bab iii pembahasan · 29 bab iii pembahasan 3.1. tinjauan umum pt. bank bni syariah 3.1.1. sejarah...
Post on 05-Dec-2020
12 Views
Preview:
TRANSCRIPT
29
BAB III
PEMBAHASAN
3.1. Tinjauan Umum PT. Bank BNI Syariah
3.1.1. Sejarah dan Perkembangan PT. Bank BNI Syariah
PT Bank BNI Syariah (selanjutnya disebut BNI Syariah) berdiri pada 19
Juni 2010. BNI Syariah merupakan hasil proses spin off dari Unit Usaha Syariah
(UUS) PT Bank Negara Indonesia . (selanjutnya disebut BNI Induk) yang
beroperasi sejak 29 April 2000.
Berawal dari lima kantor cabang di Yogyakarta, Malang, Pekalongan,
Jepara dan Banjarmasin, selanjutnya UUS BNI berkembang menjadi 28 Kantor
Cabang dan 31 Kantor Cabang Pembantu.
Corporate Plan UUS BNI tahun 2000 menetapkan bahwa status UUS
hanya bersifat temporer dan oleh karena itu dilakukan spin off pada 2009 dan
selesai Juni 2010 dengan didirikannya PT Bank BNI Syariah sebagai Bank Umum
Syariah (BUS) berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia
No.12/41/KEP.GBI/2010 tanggal 21 Mei 2010.
Pendirian BNI Syariah juga tak lepas dari faktor eksternal berupa aspek
regulasi yang kondusif yaitu dengan diterbitkannya UU No.21 tahun 2008 tentang
Perbankan Syariah. Selain itu, komitmen Pemerintah terhadap pengembangan
perbankan syariah semakin kuat dan kesadaran terhadap keunggulan produk
perbankan syariah juga semakin meningkat. Dengan komitmen untuk memberikan
yang terbaik bagi nasabah, BNI Syariah terus mengalami pertumbuhan usaha
29
30
yang sangat baik. Setiap tahun, pertumbuhan usaha BNI Syariah berada di atas
rata-rata pertumbuhan industri perbankan syariah di Indonesia. Hingga akhir
tahun 2016, total aset BNI Syariah telah mencapai Rp28,3 triliun dan menjadi
salah satu yang terbesar diantara pemain di industri perbankan syariah nasional.
Dalam rangka menunjang ekspansi bisnis dan menjaga likuiditasnya, pada
Mei 2015 BNI Syariah menerbitkan Sukuk Mudharabah Bank BNI Syariah I
sebesar Rp500 miliar dengan tenor tiga tahun. Nisbah bagi hasil yang ditawarkan
adalah sebesar 15,35% dengan indikasi suku bunga padanan (equivalent rate)
sebesar 9,25% per tahun. Sukuk ini telah mendapat peringkat idAA+(sy) dari
Pefindo.
BNI Syariah senantiasa meningkatkan pelayanan di setiap jaringannya.
Sebagai salah satu bentuk peningkatan layanan yang berkelanjutan, BNI Syariah
juga senantiasa memperhatikan kepatuhan terhadap aspek syariah dengan
memastikan bahwa semua produk BNI Syariah telah melalui pengujian dari
Dewan Pengawas Syariah dan memenuhi aturan syariah yang berlaku.
Selain itu, dari sisi operasional BNI Syariah juga didukung oleh sumber
daya manusia yang kompeten untuk mendukung pencapaian kinerja yang baik di
setiap aspek. Saat ini BNI Syariah telah memiliki 4.450 pegawai di mana proses
pengembangan kompetensi terus dilakukan agar setiap pegawai yang ada menjadi
yang terbaik di bidangnya. Sedangkan dari sisi teknologi informasi, BNI Syariah
selaku anak perusahaan dari PT Bank Negara Indonesia didukung dengan
pemanfaatan bersama sistem teknologi informasi terdepan yang telah tersertifikasi
ISO 9001:2008.
31
Hingga kini, jaringan usaha BNI Syariah tersebar mencapai 1 kantor
Wilayah, 68 Kantor Cabang, 171 Kantor Cabang Pembantu, 17 Kantor Kas, 17
Kantor Fungsional, 23 Mobil Layanan Gerak, dan 29 Payment Point. Selain itu,
nasabah BNI Syariah juga dapat memanfaatkan jaringan Kantor Cabang BNI
Induk (Sharia Channelling Office/SCO) yang tersebar di 1.490 outlet di seluruh
wilayah Indonesia dan akan terus berkembang seiring dengan pertumbuhan aset.
Visi PT. Bank BNI Syariah
Menjadi bank syariah pilihan masyarakat yang unggul dalam layanan dan kinerja.
Misi PT. Bank BNI Syariah
1. Memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan peduli pada
kelestarian lingkungan.
2. Memberikan solusi bagi masyarakat untuk kebutuhan jasa perbankan
syariah.
3. Memberikan nilai investasi yang optimal bagi investor.
4. Menciptakan wahana terbaik sebagai tempat kebanggaan untuk berkarya
dan berprestasi bagi pegawai sebagai perwujudan ibadah.
5. Menjadi acuan tata kelola perusahaan yang amanah.
32
3.1.2. Struktur Organisasi dan Tata Kerja PT. Bank BNI Syariah Kantor Pusat
Sumber: PT. Bank BNI Syariah Kantor Pusat Jakarta
Gambar III.1. Struktur Organisasi
PT. Bank BNI Syariah Kantor Pusat Jakarta
Tata Kerja Organisasi PT. Bank BNI Syariah Kantor Pusat Jakarta
1. RUPS ( Rapat Umum Pemegang Saham )
Dengan adanya keputusan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) yang
antara lain menyangkut Laporan Pertanggung jawaban Direksi serta
rencana kerja selanjutnya, bank syariah dapat mengadakan langkah
kebijaksanaan sertaffoperasiolmselanjutnya.
2. Dewan Pengawas Syariah ( DPS )
33
DPS terdiri atas 3 orang atau lebih dengan profesi hukum Islam, yang
dipimpin oleh ketua Dewan Pengawas Syariah, berfungsi memberikan
Fatwa Agama, terutama dalam produk-produk bank syariah, baik yang
timbul dari DPS,Komisaris,direksi maupun umat Islam pada umumnya,
harus melalui musyawarah DPS untuk dijadikan Fatwa Agama yang juga
disampaikan kepada direksi secara tertulis dengan tindasan kepada Dewan
Komisaris.
3. Dewan Komisaris
Apabila pelaksanaan produk-produk bank syariah kurang ataupun tidak
sesuai dengan Fatwa Agama dari DPS, Komisaris mengadakan
musyawarah bersama antara direksi, DPS, dan Komisaris. Keputusan atau
hasil musyawarah tersebut dijadikan Ftwa Agama baru, yang disampaikan
kepada direksi secara tertulis dengan tindasan kepada Dewan Komisaris.
Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris :
a. Mempertimbangkan, menyempurnakan, dan mewakili para
pemegang saham dalam memutuskan perumusan kebijaksanaan
umum yang baru yang diusulkan oleh direksi untuk dilaksanakan
pada masa yang akan datang.
b. Menyelenggarakan rapat umum luar biasa para pemegang saham
dalam hal pembebasan tugas dan kewajiban direksi.
c. Mempertimbangkan dan menyetujui rancangan kerja untuk tahun
baku yang diusulkan direksi.
d. Mempertimbangkan dan memutuskan permohonan pembiayaan yang
34
diajukan kepada perusahaan yang jumlahnya melebihi maksimal
yang dapat diputuskan oleh direksi.
e. Memberikan penilaian atas neraca dan perhitungan R/L tahunan,
serta laporan-laporan berkala lain yang disampaikan oleh direksi.
f. Memberikan persetujuan tentang pengikatan perseroan sebagai
panggung (borg/avails), penggadaian serta penjualan, baik untuk
barang-barang bergerak maupun tidak bergerak milik perseroan.
g. Menyetujui atau menolak pinjaman yang diajukan oleh para anggota
direksi.
h. Menyetujui semua hal yang menyangkut perubahan modal dan
pembagian laba.
i. Menandatangani surat-surat saham yang telah diberi nomor urut
sesuai dengan yang diberikan dalam anggaran dasar perseroan.
j. Menyetujui pembagian tugas dan kewajiban di antara anggota
direksi.
4. Divisi Audit Internal ( IAD )
Internal auditing bertanggung jawab pada Dewan Komisaris. lni
disebabkan karena bentuk perusahaan membutuhkan pertanggung jawaban
yang lebih besar, termasuk direktur utama dapat diteliti oleh internal
auditor. Dalam cara ini, bagain pemeriksa intern sebenarnya merupakan
alat pengendali terhadap performance manajemen yang dimonitor oleh
komisiaris perusahaan.
35
5. Divisi Sumber Daya Insani ( HCD )
Tugas dan tanggung jawab Divisi Sumber Daya Manusia ( HCD ) :
a. Merencanakan dan mengkordinasikan tenaga kerja perusahaan yang
hanya mempekerjakan karyawan yang berbakat
b. Menjadi penghubung antara Manajemen dengan karyawannya
c. Melakukan pelayanan karyawan
d. Memberi masukan pada manajer mengenai kebijakan perusahaan,
seperti kesempatan yang sama pada karyawan atau apabila terjadi
pelecehan seksual.
e. Mengkordinir dan mengawasi pekerjaan para pegawai khusus dan
staf pendukung
f. Mengawasi proses perekrutan, wawancara kerja, seleksi, dan
penempatan karyawan baru.
g. Menangani isu-isu ketenagakerjaan, seperti memediasi pertikaian
dan mengarahkan prosedur kedisiplinan.
6. Direktur Utama
Tugas dan tanggung jawab direktur :
a. Mewakili direktur utama atas nama direksi.
b. Membantu direktur utama dalam mengelola perseroan sehingga
tercapai tujuan perseroan.
c. Bertanggung jawab terhadap operasional perseroan, khususnya
dalam hubungan dengan pihak ekstern perusahaan.
d. Bertanggung jawab kepada rapat umum pemegang saham (RUPS).
36
7. Direktur Bisnis Konsumer
Bertanggung jawab terhadap Bisnis Konsumer perseroan khususnya dalam
hubungan dengan pihak ekstern perusahaan. Dengan di bantu 4 ( empat )
divisi bagian, antara lain :
a. Divisi Konsumer dan Kartu Pembiayaan ( FCD )
b. Divisi Dana dan Transaksi ( FTD )
c. Divisi Bisnis Mikro ( MDB )
d. Divisi Teknologi dan Informasi ( ITD )
8. Direktur Resiko dan Kepatuhan
Bertanggung jawab kepada direktur utama terhadap penyelesaian dari
resiko- resikoyang terjadi disertakan dengan penyelesaian yang tepat dan
menciptakan kepatuhan – kepatuhan yang harus dipatuhi. Direktur Resiko
dan Kepatuhan di bantu 4 divisi bagian, antara lain :
a. Divisi Manajemen Resiko dan Kebijakan Perusahaan ( ERD )
b. Divisi Hukum ( LGD )
c. Divisi Kesekretariatan dan Komunikasi Perusahaan ( CCD )
d. Satuan Kerja Kepatuhan ( CMD )
9. Direktur Operasional
a. Bidang operasioanal merupakan aparat manajemen yang ditugaskan
untuk membantu direksi dalam melakukan tugas-tugasnya di bidang
operasional bank. Fungsinya meliputi aspek-aspek kuantitatif dan
kualitatif secara efisien dan efektif dalam rangka pelaksanaan dan
pengamanan pelayanan jasa-jasa perbankan berdasarkan sistem dan
37
prosedur operasional perusahaan yang telah ditetapkan serta sesuai
dengan policy (kebijaksanaan) manajemen serta peraturan-peraturan
pemerintah (Bank Indonesia). Di samping itu, juga melaksanakan
fungsi supervisi dan pekerjaan lain yang sesuai dengan policy
manajemen. Tugas-tugas Pokok Bidang Operasional:
1) Melaksanakan supervisi terhadap setiap pelayanan dan
pengamanan jasa-jasa perbankan dari setiap unit/bagian yang
berada di bawah tanggung jawabnya.
2) Melakukan monitoring, evaluasi, review dan kondisi terhadap
pelaksanaan tugas-tugas pelayanan di bidang operasional.
3) Membantu pelayanan secara aktif atas tugas-tugas harian setiap
unit/bagian yang berada di bawah tanggung jawabnya.
4) Aktif memberikan saran, pendapat kepada direksi mengenai
masalah-masalah yang berkaitan dengan tugas-tugasnya sehari-
hari termasuk mengusulkan produk-produk perbankan yang
dibutuhkan nasabah.
5) Memelihara dan membina hubungan baik dengan pihak nasabah
serta intr/antar unit/bagian maupun bidang lingkungan
perusahaan dalam rangka menjaga mutu pelayanan kepada
nasabah sehingga berada ke tingkat yang memuaskan serta
terciptanya suasana kerja yang sehat di lingkungan perusahaan.
38
6) Berkewajiban meningkatkan mutu pengetahuan dan
keterampilan, baik pribadi maupun bawahannya untuk kelancaran
pelaksanaan tugasnya.
7) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh direksi
sepanjang tugas-tugas tersebut masih dalam ruang lingkup dan
fungsi Kepala BidangnOperasional.
b. Direktur Operasional dibantu 4 ( empat ) divisi bagian, antara lain :
1) Divisi Resiko Bisnis ( BRD )
2) Divisi Operasional ( OPD )
3) Divisi Penyelematan dan penyelesaian pembiayaan ( RRD )
4) Satuan Kerja Layanan ( SRD )
10. SEVP Bisnis Komersil dan Menengah
Ditugaskan untuk membantu direktur dalam melakukan tugas-tugasnya di
bidang bisnis komersil dan menengah bank.SEVP Bisnis Komersil dan
Menengah dibantu 4 bagian divisi, antara lain :
a. Divisi Komersil ( CRD )
b. Divisi Usaha dan Menengah ( SMD )
c. Divisi Tresuri dan Internasional ( TID )
d. Divisi Haji dan Umroh ( HUD )
11. Koordinasi Divisi Keuangan dan Jaringan
Bertugas untuk mengkoordinasi berkaitan dengan keuangan dan jaringan.
Koordinasi Divisi Keuangan dan Jaringan dibantu 2 divisi bagian, yaitu
a. Divisi Jaringan dan umum
b. Kantor Wilayah
39
3.1.3. Kegiatan Usaha
Sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan, yang terakhir kali dilakukan
perubahan pada 7 Januari 2016, yang tertuang dalam Akta No.4 tanggal 7 Januari
2016, yang dibuat dihadapan Notaris Fathiah Helmi, SH., di Jakarta. Pada pasal 3
disebutkan bahwa maksud dan tujuan BNI Syariah adalah menyelenggarakan
usaha perbankan berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan dalam
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk mencapai maksud dan tujuan
tersebut, BNI Syariah dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :
1. Menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa giro, tabungan, atau
bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad wadi’ah
atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
2. Menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa deposito, tabungan, atau
bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad
mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip
syariah;
3. Menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad mudharabah, akad
musyarakah, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip
syariah;
4. Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad murabahah, akad salam, akad
istishna’, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
5. Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad qardh atau akad lain yang
tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
6. Menyalurkan pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak
40
kepada Nasabah berdasarkan akad Ijarah dan/atau sewa beli dalam bentuk
Ijarah muntahiya bittamlik atau akad lain yang tidak bertentangan dengan
prinsip syariah;
7. Melakukan pengambilalihan utang berdasarkan akad hawalah atau akad
lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
8. Melakukan usaha kartu debit dan/atau kartupembiayaan berdasarkan
prinsip syariah;
9. Membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri surat berharga pihak
ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan prinsip
syariah antara lain, seperti akad Ijarah, musyarakah, mudharabah,
murabahah, kafalah, atau hawalah;
10. Membeli surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan oleh
Pemerintah dan/atau Bank Indonesia;
11. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga, dan melakukan
perhitungan dengan pihak ketiga atau antar pihak ketiga berdasarkan
prinsip syariah;
12. Melakukan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu akad
yang berdasarkan prinsip syariah;
13. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga
berdasarkan prinsip syariah;
14. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan
nasabah berdasarkan prinsip syariah;
15. Melakukan fungsi sebagai Wali Amanat berdasarkan akad wakalah;
41
16. Memberikan fasilitas letter of credit atau bank garansi berdasarkan prinsip
syariah; dan
17. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan dan
bidang sosial sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan
sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
Selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud di atas, BNI
Syariah dapat pula:
1. Melakukan kegiatan dalam Valuta Asing berdasarkan prinsip syariah;
2. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada Bank Umum Syariah atau
lembaga keuangan yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip
syariah;
3. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat
kegagalan pembiayaan dengan syarat harus menarik kembali
penyertaannya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia;
4. Bertindak sebagai pendiri dan pengurus dana pensiun berdasarkan prinsip
syariah;
5. Melakukan kegiatan dalam pasar modal sepanjang tidak bertentangan
dengan prinsip syariah dan ketentuan Peraturan Perundangundangan di
bidang pasar modal;
6. Menyelenggarakan kegiatan atau produk bank yang berdasarkan prinsip
syariah dengan menggunakan sarana elektronik;
7. Menerbitkan, menawarkan dan memperdagangkan surat berharga jangka
pendek berdasarkan prinsip syariah, baik secara langsung maupun tidak
42
langsung melalui pasar uang;
8. Menerbitkan, menawarkan dan memperdagangkan surat berharga jangka
panjang berdasarkan prinsip syariah, baik secara langsung maupun tidak
langsung melalui pasar modal; dan
9. Menyediakan produk atau melakukan kegiatan jasa keuangan, commercial
banking dan investment banking lainnya berdasarkan prinsip syariah.
Segmen Usaha
Berdasarkan Anggaran Dasar tersebut, kegiatan usaha BNI Syariah terbagi
menjadi beberapa segmen usaha sebagai berikut:
1. Bisnis Komersial
BNI Syariah mendukung kebutuhan dunia usaha segmen menengah atau
komersial dengan memberikan solusi pembiayaan yang nyaman dan
memadai. Fasilitas pembiayaan BNI Syariah meliputi pembiayaan
investasi dan modal kerja, bank garansi dan stand by letter of credit, serta
fasilitas pembiayaan lain yang diperlukan. Dengan persyaratan yang
mudah dan cepat, berjalannya seluruh pembiayaan usaha produktif
dilaksanakan dalam naungan akad syariah sehingga nilai, sifat dan jangka
waktu pembiayaan dapat disesuaikan dengan kebutuhan nasabah. Selain
itu, prosespengembalian dan bagi hasil akan berjalan dengan fleksibel dan
seimbang sesuai dengan realisasi usaha.
2. Bisnis Konsumer dan Ritel
BNI Syariah menghadirkan berbagai produk untuk memenuhi kebutuhan
43
nasabah perorangan, baik produk simpanan maupun produk pembiayaan.
Produk-produk yang ditawarkan BNI Syariah disesuaikan dengan
kebutuhan nasabah, mulai produk simpanan untuk anak, mahasiswa,
pegawai sampai dengan simpanan untuk rencana menunaikan ibadah haji
atau umrah. Selain produk simpanan, BNI Syariah juga menawarkan
berbagai produk pembiayaan yang disesuaikan dengan kebutuhan nasabah,
seperti produk kepemilikan rumah, kendaraan, perencanaan ibadah umrah
bersama keluarga dan berbagai kebutuhan lainnya. BNI Syariah juga
memiliki produk BNI iB Hasanah Card yang ditujukan untuk menunjang
gaya hidup syariah berupa kenyamanan bertransaksi dengan kartu
pembiayaan yang berfungsi sebagai kartu kredit yang dapat digunakan di
berbagai merchant pilihan bertanda Master Card dan Cirrus di seluruh
dunia. Dengan tiga jenis kartu yaitu Classic, Gold dan Platinum, BNI iB
Hasanah Card diterapkan berdasarkan sistem perhitungan yang bersifat
tetap, adil, transparan dan tanpa bunga namun tetap kompetitif.
3. Bisnis Mikro
Segmen Usaha Kecil Mikro dan Koperasi (UKMK) telah terbukti mampu
menopang pertumbuhan ekonomi nasional. UKMK juga terus mengalami
pertumbuhan yang sangat baik di kancah persaingan dunia usaha nasional.
BNI Syariah ingin ikut berperan dalam memajukan UKMK di tanah air
melalui berbagai produk pembiayaan mikro BNI Syariah. Pembiayaan
mikro BNI Syariah adalah pembiayaan produktif dengan range plafon luas
yang dapat mengatasi kebutuhan usaha mikro sesuai nilai pembiayaan
44
yang diinginkan, jangka waktu yang memadai dan sesuai prinsip syariah.
4. Bisnis Tresuri & Internasional
BNI Syariah turut mengaktifkan Pasar Uang antar Bank Syariah (PUAS)
dengan Sertifikat Investasi Mudharabah Antar Bank (SIMA) dan
bertransaksi melalui Sertifikat Perdagangan komoditi berdasarkan Prinsip
Syariah antar bank (SIKA). Selain itu BNI Syariah juga aktif melakukan
transaksi sukuk baik melalui lelang yang dilakukan oleh Pemerintah
(sebagai salah satu bank syariah peserta lelang) maupun di pasar sekunder.
Produk yang menjadi unggulan BNI Syariah dalam segmen ini adalah
anjak Piutang, solusi bagi kebutuhan likuiditas nasabah korporat, Saat ini
BNI Syariah terus mengembangkan terutama dalam hal pemenuhan cash
flow nasabah dan demi mendukung kebutuhan dunia usaha berbasis
syariah.
3.2. Hasil Penelitian Peran Capital Adequacy Ratio (CAR)
Capital Adequacy Ratio (CAR) berperan sebagai aspek penilaian tingkat
kesehatan bank dilihat dari sisi permodalan bank. Capital Adequacy Ratio (CAR)
atau rasio kecukupan modal yang berfungsi menampung risiko kerugian yang
kemungkinan dihadapi oleh bank. Capital Adequacy Ratio (CAR) didasarkan
pada perbandingan antara Modal dengan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko
(ATMR).
Penilaian tingkat kesehatan bank bertujuan untuk mengetahui tingkat
kesehatan bank tersebut berada dalam kondisi sangat baik, baik, cukup baik,
45
kurang baik atau tidak baik, sehingga Bank Indonesia selaku pengawas serta
pembina bank dapat memberikan arahan kepada bank tersebut harus dijalankan
atau perlu diberhentikan.
3.2.1. Permodalan
Penilaian pertama adalah aspek permodalan, dimana aspek ini menilai
permodalan yang dimiliki bank yang didasarkan kepada kewajiban penyediaan
modal minimum bank. Penilaian tersebut didasarkan pada CAR (Capital
Adequacy Ratio) yang ditetapkan Bank Indonesia, yaitu rasio perbandingan antara
Modal dengan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR).
Permodalan merupakan unsur penting dalam keuangan bank karena modal
merupakan penjamin kepercayaan dari masyarakat. Modal yang baik akan
menambah kepercayaan masyarakat untuk menginvestasikan dananya pada bank
tersebut karena modal dapat dijadikan sebagai penutup kerugian yang mungkin
terjadi pada bank. Dalam praktiknya, struktur permodalan PT. Bank BNI Syariah
terdiri dari modal inti (tier1) dan modal pelengkap (tier 2). Dilihat dari struktur
permodalan, Dewan Komisaris menilai bahwa permodalan Perseroan masih cukup
baik, dengan adanya peningkatan modal secara berkelanjutan sejalan dengan
kenaikan profitabilitas yang berkesinambungan. Pada tahun 2016 modal
meningkat sebesar Rp. 277,38 miliar yang berasal dari laba, sehingga total modal
menjadi Rp. 2,48 Triliun. Pada tahun 2015 total modal sebesar Rp. 2,25 Triliun,
meningkat sebesar Rp. 249.823 juta atau sebesar 12,46% dari tahun sebelumnya.
Dan pada tahun 2014 total modal meningkat menjadi sebesar Rp. 2,00 Triliun dari
tahun sebelumnya Rp. 1,36 Triliun.
46
3.3. Hasil Penelitian Capital Adequacy Ratio (CAR)
Penilaian Tingkat Kesehatan Bank didasarkan pada Capital Adequacy
Ratio (CAR) yang ditetapkan Bank Indonesia, yaitu rasio perbandingan antara
Modal dengan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR). Dalam praktiknya,
struktur modal terdiri dari modal inti dan modal pelengkap. Sedangkan untuk
Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) terdiri dari risiko kredit, risiko
operasional dan risiko pasar.
3.3.1. Modal Inti
Modal inti terdiri dari modal disetor, modal sumbangan, laba tahun lalu
setelah dikurangi pajak dan laba tahun berjalan sebesar 50% yang diperhitungkan
setelah pajak.
1. Modal disetor
Modal yang telah disetor secara efektif oleh pemiliknya sebesar nominal
saham. Modal disetor pada PT. Bank BNI Syariah periode tahun 2014-
2016 nilai nominalnya masih tetap sama yaitu senilai Rp. 1,50 Triliun.
2. Modal sumbangan
Modal yang diperoleh bank dari sumbangan saham dan selama periode
2014 - 2016 PT. Bank BNI Syariah tidak memiliki modal sumbangan.
3. Laba tahun lalu
Laba tahun-tahun lalu setelah dikurangi pajak, yang belum ditetapkan
penggunaannya oleh rapat umum pemegang saham. Pada PT. Bank BNI
Syariah nilai laba (rugi) tahun lalu yang dapat diperhitungkan pada tahun
47
2014 sebesar Rp. 245.250 Juta, tahun 2015 sebesar Rp. 378.499 Juta dan
tahun 2016 sebesar Rp. 584.172 Juta.
4. Laba tahun berjalan
Laba tahun berjalan setelah dikurangi dengan taksiran hutang pajak. Laba
tahun berjalan ini hanya diperhitungkan sebagai modal inti sebesar 50%.
Pada PT. Bank BNI Syariah nilai laba tahun berjalan pada tahun 2014
sebesar Rp. 81.625 Juta, tahun 2015 sebesar Rp. 114.263 Juta dan tahun
2016 sebesar Rp. 277.375 Juta.
3.3.2. Modal Pelengkap
Dalam praktiknya, modal pelengkap terdiri atas pembentukan selisih
aktiva tetap, cadangan umum dari penyisihan penghapusan aktiva produktif.
1. Pembentukan selisih aktiva tetap
Nilai yang dibentuk sebagai akibat selisih penilaian kembali aktiva tetap
milik bank yang telah mendapat persetujuan Direktorat Jenderal Pajak. PT.
Bank BNI Syariah selama periode 2014-2016 hanya pada tahun 2015
memiliki penilaian kembali aktiva tetap sebesar Rp. 43,838 Juta .
2. Cadangan umum dari penyisihan penghapusan aktiva produktif
Cadangan umum yang dibentuk dengan cara membebani laba rugi tahun
berjalan, dengan maksud untuk menampung kerugian yang mungkin
timbul sebagai akibat dari tidak diterimanya kembali sebagian atau seluruh
aktiva produktif. Pada PT. Bank BNI Syariah nilai cadangan umum
penyisihan kerugian aset produktif (maksimum 1,25% dari ATMR) pada
48
tahun 2014 sebesar Rp. 135.983 Juta, tahun 2015 sebesar Rp. 146.081 Juta
dan tahun 2016 sebesar Rp. 154.458 Juta
Tabel III.1
Data Modal Kewajiban Penyediaan Modal Minimum
PT. Bank BNI Syariah Kantor Pusat Jakarta
Periode Tahun 2014 - 2016 (Dalam Jutaan Rupiah)
Komponen
Modal
Periode Tahun
2014 2015 2016
Modal Inti
Rp. 1.868.375
Rp. 2.064.262
Rp. 2.428.140
Modal Pelengkap
Rp. 135.983
Rp. 189.919
Rp. 58.458
Total Modal
Rp. 2.004.358
Rp. 2.254.181
Rp. 2.486.598
Sumber : Laporan Keuangan PT. Bank BNI Syariah 2014-2016
3.3.3. Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)
Pengukuran persyaratan aktiva tertimbang menurut risiko ditentukan oleh
tiga faktor komponen risiko, yaitu risiko kredit/pembiayaan, risiko opersional dan
risiko pasar.
1. Risiko Kredit
Risiko keuangan yang disebabkan oleh ketidakmampuan (gagal bayar)
dari debitur atas kewajibannya. Nilai risiko kredit pada PT. Bank BNI Syariah
pada tahun 2014 sebesar Rp. 10.686.023 Juta, tahun 2015 sebesar Rp. 12.414.816
Juta dan pada tahun 2016 sebesar Rp. 13.957.921 Juta.
2. Risiko Operasional
Risiko kerugian yang diakibatkan oleh kegagalan atau tidak memadainya
proses internal, manusia dan sistem atau sebagai akibat dari kejadian ekstenal
49
yang mempengaruhi operasional bank. Dan nilai risiko operasional PT. Bank BNI
Syariah pada tahun 2014 sebesar Rp. 1.450.279 Juta, tahun 2015 sebesar Rp.
2.111.736 Juta dan tahun 2016 sebesar Rp. 2.701.744 Juta.
3. Risiko Pasar
Risiko yang timbul karena menurunnya nilai suatu investasi karena
pergerakan pada faktor-faktor pasar. Bank memfokuskan pengelolaan risiko pasar
pada risiko pergerakan nilai tukar dan risiko pergerakan sukuk yang
diklasifikasikan dengan nilai wajar. Nilai risiko pasar PT. Bank BNI Syariah pada
tahun 2014 sebesar Rp. 192.597 Juta, tahun 2015 sebesar Rp. 32.478 Juta dan
tahun 2016 sebesar Rp. 6.320 Juta.
Tabel III.2.
Data ATMR Kewajiban Penyediaan Modal Minimum
PT. Bank BNI Syariah Kantor Pusat Jakarta
Periode Tahun 2014-2016
(Dalam Jutaan Rupiah)
Komponen
ATMR
Periode Tahun
2014 2015 2016
Risiko Kredit/ Risiko
Pembiayaan
Rp 10.686.023 Rp 12.414.816
Rp 13.957.921
Risiko Pasar
Rp 192.597
Rp 32.478
Rp 6.320
Risiko Operasional
Rp 1.450.279
Rp 2.111.736
Rp 2.701.744
Total ATMR
Rp 12.328.899
Rp 14.559.030
Rp 16.665.985
Sumber : Laporan Keuangan PT. Bank BNI Syariah 2014-2016
3.4. Hasil Penelitian Tingkat Kesehatan Bank Berdasarkan Capital
50
Adequacy Ratio (CAR)
Berikut ini penelitian Tingkat Kesehatan Bank pada PT. Bank BNI
Syariah Kantor Pusat Jakarta berdasarkan Capital Adequacy Ratio (CAR) periode
tahun 2014 - 2016 didasarkan pada rasio atau perbandingan antara total modal inti
dan modal pelengkap yang dimiliki oleh bank dengan jumlah Aktiva Tertimbang
Menurut Risiko (ATMR) dengan rumus sebagai berikut:
Modal Inti + Modal Pelengkap
CAR = X 100%
Aktiva Tertimbang Menurut Risiko
Diketahui : Laporan keuangan PT. Bank Syariah Kantor Pusat Jakarta periode
tahun 2014 – 2016
Ditanya : Bagaimana Capital Adequacy Ratio (CAR) periode tahun 2014 –
2016 ?
Modal Inti + Modal Pelengkap
Rumus = X 100%
Aktiva Tertimbang Menurut Risiko
Jawab :
Rp. 1.868.375,- + Rp. 135.983
Tahun 2014 = X 100%
Rp. 12.328.899,-
Rp. 2.004.358,-
= X 100%
Rp. 12.328.899,-
= 16,25%
Rp. 2.064.262,- + Rp. 189.919,-
Tahun 2015 = X 100%
Rp. 14.559.030,-
Rp. 2.254.181,-
= X 100%
Rp. 14.559.030,-
51
= 15,48%
Rp. 2.428.140,- + Rp. 58.458
Tahun 2016 = X 100%
Rp. 16.665.985,-
Rp. 2.486.598,-
= X 100%
Rp. 16.665.985,-
= 14,92%
Tabel III.3
Hasil Perhitungan Capital Adequacy Ratio (CAR)
PT. Bank BNI Syariah Kantor Pusat Jakarta
Periode Tahun 2014-2016
Keterangan Tahun
2014 2015 2016
Hasil Perhitungan CAR 16,25% 15,48% 14,92%
Komponen rasio CAR ≥ 11% CAR ≥ 11% CAR ≥ 11%
Peringkat 1 1 1
Predikat Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik
Sumber: Data yang diolah penulis
Berdasarkan hasil Capital Adequacy Ratio (CAR) PT. Bank BNI Syariah
periode tahun 2014 – 2016, Capital Adequacy Ratio (CAR) pada tahun 2014
menunjukkan angka rasio mencapai 16,25%, mengalami penurunan menjadi
sebesar 15,48% pada tahun 2015 dan mengalami penurunan kembali menjadi
sebesar 14,92% pada tahun 2016. Dari hasil tersebut, menunjukkan bahwa nilai
rasio tertinggi pada PT. Bank BNI Syariah yaitu pada tahun 2014 dan rasio
terendah pada PT. Bank BNI Syariah yaitu pada tahun 2016.
Hasil Capital Adequacy Ratio (CAR) tersebut mencerminkan bahwa
kondisi tingkat kesehatan bank pada PT. Bank BNI Syariah dalam Penilaian
52
Tingkat Kesehatan Bank Ditinjau dari Capital Adequacy Ratio (CAR) dalam
predikat “sangat baik”, karena PT. Bank BNI Syariah Kantor Pusat Jakarta telah
memenuhi standar minimum Capital Adequacy Ratio (CAR) sebesar 8% yang
telah ditetapkan oleh Bank Indonesia dan rasio lebih dari 11%. Dengan kategori
sangat baik tersebut, mencerminkan bahwa PT. Bank BNI Syariah Kantor Pusat
Jakarta telah mengelola dengan baik modal bank dalam menyerap kerugian dan
mampu mengatasi pengaruh negatif kondisi perekonomian dan industri keuangan.
Sumber: Data yang diolah penulis
Capit
al
Adeq
uacy
Rati
o (
CA
R)
18,00%
16,00%
14,00%
2014
12,00%
2015
10,00%
2016
8,00%
6,00%
4,00%
2,00%
2014 2015 2016
Tahun
Gambar III.2 Grafik Hasil Perhitungan Capital Adequacy Ratio (CAR)
PT. Bank BNI Syariah Kantor Pusat Jakarta
Periode Tahun 2014-2016
53
Berdasarkan grafik perolehan Capital Adequacy Ratio (CAR) periode
2014 - 2016, menunjukkan bahwa kondisi Capital Adequacy Ratio selama periode
3 (tiga) tahun tersebut mengalami penurunan. Penurunan sebesar 4,74% terjadi
pada tahun 2015 dan penurunan sebesar 3,62% terjadi pada tahun 2016.
Penurunan tersebut disebabkan oleh laju peningkatan Aktiva Tertimbang Menurut
Risiko (ATMR) yang lebih besar dibandingkan dengan peningkatan modal PT.
Bank BNI Syariah Kantor Pusat Jakarta.
Dalam praktiknya, dengan Capital Adequacy Ratio (CAR) yang tinggi
sangatlah baik untuk kondisi bank karena bank memiliki kemampuan keuangan
yang kuat dalam mendukung rencana pengembangan usaha dan pengendalian
risiko apabila terjadi perubahan yang signifikan pada industri perbankan.
top related