bpsdm.riau.go.idbpsdm.riau.go.id/web/wp-content/uploads/2018/02/penyusunan-kurikulum-dan-model... ·...
Post on 01-Jul-2019
229 Views
Preview:
TRANSCRIPT
mffi= =-Fa
ffi-Brhtril
LIOZ NNHVINUH ISNIAOUd HVINIU]I,lI]d NVSNR)ISNII IO
NT
I NUIVIONU AI IVX0NII NVNIdtlilll,lilld]X NVHIIVI]d NV0 NVXl0l0Nld
flVIU lSNl/lOUd l,tg$dE SUIIUSIINIVAVONS NVENVSIAIIUN]d OISSNSVX : NVIV8VT
t00tLoa7,9tg0lg6l: dtN!s'l,u tt's 'vHlnd vs)tv 0tflll Agv : v[ltvN
]VNOISSNNJ NVO SIDI]I IVIXIISVIIUCIINI V V0nI NVSNVgl,llI0N]d IV]XIO VtVt l
NVUVrVllsArld 1n00ht NVo Wnlnxtuny NVNflSnlNld
NVHVS nutd XlAoUd tSVINIWt]dlltINVUOdV'I
H
l1
0
I
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. LATAR BELAKANG
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah, kepala daerah merupakan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan
Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah otonom. Sedangkan Pemerintahan Daerah
adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan
prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.
Pendidikan dan pelatihan Kepemimpinan pola baru sesungguhnya
merupakan upaya inovatif dalam rangka membentuk sosok pemimpin strategis-
taktikal-operasional yang mampu membangun kompetensi, menjabarkan dan
memimpin pelaksanaan visi dan misi instansi ke dalam program dan membentuk
sosok kepemimpinan operasional yang mampu menyusun rencana dan memimpin
pelaksanaan kegiatan.
Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara nomor 20 Tahun 2015
tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan
Tingkat IV merupakan panduan pelaksanaan diklat yang bertujuan membentuk
kompetensi kepemimpinan operasional pada pejabat struktural eselon IV yang
akan berperan dan melaksanakan tugas dan fungsi kepemerintahan di instansinya
masing-masing. Kompetensi yang dibangun pada Diklatpim Tingkat IV adalah
kompetensi kepemimpinan operasional yaitu kemampuan membuat perencanaan
kegiatan instansi dan memimpin keberhasilan implementasi pelaksanaan kegiatan
tersebut, yang diindikasikan dengan kemampuan:
1. Membangun karakter dan sikap perilaku integritas sesuai dengan
2
peraturan perundang-undangan dan kemampuan untuk menjunjung
tinggi etika publik, taat pada nilai-nilai, norma, moralitas dan
bertanggungjawab dalam memimpin unit instansinya.
2. Membuat perencanaan pelaksanaan kegiatan instansi.
3. Melakukan kolaborasi secara internal dan eksternal dalam mengelola
tugas-tugas organisasi ke arah efektivitas dan efisiensi pelaksanaan
kegiatan instansi.
4. Melakukan inovasi sesuai bidang tugasnya guna mewujudkan
pelaksanaan kegiatan yang lebih efektif dan efisien.
5. Mengoptimalkan seluruh potensi sumber daya internal dan eksternal
organisasi dalam implementasi kegiatan unit instansinya.
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman
Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah
Birokrasi Bersih Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah, berdasarkan
pengertian umum Zona Integritas yang selanjutnya disingkat ZI adalah sebutan
atau predikat yang diberikan kepada Lembaga yang pimpinan dan jajarannya
mempunyai niat (komitmen) untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi dan
Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani melalui upaya pencegahan korupsi,
reformasi birokrasi, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Wilayah Bebas
dari Korupsi yang selanjutnya disebut WBK adalah sebutan atau predikat yang
diberikan kepada suatu unit/satuan kerja yang memenuhi sebagian besar
manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM,
penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja. Sedangkan Wilayah
Birokrasi Bersih dan Melayani yang selanjutnya disebut WBBM adalah sebutan
atau predikat yang diberikan kepada suatu unit/satuan kerja yang memenuhi
sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem
manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja dan
penguatan kualitas pelayanan publik.
Dalam sebuah organisasi kinerja pegawai memegang peranan penting
sebab dalam rangka pencapaian tujuan dari suatu organisasi dibutuhkan dukungan
3
pegawai yang kompeten di bidangnya. Pelayanan administrasi dengan kinerja
yang lebih baik secara maksimal dapat dicapai dalam suatu organisasi sesua
dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing pegawai dalam
mewujudkan tujuan organisasi. (Rivai, 2005:78)
Suatu organisasi didirikan sebagai suatu wadah untuk mencapai suatu atau
beberapa tujuan. Organisasi tersebut harus mengelola berbagai rangkaian kegiatan
yang diarahkan menuju tercapainya tujuan organisasi. Pelaksanaan rangkaian
kegiatan dalam organisasi dilakukan oleh manusia yang bertindak sebagai aktor
atau peserta dalam organisasi yang bersangkutan. Agar organisasi tersebut dapat
berjalan dengan lancar dan efektif, diperlukan orang-orang yang memiliki
kemampuan tertentu sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing. Kumpulan
orang-orang itu terangkum dalam suatu tata hubungan (interaksi) dan adaptasi
dalam sistem birokrasi.
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Riau dibentuk
berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 dengan Tipe A
untuk melaksanakan fungsi penunjang pendidikan dan pelatihan dengan tugas
sesuai Peraturan Gubernur Riau Nomor 95 Tahun Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Riau.
Visi :
“Mewujudkan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Riau
Menjadi Pusat Pengembangan Aparatur Sipil Negara yang Memiliki
Kompetensi, Integritas dan Berdaya Saing”
Misi :
1. Menyusun Program Pengembangan Sumber Daya Manusia sesuai
Kebutuhan
2. Meningkatkan sumber daya aparatur berkualitas
3. Meningkatkan kapasitas penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan
4. Meningkatkan sarana dan prasarana kediklatan
4
Berdasarkan Peraturan Gubernur Riau No. 95 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Riau, uraian tugas Kepala Sub
Bidang Pengembangan Budaya Integritas adalah sebagai berikut:
1. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Sub Bidang
Pengembangan Budaya Integritas;
2. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil
pelaksanaan tuags bawahan di lingkungan Sub Bidang Pengembangan
Budaya Integritas;
3. Menyelenggarakan penyusunan rencana aksi pengembangan budaya
integritas baik untuk kelompok aparatur dan masyarakat;
4. Melenggarakan dan memfasilitasi gugus tugas budaya integritas;
5. Menyelenggarakan penyusunan, perumusan dan kajian role model
pembangunan dan pengembangan budaya integritas;
6. Menyelenggarakan dan memfasilitasi implementasi hasil pembangunan
dan pengembangan role model budaya integritas;
7. Menyelenggarakan dan memfasilitasi implementasi pengembangan
budaya kerja melalui komunitas tunas integritas;
8. Menyelenggarakan apresiasi terhadap gugus tugas budaya integritas dan
komunitas tunas integritas;
9. Menyelenggarakan evaluasi implementasi rencana aksi, role model
pembangunan dan pengembangan budaya integritas;
10. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan
tugas dan kegiatan pada sub bidang pengembangan budaya integritas;
11. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas
dan fungsinya.
Sesuai susunan struktur organisasi Badan Pengembangan Sumber Daya
Manusia, Kepala Subbidang Pengembangan Budaya Integritas berada di level
Esselon IV dibawah Kepala Bidang Pengembangan Integritas dan membawahi
beberapa staf, berikut adalah Susunan Organisasi pada Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Provinsi Riau.
5
6
Dasar hukum penyelengaraan kegiatan Penyusunan Kurikulum dan Modul
Pembelajaran Mata Diklat Pembangunan Budaya Integritas Diklat Teknis dan
Fungsional adalah;
1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-
Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2015
Tentang Penetapan Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lemabaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan
Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan
Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4019);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi
kerja Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,
tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 63, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6037);
7
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman
Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan
Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara nomor 20 Tahun 2015
tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
Kepemimpinan Tingkat IV;
10. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau;
11. Peraturan Gubernur Riau Nomor 95 Tahun Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Riau.
1.2. AREA DAN FOKUS PROYEK PERUBAHAN
Subbidang Pengembangan Budaya Integritas merupakan struktur eselon
IV pada Bidang Pengembangan Integritas yang ada di Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Riau yang memiliki prioritas
pembangunan budaya integritas melalui tugas pokok dan fungsi
menyelenggarakan, menyusun perumusan rencana aksi dan kajian Role Model,
fasilitasi implementasi pengembangan budaya integritas serta evaluasi dan
apresiasi implementasi komunitas tunas integritas terhadap gugus tugas integritas
di Provinsi Riau.
Adapun area organisasi yang bermasalah pada tugas dan fungsi Sub
Bidang Pengembangan Budaya Integritas antara lain sebagai berikut:
1. Belum tersusunnya Perda tentang Pembangunan Budaya Integritas
Provinsi Riau.
2. Belum adanya Peraturan Gubernur maupun Peraturan Daerah tentang
Peningkatan Sumber Daya Manusia Dalam Rangka Pengembangan
Budaya Integritas di Provinsi Riau.
3. Belum rampungnya panduan komite integritas Provinsi Riau.
8
4. Belum tersusunnya Kurikulum Diseminasi Gugus Tugas Budaya Integritas
terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada eselon III dan IV.
5. Belum tersusunnya Modul/materi Diseminasi Gugus Tugas Budaya
Integritas terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada eselon III dan IV.
6. Belum tersusunnya Silabus/GBPP/SAP Pembelajaran Diseminasi Gugus
Tugas Budaya Integritas terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada eselon
III dan IV.
7. Belum tersusunnya kurikulum dan modul pembelajaran mata diklat
pembangunan budaya integritas diklat teknis dan Fungsional.
8. Belum terselenggaranya Penilaian terhadap Gugus Tugas Budaya
Integritas dan Komunitas Tunas Integritas.
9. Belum terselenggaranya Apresiasi terhadap Gugus Tugas Budaya
Integritas dan Komunitas Tunas Integritas.
10. Kurangnya anggaran pendukung dalam upaya menjalankan kegiatan-
kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan Budaya Integritas di
Provinsi Riau.
Dari beberapa permasalahan tersebut diatas, maka dalam pelaksanaan
Proyek Perubahan ini penulis memilih permasalahan ”Belum adanya Kurikulum
dan Modul Pembelajaran Mata Diklat Pembangunan Budaya Integritas Diklat
Teknis dan Fungsional”, untuk itu diupayakan dapat diselesaikan dengan
pertimbangan sebagai berikut:
1. Merupakan salah satu tugas dan fungsi pada uraian tugas Subbidang
Pengembangan Budaya Integritas sesuai Peraturan Gubernur Riau
Nomor 95 Tahun Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Provinsi Riau.
2. Pengembangan budaya integritas merupakan salah satu bentuk nyata
dalam rangka mewujudkan ”Nawa Cita” 9 Prioritas Presiden Republik
Indonesia yaitu poin ke 8 ”Melakukan revolusi karakter bangsa melalui
kebijakan penataan kembali kurikulum pendidikan Nasional dengan
mengedepankan aspek pendidikan kewarganegaraan, yang
9
menempatkan secara proporsional aspek pendidikan, seperti pengajaran
sejarah pembentukan bangsa, nilai-nilai patriotisme dan cinta tanah air,
semangat bela negara dan budi pekerti dalam kurikulum pendidikan
Indonesia”.
3. Kurikulum dan modul pembelajaran mata diklat merupakan media
penyampaian informasi dan edukasi terhadap pemahaman,
pengembangan dan aktualisasi pembangunan budaya integritas PNS
Pemerintah Provinsi Riau.
Adapun leader project pada penyusunan kurikulum dan modul
pembelajaran mata diklat pembangunan budaya integritas yang akan menjadi area
perubahan pelaksanaan proyek perubahan tersebut adalah kepala Sub Bagian
Pengembangan Budaya Integritas BPSDM Provinsi Riau.
1.3. TUJUAN DAN MANFAAT
Tujuan Penyusunan Kurikulum dan Modul Pembelajaran Mata Diklat
Pembangunan Budaya Integritas Diklat Teknis dan Fungsional adalah:
1. Penyusunan Kurikulum pembelajaran mata diklat yang berisi rancangan
pembelajaran mata diklat pembangunan budaya integritas diklat teknis dan
fungsional.
2. Penyusunan Modul pembelajaran mata diklat pembangunan budaya
integritas diklat teknis dan fungsional.
Manfaat Penyusunan Kurikulum dan Modul pembelajaran mata diklat
pembangunan budaya integritas diklat teknis dan fungsional adalah membentuk
karakter kinerja PNS Pemerintah Provinsi Riau yang berintegritas melalui
aktualisasi nilai budaya melayu.
1.4. RUANG LINGKUP PROYEK PERUBAHAN
Ruang lingkup dalam pelaksanaan proyek perubahan adalah tersusunnya
kurikulum dan modul pembelajaran mata diklat pembangunan budaya integritas
diklat teknis dan fungsional melalui materi yang menjadi media penyampaian
informasi dan edukasi terhadap pemahaman, pengembangan dan aktualisasi
10
pembangunan budaya integritas PNS Pemerintah Provinsi Riau pada muatan lokal
diklat teknis dan fungsional di lingkungan BPSDM Provinsi Riau.
Adapun yang menjadi objek dalam proyek perubahan ini adalah seluruh
peserta yang mengikuti diklat teknis dan fungsional yang diselenggarakan oleh
BPSDM Provinsi Riau.
1.5. KRITERIA KEBERHASILAN PROYEK PERUBAHAN
Kriteria keberhasilan yang akan dicapai pada pelaksanaan proyek
perubahan ini adalah:
1. Tersusunnya Kurikulum pembelajaran mata diklat yang berisi rancangan
pembelajaran mata diklat pembangunan budaya integritas diklat teknis dan
fungsional.
2. Tersusunnya Modul pembelajaran mata diklat pembangunan budaya
integritas diklat teknis dan fungsional.
11
BAB II
DESKRIPSI PROYEK PERUBAHAN
2.1. OUTPUT KUNCI PROYEK PERUBAHAN
Proyek perubahakan ini dilaksanakan untuk mengatasi masalah yang
dijadikan area perubahan, Penulis bertujuan Menyusunan Kurikulum dan Modul
Pembelajaran Mata Diklat Pembangunan Budaya Integritas Diklat Teknis dan
Fungsional, Output Kunci Proyek Perubahan ini adalah Tersedianya Kurikulum
yang mengatur tentang pembelajaran mata diklat pembangunan budaya integritas
pada Diklat Teknis dan Fungsional di Lingkungan BPSDM Provinsi Riau.
Kemudian tersedianya modul pembelajaran mata diklat sebagai bahan ajar bagi
Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada muatan lokal Diklat Teknis dan Fungsional
Lingkungan BPSDM Provinsi Riau. Dengan adanya Kurikulum dan Modul
Pembelajaran Mata Diklat Pembangunan Budaya Integritas Diklat Teknis dan
Fungsional diharapkan tersampaikannya informasi, edukasi, pengembangan dan
penerapan dalam rangka pembangunan Budaya Integritas pada Pegawai Negeri
Sipil Pemerintah Provinsi Riau.
Namun hal tersebut tidak terlepas dari dukungan dan motivasi pimpinan
dan para pihak terkait, dan juga dibutuhkannya evaluasi setelah proyek perubahan
ini di implementasikan untuk penyempurnaan-penyempurnaan dimasa yang akan
datang, proyek perubahan tersebut juga tidak akan berjalan lancar apabila diklat-
diklat teknis dan fungsional tersebut tidak memasukkan modul pembelajaran
budaya integritas tersebut ke dalam muatan lokal diklat tersebut. Oleh karena itu,
untuk mencapai kondisi ideal yang diharapkan, perlu ditentukan output kunci,
pentahapan (milestone), tata kelola proyek, analisis peran dan pengaruh
stakeholder, dan target capaian kinerja.
12
2.2. PENTAHAPAN DAN TARGET CAPAIAN PROYEK PERUBAHAN
Pentahapan dan target capaian proyek perubahan merupakan rencana kerja
rinci yang menggambarkan apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan yang
umumnya disusun sebagai bagian dari rencana strategis. Adapun pentahapan dan
target capaian proyek perubahan ini dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 2.1. Milestone Laporan Proyek Perubahan
NO MILESTONE OUTPUT HARI/ TGL
1 Konsultasi dengan Kepala
BPSDM, mentor, Tunas
Integritas dan Akademisi
Dokumentasi Foto Senin/ 15 Mei
2017
2 Pembentukan Tim Kerja &
Pembagian Tugas SK Tim Kerja
Kepala BPSDM
Prov. Riau
Rabu/ 17 Mei
2017
3 Pembentukan SK Tim Ahli
Penysunan Kurikulum SK Tim Ahli Kepala
BPSDM Prov. Riau
Kamis/ 8 Juni
2017
4 Pengumpulan dan
Penghimpunan data, fakta,
referensi dan Bahan Teori
Referensi dan Bahan
Teori
Minggu ke-2 s/d
ke-3 Juni 2017
5 Konsultasi dengan Kepala
BPSDM, mentor dan coach Dokumentasi Foto Minggu Ke-3 Juni
2017
6 FGD awal Penyusunan
Kurikulum Undangan Rapat
Absen Rapat
Notulen
Dokumentasi Foto
Draft Kurikulum
Senin/ 19 Juni
2017
7 Rapat Tim Ahli Analisis dan
Evaluasi Hasil FGD Dokumentasi Foto Selasa/ 4 Juli
2017
8 FGD Lanjutan Penyusunan
Kurikulum Undangan Rapat
Absen Rapat
Notulen
Dokumentasi Foto
Selasa/ 11 Juli
2017
9 FGD/Seminar Akhir Penyusunan
Kurikulum Undangan Rapat
Absen Rapat
Notulen
Dokumentasi Foto
Jumat/ 21 Juli
2017
10 Rapat Tim Ahli Evaluasi dan
Finalisasi Kurikulum SK dan Kurikulum
Dokumentasi Foto
Senin/ 24 Juli
2017
11 Pembentukan SK Tim Ahli
Penyusunan Modul SK Tim Ahli Kepala
BPSDM Prov. Riau
Senin/ 24 Juli
2017
12 Pengumpulan Bahan dan
Penyusunan Modul Referensi dan Bahan
Teori
Minggu Ke-4 Juli
2017
13 Implementasi Uji Materi Modul Dokumentasi Foto Senin/ 31 Juli
13
NO MILESTONE OUTPUT HARI/ TGL
Uji materi pada
Diklat Kompetensi
dan TOFL
2017
14 Rapat Tim Ahli Evaluasi
Pemantapan & Finalisasi Modul SK dan Modul
Dokumentasi Foto
Selasa/ 1 Agustus
2017
15 Konsultasi dengan coach Dokumentasi Foto Minggu Pertama
Agustus 2017
16 Menyusun Laporan Proyek
Perubahan Dokumen Laporan
Proyek Perubahan
Minggu Pertama
Agustus 2017
Untuk mencapai target proyek perubahan tersebut didukung oleh tim kerja
yang solid dan stakeholder lainnya yang dapat mendukung pelaksanaan proyek
perubahan tersebut, sehingga outcome yang didapat dari pelaksanaan proyek
perubahan ini dapat tercapai yaitu.
1. Meningkatnya pemahaman PNS tentang Konsep Integritas, Budaya
Integritas, Rambu-Rambu Integritas Dan Budaya Melayu yang
berintegritas.
2. Terbentuknya karakter PNS yang berbudaya Intergritas.
3. Teraktualisasinya nilai Budaya integritas dan nilai budaya melayu dalam
mendukung kinerja PNS.
Kondisi ideal tersebut akan tercapai apabila dalam pelaksanaan proyek
perubahan tersebut dapat di laksanakan sesuai sasaran, indikator dan tahapan
pelaksanaan.
Dalam laporan proyek perubahan ini juga akan dibagi tahapan berkala
(jangka pendek, menengah dan panjang) untuk mencapai tujuan utama. Pada
proyek perubahan ini penulis akan memilih mengimplementasikan/ melaksanakan
tahapan berkala jangka pendek, hal tersebut disesuaikan analisis teknis yang telah
ditentukan oleh penulis.
TAHAPAN JANGKA PENDEK
- Menyusun kurikulum dan modul pembelajaran mata diklat
pembangunan budaya intergitas diklat teknis dan fungsional yang di
tetapkan melalui Surat Keputusan Kepala BPSDM.
14
- Melakukan implementasi terhadap modul pembelajaran mata diklat
pembangunan budaya intergitas pada diklat teknis dan fungsional di
lingkungan BPSDM Provinsi Riau.
TAHAPAN JANGKA MENENGAH
- Melakukan evaluasi dan penyempurnaan post pelaksanaan
implementasi modul pembelajaran mata diklat pembangunan budaya
intergitas diklat teknis dan fungsional di lingkungan BPSDM Provinsi
Riau.
- Melakukan implementasi terhadap modul pembelajaran mata diklat
pembangunan budaya intergitas diklat teknis dan fungsional pada
seluruh diklat teknis dan fungsional di lingkungan Pemerintah
Provinsi Riau yang ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Riau.
TAHAPAN JANGKA PANJANG
- Melakukan evaluasi dan penyempurnaan post pelaksanaan
implementasi modul pembelajaran mata diklat pembangunan budaya
intergitas diklat teknis dan fungsional di lingkungan Pemerintah
Provinsi Riau.
- Melakukan implementasi terhadap modul pembelajaran mata diklat
pembangunan budaya intergitas diklat teknis dan fungsional pada
seluruh diklat teknis dan fungsional di Kabupaten/ Kota Provinsi Riau
yang ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Riau.
Dalam pelaksanaan proyek perubahan ini, penulis memiliki jadwal atau
time schedule pelaksanaan penyusunan proyek perubahan yang dibagi menjadi
beberapa tahap yakni:
15
Tabel 2.2. Time schedule Rancangan Proyek Perubahan
2.3. TATA KELOLA PROYEK PERUBAHAN
Proyek perubahan ini didukung oleh kepada Bidang Pengembangan
Integritas sebagai Sponsor/ Mentor dengan memberikan arahan dan masukan
untuk keberhasilan proyek perubahan yang dilaksanakan. Sedangkan Coach
merupakan pembimbing Project leader, dengan memberikan arahan dan masukan
akademis sehingga proyek perubahan dapat dilaksanakan dengan baik. Selain
sponsor dan coach, project leader didukung oleh sumber daya tim yang membantu
terlaksananya proyek perubahan ini secara administrasi dan teknis, melalui
stakeholedrs yang membantu dalam proyek perubahan penyusunan kurikulum dan
modul pembelajaran mata diklat pembangunan budaya integritas diklat teknis dan
fungsional.
AG
3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1
1 Konsultasi dengan Kepala BPSDM, mentor, Tunas Integritas
dan Akademisi
2 Pembentukan Tim Kerja & Pembagian Tugas
1 Pembentukan SK Tim Ahli Penysunan Kurikulum
2 Pengumpulan dan Penghimpunan referensi & Bahan Teori
3 Konsultasi dengan Kepala BPSDM, mentor dan coach
4 FGD awal Penyusunan Kurikulum
5 Rapat Tim Ahli Analisis dan Evaluasi Hasil FGD
6 FGD Lanjutan Penyusunan Kurikulum
7 FGD/Seminar Akhir Penyusunan Kurikulum
8 Rapat Tim Ahli Evaluasi dan Finalisasi Kurikulum
9 Pembentukan SK Tim Ahli Penysunan Modul
10 Pengumpulan Bahan dan Penyusunan Modul
11 Implementasi Uji Materi Modul Mata Diklat
12 Rapat Tim Ahli Evaluasi Pemantapan dan Finalisasi Modul
1 Konsultasi dengan coach
2 Menyusun Laporan Proyek Perubahan
A. PERSIAPAN
B. PELAKSANAAN
C. EVALUASI DAN PELAPORAN
JULINO PENTAHAPAN UTAMA
WAKTU
MEI JUNI
16
Gambar 2.1. Tata Kelola Proyek Perubahan
2.4. STAKEHOLDER PROYEK PERUBAHAN
Keberhasilan gagasan proyek perubahan ini tidak terlepas dari dukung
segala aspek yang terlibat dalam penyusunan kurikulum dan modul pembelajaran
mata diklat pembangunan budaya integritas diklat teknis dan fungsional. Oleh
karena itu peranan steakholder internal dan eksternal pada proyek perubahan ini
diharapkan akan berjalan dengan efektif dan efesien mengingat waktu yang
diberikan kurang dari tiga bulan.
Potensi pendorong-penghambat-pengganggu dalam perencanaan maupun
pelaksanaan proyek perubahan bahkan sering ditimbulkan oleh para stakeholder
yang tadinya tidak diperhitungkan sama sekali. Untuk itu perlu dikenali jenis
stakeholder sebagai berikut:
PROJECT
LEADER COACH
MENTOR
Tim Kerja
Tim Penyusun
Kurikulum
Tim Penyusun
Modul
17
1. Stakeholder primer,
yaitu mereka yang langsung dipengaruhi oleh program yang dijalankan
oleh organisasi publik tertentu. Pengaruh disini dapat bersifat positif
maupun negatif;
2. Stakeholder sekunder,
yaitu mereka yang tidak langsung dipengaruhi oleh program yang
dijalankan oleh organisasi publik tertentu. Pengaruh disini dapat
bersifat positif maupun negatif pula;
3. Stakeholder utama, yaitu
mereka yang bisa memiliki pengaruh positif / negatif terhadap program
pemerintah dan keberadaan mereka sangat penting bagi organisasi
yang memiliki program tersebut.
Kemudian dalam menempatkan masing-masing stakeholder berdasarkan
kepentingannya tersebut harus dilakukan dengan mempertimbangkan ciri-ciri
keempat Kelompok Stakeholders sebagai berikut:
1. Promoters
Memiliki kepentingan besar terhadap proyek perubahan dan juga kekuatan
untuk membantu membuatnya berhasil (atau menggagalkannya).
2. Defenders
Memiliki kepentingan pribadi dan dapat menyuarakan dukungannya dalam
komunitas, tetapi kekuatannya kecil untuk mempengaruhi program
Influence Interest.
3. Latents
Tidak memiliki kepentingan khusus maupun terlibat dalam program, tetapi
memiliki kekuatan besar untuk mempengaruhi program jika mereka
menjadi tertarik.
4. Apathetics
Kurang memiliki kepentingan maupun kekuatan, bahkan mungkin tidak
mengetahui adanya proyek perubahan ini.
18
Untuk dapat mengkategorikan stakeholders ke dalam kelompok tersebut,
maka sangat diperlukan pemahaman terhadap kepentingan stakeholder pada
proyek perubahan ini. Berikut adalah pembagian kelompok terhadap stakeholder
yang terlibat dalam pelaksanaan proyek perubahan ini.
Gambar 2.2. Pengelompokan Steakholder Proyek Perubahan.
Adapun steakholder yang terlibat dalam penyusunan kurikulum dan modul
pembelajaran mata diklat pembangunan budaya integritas diklat teknis dan
fungsional adalah sebagai berikut:
1. Kepala BPSDM: sebagai atasan mentor memberi dukungan dan
pengaruh positif saat penentuan area perubahan pada rancangan proyek
perubahan yang bermanfaat untuk BPSDM.
2. Kepala Bidang: sebagai mentor memberikan arahan, masukan, dan
persetujuan dan memiliki pengaruh positif sangat besar terhadap
kelancaran pelaksanaan rancangan proyek perubahan.
3. Staf dan Peserta Diklat: sebagai pendukung dalam pelaksananaan proyek
perubahan dan tidak memiliki kepentingan maupun kekuatan.
LATENTS
- Penyelenggara Diklat
- Bidang Penjaminan Mutu
PROMOTERS
- Kepala BPSDM
- Kabid. Pengembangan
integritas
DEFENDERS
- Tunas Integritas
- Widyaiswara BPSDM
- Akademisi
APATHETICS
- Staf BPSDM
- Peserta diklat
19
4. Penyelenggara Diklat dan Bidang Penjaminan Mutu: sebagai steakholder
yang tidak memiliki kepentingan khusus maupun terlibat dalam Proyek
Perubahan, tetapi memiliki kekuatan besar untuk mempengaruhi Proyek
Perubahan jika mereka menjadi ikut serta terhadap pelaksanaan hasil
proyek perubahan.
5. Tunas Integritas, Widyaiswara dan Akademisi Provinsi: steakholder
memiliki kepentingan pribadi dan dapat menyuarakan dukungannya
dalam komunitas, tetapi kekuatannya kecil untuk mempengaruhi proyek
perubahan Penyusunan Kurikulum dan Modul Pembelajaran Mata Diklat
Pembangunan Budaya Integritas Diklat Teknis dan Fungsional.
2.5. FAKTOR KUNCI KEBERHASILAN PROYEK PERUBAHAN
Faktor kunci keberhasilan proyek perubahan Penyusunan Kurikulum dan
Modul Pembelajaran Mata Diklat Pembangunan Budaya Integritas Diklat Teknis
dan Fungsional ini tidak terlepas dari dukung segala aspek yang terlibat, oleh
sebab itu penulis mengidentifikasi fator kunci keberhasilan sebagai berikut.
1. Pentahapan pelaksanaan rancanagan proyek perubahan.
Pentahapan/milestone pada sebuah kegiatan sangat berpengaruh dalam
proses pencapaian suatu tujuan, oleh sebab itu pentingnya
Pentahapn/milestone yang terukur dan dapat dilakukan oleh semua aspek
yang terlibat pada suatu rancangan proyek perubahan
2. Tim work pelaksanaan rancanagan proyek perubahan.
Tim work adalah sebuah sistem pekerjaan yang terstruktur dikerjakan/
dilaksanakan oleh seluruh aspek pelaksana yang terdapat pada kegiatan
proyek perubahan untuk mendapatkan tujuan yang direncanakan
bersama.
3. Steakholder yang terlibat.
Steakholeder merupakan instrument yang terlibat dalam Penyusunan
Kurikulum dan Modul Pembelajaran Mata Diklat Pembangunan Budaya
Integritas Diklat Teknis dan Fungsional dan memiliki uraian tugas sesuai
kapasitas masing-masing.
20
2.6. ADOPSI HASIL BENCHMARKING KE BEST PRACTICE
Benchmarking merupakan suatu proses pembandingan dan mengukur
suatu kegiatan organisasi terhadap proses operasi yang telah dilakukan secara
optimal. Dalam tahapan pelaksanaan benchmarking dapat dijelaskan bahwa secara
umum benchmarking meliputi: manfaat, tujuan, indicator keberhasilan,
pelaksanaan kegiatan, kompetensi yang dibangun dan keterkaitan dengan mata
diklat kepemimpinan IV. Hal tersebut menjadi pertimbangan peserta dalam
mengadopsi informasi yang didapat kedalam rancangan proyek perubahan.
Pada rancangan proyek perubahan yang diambil oleh penulis yaitu
Penyusunan Kurikulum dan Modul Pembelajaran Pengembangan Budaya
Integritas pada Diklat Teknis dan Fungsional di Lingkungan BPSDM Provinsi
Riau, dapat mengadopsi beberapa informasi terkait benchmarking yang
dilaksanakan pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali, yaitu sebagai berikut:
1. Inovasi terhadap peraturan pajak progresif.
Mengadopsi benchmarking Bapenda Bali, pada rancangan proyek
perubahan ini penulis menciptakan inovasi terhadap Pengembangan
Budaya Integritas yaitu dengan menyusun Kurikulum dan Modul
Pembelajaran yang akan diimplementasikan pada Diklat Teknis dan
Fungsional di Lingkungan BPSDM Provinsi Riau.
2. Pelayanan maksimal Samsat Keliling.
Pada pelayanan samsat keliling dapat diadopsi bahwa pelayanan/
penyampaian informasi, edukasi, pengembangan dan penerapan
pembangunan Budaya Integritas pada aparatur sipil negara dapat
dilakukan pada Diklat Teknis dan Fungsional di Lingkungan BPSDM
Provinsi Riau, karena materi pembelajaran Budaya Integritas hanya ada
pada diklat-diklat yang bersifat Ready made.
3. Kerjasama dan kesepatakan kerja dengan Bank Bali
Kerjasama dan kesepakatan yang dapat diadopsi pada benchmarking
adalah kerjasama dan kesepakatan yang dapat diterapkan pada pentahapan
jangka panjang yaitu agar kurikulum dan modul pembelajaran budaya
21
integritas dapat di masukkan pada diklat-diklat teknis dan fungsional yang
ada di Provinsi Riau.
4. Evaluasi pelaksanaan
Evaluasi pelaksnaaan pada pentahapan jangka menengah diharapkan dapat
menjadikan kurikulum dan modul pembelajaran budaya integritas dapat
menjadi lebih sempurna dan hasil dari pembelajaran tersebut tentunya
dapat mencapai tujuan pembangunan Budaya Integritas yang terhadap
Aparatur Sipil Negara pada muatan lokal setiap diklat teknis dan
Fungsional di Lingkungan BPSDM Provinsi Riau.
22
BAB III
PELAKSANAAN PROYEK PERUBAHAN
3.1. CAPAIAN PROYEK PERUBAHAN
Pendidikan dan pelatihan merupakan upaya dalam pengembangan sumber
daya manusia (SDM) terutama untuk mengembangkan kemampuan intelektual
dan kepribadian manusia yang sesuai dengan definisi Pengembangan yaitu proses
peningkatan ketrampilan teknis, teoritis, konseptual, dan moral peserta melalui
pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan latihan yang diberikan harus sesuai
dengan kebutuhan pekerjaan masa kini maupun masa depan. Pada Proyek
perubaha ini penulis bertujuan dilaksanakan untuk mengatasi masalah yang
dijadikan area perubahan, yaitu menyusunan Kurikulum dan Modul Pembelajaran
Mata Diklat Pembangunan Budaya Integritas Diklat Teknis dan Fungsional.
Output Kunci pada Proyek Perubahan ini adalah Tersedianya Kurikulum
yang mengatur tentang pembelajaran mata diklat pembangunan budaya integritas
Diklat Teknis dan Fungsional, kemudian Tersedianya Modul Pembelajaran
sebagai bahan ajar bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada muatan lokal Diklat
Teknis dan Fungsional Lingkungan BPSDM Provinsi Riau. Dengan adanya
Kurikulum dan Modul Pembelajaran Mata Diklat Pembangunan Budaya Integritas
Diklat Teknis dan Fungsional diharapkan tersampaikannya informasi, edukasi,
pengembangan dan penerapan dalam rangka pembangunan budaya integritas
melalui budaya melayu pada Aparatur Negeri Sipil (PNS) Pemerintah Provinsi
Riau.
Pada prosesnya, pelaksanaan proyek perubahan ini sudah berjalan sesuai
dengan rencana milestone/ pentahapan yang telah disusun yang didahului dengan
berkonsultasi dengan mentor/ atasan langsung serta juga kepada kepada BPSDM
Provinsi Riau dalam rangka untuk mendapatkan masukan-masukan dan arahan
terkait pelaksanaan proyek perubahan. Berikut adalah urutan milestone/
23
pentahapan yang akan dilakukan dalam penyusunan kurikulum pembelajaran mata
diklat pembangunan budaya integritas diklat teknis dan fungsional:
1. Pembentukan Tim Ahli Penyusunan Kurikulum.
Pembentukan Tim Ahli Penyusunan Kurikulum dilakukan untuk
mencapai tujuan yaitu tersusunya kurikulum pembelajaran mata diklat
pembangunan budaya integritas diklat teknis dan fungsional untuk
menetapkan metode dan pengayaan dalam pembentukan karakter dan mental
aparatur yang dituangkan kedalam bentuk bahan ajar pada diklat teknis dan
fungsional.
Tim Ahli Penyusunan Kurikulum terdiri dari Narasumber yaitu Tunas
Integritas Provinsi Riau dan Widyaiswara Provinsi Riau yang telah mengikuti
kompetensi tentang integritas dan pengampu materi Inovasi dan Sefl Mastery
dan dianggap cakap dan sesuai dengan kompetensinya dalam menyusun
kurikulum pembelajaran mata diklat pembangunan budaya integritas diklat
teknis dan fungsional, serta Kepala BPSDM Provinsi Riau sebagai Pengarah.
Berikut tugas Tim Ahli penyusunan kurikulum pembelajaran mata diklat
pembangunan budaya integritas diklat teknis dan fungsional:
a) Mengumpulkan dan menghimpun data, fakta, referensi dan bahan
terkait Penyusunan Kurikulum Pembelajaran Mata Diklat
Pembangunan Budaya Integritas Diklat Teknis dan Fungsional;
b) Mengklasifikasi data, fakta, referensi dan bahan terkait Penyusunan
Kurikulum Pembelajaran Mata Diklat Pembangunan Budaya Integritas
Diklat Teknis dan Fungsional;
c) Menyusun Draft awal Kurikulum Pembelajaran Mata Diklat
Pembangunan Budaya Integritas Diklat Teknis dan Fungsional;
d) Melakukan FGD tentang Kurikulum Pembelajaran Mata Diklat
Pembangunan Budaya Integritas Diklat Teknis dan Fungsional;
e) Melakukan Seminar/FGD terbatas tentang Kurikulum Pembelajaran
Mata Diklat Pembangunan Budaya Integritas Diklat Teknis dan
Fungsional;
24
f) Melakukan evaluasi terhadap hasil Seminar/FGD terkait Kurikulum
Pembelajaran Mata Diklat Pembangunan Budaya Integritas Diklat
Teknis dan Fungsional;
g) Melakukan Finalisasi Penyusunan Kurikulum Pembelajaran Mata
Diklat Pembangunan Budaya Integritas Diklat Teknis dan Fungsional;
h) Melakukan penyusunan Dokumen Kurikulum Pembelajaran Mata
Diklat Pembangunan Budaya Integritas Diklat Teknis dan Fungsional.
2. Pengumpulan dan Penghimpunan Data, Fakta, Referensi dan Bahan Teori.
Pengumpulan dan Penghimpunan data, fakta, referensi dan bahan teori
dilakukan oleh Tim Ahli dalam rangka mengklasifikasi data-data, fakta,
referensi dan bahan teori sesuai kebutuhan yang diperlukan dalam penyusunan
Kurikulum Pembelajaran Mata Diklat Pembangunan Budaya Integritas Diklat
Teknis dan Fungsional, dimana pada pengumpulan dan penghimpunan data,
fakta, referensi dan bahan teori Tim Ahli dibantu oleh Tim Kerja yang telah
dibentuk sebelumnya. Data, fakta, referensi dan bahan teori tersebut di
dikompilasi dan disusun menjadi sebuah Draft Kurikulum Pembelajaran Mata
Diklat Pembangunan Budaya Integritas Diklat Teknis dan Fungsional.
3. Pelaksanaan FGD Penyusunan Kurikulum.
Setelah terkumpulnya dan tersusunya Draft Kurikulum Pembelajaran
Mata Diklat Pembangunan Budaya Integritas Diklat Teknis dan Fungsional,
tahapan berikutnya adalah melakukan FGD (Forum Group Discusion) Draft
Kurikulum Pembelajaran Mata Diklat Pembangunan Budaya Integritas Diklat
Teknis dan Fungsional. Tujuan dilakukanya FGD tersebut adalah untuk
evaluasi, analisis, supervisi, dan penyempurnaan kerkait penyusunan
Kurikulum Pembelajaran Mata Diklat Pembangunan Budaya Integritas Diklat
Teknis dan Fungsional terhadap masukan, saran dan rekomendasi yang
diberikan oleh peserta FGD yang terdiri dari Struktual BPSDM Provinsi Riau,
Widyaiswara, Tunas Integritas Provinsi Riau dan Akademisi. Hal tersebut
25
dianggap mampu menambah daya ungkit dan kedalalam substansi pada
penyusunan kurikulum.
FGD Penyusunan Kurikulum dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali dan
sekaligus seminar pada FGD terakhir, setiap pelaksanaan FGD yang dilakukan
oleh Tim Ahli. Pada FGD pertama terdapat poin-poin penting terhadap
penyempurnaan penyusunan Kurikulum Pembelajaran Mata Diklat
Pembangunan Budaya Integritas Diklat Teknis dan Fungsional antara lain:
- Menganalisa kebutuhan penyusunan kurikulum dalam memperdalam
substansi pembahasan materi yang tercantum pada Kurikulum
Pembelajaran pengembangan budaya integritas diklat teknis dan
fungsional dilingkungan BPSDM Provinsi Riau.
- Menginventarisir kebutuhan pelaksanaan kegiatan penyusunan
Kurikulum Pembelajaran pengembangan budaya integritas diklat
teknis dan fungsional dilingkungan BPSDM Provinsi Riau, untuk
dipersipakan guna mendukung kinerja Tim dalam melakukan kegiatan
penyusunan kurikulum.
- Mempertimbangkan masukan-masukan dari pihak akademisi yang
telah ditemui untuk dimintai pendapat terkait kaedah dan rambu-rambu
dalam penyusunan kurikulum pembelajaran pengembangan budaya
integritas diklat teknis dan fungsional dilingkungan BPSDM Provinsi
Riau.
- Merancang fromat Evaluasi yang dibutuhkan dalam pengevaluasian
pelaksanaan pembelajaran (evaluasi peserta, evaluasi pengajar/ pelatih
dan evaluasi materi Pebelajaran) yang nantinya akan dilakukan revisi-
revisi dan penyempurnaan-penyempurnaan pasca pelaksanaan
pembelajaran agar dapat mencapai tujuan pembelajaran.
- Memperdalam materi dan mengklasifikasi materi pada penyusunan
kurikulum pembelajaran pengembangan budaya integritas diklat teknis
dan fungsional dilingkungan BPSDM Provinsi Riau yang akan
dikembangkan menjadi deskripsi tetang isi materi pembelajaran bagi
26
peserta pada muatan lokal setiap diklat teknis dan fungsional yang ada
di Lingkungan BPSDM Provinsi Riau.
Pada FGD yang kedua terdapat poin-poin penting terhadap
penyempurnaan penyusunan Kurikulum Pembelajaran Mata Diklat
Pembangunan Budaya Integritas Diklat Teknis dan Fungsional antara lain:
- Penyempurnaan redaksi kurikulum pembelajaran pengembangan
budaya integritas diklat teknis dan fungsional dilingkungan BPSDM
Provinsi Riau.
- Sinkronisasi antara kompetensi yang diharapkan dengan Materi yang
akan disampaikan.
- Mengerucutkan dan mempertajam poin kompetensi pada Draft
kurikulum pembelajaran pengembangan budaya integritas diklat teknis
dan fungsional dilingkungan BPSDM Provinsi Riau.
- Memperdalam materi dan mengklasifikasi materi pada kurikulum
pembelajaran pengembangan budaya integritas diklat teknis dan
fungsional dilingkungan BPSDM Provinsi Riau yang terdiri dari
Pemahaman, Pengembangan dan Aktualisasi pembelajaran.
- Mendeskripsikan ulang tentang materi pembelajaran pengembangan
budaya integritas diklat teknis dan fungsional dilingkungan BPSDM
Provinsi Riau.
- Menyempurnakan kembali metode pembelajaran pengembangan
budaya integritas diklat teknis dan fungsional dilingkungan BPSDM
Provinsi Riau.
- Menyempurnakan kembali tenaga pengajar/pelatih pada Kurikulum
Pembelajaran pengembangan budaya integritas diklat teknis dan
fungsional dilingkungan BPSDM Provinsi Riau.
- Menyempurnakan kembali evaluasi hasil pembelajaran pada
Kurikulum Pembelajaran pengembangan budaya integritas diklat
teknis dan fungsional dilingkungan BPSDM Provinsi Riau.
27
- Pembentukan Karakter PNS yang berintegritas merupakan salah satu
prioritas pembangunan di Provinsi Riau, salah satu yaitu membangun
pondasi integritas dari aspek pembelajaran dalam suatu diklat.
Diharapkan tim dapat bersinergi dengan steakholder terkait dalam
penyempurnaan Kurikulum Pembelajaran pengembangan budaya
integritas diklat teknis dan fungsional.
- Integritas merupakan sikap dan berbuatan yang menunjukan karakter
yang taat peraturan dan secara batin merupakan mempererat hubungan
spiritual baik sesama manusia maupun kepada allah swt.
- Perlunya pengklasifikasian (rigit) terhadap menyusunan materi
pembelajaran pengembangan budaya integritas diklat teknis dan
fungsional dilingkungan BPSDM Provinsi Riau
- Pada materi Aktualisasi pengembangan budaya integritas lebih
ditekankan terhadap pembangunan karakter PNS dilingkungan tempat
kerja, sehingga pasca diklat peserta memiliki kewajiban untuk
mengimplementasikan budaya integritas untuk menilai habituasi
peserta tersebut dan diberikan semacam kartu kendali/format/rencana
aksi dalam mendukung kinerja PNS tersebut.
- Perlunya membangun nilai-nilai kejujuran, nilai-nilai kedisiplinan
yang dimasukan kedalam materi yang akan dikurikulumkan tersebut
sehingga tujuan pembangunan budaya integritas dapat tercapai.
- Perlunya membangun pondasi dalam pengembangan budaya integritas,
oleh karena itu diperlukan aksi nyata dalam menyampaikan konsep-
konsep tentang pembangunan budaya integritas tidak hanya slogan/
formalitas semata.
- Penafsiran nilai-nilai budaya melayu sebagai aktualisasi integritas
diperlukan guna menumbuh kembangkan budaya melayu yang
merupakan representasi dari agama islam dan memiliki nilai-nilai
luhur yang dianggap (perlu pembuktian) mempunyai ruh integritas
yang tersirat didalamnya seperti gurindam dua belas, yang dalat digali
guna keperluan penyusunan modul nantinya.
28
- Perlunya corporate cultur dalam membangun budaya integritas di suatu
organisasi, karena diharapkan dengan tumbunya cultur yang dibarengi
dengan komitmen pimpinan dapat menegakan peraturan, kedisiplinan
serta meningkatkan kinerja PNS.
Pada FGD yang ketiga terdapat poin-poin penting terhadap
penyempurnaan penyusunan Kurikulum Pembelajaran Mata Diklat
Pembangunan Budaya Integritas Diklat Teknis dan Fungsional antara lain:
- Revisi batang Tubuh Pedoman dimana sebelumnya memakai kata
“Peraturan Kepala Badan” di revisi menjadi “Surat Keputusan Kepala
Badan”
- Judul Lampiran dimana sebelumnya “Pedoman Pembelajaran
Pembangunan Budaya Integritas Diklat Teknis dan Fungsional di
Lingkungan BPSDM Provinsi Riau” Menjadi “Kurikulum
Pembelajaran Mata Diklat Pembangunan Budaya Integritas Diklat
Teknis dan Fungsional” dan disesuaikan pada Batang tubuh Modul dan
Modul Pembelajaran.
- Menyempurnakan kembali substansi masing masing BAB:
BAB I
Latar Belakang
(Dasar-dasar hukum, permasalahan, solusi, target capaian)
Tujuan dan Sasaran
(disesuaikan kembali dengan indikator keberhasilan GBPP/SAP)
Kompetensi
(disesuaikan kembali dengan indikator keberhasilan GBPP/SAP)
BAB II
Modul Pembelajaran
(disesuaikan kembali GBPP/SAP dan dijadikan 1 (satu) materi
Pembelajaran)
Ringakasan Materi
29
(disesuaikan kembali GBPP/SAP dengan ringkasan materi 1 (satu)
materi Pembelajaran)
Pengalaman Belajar
(disesuaikan kembali GBPP/SAP dengan pegalaman belajar (satu)
materi Pembelajaran)
Media Pembelajaran
(disesuaikan kembali dengan GBPP/SAP)
BAB III
Metode Pembelajaran
(disesuaikan dengan hasil evaluasi Tim Ahli)
Tenaga Pengajar/ Pelatih
(disesuaikan dengan hasil evaluasi Tim Ahli)
Waktu Pembelajaran
(disesuaikan dengan hasil evaluasi Tim Ahli)
Evaluasi Hasil Pembelajaran
(disesuaikan dengan hasil evaluasi Tim Ahli)
- Koreksi Redaksi/Penulisan kata di Latar Belakang pada Kalimat
“Pemerintah” seharusnya “Pemerintahan” dan Sinkronisasi antara
Deskripsi Materi dengan Indikator Hasil Belajar.
- Merasionalisasi kembali terkait terbatasnya JP yang diberikan kepada
peserta untuk dapat langsung mengaktualisasikan materi tersebut di
lingkungan pekerjaan, apakah tidak sebaiknya target capaian dari hasil
pembelajaran tersebut hanya sebatas pemahaman peserta diklat.
- Koreksi UU No. 23 Tahun 2014 serta ditabahkan Perubahan atas UU.
- Terkait penamaan Mata Pelajaran atau Mata Pelatihan.
- penyusunan Modul hendaknya memiliki velue (nilai/makna) yang
dapat langsung dipahami oleh peserta sehingga hasil pembelajaran
dapat menjawab semua indikator keberhasilan dari pembelajaran
Pembangunan Budaya Integritas.
30
- Terkait Pre test atau Post test hendaknya disusun sebaik mungkin
sehingga habituasi peserta dari hasil pembelajaran dapat
diimplementasikan pada Post test.
- Pentingnya Pembangunan Budaya Integritas dalam membangun PNS
dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau, contonya Pelatihan Teknis
bagi pegawai Perhubungan hendaknya juga diberi pemahaman tentang
integritas guna membentuk karakter integritas pegawai Dinas
Perhubungan sebagai pondasi dalam menjalankan tugas tugas yang
diemban pegawai.
- Terkait JP yang dibutuhkan dalam proses Pembelajaran Pembangunan
Budaya Integritas, hendaknya JP tersebut diklasifikasi/dibobot sesuai
jumlah keseluruhan JP pada suatu Diklat dan tidak dibatasi hanya 3 JB
suatu Diklat.
- Terkait jumlah JP dan habituasi yang diinginkan (Pemahaman,
Pengembangan dan Aktualisasi) hendaknya disinkronkan kembali
dengan kaedah penyusunan kurikulum dan asas kepatutan dan realistis
terhadap pencapaian pembelajaran.
Pada prosesnya, poin-poin penting pada FGD tersebut menjadi
evaluasi perbaikan bagi Tim Ahli untuk penyempurnaan penyusunan
Kurikulum Pembelajaran Mata Diklat Pembangunan Budaya Integritas Diklat
Teknis dan Fungsional.
4. Evaluasi Penyusunan dan Finalisasi Kurikulum.
Pada tahapan ini Tim Ahli akan melakukan analisis dan evaluasi
terkait penyempurnaan penyusunan Kurikulum Pembelajaran Mata Diklat
Pembangunan Budaya Integritas Diklat Teknis dan Fungsional dari setiap
hasil pelaksanaan FGD sebagaimana poin-poin penting diatas sehingga
tersusunnya Kurikulum Pembelajaran Mata Diklat Pembangunan Budaya
Integritas Diklat Teknis dan Fungsional yang sesuai tujuan pembelajaran
melalui metode dan pengayaan dalam pembentukan serta peningkatan
kapasitas karakter dan mental Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berintegritas
31
melalui penerapan nilai-nilai budaya yang dituangkan kedalam bentuk bahan
ajar pada diklat teknis dan fungsional yang ditetapkan oleh Surat Keputusan
Kepala BPSDM Provini Riau.
Selanjutnya setelah ditetapkanya Surat Keputusan Kepala BPSDM
Provinsi Riau tentang Kurikulum Pembelajaran Mata Diklat Pembangunan
Budaya Integritas Diklat Teknis dan Fungsional, dilanjutkan pembentukan/
penyusunan modul pembelajaran mata diklat pembangunan budaya integritas
diklat teknis dan fungsional. Berikut adalah urutan milestone/ pentahapan yang
akan dilakukan dalam penyusunan modul pembelajaran mata diklat pembangunan
budaya integritas diklat teknis dan fungsional:
1. Pembentukan Tim Ahli Penyusunan Modul.
Pembentukan Tim Ahli Penyusunan Modul dilakukan untuk mencapai
tujuan yaitu tersusunya modul pembelajaran mata diklat pembangunan budaya
integritas diklat teknis dan fungsional untuk menanamankan nilai-nilai budaya
integritas pada Aparatur Sipil Negara (ASN) khususnya Pegawai Negeri Sipil
(PNS) yang diajarkan pada muatan lokal setiap diklat teknis dan fungsional.
Tim Ahli Penyusunan Modul terdiri dari Narasumber yaitu Tunas
Integritas Provinsi Riau dan Widyaiswara Provinsi Riau yang telah mengikuti
kompetensi tentang integritas dan pengampu materi Inovasi dan Sefl Mastery
dan dianggap cakap dan sesuai dengan kompetensinya dalam menyusun
modul pembelajaran mata diklat pembangunan budaya integritas diklat teknis
dan fungsional, serta Kepala BPSDM Provinsi Riau sebagai Pengarah. Berikut
tugas Tim Ahli penyusunan modul pembelajaran mata diklat pembangunan
budaya integritas diklat teknis dan fungsional:
a) Mengumpulkan dan menghimpun data, fakta, referensi dan bahan
terkait Penyusunan Modul Pembelajaran Mata Diklat Pembangunan
Budaya Integritas Diklat Teknis dan Fungsional;
b) Mengklasifikasi data, fakta, referensi dan bahan terkait Penyusunan
Modul Pembelajaran Mata Diklat Pembangunan Budaya Integritas
Diklat Teknis dan Fungsional;
32
c) Menyusun Draft awal Modul Pembelajaran Mata Diklat Pembangunan
Budaya Integritas Diklat Teknis dan Fungsional;
d) Melakukan FGD/koreksi tertulis tentang Modul Pembelajaran Mata
Diklat Pembangunan Budaya Integritas Diklat Teknis dan Fungsional;
e) Melakukan Seminar/FGD terbatas tentang Modul Pembelajaran Mata
Diklat Pembangunan Budaya Integritas Diklat Teknis dan Fungsional;
f) Melakukan evaluasi terhadap hasil Seminar/FGD terkait Modul
Pembelajaran Mata Diklat Pembangunan Budaya Integritas Diklat
Teknis dan Fungsional;
g) Melakukan Finalisasi Penyusunan Modul Pembelajaran Mata Diklat
Pembangunan Budaya Integritas Diklat Teknis dan Fungsional:
h) Melakukan penyusunan Modul Pembelajaran Mata Diklat
Pembangunan Budaya Integritas Diklat Teknis dan Fungsional.
2. Pengumpulan Referensi dan Bahan Teori serta Penyusunan Modul.
Pengumpulan dan Penghimpunan data, fakta, referensi dan bahan teori
dilakukan oleh Tim Ahli dalam rangka mengklasifikasi data-data, fakta,
referensi dan bahan teori serta rujukan sesuai kebutuhan yang diperlukan
dalam penyusunan Modul Pembelajaran Mata Diklat Pembangunan Budaya
Integritas Diklat Teknis dan Fungsional, dimana pada pengumpulan dan
penghimpunan data, fakta, referensi dan bahan teori serta rujukan tersebut Tim
Ahli dibantu oleh Tim Kerja yang telah dibentuk sebelumnya. Data, fakta,
referensi dan bahan teori tersebut di dikompilasi dan disusun menjadi sebuah
Draft Modul Pembelajaran Mata Diklat Pembangunan Budaya Integritas
Diklat Teknis dan Fungsional.
3. Implementasi Uji Materi Modul
Pada tahapan ini Tim Ahli melakukan uji materi terkait substansi
materi yang diberikan. Implementasi uji materi ini dilaksanakan pada diklat
teknis kompetensi dan TOFL yang diselenggarakan di BPSDM Provinsi Riau,
peserta yang mengikuti diklat tersebut berasal dari berbagai Organisasi
33
Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau. Materi
tersebut diampu oleh salah satu Widyaiswara BPSDM Provinsi Riau yang
memiliki/ telah mengikuti TOT (Training Of Trainer) Tunas Integritas
sehingga proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik, dalam proses
penerapan uji materi tersebut juga diaplikasikan format penilaian integritas
dimana peserta diklat akan di nilai sesuai instrument penilaian selama
mengikuti diklat tersebut dan diakhir penyelenggaraan akan diadakan apresiasi
terhadap peserta yang memiliki nilai tertinggi.
4. Evaluasi dan Finalisasi Penyusunan Modul.
Pada tahapan ini Tim Ahli akan melakukan analisis dan evaluasi
terkait penyempurnaan penyusunan Modul Pembelajaran Mata Diklat
Pembangunan Budaya Integritas Diklat Teknis dan Fungsional dari hasil
implementasi uji materi yang dilakukan pada muatan lokal pada diklat teknis
kompetensi dan TOFL di BPSDM Provinsi Riau. Setelah implementasi uji
materi tersebut, Tim Ahli akan melakukan revisi dan penyempurnaan terkait
pendalaman substansi materi pembelajaran sehingga tujuan pembelajaran
dapat tercapai.
3.2. MOBILISASI STAKEHOLDERS
Proyek perubahan ini merupakan bentuk aksi nyata Pemerintah Provinsi
Riau dalam merevolusi mental Aparatur Sipil Negara sesuai Nawacita Presiden
Republik Indonesia poin ke-8 ”Melakukan revolusi karakter bangsa melalui
kebijakan penataan kembali kurikulum pendidikan Nasional dengan
mengedepankan aspek pendidikan kewarganegaraan, yang menempatkan secara
proporsional aspek pendidikan, seperti pengajaran sejarah pembentukan bangsa,
nilai-nilai patriotisme dan cinta tanah air, semangat bela negara dan budi pekerti
dalam kurikulum pendidikan Indonesia”. Melalui proyek perubahan ini,
Pemerintah Provinsi Riau bertujuan penyampaian informasi dan edukasi terhadap
pemahaman, pengembangan dan aktualisasi pembangunan budaya integritas PNS
34
Pemerintah Provinsi Riau pada muatan lokal diklat teknis dan fungsional di
lingkungan BPSDM Provinsi Riau.
Pada prosesnya proyek perubahan ini merupakan proyek yang melibatkan
stakeholder internal dan stakeholder eksternal dan sangat penting untuk
mengetahui siapa stakeholder yang memiliki kepentingan dan pengaruh terhadap
proyek perubahan ini, sehingga mobilisasi stakeholder yang dilakukan pada
proyek perubahan ini harus dapat mengajak seluruh stakeholdert (internal dan
eksternal) untuk dapat mendukung proyek perubahan ini dan diperlukan strategi
yang berbeda terhadap masing-masing kelompok. Adapun strategi yang dapat
dilakukan dalam memobilisasi stakeholder adalah sebagai berikut:
1. Promoters (High Influence / High Interest)
- Meyakinkan bahwa proyek perubahan ini dapat terlaksana sesuai
tujuan area perubahan yang telah disepakati.
- Jika gagasannya proyek perubahan ini tidak dapat terlaksana, yakinkan
bahwa mereka tahu mengapa, dan apa alternatifnya lebih baik.
2. Latents (High Influence / Low Interest)
- Perlu diberi informasi, pemahaman serta keyakinan bahwa pentingnya
proyek perubahan ini.
- Perlu dilakukan pendekatan dan koordinasi dengan kelompok
- Tunjukkan bagaimana Upaya memiliki efek positif terhadap isu
maupun populasi yang menjadi perhatiannya
3. Defenders (Low Influence / High Interest)
- Meyakinkan bahwa proyek perubahan ini akan berdampak positif
terhadap PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.
- Meyakinkan bahwa proyek perubahan ini merupakan inovasi yang
termukhtahirkan dan belum dilakukan oleh Pemerintah lain di Provinsi
Riau.
- Bisa sangat membantu jika kelompok Defenders dapat diyakinkan
akan pentingnya Upaya bagi kepentingan mereka sendiri atau untuk
kebaikan yang lebih besar.
35
4. Apathetics (Low Influence / Low Interest)
- Mengikutsertakan Pegawai Negeri Sipil dalam penyusunan proyek
perubahan ini agar mengenal sehinga ingin melihat hasil dari proyek
perubahan ini.
- Menginformasikan pentingnya proyek perubahan ini dan mendatangan
minat/ keingintahuan mereka terhadap hasil proyek perubahan ini.
- Memberikan pengertian bahwa hasil proyek perubahan ini dapat
merubah karakter dan mental Pegawai Negeri Sipil Pemerintah
Provinsi Riau.
Setelah dapat mengelompokkan stakeholder dan menentukan strategi
dalam memobilisasi stakeholder, maka diharapkan bahwa setiap kelompok akan
dapat bergabung dalam mendukung pelaksanaan proyek perubahan ini.
3.3. KENDALA IMPLEMENTASI PROYEK PERUBAHAN
Terdapat beberapa kendala pada proses pelaksanaan proyek perubahan ini,
berikut adalah kendala-kendala yang ditemui penulis pada pelaksanaan proyek
perubahan ini:
1. Kurangnya waktu yang tersedia dalam pelaksanaan proyek perubahan ini,
yang berdampak pada kurang maksimalnya analisis terhadap penyusunan
modul pembelajaran mata diklat pengembangan budaya integritas.
2. Tidak tersedianya anggaran untuk mengakomodir segala kebutuhan yang
ditimbulkan akibat pelaksanaan proyek perubahan.
3. Kurangnya alokasi Jam Pelajaran (JP) untuk penerapan modul
pembelajaran mata diklat pengembangan budaya integritas pada diklat
teknis dan fungsional.
4. Kesulitan untuk mendapatkan literatur-litelatur/ referensi-referensi budaya
melayu dan referensi-referensi bahan integritas yang berbahasa inggris.
36
3.4. STRATEGI MENGATASI KENDALA
Dalam rangka mengatasi kendala yang ditimbulkan pada pelaksanaan
proyek perubahan ini, maka penulis melakukan strategi untuk mengatasi
permasalahan tersebut sebagai berikut:
1. Melakukan pembagian tugas yang efektif terkait penyusunan kurikulum
dan modul pembelajaran mata diklat pengembangan budaya integritas
diklat teknis dan fungsional.
2. Melibatkan pihak sekretariat BPSDM Provinsi Riau kedalam tim
penyusunan kurikulum dan modul pembelajaran mata diklat
pengembangan budaya integritas diklat teknis dan fungsional, sehingga
kegiatan proyek perubahan dapat dibantu oleh anggaran umum dari
secretariat BPSDM Provinsi Riau.
3. Memaksimalkan Jam Pelajaran (JP) yang diberikan penyelenggara diklat
untuk penerapan modul pembelajaran mata diklat pengembangan budaya
integritas pada diklat teknis dan fungsional dan meringkas intiasari
pembelajaran yang akan disampaikan ke peserta diklat serta aktualisasi
peserta dilakukan peserta hanya pada saat proses pelaksanaan diklat.
4. Mengambil/mengutip rujukan/tulisan tentang budaya melayu yang telah
akui seabsahannya dan diteliti oleh akademisi serta Mengambil/mengutip
bahan bacaan tentang integritas dari internet.
37
BAB IV
PENUTUP
4.1. KESIMPULAN
Dari proses penyusunan kurikulum dan modul pembelajaran mata diklat
pembangunan budaya integritas diklat teknis dan fungsional ini dapat diambil
kesimpulan bahwa untuk mengembangkan kemampuan intelektual dan
kepribadian PNS yang berintegritas dan sesuai peraturan yang berlaku, perlu
peningkatan ketrampilan teknis, teoritis, konseptual, dan moral peserta melalui
pendidikan dan pelatihan. Berikut adalah kesimpulan terhadap penyusunan
kurikulum dan modul pembelajaran mata diklat pembangunan budaya integritas
diklat teknis dan fungsional ini adalah:
1. Perlunya komitmen Pemerintah untuk memastikan hasil proyek perubahan
ini akan tetap dijalankan.
2. Perlunya evaluasi, analisis dan pengembangan terhadap kurikulum dan
modul pembelajaran mata diklat pembangunan budaya integritas diklat
teknis dan fungsional sesuai pentahapan berkala.
3. Bahwa pendidikan dan pelatihan merupakan upaya dalam pengembangan
sumber daya manusia (SDM) terutama untuk mengembangkan
kemampuan intelektual dan kepribadian manusia yang sesuai dengan
definisi Pengembangan yaitu proses peningkatan ketrampilan teknis,
teoritis, konseptual, dan moral peserta melalui pendidikan dan pelatihan.
4. Bahwa pemahaman tentang Konsep Integritas, Budaya Integritas, Rambu-
Rambu dan pelenggaran Integritas serta Aktualisasi Integritas terhadap
Nilai Budaya Melayu merupakan materi dalam rangka peningkatan
karakter dan mental bagi aparatur Pemerintah Provinsi Riau.
5. Bahwa penyusunan kurikulum dan modul pembelajaran mata diklat
pembangunan budaya integritas diklat teknis dan fungsional merupakan
38
bentuk aksi nyata dalam mengimplementasikan Nawacita Presiden ke-8
terhadap revolusi mental Pegawai Negeri Sipil.
6. Pengaktualisasian Nilai Budaya Integritas dan Nilai Budaya Melayu untuk
meningkatkan kinerja Pegawai Negeri Sipil dan mencapai tujuan
organisasi dengan pendekatan Discovery (Pemetaan), dan Destiny
(Rencana aksi).
4.2. REKOMENDASI
Rekomendasi dalam memaknai penyusunan kurikulum dan modul
pembelajaran mata diklat pembangunan budaya integritas diklat teknis dan
fungsional ini adalah:
1. Perlunya memperkuat Sumber Daya Manusia pada BPSDM Provinsi
Riau dengan mempertimbangkan analisis jabatan sebagai acuan
penyusunan kebutuhan pegawai dan memperkuat Sumber Daya
Manusia Widyaiswara BPSDM terkait keberagaman latarbelakang
pendidikan para Pejabat Fungsional Widyaiswara BPSDM Provinsi
Riau.
2. Perlunya alokasi anggaran dalam rangka meningkatkan kapasitas
pegawai negeri sipil terkait pelaksanaan diklat teknis dan fungsional
yang akan menjadi media pembelajaran mata diklat pembangunan
budaya integritas.
3. Perlu adanya pembobotan jumlah Jam pelajaran (JP) diklat terhadap
alokasi Jam Pelajaran (JP) muatan lokal pada setiap diklat teknis dan
fungsional agar Jam Pelajaran (JP) pada muatan lokal bisa fleksibel
menyesuaikan bobot yang ditetapkan, sehingga tujuan pembelajaran
dapat terpenuhi.
4. Perlunya dibentuk/diberdayakan kembali perpuskataan dikantor-
kantor untuk lebih diaktifkan dan didukung dengan sarana dan
prasarana serta kelengakapan buku-buku yang menjadi referensi dan
bahan bacaan.
top related