bupati rokan hulu · 2019. 10. 16. · bupati rokan hulu provinsi riau . peraturan bupati rokan...
Post on 11-Feb-2021
4 Views
Preview:
TRANSCRIPT
-
BUPATI ROKAN HULU PROVINSI RIAU
PERATURAN BUPATI ROKAN HULU NOMOR 23 TAHUN 2015
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2016
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI ROKAN HULU,
Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan pasal 20 ayat (2) Undang-undang
Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan pasal 264 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah Daerah wajib menyusun rencana pembangunan daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
b. bahwa rencana kerja pembangunan daerah, selanjutnya disebut RKPD, merupakan penjabaran dari RPJM Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat;
c. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan serta menjadi pedoman penyusunan RAPBD;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan c diatas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Rokan Hulu tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016.
Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak,
-
Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Sengingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008, tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penetaan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
-
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 1165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelanggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah
-
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.14-268 Tahun 2011 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Rokan Hulu Provinsi Riau;
25. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/1854/SJ tanggal 14 April 2015 hal Skala Prioritas Penyusunan RKPD Tahun 2016;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2005-2025;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2011-2016;
-
28. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 27 Tahun 2010 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu;
29. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 84 Tahun 2011 tentang Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2011-2016;
30. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 47 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Perencanaan Tahunan Daerah Kabupaten Rokan Hulu;
31. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 48 Tahun 2012 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu.
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2016
BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
2. Bupati adalah Bupati Rokan Hulu; 3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Rokan Hulu; 4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disingkat
BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rokan Hulu;
5. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia;
6. Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia;
7. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu;
-
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Rokan Hulu, yang selanjutnya disingkat RPJPD Kabupaten Rokan Hulu adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025;
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Rokan Hulu, yang selanjutnya di sebut RPJMD Kabupaten Rokan Hulu adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2011 sampai dengan 2016, yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah serta memperhatikan RPJM Nasional;
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah yang bertanggung jawab atas pelaksanaan urusan pemerintahan di Daerah;
12. Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
13. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan;
14. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi;
15. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi;
16. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk mencapai tujuan;
17. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
18. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program;
19. Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan;
20. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasarn dantujuan program dan kebijakan;
21. Hasil (outcome) adalah segala seuatu yang mencerminkan berfungsinya dari kegiatan-kegiatan dalam satu program;
22. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan Nasional dan rencana pembangunan Daerah;
-
23. Pemangku Kepentingan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.
BAB II KEDUDUKAN
Pasal 2
RKPD merupakan penjabaran dari RPJM Daerah, yang rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan dan kewajiban daerah, rencana kerja yang terukur dan pendanaannya untuk Tahun 2016, baik yang dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
BAB III MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3
(1) Penetapan RKPD dimaksudkan sebagai pedoman bagi: a. Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja SKPD
Tahun 2016. b. Pemerintah Daerah dalam menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016.
(2) Penetapan RPKD mempunyai tujuan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.
BAB IV SISTEMATIKA
Pasal 4
(1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
a. BAB I : PENDAHULUAN Menjelaskan mengenai latar belakang penyusunan RKPD,
landasan hukum penyusunan RKPD, hubungan antar dokumen, sistematika dokumen RKPD, maksud dan tujuan penyusunan RKPD.
b. BAB II : EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2014
DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
Menjelaskan mengenai evaluasi pencapaian kinerja indikator makro pembangunan daerah dan evaluasi pelaksanaan program
-
dan kegiatan RKPD tahun lalu dengan memperhatikan dokumen RPJMD dan dokumen RKPD tahun berjalan sebagai bahan acuan serta isu strategis dan masalah mendesak. Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan menguraikan tentang kondisi geografi demografi, pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan, dan permasalahan pembangunan.
c. BAB III : RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN
KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.
d. BAB IV : PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN 2016
Mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi isu strategis dan masalah mendesak ditingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan. Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta indikasi prioitas kegiatannya, juga memperhatikan apa yang diusulkan oleh SKPD berdasarkan prakiraan maju pada RKPD tahun sebelumnya.
e. BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS
DAERAH
Menjelaskan mengenai perencanaan program dan kegiatan, indikator kinerja, target, satuan, pagu indikatif, lokasi, SKPD penanggung jawab dan keterkaitannya dengan prioritas dan sasaran pembangunan yang ditetapkan.
f. BAB VI : PENUTUP
Telah dijelaskan tahapan-tahapan sistematika penyajian
rancangan awal pada bab-bab diatas, sehingga memberikan gambaran pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dalam penyusunan RKPD beserta lampiran.
-
(2) RKPD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan suatu dokumen resmi sebagai suatu yang tidak dapat dipisahkan dari peraturan Bupati ini.
BAB V KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu.
Ditetapkan di Pasirpengaraian Pada Tanggal 11 Sya’ban 1436 H
29 Mei 2015
BUPATI ROKAN HULU,
H. A C H M A D Diundangkan di Pasir Pengaraian Pada Tanggal 11 Sya’ban 1436 H
29 Mei 2015 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU, D A M R I BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2015 NOMOR : 23
-
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2016
DAFTAR ISI
Daftar Isi i
Daftar Tabel iii
Daftar Gambar vi
Daftar Lampiran vii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Dasar Hukum 3
1.3 Hubungan Antara RKPD dengan Dokumen Perencanaan
Lainnya
5
1.4 Sistematika Dokumen RKPD 8
1.5 Maksud Dan Tujuan 9
BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2013 DAN
CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
12
2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah 12
2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi 12
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat 21
2.1.3 Aspek Pelayanan Umum 25
2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah 44
2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai
Tahun 2014 dan Realisasi RPJMD
47
2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah 64
2.3.1 Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan
Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah
66
2.3.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan Daerah
68
BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN
KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
70
i
-
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2016
3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah 70
3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2014 dan Perkiraan
Tahun 2015
71
3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun
2016 Dan Tahun 2017
74
3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah 76
3.2.1 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan 77
3.2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah 78
BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH 85
4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan 87
4.2 Prioritas Pembangunan 95
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS
DAERAH
115
BAB VI PENUTUP 131
ii
-
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2016
DAFTAR TABEL
Tabel 1 Perkembangan PDRB Kabupaten Rokan Hulu 73
Tabel 2 Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Kabupaten Rokan Hulu Tahun
2013 - 2017
77
Tabel 3 Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2013 - 2017 82
Tabel 4 Realisasi dan Proyesi Pembiayaan Daerah Tahun 2013 - 2017 83
Tabel 5 Hubungan Visi/Misi dan Tujuan/Sasaran Pembangunan 88
Tabel 6 Prioritas Pembangunan Daerah 98
Tabel 7 Keterkaitan Prioritas RPJMD dan Prioritas RKPD Tahun 2016 104
Tabel 8 Penjelasan Program Pembangunan Daerah 105
iii
-
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2016
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1 Bagan Hubungan Antar Berbagai Dokumen Perencanaan 6
Gambar 2 Bagan Pola Pikir Proses Penyusunan RKPD Kabupaten Rokan
Hulu
7
iv
-
BUPATI ROKAN HULU PROVINSI RIAU
PERATURAN BUPATI ROKAN HULU
NOMOR 23 TAHUN 2015
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU
TAHUN 2016
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI ROKAN HULU,
Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan pasal 20 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan pasal 264 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah Daerah wajib menyusun rencana pembangunan daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
b. bahwa rencana kerja pembangunan daerah,selanjutnya disebut RKPD, merupakan penjabarandari RPJM Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun,yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah,prioritas pembangunan daerah, rencana kerja danpendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung olehpemerintah daerah maupun ditempuh denganmendorong partisipasi masyarakat;
c. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensiantara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan danpengawasan yang berpedoman pada peraturanperundang-undangan serta menjadi pedomanpenyusunan RAPBD;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud pada huruf a, huruf b dan c diatas, makaperlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Rokan Hulutentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah KabupatenRokan Hulu Tahun 2016.
-
Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Sengingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008, tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SistemPerencanaan Pembangunan Nasional (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4421);
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun2004 tentang Perimbangan Keuangan antaraPemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4438);
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka PanjangNasional Tahun 2005-2025 (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun2007 tentang Penetaan Ruang (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
-
8. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kaliterakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4385);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan danPengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005Nomor 1165, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan KinerjaInstansi Pemerintah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2006 Nomor 25, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian danEvaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4663);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3Tahun 2007 tentang laporan PenyelenggaraanPemerintah Daerah Kepada Pemerintah, laporanKeterangan Pertanggungjawaban Kepala DaerahKepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, danInformasi Laporan Penyelanggaraan PemerintahDaerah Kepada Masyarakat (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
-
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan PemerintahAntara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, danPemerintah Daerah Kabupaten/Kota (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4741);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4815);
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan TugasPembantuan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4816);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentangTahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian danEvaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4817);
20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang WilayahNasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4725);
21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun2015 tentang Rencana Pembangunan JangkaMenengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun2010 tentang Pelaksanaan Peraturan PemerintahNomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata CaraPenyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi PelaksanaanRencana Pembangunan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun2014 tentang Pedoman Penyusunan Pengendalian danEvaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun2016;
-
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik IndonesiaNomor 131.14-268 Tahun 2011 tentang PengesahanPemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan BupatiRokan Hulu Provinsi Riau;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 4Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan JangkaPanjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Rokan HuluTahun 2005-2025;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 7Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan JangkaMenengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rokan HuluTahun 2011-2016;
27. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 27 Tahun 2010tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama diLingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu;
28. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 84 Tahun 2011tentang Rencana Strategis Satuan Kerja PerangkatDaerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2011-2016;
29. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 47 Tahun 2012tentang Sistem dan Prosedur Perencanaan TahunanDaerah Kabupaten Rokan Hulu;
30. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 48 Tahun 2012tentang Indikator Kinerja Utama PemerintahKabupaten Rokan Hulu.
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2016
BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagaiunsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
2. Bupati adalah Bupati Rokan Hulu;
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Rokan Hulu;
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yang selanjutnyadisingkat BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan DaerahKabupaten Rokan Hulu;
-
5. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masadepan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkansumber daya yang tersedia;
6. Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimilikiuntuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalamaspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, aksesterhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupunpeningkatan indeks pembangunan manusia;
7. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunantahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangkukepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasiansumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraansosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktutertentu;
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten RokanHulu, yang selanjutnya disingkat RPJPD Kabupaten Rokan Huluadalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh)tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025;
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Rokan Hulu,yang selanjutnya di sebut RPJMD Kabupaten Rokan Hulu adalahdokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima)tahun terhitung sejak tahun 2011 sampai dengan 2016, yangmerupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerahdengan berpedoman pada RPJP Daerah serta memperhatikan RPJMNasional;
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPDadalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalahperangkat daerah yang bertanggung jawab atas pelaksanaan urusanpemerintahan di Daerah;
12. Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah,yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja PerangkatDaerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan KerjaPerangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
13. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan padaakhir periode perencanaan;
14. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akandilaksanakan untuk mewujudkan visi;
15. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatifuntuk mewujudkan visi dan misi;
16. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh PemerintahPusat/Daerah untuk mencapai tujuan;
-
17. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebihkegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untukmencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran,atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh BadanPerencanaan Pembangunan Daerah;
18. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satuatau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukurpada suatu program;
19. Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu programatau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan;
20. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan olehkegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasarndantujuan program dan kebijakan;
21. Hasil (outcome) adalah segala seuatu yang mencerminkan berfungsinya dari kegiatan-kegiatan dalam satu program;
22. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkatMusrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusunrencana pembangunan Nasional dan rencana pembangunan Daerah;
23. Pemangku Kepentingan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidaklangsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan danpelaksanaan pembangunan daerah.
BAB II KEDUDUKAN
Pasal 2
RKPD merupakan penjabaran dari RPJM Daerah, yang rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan dan kewajiban daerah, rencana kerja yang terukur dan pendanaannya untuk Tahun 2016, baik yang dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
BAB III MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3 (1) Penetapan RKPD dimaksudkan sebagai pedoman bagi:
a. Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana KerjaSKPD Tahun 2016.
b. Pemerintah Daerah dalam menyusun Rencana AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun2016.
(2) Penetapan RPKD mempunyai tujuan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.
-
BAB IV SISTEMATIKA
Pasal 4
(1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
a. BAB I : PENDAHULUAN
Menjelaskan mengenai latar belakang penyusunan RKPD, landasan hukum penyusunan RKPD, hubungan antar dokumen, sistematika dokumen RKPD, maksud dan tujuan penyusunan RKPD.
b. BAB II : EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2014DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
Menjelaskan mengenai evaluasi pencapaian kinerja indikator makro pembangunan daerah dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun lalu dengan memperhatikan dokumen RPJMD dan dokumen RKPD tahun berjalan sebagai bahan acuan serta isu strategis dan masalah mendesak. Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan menguraikan tentang kondisi geografi demografi, pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan, dan permasalahan pembangunan.
c. BAB III : RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DANKEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.
-
d. BAB IV : PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAHTAHUN 2016
Mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi isu strategis dan masalah mendesak ditingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan. Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta indikasi prioitas kegiatannya, juga memperhatikan apa yang diusulkan oleh SKPD berdasarkan prakiraan maju pada RKPD tahun sebelumnya.
e. BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITASDAERAH
Menjelaskan mengenai perencanaan program dan kegiatan, indikator kinerja, target, satuan, pagu indikatif, lokasi, SKPD penanggung jawab dan keterkaitannya dengan prioritas dan sasaran pembangunan yang ditetapkan.
f. BAB VI : PENUTUP
Telah dijelaskan tahapan-tahapan sistematika penyajian rancangan awal pada bab-bab diatas, sehingga memberikan gambaran pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dalam penyusunan RKPD beserta lampiran.
(2) RKPD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan suatu dokumen resmi sebagai suatu yang tidak dapat dipisahkan dari peraturan Bupati ini.
-
BAB V KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu.
Ditetapkan di Pasirpengaraian Pada Tanggal 11 Sya’ban 1436 H
29 Mei 2015
BUPATI ROKAN HULU,
H. A C H M A D
Diundangkan di Pasir Pengaraian Pada Tanggal 11
29 Sya’ban 1436 H Mei 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU,
D A M R I
BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2015 NOMOR :
-
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2016
1
BAB I PENDAHULUAN
1.1. LATAR BELAKANG
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan
daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan
daerah yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan
daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh
pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Hal ini
untuk mewujudkan sinergi perencanaan pembangunan tahunan antara pusat dan daerah
serta antardaerah dalam pencapaian tujuan nasional. Sinkronisasi kebijakan, program dan
kegiatan pembangunan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah hal yang
sangat penting untuk jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik,
mandiri dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan yang dirumuskan
dalam sembilan agenda prioritas (Nawa Cita).
Penyusunan RKPD harus dilakukan setiap tahun agar dapat disesuaikan dengan
perkembangan kondisi sosial ekonomi, kebiakan pemerintah dan kemampuan dana pada
tahun perencanaan. Penyusunan RKPD dimulai dengan penyiapan rancangan awal
melalui penjabaran RPJMD dengan memperhatikan isu-isu dan permasalahan
mendesak yang terdapat pada tahun perencanaan. Dengan mempertimbangkan kedua
hal tersebut dan dengan memperhatikan kondisi keuangan daerah dan ketersediaan dana
pembangunan pada tahun perencanaan, dirumuskan prioritas-prioritas pembangunan.
Penyusunan RKPD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016 dilakukan melalui 2
(dua) tahapan kegiatan yang merupakan suatu rangkaian proses yang berurutan, yaitu:
tahap perumusan rancangan awal RKPD yang merupakan awal dari seluruh proses
penyusunan rancangan RKPD untuk memberikan panduan kepada seluruh SKPD
menyusun rancangan Renja SKPD dan berfungsi sebagai koridor perencanaan
pembangunan daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang disusun menggunakan
pendekatan teknokratis dan partisipatif dan tahap penyajian rancangan awal RKPD.
Proses perencanaan dilaksanakan dengan memasukkan prinsip pemberdayaan,
pemerataan, demokratis, desentralistik, transparansi, akuntabel, responsif, dan partisipatif
-
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2016
2
dengan melibatkan seluruh unsur pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan.
Tujuan utama perencanaan pembangunan daerah adalah:
1. Meningkatkan konsistensi antar kebijakan yang dilakukan berbagai organisasi
publik dan antara kebijakan makro dan mikro maupun antara kebijakan dan
pelaksanaan;
2. Meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam proses perumusan kebijakan dan
perencanaan program;
3. Menyelaraskan perencanaan program dan penganggaran;
4. Meningkatkan akuntabilitas pemanfaatan sumber daya dan keuangan publik;
5. Terwujudnya penilaian kinerja kebijakan yang terukur, perencanaan dan
pelaksanaan, sesuai RPJMD sehingga tercapai efektivitas perencanaan.
RKPD merupakan dokumen yang memadukan perencanaan pembangunan
jangka menengah yang kurang operasional dengan perencanaan program dan kegiatan
yang sangat operasional sesuai dengan kemampuan anggaran tahun perencanaan. RKPD
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016 ini merupakan tahun kelima/transisi dari
pelaksanaan RPJMD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2011-2016. Hal ini diserasikan
dengan Rencana Kerja Pemerintah, diacu dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja)
SKPD yang pada akhirnya menjadi pedoman dalam penyusunan RAPBD. Karenanya
sebagai dokumen perencanaan daerah, RKPD mempunyai kedudukan yang sangat
penting, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan
perencanaan dan penganggaran tahunan.
Dokumen RKPD secara umum mempunyai nilai sangat strategis dan penting,
antara lain:
1. Merupakan instrumen pelaksanaan RPJMD;
2. Menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja SKPD, berupa program/kegiatan
SKPD dan/atau lintas SKPD;
3. Mewujudkan konsistensi program dan sinkronisasi pencapaian sasaran RPJMD;
4. Menjadi landasan penyusunan KUA dan PPAS untuk menyusun RAPBD;
5. Menjadi pedoman dalam mengevaluasi rancangan peraturan daerah tentang
APBD.
Dalam upaya mencapai berbagai sasaran pembangunan di Kabupaten Rokan
Hulu, maka diperlukan penyelarasan antara perencanaan pembangunan Nasional,
-
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2016
3
Provinsi dan Kabupaten dengan baik dalam rencana pembangunan jangka menengah
dan tahunan. Oleh sebab itu disusunlah dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Tahun 2016 yang merupakan penjabaran tahun kelima pelaksanaan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2011-2016. RKPD
Tahun 2016 ini memuat sasaran dan arah kebijakan daerah, capaian dan kinerja
pembangunan serta isu strategis pembangunan di Kabupaten Rokan Hulu.
Berbagai isu strategis seperti sumber air, ketersediaan infrastruktur jalan dan
jembatan serta listrik, hingga sarana dan prasarana, serta kebutuhan untuk pelayanan
dasar lain terutama pendidikan dan kesehatan di berbagai daerah masih belum tercapai
secara maksimal. Meskipun terbatasnya anggaran yang seharusnya dijadikan sebagai
tantangan, bukan hambatan bagi pembangunan dan pemerintah wajib memberikan hasil
maksimal meski dengan anggaran terbatas.
1.2. DASAR HUKUM
Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan RKPD
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016 adalah sebagai berikut:
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional;
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata
Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
-
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2016
4
Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah;
12. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/1854/SJ Tanggal 14 April 2015
tentang Skala Prioritas Penyusunan RKPD Tahun 2016;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Rokan
Hulu Tahun 2005-2025;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 4 Tahun 2011 tentang
Organisasi Perangkat Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 7 Tahun 2011 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2011-2016;
16. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 84 Tahun 2011 tentang Rencana Strategis
Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2011-2016;
17. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 47 Tahun 2012 tentang Sistem dan
Prosedur Perencanaan Tahunan Daerah Kabupaten Rokan Hulu;
18. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 48 Tahun 2012 tentang Indikator Kinerja
Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu.
1.3. HUBUNGAN ANTARA RKPD DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN
LAINNYA
-
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2016
5
Untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan,
akuntabel, efisien dan efektif di bidang perencanaan pembangunan daerah, diperlukan
adanya tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi perencanaan
pembangunan daerah diperlukan suatu pedoman atau sistem dan prosedur perencanaan
pembangunan daerah agar perencanaan tahunan daerah dapat dirumuskan secara
transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan
berkelanjutan. Oleh sebab itu fokus pembangunan daerah tahun 2016, diperlukan adanya
daya dorong dalam rangka peningkatan fokus pembangunan dan dibutuhkan sinergitas
lintas SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu, baik Pemerintah Kabupaten,
Kecamatan sampai pada Desa/Kelurahan serta sinergitas antar pelaku pembangunan
baik pemerintah, swasta maupun masyarakat.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016 memuat
arah kebijakan pembangunan Kabupaten Rokan Hulu yang merupakan komitmen
Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu untuk memberikan kepastian kebijakan
dalam melaksanakan pembangunan daerah yang berkesinambungan. Sebagai
pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional, RKPD Tahun 2016 merupakan dokumen
perencanaan pembangunan untuk periode 1 (satu) tahun yaitu Tahun 2016 yang dimulai
tanggal 1 Januari 2016 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2016. Selanjutnya RKPD
Tahun 2016 akan menjadi acuan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016.
RKPD Tahun 2016 disusun mengacu pada Rencana Strategis SKPD yang akan
dilaksanakan tahun 2016. Dalam menyusun RKPD 2016 dilaksanakan dengan
menggunakan empat pendekatan, yaitu politik, teknokratik, partisipatif, bottom-up dan
top-down. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi,
dan sinergi baik antar wilayah, antar ruang, antar waktu, antar urusan pemerintahan
maupun antara Pemerintah Kabupaten dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah
Pusat. Berikut ini hubungan dokumen perencanaan antara pusat dan daerah:
-
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2016
6
Gambar 1 Bagan Hubungan Antar Berbagai Dokumen Perencanaan
Perencanaan yang sinergis dan harmonis dalam penyusunannya dapat diperoleh
dengan proses:
1. Pendekatan teknokratik
Perencanaan dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmiah
oleh satuan kerja perangkat daerah yang berdasarkan RPJMD, Renstra SKPD dan
data yang akurat serta dapat dipertanggungjawabkan.
2. Pendekatan partisipatif
Perencanaan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) terhadap
pembangunan daerah di Kabupaten Rokan Hulu secara transparan dan akuntabel
untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa saling memiliki sehingga tujuan
pembangunan daerah terarah dan tepat sasaran.
3. Pendekatan politik
Perencanaan pembangunan merupakan penjabaran dari agenda-agenda
pembangunan yang tertuang didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah
(RPJM) Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2011-2016 sehingga visi, misi, tujuan,
sasaran, strategi dan kebijakan dapat diterjemahkan secara tepat dan sistematis
kedalam program dan kegiatan pembangunan daerah tahun 2015.
4. Pendekatan atas-bawah (top-down) dan bawah-atas (bottom-up)
Pendekatan ini dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses
atas-bawah dan bawah atas diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik
di tingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan.
RPJP NASIONAL RPJP DAERAH
RPJM NASIONAL RPJM DAERAH
RENSTRA-KL RENSTRA-SKPD
RKP DAERAH RKP NASIONAL
RENJA-RKL RENJA-SKPD
20 TAHUN
5 TAHUN
5 TAHUN
1 TAHUN
1 TAHUN
-
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2016
7
Dari uraian di atas, nampak sekali keterkaitan dan sinergitas pusat dan daerah
dalam aspek perencanaan yang dibungkus dalam sebuah perencanaan partisipatif yang
merupakan kombinasi antara top-down dan bottom-up planning. Dalam konteks ini,
RKPD merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan/atau Rencana Strategis
Pemerintah Daerah dengan mengacu pada RKPD Provinsi dan RKP Nasional. Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2015 memuat arah kebijakan
pembangunan Kabupaten Rokan Hulu yang merupakan komitmen Pemerintah Daerah
untuk memberikan kepastian kebijakan dalam melaksanakan pembangunan daerah yang
berkesinambungan.
RKPD yang disusun dengan berlandaskan pada Rencana Kerja seluruh SKPD
tetap mengacu pada visi, misi, dan arah kebijakan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
Kabupaten Rokan Hulu. Disamping itu penyusunan RKPD ini juga mengacu pada
Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten, RPJP Provinsi, RPJP
Nasional, RPJM Daerah, RPJM Nasional, serta berbagai kebijakan dan prioritas program
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Tujuan merujuk pada semua dokumen
perencanaan tersebut adalah untuk menjamin terciptanya sinergi kebijakan dan
sinkronisasi program secara vertikal antar tingkat pemerintahan yang berbeda. Hasil
akhir dari RKPD berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum
Anggaran (KUA), serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
Gambar 2 Bagan Pola Pikir Proses Penyusunan RKPD Kabupaten Rokan Hulu
Dalam kaitan dengan perencanaan pembangunan daerah, maka RKPD
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016 merupakan satu bagian yang utuh dari
manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Daerah khususnya dalam menjalankan
agenda pembangunan yang telah tertuang dalam RPJM Daerah Kabupaten Rokan
Hulu. Setiap tahunnya selama periode perencanaan akan dijabarkan dalam bentuk
RKPD Kabupaten Rokan Hulu, yang selanjutnya akan dijadikan acuan bagi
pemerintah daerah untuk menyusun kebijakan umum anggaran (KUA) Tahun 2016.
RENSTRA
SKPD
RENJA
SKPD RKPD
RANCANGAN KUA KUA
RANCANGAN PPAS PPAS
Rancangan KUA disampaikan Bupati kepada DPRD untuk
dibahas
Berdasarkan KUA yang telah disepakati Pemda menyusun
Rancangan PPAS
-
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2016
8
Selain itu, penyusunan RKPD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016 dilakukan
dengan melihat hasil kinerja pembangunan yang dicapai pada tahun sebelumnya,
fenomena yang ada, isu strategis yang akan dihadapi pada tahun pelaksanaan RKPD,
serta mempertimbangkan sinergitas antar sektor dan antar wilayah. Selanjutnya dengan
memperhatikan ketersediaan sumber daya yang terbatas, ditetapkan prioritas
pembangunan daerah yang terbagi menjadi commons goals yang memerlukan kegiatan
lintas sektor dan sinergitas yang tinggi lintas SKPD dan institusi pada tingkatan
pemerintahan dan non common goals yaitu kegiatan pendukung yang menjadi tupoksi
SKPD guna pencapaian common goals.
1.4. SISTEMATIKA DOKUMEN RKPD
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Rokan Hulu Tahun
2016, yang mengimplementasikan perencanaan pembangunan jangka menengah dan
penganggaran tahunan, disusun dalam sistematika sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Dasar Hukum
1.3. Hubungan antara RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya
1.4. Sistematika Dokumen RKPD
1.5. Maksud dan Tujuan
BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2014 DAN
CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah
2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi
2.2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
2.2.3. Aspek Pelayanan Umum
2.2.4. Aspek Daya Saing Daerah
2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun
2015 dan Realisasi RPJMD
2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah
2.3.1. Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan
-
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2016
9
sasaran pembangunan daerah
2.3.2. Identifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan
daerah
BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN
KEUANGAN DAERAH
3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2015 dan Perkiraan Tahun 2016
3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2016 dan
Tahun 2017
3.2.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah
3.2.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah
3.2.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah
BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan
4.2. Prioritas dan Pembangunan
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
BAB VI PENUTUP
1.5. MAKSUD DAN TUJUAN
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016 merupakan kunci penting dalam
menentukan kualitas seluruh proses penyusunan RKPD yang menginformasikan rancangan
kerangka ekonomi daerah, arah kebijakan keuangan daerah, arah prioritas pembangunan
daerah dan rencana kerja program dan kegiatan yang dilengkapi dengan rancangan pagu
indikatif untuk setiap SKPD untuk tahun yang direncanakan sebagai acuan bagi setiap
SKPD dalam menyiapkan rancangan Renja SKPD. RKPD berfungsi sebagai koridor
perencanaan pembangunan indikatif untuk tahun yang direncanakan.
Arah kebijakan keuangan daerah dalam RKPD Kabupaten Rokan Hulu memuat
indikasi belanja bagi hasil pemerintah kabupaten kepada pemerintah desa serta indikasi
bantuan keuangan pemerintah kabupaten kepada pemerintah desa. Di dalam
penyusunan RKPD dilakukan review RPJMD, review usulan program dan kegiatan
SKPD dari usulan tahun lalu dan prioritas pembangunan untuk tahun rencana, kajian
terhadap RKP, analisis isu strategis dan prioritas pembangunan daerah untuk tahun yang
-
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2016
10
direncanakan bersama para pemangku kepentingan yang terkait, merumuskan rancangan
awal RKPD, dan pembahasan RKPD dengan SKPD. Penyusunan RKPD merupakan
tanggung jawab Kepala Bappeda, untuk itu Bappeda membentuk tim penyusun RKPD
yang bertugas melaksanakan seluruh proses penyusunan dokumen RKPD.
Maksud penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Rokan
Hulu Tahun 2016 adalah sebagai kerangka kerja bagi Kepala Daerah dalam
melaksanakan pembangunan dengan memperhatikan kondisi dan permasalahan pokok
yang sedang dihadapi baik di tingkat Daerah maupun pada tingkat Nasional, khususnya:
1. Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat
Daerah (Renja SKPD);
2. Renja SKPD akan menjadi bahan dalam penyusunan rancangan akhir RKPD
yang dibahas dalam penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan
dari tingkat Kabupaten sampai dengan Provinsi;
3. Mensinergikan program-program sektoral dan spasial dengan menguraikan
rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana
kerja serta pendanaan yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang
ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
Adapun tujuan penyusunan RKPD adalah sebagai berikut:
1. Melakukan sinkronisasi program, kegiatan pokok, lokasi kegiatan dan pagu
anggaran yang disusun oleh SKPD yang bersifat penting dan mendesak untuk
segera dilaksanakan, mempunyai dampak nyata, terukur dan langsung dirasakan
oleh masyarakat;
2. Memperkuat koordinasi dan sinergi kebijakan Pemerintah Daerah, baik melalui
kerangka regulasi (peraturan perundang-undangan) dan kerangka anggaran yang
bersumber dari dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan serta dana
perimbangan, agar terwujud penggunaan sumber daya secara lebih efisien, efektif,
berkeadilan dan berkelanjutan;
3. Mewujudkan program pembangunan Kabupaten Rokan Hulu yang sejalan,
selaras, seimbang, dan berkesinambungan;
4. Memberikan arah bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan daerah
Kabupaten Rokan Hulu dalam melakukan perencanaan serta berpartisipasi
dalam pembangunan daerah Tahun 2015;
-
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2016
11
5. Memberikan pedoman untuk dasar pengawasan dan evaluasi pada perencanaan
serta penganggaran tahun-tahun berikutnya.
-
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2016
12
BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2014 DAN CAPAIAN
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
2.1. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
Gambaran umum kondisi daerah akan menjelaskan tentang kondisi geografi dan
demografi pserta indikator capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten
Rokan Hulu. Adapun indikator capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang
penting dianalisis meliputi 4 (empat) aspek utama, yaitu aspek geografi dan demografi,
aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah.
Analisis gambaran umum kondisi daerah memberikan pemahaman awal sejauh mana
keberhasilan pembangunan daerah yang dilakukan selama ini dan mengidentifikasi
faktor-faktor atau berbagai aspek yang nantinya perlu ditingkatkan untuk optimalisasi
pencapaian berhasilan pembangunan di Kabupaten Rokan Hulu. Gambaran umum
kondisi daerah memberikan basis atau pijakan dalam merencanakan pembangunan, baik
dari aspek geografi dan demografi, serta capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan
daerah beserta interpretasinya.
Bab II ini disusun dengan maksud menguraikan gambaran umum tentang
kondisi daerah, lengkap dengan data dan statistik tentang kondisi Kabupaten Rokan
Hulu saat ini yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja
penyelenggaraan pemerintah daerah.
2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi
Kabupaten Rokan Hulu, dengan Ibu kota Pasirpengaraian, terletak dalam wilayah
Provinsi Riau dan terbentuk sebagai hasil pemekaran dari Kabupaten Kampar. Secara
juridis formal, Kabupaten Rokan Hulu terbentuk sejak diberlakukannya Undang-
undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten
Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak,
Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Sengingi dan Kota
Batam sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang
Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008, tentang Perubahan Ketiga atas Undang-
undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999.
-
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2016
13
a. Karakteristik lokasi dan wilayah
Luas dan Batas Wilayah Administrasi
Kabupaten Rokan Hulu memiliki wilayah seluas 852.169,56 ha atau ± 8% dari
luas Provinsi Riau. Secara administratif pemerintahan terbagi dalam 16
Kecamatan, 6 Kelurahan dan 147 Desa. Di sebelah Utara berbatasan dengan
Kabupaten Rokan Hilir dan Provinsi Sumatra Utara, di sebelah Selatan
berbatasan dengan Kecamatan XII Koto Kampar dan Kecamatan Bangkinang
Barat Kabupaten Kampar, disebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Sumatera
Barat, dan di sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Bangkinang dan
Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.
Letak dan Kondisi Geografis
Secara geografis, Kabupaten Rokan Hulu terletak diantara 1000 -101o 52’ Bujur
Timur dan 00 - 10 30’ Lintang Utara. Morfologi Kabupaten Rokan Hulu dapat
dibagi menjadi dataran, perbukitan (landai, bergelombang, terjal) dan
gunung/pegunungan. Morfologi berupa dataran mendominasi wilayah Rokan
Hulu dengan area mencakup 77,35%, perbukitan (landai, terjal dan
bergelombang) sebesar 22,64%, sedangkan morfologi gunung/pegunungan hanya
mencakup area seluas 0.01% dari luas wilayah Kabupaten Rokan Hulu.
Secara geomorfologi, di daerah ini dapat dibedakan empat satuan geomorfologi,
yaitu satuan morfologi pedataran aluvium sungai dan pantai, perbukitan rendah,
perbukitan bergelombang, dan perbukitan geantiklin barisan. Satuan
geomorfologi pedataran aluvium sungai dan pantai terdiri dari daratan dan
meander sepanjang sungai-sungai besar dan pantai yang umumnya berhutan lebat
dan rawa-rawa, umumnya terdiri dari endapan-endapan alluvium (pasir, kerikil,
kerakal, lanau, dan lempung). Satuan morfologi ini menutupi sebagian besar
wilayah kedua kabupaten, terutama di bagian utara daerah. Satuan geomorfologi
perbukitan rendah umumnya berupa perbukitan dan timbulan rendah di antara
pedataran aluvium. Satuan geomorfologi ini menutupi sebagian kecil daerah
terutama di bagian barat laut Kabupaten Rokan Hulu dan bagian tengah
Kabupaten Rokan Hilir, tersusun dari endapan pasir konglomeratan.
Satuan geomorfologi perbukitan bergelombang, menempati bagian tengah
wilayah Kabupaten Rokan Hulu yang tersebar dari kota Dalu-dalu dan
-
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2016
14
Pasirpengaraian di barat laut memanjang ke arah tenggara melalui kota-kota
Ujungbatu, Tandun, dan Kabun. Satuan morfologi ini ditempati oleh endapan-
endapan batuan sedimen berumur tersier. Satuan geomorfologi perbukitan
geantiklin barisan berupa perbukitan dengan puncak dan lembah berelief kasar,
menempati bagian barat daya dari wilayah Kabupaten Rokan Hulu. Ditempati
oleh satuan-satuan metasedimen dan terobosan granit yang berumur pra tersier.
Sungai-sungai yang mengalir di daerah ini pada umumnya mempunyai pola
aliran semi dendritik yang secara umum mempunyai arah aliran dari selatan ke
arah utara.
Topografi
Kabupaten Rokan Hulu mempunyai keadaan topografi yang cukup bervariasi,
mulai dari dataran tinggi hingga dataran yang relatif rendah di bagian utara,
dengan ketinggian berkisar antara 100 meter hingga di atas 1.000 meter dari
permukaan air laut. Daerah dengan ketinggian antara 100 sampai 500 meter diatas
permukaan laut meliputi sekitar 80%, kawasan yang berada pada ketinggian 500
sampai 1.000 meter meliputi 17,5% dan kawasan yang berada pada ketinggian
lebih dari 1.000 meter meliputi sekitar 2,5% dari luas keseluruhan Kabupaten
Rokan Hulu. Ketinggian wilayah di Kabupaten Rokan Hulu dapat
diklasifikasikan kedalam tiga kelas ketinggian, yaitu:
1. Ketinggian antara 100-500 meter diatas permukaan air laut; tersebar di
Kecamatan Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai, Kecamatan Kepenuhan,
Kecamatan Kepenuhan Hulu, Kecamatan Rambah Hilir, Kecamatan Bonai
Darussalam, Kecamatan Pagaran Tambah, Kecamatan Tandun, Kecamatan
Kabun, Kecamatan Bangun Purba, sebagian Kecamatan Rokan IV Koto dan
Kecamatan Pendalian IV Koto.
2. Ketinggian antara 500-1.000 meter diatas permukaan air laut; tersebar di
bagian utara, yaitu sebagian kecil Kecamatan Pendalian IV Koto dan Rokan
IV Koto.
3. Ketinggian lebih dari 1.000 meter diatas permukaan air laut; tersebar di
sebagian kecil Kecamatan Pendalian IV Koto dan Rokan IV Koto.
Kemiringan lahan lahan Kabupaten Rokan Hulu bervariasi dari 0 hingga diatas
40%. Kemiringan lahan antara 0-15% mendominasi seluruh wilayah kecamatan
-
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2016
15
dengan luasan mencapai 95,77%, kemiringan lahan antara 15-40% mencapai
4,22% sedangkan kemiringan diatas 40% hanya berada di Kecamatan Rokan IV
Koto sebesar 0.01% dari total luas Kabupaten Rokan Hulu.
Geologi
Daerah Kabupaten Rokan Hulu berada pada Cekungan Sumatera Tengah, yang
mempunyai batuan dasar berumur pra tersier. Struktur geologi yang terdapat di
daerah ini adalah berupa struktur antiklin, sinklin, dan sesar yang umumnya
berarah barat laut-tenggara, yaitu searah dengan arah umum pulau Sumatera.
Hidrologi
Di daerah Kabupaten Rokan Hulu terdapat dua buah sungai besar dan beberapa
sungai kecil yaitu Sungai Rokan bagian Hulu mempunyai panjang ±100 km
dengan kedalaman rata-rata 6 meter dengan lebar rata-rata 92 meter. Sedangkan
di bagian hilir sungai ini termasuk daerah Kabupaten Rokan Hilir. Aliran sungai
ini di bagian hulunya melalui Kecamatan Rokan IV Koto, Kecamatan Pendalian
IV Koto, Kecamatan Tandun, Kecamatan Kunto Darussalam, Kecamatan
Rambah, Kecamatan Tambusai, Kecamatan Kepenuhan, dan Kecamatan
Kepenuhan Hulu. Sungai-sungai besar yang terdapat di Kabupaten Rokan Hulu
ini sebagian masih berfungsi baik sebagai prasarana perhubungan, sumber air
bersih budi daya ikan.
Klimatologi
Kabupaten Rokan Hulu pada umumnya beriklim tropis dengan temperatur
maksimum rata-rata 31ºC – 32ºC dengan jumlah hari hujan dalam tahun 2013
yang terbanyak adalah disekitar Ujung batu dan Rambah dan yang paling tinggi
curah hujannya adalah sekitar Tandun. Iklim di Kabupaten Rokan Hulu sangat
dipengaruhi oleh perubahan arah angin. Berdasarkan arah angin musim di
wilayah Kabupaten Rokan Hulu dibagi dalam 4 periode yaitu periode Januari -
Maret: bertiup angin Utara dan Timur laut, hujan turun sekali-kali dengan
temperatur udara sedang, periode April - Juni: bertiup angin Timur
Laut/Tenggara, hujan sedikit dengan temperatur udara agak panas (lebih kurang
34 C), periode Juli-September: bertiup angin tenggara, hujan turun agak banyak
dengan temperatur udara sedang (lebih kurang 30C), periode Oktober -
Desember: bertiup angin barat/utara, hujan banyak turun pada bulan September,
-
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2016
16
Oktober dan November, temperatur agak dingin dan lembab pada malam hari.
Curah hujan rata-rata setahun berkisar 193,2 milimeter dengan rata-rata
kelembaban udara sekitar 90,4% dan temperatur berkisar antara 25,80 celcius.
Penggunaan Lahan
Penggunaan lahan di Kabupaten Rokan Hulu terdiri dari lahan hutan,
perkebunan, permukiman, perdagangan dan jasa, pertanian dan lain-lain. Dari
semua itu yang paling mendominasi ada peruntukan perkebunan dengan luas
lahan 389.129 ha atau hampir 51,17% dari total luas Kabupaten Rokan Hulu.
Selanjutnya peruntukan terbesar lainnya adalah hutan, padang rumput, rawa
tidak ditanami seluas 248,295 ha (32,65%), bangunan, pekarangan dan lahan
sekitarnya dengan luas sekitar 119,178 ha (15,67%), serta tanah sawah seluas 3,877
ha (0,51%).
b. Potensi Pengembangan Wilayah
Kawasan Peruntukan Hutan Produksi
Kawasan peruntukan hutan produksi dimaksudkan untuk menyediakan
komoditas hasil hutan untuk memenuhi kebutuhan untuk keperluan industri. Hal
ini juga sekaligus untuk melindungi kawasan hutan yang ditetapkan sebagai hutan
lindung dan hutan konservasi dari kerusakan akibat pengambilan hasil hutan yang
tidak terkendali. Dengan memperhatikan hasil dari analisis kesesuaian lahan,
maka rencana peruntukan luas lahan untuk kawasan hutan produksi di
Kabupaten Rokan Hulu adalah 229.749,57 ha menurut wilayah kecamatan adalah
sebagai berikut: Kecamatan Bonai Darussalam seluas 59.202,57 ha, Kecamatan
Rokan IV Koto seluas 47.147,02 ha, Kecamatan Tambusai Utara seluas 38.297,15
ha, Kecamatan Kunto Darussalam seluas 18.013,55 ha, Kecamatan Rambah seluas
15.785,64 ha, Kecamatan Rambah Samo seluas 12.848,60 ha, Kecamatan
Tambusai seluas 11.840,97 ha, Kecamatan Kab1un seluas 7.707,32 ha, Kecamatan
Kepenuhan seluas 4.486,44 ha, Kecamatan Pendalian IV Koto seluas 4.292,72 ha,
Kecamatan Bangun Purba seluas 4.137,86 ha, Kecamatan Kepenuhan Hulu
seluas 3.787, 98 ha, Kecamatan Rambah Hilir seluas 1.645,70 ha, Kecamatan
Tandun seluas 235,62 ha, Kecamatan Ujungbatu seluas 194,68 dan Kecamatan
Pagaran Tapah Darussalam seluas 125,76 ha.
-
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2016
17
Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat
Rencana sebaran kawasan hutan rakyat dapat dikembangkan di seluruh wilayah
kecamatan dalam lingkup wilayah Kabupaten Rokan Hulu. Pemanfatan lahan di
kawasan ini dapat dimanfaatkan untuk kegiatan hutan rakyat yang dimungkinkan
untuk berlokasi pada peruntukan lahan kawasan perkebunan, pertanian tanaman
pangan dan holtikultura. Luas kawasan hutan rakyat di Kabupaten Rokan Hulu
seluas 23.077, 68 ha dan Kecamatan Tambusai Utara merupakan kawasan hutan
rakyat yang terluas yaitu seluas 6.162, 99 ha.
Kawasan Peruntukan Perkebunan
Kawasan perkebunan di Kabupaten Rokan Hulu dikembangkan berdasarkan
fungsi kawasan dan potensi yang ada pada daerah yang memiliki prospek ekonomi
cepat tumbuh. Rencana pengembangan kawasan perkebunan diarahkan pada
seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Rokan Hulu dengan luasan mencapai
316.343,08 ha. Luasan terbesar untuk rencana pengembangan kawasan
perkebunan terdapat di Kecamatan Kunto Darussalam seluas 49.493,10 ha,
Kecamatan Tambusai Utara seluas 43.698,71, Kecamatan Bonai Darussalam
seluas 33.219,26 ha, Kecamatan Tambusai seluas 30.826,46 ha, Kecamatan
Kepenuhan seluas 29.500,45 ha, Kecamatan Kabun seluas 23.880,38 ha,
Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam seluas 19.968,56 ha, Kecamatan Rokan IV
Koto seluas 14.565,22 ha, Kecamatan Tandun seluas 13.849,06 ha, Kecamatan
Kepenuhan Hulu seluas 12.154,85 ha, Kecamatan Rambah Samo seluas 11.783,56,
Kecamatan Rambah Hilir seluas 11.256,83 ha, Kecamatan Pendalian IV Koto
seluas 9.606, 46 ha, Kecamatan Bangun Purba seluas 7.766,54 ha, Kecamatan
Rambah seluas 2.980,40 ha dan Kecamatan Ujungbatu seluas 1.793,23 ha.
Kawasan Peruntukan Pertanian Pangan
Pada dasarnya peruntukam pertanian pangan mencakup kawasan pertanian
tanaman pangan lahan basah, pertanian pangan lahan kering (holtikultura) dan
peternakan. Sebaran pengembangan kawasan pertanian tanaman pangan di
Kabupaten Rokan Hulu mencakup seluruh wilayah kecamatan dengan luas
rencana mencapai 23.842,39 ha. Rencana pengembangan kawasan pertanian
tanaman pangan yang relatif besar luasannya meliputi Kecamatan Bonai
Darussalam seluas 5.523,04 ha, Kecamatan Tambusai Utara seluas 4.511,05 ha,
-
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2016
18
Kecamatan Rambah Hilir seluas 2.403,17 ha dan Kecamatan Rambah Samo
seluas 2.071,02 ha.
Selain itu, kedepannya juga dicadangkan lahan pertanian pangan untuk menjaga
keberlanjutan pangan di Kabupaten Rokan Hulu. Kawasan cadangan untuk lahan
pertanian pangan berkelanjutan dengan luas kurang lebih 6.500 ha berada di
Kecamatan Tambusai seluas 3.000 ha dan Kecamatan Bonai Darussalam seluas
3.500 ha. Untuk pengembangan pertanian lahan kering, sebaran lahannya
meliputi seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Rokan Hulu, dengan luasan
mencapai 77,735.52 ha. Kecamatan Rambah Samo dan Kecamatan Kunto
Darussalam merupakan kecamatan dengan luasan rencana kawasan pertanian
lahan kering terbesar, yaitu mencapai 10,645.06 ha untuk Kecamatan Kunto
Darussalam dan 9,169.32 ha untuk Kecamatan Rambah Samo.
Kawasan Peruntukan Peternakan
Kawasan peruntukan peternakan di wilayah Kabupaten Rokan Hulu memiliki
luas kurang lebih 1.899 ha tersebar di Kecamatan Tambusai dan Tambusai Utara
dengan komoditas unggulan sapi, kerbau, kambing, ayam dan itik.
Kawasan Peruntukan Perikanan
Rencana pengembangan peruntukan perikanan di Kabupaten Rokan Hulu
diarahkan pada perikanan tangkap dan budidaya. Kawasan perikanan tangkap
berada di Kecamatan Rambah, Kecamatan Ujungbatu, Kecamatan Rokan IV
Koto, Kecamatan Kunto Darussalam, Kecamatan Tambusai, Kecamatan
Kepenuhan, Kecamatan Tambusai Utara, Kecamatan Rambah Hilir, Kecamatan
Bangun Purba, Kecamatan Tandun, Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam,
Kecamatan Bonai Darussalam dan Kecamatan Kepenuhan Hulu. Sedangkan
kawasan perikanan budidaya berada di seluruh kecamatan di Kabupaten Rokan
Hulu.
Kawasan Peruntukan Pertambangan
Berdasarkan data Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Rokan Hulu,
beberapa jenis bahan galian telah diidentifikasi yaitu antara lain granit, felspar,
kuarsit, kaolin, bentonit, sirtu, ballclay, lempung, dan pasir kuarsa.
Pengembangan kawasan pertambangan diarahkan untuk pengelolaan potensi
sumber daya alam secara berimbang dan berkelanjutan dengan memprioritaskan
-
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2016
19
aspek keseimbangan ekosistem dan pelestarian lingkungan hidup. Kawasan
peruntukan pertambangan di Kabupaten Rokan Hulu memiliki luas kurang lebih
411.633 ha meliputi pertambangan mineral dan batubara di Kecamatan
Kecamatan Rokan IV Koto, Kecamatan Rambah Samo, Kecamatan Bangun
Purba, Kecamatan Kunto Darussalam, Kecamatan Rambah Hilir, Kecamatan
Tambusai Utara, Kecamatan Kabun dan Kecamatan Rambah. Kawasan
peruntukan pertambangan migas tersebar di seluruh kecamatan.
Kawasan Peruntukan Industri
Pengembangan kawasan industri di Kabupaten Rokan Hulu terdiri dari kawasan
industri besar, menengah dan kecil/mikro. Industri besar sebagaimana diarahkan
berada di Kecamatan Tambusai, Kecamatan Kunto Darussalam, Kecamatan
Pagaran Tapah Darussalam, Kecamatan Kabun dan Kecamatan Tandun. Industri
menengah diarahkan di Kecamatan Tambusai, Kecamatan Tambusai Utara,
Kecamatan Kepenuhan, Kecamatan Kunto Darussalam dan Kecamatan Ujung
Batu. Sedangkan industri kecil dan mikro diarahkan tersebar di seluruh
Kecamatan.
Kawasan Peruntukan Pariwisata
Peruntukan kawasan pariwisata di wilayah Kabupaten Rokan Hulu dapat
diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu kawasan pariwisata alam (air panas
hapanasan, air panas suaman, air panas rokan, air terjuan aek matua, air terjun
rura limbat, air terjun berseri, air terjun sungai tolang, air terjun rura pamontasan,
air terjun bukik paninjauan, air terjun hujan lobek, air terjun landasan, goa mata
dewa, goa tujuh serangkai, goa huta sikapir, goa sei nigi, goa sei puo, danau
cipogas, danau kembang, danau kobu, danau puar, danau ombak, pantai rengas,
rumah batu serombow, arung jeram sungai rokan kiri), kawasan pariwisata buatan
(taman simare, arena terbang laying, pemandian bongkaran, pasar agro wisata,
pasar wisata, komplek Islamic centre dan pamong praja, pawan resort, kampong
seni tradisional suku sakai bonai ulak patina, desa wisata sungai bungo, taman
bungo) dan kawasan pariwisata budaya (luhak Rokan IV Koto, komplek kerajaan
Rantau Binuang Sakti, surau suluk Naqsambandiyah, benteng tujuh lapis, luhak
Tambusai, luhak Rambah, jembatan batang lubuh I dan II, rumah peninggalan
Sultan Zainal Abidin, nogori tingga, komplek kerajaan dan makam raja-raja
-
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2016
20
Rambah, komplek surau suluk Ismailiyah, luhak Kepenuhan, luhak Kunto
Darussalam, kawasan budaya dan sejarah Lubuk Bendaharo, rumah harangan dan
makam Suri Andung Jati, istana kerajaan Kunto Darussalam, komplek istana dan
Masjid Tuo Kunto bersama makam Syekh Burhanuddin dan makam keramat,
prosesi pemandian mayat, bangunan LKA Ujungbatu, rumah berarsitektur
tradisional, bangunan LKA Tandun, rumah sopo godang, tugu janji raja, situs
kerajaan bukit langgak, istana kersik putih).
Kawasan Peruntukan Pemukiman
Pengembangan kawasan permukiman diarahkan untuk mendukung
pengembangan pusat-pusat kegiatan dan pusat pelayanan. Secara keseluruhan
luas lahan untuk pengembangan kawasan permukiman di Kabupaten Rokan
Hulu sebesar 40.491,59 ha, yang terdiri atas kawasan permukiman perdesaan dan
kawasan permukiman perkotaan. Rencana kawasan pemukiman tersebar
diseluruh kecamatan adalah Kecamatan Rambah seluas 4.494,07 ha, Kecamatan
Tambusai Utara seluas 3.742,07 ha, Kecamatan Kepenuhan seluas 3.379,91 ha,
Kecamatan Tambusai seluas 3.163,03 ha, Kecamatan Kunto Darussalam seluas
3.090,36 ha, Kecamatan Rambah Hilir seluas 2.844,69, Kecamatan Rambah Samo
seluas 2.719,16 ha, Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam seluas 2.489,17 ha,
Kecamatan Rokan IV Koto seluas 2.175,55 ha, Kecamatan Kepenuhan Hulu
seluas 2.146,51 ha, Kecamatan Tandun seluas 2.139,75 ha, Kecamatan Bangun
Purba seluas 2.062,39 ha, Kecamatan Kabun seluas 1.944,10 ha, Kecamatan
Ujungbatu seluas 1.893,58 ha, Kecamatan Bonai Darussalam seluas 1.434,07 ha
dan Kecamatan Pendalian IV Koto seluas 773,18 ha.
Kawasan Peruntukan Perdagangan dan Jasa
Kawasan perdagangan dan jasa di Kabupaten Rokan Hulu terdiri dari kawasan
perdagangan dan jasa skala wilayah berada di Pasir Pengaraian, kawasan
perdagangan dan jasa skala kabupaten berada di Kecamatan Rambah, Kecamatan
Tambusai Utara, Kecamatan Kepenuhan, Kecamatan Ujungbatu, kawasan
perdagangan dan jasa skala kecamatan meliputi semua kecamatan di Kabupaten
serta kawasan perdagangan dan Jasa skala lingkungan meliputi semua desa di
Kabupaten.
-
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2016
21
Kawasan Peruntukan Perkantoran
Kawasan perkantoran di Kabupaten Rokan Hulu terletak di Kecamatan Rambah,
dimana kawasan ini difungsikan sebagai pusat perkatoran pemerintah daerah.
Kawasan Andalan
Kawasan andalan yang ada di Kabupaten Rokan Hulu meliputi wilayah yang
berada di sepanjang koridor Ujungbatu sampai dengan perbatasan di Kecamatan
Tambusai Utara. Kawasan andalan ini meliputi perkebunan, pertanian,
pertambangan, industry serta perdagangan dan jasa.
Kawasan Peruntukan Lainnya
Kawasan peruntukan lainnya berupa kawasan yang digunakan untuk kawasan
bandara dan terletak di Kecamatan Rambah Samo.
c. Wilayah Rawan Bencana
Potensi rawan bencana di Kabupaten Rokan Hulu berdasarkan karakteristik wilayah,
dapat diidentifikasi wilayah yang berpotensi rawan bencana alam, seperti banjir dan
longsor. Wilayah yang termasuk dalam kawasan rawan bencana longsor adalah
Kecamatan Bangun Purba, Kecamatan Pendalian IV Koto, Kecamatan Rambah,
Kecamatan Rokan IV Koto, Kecamatan Kabun dan Kecamatan Rambah Samo.
Sedangkan wilayah yang termasuk dalam kawasan rawan bencana banjir adalah
Kecamatan Bangun Purba, Kecamatan Kepenuhan, Kecamatan Kepenuhan Hulu,
Kecamatan Bonai Darussalam, Kecamatan Kunto Darussalam, Kecamatan
Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai, Kecamatan Rambah, Kecamatan Rambah
Hilir dan Kecamatan Ujungbatu.
2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
a. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi
- Pertumbuhan PDRB
Tanpa Migas
Laju pertumbuhan ekonomi Rokan Hulu tahun 2013 tercatat sebesar 7,54 persen
dimana pertumbuhan ekonomi tahun 2012 sebesar 7,48 persen. Hal ini menggambarkan
bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2013 mengalami
kenaikan. Pertumbuhan terbesar adalah sektor keuangan, persewaan, dan jasa
perusahaan sebesar 10,56 persen. Pertumbuhan pada sektor ini disumbang terbesar oleh
-
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2016
22
sub sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan, hotel dan restoran yang
mengalami pertumbuhan masing-masing sebesar 10.32 persen dan 10,37 persen.
Sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan ini terus meningkat tajam sejak
tahun 2011. Pada tahun 2011 pertumbuhan sektor keuangan,persewaan dan jasa
perusahaan sebesar 11,01 persen dengan pertumbuhan pada tahu 2010 hanya 8,13 persen.
Berikut ini diagram kenaikan ketiga sektor ini sejak tahun 2010.
Pada tahun 2013 sektor industri pengolahan naik sebesar 10,32 persen.
Pertumbuhan ini merupakan pertumbuhan tertinggi ketiga pada tahun 2013. Sejak
tahun 2011 sektor industri pengolahan terus naik. Industri pengolahan tanpa migas yang
terbesar ada di Kabupaten Rokan Hulu adalah industri pengolahan kelapa sawit.
Industri pengolahan kelapa sawit di Kabupaten Rokan Hulu terdapat 20 perusahaan
yang menyebar dibeberapa kecamatan yaitu 12 kecamatan. Perusahaan industri
pengolahan kelapa sawit terbanyak terdapat di Kecamatan Tambusai yaitu sebanyak 4
perusahaan. Dari 20 perusahaan ini hanya 3 perusahaan yang tidak memiliki perusahaan
perkebunan kelapa sawit sedangkan perusahaan yang lain juga memiliki perusahaan
perkebunan.
Sektor bangunan juga meningkat setiap tahunnya. Sektor bangunan ini bisa
dilihat dari peningkatan pembangunan jalan, jembatan, gedung, bangunan perumahan,
bangunan air, pembangkit listrik, bangunan jaringan komunikasi dan lai sebagainya.
Sektor bangunan akan terus meningkat seiring dengan semakin majunya daerah dan
semakin meningkatnya jumlah penduduk. Pada tahun 2013 ini sektor bangunan
meningkat sebesar 8,21 persen dimana pada tahun 2012 pertumbuhan sektor bangunan
sebesar 7,87 persen.
Sektor pertanian setiap tahunnya mengalami pertumbuhan namun selalu
mengalami perlambatan pertumbuhan. Pada tahun 2013 ini sektor pertanian mengalami
pertumbuhan sebesar 5,78 persen dimana pada tahun 2012 pertumbuhan sektor
pertanian sebesar 6,09 persen. Sub sektor tanaman bahan makanan seperti padi dan
palawija semakin tahun terus mengalami perlambatan pertumbuhan. Sedangkan sub
sektor perkebunan tetap terus tumbuh setiap tahunnya. Banyaknya masyarakat yang
beralih kekegiatan perkebunan membuat produksi sub sektor tanaman bahan makanan
mengalami penurunan dan alih fungsi lahan terus meningkat.
-
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2016
23
Sub sektor penggalian di Kabupaten Rokan Hulu tumbuh sebesar 8,85 persen.
Penggalian di Kabupaten Rokan Hulu utamanya adalah galian C yang dilakukan oleh
rumah tangga. Penggalian pasir dan batu (sirtu) dilakukan di aliran Sungai Batang
Lubuh, Sungai Rokan, dan Sungai Batang Kumu yang tersebar dibeberapa kecamatan.
Selain itu ada juga penggalian yang dilakukan didarat. Sektor perdagangan, hotel dan
restoran merupakan sektor yang juga terus setiap tahunnya mengalami kenaikan
pertumbuhan. Pada tahun 2013 sektor ini mengalami pertumbuhan sebesar 10,37
persen. Pada tahun 2012 pertumbuhan sektor ini pada angka 9,48 persen. Perdangan
terbesar di Kabupaten Rokan Hulu terbesar berada di Kecamatan Ujung Batu. Setiap
tahunnya nilai perdagangan di Kecamatan Rambah juga semakin meningkat.
Sektor jasa-jasa juga terus meningkat setiap tahunnya, pada tahun 2013 ini
pertumbuhan sektor jasa-jasa sebesar 9,35 persen. Pada tahun 2012 sektor ini tumbuh
sebersa 8,78 persen. Pertumbuhan sektor listrik setiap tahunnya terus meningkat.
Jumlah konsumen pengguna listrik baik listrik PLN maupun non PLN terus meningkat.
Produksi dari pembangkit listrik juga terus meningkat. Perbaikan sektor listrik dimulai
sejak tahun 2011. Pada beberapa kecamatan seperti Kecamatan Tambusai Utara
dibangun pembangkit listrik swadaya desa.
Dengan Migas
Secara umum laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Rokan Hulu dengan migas
tetap mengalami kenaikan walaupun sektor pertambangan itu sendiri tidak mengalami
pertumbuhan bahkan minus. Pada tahun 2013 pertumbuhan sektor minyak bumi dan
gas sebesar -10,12 persen. Untuk membandingkan pertumbuhan antar kabupaten
sebaiknya dilihat dari laju pertumbuhan tanpa migas karena tidak setiap kabupaten
memiliki pertambangan minyak bumi dan gas. Selain itu sektor ini dikuasi oleh
perusahaan yang memperkerjakan tenaga kerja professional. Secara umum laju
pertumbuhan ekonomi Kabupaten Rokan Hulu dengan migas tetap mengalami
kenaikan walaupun sektor pertambangan itu sendiri tidak mengalami pertumbuhan
bahkan minus. Laju pertumbuhan ekonomi dengan migas sangat berfluktuasi sejalan
dengan produksi pertambangan minyak bumi yang juga berfluktuasi. Puncaknya pada
tahun 2011 dimana sumur minyak baru ditemukan sehingga laju pertumbuhan
ekonomi dengan migas juga melampaui laju pertumbuhan ekonomi tanpa migas.
- PDRB dan Pendapatan Perkapita
-
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2016
24
Tanpa Migas
PDRB perkapita dan pendapatan per kapita tanpa migas baik berdasarkan harga
berlaku maupun harga konstan selalu mengalami kenaikan. Produk Domestik Regional
Bruto (PDRB) per kapita penduduk Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2013 adalah
sebesar Rp.5.841.091,15 per tahun untuk atas dasar harga konstan dan Rp.33.782.849,27
per tahun untuk atas dasar harga berlaku. Pendapatan perkapita penduduk Kabupaten
Rokan Hulu setiap tahun meningkat yang dapat menggambarkan semakin tahun
kehidupan penduduk Kabupaten Rokan Hulu semakin baik.
Dengan Migas
Tidak jauh berbeda dengan tanpa migas, PDRB dan pendapatan per kapita dengan
migas selalu mengalami kenaikan yang positif. Pada tahun 2013 PDRB per kapita naik
menjadi 34,6 juta rupiah dibandingkan dengan tahun 2012 yang hanya 31,1 juta rupiah.
Sedangkan dengan harga konstan naik menjadi 6 juta pada tahun 2013. Pendapatan
perkapita pada tahun 2013 dengan migas naik tinggi menjadi 31,6 juta rupiah untuk
harga berlaku sedangkan untuk harga konstan naik menjadi 5,5 juta.
b. Fokus Kesejahteraan Sosial
- Angka Melek Huruf
Angka Melek Huruf menunjukkan persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang
dapat membaca dan menulis huruf latin dan atau huruf lainnya. Pembangunan sektor
pendidikan di Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau terbilang sukses. Untuk Kabupaten
top related