badan ketahanan pangan provinsi riau tahun 2013 · pangan di 11 kabupaten/kota berdasarkan...
Post on 09-Mar-2019
215 Views
Preview:
TRANSCRIPT
BADAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI RIAU TAHUN 2013 JL. Kuantan Raya No. 27 Pekanbaru Telp/Fax. (0761)20820
i
IKHTISAR EKSEKUTIF
Dalam rangka pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999
tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala LAN RI
Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah serta mengacu pada Rencana Strategis Badan
Ketahanan Pangan Provinsi Riau Tahun 2011-2013, Badan Ketahanan Pangan
Pangan Provinsi Riau melaksanakan penerapan sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah melalui penyusunan Rencana Strategis tahun 2011-2013,
Penyusunan Rencana Kerja 2011 serta Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah tahun 2011.
Untuk mewujudkan kinerja yang diharapkan, sasaran yang ingin dicapai
pada tahun 2012 sebagai berikut :
1. Tersedianya pangan dalam jumlah yang cukup sejumlah 2200 KKal/Kap/hari
untuk energi dan 50 Gram/Kap/hari untuk protein
2. Tercapainya konsumsi pangan penduduk sesuai dengan Pola Pangan
Harapan, dengan konsumsi energi sebesar 2000 KKal/Kap/hari dan Protein
sebesar 52 gr/Kap/hari.
3. Meningkatnya keragaman dan kualitas konsumsi dengan pendekatan
beragam, berimbang dan bergizi dengan kontribusi padi-padian 53,6 % umbi-
umbian 3,0 %, Kacang-kacangan 2,4 %, pangan hewani 7,1 %, sayur dan
buah 3,8 %, minyak dan lemak 16,5 %, gula 6,5 %.
4. Berkurangnya daerah rawan pangan di 11 Kabupaten/Kota.
5. Meningkatnya kapasitas kelembagaan ketahanan pangan masyarakat di 11
Kabupaten/Kota.
ii
Sasaran Realisasi Pencapaian
1. Tersedianya pangan dalam jumlah
yang cukup sejumlah 2200
KKal/Kap/hari untuk energi dan 50
Gram/Kap/hari untuk protein
Ketersediaan energi sejumlah
2.965 Kkal/Kap/hr,
Protein sejumlah 76,61 Gr/Kap/Hr
2. Tercapainya konsumsi pangan
penduduk sesuai dengan Pola
Pangan Harapan, dengan konsumsi
energi sebesar 2000 KKal/Kap/hari
dan Protein sebesar 52 gr/Kap/hari
Konsumsi Energi Penduduk Riau
Tahun 2011 sebesar 2.050
Kkal/Kap/Hr, dan Protein sebesar
52 Gr/Kap/Hr
Skor Angka Kecukupan Gizi (AKG)
86,5% dari stabdar PPH 100%
Skor PPH Rill 78,5 dari standar
PPH 100
3. Meningkatnya keragaman dan
kualitas konsumsi dengan
pendekatan beragam, berimbang
dan bergizi dengan kontribusi padi-
padian 53,6 % umbi-umbian 3,0 %,
Kacang-kacangan 2,4 %, pangan
hewani 7,1 %, sayur dan buah 3,8
%, minyak dan lemak 16,5 %, gula
6,5 %
Keragaman Konsumsi Pangan
Padi-padian 60,1%
Umbi-umbian3,7%
Pangan Hewani 8,7%
Minyak dan Lemak 12,7%
Buah/Biji Berminyak 3,0%
Kacang-kacangan 3,8%
Gula 7,4%
Sayur dan Buah 3,4%
4. Berkurangnya daerah rawan
pangan di 11 Kabupaten/Kota
Berdasarkan indikator ketersediaan
pangan, pada umumnya Kab/kota
di Provinsi Riau telah terjadi
peningkatan produksi pangan
iii
khusunys padi-padian sebesar
8,84%
Jumlah keluarga miskin di Provinsi
Riau tahun 2010 sebanyak
358.424 kepala keluarga,
mengalami penurunan sebesar
1,02 % dibanding tahun 2009
yang jumlahnya 367.673 kepala
keluarga
5. Meningkatnya kapasitas
kelembagaan ketahanan pangan
masyarakat di 11 Kabupaten/Kota
Telah di bentuknya
Badan/Dinas/Instansi yang menangani
ketahanan pangan di Kab/Kota :
Badan Ketahanan Pangan (Kab. Pelalawan dan Rokan Hilir)
Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan /Penyuluhan Pertanian (Kab. Rokan Hulu, Bengkalis,Indragiri Hulu, Kota
Pekanbaru)
Badan Pelaksana Penyuluhan/Penyuluhan Pertanian dan Ketahanan Pangan ( Kab. Indragiri Hilir,Kampar, Siak)
Bidang Ketahanan Pangan pada Dinas Pertanian,Tanaman Pangan ( Kab. Kuantan Singingi Kab.
Kep.Meranti, Kota Dumai)
Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis terhadap pencapaian kinerja
sasaran diperoleh capaian kinerja sasaran sebesar 77,37 %, dengan dan dapat
dikategorikan Baik. Sasaran tersebut dicapai melalui pelaksanaan Program
dan Kegiatan yang dianggap relevan.
iv
Hasil evaluasi dan analisis pencapaian kinerja kegiatan yang bersumber
dari APBD didapat angka capaian sebesar 86,21 % dengan kategori Baik,
kategori tersebut disebabkan oleh adanya salah satu kegiatan yang tidak
dilaksanakan atau digunakan, yaitu kegiatan Peningkatan Pendampingan Badan
Ketahanan Pangan (ABT) Tahun 2012. Mengingat kegiatan dimaksud adalah
dalam rangka menunjang pelaksanaan sub kegiatan pengembangan ekonomi
produktif pada Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Cadangan Pangan Pemerintah
belum mendapatkan dukungan anggaran dari pemeritah daerah.
Sedangkan pencapaian kinerja kegiatan yang bersumber dari APBN
Dekonsentrasi didapat angka capaian sebesar 96,43 % dengan kategori Baik
sedangkan dari Tugas Pembantuan didapat angka capaian sebesar 92,14 %
dengan kategori Baik.
Dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2012, Badan
Ketahanan Pangan Provinsi Riau memperoleh dana anggaran yang bersumber
dari APBD Provinsi Riau sebagai berikut :
JUMLAH ANGGARAN BELANJA KEGIATAN APBD
BADAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI RIAU
TAHUN ANGGARAN 2012
NO. JENIS BELANJA JUMLAH ANGGARAN
1. BELANJA LANGSUNG Rp 9.105.414.702,-
2. BELANJA TIDAK LANGSUNG Rp. 8.773.611.900,-
JUMLAH Rp. 17.879.026.602,-
dan berhasil direalisasikan sampai tgl, 31 bulan Desember Tahun 2012, untuk
Belanja Langsung dan Belanja Tidak langsung realisasi keuangan sebesar Rp.
7.083.059.464,- atau 77,79 % dengan realisasi fisik sebesar 87,27 %, dan.
v
Sedangkan dana Program dan Kegiatan yang bersumber dari APBN sebagai
berikut :
JUMLAH ANGGARAN BELANJA KEGIATAN APBN
SATKER BADAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI RIAU
TAHUN ANGGARAN 2012
NO. JENIS ALOKASI DANA JUMLAH ANGGARAN
1. DEKONSENTRASI Rp. 8.333.000.000,-
2. TUGAS PEMBANTUAN Rp 4.659.400.000,-
JUMLAH Rp. 7.045.062.000,-
Untuk Alokasi dana Dekonsentrasi dengan rincian yaitu : Program
Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat sebesar
Rp. 8.333.000.000,- dengan realisasi keuangan sampai dengan tgl, 31
Desember 2012 sebesar Rp. 7.529.303.840,- (90,36 %) dengan realisasi fisik
sebesar 92,53 %.
Sedangkan Alokasi dana Tugas Pembantuan dengan rincian yaitu :
Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat sebesar
Rp. 4.659.400.000,- dengan realisasi keuangan sampai dengan tgl, 31
Desember Bulan Desember 2012 sebesar Rp. 4.285.755.700,- (91,98 %)
dengan realisasi fisik sebesar 92,98 %.
Kendala dan hambatan yang dihadapi Badan Ketahanan Pangan
Provinsi Riau adalah sebagai berikut :
1. Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) di Lingkungan Organisasi Perangkat
Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Riau berdasarkan Peraturan Pemerintah
vi
Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran
Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741).
2. Adanya perubahan-perubahan nomenklatur di tingkat Kabupaten/Kota Riau
mengenai Dinas/Unit/Lembaga yang menangani Ketahanan Pangan.
3. Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2012
baru disyahkan pada tanggal, 30 Januari 2012.
4. Pada beberapa kegiatan mengalami keterlambatan realisasi pelaksanaan
keuangan maupun fisiknya, karena terdapatnya keterkaitan dengan
Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan yang diarakan ke Kabupaten/Kota di
Riau yang harus melalui Peraturan Gubernur.
5. Pada Kegiatan Fasilitasi Konsumsi dan Keamanan Pangan terdapat
Pekerjaan melalui Pihak Ketiga (Konsultan) yang mengalami proses
pelelangan ulang.
6. Adanya Anggaran Biaya Tambahan (ABT) untuk kegiatan baru dan
kegiatan lanjutan.
7. Adanya tradisi pengantian/mutasi pejabat baik Es II, Es III maupun Es IV
dilingkungan pemerintah baik diprovinsi/Kab/Kota.
Untuk mengatasi masalah tersebut Badan Ketahanan Pangan Provinsi
Riau telah menetapkan Kebijakan dalam mewujudkan ketahanan pangan, yaitu:
1. Mengembangkan subsistem ketahanan pangan secara sinergis dan
berkelanjutan dalam mempercepat peningkatan kesejahteraan petani dan
peningkatan kwalitas sumberdaya manusia dengan tetap mengacu pada
keunggulan komperatif dan potensi daerah, peluang dan mekanisme pasar
yang kompetitif.
2. Mengembangkan wilayah/daerah yang memiliki potensi dengan
mewujudkan kondisi kondusif penyediaan pelayanan dan insentif usaha
vii
yang mengacu pada system usaha tani dan komoditi terpadu untuk
mempercepat pendapatan petani, merangsang dunia usaha dan
perwujudan ketahanan pangan.
Implementasi kebijakan ketahanan pangan tersebut dituangkan dalam
kebijakan operasional yang ditetapkan yaitu :
1. Memfasilitasi dan memberikan dukungan peningkatan ketersediaan
pangan dan gizi berdasarkan potensi dan keunggulan wilayah / daerah.
2. Mengembangkan pola distrubusi spesifik lokasi sesuai dengan kondisi
suatu wilayah / daerah
3. Memberikan pembinaan terhadap perkembangan harga, mutu dan
keamanan pangan.
4. Mengembangkan pola konsumsi pangan masyarakat dan
penganekaragaman pangan dan gizi menuju Pola Pangan Harapan.
5. Mengembangkan sistem kewaspadaan pangan dan gizi masayarakat
6. Memberikan dukungan terhadap peran serta aparatur dan masyarakat
dalam peningkatan ketahanan pangan.
7. Mengembangkan dan membina sentra produksi pangan untuk menunjang
ketersediaan pangan.
Dalam pelaksanaan program dan kegiatan, Badan Ketahanan Pangan
Provinsi Riau telah melakukan berbagai langkah strategis baik berupa koordinasi
horisontal dan vertikal maupun konsolidasi dengan berbagai stakeholder yang
ada, sehingga berbagai kendala dan hambatan yang muncul, dapat dieliminir
dan diantisipasi sebagaimana mestinya. Meskipun demikian, dalam penyusunan
viii
LAKIP ini, dirasakan masih banyak kekurangan. Untuk itu, kami mengharapkan
adanya masukan dan kritik bagi perbaikan di masa yang akan datang.
Pekanbaru, Maret 2012
KEPALA BADAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI RIAU,
ix
KATA PENGANTAR
Puji Syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena berkat rakhmat dan
hidayah-Nya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun
2011 sebagaimana diamanatkan Inpres No 7 tahun 1999 Tentang Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah telah selesai disusun.
Dengan tersusunnya laporan ini, yang secara umum berpedoman pada sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) diharapkan berbagai
kebijaksanaan dan kegiatan Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau dapat
diketahui secara luas, sehingga dapat dijadikan media dalam pengambilan
keputusan dan perbaikan guna tercapainya efisiensi dan efektivitas pelaksanaan
tugas pokok & fungsi (tupoksi) masing-masing bagian.
Dan sebagai pedoman penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah berdasarkan Keputusan Kepala Administrasi Negara Nomor
239/IX/6/8/2003 Tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai pengganti dari Keputusan
Kepala LAN Nomor 589/IX/6/Y/99.
Oleh karenanya laporan ini juga dapat dipergunakan sebagai alat untuk
mengevaluasi diri khususnya Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau terhadap
pelaksanaan tugas dan fungsinya yang berguna bagi perencanaan dan
peningkatan kinerja masing-masing bagian.
Pada kesempatan ini pula kami sampaikan ucapkan terima kasih kepada
seluruh anggota Tim Penyusun yang telah memberikan sumbang pikiran dan
tenaga sehingga laporan ini dapat terselesaikan.
x
Kritik dan Saran senantiasa kami harapkan untuk perbaikan dan penyempurnaan
dan semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan
Ketahanan Pangan Provinsi Riau dapat memberikan manfaat bagi yang
berkepentingan.
Pekanbaru, Maret 2012
KEPALA BADAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI RIAU,
MULKAN SYARIF, SE Pembina Utama Muda
NIP. 19630513 198311 1 001
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau
TA 2012
xi
DAFTAR ISI IKHTISAR EKSEKUTIF ....................................................................................................... i
KATA PENGANTAR ........................................................................................................... ix
DAFTAR ISI ...................................................................................................................... x
I. PENDAHULUAN ............................................................................................................ 1
1.1. Latar Belakang ..................................................................................................... 1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan LAKIP SKPD .......................................................... 3
1.3. Aspek Stratejik yang Berpengaruh ................................................................... 7
1.4. Tupoksi dan Core Business .............................................................................. 24
1.5. Sistematika Penyajian ........................................................................................ 27
II. RENCANA STRATEJIK .............................................................................................. 20
2.1. Rencana Stratejik 2011-2013 ......................................................................... 20
2.2. Rencana Kinerja Tahun 2012 ......................................................................... 32
2.3. Anggaran Tahun 2012 ..................................................................................... 26
III. AKUNTABILITAS KINERJA ................................................................................. 43
3.1. Kerangka Pengukuran Kinerja ...................................................................... 43
3.2. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2012 .................................................. 45
3.3. Analisis Capaian Kinerja ............................................................................... 49
3.4. Akuntabilitas Keuangan ................................................................................ 53
3.5. Analisis Efesiensi dan Efektivitas Kegiatan ................................................. 62
3.5.1. Efesiensi ................................................................................................... 62
3.5.2. Efektivitas ................................................................................................ 66
IV. PENUTUP ................................................................................................................... 69
4.1. Keberhasilan dan Kegagalan Kinerja .............................................................. 69
4.2. Kendala dan Hambatan dalam Pencapaian Sasaran .................................... 71
4.3. Strategi Pemecahan Masalah ........................................................................... 73
LAMPIRAN – LAMPIRAN - Lampiran 1 : Formulir Rencana Stratejik (RS) Tahun 2011-2013
- Lampiran 2 : Formulir Rencana Kinerja Tahun (RKT) Tahun 2012
- Lampiran 3 : Formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) Tahun 2012
- Lampiran 4 : Formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) Tahun 2012
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau
TA 2012
1
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Dalam era globalisasi ini tuntutan terhadap paradigma good
governance dalam seluruh kegiatan tidak dapat dielakkan lagi. Istilah
good governance sendiri dapat diartikan terlaksananya tata ekonomi,
politik dan sosial yang baik. Jika kondisi good governance dapat dicapai
maka terwujudnya negara yang bersih dan responsif (clean and
responsive state), semaraknya masyarakat sipil (vibrant civil society) dan
kehidupan bisnis yang bertanggung jawab (good corporate governance)
bukan merupakan impian lagi. Untuk dapat mencapai good governance
maka salah satu hal yang harus dipenuhi adalah adanya transparansi
atau keterbukaan dan akuntabilitas dalam berbagai aktivitas baik
aktivitas sosial, politik dan ekonomi.
Dalam konteks pelaksanaan good governance dan menRiaukan
visi Pemerintah Provinsi Riau untuk mengakselerasi peningkatan
kesejahteraan masyarakat guna mendukung pencapaian visi Riau untuk
tahun 2011-2013 yaitu “ Terwujudnya Ketahanan Pangan yang
mantap dalam menciptakan masyarakat yang berkwalitas
tahun 2020“ khususnya yang menyangkut “mengembangkan struktur
perekonomian daerah yang tangguh”, maka pelaksanaan program dan
kegiatan Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau diharapkan akan
berkontribusi terhadap pencapaian indikator makro ekonomi Riau.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau
TA 2012
2
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau sebagaimana diamanatkan
Inpres No 7 tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah disusun berdasarkan atas tugas pokok dan fungsi Badan
Ketahanan Pangan Provinsi Riau, Renstra Badan Ketahanan Pangan
Provinsi Riau, Renstra Provinsi Riau, kewenangan desentralisasi dan
dekonsentrasi di bidang ketahanan pangan yang diberikan berdasarkan
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Dekonsentrasi dan
Tugas Pembantuan (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4816), serta kebijakan Pemerintah Pusat di bidang ketahanan pangan
dari Departemen Pertanian maupun Badan Ketahanan Pangan
Departemen Pertanian yang menurut Peraturan Pemerintah Nomor 38
Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).
Penyusunan laporan ini secara umum berpedoman pada sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) diharapkan berbagai
kebijaksanaan dan kegiatan Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau
dapat diketahui secara luas, sehingga dapat dijadikan media dalam
pengambilan keputusan dan perbaikan guna tercapainya efisiensi dan
efektivitas pelaksanaan tugas pokok & fungsi (tupoksi) masing-masing
bagian. Oleh karenanya laporan ini juga dapat dipergunakan sebagai
alat untuk mengevaluasi diri khususnya Badan Ketahanan Pangan
Provinsi Riau terhadap pelaksanaan tugas dan fungsinya yang berguna
bagi perencanaan dan peningkatan kinerja masing-masing bagian.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau
TA 2012
3
1.2. Dasar Hukum Penyusunan LAKIP SKPD
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007
tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007
Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741), serta
konsekuensi sebagai penggerak Ketahanan Pangan daerah mendorong
ditatanya struktur organisasi yang melahirkan Badan Ketahanan Pangan
yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2011 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Riau,
diserahi wewenang, tugas dan tangung jawab menunjang
penyelenggaraan urusan otonomi daerah, desentralisasi, dekonsentrasi
serta tugas pembantuan dibidang ketahanan pangan di daerah. Badan
Ketahanan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang dalam
pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Gubernur Riau
melalui Sekretaris Daerah Provinsi Riau.
Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 17
Tahun 2011 tentang Uraian Tugas Badan Ketahanan Pangan Provinsi
Riau yang mempunyai tugas pokok dan fungsi :
Tugas Pokok
Fungsi
Melaksanakan penyusunan dan
pelaksanaan kebijakan daerah bidang
ketahanan pangan dan dapat ditugaskan
untuk melaksanakan penyelenggraan
wewenang yang dilimpahkan oleh
pemerintah kepada Gubernur.
1. Merumuskan
kebijaksanaan
2. Pengambilan keputusan
3. Perencanaan
4. Pengorganisasian
5. Pelayanan umum dan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau
TA 2012
4
teknis
6. Pengendalian/pengarah
an/pembinaan dan
bimbingan
7. Pengawasan
8. Pemantauan dan
evaluasi
9. Pelaksanaan
10. Pembiayaan
Dalam kaitan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau berikut adalah peraturan
perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan LAKIP Badan
Ketahanan Pangan Provinsi Riau :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan
Negara;
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun
2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau
TA 2012
5
Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun
2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4700);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi
dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Tahun 2011 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Dekonsentrasi
dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 20,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 21,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
13. Instruksi Presiden RI Nomor 9 Tahun 1998 Tentang
Penyelenggaraan Pendayagunaan Aparatur Negara;
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau
TA 2012
6
14. Instruksi Presiden RI No. 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2011 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi
Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 8
Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 45);
17. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2011 tentang
Urusan Pemerintah Provinsi (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor
9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 46);
18. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Tahun 2011 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor
47);
19. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Riau (Lembaran
Daerah Tahun 2011 Nomor 20 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah
Nomor 55);
20. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 22 Tahun 2011 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis dan Satuan Polisi Pamong
Praja Provinsi Riau (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 21 Seri
D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 56);
21. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 01 Tahun 2011 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Provinsi Riau .
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau
TA 2012
7
22. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor
239/IX/6/8/2003 Tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan
Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai
pengganti dari Keputusan Kepala LAN Nomor 589/IX/6/Y/99
23. Peraturan Gubernur Riau Nomor 17 Tahun 2011 tentang Uraian
Tugas Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau.
1.3. Aspek Strategis yang Berpengaruh
Kondisi Umum Ketahanan Pangan Riau
1. Ketersediaan Energi Provinsi Riau (2007-2011)
No. Zat Gizi 2007 2008 2009 2010 2011
1 Energi (Kkal) 2,768.00
2,887.00
2,905.00 2,965
3,002.00
Energi Nabati 2,032.62 2,139.89 2,739.68 2,786.00 2,823.00
Enargi Hewani 735.54 747.00 165.56 179.00 179.00
2 Protein (Gram) 75.29 79.09 72.33 76.61 73.31
-Nabati 56.53 59.67 54.47 58.38 53.55
-Hewani 18.76 19.42 17.86 18.23 19.76
3 Skor PPH 83.50 81.50 80.30 82.60 83.13
(Mutu)
Ketersediaan energi dan protein sudah melebihi angka anjuran : Energi
penyediaan 2.200 Kkal, Protein 57 gram terjadi variasi angka PPH
pangan, artinya mutu penyediaan pangan juga ada keragamannya.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau
TA 2012
8
2. Standar dan Kondisi Konsumsi Provinsi Riau Tahun 2011
3. Rata-Rata Konsumsi Energi, Protein dan Skor PPH Provinsi Riau
Tahun 2007-2011
Dikurangi
Dikurangi
Dikurangi
Keterangan : Satuan gr : perkapita/hari
Satuan kg : perkapita/tahun
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau
TA 2012
9
4. Ketersediaan Pangan 2009-2012
No Komoditi
Pangan
Tahun
2009 2010 2011 2012
1 Beras 477.804,32 483.563,04 496.362,00 503.939,87
2 Jagung 8.430,98 8.536,62 8.695,00 8.768,47
3 Kedelai 71.971,66 72.846,39 65.389,00 64.658,46
4 Kc. Tanah 13.073,15 13.235,71 13.235,71 13.910,37
5 Kc. Hijau 10.800,01 10.934,32 10.934,32 11.103,42
6 Ubi Jalar 1.706,17 6.718,89 6.718,89 2.139,84
7 Ubi Kayu 4.069,97 4.122,57 4.122,57 4.124,28
8 Sagu - - - -
9 Buah-buahan 134.930,03 136.561,72 160.603,00 172.420,58
10 Sayuran 271.869,12 275.148,70 297.065,00 304.261,48
11 Daging 10.246,55 10.380,50 10.380,50 12.047,72
12 Telur 45.382,74 45.934,17 50.119,00 51.079,03
13 Ikan 58.577,00 61.273,00 61.273,00 138.624,09
JJuummllaahh 11..110088..886611,,7700 11..112299..225555,,6633 11..118844..889977,,9999 11..228877..007777,,6611
5. Produksi Pangan Riau
Sumber Data : Dinas Lingkup Pertanian Provinsi Riau (Angka 2009-2011
Sumber Data : (ATAP), Tahun 2012 (ASEM)
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau
TA 2012
10
6. Kebutuhan Pangan 2009-2012
7. Prognosa Kebutuhan Pangan Provinsi Riau Tahun 2013
Kebutuhan konsumsi dicukupi dengan produksi Riau, Pasokan dari
Provinsi tetangga dan perdagangan antar pulau.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau
TA 2012
11
8. Pasokan Pangan Tahun 2009 -2012
9. Perkembangan Harga Komoditas Pangan Provinsi Riau Tahun 2013
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau
TA 2012
12
Komoditi yang mengalami kenaikan harga adalah bawang merah dan
bawang putih dimulai pada bulan Februari karena kurangnya pasokan
bawang impor sehingga sangat mempengaruhi terhadap ketersediaan
pangan.
Isu Strategis
Berdasarkan kondisi dan permasalahan di atas maka muncul isu
strategis sebagai berikut :
1. Masih rentannya ketahanan pangan daerah, (produksi belum
mampu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat sepenuhnya
seperti beras, hasil ternak, sayur dan buah), walaupun angka
ketersediaan pangan dalam bentuk energi telah mencapai 2.965
Kkal/Kap/hr, protein sejumlah 76,61 Gr/Kap/Hr
2. Diversifikasi pangan belum berjalan dengan baik ditandai
dengan capaian skor PPH sebesar 78,5. Hal ini disebabkan
masih tingginya tingkat konsumsi masyarakat terhadap komodit
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau
TA 2012
13
beras, gula, lemak/minyak, dan sebaliknya masih kurangnya
konsumsi protein hewani kacang-kacangan, sayur,buah dan
umbi-umbian
3. Tingginya alih fungs ilahan, kuurn waktu tahun 2002-2009
mencapai 2.508,71 Ha/tahun
4. Kurangnya tenaga penyuluh pertanian, baik kualitas dan
kuantitas
5. Belum terpadunya kerjasama antar sektor dalam menunjang
pembangunan ketahanan pangan, karena kelembagaan pangan
daerah belum berjalan optimal, koordinasi yang lemah
6. Kebijakan penganggaran untuk ketahanan pangan belum
konsisten, sehingga anggaran program ketahanan pangan saat
ini kecil/ tidak sesuai dibanding cakupan fungsi dan peranan
ketahanan pangan terhadap kesejateraan masyarakat. Hal ini
disebabkan “political will” terhadap program ketahanan pangan
masih lemah.
7. Pendataan terhadap aspek-aspek ketahanan pangan sangat
terbatas
8. Sistem distribusi dan harga pangan belum efisien dan efektif,
karena terbatasnya prasarana dan sarana perhubungan,
pengolahan, penyimpanan, serta masih adanya pungutan resmi
dan tidak resmi terhadap produk pangan.
Strategi
Ketersediaan dan Distribusi Pangan a. Memelihara penyediaan pangan berlandaskan kemandirian,
terutama melalui peningkatan produksi berbagai jenis pangan baik
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau
TA 2012
14
untuk konsumsi dalam negeri maupun ekspor dengan
memperhatikan optimalisasi pemanfaatan sumber daya.
b. Memperkuat cadangan pangan daerah yang dikelola oleh
Pemerintan (CPP) dan masyarakat (CPM).
c. Peningkatan pendapatan masyarakat untuk memperkuat akses
terhadap keterjangkauan ketersediaan pangan terutama bagi
penduduk miskin.
d. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana perdagangan pangan
terutama melalui peningkatan teknologi transportasi pangan dan
menyempurnakan pola perdagangan perintis dan pelayanan perintis
sesuai dengan lingkungan sistem transportasi perdagangan untuk
daerah terpencil, transmigrasi, pedalaman dan perbatasan
e. Menyusun dan mengembangkan sistem pengendalian dan
pencegahan timbulnya kerawanan dalam penyediaan pangan
Konsumsi Pangan
a. Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap arti dan pentingnya
pola pangan harapan melalui penyuluhan gizi seimbang
b. Pengembangan makanan tradisional unggulan
c. Pengembangan produk pangan olahan yang memenuhi persyaratan
mutu gizi seimbang melalui pengembangan teknologi pangan dan
fortifikasi
Mutu dan Keamanan Pangan
a. Penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan dalam pengolahan
pangan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau
TA 2012
15
b. Pemanfaatan kelembagaan dan infrastruktur pengawasan dan
pembinaan mutu dan keamanan pangan
Kelembagaan Pangan
a. Peningkatan kapasitas kelembagaan daerah dalam sehingga tupoksi
organisasi menjadi jelas.
b. Meningkatkan koordinasi antar instansi dalam mewujudkan
ketahanan pangan wilayah.
1.4. Tupoksi dan Core Business
Tugas pokok dan fungsi tersebut menunjukkan bahwa area inti (core
area) Badan Ketahanan Pangan (BKP) Provinsi Riau adalah melakukan
pengembangan, implementasi (sosialisasi dan asistensi), pelayanan serta
pemantauan evaluasi terhadap kewaspadaan dan ketahanan pangan di
daerah. Hal ini sejalan dengan kebijakan pemerintah yang dituangkan dalam
Undang-Undang No. 7 tahun 1996 menyatakan bahwa Pemerintah bersama
rakyat bertanggungjawab atas terwujudnya Ketahanan Pangan yang mantap,
melalui pengembangan subsistim yang termuat dalam Sistem Ketahanan
Pangan, yaitu Subsistim Ketersediaan Pangan. Subsistim Distribusi dan
Subsistim Konsumsi dan Keamanan Pangan
Struktur Organisasi :
Berdasarkan Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan
Lembaga Teknis Daerah Provinsi Riau sampai dengan tanggal 30 Januari
2011 adalah sebagai berikut :
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau
TA 2012
16
Bagan 1: Struktur Organisasi Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau.
Berlandaskan pada peraturan tersebut, seluruh bagian/bidang dan
subbagian/subbidang di lingkungan Badan Ketahanan Pangan (BKP)
mempunyai tugas pokok yang identik, yaitu:
Core Business :
“ Melaksanakan penyiapan administrasi rutin maupun teknis,
penyusunan rencana di bidang ketahananan pangan, pemantauan evaluasi terhadap ketersediaan, pengadaan, cadangan pangan, kerawanan pangan dan keamanan pangan,
pengembangan pangan dan analisis pola konsumsi pangan, inventarisasi, pembinaan, penyediaan dukungan dan kerjasama
dengan lembaga ketahanan pangan, penyuluhan dan peningkatan kewaspadaan dan ketahanan pangan ”.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau
TA 2012
17
Mengacu pada kebijakan tersebut maka pada tahun 2011 ini arah kebijakan
pembangunan Riau lebih difokuskan pada peningkatan IPM yang meliputi
aspek pendidikan, kesehatan, dan daya beli masyarakat, yang pada gilirannya
diharapkan mampu menyiapkan modal dasar pembangunan.
Bagi Riau, Tahun 2011 adalah tahun ketiga dalam pelaksanaan RPJMD
2011-2013 dalam rangka upaya pencapaian IPM sebesar 80. Pada tahap ini
kebijakan ekonomi daerah diarahkan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi
yang berkelanjutan dan berkualitas melalui pengembangan kegiatan utama
(core business) dengan mewujudkan tujuan bersama (common goals)
dengan berdasarkan potensi local untuk mengurangi disparitas
kesejahteraan antar wilayah serta memantapkan infrastruktur wilayah dalam
mendukung pemerataan dan pertumbuhan ekonomi. Sementara itu dari 8
(delapan) common goals yang telah ditetapkan antara lain point 2 (dua)
yaitu Ketahanan Pangan, yang difokuskan pada komoditas beras, jagung,
kedelai dan ketersediaan protein hewani.
Berkaitan dengan penjelasan diatas, maka Ketahanan Pangan mempunyai
peran strategis dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah Riau
Tahun 2011 dan berbagai upaya pelaksanaan program dan kegiatan
ketahanan pangan 2011 adalah dalam rangka meningkatkan pertumbuhan
ekonomi sebagai perwujudan pembangunan social dan ekonomi sebagai
bagian dari pembangunan secara keseluruhan. Oleh karena itu, upaya
peningkatan kelembagaan dan infrastruktur, ketersediaan dan cadangan
pangan, distribusi dan harga pangan, serta peningkatan kualitas konsumsi
dan keamanan pangan akan terus dilaksanakan sebagai penggerak utama
pembangunan social-ekonomi daerah. Dengan demikian, program-program
peningkatan ketahanan pangan perlu diarahkan untuk mendorong
terciptanya kondisi social-ekonomi yang kondusif menunju ketahanan
pangan yang mantap dan berkelanjutan.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau
TA 2012
18
1.5. Sistematika Penyajian
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah kegiatan Badan
Ketahanan Pangan Provinsi Riau (LAKIP) Badan Ketahanan Pangan Provinsi
Riau disusun dengan sistematika :
IKHTISAR EKSEKUTIF
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
BAB I : PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Dasar Hukum Penyusunan LAKIP SKPD
1.3. Aspek Strategis yang Berpengaruh
1.4. Tupoksi dan Core Business
1.5. Sistematika Penulisan
BAB II : RENCANA STRATEJIK
2.1. Rencana Stratejik 2011 – 2013
2.2. Rencana Kinerja Tahun 2012
2.3. Anggaran Tahun 2012
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA
3.1. Kerangka Pengukuran Kinerja
3.2. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2012
3.3. Analisis Capaian Kinerja
3.4. Akuntabilitas Keuangan 3.5. Analisis Efisiensi dan Efektivitas Kegiatan
BAB IV : PENUTUP
4.1. Keberhasilan dan Kegagalan Kinerja
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau
TA 2012
19
4.2. Kendala dan Hambatan dalam Pencapaian Sasaran
4.3. Strategi Pemecahan Masalah
LAMPIRAN – LAMPIRAN :
- Lampiran 1 : Formulir Rencana Stratejik (RS) Tahun 2012 – 2013
- Lampiran 2 : Formulir Rencana Kinerja Tahun (RKT) Tahun 2012
- Lampiran 3 : Formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS)
Tahun 2012
- Lampiran 4 : Formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) Tahun
2012
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau
TA 2012
20
RENCANA STRATEJIK
2.1. Rencana Stratejik 2012-2013
Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau mempunyai rencana strategis
yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima)
tahun yang dituangkan dalam dokumen Rencana Strategis Tahun 2011-2013.
Selanjutnya, kinerja yang ingin dicapai dalam tahun 2011 dituangkan dalam
dokumen Renja Tahun 2011.
Pada dasarnya, perencanaan strategis merupakan tipe perencanaan
yang timbul akibat kegagalan perencanaan rasional-komprehensif yang gagal
mengatasi permasalahan secara menyeluruh. Selain itu pemegang policy
dalam perencanaan strategik tidak dimonopoli oleh para teknokrat saja,
melainkan harus adanya konsensus bersama antara stakeholders sesuai
sistem yang berlaku. Terkait dengan permasalahan tersebut, maka
pendekatan yang dilakukan dalam penyusunan renstra adalah melalui proses
teknis-rasional dan proses politis.
Pernyataan visi Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau sepenuhnya
mengacu pada pernyataan visi Riau Pembangunan 2020, yaitu sebagai:
Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau mendukung peran
Pemerintahan Provinsi Riau itu melalui implementasi core area Badan
“ Terwujudnya Ketahanan Pangan yang mantap dalam
menciptakan masyarakat yang berkwalitas tahun 2020“
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau
TA 2012
21
Ketahanan Pangan, yaitu: “ mewujudkan kondisi ketahanan pangan
penduduk Riau sampai pada tingkat rumah tangga sebagai sasaran
mikro baik kecukupan kuantum maupun kwalitas pangan dengan
memperhatikan aspek 3B ( Beragam, Bergizi, Berimbang ), jaminan
mutu dan kemanan pangan serta terjangkau akan daya beli
masyarakat ”. Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau berkeinginan
menjadi katalisator pembaharuan sistim ketahanan pangan yang kuat,
dinamis dan sinergis.
Untuk mewujudkan visi tersebut, Badan Ketahanan Pangan
menetapkan misi sebagai berikut:
Meningkatkan keseimbangan system ketahanan pangan dalam
mewujudkan ketahanan pangan yang mantap dan berkelanjutan.
Meningkatkan koordinasi lintas pelaku dan wilayah dalam
memantapkan sistim ketahanan pangan wilayah sebagai bagian
dari ketahahan pangan Nasional.
Mendorong dan memfasilitasi peran serta masyarakat dalam upaya
menciptakan kondisi ketahanan pangan ditingkat rumah tangga
(mikro).
Meningkatkan kapasitas dan kompetensi aparat dan kelembagaan
ketahanan pangan dalam mewujudkan ketahanan pangan wilayah.
Mengoptimalkan potensi Sumber Daya Alam dan Lingkungan
Strategis dalam mewujudkan Ketahanan Pangan.
VIS
I B
AD
AN
KE
TA
HA
NA
N P
AN
GA
N
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau
TA 2012
22
Adapun tujuan strategis dari Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau
yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5
(lima) tahun adalah sebagai berikut :
1. Meningkatkan kemampuan membangun subsistim ketersediaan, subsistim
konsumsi dan subsistim distribusi yang sinergik dan berkelanjutan.
2. Meningkatkan kewaspadaan pangan ditingkat wilayah dengan
meningkatkan kemampuan mengenali dan mengantisipasi secara dini
masalah kerawanan pangan.
3. Meningkatkan diversifikasi konsumsi pangan, mengenali mutu dan
keamanan pangan yang beragam, bermutu dan bergizi serta menurunnya
tingkat keracunan konsumsi pangan.
4. Meningkatkan koordinasi dan peran aparatur serta masyarakat sehingga
mampu mewujudkan koordinasi dalam membangun Ketahanan Pangan.
Rumusan Visi dan Pernyataan Misi Badan Ketahanan Pangan tahun
2006-2011 merupakan dasar penetapan kinerja tahunan. Seiring dengan
perubahan peraturan perundangan yang terjadi pada tahun 2007, dengan
terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor
82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737) dan Peraturan Pemerintah
Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran
Negara tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4741); perwujudkan kinerja ketahanan pangan menjadi
lebih banyak memperoleh tantangan-tantangan yang semakin komplek.
Sehingga perlu dilakukan re-orientasi Rencana Strategis dan Implementasi
Kebijakan Pembangunan Ketahanan Pangan untuk menjawab tantangan
tersebut.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau
TA 2012
23
Program yang akan dilaksanakan dalam hubungannya dengan tujuan
tersebut di atas adalah sebagai berikut:
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur.
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan.
6. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani.
7. Program Peningkatan Ketahanan Pangan/Pertanian/Perkebunan.
2.2. Rencana Kinerja Tahun 2011.
Seperti yang telah disampaikan di bagian sebelumnya, terdapat 6
(enam) sasaran yang ingin dicapai Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau.
Uraian sasaran dengan indikator dan rencana tingkat capaian/target tahun
2011 ini yaitu :
1. Tersedianya bahan pangan dan cadangan pangan di Provinsi,
Kabupaten/Kota dan Rumah Tangga, dengan indikator sasaran sebanyak
0 ton dan rencana tingkat capaian/target sebanyak 200 ton.
2. Tersedianya pangan dalam jumlah yang cukup sejumlah 2200
KKal/Kap/hari untuk energi dan 50 Gram/Kap/hari untuk protein
3. Tercapainya konsumsi pangan penduduk sesuai dengan Pola Pangan
Harapan , dengan konsumsi energi sebesar 2050 KKal/Kap/hari dan
Protein sebesar 52 gr/Kap/hari.
4. Meningkatnya keragaman dan kualitas konsumsi dengan pendekatan
beragam, berimbang dan bergizi dengan kontribusi padi-padian 53,6 %
umbi-umbian 3,0 %, Kacang-kacangan 2,4 %, pangan hewani 7,1 %,
sayur dan buah 3,8 %, minyak dan lemak 16,5 %, gula 6,5 %.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau
TA 2012
24
5. Berkurangnya daerah rawan pangan di 12 Kabupaten/Kota.
6. Meningkatnya kapasitas kelembagaan ketahanan pangan masyarakat di
12 Kabupaten/Kota.
7. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap produk bahan
pangan yang berbahaya bagi kesehatan, dengan indikator sasaran
sebanyak 5 Lokasi SD di Kab. dan rencana tingkat capaian/target
sebanyak 4 Lokasi SD di Kab.
8. Mengembangkan dan perbaikan sistem distribusi pangan yang efektif dan
efisien dalam rangka stabilitas pangan yang lebih merata, dengan
indikator sasaran sebanyak 150 Gapoktan LDPM di 9 Kab. & 2 Kota
dan rencana tingkat capaian/target sebanyak 18 Gapoktan LDPM di 9
Kab. & 2 Kota.
Dalam rangka pencapaian sasaran dengan rencana tingkat pencapaian yang
telah ditentukan, pada tahun 2011 Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau
melaksanakan program dan kegiatan yang bersumber dari APBD yaitu sebagai
berikut :
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran BKP Prov. Riau
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASANA APARATUR :
Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur.
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR :
Kegiatan dalam upaya peningkatan disiplin Aparatur.
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur.
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN :
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau
TA 2012
25
Kegiatan Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan Internal Badan Ketahanan Pangan
PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI
1. Kegiatan Pengembangan Cadangan Pangan Daerah.
2. Gerakan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi,
Berimbang dan Aman (3B+)
3. Penanggulangan Daerah Rawan Pangan
4. Penumbuhan Lembaga Distribusi Pangan (LDPM)
PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN :
1. Kegiatan Pengembangan Desa Mandiri Pangan
2. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Ketahanan Pangan
3. Pengembangan/Koordinasi OKKPD (Otoritas Kompetensi Mutu dan
Keamanan Pangan Daerah) Provinsi Riau.
4. Penyusunan Statistik Pangan
5. Sinkronisasi Peningkatan Ketahanan Pangan
6. Lomba Cipta Menu 3 B+ Tingkat Provinsi dan Nasional
7. Replikasi Special Programme For Food Security (SPFS)
8. Hari Pangan Sedunia (HPS), Pemberian Penghargaan Ketahanan
Pangan
9. Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Riau
10. Pemberdayaan Lembaga Mandiri dan Mengakar di Masyarakat (LM3)
Pondok Pesantren
11. Pengelolaan Pemanfaatan Pekarangan/Peran Perempuan dalam
Ketahanan Pangan
12. Pengembangan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) dan
Food Insecurity Atlas (FIA).
13. Pemantauan dan Analisis Distribusi Harga Pangan
14. Mengikuti Pameran dalam rangka Hari Krida Pertanian dan Pekan
Nasional Tani Nelayan Andalan serta HUT Provinsi Riau / Riau Expo
2011.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau
TA 2012
26
15. Penyusunan dan Analsis Neraca Bahan Makanan (NBM)
16. Analisis Situasi Konsumsi Pangan, Penganekaragaman dan Kemanan
Pangan.
17. Pembinaan dan Peningkatan Akses Pangan Masyarakat Desa
2.3. Anggaran Tahun 2012
Sumber Dana APBD :
Tahun anggaran 2012 Badan Ketahanan Pangan Melaksanakan
7 (tujuh) program dan 39 kegiatan, 5 (lima ) program dengan 18
kegiatan merupakan program yang ada di setiap SKPD sedangkan 2
(dua) program dengan 21 kegiatan yang lansung dilaksanakan oleh
Badan Ketahanan Pangan sebagai kegiatan pembangunan yaitu
program peningkatan kesejahteraan petani dengan 4 (empat) kegiatan
dan anggaran sejumlah Rp. 1.000.000.000,- Program peningkatan
ketahanan pangan pertainan/perkebunan dengan kegiatan sebanyak
17 (tujuh belas) kegiatan dengan anggaran sejumlah Rp.
2.749.985.850,-
Tabel Program dan kegiatan tahun anggaran 2012 sebelum dan setelah perubahan sebagai berikut :
No Nama Kegiatan Sebelum
Perubahan Setelah
Perubahan
I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 686.121.500,00 706.121.500,00
1 Penyediaan jasa surat menyurat 32.121.500,00 32.121.500,00
2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 175.000.000,00 195.000.000,00
3 Penyediaan jasa kebersihan kantor 70.000.000,00 70.000.000,00
4 Penyediaan Alat Tulis Kantor 65.000.000,00 65.000.000,00
5 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 54.000.000,00 54.000.000,00
6 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
10.000.000,00 10.000.000,00
7 Penyediaan makanan dan minuman 30.000.000,00 30.000.000,00
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau
TA 2012
27
8 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 250.000.000,00 250.000.000,00
II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 380.644.000,00 440.644.000,00
9 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 75.000.000,00 75.000.000,00
10 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 58.860.000,00 78.860.000,00
11 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 60.000.000,00 60.000.000,00
12 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 35.000.000,00 35.000.000,00
13 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
51.784.000,00 91.784.000,00
14 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 100.000.000,00 100.000.000,00
III Program Peningkatan Disiplin Aparatur 43.850.000,00 43.850.000,00
15 Pengadaan Pakaian Olahraga dan Kelengkapannya 43.850.000,00 43.850.000,00
IV Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 50.000.000,00 50.000.000,00
16 Pendidikan dan Pelatihan Formal 25.000.000,00 25.000.000,00
17 Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur 25.000.000,00 25.000.000,00
V Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
30.000.000,00 30.000.000,00
18 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 30.000.000,00 30.000.000,00
VI Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00
19 Pengembangan Cadangan Pangan Daerah 400.000.000,00 400.000.000,00
20 Gerakan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Berimbang dan Aman (3 B+)
250.000.000,00 250.000.000,00
21 Pemberdayaan Daerah Rawan Pangan
150.000.000,00 150.000.000,00
22 Penumbuhan dan Pembinaan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat
200.000.000,00 200.000.000,00
VII Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan
2.749.985.850,00 2.749.985.850,00
23 Pengembangan Desa Mandiri Pangan 500.000.000,00 500.000.000,00
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau
TA 2012
28
24 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Ketahanan Pangan 100.000.000,00 100.000.000,00
25 Pengembangan/Koordinasi OKKPD (Otoritas Kompetensi Keamanan Pangan Daerah) Provinsi Riau
100.000.000,00 100.000.000,00
26 Penyusunan Statistik Pangan 50.000.000,00 50.000.000,00
27 Sinkronisasi Peningkatan ketahanan Pangan 150.000.000,00 150.000.000,00
28 Lomba Cipta Menu 3 B+ Tingkat Provinsi dan Nasional 350.000.000,00 350.000.000,00
29 Replikasi Special Programme for food Security (SPFS) 175.000.000,00 175.000.000,00
30 Hari Pangan Sedunia (HPS) Pemberian Penghargaan Ketahanan
250.000.000,00 250.000.000,00
31 Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan 100.000.000,00 100.000.000,00
32 Pemberdayaan Lembaga Mandiri dan Mengakar di Masyarakat (LM3) Pondok Pesantren
300.000.000,00 300.000.000,00
33 Pengelolaan Pemanfaatan Pekarangan/Peran Perempuan dalam Ketahanan Pangan
150.000.000,00 150.000.000,00
34 Pengembagnan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) dan Food Insecurity Atlas (FIA) 100.000.000,00 100.000.000,00
35 Pemantauan dan Analisis Distribusi dan Harga Pangan 100.000.000,00 100.000.000,00
36 Mengikuti Pameran dalam Rangka Hari Krida Pertanian dan Pekan Nasional Tani Nelayan Andalan, serta HUT Provinsi Riau/Riau Expo
100.000.000,00 100.000.000,00
37 Pemantauan dan Analisis Neraca Bahan Makanan (NBM) 74.985.850,00 74.985.850,00
38 Analisis Situasi Konsumsi Pangan, Penganekaragaman Dan Keamana Pangan
75.000.000,00 75.000.000,00
39 Pembinaan dan Analalisis Akses Pangan Masyarakat Pedesaan
75.000.000,00 75.000.000,00
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau
TA 2012
29
Sumber Dana APBN :
Sesuai Peraturan Pemerintah No.7 tahun 2008 tentang
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan disebutkan bahwa Dekonsentrasi
adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada gubernur sebagai
wakil Pemerintah dan/atau kepada Instansi Vertikal di wilayah tertentu.
Sedangkan Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari APBN yang
dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah yang mencakup semua
penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi, tidak
termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah.
Untuk dana dekonsentrasi yang dikelola oleh Badan Ketahanan
Pangan Provinsi Riau tahun 2012 di prioritaskan untuk kegiatan 1). Lembaga
Distribusi Pangan Masyaraskat (LDPM) dengan sasaran Gabungan Kelompok
Tani (Gapoktan) untuk stabilisasi harga, 2). Lumbung Pangan dengan
sasaran pemberdayan lumbung pangan untuk cadangan pangan, dan
3).Percepatan Diversifikasi Pangan dengan sasaran pengembangan lokal
serta perbaikan gizi bagi anak SD dan MI di pedesaan
Kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Ketahanan Pangan tahun
2012 dilaksanakan melalui Program Peningkatan Diversifikasi dan
Ketahanan Pangan Masyarakat dengan kegiatan sebagai berikut:
Dekonsentrasi Rp.
No. Program/Kegiatan ( Rp.)
Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan
Masyarakat
1814 Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas
harga Pangan
1.540.600.000
1815 Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan
Rawan Pangan
2.643.500.000
1817 Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan
Ketahanan Pangan
825.000.000
Total 8.333.000.000
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau
TA 2012
30
Tugas Pembantuan Rp.
No. PPrrooggrraamm//KKeeggiiaattaann (( RRpp..))
Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
1815 Pengembangan Ketersediaan Dan Penanganan Rawan Pangan 1.788.000.000
1816
Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Peningkatan Keamanan Pangan Segar 2.661.400.000
1817 Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Ketahanan Pangan 210.000.000
Total 4.659.400.000
1. Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas harga Pangan
a. Jumlah Gapoktan yang diberdayakan
b. Jumlah Lumbung Pangan yang diberdayakan
c. Laporan Kondisi Harga Pangan Pokok
d. Laporan Pemantauan/Pengumpulan Data Distribusi, Harga dan
Cadangan Pangan
2. Pengembangan Ketersediaan Dan Penanganan Rawan Pangan
a. Jumlah Desa Mandiri yang diberdayakan
b. Lokasi Penanganan Rawan Pangan, SKPG
c. Laporan Hasil Penyusunan FSVA
d. Laporan Kajian Ketersdiaan Pangan, Rawan Pangan dan Akses
Pangan
e. Laporan Apresiasi Analisis Ketersediaan Pangan dan Akses Pangan
f. Laporan Kegiatan dan Pembinaan
3. Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan
Peningkatan Keamanan Pangan Segar
a. Pendampingan P2KP (Percepatan Penganekragaman Konsumsi
Pangan)
b. Pemantauan, Monitoring, Evaluasi dan Perumusan Kebijakan P2KP
c. Laporan Promosi P2KP
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau
TA 2012
31
d. Situasi Konsumsi Pangan Penduduk
e. Hasil Koordinasi Keamanan Pangan Segar
f. Hasil Pemantauan dan Pengawasan Keamanan Pangan
4. Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Ketahanan Pangan
a. Dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan keuangan
b. Hasil Evaluasi dan Pemantauan Program
Tahun anggaran 2012 Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau
dialokasikan anggaran dekonsentrasi sebesar Rp. 8.333.000.000 yang yang
dilaksanakan melalui Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan
Pangan Masyarakat, serta Tugas Pembantuan Provinsi sebesar Rp.
4.659.400.000 yang juga dilaksanakan melalui Program Peningkatan
Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat.
Pada alokasi dana dekonsentrasi yang dilaksanakan oleh Badan
Ketahanan Pangan Provinsi Riau tahun 2012 terdapat 5 (lima)
Kabupaten/Kota Pelakana Kegiatan yaitu Kabupaten Rokan Hilir Rp.
634.900.000, Kabupaten Siak Rp. 641.900.000, Kabupaten Kuantan Singingi
Rp. 561.400.000, Kota Pekanbaru Rp. 985.300.000, dan Kota Dumai Rp.
638.900.000,.
Pada tingkat Kabupaten juga dialokasikan dana Tugas Pembantuan
di 6 (enam) Kabupaten yaitu Kabupaten Pelalawan Rp. 852.300.000,
Kabupaten Indragiri Hulu Rp. 692.800.000, Kabupaten Indragiri Hilir Rp.
589.400.000, Kabupaten Kampar Rp. 799.800.000, Kabupaten Bengkalis Rp.
799.800.000, dan Kabupaten Rokan Hulu Rp. 925.300.000,- realisasi
anggaran APBN 2012 per Satuan Kerja dapat dilihat pada tabel berikut :
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau
TA 2012
32
Tabel anggaran dan realisasi Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan :
No SatkerJumlah anggaran
Semula (Rp)
Jumlah Anggaran
Revisi (Rp)Realisasi (Rp) %
I Dekonsentarsi
1 Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau 3.989.462.000 3.989.462.000 3.823.087.500 95,83
Jumlah I3.989.462.000 3.989.462.000 3.823.087.500 95,83
II Tugas Pembantuan
1 Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau 3.055.600.000 3.055.600.000 2.751.419.600 90,05
2 BADAN PENYULUHAN PERTANIAN DAN
KETAHANAN PANGAN KAB.KAMPAR1.074.700.000 1.074.700.000 960.000.000 89,33
3 BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN
PERTANIAN KAB. INDRAGIRI HULU 873.700.000 873.700.000 872.200.000 99,83
4 BADAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN
PELALAWAN1.151.700.000 1.151.700.000 1.082.046.200 93,95
5 BADAN PELAKSANA PENYULUHAN DAN
KETAHANAN PANGAN KAB. INDRAGIRI HILIR689.700.000 689.700.000 684.300.000 99,22
6 BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN
PERTANIAN KAB.BENGKALIS1.111.700.000 1.111.700.000 729.750.000 65,64
7 BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULHAN
KABUPATEN ROKAN HULU753.700.000 753.700.000 752.002.000 99,77
Jumlah II 8.710.800.000 8.710.800.000 7.831.717.800 89,91
12.700.262.000 12.700.262.000 11.654.805.300 91,77JUMLAH I+II
Kebijakan
1. Peningkatan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan :
Ketersediaan dan cadangan pangan berbasis sumberdaya
domestik.
Pemantapan kemandirian pangan.
Pemberdayaan ketahanan pangan.
2. Peningkatan Distribusi Pangan :
Pengembangan distribusi pangan.
Koordinasi dan sinkronisasi distribusi.
Pemberdayaan distribusi pangan.
3. Peningkatan Konsumsi dan Keamanan Pangan :
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau
TA 2012
33
Konsumsi dan keamanan pangan berbasis pangan lokal.
Penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya,
kelembagaan, berdaya dan kearifan lokal.
Peningkatan keamanan pangan.
4. Peningkatan Manajemen Ketahanan Pangan :
Pelayanan prima.
Koordinasi pusat dan daerah, lintas sektor.
Partisipasi dan peran masyarakat.
Optimalisasi Dewan Ketahanan Pangan
Tujuan Memberdayakan aparat dan masyarakat supaya memaksimalkan
pemanfaatan sumberdaya dan mengatasi kendala dalam pemantapan
ketahanan pangan keluarga.
Sasaran Kegiatan APBN 2011
1. Dipertahankannya ketersediaan pangan sebesar 2.200 Kkal/kap/hari.
2. Terpenuhinya rata-rata konsumsi energi 2.050 Kkal/Kap/Hari dan protein
52 Gram/Kap/Hari .
3. Terbinanya pemantapan ketahanan pangan keluarga :
4. Pengembangan Desa Mandiri Pangan di 12 Kab/Kota se Provinsi Riau
(6 Kabupaten TP Murni, 5 Kab/Kota TP Provinsi ;
5. Penanganan Daerah Rawan Pangan di 12 Kab/Kota se Provinsi Riau;
6. Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat, 18 Gapoktan tahun
2010 dan 4 Gapoktan tahun 2011;
7. Pengembangan Lumbung Pangan 16 Lumbung tahun 2011 , 9
(Sembilan) Kelompok lumbung pangan dengan rincian; 2 kelompok
lumbung pangan tahap penumbuhan, 7 kelompok lumbung pangan
tahap pengembangan dan 7 (tujuh) Kelompok pengolahan sagu terdiri
dari 2 kelompok sagu tahap penumbuhan, 5 kelompok sagu tahap
pengembangan.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau
TA 2012
34
8. Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan 130 Desa di 7 Kab
2 Kota Tugas Pembantuan, melalui 120 SD/MI, Kelompok Wanita Tani,
Pekarangan dan Usaha Rumah Tangga;
9. Penanganan dan Pengembangan Keamanan Pangan Segar di 3 Kab
dan 1 Kota
Dekonsentrasi
Sesuai Peraturan Pemerintah No.7 tahun 2008 tentang
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan disebutkan bahwa Dekonsentrasi
adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada gubernur sebagai
wakil Pemerintah dan/atau kepada Instansi Vertikal di wilayah tertentu.
Sedangkan Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari APBN yang
dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah yang mencakup semua
penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi, tidak
termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah.
Untuk dana dekonsentrasi yang dikelola oleh Badan Ketahanan
Pangan Provinsi Riau tahun 2011 di prioritaskan untuk kegiatan 1). Lembaga
Distribusi Pangan Masyaraskat (LDPM) dengan sasaran Gabungan Kelompok
Tani (Gapoktan) untuk stabilisasi harga, 2). Lumbung Pangan dengan
sasaran pemberdayan lumbung pangan untuk cadangan pangan, dan
3).Percepatan Diversifikasi Pangan dengan sasaran pengembangan lokal
serta perbaikan gizi bagi anak SD dan MI di pedesaan
Tugas Pembantuan
Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah
dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten, atau kota
dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten, atau kota kepada desa
untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau
TA 2012
35
mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan. Dana
Tugas Pembantuan Provinsi adalah dana yang berasal dari APBD Provinsi
yang dilaksanakan oleh kabupaten, atau kota dan desa yang mencakup
semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan tugas
pembantuan dari Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten, atau
Kota, dan/atau Desa.
Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau pada tahun 2011 juga
mendapatkan dana tugas pembantuan, dimana terdapat beberapa
kabupaten/kota pelaksana selain Satuan Kerja Badan Ketahanan Pangan
Provinsi Riau yaitu Kabupaten Rokan Hilir. Kabupaten Siak, Kabupaten
Kuantan Singingi, Kota Dumai dan Kota Pekanbaru. Untuk Kabupaten yang
secara langsung mendapatkan dana tugas pembantuan yaitu Kabupaten
Kampar, Kabupaten Pelalawan, kabupaten Indragiri Hilir, Kabpaten Indragiri
Hulu, Kabupaten bengkalis dan Kabupaten Rokan Hulu.
Prioritas kegiatan yang dilaksanakan melalui program peningkatan
ketahanan pangan adalah 1). Pengembangan Desa Mandiri Pangan yang
dilakukan oleh semua Kabupaten/Kota, 2). Pengembangan Pangan Lokal
dengan bantuan alat penepungan di 5 Kabupaten/kota tugas pembantuan,
sedangkan yang dilaksanakan melalui program peningkatan kesejahteraan
petani adalah penanganan daerah rawan pangan yang dilakukan oleh Provinsi
dan Kabupaten/Kota
Kegiatan APBN 2011
Kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Ketahanan Pangan tahun
2011 dibagi dalam 1 (satu) Program dan 3 (tiga) kelompok kegiatan yaitu
kegiatan utama dan penunjang, kegiatan-kegiatan utama yaitu :
Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas harga Pangan
a. Jumlah Gapoktan yang diberdayakan
b. Jumlah Lumbung Pangan yang diberdayakan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau
TA 2012
36
c. Laporan pemantauan/pengumpulan data distribusi, harga dan cadangan
pangan
d. Laporan pengembangan model pemantauan distribusi, harga dan
cadangan pangan.
Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Peningkatan
Keamanan Pangan Segar
a. Pemanatauan, monitoring, evaluasi dan perumusan kebijakan P2KP
b. Laporan Promosi P2KP
c. Situasi Konsumsi Pangan Penduduk
d. Laporan hasil kerjasama dengan perguruan tinggi
e. Hasil penguatan kelembagaan keamanan pangan
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Ketahanan Pangan
a. Dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan keuangan
Sedangkan kegiatan penunjang yaitu : Pengembangan Manajemen
Kelembagaan Ketahanan Pangan (Pembinaan Program dan rencana Kerja,
Akuntansi Keuangan/Monev, Updating data Statistik, Pengembangan
Kelembagaan).
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau
TA 2012
37
AKUNTABILITAS KINERJA
Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan
dan kegagalan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah
ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah.
Pengukuran tersebut merupakan hasil suatu penilaian yang sistematik
dan didasarkan pada kelompok indikator masukan, keluaran dan hasil.
Penilaian ini merupakan proses pengolahan masukan menjadi keluaran
dan hasil terhadap pencapaian sasaran dan tujuan.
3.1. Kerangka Pengukuran Kinerja
Kerangka pengukuran kinerja merupakan beberapa tahapan yang
berawal dari pengumpulan data kinerja hingga pengukuran kinerja.
Indikator yang digunakan sebagai instrumen acuan telah ditetapkan
dalam perencanaan kinerja yang terdapat dalam Rencana Kinerja.
Pengukuran kinerja dilakukan dalam format Pengukuran Kinerja
Kegiatan (PKK) dan format Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS).
Rumusan yang digunakan untuk mengtahui presentase tingkat capaian
digunakan 2 (dua) rumusan yaitu :
Semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian rencana
tingkat capaian yang semakin baik, maka digunakan
rumusan :
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau
TA 2012
38
Persentase Pencapaian
Rencana Tingkat
Capaian
Realisasi
= x 100%
Rencana
Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah
pencapaian rencana tingkat pencapaian, maka digunakan
rumus :
Persentase
Pencapaian Rencana
Tingkat Capaian
Realisasi-(Realisasi-Rencana)
= x 100%
Rencana
Penilaian dilakukan dengan membandingkan hasil
pengitungan dengan skala sebagai berikut :
Lebih dari 100 % : Sangat Baik
100% > nilai > 80 % : Baik
80 % > nilai > 50 % : Cukup
50% > Nilai : Kurang
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau
TA 2012
39
3.2. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2012.
Sasaran Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau Tahun Anggaran 2012
dapat dilihat capaian kinerjanya pada tabel berikut :
No. Sasaran Indikator Sasaran Satuan
Rencana Tingkat
Capaian
(Target)
Realisasi
Prosentase
Tingkat Capaian
1 2 3 4 5 6 7
1. Tersedianya bahan pangan dan
cadangan pangan di
Provinsi, Kabupaten/Kota dan
Rumah Tangga,
Jumlah Cadangan beras Pemerintah
Provinsi
ton 200 0 0
2. Tersedianya pangan
dalam jumlah yang
cukup baik untuk energi maupun
untuk protein
Tersedianya data
konsumsi pangan
Energi
(KKal/Kap/Hr
)
Protein (Gram/Kap/H
r)
2200
52
2050
50
93,18
96,15
3. Perbaikan menu makanan rakyat
yang bermutu, beragam, bergizi
seimbang, aman,
halal dan meningkatkan
penganekaragaman konsumsi pangan
sesuai potensi
sumberdaya lokal.
Tercapainya Skor
Pola Pangan Harapan (PPH) Riau
PPH konsumsi
PPH
Ketersediaan
100
100
78,5
79,4
78,5
79,4
4. Berkurangnya daerah rawan
pangan
Tidak terjadinya
kerawanan pangan Kab 12 12 100
5. Meningkatnya kapasitas
kelembagaan
ketahanan pangan masyarakat
Terlaksananya
penguatan kelembagaan
pangan masyarakat
Kab/Kota 12 12 100
6 Percepatan
Penganekaragaman Konsumsi Pangan
Pemanfaatan
Pekarangan oleh
Kelompok Wanita
dan
Pengembangan
Desa 170 170 100
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau
TA 2012
40
Tepung-tepungan
bagi UMKM
7 Mengembangkan
dan perbaikan
sistem distribusi pangan yang efektif
dan efisien dalam rangka stabilitas
pangan yang lebih
merata
Meningkatkannya
kemampuan
kelembagaan Gapoktan dalam
mengembangkan unit usaha distribusi
hasil pertanian
untuk mendorong stabilitas harga
pangan strategis
Gapoktan
Lumbung
3
1
3
1
100
100
8. Terbinanya pemantapan
ketahanan pangan keluarga :
Terlaksananya pengembangan
desa yang mandiri
pangan
desa 36 36
100
JUMLAH 77,37
Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pencapaian kinerja sasaran Badan
Ketahanan Pangan Provinsi Riau TA 2011 adalah 77,37 %.
Untuk pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, pencapaian kinerja
21 (dua puluh satu) kegiatan Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi
Riau pada tahun 2012 dapat dilihat pada pada tabel berikut :
No. Kegiatan Persen
Capaian Input
Persen Capaian Output
Persen Capaian Outcome
Rata2
1 Pengembangan Cadangan Pangan Daerah
94,88 100 100 98,29
2 Gerakan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Berimbang dan Aman (3 B+)
81 100 100 93,67
3 Pemberdayaan Daerah Rawan Pangan 75,21 100 100 91,74
4 Penumbuhan dan Pembinaan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat
63,66 0 0 21,22
5 Pengembangan Desa Mandiri Pangan 25,43 0 0 8,48
6 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Ketahanan Pangan
93,9 100 100 97,97
7 Pengembangan/Koordinasi OKKPD (Otoritas Kompetensi Keamanan Pangan Daerah) Provinsi Riau
100 100 100 100,00
8 Penyusunan Statistik Pangan 69,72 100 100 89,91
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau
TA 2012
41
9 Rapat Penyusunan dan Sinkronisasi Peningkatan ketahanan Pangan
79,34 100 100 93,11
10 Lomba Cipta Menu 3 B+ Tingkat Provinsi dan Nasional
82,83 91,67 91,67 88,72
11 Replikasi Special Programme for food Security (SPFS)
88,49 100 100 96,16
12 Hari Pangan Sedunia (HPS) Pemberian Penghargaan Ketahanan
77,99 100 100 92,66
13 Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan 65,07 100 100 88,36
14 Pemberdayaan Lembaga Mandiri dan Mengakar di Masyarakat (LM3) Pondok Pesantren
87,83 100 100 95,94
15 Musyawarah Pembangunan (MUSREMBANG) Ketahanan Pangan
95,09 100 100 98,36
16 Pengelolaan Pemanfaatan Pekarangan/Peran Perempuan dalam Ketahanan Pangan
87,16 96 100 94,39
17 Pengembagnan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) dan Food Insecurity Atlas (FIA)
95 100 100 98,33
18 Pemantauan dan Analisis Distribusi dan Harga Pangan
93,22 94,08 100 95,77
19 Pemantauan dan Analisis Neraca Bahan Makanan (NBM)
89,56 100 100 96,52
20 Pengembangan Pangan Lokal 48,15 100 100 82,72
21 Pembinaan dan Analalisis Akses Pangan Masyarakat Pedesaan
88,78 100 100 96,26
22 Penyusunan Rencana Kerja Anggaran 89,33 100 100 96,44
23 Pameran Hari KRIDA Pertanian dan Agribisnis
69,92 66,67 66,67 67,75
Jumlah 86,21
Keterangan : Makin besar angka persentase hasil penilaian, makin baik kinerja pelaksanaan kegiatan tersebut.
Tabel di atas menunjukkan pencapaian kinerja kegiatan Badan
Ketahanan Pangan Provinsi Riau TA 2012 adalah 86,21 %. Dengan
catatan bahwa untuk kegiatan-kegiatan dalam program pilihan penilaian
“Persen Capaian Outcome” adalah angka capaian outcome
harapan, sedangkan kegiatan-kegiatan dalam program wajib
penilaiannya adalah output kegiatan langsung dirasakan manfaatnya.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau
TA 2012
42
Pencapaian kinerja untuk kegiatan yang bersumber dari APBN adalah
sebagai berikut :
Dekonsentrasi
No. Kegiatan Persen
Capaian Input
Persen Capaian Output
Persen Capaian Outcome
Rata2
1. Pengembangan Sistem Distribusi Dan Stabilitas Harga Pangan
96,19 100 100 98,73
2. Pengembangan Ketersediaan dan Penangan Rawan Pangan 81,85 94,12 94,12 90,03
3. Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Dan Peningkatan Keamanan Pangan Segar
92,4 100 100 97,47
4. Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Ketahanan Pangan
98,5 100 100 99,5
JUMLAH 96,43
Tugas Pembantuan
No. Kegiatan Persen
Capaian Input
Persen Capaian Output
Persen Capaian Outcome
Rata2
1. Pengembangan Ketersediaan dan Penangan Rawan Pangan 84,91 79 79 80,97
2. Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Dan Peningkatan Keamanan Pangan Segar
95,64 93,72 100 96,45
3. Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Ketahanan Pangan
96,95 100 100 98,98
JUMLAH 92,14
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau
TA 2012
43
Tabel di atas menunjukkan pencapaian kinerja kegiatan Badan yang
bersumber dari APBN TA 2012 dari dana Dekonsentrasi 96,43
sedangkan Tugas Pembantuan adalah 92,14 %. Dengan catatan bahwa
untuk kegiatan-kegiatan dalam program pilihan penilaian “Persen
Capaian Outcome” adalah angka capaian outcome harapan.
3.3. Analisis Capaian Kinerja.
Seperti telah disebutkan sebelumnya, bahwa terdapat tujuan dan
sasaran yang ditargetkan oleh Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau
Tahun 2012. Berikut ini adalah rincian sasaran, indikator, realisasi dan
kegiatan pendukung yang dilaksanakan tahun 2012 :
1. Tersedianya bahan pangan dan cadangan pangan di Provinsi,
Kabupaten/Kota dan Rumah Tangga. Indikator sasaran ini adalah
Jumlah Cadangan beras Pemerintah Provinsi sebanyak 545
ton. Realisasi sampai dengan tahun 2011 adalah 0 ton sehingga
angka capaiannya adalah 106 %. Kegiatan yang mendukung
sasaran ini adalah Kegiatan Fasilitasi Pengembangan
Cadangan Pangan Daerah Pemerintah Provinsi Riau.
2. Tersedianya pangan dalam jumlah yang cukup baik untuk energi
maupun untuk protein. Indikator sasaran ini adalah tercapainya
angka kecukupan energi sebesar Energi 2200(KKal/Kap/Hr) dan
protein 52 (Gram/Kap/Hr). Realisasi sampai dengan tahun 2011
adalah 2050(KKal/Kap/Hr) dan protein 50 (Gram/Kap/Hr) sehingga
angka capaiannya adalah 93,18 % dan 96,15 %. Kegiatan yang
mendukung sasaran ini adalah Kegiatan Gerakan
Penganekaragaman Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi,
Berimbang dan Aman (3B+).
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau
TA 2012
44
3. Perbaikan menu makanan rakyat yang bermutu, beragam, bergizi
seimbang, aman, halal dan meningkatkan penganekaragaman
konsumsi pangan sesuai potensi sumberdaya lokal. Indikator sasaran
ini adalah Tercapainya Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Riau skor
100 HPP Realisasi sampai dengan tahun 2011 adalah 78,5 HPP
konsumsi, HPP ketersediaan 79,4 sehingga angka capaiannya
adalah 78,75 % dan 79,4 %. Kegiatan yang mendukung sasaran
ini adalah Kegiatan Gerakan Penganekaragaman Konsumsi
Pangan Beragam, Bergizi, Berimbang dan Aman (3B+) dan .
Penyusunan dan Analisis Neraca Bahan Makanan (NBM).
4. Berkurangnya Daerah Rawan Pangan.
Indikator sasaran ini adalah Jumlah daerah rawan pangan baik yang
disebabkan oleh bencana alam dapat ditanggulangi di 12 kab/kota.
Realisasi sampai dengan tahun 2011 adalah 12 kab/kota sehingga
angka capaiannya adalah 100 %.
Kegiatan yang mendukung sasaran ini adalah Kegiatan
Penanggulangan Daerah Rawan Pangan.
5. Meningkatnya kapasitas kelembagaan ketahanan pangan
masyarakat.
Indikator sasaran ini adalah Jumlah kapasitas kelembagaan
ketahanan pangan masyarakat di 12 kab/kota. Realisasi
peningkatan dan pembinaan kelembagaan sampai dengan tahun
2011 adalah 12 kab/kota sehingga angka capaiannya adalah 100
%.
Kegiatan yang mendukung sasaran ini adalah Kegiatan
Pengembangan Desa Mandiri Pangan, Penumbuhan LDPM
dan Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau
TA 2012
45
6. Pemberdayaan ekonomi dan perbaikan gizi bagi anak SD/MI, di
perdesaan.
Indikator sasaran ini adalah Jumlah terbinanya anak SD/MI di 5
sekolah. Realisasi sampai dengan tahun 2011 adalah 5 sekolah
sehingga angka capaiannya adalah 100 %.
Kegiatan yang mendukung sasaran ini adalah Kegiatan Gerakan
Penganekaragaman Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi,
Berimbang dan Aman (3B+).
7. Mengembangkan dan perbaikan sistem distribusi pangan yang efektif
dan efisien dalam rangka stabilitas pangan yang lebih merata.
Indikator sasaran ini adalah Jumlah terbinanya 18 Gapoktan dan
terlaksananya pembangunan 11 lumbung pangan. Realisasi
sampai dengan tahun 2011 adalah pemahaman oleh 11
Gapoktan dan terbangunya 11 lumbung pangan sehingga
angka capaiannya adalah 100 %.
Kegiatan yang mendukung sasaran ini adalah Kegiatan Fasilitasi
Pengembangan Cadangan Pangan daerah.
8. Pengembangan Pangan Lokal melalui usaha tepung-tepungan di 5
Kabupaten 1 Kota (Dekonsentrasi).
Indikator sasaran ini adalah Jumlah pangan lokal melalaui usaha
tepung-tepungan 6 kab/kota. Realisasi sampai dengan tahun
2011 adalah 6 kab/kota sehingga angka capaiannya adalah 100
%.
Kegiatan yang mendukung sasaran ini adalah Kegiatan
pembinaan penganekaragaman dan kualitas konsumsi
pangan masyarakat.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau
TA 2012
46
9. Terbinanya pemantapan ketahanan pangan keluarga :
Indikator sasaran ini adalah Jumlah desa mandiri pangan
sebanyak 22 desa . Realisasi sampai dengan tahun 2011 adalah
22 desa sehingga angka capaiannya adalah 100 %.
Kegiatan yang mendukung sasaran ini adalah Kegiatan
Pengembangan Desa Mandiri Pangan.
Dari tabel pencapaian kinerja kegiatan yang disampaikan pada tabel
sebelumnya, didapat angka pencapaian kinerja kegiatan Badan
Ketahanan Pangan Provinsi Riau TA 2011 sebesar 87,27 %. Pada tabel
tersebut dapat dilihat tingkat rata-rata penilaian terkecil terdapat pada
kegiatan Gerakan Penganekaragaman Konsumsi Pangan
Beragam, Bergizi, Berimbang dan Aman (3B+) sebesar 75,70 %
dan tingkat rata-rata penilaian terbesar terdapat pada Kegiatan
Fasilitasi Pengembangan Cadangan Pangan Daerah yang
melebihi dari target sebesar 106 %, kegiatan lainnya dengan
tingkat rata-rata masing-masing persentase sebesar 100,00 %.
Dengan angka capaian kinerja kegiatan Badan Ketahanan Pangan
Provinsi Riau yang bersumber dari APBD yaitu sebesar 98,57 % dan
yang bersumber dari APBN dari dana Dekonsentrasi 97,15 sedangkan
Tugas Pembantuan adalah 94,77 % sesuai dengan format penilaian
kinerja termasuk dalam kategori pelaksanaan kegiatan dengan kinerja
yang baik.
3.4. Akuntabilitas Keuangan
Tahun anggaran 2012 Badan ketahanan pangan mendapat alokasi
anggaran APBD murni setelah perubahan sejumlah Rp. 17.879.026.602,-
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau
TA 2012
47
yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung Rp. 8.773.611.900,- dan
Belanja Langsung Rp. 9.105.414.702,- dengan jumlah program
sebanyak 7 (tujuh) program sebagai berikut :
N0 Program Anggaran ( Rp )
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 952.130.493,19
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 641.400.359,00
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 59.900.000,00
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
315.000.000,00
5. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Pertanian
dan Perkebunan
2.010.000.000,00
6. Program Peningkatan Ketahanan
Pangan/Pertanian/Perkebunan
4.853.000.000,00
7. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik
Daerah
273.983.850,00
JUMLAH 9.105.414.702,19
Tahun anggaran 2012 Badan Ketahanan Pangan Melaksanakan
7 (tujuh) program dan 48 kegiatan, 5 (lima ) program dengan 25
kegiatan merupakan program yang ada di setiap SKPD sedangkan 2
(dua) program dengan 23 kegiatan yang langsung dilaksanakan oleh
Badan Ketahanan Pangan sebagai kegiatan pembangunan yaitu
program peningkatan kesejahteraan petani Pertanian dan Perkebunan
dengan 4 (empat) kegiatan dan anggaran sejumlah Rp.
2.010.000.000,- Program peningkatan ketahanan pangan
pertainan/perkebunan dengan kegiatan sebanyak 19 (sembilan belas)
kegiatan dengan anggaran sejumlah Rp. 4.853.000.000
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau
TA 2012
48
Tabel Program dan kegiatan tahun anggaran 2012 sebelum dan setelah perubahan sebagai berikut :
No Nama Kegiatan Sebelum
Perubahan Setelah
Perubahan
I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 952.130.493 952.130.493
1 Penyediaan jasa surat menyurat 46.976.000 46.976.000
2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 180.000.000 180.000.000
3 Penyediaan jasa kebersihan kantor 106.000.000 106.000.000
4 Penyediaan Alat Tulis Kantor 75.994.493 75.994.493
5 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 65.000.000 65.000.000
6 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
30.000.000 30.000.000
7 Penyediaan makanan dan minuman 36.160.000 36.160.000
8 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 312.000.000 312.000.000
9 Penyediaan jasa administrasi kantor 65.000.000 65.000.000
10 Pengelolaan Administrasi Kepegawaian 35.000.000 35.000.000
II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 641.400.359 641.400.359
11 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 35.000.000 35.000.000
12 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 50.000.000 50.000.000
13 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 75.000.000 75.000.000
14 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 39.600.000 39.600.000
15 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 180.000.000 180.000.000
16 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 206.800.359 206.800.359
17 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
55.000.000 55.000.000
III Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 59.900.000 59.900.000
18 Pendidikan dan Pelatihan Formal 33.500.000 33.500.000
19 Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur 26.400.000 26.400.000
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau
TA 2012
49
IV Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
315.000.000 315.000.000
20 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
38.916.500 38.916.500
21 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 11.083.500 11.083.500
22 Penyusunan lakip 15.000.000 15.000.000
23 Penyusunan Rencana Kinerja (Renja) SKPD 250.000.000 250.000.000
V Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 3.000.000.000 2.010.000.000
24 Pengembangan Cadangan Pangan Daerah 1.100.000.000 1.100.000.000
25 Gerakan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Berimbang dan Aman (3 B+)
350.000.000 350.000.000
26
Pemberdayaan Daerah Rawan Pangan
200.000.000 200.000.000
27 Penumbuhan dan Pembinaan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat
1.350.000.000 360.000.000
VI Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan
5.453.000.000 4.853.000.000
28 Pengembangan Desa Mandiri Pangan 1.400.000.000 800.000.000
29 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Ketahanan Pangan
130.000.000 130.000.000
30 Pengembangan/Koordinasi OKKPD (Otoritas Kompetensi Keamanan Pangan Daerah) Provinsi Riau
150.000.000 150.000.000
31 Penyusunan Statistik Pangan 100.000.000 100.000.000
32 Rapat Penyusunan dan Sinkronisasi Peningkatan ketahanan Pangan
250.000.000 250.000.000
33 Lomba Cipta Menu 3 B+ Tingkat Provinsi dan Nasional 398.878.500 398.878.500
34 Replikasi Special Programme for food Security (SPFS) 225.000.000 225.000.000
35 Hari Pangan Sedunia (HPS) Pemberian Penghargaan Ketahanan
250.000.000 250.000.000
36 Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan 350.000.000 350.000.000
37 Pemberdayaan Lembaga Mandiri dan Mengakar di Masyarakat (LM3) Pondok Pesantren
300.000.000 300.000.000
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau
TA 2012
50
38 Musyawarah Pembangunan (MUSREMBANG) Ketahanan Pangan
300.000.000 300.000.000
39 Pengelolaan Pemanfaatan Pekarangan/Peran Perempuan dalam Ketahanan Pangan
292.743.500 292.743.500
40 Pengembagnan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) dan Food Insecurity Atlas (FIA)
250.000.000 250.000.000
41 Pemantauan dan Analisis Distribusi dan Harga Pangan 250.000.000 250.000.000
42 Pemantauan dan Analisis Neraca Bahan Makanan (NBM) 100.000.000 100.000.000
43 Pengembangan Pangan Lokal 208.378.000 208.378.000
44 Pembinaan dan Analalisis Akses Pangan Masyarakat Pedesaan
250.000.000 250.000.000
45 Penyusunan Rencana Kerja Anggaran 50.000.000 50.000.000
46 Pameran Hari KRIDA Pertanian dan Agribisnis 198.000.000 198.000.000
VII Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah 273.983.850 273.983.850
47 Partisipasi dalam rangka pelaksanaan Pameran Tahunan Provinsi Riau tahun 2012
123.983.850 123.983.850
48 Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Ketahanan Pangan
150.000.000 150.000.000
Jumlah 10.695.414.702 9.105.414.702
Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau pada tahun 2012 juga
mendapatkan sumber dana APBN Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
dengan 1 (satu) Program yaitu Program Peningkatan Diversifikasi Dan
Ketahanan Pangan Masyarakat pada masing-masing sumber dana dengan
rincian sebagai berikut :
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau
TA 2012
51
Dekonsentrasi Rp. 8.333.000.000
No. Kegiatan Anggaran
1. Pengembangan Sistem Distribusi Dan Stabilitas Harga Pangan
1.540.600.000
Pengembangan Ketersediaan dan Penangan Rawan Pangan
2.643.500.000
2. Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Dan Peningkatan Keamanan Pangan Segar
3.323.900.000
3. Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Ketahanan Pangan
825.000.000
JUMLAH 8.333.000.000
Tugas Pembantuan Rp.
No. Kegiatan Anggaran
1. Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan
1.788.000.000
2. Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Dan Peningkatan Keamanan Pangan Segar
2.661.400.000
3. Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Ketahanan Pangan
210.000.000
JUMLAH 4.659.400.000
Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan
Masyarakat yang dilakukan Badan Ketahanan Pangan bertujuan memfasilitasi
upaya koordinasi, pemantauan, pengkajian, penyiapan perumusan kebijakan
serta pengembangan di bidang ketahanan pangan serta memfasilitasi upaya
peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam mengatasi masalah rawan
pangan dan gizi.
Untuk melihat Realisasi Fisik dan keuangan dari program/kegiatan
yang telah dilaksanakan baik dari Anggaran APBD maupun APBN dapat dilihat
dibawah ini :
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau
TA 2012
52
APBD
Jumlah
Anggaran Bobot Volume
Rp (%) Kegiatan % Tertimbang % Rp
1 3 4 5 6 7 8 9
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 952.130.493
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 46.976.000 0,52 1 Tahun 28,49 0,15 28,49 13.385.200
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 180.000.000 1,98 1 Tahun 95,00 1,88 94,97 170.939.144
3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 106.000.000 1,16 1 Tahun 100,00 1,16 94,94 100.634.450
4 Penyediaan Alat Tulis Kantor 75.994.493,19 0,83 1 Tahun 100,00 0,83 97,53 74.117.918
5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 65.000.000 0,71 1 Tahun 100,00 0,71 99,41 64.615.985
6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 30.000.000 0,33 1 Tahun 77,04 0,25 77,04 23.112.000
7 Penyediaan Makanan dan Minuman 36.160.000 0,40 1 Tahun 33,70 0,13 33,30 12.040.000
8 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 312.000.000 3,43 1 Tahun 67,33 2,31 67,33 210.069.800
9 Penyediaaan jasa administrasi kantor 65.000.000 0,71 1 Tahun 95,00 0,68 79,10 51.415.000
10 Pengelola Administrasi Kepegawaian 35.000.000 0,38 1 Tahun 100,00 0,38 99,47 34.815.000
No Nama Kegiatan / Perincian Kegiatan
Realisasi
Fisik Keuangan
2
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau
TA 2012
53
Jumlah
Anggaran Bobot Volume
Rp (%) Kegiatan % Tertimbang % Rp
1 3 4 5 6 7 8 9
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 641.400.359
11 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 35.000.000 0,38 1 Tahun 100,00 0,38 95,86 33.550.000
12 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 50.000.000 0,55 1 Tahun 100,00 0,55 98,07 49.035.800
13 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan 75.000.000 0,82 1 Tahun 100,00 0,82 98,84 74.128.362
14 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Peralatan Kantor 39.600.000 0,43 1 Tahun 100,00 0,43 99,93 39.571.100
15 Rehabilitasi sedang/berat 180.000.000 1,98 1 Tahun 100,00 1,98 95,61 172.105.800
16 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 206.800.359 2,27 1 Tahun 100,00 2,27 93,14 192.610.000
17 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 55.000.000 0,60 1 Tahun 100,00 0,60 87,26 47.990.800
Bangunan Kantor
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 59.900.000
18 Pendidikan dan Pelatihan Formal 33.500.000 0,37 1 Tahun 35,37 0,13 35,37 11.850.000
19 Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur 26.400.000 0,29 1 Tahun 71,14 0,21 71,10 18.770.000
No Nama Kegiatan / Perincian Kegiatan
Realisasi
Fisik Keuangan
2
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau
TA 2012
54
Jumlah
Anggaran Bobot Volume
Rp (%) Kegiatan % Tertimbang % Rp
1 3 4 5 6 7 8 9
315.000.000
20 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 38.916.500 0,43 1 Lap 100,00 0,43 100,00 38.916.200
Realisasi Kinerja SKPD
21 Penyusunan pelaporan pronosis realisasi anggaran 11.083.500 0,12 1 Lap 100,00 0,12 100,00 11.083.500
22 Penyusunan laporan lakip 15.000.000 0,16 1 Lap 100,00 0,16 75,85 11.376.800
23 Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD 250.000.000 2,75 1 Lap 85,00 2,33 75,88 189.710.400
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 2.010.000.000,00
24 Pengembangan Cadangan Pangan Masyarakat 1.100.000.000 12,08 19 klpk 100,00 12,08 94,86 1.043.499.980
25 350.000.000 3,84 6 Kab/kota 97,50 3,75 89,61 313.621.200
26 Penanggulangan Daerah Rawan Pangan 200.000.000 2,20 11 Kab/Kota 75,88 1,67 75,88 151.766.200
27 360.000.000 3,95 18 klpk tani 90,00 3,56 63,66 229.176.000
Masyarakat Riau
No Nama Kegiatan / Perincian Kegiatan
Realisasi
Fisik Keuangan
2
Gerakan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi,
Berimbang dan Aman (3B+)
Pemberdayaan Gapoktani dalam Penyediaan Pangan
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Pencapaian Kinerja dan Keuangan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau
TA 2012
55
Jumlah
Anggaran Bobot Volume
Rp (%) Kegiatan % Tertimbang % Rp
1 3 4 5 6 7 8 9
Program Peningkatan Ketahanan Pangan 4.853.000.000
28 Pengembangan Desa Mandiri Pangan 800.000.000 8,79 10 desa 50,00 4,39 25,43 203.447.600
29 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Ketahanan Pangan 130.000.000 1,43 33 orang 100,00 1,43 93,90 122.075.000
30 150.000.000 1,65 11 Kab/kota 100,00 1,65 92,66 138.985.000
31 Penyusunan Statistik Pangan 100.000.000 1,10 20 bk,70 Pt 90,00 0,99 69,72 69.720.000
32 Rapat Penyusunan dan Sinkronisasi Program/Kegiatan 250.000.000 2,75 25,18 85,00 2,33 79,34 198.357.200
Ktehananan Pangan
33 Lomba Cipta Menu 3 B+ Tingkat Provinsi dan Nasional 398.878.500 4,38 12 Kab/kota 100,00 4,38 70,71 282.048.975
34 Replikasi Special Programme For Food Security (SPFS) 225.000.000 2,47 41 klpk tani 94,87 2,34 86,40 194.410.000
35 250.000.000 2,75 12 Kab/kota 100,00 2,75 78,00 194.990.000
36 Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Riau 350.000.000 3,84 50 orang 68,00 2,61 65,07 227.762.000
37 300.000.000 3,29 3 ponpes 100,00 3,29 87,83 263.487.500
38 Musyawarah Pembangunan (MUSEMBANG) Ketahanan 300.000.000 3,29 100,00 3,29 95,09 285.270.000
Pengan
39 292.743.500 3,22 100 org 90,00 2,89 87,13 255.072.700
(4 klpk)
Pengelolaan Pemanfaatan Pekarangan/Peran Perempuan dalam
Ketahanan Pangan
No Nama Kegiatan / Perincian Kegiatan
Realisasi
Fisik Keuangan
2
Pengembangan/Koordinasi OKKPD (Otoritas Kompetensi Keamanan
Pangan Daerah) Provinsi Riau
Hari Pangan Sedunia (HPS), Pemberian Penghargaan Ketahanan
Pangan
Pemberdayaan Lembaga Mandiri dan Mengakar di Masyarakat (LM3)
Pondok Pesantren
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau
TA 2012
56
Jumlah
Anggaran Bobot Volume
Rp (%) Kegiatan % Tertimbang % Rp
1 3 4 5 6 7 8 9
40 250.000.000 2,75 97,05 2,66 93,75 234.364.000
41 Pemantauan dan Analisis Distribusi Harga Pangan 250.000.000 2,75 11 Kab/Kota 95,00 2,61 93,22 233.041.400
42 Penyusunan dan Analisis Neraca Bahan Makanan (NBM) 100.000.000 1,10 44 100,00 1,10 89,56 89.562.500
43 Pengembangan Pangan Lokal 208.378.000 2,29 44 62,50 1,43 48,15 100.328.000
44 Pembinaan dan Analisis Akses Pangan Masyarakat Desa 250.000.000 2,75 11 Kab/kota 95,00 2,61 88,78 221.940.700
45 50.000.000 0,55 44 89,33 0,49 89,33 44.664.000
46 Pameran Hari Krida Pertanian dan Agrivbisnis 198.000.000 2,17 20 org 75,00 1,63 69,92 138.445.800
Program pengembangan data/informasi/statistik daerah 273.983.850
47 Partisipasi dalam rangka pelaksanaan Pameran Tahunan 123.983.850 1,36 20 org 100,00 1,36 88,55 109.791.850
Propinsi Riau tahun 201
48 Pengembangan Sistem Infiormasi manajemen Ketahanan 150.000.000 1,65 20 org 63,33 1,04 60,93 91.388.600
Pangan
87,27 77,79 7.083.059.464
Pengembangan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) dan
Food Insecurity Atlas (FIA)
Penyusunan Rencana Kerja Anggaran
TOTAL DANA KEGIATAN 9.105.414.702 100
No Nama Kegiatan / Perincian Kegiatan
Realisasi
Fisik Keuangan
2
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau
TA 2012
57
APBN (Dekonsentrasi)
REALISASI TERTIMBANG
Rp. MURNI BLN JUMLAH BOBOT Rp. MURNI % BLN % JUMLAH % % %
1 2 3 4 5 (3+4) 6 7 8 (6:3) 9 10 (8:4) 11 (6+8) 12 (11:5) 13 14
14PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN
KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT
I. 1814PENGEMBANGAN SISTEM DISTRIBUSI DAN
STABILITAS HARGA PANGAN1.540.600.000 - 1.540.600.000 18,49 1.481.850.000 96,19 - - 1.481.850.000 96,19 96,50 17,84
1.814.001Jumlah Gabungan Kelompok Tani yang
diberdayakan
918.000.000 918.000.000 11,02 872.870.000 95,08 872.870.000 95,08 95,10 10,48
1.814.002 Jumlah Lumbung Pangan yang diberdayakan 307.600.000 307.600.000 3,69 306.330.000 99,59 306.330.000 99,59 99,60 3,68
1.814.003 Laporan Kondisi Harga Pangan Pokok 100.000.000 100.000.000 1,20 94.350.000 94,35 94.350.000 94,35 94,40 1,13
1.814.004 Laporan Pemantauan/Pengumpulan Data Distribusi,
Harga dan Cadangan Pangan
215.000.000 215.000.000 2,58 208.300.000 96,88 208.300.000 96,88 96,90 2,50
II 1815PENGEMBANGAN KETERSEDIAAN DAN
PENANGANAN RAWAN PANGAN
2.643.500.000 2.643.500.000 31,72 2.163.596.840 81,85 - - 2.163.596.840 81,85 82,55 26,19
1815.001 Jumlah Desa Mandiri yang diberdayakan 1.153.500.000 1.153.500.000 13,84 1.030.345.000 89,32 1.030.345.000 89,32 89,40 12,38
1815.003 Lokasi Penanganan Rawan Pangan, SKPG 585.000.000 585.000.000 7,02 447.936.840 76,57 447.936.840 76,57 76,60 5,38
1815.005 Laporan Hasil Penyusunan FSVA 100.000.000 100.000.000 1,20 82.000.000 82,00 82.000.000 82,00 82,00 0,98
1815.006 Laporan Kajian Ketersdiaan Pangan, Rawan Pangan
dan Akses Pangan
85.000.000 85.000.000 1,02 63.940.000 75,22 63.940.000 75,22 75,30 0,77
1815.007 Laporan Apresiasi Analisis Ketersediaan Pangan dan
Akses Pangan
75.000.000 75.000.000 0,90 75.000.000 100,00 75.000.000 100,00 100,00 0,90
1815.009 Laporan Kegiatan dan Pembinaan (Output Generik) 645.000.000 645.000.000 7,74 464.375.000 72,00 464.375.000 72,00 72,00 5,57
III. 1816
PENGEMBANGAN PENGANEKARAGAMAN
KONSUMSI PANGAN DAN PENINGKATAN
KEAMANAN PANGAN SEGAR
3.323.900.000 -
3.323.900.000 39,89 3.071.257.000 92,40
- - 3.071.257.000 92,40 92,38 36,85
1816.001 Pendampingan P2KP (Percepatan Penganekragaman
Konsumsi Pangan)
1.198.900.000 1.198.900.000 14,39 1.193.205.000 99,52 1.193.205.000 99,52 99,60 14,33
1816.002 Pemantauan, Monitoring, Evaluasi dan Perumusan
Kebijakan P2KP
635000000 635.000.000 7,62 484.770.000 76,34 484.770.000 76,34 76,40 5,82
1816.003 Laporan Promosi P2KP 1.040.000.000 1.040.000.000 12,48 962.432.000 92,54 962.432.000 92,54 92,60 11,56
1816.004 Situasi Konsumsi Pangan Penduduk 150.000.000 150.000.000 1,80 135.800.000 90,53 135.800.000 90,53 90,60 1,63
1816.007 Hasil Koordinasi Keamanan Pangan Segar 100.000.000 100.000.000 1,20 95.050.000 95,05 95.050.000 95,05 95,10 1,14
1816.010 Hasil Pemantauan dan Pengawasan Keamanan Pangan 200.000.000 200.000.000 2,40 200.000.000 100,00 200.000.000 100,00 100,00 2,40
IV 1817DUKUNGAN MANAJEMEN DAN TEKNIS LAINNYA
BADAN KETAHANAN PANGAN
825.000.000 825.000.000 9,90 812.600.000 98,50
- - 812.600.000 98,50 98,67 9,77
1817.001Dokumen Perencanaan, penganggaran dan laporan
keuangan
450.000.000 450.000.000 5,40 441.600.000 98,13 441.600.000 98,13 98,20 5,30
1817.002 Hasil Pemantauan dan Evaluasi Program 200.000.000 200.000.000 2,40 200.000.000 100,00 200.000.000 100,00 100,00 2,40
1817.009 Dukungan Manajemen dan Administrasi 175.000.000 175.000.000 2,10 171.000.000 97,71 171.000.000 97,71 97,80 2,05
JUMLAH 8.333.000.000 8.333.000.000 100,00 7.529.303.840 90,36 7.529.303.840 90,36 92,53 90,65
NO PROGRAM/KODE/ KEGIATAN/OUTPUT PENYEDIAAN DANA
REALISASI PENYERAPAN DANA
PELAKSANAAN FISIK
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau
TA 2012
58
APBN (Tugas Pembantuan)
REALISASI TERTIMBANG
Rp. MURNI BLN JUMLAH BOBOT Rp. MURNI % BLN % JUMLAH % % %
1 2 3 4 5 (3+4) 6 7 8 (6:3) 9 10 (8:4) 11 (6+8) 12 (11:5) 13 14
14PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN
KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT
II 1815PENGEMBANGAN KETERSEDIAAN DAN
PENANGANAN RAWAN PANGAN
1.788.000.000 1.788.000.000 38,37 1.553.318.200 86,87 - - 1.553.318.200 86,87 86,90 33,35
1815.001 Jumlah Desa Mandiri yang diberdayakan 1.446.000.000 1.446.000.000 31,03 1.322.033.200 91,43 1.322.033.200 91,43 91,45 28,38
1815.003 Lokasi Penanganan Rawan Pangan,SKPG 342.000.000 342.000.000 7,34 231.285.000 67,63 231.285.000 67,63 67,65 4,97
III. 1816
PENGEMBANGAN PENGANEKARAGAMAN
KONSUMSI PANGAN DAN PENINGKATAN
KEAMANAN PANGAN SEGAR
2.661.400.000 -
2.661.400.000 57,12 2.528.832.500 95,02
- - 2.528.832.500 95,02 95,05 54,29
1816.001 Pendampingan P2KP (Percepatan Penganekragaman
Konsumsi Pangan)
1.511.400.000 1.511.400.000 32,44 1.505.180.000 99,59 1.505.180.000 99,59 99,60 32,31
1816.002 Pemantauan, Monitoring, Evaluasi dan Perumusan
Kebijakan P2KP
550000000 550.000.000 11,80 489.106.000 88,93 489.106.000 88,93 88,95 10,50
1816.003 Laporan Promosi P2KP 300.000.000 300.000.000 6,44 299.505.000 99,84 299.505.000 99,84 99,95 6,44
1816.010 Hasil Pemantauan dan Pengawasan Keamanan
Pangan
300.000.000 300.000.000 6,44 235.041.500 78,35 235.041.500 78,35 78,36 5,05
IV 1817DUKUNGAN MANAJEMEN DAN TEKNIS
LAINNYA BADAN KETAHANAN PANGAN
210.000.000 210.000.000 4,51 203.605.000 96,95
- - 203.605.000 96,95 97,00 4,37
1817.009 Dukungan Manajemen dan Administrasi 210.000.000 210.000.000 4,51 203.605.000 96,95 203.605.000 96,95 97,80 4,41
JUMLAH 4.659.400.000 4.659.400.000 100,00 4.285.755.700 91,98 4.285.755.700 91,98 92,98 92,01
NO PROGRAM/KODE/ KEGIATAN/OUTPUT PENYEDIAAN DANA
REALISASI PENYERAPAN DANA
PELAKSANAAN FISIK
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau
TA 2012
59
3.5. Analisis Efesiensi dan Efektivitas Kegiatan
Efesiensi
Efisiensi merupakan suatu perhitungan yang membandingkan
antara target keluaran dan realisasi keluaran. Sementara efektivitas
merupakan perhitungan antara keluaran dengan hasil (output dan
outcome). Efisiensi terjadi apabila realisasi masukan ternyata lebih
kecil dari target yang ditetapkan sebelumnya sementara keluaran atau
output mencapai target yang diharapkan. Rumusan yang digunakan
untuk menghitung efisiensi tersebut adalah sebagai berikut
UCO Ren-(UCO Real-UCO Ren)
Efisiensi = x 100%
UCO Ren
Hasil perhitungan untuk kegiatan di lingkup Badan Ketahanan
Pangan Provinsi Riau yang bersumber dari APBD dapat dilihat pada
tabel berikut :
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau
TA 2012
60
TABEL PERHITUNGAN EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS KEGIATAN APBD TAHUN 2012
NO. KEGIATAN
INPUT OUTPUT Unit Cost Output (UCO)
Hasil Perhitungan
Efisiensi Rata-rata Capaian Output
Rata-rata Capaian Outcome
Efektivitas
Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi
1 Pengembangan Cadangan Pangan Daerah 1.100.000.000 1.043.499.980 11 11 100.000.000, 94.863.634,55
105,14
5,14
100,00 100,00
100,00
2 Gerakan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Berimbang dan Aman (3B+)
350.000.000
313.621.200
40
40
8.750.000,00
7.840.530,00
110,39 10,39
100,00
100,00
100,00
3 Pemberdayaan Daerah Rawan Pangan 200.000.000
151.766.200
12
12
16.666.666,67
12.647.183,33
124,12 24,12
100,00
100,00
100,00
4 Pemberdayaan Gapoktani dalam Penyediaan Pangan se Provins Riau
1.350.000.000 229.176.000 30 30 45.000.000 7.639.200
183
83,024 0,00 0,00 0
5 Pengembangan Desa Mandiri Pangan 1.400.000.000
203.447.600
12
12
116.666.666,67
16.953.966,67
185,47 85,47 0,00 0,00 0
6 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Ketahanan Pangan
130.000.000
122.075.000 12
12
10.833.333,33
10.172.916,67
106,10
6,10
100,00 100,00
100,00
7 Pengembangan/Koordinasi OKKPD (Otoritas Kompetensi Keamanan Pangan Daerah) Provinsi Riau
150.000.000
138.985.000
12
12
12.500.000,00
11.582.083,33
107,34 7,34
100,00
100,00
100,00
8 Penyusunan Statistik Pangan 100.000.000
69.720.000
20
20
5.000.000,00
3.486.000,00
130,28 30,28
100,00
100,00
100,00
9 Rapat Penyusunan dan Sinkronisasi Program/Kegiatan Ketahanan Pangan
250.000.000
198.357.200 12
12
20.833.333,33
16.529.766,67
120,66
20,66
100,00 100,00
100,00
10 Lomba Cipta Menu 3 B+ Tingkat Provinsi dan Nasional 398.878.500 282.048.975 12 11 33.239.875,00 25.640.815,91 122,86 22,86 100,00 100,00 100,00
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau
TA 2012
61
11 Replikasi Special Programme For Food Security (SPFS)
225.000.000
194.410.000 3 3
75.000.000,00
64.803.333,33
113,60
13,60
100,00 96,77
96,77
12 Hari Pangan Sedunia (HPS), Pemberian Penghargaan Ketahanan Pangan
250.000.000
194.990.000
48
48
5.208.333,33
4.062.291,67
122,00 22,00
100,00
100,00
100,00
13 Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan 350.000.000
227.762.000
80
80
4.375.000,00
2.847.025,00
134,93 34,93
100,00
100,00
100,00
14 Pemberdayaan Lembaga Mandiri dan Mengakar di Masyarakat (LM3) Pondok Pesantren
300.000.000
263.487.500
2 2
150.000.000,00
131.743.750,00
112,17 12,17
100,00
100,00
100,00
15 Musyawarah Pembangunan (MUSEMBANG) Ketahanan Pangan
300.000.000
285.270.000 12
12
25.000.000,00
23.772.500,00
104,91
4,91
100,00 100,00
100,00
16 Pengelolaan Pemanfaatan Pekarangan/Peran Perempuan dalam Ketahanan Pangan
292.743.500
255.072.700
125
125
2.341.948,00
2.040.581,60
112,87 12,87
100,00
100,00
100,00
17 Pengembangan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) dan Food Insecurity Atlas (FIA)
250.000.000
234.364.000
3 3
83.333.333,33
78.121.333,33
106,25 6,25
100,00
100,00
100,00
18 Pemantauan dan Analisis Distribusi Harga Pangan
250.000.000
233.041.400
30
30
8.333.333,33
7.768.046,67
106,78 6,78
100,00
100,00
100,00
19 Penyusunan dan Analisis Neraca Bahan Makanan (NBM)
100.000.000
89.562.500
20
20
5.000.000,00
4.478.125,00
110,44 10,44
100,00
100,00
100,00
20 Pengembangan Pangan Lokal 208.378.000
100.328.000
12 8
17.364.833,33
12.541.000,00
127,78 27,78
100,00
100,00
100,00
21 Pembinaan dan Analisis Akses Pangan Masyarakat Desa
250.000.000
221.940.700
25
25
10.000.000,00
8.877.628,00
111,22 11,22
100,00
100,00
100,00
22 Penyusunan Rencana Kerja Anggaran 50.000.000
44.664.000
20
20
2.500.000,00
2.233.200,00
110,67 10,67
100,00
100,00
100,00
23 Pameran Hari Krida Pertanian dan Agribisnis 198.000.000
138.445.800
12
12
16.500.000,00
11.537.150,00
130,08 30,08
100,00
100,00
100,00
Jumlah Rata-rata
121,70
21,70
91,30
91,16
91,16
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau
TA 2012
62
Dari hasil perhitungan didapat angka Badan Ketahanan Pangan
Provinsi Riau sebesar 121,70 %. Sehingga dapat dikatakan kegiatan
yang dilakukan di Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau yang
bersumber dari APBD adalah efesien dengan angka efesiensi sebesar
21,70 % serta angka efektifitas 91,16 %.
Hasil perhitungan untuk kegiatan di lingkup Badan Ketahanan
Pangan Provinsi Riau yang bersumber dari APBN dapat dilihat pada
tabel berikut :
TABEL PERHITUNGAN EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS KEGIATAN APBN (DK & TP) Dekonsentrasi
NO. KEGIATAN INPUT OUTPUT Unit Cost Output (UCO) Hasil
Perhitungan
NE/
Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi NIE*)
1 Pengembangan Sistem Distribusi Dan Stabilitas Harga Pangan
1.540.600.000 1.481.850.000 20 20 77.030.000 74.092.500 103,81 3,81
2 Pengembangan Ketersediaan dan Penangan Rawan Pangan
2.643.500.000 2.163.596.840 34 32 77.750.000 67.612.401 113,04 13,04
3 Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Dan Peningkatan Keamanan Pangan Segar
3.323.900.000 3.071.257.000 76 76 43.735.526 40.411.276 107,60 7,60
4 Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Ketahanan Pangan
825.000.000 812.600.000,00 14 14 58.928.571 58.042.857 101,50 1,50
JUMLAH RATA-RATA 106,49 6,49
Tugas Pembantuan
NO. KEGIATAN
INPUT OUTPUT Unit Cost Output (UCO) Hasil Perhitung
an
NE/
Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi NIE*)
1 Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan 1.788.000.000,00 1.553.318.200,00 31 31 57.677.419,35 50.107.038,71 113,13 13,13
2
Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Dan Peningkatan Keamanan Pangan Segar 2.661.400.000,00 2.528.832.500,00 80 80 33.267.500,00 31.610.406,25 104,98 4,98
3
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Ketahanan Pangan
210.000.000,00 203.605.000,00 6 6 35.000.000,00 33.934.166,67 103,05 3,05
JUMLAH RATA-RATA 107,05 7,05
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau
TA 2012
63
Dari hasil perhitungan didapat angka Badan Ketahanan Pangan
Provinsi Riau untuk kegiatan dari Dana Dekonsentrasi sebesar 106,49
%. Sehingga dapat dikatakan kegiatan yang dilakukan di Badan
Ketahanan Pangan Provinsi Riau yang bersumber dari APBN adalah
efesien dengan angka efesiensi sebesar 6,49 % sedangkan untuk dana
yang berasal dari anggaran Tugas Pembantuan sebesar 107,05 %.
Sehingga dapat dikatakan kegiatan yang dilakukan di Badan
Ketahanan Pangan Provinsi Riau yang bersumber dari APBN adalah
efesien dengan angka efesiensi sebesar 6,77 %.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau
TA 2012
64
Efektivitas
Efektivitas suatu kegiatan merupakan perbandingan antara ouput/keluaran
dengan outcome/hasil yang diberikan dari kegiatan tersebut. Rumusan yang
digunakan untuk menghitung efektivitas dari suatu kegiatan adalah :
Realisasi Out Come
Efektivitas = x 100%
Realisasi Ouput
Hasil perhitungan untuk kegiatan yang bersumber dari APBD di lingkup
Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau dapat dilihat pada tabel berikut :
NO. KEGIATAN Persen Capaian Output
Persen Capaian Outcome
Efektivitas
1 Pengembangan Cadangan Pangan Daerah 100,00 100,00 100,00
2 Gerakan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Berimbang dan Aman (3B+) 100,00 100,00 100,00
3 Pemberdayaan Daerah Rawan Pangan 100,00 100,00 100,00
4 Pemberdayaan Gapoktani dalam Penyediaan Pangan se Provins Riau 0,00 0,00 0
5 Pengembangan Desa Mandiri Pangan 0,00 0,00 0
6 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Ketahanan Pangan 100,00 100,00 100,00
7 Pengembangan/Koordinasi OKKPD (Otoritas Kompetensi Keamanan Pangan Daerah) Provinsi Riau 100,00 100,00 100,00
8 Penyusunan Statistik Pangan 100,00 100,00 100,00
9 Rapat Penyusunan dan Sinkronisasi Program/Kegiatan Ketahanan Pangan 100,00 100,00 100,00
10 Lomba Cipta Menu 3 B+ Tingkat Provinsi dan Nasional 100,00 100,00 100,00
11 Replikasi Special Programme For Food Security (SPFS) 100,00 96,77 96,77
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau
TA 2012
65
12 Hari Pangan Sedunia (HPS), Pemberian Penghargaan Ketahanan Pangan
100,00 100,00 100,00
13 Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan 100,00 100,00 100,00
14 Pemberdayaan Lembaga Mandiri dan Mengakar di Masyarakat (LM3) Pondok Pesantren 100,00 100,00 100,00
15 Musyawarah Pembangunan (MUSEMBANG) Ketahanan Pangan 100,00 100,00 100,00
16 Pengelolaan Pemanfaatan Pekarangan/Peran Perempuan dalam Ketahanan Pangan 100,00 100,00 100,00
17 Pengembangan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) dan Food Insecurity Atlas (FIA) 100,00 100,00 100,00
18 Pemantauan dan Analisis Distribusi Harga Pangan 100,00 100,00 100,00
19 Penyusunan dan Analisis Neraca Bahan Makanan (NBM)
100,00 100,00 100,00
20 Pengembangan Pangan Lokal 100,00 100,00 100,00
21 Pembinaan dan Analisis Akses Pangan Masyarakat Desa
100,00 100,00 100,00
22 Penyusunan Rencana Kerja Anggaran 100,00 100,00 100,00
23 Pameran Hari Krida Pertanian dan Agribisnis 100,00 100,00 100,00
Jumlah 121,70 21,70 91,30
Dengan demikian maka dapat dikatakan kegiatan yang dilakukan di
Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau dapat dikatakan efektif dengan nilai
capaian sebesar 91,30 %.
Hasil perhitungan untuk kegiatan yang bersumber dari APBN di dapat
dilihat pada tabel berikut :
Dekonsentrasi
No. Kegiatan Persen
Capaian Output
Persen Capaian Outcome
Efektivitas
1. Pengembangan Sistem Distribusi Dan Stabilitas Harga Pangan
100 100 98,92
2. Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Dan Peningkatan Keamanan Pangan Segar
85 100 92,65
3. Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Ketahanan Pangan
100 100 99,89
JUMLAH 97,15
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau
TA 2012
66
Tugas Pembantuan
No. Kegiatan Persen
Capaian Output
Persen Capaian Outcome
Efektivitas
1. Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan
100 100 96,87
2. Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Dan Peningkatan Keamanan Pangan Segar
100 100 96,93
3. Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Ketahanan Pangan
100 100 90,53
JUMLAH 94,77
Dengan demikian maka dapat dikatakan dikatakan efektif dengan
nilai capaian dekonsentrasi sebesar 97,15 % dan Tugas Pembantuan
sebesar 94,77%.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau
TA 2012
67
PENUTUP
4.1. Tingkat Keberhasilan dan Kegagalan
Dari bab sebelumnya telah disampaikan bahwa dari sasaran yang
ditetapkan untuk tahun 2011, Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau
dapat merealisasikan 98,57 % sasaran yang direncanakan dari APBD,
97,15 % dari APBN Dekonsentrasi dan 94,77 % dari APBN Tugas
Pembantuan. Berikut ini adalah keberhasilan yang dicapai Badan
Ketahanan Pangan Provinsi Riau :
Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan :
1. Tersusunnya peta kerawanan pangan Riau
2. Tervisualisasikannya peningkatan kualitas konsumsi pangan
masyarakat.
3. Terimplementasikannya kualitas konsumsi melalui pemanfaatan
pekarangan.
4. Teranalisanya bahan berbahaya pada pangan.
5. Terinformasikannya diversifikasi pangan berdasarkan pola
pangan harapan.
6. Berkembangnya beras analog yang bersumber dari umbi-
umbian.
7. Terbinanya mutu olahan pangan.
8. Terpantaunya konsumsi pangan masyarakat.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau
TA 2012
68
9. Terinformasikannya makanan tradisional dan makanan khas
daerah.
Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan :
1. Terfasilitasinya pengembangan lumbung pangan
2. Terfasilitasinya pengadaan cadangan pangan daerah dan
masyarakat.
3. Teranalisanya ketersediaan pangan.
4. Terfasilitasinya pengembangan desa mandiri pangan.
5. Tersedianya cadangan pangan komoditi beras Pemerintah
Provinsi Riau.
6. Terfasilitasinya pengembangan Usaha Ekonomi Produktif dalam
rangka menunjang ketersediaan pangan.
7. Terfasilitasinya operasi pasar dan pasar murah di Riau.
Bidang Distribusi dan Harga Pangan :
1. Terfasilitasinya penyaluran DPM LUEP untuk pembelian gabah
petani.
2. Terpantaunya akses pangan masyarakat.
3. Terkoordinirnya perencanaan pembangunan ketahanan pangan
Riau.
4. Terkoordinasi dan terpantaunya distribusi dan stabilitas harga
HBKN.
Bidang Kelembagaan dan Infrastruktur Pangan :
1. Terfasilitasinya pengembangan bahan pangan
2. Tersedianya buku pengembangan food centre
3. Terbentuknya kelembagaan food centre
4. Teridentifikasinya kelembagaan yang mendukung food centre
5. Tersedianya data ketahanan pangan di Riau
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau
TA 2012
69
6. Terkoordinasikannya rencana induk ketahanan pangan Riau
7. Tersusunnya rencana induk ketahanan pangan Riau.
4.2. Kendala dan Hambatan dalam Pencapaian Sasaran
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
merupakan implementasi transparansi pemerintah dalam mengemban
amanat pelayan publik. Implikasi yang harus terjadi dari pelaksanaan
akuntabilitas adalah peningkatan kinerja, karena melalui akuntabilitas
tersebut, akan ditemukenali faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja
organisasi, baik dalam pemanfaatan sumber daya maupun proses
implementasi.
Penyusunan LAKIP Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau, pada
prinsipnya tidak hanya dijadikan sebagai media dalam pemenuhan
kebutuhan laporan, melalui format-format yang disediakan dalam
konteks konsekuensi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, melainkan
hal tersebut menjadi sumber informasi dalam mendorong terciptanya
peningkatan kinerja organisasi pada umumnya, dan aparatur pada
khususnya. Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja
terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada
tahun 2011, dapat dikemukakan beberapa hal penting sebagai berikut :
a. Ditemukenalinya definisi program yang kurang sesuai dengan tujuan
dan sasaran misi yang telah ditetapkan. Hal ini berimplikasi pada
ketidakjelasan tujuan kinerja program yang dihasilkannya.
b. Pendefinisian kegiatan dalam program, masih belum
mempertimbangkan posisi relatif kinerja kegiatan yang akan
dihasilkan, dengan tujuan dan sasaran program yang telah
ditetapkan.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau
TA 2012
70
c. Rencana Kerja (Renja) BKP yang merupakan operasionalisasi
kebijakan jangka menengah, belum tersusun dengan baik dan
memiliki indikator kinerja yang jelas. Hal ini akan berimplikasi pada
tidak jelasnya target kinerja tahunan yang akan dicapainya, baik
program maupun kegiatan.
d. Bila memperhatikan hasil penilaian terhadap program yang telah
dilaksanakan oleh BKP pada tahun 2011, menunjukan bahwa rata-
rata capaian kinerja program adalah 87,27 %, angka tersebut sudah
hampir mendekati 100 % yang diharapkan dan hal ini memberikan
indikasi yang kuat bahwa kinerja yang dihasilkan sangat
memuaskan.
e. Dalam hal capaian kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan oleh BKP
pada tahun 2011, dimana hal ini memberikan gambaran efektivitas
kegiatan dalam pencapaian sasaran program adalah 98,57 %.
Namun perlu dipertimbangkan bahwa hasil tersebut belum sudah
sepenuhnya menggambarkan efektivitas yang nyata, karena nilai
outcome telah dapat diisi sesuai dengan sebenarnya tapi nilai yang
diharapkan (BKP merupakan organisasi/lembaga baru sesuai
Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007).
f. Target capaian efektivitas program dan kegiatan yang ditetapkan
oleh BKP berdasarkan tugas pokok, fungsi, dan sasaran kemanfaatan
produk adalah sebesar 96,87 % dari maksimal capaian yang
sebesar 100 %. Hal ini memberikan gambaran bahwa output
kegiatan yang dihasilkan tidak memungkinkan pencapaian sasaran
akhir yang absolut (100%). Kondisi ini disadari bahwa fungsi
koordinatif yang dijalankan oleh BKP, tidak hanya dapat secara
maksimal berjalan jika tidak didukung oleh stakeholder lain, atau
dengan kata lain bahwa kemanfaatan produk BKP yang pada
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau
TA 2012
71
gilirannya mencerminkan kinerja organisasi akan sangat dipengaruhi
oleh eksternalitas.
4.3. Langkah Antisipasi
Perlu dilakukannya peningkatan kompetensi aparatur pada
lingkungan internal Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau, terutama
dikaitkan dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban sebagai
organisasi yang berperan dalam menyelenggarakan perumusan dan
penetapan kebijakan teknis bidang ketahanan pangan, serta
penyelenggaraan pemberian dukungan atas penyelenggaraan
Pemerintah Daerah bidang ketahanan pangan. Selain itu juga perlu
dikembangkan strategi koordinasi yang pada gilirannya akan
meningkatkan kinerja organisasi melalui dukungan ekternalitas
organisasi.
Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(LAKIP) Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau, Tahun 2011 yang dapat
Kami sampaikan. Kiranya laporan ini dapat menjadikan informasi yang
valid dalam menilai kinerja organisasi.
top related