bab ii tinjauan pustaka 2.1. pengertian pajakrepository.ump.ac.id/5070/3/wahyu dwi bab ii.pdf · b....
Post on 19-Aug-2020
13 Views
Preview:
TRANSCRIPT
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Pengertian Pajak
Berikut ini adalah beberapa pengertian atau definisi tentang pajak
menurut para ahli:
a. Pengertian pajak menurut Prof. Edwin R. A. Seligman dalam buku
Essay in Taxation (New York, 1925) yang diterbitkan di Amerika
menyatakan: “Tax is compulsory contribution from the person, to the
government to depray the expenses incurred in the common interest
of all, without reference to special benefit conferred” (Devano dan
Kurnia, 2006).
b. Pengertian pajak menurut Philip E. Taylor dalam buku “The
Economics of Public Finance” memberikan batasan pajak seperti di
atas hanya menggantikan without reference dengan with little
refence
c. Pengertian pajak menurut Prof. Dr. P. J. A. Adriani yang telah
diterjemahkan oleh R. Santoso Brotodiharjo, SH dalam buku
“Pengantar Ilmu Hukum Pajak” (1991:2) “Pajak adalah iuran
masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang
oleh yang wajib membayarnya menurut paraturan-peraturan, dengan
tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan
yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran
8
Pengaruh Tingkat Kepatuhan..., Wahyu Dwi Atmoko, Fak. Ekonomi UM 2013
umum yang berhubungan dengan tugas negara untuk
menyelenggarakan pemerintahan.
d. Pengertian pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH dalam
bukunya Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan (1990:5)
“pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-
undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal
(kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan
untuk membayar pengeluaran umum” (Devano dan Kurnia, 2006).
Dari pengertian-pengertian pajak menurut para ahli tersebut dapat
disimpulkan bahwa ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak, adalah:
1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan
pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukan adanya
kontraprestasi individual oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun
pemerintah daerah.
4. Pajak diperuntukan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang
bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk
membiayai public investment.
5. Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain budgeter, yaitu mengatur.
Pengaruh Tingkat Kepatuhan..., Wahyu Dwi Atmoko, Fak. Ekonomi UM 2013
2.2. Sistem Pemungutan Pajak
Di Indonesia sistem pemungutan pajak ada tiga macam yaitu:
a. Official Assessment System
Official Assessment System adalah suatu sistem pemungutan
yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk
menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.
Ciri-ciri official assessment system:
1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada
fiskus
2. Wajib pajak bersifat pasif
3. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak
oleh fiskus
b. Self assessment system
Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi
wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya
pajak yang terutang.
Ciri-ciri self assessment system:
1. Wewenang untuk menetukan besarnya pajak terutang ada pada
wajib pajak sendiri
2. Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan
melaporkan sendiri pajak yang terutang.
3. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.
Pengaruh Tingkat Kepatuhan..., Wahyu Dwi Atmoko, Fak. Ekonomi UM 2013
c. With Holding System
Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memeberi
wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak
yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang
oleh wajib pajak. Ciri-ciri dari sistem pemungutan pajak seperti ini
adalah wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada
pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan wajib pajak.
2.3. Pajak Penghasilan (PPh)
Undang-undang Nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan
(PPh) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1991,
Undang-Undang Nomor 10 tahun 1994, Undang-Undang Nomor 17
tahun 2000 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 tahun
2008 mengatur mengenai pajak atas penghasilan yang diterima atau
diperoleh orang pribadi dan badan. Pajak penghasilan dikenakan pada
subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau
diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak yang menerima atau yang
memperoleh penghasilan tersebut disebut sebagai wajib pajak. Wajib
pajak adalah orang pribadi atau badan yang telah memenuhi kewajiban
subjektif dan objektif (Diana dan Setiawati, 2009).
Pengaruh Tingkat Kepatuhan..., Wahyu Dwi Atmoko, Fak. Ekonomi UM 2013
2.3.1. Subjek dan objek pajak penghasilan
a. Subjek pajak penghasilan
Subjek pajak diartikan sebagai orang yang dituju oleh
undang-undang untuk dikenakan pajak. Pajak Penghasilan
dikenakan kepada subjek pajak berkenaan dengan
penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun
pajak. Pengertian subjek pajak meliputi orang pribadi,
warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, badan, dan
bentuk usaha tetap, sebgai berikut:
1. Orang Pribadi
Orang Pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat
tinggal atau berada di Indonesia ataupun diluar
Indonesia.
2. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan
Warisan yang belum terbagi yang dimaksud merupakan
Subjek Pajak pengganti menggantikan mereka yang
berhak yaitu ahli waris. Masalah penunjukan warisan
yang belum terbagi sebagai subjek pajak pengganti
dimaksudkan agar pengenaan pajak penghasilan yang
berasal dari warisan tetap dapat dilaksanakan.
3. Badan
Pengertian badan mengacu pada Undang-undang KUP,
bahwa badan adalah sekumpulan orang dan atau modal
Pengaruh Tingkat Kepatuhan..., Wahyu Dwi Atmoko, Fak. Ekonomi UM 2013
yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha
maupun tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan
Terbatas, Perseroan Komanaditer, Perseroan lainnya,
Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama
dan bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana
pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, orgaisasi
massa, organisasi sosial politik, atau organisasi sejenis,
lembaga, bentuk usaha tetap, dan badan lainnya. Dalam
hal ini termasuk reksadana. BUMN atau BUMD sebagai
subjek pajak tanpa memperhatikan nama dan bentuknya.
Sebagai contoh lembaga atau badan yang dimiliki oleh
pemerintah pusat atau daerah yang menjalankan usaha
atau melakukan kegiatan untuk memperoleh penghasilan.
4. Bentuk Usaha Tetap
Yang dimaksud dengan bentuk usaha tetap adalah bentuk
usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak
bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia
tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 (dua
belas) bulan, atau badan yang tidak didirikan dan tidak
bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan
usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia. Bentuk
usaha tetap ini ditentukan sebagai subjek pajak
tersendiri, terpisah dari badan. Pengenaan pajak
Pengaruh Tingkat Kepatuhan..., Wahyu Dwi Atmoko, Fak. Ekonomi UM 2013
penghasilan Bentuk Usaha Tetap ini memiliki eksistensi
sendiri dan tidak termasuk dalam pengertian badan.
Dalam sebuah Kantor Pelayanan Pajak biasanya ada
penggolongan wajib pajak besar. Adapun kriteria
penggolongan wajib pajak besar menurut Winarto Suhendro
(2012) yaitu dilihat berdasarkan besarnya asset, modal,
omzet, ataupun pembayaran pajak.
2.4. Penerimaan Pajak
Negara Indonesia sebagai negara yang merdeka, berdaulat dan
ingin membangun negara dengan kekuatan sendiri maka tidak ada pilihan
lagi selain meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak karena
sektor pajak memberikan kontribusi cukup besar bagi penerimaan
pendapatan negara. Pada tahun 1984 dilakukan perombakan pajak atau
reformasi pajak dengan tujuan sebagaimana diuraikan oleh Menteri
Keuangan Republik Indonesia , Bapak Radius Prawiro pada sidang DPR
tanggal 5 Oktober 1983 ialah untuk menegakan kemandirian NKRI
(Negara Kesatuan Republik Indonesia) dalam membiayai pembangunan
nasional dengan jalan lebih mengarahkan segenap potensi dan
kemampuan dalam negeri. Khususnya dengan cara meningkatkan
penerimaan negara melalui sektor pajak untuk membiayai dan menjamin
berhasilnya Pelita IV. Tujuan dari perombakan pajak (tax reform) adalah
untuk mengadakan UU Perpajakan Nasional yang berdasarkan Pancasila
Pengaruh Tingkat Kepatuhan..., Wahyu Dwi Atmoko, Fak. Ekonomi UM 2013
dan UUD 1945 yang sesuai dengan kehidupan bangsa Indonesia, dan
menciptakan masyarakat sadar akan pajak serta meningkatkan
pembangunan nasional dengan meningkatkan public saving.
2.5. Pengertian Kepatuhan Perpajakan, Jenis dan Fungsi SPT
2.5.1. Pengertian kepatuhan perpajakan
Sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia
menuntut wajib pajak untuk aktif dalam melaksanakan kewajiban
perpajakannya. Sistem pemungutan pajak yang berlaku di
Indonesia adalah self assessment system, dimana segala
pemenuhan kewajiban perpajakan adalah sepenuhnya dilakukan
oleh wajib pajak sedangkan fiskus atau pemerintah hanya
melakukan pengawasan melalui prosedur pemeriksaan.
Kondisi perpajakan yang menuntut keikutsertaan aktif
wajib pajak dalam menyelenggarakan perpajakannya
membutuhkan kepatuhan wajib pajak yang tinggi, yaitu
kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang sesuai
dengan kebenarannya. Karena sebagian besar pekerjaan dalam
pemenuhan kewajiban perpajakan itu dilakukan oleh wajib pajak
(dilakukan sendiri atau dibantu oleh tenaga ahli misalnya praktisi
perpajakan professional), bukan fiskus selaku pemungut pajak.
Sehingga kepatuhan diperlukan dalam self assessment system,
dengan tujuan penerimaan pajak bisa optimal. Kepatuhan dalam
Pengaruh Tingkat Kepatuhan..., Wahyu Dwi Atmoko, Fak. Ekonomi UM 2013
memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela merupakan
tulang punggung pemungutan pajak dengan cara self assessment
system, dimana wajib pajak bertanggungjawab menetapkan
sendiri besarnya pajak yang akan dibayarkan dan kemudian
secara tepat waktu membayarkan dan melaporkan pajaknya
tersebut.
Beberapa pengertian mengenai kepatuhan wajib pajak
diberikan oleh beberapa pemikir yaitu sebagai berikut:
a. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia (1995:1013),
istilah kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau
aturan. Dalam perpajakan kita dapat memberi pengertian
bahwa kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan, tunduk,
dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan. Jadi,
wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat dan
memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
b. Menurut Norman D. Nowak (Moh. Zain: 2004) kepatuhan
wajib pajak adalah suatu iklim kepatuhan dan kesadaran
pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi
dimana:
1. Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami
semua ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan.
Pengaruh Tingkat Kepatuhan..., Wahyu Dwi Atmoko, Fak. Ekonomi UM 2013
2. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas.
3. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar.
4. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.
c. Safri Nurmantu mengatakan bahwa kepatuhan perpajakan
dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib
pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan
melaksanakan hak perpajakannya.
Jadi, pada prinsipnya kepatuhan perpajakan adalah
tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan
peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu
negara. Menurut Agusti dan Herawaty (2008) alat yang sering
digunakan untuk menilai tingkat kepatuhan wajib pajak adalah
ketepatan waktu pelaporan SPT (Surat Pemberitahuan).
2.5.2. Pengertian, jenis dan fungsi SPT
Pengertian SPT (Surat Pemberitahuan) menurut Sony
Devanno, S.E., M.Ak.,Ak. dan Siti Kurnia Rahayu, S. E., Ak.
dalam bukunya Perpajakan Konsep, Teori, dan Isu (2006:1)
adalah dokumen yang menjadi alat kerja sama antara wajib pajak
dan administrasi pajak, yang memuat data-data yang diperlukan
untuk menetapkan secara tepat jumlah pajak yang terutang.
Pengertian SPT (Surat Pemberitahuan) dalam Pasal 1 butir 10 UU
KUP dijelaskan bahwa, “Surat Pemberitahuan adalah surat yang
Pengaruh Tingkat Kepatuhan..., Wahyu Dwi Atmoko, Fak. Ekonomi UM 2013
oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan
pembayaran pajak yang terutang menurut ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan.”
Secara garis besar SPT (Surat Pemberitahuan) dibedakan
menjadi dua yaitu surat pemberitahuan masa dan surat
pemberitahuan tahunan. Surat pemberitahuan masa adalah surat
peberitahuan untuk suatu masa pajak, sedangkan surat
pemberitahuan tahunan adalah surat pemberitahuan untuk suatu
tahun pajak atau bagian tahun pajak. Batas waktu untuk
penyampaian surat pemberitahuan adalah paling lama 20 (dua
puluh) hari setelah akhir masa pajak untuk surat pemberitahuan
masa. Untuk surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan
wajib pajak orang pribadi, paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir
tahun pajak dan untuk surat pemberitahuan tahunan pajak
penghasilan wajib pajak badan, paling lama 4 (empat) bulan
setelah akhir tahun pajak.
Surat pemberitahuan memiliki fungsi atau peranan penting
bagi wajib pajak. Fungsi SPT (Surat Pemberitahuan) bagi wajib
pajak adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan
mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang
sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:
Pengaruh Tingkat Kepatuhan..., Wahyu Dwi Atmoko, Fak. Ekonomi UM 2013
a. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan
sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak
lain dalam 1 (satu) tahun pajak atau bagian tahun pajak.
b. Penghasilan yang merupakan objek pajak dan/atau bukan
objek pajak
c. Harta dan kewajiban
d. Pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang
pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan
lain dalam 1 (satu) masa pajak sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan.
2.6. Hubungan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan dengan
Penerimaan Pajak
Menurut Undang-Undang 16, Tahun 2000, batas waktu
penyampaian SPT masa paling lambat dua puluh hari setelah akhir masa
pajak, sedangkan batas akhir penyampaian SPT Tahunan paling lambat
tiga bulan setelah akhir tahun pajak. Undang-Undang No 16 tahun 2000
kemudian direvisi menjadi Undang-Undang No 28, tahun 2007 dengan
perubahan batas waktu penyampaian SPT Tahunan paling lambat empat
bulan setelah akhir tahun pajak khusus bagi wajib pajak badan.
Pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan yang
berlaku sangatlah penting guna dapat melaksanakan dan memenuhi
kewajiban di bidang perpajakan sesuai dengan ketentuan perpajakan.
Pengaruh Tingkat Kepatuhan..., Wahyu Dwi Atmoko, Fak. Ekonomi UM 2013
Kepatuhan wajib pajak merupakan syarat agar penerimaan pajak negara
meningkat (Sari dan Afriyanti, 2010). Peneliti Agusti dan Herawaty
(2008) serta Suhendra (2011) menyimpulkan bahwa tingkat kepatuhan
wajib pajak berpengaruh positif terhadap peningkatan penerimaan pajak.
Jadi semakin patuh wajib pajak badan melaporkan dan melunasi
kewajiban perpajakannya maka penerimaan pajak pada KPP akan
meningkat. Suryadi (2006) dalam penelitiannya juga menyimpulkan
bahwa kepatuhan wajib pajak yang diukur dari pemeriksaan pajak,
penegakan hukum dan kompensasi pajak berpengaruh signifikan
terhadap kinerja penerimaan pajak. Hal ini menunjukan bahwa kepatuhan
wajib pajak memiliki pengaruh besar terhadap kinerja penerimaan pajak.
2.7. Pemeriksaan Pajak
Direktur Jendral Pajak mempunyai kewenangan melakukan
pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan
dan untuk tujuan lain. Pelaksanaan pemeriksaan tersebut adalah dalam
rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan.
Pasal 1 ayat 24 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan memberikan pembatasan
tentang pemeriksaan. Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan
untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan
Pengaruh Tingkat Kepatuhan..., Wahyu Dwi Atmoko, Fak. Ekonomi UM 2013
lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan
untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan
perundang-undangan. Sesuatu yang menjadi sasaran pemeriksaan adalah
untuk mencari adanya interpretasi undang-undang yang tidak benar,
kesalahan hitung, pelaporan penghasilan yang tidak sesuai dengan
keadaan sebenarnya (penggelapan), serta pemotongan dan pengurangan
tidak sesungguhnya yang dilakukan oleh wajib pajak dalam
melaksanakan kewajiban perpajakannya.
Direktur Jendral Pajak yang memiliki wewenang untuk
melakukan pemeriksaan harus melalui prosedur-prosedur pemeriksaan
yang berlaku yaitu:
a. Petugas pemeriksa harus dilengkapi dengan Surat Perintah
Pemeriksaan dan harus memperlihatkan kepada wajib pajak yang
akan diperiksa.
b. Wajib pajak yang diperiksa harus:
1) Memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan,
dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang
berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan
usaha, pekerjaan bebas wajib pajak, atau objek yang terutang
pajak.
2) Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang
yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran
pemeriksaan.
Pengaruh Tingkat Kepatuhan..., Wahyu Dwi Atmoko, Fak. Ekonomi UM 2013
3) Memberi keterangan yang diperlukan.
c. Apabila dalam mengungkapkan pembukuan, pencatatan, atau
dokumen serta keterangan yang diminta, wajib pajak terikat oleh
suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban untuk
merahasakan itu ditiadakan.
d. Direktur Jendral Pajak berwenang melakukan penyegelan tempat
atau ruangan tertentu, bila wajib pajak tidak memenuhi kewajiba
huruf b.2. di atas.
Direktur Jendaral Pajak melakukan pemeriksaan tidak semata-mata
hanya melakukan pemeriksaan saja melainkan memiliki tujuan tertentu.
Adapun tujuan dilakukannya pemeriksaan pajak yaitu:
a. Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka
memberikan kepastian hukum, keadilan, dan pembianaan kepada
wajib pajak, yang dilakukan dalam hal:
1) Surat pemberitahuan menunjukan kelebihan pembayaran pajak,
termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan
kelebihan pajak.
2) Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan menunjukan
rugi
3) Surat Pemberitahuan tidak disampaikan atau disampaikan tidak
pada waktu yang telah ditetapkan.
4) Surat Pemberitahuan yang memenuhi kriteria seleksi yang
ditentukan oleh Direktur Jendral Pajak
Pengaruh Tingkat Kepatuhan..., Wahyu Dwi Atmoko, Fak. Ekonomi UM 2013
5) Ada indikasi kewajiban perpajakan selain kewajiban tersebut
pada point (3) tidak dipenuhi.
b. Tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan, yang dapat dilakukan dalam hal:
1) Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) secara jabatan.
2) Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak.
3) Pengukuhan atau pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena
Pajak.
4) Wajib pajak mengajukan keberatan.
5) Pengumpulan bahan guna penyusunan Norma Penghitungan.
6) Pencocokan data dan atau alat keterangan.
7) Penentuan wajib pajak berlokasi di daerah terpencil.
8) Penentuan satu atau lebih tempat terutang PPN (Pajak
Pertambahan Nilai).
9) Pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan untuk tujuan lain selain angka (1) sampai dengan
angka (8).
2.8. Hubungan Pemeriksaan Pajak dengan Penerimaan Pajak
Dalam UU No. 16 Tahun 2000 telah dikatakan bahwa
pemeriksaan merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk
menguji kepatuhan wajib pajak. Dengan dilakukannya pemeriksaan
terhadap wajib pajak, maka wajib pajak akan lebih berhati-hati dalam
Pengaruh Tingkat Kepatuhan..., Wahyu Dwi Atmoko, Fak. Ekonomi UM 2013
memenuhi kewajiban perpajakannya, seperti tidak terlambat dalam
menyerahkan SPT (Diana Frederica, 2008). Dalam penelitian Prastiwi
(2011) memberikan kesimpulan bahwa pemeriksaan pajak selain
kegiatan pengawasan pada dasarnya juga dapat memperbesar jumlah
penerimaan pajak, yang ditunjukan dari besarnya selisih jumlah pajak
yang terutang.
2.9. Kerangka Pemikiran
Sistem pemungutan pajak secara self assessment system
memungkinkan wajib pajak untuk melakukan kecurangan seperti
memanipulasi penghitungan jumlah pajak dan penggelapan jumlah pajak
yang harus dibayarkan. Pemeriksaan pajak merupakan salah satu cara
untuk mencegah terjadinya kecurangan yang dilakukan oleh wajib pajak.
Dengan pemeriksaan diharapkan kepatuhan wajib pajak baik badan
maupun pribadi meningkat sehingga penerimaan dari sektor pajak bisa
meningkat.
Beberapa penelitian telah dilakukan untuk menguji pengaruh
tingkat kepatuhan wajib pajak badan dan pemeriksaan pajak terhadap
penerimaan pajak pada Kantor Pelayana Pajak diantaranya adalah:
a. Euphrasia Susy Suhendra (2010) dengan judul penelitian pengaruh
tingkat kepatuhan wajib pajak badan terhadap peningkatan
penerimaan pajak penghasilan badan. Hasil penelitiannya
mengatakan secara simultan tingkat kepatuhan wajib pajak badan
Pengaruh Tingkat Kepatuhan..., Wahyu Dwi Atmoko, Fak. Ekonomi UM 2013
dan pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan terhadap peningkatan
penerimaan pajak penghasilan badan. Secara parsial tingkat
kepatuhan wajib pajak badan memiliki pengaruh positif terhadap
peningkatan penerimaan pajak penghasilan badan. Pemeriksaan
pajak sebagai variabel moderating tidak berpengaruh terhadap
peningkatan penerimaan pajak penghasilan badan pada Kantor
Pelayanan Pajak dikarenakan masih rendahnya pemeriksaan pajak
yang dilakukan aparat perpajakan. Hasil penelitian yang sama
dikemukakan oleh Asri Fika Agusti dan Vinola Herawaty (2008).
b. Maria M. Ratna Sari dan Ni Nyoman Afriyanti (2010) dengan judul
penelitian pengaruh kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan
pajak PPh pasal 25/29 wajib pajak badan pada KPP Pratama
Denpasar Timur. Hasil penelitiannya mengatakan bahwa kepatuhan
wajib pajak dan pemeriksaan pajak baik diuji secara simultan
maupun parsial keduanya berpengaruh signifikan terhadap
penerimaan pajak penghasilan pasal 25/29 wajib pajak badan. Hasil
penelitian yang sama ditemukan oleh Debby Oktivani (2007).
Pengaruh Tingkat Kepatuhan..., Wahyu Dwi Atmoko, Fak. Ekonomi UM 2013
(Gambar 2.1 Model Penelitian)
2.10. Hipotesis Penelitian
H1 : Tingkat kepatuhan wajib pajak badan dan pemeriksaan pajak
mempunyi pengaruh terhadap selisih penerimaan pajak pada
Kantor Pelayanan Pajak
H2 : Tingkat kepatuhan wajib pajak badan mempunyai pengaruh
terhadap selisih penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak
H3 : Pemeriksaan pajak mempunyai pengaruh terhadap selisih
penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak.
Selisih Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak
Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan (X1)
Pemeriksaan Pajak (X2)
Pengaruh Tingkat Kepatuhan..., Wahyu Dwi Atmoko, Fak. Ekonomi UM 2013
top related