bab ii pembangunan kawasan perdesaan
Post on 16-Feb-2016
53 Views
Preview:
DESCRIPTION
TRANSCRIPT
2.1 PEMBANGUNAN PERDESAAN, KESEJAHTERAAN HINGGA KEMISKINAN
Pembangunan perdesaan telah dilakukan oleh pemerintah baik pemerintah pusat
maupun daerah, dan masyarakat melalui berbagai kebijakan dan program-program yang
telah ditetapkan. Upaya-upaya itu telah menghasilkan berbagai kemajuan yang dirasakan
oleh sebagian masyarakat perdesaan. Namun, masih banyak wilayah perdesaan yang
belum berkembang secepat wilayah lainnya. Pembangunan perdesaan merupakan bagian
yang penting dari pembangunan nasional, mengingat kawasan perdesaan yang masih
dominan (82 persen wilayah Indonesia adalah perdesaan) dan sekitar 50 persen
penduduk Indonesia masih tinggal di kawasan perdesaan.
Pembangunan perdesaan diarahkan untuk mentransformasikan struktur kegiatan sosial,
ekonomi dan kelembagaan yang semula bercorak subsisten, tradisional dan agraris
menuju pada struktur ekonomi bercorak perkotaan, modern dan industri. Dinamika yang
terjadi dalam proses tersebut ditandai dengan perembesan struktur dan budaya modern
ke dalam struktur dan budaya perdesaan sehingga akan terjadi perluasan proses
modernisasi ke seluruh masyarakat. Sebagai akibatnya struktur dan kebudayaan
tradisional yang menguasai daerah perdesaan mulai mengalami transformasi
mengantarkan terjadinya tahapan di mana perbedaan-perbedaan struktural dan kultural
antara kota dan desa menjadi semakin menyempit. Dalam kondisi itu masyarakat desa
berhasil mengembangkan suatu kehidupan ekonomi, politik dan budaya yang semakin
rasional. Akhirnya antara desa dan kota terpola suatu hubungan timbal balik yang
harmonis dan saling dapat menciptakan surplus bagi pertumbuhan masyarakat keduanya.
Pembangunan perdesaan bersifat multidimensional dan multisektor. Oleh karena itu,
diperlukan keterpaduan dan keterkaitan dalam pelaksanaannya. Dalam rangka
melakukan percepatan pembangunan perdesaan, telah dan akan terus dilakukan
berbagai program dan kegiatan yang terkait dengan peningkatan kesejahteraan,
pengurangan kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pelibatan
masyarakat dalam proses pengelolaan pembangunan perdesaan.
LAPORAN ANTARA II-1Pekerjaan Penyusunan Strategi Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kawasan Perdesaan Berbasis Kemandirian Daerah
Bab II
KEBIJAKAN DAN STRATEGI UMUM PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA KAWASAN PERDESAAN
Pembangunan perdesaan secara konseptual memiliki tujuan dan indikator kinerja yang
saling terkait, dimana keberhasilan pembangunan perdesaan ditandai (salah satunya)
dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Indikator yang digunakan untuk
mengukur hal ini adalah menurunnya angka kemiskinan dan meningkatnya angka
partisipasi sekolah. Walaupun demikian, jika dilihat dari kenyataannya maka
pembangunan perdesaan belum tentu dapat menurunkan kemiskinan apalagi
meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Sebagaimana diketahui bahwa kemiskinan di perdesaan terjadi diantaranya karena
adanya masalah ekonomi, karena kondisi fisik daerahnya yang terpencil, dan
keterbatasan sarana dan prasarana sosial ekonomi yang tersedia sehingga
mengakibatkan terbatasnya akses masyarakat untuk memperoleh kemampuan dan
keterampilan, termasuk informasi dan teknologi tepat guna. Keadaan tersebut menjadi
tantangan bagi pemerintah untuk terus memperbaiki kebijakan, strategi dan pelaksanaan
pembangunan perdesaan yang diarahkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Berbagai upaya terus dilakukan secara bertahap yaitu melalui kegiatan peningkatan
kapasitas aparat pemerintahan desa dan kelurahan, peningkatan kapasitas kelembagaan,
pelatihan masyarakat, pemberdayaan adat dan sosial budaya masyarakat, peningkatan
usaha ekonomi masyarakat, serta pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat
guna. Upaya lainnya berupa peningkatan usaha ekonomi masyarakat melalui
pengembangan ekonomi lokal dengan meningkatkan kegiatan ekonomi produktif
masyarakat dan kelembagaan sosial ekonomi masyarakat dalam rangka meningkatkan
pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.
Ketersediaan dan akses pemanfaatan terhadap sarana prasarana perdesaan yang masih
terbatas dan ditambah dengan masih rendahnya kualitas tingkat pelayanan yang dapat
dinikmati seperti jalan, irigasi, listrik, air minum, telematika, fasilitas pendidikan,
kesehatan, serta pasar merupakan kendala bagi percepatan pembangunan perdesaan
terutama untuk pengembangan ekonomi masyarakat perdesaan, pengembangan sarana
prasarana produksi hasil-hasil perdesaan serta peningkatan kualitas sumber daya
manusia perdesaan. Peningkatan ketahanan pangan dan pengembangan agribisnis
berperan penting dalam memicu pertumbuhan ekonomi perdesaan yang berkaitan erat
dengan terciptanya lapangan kerja berkualitas di perdesaan, ditandai dengan
berkurangnya angka pengangguran terbuka dan setengah terbuka dan meningkatnya
LAPORAN ANTARA II-2Pekerjaan Penyusunan Strategi Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kawasan Perdesaan Berbasis Kemandirian Daerah
kesejahteraan petani, nelayan dan masyarakat perdesaan, yang tercermin pada
peningkatan pendapatan dan produktivitas pekerja di sektor pertanian.
Dalam konteks kemiskinan yang lebih luas, kemiskinan terjadi juga karena faktor sosial
budaya dan juga karena masalah struktural. Jadi masalah kemiskinan adalah masalah
yang sangat kompleks dan multi dimensi. Oleh karena itu penangannya juga perlu
melibatkan semua stakeholder (baik pemerintah, swasta, OMS, maupun individu). Tentu
saja ini merupakan tantangan bagi pemerintah untuk terus secara konsisten dan
sungguh-sungguh berupaya mengatasinya.
Pembangunan perdesaan baik dalam RPJMN 2004-2009 maupun RPJMN 2010-2014
merupakan prioritas pembangunan yang pada akhirnya ditujukan untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat. Namun, sampai saat ini masih terkendala oleh beberapa hal,
antara lain terbatasnya alternatif lapangan kerja berkualitas, lemahnya keterkaitan
kegiatan ekonomi baik secara sektoral maupun spasial, rendahnya tingkat pelayanan
prasarana dan sarana perdesaan, dan rendahnya kualitas SDM di perdesaan yang
sebagian besar berketrampilan rendah.
2.2 PEMBANGUNAN PERDESAAN DALAM RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMN) 2004–2009
Dinyatakan dalam RPJMN 2004–2009 bahwa pembangunan perdesaan merupakan suatu
investasi masa depan bagi peningkatan pembangunan nasional. Pembangunan perdesaan
menjadi prioritas dalam RPJMN 2004–2009. Hal ini untuk mengurangi adanya kesejangan
yang terjadi antar wilayah. Tujuan akhir dari pembangunan perdesaan ini adalah untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan. Di tahun awal perumusan RPJMN
2004–2009 terdapat berbagai permasalahan yang menghambat tercapainya
pembangunan di perdesaan. Kendala tersebut antara lain rendahnya tingkat
produktivitas tenaga kerja, tingginya tingkat kemiskinan, dan rendahnya kualitas
lingkungan permukiman. Berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan
pembangunan di perdesaan, sehingga sasaran pembangunan perdesaan dalam RPJMN
2004–2009 dapat dicapai.
LAPORAN ANTARA II-3Pekerjaan Penyusunan Strategi Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kawasan Perdesaan Berbasis Kemandirian Daerah
Gambar 2.1. Pembangunan Perdesaan dalam RPJMN 2004–2009
Keberhasilan pembangunan di perdesaan tercermin dengan meningkatnya kesejahteraan
masyarakat perdesaan terutama yang berada di Jawa. Namun demikian, keberhasilan
pembangunan perdesaan di Jawa ternyata belum diikuti dengan peningkatan
pembangunan perdesaan di luar Jawa. Akibatnya, timbul kesenjangan yang cukup tinggi
antara perkembangan desa di Jawa dan luar Jawa. Dengan capaian ini, secara umum,
tidak terdapat masalah yang berarti dalam memenuhi target sasaran pembangunan
perdesaan pada akhir 2009 nanti. Namun, ke depan upaya yang konsisten dan intensif
dalam mendukung berjalannya program harus terus dilakukan.
Pada akhirnya, pelaksanaan kebijakan pembangunan perdesaan yang komprehensif
nyaris dilakukan sebatas konsep. Pelaksanaan kebijakan pembangunan perdesaan yang
komrehensif pada kenyataannya tidak dilakukan secara sinergis. Pembangunan hanya
sebatas dilakukan di desa secara definitif administratif namun belum dibangun dalam
suatu pendekatan kawasan perdesaan seperti disyaratkan dalam konsep-konsep
pembangunan kawasan perdesaan. Pada tahun 2009 saja pembangunan prasarana
perdesaan telah dilakukan di 421 kabupaten yang dilakukan oleh PNPM Perdesaan dan
Program Infrastruktur Perdesaan. Namun hasil-hasil pelaksanaan pembangunannya
belum menunjukkan sinergi.
LAPORAN ANTARA II-4Pekerjaan Penyusunan Strategi Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kawasan Perdesaan Berbasis Kemandirian Daerah
Tabel 2.1. Pembangunan Perdesaan Vs. Pembangunan Desa
Sebaliknya, justru mendorong kawasan perdesaan yang sebenarnya layak dipertahankan
sebagai kawasan produktif dan konservasi ternyata justru cenderung bergeser menjadi
daerah perkotaan. Pembangunan perdesaan selama ini diduga telah mematikan fungsi
desa dan dengan demikian telah menjauhkan pembangunan perdesaan dari tujuan
konseptual pembangunan perdesaan itu sendiri. Dalam konteks demikian, apabila
LAPORAN ANTARA II-5Pekerjaan Penyusunan Strategi Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kawasan Perdesaan Berbasis Kemandirian Daerah
ditelusuri persoalan dasarnya, maka sebuah solusi kebijakan dapat disusun berdasarkan
pengalaman pelaksanaan pembangunan perdesaan di seluruh Indonesia. Salah satu yang
ditawarkan adalah konsep kebijakan pembangunan kawasan perdesaan dalam dimensi
spasial.
2.3 PEMBANGUNAN PERDESAAN DALAM RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMN) 2010–2014
Kebijakan pembangunan perdesaan dalam RPJMN 2010–2014 dilaksanakan dengan
prinsip pembangunan yang meliputi: (a) Pemberdayaan dan pengembangan kapasitas
masyarakat, yang berorientasi kepada karakteristik dan kebutuhan serta aspirasi lokal.
Hal ini menitikberatkan pada proses pertumbuhan ekonomi dan perubahan struktural
yang dimotori oleh masyarakat lokal dengan memanfaatkan potensi-potensi lokal untuk
pembangunan dalam upaya untuk mengatur dan mengurus kepentingan dan
kesejahteraan masyarakat setempat; (b) Pembangunan yang partisipatif; Kepemimpinan
lokal dan kelembagaan perdesaan berperan penting dalam proses menuju keberlanjutan
pembangunan. Dengan mempertimbangkan aspek lokalitas (berbasis lokal),
pembangunan desa dapat berjalan lebih mandiri dan berkelanjutan; (c) Berkelanjutan;
Untuk menjaga keseimbangan ekosistem wilayah perdesaan diperlukan penataan ruang
perdesaan yang dapat mendukung upaya pemberdayaan masyarakat, peningkatan
kualitas lingkungan setempat dan wilayah yang didukungnya, konservasi sumber daya
alam, pelestarian warisan budaya lokal, pertahanan kawasan lahan pangan berkelanjutan
yang memberikan kemandirian pangan bagi masyarakatnya, serta keseimbangan
pembangunan perdesaan–perkotaan.
Arah kebijakan pembangunan perdesaan tahun 2010–2014 adalah memperkuat
kemandirian desa dalam pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
meningkatkan ketahanan desa sebagai wilayah produksi; serta meningkatkan daya tarik
perdesaan melalui peningkatan kesempatan kerja, kesempatan berusaha dan
pendapatan seiring dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia dan
lingkungan. Dalam rangka mewujudkan sasaran, kebijakan pembangunan perdesaan
dilaksanakan melalui dua pendekatan, yaitu:
a) Pembangunan perdesaan dalam rangka memenuhi pelayanan dasar masyarakat
dan wilayah perdesaan yang berkualitas melalui kecukupan penyediaan sarana
LAPORAN ANTARA II-6Pekerjaan Penyusunan Strategi Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kawasan Perdesaan Berbasis Kemandirian Daerah
prasarana pendidikan, kesehatan, komunikasi dan informatika, transportasi,
energi, dan permukiman yang dilakukan terutama di daerah tertinggal,
perbatasan, pulau-pulau kecil terluar/terdepan, desa konservasi, desa hutan, dan
kawasan transmigrasi, dan lainya;
b) Pembangunan perdesaan dalam upaya membangun desa mandiri menuju daya
saing desa, yang dapat dilakukan melalui pengembangan desa mandiri pangan,
desa P2KP (percepatan penganekaragaman konsumsi pangan), desa mandiri
energi, desa wisata, desa berbasis industri kreatif di bidang pariwisata, desa
pendukung usaha pariwisata, desa siaga aktif, kawasan transmigrasi, dan lainnya.
Salah satu kebijakan dari pembangunan adalah pembangunan dari sisi wilayah dan tata
ruang yang memprioritaskan pembangunannya pada pembangunan wilayah perdesaan.
Pembangunan perdesaan menjadi prioritas meningat arti pentingnya pembangunan
perdesaan bagi masyarakat perdesaan. Dengan adanya pembangunan maka akan dapat
meningkatkan sarana dan prasaran yang ada di perdesaan. Keberadaan sarana dan
prasaran tersebut dapat mendukung kegiatan ekonomi, pendidikan, kesehatan dari
masyarakat perdesaan. Pada akhirnya akan dapat meningkatkan kesejahteraan
masyarakat.
2.4 PROGRAM DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN PERDESAAN 2004-2014
Pembangunan perdesaan yang dilakukan dimaksudkan untuk menciptakan kesempatan
kerja yang seluas-luasnya dan mengurangi jumlah penduduk miskin secepat-cepatnya
dengan melibatkan seluruh masyarakat (inclusive growth). Untuk meningkatkan
koordinasi penanggulangan kemiskinan, pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden
Nomor 15 Tahun 2010, tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan yang merupakan
penyempurnaan dari Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi
Penanggulangan Kemiskinan.
Dalam Perpres tersebut diamanatkan untuk membentuk Tim Nasional Percepatan
Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) di tingkat pusat yang keanggotaannya terdiri dari
unsur pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya.
Sedangkan di provinsi dan kabupaten/kota dibentuk Tim Koordinasi Penanggulangan
Kemiskinan (TKPK) Provinsi dan Kabupaten/Kota.
LAPORAN ANTARA II-7Pekerjaan Penyusunan Strategi Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kawasan Perdesaan Berbasis Kemandirian Daerah
Gambar 2.2. Pembangunan Perdesaan dalam RPJMN 2010–2014
Selain tiga instrumen utama penanggulangan kemiskinan tersebut (Gambar 3.1.),
pemerintah menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Tim
Koordinasi Peningkatan Dan Perluasan Program Pro-Rakyat. Upaya peningkatan dan
perluasan program pro-rakyat (Klaster IV) dilakukan melalui:
1. Program Rumah Sangat Murah.
2. Program Kendaraan Angkutan Umum Murah.
3. Program Air Bersih Untuk Rakyat.
4. Program Listrik Murah dan Hemat.
5. Program Peningkatan Kehidupan Nelayan.
6. Program Peningkatan Kehidupan Masyarakat Miskin Perkotaan.
LAPORAN ANTARA II-8Pekerjaan Penyusunan Strategi Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kawasan Perdesaan Berbasis Kemandirian Daerah
Gambar 2.3. Instrumen Utama Penanggulangan Kemiskinan
Kajian ini memfokuskan pada program di klaster II yaitu penanggulangan kemiskinan
berbasis pemberdayaan masyarakat dimana program-program yang ada di klaster II
adalah sebagai berikut:
1. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)a. PNPM Mandiri Perdesaan
b. PNPM Generasi Sehat Dan Cerdas
c. PNPM Lingkungan Mandiri Perdesaan (PNPM-LMP)
d. PNPM Mandiri Respek (Rencana Strategis Pengembangan Kampung) Bagi
Masyarakat Papua
e. PNPM Mandiri Infrastruktur Perdesaan
f. Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW)
g. Program Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS)
h. PNPM-Mandiri Daerah Tertinggal Dan Khusus/Percepatan Pembangunan Daerah
Tertinggal Dan Khusus (P2DTK)
i. PNPM Mandiri Kelautan Dan Perikanan (PNPM Mandiri-KP)
j. PNPM-Mandiri Pariwisata
k. Program Perluasan Dan Pengembangan Kesempatan Kerja/Padat Karya Produktif.
LAPORAN ANTARA II-9Pekerjaan Penyusunan Strategi Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kawasan Perdesaan Berbasis Kemandirian Daerah
2. Program Perluasan Dan Pengembangan Kesempatan Kerja/Padat Karya
Produktif
Jenis-jenis usaha yang dapat dikembangkan dalam kegiatan Padat Karya Produktif
lebih berorientasi pada kegiatan usaha yang bersifat ekonomi produktif dan
berkelanjutan seperti:
a. Usaha-usaha di sektor pertanian, sub sektor tanaman pangan dan holtikultura,
antara lain: budi daya padi, jagung, cabe, kentang dan buah-buahan.
b. Usaha-usaha di sektor pertanian, sub sektor peternakan, antara lain:
penggemukan sapi, kambing, peternakan ayam potong dan petelor.
c. Usaha-usaha di sektor pertanian, sub sektor perikanan, antara lain: pembenihan
udang, budi daya rumput laut, kolam ikan, tambak dan kerambah.
d. Di bidang usaha industri kecil, antara lain: pembakaran gamping, batu bata,
batako dan pembuatan keramik.
e. Sarana penunjang ekonomi rakyat, seperti: pasar perdesaan, embung
(penampungan air di musim hujan) dan waduk.
2.5 GAMBARAN UMUM DESA DAN DAERAH TERTINGGAL TAHUN 2015-2019
Belum terciptanya keseimbangan pembangunan antar wilayah saat ini menimbulkan
terjadinya kesenjangan antarwilayah, baik antar kota-desa, KBI-KTI, Jawa–luar Jawa. Telah
adanya upaya kebijakan mengurangi kesenjangan wilayah antara lain dengan
menerbitkan Undang-Undang Desa untuk memajukan kesejahteraan desa,
memprioritaskan percepatan pembangunan daerah tertinggal dan melaksakanan
program transmigrasi. Undang-undang No. 6/2014 tentang Desa menjadi prioritas
penting bagi pemerintahan saat ini, dimana desa bisa diberdayakan menjadi “kekuatan
besar” yang akan memberikan kontribusi besar terhadap misi Indonesia yang berdaulat,
sejahtera dan bermartabat. Dalam NAWACITA, khususnya Cita ke-tiga, Pemerintahan
Jokowi berkomitmen mengawal implementasi UU Desa secara sistematis, konsisten dan
berkelanjutan, untuk mencapai desa yang maju, kuat, mandiri dan demokratis.
Kehadiran Undang-Undang No. 6/2014 disambut dengan antusias oleh berbagai kalangan
masyarakat dan pemimpin desa, meskipun masih diperlukan penyesuaian atas Peraturan
Pemerintah No. 43/2014, untuk dapat mengimplementasikan UU Desa tidak hanya untuk LAPORAN ANTARA II-10Pekerjaan Penyusunan Strategi Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kawasan Perdesaan Berbasis Kemandirian Daerah
perubahan desa tetapi juga yang masih menghadapi banyak kerumitan dan tantangan
dalam pelaksanaannya.
Berdasarkan analisis dan perhitungan Dirjen PUM Kemendagri, dengan bersumber Data
PODES, 2011, Jumlah desa sangat tertinggal terbanyak berada di Pulau Papua, disusul
Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Nusa Tengara dan Bali.
Tabel 2.2Jumlah Desa Tertinggal BerdasarkanWilayah Pulau Besar
Pengembangan perdesaan (rural based development) sangat diperlukan untuk
mengintervensi desa tertinggal, agar bisa lebih cepat mengentaskan ketertinggalan suatu
daerah. Dimana hal ini dapat dilihat pada tabel 2.3 bahwa persentase desa tertinggal
yang berada di Kabupaten Tertinggal sebesar 51,39%, lebih tinggi jika dibandingkan
dengan daerah maju sebesar 48,61%. Sedang dalam skala daerah tertinggal, persentase
desa tertinggal di daerah tertinggal sebesar 57,32% (16.097 desa), sedangkan desa maju
di daerah tertinggal sebesar 42,68% (11.983 desa).
Tabel 2.3Prosentase Desa Tertinggal di Indonesia
LAPORAN ANTARA II-11Pekerjaan Penyusunan Strategi Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kawasan Perdesaan Berbasis Kemandirian Daerah
Daerah tertinggal terbanyak di pulau Papua, disusul Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku,
Sumatera dan Kalimantan. Di Pulau Jawa dan Bali hanya ada 6 Kabupaten Tertinggal di 2
provinsi, yakni : di Banten (Lebak dan Pandeglang), dan di Jawa Timur (Bangkalan,
Situbondo, Bondowoso dan Sampang).
Gambar 2.4Konsentrasi Daerah Tertinggal di Indonesia
Sedangkan penyebaran Daerah tertinggal di Indonesia berdasarkan wilayah kabupaten
tedapat di 122 kabupaten, seperti terilihat pada gambar 2.5 Peta Sebaran 122 Kabupaten
Daerah Tertinggal.
LAPORAN ANTARA II-12Pekerjaan Penyusunan Strategi Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kawasan Perdesaan Berbasis Kemandirian Daerah
LAPORAN ANTARA II-13Pekerjaan Penyusunan Strategi Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kawasan Perdesaan Berbasis Kemandirian Daerah
2.6 KEBIJAKAN DAN PROGRAM PENGEMBANGAN DESA DAN DAERAH TERTINGGAL TAHUN 2015-2019
A. VISI DAN MISI
Visi dan Misi Presiden tersebut sekaligus sebagai visi dan misi Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, sebagaimana dinyatakan oleh
Presiden pada rapat perdana Kabinet Kerja, tanggal 27 Oktober 2014 ;
a. Visi dan Misi Presiden diterjemahkan dalam Sasaran Strategis Pembangunan Nasional
yaitu Sembilan Agenda Strategis Prioritas (NAWACITA) ;
b. Implementasi NAWACITA difokuskan pada tujuh isu strategis nasional yang
memerlukan koordinasi dan sinergi Kementerian/Lembaga, yaitu :
1) Kedaulatan pangan
2) Kedaulatan energi
3) Kemaritiman
4) Industri/Kawasan Industri
5) Pariwisata
6) Revolusi mental
7) Kawasan Perbatasan dan Daerah Tertinggal.
B. ARAH KEBIJAKAN BIDANG PEMBANGUNAN DAERAH TERTENTU
Tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerataan pembangunan, dan
mengurangi kesenjangan pembangunan antara daerah tertinggal dengan daerah maju
pada 122 kabupaten.
Arah Kebijakan:
a. Promosi potensi daerah tertinggal untuk mempercepat pembangunan;
b. Pemenuhan kebutuhan dasar dan pelayanan dasar publik;
c. Pengembangan perekonomian masyarakat yang didukung oleh sumber daya
manusia (SDM) yang berkualitas dan infrastruktur penunjang konektivitas antara
daerah tertinggal dan pusat pertumbuhan
Sasaran Strategis:
a. Tertanganinya 57 kabupaten daerah rawan pangan;
b. Meningkatnya konektivitas dan sarana prasarana dasar di 39 kabupaten perbatasan;
LAPORAN PENDAHULUAN II-14Pekerjaan Penyusunan Strategi Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kawasan Perdesaan Berbasis Kemandirian Daerah
c. Meningkatnya konektivitas dan sarana prasarana dasar di 29 kabupaten yang
memiliki pulau kecil dan pulau terluar;
d. Tertanganinya 58 kabupaten rawanbencana dan daerah pasca konflik.
C. FOKUS DAN LOKUS PRIORITAS
Fokus Prioritas:
a. Pengawalan pelaksanaan UU Desa khususnya untuk pembangunan desa,
pemberdayaan masyarakat desa, dan pengembangan kawasan perdesaan
b. Percepatan pembangunan 122 Kabupaten yang dikategorikan daerah tertinggal
c. Percepatan pembangunan desa tertinggal sebanyak 39.091 desa tertinggal dan 17.268
desa sangat tertinggal
d. Pengembangan daerah tertentu, yang terdiri dari daerah rawan pangan, daerah
perbatasan, daerah rawan bencana dan pascakonflik, daerah pulau kecil dan terluar
e. Pembangunan dan Pengembangan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan
baru
Lokus Prioritas :
a. Jumlah 74.045 desa, khususnya di 39.091 desa tertinggal dan 17.268 desa sangat
tertinggal di seluruh Indonesia
b. Desa-desa dan kawasan perdesaan khususnya 1.138 desa di daerah perbatasan, dan
desa di daerah pulau-pulau terpencil dan terluar
c. Jumlah 122 kabupaten daerah tertinggal dengan target pengentasan 80 daerah
tertinggal di 2019
d. Jumlah 57 kabupaten rawan pangan, 39 kabupaten di perbatasan, 29 kabupaten yang
memiliki pulau terpencil dan terluar, 58 kabupaten rawan bencana dan pascakonflik,
dengan perhatian di daerah tertinggal dan di kawasan timur Indonesia
e. Jumlah 5. 144 Kawasan Transmigrasi yang berfokus pada 72 satuan permukiman
menjadi pusat Satuan Kawasan Pengembangan Transmigrasi
f. Jumlah 20 Kawasan Transmigrasi menjadi pusat pertumbuhan Perkotaan Baru
LAPORAN PENDAHULUAN II-15Pekerjaan Penyusunan Strategi Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kawasan Perdesaan Berbasis Kemandirian Daerah
D. DASAR DAN ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN NASIONAL
Dasar-dasar Strategi Pembangunan Nasional adalah sebagai berikut:
a. Membangun tanpa meningkatkan ketimpangan wilayah;
b. Memanfaatkan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
c. Membangun dari pinggiran dan dari desa;
d. Ekonomi harus berorientasi dan berbasiskan pada sector dan jenis usaha yang
memasukkan nilai tambah sebesar-besarnya dengan SDM berkualitas, inovasi,
kreatifitas dan penerapan teknologi yang tepat;
e. Pembangunan nasional sebagian besar adalah hasil agregasi dari pembangunan
daerah yang berkualitas.
E. DELAPAN STRATEGI PEMBANGUNAN NASIONAL MEWUJUDKAN NAWACITA
1. Penguatan tata kelola desa yang baik, melalui: 1) penyusunan peraturan
pelaksanaan UU Desa; 2) menyusun peraturan pelaksanaan perundangundangan
terkait dengan UU Ketransmigrasian, dan PP Percepatan Pembangunan Daerah
Tertinggal; 3) peningkatan kapasitas pemerintah dan masyarakat desa.
2. Mempercepat pemenuhan standar pelayanan minimum untuk pelayanan dasar di
perdesaan, daerah tertinggal dan kawasan transmigrasi
3. Penguatan pendanaan pembangunan yang bersumber dari APBN, APBD, Dunia
Usaha, dan Masyarakat.
4. Mendorong investasi yang meningkatkan produktivitas rakyat
5. Memanfaatkan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat
6. Memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang keamanan, adminitrasi
kependudukan, pertanahan, akta-akta, dan sebagainya
7. Peningkatan koneksitas melalui penyediaan infrastruktur transportasi dan
perhubungan di perdesaan, daerah tertinggal dan kawasan transmigrasi
8. Peningkatan dan Penguatan koordinasi lembaga pusat dan daerah dan antar
daerah.
LAPORAN PENDAHULUAN II-16Pekerjaan Penyusunan Strategi Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kawasan Perdesaan Berbasis Kemandirian Daerah
F. NAWA KERJA PRIORITAS
Sembilan Agenda Prioritas :
2.7 STRATEGI PELAKSANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN
Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup berkelanjutan, serta penataan
ruang kawasan perdesaan menurut Perpres 2/2015 Tentang RPJMN 2015-2019 adalah :
1. Menjamin pelaksanaan distribusi lahan kepada desa-desa dan distribusi hak atas
tanah bagi petani, buruh lahan, dan nelayan;
2. Menata ruang kawasan perdesaan untuk melindungi lahan pertanian dan
menekan alih fungsi lahan produktif dan lahan konservasi;
3. Menyiapkan dan melaksanakan kebijakan untuk membebaskan desa dari kantong-
kantong hutan dan perkebunan;
4. Menyiapkan dan melaksanakan kebijakan tentang akses dan hak desa untuk
mengelola sumber daya alam berskala lokal termasuk pengelolaan hutan negara
oleh desa berorientasi keseimbangan lingkungan hidup dan berwawasan mitigasi
bencana untuk meningkatkan produksi pangan dan mewujudkan ketahanan
pangan;
LAPORAN PENDAHULUAN II-17Pekerjaan Penyusunan Strategi Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kawasan Perdesaan Berbasis Kemandirian Daerah
5. Menyiapkan dan melaksanakan kebijakan-regulasi baru tentang shareholding
antara pemerintah, investor, dan desa dalam pengelolaan sumber daya alam;
6. Menjalankan program-program investasi pembangunan perdesaan dengan pola
shareholding melibatkan desa dan warga desa sebagai pemegang saham;
7. Merehabilitasi kawasan perdesaan yang tercemar dan terkena dampak bencana
khususnya di daerah pesisir dan daerah aliran sungai.
Pengembangan ekonomi kawasan perdesaan untuk mendorong keterkaitan desa-kota
menurut Perpres 2/2015 Tentang RPJMN 2015-2019 adalah :
1. Mewujudkan dan mengembangkan sentra produksi, sentra industri pengolahan
hasil pertanian dan perikanan, serta destinasi pariwisata;
2. Meningkatkan akses transportasi desa dengan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi
lokal/wilayah;
3. Mengembangkan kerjasama antardesa, antardaerah, dan antarpemerintahswasta
termasuk kerjasama pengelolaan BUMDesa, khususnya di luar Jawa-Bali; dan
LAPORAN PENDAHULUAN II-18Pekerjaan Penyusunan Strategi Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kawasan Perdesaan Berbasis Kemandirian Daerah
4. Membangun agribisnis kerakyatan melalui pembangunan bank khusus untuk
pertanian, UMKM, dan Koperasi;
5. Membangun sarana bisnis/pusat bisnis di perdesaan;
6. Mengembangkan komunitas teknologi informasi dan komunikasi bagi petani
untuk berinteraksi dengan pelaku ekonomi lainnya dalam kegiatan produksi
panen, penjualan, distribusi, dan lain-lain.
2.8 KONSEP PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN
Pembangunan kawasan perdesaan dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan
meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa di
kawasan perdesaan melalui pendekatan pembangunan partisipatif
Konsep pembangunan kawasan perdesaan meliputi :
1. Penggunaan dan pemanfaatan wilayah desa dalam rangka penetapan kawasan
pembangunan sesuai dengan tata ruang kabupaten/kota.
2. Pelayanan yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan
3. Pembangunan infrastruktur, peningkatan ekonomi perdesaan, dan pengembangan
teknologi tepat guna; dan
LAPORAN PENDAHULUAN II-19Pekerjaan Penyusunan Strategi Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kawasan Perdesaan Berbasis Kemandirian Daerah
4. Pemberdayaan masyarakat desa untuk meningkatkan akses terhadap pelayanan dan
kegiatan ekonomi
Pemerintah desa dan kelembagaan desa melakukan pembahasan rencana
pengembangan kawasan perdesaan dengan memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah
(RTRW) Kabupaten/Kota. Rencana pembangunan kawasan perdesaan selanjutnya
ditetapkan dengan peraturan desa.
Berakitan dengan ditetapkannya rancangan kawasan pembangunan perdesaan, maka
dalam penyusunan RPJMDes, RKPDes dan APBDes harus menyesuaikan dengan Rencana
Pembangunan Kawasan Perdesaan Tersebut agar kebijakan penganggaran desa maupun
pembangunan yang bersumber dari sumber pembiayaan laian memiliki dampak positif
terhadap keberhasilan pengembangan kawasan perdesaan.
Beberapa alternatif pengembangan kawasan berdasarkan potensi dominan yang dimiliki
oleh desa diantaranya :
Zona pengembangan peternakan
Zona pengembangan Hutan Tanaman Industri
Zona Pengembangan Komoditas Pertanian Unggulan
Zona Pengembangan Pemukiman
Zona Kegiatan Perekonomian Masyarakat, dll
Dengan ditetapkannya kawasan perdesaan sesuai peruntukannya, dengan didukung oleh
potensi yang dominan maka diharapkan akan melahirkan daerah unggulan yang tertata,
mandiri dan berdaya.
LAPORAN PENDAHULUAN II-20Pekerjaan Penyusunan Strategi Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kawasan Perdesaan Berbasis Kemandirian Daerah
top related