bab ii landasan teori - repository.bsi.ac.id · g. petunjuk cara-cara menyelamatkan diri dari...
Post on 25-Nov-2020
1 Views
Preview:
TRANSCRIPT
7
BAB II
LANDASAN TEORI
2.1 Pelayanan
2.1.1 Pengertian Pelayanan Publik/Pelayanan Umum
Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia pasal 1 nomor 25 tahun
2009 tentang Pelayanan Publik, pengertian pelayanan publik adalah kegiatan atau
rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas jasa,
barang, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara
pelayanan publik. Sementara itu kemudian menurut Keputusan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara No.63/KEP/M.PAN/7/2003, pelayanan publik
adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara
pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan
maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Menurut Ridwan dan Sudrajat (2009:19) pelayanan publik merupakan
pelayanan yang diberikan oleh pemerintah sebagai penyelenggara negara terhadap
masyarakat nya guna memenuhi kebutuhan dari masyarakat itu sendiri dan
memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
8
Dengan demikian, berdasarkan uraian yang dibahas diatas dapat
disimpulkan bahwa pelayanan publik adalah proses pemenuhan keinginan dan
kebutuhan masyarakat oleh penyelenggaraan negara dalam hal ini negara
didirikan oleh publik (masyarakat) tentu saja dengan tujuan agar dapat
meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2.1.2 Penyelenggara Pelayanan Publik
Berdasarkan Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik, Penyelenggara pelayanan publik atau Penyelenggara merupakan setiap
institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk
berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum
lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik. Atasan satuan
kerja Penyelenggara merupakan pimpinan satuan kerja yang membawahi secara
langsung satu atau lebih satuan kerja yang melaksanakan pelayanan publik.
Organisasi penyelenggara pelayanan publik atau Organisasi Penyelenggara
merupakan satuan kerja penyelenggara pelayanan publik yang berada di
lingkungan institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang
dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan
hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.
Pelaksana pelayanan publik atau Pelaksana merupakan pejabat, pegawai, petugas,
dan setiap orang yang bekerja di dalam Organisasi Penyelenggara yang bertugas
melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik.
9
2.1.3 Standar Pelayanan Publik
Menurut Ridwan dan Sudrajat (2009:103) setiap penyelenggaraan
pelayanan publik harus memiliki standar pelayanan dan dipublikasikan sebagai
jaminan adanya kepastian bagi penerima pelayanan. Standar pelayanan adalah
ukuran yang diberlakukan dalam peyelenggaraan pelayanan yang wajib ditaati
oleh pemberi dan atau penerima pelayanan. Adapun standar pelayanan yakni
meliputi sebagai berikut:
1. Prosedur pelayanan
Prosedur pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan
termasuk pegaduan.
2. Waktu peyelesaian
Waktu penyelesaian yang ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan
sampai dengan penyelesaian pelayanan termasuk pengaduan.
3. Biaya pelayanan
Biaya atau tarif pelayanan termasuk rincian yang ditetapkan dalam proses
pemberian pelayanan.
4. Produk pelayanan
Hasil pelayanan yang akan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah
ditetapkan.
5. Sarana dan prasarana
Penyedian sarana dan prasarana pelayanan yang memadai oleh
penyelenggaraan pelayanan publik.
10
6. Kompetensi petugas pemberi pelayanan
Kompetensi petugas pemberi pelayanan harus ditetapkan dengan tepat
berdasarkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap, dan perilaku yang
dibutuhkan.
Penyusunan standar pelayanan dilakukan dengan pedoman tertentu yang
diatur lebih lanjut dalam UU No.25 tahun 2009, adapun komponen standar
pelayanan sekurang-kurangnya meliputi:
1. Dasar hukum
Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar.
2. Persyaratan
Syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan baik
persyaratan teknis maupun administratif.
3. Sistem, mekanisme dan prosedur
Tata cara pelayanan yang dibekukan bagi pemberi dan penerima pelayanan
termasuk pengaduan.
4. Jangka waktu penyelesaian
Jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan
dari setiap jenis pelayanan.
5. Biaya/tarif
Ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau
memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan
berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.
11
6. Produk pelayanan
Hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang
ditetapkan.
7. Sarana, prasarana, dan / atau fasilitas
Peralatan dan fasilitas yang diperlukan dalam penyelenggaraan pelayanan
termasuk peralatan dan fasilitas pelayanan bagi kelompok rentan.
8. Kompetensi pelaksanaan
Kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan
keahlian, keterampilan dan pengalaman.
9. Pengawasan internal
Pengendalian yang dilakukan oleh pimpinan satuan kerja atau atasan
langsung pelaksana.
10. Penanganan pengaduan, saran dan masukan
Tata cara pelaksanaan pengamanan pengaduan dan tindak lanjut.
11. Jumlah pelaksana
Tersedianya pelaksanaan sesuai dengan beban kerjanya.
12. Jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan
sesuai dengan standar pelayanan.
13. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen
untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan resiko keragu-raguan,
dan
14. Evaluasi kinerja Pelaksana
Penilaian untuk mengetahui seberapa jauh pelaksanaan kegiatan sesuai
dengan standar pelayanan.
12
Berdasarkan paparan di atas dapat disimpulkan bahwa dengan adanya
standar dalam kegiatan pelayanan publik ini diharapkan masyarakat bisa
mendapat pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan dan proses yang memuaskan
serta tidak menyulitkan masyarakat sebagai pengguna pelayanan.
2.1.4 Asas Pelayanan Publik
Pelayanan publik dilaksanakan dalam suatu rangkaian kegiatan terpadu
yang bersifat sederhana, terbuka, lancar, tepat, lengkap, wajar, dan terjangkau.
Untuk dapat memberikan pelayanan yang memuaskan pengguna jasa,
penyelenggaraan pelayanan harus memenuhi asas-asas pelayanan. Untuk
mencapai kepuasan itu dituntut kualitas pelayanan publik yang profesional,
kemudian Ridwan dan Sudrajat (2009:20) mengemukakan asas-asas dalam
pelayanan publik tercermin dari:
a. Transparansi
Bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang
membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti.
b. Akuntabilitas
Dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
c. Kondisional
Sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan
dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektivitas.
13
d. Partisipatif
Mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik
dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat.
e. Kesamanan Hak
Tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku, agama, ras, golongan,
gender dan status ekonomi.
f. Keseimbangan Hak dan kewajiban
Pemberi dan penerima pelayanan publik harus memenuhi hak dan kewajiban
masing- masing pihak.
Asas-asas penyelenggaraan pelayanan publik juga diatur dalam Pasal 4
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang dikutip
oleh Ridwan dan Sudrajat (2009:254) yakni yang terdiri dari 12 asas:
1. Asas kepentingan umum
2. Asas kepastian hukum
3. Asas kesamaan hak
4. Keseimbangan hak dan kewajiban
5. Asas keprofesionalan
6. Asas partisipasif
7. Asas persamaan perlakuan/tidak deskriminatif
8. Asas keterbukaan
9. Asas akuntabilitas
10. Asas fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan
11. Asas ketepatan waktu
14
12. Asas kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.
Berdasarkan pengertian di atas, maka pelayanan publik akan berkualias
apabila memenuhi asas-asas diantaranya: transparansi, akuntabilitas, partisipasif,
kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, keprofesionalan, fasilitas,
ketepatan waktu dan kemudahan.
2.1.5 Jenis- jenis Pelayanan
Timbulnya pelayanan umum atau publik dikarenakan adanya
kepentingan, dan kepentingan tersebut bermacam- macam bentuknya sehingga
pelayanan publik yang dilakukan juga ada beberapa macam.
Berdasarkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
(MENPAN) No.63/KEP/M.PAN/7/2003 dalam Ridwan dan Sudrajat (2009:19)
kegiatan pelayanan umum atau publik antara lain:
a. Pelayanan administratif
Yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang
dibutuhkan oleh publik, misalnya status kewarganegaraan, sertifikat kompetensi,
kepemilikan atau penguasaan terhadap suatu barang dan sebagainya.
Dokumendokumen ini antara lain Kartu Tanda Pendudukan (KTP), akte
Kelahiran, Akte Kematian, Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), Surat Ijin
Mengemudi (SIM), Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK), Ijin Mendirikan
Bangunan (IMB), Paspor, Sertifikat kepemilikan atau penguasaan Tanah dan
sebagainya.
15
b. Pelayanan barang
Yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk atau jenis barang yang
digunakan oleh publik, misalnya jaringan telepon, penyediaan tenaga listrik, air
bersih dan sebagainya.
c. Pelayanan jasa
Yaitu pelayanan yang menghasikan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan oleh
publik, misalnya pendidikan, pemeliharaan kesehatan, penyelenggaraan
transportasi, pos dan sebagainya.
2.1.6 Bentuk – Bentuk Pelayanan
Menurut Moenir (2010:190) Bentuk layanan tidak terlepas dari 3
macam,yaitu:
1. Layanan Dengan Lisan
Layanan dengan lisan dilakukan oleh petugas-petugas di bidang Hubungan
Masyarakat (HUMAS), bidang layanan informasi dan bidang-bidang lain
yang tugasnya memberikan penjelasan atau keterangan kepada siapapun yang
memerlukan.
2. Layanan Melalui Tulisan
Layanan melalui tulisan merupakan bentuk layanan yang paling menonjol
dalam pelaksanaan tugas.
16
Layanan melalui tulisan terdiri atas dua golongan, yaitu:
1) Petunjuk berbentuk tulisan atu gambar sket/tanda
a. Petunjuk lantai bagi tempat kerja bertingkat.
b. Petunjuk ruang kerja sesui dengan susunan organisasi.
c. Petunjuk mengenai syarat-syarat mendapatkan hak-hak tertentu beserta
biaya yang diperlukan untuk itu.
d. Petunjuk tempat-tempat lain selain tempat kerja (mushala, kantin, ruang
rapat, ruang tunggu, kamar kecil pria/wanita, ruang kontrol, dapur kecil,
dan lain sebagainya).
e. Petunjuk tempat alat-alat keselamatan kerja.
f. Petunjuk cara penggunaan alat-alat tanda bahaya kebakaran (bukan yang
otomatis).
g. Petunjuk cara-cara menyelamatkan diri dari bahaya kebakaran.
h. Petunjuk masuk/keluar halaman kantor.
i. Petunjuk parkir kendaraan roda empat dan roda dua.
2) Reaksi berbentuk tulisan
Tanggapan atau reaksi merupakan inti dari layanan tertulis, maka semua
aksi dalam bentuk tulisan wajib ditanggapi baik dalam tulisan (surat biasa, surat
keputusan) atau sekedar pemberitahuan.
3. Layanan Dengan Perbuatan
Pada umumnya layanan dalam bentuk perbuatan 70 - 80 % dilakukan oleh
petugas-petugas tingkat menengah kebawah. Karena itu faktor keahlian dab
keterampilan petugas tersebut sangat menentukan terhadap hasil perbuatan atau
pekerjaan.
17
2.2 Administrasi
2.2.1 Pengertian Administrasi
Menurut Umam (2014:13) secara etimologi, administrasi berasal dari
kata ad dan ministrate yang berarti melayani, membantu, memenuhi,
melaksanakan, menerapkan mengendalikan menyelenggarakan, mengarahkan,
menghasilkan, mengelola, mengatur, mengurus, mengusahakan,
mendayagunakan. Dalam Bahasa Arab dikenal istilah yudabbiru, yang artinya
mengarahkan, melaksanakan, mengelola, menjalankan, rekayasa, mengemudikan,
penguasa, mengatur, bertugas, mengurus dengan baik, membuat rencana dan
berusaha. Dari kata ini terbentuk kata benda, yaitu administration dan kata sifat
administrativus yang dalam Bahasa inggris diterjemahkan sebagai administration.
Saat ini administrsasi telah didefinisikan dengn berbagai cara.
Menurut Siagian (2011:2) Administrasi didefinisikan sebagai,
“keseluruhan proses kerja sama antara dua orang manusia atau lebih yang
didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan
sebelumnya”.
Menurut Makmur (2008:5) menyimpulkan bahwa, Ilmu administrasi
merupakan hasil pemikiran dan penalaran manusia yang disusun
berdasarkan dengan rasionalitas dan sistematika yang mengungkapkan
kejelasan tentang objek forma, yaitu pemikiran untuk menciptakan suatu
keteraturan dari berbagai aksi dan reaksi yang dilakoni oleh manusia dan
objek material,yaitu manusia yang melakukan aktivitas administrasi
dalam bentuk kerjasama menuju terwujudnya tujuan tertentu.
18
ADMINISTRASI
Luas Sempit
Unsur
1. kegiatan 1. Kegiatan
2. Semua Orang 2. Sebahagian Orang
3. Organisasi 3. Organisasi
4. Tujuan Organisasi 4. Sebagian Sasaran
Sifat
1. Menyatu pada organisasi 1. Menyelinap ke
bagian organisasi
bagian (built in
2. kemampuan (skill) 2. Keterampilan
Sebutan
Administrasi Tata-Usaha
Tabel II.1 Perbedaan antara administrasi secara luas dan sempit
Sumber: Moenir (2010:79)
Menurut Moenir (2010:78) Pengertian Administrasi itu sendiri dapat luas
tetapi juga dapat sempit. Administrasi dalam arti luas ialah proses
penyelenggaraan kegiatan organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan
dengan menggunakan sumber daya manusia (human) dan bukan manusia (non
human). Mengenai arti sempit dari administrasi ialah suatu proses kegiatan yang
dilakukan dan melibatkan sebagian orang dalam organisasi untuk mencapai
bagian sasaran antara yang ditetapkan. Sebutan khusus untuk administrasi sempit
ini ialah ketatausahaan (clerical work).
Sedangkan menurut Hryadi (2009:1) ada dua pengertian administrasi,
yaitu:
19
1. Administrasi dalam arti sempit adalah kegiatan penyusunan dan pencatatan
data dan informasi secara sistematis dengan tujuan untuk menyediakan
keterangan serta memudahkan memperolehnya kembali secara keseluruhan dan
dalam satu hubungan satu sama lain. Administrasi dalam arti sempit ini
sebenarnya lebih tepat disebut dengan tata usaha.
2. Administrasi dalam arti luas adalah kegiatan kerja sama yang dilakukan
sekelompok orang berdasarkan pembagian kerja sebagaimana ditentukan
dalam struktur dengan mendayagunakan sumber daya untuk mencapai tujuan
secara efektif dan efisien. Jadi, pengertian administrasi dalam arti luas
memiliki unsur-unsur sekelompok orang, kerja sama, pembagian tugas secara
terstruktur, kegiatan yang runtut dalam proses, tujuan yang akan dicapai, dan
pemanfaatan berbagai sumber.
2.2.2 Unsur -Unsur Administrasi
Menurut Siagian (2011:3) unsur-unsur (bagian-bagian yang mutlak) dari
administrasi adalah:
1) Dua orang manusia atau lebih
2) Tujuan
3) Tugas yang hendak dilaksanakan, serta
4) Sarana dan prasarana tertentu
Menurut Dewi (2011:10) dalam kegiatan administrasi terdapat 8 unsur
yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan yang ditentukan sebelumnya,
meliputi:
20
1. Organisasi
Kegiatan mengelompokan dan menyusun krangka kerja, menjalin hubungan
kerjasama diantara para pekerja dalam suatu wadah bagi segenap usaha
mencapai tujuan tertentu.
2. Manajemen
Kegiatan yang berfungsi merencanakan, mengorganisasikan, membina
membimbing, menggerakkan, dan mengawasi sekelompok orang, serta
mengerahkan segenap fasilitas kerja agar tujuan usaha kerjasama yang telah
ditentukan dapat tercapai dengan baik.
3. Komunikasi
Kegiatan menyampaikan berita, pemberian ide, dan gagasan dari seseorang
kepada orang lain, yang bersifat timbal balik antara pimpinan dengan
pimpinan, pimpinan dengan bawahan, baik secara formal maupun nonformal
mewujudkan usaha kerjasama.
4. Informasi
Kegiatan menghimpun, mencatat, mengolah, menggandakan, menyebarkan,
dan menyimpan berbagai keterangan obyektif yang diperlukan dalam usaha
kerjasama.
5. Personalia
Kegiatan mengatur dan mengurus penggunaan tenaga kerja yang diperlukan
dalam usaha kerjasama.
6. Keuangan
Kegiatan mengatur dan mengolah penggunaan segi pembiayaan sekaligus
pertanggung jawaban keuangan dalam usaha kerjasama.
21
7. Perbekalan
Kegiatan merencanakan, mengurus, dan mengatur penggunaan peralatan
keperluan kerja dalam usaha kerjasama. Mengurus perlengkapan ini penting
agar tidak menimbulkan pemborosan.
8. Humas
Kegiatan menciptakan hubungan dan dukungan yang baik dari lingkungan
masyarakat sekitarnya terhadap usaha kerja perusahaan.
2.2.3 Fungsi Administrasi
Menurut Quible dalam Haryadi (2009:3) ada lima jenis fungsi pendukung
administrasi dalam perkantoran, yaitu:
1. Fungsi rutin, yaitu fungsi administrasi perkantoran yang membutuhkan
pemikiran minimal mencakup pengarsipan dan penggandaaan.
2. Fungsi teknis, yaitu fungsi administrasi yang membutuhkan pendapat,
keputusan dan keterampilan perkantoran yang memadai, seperti bisa
menggunakan beberapa aplikasi komputer.
3. Fungsi analisis, yaitu fungsi yang membutuhkan pemikiran yang kritis dan
kreatif, disertai kemampuan untuk mengambil keputusan, seperti membuat dan
menganalisis laporan dan membuat keputusan pembelian.
4. Fungsi interpersonal, yaitu fungsi yang membutuhkan penilaian dan analisis
sebagai dasar pengambilan keputusan, serta keterampilan yang berhubungan
dengan orang lain, seperti mengoordinasikan tim proyek.
22
5. Fungsi manajerial, yaitu fungsi yang membutuhkan perencanaan,
pengorganisasian pengukuran, dan pemotivasian, seperti pembuatan anggaran
dan pengevaluasian karyawan.
2.2.4 Pelaksanaan Administrasi
Menurut Dewi (2011:5) pelaksana administrasi antara lain:
1. Administrator
Individu yang menetapkan semua ketentuan administrasi yang igin dicapai
pada semua kegiatan yang dilaksankan.
2. Manajer
Individu yang memimpin dan menggerakkan secara langsung sumber daya
manusia, uang, mesin, metode, maupun peralatan yang mendukung, dan
sebagainya.
3. Staff/asisten
Individu yang memiliki keahlian, karena harus menyumbangkan pemikiran dan
sebagai penasihat untuk membantu administrator dan manajer dalam membuat
kebijaksanaan pada kegiatan administrasi.
4. Worker
Individu yang langsung melakukn pekerjaan atas perintah manajer, untuk
menghasilkan apa yang menjadi tujuan sebelumnya.
23
2.3 Laporan Keberadaan Tenaga Kerja Asing (LKTKA)
2.3.1 Pengertian
Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA adalah warga
Negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia. Dalam
mempekerjakan tenaga kerja asing, dilakukan melalui mekanisme dan prosedur
yang sangat ketat, terutama dengan cara mewajibkan bagi perusaahan atau
korporasi yang mempergunakan tenaga kerja asing bekerja di Indonesia dengan
membuat rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA) sebagaimana diatur
dalam Peraturan Menteri Nomor PER.02/MEN/III/2008 Tentang Tata Cara
Penggunaan Tenaga Kerja Asing.
Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat
IMTA adalah izin tertulis yang diberikan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk
kepada Pemberi Kerja TKA. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang
selanjutnya disingkat RPTKA adalah Rencana Penggunaan TKA pada jabatan
tertentu yang dibuat oleh Pemberi kerja TKA untuk jangka waktu tertentu yang
disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk. Kartu Izin Tinggal Terbatas
yang selanjutnya disebut KITAS diberikan kepada orang asing untuk tinggal di
wilayah Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas. Kartu Izin Tinggal Tetap
yang selanjutnya disebut KITAP diberikan kepada orang asing untuk tinggal
menetap di wilayah Indonesia.
Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut pemberi
Kerja TKA adalah badan hukum atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan
TKA dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. Laporan
24
Keberadaan TKA adalah bukti lapor atas keberadaan TKA yang dipekerjakan oleh
pemberi kerja.
2.3.2 Dasar Hukum
Izin untuk mempekerjakan tenaga kerja asing, dengan pengawasan sesuai
dengan peraturan yang mengatur yaitu Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Nomor 20 tahun 2004 tentang Tata Cara Memperoleh Izin
Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing sebagai pelaksanaan dari UUK (Undang-
Undang Ketenagakerjaan).
Peraturan Meteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia
Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang
tercantum pada pasal 1 angka 1, Pasal 1 angka 4, Pasal 1 angka 5, Pasal 1 angka
11, Pasal 1 angka 13, Pasal 1 angka 15 mengenai Pengertian Tenaga Kerja Asing
(TKA), Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA), Ijin
Memmpekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA), Menteri Tenaga Kerja &
Transmigrasi, Direktur Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Dinas
Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kab/kota
Pasal 3 mengenai Pemberi kerja TKA, Pasal 7 mengenai Pengesahan Rencana
Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA), serta Peraturan Menteri
Ketenagakerjaan No. 35 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Ketenagakerjaan No. 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja
Asing.
top related