bab iii isu-isu strategis berdasarkan...
Post on 29-Mar-2019
228 Views
Preview:
TRANSCRIPT
Rencana Stratejik (RENSTRA) Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung
Tahun 2013-2018
36
BAB III
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung
Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh
Pemerintah Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung yang berkaitan dengan
Tugas Umum Pemerintahan dapat diidentifikasi 3 (tiga) klasifikasi permasalahan
pelayanan Kecamatan Kiaracondong, yaitu permasalahan pada tataran kebijakan,
Program Kegiatan dan teknis operasional.
Pada tataran kebijakan Pemerintah Kecamatan Kiaracondong dapat
didentifikasi permasalahan utama pelayanan Pemerintah Kecamatan
Kiaracondong sebagai berikut :
1. Belum Optimalnya kualitas pelayanan Public pada SKPD termasuk
Kecamatan, nilai IKM Kecamatan Tahun 2013 = 70,08.
2. Belum optimlanya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan ditandai dengan nilai
AKIP Kecamatan Tahun 2012 sebesar 48,21
3. Belum optimalnya opini keuangan SKPD, dengan penilaian WDP (Wajar
Dengan Pengecualian)
Pada tingkat implementasi program dan kegiatan pada Bagian / Unit Kerja
di lingkungan Pemerintah Kecamatan Kiaracondong dapat diidentifikasi
permasalahan pelayanan Pemerintah Kecamatan Kiaracondong, sebagai berikut:
1. Belum optimalnya pelaksanaan tertib adminsitrasi Kelurahan
2. Belum optimalnya ketepatan waktu pelayanan sesuai dengan maklumat
pelayanan
3. Belum optimalnya Realisasi program dan kegiatan pembangunan fisik dan
non fisik hasil musrenbang Kecamatan
4. Belum Optimalnya Tingkat Partisipasi lembaga kemasyarakatan tingkat
Kecamatan
Rencana Stratejik (RENSTRA) Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung
Tahun 2013-2018
37
5. Rata-rata peningkatan swadaya murni masyarkat sebesar (data tahun 2013 =
Rp. 13.000.000.000)
6. Belum optimalnya Perencanaan Strategis tingkat SKPD
7. Belum optimalnya penerapan SMM ISO 9001:2008
8. Tingkat koordinasi aparatur kewilayahan masih rendah
9. Rendahnya kapasitas aparatur kewilayahan
10. Tingkat koordinasi antar dengan lembaga kemasyarakatan dalam
penanganan kebencanaan masih rendah
11. Masing kurangnya pemahaman aparatur terhadap PBJ (metode swakelola)
Permasalahan teknis operasional yang dapat diidentifikasi dari pelayanan
Sekretariat Daerah, sebagai berikut
1. Kurangnya SDM Kecamatan dan Kelurahan;
2. Masih belum optimalnya pelaporan Kecamatan dan Kelurahan Program dan
kegiatan kepada Pemerintah Kota Bandung
3. Belum dioptimalkannya pemanfaatan teknologi informasi dalam membantu
kelancaran pelaksana tugas dan pelayanan
Faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan Kecamatan Kiaracondong
sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok dalam
melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Walikota
kepada Camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah adalah factor
internal dan eksternal Kecamatan Kiaracondong, masalah internal yang
mempengaruhi Pemerintah Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung antara lain :
1. Jumlah dan kapasitas aparat belum seluruhnya memenuhi tuntutan tugas dan
belum sesuai dengan beban kerja.
2. Masih lemahnya pemahaman Tupoksi para aparat pemerintah mengakibatkan
tidak maksimalnya hasil koordinasi.
3. Pola pembinaan aparat yang belum terorientasikan pada peningkatan kinerja.
4. Mekanisme dan pola kerja pada setiap unit kerja belum tertata dalam suatu
sistem yang terpadu, efektif dan efesien.
Sedangkan masalah eksternal yang mempengaruhi kinerja Pemerintah
Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung adalah :
Rencana Stratejik (RENSTRA) Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung
Tahun 2013-2018
38
1. pelimpahan kewenangan kepada Camat dan Lurah tidak sepenuhnya didukung
oleh pembinaan dari dinas teknis dan (personil, peralatan, pembiayaan dan
dokumentasi (P3D).
2. Kurang SDM di tingkat kewilayahan
Berdasarkan data dan informasi tersebut di atas secara umum isu-isu
strategis yang dihadapi oleh Pemerintah Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung
dalam kurun waktu 2014-2018, adalah sebagai berikut :
1. Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Pelayanan Publik)
Birokrasi Pemerintah Daerah merupakan faktor yang sangat menentukan
berjalannya penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diamanatkan
dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu reformasi
birokrasi pemerintah daerah sejak dicanangkan pada tahun 2005, senantiasa
harus dilanjutkan secara terus menerus sehingga mampu beradaptasi dengan
berbagai tantangan di masa depan yang semakin kompleks dan beragam sejalan
dengan perkembangan dan perubahan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan
daerah, tuntutan masyarakat serta dinamika global yang senantiasa
mempengaruhi manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Reformasi birokrasi pemerintah daerah yang harus dilakukan di tingkat
Kecamatan sebagaimana sasaran yang telah dicanangkan adalah peningkatan
pelayanan public, akuntabilitas dan kapasitas aparatur yang bersih dari KKN.
2. Pendayagunaan Sumber Daya Aparatur Daerah
Tuntutan warga kota terhadap kebutuhan pelayanan prima (services
excelent) perlu diimbangi dengan citra birokrasi yang mempunyai kompetensi
yang baik dalam bidang profesionalisme aparatur, penguasaan komunikasi dan
presentasi serta pemahaman terhadap manajemen standar pelayanan minimal
public services and public complaint. Sumber daya aparatur merupakan aset
strategis dalam kerangka perwujudan good governance. Kata kunci dalam
penataan sumber daya aparatur adalah budaya kerja aparatur yang lebih
menekankan kepada semangat kerja dan menghidupkan kembali paradigma
aparatur sebagai ‘pelayan masyarakat’. Selain hal itu sumber daya aparatur juga
Rencana Stratejik (RENSTRA) Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung
Tahun 2013-2018
39
diarahkan kepada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan
pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, yang menekankan pada
transparansi, manajemen pemerintahan yang lebih transparan, akuntabilitas, dan
peningkatan efektivitas dan efisiensi serta ada upaya dan perhatian yang
sungguh-sungguh terhadap penanganan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan
nepotisme (KKN).
Pendayagunaan aparatur pemerintah Kecamatan Kiaracondong dalam
makna lain adalah juga pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang pada
hakekatnya merupakan upaya pembinaan, penyempurnaan, penertiban,
pengawasan dan pengendalian manajemen secara terencana, bertahap dan
berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja seluruh aparatur pemerintah kota,
melalui kerjasama secara terkoordinasi guna mengambil langkah pembaharuan
sektor penyelenggara negara (public service reform) dalam rangka mewujudkan
good governance.
3. Penataan Organisasi dan Manajemen Publik
Perwujudan penyelenggaraan pemerintah yang baik (good governance)
diperlukan upaya-upaya penataan dan penyempurnaan tata kerja organisasi.
Keberhasilan tujuan penataan organisasi tidak terlepas dari daya dukung
penyelenggaraan manajemen publik yang baik. Penataan kelembagaan/organisasi
menyangkut pembenahan seluruh unsure pemerintahan Kecamatan dan
kelurahan, sedangkan penyelenggaraan manajemen publik lebih kepada menata
pada sistem peyelenggaraan layanan publik yang lebih responsif dan adaptif
sesuai dengan tuntutan perkembangan jaman.
Faktor kunci keberhasilan Penataan kelembagaan ini terletak pada
pemberdayaan aparatur kecamatan dan kelurahan, SKPD dilingkungan
Pemerintah Kota Bandung dan masyarakat umum sebagai stakeholder, LPM,
PKK, Karang Taruna, dan lain-lain Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan
sebagai sebagai shareholder.
Jika demikian halnya, maka pengelolaan pelayanan publik perlu melakukan
perubahan menuju profesionalisme birokrasi dan lebih menekankan langkah-
langkah efisiensi dan efektifitas birokrasinya, melalui penataan system dan
Rencana Stratejik (RENSTRA) Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung
Tahun 2013-2018
40
prosedur kerja, meninjau kembali pembinaan pegawai, memperbaiki reward and
punishment system, perbaikan kesejahteraan pegawai, serta mengubah kultur
organisasi.
4. Pengelolaan Keuangan dan Barang
Keuangan dan Barang daerah merupakan salah satu modal utama dalam
penyelenggaraan pemerintah Kecammatan, oleh karena itu manajemen keuangan
dan barang daerah menjadi sesuatu hal yang strategis dalam menunjang
pencapaian keberhasilan pembangunan. Manajemen keuangan dan pengelolaan
aset daerah lebih diarahkan kepada entreupreneurnal management yang pada
intinya diarahkan pada pengelolaan keuangan dan barang daerah yang lebih
berorientasi kinerja (Performance Budget), bukan pada kebijakan (Policy Budget).
Sistem manajemen keuangan daerah (financial management system)
merupakan bagian penting dalam rangka mendukung terciptanya good
governance di Kecamatan. Bagian-bagian lain yang sama pentingnya adalah
menata perencaaan penganggaran dan Pengeluaran, pemahaman akuntansi
serta sistem pengawasan internal pemerintah atau pemeriksaan internal. Tuntutan
pembaharuan sistem keuangan tersebut adalah agar pengelolasan anggaran
dilakukan dengan mendasarkan konsep value for money sehingga tercipta
akuntabilitas publik (public accountability).
Manajemen barang daerah meliputi beberapa tahap yaitu : perencanaan
kebutuhan, penganggaran, pengadaan, pendistribusian (termasuk penyimpanan),
penggunaan, pemeliharaan, dan penghapusan. Setiap tahap, mulai dari
perencanaan kebutuhan hingga penghapusan aset daerah harus diketahui dan
dipertanggungjawabkan kepada masyarakat melalui legislatif. Sasaran strategis
yang harus dicapai daerah dalam kebijakan pengelolaan barang daerah, antara
lain adalah : (1) Terwujudnya tertib administrasi mengenai kekayaan daerah,
menyangkut barang inventarisasi tanah dan bangunan, penghapusan barang
daerah dan sistem pelaporan; (2) Terciptanya efisiensi dan efektivitas penggunaan
barang daerah; (3) Pengamanan barang daerah; (4) Tersedianya data dan
informasi yang akurat mengenai jumlah barang daerah.
Rencana Stratejik (RENSTRA) Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung
Tahun 2013-2018
41
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah
Visi Kota Bandung tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2014 – 2018 yaitu :
Penjabaran Visi di atas adalah sebagai berikut :
Bandung adalah meliputi wilayah dan seluruh isinya. Artinya Kota Bandung
dan semua warganya yang berada dalam suatu kawasan dengan batas-batas
tertentu yang berkembang sejak tahun 1811 hingga sekarang.
Unggul adalah menjadi yang terbaik dan terdepan serta contoh bagi
daerah lain dalam upaya terobosan perubahan bagi kenyaman dan kesejahteraan
warga Kota Bandung.
Nyaman adalah terciptanya suatu kondisidi mana kualitas lingkungan
terpelihara dengan baik, serta dapat memberikan kesegaran dan kesejukan bagi
penghuninya. Kota yang nyaman adalah suatu kondisi dimana berbagai
kebutuhan dasar manusia seperti tanah, air, dan udara terpenuhi dengan baik
sehingga nyaman untuk ditinggali serta ruang-ruang kota dan infrastruktur
pendukungnya responsif terhadap berbagai aktifitas dan perilaku penghuninya.
Sejahtera yaitu mengarahkan semua pembangunan kota pada pemenuhan
kebutuhan lahir dan batin warganya, agar manusia dapat memfungsikan diri
sebagai hamba dan wakil Tuhan di bumi. Kesejahteraan yang ingin dilahirkan di
Kota Bandung merupakan kesejahteraan yang berbasis pada ketahanan keluarga
dan Iingkungan sebagai dasar pengokohan sosial masyarakat.Masyarakat
sejahtera tentunya tidak hanya dalam konteks lahiriah dan materisaja, melainkan
juga sejahtera jiwa dan batiniah.Kesejahteraan dalam artinya yang sejati adalah
keseimbangan hidup yang merupakan buah dari kemampuan seseorang untuk
memenuhi tuntutan-tuntutan dasar seluruh dimensi dirinya, meliputi ruhani, akal,
dan jasad. Kesatuan elemen ini diharapkan mampu saling berinteraksi dalam
“TERWUJUDNYA KOTA BANDUNG YANG
UNGGUL, NYAMAN, DAN SEJAHTERA”
Rencana Stratejik (RENSTRA) Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung
Tahun 2013-2018
42
melahirkan masa depan yang cerah, adil dan makmur. Keterpaduan antara
sejahtera lahiriah dan batiniah adalah sebuah manifestasi akan sebuah sejahtera
yang paripurna. Kesejahteraan yang seperti inilah yang akan membentuk
kepecayaan diri yang tinggi pada masyarakat Kota Bandung untuk mencapai
kualitas kehidupan yang semakin baik, hingga menjaditeladan bagi kota lainnya.
Misi Kota Bandung Tahun 2014-2018 merupakan penjabaran dari Misi
Tahap III dalam RPJPD Kota Bandung 2005-2025 dan integrasi dari sasaran yang
akan dicapai pada Misi Tahap III tersebut. Misi disusun dalam rangka
mengimplementasikan Iangkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan
visi. Hal-hal yang menjadi pertimbangan dalam penyusunan misi ini adalah :
Manusia yang berdaya saing, ekonomi kokoh, tata kelola pemerintah yang
baik, infrastruktur berkelanjutan, serta kokohnya interaksi sosial, budaya
dan kemasyarakatan Kota Bandung. Kelima hal ini merupakan bidang garapan
besar yang akan menjadi sebuah panduan dalam bagaimana memandang
pembangunan di Kota Bandung. Adapun Misi tersebut terdiri dari:
1. Menata Kota Bandung melalui penataan ruang, pembangunan infrastruktur,
dan fasilitas publik yang berkelanjutan (sustainable) dan nyaman.
2. Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih dan melayani.
3. Membangun masyarakat yang mandiri, berkualitas dan berdaya saing.
4. Membangun perekonomian yang kokoh, maju, dan berkeadilan.
Hal penting yang tercantum dalam RPJMD Kota Bandung 2014-2018
adalah janji-janji politik selama masa kampanye dari Walikota dan Wakil Walikota
terpilih yang akan dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah,
yaitu sebagai berikut
Rencana Stratejik (RENSTRA) Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung
Tahun 2013-2018
43
Tabel 3.1
Janji Walikota dan Wakil Walikota Terpilih
No. Aspek Indikator
1 BANDUNG RESIK 1. Bebas Sampah dalam 2 Tahun 2. Bebas Banjir dalam 3 Tahun 3. Jalan Mulus dan Caang dalam 3 Tahun 4. Bebas Macet dalam 4 Tahun
2 BANDUNG NYAMAN 1. Sarana olahraga/taman bermain di setiap RW 2. Penyediaan sarana air bersih 3. Perbaikan 10.000 rumah tidak layak huni 4. Bantuan 100 juta/RW/tahun 5. Bantuan 100 juta PKK/kelurahan/tahun 6. Bantuan 100 juta/karang taruna
kelurahan/tahun
3 BANDUNG SEHAT 1. Asuransi Kesehatan 2. Ambulance gratis 3. Santunan Kematian Rp. 2 juta/jiwa 4. Puskesmas gratis dan pelayanan 24 jam
4 BANDUNG SEJAHTERA 1. Menciptakan 100.000 wirausahawan 2. Menciptakan 250.000 lapangan pekerjaan
baru 3. Bantuan 100.000 beasiswa untuk siswa SD,
SMP, SMU dan mahasiswa per tahun 4. Bantuan keuangan untuk guru honorer, guru
madrasah, dan tempat ibadah 5. Subsidi Harga sembako dan gas 3 kg
Sumber : Bappeda Kota Bandung 2013
Rencana Stratejik (RENSTRA) Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung
Tahun 2013-2018
44
Gambar 3.1 Janji Walikota dan Wakil Walikota Terpilih
Sumber : Bappeda Kota Bandung 2013
Hal tersebut menjadi tanggung jawab Pemerintah Kecamatan Kiaracondong
bersama stakeholder untuk turut mewujudkannya, berdasarkan tugas pokok dan
fungsi Pemerintah Kecamatan Kiaracondong untuk mengawal janji-janji politik
Walikota Bandung dan Wakil Walikota Bandung terpilih, secara terkoordinasi
bersama dengan Stakeholder di lingkungan Kecamatan Kiaracondong dan Kota
Bandung pada umumnya.
2014 2015 2016 2017 2018
Asuransi Kesehatan
Ambulance gratis
Santunan Kematian Rp. 2 juta/jiwa
Puskesmas gratis dan pelayanan 24 jam
Sarana olahraga/taman bermain di
setiap RW
Penyediaan sarana air bersih
Perbaikan 10.000 rumah tidak layak
huni
Bantuan 100 juta/RW/tahun
Bantuan 100 juta PKK/kelurahan/tahun
Bantuan 100 juta/karang taruna
kelurahan/tahun
Menciptakan 100.000
wirausahawan
Menciptakan 250.000 lapangan
pekerjaan baru
Bantuan 100.000 beasiswa untuk siswa SD, SMP, SMU dan mahasiswa per tahun
Bantuan keuangan untuk guru honorer, guru madrasah, dan tempat ibadah
Subsidi Harga sembako dan gas 3 kg
Bandung Sehat
Bandung Nyaman
Bandung Sejahtera
Bandung Resik
Bebas Sampah : 2 thn
Bebas Banjir : 3 thn
Jalan Mulus & Caang : 3 thn
Bebas Macet : 4 thn
Rencana Stratejik (RENSTRA) Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung
Tahun 2013-2018
45
Demikian pula adanya Instruksi Walikota Bandung Nomor 002 Tahun 2013
tanggal 20 September 2013 tentang Rencana Aksi Menuju Bandung Juara telah
mencanangkan 24 Kelompok Kerja meliputi 335 (tiga ratus tiga puluh lima)
Program / Kegiatan untuk mewujudkan Bandung Juara atau unggul di bandingkan
dengan Pemerintah Kota / Kabupaten lainnya di Indonesia, menjadi bagian yang
tidak terpisahkan dalam tugas pokok dan fungsi Pemerintah Kecamatan
Kiaracondong Kota Bandung, adapun rincian Rencana Aksi Menuju Bandung
Juara yang digagas oleh Walikota Bandung secara lengkap sebagaimana
terlampir, adapun rekapitulasi jumlah kegiatan rencana aksi Bandung Juara
adalah sebagai berikut:
Tabel 3.1
Rencana Aksi Menuju Bandung Juara
No. KELOMPOK KERJA JUMLAH
KEGIATAN / RENCANA AKSI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24
KELOMPOK KERJA KEMACETAN BANDUNG KELOMPOK KERJA PEDAGANG KAKI LIMA KELOMPOK KERJA SAMPAH BANDUNG KELOMPOK KERJA BANDUNG HIJAU KELOMPOK KERJA BANDUNG AMAN (MASALAH SOSIAL) KELOMPOK KERJA BANJIR BANDUNG KELOMPOK KERJA KOTA KREATIF BANDUNG KELOMPOK KERJA BANDUNG KOTA BUDAYA KELOMPOK KERJA BANDUNG SMART CITY KELOMPOK KERJA KOLABORASI BANDUNG KELOMPOK KERJA KAMPUNG JUARA KELOMPOK KERJA REVITALISASI BANDUNG KELOMPOK KERJA REFORMASI PENDIDIKAN KELOMPOK KERJA PARIWISATA BANDUNG KELOMPOK KERJA REFORMASI PASAR BANDUNG KELOMPOK KERJA TAMAN TEMATIK KELOMPOK KERJA BANDUNG KOTA MUSIK/FILM KELOMPOK KERJA BANDUNG KOTA DESAIN KELOMPOK KERJA INDEX KEBAHAGIAAN (INDEX OF HAPINNES) BANDUNG KELOMPOK KERJA PUBLIC RELATION BANDUNG KELOMPOK KERJA REFORMASI DEKRANASDA BANDUNG KELOMPOK KERJA REFORMASI PKK BANDUNG KELOMPOK KERJA KESEHATAN KELOMPOK KERJA BANDUNG TO WTP
24 11 18 30 11 7 16 15 13 22 21 15 14 14 6 21 12 15 7 5 8 9 6 15
Jumlah 335
Sumber : Bagian Orpad Setda Kota Bandung 2013
Rencana Stratejik (RENSTRA) Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung
Tahun 2013-2018
46
3.3 Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri
Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2010
Tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2010-2014 bahwa
Visi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2010-2014 adalah ”Terwujudnya sistem
politik yang demokratis, Pemerintahan yang Desentralistik, pembangunan daerah
yang berkelanjutan, serta keberdayaan masyarakat yang partisipatif, dengan
didukung sumber daya aparatur yang profesional dalam wadah Negara Kesatuan
Republik Indonesia”.
Sedangkan Misi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2010-2014 yaitu
Menetapkan Kebijaksanaan Nasional dan Memfasilitasi Penyelenggaraan
Pemerintahan dalam upaya :
a. Memperkuat Keutuhan NKRI, serta memantapkan sistem politik dalam negeri
yang demokratis;
b. Memantapkan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum;
c. Memantapkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan yang
desentralistik;
d. Mengembangkan keserasian hubungan pusat-daerah, antar daerah dan antar
kawasan, serta kemandirian daerah dalam pengelolaan pembangunan secara
berkelanjutan;
e. Memperkuat otonomi desa dan meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam
aspek ekonomi, sosial, dan budaya; serta
f. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa.
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup
Strategis
Tujuan penataan ruang kota yaitu mewujudkan tata ruang yang aman,
nyaman, produktif, efektif, efisien, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan,
berbasis perdagangan, jasa dan industri kreatif yang bertaraf nasional. Telaahan
Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis meliputi
kajian fungsi, kedudukan, kebijakan dan strategi perencanaan tata ruang.
RTRWK berfungsi sebagai :
Rencana Stratejik (RENSTRA) Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung
Tahun 2013-2018
47
a. penyelaras kebijakan penataan ruang Nasional, Provinsi dan Kota; serta
b. acuan bagi Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan
masyarakat untuk mengarahkan lokasi kegiatan dan menyusun program
pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang kota.
Kedudukan RTRWK yaitu sebagai pedoman bagi :
a. penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD),
rencana rinci tata ruang kota, dan rencana sektoral lainnya;
b. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang kota;
c. perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antar sektor, antar
daerah, dan antar pemangku kepentingan;
d. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan
e. penataan ruang kawasan strategis kota.
Kebijakan dan strategi perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud
terdiri atas:
a. kebijakan dan strategi struktur ruang;
c. kebijakan dan strategi pola ruang; dan
d. kebijakan dan strategi kawasan strategis kota.
Kebijakan struktur ruang kota terdiri atas:
a. perwujudan pusat-pusat pelayanan kota yang efektif dan efisien dalam
menunjang perkembangan fungsi kota sebagai kota perdagangan dan jasa
yang didukung industri kreatif dalam lingkup Kawasan Perkotaan Cekungan
Bandung, Provinsi Jawa Barat dan Nasional;
b. pengembangan dan peningkatan kualitas pelayanan sarana dan prasarana
transportasi berbasis transportasi publik yang terpadu dan terkendali; dan
c. peningkatan kualitas, kuantitas, keefektifan dan efisiensi pelayanan prasarana
kota yang terpadu dengan sistem regional.
Strategi untuk perwujudan pusat-pusat pelayanan kota yang efektif dan
efisien dalam menunjang perkembangan fungsi kota sebagai kota perdagangan
dan jasa yang didukung industri kreatif dalam lingkup Kawasan Perkotaan
Cekungan Bandung, Provinsi Jawa Barat dan Nasional meliputi:
a. mengembangkan 2 (dua) PPK untuk wilayah Bandung Barat dan wilayah
Bandung Timur
Rencana Stratejik (RENSTRA) Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung
Tahun 2013-2018
48
b. membagi kota menjadi 8 (delapan) SWK, masing-masing dilayani oleh 1
(satu) SPK;
c. mengembangkan pusat-pusat pelayanan lingkungan secara merata;
d. menyediakan fasilitas yang memadai pada tiap pusat pelayanan sesuai skala
pelayanannya; dan
e. menyerasikan sebaran fungsi kegiatan pusat-pusat pelayanan dengan fungsi
dan kapasitas jaringan jalan.
Strategi untuk pengembangan dan peningkatan kualitas pelayanan sarana
dan prasarana transportasi berbasis transportasi publik yang terpadu dan
terkendali meliputi:
a. membuka peluang investasi dan kemitraan bagi sektor privat dan masyarakat
dalam menyediakan prasarana dan sarana transportasi;
b. mengawasi fungsi dan hirarki jalan;
c. meningkatkan kapasitas jaringan jalan melalui pembangunan dan pelebaran
jalan, manajemen dan rekayasa lalu lintas serta menghilangkan gangguan sisi
jalan;
d. memprioritaskan pengembangkan sistem angkutan umum massal yang
terpadu;
e. menyediakan fasilitas parkir yang memadai dan terpadu dengan pusat-pusat
kegiatan;
f. mengembangkan sistem terminal dalam kota serta membangun terminal di
batas kota dengan menetapkan lokasi yang dikoordinasikan dengan
Pemerintah Daerah yang berbatasan; dan
g. mengoptimalkan pengendalian dan penyelenggaraan sistem transportasi kota.
Kebijakan pola ruang kota terdiri atas:
a. perwujudan keseimbangan proporsi kawasan lindung;
b. optimalisasi pembangunan wilayah terbangun.
Strategi untuk perwujudan keseimbangan proporsi kawasan lindung
meliputi:
a. menjaga keseimbangan proporsi kawasan lindung khususnya di Kawasan
Bandung Utara;
b. mempertahankan dan menjaga hutan lindung sebagai kawasan hutan kota;
Rencana Stratejik (RENSTRA) Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung
Tahun 2013-2018
49
c. mempertahankan dan merevitalisasi kawasan-kawasan resapan air atau
kawasan yang berfungsi hidrologis untuk menjamin ketersediaan sumber daya
air dan kesuburan tanah serta melindungi kawasan dari bahaya longsor dan
erosi;
d. mengembangkan kawasan jalur hijau pengaman prasarana dalam bentuk jalur
hijau sempadan sungai, jalur tegangan tinggi, dan jalur rel kereta api;
e. mempertahankan fungsi dan menata RTH yang ada dan tidak memberi izin
alih fungsi ke fungsi lain didalam mencapai penyediaan ruang terbuka hijau;
f. melestarikan dan melindungi kawasan dan bangunan cagar budaya yang
telah ditetapkan, terhadap perubahan dan kerusakan struktur, bentuk, dan
wujud arsitektural;
g. meminimalkan dampak resiko pada kawasan rawan bencana.
Penyusunan rencana pembangunan harus disesuaikan dengan perencanan
tata ruang sebagai wadah dimana perencanan tersebut akan diimplementasikan,
sehingga lokasi dimana kegiatan akan dijalankan dapat diarahkan. Dalam
kebijakan Kebijakan struktur ruang kota untuk mewujudkan pusat pelayanan kota
yang efektif dan efisien dalam menunjang perkembangan fungsi kota sebagai kota
perdagangan dan jasa yang didukung industri kreatif dalam lingkup Kawasan
Perkotaan, perencanaan yang berkaitan dengan pengembangan Bandung
sebagai kota jasa menjadi perhatian penting.
Hal ini sejalan dengan perencanaan di tingkat Provinsi Jawa Barat
berdasarkan Kesepakatan Bersama antara Gubernur dengan Bupati/Walikota di
Provinsi Jawa Barat Nomor : 912/05/Bapp/2010, bahwa dalam Pendekatan
Tematik Kewilayahan Kota Bandung bersama Kota Cimahi, Kab. Bandung Barat
dan Kota Tasikmalaya termasuk dalam kota dengan tema pengembangan jasa
perdagangan dan industri kreatif.
3. 5. Penentuan Isu-Isu Strategis Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung
Selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, Pemerintah Kecamatan
Kiaracondong Kota Bandung dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam
menghadapi perubahan-perubahan baik ditingkat lokal, regional dan nasional.
Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan
Rencana Stratejik (RENSTRA) Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung
Tahun 2013-2018
50
permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah
pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu
diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan konferensif sehingga arah
pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.
Memperhatikan isu– isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi
diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju good governance and
clean government sehingga akan berdampak pada kualitas pembangunan daerah.
Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pembangunan yang akan dihadapi
Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung pada tahun 2014 - 2018 tidak bisa
dilepaskan dengan permasalahan dan isu pembangunan Kota Bandung. Secara
umum, isu dan permasalahan yang dihadapi antara lain :
1) Tuntutan masyarakat untuk memberikan pelayanan yang prima.
2) Adanya tuntutan akuntabilitas tata pengelolaan pemerintahan.
3) Perkembangan Iptek yang pesat tidak dibarengi dengan semangat SDM untuk
meningkatkan kemampuannya.
4) Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan TUPOKSI
untuk mewujudkan komitmen.
5) Meningkatkan komitmen aparatur dalam menyelenggarakan Pemerintahan,
pembangunan dan pelayanan masyarakat.
Isu-isu strategis tersebut memerlukan penanganan secara komprehensif
melalui pendekatan spasial sebagaimana ditetapkan dalam RTRW Kota Bandung
yang mencakup arahan pemanfaatan ruang, indikasi program pemanfaatan ruang
dan indikasi sumber pendanaan program pemanfaatan ruang. Implikasinya
terhadap pelayanan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kiaracondong Kota
Bandung, sebagai berikut :
1) Membangun sistem pelayanan prima yang murah, aman, cepat, efisien, dan
transparan.
2) Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan TUPOKSI
untuk mewujudkan akuntabilitas.
3) Meningkatkan komitmen aparatur dalam penyelenggaraan Pemerintahan,
pembangunan dan pelayanan masyarakat.
Rencana Stratejik (RENSTRA) Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung
Tahun 2013-2018
51
4) Menyusun kebijakan yang efektif untuk mewujudkan penyelenggaraan
pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat
5) Menerapkan kebijakan pola kerja, pola pembinaan aparat yang sesuai dengan
potensi dan kondisi sebagai bahan masukan kepada Pemerintah Kota
Bandung dalam menetapkan kebijakan strategis dengan memperhatikan
kepentingan masyarakat.
Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD adalah kondisi yang
menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD dimasa datang.
Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila
tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya,
dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan
layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.
Berdasarkan hasil analisis terhadap isu strategis Pemerintah Kecamatan
Kiaracondong Kota Bandung dapat diidentifikasi beberapa hal sebagai berikut :
Tabel 3.1
Isu Strategis Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi
Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung
dan Dinamika Lingkungan Strategis
No. Tupoksi Isu Strategis
1.
2.
3.
1. Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Pelayanan Publik) Birokrasi Pemerintah Daerah merupakan faktor yang sangat menentukan
berjalannya penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu reformasi birokrasi pemerintah daerah sejak dicanangkan pada tahun 2005, senantiasa harus dilanjutkan secara terus menerus sehingga mampu beradaptasi dengan berbagai tantangan di masa depan yang semakin kompleks dan beragam sejalan dengan perkembangan dan perubahan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah, tuntutan masyarakat serta dinamika global yang senantiasa mempengaruhi manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah. Reformasi birokrasi pemerintah daerah yang harus dilakukan di tingkat Kecamatan sebagaimana sasaran yang telah dicanangkan adalah peningkatan pelayanan public, akuntabilitas dan kapasitas aparatur yang bersih dari KKN.
2. Pendayagunaan Sumber Daya Aparatur Tuntutan warga kota terhadap kebutuhan pelayanan prima (services excelent) perlu
diimbangi dengan citra birokrasi yang mempunyai kompetensi yang baik dalam bidang profesionalisme aparatur, penguasaan komunikasi dan presentasi serta pemahaman terhadap manajemen standar pelayanan minimal public services and public complaint. Sumber daya aparatur merupakan aset strategis dalam kerangka perwujudan good governance. Kata kunci dalam penataan sumber daya aparatur adalah budaya kerja aparatur yang lebih menekankan kepada semangat kerja dan menghidupkan kembali paradigma aparatur sebagai ‘pelayan masyarakat’. Selain hal itu sumber daya aparatur juga diarahkan kepada pelaksanaan tugas
Rencana Stratejik (RENSTRA) Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung
Tahun 2013-2018
52
No. Tupoksi Isu Strategis
4. pokok dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, yang menekankan pada transparansi, manajemen pemerintahan yang lebih transparan, akuntabilitas, dan peningkatan efektivitas dan efisiensi serta ada upaya dan perhatian yang sungguh-sungguh terhadap penanganan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Pendayagunaan aparatur pemerintah Kecamatan Kiaracondong dalam makna lain adalah juga pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang pada hakekatnya merupakan upaya pembinaan, penyempurnaan, penertiban, pengawasan dan pengendalian manajemen secara terencana, bertahap dan berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja seluruh aparatur pemerintah kota, melalui kerjasama secara terkoordinasi guna mengambil langkah pembaharuan sektor penyelenggara negara (public service reform) dalam rangka mewujudkan good governance.
3. Penataan Organisasi dan Manajemen Publik
Perwujudan penyelenggaraan pemerintah yang baik (good governance) diperlukan upaya-upaya penataan dan penyempurnaan tata kerja organisasi. Keberhasilan tujuan penataan organisasi tidak terlepas dari daya dukung penyelenggaraan manajemen publik yang baik. Penataan kelembagaan/organisasi menyangkut pembenahan seluruh unsure pemerintahan Kecamatan dan kelurahan, sedangkan penyelenggaraan manajemen publik lebih kepada menata pada sistem peyelenggaraan layanan publik yang lebih responsif dan adaptif sesuai dengan tuntutan perkembangan jaman.
Faktor kunci keberhasilan Penataan kelembagaan ini terletak pada pemberdayaan aparatur kecamatan dan kelurahan, SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Bandung dan masyarakat umum sebagai stakeholder, LPM, PKK, Karang Taruna, dan lain-lain Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan sebagai sebagai shareholder.
Jika demikian halnya, maka pengelolaan pelayanan publik perlu melakukan perubahan menuju profesionalisme birokrasi dan lebih menekankan langkah-langkah efisiensi dan efektifitas birokrasinya, melalui penataan system dan prosedur kerja, meninjau kembali pembinaan pegawai, memperbaiki reward and punishment system, perbaikan kesejahteraan pegawai, serta mengubah kultur organisasi.
4. Pengelolaan Keuangan dan Barang
Keuangan dan Barang daerah merupakan salah satu modal utama dalam penyelenggaraan pemerintah Kecammatan, oleh karena itu manajemen keuangan dan barang daerah menjadi sesuatu hal yang strategis dalam menunjang pencapaian keberhasilan pembangunan. Manajemen keuangan dan pengelolaan aset daerah lebih diarahkan kepada entreupreneurnal management yang pada intinya diarahkan pada pengelolaan keuangan dan barang daerah yang lebih berorientasi kinerja (Performance Budget), bukan pada kebijakan (Policy Budget).
Sistem manajemen keuangan daerah (financial management system) merupakan bagian penting dalam rangka mendukung terciptanya good governance di Kecamatan. Bagian-bagian lain yang sama pentingnya adalah menata perencaaan penganggaran dan Pengeluaran, pemahaman akuntansi serta sistem pengawasan internal pemerintah atau pemeriksaan internal. Tuntutan pembaharuan sistem keuangan tersebut adalah agar pengelolasan anggaran dilakukan dengan mendasarkan konsep value for money sehingga tercipta akuntabilitas publik (public accountability).
Manajemen barang daerah meliputi beberapa tahap yaitu : perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, pendistribusian (termasuk penyimpanan), penggunaan, pemeliharaan, dan penghapusan. Setiap tahap, mulai dari perencanaan kebutuhan hingga penghapusan aset daerah harus diketahui dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat melalui legislatif. Sasaran strategis yang harus dicapai daerah dalam kebijakan pengelolaan barang daerah, antara lain adalah : (1) Terwujudnya tertib administrasi mengenai kekayaan daerah, menyangkut barang inventarisasi tanah dan bangunan, penghapusan barang daerah dan sistem pelaporan; (2) Terciptanya efisiensi dan efektivitas penggunaan barang daerah; (3) Pengamanan barang daerah; (4) Tersedianya data dan informasi yang akurat mengenai jumlah barang daerah.
top related