badan pemeriksa keuangan republik indonesia laporan · pdf filelaporan keuangan pemerintah...
Post on 01-Feb-2018
243 Views
Preview:
TRANSCRIPT
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR
UNTUK TAHUN ANGGARAN 2007
DI
BALIGE
AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA V
PERWAKILAN BPK RI DI MEDAN
Nomor : /S/XVIII.MDN/11/2008
Tanggal : Nopember 2008
DAFTAR ISI
BAB I LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN 1
BAB II LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN
TOBA SAMOSIR 3
A. Neraca 3
B. Laporan Realisasi Anggaran 5
C. Laporan Arus Kas 8
D. Catatan Atas Laporan Keuangan 11
BAB III GAMBARAN UMUM PEMERIKSAAN 36
A. Dasar Pemeriksaan 36
B. Tujuan Pemeriksaan 36
C. Sasaran Pemeriksaan 36
D. Metode Pemeriksaan 37
E. Standar Pemeriksaan 37
F. Jangka Waktu Pemeriksaan 37
G. Objek Pemeriksaan 37
H. Pengujian Substansif 37
I. Batasan Pemeriksaan 38
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggungjawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) bertugas
memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Toba Samosir Tahun Anggaran 2007 yang
terdiri dari Neraca Pemerintah Kabupaten Toba Samosir per 31 Desember 2007, Laporan
Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun yang
berakhir pada tanggal tersebut. Laporan keuangan adalah tanggung jawab Pemerintah Kabupaten
Toba Samosir.
Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Pemerintah Kabupaten
Toba Samosir merupakan tanggung jawab pemerintah daerah tersebut. Untuk memperoleh
keyakinan memadai apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, BPK-RI juga
melaksanakan pengujian terhadap kepatuhan Pemerintah Kabupaten Toba Samosir terhadap
peraturan berlaku. Namun, tujuan pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan adalah tidak untuk
menyatakan pendapat atas keseluruhan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan
tersebut. Oleh karena itu, BPK RI tidak menyatakan suatu pendapat seperti itu.
Dalam melakukan pemeriksaan keuangan ini, BPK-RI menemukan ketidakpatuhan terhadap
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Temuan ini telah dimuat dalam Laporan Hasil
Pemeriksaan atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan Dalam Kerangka
Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Toba Samosir Tahun Anggaran 2007,
yang merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan ini.
Dalam melakukan pemeriksaan laporan keuangan ini, BPK-RI mengungkapkan kondisi
pengendalian intern Pemerintah Kabupaten Toba Samosir yang telah dimuat dalam Laporan atas
Pengendalian intern Dalam Kerangka Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten
Toba Samosir Tahun Anggaran 2007, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan ini.
Sebagaimana yang disajikan dalam Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan Butir 1.1.1 saldo
Kas per 31 Desember 2007 sebesar Rp46.765.087.179,27. Pemerintah Kabupaten Toba Samosir
tidak melaksanakan pengelolaan keuangan daerah dengan tertib, tidak melaksanakan rekonsiliasi
antara saldo BKU dengan Rekening Koran secara periodik, tidak adanya buku bantu cek dan buku
bantu bank, serta tidak adanya pisah batas yang jelas untuk penerimaan dan pengeluaran
selama Tahun Anggaran 2007 yang terlihat dari adanya pencairan SP2D UP/GU/TU Tahun
Anggaran 2007 yang dilakukan di tahun 2008 sebesar Rp11.939.944.174,00, sehingga saldo kas
yang disajikan dalam Neraca sebesar Rp46.765.087.179,27 tidak dapat diyakini kewajarannya .
Sebagaimana yang disajikan dalam Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan Butir 1.3, saldo Aset Tetap per 31 Desember 2007 adalah sebesar Rp587.890.481.219,00. Jumlah tersebut tidak dapat diyakini kewajarannya karena BPK-RI menemukan adanya perbedaan pengakuan nilai aset pada lima SKPD antara nilai yang disajikan pada neraca dengan hasil penilaian konsultan appraisal sebesar Rp12.634.025.250,00, Pemerintah Daerah Kabupaten Toba Samosir tidak mengakomodir nilai tersebut karena appraisal belum dilakukan pada semua SKPD. Perbedaan tersebut tidak dapat ditelusuri karena tidak adanya dokumen-dokumen yang memadai atas seluruh nilai aset tetap yang disajikan, yaitu tidak adanya Buku Induk Inventaris Barang dan Buku Inventaris per jenis barang yang memuat posisi awal periode akuntansi dan mutasi tambah/kurang atas Aset Tetap. Menurut pendapat BPK-RI karena hal yang disebutkan pada paragraf sebelumnya, BPK-RI tidak memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan, lingkup pemeriksaan yang dilakukan tidak cukup untuk memungkinkan BPK-RI memberikan pendapat dan BPK-RI tidak memberikan pendapat atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Toba Samosir Tahun Anggaran 2007.
Medan, 20 September 2008 BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA Perwakilan BPK RI di Medan
a.n. Penanggung Jawab Pemeriksaan Ketua Tim
Ahmad Fadli, S.E., Ak. Akuntan Register Negara D-23.034
BAB II
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR
A. Neraca
PEMERINTAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR NERACA
PER 31 DESEMBER 2007 DAN 2006
Jumlah Kode Rekening
Uraian
Tahun 2007 Tahun 2006 1 2 3 4
1 ASET 645.328.299.945,43 519.606.997.103,43
1 1 ASET LANCAR 48.902.556.242,67 35.468.434.451,67 1 1 1 Kas 46.765.087.179,67 34.481.698.671,67 1 1 1 1 Kas di Kas Daerah 39.859.135.406,89 29.530.191.884,50 1 1 1 2 Kas di Bendahara Pengeluaran 6.905.951.772,78 4.951.506.787,17 1 1 2 Investasi Jangka Pendek 0,00 0,00 1 1 3 Piutang 100.977.132,00 0,00 1 1 4 Piutang Lain-lain 0,00 0,00 1 1 6 Persediaan 2.036.491.931,00 986.735.780,00
1 2 INVESTASI JANGKA PANJANG 8.336.095.817,00 6.120.095.817,00 1 2 1 Investasi Permanen 1.469.000.000,00 6.120.095.817,00 1 2 2 Investasi Non Permanen 6.867.095.817,00 0,00
1 3 ASET TETAP 587.890.481.219,09 477.749.300.168,09 1 3 1 Tanah 205.102.345.713,00 205.042.495.713,00 1 3 2 Peralatan dan Mesin 78.640.100.296,00 54.803.998.706,00 1 3 3 Gedung dan Bangunan 123.979.130.947,00 77.615.828.642,00 1 3 4 Jalan, Jaringan dan instalasi 170.554.401.011,09 130.859.827.561,09 1 3 5 Aset Tetap Lainnya 9.614.503.252,00 9.427.149.546,00 1 3 6 Konstruksi Dalam Pengerjaan 0,00 0,00
1 5 ASET LAINNYA 199.166.666,67 269.166.666,67 1 5 1 Tagihan Piutang Penjualan Angsuran 0,00 0,00 1 5 2 Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah 0,00 0,00 1 5 3 Kemitraan dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 1 5 4 Aset Tidak Berwujud 0,00 0,00 1 5 5 Aset Lain-lain 199.166.666,67 269.166.666,67
KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA 645.328.299.945,43 519.606.997.103,43
2 KEWAJIBAN 99.704.517,00 0,00
2 1 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK 99,704,517.00 0,00 2 1 1 Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 99,704,517.00 0,00 2 1 2 Utang Bunga 0.00 0,00 2 1 3 Utang Pajak 0.00 0,00 2 1 4 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang 0.00 0,00
3
4
1 2 3 4
2 1 5 Pendapatan Diterima Dimuka 0.00 0,00
2 1 6 Utang Jangka Pendek Lainnya 0.00 0,00
2 2 KEWAJIBAN JANGKA PANJANG 0.00 0,00 2 2 1 Utang Dalam Negeri 0.00 0,00 2 2 2 Utang Luar Negeri 0.00 0,00
3 EKUITAS DANA 645.228.595.428,43 519.606.997.103,43
3 1 EKUITAS DANA LANCAR 48.802.851.725,67 35.468.434.451,67
3 1 1 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) 46.665.382.662,67 34.481.698.671,67
3 1 2 Cadangan untuk Piutang 100.977.132,00 0,00
3 1 3 Cadangan untuk Persediaan 2.036.491.931,00 986.735.780,00
3 1 4 Dana yang harus disediakan untuk pembayaran
Utang Jangka Pendek 0,00 0,00
3 2 EKUITAS DANA INVESTASI 596.425.743.702,76 484.138.562.651,76
3 2 1 Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang 8.336.095.817,00 6.120.095.817,00
3 2 2 Diinvestasikan dalam Aset Tetap 587.890.481.219,09 477.749.300.168,09
3 2 3 Diinvestasikan dalam Aset Lainnya (Tidak
termasuk Dana Cadangan) 199.166.666,67 269.166.666,67
3 2 4 Dana yang harus disediakan untuk pembayaran
hutang Jangka Panjang 0,00 0,00
3 3 EKUITAS DANA CADANGAN 0,00 0,00
3 3 1 Diinvestasikan dalam Dana Cadangan 0,00 0,00
B. Laporan Realisasi Anggaran
PEMERINTAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR
LAPORAN REALISASI APBD
TAHUN ANGGARAN 2006 DAN 2007
Kode
Rekening Uraian
Anggaran
Setelah
Perubahan 2007
(Rp)
Realisasi 2007
(Rp)
Persentase
(%)
Realisasi 2006
(Rp)
1 2 3 4 5 6
1 PENDAPATAN
5
1 2 3 4 5 6
1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 8.841.454.000,00 7.029.047.155,00 79,50 6.921.093.487,26
1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah 3.635.311.000,00 1.992.952.457,00 54,82 1.661.771.736,00
1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah 2.218.040.000,00 1.445.992.472,00 65,19 1.206.532.558,00
1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah
yang Dipisahkan 607.603.000,00 980.840.264,00 161,42 1.216.056.214,00
1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli daerah yang Sah 2.380.500.000,00 2.609.261.962,00 109,60 2.836.732.979,26
1.2 PENDAPATAN TRANSFER 335.306.024.150,00 327.739.093.185,00 97,74 263.715.818.035,00
1.2.1 Transfer Pemerintah Pusat- Dana Perimbangan 320.538.945.850,00 314.495.101.367,00 98,11 256.616.363.782,00
1.2.1.1 Dana Bagi Hasil Pajak 23.572.695.850,00 19.294.870.841,00 81,85 18.989.763.972,00
1.2.1.2 Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya
Alam) 1.623.250.000,00 666.230.526,00 41,04 528.073.001,00
1.2.1.3 Dana Alokasi Umum 239.982.000.000,00 239.982.000.000,00 100,00 210.442.000.000,00
1.2.1.4 Dana Alokasi Khusus 55.361.000.000,00 54.552.000.000,00 98,53 26.656.526.809,00
1.2.2
Transfer Pemerintah Pusat -
Lainnya 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.2.1 Dana Otonomi Khusus 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.2.1 Dana Penyesuian 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.3 Transfer Pemerintah Provinsi 14.767.078.300,00 13.243.991.818,00 89,68 7.099.454.253,00
1.2.3.1 Pendapatan Bagi Hasil Pajak 14.767.078.300,00 8.165.515.318,00 55,29 7.099.454.253,00
1.2.3.1 Pendapatan Bagi Hasil Lainnya 0,00 5.078.476.500,00 0,00
1.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH 11.446.306.912,00 18.403.920.040,00 160,78 10.317.000.087,28
1.3.1 Pendapatan Hibah 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.2 Pendapatan Dana Darurat 0,00 8.000.000.000,00 0,00
1.3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi atau
Pemerintah Daerah Lainnya 0,00 0,00 0,00 6.667.000.087,28
1.3.5 Bantuan Keuangan Dari Propinsi atau
Pemanfaatan Daerah Lainnya 11.446.306.912,00 10.403.920.040,00 90,89 3.650.000.000,00
Jumlah 355.593.785.062,00 353.172.060.380,00 99,31 280.953.911.609,54
2 BELANJA
2.1 BELANJA OPERASI 265.818.725.484,00 228.236.845.338,00 85,86 190.131.662.289,00
2.1.1 Belanja Pegawai 171.600.716.652,00 149.096.881.264,00 86,88 112.821.023.749,00
2.1.2 Belanja Barang 79.674.094.832,00 66.112.724.874,00 82,97 63.015.542.590,00
2.1.3 Belanja Bunga 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.4 Belanja Subsidi 10.061.808.000,00 9.208.784.000,00 91,52 9.708.121.950,00
2.1.5 Belanja Hibah 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.6 Belanja Bantuan Sosial 4.482.106.000,00 3.818.455.200,00 85,19 0,00
2.1.7 Belanja Bantuan Keuangan 0,00 0,00 0,00 4.586.974.000,00
2.2 BELANJA MODAL 117.178.059.578,00 110.141.181.051,00 93,99 76.245.141.661,09
6
1 2 3 4 5 6
2.2.1 Belanja Tanah 60.000.000,00 59.850.000,00 99,75 3.960.451.073,00
2.2.2 Belanja Peralatan dan Mesin 25.998.370.778,00 23.836.101.590,00 91,68 20.746.724.240,00
2.2.3 Belanja Gedung dan Bangunan 46.998.047.000,00 46.363.302.305,00 98,64 9.141.131.800,00
2.2.4 Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan 43.881.341.800,00 39.694.573.450,00 90,45 39.039.670.548,09
2.2.5 Belanja Aset Tetap Lainnya 240.300.000,00 187.353.706,00 77,96 3.357.164.000,00
2.2.6 Belanja Aset Lainnya 0,00 0,00 0,00 0,00
2.3 BELANJA TIDAK TERDUGA 850.000.000,00 844.350.000,00 104,04 0,00
2.3.1 Belanja Tidak Terduga 850.000.000,00 844.350.000,00 104,04 0,00
Jumlah 383.846.785.062,00 339.222.376.389,00 88,37 266.376.803.950,09
2.4 TRANSFER
2.4.1 TRANSFER BAGI HASIL KE DESA 0,00 0,00 0,00 0,00
2.4.1.1 Bagi Hasil Pajak 0,00 0,00 0,00 0,00
2.4.1.2 Bagi Hasil Retribusi 0,00 0,00 0,00 0,00
2.4.1.3 Bagi Hasil Pendapatan Lainnya 0,00 0,00 0,00 0,00
Surplus / (Defisit) (28.253.000.000,00) 13.949,683.991,00 14.577.107.659,45
3 PEMBIAYAAN
3.1 PENERIMAAN DAERAH 29.000.000.000,00 34.481.698.671,67 118,90 23.059.656.829,22
3.1.1
Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
(SILPA) 29.000.000.000,00 34.481.698.671,67 118,90 23.059.656.829,22
3.1.2 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang
Dipisahkan 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.4 Penerimaan Pinjaman Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.6 Penerimaan Piutang Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00
Jumlah 29.000.000.000,00 34.481.698.671,67 118,90 23.059.656.829,22
3.2 PENGELUARAN DAERAH 3.155.065.817,00
3.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00 0,00
3.2.2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 747.000.000,00 747.000.000,00 100,00 3.155.065.817,00
3.2.3 Pembiayaan Dana Bergulir 0,00 1.019.000.000,00
3.2.4 Pembayaran Pokok Utang 0,00 0,00 0,00 0,00
3.2.5 Pemberian Pinjaman Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00
Jumlah 747.000.000,00 1.766.000.000,00 236,41 3.155.065.817,00
Pembiayaan Netto 28.253.000.000,00 32.715.698.671,67 115,79 19.904.591.012,22
3.3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) 0,00 46.665.382.662,67 34.481.698.671,67
7
C. Laporan Arus Kas
PEMERINTAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN
31 DESEMBER TAHUN 2006 DAN TAHUN 2007
TAHUN 2007 TAHUN 2006 N0 URAIAN ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4
1 ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI
2 Arus Kas Masuk :
3 Pajak Daerah 1.992.952.457,00 1.661.771.736,00
4 Retribusi Daerah 1.445.992.472,00 1.206.532.558,00
5 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 980.840.264,00 1.216.056.214,00
6 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 2.609.261.962,00 2.836.732.979,26
7 Dana Bagi Hasil Pajak 19.294.870.841,00 19.517.836.973,00
8 Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam) 666.230.526,00
9 Dana Alokasi Umum 239.982.000.000,00 210.442.000.000,00
10 Dana Alokasi Khusus 54.552.000.000,00 26.656.526.809,00
11 Dana Otonomi Khusus 0,00 0,00
12 Dana Penyesuaian 0,00 0,00
13 Pendapatan Bagi Hasil Pajak 8.165.515.318,00 7.099454.253,00
14 Pendapatan Bagi Hasil Lainnya 5.078.476.500,00 3.650.000.000,00
15 Hibah 0,00 0,00
16 Dana Darurat 8.000.000.000,00 0,00
17 Pendapatan Lainnya 10.403.920.040,00 6.667000.087,00
18 Jumlah ( 3 s/d 17 ) 353.172.060.380,00 280.953.911.609,26
19 Arus Kas Keluar :
20 Belanja Pegawai 149.096.881.264,00 112.821.023.749,00
21 Belanja Barang dan Jasa 66.112.724.874,00 190.131.662.289,00
22 Belanja Bunga 0,00 0,00
23 Belanja Subsidi 9.208.784.000,00 9.708.121.950,00
24 Belanja Hibah 0,00 0,00
25 Belanja Bantuan Sosial 3.818.455.200,00 4.586.974.000,00
26 Belanja Bantuan Keuangan 0,00 0,00
27 Belanja Tidak Terduga 844.350.000,00 0,00
28 Belanja Bagi Hasil ke Desa 0,00 0,00
29 Jumlah ( 20 s/d 28 ) 229.081.195.338,00 190.131.662.289,00
30 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi ( 18 - 29 ) 124.090.865.042,00 90.822.249.320,26
31 ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI ASET NONKEUANGAN
32 Arus Kas Masuk :
8
33 Pendapatan Penjualan atas Tanah 0,00 0,00
34 Pendapatan Penjualan atas Peralatan dan Mesin 0,00 0,00
35 Pendapatan Penjaulan atas Gedung dan Bangunan 0,00 0,00
36 Pendapatan Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan 0,00 0,00
37 Pendapatan dari Penjualan Aset Tetap Lainnya 0,00 0,00
38 Pendapatan dari Penjualan Aset Lainnya 0,00 0,00
39 Jumlah ( 33 s/d 38 ) 0,00 0,00
40 Arus Kas Keluar :
41 Belanja Tanah 59.850.000,00 3.960.451.073,00
42 Belanja Peralatan dan Mesin 23.836.101.590,00 20.746.724.240,00
43 Belanja Gedung dan Bangunan 46.363.302.305,00 9.141.131.800,00
44 Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan 39.694.573.450,00 39.039.670.548,09
45 Belanja Aset Tetap Lainnya 187.353.706,00 3.357.164.000,00
46 Belanja Aset Lainnya 0,00 0,00
47 Jumlah ( 41 s/d 46 ) 110.141.181.051,00 76.245.141.661,09
48 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Nonkeuangan ( 39 - 47 ) (110.141.181.051,00) (76.245.141.661,09)
49 ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN
50 Arus Kas Masuk :
51 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00
52 Hasil Penjualan Aset/Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 0,00 0,00
53 Penerimaan Pinjaman dan Obligasi 0,00 0,00
54 Penerimaan Kembali Pinjaman 0,00 0,00
55 Penerimaan Piutang 0,00 0,00
56 Jumlah ( 51 s/d 55 ) 0,00 0,00
57 Arus Kas Keluar :
58 Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00
59 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 747.000.000,00 3.155.065.817,00
60 Pembiayaan Dana Bergulir 1.019.000.000,00
60 Pembayaran Pokok Utang Pinjaman dan Obligasi 0,00 0,00
61 Pemberian Pinjaman 0,00 0,00
62 Jumlah ( 58 s/d 61 ) 1.766.000.000,00 0,00
63 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan ( 56 - 62 ) (1.766.000.000,00) (3.155.065.817,00)
64 ARUS KAS DARI AKTIVITAS NON ANGGARAN
65 Arus Kas Masuk :
66 Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga 20.803.955.686,00 8.420.349.030,00
67 Jumlah 20.803.955.686,00 8.420.349.030,00
68 Arus Kas Keluar :
69 Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga 20.704.251.169,00 8.420.349.030,00
70 Jumlah 20.704.251.169,00 8.420.349.030,00
9
71 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran ( 67 - 70 ) 99.704.517,00 0,00
72 Kenaikan / (Penurunan) Kas Selama Periode ( 30+48+63+71 ) 12.283.388.508,00 11.422.041.842,45
73 Saldo Awal Kas Di BUD/Kas Daerah 34.481.698.671,67 23.059.656.829,22
74 Saldo Akhir Kas Di BUD/Kas Daerah (72 +73 ) 46.765.087.179,67 34.481.698.671,67
75 Terdiri dari:
76 - Kas di Kas Daerah 39.859.135.406,89 4.951.506.787,17
77 - Kas di Bendahara Pengeluaran 6.905.951.772,78 00,00
78 - Kas di Bendahara Pengeluaran 00,00 29.530.191.884,50
10
D. Catatan atas Laporan Keuangan
1. Sejarah Singkat Entitas
Pemerintah Kabupaten Toba Samosir didirikan Tahun 1999. Luas wilayah Kabupaten
Toba Samosir adalah 2.021,8 Km2 terdiri dari 11 Kecamatan dan 13 Kelurahan. Secara
geografis letak Kabupaten Toba Samosir berada 02o03’ - 02
o40’ Lintang Utara dan
98o56’ - 99
o40’ Bujur Timur. Topografi daerah sangat bervariasi antara tanah landai,
datar, berbukit, dan bergelombang. Berada di dataran tinggi pegunungan Bukit Barisan
dengan ketinggian 300 - 2.200 m dpl.
Kabupaten Toba Samosir berbatas dengan:
a) Sebelah Selatan dengan Kabupaten Tapanuli Utara
b) Sebelah Utara dengan Kabupaten Simalungun
c) Sebelah Barat dengan Kabupaten Samosir
d) Sebelah Timur dengan Kabupaten Asahan dan Labuhan Batu
Kabupaten Toba Samosir terletak pada posisi yang strategis, karena berada pada jalur
lintas Sumatera dan berbatasan dengan Malaysia dan Singapura. Sejak tahun 1998,
struktur perekonomian Kabupaten Toba Samosir bergeser dari sektor pertanian ke
sektor industri pengolahan. Kontribusi sektor pertanian terbesar disumbangkan oleh
sub-sektor perkebunan, terutama komoditi kelapa sawit yang menjadi komoditi
unggulan di Kabupaten Toba Samosir.
Kerangka Pembangunan Kabupaten Toba Samosir Tahun 2007 mengacu kepada
perwujudan visi “Toba Samosir terdepan, makmur, adil dan sejahtera di Sumatera
Utara 2010 (TOBAMAS 2010)”. Pemerintah Kabupaten Toba Samosir periode 2005 –
2010 dipimpin oleh Kepala Daerah hasil Pemilihan Langsung Tahun 2005. DPRD
Kabupaten Toba Samosir merupakan hasil Pemilihan Umum Tahun 2004 untuk
periode 2004 – 2009, yang terdiri dari 45 orang yang dipimpin oleh satu orang Ketua
dan dua orang Wakil Ketua.
2. Kebijakan Akuntansi
Kebijakan Akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi, aturan-aturan, dan
praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan
dan penyajian laporan keuangan Kebijakan akuntansi memuat :
a) Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan
11
Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah Kabupaten
Toba Samosir adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan
pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk pengakuan
aset, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca.
Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan diakui pada
saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan
belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau
entitas pelaporan. Entitas pelaporan tidak menggunakan istilah laba. Penentuan sisa
pembiayaan anggaran baik lebih ataupun kurang untuk setiap periode tergantung
pada selisih realisasi penerimaan dan pengeluaran. Pendapatan dan belanja bukan
tunai seperti bantuan pihak luar asing dalam bentuk barang dan jasa disajikan pada
Laporan Realisasi Anggaran.
Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui
dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi
lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas
atau setara kas diterima atau dibayar.
Entitas pelaporan yang menyajikan Laporan Kinerja Keuangan menyelenggarakan
akuntansi dan penyajian laporan keuangan dengan menggunakan sepenuhnya basis
akrual, baik dalam pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan, maupun dalam
pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Namun demikian, penyajian Laporan
Realisasi Anggaran tetap berdasarkan basis kas.
b) Asumsi dasar yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan
Asumsi dasar dalam pelaporan keuangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Toba Samosir adalah anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu
dibuktikan agar standar akuntansi dapat diterapkan, yang terdiri dari:
1) Asumsi kemandirian entitas
Asumsi kemandirian entitas, baik entitas pelaporan maupun akuntansi, berarti
bahwa setiap unit organisasi dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai
kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan
antar unit instansi pemerintah dalam pelaporan keuangan. Salah satu indikasi
terpenuhinya asumsi ini adalah adanya kewenangan entitas untuk menyusun
12
anggaran dan melaksanakannya dengan tanggung jawab penuh. Entitas
bertanggung jawab atas pengelolaan aset dan sumber daya di luar neraca untuk
kepentingan yurisdiksi tugas pokoknya, termasuk atas kehilangan atau kerusakan
aset dan sumber daya dimaksud, utang-piutang yang terjadi akibat putusan
entitas, serta terlaksana tidaknya program yang telah ditetapkan.
2) Asumsi kesinambungan entitas
Laporan keuangan disusun dengan asumsi bahwa entitas pelaporan akan
berlanjut keberadaannya. Dengan demikian, pemerintah diasumsikan tidak
bermaksud melakukan likuidasi atas entitas pelaporan dalam jangka pendek.
3) Asumsi keterukuran dalam satuan uang (monetary measurement)
Laporan keuangan entitas pelaporan harus menyajikan setiap kegiatan yang
diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang. Hal ini diperlukan agar
memungkinkan dilakukannya analisis dan pengukuran dalam akuntansi.
c) Pengakuan Pendapatan dan Belanja
Kabupaten Toba Samosir menggunakan basis kas untuk pengakuan pendapatan dan
belanja. Pendapatan diakui setelah penerimaan uang disetor dan masuk ke Rekening
Kas Umum Daerah. Belanja diakui setelah uang dikeluarkan secara definitif dari
Rekening Kas Umum Daerah dan/atau telah dipertanggungjawabkan. Khusus
pengeluaran melalui Bendahara Pengeluaran, pengakuannya terjadi pada saat
pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai
fungsi perbendaharaan.
Dalam sistem pembayaran untuk pengeluaran belanja dikenal adanya dua sistem
pembayaran, yaitu pembayaran yang dilakukan secara langsung kepada pihak ketiga
(SPMU LS) dan pembayaran melalui uang muka kerja atau dana kas kecil (SPM
UP) yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran. Apabila pembayaran dilakukan
dengan SPM LS kepada pihak ketiga untuk barang dan/atau jasa yang telah
diterima, dan Pemerintah Kabupaten Toba Samosir mengakui pengeluaran belanja
tersebut sebagai belanja, pengakuan belanja. Jika pembayaran dilakukan melalui
Bandahara Pengeluaran (SPM UP atau SPM GU), maka uang yang diberikan
kepada Bendahara Pengeluaran belum diakui sebagai belanja. Jumlah tersebut
merupakan uang muka kerja atau dana kas kecil di satuan kerja perangkat daerah.
13
Jumlah tersebut baru diakui sebagai belanja setelah dipertanggungjawabkan ke
satuan kerja pengelola keuangan daerah.
Saldo kas yang berasal dari sisa uang muka kerja, yang berada di Bendahara
Pengeluaran merupakan aset Pemerintah Kabupaten Toba Samosir. jumlah tersebut
disajikan pada akun Kas di Bendahara Pengeluaran di neraca Pemerintah Kabupaten
Toba Samosir.
d) Pengakuan Aset
Pada Kabupaten Toba Samosir aset diakui pada saat diterima dan/atau hak
kepemilikan berpindah.
e) Pengakuan Kewajiban
Pada Pemerintah Kabupaten Toba Samosir kewajiban diakui pada saat pinjaman
diterima atau kewajiban timbul. Kewajiban yang disajikan di neraca mencakup
utang yang berasal dari pinjaman, utang biaya, seperti biaya yang masih harus
dibayar, dan utang PFK. pada akhir tahun, setiap satuan kerja perangkat daerah
perlu menginventarisasi utang-utang di unitnya masing-masing untuk disajikan di
neraca.
f) Penilaian Aset
Pada Pemerintah Kabupaten Toba Samosir aset dinilai berdasarkan harga perolehan.
Ketentuan ini berlaku untuk transaksi yang terjadi setelah penyusunan neraca awal
(neraca yang pertama kali disusun). Sedangkan untuk aset yang sudah dimiliki pada
saat penyusunan neraca pertama kali (neraca awal) dinilai berdasarkan nilai wajar
pada tanggal penyusunan neraca tersebut.
3. Penjelasan Per Pos Laporan Keuangan
a. Neraca
1. Aset
1.1. Aset Lancar
1.1.1. Kas
1.1.1.1. Kas di Kas Daerah Rp 39.859.135.406,89
Jumlah tersebut merupakan saldo pencatatan pada Buku Kas Umum
Bendaharawan Umum Pemerintah Kabupaten Toba Samosir per 31
14
Desember 2007, berdasarkan kas opname yang dilakukan per 31 Desember
2007.
1.1.1.2. Kas di Bendahara Pengeluaran Rp6.905.951.772,78
Jumlah tersebut merupakan kas yang masih ada pada Bendahara
Pengeluaran SKPD yang merupakan sisa UYHD belum disetor per 31
Desember 2007 yaitu:
No Nama SKPD Jumlah
1 2 3
1 Dinas Pendidikan Rp 1.587.172.124
2 Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Porsea Rp 4.267.875
3 Dinas Kesehatan dan KB Rp 272.773.258
4 Rumah Sakit Umum Porsea Rp 734.000
5 Dinas Pekerjaan Umum Rp 50.392.847
6 Dinas Tata Ruang dan Permukiman Rp 24.455.475
7 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Rp 81.608.720
8 Dinas Perhubungan Rp 1.847.235
9 Dinas Lingkungan Hidup dan Pertambangan Rp 10.822.300
10 Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Rp 102.334.659
11 Badan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga
Sejahtera Rp 346.530
12 Dinas Sosial, Pemuda dan Olahraga Rp 13.500.000
13 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Rp 21.696.285
14 Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Rp 52.708.997
15 Dinas Kesatuan Bangsa dan Ketertiban Rp 12.896.705
16 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Rp 35.642.157
17 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Rp 123.432
18 Sekretariat Daerah Rp 1.336.087.517
19 Sekretariat DPRD Rp 889.842.445
20 Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Rp 1.362.188.025
21 Inspektorat Kabupaten Rp 93.278.062
22 Kecamatan Balige Rp 3.156.606
23 Kecamatan Tampahan Rp 971.750
24 Kecamatan Laguboti Rp 2.505.370
25 Kecamatan Borbor Rp 175.000
26 Kecamatan Nassau Rp 1.502.142
27 Kecamatan Sigumpar Rp 228.975
28 Kecamatan Porsea Rp 11.058.090
29 Kecamatan Siantar Narumonda Rp 4.853.060
30 Kecamatan Uluan Rp 715.160
31 Kecamatan Pintu Pohan Meranti Rp 13.621.700
32 Kecamatan Lumbanjulu Rp 1.528.728
15
1 2 3
33 Kecamatan Ajibata Rp 4.823.456
34 Badan Kepegawaian Daerah Rp 49.791.680
35 Badan PMD dan PP Rp 10.325.740
36 Kantor Pengolahan Data Elektronik Rp 9.725.000
37 Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Rp 156.963.795
38 Kantor Ketahanan Pangan Rp 339.300
39 Dinas Kehutanan dan Perkebunan Rp 19.235.543
40 Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya Rp 12.000.000
41 Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan Rp 3.108.329
Total Rp 6.905.951.772,78
1.1.3. Piutang
1.1.1.3. Piutang Pajak Rp23.437.780,00
Saldo tersebut merupakan saldo piutang pajak Pemerintah Kabupaten
Toba Samosir per 31 Desember 2007 kepada wajib pajak daerah
berdasarkan ketetapan SKP- Daerah yang telah diterbitkan namun belum
dilunasi oleh wajib pajak, terdiri dari :
a. Pajak Hotel Rp. 12.560.000,00
b. Pajak Reklame Rp. 10.877.780,00
Jumlah Rp. 23.437.780,00
1.1.1.4. Piutang Retribusi Rp77.539.352,00
Merupakan saldo piutang retribusi yang telah diterbitkan Surat Ketetapan
Retribusinya oleh Pemerintah Kabupaten Toba Samosir per 31 Desember
2007 namun belum dilunasi oleh wajib retribusi, terdiri dari :
a. Retribusi Izin Gangguan pada Kecamatan Rp 7.620.000,00
b. Retribusi Sewa Tanah pada Dinas Pasar Rp 68.366.852,00
c. Retribusi Izin Gangguan pada Bag. Perekonomian Rp 1.552.500,00
Jumlah Rp 77.539.352,00
1.1.4. Persediaan Rp2.036.491.931,00
Persediaan Pemerintah Kabupaten Toba Samosir per 31 Desember 2007
seluruhnya sebesar Rp2.036.491.931,00 merupakan barang habis pakai
pada Gudang Farmasi Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Porsea
Kabupaten Toba Samosir yang terdiri dari alat kesehatan, bahan kimia
16
kesehatan dan Obat-obatan.
1.2. Investasi Jangka Panjang
1.1.1. Investasi Non Permanen Rp1.469.000.000,00
Jumlah tersebut merupakan dana bergulir yang diberikan kepada Koperasi,
Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dan Lembaga Keuangan Mikro (LKM)
pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan dan Deposito per
tanggal 31 Desember 2007, terdiri dari:
a. Dana Bergulir pada Dinas Koperasi, Perindustrian
dan Perdagangan
Rp
1.469.000.000,00
Jumlah Rp 1.469.000.000,00
1.1.2. Investasi Permanen Rp6.867.095.817,00
Jumlah tersebut merupakan realisasi penyertaan modal Pemerintah
Kabupaten Toba Samosir per 31 Desember 2007 pada Badan Usaha Milik
Daerah yaitu pada PT. Bank Sumut.
Saldo awal sebesar 6.120.095.817,00 terdiri dari:
Saham yang telah diterima sertifikatnya Rp 965.030.000,00
Saham yang belum diterima sertifikatnya Rp 5.155.065.817,00
Tambahan penyertaan tahun 2007 Rp 747.000.000,00
Jumlah penyertaan pemerintah Rp 6.867.095.817,00
1.3. Aset tetap
Nilai aset tetap Pemerintah Kabupaten Toba Samosir per 31 Desember
2007 sebesar Rp587.890.481.219,09 terdiri atas tanah, peralatan dan
mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan serta aset tetap
lainnya.
Nilai aset tetap diperoleh berdasarkan laporan Bagian Umum dan
Perlengkapan Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Toba Samosir atas
seluruh inventaris Kabupaten Toba Samosir Tahun 2007, dengan
mempedomani Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004
tanggal 6 Mei 2004.
17
1.1.1. Tanah Rp205.102.345.713,00
Jumlah tersebut merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk
memperoleh tanah sampai dengan tanah tersebut siap dipakai, meliputi
antara lain harga pembelian dan biaya yang berhubungan dengan
pengukuruan dan penimbunan, serta biaya pembelian bangunan tua yang
terletak pada sebidang tanah yang dibeli untuk pembangunan sebuah
gedung baru jika bangunan tersebut dimaksudkan untuk dibongkar .
1.1.2. Peralatan dan Mesin Rp78.640.100.296,00
Aset Peralatan dan Mesin merupakan akumulasi dari beberapa bidang
inventaris yaitu Bidang Alat-alat besar, alat-alat angkutan, Alat-alat
bengkel, Alat-alat pertanian, Alat-alat kantor dan rumah tangga, Alat
studio, Alat kedokteran, dan Alat Laboratorium.
1.1.3. Gedung dan Bangunan Rp123.979.130.947,00
Jumlah tersebut merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk
memperoleh gedung dan bangunan sampai dengan gedung dan bagunan
tersebut siap digunakan.
1.1.4. Jalan, Jembatan, Irigasi dan Jaringan Rp170.554.401.011,09
Jumlah tersebut merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk
memperoleh Jalan, Jembatan, Irigasi dan Jaringan sampai dengan Jalan,
Jembatan, Irigasi dan Jaringan tersebut siap digunakan.
1.1.5. Aset Tetap Lainnya Rp9.614.503.252,00
Merupakan Aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan kedalam 4 (empat)
kelompok aset tetap diatas.
18
1.5. Aset Lainnya
1.1.5. Aset Lain-Lain Rp199.166.666,67
Merupakan sisa bagian biaya dibayar dimuka atas sewa bangunan terdiri
dari :
a. Biaya sewa Gedung Mess Pemkab di Jalan Sendok No. 23 Medan
untuk jangka waktu 5 tahun mulai 1 Maret 2006 s.d 31 Maret 2011
sebesar Rp200.000.000 dengan sisa bagian sewa Rp126.666.666,67
(38
/60 x Rp200.000.000,00).
b. Biaya sewa Gedung (Kantor Eks Diankones) di Jalan Gereja No. 32
Balige untuk jangka waktu 5 tahun mulai 1 Juni 2005 s.d 30 Juni 2010
sebesar Rp150.000.000,00 dengan sisa bagian sewa Rp72.500.000,00
(29
/60 x Rp150.000.000,00).
2. Kewajiban
2.1. Kewajiban Jangka Pendek
2.1.1. Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Rp 99.704.517,00
Jumlah tersebut merupakan saldo utang perhitungan fihak ketiga (PFK)
atas pajak-pajak yang dipungut oleh bendahara umum daerah sebagai
wajib pungut pajak yang telah disetorkan ke kas negara namun
dikembalikan oleh kantor pos karena NPWP wajib pajak tidak sesuai
dengan daftar dengan rincian sebagai berikut :
a. CV Dioranta Ilmu Rp 3.054.819,00
b. CV Maduma Kharisma Rp21.246.728,00
c. CV Sumatra Jaya Rp34.677.054,00
d. Moshenia Anugrah Abadi Rp36.062.666,00
e. Dorlin Rp 4.663.250,00
Jumlah Rp99.704.517,00
3. Ekuitas Dana
3.1. Ekuitas Dana Lancar
Jumlah tersebut merupakan selisih antara jumlah nilai aset lancar dengan
19
jumlah nilai hutang lancar, dengan rincian sebagai berikut :
a. Selisih Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Rp 46.665.382.662,67
b. Cadangan untuk piutang Rp 100.977.132,00
c. Cadangan persediaan Rp 2.036.491.931,00
Dikurangi :Dana yang harus disediakan untuk
pembayaran utang jangka pendek Rp 0,00
Jumlah per 31 Desember 2007 Rp48.802.851.725,67
3.2. Ekuitas Dana yang Diinvestasikan
Jumlah tersebut merupakan selisih antara jumlah nilai investasi Jangka
Panjang, Aset tetap, Aset lainnya ( tidak termasuk dana cadangan ) dengan
jumlah Hutang Jangka Panjang. Dengan rincian sebagai berikut :
a. Dinvestasikan dalam investasi Jangka Panjang Rp 8.336.095.817,00
b. Dinvestasikan dalam Aset Tetap Rp 587.890.481.219,09
c. Dinvestasikan dalam Aset lainnya Rp 199.666.666,67
Dikurangi : Dana yang harus disediakan untuk
Pembayaran hutang Jk. Panjang Rp 0,00
Jumlah per 31 Desember 2007 Rp 596.425.743.702,76
3.3. Ekuitas Dana Yang Dicadangkan.
Sampai dengan 31 Desember 2007 tidak terdapat dana yang dialokasikan
Oleh Pemerintah Kabupaten Toba Samosir untuk dicadangkan.
b. Laporan Realisasi Anggaran
1. Pendapatan
Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Toba Samosir Tahun
Anggaran 2007 adalah sebesar Rp353.172.060.380,00 lebih kecil sebesar
Rp2.421.724.682,00 atau 99,32% dari target sebesar
Rp355.593.785.062,00. Jumlah tersebut terdiri dari :
1.1. Pendapatan Asli Daerah
Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang
bersumber dari Hasil pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Pendapatan
Bagian Laba BUMD/BUMN dan Investasi Lainnya serta Lain-lain
Pendapatan Asli Daerah, terdiri dari :
1.1.1. Pendapatan Pajak Daerah
20
Bagian ini terdiri dari pos-pos pajak yang terdiri dari Pajak Hotel, Pajak
Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan Umum,
dan Pajak Pengambilan Bahan Galian Gol. C. Realisasi Pajak Daerah
Kabupaten Toba Samosir pada Tahun Anggaran 2007 dapat dilihat pada
tabel berikut :
Daftar Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Toba Samosir
Tahun Anggaran 2007
No Target Realisasi Lebih %
Urut B. Uraian Penerimaan
( Berkurang )
1 Pajak Hotel 75.000.000,00 36.002.901,00 (38.997.099,00) 48,00
2 Pajak Restoran 863.308.000,00 323.994.931,00 (539.313.069,00) 37,53
3 Pajak Hiburan 6.420.000,00 0,00 (6.420.000,00) 0,000
4 Pajak Reklame 94.500.000,00 72.706.038,00 (21.793.962,00) 76,94
5 Pajak Penerangan Jalan Umum 2.050.183.000,00 1.062.401.762,00 (987.781.238,00) 51,82
6 Pajak Pengambilan Bahan Galian Gol.C 545.900.000,00 497.846.825,00 (48.053.175,00) 91,00
Jumlah 3.635.311.000,00 1.992.952.457,00 (1.642.358.543,00) 54,82
1.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah
Pada Bagian ini dijelaskan bahwa yang termasuk Retribusi Daerah adalah
Pelayanan Kesehatan, Pelayanan Persampahan/Kebersihan, Penggantian
Biaya Cetak KTP dan Penggantian Biaya Cetak Akte Catatan Sipil,
Pelayanan Parkir ditepi Jalan Umum, Pelayanan Pasar, pengujuan berkala
kendaraan bermotor, Pemakaian Kekayaan Daerah, Terminal, perkapalan,
izin usaha perbengkelan kendaraan, Izin Mendirikan Bangunan, Trayek
serta Retribusi Gangguan dan beberapa retribusi lainnya.
Untuk lebih jelasnya realisasi Retribusi Daerah Kabupaten Toba Samosir
Tahun Anggaran 2007 dapat dilihat pada tabel berikut :
Daftar Realisasi Retribusi Daerah Kabupaten Toba Samosir
Tahun Anggaran 2007
21
No
Urut Uraian Penerimaan Target Realisasi
Lebih/
(Berkurang) %
1 2 3 4 5 6
1 Retribusi Pelayanan Kesehatan 522.490.000,00 522.558.825,00 68.825,00 100,01
2 Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan 60.905.000,00 33.797.000,00 (27.108.000,00) 55,00
3 Retribusi Penggantian Biaya KTP dan Akte Catatan
Sipil
60.000.000,00
96.685.000,00
36.685.000,00
161,14
4 Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum 26.000.000,00 2.100.000,00 (23.900.000,00) 8,08
5 Retribusi Pelayanan Pasar 312.000.000,00 208.066.000,00 (103.934.000,00) 66,69
6 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 45.000.000,00 7.669.000,00 (37.331.000,00) 17,04
7 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 343.000.000,00 105.394.376,00 (242.605.624,00) 29,27
8 Retribusi Terminal 28.500.000,00 1.500.000,00 (27.000.000,00) 5,26
9 Retribusi Tempat Khusus Parkir 5.800.000,00 3.600.000,00 (2.200.000,00) 62,07
10 Retribusi Rumah Potong Hewan Lainnya 36.646.000,00 22.488.000,00 (14.158.000,00) 61,37
11 Retribusi Pelayanan Pelabuhan 5.000.000,00 1.100.000,00 (3.900.000,00) 22,00
12 Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga 25.000.000,00 27.400.000,00 2.400.000,00 109,60
13 Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00
14 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 152.313.000,00 118.589.591,00 (33.723.409,00) 77,86
15 Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman
Beralkohol
14.500.000,00
4.620.000,00
(9.880.000,00)
31,86
16 Retribusi Izin Usaha jasa Konstruksi 47.000.000,00 18.050.000,00 (28.950.000,00) 38,40
17 Retribusi Izin Gangguan/Keramaian 100.202.000,00 107.286.480,00 7.084.480,00 107,07
18 Retribusi Izin Usaha Industri, Perdagangan dan
Gudang
32.000.000,00
34.075.000,00
2.075.000,00
128,10
19 Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa
37.000.000,00
21.633.700,00
(15.366.300,00)
58,47
20 Retribusi Tempat Rekreasi dan Hiburan Umum
7.000.000,00
2.175.000,00
(4.825.000,00)
31,07
21 Retribusi Izin Trayek 17.000.000,00 2.400.000,00 (14.600.000,00) 14,12
22 Retribusi Izin Usaha Penggilingan Padi, Huller,
Penyosohan Beras dan Alat Mesin Pertanian 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00
23 Retribusi Izin Usaha Rumah Makan dan atau Bar
8.500.000,00
2.000.000,00
6.500.000,00
23,53
24 Retribusi Izin Usaha Hotel dengan Tanda Bunga
Melati
5.500.000,00
200.000,00
5.300.000,00
3,64
25 Retribusi Izin Usaha Perbengkelan Kendaraan
Bermotor
5.500.000,00
0,00
(5.500.000,00)
0,00
26 Retribusi Izin Menggali Kerangka dan
Memakamkannya Kembali
7.684.000,00
5.682.000,00
(2.002.000,00)
73,95
27 Retribusi Pengesahan Akte Pendirian dan Perubahan
Anggaran Dasar Koperasi
30.000.000,00
5.250.000,00
(24.750.000,00)
17,50
28 Retribusi Izin Usaha Membuka Kolam Pembenihan
Ikan, Air Deras, Air Tenang, dan Keramba Jaring
Apung
6.000.000,00
6.000.000,00
0,00
100,00
29 Retribusi Izin Usaha Pemanfaatan Kayu pada Tanah
Milik
191.000.000,00
0,00
(191.000.000,00)
0,00
30 Retribusi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
1.000.000,00
0,00
(1.000.000,00)
0,00
31 Retribusi Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian
Golongan C
30.000.000,00
5.595.000,00
(24.405.000,00)
18,65
32 Retribusi Pengawasan dan Perlindungan Tenaga
Kerja
45.000.000,00
69.577.500,00
24.577.500,00
154,62
Jumlah 2.218.040.000,00 1.445.992.472,00 772.047.528,00 65,19
22
Seluruh Retribusi daerah yang dipungut oleh Pemerintah kabupaten toba
Samosir dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) jenis sesuai dengan
peraturan yang berlaku sebagai berikut :
(1) Retribusi Jasa Umum, yang termasuk retribusi ini adalah pelayanan
kesehatan, pelayanan persampahan/kebersihan, penggantian biaya
KTP dan akte Catatan Sipil, pelayanan parkir di tepi jalan umum,
pelayanan pasar dan pengujian kendaraan bermotor. Penerimaan
yang dianggarkan dari Retribusi jasa umum sebesar
Rp1.026.395.000,00 dan terealisasi sebesar Rp870.700.445,00 atau
84,83% kurang dari target Rp124.694.555,00.
(2) Retribusi Jasa Usaha, yang termasuk retribusi ini adalah pemakaian
kekayaan Daerah, Terminal, Tempat Khusus Parkir, Tempat
Penginapan/Pasanggrahan/Villa, Rumah Potong Hewan, Pelayanan
Kepelabuhan, Tempat Rekreasi dan Olahraga, dan Penjualan
Produksi Usaha Daerah. Penerimaan yang dianggarkan dari Retribusi
Jasa Usaha sebesar Rp485.446.000,00 dan terealisasi sebesar
Rp187.616.076,00 atau 38,65% kurang dari target
Rp303.829.924,00.
(3) Retribusi Perizinan Tertentu, yang termasuk retribusi ini adalah Izin
Mendirikan Bangunan, Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol,
Izin Gangguan/Keramaian, Izin Trayek, Retribusi Izin Usaha
Industri, Perdagangan dan Gudang, Izin Usaha Konstruksi, Izin
Usaha Penggilingan Padi, Huller, Penyosohan Beras dan Alat Mesin
Pertanian, Izin Usaha Rumah Makan dan atau Bar, Izin Usaha Hotel
dengan Tanda Bunga Melati, Izin Usaha Perbengkelan Kendaraan
Bermotor, Izin Menggali Kerangka dan Memakamkannya Kembali,
Pengesahan Akte Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar
Koperasi, Izin Usaha Membuka Kolam Pembenihan Ikan, Air Deras,
Air Tenang, dan Keramba Jaring Apung, Izin Usaha Pemanfaatan
Kayu pada Tanah Milik, Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Izin
Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C, Pengawasan dan
23
Perlindungan Tenaga Kerja, dan Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan
Umum. Penerimaan yang dianggarkan dari Retribusi Perijinan
tertentu sebesar Rp713.199.000,00 dan terealisasi sebesar
Rp389.657.571,00 atau 54,63% kurang dari target
Rp323.523.629,00
1.1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
Pada Bagian Lain-lain Pendapatan terdapat beberapa penerimaan antara
lain: Hasil Penjualan Asset daerah Yang Tidak Dipisahkan, Penerimaan
Jasa Giro, Penerimaan Bunga Deposito, Pendapatan Denda Keterlambatan
Pelaksanaan Pekerjaan, Pendapatan dan Pengembalian dan Lain-lain
Pendapatan Asli Daerah, dapat dilihat pada tabel berikut :
Daftar Realisasi Lain – Lain Pendapatan Asli Daerah
Kabupaten Toba Samosir Tahun Anggaran 2007 No Lebih %
Urut Uraian Penerimaan Target Realisasi
( Berkurang )
1 Penerimaan Jasa Giro 1.700.000.000,00 1.874.261.968,00 174.261.968,00 110,25
2 Penerimaan Bunga Deposito 600.250.000,00 734.999.994,00 134.749.994,00 122,45
3 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah 80.250.000,00 00,00 (80.250.000,00) -
Jumlah 2.380.500.000,00 2.609.261.962,00 228.761.962,00 109,61
Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah pada Tahun Anggaran 2007
sebesar Rp2.609.261.962,00 atau melebihi target sebesar 109,61% dari
target sebesar Rp2.380.500.000,00 mengalami peningkatan sebesar
Rp228.761.962,00 dibandingkan tahun lalu. Peningkatan ini disebabkan
penerimaan Jasa Giro Kas Daerah, dan rekening deposito pada Bank
Sumut. Meningkatnya penerimaan pendapatan diatas akibat naiknya suku
bunga bank pada tahun 2007.
1.2. Pendapatan Transfer
1.2.1. Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan
Transfer atau Dana Perimbangan merupakan pendanaan Daerah yang
bersumber dari APBN maupun APBD pemerintah daerah atasan yang
terdiri dari atas Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Bukan Pajak, Dana
Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana
24
Perimbangan selain dimaksudkan untuk membantu daerah dalam mendanai
kewenangannya, juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber
pendanaan pemerintahan antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta untuk
mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antar daerah.
Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Bukan Pajak adalah dana yang
bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah
berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah
dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Tujuannya adalah untuk
mengurangi ketimpangan fiskal antara Pemerintah Pusat dan Daerah
(ketimpangan vertikal).
Persentase Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Bukan Pajak untuk setiap
sumber di muat di dalam Undang-Undang 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Adapun ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan dan
penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Bukan Pajak dilakukan
melalui Peraturan Menteri Keuangan.
1.2.1.1. Dana Bagi Hasil Pajak
Pada bagian Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak bersumber dari Bagi Hasil
Penerimaan Pajak (Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas
Tanah dan Bangunan dan PPh Pasal 25 dan Pasl 29 Wajib Pajak Orang
Pribadi Dalam Negeri). Pada Tahun Anggaran 2007 daftar realisasi Bagi
Hasil Pajak dapat dilihat pada tabel berikut :
Daftar Realisasi Bagi Hasil Pajak Kabupaten Toba Samosir
Tahun Anggaran 2007
No Lebih %
Urut Uraian Penerimaan Target Realisasi
( Berkurang )
1 Bagi Hasil dari PBB 13.363.255.625,00 10.752.335.303,00 (2.610.920.322,00) 80,46
2 Bagi Hasil dari BPHTB 2.500.000.000,00 663.813.426,00 (1.836.186.574,00) 26,55
3 Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan
(PPh) Pasal 25 dan 29 Wajib
Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri
2.511.940.225,00
1.758.006.347,00
(753.933.878,00)
69,99
4 PBB Bagian Pusat yang
dikembalikan ke daerah
4.233.250.000,00
5.846.846.662,00
1.613.596.662,00
138,12
5 Upah Pungut PBB 964.250.000,00 273.869.103,00 (690.380.897,00) 28,40
Jumlah 23.572.695.850,00 19.294.870.841,00 (4.277.825.009,00) 81,85
25
Realisasi Bagi Hasil Pajak pada Tahun Anggaran 2007 sebesar
Rp19.294.870.841,00 tidak mencapai target, kurang sebesar
Rp4.277.825.009,00 atau hanya 81,85% dari target sebesar
Rp23.572.695.850,00. Capaian target penerimaan terendah adalah pada
bagi hasil BPHTB sedangkan kenaikan/kelebihan capaian target
penerimaan pada PBB Bagian pusat yang dikembalikan ke daerah.
1.2.1.2. Bagi Hasil Bukan Pajak
Pada bagian Dana Bagi Hasil (DBH) Bukan Pajak bersumber dari Bagi
Hasil dari Iuran Hak Pengusahaan Hutan, Bagi Hasil dari Provisi Sumber
daya Hutan, Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan serta Bagi Hasil dari
Pertambangan Minyak Bumi. Pada Tahun Anggaran 2007 daftar realisasi
Bagi Hasil Bukan Pajak dapat dilihat pada tabel berikut :
Daftar Realisasi Bagi Hasil Bukan Pajak Kabupaten Toba Samosir
Tahun Anggaran 2007 No Lebih %
Urut Uraian Penerimaan Target Realisasi
( Berkurang )
1. Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan 406.250.000,00 469.218.314,00 (62.968.314,00) 115,50
2. Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak
Bumi
915.625.000,00
72.052.616,00
(860.618.280,00)
7,87
3. Provisi SDH 301.375.000,00 124.959.596,00 (176.415.404,00) 41,46
Jumlah 1.623.250.000,00 666.230.526,00 (1.082.956.102,00) 41,04
Realisasi Bagi Hasil Bukan Pajak pada Tahun Anggaran 2007 sebesar
Rp666.230.526,00 atau hanya terealisasi sebesar 41,04% dari target sebesar
Rp1.623.250.000,00. Pengaruh yang terbesar dari tidak tercapainya target
adalah penerimaan dari bagi hasil pertambangan minyak bumi yang hanya
tercapai sebesar Rp72.052.616,00 atau hanya 7,87%.
1.2.1.3. Dana Alokasi Umum
Tujuan pengalokasian Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dalam rangka
untuk meningkatkan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk
26
mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
Penggunaan Dana Alokasi umum (DAU) dimaksud ditetapkan oleh daerah
sesuai dengan prioritas dan kebutuhan masing-masing dalam rangka
pelaksanaan otonomi daerah.
Penerimaan Dana Alokasi Umum (DAU) Pemerintah Kabupaten Toba
Samosir Tahun Anggaran 2007 sebesar Rp239.982.000.000,00 dari alokasi
anggaran sebesar Rp239.982.000.000,00 atau 100%.
1.2.1.4. Dana Alokasi Khusus
Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari APBN
yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu
mendanai kegaitan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai
dengan prioritas nasional. Bagi daerah penerima Dana Alokasi Khusus
(DAK) wajib menyediakan dana pendamping dalam APBD sekurang-
kurangnya 10% (sepuluh persen) dari alokasi Dana Alokasi Khusus
(DAK).
Penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Pemerintah Kabupaten Toba
Samosir Tahun Anggaran 2007 terealisasi sebesar Rp.54.522.000.000,00
atau 98,48% dari alokasi anggaran sebesar Rp55.361.000.000,00.
Pada Tahun Anggaran 2007 Dana Alokasi Khusus (DAK) dialokasikan
dari 8 bidang kewenangan yaitu : Pendidikan, Kesehatan, Jalan, Irigasi,
Perikanan, Lingkungan Hidup, air bersih, dan pertanian dan dikelola oleh 6
(enam) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yaitu Dinas Kesehatan dan
KB, Dinas Pendidikan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Lingkungan hidup
dan Pertambangan, Dinas Tata Ruang dan Permukiman, dan Dinas
Pertanian, Perikanan dan Peternakan
Dana Alokasi Khusus pada Tahun Anggaran 2007 yang terbesar adalah
Bidang Pendidikan disusul oleh Bidang Kesehatan, Bidang Infrastruktur
Jalan, Bidang Pertanian, Bidang Prasarana Air Bersih, Bidang Kelautan
dan Perikanan serta Bidang Lingkungan Hidup.
27
1.2.3. Transfer Pemerintah Provinsi
Penerimaan Transfer/bagi hasil dari Provinsi Sumatera Utara untuk tahun
2007 ditargetkan sebesar Rp14.767.078.300,00 dengan realisasi sebagai
berikut :
(1) Pajak Kendaran Bermotor sebesar Rp1.839.250.410,00 atau 25,51%
dari target sebesar Rp7.210.828.300,00
(2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebesar Rp1.603.410.000,00
atau 65,28% dari target sebesar Rp2.456.250.000,00
(3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebesar Rp4.541.862.565,00
atau 141,93% dari target sebesar Rp3.200.000.000,00
(4) Pajak Pengambilan Pemanfaatan Air Bawah Tanah sebesar
Rp180.992.343,00 atau 20,11% dari target sebesar Rp900.000.000,00
(5) Pajak Pengambilan Pemanfaatan Air Permukaan tidak ada realisasi
atau 0% dari target Rp1.000.000.000,00
1.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah
1.3.2. Pendapatan Dana Darurat
Tujuan pengalokasian Dana Darurat adalah dalam rangka untuk
membiayai hal hal yang bersifat mendesak seperti bencana alam.
Penerimaan Dana Darurat Pemerintah Kabupaten Toba Samosir Tahun
Anggaran 2007 sebesar Rp8.000.000.000,00 dari sebelumnya tidak
dianggarkan.
1.3.3. Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemanfaatan Daerah Lainnya
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah yaitu Bantuan Keuangan dari
Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya serta Pendapatan Lainnya yang
Sah dapat dilihat pada tabel berikut :
Daftar Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah
Kabupaten Toba Samosir Tahun Anggaran 2007 No Target Realisasi Lebih %
Urut Uraian Penerimaan
( Berkurang )
1 Bantuan Keuangan dari Provinsi
atau Pemerintah daerah Lainnya
11.446.306.912,00
10.403.920.040,00
1.042.386.872,00
90,89
28
Jumlah 11.446.306.912,00 10.403.920.040,00 1.042.386.872,00 90,89
Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah pada Tahun Anggaran
2007 mengalami penurunan sebesar Rp1.042.386.872,00 atau 90,89 dari
target Rp11.446.306.912.
2. Belanja
Dari 15 (lima belas) bidang kewenangan yang dikelola oleh 7 (Tujuh)
Badan, 15 (lima belas) Dinas, 3 (tiga) Kantor, 1 (satu) Sekretariat DPRD, 1
(satu) Sekretariat Daerah dan 14 (empat belas) Kecamatan se Kabupaten
Toba Samosir yang kemudian dijabarkan kedalam program- program dan
kegiatan- kegiatan.
3. Pembiayaan
Penerimaan pembiayaan daerah yang direalisasikankan oleh Pemerintah
Kabupaten Toba Samosir untuk tahun 2007 bersumber dari penggunaan
sisa lebih perhitungan anggaran tahun 2006, sedangkan pengeluaran
pembiayaan daerah digunakan untuk menambah penyertaan pada PT Bank
Sumut dan pembiayaan dana bergulir dengan rincian sebagai berikut :
Pembiayaan Daerah Tahun 2007 Uraian Anggaran Realisasi Lebih/Kurang %
Penerimaan Pembiayaan Daerah 29.000.000.000,00 34.481.698.671,67 5.481.698.671,67 118,90
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun
Anggaran Sebelumnya 29.000.000.000,00 34.481.698.671,67 5.481.698.671,67 118,90
Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman 0,00 0,00 0,00 0,00
Penerimaan Piutang Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00
Pengeluaran Pembiayaan Daerah 747.000.000,00 1.766.000.000,00 1.019.000.000,00 236,41
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah
Daerah 747.000.000,00 747.000.000,00 0,00 100,00
Pembiayaan Dana Bergulir
Pembayaran Pokok Utang
0,00
0,00
1.019.000.000,00
0,00
1.019.000.000,00
0,00
-
0,00
Pemberian Pinjaman Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00
Realisasi Pembiayaan dana bergulir sebesar Rp1.019.000.000,00 dari
sebelumnya tidak dianggarkan merupakan koreksi BPK-RI atas kegiatan
dana bergulir yang dianggarkan pada anggaran belanja barang.
29
Perbandingan realisasi pembiayaan daerah Pemerintah Kabupaten Toba
Samosir dengan tahun sebelumnnya dapat dilihat dari tabel berikut:
Perbandingan Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2007 dan 2006
Uraian 2007 2006 Lebih/Kurang %
Penerimaan Pembiayaan Daerah 34.481.698.671,67 23.059.656.829,22 11.422.041.842,45 149,53
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun
Anggaran Sebelumnya
34.481.698.671,67 23.059.656.829,22 11.422.041.842,45 149,53
Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman 0,00 0,00 0,00 0,00
Penerimaan Piutang Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00
Pengeluaran Pembiayaan Daerah 1.766.000.000,00 3.155.065.817,00 (1.389.065.817,00) 55,97
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah
Daerah
747.000.000,00 3.155.065.817,00 (2.408.065.817,00) 23,68
Pembiayaan Dana Bergulir
Pembayaran Pokok Utang
1.019.000.000,00
0,00
0,00
0,00
1.019.000.0000,00
0,00
-
-
Pemberian Pinjaman Daerah 0,00 0,00 0,00 -
c. Laporan Arus Kas
Laporan Aliran Kas/Arus Kas menyajikan informasi arus kas masuk dan
keluar sehubungan dengan kegiatan/aktivitas Operasional, Investasi,
Pembiayaan dan Non Anggaran.
Laporan Aliran/Arus Kas Pemerintah Kabupaten Toba Samosir
menggambarkan saldo awal penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir selama
periode 1 Januari 2007 sampai dengan 31 Desember 2007.
Dalam periode 1 Januari 2007 sampai 31 Desember 2007 Pemerintah
Kabupaten Toba Samosir mengalami kenaikan (penurunan) kas sebesar
Rp12.283.388.508,00 yang berasal dari :
- Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi Rp 124.090.865.042,00
- Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Rp (110.141.181.051,00)
- Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan Rp (1.766.000.000,00)
- Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran Rp 99.704.517,00
Jumlah Kenaikan/(Penurunan) Kas Rp 12.283.388.508,00)
1) Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi Rp124.090.865.042,00
Arus Kas ini merupakan saldo dari aktivitas operasi Pemerintah
Kabupaten Toba Samosir selama Tahun Anggaran 2007, dan merupakan
indikator kemampuan Pemerintah Kabupaten Toba Samosir dalam
membiayai kegiatan operasional yang merupakan realisasi Pendapatan
30
Daerah setelah dikurangi Belanja Operasi kegiatan pemerintah, dengan
rincian sebagai berikut :
a) Arus Kas Masuk
- Pendapatan Asli Daerah Rp 7.352.549.998,30
- Pendapatan Transfer Rp 323.987.376.584,00
- Lain-lain Pendapatan yang sah Rp 12.537.928.731,00
Jumlah Arus Kas Masuk Rp 343.877.855.313,30
b) Arus Kas Keluar
- Belanja Pegawai Rp 149.096.881.264,00
- Belanja Subsidi Rp 9.208.784.000,00
- Bantuan Bantuan sosial Rp 3.818.455.200,00
- Belanja Tidak Terduga Rp 844.350.000,00
- Belanja Barang dan Jasa Rp 66.112.724.874,00
Jumlah Arus Kas Keluar Rp 229.081.195.338,00
Jumlah Arus Kas bersih dari aktivitas Operasi Rp 124.090.865.042,00
2) Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Rp (110.141.181.051,00)
Arus Kas ini merupakan saldo dari aktivitas investasi Pemerintah
Kabupaten Toba Samosir selama periode 1 Januari 2007 sampai dengan
31 Desember 2007, yang merupakan realisasi Pendapatan Daerah dari
Penjualan aset daerah setelah dikurangi belanja Pemerintah Kabupaten
Toba Samosir untuk Belanja Modal berupa pengadaan Barang Inventaris
Milik Daerah dalam rangka kegitan pemerintah.
Belanja Modal yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Toba
Samosir selama tahun Anggaran, menjadi penambahan aktiva tetap dalam
neraca tahun anggaran yang bersangkutan.
Rincian atas Aktivitas Investasi tahun 2007 adalah sebagai berikut :
a) Arus Kas Masuk
- Pendapatan Penjualan Aset Tetap Rp 0,00
- Pendapatan Penjualan Aset Lainnya Rp 0,00
Jumlah Arus Kas Masuk Rp 0,00
b) Arus Kas Keluar
- Pembelian Aset Tetap Rp 110.141.181.051,00
- Pembelian Aset Lainnya Rp 0,00
Jumlah Arus Kas Keluar Rp 110.141.181.051,00
Jumlah arus Kas bersih dari aktivitas Investasi Rp (110.141.181.051,00)
Arus Kas bersih dari aktivitas investasi Tahun Anggaran 2007
Rp(110.141.181.051,00) menunjukkan bahwa dalam tahun 2007
Pemerintah Kabupaten Toba Samosir tidak melakukan kegiatan
31
pelepasan asetnya dan melakukan penambahan aset untuk pelayanan
senilai Rp110.141.181.051,00 yang merupakan barang inventaris
kekayaan daerah Kabupaten Toba Samosir yang merupakan mutasi
tambahan dalam neraca Pemerintah Kabupaten Toba Samosir per 31
Desember 2007.
3) Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan Rp(1.766.000.000,00)
Arus Kas ini merupakan saldo dari aktivitas pembiayaan Pemerintah
Kabupaten Toba Samosir selama tahun anggaran 2007, yaitu arus kas
untuk menggunakan surplus/sisa lebih perhitungan anggaran untuk atau
menutup defisit Perhitungan Anggaran dengan rincian sebagai berikut :
a) Arus Kas Masuk
- Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Rp 0,00
- Penerimaan Piutang Daerah Rp 0,00
Jumlah Arus Kas Masuk Rp 0,00
b) Arus Kas Keluar
- Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Rp 747.000.000,00
- Pembiayaan Dana Bergulir Rp 1.019.000.000,00
- Jumlah Arus Kas Keluar Rp 1.766.000.000,00
Jumlah arus Kas bersih dari aktivitas Pembiayaan Rp (1.766.000.000,00)
Arus Kas dari aktivitas Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Toba Samosir
selama tahun anggaran 2007 adalah sebesar Rp(1.766.000.000,00)
merupakan realisasi pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan
pemerintah daerah kepada PT Bank Sumut dan Pembiayaan Dana
Bergulir.
4) Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran Rp99.704.517,00
Arus Kas ini merupakan saldo dari aktivitas Perhitungan Fihak Ketiga
(PFK) Pemerintah Kabupaten Toba Samosir selama Tahun Anggaran
2007, yaitu arus kas dari Penerimaan Daerah namun bukan merupakan
Pendapatan Daerah, dengan rincian sebagai berikut :
a) Arus Kas Masuk
- Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga Rp 20.803.955.686,00
32
Jumlah Arus Kas Masuk Rp 20.803.955.686,00
b) Arus Kas Keluar
- Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga Rp 20.704.251.169,00
Jumlah Arus Kas Keluar Rp 20.704.251.169,00
Jumlah arus Kas bersih dari aktivitas Non Anggaran Rp 99.704.517,00
5) Saldo Akhir Kas Rp 46.765.087.179,67
a) Kenaikan/(Penurunan) Kas dan Setara Kas Rp 12.283.388.508,00
b) Saldo Awal Kas di BUD Rp 34.481.698.671,67
c) Saldo Akhir Kas di BUD Rp 46.765.087.179,67
d) Kas di Kas Daerah Rp 39.859.135.406,89
e) Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran Rp 6.905.951.772,00
d. Pengungkapan Lain
1) Kontinjensi
Tidak ada kondisi atau situasi yang belum memiliki kepastian pada
tanggal neraca 31 Desember 2007.
2) Komitmen
Tidak ada Komitmen yaitu bentuk perjanjian dengan pihak ketiga yang
harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.
3) Kejadian penting setelah tanggal neraca (subsequent event)
TIdak ada kejadian penting setalah tanggal neraca yang secara signifikan
terhadap akun-akun yang disajikan dalam neraca atau komponen laporan
keuangan lainnya.
33
BAB III
GAMBARAN UMUM PEMERIKSAAN
A. Dasar Pemeriksaan
1. Pasal 23E Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
2. Pasal 31 ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
3. Pasal 56 ayat (3) UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
4. Pasal 4 ayat (2) UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara.
5. Pasal 184 UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
6. Pasal 1 UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.
7. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Standar
Pemeriksaan Keuangan Negara.
8. Pasal 43 Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan
Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.
B. Tujuan Pemeriksaan
Untuk memberikan opini atas tingkat kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam
laporan keuangan mendasarkan kepada kriteria:
1. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintah dan atau prinsip-prinsip akuntansi
yang ditetapkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan.
2. Kecukupan pengungkapan (adequate disclosure).
3. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
4. Efektivitas sistem pengendalian intern.
C. Sasaran Pemeriksaan
Pemeriksaan LKPD TA 2007 meliputi pengujian atas saldo akun-akun yang ada di neraca
dan transaksi-transaksi pada Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Aliran Kas, dan
pengungkapan informasi keuangan pada Catatan atas Laporan Keuangan.
D. Metode Pemeriksaan
34
Metoda Pemeriksaan yang digunakan dalam pemeriksaan LKPD secara ringkas meliputi
perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil pemeriksaan yang meliputi 25
langkah/kegiatan. Pelaksanaan rinci atas metodologi pemeriksaan ini merujuk pada Juknis
Pemeriksaan LKPD Bab III.
E. Standar Pemeriksaan
Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang ditetapkan BPK-RI Tahun 2007.
F. Jangka Waktu Pemeriksaan
Pemeriksaan dilaksanakan dimulai tanggal 26 Agustus 2008 dan berakhir pada tanggal
20 September 2008.
G. Obyek Pemeriksaan
Obyek Pemeriksaan kami adalah Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Toba
Samosir Tahun Anggaran 2007 yang terdiri dari Laporan Realisasi APBD TA 2007,
Laporan Arus Kas TA 2007, Neraca per 31 Desember 2007 dan Catatan atas Laporan
Keuangan.
H. Pengujian Substantif
Pengujian Substantif dilaksanakan atas akun-akun berikut:
1. Akun-akun Laporan Realisasi APBD
a) Pendapatan Asli Daerah;
b) Pendapatan Transfer;
c) Lain-lain Pendapatan yang Sah;
d) Belanja Administrasi Umum;
e) Belanja Operasi dan Pemeliharaan;
f) Belanja Modal;
g) Penerimaan Pembiayaan;
h) Pengeluaran Pembiayaan.
2. Akun-akun Neraca
a) Kas;
b) Persediaan Bahan Pakai Habis;
c) Persediaan Obat-obatan;
d) Investasi Non Permanen;
e) Investasi Permanen;
35
f) Aset Tetap;
g) Aset Lainnya;
h) Ekuitas Dana Lancar;
i) Ekuitas Dana Investasi.
3. Akun-akun Laporan Arus Kas
a) Arus Kas dari Aktivitas Operasi;
b) Arus Kas dari Aktivitas Investasi;
c) Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan.
I. Batasan Pemeriksaan
Semua informasi yang disajikan dalam laporan keuangan merupakan tanggung jawab
Pemerintah Kabupaten Toba Samosir. Data tersebut disajikan kepada BPK-RI oleh staf
dan pimpinan Pemerintah Kabupaten Toba Samosir. Untuk kepentingan pembuatan
laporan ini, BPK-RI berdasar pada data tersebut. Selama pemeriksaan, BPK-RI
beranggapan bahwa Pemerintah Kabupaten Toba Samosir telah menyediakan data dan
informasi yang benar dan tidak menyembunyikan informasi yang material untuk
pemeriksaan. Oleh karena itu, BPK-RI tidak bertanggung jawab terhadap salah
interpretasi dan kemungkinan pengaruh atas informasi yang tidak baik yang sengaja
maupun tidak oleh Pemerintah Kabupaten Toba Samosir.
Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Toba Samosir TA 2007 tidak
ditujukan untuk menemukan kesalahan atau penyimpangan. Walaupun demikian, jika dari
hasil pemeriksaan ditemukan penyimpangan, BPK-RI akan mengungkapkan. Pemeriksaan
kami meliputi prosedur-prosedur yang dirancang untuk memberiksan keyakinan yang
memadai dalam mendeteksi adanya kesalahan dan salah saji yang berpengaruh terhadap
laporan keuangan.
BPK-RI juga menyadari kemungkinan adanya perbuatan-perbuatan melanggar hukum
yang dilakukan oleh Pemerintahan Kabupaten Toba Samosir dalam pelaksanaan APBD.
Namun pemeriksaan BPK-RI tidak memberikan jaminan bahwa tindakan melanggar
hukum akan terdeteksi dan hanya memberikan jaminan yang wajar bahwa tindakan
melanggar hukum yang berpengaruh secara langsung dan material terhadap angka-angka
dalam laporan keuangan akan terdeteksi. BPK-RI akan menginformasikan bila ada
perbuatan-perbuatan melanggar hukum atau kesalahan/penyimpangan material yang
mungkin ditemukan selama pemeriksaan.
Dalam melaksanakan pengujian kepatuhan atas perundang-undangan, BPK-RI hanya
menguji kepatuhan instansi terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait
langsung dengan penyusunan laporan keuangan. Hal ini tidak menutup kemungkinan
bahwa masih terdapat ketidakpatuhan pada peraturan yang tidak terindentifikasi.
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
36
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS
SISTEM PENGENDALIAN INTERN
DALAM KERANGKA PEMERIKSAAN LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR
UNTUK TAHUN ANGGARAN 2007
DI
BALIGE
AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA V
PERWAKILAN BPK-RI DI MEDAN
Nomor : /S/XVIII.MDN/11/2008 Tanggal : Nopember 2008
37
i
DAFTAR ISI
Halaman
DAFTAR ISI i
BAB I RESUME LAPORAN ATAS PENGENDALIAN INTERN 1
BAB II GAMBARAN UMUM PENGENDALIAN INTERN DALAM
SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN
3
BAB III TEMUAN PEMERIKSAAN ATAS PENGENDALIAN INTERN 10
1. Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten
Toba Samosir Belum Sesuai Ketentuan
10
2. Pengelolaan Rekening Kas Daerah Tidak Sesuai Ketentuan 16
3. Penyajian Kas pada Neraca Pemerintah Kabupaten Toba Samosir
Sebesar Rp46.765.087.179,27 Tidak Dapat Diyakini
Kewajarannya
19
4. Terdapat Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
Setelah Tanggal 31 Desember 2007 Senilai Rp40.361.144.410,60
24
5. Terdapat Saldo Kas Tahun Anggaran 2007 yang Berada Dalam
Penguasaan Bendahara Pengeluaran Terlambat Disetorkan Ke
Rekening Kas Daerah dan Digunakan Langsung untuk Membiayai
Kegiatan Tahun Anggaran 2008
27
6. Pengeluaran Daerah Sebesar Rp13.897.459.364,00 Tidak
Berdasarkan Penerbitan SP2D dan Sebesar Rp2.444.090.700,00
untuk Pengeluaran yang Tidak Dianggarkan pada APBD Tahun
Anggaran 2007
32
7. Saldo Aset Tetap di Neraca Per 31 Desember 2007 Sebesar
Rp587.890.481.219,00 Tidak Dapat Diyakini Kewajarannya
37
8. Terdapat Penerimaan Retribusi Akta Catatan Sipil Tahun 2007
Sebesar Rp23.490.000,00 Digunakan Langsung untuk Pendataan
Penduduk yang Tidak Ditampung dalam APBD 2007
41
9. Penerimaan atas Klaim Asuransi Kesehatan pada RSUD Porsea
Digunakan Langsung untuk Operasional Rumah Sakit dan Tidak
Disetorkan ataupun Dilaporkan ke Kas Daerah
43
LAMPIRAN
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
RESUME LAPORAN ATAS PENGENDALIAN INTERN
Berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggungjawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan
Pemeriksa Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) bertugas
memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Toba Samosir Tahun Anggaran 2007 yang
terdiri dari Neraca Pemerintah Kabupaten Toba Samosir per 31 Desember 2007, Laporan
Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun yang
berakhir pada tanggal tersebut. Laporan keuangan adalah tanggung jawab Pemerintah Kabupaten
Toba Samosir.
Atas pemeriksaan tersebut BPK-RI telah menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan
Keuangan Pemerintah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2007 yang memuat opini Tidak
Memberikan Pendapat dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan Terhadap Peraturan
Perundang-undangan dalam Kerangka Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten
Toba Samosir Tahun Anggaran 2007.
Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Toba Samosir tersebut dilakukan
berdasarkan pada Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang ditetapkan oleh BPK-RI.
Standar tersebut mengharuskan BPK-RI untuk merencanakan, mengumpulkan bukti yang cukup
dan melaksanakan pemeriksaan agar memperoleh keyakinan yang memadai sebagai standar
untuk memberikan pendapat. Standar tersebut juga mengharuskan BPK-RI untuk
mengungkapkan kelemahan dalam Sistem Pengendalian Intern atas pelaporan keuangan.
Kelemahan dalam Sistem Pengendalian Intern atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten
Toba Samosir yang ditemukan BPK-RI adalah sebagai berikut:
1. Penatausahaan dan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Toba Samosir belum sesuai
ketentuan.
2. Pengelolaan rekening Kas Daerah tidak sesuai ketentuan.
3. Penyajian Kas pada Neraca Pemerintah Kabupaten Toba Samosir sebesar
Rp46.765.087.179,27 tidak dapat diyakini kewajarannya.
4. Terdapat penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) setelah tanggal 31 Desember
2007 senilai Rp40.361.144.410,60.
5. Terdapat Saldo Kas Tahun Anggaran 2007 yang berada dalam penguasaan Bendahara
Pengeluaran terlambat disetorkan ke Rekening Kas Daerah dan digunakan langsung untuk
membiayai kegiatan Tahun Anggaran 2008.
6. Pengeluaran daerah sebesar Rp13.897.459.364,00 tidak berdasarkan penerbitan SP2D dan
sebesar Rp2.444.090.700,00 untuk pengeluaran yang tidak dianggarkan pada APBD Tahun
Anggaran 2007.
7. Saldo Aset Tetap di Neraca Per 31 Desember 2007 sebesar Rp587.890.481.219,00 tidak dapat diyakini kewajarannya.
8. Terdapat penerimaan Retribusi Akta Catatan Sipil Tahun 2007 sebesar Rp23.490.000,00 digunakan langsung untuk pendataan penduduk yang tidak ditampung dalam APBD 2007.
9. Penerimaan atas Klaim Asuransi Kesehatan pada RSUD Porsea digunakan langsung untuk operasional Rumah Sakit dan tidak disetorkan ataupun dilaporkan ke Kas Daerah.
Secara lebih rinci akan dijelaskan pada bagian Temuan Pemeriksaan atas Pengendalian Intern.
Medan, 20 September 2008
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Perwakilan BPK RI di
Medan a.n. Penanggung Jawab Pemeriksaan,
Ketua Tim
Ahmad Fadli, S.E., Ak. Akuntan, Register Negara No. D-23.034
BAB II
GAMBARAN UMUM PENGENDALIAN INTERN
DALAM SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN
Pembukuan dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Toba Samosir Tahun
Anggaran 2007 masih menggunakan sistem pembukuan tunggal dengan dasar kas. Penyusunan
Laporan Keuangan Daerah belum sepenuhnya mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 58
Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, sedangkan prosedur
pencatatan dan pengurusan keuangan daerah sebagian telah mengacu pada Permendagri No. 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Pada Tahun Anggaran 2004, Pemerintah Kabupaten
Toba Samosir telah menetapkan Perda No.1 Tahun 2004 tanggal 27 Februari 2004 tentang Pokok- Pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah yang digunakan sebagai pedoman pengelolaan keuangan daerah.
Pada Tahun Anggaran 2008, Perda tersebut telah direvisi tetapi belum dilakukan pembahasan dengan
DPRD.
Berdasarkan pasal 31 ayat (2) UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pemerintah Kabupaten Toba Samosir telah menyusun Laporan Keuangan Daerah yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Aliran Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Daerah. Hasil penelaahan atas Sistem Pengendalian Intern atas pembukuan dan penyusunan Laporan Keuangan
serta pelaksanaannya yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Toba Samosir menunjukkan
masih terdapat kelemahan- kelemahan sebagai berikut:
1. Organisasi
Pemerintah Kabupaten Toba Samosir telah menetapkan suatu kebijakan yang menjadi landasan
kegiatan operasional yaitu:
a. Pemerintah Kabupaten Toba Samosir telah menetapkan Struktur Organisasi dan Tata Kerja
Dinas-dinas dalam Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 14 Tahun 2004
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Toba Samosir.
Berdasarkan Perda tersebut jumlah dinas pada Kabupaten Toba Samosir sebanyak 14 dinas, 5 (lima)
badan, 3 (tiga) kantor, 1 (satu) Inspektorat, 14 kecamatan, 1 (satu) Sanggar Kegiatan Belajar dan 1
(satu) RSUD.
b. Dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pemerintah
Kabupaten Toba Samosir telah membentuk
Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) berdasarkan Peraturan
Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan
Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 14 Tahun 2004. Badan
Pengelolaan Keuangan Daerah bertugas membantu Bupati dalam
melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang pengelolaan keuangan
dan kekayaan daerah dan urusan pemerintah lain yang dilimpahkan oleh
Pemerintah dan Pemerintah Propinsi kepada Pemerintah Daerah di
bidang pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah. Badan Pengelola
Keuangan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang
membawahi satu bagian yaitu Bagian Tata Usaha dan tiga bidang yaitu
Bidang Anggaran dan Pendapatan, Bidang Perbendaharaan dan Bidang
Akuntansi, Pelaporan dan Pengelolaan
2. Kebijaksanaan
Pemeriksaan atas kebijaksanaan-kebijaksanaan pada Pemerintah Toba
Samosir Tahun Anggaran 2007 diketahui terdapat kondisi-kondisi sebagai
berikut :
a. Pada Tahun Anggaran 2007 Pemerintah Kabupaten Toba Samosir dhi.
Bupati belum menetapkan Peraturan Bupati tentang Prosedur Tata Cara
Pengajuan dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Sosial serta belum
mempunyai kebijakan yang mengatur tentang plafond pemberian bantuan
keuangan sosial kepada pemuda dan olah raga, keagamaan, organisasi
masyarakat, profesi,dan lain-lain, sehingga besaran bantuan untuk setiap
proposal tidak mempunyai ukuran yang jelas dan pasti serta berpeluang
disalahgunakan oleh pemberi dan penerima bantuan, selain itu tidak
pernah disusun daftar penerima bantuan sebagai bahan evaluasi untuk
menghindari terjadinya pemberian bantuan secara berulang maupun tetap
kepada sekelompok organisasi, maupun kelompok masyarakat.
b. Pembukaan Rekening-rekening Kas Daerah sebagai tempat menyimpan
uang milik Daerah pada Tahun Anggaran 2007 belum ditetapkan dengan
Keputusan Kepala Daerah
c. Pada Tahun Anggaran 2007 Bupati tidak menetapan Peraturan Bupati
tentang penetapan besaran tunjangan perumahan bagi Pimpinan dan
Anggota DPRD, tetapi masih berdasarkan Peraturan Bupati No.300
Tahun 2005 tanggal 30 Desember 2005
d. Penetapan Koperasi dan KUKM Penerima Perkuatan Modal oleh Bupati
berdasarkan Keputusan Bupati Toba Samosir No. 1479 Tahun 2007
tentang Penetapan Nama Koperasi dan UKM Penerima Perkuatan Modal
Kerja KUKM (Koperasi dan Usaha Kecil Menengah) yang Bersumber
dari Dana APBD Kabupaten Toba Samosir Tahun Anggaran 2007 tidak
sesuai dengan usulan yang diajukan oleh Tim Verifikasi.
3. Prosedur
Pengujian atas pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Toba Samosir
Tahun Anggaran 2007 masih belum sepenuhnya mematuhi ketentuan yang
berlaku antara lain:
a. Pemerintah Kabupaten Toba Samosir telah menetapkan Perda No.1
Tahun 2004 tanggal 27 Februari 2004 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah yang digunakan sebagai pedoman pengelolaan
keuangan daerah. Pada Tahun Anggaran 2008 Perda tersebut telah
direvisi tetapi belum dilakukan pembahasan dengan DPRD dan sampai
dengan Tahun Anggaran 2007 Pemerintah Kabupaten Toba Samosir
masih belum menyusun Peraturan Bupati tentang Sistem dan Prosedur
Akuntansi Keuangan Daerah Kabupaten Toba Samosir.
b. Terdapat pengeluaran-pengeluaran daerah oleh Bendahara Umum Daerah
tidak berdasarkan penerbitan SP2D dan pengeluaran-pengeluaran yang
tidak ditampung dalam APBD Tahun Anggaran 2007 sehingga menjadi
beban APBD Tahun Anggaran 2008.
c. Terdapat penerbitan SP2D UP, GU, TU maupun LS setelah tanggal 31
Desember 2007 oleh Bidang Perbendaharaan BPKD.
d. Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah
melaksanakan pembayaran atas SP2D melalui penerbitan cek dan belum
menggunakan giro sehingga menyulitkan proses penelusuran aliran dana
dari Kas Daerah ke rekening Bendahara Pengeluaran SKPD serta untuk
penandatanganan cek/giro pada Tahun Anggaran 2007 Bupati Toba
Samosir hanya memberikan wewenang kepada satu orang yaitu Kepala
Badan Pengelolaan Keuangan Daerah sehingga mengurangi fungsi
pengawasan dan pengendalian.
e. Masih terdapat realisasi belanja yang belum dilengkapi dengan bukti
pertanggungjawaban yang memadai antara lain pada Sekretariat Daerah,
Dinas Pekerjaan Umum, dan termasuk pengeluaran belanja bupati/wakil
bupati hanya berupa kuitansi tanda terima tanpa didukung dokumen
pertanggungjawaban.
f. Terdapat pemecahan kontrak atas kegiatan pengadaan barang yang
nilainya diatas Rp50.000.000,00 yaitu pengadaan bahan dan obat-obatan
pada Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan Sebesar Rp90.870.000,00
g. Penerimaan atas klaim asuransi kesehatan pada RSUD Porsea digunakan
langsung untuk operasional rumah sakit dan tidak disetorkan ataupun
dilaporkan ke Kas Daerah.
4. Personalia
Berdasarkan pengamatan atas personil yang bertugas melaksanakan proses
penatausahaan keuangan pada semua bidang di BPKD, dapat diketahui
bahwa kemampuan sumber daya manusia yang ditempatkan pada BPKD
masih sangat lemah sehingga masih perlu dilakukan pelatihan tentang
Keuangan Daerah. Selain itu dengan adanya perubahan-perubahan dalam
Peraturan Pemerintah, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah harus mampu
menyusun Laporan Keuangan Daerah, dan BPKD harus mampu menyusun
Laporan Konsolidasi dari Laporan Keuangan setiap SKPD, maka perlu
dipertimbangkan untuk menempatkan pegawai yang memahami akuntansi
keuangan daerah di setiap SKPD.
5. Perencanaan
Penetapan APBD Tahun Anggaran 2007 terlambat selama empat bulan yaitu
ditetapkan pada tanggal 27 April 2007, sedangkan P-APBD tidak ditetapkan
sehingga terdapat pengeluaran-pengeluaran panjar yang direncanakan
ditampung dalam P-APBD sehingga membebani APBD Tahun Anggaran
2008. Panitia Anggaran tidak sepenuhnya melaksanakan hasil evaluasi
Pemerintah Provinsi atas Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD
Tahun Anggaran 2007 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran
APBD Tahun Anggaran. Hasil evaluasi menyatakan penyediaan kredit
anggaran Belanja Perjalanan Dinas Tetap tidak diperkenankan dicantumkan
dalam APBD tetapi pemeriksaan atas rincian realisasi belanja diketahui
masih terdapat kode rekening belanja perjalanan dinas tetap pada 15 SKPD.
6. Pencatatan
Penelaahan atas pencatatan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Toba
Samosir diketahui kondisi sebagai berikut :
a. Dalam penyelenggaraan Pembukuan dan penyusunan Laporan Keuangan
Daerah Pemerintah Kabupaten Toba Samosir belum mengacu
sepenuhnya kepada Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam Permendagri No. 13 Tahun 2006
seharusnya menganut Tata Pembukuan Berpasangan (double entry book
keeping), dasar cash untuk LRA dan dasar accrual untuk menyusun
neraca, tetapi penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan per 31
Desember 2007 Pemerintah Kabupaten Toba Samosir belum didasarkan
pada Sistem Akuntansi Keuangan Daerah sebagaimana yang diatur
didalam PP. No.24 Tahun 2005 dan Permendagri No. 13 Tahun 2006
(Tata Pembukuan Berpasangan).
b. SKPD-SKPD belum melaksanakan pencatatan jurnal dan buku besar,
pencatatan yang dilaksanakan masih menggunakan sistem tata buku
tunggal (single entry) berupa BKU, Register SPP dan Register SPM
sehingga belum dapat secara langsung digunakan sebagai bahan
penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan SKPD. Sedangkan pada
Kuasa BUD hanya Register SP2D yang sudah selesai dikerjakan, buku-
buku catatan yang lain yaitu Buku Kas Umum, Buku Bank, Buku Panjar
dan Buku Pembantu Penerimaan dan Pengeluaran belum selesai
dikerjakan.
c. Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah tidak
melaksanakan pencatatan Buku Kas Umum, Buku Bank, Buku Bantu
Pajak, Buku Bantu Cek, Buku Panjar dan Buku Pembantu Penerimaan
dan Pengeluaran dengan tertib sehingga saldo kas per 31 Desember 2007
tidak dapat diuji dan ditelusuri.
7. Pelaporan
Proses penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Toba Samosir
dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006. Berdasarkan pengujian atas proses pelaporan yang dilakukan
Pemerintah Kabupaten Toba Samosir diketahui kondisi sebagai berikut :
a. Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Toba Samosir merupakan
Laporan Keuangan Konsolidasi yang disusun oleh Sub. Bidang
Pelaporan Badan Pengelolan Keuangan Daerah berdasarkan laporan
keuangan yang dihasilkan masing-masing SKPD meliputi laporan
realisasi anggaran, neraca dan catatan atas laporan keuangan. Tetapi
dalam pelaksanaannya laporan-laporan keuangan yang dihasilkan tidak
dapat dijadikan sebagai bahan penyusunan Laporan Keuangan
Konsolidasi karena masih terbatasnya kemampuan sumber daya manusia
di SKPD serta kurangnya koordinasi antara SKPD dengan BPKD antara
lain dalam penentuan nilai SP2D, realisasi anggaran maupun sisa UYHD
sehingga berdasarkan pengujian yang dilakukan terdapat koreksi dengan
nilai yang material atas realisasi belanja dan sisa UYHD.
b. Penyusunan Laporan Keuangan oleh Sub. Bidang Pelaporan BPKD tidak
mempedomani Standar Akuntansi Pemerintahan dan tidak berdasarkan
data-data yang dapat dipertanggungjawabkan antara lain untuk
pengakuan pendapatan pada Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan
Arus Kas, penyajian Kas di Kas Daerah dan Aset Tetap pada Neraca,
sehingga sampai dengan pemeriksaan berakhir penyajian atas nilai akun-
akun tersebut tidak dapat dilakukan pengujian dan penelusuran.
c. Penyusunan dan penyampaian laporan keuangan Pemerintah Kabupaten
Toba Samosir kepada BPK-RI dilaksanakan pada tanggal 29 Juli 2008
atau mengalami keterlambatan empat bulan.
d. Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Toba Samosir disampaikan
ke BPK-RI tanpa review Inspektorat. Inspektorat melaksanakan review
atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Toba Samosir Tahun
Anggaran 2007 mulai 17 Juli s.d 11 Agustus 2007. Akan tetapi Laporan
Keuangan telah diserahkan kepada BPK-RI pada tanggal 29 Juli 2008
atau sebelum proses pelaksanaan review selesai.
8. Pengawasan
Fungsi pengawasan pada Pemerintah Kabupaten Toba Samosir sepenuhnya
dilakukan oleh Inspektorat, termasuk pemantauan penyelesaian kerugian
daerah. Namun pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat belum dapat
dilaksanakan secara optimal karena masih terbatasnya jumlah dan
kemampuan personil untuk melaksanakan tugas pemeriksaan termasuk
dalam hal pelaksanaan review atas Laporan Keuangan Pemerintah
Kabupaten Toba Samosir Tahun Anggaran 2007
BAB III
TEMUAN PEMERIKSAAN ATAS PENGENDALIAN INTERN
1. Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Toba
Samosir Belum Sesuai Ketentuan
Pemerintah Kabupaten Toba Samosir dibentuk berdasarkan Undang-
undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tangkat
II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal. Dalam
rangka melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
telah membentuk Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) berdasarkan
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan Pertama atas
Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 14 Tahun 2004 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Toba
Samosir. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah bertugas membantu Bupati
dalam melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang pengelolaan keuangan
dan kekayaan daerah dan urusan pemerintah lain yang dilimpahkan oleh
Pemerintah dan Pemerintah Propinsi kepada Pemerintah Daerah di bidang
pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah.
Dari pemeriksaan dokumen di BPKD dan Satuan Kerja Perangkat Daerah
diketahui bahwa masih terdapat kelemahan-kelemahan dalam penatausahaan
keuangan daerah maupun penyusunan laporan keuangan, diantaranya:
a. Panitia Anggaran tidak sepenuhnya melaksanakan hasil evaluasi Pemerintah
Provinsi atas Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran
2007 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Tahun
Anggaran 2007. Berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Utara No.
903/458.K tanggal 16 April 2007 tentang Hasil Evaluasi Pemerintah Provinsi
atas Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2007 dan
Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran
2007, angka 9, menyatakan Penyediaan kredit anggaran Belanja Perjalanan
Dinas Tetap pada SKPD Sekretariat DPRD sejumlah Rp18.000.000,00
dengan kode rekening 1.20.1.20.4.15.05.5.2.2.15.03 tidak diperkenankan
dicantumkan dalam APBD karena untuk kode rekening belanja perjalanan
dinas hanya dikenal kode rekening belanja perjalanan dinas dalam daerah
dan belanja perjalanan dinas luar daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 khususnya Lampiran A.VIII
tentang Kode Rekening Belanja Daerah. Pemeriksaan atas rincian realisasi
belanja diketahui masih terdapat kode rekening belanja perjalanan dinas tetap
pada 15 SKPD dengan rincian:
No. SKPD Kode Rekening Anggaran
(Rp)
Realisasi
(Rp)
1. Kec. Balige 1.20 . 1.20.07 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 03 5.400.000 5.400.000
2. Kec. Laguboti 1.20 . 1.20.09 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 03 6.000.000 6.000.000
3. Kec. Habinsaran 1.20 . 1.20.11 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 03 4.800.000 3.815.000
4. Kec. Borbor 1.20 . 1.20.12 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 03 6.000.000 6.000.000
5. Kec. Nasau 1.20 . 1.20.13 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 03 3.000.000 2.275.000
6. Kec. Porsea 1.20 . 1.20.15 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 03 6.000.000 5.825.000
7. Kec. Siantar N 1.20 . 1.20.16 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 03 5.000.000 4.900.000
8. Kec. Uluan 1.20 . 1.20.17 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 03 2.100.000 2.100.000
9. Kec. Lumbanjulu 1.20 . 1.20.19 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 03 5.000.000 5.000.000
10. Dishutbun 2.02 . 2.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 03 72.000.000 72.000.000
11. Dinas Pendidikan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 03 52.500.000 47.250.000
12. Dinas Kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 03 24.000.000 24.000.000
13. Bag. Umum Setda 1.20 . 1.20.03 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 03 267.000.000 267.000.000
14. BPKD 1.20 . 1.20.05 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 03 49.500.000 48.000.000
15. Dinas Pertanian 2.01 . 2.01.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 03 48.000.000 46.200.000
b. Pencatatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dhi. pajak dan
retribusi daerah pada SKPD-SKPD pengelola Pendapatan Asli Daerah hanya
didasarkan pada Surat Tanda Setoran (STS) tanpa dilampiri oleh Surat
Ketetapan Pajak Daerah (SKP Daerah) dan Surat Ketetapan Retribusi (SKR)
sebagai dasar penagihan pajak dan retribusi daerah. Atas penerimaan PAD
tersebut Bendahara penerimaan melaksanakan pencatatan pada buku kas
umum dan buku pembantu per rincian objek penerimaan. Sedangkan
pencatatan pada Kuasa BUD hanya berdasarkan Surat Tanda Setoran (STS)
ataupun nota kredit yang diterima dan tidak pernah dilakukan rekonsiliasi
dengan rekening koran.
Pemeriksaan lebih lanjut atas dokumen pertanggungjawaban bendahara
penerimaan pada 16 SKPD mengungkapkan bahwa PPKD tidak melakukan
verifikasi atas laporan pertanggungjawaban yang disampaikan oleh
bendahara penerimaan masing-masing SKPD dalam rangka rekonsiliasi
penerimaan sehingga terdapat perbedaan pencatatan realisasi penerimaan
pendapatan daerah antara BPKD dhi. Sub Bidang Pendapatan dengan satuan
kerja pengelola pendapatan daerah sebesar Rp46.367.323.889,50
(Rp342.534.927.999,00 – Rp296.167.604.109,50).
c. Dalam menatausahakan pengeluaran baik BUD maupun SKPD belum
sepenuhnya mematuhi ketentuan yaitu:
1) Pencatatan pengeluaran pada SKPD sebagian besar hanya berupa BKU,
Register SPP dan Register SPM. Pada Kuasa BUD hanya Register SP2D
yang sudah selesai dikerjakan, sedangkan Buku Kas Umum, Buku Bank,
Buku Panjar dan Buku Pembantu Penerimaan dan Pengeluaran belum
selesai dikerjakan.
2) Pencatatan yang dilakukan oleh SKPD atas SP2D-LS dilakukan secara
netto (setelah dipotong pajak oleh Kuasa BUD). Hal ini disebabkan
bendahara pengeluaran SKPD tidak menerima bukti pembayaran pajak
atas SP2D-LS yang telah dicairkan. Atas pencatatan SP2D-LS ini, SKPD
tidak dilakukan pencocokan/rekonsiliasi secara berkala antara bendahara
pengeluaran SKPD dengan Kuasa BUD.
d. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD) tidak melaksanakan
pencatatan dan pembukuan yang memadai atas penerimaan dan pengeluaran
daerah. Konfirmasi tertulis kepada PPK-SKPD diketahui bahwa jurnal
umum, jurnal penerimaan kas, jurnal pengeluaran kas, buku besar, maupun
buku besar pembantu tidak diselenggarakan sehingga menghambat tugas
PPKD dalam menyusun laporan keuangan daerah.
e. BUD tidak menyusun perencanaan kas dan penetapan saldo minimum
sebagai dasar menentukan strategi manajemen kas untuk mengatasi
kekurangan dan kelebihan kas. Kepala SKPD selaku pengguna anggaran
tidak menyampaikan proyeksi penerimaan dan pengeluaran pada SKPD
masing-masing. Hal ini menyebabkan pengelolaaan kas tidak berjalan
dengan baik.
f. Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Toba Samosir merupakan
Laporan Keuangan Konsolidasi yang disusun oleh Sub. Bidang Pelaporan
Badan Pengelolan Keuangan Daerah berdasarkan laporan keuangan yang
dihasilkan masing-masing SKPD meliputi laporan realisasi anggaran, neraca
dan catatan atas laporan keuangan. Tetapi dalam pelaksanaannya laporan-
laporan keuangan yang dihasilkan tidak dapat dijadikan sebagai bahan
penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasi karena tidak adanya
rekonsiliasi/pencocokan antara data SKPD dengan data Sub. Bidang
Pelaporan BPKD antara lain dalam penentuan nilai SP2D, realisasi anggaran
maupun sisa UYHD sehingga berdasarkan pengujian Tim BPK-RI yang telah
disetujui Sub. Bidang Pelaporan BPKD, terdapat koreksi dengan nilai yang
material atas realisasi belanja dan sisa UYHD.
g. Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Toba Samosir diserahkan ke
BPK-RI pada tanggal 29 Juli 2008 tanpa review Inspektorat. Hasil
konfirmasi diketahui bahwa Inspektorat Kabupaten Toba Samosir telah
melaksanakan review atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2007.
Review dilaksanakan pada tanggal 17 Juli s.d 11 Agustus 2007 berdasarkan
Surat Perintah Tugas Bupati Toba Samosir Nomor
700.02/96/IRDA/SPT/2008 tgl 17 Juli 2008, Nomor
700.02/104/IRDA/SPT/2008 tanggal 21 Juli 2008 dan Nomor
700.02/105/IRDA/SPT/2008 tanggal 27 Juli 2008. Akan tetapi Laporan
Keuangan telah diserahkan kepada BPK-RI pada tanggal 29 Juli 2008,
sebelum proses pelaksanaan review selesai atau tanpa menindaklanjuti hasil
review Inspektorat.
Hal tersebut tidak sesuai dengan:
a. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang
Negara/Daerah Pasal 33 ayat (1) dan (2) yang menyatakan Kepala Satuan
Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah
bertanggung jawab untuk membuat perencanaan kas dan menetapkan saldo
kas minimal dan berdasarkan perencanaan arus kas dan saldo kas minimal,
Bendahara Umum Daerah menentukan strategi manajemen kas untuk
mengatasi kekurangan kas maupun untuk menggunakan kelebihan kas.
b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu:
1) Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan bahwa keuangan daerah dikelola
secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien,
ekonomis, transparan dan bertanggung-jawab dengan memperhatikan
azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.
2) Pasal 184 ayat (1) yang menyatakan bahwa Pengguna anggaran/kuasa
pengguna anggaran, bendahara penerimaan/pengeluaran dan orang atau
badan yang menerima atau menguasai uang/barang/kekayaan daerah
wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
3) Pasal 220 ayat (8) yang menyatakan bahwa untuk tertib laporan
pertanggungjawaban pada akhir tahun anggaran, pertanggungjawaban
pengeluaran dana bulan Desember disampaikan paling lambat tanggal 31
Desember.
Hal tersebut mengakibatkan:
a. Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2007 dan
Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2007 tidak
sesuai dengan hasil evaluasi Provinsi.
b. Realisasi pendapatan daerah yang disajikan dalam Laporan Keuanagan tidak
dapat diyakini kebenarannya dan Saldo Kas per 31 Desember 2007 tidak
dapat diuji dan ditelusuri.
c. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2007
terlambat disusun dan ditetapkan.
Hal tersebut terjadi karena:
a. Pengendalian dan pengawasan Sekretaris Daerah selaku koordinator
pengelola keuangan daerah, Kepala BPKD selaku PPKD dan Kepala SKPD
selaku pejabat pengguna anggaran lemah.
b. Kuasa BUD, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan PPK-
SKPD dalam melaksanakan tugasnya kurang mempedomani ketentuan
mengenai keuangan daerah dan pengelolaan uang daerah.
c. Kurangnya koordinasi antara Kuasa BUD, Sub Bidang Pendapatan serta
Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran SKPD.
d. Panitia Anggaran Legislatif dan Eksekutif lalai dalam menindaklanjuti hasil
evaluasi Provinsi atas Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun
Anggaran 2007 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD
Tahun Anggaran 2007.
Pemerintah Kabupaten Toba Samosir melalui Kepala BPKD mengakui
adanya permasalahan pengelolaan keuangan masih belum sesuai ketentuan
karena masih terbatasnya kemampuan sumber daya manusia akibat kurangnya
pemahaman akan peraturan perundang-undangan. Hal ini akan menjadi perhatian
pada masa-masa yang akan datang.
BPK-RI menyarankan Bupati Toba Samosir agar:
a. Memberikan sanksi kepada Sekretaris Daerah, Kepala BPKD dan Kepala
SKPD agar lebih meningkatkan pengendalian dan pengawasan dalam
pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah.
b. Memerintahkan Kepala BPKD dan Kepala SKPD memberikan sanksi kepada
Kuasa BUD, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan PPK-
SKPD agar dalam melaksanakan tugasnya mempedomani ketentuan.
c. Memerintahkan Kepala BPKD dan Kepala SKPD untuk lebih meningkatkan
koordinasi antara Kuasa BUD, Sub Bidang Pendapatan serta Bendahara
Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran SKPD dalam pengelolaan
pendapatan daerah.
d. Bersama-sama dengan Pimpinan DPRD memberikan sanksi kepada Panitia
Anggaran Legislatif dan Eksekutif agar menindaklanjuti hasil evaluasi
Provinsi atas Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan
Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
2. Pengelolaan Rekening Kas Daerah Tidak Sesuai Ketentuan
Pemerintah Daerah Kabupaten Toba Samosir dalam mengelola
penerimaan dan pengeluaran daerah telah membuka 20 rekening Kas Daerah
sebagai penyimpanan uang daerah yaitu pada Bank Rakyat Indonesia, Bank
Negara Indonesia dan Bank Sumut, dengan rincian sebagai berikut:
No Bank No Rekening
Saldo
per 31 Des 2007
(Rp)
Tujuan
Pembukaan Rekening
1. Bank Sumut 240.01.02.002909.4 193.848.669,86 PBB
2. Bank Sumut 240.01.02.002067.0 34.090.967.696,51 DAU 2007
3. Bank Sumut 240.01.02.002066.0 7.511.227.358,18 PAD
4. Bank Sumut 240.01.02.002217.0 68.314.408,74 DAU 2006
5. Bank Sumut 240.01.02.002243.0 141.899.668,00 Upah Pungut
6. Bank Sumut 240.01.02.002891.1 1.499.309.124,00 DAU 2005
7. BRI 0314.01.000020.30.0 5.666.014,19 PBB
8. BRI 0314.01.000019.30.9 2.523.895.216,00 PAD
9. BRI 0314.01.000339.30.1 562.766.604,00 AD HOC II
10. BRI 0314.01.000021.30.6 5.779.437,82 BPHTB
11. BRI 0314.01.000382.30.4 232.410.801,00 DAK KESEHATAN
12. BRI 0314.01.000327.30.4 172.047.204,00 DAK DR TA 2004
13. BRI 0314.01.000385.30.2 7.740.791,00 DAK LH
14. BRI 0314.01.000381.30.8 5.525.135.235,00 DAK PENDIDIKAN
15. BRI 0314.01.000241.30.4 5.217.209.048,90 DAK PU
16. BRI 0314.01.000038.30.3 8.036.885.028,00 Dana Khusus Pemda
17. BRI 0314.01.000384.30.6 640.325.311,00 DAK PERTANIAN
18. BRI 0314.01.000386.30.8 852.382.765,00 DAK PERIKANAN
19. BRI 0314.01.000417.30.3 3.274.700.129,00 DAK TARUKIM
20. BNI 0133554902 1.476.659.128,00 DAK KESEHATAN
Jumlah 72.039.169.638,20
Hasil konfirmasi pada Bendahara Umum Daerah Kabupaten Toba Samosir
diketahui bahwa Bupati Toba Samosir belum membuat Surat Keputusan atas
pembukaan rekening-rekening Kas Daerah tersebut dan belum ada perjanjian
antara Bendahara Umum Daerah serta bank-bank terkait.
Untuk penandatanganan cek/giro pada Tahun Anggaran 2007 Bupati
Toba Samosir memberikan wewenang kepada Kepala Badan Pengelolaan
Keuangan Daerah, sesuai dengan SK Bupati Toba Samosir No. 89 Tahun 2007
tanggal 30 April 2007, sedangkan penunjukan pejabat di lingkungan Satuan
Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Kuasa BUD Tahun Anggaran 2007
ditetapkan dengan SK Bupati Toba Samosir No. 92 Tahun 2007 tanggal 30 April
2007.
Hal tersebut tidak sesuai dengan:
a. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang
Negara/Daerah, yaitu:
1) Pasal 18 ayat (3) yang menyatakan penunjukan Bank Umum dimuat
dalam perjanjian antara Bendahara Umum Daerah dengan Bank Umum
yang bersangkutan.
2) Pasal 18 ayat (4) yang menyatakan Perjanjian sekurang-kurangnya
mencakup:
a) jenis pelayanan yang diberikan;
b) mekanisme pengeluaran/penyaluran dana melalui bank;
c) pelimpahan penerimaan dan saldo rekening pengeluaran ke Rekening
Kas Umum Daerah;
d) pemberian bunga/jasa giro/bagi hasil atas saldo rekening;
e) pemberian imbalan atas jasa pelayanan;
f) kewajiban menyampaikan laporan;
g) sanksi berupa denda dan/atau pengenaan bunga yang harus dibayar
karena pelayanan yang tidak sesuai dengan perjanjian; dan
h) tata cara penyelesaian perselisihan.
b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu:
1) Pasal 1 point 47 yang menyatakan bahwa Rekening Kas Umum Daerah
adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh
kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan
digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang
ditetapkan.
2) Pasal 179 ayat (2) yang menyatakan bahwa untuk mengelola kas daerah,
BUD membuka rekening kas umum daerah pada bank yang sehat.
3) Pasal 179 ayat (3) yang menyatakan bahwa penunjukan bank sehat
ditetapkan dengan keputusan kepala daerah dan diberitahukan kepada
DPRD.
4) Pasal 180 yang menyatakan bahwa untuk mendekatkan pelayanan
pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran kas kepada SKPD atau
masyarakat, BUD dapat membuka rekening penerimaan dan rekening
pengeluaran pada bank yang ditetapkan oleh kepala daerah.
Hal tersebut mengakibatkan rekening-rekening Kas Daerah belum
mempunyai dasar hukum dan berpotensi terjadi penyalahgunaan uang Kas
Daerah diluar rekening kas daerah tersebut.
Hal tersebut terjadi karena:
a. Kepala Daerah sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah
lalai dalam menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah.
b. Bendahara Umum Daerah sebagai Pengelola Keuangan Daerah dalam
melaksanakan tugasnya belum sepenuhnya mempedomani ketentuan
mengenai pengelolaan keuangan daerah.
Pemerintah Kabupaten Toba Samosir melalui Kepala BPKD mengakui
masih adanya kelemahan dalam pengelolaan rekening kas daerah dan akan
segera menindaklanjuti sesuai ketentuan tentang pengelolaan Rekening Kas
Umum Daerah.
BPK-RI menyarankan Bupati Toba Samosir agar:
a. Memberikan sanksi kepada BUD/Kuasa BUD atas kelalaiannya dalam
mengelola Rekening Kas Daerah serta memerintahkan untuk menertibkan
rekening-rekening Kas Daerah.
b. Menetapkan Surat Keputusan tentang Penetapan Rekening Kas Umum
Daerah dan memberitahukannya ke DPRD.
3. Penyajian Kas pada Neraca Pemerintah Kabupaten Toba Samosir Sebesar
Rp46.765.087.179,27 Tidak Dapat Diyakini Kewajarannya
Pada Tahun Anggaran 2007 Pemerintah Kabupaten Toba Samosir telah
menyajikan Saldo Kas pada Neraca per 31 Desember 2007 sebesar
Rp22.251.928.662,97. Berdasarkan penjelasan pada Catatan atas Laporan
Keuangan diketahui saldo kas sebesar Rp22.251.928.662,97 terdiri dari:
a. Kas di Kasda sebesar: Rp16.257.002.681,97
b. Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar: Rp 5.994.925.981,00
Sementara itu Pemerintah Kabupaten Toba Samosir menyajikan Sisa Lebih
Pembiayaan Anggaran pada Ekuitas Dana Lancar sebesar Rp22.152.224.145,97.
Selisih pengakuan sebesar Rp99.704.517,00 merupakan perhitungan hutang PFK
atas pembayaran SP2D LS yang telah dipungut tetapi belum disetorkan BUD
sampai dengan 31 Desember 2007.
Atas penyajian Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran sebesar Rp22.152.224.145,97,
tim telah melakukan langkah-langkah pemeriksaan sebagai berikut :
a. Realisasi Pendapatan sebesar Rp343.877.855.313,30
Nilai realisasi pendapatan dicatat Bidang Akuntansi dan Pelaporan
berdasarkan data-data yang disampaikan Sub. Bidang Pendapatan BPKD.
Untuk menguji nilai realisasi tersebut, Tim meminta kembali rincian
rekapitulasi pendapatan beserta seluruh bukti-bukti setor pada Sub. Bidang
Pendapatan BPKD. Atas pengujian ini tim menemukan koreksi pengakuan
pendapatan sebesar Rp23.142.678.643,30 terdiri dari:
a) Empat koreksi tambah senilai Rp16.218.441.855,00 terdiri dari:
No Uraian Saldo sebelum
koreksi Koreksi tambah
Saldo setelah
koreksi
1. Pendapatan Pajak Daerah 1.628.338.911,00 364.613.546,00 1.992.952.457,00
2. Bantuan Keuangan dari Propinsi
(Transfer Pemerinah Provinsi)
0,00 5.078.476.500,00 5.078.476.500,00
3. Pendapatan Dana Darurat 0,00 8.000.000.000,00 8.000.000.000,00
4. Pendapatan Lainnya 7.628.568.231,00 2.775.351.809,00 10.403.920.040,00
Jumlah 16.218.441.855,00
b) Lima koreksi kurang senilai Rp6.924.236.788,30 terdiri dari :
No Uraian Saldo Sebelum
koreksi Koreksi kurang
Saldo setelah
koreksi
1 Pendapatan Retribusi Daerah 1.453.573.972,00 7.581.500,00 1.445.992.472,00
2 Lain-lain Pendapatan Asli
Daerah yang Sah
3.289.796.851,30 680.534.889,30 2.609.261.962,00
3 Dana Bagi Hasil Pajak 20.611.008.455,00 1.316.137.614,00 19.294.870.841,00
4 Dana Bagi Hasil Bukan
Pajak (Sumber Daya Alam)
676.852.811,00 10.622.285,00 666.230.526,00
5 Bantuan Keuangan dari
Propinsi
(Lain-lain Pendapatan)
4.909.360.500,00 4.909.360.500,00 0,00
Jumlah 6.924.236.788,30
Setelah dilakukan koreksi, nilai realisasi pendapatan adalah sebesar
Rp353.172.060.380,00 (Rp343.877.855.313,30 + Rp16.218.441.855,00 -
Rp6.924.236.788,03). Atas nilai realisasi pendapatan ini, tim tidak dapat
meyakini karena tidak ada dokumen pencatatan yang memadai yang
dilaksanakan Bendahara Umum Daerah baik pencatatan pada Buku Kas
Umum maupun Buku Bantu Penerimaan antara lain, pencatatan penerimaan
oleh BUD pada BKU berdasarkan saat diterimanya bukti setor oleh Kuasa
BUD dan bukan pada saat penerimaan masuk Kas Daerah, terdapat realisasi
penerimaan maupun pengeluaran yang belum dicatat di BKU, terdapat
kesalahan dalam proses penjumlahan.
b. Realisasi Belanja sebesar Rp355.460.329.839,00 dan sisa UYHD sebesar
Rp5.583.307.878,00.
Atas pengakuan realisai belanja dan sisa UYHD ini Tim telah melakukan
prosedur alternatif sebagai berikut:
1) Pengujian atas jumlah keseluruhan SP2D yang diterbitkan Sub. Bidang
Perbendaraan dengan meminta rincian nomor dan nilai SP2D untuk
seluruh SKPD baik SP2D Gaji maupun Bukan Gaji serta meminta rincian
nilai SP2D berdasarkan jenis belanja seluruh SKPD. Hasil pengujian
diketahui nilai SP2D yang telah diterbitkan selama Tahun Anggaran
2007 sebesar Rp346.591.002.964,00. Dengan demikian jumlah realisasi
belanja lebih besar dari jumlah SP2D yang diterbitkan sebesar
Rp8.869.326.875,00 (Rp355.460.329.839,00 - Rp346.591.002.964,00).
Atas selisih sebesar Rp8.869.326.875,00 tersebut, BPKD telah
melakukan pertemuan dengan seluruh bendahara pengeluaran SKPD
untuk melakukan penghitungan dan pencocokan/rekonsiliasi atas nilai
SP2D, realisasi belanja dan sisa UYHD yang telah disetor. Hasil
penghitungan dan pencocokan/ rekonsiliasi tersebut, Sub. Bidang
Pelaporan melakukan koreksi sebagai berikut:
a) Koreksi tambah sebanyak dua koreksi sebesar Rp1.020.149.750,00,
yaitu:
(1) Pada belanja barang sebesar Rp1.149.750,00, koreksi ini
dilakukan karena terdapat kesalahan dalam penjumlahan.
(2) Pada akun pengeluaran pembiayaan sebesar Rp1.019.000.000,00
koreksi ini dilakukan karena terdapat pengeluaran dana bergulir
yang diakui dan dicatat sebagai belanja barang.
b) Koreksi kurang sebanyak tiga koreksi sebesar Rp16.239.103.200,00,
yaitu:
(1) Pada akun belanja pegawai sebesar Rp14.970.103.200,00, koreksi
ini dilakukan karena terdapat dua kali pencatatan untuk
pengeluaran yang sama.
(2) Pada akun belanja barang sebesar Rp1.019.000.000,00, koreksi
ini dilakukan karena terdapat pengeluaran dana bergulir yang
diakui dan dicatat sebagai belanja barang.
(3) Pada akun Belanja Bantuan sebesar Rp250.000.000,00, koreksi
ini dilakukan karena terdapat pengeluaran bantuan kepada Polres
Toba Samosir yang telah dikembalikan ke kas daerah namun
masih diakui sebagai belanja.
Setelah dilakukan koreksi, maka nilai realisasi belanja adalah sebesar
Rp339.222.376.389,00 (Rp355.460.329.839,00 + Rp1.149.750,00 -
Rp16.239.103.200,00) dan sisa UYHD sebesar Rp6.349.626.575,00
(Rp346.591.002.964,00 - Rp1.019.000.000,00 - Rp339.222.376.389,00).
Dari sisa UYHD tersebut diketahui sebesar Rp88.493.807,00 disetorkan
sebelum 31 Desember 2007 dan sebesar Rp6.261.132.768,00 disetorkan
setelah 31 Desember 2007.
Berdasarkan hasil koreksi atas realisasi Pendapatan dan realisasi Belanja, tim
melakukan koreksi tambah atas Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran sebesar
Rp24.513.158.516,70 sehingga Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah
Koreksi sebesar Rp46.665.382.662,67 (Rp22.152.224.145,97 +
Rp24.513.158.516,70). (Rincian lihat Lampiran 1)
Dengan demikikian saldo Kas pada Neraca per 31 Desember 2007 adalah
sebesar Rp46.765.087.179,27 (Rp46.665.382.662,67 + 99.704.517,00 (hutang
PFK)) yang terdiri dari Kas di Kasda sebesar Rp39.859.135.406,49 dan Kas di
Bendahara Pengeluaran sebesar Rp6.905.951.772,78. Namun Tim tidak dapat
meyakini saldo tersebut dikarenakan Tim tidak dapat melakukan rekonsiliasi
antara saldo rekening Koran dan saldo BKU yang disebabkan oleh hal-hal
sebagai berikut:
a. Sampai dengan pemeriksaan berakhir tanggal 25 September 2008 saldo BKU
tanggal 31 Desember 2007 belum dapat diketahui. Hal tersebut terjadi karena
pencatatan BKU oleh BUD tidak tertib, terdapat realisasi penerimaan
maupun pengeluaran yang tidak dicatat di BKU serta terdapat kesalahan
dalam proses penjumlahan sehingga BUD belum melakukan penutupan BKU
per 31 Desember 2007.
b. Selama Tahun Anggaran 2007 BUD tidak melakukan penutupan BKU setiap
bulannya serta tidak melakukan rekonsiliasi antara saldo BKU dengan
Rekening Koran secara periodik.
c. BUD tidak melaksanakan buku bantu cek, serta pencatatan buku bantu bank
tidak tertib sehingga sampai saat pemeriksaan berakhir belum diketahui nilai
keseluruhan outstanding cek baik yang diterbitkan sebelum 31 Desember
2007 maupun setelah 31 Desember 2007.
d. Atas penerbitan SP2D LS, BUD menerbitkan dua buah cek yaitu cek sebesar
nilai Belanja Langsung net serta cek sebesar nilai pajak yang harus disetor.
Sampai saat pemeriksaan berakhir, BUD belum mengetahui jumlah pajak
yang harus dipungut dan disetor, pajak yang sudah diterbitkan ceknya dan
pajak-pajak yang belum diterbitkan ceknya karena BUD tidak melaksanakan
buku bantu pajak.
Hal tersebut tidak sesuai dengan:
a. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan Lampiran II Kerangka Konseptual Par 32 dan 35 yang
menyatakan bahwa karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-
ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga
dapat memenuhi tujuannya, salah satu karakteristik yang merupakan
prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat
memenuhi kualitas yang dikehendaki adalah bersifat andal. Informasi yang
andal antara lain memenuhi karakteristik dapat diverifikasi (verifiability)
yaitu Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan
apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda,
hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.
b. Peraturan Pemerintah No.58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah Pasal 4 ayat (1) menyatakan keuangan daerah dikelola secara tertib,
taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif,
transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan,
kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
c. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 179 ayat (1) yang menyatakan BUD
bertanggung jawab terhadap pengelolaan penerimaan dan pengeluaran kas
daerah
Hal tersebut mengakibatkan:
a. Penyajian SILPA pada Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas
Tahun Anggaran 2007 sebesar Rp46.665.382.662,67 tidak dapat diyakini
kewajarannya.
b. Saldo Kas pada Neraca per 31 Desember 2007 sebesar Rp46.765.087.179,27
tidak dapat diyakini kewajarannya.
Hal tersebut disebabkan oleh :
a. Kepala BPKD selaku BUD maupun Kepala Bidang Perbendaharaan selaku
Kuasa BUD lalai dalam melaksanakan pengelolaan kas daerah
b. Bupati selaku atasan langsung BUD lalai dalam melakukan pengawasan dan
pengendalian atas pengelolaan kas daerah
Pemerintah Kabupaten Toba Samosir melalui Kepala BPKD mengakui
masih adanya kelemahan dalam pencatatan pendapatan dan pengelolaan kas
daerah sehingga jumlah yang sebenarnya di Kas Daerah belum diketahui karena
proses administrasi yang belum tertib. Hal tersebut akan segera ditindaklanjuti
dalam waktu dekat dan akan menjadi perhatian untuk masa yang akan datang
sehingga tidak terjadi lagi.
BPK-RI menyarankan Bupati Toba Samosir agar :
a. Memberikan sanksi yang tegas kepada Kepala Bidang Pendapatan dan
BUD/Kuasa BUD atas kelalaiannya dalam melaksanakan pengelolaan
pendapatan dan kas daerah.
b. Memerintahkan Kepala Bidang Pendapatan dan BUD/Kuasa BUD agar
menertibkan pencatatan pendapatan, buku kas umum, buku bantu bank,
buku bantu penerimaan, buku bantu pajak maupun buku bantu cek sehingga
nilai pendapatan pada Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas
maupun kas pada Neraca per tanggal 31 Desember 2007 dapat diketahui
serta dapat diuji dan ditelusuri.
4. Terdapat Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Setelah
Tanggal 31 Desember 2007 Senilai Rp40.361.144.410,60
Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) adalah dokumen yang digunakan
sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Sub. Bidang Perbendaharaan
BPKD untuk Belanja Gaji maupun Non Gaji. Selama Tahun Anggaran 2007
Sub. Bid. Perbendaharaan telah menerbitkan SP2D sebanyak 4.572 lembar
senilai Rp346.591.002.964,00 diantaranya SP2D Non Gaji sebanyak 3.503
lembar senilai Rp240.375.500.236,00 terdiri dari :
a. Belanja Tidak Langsung, sebanyak 267 lembar, senilai Rp
34.842.531.248,00
b. Belanja Langsung, sebanyak 3.236 lembar, senilai
Rp205.532.968.988,00
Berdasarkan Pemeriksaan Pendahuluan BPK-RI atas LKD Pemerintah
Kabupaten Toba Samosir Tahun Anggaran 2007 dan hasil pemeriksaan atas buku
register SP2D yang disusun Bidang Perbendaharaan BPKD diketahui adanya
penerbitan SP2D Tahun Anggaran 2007 setelah 31 Desember 2007 pada 35
SKPD sebanyak 649 lembar senilai Rp40.361.144.410,60 (rincian lihat Lampiran
2).
Untuk melaksanakan administrasi penerbitan SP2D, Sub. Bidang
Perbendaharaan menyusun dua buah buku register SP2D yaitu untuk belanja
tidak langsung dan belanja langsung. Meskipun berkas dokumen SP2D
bertanggal 28 Desember 2007, namun diketahui pencatatan pada buku register
SP2D tersebut yaitu untuk SP2D LS No. 139 s.d No. 165, SP2D TU No. 7 s.d
No9, SP2D UP No. 55 dan pada buku register SP2D belanja langsung untuk
SP2D LS No. 13l5 s.d. No. 1792, SP2D UP No. 696 s.d No. 709, SP2D GU No.
366 s.d. 410 dan SP2D TU No. 361 s.d No. 596 baru diterbitkan pada tanggal 7
Januari 2008.
Atas penerbitan SP2D setelah 31 Desember terdapat juga SP2D UP, GU
maupun TU sebesar Rp11.939.944.174,00, hal ini menunjukkan bahwa tidak
adanya pisah batas (cut off) tahun anggaran dalam penerbitan SP2D.
Hal tersebut tidak sesuai dengan:
a. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah Pasal 19 yang menyatakan bahwa Tahun anggaran APBD meliputi
masa 1 (satu) tahun mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu:
1) Pasal 4 ayat 1 yang menyatakan bahwa keuangan daerah dikelola secara
tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien,
ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan
azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
2) Pasal 215 yang menyatakan bahwa setelah tahun anggaran berakhir,
pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dilarang menerbitkan SPM
yang membebani tahun anggaran berkenaan.
3) Pasal 220 ayat 10 yang menyatakan bahwa Bendahara pengeluaran pada
SKPD wajib mempertanggungjawabkan secara fungsional atas
pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan
menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada PPKD
selaku BUD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
Hal tersebut mengakibatkan:
a. Proses rekonsiliasi Saldo Rekening Bank dan BKU BUD menjadi terhambat.
b. Kinerja entitas sulit diukur karena penentuan pisah batas (cut off) Tahun
Anggaran yang tidak konsisten.
Hal tersebut terjadi karena:
a. Kepala Bidang Perbendaraan dalam menerbitkan SP2D tidak mempedomani
ketentuan perundang-undangan.
b. Sekretaris Daerah selaku selaku koordinator pengelola keuangan daerah dan
Kepala BPKD selaku atasan langsung lalai dalam melakukan pengawasan
dan pengendalian atas penerbitan SP2D
c. Bupati Toba Samosir selaku Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan
Keuangan Daerah lalai dalam melakukan pengawasan dan pengendalian.
Pemerintah Kabupaten Toba Samosir melalui Kepala BPKD mengakui
adanya penerbitan SP2D setelah tanggal 31 Desember 2007 karena
keterlambatan pengesahan APBD sehingga menghambat kegiatan. Untuk masa
yang akan datang, akan dilakukan perencanaan anggaran yang lebih baik dan
pengelolaan anggaran secara sistematis dan tepat waktu.
BPK-RI menyarankan agar Bupati Toba Samosir:
a. Memberikan sanksi kepada Sekretaris Daerah dan Kepala BPKD atas
kelalaiannya dalam melakukan pengawasan dan pengendalian penerbitan
SP2D
b. Memerintahkan Kepala BPKD memberikan sanksi kepada Kepala Bidang
Perbendaharaan agar dalam menerbitkan SP2D mempedomani ketentuan
perundang-undangan.
c. Selaku Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah lebih
meningkatkan pengawasan dan pengendaliannya.
5. Terdapat Saldo Kas Tahun Anggaran 2007 Yang Berada Dalam
Penguasaan Bendahara Pengeluaran Terlambat Disetorkan Ke Rekening
Kas Daerah Dan Digunakan Langsung Untuk Membiayai Kegiatan Tahun
Anggaran 2008
Hasil Pemeriksaan Tim Pemeriksaan pendahuluan BPK-RI atas
pengelolaan kas menurut register SPM, register SP2D dan laporan
pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Khusus Badan Pengelolaan
Keuangan Daerah (BPKD), Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah dan
Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kabupaten Toba Samosir Tahun
Anggaran 2007, diketahui bahwa masih terdapat saldo kas daerah yang masih
berada dalam penguasaan bendahara pengeluaran dan dari hasil pemeriksaan
antara BKU dengan uang kas yang tersedia diketahui terdapat uang kas Tahun
Anggaran 2007 yang digunakan langsung untuk membiayai kegiatan Tahun
Anggaran 2008, yaitu:
a. Pada Bendahara Pengeluaran Khusus BPKD.
1) SP2D yang diterima
Rp11.058.159.200,00
2) SPJ
Rp10.442.147.200,00
3) Saldo Kas menurut Buku Kas Umum Rp
616.012.000,00
Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Kas pada tanggal 4 Maret 2008 pada
Bendahara Pengeluaran Khusus BPKD, diketahui Saldo Kas Tahun
Anggaran 2007 sebesar Rp616.012.000,00 terdiri dari:
1) Uang Tunai Rp200.000.000,00
2) Saldo bank Rp282.012.000,00
3) Saldo kas yang telah disetorkan ke Kas Daerah
setelah tahun anggaran berakhir Rp134.000.000,00
Jumlah Rp616.012.000,00
Dengan demikian Saldo Kas yang masih berada dalam penguasaan
bendahara pengeluaran khusus BPKD adalah sebesar Rp482.012.000,00
(Rp616.012.000,00 Rp134.000.000,00) yang belum disetorkan ke rekening
Kas Daerah.
Hasil pemeriksaan Tim BPK-RI atas Laporan Keuangan Daerah Kabupaten
Toba Samosir diketahui sisa kas sebesar Rp482.012.000,00 telah disetor ke
Kas Daerah pada tanggal 4 Juli 2008.
b. Pada Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah.
1) SP2D yang telah diterima
Rp24.111.763.851,00
2) Perkiraan SPJ yang akan dipertanggungjawabkan
Rp22.775.552.951,00
3) Perkiraan Saldo Kas menurut Buku Kas Umum Rp
1.336.210.900,00
Pada saat pelaksanaan pemeriksaan yang dilaksanakan tim pemeriksaan
pendahuluan, Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah belum melakukan
penutupan atas BKU TA 2007. Adapun perkiraan saldo kas Tahun Anggaran
2007 menurut Bendahara Pengeluaran adalah sebesar Rp1.336.210.900,00,
terdiri dari:
1) Uang tunai Rp
702.298.901,00
2) Saldo buku bank Rp
8.383.550,00
3) Saldo kas yang telah disetorkan ke Kas Daerah
setelah tahun anggaran berakhir Rp
625.528.449,00
Jumlah Rp
1.336.210.900,00
Hasil konfirmasi tertulis pada Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah
diketahui bahwa uang tunai sebesar Rp702.298.901,00 telah dipergunakan
langsung untuk membiayai keperluan kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran
2008 sebesar Rp691.383.901,00 dengan rincian sebagai berikut:
No. Kode Rekening Uraian Jumlah
(Rp)
1. 5.2.2.15 Perjalanan Dinas Luar/Dalam Daerah 130.688.000,00
2. 5.2.2.03.01 Belanja Telepon 19.694.499,00
3. 5.2.2.03.02 Belanja Air 178.184,00
4. 5.2.2.03.02 Belanja Listrik 7.841.795,00
5. 5.2.1.05 Belanja Kursus dan Pelatihan 71.400.000,00
6. 5.2.2.11.01 Belanja Makan Minum Harian Pegawai 5.000.000,00
7. 5.2.2.11.03 Belanja Makan Minum Tamu 266.170.622,00
8. 5.2.2.05 Belanja Service, BBM dan STNK 55.176.500,00
9. 5.2.2.15.04 Belanja Perjalanan Dinas Bupati dan
Wkl.Bupati
17.640.000,00
10. 5.2.2.01.09 Belanja Bunga Papan 46.950.000,00
11. 5.2.2.03.17 Belanja Perbaikan Gedung Kantor 70.644.301,00
Jumlah 691.383.901,00
Menurut Bendahara Pengeluaran masih terdapat saldo kas yang berada dalam
penguasaan bendahara pengeluaran sebesar Rp19.298.550,00 yang terdiri
dari uang tunai sebesar Rp10.915.000,00 ((Rp702.298.901,00 –
Rp691.383.901,00) dan saldo buku bank sebesar Rp8.383.550,00.
Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Kas pada tanggal 27 Februari 2008
pada Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah yang dilaksanakan oleh tim
Pemeriksaan Pendahuluan, diketahui terdapat jasa giro sebesar
Rp4.573.277,00 yang belum dicatat.
Dengan demikian seharusnya uang daerah yang masih berada di penguasaan
Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah per tanggal pemeriksaan kas
adalah sebesar Rp715.255.728,00 (UUDP terpakai langsung sebesar
Rp691.383.901,00 + UUDP di kas bendahara sebesar Rp19.298.550,00 +
Jasa Giro sebesar Rp4.573.277,00).
Hasil pemeriksaan Tim BPK-RI atas Laporan Keuangan Daerah Kabupaten
Toba Samosir diketahui sisa UYHD sebesar Rp1.336.210.900,00 telah
disetor seluruhnya ke kas daerah serta Jasa Giro sebesar Rp4.573.277,00
telah disetor pada tanggal 3 Maret 2008 (rincian lihat Lampiran 3).
c. Pada Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan
1) SP2D yang telah diterima
Rp106.039.472.019,00
2) Perkiraan SPJ yang akan dipertanggungjawabkan
Rp105.315.041.535,00
3) Perkiraan Saldo Kas menurut Buku Kas Umum Rp
724.430.484,00
Pada saat pelaksanaan pemeriksaan yang dilaksanakan tim pemeriksaan
pendahuluan, Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan belum melakukan
penutupan atas BKU TA 2007. Adapun perkiraan Saldo Kas Tahun
Anggaran 2007 sampai dengan tanggal 11 Maret 2008, menurut Bendahara
Pengeluaran Dinas Pendidikan Nasional sebesar Rp724.430.484,00, terdiri
dari:
1) Uang tunai pada Bend. Pembantu (Blm di SPJ kan) Rp
48.466.600,00
2) Saldo bank Rp
675.963.884,00
Jumlah Rp
724.430.484,00
Hasil pemeriksaan Tim BPK-RI atas Laporan Keuangan Daerah Kabupaten
Toba Samosir diketahui berdasarkan laporan realisasi anggaran Sub. Bidang
Pelaporan diketahui jumlah SP2D yang diterima sebesar
Rp112.193.680.155,00 dengan realisasi belanja sebesar
Rp110.584.056.229,00 sehingga sisa UYHD yang harus disetor sebesar
Rp1.609.623.926,00. Atas sisa UYHD ini sebesar Rp22.451.802,00 telah
disetor ke kas daerah sebelum 31 Desember 2008 dan sisanya sebesar
Rp1.587.172.124,00 telah disetor seluruhnya ke kas daerah yaitu pada
tanggal 14 Mei 2008 sebesar Rp723.672.124,00, pada tanggal 05 Juni 2008
sebesar Rp350.000.000,00, pada tanggal 14 Juli 2008 sebesar
Rp300.000.000,00 dan pada tanggal 29 Juli 2008 sebesar Rp213.500.000,00.
Hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu:
a. Pasal 220 ayat (8), menyebutkan bahwa untuk tertib laporan
pertanggungjawaban pada akhir tahun anggaran, pertanggungjawaban
pengeluaran dana bulan Desember disampaikan paling lambat tanggal 31
Desember.
b. Pasal 220 ayat (10), menyatakan bahwa Bendahara Pengeluaran pada SKPD
wajib mempertanggungjawabkan secara fungsional atas pengelolaan uang
yang menjadi tanggungjawabnya dengan menyampaikan laporan
pertanggungjawaban pengeluaran kepada PPKD selaku BUD paling lambat
tanggal 10 bulan berikutnya.
Hal tersebut mengakibatkan:
a. Penerimaan kas daerah sebesar sebesar Rp3.539.395.024,00 terlambat
diterima, dan membuka peluang terjadinya penyimpangan dan
penyalahgunaan keuangan daerah, dengan rincian sebagai berikut:
1) Bendahara Pengeluaran Khusus BPKD sebesar Rp616.012.000,00.
2) Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah sebesar Rp1.336.210.900,00.
3) Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Nasional sebesar
Rp1.587.172.124,00.
b. Terdapat jasa giro pada rekening Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah
sebesar Rp4.573.277,00 terlambat diterima kas daerah.
Hal tersebut di atas terjadi karena :
a. Bendahara Pengeluaran Khusus BPKD, Bendahara Pengeluaran Sekretariat
Daerah dan Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan lalai dalam
melaksanakan tugasnya.
b. Kepala BPKD, Sekretaris Daerah dan Kepala Dinas Pendidikan Nasional
Kabupaten Toba Samosir selaku pengguna anggaran belum sepenuhnya
menaati ketentuan yang berlaku.
Pemerintah Kabupaten Toba Samosir melalui Kepala BPKD, Kepala
Dinas Pendidikan Nasional dan Sekretaris Daerah mengakui adanya
keterlambatan dalam penyetoran saldo kas Tahun Anggaran 2007 yang ada pada
Bendahara Pengeluaran ke Kas Daerah karena digunakan untuk keperluan yang
mendesak Tahun Anggaran 2008. Hal tersebut akan menjadi perhatian untuk
masa-masa yang akan datang.
BPK-RI menyarankan Bupati Toba Samosir agar :
a. Memberikan sanksi kepada Kepala BPKD, Sekretaris Daerah dan Kepala
Dinas Pendidikan Nasional selaku pengguna anggaran agar dalam
pengelolaan anggaran menaati ketentuan yang berlaku
b. Memerintahkan Kepala BPKD, Sekretaris Daerah dan Kepala Dinas
Pendidikan Nasional memberikan sanksi kepada Bendahara Pengeluaran
Khusus BPKD, Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah dan Bendahara
Pengeluaran Dinas Pendidikan agar dalam melaksanakan tugas
mempedomani ketentuan perundang-undangan
6. Pengeluaran Daerah Sebesar Rp13.897.459.364,00 Tidak Berdasarkan
Penerbitan SP2D dan Sebesar Rp2.444.090.700,00 untuk Pengeluaran yang
Tidak Dianggarkan pada APBD Tahun Anggaran 2007
Pemerintah Kabupaten Toba Samosir menetapkan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 berdasarkan Peraturan Daerah
Kabupaten Toba Samosir No. 4 Tahun 2007 tanggal 27 April 2007, dengan
rincian sebagai berikut :
1. Pendapatan Daerah ……………………………….… Rp355.593.785.062,00
2. Belanja Daerah ……………………………………... Rp383.846.785.062,00
Surplus/(Defisit) …………………………………….(Rp 28.253.000.000,00)
3. Pembiayaan Daerah :
a. Penerimaan Rp29.000.000.000,00
b. Pengeluaran Rp 747.000.000,00
Pembiayaan Netto ………………………………. Rp 28.253.000.000,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun berkenaan Rp 0,00
Pemeriksaan atas pengelolaan kas pada Kuasa BUD diketahui sebagai
berikut:
a. Terdapat pengeluaran-pengeluaran Tahun Anggaran 2007 sebesar
Rp13.897.459.364,00 tidak berdasarkan SP2D diantaranya sebesar
Rp3.032.297.464,00 dilakukan setelah pengesahan APBD Tahun Anggaran
2007 (rincian lihat Lampiran 4).
Pengeluaran-pengeluaran Tahun Anggaran 2007 yang tidak berdasarkan
SP2D tersebut terjadi pada 30 SKPD dengan rincian sebagai berikut:
No. SKPD Jumlah (Rp) 1 2 3
1. Sekretariat DPRD 1.942.512.964,00
2. Sekretariat Daerah 6.425.011.750,00
3. Dinas Pariwisata 490.000.000,00
4. Dinas Perhubungan 118.500.000,00
5. Dinas Kesatuan Bangsa dan Ketertiban 240.275.000,00
6. BAPPEDA 319.440.000,00
7. Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan 365.490.000,00
8. Kecamatan Porsea 35.000.000,00
9. Kecamatan Siantar Narumonda 65.450.000,00
10. Dinas PMD dan PP 660.000.000,00
11. Inspektorat 10.000.000,00
12. Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan 505.000.000,00
13. Kecamatan Laguboti 25.000.000,00
14. Kecamatan Uluan 25.000.000,00
15. Dinas Pekerjaan Umum 75.000.000,00
16. Kecamatan Lumban Julu 25.000.000,00
17. Kecamatan Silaen 25.000.000,00
18. Kecamatan Habinsaran 25.000.000,00
1 2 3
19. Kecamatan Borbor 25.000.000,00
20. Kecamatan Tampahan 25.000.000,00
21. Kecamatan Ajibata 25.000.000,00
22. Kecamatan Nassau 11.000.000,00
23. Kecamatan Sigumpar 25.000.000,00
24. Kecamatan Pintu Pohan Meranti 20.000.000,00
25. Kantor Ketahanan Pangan 15.825.000,00
26. RSUD Porsea 60.000.000,00
27. Dinas Pendidikan 1.505.635.650,00
28. Dinas Koperindag 181.400.000,00
29. Dinas Pemuda dan Olahraga 60.750.000,00
30. BPKD 566.169.000,00
JUMLAH 13.897.459.364,00
Pemeriksaan lebih lanjut diketahui bahwa:
1) Pengeluaran-pengeluaran tersebut sebagian besar hanya berdasarkan
disposisi dari Sekretaris Daerah (rincian lihat di Lampiran 4).
2) Pengeluaran panjar dari kas daerah tersebut telah diselesaikan melalui
pembayaran tunai/cek dari Bendahara Pengeluaran SKPD ke kas daerah
dan tidak melalui pemotongan SP2D. Namun masih terdapat panjar-
panjar yang dikembalikan ke kas daerah setelah tanggal 31 Desember
2007 sebesar Rp1.502.217.164,00 (rincian lihat Lampiran 5).
b. Terdapat pengeluaran-pengeluaran Kas Daerah pada Tahun Anggaran 2007
yang diberikan kepada lima Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berupa
panjar secara tunai sebesar Rp2.444.090.700,00 untuk melaksanakan
kegiatan-kegiatan yang tidak dianggarkan pada APBD Tahun 2007 (rincian
lihat Lampiran 6). Pemeriksaan atas pengeluaran panjar tersebut diketahui
terdapat pengeluaran yang seharusnya tidak dikeluarkan apabila tidak
tersedia anggarannya yaitu :
1) Pengeluaran untuk bantuan sosial sebesar Rp1.190.716.000,00.
2) Pengeluaran untuk Pelaksanaan Peningkatan Manajemen Pengelolaan
Keuangan Daerah (BPKD) sebesar Rp119.175.000,00 dan Biaya Studi
Banding Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (BPKD)
sebesar Rp245.700.000,00.
Atas pengeluaran-pengeluaran tersebut direncanakan akan ditampung pada
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2007. Pada Tahun Anggaran 2007
Pemerintah Kabupaten Toba Samosir telah menyusun rancangan P-APBD Tahun
Anggaran 2007 namun tidak dibahas oleh DPRD Kabupaten Toba Samosir. Pada
saat pemeriksaan atas Laporan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2007
diketahui bahwa seluruh pengeluaran panjar tersebut telah ditampung dalam
APBD Tahun Anggaran 2008.
Hal tersebut tidak sesuai dengan:
a. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah, yaitu Pasal 65 ayat (1) dan (2) yang menyatakan bahwa Pelaksanaan
pengeluaran atas beban APBD dilakukan berdasarkan SPM yang diterbitkan
oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dan pembayaran
dilakukan dengan penerbitan SP2D oleh kuasa BUD.
b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu:
1) Pasal 79 ayat (1), menetapkan bahwa seluruh penerimaan dan
pengeluaran pemerintah daerah baik dalam bentuk uang, barang dan/atau
jasa pada tahun anggaran yang berkenaan harus dianggarkan dalam
APBD.
2) Pasal 122 ayat (6), menetapkan bahwa pengeluaran tidak dapat
dibebankan pada anggaran belanja jika untuk pengeluaran tersebut tidak
tersedia atau tidak cukup tersedia dalam APBD.
3) Pasal 132 ayat (3) dan (4) yang menyatakan bahwa pengeluaran kas yang
mengakibatkan beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum rancangan
peraturan daerah tentang APBD ditetapkan dan ditempatkan dalam
lembaran daerah dan pengeluaran kas tidak termasuk untuk belanja yang
bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib yang ditetapkan dalam
peraturan kepala daerah.
4) Pasal 220 ayat (8) yang menyatakan bahwa untuk tertib laporan
pertanggungjawaban pada akhir tahun anggaran, pertanggungjawaban
pengeluaran dana bulan Desember disampaikan paling lambat tanggal 31
Desember.
Hal tersebut mengakibatkan:
a. Pengeluaran daerah sebesar Rp13.897.459.364,00 tidak mempunyai dasar
pengeluaran yang sah dan per 31 Desember 2007 terdapat panjar yang belum
dikembalikan ke kas daerah sebesar Rp1.502.217.164,00 sehingga
mengganggu arus kas di BUD.
b. Pengeluaran-pengeluaran berupa panjar secara tunai untuk melaksanakan
kegiatan-kegiatan yang tidak dianggarkan pada APBD Tahun Anggaran
2007 sebesar Rp2.444.090.700,00 membebani APBD Tahun Anggaran 2008.
Hal tersebut terjadi karena:
a. Bupati Toba Samosir dan Sekretaris Daerah dalam memberikan persetujuan
pengeluaran panjar tidak mempedomani ketentuan mengenai pengelolaan
keuangan daerah.
b. Kepala Satuan Kerja selaku Pengguna Anggaran dan Kepala BPKD selaku
Bendahara Umum Daerah dalam memproses pengajuan panjar tidak
mempedomani ketentuan mengenai pengelolaan keuangan daerah.
c. Keterlambatan proses penyusunan dan pengesahan APBD Tahun Anggaran
2007
Pemerintah Kabupaten Toba Samosir melalui Kepala BPKD mengakui
adanya pengeluaran panjar kerja untuk kegiatan yang sifatnya wajib dan
mengikat karena keterlambatan penetapan APBD Tahun Anggaran 2007.
Sementara panjar kerja yang tidak ditampung di APBD rencananya akan
ditampung dalam P-APBD Tahun Anggaran 2007 namun karena keterbatasan
waktu, P-APBD tersebut tidak dapat dilaksanakan dan pihak Legislatif
menganjurkan agar ditampung dalam APBD Tahun Anggaran 2008. Untuk masa
mendatang, hal tersebut akan menjadi perhatian.
BPK-RI menyarankan Bupati Toba Samosir agar :
a. Bersama-sama Sekretaris Daerah dalam memberikan persetujuan
pengeluaran panjar hanya untuk pengeluaran-pengeluaran yang bersifat wajib
dan mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
b. Memberikan sanksi kepada Kepala Satuan Kerja selaku Pengguna Anggaran
dan Kepala BPKD selaku Bendahara Umum Daerah agar dalam memproses
pengajuan panjar mempedomani ketentuan mengenai pengelolaan keuangan
daerah.
c. Lebih meningkatkan koordinasi dengan DPRD dalam proses penyusunan dan
pengesahan APBD sehingga dapat mempedomani batas waktu penyusunan
dan pengesahan APBD sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
7. Saldo Aset Tetap pada Neraca Per 31 Desember 2007 Sebesar
Rp587.890.481.219,00 Tidak Dapat Diyakini Kewajarannya
Untuk lebih meningkatkan keyakinan atas penyajian nilai asset di
Neraca, pada Tahun Anggaran 2007 Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD)
telah melakukan kegiatan Revaluasi/Appraisal Aset/Barang Daerah yang
dilaksanakan oleh PT Index Consultindo Appraisal, namun kegiatan ini belum
mencakup seluruh Kecamatan yang ada di Kabupaten Toba Samosir dan masih
akan dilanjutkan pada Tahun Anggaran 2008 sehingga belum digunakan oleh
Sub Bidang Pelaporan sebagai bahan penyusunan Neraca 2007.
Berdasarkan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2007 Pemerintah
Kabupaten Toba Samosir menyajikan Saldo Aset Tetap pada Neraca per 31
Desember 2007 sebesar Rp587.890.481.219,09 dan Saldo per 31 Desember 2006
sebesar Rp477.749.300.168,09 atau bertambah sebesar Rp110.141.181.051,00
dengan rincian sebagai berikut:
(dalam Rupiah)
Jenis Aset Tetap Saldo
31 Desember 2006 Penambahan 2007
Saldo
31 Desember 2007
Tanah 205.042.495.713,00 59.850.000,00 205.102.345.713,00
Peralatan dan Mesin 54.803.998.706,00 23.836.101.590,00 78.640.100.296,00
Gedung dan Bangunan 77.615.828.642,00 46.363.302.305,00 123.979.130.947,00
Jalan, Jaringan dan Instalasi 130.859.827.561,00 39.694.573.450,09 170.554.401.011,09
Aset Tetap Lainnya 9.427.149.546,00 187.353.706,00 9.614.503.252,00
Jumlah 477.749.300.168,00 110.141.181.051,09 587.890.481.219,00
Penyajian saldo aset tetap per 31 Desember 2006 sebesar Rp587.890.481.219,00
tidak memiliki bukti-bukti pendukung dan rincian perhitungan atas saldo aset
tetap per jenis aset sehingga Tim BPK-RI tidak dapat menelusuri kewajaran dari
saldo masing-masing akun aset tetap per 31 Desember 2006.
Penyusunan dan perhitungan saldo aset tetap di neraca dilakukan oleh
Bidang Aset dan Pelaporan Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD).
Dari pemeriksaan atas saldo aset tetap di neraca diketahui hal-hal sebagai
berikut:
a. Penambahan aset tetap di Tahun Anggaran 2007 merupakan rekapitulasi
realisasi belanja modal dari seluruh SKPD dalam Laporan Realisasi
Anggaran Tahun 2007 yaitu penambahan aset tetap tanah sebesar
Rp59.850.000,00 merupakan realisasi belanja modal tanah, penambahan
aset peralatan dan mesin sebesar Rp23.836.101.590,00 merupakan realisasi
belanja modal peralatan dan mesin, penambahan aset gedung dan bangunan
sebesar Rp46.363.302.305,00 merupakan realisasi belanja modal gedung
dan bangunan, penambahan aset jalan, irigasi dan jaringan sebesar
Rp39.694.573.706,00 merupakan realisasi belanja modal jalan, irigasi dan
jaringan, dan penambahan aset tetap lainnya sebesar Rp187.353.706,00
merupakan realisasi belanja modal aset tetap lainnya.
b. Hasil pemeriksaan uji petik atas nilai aset pada beberapa SKPD yang
disajikan dalam Laporan Keuangan menunjukkan perbedaan dengan nilai
aset hasil revaluasi/appraisal, sebagai berikut:
Nilai Aset (Rp) No. SKPD Jenis Asset
Laporan Keuangan Hasil Appraisal 1 2 3 4 5
1. RSUD Porsea Tanah - 441.395.000,00
Peralatan dan Mesin 656.410.000,00 7.854.149.000,00
Gedung dan Bangunan 43.400.000,00 2.896.000.000,00
Jalan, Jaringan dan Instalasi 303.108.000,00 146.200.000,00
Aset Tetap Lainnya - -
2. Inspektorat Tanah - -
Peralatan dan Mesin 28.075.000,00 139.358.000,00
Gedung dan Bangunan - 154.600.000,00
Jalan, Jaringan dan Instalasi - -
Aset Tetap Lainnya - -
3. BAPPEDA Tanah - 308.229.000
Peralatan dan Mesin 459.900.000,00 610.418.000,00
Gedung dan Bangunan - 93.300.000,00
Jalan, Jaringan dan Instalasi - -
Aset Tetap Lainnya - -
4. Kec. Balige Tanah - -
Peralatan dan Mesin 50.549.750,00 624.440.000,00
Gedung dan Bangunan - 383.100.000,00
Jalan, Jaringan dan Instalasi - -
Aset Tetap Lainnya - -
5. Dinas Kesbang & PP Tanah - -
Peralatan dan Mesin 74.170.000,00 132.949.000,00
Gedung dan Bangunan - 465.500.000,00
Jalan, Jaringan dan Instalasi - -
Aset Tetap Lainnya - -
Jumlah 1.615.612.750,00 14.249.638.000
c. Dari pemeriksaan secara uji petik atas Laporan Realisasi Anggaran Belanja
Modal SKPD menunjukkan bahwa realisasi belanja modal tidak dapat
digunakan secara langsung sebagai dasar pengakuan aset tetap di neraca
dengan alasan sebagai berikut :
1) Jumlah realisasi belanja modal Dinas Pekerjaan Umum pada Laporan
Realisasi Anggaran (LRA) Tahun Anggaran 2007 adalah sebesar
Rp27.071.095.000,00 dan atas realisasi tersebut telah diakui seluruhnya
sebagai aset tetap di neraca. Dari pemeriksaan secara uji petik atas
register SP2D belanja modal menunjukkan bahwa diantaranya sebesar
Rp5.293.074.260,00 merupakan SP2D yang diterbitkan setelah tanggal
31 Desember 2007 sehingga mengindikasikan pekerjaan tersebut belum
selesai dan belum dapat diakui sebagai aset tetap.
2) Jumlah realisasi belanja modal Dinas Tata Ruang dan Permukiman pada
Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2007 adalah sebesar
Rp24.071.837.473,00 dan atas realisasi tersebut telah diakui seluruhnya
sebagai aset tetap di neraca. Dari pemeriksaan secara uji petik atas
register SP2D belanja modal menunjukkan bahwa diantaranya sebesar
Rp6.208.365.709,00 merupakan SP2D yang diterbitkan setelah tanggal
31 Desember 2007 sehingga mengindikasikan pekerjaan tersebut belum
selesai dan belum dapat diakui sebagai aset tetap.
Dari data-data di atas menunjukkan bahwa saldo aset tetap per 31 Desember
2006 sebagai dasar untuk menyajikan saldo aset tetap per 31 Desember 2007
tidak dapat diyakini kewajarannya dan pengakuan aset tetap berdasarkan
realisasi belanja modal belum akurat sehingga saldo aset tetap per 31 Desember
2007 sebesar Rp587.890.481.219,00 tidak dapat diyakini kewajarannya.
Hal tersebut tidak sesuai dengan PP 24 Tahun 2005 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan Lampiran II Kerangka Konseptual Par 32 dan 35 yang
menyatakan bahwa karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-
ukuran normative yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga
dapat memenuhi tujuannya, salah satu karakteristik yang merupakan prasyarat
normative yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi
kualitas yang dikehendaki adalah bersifat andal. Informasi yang andal antara lain
memenuhi karakteristik dapat diverifikasi (verifiability) yaitu Informasi yang
disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan
lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan
yang tidak berbeda jauh.
Hal tersebut mengakibatkan:
a. Informasi mengenai aset tetap yang disajikan pada Neraca per 31 Desember
2007 belum memenuhi kualitas informasi yang andal yaitu informasi yang
bebas dari kesalahan saji material serta dapat diverifikasi.
b. BPK-RI belum memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran saldo
aset tetap sebesar Rp587.890.481.219,00 pada Neraca per 31 Desember
2007 Pemerintah Kabupaten Toba Samosir.
Hal tersebut terjadi karena:
a. Kepala Sub Bidang Pelaporan BPKD dalam menyajikan nilai aset tetap pada
Neraca per 31 Desember 2007 tidak mempedomani Standar Akuntansi
Pemerintahan.
b. Pengendalian dan pengawasan Kepala BPKD selaku atasan langsung lemah.
Pemerintah Kabupaten Toba Samosir melalui Kepala BPKD mengakui
penyajian saldo aset tetap per 31 Desember 2006 belum akurat karena proses
peralihan tugas dari Bagian Umum dan Perlengkapan ke BPKD sehingga
mengakibatkan beberapa bukti-bukti tidak akurat. Sementara nilai aset yang
disajikan dalam Laporan Keuangan Tahun 2007 belum sepenuhnya berdasarkan
hasil apraisal karena pada pada Tahun 2007 baru dilaksanakan pada 5 kecamatan
dan akan dilanjutkan di 9 kecamatan pada Tahun 2008 sehingga penyajian
seluruh nilai aset sesuai hasil apraisal baru pada laporan keuangan tahun 2008.
Untuk penyajian rekapitulasi realisasi belanja modal tahun anggaran berjalan
akan dilakukan cek fisik belanja modal untuk dapat disajikan data yang valid
dalam neraca tahun 2008.
BPK RI menyarankan Bupati Toba Samosir agar:
a. Memerintahkan Kepala BPKD untuk meningkatkan pengendalian dan
pengawasan serta melakukan inventarisasi dan penilaian aset tetap secara
akurat.
b. Memerintahkan Kepala BPKD memberikan sanksi yang tegas kepada
Kepala Sub. Bidang Pelaporan BPKD agar dalam menyajikan nilai aset
tetap pada Neraca mempedomani Standar Akuntansi Pemerintahan
8. Terdapat Penerimaan Retribusi Akta Catatan Sipil Tahun 2007 Sebesar
Rp23.490.000,00 Digunakan Langsung untuk Pendataan Penduduk
Dalam APBD Kabupaten Toba Samosir Tahun Anggaran 2007 telah
dianggarkan PAD Retribusi Pengganti Biaya Cetak Akta Catatan Sipil pada
Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil sebesar Rp60.000.000,00 dengan
realisasi menurut Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan Kantor
Kependudukan dan Catatan Sipil sampai dengan Bulan Desember 2007 sebesar
Rp120.175.000,00 atau 200,29% dari anggaran.
Hasil pemeriksaan terhadap Laporan Pertanggungjawaban Bendahara
Penerimaan dan Rekening Koran diketahui bahwa PAD Retribusi Penggantian
Biaya Cetak Akta Catatan Sipil yang telah disetor ke Kas Daerah sampai dengan
31 Desember 2007 sebesar Rp96.685.000,00 atau terdapat kurang setor sebesar
Rp23.490.000,00 (Rp120.175.000,00 - Rp96.685.000,00). Berdasarkan Surat
Pernyataan Bendahara Penerimaan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil
yang diketahui Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil tanggal 3 Maret
2008 terjadi kekurangan setor Retribusi Penggantian Biaya Cetak Akta Catatan
Sipil sebesar Rp23.490.000,00 telah digunakan untuk Pendataan Penduduk
Tahun 2007 sehubungan dengan Pemilihan Gubernur Sumatera Utara yang akan
berlangsung Tahun 2008 namun tidak tersedia anggarannya pada APBD Tahun
Anggaran 2007.
Hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 122 ayat (3)
yang menyatakan bahwa penerimaan SKPD dilarang dipergunakan langsung
untuk membiayai pengeluaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-
undangan.
Hal tersebut mengakibatkan terjadi kekurangan kas dari penerimaan PAD
sebesar Rp23.490.000,00 pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil
Kabupaten Toba Samosir.
Hal tersebut terjadi karena Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan
Sipil dalam pengeluaran Biaya Pendataan Penduduk tidak mentaati ketentuan
yang berlaku.
Pemerintah Kabupaten Toba Samosir melalui Kepala Kantor
Kependudukan dan Catatan Sipil mengakui adanya penggunaan langsung atas
penerimaan retribusi pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil karena
menunggu pencairan dana Pilgubsu 2008. Namun uang tersebut telah disetorkan
ke Kas Daerah pada tanggal 12 Februari 2008 dengan nomor STS 02/PAD-
Dukcapil/II/2008 dan 26 Februari 2008 dengan nomor STS 04/PAD-
Ducapil/II/2008.
BPK-RI menyarankan Bupati Toba Samosir agar memberikan sanksi
kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil agar dalam melakukan
pengeluaran belanja mentaati ketentuan yang berlaku
9. Penerimaan atas Klaim Asuransi Kesehatan pada RSUD Porsea Digunakan
Langsung untuk Operasional Rumah Sakit dan Tidak Disetorkan ataupun
Dilaporkan ke Kas Daerah
Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Toba Samosir
adalah penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan yang dipungut dari pasien
yang berobat di Rumah Sakit Umum Daerah dan Puskesmas-Puskesmas di
wilayah Kabupaten Toba Samosir.
Pada Tahun Anggaran 2007 Pemerintah Kabupaten Toba Samosir
menganggarkan dalam APBD Penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan
sebesar Rp522.490.000,00 dengan realisasi sebesar Rp522.558.825,00 atau
100,1% dari anggaran, yang terdiri dari Retribusi Pelayanan Kesehatan yang
dikoordinir Dinas Kesehatan sebesar Rp335.180.900,00 dengan realisasi sebesar
Rp335.211.500,00 atau 100,01% dari anggaran dan Retribusi Pelayanan
Kesehatan dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Porsea sebesar
Rp187.309.100,00 dengan realisasi sebesar Rp187.347.325,00 atau 100,02% dari
anggaran.
Berdasarkan pemeriksaan atas dokumen penerimaan RSUD Porsea
diketahui bahwa hasil penerimaan RSUD pada Tahun Anggaran 2007 adalah
sebesar Rp335.211.500,00 yang merupakan penerimaan retribusi pelayanan
kesehatan dan telah disetorkan ke Kas Daerah. Selain penerimaan tersebut
RSUD Porsea juga memperoleh pendapatan dari klaim Asuransi Kesehatan
(Askes) sebesar Rp1.002.695.000,00 yang terdiri dari:
- Klaim Askes Sosial : Rp 166.707.500,00
- Klaim Askes komersial : Rp 222.883.000,00
- Klaim Askeskin : Rp 613.104.500,00
Jumlah : Rp1.002.695.000,00
Menurut penjelasan Direktur RSUD Porsea seluruh penerimaan-
penerimaan tersebut digunakan langsung untuk menambah biaya operasional
RSUD Porsea antara lain untuk pembelian obat-obatan, belanja dapur gizi, dan
alat kesehatan, namun baik penerimaan maupun pengeluaran tersebut tidak
dilaporkan ke Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) sebagai bagian dari
Pendapatan Asli Daerah.
Tim BPK-RI tidak dapat melakukan pemeriksaan atas pengeluaran-pengeluaran
tersebut dikarenakan seluruh dokumen pengeluaran tersebut sedang dalam
proses pemeriksaan dan berada di Kejaksaan Negeri Balige.
Hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 59:
a. Ayat (1) yang menyatakan penerimaan SKPD yang merupakan penerimaan
daerah tidak dapat dipergunakan langsung untuk pengeluaran.
b. Ayat (2) yang menyatakan komisi, rabat, potongan atau penerimaan lain
dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dapat dinilai dengan uang, baik
secara langsung sebagai akibat dari penjualan, tukar-menukar, hibah,
asuransi dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan bunga,
jasa giro atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan dana anggaran
pada bank serta penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atas
kegiatan lainnya merupakan pendapatan daerah.
c. Ayat (3) yang menyatakan semua penerimaan daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) apabila berbentuk uang harus segera disetor ke kas umum
daerah dan berbentuk barang menjadi milik/aset daerah yang dicatat sebagai
inventaris daerah.
Hal tersebut mengakibatkan:
a. Penerimaan Asli Daerah dari penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan
RSUD pada Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun
Anggaran 2007 tidak menggambarkan penerimaan yang senyatanya.
b. Membuka peluang terjadinya penyalahgunaan atas penerimaan keuangan
daerah.
Hal tersebut terjadi karena:
a. Direktur RSUD Porsea sebagai penanggung jawab kurang memahami
ketentuan yang berlaku.
b. Bupati Toba Samosir kurang melakukan pengendalian dan atau pengawasan atas kegiatan RSUD
Porsea. Pemerintah Kabupaten Toba Samosir melalui Direktur RSUD Porsea menyatakan sesuai dengan
keputusan bersama Menteri Kesehatan RI dan Menteri Dalam Negeri RI Nomor
883/Menkes/SKB/VIII/1998 Nomor 060.440.915 pada dasarnya penggunaan anggaran klaim
asuransi dapat langsung digunakan oleh pengelola RSU Daerah. Namun demikian hal ini akan
menjadi perhatian dan untuk tahun-tahun mendatang akan mengacu kepada peraturan
perundang-undangan tentang pengelolaan pendapatan daerah sehingga tidak menyalahi
penggunaannya. BPK-RI menyarankan Bupati Toba Samosir agar: a. Memberikan sanksi kepada Direktur RSUD Porsea agar dalam melaksanakan pengelolaan kegiatan
dan keuangan RSUD mempedomani ketentuan yang berlaku.
b. Lebih meningkatkan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan pengelolaan kegiatan
dan keuangan RSUD.
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN ATAS KEPATUHAN DALAM KERANGKA PEMERIKSAAN
LAPORAN KEUANGAN DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR
UNTUK TAHUN ANGGARAN 2007
DI
BALIGE
AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA V
PERWAKILAN BPK RI
DI MEDAN
Nomor : /S/XVIII.MDN/11/2008 Tanggal : Nopember 2008
DAFTAR ISI
Hal
DAFTAR ISI.............................................................................................................................. i
BAB I RESUME LAPORAN ATAS KEPATUHAN 1 BAB II TEMUAN PEMERIKSAAN ATAS KEPATUHAN 3
1. Penganggaran dan Realisasi Belanja Perjalanan Dinas pada Dinas Pertanian Perikanan dan Peternakan, Badan Pengelola Keuangan Daerah serta Dinas Kehutanan dan Perkebunan Sebesar Rp166.200.000,00 Tidak Sesuai Peruntukkannya ...................................... 3
2. Pertanggungjawaban Belanja Bupati dan Wakil Bupati Tahun Anggaran
2007 Sebesar Rp740.118.396,00,00 Tidak Didukung dengan Bukti-Bukti yang Lengkap dan Sah serta Sebesar Rp176.829.000,00 Tidak Sesuai Peruntukan ................................................................................................... 7
3. Penetapan Jumlah Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD
Kabupaten Toba Samosir Belum Berdasarkan Ketentuan yang Berlaku dan Terjadi Kemahalan yang Merugikan Keuangan Daerah Sebesar Rp434.400.00,00 ......................................................................................... 12
4. Penetapan Kelompok Usaha Mikro Kecil dan Menengah Sebagai
Penerima Penyaluran Dana Perkuatan Modal Tidak Sesuai Prosedur dan Berpotensi Merugikan Keuangan Daerah sebesar Rp408.937.073,00 ......... 14
5. Realisasi Penggunaan Dana Penyangga Stabilisator Hasil Pertanian sebesar Rp500.000.000,00 Tidak Dapat Diyakini Kewajarannya dan Berpotensi Merugikan Keuangan Daerah .................................. 20
6. Pembebanan Biaya Langsung Personil Sebesar Rp120.000.000,00 dan
Biaya Langsung Non Personil Sebesar Rp81.300.000,00 atas Jasa Konsultan Kegiatan Revaluasi/Appraisal Aset Barang Daerah pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Toba Samosir Merugikan Keuangan Daerah ........................................................................................ 26
7. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor pada Dinas Pendidikan
Nasional Tidak Sesuai Peruntukan Sebesar Rp367.425.980,00 ................ 29 8. Beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Toba Samosir Melakukan Rekayasa pada Berita Acara Serah Terima Pekerjaan ................................................................... 31
LAMPIRAN
i
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
RESUME LAPORAN ATAS KEPATUHAN
Berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) bertugas memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Toba Samosir Tahun Anggaran 2007 yang terdiri dari Neraca Pemerintah Kabupaten Toba Samosir per 31 Desember 2007, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. Laporan keuangan adalah tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Toba Samosir. Ketidakpatuhan kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku merupakan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Toba Samosir. Untuk memperoleh keyakinan memadai apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, BPK-RI melakukan pengujian kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan pelaporan keuangan. Namun, pemeriksaan yang BPK-RI lakukan tidak dirancang khusus untuk menemukan ketidakpatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, dan BPK-RI tidak mengeluarkan opini atas laporan kepatuhan. Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) mengharuskan BPK-RI untuk melaporkan kepada pihak berwenang yang terkait apabila terjadi ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, apabila dalam melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan menemukan hal-hal tersebut. Atas pemeriksaan tersebut, BPK-RI telah menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Toba Samosir Tahun Anggaran 2007 yang memuat opini Tidak Memberikan Pendapat dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Pengendalian Intern dalam Kerangka Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Toba Samosir TA 2007. Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Toba Samosir tersebut dilakukan berdasarkan pada Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang ditetapkan oleh BPK-RI. Standar tersebut mengharuskan BPK-RI untuk merencanakan, mengumpulkan bukti yang cukup dan melaksanakan pemeriksaan agar memperoleh keyakinan yang memadai sebagai standar untuk memberikan pendapat. Standar tersebut juga mengharuskan BPK-RI untuk mengungkapkan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pelaporan keuangan.
Pokok-pokok temuan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pelaporan keuangan yang ditemukan BPK-RI adalah sebagai berikut: 1. Penganggaran dan realisasi Belanja Perjalanan Dinas pada Dinas Pertanian Perikanan dan Peternakan,
Badan Pengelola Keuangan Daerah serta Dinas Kehutanan dan Perkebunan sebesar Rp166.200.000,00 tidak sesuai peruntukkannya.
2. Pertanggungjawaban Belanja Bupati dan Wakil Bupati Tahun Anggaran 2007 sebesar Rp740.118.396,00,00 tidak didukung dengan bukti-bukti yang lengkap dan sah serta sebesar Rp176.829.000,00 tidak sesuai peruntukkan.
3. Penetapan jumlah tunjangan perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Toba Samosir belum berdasarkan ketentuan yang berlaku.
4. Penetapan Kelompok Usaha Mikro Kecil dan Menengah sebagai penerima penyaluran Dana Perkuatan Modal tidak sesuai prosedur dan berpotensi merugikan keuangan daerah sebesar Rp408.937.073,00.
5. Realisasi penggunaan Dana Penyangga Stabilisator Hasil Pertanian sebesar Rp500.000.000,00 tidak dapat diyakini kewajarannya dan berpotensi merugikan keuangan daerah.
6. Pembebanan Biaya Langsung Personil sebesar Rp120.000.000,00 dan BiayaLangsung Non Personil sebesar Rp81.300.000,00 atas Jasa Konsultan Kegiatan Revaluasi/Appraisal Aset Barang Daerah pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Toba Samosir merugikan keuangan daerah.
7. Belanja Modal pengadaan perlengkapan kantor pada Dinas Pendidikan Nasional tidak sesuai peruntukkan sebesar Rp367.425.980,00.
8. Beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Toba Samosir melakukan rekayasa pada Berita Acara Serah Terima Pekerjaan .
Berdasarkan temuan-temuan tersebut, BPK-RI menyarankan agar Pemerintah Kabupaten Toba Samosir mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melakukan tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan daerah. Secara lebih rinci akan dijelaskan pada bagian Temuan Pemeriksaan atas Kepatuhan.
Medan, 20 September 2008 BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA Perwakilan BPK RI di Medan
a.n. Penanggung Jawab Pemeriksaan Ketua Tim
Ahmad Fadli, S.E., Ak. Akuntan Register Negara No. D-23.034
BAB II TEMUAN PEMERIKSAAN ATAS KEPATUHAN
1. Penganggaran dan Realisasi Belanja Perjalanan Dinas pada Dinas Pertanian Perikanan
dan Peternakan, Badan Pengelola Keuangan Daerah serta Dinas Kehutanan dan
Perkebunan sebesar Rp166.200.000,00 Tidak Sesuai Peruntukkannya
Pada Tahun Anggaran Anggaran 2007 Pemerintah Kabupaten Toba Samosir telah menganggarkan
belanja barang dan jasa sebesar Rp79.674.094.832,00 dengan realisasi sebesar Rp67.130.575.124,00 atau
84,25%.
Berdasarkan pemeriksaan atas dokumen pertanggungjawaban pada Dinas Pertanian
Perikanan dan Peternakan, Badan Pengelola Keuangan Daerah serta Dinas Kehutanan dan
Perkebunan diketahui terdapat penganggaran dan realisasi belanja perjalanan dinas sebesar
Rp166.200.000,00 tidak sesuai ketentuan dengan rincian sebagai berikut:
a. Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Pemeriksaan atas dokumen pertanggungjawaban kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan pada Tahun Anggaran 2007 diketahui terdapat penganggaran belanja perjalanan dinas sebesar Rp1.587.855.000,00 dengan realisasi sebesar Rp1.294.290.000,00. Diantaranya dianggarkan pada Kegiatan Peningkatan Kesejah teraan Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan sebesar Rp48.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp46.200.000,00, sebagai belanja perjalanan dinas tetap. Realisasi belanja perjalanan dinas tetap tersebut dibagikan secara tunai kepada 77 orang tenaga penyuluh lapangan (bulan Januari s.d Juni 2007 39 orang, bulan Juli s.d. Desember 2007 38 orang), masing-masing sebesar Rp100.000,00/bulan selama 12 bulan dengan bukti pertanggungjawaban hanya berupa kuitansi dan daftar tanda terima tanpa didukung Surat Perintah Tugas maupun Surat Perintah Perjalanan Dinas.
b. Badan Pengelola Keuangan Daerah Pemeriksaan atas dokumen pertanggungjawaban kegiatan -kegiatan yang dilaksanakan Badan Pengelola Keuangan Daerah pada Tahun Anggaran 2007 diketahui terdapat penganggaran belanja perjalanan dinas sebesar Rp1.686.225.000,00 dengan realisasi sebesar Rp1.413.700.000,00 atau 83,84% dari anggaran. Diantaranya dianggarkan pada Kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan sebesar Rp49.500.000,00 dengan realisasi sebesar Rp48.000.000,00, sebagai belanja perjalanan dinas tetap yang tidak sesuai ketentuan. Realisasi belanja perjalanan dinas tetap tersebut dibagikan secara tunai kepada 192 kepala desa pada 14 kecamatan masing-masing sebesar Rp250.000,00 dengan bukti pertanggungjawaban berupa kuitansi dan daftar tanda terima tanpa didukung Surat Perintah Tugas maupun Surat Perintah Perjalanan Dinas.
c. Dinas Kehutanan dan Perkebunan Pemeriksaan atas dokumen pertanggungjawaban kegiatan yang dilaksanakan Dinas Kehutanan dan Perkebunan pada Tahun Anggaran 2007 diketahui terdapat penganggaran belanja perjalanan dinas sebesar Rp423..900.000,00 dengan realisasi sebesar Rp423.765.000,00. Diantaranya dianggarkan pada kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan sebesar Rp72.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp72.000.000,00, sebagai belanja perjalanan dinas tetap yang tidak sesuai ketentuan.
Realisasi belanja perjalanan dinas tetap tersebut dibagikan secara tunai kepada 30 orang Polisi
Kehutanan dan Penyuluh Kehutanan Lapangan, masing-masing sebesar Rp200.000,00/bulan selama 12
bulan dengan bukti pertanggungjawaban berupa kuitansi dan daftar tanda terima tanpa didukung Surat
Perintah Tugas maupun Surat Perintah Perjalanan Dinas.
Realisasi belanja perjalanan dinas sebesar Rp166.200.000,00 tersebut telah dianggarkan
dalam DPA pada Dinas Pertanian Perikanan dan Peternakan, Badan Pengelola Keuangan Daerah
serta Dinas Kehutanan dan Perkebunan.
Hal tersebut tidak sesuai dengan:
a. Peraturan Pemerintah No.58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 4 ayat (1) yang
menyatakan keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien,
ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan,
kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
b. Peraturan Menteri Keuangan No. 45/PMK.5/2007 Tahun 2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan
Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap
1) Pasal 1 poin 5 yang menyatakan perjalanan dinas dalam negeri yang selanjutnya disebut
perjalanan dinas adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan baik perseorangan maupun secara
bersama yang jaraknyasekurang- kurangnya 5 (lima) kilometer dari batas kota, yang dilakukan
dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan Negara atas perintah Pejabat yang
Berwenang termasuk perjalanan dari tempat kedudukan ke tempat meninggalkan Indonesia
untuk bertoiak ke luar negeri dan dari tempat tiba di Indonesia dari luar negeri ke tempatyang dituju
di dalam negeri
2) Pasal 6 ayat (1) yang menyatakan biaya perjalanan dinas jabatan dibebankan pada anggaran
kantor/satuan kerja yang mengeluarkan SPPD bersangkutan. c. Keputusan Bupati Toba Samosir
Nomor527 Tahun 2006 tentang Harga Satuan Barang dan Jasa di Kabupaten Samosir untuk Perjalanan Dinas
menyatakan untuk melaksanakan perjalanan dinas harus diterbitkan Surat Perintah Tugas (SPT) dan SPPD dengan menyebut pembebanan biaya serta sebagai tanda bukti bahwa tugas
telah dilaksanakan maka SPPD harus diketahui/ditandatangani oleh Pejabat dari Instansi yang dituju
dan diwajibkan menyerahkan kembali SPPD tersebut kepada satuan pemegang kas instansi
pemberi/pemegang mata anggaran.
Hal tersebut mengakibatkan realisasi belanja perjalanan dinas sebesar Rp166.200.000,00 tidak sesuai peruntukkannya. Hal tersebut terjadi karena:
a. Bendahara Pengeluaran dan Pejabat Penatausahaan Keuangan Dinas Pertanian, Perikanan dan
Peternakan, Badan Pengelola Keuangan Daerah serta Dinas Kehutanan dan Perkebunan dalam
merealisasikan dan mempertanggungjawabkan belanja perjalanan dinas tidak mempedomani ketentuan
perundang-undangan b. Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan, Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah serta Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan selaku Pengguna Anggaran lalai
dalam melaksanakan pengendalian dan pengawasan atas pengelolaan belanja perjalanan dinas.
c. Panitia Anggaran Legislatif dan Eksekutif dalam menetapkan dan mengesahkan anggaran belanja perjalanan dinas tidak mempedomani ketentuan perundang- undangan.
Pemerintah Kabupaten Toba Samosir dhi. Kepala Badan Pengelola Keungan Daerah (BPKD),
Kepala dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan serta Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan
mengakui temuan BPK-RI dan menjelaskan bahwa perjalanan dinas tetap yang diberikan
merupakan bantuan transport dan biaya operasional kepada masing-masing petugas dalam
melaksanakan tugas rutin sehingga tidak disertai dengan Surat Perintah Tugas (SPT) maupun Surat
Perintah Perjalanan Dinas (SPPD). Hal ini akan menjadi perhatian
Pemerintah Kabupaten Toba Samosir dan untuk masa yang akan datang dalam penyusunan
anggaran akan mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku. BPK-RI menyarankan Bupati Toba Samosir agar:
a. Memberikan sanksi kepada Bendahara Pengeluaran dan Pejabat Penatausahaan Keuangan Dinas
Pertanian, Perikanan dan Peternakan, Badan Pengelola Keuangan Daerah serta Dinas Kehutanan dan
Perkebunan supaya dalam merealisasikan dan mempertanggung-jawabkan belanja perjalanan dinas
mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku.
b. Memerintahkan Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan, Kepala Badan Pengelola
Keuangan Daerah serta Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan selaku Pengguna Anggaran supaya
lebih meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas pengelolaan belanja perjalanan dinas.
c. Memberikan sanksi kepada Panitia Anggaran Legislatif dan Eksekutif dalam menetapkan
dan mengesahkan anggaran belanja perjalanan dinas mempedomani peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
2. Pertanggungjawaban Belanja Bupati dan Wakil Bupati Tahun Anggaran 2007 Sebesar Rp740.118.396,00,00 Tidak Didukung dengan Bukti-Bukti yang Lengkap dan Sah serta Sebesar Rp176.829.000,00 Tidak Sesuai Peruntukan
Hasil pemeriksaan secara uji petik atas dokumen Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang telah diverifikasi serta disahkan oleh Sekretaris Daerah pada Bendahara
Pengeluaran Sekretariat Daerah diketahui sebagai berikut:
a. Bukti pertanggungjawaban tidak lengkap dan sah Berdasarkan Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2007 diketahui bahwa anggaran
Belanja Barang dan Jasa untuk Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah sebesar
Rp12.282.660.000,00 dengan realisasi sebesar Rp10.339.035.362,00 atau 84,18% dari anggaran. Dari
realisasi Belanja Barang dan Jasa tersebut diantaranya sebesar Rp732.841.056,00 digunakan untuk Belanja
Jasa Kantor lainnya dan sebesar Rp267.000.000,00 untuk Belanja Perjalanan Dinas Tetap.
Hasil pemeriksaan atas SPJ Belanja Jasa Kantor Lainnya dan Belanja Perjalanan Dinas Tetap tersebut diketahui bahwa diantaranya terdapat pertanggungjawaban belanja sebesar Rp740.118.396,00 hanya berupa bukti pengeluaran kas tanpa didukung bukti yang lengkap dan sah antara lain Surat Perintah Tugas maupun Surat Perintah Perjalanan Dinas, Nota pembelian dan kuitansi pembayaran klinik/rumah sakit/dokter, dengan rincian sebagai berikut:
No Jenis belanja Bupati (Rp)
Wakil Bupati (Rp)
Jumlah (Rp)
Keterangan
1 Biaya pemeliharaan
44.135.414,00 30.406.332,00 74.541.746,00
2 Biaya rumah tangga 227.749.992, 00 156.246.664, 00 383.996.656,00
3 Biaya pengisian
9.583.332,00 4.996.662,00
14.579.994,00
Jumlah I 281.468.738, 00 191.649.658, 00 473.118.396,00
Belanja Jasa Kantor Lainnya
4 Biaya perjalanandinas tetap
60.200.000, 00 106.800.000, 00 267.000.000,00
Jumlah II 60.200.000, 00 106.800.000, 00 267.000.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Tetap
Jumlah (I + II) 441.668.738, 00 298.449.658, 00 740.118.396,00
(rincian lihat Lampiran 1)
Selanjutnya diketahui bahwa Bendahara Pengeluaran menyerahkan secara tunai biaya
pemeliharaan kesehatan kepada Bupati dan Wakil Bupati sedangkan biaya rumah tangga dan biaya
pengisian tabung gas/minyak diserahkan kepada istri Bupati dan istri Wakil Bupati. Biaya
perjalanan dinas tetap juga diberikan secara tunai kepada Bupati berkisar antara Rp10.000.000,00
hingga Rp15.800.000,00 dan Wakil Bupati berkisar antara Rp6.000.000,00 hingga Rp14.700.000,00
setiap bulannya.
b. Belanja Penunjang Operasional KDH/WKDH tidak sesuai peruntukan Berdasarkan Penjabaran Laporan
Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2007 diketahui bahwa Belanja Penunjang Operasional Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH) sebesar Rp176.829.000,00 dengan realisasi Rp176.829.000,00 atau 100% dari anggaran.
Dari hasil pemeriksaan SPJ Belanja Penunjang Operasional KDH/WKDH diketahui bahwa pertanggungjawabannya hanya berupa bukti pengeluaran kas tanpa didukung bukti yang lengkap dan sah. Pembayaran belanja tersebut oleh Bendahara Pengeluaran diberikan secara tunai kepada Bupati dan Wakil Bupati. Lebih lanjut diketahui bahwa dari realisasi Biaya Penunjang operasional Bupati dan Wakil Bupati yang ditujukan untuk menunjang kegiatan operasional sebesar Rp176.829.000,00 sudah termasuk potongan PPh 15%, terdiri dari biaya penunjang operasional yang dibayarkan kepada Bupati dan Wakil Bupati sebesar Rp150.304.650,00 dan potongan PPh sebesar Rp26.524.350,00. Hal ini menunjukkan biaya operasional tersebut diperlakukan sebagai tambahan penghasilan (rincian lihat Lampiran 1).
Hal tersebut tidak sesuai dengan:
a. Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tanggal 5 April 2003 tentang Keuangan Negara, pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada
peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan
memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan
b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bagian Keempat tentang Pelaksanaan Anggaran
Belanja Daerah Pasal 61 ayat (1) menyatakan bahwa setiap pengeluaran harus
didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih. c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah:
1) Pasal 5 yang menyatakan bahwa Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tidak dibenarkan
menerima penghasilan dan atau fasilitas rangkap dari Negara.
2) Pasal 8 yang menyatakan bahwa untuk pelaksanaan tugas-tugas kepada Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah disediakan :
a) Biaya rumah tangga dipergunakan untuk membiayai kegiatan rumah tangga
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; b) Biaya pemeliharaan kesehatan dipergunakan untuk pengobatan, perawatan, rehabilitasi cacat
dan uang duka bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah beserta anggota keluarga; c) Biaya Perjalanan Dinas dipergunakan untuk membiayai perjalanan dinas
dalam rangka pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
d) Biaya penunjang operasional dipergunakan untuk koordinasi, penanggulangan
kerawanan sosial masyarakat, pengamanan dan kegiatan khusus lainnya guna mendukung
pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
Anggaran Biaya Perawatan dan Pengobatan Lokal bagi Walikota dan Wakil Walikota adalah sebesar Rp660.000.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp660.000.000,00 atau 100% dari anggaran masing-masing untuk Walikota sebesar Rp360.000.000,00 dan Wakil Walikota sebesar Rp300.000.000,00 Hasil pemeriksaan atas dokumen pertanggungjawaban Biaya Perawatan dan Pengobatan Lokal Walikota dan Wakil Walikota diketahui bahwa seluruh realisasi Biaya Perawatan dan Pengobatan Lokal Walikota sama sekali tidak didukung bukti-bukti pertanggungjawaban. Sedangkan untuk realisasi Biaya Perawatan dan Pengobatan Lokal Wakil Walikota bukti pertanggungjawabannya hanya berupa kuitansi tanda terima yang ditandatangani oleh Wakil Walikota
d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 132 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. Hal tersebut mengakibatkan:
a. Realisasi belanja satuan kerja Sekretariat Daerah Bagian Umum dan Perlengkapan sebesar
Rp740.118.396,00 yang tidak didukung dengan bukti-bukti pertanggungjawaban yang lengkap dan sah tidak dapat diyakini kewajarannya.
b. Tujuan penganggaran belanja penunjang operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebesar Rp176.829.000,00 tidak tepat sasaran dan berindikasi menambah penghasilan dan memboroskan keuangan daerah.
Hal tersebut terjadi karena: a. Sekretaris Daerah selaku Atasan Langsung dalam memverifikasi dan mengesahkan SPJ
Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah tidak mempedomani peraturan perundang-undangan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
b. Pihak-pihak penerima dana dhi. Bupati dan Wakil Bupati dalam mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran daerah tidak mempedomani peraturan perundang-undangan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Pemerintah Kabupaten Toba Samosir dhi. Sekretaris Daerah KabUpaten Toba samosir mengakui temuan BPK-RI dan menjelaskan bahwa bukti-bukti pengeluaran/ pertanggungjawaban atas pengeluaran-pengeluaran tersebut masih dipegang Bupati dan Wakil Bupati dan akan segera dilengkapi, sedangkan perjalanan dinas tetap adalah sebagai pengganti biaya perjalanan dinas Bupati dan Wakil Bupati pada saat melakukan perjalanan dinas ke Kecamatan dan Desa-Desa se Kabupaten Toba Samosir. BPK-RI menyarankan agar: a. Bupati dan Wakil Bupati dalam mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran daerah
mempedomani peraturan perundang-undangan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. b. Bupati memerintahkan Sekretaris Daerah selaku Atasan Langsung dalam memverifikasi dan
mengesahkan SPJ Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah mempedomani peraturan perundang-undangan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
10
3. Penetapan Jumlah Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD
Kabupaten Toba Samosir Belum Berdasarkan Ketentuan yang Berlaku dan Terjadi
Kemahalan yang Merugikan Keuangan Daerah Sebesar Rp434.400.00,00
Pemerintah Kabupaten Toba Samosir untuk Tahun Anggaran 2007
menganggarkan Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar
Rp698.400.000,00 dengan realisasi sebesar Rp698.400.000,00 atau 100% dari
anggaran. Besarnya tunjangan perumahan yang diberikan kepada pimpinan dan anggota
DPRD didasarkan pada Peraturan Bupati No.300 Tahun 2005 tanggal 30 Desember
2005 tentang Penetapan Besarnya Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD
Kabupaten Toba Samosir yang antara lain menyebutkan besarnya tunjangan perumahan
Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Toba Samosir adalah sebesar Rp2.400.000,00
per orang/bulan atau sebesar Rp28.800.000,00 per orang/tahun. Dan pada tahun 2008
Bupati Toba Samosir menetapkan Peraturan Bupati Toba Samosir No.7 Tahun 2008
tanggal 30 April 2008 tentang penetapan besarnya tunjangan perumahan Pimpinan dan
anggota DPRD. Dalam Peraturan tersebut dinyatakan bahwa besaran pembayaran
Pimpinan adalah sebesar Rp2.700.000,00 per orang/bulan atau Rp32.400.000,00 per
orang/tahun dan Anggota DPRD adalah sebesar Rp2.400.000,00 per orang/bulan atau
Rp28.800.000,00 per orang/tahun.
Hasil pemeriksaan diketahui bahwa penetapan jumlah tunjangan perumahan yang
dibayarkan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD belum berdasarkan pada
pertimbangan-pertimbangan sesuai dengan ketentuan yaitu dengan memperhatikan
azas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, dan standar harga sewa setempat yang berlaku
wajar di wilayah Kabupaten Toba Samosir.
Dari hasil pemeriksaan atas dokumen Surat Pertanggungjawaban (SPJ) diketahui
bahwa tunjangan perumahan yang dibayarkan kepada Wakil Ketua dan Anggota DPRD
mengacu kepada Peraturan Bupati Toba Samosir No.7 Tahun 2008 tanggal 30 April
2008. Padahal Peraturan Bupati tersebut berlaku sejak tanggal ditetapkan dan tidak
berlaku surut.
Pemeriksaan atas SPJ belanja sewa rumah dinas Sekretaris Daerah diketahui
bahwa pada tahun 2007 kontrak sewa rumah dinas di Balige adalah sebesar
Rp11.000.000,00 per tahun. Dengan demikian, terjadi kelebihan pembayaran tunjangan
perumahan kepada dua orang Wakil Ketua DPRD dan 22 orang Anggota DPRD sebesar
Rp434.400.000,00 ((2 org x (Rp32.400.000,00 - Rp11.000.000,00)) + (22org x
(28.800.000,00 - Rp11.000.000,00)).
11
Hal tersebut tidak sesuai dengan:
a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 4 ayat (1) Keuangan daerah dikelola
secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien,
ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas
keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
b. Peraturan Pemerintah No.37 Tahun 2005 tentang perubahan atas Peraturan
Pemerintah No. 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota DPRD Pasal 20 ayat (3) menyatakan bahwa
pemberian tunjangan perumahan harus memperhatikan asas kepatutan,
kewajaran, dan rasionalitas serta standar harga setempat yang berlaku.
Hal tersebut mengakibatkan terjadi kerugian daerah sebesar Rp434.400.000,00
karena adanya selisih lebih pembayaran antara jumlah penetapan tunjangan perumahan
Pimpinan dan Anggota DPRD dibandingkan dengan harga sewa rumah dinas Sekretaris
Daerah pada tahun yang sama.
Hal tersebut terjadi karena Bupati Toba Samosir dalam menetapkan peraturan
tentang pemberian tunjangan perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD tidak
mempedomani ketentuan tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah dan
kedudukan protokoler dan keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD.
Pemerintah Kabupaten Toba Samosir dhi. Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris DPRD
Kabupaten toba Samosir menjelaskan bahwa penetapan jumlah tunjangan perumahan
yang dibayarkan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD untuk Tahun Anggaran 2007
didasarkan pada Peraturan Bupati No. 300 Tahun 2005 tanggal 30 desember 2005
tentang Penetapan Besarnya Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD
Kabupaten toba Samosir. Penetapan jumlah tunjangan perumahan kepada Pimpinan
dan Anggota DPRD tersebut atas dasar usulan DPRD dengan Surat No.
171/1191/DPRD/2005 tanggal 15 Nopember 2005 perihal Usul Penampungan Tunjangan
Perumahan Anggota DPRD. Selain itu dijelaskan bahwa Rumah Jabatan Pimpinan dan
Anggota DPRD kecuali Ketua DPRD belum tersedia sehingga peruntukan tunjangan
perumahan bukan hanya untuk sewa rumah akan tetapi mencakup pembayaran rekening
listrik, telepon dan sarana pendukung rumah yang bersangkutan.
12
BPK-RI menyarankan agar:
a. Bupati Toba Samosir dalam menetapkan peraturan tentang pemberian tunjangan
perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD mempedomani ketentuan tentang
pedoman pengelolaan keuangan daerah dan kedudukan protokoler dan keuangan
Pimpinan dan Anggota DPRD.
b. Pimpinan dan Anggota DPRD menyetorkan kembali selisih lebih pembayaran
tunjangan perumahan sebesar Rp434.400.000,00 ke Kas Daerah.
4. Penetapan Kelompok Usaha Mikro Kecil dan Menengah Sebagai Penerima
Penyaluran Dana Perkuatan Modal Tidak Sesuai Prosedur dan Berpotensi
Merugikan Keuangan Daerah sebesar Rp408.937.073,00
Pada Tahun Anggaran 2007 Dinas Koperasi dan Perindustrian, Perdagangan
melaksanakan kegiatan Fasilitasi Peningkatan Kemitraan Usaha Dalam rangka
pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Bagi Usaha Mikro
Kecil dan Menengah (UMKM) Sebesar Rp408.020.000,00 dan kegiatan Sosialisasi
Dukungan Informasi Penyediaan Permodalan sebesar Rp215.900.000,00 yang
diantaranya terdapat realisasi untuk perkuatan modal UMKM masing-masing sebesar
Rp300.000.000,00 dan sebesar Rp168.500.000,00, atau seluruhnya sebesar
Rp468.500.000,00 (Rp300.000.000,00 + Rp168.500.000,00).
Berdasarkan Peraturan Bupati Toba Samosir No. 22 Tahun 2007 tentang Prosedur
Tetap Pemberian Perkuatan Modal Kerja KUKM dan LKM yang Bersumber dari Dana
APBD Kabupaten Toba Samosir antara lain mengatur:
a. UMKM yang berhak untuk menerima dana perkuatan modal adalah koperasi
untuk semua jenis usaha termasuk Warung Serba Ada (Waserda) yang
dikelola koperasi, pengusaha UKM dan Lembaga Keuangan Mikro (LKM)
yang telah berdiri sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun.
b. Telah dilakukan seleksi oleh Tim Kerja/Kelompok Kerja yang dibentuk oleh
Kepala Dinas Koperasi dan Perindustrian, Perdagangan.
Untuk menindaklanjuti Peraturan Bupati Toba Samosir No. 22 Tahun 2007, Kepala
dinas Koperasi dan Perindustrian, Perdagangan menerbitkan Keputusan No. 1361
Tahun 2007 tentang Penetapan Tim Verifikasi Perkuatan Modal Koperasi, UKM dan LKM
Kabupaten Toba samosir Tahun Anggaran 2007 yang bertugas melaksanakan Verifikasi
13
atas permohonan Koperasi dan UKM.
Dari Berita Acara Hasil Verifikasi Permohonan Bantuan Perkuatan Modal Koperasi,
UKM dan LKM Tahun 2007 tanggal 5 Desember 2007 diketahui bahwa Tim Verifikasi
telah melaksanakan proses verifikasi atas 19 permohonan program waserda dan 14
permohonan program UKM dan telah menetapkan 5 (lima) UKM dan 7 (tujuh) koperasi
yang layak menerima bantuan perkuatan modal (rincian lihat Lampiran 2).
Dengan demikian seharusnya hasil Tim Verifikasi tersebut menjadi usulan oleh
Kepala Dinas Koperasi dan Perindustrian, Perdagangan untuk ditetapkan dalam
Keputusan Bupati Toba Samosir.
Berdasarkan Keputusan Bupati Toba Samosir No. 1479 Tahun 2007 tentang
Penetapan Nama Koperasi dan UKM Penerima Perkuatan Modal Kerja KUKM (Koperasi
dan Usaha Kecil Menengah) yang Bersumber dari Dana APBD Kabupaten Toba Samosir
Tahun Anggaran 2007, diketahui telah ditetapkan 12 koperasi dan 5 (lima) KUKM yang
berhak menerima dana perkuatan modal, namun penetapan Koperasi dan KUKM
tersebut tidak sesuai dengan usulan yang diajukan oleh Tim Verifikasi, dengan rincian
sebagai berikut:
Usulan tim verifikasi Penetapan bupati No.
KUKM KUKM Keterangan
Jumlah Bantuan (Rp)
1 2 3 4 5
A. Koperasi A. Koperasi
1. Koptan Bukit Berbunga KUD Marsada Tidak Diverifikasi 25.000.000,00
2. KSU Dosroha Maduma KSU Karang Taruna Induk Tidak lolos verifikasi 25.000.000,00
3. KSU Sipartano Naiborngin
KSU Sipartano Naiborngin Lolos Verifikasi 25.000.000,00
4. KUD Aman Tambunan KSU Antar Pulau Toba Samosir
Tidak lolos verifikasi 25.000.000,00
5. KSU Marsiurupan Koptan Bukit Berbunga Tidak lolos verifikasi 25.000.000,00
6. KSU Sehat KSU Maju Jaya Tidak lolos verifikasi 25.000.000,00
7. KSU Topma KSU Sehat Tidak lolos verifikasi 25.000.000,00 8. KSU Marom Mardongan Tidak lolos verifikasi 25.000.000,00
9. KSU Sejahtera Tidak Diverifikasi 25.000.000,00
10. KUD Aman Tambunan Tidak lolos verifikasi 25.000.000,00
11. KSU Sanggar Pemuda Karya Tidak Diverifikasi 25.000.000,00
12. KSU Pelita Jaya Tidak Diverifikasi 25.000.000,00
Jumlah I 300.000.000,00
B. KUKM B. KUKM
1. UD Putra Nagari Toko Mas “Amori” Tidak Diverifikasi 40.000.000,00
2. UD Bonanza UD Bonanza Lolos Verifikasi 50.000.000,00
3. UD Cindi UD Kacang Garing Toba Mas
Tidak lolos verifikasi 5.000.000,00
4. UD Romauly Taylor Rumah Makan Pamurnas Tidak Diverifikasi 20.000.000,00
5. UD Anastasya UD Maju Peternakan Tidak Diverifikasi 53.500.000,00
Jumlah II 168.500.000,00 Total 468.500.000,00
14
Berdasarkan Keputusan Bupati Toba Samosir No. 1479 Tahun 2007 masing-
masing Koperasi/KUKM menandatangani Surat Perjanjian Kredit dengan Kepala Dinas
Koperasi dan Peridustrian, Perdagangan, yang antara lain mengatur jumlah pinjaman
yang diberikan kepada Koperasi/KUKM yang bersangkutan dan jangka waktu pinjaman,
pengembalian dan jaminan, jangka waktu pengembalian pinjaman adalah 24 bulan
terhitung sejak tanggal diterima pinjaman dimaksud, pengembalian dilakukan secara
mencicil terhitung sejak bulan keempat setelah kredit lunak dicairkan atau bulan April
2008. Atas kewajiban menyerahkan jaminan tersebut diketahui hanya 6 (enam)
koperasi/KUKM yang menyerahkan jaminan, yaitu KSU Sehat, Koptan Bukit Berbunga,
KSU Sanggar Pemuda Karya, KSU Pelita Jaya, Rumah Makan Pamurnas dan UD
Bonanza.
Pemeriksaan atas realisasi pengembalian pinjaman menunjukkan bahwa dari 17
koperasi/KUKM, diantaranya 14 koperasi/KUKM tidak memenuhi jadwal pembayaran,
dengan rincian sebagai berikut:
Pembayaran (6 bulan) No.
Koperasi/ KUKM
Jumlah Pinjaman
(Rp)
Angsuran/ Bulan (Rp)
Seharusnya (Rp)
Realisasi (Rp)
Sisa (Rp)
1 2 3 4 5 6 7
1. KUD Marsada 25.000.000,00
1.190.476,00
7.142.856,00 7.143.000,00 17.857.000,00
2. KSU Karang Taruna Induk 25.000.000,00
1.190.476,00
7.142.856,00 - 25.000.000,00
3. KSU Sipartano Naiborngin 25.000.000,00
1.190.476,00
7.142.856,00 1.190.500,00 23.809.500,00
4. KSU Antar Pulau Toba samosir
25.000.000,00
1.190.476,00
7.142.856,00 5.955.000,00 19.045.000,00
5. Koptan Bukit Berbunga 25.000.000,00
1.190.476,00
7.142.856,00 4.761.904,00 20.238.096,00
6. KSU Maju Jaya 25.000.000,00
1.190.476,00
7.142.856,00 3.500.000,00 21.500.000,00
7. KSU Sehat 25.000.000,00
1.190.476,00
7.142.856,00 1.250.000,00 23.750.000,00
8. KSU Marom Mardongan 25.000.000,00
1.190.476,00
7.142.856,00 - 25.000.000,00
9. KSU Sejahtera 25.000.000,00
1.190.476,00
7.142.856,00 - 25.000.000,00
10. KUD Aman Tambunan 25.000.000,00
1.190.476,00
7.142.856,00 25.000.000,52
-
11. KSU Sanggar Pemuda Karya
25.000.000,00
1.190.476,00
7.142.856,00 - 25.000.000,00
12. KSU Pelita Jaya 25.000.000,00
1.190.476,00
7.142.856,00 - 25.000.000,00
13. Toko Mas “Amori” 40.000.000,00
1.904.762,00
11.428.572,00
6.000.000,00 34.000.000,00
14. UD Bonanza 50.000.000,00
2.380.952,00
14.285.712,00
- 50.000.000,00
15. UD Kacang Garing Toba Mas
5.000.000,00 238.095,00 1.428.570,00 - 5.000.000,00
16. Rumah Makan Pamurnas 20.000.000,0 952.381,00 5.714.286,00 4.762.523,00 15.237.477,
15
1 2 3 4 5 6 7
0 00
17. UD Maju Peternakan 53.500.000,00
2.547.619,00
15.285.714,00
- 53.500.000,00
Jumlah 468.500.000,00
59.562.927,00
408.937.073,00
Dari tabel di atas diketahui hanya 3 (tiga) Koperasi/KUKM yang memenuhi jadwal
pengembalian yaitu KUD Marsanda, KUD Aman Tambunan dan Rumah Makan
Pamurnas.
Hal tersebut tidak sesuai dengan:
a. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah Pasal 4 yang menyatakan Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat
pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan
dan bertanggungjawab, dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan
manfaat untuk masyarakat.
b. Peraturan Bupati Toba Samosir No.22 Tahun 2007 tentang Prosedur Tetap
Pemberian Perkuatan Modal Kerja Koperasi dan Usaha Kecil (KUKM) dan
Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang Bersumber dari Dana APBD
Kabupaten Toba samosir:
1) Pasal 3, yang menyatakan usulan penerima kredit dari calon penerima
kredit diseleksi oleh Tim Kerja/Kelompok Kerja yang dibentuk oleh
Kepala Dinas Koperasi dan Perindustrian, Perdagangan.
2) Pasal 4:
a) Ayat 1, yang menyatakan hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 diusulkan Kepala Dinas Koperasi dan Perindustrian dan
Perdagangan kepada Bupati.
b) Bupati menetapkan penerima kredit dengan Surat Keputusan Bupati.
3) Pasal 10, yang menyatakan setiap koperasi, UKM dan LKM yang
memperoleh Kredit Lunak sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 wajib
memberikan jaminan/agunan berupa sertifikat hak milik asli.
c. Surat Perjanjian Kredit antara masing-masing Koperasi/KUKM dengan Dinas
Koperasi Perindustrian dan Perdagangan
16
1) Pasal 4, Jangka Waktu Pinjaman dan Pengembalian, ayat (2) yang
menyatakan pengembalian oleh pihak kedua (Koperasi/KUKM) dilakukan
secara mencicil terhitung sejak bulan keempat setelah kredit lunak
dicairkan ke rekening pihak kedua (Koperasi/KUKM).
2) Pasal 5, yang menyatakan sebagai jaminan atas pembayaran kembali
kredit dimaksud sampai lunas pihak kedua menyerahkan jaminan kredit
dengan surat akta tanah asli.
Hal tersebut mengakibatkan penyaluran kredit lunak kepada Koperasi/KUKM yang
tidak sesuai prosedur berpotensi macet dan tidak adanya jaminan dari Koperasi/KUKM
atas kredit lunak yang diterimanya berpotensi merugikan keuangan daerah sebesar Rp
408.937.073,00.
Hal tersebut terjadi karena:
a. Keputusan Bupati Toba Samosir tentang Penetapan Nama Koperasi dan UKM
Penerima Perkuatan Modal Kerja KUKM (Koperasi dan Usaha Kecil
Menengah) berhak menerima kredit perkuatan modal berbeda dengan
rekomendasi dari TimTeknis dhi Tim Verifikasi Permohonan Bantuan
Perkuatan Modal Koperasi, UKM dan LKM.
b. Kepala Dinas Koperasi dan Perindustrian, Perdagangan yang berhak
menyalurkan kredit lunak kepada Koperasi/KUKM lalai dalam meminta
jaminan atas kredit yang diberikan.
c. Adanya itikad tidak baik dari pengurus Koperasi/KUKM untuk tidak
melakukan pembayaran atas kredit yang telah diterima.
Pemerintah Kabupaten Toba Samosir mengakui temuan BPK-RI dan menjelaskan
bahwa terjadinya perbedaan koperasi dan UKM penerima perkuatan modal dengan hasil
Tim Verifikasi karena kurangnya penilaian yang dilakukan oleh Tim verifikasi, yang hanya
berdasarkan penilaian dokumen-dokumen yang tidak didasari penilaian lapangan
tentang kelayakan atas usaha KUD/UKM, sehingga Dinas Koperindag melakukan
17
kembali penelitian lapangan dan dokumen untuk menetapkan calon penerima bantuan
tersebut. Agunan/jaminan yang sampai saat ini belum diterima akan segera diminta
dengan melakukan upaya paksa terhadap penerima perkuatan modal dan pengembalian
angsuran akan tetap ditindaklanjuti.
BPK-RI menyarankan Bupati Toba Samosir agar:
a. Dalam mengeluarkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Nama Koperasi
dan UKM Penerima Perkuatan Modal Kerja KUKM (Koperasi dan Usaha
Kecil Menengah) berhak menerima kredit perkuatan modal mempedomani
rekomendasi dari TimTeknis dhi Tim Verifikasi Permohonan Bantuan
Perkuatan Modal Koperasi, UKM dan LKM.
b. Memberikan sanksi yang tegas kepada Kepala Dinas Koperasi dan
Perindustrian, Perdagangan supaya meminta jaminan atas kredit yang
diberikan kepada Koperasi/KUKM.
c. Memerintahkan Kepala Dinas Koperasi dan Perindustrian, Perdagangan untuk
mencairkan jaminan apabila sampai dengan jatuh tempo Koperasi/KUKM
tidak melakukan pembayaran atas kredit yang telah diterima.
5. Realisasi Penggunaan Dana Penyangga Stabilisator Hasil Pertanian sebesar
Rp500.000.000,00 Tidak Dapat Diyakini Kewajarannya dan Berpotensi Merugikan
Keuangan Daerah
Pada Tahun Anggaran 2007 Pemerintah Kabupaten Toba Samosir
menganggarkan kegiatan Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/Produk pada
Dinas Koperasi dan Perindustrian, Perdagangan sebesar Rp907.505.800,00 dengan
realisasi sebesar Rp890.010.800,00 atau 98,07%. Dari realisasi tersebut diantaranya
sebesar Rp500.000.000,00 dialokasikan untuk dana penyangga stabilisator harga dhi.
harga jagung, yang dimaksudkan untuk mengupayakan stabilisasi harga jagung hasil
produksi petani agar tidak jatuh pada saat panen raya, dengan tingkat harga yang
diharapkan sebesar Rp1.200,00/kg. Dengan demikian apabila harga pasar berada
dibawah Rp1.200,00/kg, maka selisih harga yang terjadi akan dibayar oleh Pemerintah
Kabupaten Toba Samosir melalui pengusaha yang telah ditunjuk.
Pelaksanaan kegiatan tersebut mempedomani Keputusan Bupati No. 215 Tahun
18
2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Dana Penyangga Stabilisasi Harga Pertanian
Jagung untuk Mengendalikan Harga Jagung Ditingkat Petani Kabupaten Toba Samosir
Tahun 2007 yang ditidaklanjuti dengan Keputusan Bupati No. 216 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Dana Penyangga Stabilisasi Harga
Pertanian Jagung di Kabupaten Toba Samosir Tahun 2007. Berdasarkan Keputusan
Bupati No.216 Tahun 2007, antara lain diatur tentang tugas Tim Teknis dalam
melaksanakan identifikasi dan penilaian secara selektif terhadap perusahaan yang
bergerak dalam kegiatan usaha pertanian, melakukan verifikasi atas kelengkapan
administrasi perusahaan calon. Persyaratan perusahaan yang akan ditetapkan sebagai
pelaksana kegiatan penyangga stabilisasi harga diatur dalam Lampiran Keputusan
Bupati Toba Samosir No. 215 tahun 2007 yang antara lain menyatakan perusahaan
tersebut harus berbadan hukum sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun yang telah dilengkapi
dengan SIUP, TDP, NPWP, dan HO, sanggup mengelola dana penyangga stabilisasi
harga jagung yang dilengkapi dengan surat pernyataan yang diketahui Tim Teknis dan
mampu menyediakan agunan berupa sertifikat tanah dengan nilai minimal 150% dari
dana yang diterima.
Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui bahwa Bupati telah menetapkan 4
(empat) perusahaan sebagai penerima Dana Penyangga Stabilisasi Harga Pertanian
Jagung, sesuai dengan Keputusan Bupati No. 217 Tahun 2007 tentang Penetapan
Nama Perusahaan Sebagai Calon Penerima Dana Penyangga Stabilisasi Harga
Pertanian Jagung di Kabupaten Toba Samosir, yaitu sebagai berikut:
No. Nama
Perusahaan Alamat No. SIUP dan TDP No. SPK Alokasi Dana (Rp)
UD Aman Tambunan,
Lumban Pea
Kec. Balige
- 120/02.18/PK/V/2007
23 Mei 2007
- 02.18.5.52.00387
24 Mei 2007
518/824.1/KPP/VII/2007 150.000.000,00
CV Sonya Marta Simpang Diakoni
No.11 Pasar
Sirongit Kec.
Laguboti
- 165/02.18/PK/VII/2007
2 Juli 2007
- 02.18.3.45.00100
3 Juli 2007
518/838.1/KPP/VII/2007 100.000.000,00
CV Bintatar Jl. Pasar
Tambunan
Kec. Balige
- 179/02.18/PK/V/2007
26 Juli 2007
- 02.18.3.45.00954
27 Juli 2007
518/1530.1/KPP/VII/2007 200.000.000,00
CV Putra Zon Jl. SM Raja No.87
Pasar Porsea
Kec. Porsea
- 103/02.18/PK/V/2007
9 Mei 2007
- 02.18.3.45.00922
10 Mei 2007
518/822.1/KPP/VII/2007 50.000.000,00
Penetapan keempat perusahaan tersebut tanpa dilengkapi dengan surat
pernyataan sanggup mengelola dana penyangga stabilisasi harga pertanian jagung yang
19
diketahui oleh Tim Teknis. Berdasarkan tanggal SIUP dan TDP masing-masing
perusahaan di atas diketahui bahwa keempat perusahaan yang telah ditetapkan baru
dibentuk pada bulan Mei dan Juli 2007 sehingga secara administratif tidak memenuhi
syarat, yang mengindikasikan adanya rekayasa/pengaturan dalam penetapan
perusahaan penerima dana. Hal ini tidak sesuai dengan lampiran Keputusan Bupati
Toba Samosir No. 215 tahun 2007 yang antara lain menyatakan perusahaan tersebut
harus berbadan hukum sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun.
Keempat perusahaan tersebut telah menandatanganani Surat Perjanjian Kontrak
tentang Pencairan Dana Penyangga Stabilisasi Harga Pertanian Jagung di Kabupaten
Toba Samosir Tahun 2007 yang diantaranya mengatur bahwa dana yang diberikan
merupakan pinjaman dan harus dikembalikan paling lambat tanggal 17 Desember 2007,
selain itu perusahaan penerima dana berkewajiban memberikan jaminan.
Hasil pemeriksaan atas dokumen realisasi pencairan dana diketahui bahwa
anggaran untuk kegiatan tersebut telah direalisasikan 100% atau Rp500.000.000,00,
dengan alasan bahwa harga jagung pada saat itu adalah sebesar Rp800,00/kg atau di
bawah standar harga yang ditetapkan pemerintah, namun tidak disertai dengan
rekomendasi dari Tim Teknis, dengan rincian sebagai berikut:
Dana yang diterima (Rp) No. Perusahaan
Tgl. Proposal Alokasi Realisasi
Pengembalian
1. UD Aman 11 Juli 2007
150.000.000,00 150.000.000,00 Tidak Ada
2. CV Sonya Marta
11 Juli 2007
100.000.000,00 100.000.000,00 Tidak Ada
3. CV Bintatar 11 Juli 2007
200.000.000,00 200.000.000,00 Tidak Ada
4. CV Putra Zon
11 Juli 2007
50.000.000,00 50.000.000,00 Tidak Ada
Jumlah 500.000.000,00 500.000.000,00
Dengan tidak adanya rekomendasi dari Tim Teknis, maka harga jagung sebesar
Rp800,00/kg diragukan sehingga penggunaan Dana Penyangga Stabilisasi Harga
Pertanian Jagung tidak dapat diyakini.
Sampai dengan pemeriksaan berakhir belum ada perusahaan yang mengembalikan
Dana Penyangga Stabilisasi Harga Pertanian Jagung tersebut. Atas permasalahan ini
Kepala Dinas Koperasi dan Perindustrian, Perdagangan telah melayangkan surat
peringatan III tertanggal 13 Juni 2008 kepada masing-masing perusahaan untuk segera
menyelesaikan seluruh kewajiban.
Hasil pemeriksaan selanjutnya berdasarkan hasil monitoring harga komoditi
20
pangan yang dilakukan Dinas Pertanian Kabupaten Toba Samosir diketahui bahwa
harga jagung, khususnya di wilayah domisili perusahaan, pada bulan Juli berada diatas
Rp1.200,00/kg. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dana penyangga stabilisasi
harga pertanian jagung sebesar Rp500.000.000,00 seharusnya tidak
dicairkan/direalisasikan.
Hal tersebut tidak sesuai dengan:
a. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah Pasal 4 yang menyatakan Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat
pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan
dan bertanggungjawab, dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan
manfaat untuk masyarakat.
b. Lampiran I Keputusan Bupati Toba Samosir No. 215 Tahun 2007 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Dana Penyangga Stabilisasi Harga Pertanian Jagung
untuk Mengendalikan Harga Jagung Ditingkat Petani Kabupaten Toba
Samosir:
1) Angka III antara lain menyatakan Kepala Dinas Koperasi dan
Perindustrian, Perdagangan Kabupaten Toba Samosir selaku
penanggungjawab kegiatan Dana Penyangga Stabilisasi Harga Pertanian
Jagung di Kabupaten Toba Samosir.
2) Angka IV. Persyaratan dan Perjanjian Kontrak yang antara lain
menyatakan persyaratan perusahaan adalah berbadan hokum sekurang-
kurangnya 2 (dua) tahun yang terdiri dari: SIUP, TDP, NPWP dan HO,
sanggup mengelola dana penyangga stabilisasi harga pertanian jagung
untuk membeli jagung dari petani yang dilengkapi dengan surat
pernyataan yang diketahui oleh Tim Teknis.
c. Keputusan Bupati Toba Samosir No. 216 Tahun 2007 tentang Pembentukan
Tim Pembina dan Tim Teknis Dana Penyangga Stabilisasi Harga Pertanian
Jagung di Kabupaten Toba samosir, Keputusan ketiga yang menyatakan Tim
Teknis dana penyangga stabilisasi harga pertanian jagung untuk pengendalian
harga jagung di tingkat petani Kabupaten Toba Samosir mempunyai tugas dan
21
kegiatan, antara lain melaksanakan identifikasi dan penilaian secara selektif
terhadap perusahaan yang bergerak dalam kegiatan usaha pertanian,
melaksanakan verifikasi atas kelengkapan administrasi perusahaan calon
penerima dana penyangga stabilisasi harga pertanian jagung dan membuat
rekomendasi pada setiap pengajuan pencairan dana.
d. Masing-masing Surat Perjanjian Kontrak Pasal 4 ayat (2) yang menyatakan
pihak kedua (II) sudah harus mengembalikan pinjaman tersebut selambat-
lambatnya tanggal 17 Desember 2007.
Hal tersebut mengakibatkan realisasi pencairan dan penggunaan dana penyangga
stabilisasi harga pertanian jagung di Kabupaten Toba Samosir berpotensi untuk
disalahgunakan oleh perusahaan-perusahaan yang tidak memenuhi persyaratan untuk
kepentingan lain dan berpotensi merugikan keuangan daerah sebesar
Rp500.000.000,00.
Hal tersebut terjadi karena:
a. Bupati Toba Samosir dalam menetapkan perusahaan penerima dana
penyangga stabilisasi harga penyangga jagung tidak berdasarkan hasil
verifikasi Tim Teknis atas kelengkapan administrasi perusahaan calon
penerima dana penyangga stabilisasi harga penyangga jagung.
b. Tim Teknis tidak melaksanakan tugasnya, antara lain melaksanakan verifikasi
atas kelengkapan administrasi perusahaan calon penerima dana penyangga
stabilisasi harga penyangga jagung, dan memberikan rekomendasi dalam
setiap pengajuan pencairan dana.
c. Kepala Dinas Koperasi dan Perindustrian, Perdagangan dalam menyetujui
permohonan pencairan dana dari rekanan tidak berdasarkan rekomendasi dari
Tim Teknis.
Pemerintah Kabupaten Toba Samosir dhi. Kepala Dinas Koperasi dan
Perindustrian, Perdagangan menjelaskan bahwa kegiatan stabilisasi harga jagung
dilakukan untuk menjaga stabilitas harga jagung pada harga Rp1.200,00/kg. Mengenai
tidak berfungsinya Tim Teknis terjadi karena hanya 4 (empat) perusahaan yang
22
berminat, maka Dinas Koperindag melakukan kebijakan kemudahan persyaratan dengan
ketentuan tetap memperhatikan persyaratan yang telah ditetapkan.
BPK-RI menyarankan Bupati Tobasa agar:
a. Dalam menetapkan perusahaan penerima dana penyangga stabilisasi harga
penyangga jagung berdasarkan hasil verifikasi Tim Teknis dengan
memperhatikan kelengkapan administrasi perusahaan calon penerima dana
penyangga stabilisasi harga penyangga jagung.
b. Memberikan sanksi yang tegas kepada Tim Teknis yang tidak melaksanakan
tugasnya, antara lain melaksanakan verifikasi atas kelengkapan administrasi
perusahaan calon penerima dana penyangga stabilisasi harga penyangga
jagung, dan memberikan rekomendasi dalam setiap pengajuan pencairan dana.
c. Memberikan sanksi yang tegas kepada Kepala Dinas Koperasi dan
Perindustrian, Perdagangan supaya dalam menyetujui permohonan pencairan
dana dari rekanan tidak berdasarkan rekomendasi dari Tim Teknis
sebagaimana telah diatur dalam Keputusan Bupati tentang Petunjuk
Pelaksanaan Dana Penyangga Stabilisasi Harga Pertanian Jagung untuk
Mengendalikan Harga Jagung Ditingkat Petani Kabupaten Toba Samosir.
d. Memerintahkan Kepala Dinas Koperasi dan Perindustrian, Perdagangan untuk
segera menarik kembali Dana Penyangga Stabilisasi Harga Pertanian Jagung
sebesar Rp500.000.000,00 dan meyetorkannya ke Kas Daerah.
6. Pembebanan Biaya Langsung Personil Sebesar Rp120.000.000,00 dan Biaya
Langsung Non Personil Sebesar Rp81.300.000,00 atas Jasa Konsultan Kegiatan
Revaluasi/Appraisal Aset Barang Daerah pada Badan Pengelola Keuangan Daerah
Kabupaten Toba Samosir Merugikan Keuangan Daerah
Pada Tahun Anggaran 2007 Pemerintah Kabupaten Toba Samosir melalui Badan
Pengelola Keuangan Daerah menganggarkan kegiatan Revaluasi/Appraisal Aset/Barang
Daerah sebesar Rp350.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp341.038.000,00 atau
97,44% dari anggaran.
23
Hasil Pemeriksaan atas dokumen kontrak kegiatan Jasa Konsultan Kegiatan
Revaluasi/Appraisal Aset/Barang Daerah tersebut diketahui bahwa pelaksanaan
pekerjaan tersebut yang dilaksanakan berdasarkan Surat Perjanjian Pekerjaan No.
900/06-APPK/BPKD/2007 oleh PT Index Consultindo Appraisal dengan kontrak senilai
Rp309.518.000,00, jangka waktu pelaksanaan tanggal 1 Nopember 2007 dan berakhir
tanggal 31 Desember 2007. Pekerjaan telah selesai dilaksanakan sesuai Berita Acara
Serah Terima Pekerjaan No.018-ICA/BAST-OTDA TBSA/XII/2007 tanggal 18 Desember
2007 dan telah dibayar lunas sesuai dengan SP2D termyn II No.1126/L/LS/2007 sebesar
Rp216.099.840,00.
Pemeriksaan selanjutnya atas Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan Rencana
Anggaran Biaya (RAB) pada dokumen kontrak diketahui nilai kontrak sebesar
Rp309.518.000,00 terdiri dari Biaya Langsung Personil sebesar Rp169.000.000,00 yaitu
14 orang tenaga ahli dan 13 orang tenaga pendukung dan Biaya Langsung Non Personil
sebesar Rp112.800.000,00. (Rincian lihat Lampiran 3).
Berdasarkan pernyataan tertulis Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
diketahui bahwa pelaksanaan pekerjaan hanya dilakukan oleh 6 (enam) orang yang
terdiri dari 3 (tiga) orang tenaga ahli dan 3 (tiga) orang tenaga pendukung atau maksimal
sebesar Rp49.000.000,00 sehingga terdapat kelebihan pembayaran yang merugikan
keuangan daerah sebesar Rp120.000.000,00 (Rp169.000.000,00 - Rp49.000.000,00).
Selanjutnya atas pembebanan Biaya Langsung Non Personil sebesar Rp
112.800.000,00 diketahui terdapat pembebanan untuk biaya sewa kantor (termasuk
perlengkapannya) dan biaya perlengkapan kantor sebesar Rp27.300.000,00 (rincian lihat
Lampiran 3).
Seharusnya biaya-biaya tersebut tidak dibebankan pada kontrak konsultan dengan
jangka waktu tidak lebih dari 6 (enam) bulan, namun telah menjadi beban konsultan yang
bersangkutan. Selain itu diketahui juga terdapat beberapa item pekerjaan, antara lain
Executive Summary, buku manual program, album peta serta diskusi dan seminar (terdiri
dari diskusi I dan II, seminar akhir dan pelatihan pengelolaan program asset) senilai
Rp54.000.000,00 yang tidak dilaksanakan.
Hal tersebut tidak sesuai dengan:
a. Keputusan Presiden RI No. 80 Tahun 2003 sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Presiden RI No 95 Tahun 2007 Pasal 5 point
f antara lain menyatakan pengguna barang/jasa, penyedia barang jasa dan para
pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa harus
24
mematuhi etika sebagai berikut: menghindari dan mencegah terjadinya
pemborosan dan kebocoran keuangan Negara dalam pengadaan barang/jasa.
b. Surat Edaran Bersama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan
Menteri Keuangan No. 1203/D.II/03/2000-SE-38/A/2000 tanggal 17 Maret
2000 antara lain menyatakan:
1) Biaya Sewa Kantor (termasuk perlengkapannya) dan Biaya Perlengkapan
Kantor untuk Kontrak dengan jangka waktu kurang dari 6 (enam) bulan
tidak berlaku dan harus disediakan sendiri oleh instansi pelaksana.
c. Surat Perjanjian Pekerjaan, Pasal 4, yang menyatakan pihak kedua (rekanan)
wajib melaksanakan seluruh pekerjaan sesuai dengan ketentuan kontrak,
sampai diterima dengan baik oleh pihak pertama.
Hal tersebut mengakibatkan pembayaran Biaya Langsung Personil sebesar
Rp120.000.000,00 dan Biaya Langsung Non Personil sebesar Rp81.300.000,00
(Rp27.300.000,00 + Rp54.000.000,00) merugikan keuangan daerah.
Hal tersebut terjadi karena:
a. Panitia Pengadaan Barang dan Jasa pada Badan Pengelola Keuangan Daerah
Kabupaten Toba Samosir dalam menyusun HPS yang menjadi dasar dalam
penyusunan RAB tidak mempedomani petunjuk penyusunan RAB jasa
konsultan.
b. Tidak adanya pengendalian dan pengawasan Kepala Badan Pengelola
Keuangan Daerah dalam proses pelaksanaan kegiatan di lingkungan satuan
kerjanya.
Pemerintah Kabupaten Toba Samosir dhi. Kepala Badan Pengelola
Keuangan Daerah (BPKD) menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan
pernyataan PPTK 6 (enam) orang adalah petugas di lapangan pada satu
Kecamatan belum termasuk tenaga administrasi dan tenaga penilai lainnya. Untuk
kegiatan yang tidak dilaksanakan atau tidak sesuai ketentuan akan diadakan
25
evaluasi kembali atas RAB dalam kontrak kerja dengan PT Index Consultindo
Appraisal sehingga perkiraan kerugian yang terjadi dikembalikan ke Kas Daerah.
Untuk kedepannya kami akan melakukan evaluasi penggunaan jasa konsultan
sesuai dengan peruntukan dan perundang-undangan yang berlaku.
BPK-RI menyarankan Bupati Tobasa agar:
a. Memberikan sanksi kepada Panitia Pengadaan Barang dan Jasa pada Badan
Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Toba Samosir supaya dalam
menyusun HPS yang menjadi dasar dalam penyusunan RAB mempedomani
petunjuk penyusunan RAB jasa konsultan.
b. Memerintahkan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah lebih
meningkatkan pengendalian dan pengawasan dalam proses pelaksanaan
kegiatan di lingkungan satuan kerjanya.
c. Menarik kembali kelebihan pembayaran atas pembayaran yang tidak sesuai
ketentuan dan kondisi senyatanya serta kegiatan yang tidak dilaksanakan
kepada rekanan sebesar Rp201.300.000,00.
7. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor pada Dinas Pendidikan
Nasional Tidak Sesuai Peruntukan Sebesar Rp367.425.980,00
Pada Tahun Anggaran 2007 Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten
Toba Samosir telah menganggarkan belanja modal sebesar Rp22.263.346.700,00
dengan realisasi sebesar Rp22.099.199.000,00 atau 99,26% dari anggaran. Dari
realisasi belanja tersebut diantaranya digunakan untuk anggaran Belanja Modal
Pengadaan Perlengkapan Kantor Lainnya pada Program Pendidikan Menengah
sebesar Rp1.275.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp1.275.000.000,00 atau
100,00% dari anggaran. Permintaan pencairan uang yang ditujukan untuk
kegiatan Belanja Modal tersebut dilakukan dengan 2 tahap pencairan, yaitu SP2D
No.545/L/LS/2007 tanggal 22 Nopember 2007 sebesar Rp64.525.980,00 dan
26
SP2D No.585/L/LS/2007 tanggal 23 Nopember 2007 sebesar
Rp1.210.474.020,00.
Anggaran tersebut merupakan dana sharing yang digunakan untuk kegiatan
pengembangan metode belajar dan mengajar dengan menggunakan teknologi
informasi dan komunikasi.
Pemeriksaan atas bukti Surat Pertanggungjawaban (SPJ) diketahui bahwa
anggaran dana sharing sebesar Rp367.425.980,00 digunakan oleh beberapa
sekolah untuk biaya penerimaan siswa baru, penyusunan modul, pendalaman
materi, diklat guru, biaya perjalanan dinas dan pembayaran honor untuk tenaga
pendidik dan sekretariat (rincian lihat Lampiran 4).
Hal tersebut tidak sesuai dengan:
a. Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Negara Pasal 61 ayat 1 yang menyatakan bahwa setiap pengeluaran harus
didukung dengan bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh
oleh pihak yang menagih;
b. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri
No.59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Permendagri No.13 Tahun 2006
Pasal 132 ayat (1) yang menyatakan setiap pengeluaran belanja atas beban
APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
Hal tersebut mengakibatkan:
a. Tujuan penganggaran Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor
Lainnya pada Program Pendidikan Menengah sebesar Rp367.425.980,00 tidak
tepat sasaran.
b. Penambahan Aset Tetap atau Aset Lainnya pada beberapa sekolah tidak dapat
terwujud sebesar Rp367.425.980,00.
Hal tersebut terjadi karena:
27
a. Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) dan Pejabat Pembuat Komitmen
(PPK) tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan Anggaran Kegiatan yang
tersedia.
b. Lemahnya Pengawasan dan Pengendalian Kepala Dinas Pendidikan dan
Pengajaran atas kegiatan administrasi dan fisik pekerjaan.
Pemerintah Kabupaten Toba Samosir dhi. Kepala Dinas Pendidikan
Nasionan mengakui temuan BPK-RI den menjelaskan bahwa hal tersebut terjadi
karena kurangnya pemahaman atas peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Untuk masa yang akan datang pelaksanaan pekerjaan akan disesuaikan dengan
anggaran kegiatan dan peraturan yang berlaku serta pengawasan dan
pengendalian akan lebih ditingkatkan.
BPK-RI menyarankan Bupati Toba Samosir agar:
a. Memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan Nasional memberikan sanksi yang
tegas kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pejabat Pembuat
Komitmen (PPK) supaya dalam melaksanakan pekerjaan sesuai dengan
Anggaran Kegiatan yang tersedia;
b. Memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan Nasional supaya lebih
meningkatakan Pengawasan dan Pengendalian atas kegiatan administrasi dan
fisik pekerjaan.
8. Beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Toba Samosir Melakukan Rekayasa pada Berita
Acara Serah Terima Pekerjaan
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan
Republik Indonesia (BPK-RI) atas Pelaksanaan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2006 dan 2007 pada Pemerintah Kabupaten Toba Samosir
28
No78/S/XVIII.MDN/03/2008, tanggal 17 Maret 2008, diketahui bahwa terdapat
beberapa pekerjaan yang mengalami keterlambatan dan harus dikenakan denda.
Denda yang dikenakan kepada masing-masing rekanan dihitung berdasarkan
jumlah hari keterlambatan sampai dengan tanggal 19 Desember 2007 atau denda
minimal. Perhitungan denda minimal dimaksudkan agar SKPD-SKPD terkait
memperhitungkan kembali denda yang akan dikenakan kepada rekanan sesuai
dengan penyelesaian pekerjaan yang senyatanya di lapangan atau dengan kata lain
seharusnya denda yang dikenakan kepada rekanan lebih besar dari yang
diperhitungkan di dalam laporan BPK-RI. Hal tersebut diperkuat dengan
kemajuan fisik pekerjaan-pekerjaan tersebut sampai dengan berakhirnya
pemeriksaan atau tanggal 19 Desember 2007 masih berada pada kisaran 60% s.d
96% (rincian lihat Lampiran 5). Persentase penyelesaian pekerjaan tersebut
menunjukkan bahwa penyelesaian pekerjaan tidak mungkin dapat diselesaikan
pada tanggal 19 Desember 2007.
Hasil pemeriksaan yang dilakukan Tim BPK-RI untuk Pemeriksaan
Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Toba Samosir TA 2007 (26 Agustus s.d 20
September 2008) atas dokumen pembayaran pekerjaan-pekerjaan tersebut
menunjukkan bahwa seluruh pekerjaan telah selesai dilaksanakan (100%) dan
telah dilakukan pembayaran berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan
tertanggal 30 Nopember 2007 s.d 19 Desember 2007. Berita Acara - Berita Acara
tersebut antara lain ditanda tangani oleh Rekanan, Pejabat Pelaksana Teknis
Kegiatan dan Kepala SKPD sebagai Pengguna Anggaran. (Rincian lihat
Lampiran 6).
Hal ini menunjukkan bahwa Berita Acara Serah Terima Pekerjaan tersebut
dibuat pada saat kondisi fisik pekerjaan belum mencapai 100% dan telah
direkayasa sedemikian rupa, antara lain untuk menghindari denda yang lebih
besar. Selain itu apabila sampai dengan akhir tahun fisik pekerjaan belum dapat
diselesaikan 100%, seharusnya pekerjaan tersebut di dalam neraca masing-masing
SKPD dilaporkan sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) dan belum
menambah aset tetap.
29
Hal tersebut tidak sesuai dengan:
a. Undang-Undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 35 ayat
(1) yang menyatakan setiap pejabat negara dan pegawai negeri bukan
bendahara yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik
langsung ataupun tidak langsung yang merugikan keuangan negara
diwajibkan mengganti kerugian dimaksud.
b. Undang-Undang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pasal 18
ayat (3) yang menyatakan pejabat yang menandatangani dan/atau
mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar
pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran
material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
c. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan
Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali
mengalami perubahan, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia
No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Presiden
Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan
Jasa Pemerintah:
1) Pasal 5 huruf g, antara lain menyebutkan pengguna barang/jasa, penyedia
barang/jasa dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan
barang/jasa harus mematuhi etika sebagai berikut: menghindari dan
mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan
untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung
atau tidak langsung merugikan negara.
2) Pasal 36 ayat (3) yang menyatakan bahwa pengguna barang/jasa
menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak.
Hal tersebut mengakibatkan bukti-bukti atas pengeluaran sebesar
Rp8.866.704.148,00 dan penyajian aset tetap pada Neraca tidak dapat diyakini
30
kewajarannya.
Hal tersebut terjadi karena:
a. Para pejabat terkait yang menandatangani Berita Acara Serah Terima
Pekerjaan dalam membuat Berita Acara tersebut tidak mempedomani
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
b. Adanya itikad tidak baik dari masing-masing pihak untuk memanipulasi data
pada Berita Acara Serah Terima Pekerjaan.
Pemerintah Kabupaten Toba Samosir dhi.:
a. Kepala Dinas Pekerjaan Umum menyatakan bahwa pelaksanaan pekerjaan
telah diselesaikan sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan.
b. Kepala Dinas Pendidikan Nasional menjelaskan bahwa pekerjaan telah
dikenakan denda sebesar Rp3.706.290,00, berdasarkan pemeriksaan secara
langsung dan dari dokumen pekerjaan telah dilaksanakan 100%.
c. Kepala Dinas Kesehatan menjelaskan bahwa untuk pembangunan Puskesmas
dan Poskesdes akan dijadikan acuan dalam melakukan sanksi dan denda
kepada pihak rekanan sedangkan untuk pengadaan obat-obatan telah
dikenakan denda sampai hari terkahir realisasi fisik yaitu pada tanggal 18
Desember 2007 sebesar Rp9.618.013,00 dan telah disetor ke kas daerah.
d. Kepala Dinas Tata Ruang Permukiman menjelaskan bahwa benar
penandatangan Berita Acara Serah Terima telah dilakukan walau pekerjaan
belum 100% mengingat waktu yang sangat mendesak akan berakhir 31
Desember 2007, agar tidak menyulitkan pencairan terhadap pembayaran
kepada pihak rekanan tanpa ada niat/itikad tidak baik untuk melanggar
peraturan yang berlaku. Kepada rekanan telah dikenakan denda minimal
sesuai dengan temuan tim BPK-RI sebelumnya.
BPK-RI menyarankan Bupati Toba Samosir agar memberikan sanksi yang
tegas kepada Para pejabat terkait yang menandatangani Berita Acara Serah
31
Terima Pekerjaan dalam membuat Berita Acara mempedomani peraturan
perundang-undangan tentang Pengadaan Barang.
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
Biaya Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Anggaran Biaya Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah
sebesar Rp600.000.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp600.000.000,00 atau 100% dari
anggaran, masing-masing untuk biaya operasional Walikota sebesar Rp370.000.000,00 dan
Wakil Walikota sebesar Rp230.000.000,00.
Hasil pemeriksaan atas dokumen pertanggungjawaban Biaya Penunjang Operasional Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah diketahui bahwa seluruh realisasi biaya operasional Walikota
sama sekali tidak didukung bukti-bukti pertanggungjawaban. Sedangkan untuk realisasi Biaya
Penunjang Operasional Wakil Walikota bukti pertanggungjawabannya hanya berupa kuitansi
tanda terima yang ditandatangani Wakil Walikota tanpa dilengkapi dengan bukti pendukung
lainnya dan rincian penggunaan (rincian lihat lampiran 2).
Biaya Perawatan dan Pengobatan Lokal
Anggaran Biaya Perawatan dan Pengobatan Lokal bagi Walikota dan Wakil Walikota adalah
sebesar Rp660.000.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp660.000.000,00 atau 100% dari
anggaran masing-masing untuk Walikota sebesar Rp360.000.000,00 dan Wakil Walikota
sebesar Rp300.000.000,00.
Hasil pemeriksaan atas dokumen pertanggungjawaban Biaya Perawatan dan Pengobatan Lokal
Walikota dan Wakil Walikota diketahui bahwa seluruh realisasi Biaya Perawatan dan
Pengobatan Lokal Walikota sama sekali tidak didukung bukti-bukti pertanggungjawaban.
Sedangkan untuk realisasi Biaya Perawatan dan Pengobatan Lokal Wakil Walikota bukti
pertanggungjawabannya hanya berupa kuitansi tanda terima yang ditandatangani oleh Wakil
Walikota tanpa dilengkapi dengan bukti pendukung lainnya dan rincian penggunaan (rincian lihat
lampiran 2).
Biaya Rumah Tangga Walikota dan Wakil Walikota
Anggaran Biaya Rumah Tangga Walikota dan Wakil Walikota sebesar Rp660.000.000,00 dan
telah direalisasikan sebesar Rp660.000.000,00 atau 100% dari anggaran masing-masing untuk
Walikota sebesar Rp360.000.000,00 dan Wakil Walikota sebesar Rp300.000.000,00.
Hasil pemeriksaan atas dokumen pertanggungjawaban Biaya Rumah Tangga Walikota dan
Wakil Walikota diketahui bahwa dari nilai realisasi Biaya Rumah Tangga Walikota sebesar
Rp360.000.000,00 tersebut diantaranya Rp330.000.000,00 hanya didukung dengan kwitansi
tanda terima dan selebihnya sebesar Rp30.000.000,00 sama sekali tidak didukung bukti-bukti
pertanggungjawaban. Sedangkan untuk pertanggungjawaban Biaya Rumah Tangga Wakil
Walikota sebesar Rp300.000.000,00 bukti pertanggungjawabannya hanya berupa kuitansi tanda
terima yang ditandatangani oleh Wakil Walikota tanpa dilengkapi dengan bukti pendukung
lainnya dan rincian penggunaan (rincian lihat lampiran 2).
Biaya Pemeliharaan Alat Angkutan
Anggaran Biaya Pemeliharaan Alat Angkutan adalah sebesar Rp35.000.000,00 dan telah
direalisasikan sebesar Rp35.000.000,00 atau 100% dari anggaran masing-masing untuk
membiayai pemeliharaan kenderaan dinas Walikota sebesar Rp20.000.000,00 dan Wakil
Walikota sebesar Rp15.000.000,00.
Hasil pemeriksaan atas dokumen pertanggungjawaban Biaya Pemeliharaan Alat Angkutan
diketahui bahwa seluruh realisasi biaya Pemeliharaan Alat Angkutan sama sekali tidak didukung
dengan bukti pertanggungjawaban.
halaman 1 dari 24
Lampiran 1LAMPIRAN KOREKSI ATAS
NERACA PER 31 DESEMBER 2007PEMERINTAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR
(dalam Rupiah)KD. REK URAIAN 2007 Koreksi Tambah Koreksi Kurang 2007 (audited)
1 ASET
1 . 1 ASET LANCAR
1 . 1 . 1 Kas 22,251,928,662.97 46,765,087,179.67
1 . 1 . 1.1 Kas di Kas Daerah 16,257,002,681.97 23,602,132,724.92 39,859,135,406.89
1 . 1 . 1.2 Kas di Bendahara Pengeluaran 5,994,925,981.00 911,025,791.78 6,905,951,772.78
1 . 1 . 2 Investasi Jangka Pendek 0.00 0.00
1 . 1 . 3 Piutang 100,977,132.00 100,977,132.00
1 . 1 . 4 Piutang Lain-lain 0.00 0.00
1 . 1 . 6 Persediaan 2,036,491,931.00 2,036,491,931.00
JUMLAH ASET LANCAR 46,641,326,388.94 48,902,556,242.67
1 . 2 INVESTASI JANGKA PANJANG
1 . 2 . 1 Investasi Non Permanen 7,450,000,000.00 1,019,000,000.00 7,000,000,000.00 1,469,000,000.00
1 . 2 . 2 Investasi Permanen 6,867,095,817.00 6,867,095,817.00
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG 14,317,095,817.00 8,336,095,817.00
1 . 3 ASET TETAP
1 . 3 . 1 Tanah 205,102,345,713.00 205,102,345,713.00
1 . 3 . 2 Peralatan dan Mesin 78,640,100,296.00 78,640,100,296.00
1 . 3 . 3 Gedung dan Bangunan 123,979,130,947.00 123,979,130,947.00
1 . 3 . 4 Jalan, Jaringan dan Instalasi 170,554,401,011.09 170,554,401,011.09
1 . 3 . 5 Aset Tetap Lainnya 9,614,503,252.00 9,614,503,252.00
1 . 3 . 6 Konstruksi dalam Pengerjaan 0.00 0.00
1 . 3 . 7 Akumulasi Penyusutan 0.00 0.00
JUMLAH ASET TETAP 587,890,481,219.09 587,890,481,219.09
1 . 4 DANA CADANGAN
1 . 4 . 1 Dana Cadangan 0.00 0.00
JUMLAH DANA CADANGAN 0.00 0.00
1 . 5 ASET LAINNYA
1 . 5 . 1 0.00 0.00
1 . 5 . 2 0.00 0.00
1 . 5 . 3 0.00 0.00
1 . 5 . 4 0.00 0.00
1 . 5 . 5 199,166,666.67 199,166,666.67
JUMLAH ASET LAINNYA 199,166,666.67 199,166,666.67
JUMLAH ASET 649,048,070,091.70 645,328,299,945.43
2 KEWAJIBAN
2 . 1 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
2 . 1 . 1 99,704,517.00 99,704,517.00
2 . 1 . 2 0.00
2 . 1 . 3 0.00 0.00
2 . 1 . 4 0.00
2 . 1 . 5 0.00 0.00
2 . 1 . 6 0.00 0.00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK 99,704,517.00 99,704,517.00
2 . 2 KEWAJIBAN JANGKA PANJANG
2 . 2 . 1 0.00 0.00
2 . 2 . 2 0.00 0.00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG 0.00 0.00
JUMLAH KEWAJIBAN 99,704,517.00 99,704,517.00
Tagihan Piutang Penjualan Angsuran
Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
Kemitraan dengan Pihak Ketiga
Aset Tidak Berwujud
Aset Lain-lain
Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
Utang Bunga
Utang Pajak
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
Pendapatan Diterima Dimuka
Utang Jangka Pendek Lainnya
Utang Dalam Negeri
Utang Luar Negeri
halaman 2 dari 24
KD. REK URAIAN 2007 Koreksi Tambah Koreksi Kurang 2007 (audited)
3 EKUITAS DANA
3 . 1 EKUITAS DANA LANCAR
3 . 1 . 1 22,152,224,145.97 24,513,158,516.70 46,665,382,662.67
3 . 1 . 2 100,977,132.00 100,977,132.00
3 . 1 . 3 2,036,491,931.00 2,036,491,931.00
3 . 1 . 4 0.00 0.00
3 . 1 . 5 0.00 0.00
JUMLAH EKUITAS DANA LANCAR 24,289,693,208.97 48,802,851,725.67
3 . 2 EKUITAS DANA INVESTASI
3 . 2 . 1 14,317,095,817.00 1,019,000,000.00 7,000,000,000.00 8,336,095,817.00
3 . 2 . 2 587,890,481,219.09 587,890,481,219.09
3 . 2 . 3 199,166,666.67 199,166,666.67
3 . 2 . 4 0.00 0.00
JUMLAH EKUITAS DANA INVESTASI 602,406,743,702.76 596,425,743,702.76
3 . 3 EKUITAS DANA CADANGAN
3 . 3 . 1 0.00 0.00
JUMLAH EKUITAS DANA CADANGAN 0.00 0.00
JUMLAH EKUITAS DANA 626,696,436,911.73 645,228,595,428.43
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA 626,796,141,428.73 645,328,299,945.43
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)
Cadangan untuk Piutang
Cadangan untuk Persediaan
Dana yang harus disediakan untuk pembayaran Utang Jangka Pendek
Pendapatan yang Ditangguhkan
Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang
Diinvestasikan dalam Aset Tetap
Diinvestasikan dalam Aset Lainnya (Tidak termasuk Dana Cadangan)
Dana yang harus disediakan untuk pembayaran hutang Jangka Panjang
Diinvestasikan dalam Dana Cadangan
REKAPITULASI PENERBITAN SP2D SETELAH TGL 31 DESEMBER 2007
No SKPD SP2D TOTALUP NILAI GU NILAI TU NILAI LS NILAI
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG1 1 3,210,882.60 0 3,210,882.602 BPKD 5 512,674,485.00 5 512,674,485.003 1 11,700,000.00 1 11,700,000.004 1 325,000,000.00 1 307,265,750.00 2 632,265,750.005 1 4,040,000.00 1 6,060,000.00 2 10,100,000.006 1 33,849,960.00 1 33,849,960.007 1 2,908,808.00 1 2,908,808.008 1 12,900,000.00 1 12,900,000.009 2 47,632,400.00 2 47,632,400.0010 1 600,000.00 1 600,000.0011 1 9,617,270.00 1 9,617,270.0012 2 14,363,462.00 2 14,363,462.0013 1 2,500,000.00 1 2,500,000.0014 1 25,500,000.00 1 25,500,000.0015 2 10,208,900.00 2 10,208,900.0016 1 4,980,000.00 1 4,980,000.0017 1 2,500,000.00 1 2,500,000.0018 1 24,600,000.00 1 24,600,000.0019 1 700,000.00 1 11,100,000.00 2 11,800,000.0020 1 62,250,000.00 1 62,250,000.0021 1 30,698,000.00 1 30,698,000.00
1 4,040,000.00 0 0 3 356,398,000.00 26 1,106,421,917.60 30 1,466,859,917.60
B. BELANJA LANGSUNG1 4 119,860,000.00 36 1,551,361,500.00 40 1,671,221,500.002 1 29,610,000.00 4 44,124,800.00 27 2,644,946,150.00 32 2,718,680,950.003 BPKD 9 592,980,040.00 9 592,980,040.004 6 144,075,000.00 2 36,275,000.00 8 180,350,000.005 4 224,669,000.00 2 174,365,300.00 133 6,906,010,800.00 27 1,987,782,800.00 166 9,292,827,900.006 15 372,165,000.00 44 2,767,944,307.00 59 3,140,109,307.007 1 1,350,000.00 5 152,700,000.00 6 154,050,000.008 13 281,278,275.00 13 281,278,275.009 2 26,699,600.00 10 945,221,900.00 12 971,921,500.0010 10 413,557,915.00 25 1,749,101,163.00 26 1,624,694,973.00 61 3,787,354,051.0011 30 5,293,074,260.00 30 5,293,074,260.0012 9 219,458,568.00 1 10,000,000.00 49 6,208,365,709.00 59 6,437,824,277.0013 2 361,213,200.00 2 361,213,200.0014 1 56,825,408.00 1 2,601,000.00 2 59,426,408.0015 1 2,030,000.00 6 65,883,668.00 7 67,913,668.0016 1 10,320,000.00 2 20,160,500.00 3 30,480,500.0017 1 61,487,500.00 5 91,228,407.00 6 152,715,907.0018 1 1,510,320.00 1 1,510,320.0019 14 70,115,200.00 14 70,115,200.0020 2 13,750,000.00 2 21,410,000.00 4 94,009,000.00 8 129,169,000.0021 1 12,675,000.00 3 72,937,500.00 4 85,612,500.0022 1 19,287,800.00 1 19,287,800.0023 4 19,107,000.00 4 19,107,000.0024 3 46,386,000.00 4 10,939,800.00 7 57,325,800.0025 1 1,307,000.00 8 80,252,000.00 9 81,559,000.0026 1 18,981,660.00 1 18,981,660.0027 2 31,054,000.00 7 89,578,930.00 9 120,632,930.0028 3 76,494,570.00 1 38,600,390.00 1 40,000,000.00 5 155,094,960.0029 5 1,121,681,000.00 5 1,121,681,000.0030 2 246,430,280.00 10 460,043,000.00 12 706,473,280.0031 5 584,181,000.00 2 243,064,000.00 7 827,245,000.0032 2 21,921,000.00 3 51,615,000.00 5 73,536,000.0033 1 29,111,900.00 1 29,111,900.0034 4 41,361,500.00 4 41,361,500.0035 1 5,800,000.00 4 112,356,700.00 1 24,901,200.00 6 143,057,900.00
8 273,829,000.00 44 1,666,681,061.00 209 9,999,434,113.00 357 26,954,340,319.00 618 38,894,284,493.00TOTAL (a+b) 9 277,869,000.00 44 1,666,681,061.00 212 10,355,832,113.00 383 28,060,762,236.60 648 40,361,144,410.60
Lampiran 2
(dalam Rupiah)
Lembar Jumlah
Bappeda
Kantor Catatan Sipil/KependudukanDinas PendidikanDinas Koperasi PerindustrianDinas PertanianInspektorat KabupatenKecamatan AjibataKecamatan BaligeKecamatan BorborKecamatan HabinsaranKecamatan LagubotiKecamatan NasauKecamatan Pintu Pohon MerantiKecamatan Siantar NarumondaKecamatan SilaenKecamatan TampahanDinas Lingkungan HidupKantor PDERSUD PorseaSekretariat Daerah
Jumlah a
Bagian Umum dan PerlengkapanBappeda
Kantor Catatan SipilDinas PendidikanDinas KesehatanDinas Koperasi PerindustrianDinas PasarDinas PerhubunganDinas PertanianDinas Pekerjaan UmumDinas Tata Ruang PemukimanDinas Tenaga Kerja TransmigrasiInspektorat KabupatenKantor PDEKecamatan AjibataKecamatan BaligeKecamatan Bor BorKecamatan HabinsaranKecamatan LagubotiKecamatan Pintu Pohan MerantiKecamatan Siantar NarumondaKecamatan SigumparKecamatan SilaenKecamatan TampahanKecamatan UluanDinas Lingkungan HidupBagian OrtalaDinas Pariwisata, KesenianRSUD PorseaSekretariat DPRDBagian HumasBagian PerekonomianBagian Kesejahteraan SosialBagian Tata Pemerintahan
Jumlah b
No
1 11 February 2008 129,118,100.0015 February 2008 150,000.00
2 11 February 2008 89,591,000.00
3 15 February 2008 24,973,600.0018 February 2008 8,510,000.00
4 20 February 2008 80,930,400.00
5 21 January 2008 700,000.0029 January 2008 275,000.00
6 05 February 2008 30,389,100.00
7 28 February 2008 123,432.00
8 18 February 2008 1,600,000.0018 February 2008 7,200,000.0004 February 2008 1,625,049.0004 February 2008 92,438,888.0004 February 2008 63,503,885.0004 February 2008 18,250,000.00
19 March 2008 416,700,000.0019 March 2008 74,035,000.0014 May 2008 219,947,450.00
05 February 2008 4,800,000.0005 February 2008 251,500.0005 February 2008 615,000.0005 February 2008 3,090,000.0005 February 2008 65,458,944.0005 February 2008 235,000.0005 February 2008 120,000.0005 February 2008 1,000,000.0005 February 2008 15,000.0005 February 2008 250,000.0005 February 2008 300,000.0005 February 2008 600.0005 February 2008 14,000.00
1,336,210,900.00
Lampiran 3Rincian Penyetoran Sisa UYHD Sekretariat Daerah
Bagian Sekretariat Tanggal Penyetoran Jumlah(Rp)
Bagian Tata Pemerintahan
Bagian Hukum
Bagian Ortala
Bagian Perekonomian
Bagian Sosial
Bagian Humas
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Bagian Umum Perlengkapan
Jumlah
5/24
PENGELUARAN PANJAR APBD TAHUN ANGGARAN 2007
NOTANGGAL
URAIAN KEGIATAN SKPD PENERIMAPENGELUARAN
BUKTI RK DASAR BUKTISEBELUM PENGESAHAN APBD TA 2007
1 10-Jan-07 10-Jan-07 DPRD 116,918,775.00
2 11-Jan-07 11-Jan-07 DPRD 58,200,000.00
3 31-Jan-07 1-Feb-07 100,000,000.00 4 6-Feb-07 6-Feb-07 100,000,000.00
5 7-Feb-07 8-Feb-07 1,123,850,000.00 6 8-Feb-07 DPRD 176,306,325.00
7 2-Mar-07 12-Feb-07 30,000,000.00 8 5-Feb-07 13-Feb-07 DPRD 140,000,000.00
9 13-Feb-07 13-Feb-07 BPKD 200,000,000.00 10 15-Feb-07 20-Feb-07 118,500,000.00 11 19-Feb-07 20-Feb-07 100,000,000.00
12 20-Feb-07 107,200,000.00
13 20-Feb-07 70,790,000.00 14 21-Feb-07 22-Feb-07 35,000,000.00 15 21-Feb-07 22-Feb-07 49,175,000.00 16 22-Feb-07 23-Feb-07 100,000,000.00
17 23-Feb-07 BPKD 48,000,000.00
18 23-Feb-07 200,000,000.00
19 22-Feb-07 26-Feb-07 10,000,000.00
Lampiran 4
JUMLAH(Rp)
Panjar biaya tetap, penghasilan pimpinan dan anggota DPRD
Karimuda Sitanggang Disposisi Sekda Kuitansi
Panjar biaya tetap, penghasilan pimpinan dan anggota DPRD
Karimuda Sitanggang Disposisi Sekda Kuitansi
Panjar kerja Bagian Sosial Sekretariat Daerah Jansen Batubara Disposisi Sekda KuitansiPanjar kegiatan Napak tilas Perjalanan DR IL Nommensen di Tanah Batak
Pariwisata Erwin P Panggabean Disposisi Sekda Kuitansi
Panjar mendahului APBD Sekretariat Daerah Jansen Batubara Disposisi Sekda KuitansiPanjar biaya tetap, penghasilan pimpinan dan anggota DPRD
Karimuda Sitanggang Disposisi Sekda Kuitansi
Panjar kegiatan bidang Polisi PP Kesbangtib Gunadi Napitupulu Disposisi Sekda KuitansiPanjar biaya kebutuhan kantor dan rumah dinas Ketua DPRD
Karimuda Sitanggang Disposisi Sekda Kuitansi
Panjar kerja konsultasi dana perimbangan Albert Marpaung Disposisi Sekda KuitansiPanjar dana operasional Perhubungan Jekson Levis Sianturi Disposisi Sekda KuitansiPanjar penyusunan RAPBD, PPAS dan Musrenbang
Bappeda Tumpal Sinaga Disposisi Sekda Kuitansi
Panjar kesejahteraan satgas linmas, pemeliharaan mobil pemadam kebakaran dan BBM
Kesbangtib Rimhot MF Simangunsong Disposisi Sekda Kuitansi
Panjar biaya kegiatan Pasar Erince Ompusunggu Disposisi Sekda KuitansiPanjar biaya operasional Kec. S. Narumonda Ramaida Manurung Disposisi Sekda KuitansiPanjar penyelenggaraan hari jadi Tobasa Sekretariat Daerah Jansen Batubara Disposisi Sekda KuitansiPanjar pembuatan stan pameran pembangunan dalam rangka HUT Tobasa
Sekretariat Daerah Jansen Batubara Disposisi Sekda Kuitansi
Panjar penyusunan perhitungan APBD 2006
Jansen Batubara Disposisi Sekda Kuitansi
Tambahan panjar untuk kegiatan Napak Tilas Perjalanan DR IL Nommensen di Tanah Batak tahun 2007
Pariwisata Erwin P Panggabean Disposisi Sekda Kuitansi
Panjar biaya jasa komunikasi listrik dan ATK
Inspektorat Nesron Panjaitan Disposisi Sekda Kuitansi
6/24
NOTANGGAL
URAIAN KEGIATAN SKPD PENERIMAPENGELUARAN
BUKTI RK DASAR BUKTIJUMLAH
(Rp)20 27-Feb-07 35,000,000.00 21 27-Feb-07 28-Feb-07 25,000,000.00 22 27-Feb-07 28-Feb-07 25,000,000.00
23 27-Feb-07 28-Feb-07 75,000,000.00
24 28-Feb-07 28-Feb-07 25,000,000.00
25 28-Feb-07 28-Feb-07 25,000,000.00
26 28-Feb-07 28-Feb-07 PU 75,000,000.00
27 27-Feb-07 1-Mar-07 180,000,000.00 28 28-Feb-07 1-Mar-07 25,000,000.00 29 28-Feb-07 1-Mar-07 54,719,000.00 30 1-Mar-07 1-Mar-07 25,000,000.00 31 1-Mar-07 1-Mar-07 11,000,000.00 32 1-Mar-07 1-Mar-07 123,740,000.00 33 1-Mar-07 25,000,000.00 34 9-Mar-07 2-Mar-07 30,000,000.00
35 9-Mar-07 9-Mar-07 25,000,000.00 36 9-Mar-07 DPRD 1,008,574,900.00
37 12-Mar-07 13-Mar-07 15,825,000.00
38 12-Mar-07 13-Mar-07 60,000,000.00 39 28-Feb-07 14-Mar-07 20,000,000.00
Panjar kegiatan Kec. Porsea Arfn Obrin Togatorop Disposisi Sekda KuitansiPanjar kerja kegiatan Kec. Laguboti Daman Naibaho Disposisi Sekda KuitansiPanjar kegiatan gotong royong dan pelaksanaan pameran pembangunan dalam rangka HUT Tobasa
Kec. Lumban Julu Manta Sinaga Disposisi Sekda Kuitansi
Panjar belanja langsung kegiatan vaksinasi rabies pada anjing dan pengendalian flu burung
Pertanian Osdiman Sirait Disposisi Sekda Kuitansi
Panjar kegiatan gotong royong dan pelaksanaan pameran pembangunan dalam rangka HUT Tobasa
Kec. Borbor Edward Sidabutar Disposisi Sekda Kuitansi
Panjar kegiatan gotong royong dan pelaksanaan pameran pembangunan dalam rangka HUT Tobasa
Kec. Habinsaran Madai Pane Disposisi Sekda Kuitansi
Panjar kerja mobilisasi dan pembelian bahan bakar alat-alat berat
Pamandur Simanjuntak Disposisi Sekda Kuitansi
Panjar kerja Bagian Sosial Sekretariat Daerah Jansen Batubara Disposisi Sekda KuitansiPanjar kerja Kec. Tampahan Marasi Simamora Disposisi Sekda KuitansiPanjar kerja Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Jansen Batubara Disposisi Sekda KuitansiPanjar biaya belanja langsung Kec. Ajibata Eddy Sihaloho Disposisi Sekda KuitansiPanjar belanja langsung Kec. Nassau Sabam Pardosi Disposisi Sekda KuitansiPanjar kerja untuk Bagian Sosial Sekretariat Daerah Jansen Batubara Disposisi Sekda KuitansiPanjar kerja kegiatan Kec. UluanPanjar biaya penyusunan mapping laporan keuangan ke versi SAP
Sekretariat Daerah Jansen Batubara Disposisi Sekda Kuitansi
Panjar kerja Kec. Sigumpar Thonni Hutagaol Disposisi Sekda KuitansiPanjar biaya tetap, penghasilan pimpinan dan anggota DPRD
Karimuda Sitanggang Disposisi Sekda Kuitansi
Panjar biaya kegiatan program pendukung Ketahanan Pangan Ramlan Simanjuntak Disposisi Sekda Kuitansi
Panjar kerja RSUD Porsea Tambunan Disposisi Sekda KuitansiPanjar kegiatan gotong royong dan pelaksanaan pameran pembangunan dalam rangka HUT Tobasa
Kec. PP Meranti Norma Manurung Disposisi Sekda Kuitansi
7/24
NOTANGGAL
URAIAN KEGIATAN SKPD PENERIMAPENGELUARAN
BUKTI RK DASAR BUKTIJUMLAH
(Rp)40 14-Mar-07 25,000,000.00
41 14-Mar-07 105,150,000.00 42 15-Mar-07 50,000,000.00
43 13-Mar-07 16-Mar-07 PMDPP 300,000,000.00
44 21-Mar-07 21-Mar-07 153,500,000.00 45 21-Mar-07 21-Mar-07 145,762,000.00
46 21-Mar-07 100,000,000.00 47 22-Mar-07 130,000,000.00
48 23-Mar-07 23-Mar-07 BPKD 30,000,000.00
49 23-Mar-07 23-Mar-07 16,400,000.00 50 23-Mar-07 23-Mar-07 40,000,000.00
51 26-Mar-07 27-Mar-07 1,329,856,250.00 52 27-Mar-07 100,000,000.00
53 29-Mar-07 30-Mar-07 45,000,000.00 54 29-Mar-07 2-Apr-07 BPKD 49,850,000.00 55 4-Apr-07 4-Apr-07 219,440,000.00
56 4-Apr-07 PMDPP 200,000,000.00
57 3-Apr-07 5-Apr-07 390,529,000.00
58 3-Apr-07 5-Apr-07 1,115,106,650.00
Panjar kegiatan gotong royong dan pelaksanaan pameran pembangunan dalam rangka HUT Tobasa
Kec. Silaen Rosdiana Panjaitan Disposisi Sekda Kuitansi
Panjar kerja Bagian Humas Sekretariat Daerah Jansen Batubara Disposisi Sekda KuitansiPanjar kegiatan belanja perkantoran/belanja rutin
Pertanian Osdiman Sirait Disposisi Sekda Kuitansi
Panjar kegiatan pelaksanaan TMMD 78 di desa Meranti Tengah Kec. Pintu Pohan Meranti
Melati Silalahi Disposisi Sekda Kuitansi
Panjar biaya kegiatan Pasar Erince Ompusunggu Disposisi Sekda KuitansiPanjar untuk kegiatan hari jadi Kab. Tobasa
Sekretariat Daerah Jansen Batubara Disposisi Sekda Kuitansi
Panjar mengikuti PRSU ke-36 Tahun 2007 Pariwisata Erwin P Panggabean Disposisi Sekda KuitansiPanjar belanja langsung kegiatan penataan dan pembinaan budidaya Kja di danau toba
Pertanian Osdiman Sirait Disposisi Sekda Kuitansi
Panjar kerja bantuan dana operasional TP PKK Kab. Tobasa Tahun 2007
Jansen Batubara Disposisi Sekda Kuitansi
Panjar kegiatan rutin Koperindag Jonpiter Sihotang Disposisi Sekda KuitansiPanjar kerja pembuatan stan pameran pembangunan dalam rangka peringatan HUT Tobasa
Sekretariat Daerah Jansen Batubara Disposisi Sekda Kuitansi
Panjar mendahului APBD Sekretariat Daerah Jansen Batubara Disposisi Sekda KuitansiPanjar belanja langsung kegiatan demfarm jagung di 14 kecamatan
Pertanian Osdiman Sirait Disposisi Sekda Kuitansi
Panjar kerja Bagian tapem Sekretariat Daerah Jansen Batubara Disposisi Sekda KuitansiPanjar kerja Bagian Keuangan Jansen Batubara Disposisi Sekda KuitansiPendahuluan pencairan dana penyusunan R-APBD 2007
Bappeda Tumpal Sinaga Disposisi Sekda Kuitansi
Panjar kegiatan pelaksanaan TMMD 78 di desa Meranti Tengah Kec. Pintu Pohan Meranti
Melati Silalahi Disposisi Sekda Kuitansi
Dana kegiatan penyelenggaraan ujian sekolah
Diknas Ferry Simbolon Disposisi Sekda Kuitansi
Dana kegiatan triwulan I Diknas Ferry Simbolon Disposisi Sekda Kuitansi
8/24
NOTANGGAL
URAIAN KEGIATAN SKPD PENERIMAPENGELUARAN
BUKTI RK DASAR BUKTIJUMLAH
(Rp)59 4-Apr-07 10-Apr-07 40,000,000.00
60 5-Apr-07 10-Apr-07 250,000,000.00 61 11-Apr-07 11-Apr-07 165,000,000.00 62 11-Apr-07 23-Apr-07 BPKD 121,319,000.00
63 11-Apr-07 23-Apr-07 970,450,000.00 Sub Total 10,865,161,900.00
SETELAH PENGESAHAN APBD TA 200764 1-May-07 2-May-07 DPRD 200,712,550.00
65 8-May-07 8-May-07 BPKD 15,200,000.00
66 8-May-07 8-May-07 103,075,000.00 67 10-May-07 15-May-07 10,000,000.00
68 15-May-07 15-May-07 PMDPP 160,000,000.00
69 15-May-07 60,750,000.00 70 14-May-07 16-May-07 30,450,000.00 71 16-May-07 16-May-07 BPKD - 23,550,000.00
72 16-May-07 16-May-07 175,500,000.00 73 23-May-07 25-May-07 65,000,000.00 74 25-May-07 28-May-07 141,200,000.00
75 28-May-07 28-May-07 50,000,000.00
76 28-May-07 BPKD - 10,000,000.00 77 4-Jun-07 4-Jun-07 DPRD 241,800,414.00
78 5-Jun-07 5-Jun-07 BPKD - 11,000,000.00
Panjar penanganan perkara di pengadilan dan sosialisasi dengan MPR
Sekretariat Daerah Jansen Batubara Disposisi Sekda Kuitansi
Panjar kerja Bagian Sosial Sekretariat Daerah Jansen Batubara Disposisi Sekda KuitansiPanjar Kegiatan Koperindag Jonpiter Sihotang Disposisi Bupati KuitansiPanjar kerja belanja Langsung triwulan I Jhon H Gultom Disposisi Sekda Kuitansi
Panjar kerja mendahului APBD 2007 Sekretariat Daerah Jansen Batubara Disposisi Sekda Kuitansi
Panjar biaya tetap, penghasilan pimpinan dan anggota DPRD
Karimuda Sitanggang Disposisi Bupati Kuitansi
Panjar dana penyediaan jasa pendukung teknis/administratif perkantoran
Jhon H Gultom Disposisi Kepala BPKD Kuitansi
Pelayanan administrasi perkantoran Kesbangtib Patar Silalahi Disposisi Sekda KuitansiPanjar kerja bantuan dana kepada pelaksanaan kejurda perguruan kungfu Naga Sakti Siauw Lim Sie Indonesia se Tapanuli
Sekretariat Daerah Wasir Simanjuntak Disposisi Sekda Kuitansi
Pembayaran biaya pelunasan kegiatan pelaksanaan TMMD 78 di desa Meranti Tengah Kec. Pintu Pohan Meranti
Melati Silalahi Disposisi Sekda Kuitansi
Panjar dana rutin aparatur Dispora Rinawati Hutasoit Disposisi Sekda KuitansiPembayaran biaya kegiatan Kec. S. Narumonda Ramaida Manurung Disposisi Sekda KuitansiPanjar penyusunan laporan triwulanan dan semesteran realisasi APBD
Jhon H Gultom Kuitansi
Panjar kerja Bagian Humas Sekretariat Daerah Jansen Batubara Disposisi Sekda KuitansiPanjar kerja Bagian Sosial Sekretariat Daerah Jansen Batubara Disposisi Sekda KuitansiPanjar biaya pendahuluan kegiatan kerja Pasar Erince Ompusunggu Disposisi bupati Kuitansi
Pelaksanaan kegiatan Ecotourism Sport III Tahun 2007
Pariwisata Erwin P Panggabean Disposisi Bupati Kuitansi
Panjar pemeriksaan DPA-SKPD Jhon H Gultom KuitansiPanjar biaya tetap, penghasilan pimpinan dan anggota DPRD
Karimuda Sitanggang Disposisi Kepala BPKD Kuitansi
Panjar pengelolaan administrasi gaji Jhon H Gultom Kuitansi
9/24
NOTANGGAL
URAIAN KEGIATAN SKPD PENERIMAPENGELUARAN
BUKTI RK DASAR BUKTIJUMLAH
(Rp)79 5-Jun-07 5-Jun-07 1,451,564,500.00
80 6-Jun-07 6-Jun-07 BPKD - 31,275,000.00 81 4-Jun-07 7-Jun-07 35,245,000.00 82 6-Jun-07 7-Jun-07 40,000,000.00
83 7-Jun-07 8-Jun-07 150,000,000.00
84 11-Jun-07 12-Jun-07 BPKD 25,975,000.00 Sub Total 3,032,297,464.00 TOTAL 13,897,459,364.00
Panjar kerja belanja operasional KDH & WKDH dan belanja langsung
Sekretariat Daerah Jansen Batubara Disposisi Sekda Kuitansi
Panjar kegiatan Jhon H Gultom KuitansiPanjar kerja Bagian Hukum Sekretariat Daerah Jansen Batubara Disposisi Sekda KuitansiBiaya pelaksanaan Sumatera International Travel Fair Tahun 2007
Pariwisata Erwin P Panggabean Disposisi Bupati Kuitansi
Panjar Kegiatan promosi hasil produksi pertanian unggulan daerah
Pertanian Jawilson Ginting Disposisi Kepala BPKD Kuitansi
Panjar Kegiatan Jhon H Gultom Disposisi Kepala BPKD Kuitansi
10/24
PENGEMBALIAN PANJAR APBD TAHUN ANGGARAN 2007
NO TANGGAL SKPD
1 03 July 2007 BPKD 225,975,000.00 2 05 July 2007 BPKD 10,000,000.00 3 11 July 2007 PMDPP 660,000,000.00 4 17 July 2007 BPKD 49,850,000.00 5 18 July 2007 PU 75,000,000.00 6 25 July 2007 25,000,000.00 7 25 July 2007 15,825,000.00 8 01 August 2007 DPRD 1,154,313,600.00 9 02 August 2007 60,750,000.00
10 07 August 2007 365,490,000.00 11 10 August 2007 35,000,000.00 12 14 August 2007 1,123,850,000.00 13 16 August 2007 35,000,000.00 14 04 September 2007 249,656,000.00 15 10 September 2007 10,000,000.00 16 12 September 2007 40,000,000.00 17 19 September 2007 60,000,000.00 18 21 September 2007 100,000,000.00 19 08 October 2007 100,000,000.00 20 09 October 2007 5,000,000.00 21 11 October 2007 20,000,000.00 22 25 October 2007 50,000,000.00 23 05 November 2007 35,245,000.00 24 06 November 2007 DPRD 400,000,000.00 25 08 November 2007 BPKD 121,319,000.00 26 12 November 2007 10,000,000.00 27 15 November 2007 40,000,000.00 28 15 November 2007 50,000,000.00 29 15 November 2007 300,000,000.00 30 15 November 2007 100,000,000.00 31 16 November 2007 30,000,000.00 32 16 November 2007 30,000,000.00 33 16 November 2007 98,957,200.00 34 16 November 2007 30,000,000.00 35 22 November 2007 25,000,000.00 36 26 November 2007 119,440,000.00 37 26 November 2007 20,000,000.00 38 28 November 2007 BPKD 71,550,000.00 39 28 November 2007 1,115,106,650.00
Lampiran 5
JUMLAH(Rp)
Kec. Lumban JuluKetahanan Pangan
DisporaPasarKec. Siantar NarumondaSekretariat DaerahKec. PorseaSekretariat DaerahKec. AjibataSekretariat DaerahRSUD PorseaBappedaBappedaKec. HabinsaranSekretariat DaerahSekretariat DaerahSekretariat Daerah
InspektoratPariwisataPariwisataPariwisataPariwisataSekretariat DaerahSekretariat DaerahSekretariat DaerahSekretariat DaerahSekretariat DaerahBappedaSekretariat Daerah
Diknas
11/24
NO TANGGAL SKPDJUMLAH
(Rp)40 28 November 2007 390,529,000.00 41 29 November 2007 20,000,000.00 42 30 November 2007 181,400,000.00 43 30 November 2007 48,000,000.00 44 30 November 2007 21,000,000.00 45 30 November 2007 2,000,000.00 46 03 December 2007 20,000,000.00 47 04 December 2007 130,000,000.00 48 07 December 2007 BPKD 14,200,000.00 49 07 December 2007 BPKD 20,750,000.00 50 12 December 2007 10,000,000.00 51 13 December 2007 BPKD 11,000,000.00 52 14 December 2007 25,000,000.00 53 14 December 2007 15,000,000.00 54 17 December 2007 271,965,000.00 55 17 December 2007 80,000,000.00 56 17 December 2007 140,000,000.00 57 18 December 2007 1,329,856,250.00 58 19 December 2007 15,000,000.00 59 27 December 2007 BPKD 30,000,000.00 60 27 December 2007 25,000,000.00 61 27 December 2007 10,000,000.00 62 28 December 2007 BPKD 9,200,000.00 63 28 December 2007 25,000,000.00 64 28 December 2007 11,000,000.00 65 28 December 2007 50,000,000.00 66 28 December 2007 2,422,014,500.00
Sub Total 12,395,242,200.00 67 04 January 2008 11,000,000.00 68 07 January 2008 30,450,000.00 69 07 January 2008 20,000,000.00 70 08 January 2008 DPRD 388,198,464.00 71 08 January 2008 14,000,000.00 72 08 January 2008 50,000,000.00 73 08 January 2008 100,000,000.00 74 14 January 2008 BPKD 2,325,000.00 75 15 January 2008 15,000,000.00 76 22 January 2008 75,000,000.00 77 29 January 2008 65,800,000.00 78 30 January 2008 240,275,000.00 79 30 January 2008 100,000,000.00 80 30 January 2008 50,000,000.00 81 08 February 2008 110,650,000.00 82 11 February 2008 50,000,000.00
DiknasSekretariat DaerahKoperindagSekretariat DaerahSekretariat DaerahSekretariat DaerahKec. PP MerantiPertanian
Kec. Tampahan
Kec. UluanKec. SilaenSekretariat DaerahSekretariat DaerahSekretariat DaerahSekretariat DaerahKec. Ajibata
Kec. BorborKec. Silaen
Kec. LagubotiKec. SigumparSekretariat DaerahSekretariat Daerah
Kec. NassauKec. S. NarumondaKec. Habinsaran
Kec. SigumparPertanianPertanian
Kec. TampahanPertanianSekretariat DaerahKesbangtibPertanianPertanianSekretariat DaerahSekretariat Daerah
12/24
NO TANGGAL SKPDJUMLAH
(Rp)83 13 February 2008 51,017,800.00 84 14 February 2008 118,500,000.00 85 10,000,000.00 86 DPRD 900.00
Sub Total 1,502,217,164.00 TOTAL 13,897,459,364.00
Sekretariat DaerahPerhubunganSekretariat Daerah
No.
1 2 3 4 51 105,000,000.00
2. 119,175,000.00
3. 150,000,000.00
4. 245,700,000.00
5. 200,484,500.00
6. 710,716,000.00
7. 84,745,500.00
8. 99,939,700.00
9. 60,000,000.00
10. 270,000,000.00
11. 15,600,000.00
12. 332,730,000.00
13. 50,000,000.00
2,444,090,700.00
Lampiran 6Pengeluaran Yang Tidak Dianggarkan Pada APBD Tahun Anggaran 2007
Uraian Kegiatan Dasar Pengeluaran
Tanda Bukti Penerimaan Jumlah(Rp)
Dana Pembinaan Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru 2008 (Dinas Perhubungan)
Persetujuan berdasarkan disposisi Sekda
Kuitansi tgl. 9-10-2007 yg diterima oleh Jekson Levis S.
Pelaksanaan Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD)
Persetujuan Kepala BPKD
Kuitansi tgl. 2-11-2007 yg diterima oleh Jhon H.Gultom
Bantuan Dana kepada Panitia KKR dan Seminar Healing Movement Bendahara Khusus BPKD)
Persetujuan Sekda
Kuitansi tidak ada tanggal yg diterima oleh Wilfer F.D. Situmorang
Biaya Studi Banding Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (BPKD)
Persetujuan Bupati
Kuitansi tgl. -08-2007 yg diterima oleh Jhon H.Gultom
Panjar Dana HUT RI ke 62 (Dispora) Persetujuan berdasarkan disposisi Bupati
Kuitansi tgl. 30-7-2007 yg diterima oleh Rinawati Hutasoit, SE
Panjar Bantuan Keagamaan dan Pembinaan Kemasyarakatan Lainnya (Bendahara Khusus BPKD)
Persetujuan berdasarkan disposisi Sekda
Tidak ada kuitansi tanda terima
Pelunasan Dana HUT RI ke 62 (Dispora) Persetujuan berdasarkan disposisi Bupati
Kuitansi tgl. 8-8-2007 yg diterima oleh Rinawati Hutasoit, SE
Panjar kegiatan penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat dan kejadian luar biasa (Dispora)
Persetujuan berdasarkan disposisi Sekda
Kuitansi tgl. 26-10-2007 yg diterima oleh Hutasoit, Dispora Tobasa
Bantuan Biaya Organisasi Kepemudaan (Bendahara Khusus BPKD)
Persetujuan Kepala BPKD
Kuitansi tgl. 30-7-2007 yg diterima oleh Wilfer F.D. Situmorang
Bantuan Biaya KNPI (Bendahara Khusus BPKD)
Persetujuan Kepala BPKD
Kuitansi tgl. 30-7-2007 yg diterima oleh Wilfer F.D. Situmorang
Biaya untuk kegiatan pawai kendaraan hias dlm rangka mengsukseskan HUT RI Provinsi Sumatera Utara (Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya)
Persetujuan berdasarkan disposisi Sekda
Kuitansi tgl. 22-08-2007 yg diterima oleh Bendahara Pengeluaran Disparsenibud Tobasa
Panjar Honor P2A, P2B dan Honor Harian staf non organic, belanja telepon, belanja air dan listrik (Dinas Pekerjaan Umum, Kimpraswil)
Persetujuan berdasarkan disposisi Kepala BPKD
Kuitansi tgl. 27-07-2007 yg diterima oleh Bendahara Pengeluaran Dinas PU
Panjar Kerja kegiatan untuk pasca bencana alam (Dinas Pekerjaan Umum)
Persetujuan berdasarkan disposisi Sekda
Jumlah
No
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) = 15% x (7) (9) = (7)-(8) (10) = 3+4+5+6+9I. BUPATI
1 Jan-07 3,793,750.00 19,010,416.00 781,250.00 10,000,000.00 8,841,450.00 1,326,217.50 7,515,232.50 41,100,648.50 2 Feb-07 3,793,750.00 19,010,416.00 781,250.00 10,000,000.00 8,841,450.00 1,326,217.50 7,515,232.50 41,100,648.50 3 Mar-07 3,793,750.00 19,010,416.00 781,250.00 10,000,000.00 8,841,450.00 1,326,217.50 7,515,232.50 41,100,648.50 4 Apr-07 3,793,750.00 19,010,416.00 781,250.00 10,000,000.00 8,841,450.00 1,326,217.50 7,515,232.50 41,100,648.50 5 May-07 3,793,750.00 19,010,416.00 781,250.00 10,000,000.00 8,841,450.00 1,326,217.50 7,515,232.50 41,100,648.50 6 Jun-07 3,500,000.00 19,010,416.00 781,250.00 15,700,000.00 8,841,450.00 1,326,217.50 7,515,232.50 46,506,898.50 7 Jul-07 3,500,000.00 19,010,416.00 781,250.00 15,700,000.00 8,841,450.00 1,326,217.50 7,515,232.50 46,506,898.50 8 Aug-07 3,500,000.00 19,010,416.00 781,250.00 15,700,000.00 8,841,450.00 1,326,217.50 7,515,232.50 46,506,898.50 9 Sep-07 3,666,666.00 18,916,666.00 833,333.00 15,700,000.00 8,841,450.00 1,326,217.50 7,515,232.50 46,631,897.50 10 Oct-07 3,666,666.00 18,916,666.00 833,333.00 15,800,000.00 8,841,450.00 1,326,217.50 7,515,232.50 46,731,897.50 11 Nov-07 3,666,666.00 18,916,666.00 833,333.00 15,800,000.00 8,841,450.00 1,326,217.50 7,515,232.50 46,731,897.50 12 Dec-07 3,666,666.00 18,916,666.00 833,333.00 15,800,000.00 8,841,450.00 1,326,217.50 7,515,232.50 46,731,897.50
44,135,414.00 227,749,992.00 9,583,332.00 160,200,000.00 106,097,400.00 15,914,610.00 90,182,790.00 531,851,528.00 II. WAKIL BUPATI
1 Jan-07 2,851,583.00 15,208,333.00 416,666.00 6,000,000.00 5,894,300.00 884,145.00 5,010,155.00 29,486,737.00 2 Feb-07 2,851,583.00 15,208,333.00 416,666.00 6,000,000.00 5,894,300.00 884,145.00 5,010,155.00 29,486,737.00 3 Mar-07 2,851,583.00 15,208,333.00 416,666.00 6,000,000.00 5,894,300.00 884,145.00 5,010,155.00 29,486,737.00 4 Apr-07 2,851,583.00 15,208,333.00 416,666.00 6,000,000.00 5,894,300.00 884,145.00 5,010,155.00 29,486,737.00 5 May-07 2,300,000.00 11,270,000.00 416,000.00 10,350,000.00 5,894,300.00 884,145.00 5,010,155.00 29,346,155.00 6 Jun-07 2,300,000.00 11,270,000.00 416,000.00 10,350,000.00 5,894,300.00 884,145.00 5,010,155.00 29,346,155.00 7 Jul-07 2,300,000.00 11,270,000.00 416,000.00 10,350,000.00 5,894,300.00 884,145.00 5,010,155.00 29,346,155.00 8 Aug-07 2,300,000.00 11,270,000.00 416,000.00 10,350,000.00 5,894,300.00 884,145.00 5,010,155.00 29,346,155.00 9 Sep-07 2,300,000.00 12,583,333.00 416,000.00 6,000,000.00 5,894,300.00 884,145.00 5,010,155.00 26,309,488.00 10 Oct-07 2,500,000.00 12,583,333.00 416,666.00 6,000,000.00 5,894,300.00 884,145.00 5,010,155.00 26,510,154.00 11 Nov-07 2,500,000.00 12,583,333.00 416,666.00 14,700,000.00 5,894,300.00 884,145.00 5,010,155.00 35,210,154.00 12 Dec-07 2,500,000.00 12,583,333.00 416,666.00 14,700,000.00 5,894,300.00 884,145.00 5,010,155.00 35,210,154.00
30,406,332.00 156,246,664.00 4,996,662.00 106,800,000.00 70,731,600.00 10,609,740.00 60,121,860.00 358,571,518.00 74,541,746.00 383,996,656.00 14,579,994.00 267,000,000.00 176,829,000.00 26,524,350.00 150,304,650.00 890,423,046.00
Lampiran 1
BELANJA BUPATI DAN WAKIL BUPATIYANG TIDAK DIDUKUNG BUKTI LENGKAP DAN SAH
(dalam Rupiah)
BulanBiaya
pemeliharaan kesehatan
Biaya rumah tangga
Biaya pengisian tabung
gas/minyak
Biaya Perjalanan Dinas Tetap
Biaya OperasionalTotal yg
dibayarkanJumlah PPhJml yg
dibayarkan
Sub Jumlah I
Sub Jumlah IIJumlah (I+II)
No No SPK
1 518/1517.1/KPP/XII/2007 12/19/2007 UD Bonanza 50,000,000.00 2 518/1518.1/KPP/XII/2007 12/21/2007 53,500,000.00 3 518/1520.1/KPP/XII/2007 12/27/2007 a. 25,000,000.00
b.c.
4 518/1521.1/KPP/XII/2007 12/27/2007 20,000,000.00
5 518/1522.1/KPP/XII/2007 12/27/2007 a. 25,000,000.00 b.c.
6 518/1523.1/KPP/XII/2007 12/27/2007 a. 25,000,000.00 b.c.
7 518/1524.1/KPP/XII/2007 12/27/2007 a. 25,000,000.00 b.c.
8 518/1525.1/KPP/XII/2007 12/27/2007 5,000,000.00
9 518/1526.1/KPP/XII/2007 12/27/2007 40,000,000.00 10 518/1527.1/KPP/XII/2007 12/27/2007 a. 25,000,000.00
b.c.
11 518/1528.1/KPP/XII/2007 12/27/2007 a. 25,000,000.00 b.c.
12 518/1530.1/KPP/XII/2007 12/27/2007 a. 25,000,000.00 b.c.
13 518/1534.1/KPP/XII/2007 12/28/2007 a. 25,000,000.00 b.c.
14 518/1535.1/KPP/XII/2007 12/28/2007 a. 25,000,000.00 b.c.
15 518/1536.1/KPP/XII/2007 12/28/2007 a. 25,000,000.00 b.c.
16 25,000,000.00
17 25,000,000.00 468,500,000.00
Lampiran 2Daftar Pencairan Kredit Lunak Koperasi
Melalui Perkuatan Permodalan Waserda/KUKM Tahun 2007Kabupaten Toba Samosir
Tanggal SPK Koperasi dan UKM Penerima Jumlah(Rp)
Rohani GultomUD Maju Peternakan Joris SiraitKUD Aman Tambunan Marisi Tambunan
Martua TambunanSalmon Tambunan
Rumah Makan Pamurnas
Tinur Natalia Sibarani
KSU Marom Mardongan
Sahata Butar-butarElman ManurungJuanda Butar-butar
KSU Sehat Charli HutapeaTarianus SimangunsongJenni Simangunsong
KSU Sanggar Pemuda Karya
Manuasa SiahaanElperia SiahaanMatilde Tambunan
UD Kacang Garing Toba Mas
Saari Siahaan
Toko Mas Amori Tagor HutapeaKSU Maju Jaya Berma Pasaribu
Dahlen PasaribuJonner Sitorus Pane
Koperasi Pertanian (Koptan) Bukit Berbunga
Negara SitorusMuda Pane SitorusJamothon Sitorus
KSU Sipartano Naiborngin
Maruli SibaraniTumpak SibaraniLuhut Butar-Butar
KUD Marsada Oktober SiahaanAmiek HidayatiT. Siahaan
KSU Antar Pulau Toba Samosir
Wesli NapitupuluTamba H. AritonangRoseline Sinaga
KSU Pelita Jaya Nelson MarbunLidia MarbunRohani Gultom
tidak ada SPK KSU Karang Taruna Induk
tidak diketahui
tidak ada SPK KSU Sejahtera tidak diketahuiJumlah
No Volume Volume
I. BIAYA LANGSUNG PERSONIL
1 Team Leader 7,000,000.00 1 2 14,000,000.00 1 2 14,000,000.00 - 2 5,000,000.00 2 2 20,000,000.00 2 2 20,000,000.00 - 3 4,500,000.00 2 2 18,000,000.00 - 18,000,000.00 4 4,500,000.00 2 2 18,000,000.00 - 18,000,000.00 5 4,500,000.00 2 2 18,000,000.00 - 18,000,000.00 6 3,500,000.00 3 2 21,000,000.00 - 21,000,000.00 7 2,500,000.00 1 2 5,000,000.00 - 5,000,000.00 8 2,500,000.00 1 2 5,000,000.00 - 5,000,000.00
14 119,000,000.00 3 34,000,000.00 85,000,000.00
1 2,500,000.00 5 2 25,000,000.00 3 2 15,000,000.00 10,000,000.00 2 2,000,000.00 2 2 8,000,000.00 - 8,000,000.00 3 2,500,000.00 1 2 5,000,000.00 - 5,000,000.00 4 Driver 1,000,000.00 2 2 4,000,000.00 - 4,000,000.00 5 1,500,000.00 2 2 6,000,000.00 - 6,000,000.00 6 Office Boy 1,000,000.00 1 2 2,000,000.00 - 2,000,000.00
13 50,000,000.00 3 15,000,000.00 35,000,000.00 27 169,000,000.00 6 49,000,000.00 120,000,000.00
Lampiran 3Biaya atas Kegiatan Revaluasi/Appraisal Aset Barang Daerah
Milik Pemerintah Kabupaten Toba Samosir
Uraian Harga Satuan(Rp)
Menurut Kontrak Seharusnya/SenyatanyaSelisih
(Rp)Jumlah(Rp)
Jumlah(Rp)Jumlah Bulan Jumlah Bulan
A. Tenaga Ahliorang orang
Ahli Keuangan orang orangPenilai Tanah orangPenilai Bangunan orangPenilai Mesin dan Peralatan orangAsisten Penilai orangInformatika (System analisis) orangInformatika (Programmer) orang
Jumlah a orang orangB. Tenaga Pendukung
Tenaga Lapangan (surveyor) orang orangOperator/entri data orangKoordinator Surveyor/QC orang
orangAdministrasi dan Keuangan orang
orangJumlah b orang orang
Jumlah (a+b) orang orang
No Volume VolumeUraian Harga Satuan(Rp)
Menurut Kontrak Seharusnya/SenyatanyaSelisih
(Rp)Jumlah(Rp)
Jumlah(Rp)Jumlah Bulan Jumlah Bulan
II. BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL
1 2,500,000.00 1 unit 2 5,000,000.00 - 5,000,000.00 2 1,000,000.00 1 unit 2 2,000,000.00 - 2,000,000.00 3 500,000.00 1 unit 2 1,000,000.00 - 1,000,000.00 4 500,000.00 1 unit 2 1,000,000.00 - 1,000,000.00 5 500,000.00 1 2 1,000,000.00 - 1,000,000.00
10,000,000.00 - 10,000,000.00
1 1,000,000.00 5 unit 2 10,000,000.00 - 10,000,000.00 2 500,000.00 1 unit 2 1,000,000.00 - 1,000,000.00 3 750,000.00 1 unit 2 1,500,000.00 - 1,500,000.00
12,500,000.00 - 12,500,000.00
1 50,000.00 20 rim 1,000,000.00 - 1,000,000.00 2 55,000.00 10 550,000.00 - 550,000.00 3 Map 7,000.00 200 1,400,000.00 - 1,400,000.00 4 File Folder 26,000.00 50 1,300,000.00 - 1,300,000.00 5 7,000.00 20 140,000.00 - 140,000.00 6 Ballpoint 15,000.00 4 60,000.00 - 60,000.00 7 20,000.00 2 40,000.00 - 40,000.00 8 10,000.00 15 150,000.00 - 150,000.00 9 16,000.00 10 160,000.00 - 160,000.00
4,800,000.00 - 4,800,000.00
1 6,000,000.00 1 unit 2 12,000,000.00 1 unit 2 12,000,000.00 - 2 1,000,000.00 5 unit 2 10,000,000.00 5 unit 2 10,000,000.00 - 3 300,000.00 1 unit 2 600,000.00 1 unit 2 600,000.00 - 4 65,000.00 5 unit 2 650,000.00 5 unit 2 650,000.00 -
23,250,000.00 23,250,000.00 -
1 300,000.00 5 exp 1,500,000.00 5 exp 1,500,000.00 - 2 500,000.00 3 exp 1,500,000.00 3 exp 1,500,000.00 - 3 1,000,000.00 5 exp 5,000,000.00 5 exp 5,000,000.00 - 4 Executive Summary 1,000,000.00 5 exp 5,000,000.00 - 5,000,000.00 5 1,500,000.00 2 exp 3,000,000.00 - 3,000,000.00
A. Biaya KantorSewa KantorBiaya KomunikasiBiaya ListrikBiaya Air BersihBeban Harian Kantor bulan
Jumlah aB. Biaya Peralatan Kantor dan Gambar
Sewa KomputerSewa Printer WarnaSewa Printer Laser
Jumlah bC. Biaya Bahan-bahan Habis Pakai
Kertas HVS untuk FormSurveyTinta Printer Warna kotak
buahbuah
Materai buahkotak
Pensil kotakPenghapus buahSpidol lusin
Jumlah cD. Biaya Survey Lapangan
Sewa Kendaraan Roda 4 + BBMSewa Kendaraan Roda 2 + BBMSewa Camera DigitalSewa Meteran
Jumlah dE. Biaya Cetak dan Penggandaan
Laporan PendahuluanDraf Laporan AkhirLaporan Akhir
Buku Manual Program Aset
No Volume VolumeUraian Harga Satuan(Rp)
Menurut Kontrak Seharusnya/SenyatanyaSelisih
(Rp)Jumlah(Rp)
Jumlah(Rp)Jumlah Bulan Jumlah Bulan
6 Album Peta 1,500,000.00 2 exp 3,000,000.00 - 3,000,000.00 7 50,000.00 5 250,000.00 5 250,000.00 -
19,250,000.00 8,250,000.00 11,000,000.00
1 2,000,000.00 1 2,000,000.00 - 2,000,000.00 2 2,000,000.00 1 2,000,000.00 - 2,000,000.00 3 2,000,000.00 1 2,000,000.00 - 2,000,000.00 4 37,000,000.00 1 37,000,000.00 - 37,000,000.00
43,000,000.00 - 43,000,000.00 112,800,000.00 31,500,000.00 81,300,000.00
TOTAL BIAYA PERSONIL DAN NON PERSONIL (I+II) 281,800,000.00 80,500,000.00 201,300,000.00
CDR Data dan Program keping kepingJumlah e
F. Biaya Diskusi dan SeminarDiskusi I (Penyamaan Persepsi) kaliDiskusi II (Laporan Antara) kaliSeminar Akhir kaliPelatihan Pengelolaan Program Aset paket
Jumlah fJumlah (a+b+c+d+e+f)
No SPJNo BKU No SP2D Bel Modal Bel Lain-lain
1 75,000,000.00 75,000,000.00 1922
585/L/LS/2007
75,000,000.00 43,200,000.00 31,800,000.00
2 SMK ICT Center 50,000,000.00 50,000,000.00 1894 50,000,000.00 50,000,000.00 - 3 400,000,000.00 400,000,000.00 1893 400,000,000.00 321,300,000.00 78,700,000.00
4 300,000,000.00 64,525,980.00 1903 545/L/LS/2007 300,000,000.00 219,874,020.00 80,125,980.00 235,474,020.00 1904
585/L/LS/2007
5 50,000,000.00 50,000,000.00 1897 50,000,000.00 15,925,000.00 34,075,000.00 6 50,000,000.00 50,000,000.00 1898 50,000,000.00 15,925,000.00 34,075,000.00 7 50,000,000.00 50,000,000.00 1895 50,000,000.00 12,000,000.00 38,000,000.00
8 Block Grant SMA 200729,750,000.00 29,750,000.00 1891 29,750,000.00 29,750,000.00 - 20,650,000.00 20,650,000.00 1892 20,650,000.00 - 20,650,000.00
29,750,000.00 29,750,000.00 1893 29,750,000.00 29,750,000.00 - 10,350,000.00 10,350,000.00 1894 10,350,000.00 10,350,000.00 - 29,750,000.00 29,750,000.00 1895 29,750,000.00 29,750,000.00 - 29,750,000.00 29,750,000.00 1896 29,750,000.00 29,750,000.00 -
9 50,000,000.00 50,000,000.00 1896 50,000,000.00 50,000,000.00 - 10 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 - 11 50,000,000.00 50,000,000.00 1890 50,000,000.00 - 50,000,000.00
Total 1,275,000,000.00 1,225,000,000.00 1,275,000,000.00 907,574,020.00 367,425,980.00
Lampiran 4DANA SHARING TA 2007 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN TOBA SAMOSIR
Uraian Dana Sharing AnggaranDicairkan Penggunaan Keterangan
Belanja Lain-LainJumlahICT Diknas Honorarium pengelola ICT Diknas Jan s/d
Des 2007
SMK N 1 Balige dari SSN menjadi SNBI studi banding ke SMK N 2 Langsa; bimbingan ISO 9000-2001; magang guru otomotif; diklat cisco router
SMA N 2 Balige dari SSN menjadi SBI biaya penerimaan siswa baru dan honor tenaga pendidik Jan s/d Sept 2007
SMK Trisakti 1 Laguboti menjadi SSN Penyusunan modul; pendalaman materiSMK Trisakti 2 Laguboti menjadi SSN Penyusunan modul; pendalaman materiSMK N 2 Balige menjadi SSN diklat komputer; honor panitia & sekretariat
a. SMA N 1 Baligeb. SMA N 1 Laguboti Pengembangan silabus; pengembangan
bahan ajar; penyusunan program penasehat akademik
c. SMA N 1 Siantar Narumonda (Block Grand)c. SMA N 1 Siantar Narumonda (Rehab)d. SMA Swasta Anugrah Parsoburane. SMA N 1 LumbanjuluSMP Swasta Budi Dharma Balige menjadi SSNSMA Swasta Bintang Timur Balige menjadi SSNBiaya Pengelolaan PKPS-BBM biaya perjalanan dinas monitoring dan
penggandaan
No.Addendum
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
A DINAS TATA RUANG DAN PERMUKIMANI KEGIATAN PENGADAAN SARANA AIR BERSIH
1 27.01.01/PLP/TR/2007 100 8/14/2007 11/22/2007 1,860,500,000 68.10 338,272,727 139 05/11/2007 31/12/2007 26 48,373,000
2 27.01.02/PLP/TR/2007 100 8/14/2007 11/22/2007 PT DIPA PROJECT 709,280,000 79.84 - - 139 14/08/2007 30/12/2007 26 18,441,280
3 27.01.03/PLP/TR/2007 100 8/14/2007 11/22/2007 523,700,000 78.62 142,827,273 /ADD/SPP/TRP/2007 139 /11/2007 31/12/2007 26 13,616,200
II
1 01.01/SPP/PUK/PAN/2007 180 5/11/2007 11/6/2007 4,023,997,000 93.30 1,609,598,600 234 23/10/2007 31/12/2007 42 169,007,874
2 01.02/SPP/PUK/PAN/2007 180 5/11/2007 11/6/2007 3,172,416,000 96.00 1,395,863,040 234 23/10/2007 31/12/2007 42 133,241,472
3 01.03/SPP/PUK/PAN/2007 180 5/11/2007 11/6/2007 UD TANI JAYA 1,003,370,000 95.37 642,156,800 234 23/10/2007 31/12/2007 42 42,141,540
4 01.04/SPP/PUK/PAN/2007 180 5/11/2007 11/6/2007 1,004,739,000 75.00 442,085,160 234 23/10/2007 31/12/2007 42 42,199,038
5 02.03.02/TBGP/TRP/2007 100 8/14/2007 11/22/2007 CV PAULUS JAYA 196,000,000 50.00 58,800,000 139 25/10/2007 31/12/2007 27 5,292,000
6 02.03.03/TBGP/TRP/2007 100 8/14/2007 11/22/2007 UD MARINA 135,000,000 85.00 40,500,000 139 25/10/2007 31/12/2007 27 3,645,000
7 02.03.04/TBGP/TRP/2007 100 8/14/2007 11/22/2007 CV MARUDUT 133,000,000 60.00 39,900,000 139 25/10/2007 31/12/2007 27 3,591,000
8 02.03.05/TBGP/TRP/2007 100 8/14/2007 11/22/2007 UD MARINA 118,750,000 75.00 35,625,000 139 22/10/2007 31/12/2007 27 3,206,250
9 22.03.B/SPP/KPA/TR/2007 90 9/3/2007 12/1/2007 88,000,000 - - - - - - - 17 1,496,000
B DINAS PEKERJAAN UMUM1 01/KPA/SPP/JJ/PU/2007 120 39307 39426 UD MELVIN 495,850,000 - - - - - - - 2 991,700
2 13/KPA/SPP/JJ/PU/2007 120 8/13/2007 10/12/2007 397,250,000 - - - - - - - 5 1,986,250
3 01/KTR/ALAT/PU/2007 45 10/31/2007 13/12/2007 CV PASAR BARU 657,800,000 - - - - - - - 2 1,315,600
4 02/KTR/ALAT/PU/2007 45 10/31/2007 13/12/2007 597,175,000 - - - - - - - 2 1,194,350
5 05/SPP/DED/PU/VIII/2007 120 8/13/2007 10/12/2007 372,100,000 - - - - - - - 8 2,976,800
6 02/SPP/DED/PU/VIII/2007 90 8/13/2007 09/11/2007 91,050,000 - - - 120 06/11/2007 10/12/2007 37 3,368,850
7 04/SPP/REN-JJ/PU/VII/2007 90 8/13/2007 09/11/2007 CV OKTAMA 118,450,000 - - - 120 06/11/2007 10/12/2007 37 4,382,650
8 03/SPP/REN-JJ/PU/VII/2007 120 8/13/2007 10/12/2007 297,220,000 - - - - - - - 8 2,377,760
C DINAS KESEHATAN1 124/SPK/DINKES/VIII/2007 60 9/4/2007 03/11/2007 CV YESICA 438,500,000 88.00 - - - - - 36 15,786,000
2 86/SPK/DINKES/2007 60 9/4/2007 03/11/2007 CV PENASEHAT 119,300,000 98.00 - - - - - 33 3,936,900
Lampiran 5Daftar Keterlambatan Pekerjaan TA 2007 s.d tanggal 19 Desember 2007
Uraian PekerjaanKontrak
Rekanan Nilai kontrak (Rp)Progres
No. SPM/Tanggal Keterlambatan (hari) Denda (Rp)
Nomor Jlh Hari Mulai Akhir Fisik (%) Keuangan (Rp) Nomor Jlh Hari Tanggal Akhir
Pengadaan sarana airminum di Sibisa (DAK) Kec. Ajibata
PT Bukit Karya Nusantara
72/BL/TRP/2007-28/9/2007
06.I/ADD/SPP/TRP/2007
Pengadaan Sarana Air Minum Parsoburan Tengah (DAK) Kec. Habinsaran
27.01.02/ADD/PLP/TR/2007
Pengadaan Sarana Air Minum Sibodiala (DAK) Kec. Balige
CV Audison 119/BL/TRP/2007-15/11/2007
KEGIATAN PEMBANGUNAN GEDUNG PERKANTORAN
Pembangunan 1 unit gedung kantor Bappeda PT JAYA MITRA KONSTR
49/BL/TRP/2007-9/9/2007
01.01.A/ADD/SPP/PUK/PAN/2007
Pembangunan 1 unit gedung kantor Dinas PU PT KARYA UTAMA SAKTI
51/BL/TRP/2007-4/9/2007
01.02.A/ADD/SPP/PUK/PAN/2007
Pembangunan 1 unit gedung kantor Disnakertrans
55/BL/TRP/2007-4/9/2007
01.03.A/ADD/SPP/PUK/PAN/2007
Pembangunan 1 unit gedung kantor BPKKD PT INTI BUDI AGUNG
52/BL/TRP/2007-4/9/2007
01.04.A/ADD/SPP/PUK/PAN/2007
Pembuatan Tembok Penahan Kantor Bappeda 69/BL/TRP/2007-27/9/2007
07.C/ADD/TBGP/TRP/2007
Pembuatan Tembok Penahan Kantor Dinas PU 66/BL/TRP/2007-27/9/2007
07.B/ADD/TBGP/TRP/2007
Pembuatan Tembok Penahan Kantor Disnakertrans
71/BL/TRP/2007-27/9/2007
07/D/ADD/TBGP/TRP/2007
Pembuatan Tembok Penahan Kantor BPKKD 67/BL/TRP/2007-27/9/2007
02.03.05/ADD I/TBGP/TRP/07
Pembuatan Animasi Kawasan Terpadu Lbn. Pea Tambunan
CV GAMMA'91 CONSLT
Jalan jrs Sibulele - Bonan Dolok Kec. Balige (Hotmix)
Jalan Jurs Pasar Sirongit-Lancang Kec. Laguboti (Hotmix)
CV AEK MARDUBUR
Pengadaan Mesin Gilas Stone Wallas 3 roda cap. 8 - 10 ton
Pengadaan 1 (satu) unit trado double gear (6 x 4)
PT SUMATRA BERLIAN MOTOR
DED jalan Balige by pass kec. Balige PT Team Nawagraha Kencana
Survey dan perenc pembangunan jembatan Tahun 2007
CV PEMBANGUNAN BARU CONSL
Add.1/02/SPP/REN-AIR/PU/VIII/2007
Survey dan perenc pengembangan jaringan irigasi 2007
Add.1/04/SPP/REN-AIR/PU/VIII/2007
Survey dan perenc rehabilitasi/pemel jln. Kab.Tobasa
CV PARAMITHA PERKASA
Pemb. Puskesmas dan sarana pendukung Kec. Tampahan
Pembangunan Poskesdes Tarabunga Kec. Tampahan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
3 122/SPK/DINKES/VIII/2007 90 9/4/2007 03/12/2007 CV RIO GROUP 399,104,600 95.00 - - - - - 4 1,596,418
4 45 10/26/2007 10/12/2007 1,068,668,112 80.00 - - - - - 9 9,618,013
D DINAS PENDIDIKAN NASIONAL1 12.C/SPP/PPTK/BP/2007 120 8/15/2007 12/12/2007 529,470,000 75.00 - - - - - 7 3,706,290
JUMLAH 18,550,689,712 537,488,235
Pengembangan Puskesmas Balige Menjadi Puskesmas Ibukota Kabupaten
Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 440/1101/SPJBK-Dinkes/X/2007
PT RAJAWALI NUSINDO
Pembagunan enam RKB SMAN 1 Laguboti Bertingkat (Rangka Baja Ringan)
CV MEKAR WANGI
No.
1 2 7 8 9 10 11A DINAS TATA RUANG DAN PERMUKIMANI KEGIATAN PENGADAAN SARANA AIR BERSIH
1
2 PT DIPA PROJECT 148/BASTP/APBD/TR/2007 13-12-2007
3
II
1 1,609,598,800.00 2.01/BATP/TRP/2007 18-12-2007
2 1,142,069,760.00 2.02/RPAP/TRP/2007 18-12-2007
3 UD TANI JAYA 361,213,200.00 2.03/BASTP/TRP/2007 18-12-2007
4 PT INTI BUDI AGUNG 361,706,040.00 2.04/BASTP/TRP/2007 18-12-2007
5 CV PAULUS JAYA 137,200,000.00 1062.01/BATP/TRP/2007 19-12-2007
Lampiran 6Daftar Pekerjaan yang Berita Acaranya Direkayasa
Uraian Pekerjaan Rekanan Nilai SP2D (Rp)Berita Acara Serah Terima
Nomor Tanggal Penandatangan
Pengadaan sarana airminum di Sibisa (DAK) Kec. Ajibata
PT Bukit Karya Nusantara
Pengadaan Sarana Air Minum Parsoburan Tengah (DAK) Kec. Habinsaran
Kuasa PA
RekananKepala Dinas
Pengadaan Sarana Air Minum Sibodiala (DAK) Kec. Balige
CV Audison
KEGIATAN PEMBANGUNAN GEDUNG PERKANTORANPembangunan 1 unit gedung kantor Bappeda PT JAYA MITRA
KONSTRKuasa PA
RekananKepala Dinas
Pembangunan 1 unit gedung kantor Dinas PU PT KARYA UTAMA SAKTI
Kuasa PA
RekananKepala Dinas
Pembangunan 1 unit gedung kantor Disnakertrans
Kuasa PA
RekananKepala Dinas
Pembangunan 1 unit gedung kantor BPKKD Kuasa PARekananKepala Dinas
Pembuatan Tembok Penahan Kantor Bappeda Kuasa PARekananKepala Dinas
1 2 7 8 9 10 116 UD MARINA 135,000,000.00 200/BASTP/APBD/TR/2007 19-12-2007
7 CV MARUDUT 93,100,000.00 2.05/BASTP/APBD/TR/2007 19-12-2007
8 UD MARINA 118,750,000.00 196/BASTP/APBD/TR/2007 19-12-2007
9 CV GAMMA'91 CONSLT
B DINAS PEKERJAAN UMUM1 UD MELVIN 495,850,000.00
2 CV AEK MARDUBUR 36,113,636.00 12/BAST/KPA/SPP/JJ/PU/2007 7-12-2007
3 CV PASAR BARU 657,800,000.00 01.b/PPB/BAST/PU/ALAT/2007 11-12-2007
4 549,175,000.00 02.b/PPB/BAST/PU/ALAT/2007 11-12-2007
5 DED jalan Balige by pass kec. Balige 372,100,000.00 …../BAST/BP/PU/2007 6-12-2007 Kepala Dinas
Rekanan6 91,050,000.00 …../BAST/BP/PU/2007 6-12-2007 Kepala Dinas
Rekanan7 CV OKTAMA 118,450,000.00 …../BAST/BP/PU/2007 6-12-2007 Kepala Dinas
Rekanan
Pembuatan Tembok Penahan Kantor Dinas PU Kuasa PARekananKepala Dinas
Pembuatan Tembok Penahan Kantor Disnakertrans
Kuasa PA
RekananKepala Dinas
Pembuatan Tembok Penahan Kantor BPKKD Kuasa PARekananKepala Dinas
Pembuatan Animasi Kawasan Terpadu Lbn. Pea Tambunan
Jalan jrs Sibulele - Bonan Dolok Kec. Balige (Hotmix)Jalan Jurs Pasar Sirongit-Lancang Kec. Laguboti (Hotmix)
Kuasa PA
RekananKepala Dinas
Pengadaan Mesin Gilas Stone Wallas 3 roda cap. 8 - 10 ton
Kepala Dinas
RekananPengadaan 1 (satu) unit trado double gear (6 x 4) PT SUMATRA BERLIAN
MOTORKepala Dinas
RekananPT Team Nawagraha Kencana
Survey dan perenc pembangunan jembatan Tahun 2007
CV PEMBANGUNAN BARU CONSL
Survey dan perenc pengembangan jaringan irigasi 2007
1 2 7 8 9 10 118 297,220,000.00 …../BAST/BP/PU/2007 6-12-2007 Kepala Dinas
Rekanan
C DINAS KESEHATAN1 CV YESICA 438,500,000.00 …./BAST/PIK/DINKES/XI/2007 30-11-1007 Kepala Dinas
PPTKRekananKonsul. Pengawas
2 CV PENASEHAT 119,300,000.00
3 CV RIO GROUP 399,104,600.00 34/BAST/PIK/DINKES/XI/2007 30-11-1007 Kepala Dinas
PPTKRekananKonsul. Pengawas
4 Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan PT RAJAWALI NUSINDO 1,068,668,112.00 18-12-2007 Kepala DinasPPTKRekanan
D DINAS PENDIDIKAN NASIONAL1 CV MEKAR WANGI 264,735,000.00 080/PHO/DIKNAS/BP/2007 12-12-2007
Pejabat PARekanan
JUMLAH 8,866,704,148.00
Survey dan perenc rehabilitasi/pemel jln. Kab.Tobasa
CV PARAMITHA PERKASA
Pemb. Puskesmas dan sarana pendukung Kec. Tampahan
Pembangunan Poskesdes Tarabunga Kec. TampahanPengembangan Puskesmas Balige Menjadi Puskesmas Ibukota Kabupaten
1516.A/SBBK/YANKES-DINKES/XII/2007
Pembagunan enam RKB SMAN 1 Laguboti Bertingkat (Rangka Baja Ringan)
top related