Golongan I
17
Gambar 1.2
Diagram Karyawan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah
Berdasarkan Jabatan
Tabel 1.3
Jumlah Karyawan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah
Berdasarkan Pendidikan
No Uraian Posisi Per
31 Desember 2017
1. S3 - Orang
2. S2 25 Orang
3. S1 51 Orang
4. D4 3 Orang
5. Sarjana Muda (D3) 6 Orang
6. D1 - Orang
7. SLTA 67 Orang
8. SLTP 6 m Orang
140
145
150
155
160
165
170
Eselon I Eselon II Eselon IIIEselon IV Fungsional tertentu Fungsional Umum
18
Tabel 1.4
Jumlah Pegawai Harian Lepas Pada Sekretariat DPRD
Provinsi Jawa Tengah
No
Uraian Posisi Per
31 Desember 2017
1. S1 1 Orang
2. Sarjana Muda (D3) 1 Orang
3. SLTA 10 Orang
JUMLAH 12 Orang
b. Sarana dan Prasarana :
Dukungan sarana dan prasarana yang ada pada Sekretariat
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah, sebagai
berikut :
1. Berupa gedung, rumah dinas, wisma dan pool
kendaraan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
Jawa Tengah;
2. Kendaraan operasional;
3. Perlengkapan kantor.
1.5 Keuangan
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa
Tengah pada Tahun Anggaran 2017 mengelola dana yang bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah
Tahun Anggaran 2017 setelah perubahan terdiri dari :
1. Pendapatan Rp. 1.500.000.000,-
9. SD 10 Orang
JUMLAH 168 Orang
19
2. Jumlah Belanja Rp. 166.101.827.000,-
Belanja tidak langsung Rp. 21.469.818.000,-
Belanja langsung Rp. 144.632.009.000,-
1.6 Isu-isu Strategis
Berdasarkan pendekatan seperti diamanatkan dalam UU Nomor
25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
serta peluang dan ancaman yang terkait dengan dinamika lingkungan
strategis juga memperhatikan kekuatan dan kelemahan lembaga atau
instansi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa
Tengah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi maka
permasalahan dan isu-isu strategis penyelenggaraan tugas fungsi
menjadi rujukan penting dalam menentukan program dan kegiatan yang
diprioritaskan dalam 5 tahun ke depan.
Berangkat dari berbagai permasalahan pembangunan yang
dihadapi tantangan dan potensi pembangunan yang dapat
dikembangkan maka, dirumuskan isu strategis pembangunan daerah
Jawa Tengah melalui berbagai pertimbangan diantaranya memiliki
pengaruh besar terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional,
merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, memiliki
dampak luas terhadap daerah dan masyarakat, memiliki daya bangkit
terhadap janji politik yang perlu diwujudkan. Adapun isu strategis
tersebut adalah sebagai berikut:
a. Belum optimalnya peran Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
yang disebabkan belum berjalannya peran dan fungsi DPRD,
partai politik dan ormas dalam melaksanakan peran dan fungsi
politik;
b. Belum optimalnya kerjasama daerah antara lain
disebabkan kemampuan aparatur pemerintah yang di daerah
20
belum profesional, peraturan daerah tersebut belum sinkron
dalam mendukung kerjasama daerah;
c. Belum sinerginya dan sinkronnya regulasi/peraturan
pengelolaan keuangan daerah dan terkadang berubah-ubah
yang mengakibatkan multitafsir sehingga menimbulkan
kesulitan dalam mengimplementasikan dan mengoptimalkan
tertib administrasi keuangan daerah;
d. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam
proses kegiatan pelayanan dan administrasi ketatausahaan;
e. Belum terintegrasinya sistem informasi ketatausahaan
dengan sistem informasi kepegawaian;
f. Masih minimnya sarana dan prasarana pendukung
keamanan lingkungan gedung dan kantor;
g. Belum optimalnya inventarisasi aset daerah, serta
penggunaan dan pemanfaatan aset daerah yang disebabkan
masih minimnya peralatan / teknologi yang dapat menunjang
manajemen aset daerah;
h. Belum optimalnya Website yang dimiliki Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagai
salah satu sarana informasi dan pelayanan terhadap
masyarakat;
i. Belum optimalnya pemetaan kebutuhan pelayanan terhadap
Pimpinan dan Anggota DPRD yang akurat;
j. Kurang memadainya Pool/Garasi sebagai salah satu faktor
pemeliharaan kendaraan dinas menjadi kurang optimal;
k. Masih kurangnya regulasi (juklak, juknis, SOP, SPM, dll) yang
mengatur pelaksanaan kegiatan Pelayanan di Sekretariat
DPRD;
21
l. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi
terhadap Sekretariat DPRD;
m. Belum seluruhnya SDM Sekretariat DPRD mempunyai
kompetensi yang cukup dalam hal Pelayanan yang prima.
1.7 Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj
IP) Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 adalah sebagai
berikut :
BAB I Pendahuluan
Pada bab ini disajikan penjelasan umum Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah, dengan
penekanan kepada aspek strategis Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah serta permasalahan utama
(strategic issued) yang sedang dihadapi Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
BAB II Perencanaan Kinerja
A. Capaian Kinerja Organisasi
Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah untuk setiap
pernyataan kinerja sasaran strategis Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan
hasil pengukuran kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi Jawa Tengah. Untuk setiap pernyataan kinerja
sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja
sebagai berikut :
1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
22
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja
tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini
dengan target jangka menegah yang terdapat dalam dokumen
perencanaan strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau
peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah
dilakukan;
5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
6. Analisis progam/kegiatan yang menunjang keberhasilan
ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.
B. Realisasi Anggaran
Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan
dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja Sekretariat
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah
sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.
BAB IV Penutup
Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa
Tengah untuk meningkatkan kinerjanya.
Lampiran :
1) Perjanjian Kinerja Tahun 2017;
2) Lain-lain yang dianggap perlu.
23
BAB 2
PERENCANAAN KINERJA
Sasaran dan program yang telah ditetapkan berdasarkan
perencanaan strategis, dijabarkan dalam perencanaan kinerja yang
merupakan rencana dan komitmen kinerja untuk lima tahun yaitu sejak
tahun 2013-2018. Perencanaan kinerja merupakan tingkat sasaran dan
kegiatan. Penyusunan perencanaan kinerja dilakukan pada setiap awal
tahun anggaran, seiring dengan penyusunan dan kebijakan anggaran
serta merupakan komitmen bagi instansi pemerintah untuk mencapainya
dalam tahun yang bersangkutan.
Pada tahun 2017 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi Jawa Tengah bermaksud memfokuskan pencapaian
sasaran yaitu:
a. Tertatanya kehidupan baik suprastruktur politik maupun
infrastruktur politik didaerah yang kapable, kredible dan memiliki
kepekaan yang tinggi dalam menampung dan menyalurkan aspirasi
dan kepemimpinan rakyat di daerah;
b. Terselenggaranya proses politik yang demokratis dan transparan
dalam rangka penegakan kedaulatan rakyat disegala aspek
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, oleh
karena itu perlu adanya program penguatan kesadaran politik
masyarakat dalam kehidupan berdemokratis;
c. Terbangunnya budaya politik yang berlandaskan pada etika
politik dan moralitas yang menunjang tinggi adanya perbedaan
kebenaran dan keadilan;
d. Terbangunnya dinamika dan iklim politik di daerah yang sesuai
dengan prinsip-prinsip demokrasi;
24
Adapun komponen-komponen Perencanaan Kinerja Sekretariat
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah seperti
tersebut dibawah ini :
2.1 RPJMD Tahun 2013 -2018
Mengacu pada misi yang telah ditetapkan, maka sasaran- sasaran
strategis yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima
Tahun adalah seperti Tabel 2.1 berikut :
Tabel 2.1
RPJMD Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2013 - 2018
No
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Sasaran
Kondisi Awal 2013 (%)
Target akhir 2018 (%)
(1) (2) (3) (4) (5)
1 Terfasilitasinya
Penyusunan Raperda,
Raperda Inisatif serta
Peraturan DPRD Prov.
Jateng
Semakin Tercapainya
Prosentasi Prolegda Yang
Terselasaikan
100 100
2 Terfasilitasinya Kegiatan
Penyiapan Pengkajian dan
penelahaan peraturan
Perundang Undangan
Semakin
meningkatnya kapasitas
hukum dimasyarakat
dengan pembahasan
penyiapan, pengkajian dan
penalahan peraturan
Perundang- undangan
100 100
3 Terfasilitasinya kunjungan
kerja dalam rangka
menghimpun bahan
kebijakan DPRD Provinsi
Jawa Tengah.
Semakin meningkatnya
Penyerapan aspirasi melalui
Kunjungan Kerja DPRD di
dalam dan Luar Provinsi
Jawa Tengah
100 100
25
4 Terfasilitasinya Reses
DPRD Provinsi Jawa
Tengah.
Semakin terserapnya
aspirasi dari Masyarakat
atau Konstituen melalui
Pelaksanan Reses DPRD
Provinsi Jawa Tengah
100 100
5 Terfasilitasi kegiatan
Seminar DPRD Provinsi
Jawa Tengah
Semakin tercapainya
peningkatan pengetahuan
dan SDM DPRD Provinsi
Jawa Tengah
100 100
6 Terfasilitasinya liputan
Pimpinan, Komisi dan
Kedewanan
Semakin
terpublikasinya kegiatan
Pimp dan Angg. DPRD
melalui publikasi audio
Visual ( foto, rekam gambar,
rekam berita )
100 100
7 Terfasilitasi kegiatan
sosialisasi dan uji publik
Semakinn terciptanya pola
hub. Yg sinergi antara
DPRD dan steakholder
100 100
Setelah menentukan tujuan dan sasaran, maka langkah
selanjutnya perlu ditentukan bagaimana hal tersebut dapat dicapai.
Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan strategi organisasi untuk
merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, meliputi
penetapan strategis, kebijakan program dan kegiatan.
2.2 RENCANA STRATEGIS Tahun 2013 - 2018
Rencana strategis adalah merupakan suatu proses yang
berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu
sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi,
peluang, tantangan dan hambatan yang timbul. Perencanaan
Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
Jawa Tengah tahun 2013 – 2018 merupakan bagian integral dari
kebijakan dan program pemerintah Jawa Tengah dan merupakan
landasan dan pedoman bagi seluruh aparat dalam pelaksanaan tugas
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama kurun waktu
26
5 ( lima) tahun yaitu 2013 - 2018. Untuk mewujudkan Rencana Strategis
ditunjang dengan Visi dan Misi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi Jawa Tengah yaitu :
1. Pernyataan Visi
Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa
depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi
pemerintah. Visi berkaitan dengan pandangan jauh ke depan
menyangkut kemana instansi Pemerintah harus dibawa dan diarahkan
agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipasif,
inovatif serta produktif.
Dalam konteks ini untuk tercapainya peningkatan mutu/produktivitas
pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi Jawa Tengah, maka telah ditetapkan visi dan misi
yang mengacu pada visi dan misi Provinsi Jawa Tengah tahun 2013
– 2018 telah dipilih pendekatan implementasi (implementation
approach) dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan,
tantangan dan peluang yang ada di Jawa Tengah serta
mempertimbangkan budaya yang hidup dalam masyarakat maka
Visi Kepala Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 adalah
“MENUJU JAWA TENGAH SEJAHTERA DAN BERDIKARI
MBOTEN KORUPSI, MBOTEN NGAPUSI”
Maksud dari Visi tersebut adalah sebagai berikut :
1) Sejahtera
Terpenuhinya kebutuhan dasar rakyat, sandang, pangan,
perumahan, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, partisipasi
dalam kehidupan sosial dan politik.
Terciptanya hubungan antar masyarakat : Saling
menghargai,
27
inclusif, saling bantu, tepo sliro, dan gotong royong.
Tersedianya sarana dan prasarana publik, infrastuktur fisik
dan non fisik yang nyaman dan memadai, suprastruktur
yang mampu menampung aspirasi, menyelesaikan problem
dan mendorong kemajuan masyarakatnya, sarana
transportasi publik yang nyaman, murah, dan mudah
dijangkau.
2) Berdikari :
Berdaulat dalam mengambil keputusan dan menentukan
arah pembangunan Jawa Tengah dalam koridor NKRI.
Mandiri dalam mengekplorasi, mengolah dan
mengembangkan SDA, SDM, kearifan lokal, ekonomi,
politik, sosial dan budaya tanpa mengisolasi diri.
Berkepribadian dalam membangun identitas Jawa Tengah
yang tepo sliro, tidak menindas, tidak Asal Bapak Senang
(ABS) dan inclusif dalam pergaulan nasional maupun
internasional
3) Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi :
Sikap dalam perilaku kerja bagi perilaku pembangunan di
Jawa Tengah agar tidak korupsi, kolusi dan nepotisme,
bekerja berdasarkan kompetensi, obyektifitas dan
transparansi, menjunjung tinggi nilai-nilai gotong royong
dan hormonis, tanpa ego sektoral dan berorientasi pada
outcome.
Pelaku pembangunan di Jawa tengah adalah pemerintah
disemua tingkatan dan level, tokoh masyarakat, pakar,
profesional, pelaku bisnis, aktivis, organisasi rakyat, LSM, dan
lain-lain yang mendukung pencapaian Visi dan Misi
28
Gubernur Jawa Tengah. Adapun visi yang akan dicapai
oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi Jawa Tengah adalah ”Mewujudkan Sekretariat
yang berkemampuan untuk mendukung kinerja dalam
melaksanakan tugas serta fungsinya Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah yang aspiratif, transparansi
dan akuntable"
2. Pernyataan Misi
Misi merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan agar
tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai
dengan visi yang telah ditetapkan. Guna Mewujudkan visi tersebut
terdapat misi yang harus dilaksanakan 7 ( tujuh ) Misi Pemerintah
Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut :
1) Membangun Jateng berbasis Trisakti Bung Karno
berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan
berkepribadian di bidang kebudayaan;
2) Mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan,
menanggulangi kemiskinan dan pengangguran;
3) Mewujudkan penyelenggaraan pemerintah provinsi jawa
tengah yang bersih, jujur dan transparansi, Mboten korupsi,
Mboten ngapusi;
4) Memperkuat kelembagaan sosial masyarakat untuk
meningkatkan persatuan dan kesatuan;
5) Memperkuat partisipasi masyarakat dalam pengembalian
keputusan dan proses pembangunan yang menyangkut hajat
hidup orang banyak;
29
6) Meningkatkan infrastruktur untuk mempercepat pembangunan
Jawa Tengah yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.
Dengan pernyataan misi, diharapkan seluruh anggota
organisasi dan pihak-pihak lain yang berkepentingan dapat
mengetahui peran dan program-program Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah serta hasil yang
akan diperoleh di masa datang.
Adapun yang menjadi Misi Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah adalah :
a. Meningkatkan kinerja dan Sumber Daya Manusia Sekretariat
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
b. Memfasilitasi secara administrasi dalam pelaksanaan
tupoksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
c. Memfasilitasi kerjasama Anggota Dewan dengan
stakeholder;
d. Mendukung fungsi Dewan dalam mewujudkan kemitraan
dengan eksekutif;
e. Memfasilitasi administrasi keuangan secara transparan
dan akuntable dalam pelaksanaan tupoksi Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah.
3. Tujuan.
Tujuan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
Jawa Tengah merupakan penjabaran visi dan misi yang telah
ditetapkan, dan agar usaha dalam upaya pencapaian visi dan misi
dapat lebih terorganisir serta terdapat alur yang jelas antara
kegiatan dengan visi dan misi yang harus dicapai organisasi.
30
Tujuan akan menjadi arah perjalanan organisasi dalam beberapa
tahun mendatang.
Dengan tujuan ini maka Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi Jawa Tengah dapat mengetahui apa yang harus
dilakukan sesuai dengan sumber daya dan kemampuan yang
dimiliki serta arah kebijakan yang akan diambil dalam rangka
membantu kegiatan Dewan.
Sesuai dengan misinya maka tujuan Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah, mewujudkan
profesionalisme aparatur dilingkungan Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan cara:
a. Meningkatkan profesionslisme aparatur dilingkungan
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa
Tengah;
b. Meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana untuk
kelancaran tugas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi Jawa Tengah;
c. Mengembangkan rasa kebersamaan didalam kelembagaan;
d. Memberikan pelayanan administratif secara maksimal kepada
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
e. Memfasilitasi dan koordinasi antara pihak Legistatif dan
Eksekutif;
Program yang akan dilakukan untuk mendukung
strategi dalam mencapai tujuan pembangunan aparatur pemerintah
daerah adalah :
a. Penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan.
b. Peningkatan sumber daya aparatur pemerintah daerah.
c Peningkatan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan.
31
d. Peningkatan sarana dan prasarana pemerintah.
4. Sasaran
Pada tahun 2017 Sasaran Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah yang hendak dicapai dalam
mewujudkan kualitas kehidupan demokrasi di Provinsi Jawa
Tengah sebagai berikut :
a. Tertatanya kehidupan baik suprastruktur politik maupun
infrastruktur politik didaerah yang kapable, kredible dan
memiliki kepekaan yang tinggi dalam menampung dan
menyalurkan aspirasi dan kepemimpinan rakyat di
daerah;
b. Terselenggaranya proses politik yang demokratis dan
transparan dalam rangka penegakan kedaulatan rakyat
disegala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara, oleh karena itu perlu adanya program penguatan
kesadaran politik masyarakat dalam kehidupan
berdemokratis;
c. Terbangunnya budaya politik yang berlandaskan pada etika
politik dan moralitas yang menunjang tinggi adanya
perbedaan kebenaran dan keadilan;
d. Terbangunnya dinamika dan iklim politik di daerah yang
sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi.
Dalam rangka pencapaian sasaran maka Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah, mewujudkan
dalam 1 Program Utama/Prioritas dan 4 Program Pendukung
dengan 35 kegiatan.
Program Utama/Prioritas Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah yaitu :
32
1. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan
Rakyat Daerah yang terdiri dari 9 kegiatan :
1) Kegiatan Penyusunan Pembahasan Raperda dan
Raperda Inisiatif serta Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi Jawa Tengah.
2) Kegiatan Penyiapan, Pengkajian dan Penelaahan
Peraturan Perundang-undangan.
3) Kegiatan Kunjungan Kerja Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi Jawa Tengah.
4) Kegiatan Reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi Jawa Tengah.
5) Kegiatan Dialog Interaktif Pimpinan Dewan, Anggota
Dewan, Komisi, Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi Jawa Tengah melalui media massa.
6) Kegiatan Penerbitan Majalah Mimbar.
7) Kegiatan Seminar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi Jawa Tengah.
8) Kegiatan Liputan Pimpinan, Komisi dan Kedewanan.
9) Kegiatan Sosialisasi dan Uji Publik.
Program Pendukung Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi Jawa Tengah ada 4 yaitu :
a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, terdiri dari 14
kegiatan yaitu :
1) Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
2) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik.
3) Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan
perkantoran.
33
4) Kegiatan Jaminan Barang Milik Daerah.
5) Kegiatan Penyediaan Jasa kebersihan kantor/Rumah
Dinas.
6) Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor.
7) Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.
8) Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /
Penerangan Bangunan Kantor.
9) Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga.
10) Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan.
11) Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman.
12) Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi didalam dan
Luar Daerah.
13) Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran.
14) Kegiatan Penyediaan Sarana Kesehatan.
b. Progam Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, yang
terdiri dari 10 kegiatan yaitu :
1) Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional.
2) Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Rumah Dinas.
3) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor.
4) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional.
5) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung
Kantor.
6) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair.
7) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan
Rumah Tangga.
8) Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Arsip.
34
9) Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Barang Bercorak
Kesenian dan Kebudaya.
10) Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana kantor.
c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur,
yang terdiri dari 1 kegiatan Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
1) Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta
Kerlengkapannya.
d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur ,
yang terdiri dari 1 kegiatan Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
1) Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal.
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2017
Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja
tahunan yang akan dicapai oleh para pejabat disetiap instansi
pemerintah. Dengan demikian, perjanjian kinerja ini menjadi kontrak
kinerja yang harus diwujudkan oleh para pejabat instansi
sebagai penerima amanah dan pada akhir tahun dan dijadikan
sebagai dasar evaluasi kinerja dan penilaian terhadap pejabat
instansi tersebut. Dengan penetapan kinerja, diharapkan para
pimpinan harus mampu menunjukkan serta
mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada pimpinan instansi dan
kepada masyarakat.
Kriteria keberhasilan perjanjian kinerja Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah ditunjukkan
dengan capaian keluaran indikator kinerja output yang telah
ditetapkan. Sedangkan ukuran keberhasilan penetapan kinerja
35
ditunjukan dengan capaian hasil indikator outcome yang telah
ditetapkan pada awal tahun 2017.
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang
efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil,
Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Jawa Tengah
pada tahun 2017 telah melakukan Perjanjian Kinerja dengan
Gubernur Jawa Tengah, Perjanjian Kinerja Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 telah
ditetapkan pada awal tahun anggaran 1 Program utama dengan 9
kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 84.470.371.000,- seperti
Tabel 2.2 berikut :
Tabel 2.2
Matriks Perjanjian Kinerja Tahun 2017
Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah
No. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
1 2 3 4
1 Meningkatnya pelayanan untuk menunjang kinerja DPRD
Jumlah Raperda dan Peraturan ditetapkan
15 Perda,
35 Keputusan
2 Peraturan
Jumlah Pengkajian dan Penelaahan Peraturan-peraturan Perundang-undangan
10 Raperda dan
1 Propemperda
Jumlah Kunjungan Kerja DPRD Provinsi Jawa Tengah
575 kali ( 5 Komisi dan 4 Alat Kelengkapan Dewan )
Jumlah Reses DPRD Provinsi Jawa Tengah
3 kali
Jumlah Dialog Interaktif Pimpinan Dewan, Anggota Dewan, Komisi, Fraksi DPRD provinsi Jawa Tengah melalui media massa
30 kali
36
Jumlah Penerbitan Majalah Mimbar
2 eksemplar
Jumlah Seminar DPRD Provinsi Jawa Tengah
5 kali
Jumlah Liputan Pimpinan, Komisi dan Kedewanan
100 % (12 bulan )
Jumlah Sosialisasi dan Uji Publik
5 kali
37
BAB 3
AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2017
3.1 Capaian Kinerja Organisasi
Capaian kinerja merupakan dasar untuk menilai keberhasilan
dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan
sasaran dan kebijakan yang ditetapkan dalam rangka mewujudkan
visi dan misi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
Jawa Tengah. Pengukuran kinerja dilakukan sebagai hasil dari
proses penilaian yang terencana dan sistematis berdasarkan
kelompok indikator input, output maupun outcome untuk mengukur
kehematan, efisiensi, efektifitas dan kualitas pencapaian sasaran.
Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas
pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah
ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan
skala pengukuran sebagai berikut :
Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah
ditetapkan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah dilakukan
dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi
No. Interval Nilai Realisasi
Kinerja
Kriteria Penilaian
Realisasi
Kinerj
a 1. 91 ≤ 100 Sangat Baik
2. 76 ≤ 90 Tinggi
3. 66 ≤ 75 Sedang
4. 51 ≤ 65 Rendah
5. ≤ 50 Sangat Rendah
38
kinerja, indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan
dan sasaran strategis Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah
beserta target dan capaian realisasinya, sebagai berikut :
Tabel 3.2
Capaian Kinerja Tahun 2017 No
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Satuan
Target
Realisasi
Prosentase (%)
Kriteria
1
Meningkatnya pelayanan untuk menunjang kinerja DPRD
Jumlah Raperda dan Peraturan ditetapkan
Raperda, Keputusan, Peraturan
17 Raperda , 35 Keputusan 1 Peraturan
12 Raperda, 43 Keputusan, 1 Peraturan
82,00 Tinggi
Jumlah kegiatan
pengkajian dan penelaahan peraturan perundang- undangan
raperda 9 Raperda/ Promperda
10 Pengkajian Perundang-undangan
90,00 Tinggi
Jumlah kunjungan kerja DPRD
kegiatan 128 kegiatan 128 kegiatan 100 Sangat Baik
Jumlah Reses DPRD Provinsi Jawa Tengah
kegiatan 3 kegiatan 3 kegiatan 100 Sangat Baik
Jumlah Dialog Interaktif Pimpinan Dewan, Anggota Dewan, Komisi, Fraksi DPRD provinsi Jawa Tengah melalui media massa
dialog
interaktif
12 bulan 4 dialog
interaktif
100 Sangat
Baik
Jumlah Penerbitan Majalah Mimbar
eksemplar 2 eksemplar 1 kali cetak mimbar legislatif dan terrealisasi-nya warta legislatif on line
100 Sangat Baik
Jumlah kegiatan seminar
kegiatan 5 kegiatan 5 kegiatan 100 Sangat Baik
Jumlah Liputan Pimpinan, Komisi dan Kedewanan
bulan 12 bulan 12 bulan 100 Sangat Baik
Jumlah Sosialisasi dan Uji Publik
kelompok masyarakat
5 sosialisasi/ uji publik
4 kelompok masyarakat
87,00 Tinggi
Rata-rata 95,44 Sangat Baik
Dari tabel diatas secara umum capaian indikator pada sasaran
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat
39
Daerah sebanyak 9 kegiatan ada 3 kegiatan yang belum dapat
mencapai 100,00%. Untuk capaian kinerja realisasi fisik rata-rata
95,44%, capaian kinerja tahun 2017 apabila dibandingkan dengan
tahun 2016 mengalami peningkatan. Untuk tahun 2017 tercapai
95,44% sedangkan tahun 2016 tercapai 89,5% dengan yang dalam
penilaian dikategorikan Sangat Baik.
Gambar 3.1
Proyeksi Capaian Kinerja Tahun 2017
3.2 Realisasi Anggaran
Analisis capaian kinerja indikator sasaran pendukung. Dalam
sub bab ini akan disajikan pencapaian sasaran pendukung strategis
Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah yang dicerminkan dalam
capaian indikator kinerja. Adapun analisis secara rinci indikator
kinerja menurut sasaran strategis diuraikan sebagai berikut :
84
86
88
90
92
94
96
98
100
102
Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018
Capaian Kinerja
Target RPJMD
Tahun 2013-2018
Rencana Kinerja
Tahun 2018
40
1) Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Pendukung Pertama
Tabel 3.3
No Indikator Capaian
2016 (%)
2017
Target akhir
RENSTRA 2018 (%)
Capaian s/d 2017 terhadap 2018 (%)
Target Realisasi Prosentase (%)
1 Jumlah Raperda dan Peraturan ditetapkan
75,5 17 Perda, 35 Kept. 1 Peraturan
12 Perda, 43 Kept.
1Peraturan
82 100
Dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2016 sebesar
75,5%, untuk tahun 2017 meningkat sebesar 82% sehingga dapat
dikategorikan kriteria Tinggi. Permasalahannya adalah karena
terdapat 8 Raperda belum disetujui.
Tabel 3.4
Kegiatan Penyusunan Pembahasan Raperda dan Raperda Inisiatif
serta Peraturan DPRD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017
No Judul Raperda Penjelasan/ NA
dan Draf Raperda Keterangan Prosentase
1 Peningkatan Rendeman dan Hablur Tanaman Tebu
DPRD Komisi B Persetujuan tgl 29 Desember
2017
100%
2 Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga
DPRD Komisi E Persetujuan tgl 29 Desember
2017
100%
3 Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu
BAPEMPERDA Lanjutan
Persetujuan 25 April 2017
100%
4 Pembentukan Perseroda BPR BKK Jateng
PEMDA Lanjutan Persetujuan tgl 6 Januari 2017
100%
5 Rencana Induk Pembangunan Industri Daerah (RIPIDA)
Komisi B Lanjutan
Persetujuan 25 April 2017
100%
6 Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah
PEMDA Lanjutan Persetujuan 25 April 2017
100%
7 Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD
DPRD Persetujuan 7 Agustus 2017
100%
8 PP APBD Prov. Jateng TA 2016
Kumulatif Terbuka
Persetujuan 6 Juli 2017
100%
9 Perubahan APBD Prov. Kumulatif Persetujuan 100%
41
Jateng TA 2018 Terbuka 12 Juli 2017
10 APBD Prov. Jateng TA 2018
Kumulatif Terbuka
Persetujuan 30 November
2017
100%
11 LKPJ Gubernur Akhir Tahun 2016
- Persetujuan 17 April 2017
100%
12 Peraturan DPRD Tatib - Persetujuan 7 Agustus 2017
100%
13 Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
DPRD Komisi A Proses Fasilitasi Kemendagri
Dilanjutkan 2018
80%
14 Perubahan Nama Perusda Citra Mandiri Jawa Tengah menjadi Perusahaan Umum (Perumda) Citra Mandiri Jawa Tengah
DPRD Komisi C Penyusunan NA dan Draf (hasil konsul ditunda menunggu PP
bentuk Perumda)
20%
15 Perubahan Atas Peraturan Daerah Prov. Jawa Tengah Nomor 8 tahun 2011 tentang Pengelolaan Air Tanah di Prov. Jawa Tengah
DPRD Komisi D Proses Fasilitasi Kemendagri
dilanjutkan 2018
80%
16 Perubahan Atas Peraturan Daerah Prov. Jawa Tengah Nomor 6 tahun 2010 tentang RTRW Provinsi Jawa Tengah tahun 2009-2029
PEMDA Penyampaian Paripurna
dilanjutkan 2018
50%
17 Penyelenggaraan
Pendidikan
PEMDA Dilanjutkan 2018 50%
18 Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau kecil
PEMDA Pembahasan Pansus
dilanjutkan 2018
80%
19 Perubahan Bentuk Hukum PD BPR BKK menjadi Perseroda BPR BKK
PEMDA Lanjutan Proses Fasilitasi Kemendagri
dilanjutkan 2018
80%
20 Peraturan DPRD Kode Etik dan Tata Beracara
Menunggu Perubahan PP
0%
42
2) Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Pendukung Kedua
Tabel 3.5
No Indikator Capaian
2016 (%)
2017 Target akhir
RENSTRA 2018 (%)
Capaian s/d 2017 terhadap 2018 (%)
Target
Realisasi Prosentase
(%)
1. Jumlah kegiatan pengkajian dan penelaahan peraturan perundang- undangan
70 9 Raperda/ Propem-perda
10 Pengkajian Perundang-undangan
90 100
Dalam dokumen rencana jangka menengah yang terdapat
dalam rencana kapasitas hukum dimasyarakat, pengkajian dan
penalahan peraturan Perundang-undangan yang terselesaikan
ditargetkan pada tahun ketiga sebesar 100%, sedangkan capaian
tahun 2017 adalah sebesar 90%. Target akhir rencana strategis
tahun 2018 sebesar 100% capaian akhir tahun 2017 terhadap
capaian akhir RPJMD tahun 2018 penyiapan, pengkajian dan
penalahan peraturan Perundang-undangan yang terselesaikan
sebesar 90% terhadap gap akhir priode RENSTRA Sekretariat DPRD
Provinsi Jawa Tengah merasa cukup yakin akan mampu mencapai
target yang diharapkan.
Dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2016 sebesar
70%, maka terjadi peningkatan untuk tahun 2017 sebesar 90%
dapat dikategorikan kriteria Tinggi. Permasalahnnya adalah terdapat
beberapa anggota yang tidak mengikuti, karena berbenturan dengan
kegiatan lain, Perda masih dalam pengkajian/pembahasan komisi,
pansus, maupun pihak eksekutif. Solusi dari permasalahan tersebut
43
adalah menyusun agenda kerja yang lebih cermat dan menjalin
komunikasi dan koordinasi yang lebih intensif dengan pimpinan
DPRD dan alat kelengkapan Dewan, serta menyesuaikan RENJA
DPRD.
Tabel 3.6
Kegiatan Penyiapan, Pengkajian dan Penelahaan Peraturan
Perundang-undangan Tahun 2017
No Judul Raperda Penjelasan/ NA
dan Draf Raperda
Keterangan Prosentase
1 Perubahan Atas Peraturan Daerah Prov. Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang RTRW Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2019
PEMDA Penyampaian Paripurna
dilanjutkan 2018
50%
2 Penyelenggaraan Pendidikan
PEMDA Dilanjutkan 2018 50%
3 Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau kecil
PEMDA Pembahasan Pansus dilanjutkan
2018
80%
4 Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu
BAPEMPERDA Lanjutan
Persetujuan 25 April 2017
100%
5 Pembentukan Perseroda BPR BKK Jateng
PEMDA Lanjutan Disetujui 6 Januari 2017
100%
6 Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah
PEMDA Lanjutan Persetujuan 25 April 2017
100%
7 Perubahan Bentuk Hukum PD BPR BKK menjadi Perseroda BPR BKK
PEMDA Lanjutan Proses Fasilitasi Kemendagri
dilanjutkan 2018
80%
8 Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD
DPRD Persetujuan 7 Agustus 2017
100%
9 LKPJ Gubernur Akhir Tahun 2016
Persetujuan 17 April 2017
100%
10 Peraturan DPRD Kode Etik dan Tata Beracara
Persetujuan 7 Agusutus 2017
100%
44
3) Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Pendukung Ketiga
Tabel 3.7
No Indikator Capaian
2016 (%)
2017
Target akhir
RENSTRA 2018 (%)
Capaian s/d 2017 terhadap 2018 (%)
Target
Realisasi
Prosentase (%)
1. Jumlah kunker DPRD
100 128 kegiatan
128 kegiatan
100 100
Dalam dokumen rencana jangka menengah yang terdapat
dalam rencana Penyerapan aspirasi melalui Kunjungan Kerja DPRD
di dalam dan Luar Provinsi Jawa Tengah yang terselesaikan
ditargetkan pada tahun ketiga sebesar 100%, sedangkan capaian
tahun 2017 adalah sebesar 100%. Target akhir rencana strategis
tahun 2018 sebesar 100% capaian akhir tahun 2017 terhadap
capaian akhir RPJMD Tahun 2018 Kunjungan Kerja DPRD di dalam
dan Luar Provinsi Jawa Tengah serta Luar Negeri yang terselesaikan
sebesar 100%, tahun 2017 capaian kinerja sebesar 100%
mengalami kesamaan dengan tahun 2016 maka dikategorikan
kriteria Sangat Baik.
4) Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Pendukung Keempat
Tabel 3.8
No Indikator Capaian
2016 (%)
2017 Target akhir
RENSTRA
2018 (%)
Capaian s/d 2017 terhadap 2018 (%)
Target Realisasi Prosentase (%)
1 Jumlah Reses DPRD Provinsi Jawa Tengah
100 3 kegt. 3 kegt. 100 100
45
Dalam dokumen rencana jangka menengah yang terdapat
dalam rencana Penyerapan aspirasi melalui Kegiatan Reses
Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah yang terselesaikan
ditargetkan pada Tahun ketiga sebesar 100%, sedangkan capaian
tahun 2017 adalah sebesar 100%. Target akhir rencana strategis
tahun 2018 sebesar 100% capaian akhir tahun 2017 terhadap
capaian akhir RPJMD Tahun 2018 yang terselesaikan sebesar
100%. Untuk tahun 2017 capaian kinerja sebesar 100% mengalami
kesamaan dengan tahun 2016 maka dapat dikategorikan kriteria
Sangat Baik.
5) Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Pendukung Kelima
Tabel 3.9
No Indikator Capaian
2016 (%)
2017 Target akhir
RENSTRA 2018 (%)
Capaian s/d 2017 terhadap 2018 (%)
Target
Realisasi
Prosentase (%)
1. Jumlah Dialog Interaktif Pimpinan Dewan, Anggota Dewan, Komisi, Fraksi DPRD provinsi Jawa Tengah melalui media massa
100 12 bulan
4 dialog interaktif
100 100
Dalam dokumen rencana jangka menengah yang terdapat
dalam rencana kegiatan Dialog Interaktif Pimpinan Dewan, Anggota
Dewan, Komisi, Fraksi DPRD Provinsi Jawa Tengah melalui media
masa yang terselesaikan ditargetkan pada tahun ketiga sebesar
100%, sedangkan capaian tahun 2017 adalah sebesar 100%. Target
akhir rencana strategis tahun 2018 sebesar 100% capaian akhir
tahun 2017 terhadap capaian akhir RPJMD Tahun 2018 Dialog
Interaktif Pimpinan Dewan, Anggota Dewan, Komisi, Fraksi DPRD
46
Provinsi Jawa Tengah melalui media masa yang terselesaikan
sebesar 100%. Pada akhir periode RENSTRA Sekretariat DPRD
Provinsi Jawa Tengah merasa cukup yakin akan mampu mencapai
target yang diharapkan. Untuk tahun 2017 capaian kinerja sebesar
100% mengalami kesamaan dengan tahun 2016 dikategorikan
kriteria Sangat Baik.
Kegiatan Dialog Interaktif Pimpinan Dewan, Anggota Dewan,
Komisi, Fraksi DPRD Provinsi Jawa Tengah melalui media masa
pada tahun 2017 :
a. Kegiatan Dialog Prime Topic melalui Radio dan siaran tunda TV,
antara anggota Dewan dengan masyarakat secara Live,
dilaksanakan dua kali sebulan, saat ini secara fisik sudah
terpenuhi;
b. Kegiatan Dialog Interaktif Dewan melalui media masa
dilaksanakan Tri Wulanan, dan saat ini secara fisik sudah
terpenuhi;
c. Kegiatan TV Nasional dilaksanakan lima kali setahun, saat ini
secara fisik sudah terpenuhi.
6) Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Pendukung Keenam
Tabel 3.10
No Indikator
Capaian
2016 (%)
2017 Target akhir
RENSTRA 2018 (%)
Capaian s/d 2017 terhadap 2018 (%)
Target
Realisasi Prosentase
(%)
1. Jumlah
Penerbitan Majalah Mimbar
100 2 eksemplar
1 kali cetak mimbar legislatif dan terrealisasi-nya warta legislatif on line
100 100
47
Dalam dokumen rencana jangka menengah yang terdapat
dalam rencana kegiatan Penerbitan majalah mimbar legislatif yang
terselesaikan ditargetkan pada tahun ketiga sebesar 100%,
sedangkan capaian tahun 2017 adalah sebesar 100%. Target akhir
rencana strategis tahun 2018 sebesar 100% capaian akhir tahun
2017 terhadap capaian akhir RPJMD Tahun 2018 prosentase yang
terselesaikan sebesar 100%. Pada akhir priode RENSTRA
Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah merasa cukup yakin akan
mampu mencapai target yang diharapkan. Untuk tahun 2017
capaian kinerja sebesar 100% mengalami penurunan dari tahun
2016 dapat dikategorikan kriteria Sangat Baik.
Kegiatan jumlah penerbitan majalah mimbar Legislatif
Provinsi Jawa Tengah tahun 2017 ini terbit hanya 1 (satu) edisi
yaitu edisi 255/ 2017. Berita hasil kunjungan kerja komisi/
kedewanan yang telah dilaksanakan oleh Staf Bagian Humas
Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah maupun Tim Teknis tetap
diberitakan dalam wartalegislatif.dprd.jatengprov.go.id atau secara
on line setiap hari.
7) Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Pendukung Ketujuh
Tabel 3.11
No Indikator Capaian
2016 (%)
2017 Target akhir
RENSTRA 2018 (%)
Capaian s/d 2017 terhadap 2018 (%) Target
Realisasi Prosentase
(%)
1. Jumlah kegiatan seminar
100 5 kegiatan
5 kegiatan
100 100
Dalam dokumen rencana jangka menengah yang terdapat
dalam rencana kegiatan seminar yang terselesaikan ditargetkan
48
pada tahun ketiga sebesar 100%, sedangkan capaian tahun 2017
adalah sebesar 100%. Target akhir rencana strategis tahun 2018
sebesar 100%, capaian akhir tahun 2017 terhadap capaian akhir
RPJMD Tahun 2018 seminar yang terselesaikan sebesar 100%.
Dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2016 sebesar
100%, maka untuk tahun 2017 capaian kinerja sebesar 100%
mengalami kesamaan dapat dikategorikan kriteria Sangat Baik.
Kegiatan Seminar tahun 2017 sebanyak 5 (lima) kegiatan
yaitu :
a. Peningkatan Rendemen dan Hablur Tanaman Tebu;
b. Perubahan Perda tentang Pengelolaan Air Tanah;
c. Perubahan Nama Perusda Citra Mandiri menjadi Perumda;
d. Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga;
e. Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.
8) Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Pendukung Kedelapan
Tabel 3.12
No Indikator
Capaian 2016
(%)
2017 Target akhir
RENSTRA
2018 (%)
Capaian s/d 2017 terhadap 2018 (%)
Target (%)
Realisasi (%)
Prosentase (%)
1. Liputan
Pimpinan, komisi dan kedewanan
100 12 bulan 12 bulan 100 100
Dalam dokumen rencana jangka menengah yang terdapat
dalam rencana kegiatan Liputan Pimpinan, komisi dan kedewanan
yang terselesaikan ditargetkan pada tahun ketiga sebesar 100%,
sedangkan capaian tahun 2017 adalah sebesar 100%. Target akhir
rencana strategis tahun 2018 sebesar 100%, capaian akhir tahun
49
2017 terhadap capaian akhir RPJMD Tahun 2018 Liputan Pimpinan,
komisi dan kedewanan yang terselesaikan sebesar 100%.
Dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2016 sebesar
100%, untuk tahun 2017 capaian kinerja sebesar 100% mengalami
kesamaan dapat dikategorikan kriteria Sangat Baik.
Kegiatan Liputan Pimpinan, Komisi dan Kedewanan
dilaksanakan 12 bulan secara fisik sudah terpenuhi yaitu :
a. Kegiatan pemeriksaaan baliho di Kabupaten/ Kota se-Jawa
Tengah dilaksanakan 12 bulan saat ini secara fisik sudah
terpenuhi;
b. Kegiatan siaran TV Lokal yaitu acara "Wedangan" di TVRI,
antara Ketua Dewan, Eksekutif dengan masyarakat, secara
Live dilaksanakan empat kali sebulan secara fisik sudah
terpenuhi.
9) Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Pendukung Kesembilan
Tabel 3.13
No Indikator
Capaian
2016
(%)
2017 Target
akhir
RENSTRA
2018 (%)
Capaian
s/d 2017
terhadap
2018 (%)
Target
(%)
Realisasi
(%)
Realisasi
(%)
1 Sosialisasi dan
Uji Publik
60 5
sosialisa
si/ uji
publik
4
kelompo
k
masyara
kat
87 100
Dalam dokumen rencana jangka menengah yang terdapat
dalam rencana kegiatan Sosialisasi dan Uji Publik yang
terselesaikan ditargetkan pada tahun ketiga sebesar 100%,
sedangkan capaian tahun 2017 adalah sebesar 87%. Target akhir
rencana strategis tahun 2018 sebesar 100%, capaian akhir Tahun
50
2017 terhadap capaian akhir RPJMD tahun 2018 yang terselesaikan
sebesar 87% terhadap gap akhir priode RENSTRA Sekretariat
DPRD Provinsi Jawa Tengah merasa cukup yakin akan mampu
mencapai target yang diharapkan.
Dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2016 sebesar
60%, maka untuk tahun 2017 capaian kinerja sebesar 87%
mengalami peningkatan yang dapat dikategorikan kriteria Tinggi.
Hambatan atau kendala yang terjadi mengapa tidak mencapai target
100% pada tahun 2017 karena 1 (satu) Raperda yaitu perubahan
nama Perusda Citra Mandiri menjadi Perumda tidak dilanjutkan
pembahasannya.
Kegiatan uji publik yang sudah terlaksana terhadap Raperda
tahun 2017 yaitu :
a. Peningkatan Rendemen dan Hablur Tanaman Tebu;
b. Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga;
c. Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
d. Pengelolaan Air Tanah.
1. Akuntabilitas Keuangan
Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan
fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa
Tengah APBD Tahun Anggaran 2017 yaitu Pendapatan sebesar
Rp. 1.500.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 1.447.025.000,- atau
(96%), sedangkan Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.
21.469.818.000,- Realisasi sebesar Rp. 21.279.465.512,- atau
(99%) dan Belanja Langsung sebesar Rp. 144,632,009,000,-
Realisasi sebesar Rp. 111.522.200.634,- atau (77%). Maka untuk
realisasi APBD Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 dengan total jumlah anggaran
51
sebesar Rp. 166.101.827,000,- terealisasi sebesar Rp.
132.801.666.146,- atau (80%). Jadi sisa anggaran sebesar Rp.
33.300.160.854 atau 20% sebagaimana tampak pada tabel dibawah
ini:
Tabel 3.14
Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017
NO BELANJA ANGGARAN REALISASI % SISA
A PENDAPATAN 1.500.000.000 1.447.025.000 96% 52.975.000
Pendapatan Asli Daerah
1.500.000.000 1.447.025.000 96% 52.975.000
B BELANJA 166.101.827.000 132.801.666.146 80% 33.300.160.854
Belanja Tidak
Langsung 21.469.818.000 21.279.465.512 99% 190.352.488
Belanja Langsung 144.632.009.000 111.522.200.634 77% 33.109.808.366
Penggunaan anggaran tersebut apabila diperinci dalam
mendukung pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :
a. Target dan Realisasi Pendapatan
Target Pendapatan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017, setelah
perubahan sebesar Rp. 1.500.000.000,- yang terdiri dari
Retr ibusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Ruangan sebesar
Rp. 492.000.000,- dan Retr ibusi Tempat Penginapan/
Pesanggrahan/ Vila sebesar Rp. 1.008.000.000,-
Adapun realisasi pendapatan tahun 2017 sebesar Rp.
1.447.025.000,- atau (96%), tidak terealisasi sebesar (Rp.
52.975.000,-) atau (4%). Realisasi Pendapatan tahun 2017 apabila
52
dibandingkan dengan Pendapatan pada tahun 2016 yaitu Rp.
1.361.450.000,- realisasi sebesar Rp. 1.324.050.000,-
(97,25%), tidak terealisasi sebesar Rp. 37.400.000,- maka
mengalami penurunan sebesar 2,75%. Dari penerimaan pendapatan
tersebut yang tidak memenuhi target adalah retribusi penginapan
Wisma Jl. Guntur yaitu target Rp. 232.500.000,- terealisasi sebesar
Rp. 208.050.000,- (89,48%) Hal ini disebabkan wisma di Jl. Guntur
lokasinya kurang strategis, kurangnya papan informasi atau petunjuk
arah menuju lokasi penginapan dan kurangnya promosi untuk
masyarakat umum serta penurunan retribusi penginapan Wisma jl.
M. Supeno yang ditargetkan Rp. 378.725.000,- terealisasi Rp.
279.125.000,- (73,70%) yang disebabkan perubahan jalur jalan raya
semula dua arah menjadi 1 arah .
Rincian target dan realisasi pendapatan dapat dilihat pada
label berikut ini :
Tabel 3.15
Target dan Realisasi Pendapatan Tahun 2017
No Jenis Pendapatan Target Realisasi Selisih/Pelamp
Anggaran %
1 2 3 4 5 6
1 Gedung Bank Jateng
480.000.000 480.000.000 0 100,00
2 Kantin 12.000.000 12.000.000 0 100,00
3 Wisma
Papandayan 396.750.000 467.850.000 71.100.000 117,92
4 Wisma Mentri
Supeno 378.725.000 279.125.000 (99.600.000) 73,70
5 Wisma Guntur 232.500.000 208.050.000 (24.450.000) 89,48
Pembulatan 25.000 (25.000)
53
Jumlah Tahun 2017
1.500.000.000 144.025.000 (52.975.000) 96,22
Tahun 2015 1.100.000.000,- 1.118.450.000 18.450.000 102
b. Target dan Realisasi Anggaran.
Anggaran belanja langsung pada tahun 2017 sebesar Rp.
144.632.009.000,- , realisasi sebesar Rp. 111.522.200.634,- atau
77% tidak terealisasi sebesar Rp. 33.109.808.366,- atau 33% dari
anggaran yang dialokasikan. Anggaran untuk program/kegiatan
utama sebesar Rp. 84.470.371.000,- jika dilihat dari realisasi
anggaran per sasaran, penyerapan anggaran terbesar pada
program/kegiatan utama Kegiatan Penerbitan Majalah Mimbar yaitu
sebesar 98,13 % dan realisasi fisik sebesar 100,00%.
Sedangkan penyerapan terkecil pada Kegiatan Sosialisasi dan
Uji Publik (36,81%) realisasi fisik 87,00%. Jika dikaitkan antara
kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran,
pencapaian sasaran relatif baik dan diikuti dengan penyerapan
anggaran kurang dari 100,00%, dan untuk anggaran tahun 2017 Rp.
166.101.827.000,- realisasi Rp. 132.801.666.146,- atau 79,95%,
realisasi fisik 97,17% menunjukan bahwa dana yang disediakan
untuk pencapaian sasaran pembangunan tahun 2017 belum efisien
dan efektif. Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2017
yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam
pencapaian sasaran disajikan pada tabel berikut :
54
Tabel 3.16
Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung
Program/Kegiatan Utama Tahun 2017
NO Progam / Kegiatan Target Realisasi Fisik (%)
Keuangan (%)
Progam Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
1 Kegiatan Penyusunan Pembahasan Raperda dan Raperda Inisiatif serta Peraturan DPRD Provinsi Jawa Tengah
17 Raperda, 35 Keputusan, 1 Peraturan
12 Raperda, 43 Kept. , 1Peraturan
82 50,80
2 Kegiatan Penyiapan, Pengkajian, dan Penelahaan Peraturan Perundang-undangan
9 Raperda 10 pengkajian perundang-undangan
90 41,15
3 Kegiatan Kunjungan Kerja DPRD Provinsi Jawa Tengah
128 keg dalam 1 tahun
128 keg dalam 1 tahun
100 68,76
4 Kegiatan Reses DPRD Provinsi Jawa Tengah
3 Keg dalam 1 tahun
3 Keg dalam 1 tahun
100 93,10
5 Kegiatan Dialog Interaktif Pimpinan Dewan, Anggota Dewan, Komisi, Fraksi DPRD Provinsi Jawa Tengah melalui
media masa
12 bulan 4 dialog interaktif
100 78,32
6 Kegiatan Penerbitan Majalah Mimbar
2 eksp dan 12 bulan
1 kali cetak mimbar legislatif dan terealisasinya warta legislatif on line
100 98,13
7 Kegiatan Seminar DPRD Provinsi Jawa Tengah
5 kegiatan seminar dalam 1 tahun
5 kegiatan seminar dalam 1 tahun
100 67,26
8 Kegiatan Liputan Pimpinan, Komisi, dan Kedewanan
12 bulan 12 bulan 100 88,31
9 Kegiatan Sosialisasi dan Uji Publik
5 sosialisasi/ uji publik
4 kelompok masyarakat
87 36,81
Rata-rata 95,44 69,18
55
Dilihat dari sisi penyerapan anggaran tahun 2017 Sekretariat
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah ditargetkan
anggaran setelah perubahan sebanyak Rp. 166.101.827.000,-
namun realisasi pengeluaran sebesar Rp. 132.801.666.146,- (80%)
maka sisa anggaran tahun 2017 sebesar Rp. 33.300.160.854,-
(20%).
Pengeluaran untuk pogram Utama yaitu :
1. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat
Daerah untuk 9 kegiatan anggaran sebesar : Rp.
84.470.371.000,- realisasi sebesar Rp.
59.322.436.912,- (70,23%) dengan kategori Sedang tidak
terealisasi sebesar Rp. 25.147.934.088,- (29,77).
2. Pengeluaran untuk program pendukung anggaran sebesar
Rp.60.161.638.000,- realisasi sebesar Rp. 52.199.763.722,-
(86,76%) dengan kategori Tinggi terdiri dari 4 Program yaitu :
1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran terdiri dari
14 kegiatan, an g g ar an s eb es ar R p .
3 7 . 2 6 4 . 45 8 . 0 00 , - realisasi anggaran sebesar Rp.
31.843.684.673,- (87,11%), dengan kategori Tinggi .
2) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur terdiri dari 1 kegiatan, anggaran sebesar Rp.
4.312.740.000,- realisasi anggaran sebesar Rp.
2.935.838.750,- (68,07%), dengan kategori Sedang.
3) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
terdiri dari 9 kegiatan, anggaran sebesar Rp.
17.630.599.000,- realisasi anggaran sebesar Rp.
16.526.740.299,- (91,07%), dengan kategori Sangat Baik.
56
4) Program Peningkatan Disiplin Aparatur terdiri dari 1
kegiatan, anggaran sebesar Rp. 953.841.000,- realisasi
anggaran sebesar Rp. 893.500.000,- (93,67%), dengan
kategori Sangat baik.
57
BAB IV
PENUTUP
4.1 Kesimpulan.
Laporan kinerja instansi pemerintah sekretariat DPRD Provinsi
Jawa Tengah ini disusun berdasarkan kebijakan umum
anggaran (KUA) tahun anggaran 2017 dan penetapan kinerja tahun
2017 yang merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan
tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi
pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang
diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran
kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) serta
memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.
Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan
gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi
sebagai sebagai perwujudan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan
pelaksanaan kegiatan - kegiatan sesuai dengan program dan
kebijakan yang ditetapkan. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja
terhadap sasaran. Ditetapkan indikator kinerja sasaran sebanyak
5 indikator terdiri dari 1 indikator utama yaitu Program Peningkatan
Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang terdiri dari 9
kegiatan dan 4 indikator pendukung yaitu Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran terdiri dari 14 kegiatan, Progam
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yang terdiri dari 9
kegiatan, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
yang terdiri dari 1 kegiatan, Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur yang terdiri dari 1 kegiatan.
58
Dengan memperhatikan uraian dan beberapa data tersebut
diatas, maka dapat dikatakan bahwa Sekretariat DPRD Provinsi
Jawa Tengah dalam melaksanakan tugasnya dapat dikatakan cukup
memuaskan, karena sasaran strategis Sekretariat DPRD Provinsi
Jawa Tengah yaitu “Meningkatnya Pelayanan Untuk Menunjang
Kinerja DPRD” dari capaian target dan realisasi mendapatkan rata-
rata 95,44% yang dalam penilaian dapa dikategorikan Sangat Baik.
Dalam memfasilitasi DPRD sering dialami beraneka ragam
tuntutan pelayanan. Hal ini disebabkan oleh heterogenitas anggota
DPRD dengan berbagai karakteristiknya. Kondisi ini menuntut
adanya SDM yang cakap dan terampil dalam memberikan
pelayanan. Dalam melaksanakan tanggungjawab tersebut dijumpai :
Permasalahan sebagai berikut:
1. Kualitas SDM di Sekretariat DPRD dipandang masih kurang,
khususnya SDM yang mempunyai kualifikasi tertentu, misal
SDM yang menguasai legal drafting, menguasai peraturan
perundangan tentang keuangan dan pengadaan barang/jasa.
2. Pemahaman Anggota DPRD tentang pengelolaan administrasi
keuangan belum maksimal yang mengakibatkan terlambatnya
penyusunan pertanggungjawaban keuangan.
3. Cepatnya Perubahan Peraturan Perundang-undangan dari
pusat implikasinya sangat dirasakan didaerah, misalnya PP.
Permendageri, Permenpan maupun edaran dari pemerintah
pusat sering terlambat diterima, kadang sudah direvisi atau
diganti dengan peraturan yang baru.
4. Koordinasi antar bagian yang kurang sehingga sering terjadi
salah pengertian atau mis communication dalam penyampaian
peraturan, kabijakan dalam penyelenggaraan kegiatan.
59
4.2 Saran atau Langkah Perbaikan
1. Meningkatkan kemampuan dan ketrampilan Aparatur dengan
mengikut sertakan kursus-kursus (legal drafting Peraturan
Perundang-Undangan, PP, Permendageri, Permenpan dan Perda
tentang pengelolaan keuangan daerah maupun pengadaan
barang/jasa).
2. Memberi masukan kepada DPRD tentang mekanisme
Pengelolaan dan pertanggungjawaban Administrasi Keuangan
Daerah.
3. Meningkatkan intensitas koordinasi dan konsultasi dengan
Kementerian, terkait dengan permasalahan yang kita hadapi
untuk mendapatkan petunjuk yang sesuai dengan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
4. Meningkatkan koordinasi antar bagian dengan adanya rapat
evaluasi antar bagian yang berkelanjutan.
Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP)
Tahun 2017 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
Jawa Tengah, semoga bermanfaat dan menjadi bahan
pertimbangan dan evaluasi untuk capaian kinerja yang akan datang.
Sekian dan terima kasih.
Semarang, Februari 2018
SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA
TENGAH
Drs. IGN. INDRA SURYA , M.Hum Pembina Utama Madya
NIP. 19591006 198503 1 007
top related