bupati bengkayang provinsi kalimantan barat · mekanisme proses pelayanan pajak yang digunakan...
Post on 31-Oct-2020
16 Views
Preview:
TRANSCRIPT
&s* -tor
BUPATI BENGKAYANGPROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI BENGKAYANGNOMOR 45 TAHUN 2014
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDURPELAYANAN PAJAK PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BENGKAYANG,
Menimbang : a.
b.
Mengingat : 1.
2.
3.
bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalamPasal 13 ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 2Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan BangunanPerdesaan dan Perkotaan Kabupaten Bengkayang;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud dalam huruf a perlu menetapkanPeraturan Bupati tentang Standar OperasionalProsedur Pelayanan Pajak pada Dinas PendapatanDaerah Kabupaten Bengkayang;
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentangPembentukan Kabupaten Dati II Bengkayang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 3823);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentangKeuangan Negara (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2003 Nomor 47, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4286);Undang-Undang Nomor 1 'Tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentangPemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung JawabKeuangan Negara (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 66, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4400);5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusatdan Pemerintahan Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indoneia Tahun 2004 Nomor 126,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587);8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005
tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4576) sebagaimanatelah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas PeraturanPemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang SistemInformasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5155);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor140, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005tentang Pedoman Pembinaan dan PengawasanPenyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor165, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja InstansiPemerintah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2006 Nomor 25, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Pajak Daerah yang selanjutnya di sebut Pajakadalah kontribusi wajib kepada Daerah yangterutang oleh pribadi atau badan yang berssifatmemaksa berdasarkan Undang-Undang, dengantidak mendapat imbalan secara langsung dandigunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4738);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan
Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan RetribusiDaerah, (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010tentang Standar Akuntansi Pemerintahan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5165);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010tentang Jenis Pajak Daerah Yang DipungutBerdasarkan Penetapan Kepala Daerah atauDibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor153, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5179);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun2006 tentang Pedoman Pengelolaan KeuanganDaerah sebagaimana telah diubah beberapa kali,terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan KeduaAtas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13Tahun 2006 tentang Pedoman PengelolaanKeuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun
2014 ten tang Pembentukan Produk HukumDaerah;
20. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentangPembagian Urusan Pemerintahan yang menjadiKewenangan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
21. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentangPokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerahsebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhirdengan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2013tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan DaerahNomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-PokokPengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentangPajak Bumi dan Bangunan Perdesaan danPerkotaan Kabupaten Bengkayang;
23. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentangPenetapan Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran
2014;24. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran
2014.
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR
OPERASIONAL DAN PROSEDUR PELAYANAN PAJAKPADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATETv.
BENGKAYANG
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang di maksud dengan :
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bengkayang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan
urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan
DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem
dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat
Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan
Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Bengkayang.
5. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu
Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah,
Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis
Daerah.
6. Dinas Pendapatan Daerah adalah bagian Perangkat
Daerah yang mempunyai kewenangan di bidang Pajak
Daerah di Kabupaten Bengkayang.
7. Dinas adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten
Bengkayang.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan
Daerah Kabupaten Bengkayang.
9. Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas Pendapatan
Daerah Kabupaten Bengkayang.
10.Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah
yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
ll.Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program
yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan
penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas
yang terukur.
12.Fungsi adalah perwujudan tugas pemerintahan di
bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka
mencapai tujuan pembangunan nasional.
13.Program adalah penjabaran kebijakan Satuan Kerja
Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi
satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan
sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil
yang terukur sesuai dengan misi Satuan Kerja
Perangkat Daerah
14.Kegiatan adalah bagian dari program yang
dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada
Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai bagian dari
pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan
terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber
daya baik yang berupa personal (sumber daya
manusia), barang modal termasuk peralatan dan
teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau ke
semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan
untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk
barang/jasa.
15.Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya di
singkat UPTD adalah unit pelaksana teknis Dinas
Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkayang.
16.Standar Operasional Prosedur Pelayanan yang
selanjutnya di singkat SOP Pelayanan adalah
mekanisme proses pelayanan Pajak yang digunakan
sebagai pedoman bagi aparatur Dinas Pendapatan
Daerah di dalam memberikan pelayanan pajak sesuai
dengan ketentuan yang berlaku.
BAB II
JENIS STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PAJAK
PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
Pasal 2
(1) SOP Bidang Perencanaan dn Pengembangan Pendapatan Daerah yang
terdiri dari :
a. SOP Pengolahan Data Pajak;
b. SOP Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah;
c. SOP Pengarsipan Berkas Pajak Daerah;
d. SOP Pengkajian dan Evaluasi Penabayaran Pajak Daerah; dan
e. Penyusunan Data Potensi Pajak Daerah.
(2) SOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tercantum dalam
Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.
Pasal 3
(1) SOP Bidang Pajak Daerah yang terdiri dari:
a. SOP Pelayanan Pembuatan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah
(NPWPD);b. SOP Pelayanan Pendaftaran Pajak Reklame;
c. SOP Penetapan Pajak Reklame;
d. SOP Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN), Surat
Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan
Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB), Surat Ketetapan Pajak Daerah
Tambahan (SKPDT);
e. SOP Pelayanan Verifikasi Pajak Hotel, Restoran, Hiburan dan Sarang
Burung Walet;
f. SOP Pelayanan Permohonan Keringanan/Keberatan Pajak Daerah;
g. SOP Pelayanan Penagihan Piutang Pajak Hotel, Restoran, Hiburan
dan Walet.
h. SOP Pelayanan Perporasi Bon Bill/Tiket/Karcis untuk Pajak Hotel,
Pajak Restoran dan Pajak Hiburan;
i. SOP Pembuatan Laporan Intensifikasi Pajak reklame;
j. SOP Pembuatan Surat Peringatan;
k. SOP Pengecekan Lapangan;
1. SOP Pembuatan NOPD;
m. SOP Pelayanan Pemberian Informasi Pajak Daerah;
n. SOP Penerbitan STPD;
o. SOP Pemanggilan Wajib Pajak Sebagai Teguran Pertama Wajib Pajak
Menunggak;
p. SOP Pelayanan Pemberian Surat Peringatan sebagai Teguran Kedua
dan Ketiga bagi Wajib Pajak Menunggak; dan
q. SOP Penerbitan Daftar Piutang Pajak.
(2) SOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) tercantum dalam
Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.
Pasal 4
(1) SOP Bidang Pengelolaan PBB dan BPHTB yang terdiri dari :
a. SOP Pelayanan Pendaftaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan (BPHTB);
b. SOP Pelayanan Validasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan (BPHTB);
c. SOP Pelayanan Verifikasi BPHTB;
d. SOP Pembuatan Laporan Realisasi Penerimaan Piutang
e. SOP Pelayanan Pembuatan PBB Baru, Pecah, Gabung, Salinan,
Perbaikan dan Mutasi;
f. SOP Pelayanan Pembuatan Keberatan, Keringanan, Pengurangan
PBB;g. SOP Pembuatan Laporan Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Objek
Pajak PBB-P2 dan BPHTB; dan
h. SOP Pelayanan Penagihan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
(2) SOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) tercantum dalam
Lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.
Pasal 5
(1) SOP Bendaharawan Penerima yang terdiri dari :
a. SOP Pelayanan Pembayaran Pajak Daerah Tahun Berjalan;
b. SOP Pelayanan Pembayaran BPHTB Tahun Berjalan; dan
c. SOP Pelayanan Pembayaran Piutang Pajak Daerah.
(2) SOP Pelayanan Pembayaran Piutang PBB-P2.SOP sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV, yang
meruoakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
BAB HI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Bengkayang.
Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 18 Peambgr 2014
//bupati bengkayang,^
JL -4 SURYADMAN GIDOT
Diundangkan di Bengkayang
pada tanggal 19 Desembcr 2014
@J SEKRETARIS DAERAHJ4ABUPATEN BENGKAYANG 1/
KRlSTIANUS ANYIM
RKRTTA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2014 NOMOR 55
3 3
s a i* S 1
|5 a-
1}
O CO
m
Ille f 1s i -a3 bo a.
3?
IS S111@Ss
Is |s
2 .
p"3 3 o
@?;
81!5 s
$8, g
lit
g iEfi
si
15f g|
Hi
I Sil!to to m aD -S -S41 -a il
I p!
13.1 l am o. oi cq -a
x c -2,b s -a
II g
11
11 53 & a
If SIlish B -2, @ a
3 5 S._
llja SIs
if 3
a 3 -s
3 i
3 3
P. u C 'C
ailHIII sX g -o
i-g"
@ 3 M *
Ij
IS
@S--SJS c
Mil
i1@ -a@II
ilii* c njj a 3
@@3 -Ss a \
iiiia-
s s 3 g a @
flihi!jlilfIfI u fl d m Si d( v M 11 f *>i. .5 S, g, m a. p.
.t-S 3 .S
S3 g a S-
Si!
a * c
[-3
5 "3 %
lira@? .3, g@ g.SSf
13 i 11
I2ciI-S
B -a
iQ ^
Hi n v i.
fc 5CD -a a. _
5
Ill3II
noS
@si
m q <
@5 !i
III1! s Im Q <
fifth111IF
is
III"fi.1* _j S
I K
^ -a O.
*
cf'B
llML
@s^-g sis
ill
S_O_
111s_J_i.
@ 112 II1 I .= i
@O CL. (n tt.%2 -3-3 E
a I &3 3
6
4.S.i3
Ii
Sj=J
iiii1* J--SI .2,"
'21 s a
| 5 a 1JS 3 -S S
a a. c -p
III |I ill
111c o sS a x> q
S I 2 I^ t Q a@3 "> S 'c
5 fi
e-s -3SJSB
3 qfij> a"a e
ill sS '-3 m a.
a.
is J><a -h
"3 <
13 Q
3 3
; CQ <LJ
ill
jj "o 5
Ml
a s.
2Si
Ill
ISATI
a,
Jr
?9@>.cs
p
CO
s II. . 3
E 3a. A
51-Ja g@31 I
: Q" -5 '-B O; a, g cl
i z q K z i
to g 2
IIIJ I
* S ?
_ fa Q
cjb aS s I
CQ CQ -a
Ill111HiCQ en t
HI
e'-sf
S. S
S M S .1CQ O3 1O "O
If1!ifjjQ
11
n
1*1 4 J8.1
a * I@e Si
111
a xiil?
3 9 ell I1 .3-S
@S 5:s 6
gags S^B : a e 3 |s
& s.
a
Is
Ss3$
5 Sj-o .n
in
Ill
a s ,
Ml
I 2
@a k|
Its
siIII
I
II
\Iff
a, |.3@7 -o z coE I S
s aI-a 3 1
i-S ;
iS'F
E @ S 3 :
a ^ , t If
IsH
l-s s If
m8 1- -2.q I 2
i?5
111
3 S
I S P #
- -i * c
31 o. a
Q 55ft *53 *- cd
z "2el
g SI5 ^
Us
S Bs s
M 3
e Ia. CCO .o
a
@aIF
cIs@g -i@9 B
Is!
flpla Is@S 2 "g <EP 5 ^a a
I1
@3SX@2% I:
iII*i%ti&Sa
1 1s s
211611 ie 5. w c
usi.*
SiIfQ ^ C
_Ji_
I IIMl ? .* g.
i .f j g *@ ScaS
3iill?!i-i
3 3
" F "i
I *',
hi;
litm3-3 I
1 1> >.
I
a s
11
II
&
If&_
3 ?"3. '3
s"3
Ill
S3**j CD gj
.1*
i
a x
E2.K [
if!I 4
ill
Is 3
i's
Ji-
tils m
11
v 3 BHi
1a 3
@3%
3;3? @
@ @ @3
3 i
@all
'53 m
h
@g -g 1s If@a .s 'IQ gj IllIll
S's.
11ni
" &
s Is g.i|
jf'a
11 aTV
E 3
Si
if
I3J
Ill
g.3;
51 *@"
@=
II
a-s:g2 -a s
S S
if'S SS SS3 aq5
S-3
a c jggj
i:
5) Q,
11
SI.
lii
; c *C a: & JJ;
a 3si @gfl
!11
|<g<
3SJ1 S
illI-a c
g
\a @ he 3 (s s
IIII"a@si
3*
o (S ifkL
OfaS QS 3 | &
slitiMil I
|Si | !
Ml
Ill@a @?5. " el
?!!!"!
@ItIS
@ O "8^ fe m ill!
g jgj
I N"8ii6 @" 1 S
1 -iSlfi
- g -g e a g^ a 5 ii Si g E
It"
Jl'M
s III
a" g
I If
Hijil
I!
S-si= 8 it El"sail
lie
u
fffgtl
If
111!5 If?
H \
i
@a O.@
IllIffill
D.'g
li 3 m
Ill
Is
lmIgUIIS
I IffHi!"So-'3-
Ill
JT|B!L|' si "II
II
si
Ill
I
HIIII
S& !
I Miff
:
s E a p wo
@O' ff c 3 SEd a zg {d
D- @ D 3" -
|s sit
II
||
%7
III
li2 8?
sip Ifillfit i**
-q 5
It
!!r-0 -2,g o
ill's2fog
: a w T5 en} g W . 3S g! S & fIf IsIs? I
@ !!
& SSa f o g.
Hi
;L S
8. iS-g
L-*
ss%
2S
L&lf!@? 5 9
t
ff D 2 O
&@ s- a g
filllass
151ri
iff[ w
a aI?Is
@15.
23 I
@\
-.'s
II
41
o. Ep 3
If
% . aV <@
5 ao-g-
s
i
1{
PIS. 3-
@-t (M
uV
II
I
5 <5. III :
Ill
' 1 !IPIII
CO H 5Iff
: w SI'll
tilg'P
=@ S g- Bp. 3 Q.
s-f!@ si
I!
III !
IS IMiIll
of .3
?!
if!
rh
II
tp
s s
d -a12 | 3 f B B111B
@1st
!3l
x o. n w
31 *i|we "
Isp. to
"2.
i $%
2% s:
H 3 C 3 3
sip
I ^iff
J3 3 ISe S 111
S?I
il
ua5
Ill El&@ @
to 31
fits gIs I*
en < -o wP 3 cSf Sc *5!
1 S|.
1?_ 3 l
sil
2.2 Z
si
Il lC P- CO3 ff c 'ES SSf D. <"@
6IS
lf|
@s ib!
iff]tj & a
eifc
f D 5 2! I i-i
: c. 5 D
@ IS a- . 5
f S g-
lita 3 a
S s-5
S o" 1"*"
I1a * 3.
f ff I f IIII|iSi | S S i8- = = s 39 p a c *
iffll" K S s
in
1331-
L!!fi
II Pi5 5 sI' "a
$1%5- S 3 1
it
r?
11!3-tB -
,2 n @"*1 gH
f. 3 5stra II
3? 9 @?
JS ? i
_ 5 I I
IllIIIfig
illi It
? @!!
till
I"
IllI'fllI life
If Jg? \ \
B ei I
VSWi
I I B. g. I
ff
lit!!
"PiJ|||
C 5 8 S gT) 3 bf D1 B
of sill ill
It | e s
2 S -a B
. . to jt, - f If Iii Isi5 &
>TS
It
If if ss
3. SB
TO O
Is
III!
Ill's
33 @a'<s
9* 2T
i S1^
sgg
113 @c SQ. HISIs@ B
mS "S
51
si?3
nj o "owes|S CD C ;x- - '
;^g
i j
3?l<
iff!|if 1fl'j!
@ 5 d@U S"T W O ^ tfl J1 f If *I|
!@???!'13figill[3|
|l|
Hitil
Sir*sg-8
iff!
3 CO "? i-
al?- 03 -rj CD
Hi.jit
I li
D3 CDT) 2
S a
He s
f&es
* B S
si
l&'s
Ift111ill
Inill
fcSn Sg I g 3
TJ fl> W rtB f ! g I
liiS3 2 a g
23 s
L s 3.
> o- g B
I a w g
1.11a. & O
is-!il
BJ S1
B 3
II
@ B HUs r S @
fill
flitPi
it;
@ II
!!3
? f
II
5? Z tp
ssIs
ff9
m
1.3$3
5' Cfl
f |e =5
!!IIIf
@ 3
|3
si||I|
f!is
ff
II
@o a cb
igf
Ill
'Sill
11
5 &
m" toS-_B.|
| galIf III
M lSP SB. . i
3 I -0 Ba rt "
B B gssjsI B B 3
aspfl sn a 3
R c' 9
fill
S o ?T
a
It
S"*
ill5I1
tt,
O P -@ ^j
5" co B5' cr ~o o
fillIII,M "" 3
@8 ?
a &SI - t;
1 8?
sIs
wIS
if!
Is
CL gco 3
@ 3
SC D3 m
@a cu
S g
po.menmo)a.
QCL CQw cq
ai si
1.2 a
1a c
1
1I3! Is
o 2Q fai Q Ki
@S i*
E s8.1
& &&
2
111 I?
si-
il
3< -s
, M g g &2 S =3 s HSi^s
I!
Is
S1
c
leg
li a!i;i
-a
a [IIIv 3 3 "3
Hiso P 3 "5
Kh
iS
Mi
s S Si i
IllIII
a $
hi
lag
|sMc
3IS1
a n
@S <"
Ilil :
a jg s is 2 ^ Q S1^
eg
liegl|
S 2m m
s60@s a
is
@@p s\sl
s a|
5 *
if
2,8'!
iSglf
Q. "d CL, O, T3 D-
||
,3 3 4>
H 3 C
5 111
IjflJ @@ S '8SS2atSSJ
filla o. o aS -2 z S5 3iSjs j
3 S IIn!a ai I
lljI I o.1 8.1" O A
illnila | 311" I S
2 ~S33S
, * @
ill I
I s3
2 5 ^
liS =2 Sla @ <? fc S 1 g
I li111** 3 ao 3 3@ ! s S>S S Ig 1 I I -S . I
Cu s*> a S C Ct* @ 3 fi @ n
SS3
Is
i H m Q
13!H3
2@a m
Ill
@ 3
III 11
|g jg
us ia *us
il
8.
sisi
IUI4
left ^ n n@g s.
JiJ
IP B
\ % -
,-a s
LS go,O a. i/i 3 3
S "a 8 o
CO 3 D3 0- toI >\
1
& 3<
all"
!
Ill Ia-i |
a a'Smt
Il l
@3!
III-
G1 >@
Ha I a
a,
ga
m 13
31
It
sf
@3
1 im -3
Is Si
O 3
<3 '-3 (
\ isi@ s
3 *'@3 @&
top related