contoh outline pajak
Post on 11-Oct-2015
422 Views
Preview:
DESCRIPTION
TRANSCRIPT
-
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
SEKOLAH TINGGI AKUNTANSI NEGARA TANGERANG SELATAN
RENCANA LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN
ANALISIS EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PENAGIHAN PAJAK AKTIF DAN TINGKAT KONTRIBUSINYA TERHADAP
REALISASI PENERIMAAN PAJAK DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SERPONG
Diajukan oleh :
BENNY JOHAN PARLIN TAMBUNAN
NPM: 07320006165
JUNI 2010
-
KEMENTEIUAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
SEKOLAH TINGGI AKUNTANSI NEGARA TANGERANG SELATAN
TANDA PERSETUJUAN RENCANA LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN
NAMA : BENNY JOHAN PARLIN TAMBUNAN
NOMOR POKOK MAHASISWA : 07320006165
DIPLOMA 111 KEUANGAN SPESIALISASI : ADMINISTRASI PERPAJAKAN
BIDANG LAPORAN PKL : PENAGIHAN
KTDUL LAPORAN PKL : ANALISIS EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PENAGIHAN PAJAK AKTIF DAN TINGKAT KONTRIBUSINYA TERHADAP REALISASI PENERLMAAN PAJAK DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SERPONG
Mengetahui, Menyetuj ui, Pjs. Kepala Bidang Akademis Pendidikan Doxn Pembimbing
Muh Tunjung Nugroho, S.E., Ak., M.E. NIP197305281993021001 NIP 060082453
-
DAFTAR IS1
HALAMAN
HALAMAN JUDUL ...................................................................................................... i . .
..................................... HALAMAN PERSETUJUAN RENCANA LAPORAN PKL 11 ... DAFTAR IS1 ................................................................................................................ 111
BAGIAN IS1
A. Tujuan Penulisan .................................................................................................. 1 ................................................................................ B. Metode Pengumpulan Data.. -2
................................................................................................ C. Rencana Daftar Isi 3
D. Sinopsis ................................................................................................................. 6
....................................................................................... E. Ringkasan Isi Tiap Bab 12
...................................................................................... F. Rencana Daftar Pustaka 1 3
PENUTW
................................................................................................ A. Rencana Kegiatan 15 . . .
.......................................................................................................... B. Kontlnjensl 1 5
-
BAGIAN IS1
A. TUJUAN PENULISAN
Tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penyusunan Laporan Praktik Kerja
Lapangan ini adalah :
1. Untuk memenuhi sebagian dari syarat dinyatakan lulus dari program Diploma
I11 Keuangan Spesialisasi Adrninistrasi Perpajakan yang diselenggarakan oleh
Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.
2. Untuk mengetahui gambaran praktik p e l d a a n penagihan pajak aktif di
KPP Pratama Serpong.
3. Untuk mengetahui strategi dan teknik penagihan untuk mengoptimalkan
pelaksanaan penagihan di KPP Pratama Serpong.
4. Untuk mengukur tingkat efektivitas dan efisiensi tindakan penagihan pajak
aktif terhadap pencairan piutang pajak di KPP Pratama Serpong.
5. Untuk mengetahui korelasi efektivitas dan efisiensi tindakan penagihan pajak
aktif terhadap realisasi penerimaan pajak di KPP Pratama Serpong.
6. Untuk mengukur besarnya perananlkontribusi efektivitas dan efisiensi
tindakan penagihan pajak aktif terhadap realisasi penerimaan pajak di KPP
Pratama Serpong.
7. Untuk mengetahui pernasalahan yang biasa timbul dalam melaksanakan
tindakan penagihan pajak aktif di KPP Pratama Serpong kemudian
menganalisis penyebabnya.
-
8. Untuk mengetahui upaya apa saja yang dapat dilakukan untuk mengatasi
permasalahan yang timbul berkaitan dengan adanya tindakan penagihan pajak
aktif di KPP Pratama Serpong.
B. METODE PENGUMPULAN DATA
Dalam menyusun dan menyelesaikan tugas Laporan Praktik Kerja Lapangan ini
penulis menggunakan beberapa metode pengumpulan data, antara lain :
1. Penelitian Kepustakaan
Yaitu dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber, seperti buku-buku
ilmiah, undang-undang, petunjuk pelaksanan undang-undang, dan peraturan
terkait lainnya. Materi kuliah selama penulis mengikuti pendidikan di Program
Diploma 111 Keuangan Spesialisasi Administrasi Perpajakan juga menjadi
acuan dalam penyusunan laporan PKL.
2. Penelitian Lapangan
Yaitu dengan mengadakan pengamatan/obse~asi secara langsung di lapangan
untuk mendapatkan data-data perpajakan baik itu data kualitatif maupun data
kuantitatif. Data-data perpajakan ini nantinya akan diolah lagi lebih lanjut
untuk memperoleh informasi sesuai pembahasan.
3. Wawancara
Yaitu dengan melakukan wawancara secara langsung atau konsultasi dengan
berbagai surnber, seperti petugas-petugas di Seksi Penagihan, Seksi
Penerimaan, seksi-seksi lain, danlatau pihak-pihak terkait lainnya.
-
4. Statistik
Yaitu dengan cara mengolah data-data kuantitatif perpajakan melalui
penerapan disiplin ilmu statistik sehingga dapat menghasilkan informasi
perpajakan yang berhubungan dengan pokok pembahasan serta
menyajikannya sesuai kebutuhan pembahasan.
C. RENCANA DAFTAR IS1
HALAMAN JUDUL
HALAMAN PERSETUJUAN LAPORAN PKL
HALAMAN PERSETUJUAN DARI TIM PENILAI LAPORAN PKL
KATA PENGANTAR
SURAT PERNYATAAN
DAFTAR IS1
DAFTAR TABEL
DAFTAR LAMPIRAN
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
B. Tujuan Penulisan
C. Ruang Lingkup Pembahasan
D. Metode Pengumpulan Data
-
E. Sistematika Penulisan
BAB I1 LANDASAN TEORI, DATA DAN FAKTA
A. Hak Mendahulu Negara
1. Pengertian hak mendahulu
2. Urgensi hak mendahulu di bidang perpajakan
3. Hubungan hak mendahulu terhadap penagihan paj ak B. Penagihan Pajak dalam Perspektif Hukum 1. Dasar hukum penagihan
2. Urgensi penagihan pajak 3. Penagihan pajak persuasif dan penagihan pajak aktif C. Dasar Penagihan
D. Praktii Pelaksanaan Penagihan Pajak
1. Pejabat dan Juru Sita pajak 2. Penerbitan Surat Teguran
3. Penerbitan dan pemberitahuan Surat Paksa
4. Penyitaan aset Wajib Pajak danlatau Penanggung Pajak 5. Pelelangan/penjualan barang yang telah disita 6. Penagihan Seketika dan Sekaligus
7. Pencegahan dan penyanderaan
E. Daluwarsa Penagihan
F. Data dan Fakta
1. Gambaran umum KPP Pratarna Serpong
-
2. Data piutang pajak keseluruhan
3. Data piutang pajak yang telah ditindaklanjuti dengan tindakan
penagihan pajak aktif
4. Data pencairan piutang pajak
5. Data realisasi penerimaan pajak
BAB I11 ANALISIS PEMBAHASAN
A. Analisis Faktor Pendukung Praktik Penagihan
1. Praktik penatausahaan berkas penagihan
2. Praktik penyusunan Laporan Rutin Piutang Pajak
3. Rekonstruksi dan pemetaan data piutang paj ak
4. Fokus dan prioritas penagihan pajak
B. Analisis Praktik Pelaksanaan Penagihan Pajak Aktif
1. Proses dan tingkat penindaklanjutan kasus piutang pajak kepada
tindakan penagihan pajak aktif
2. Strategi dalarn pelaksanaan tindakan penagihan pajak aktif
C. Analisis Korelasi dan Kontributif Tindakan Penagihan Pajak Aktif
1. Tingkat efektivitas dan efisiensi pelaksanaan penagihan pajak aktif
terhadap pencairan piutang pajak 2. Korelasi efektivitas dan efisiensi penagihan pajak aktif terhadap
realisasi penerimaan pajak
3. Tingkat kontribusi efektivitas dan efisiensi tindakan penagihan
pajak aktif terhadap realisasi penerimaan pajak
-
D. Permasalahan yang Timbul Berkaitan dengan Pelaksanaan
Penagihan Aktif di KPP Pratama Serpong
E. Upaya Mengatasi Permasalahan yang Timbul Berkaitan dengan
Penagihan Aktif di KPP Pratama Serpong
BAB IV PENUTUP
A. Kesimpulan
B. Saran
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
D. SINOPSIS
Negara disebut sebagai kreditur preferen karena negara memiliki hak mendahulu
untuk utang pajak terhadap barang-barang atau hak milik Penanggung Pajak. Hak
mendahulu ini jelas termaktub di dalam pasal21 Undang-undang Republik Indonesia
No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia No.
28 tahun 2007. Hak mendahulu sangat erat kaitannya dengan masalah penagihan
pajak. Dengan diaturnya hak mendahulu ini dalam undang-undang, Negara memiliki
landasan hukum bahwa Wajib Pajak hams lebih mendahulukan pelunasan utang
pajaknya daripada pelunasan utang-utangnya yang lain kepada kreditur selain
Negara. Hak mendahulu begitu penting dalam penagihan pajak dikarenakan pada
kenyataannya utang Wajib Pajak mungkin bukan hanya utang pajak terhadap Negara,
-
melainkan bisa saja Wajib Pajak memiliki utang-utang dalam bentuk lain kepada
kreditur-kreditur selain Negara.
Agar pemanfaatan hak mendahulu menjadi optimal dalarn rangka efektivitas dan
efisiensi tindakan penagihan pajak aktif, maka Kepala KPP melakukan pengawasan
intensif terhadap tunggakan Wajib Pajak yang dinyatakan pailit, bubar atau
dilikuidasi. Permasalahannya adalah bagaimana Kepala KPP harus berkoordinasi
dengan pihak-pihak seperti, kurator, likuidator, orang atau badan yang ditugasi
melakukan pemberesan, segera setelah diperoleh informasinya.
Koordinasi perlu dilakukan untuk melakukan pencocokan piutang-piutang Wajib
Pajak. Kepala KPP juga harus memperhatikan aturan-aturan hukum lainnya yang
berkaitan dengan masalah kepailitan dan piutang. Misalnya saja, Undang-undang
Republik Indonesia No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban
Pembayaran Utang. Pada Pasal 1 13 ayat ( I ) Undang-undang Republik Indonesia No.
37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
tersebut diatur bahwa batas akhir pengajuan tagihan dan batas akhir verifikasi pajak
untuk menentukan besarnya kewajiban pajak sesuai dengan peraturan perundang-
undangan di bidang perpajakan harus sudah ditetapkan oleh Hakim Pengawas paling
lambat 14 hari sejak putusan pernyataan pailit diucapkan. Pada saat-saat seperti itulah
biasanya akan bersinggungan dengan kepentingan penerimaan negara. Untuk itu
sangat diperlukan tindakan cepat Kepala KPP dalam berkoordinasi dengan pihak-
pihak terkait.
-
Sebenarnya sebelum dilakukan penagihan pajak aktif, pada umurnnya KPP telah
melakukan penagihan pajak persuasif terhadap Wajib Pajak clanlatau Penanggung
Pajak agar segera memenuhi kewajiban perpajakannya. Penagihan pajak persuasif
dilakukan dalam bentuk himbauan, konseling, atau pemberitahuan kepada Wajib
Pajak danlatau Penanggung Pajak untuk segera melunasi utang pajaknya sehingga
sifatnya tidak memaksa. Penagihan persuasif sebenarnya merupakan suatu
strategilteknik penagihan pajak dalam kerangka pelayanan kepada Wajib Pajak untuk
membina hubungan baik antara Direktorat Jenderal Pajak dengan Wajib Pajak.
Jikalau dengan melaksanakan penagihan persuasif ini Wajib Pajak dan/atau
Penanggung Pajak belum juga melunasi utang pajaknya maka langkah berikutnya
adalah dengan melaksanakan penagihan pajak aktif.
Sesuai Undang-undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, penagihan meliputi
tindakan menegur atau mengingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan
sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan
penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita. Yang
menjadi permasalahan apakah praktik pelaksanaan penagihan pajak aktif di KPP
Pratama Serpong telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan. Hal ini sungguh penting mengingat bahwa setiap tindakan penagihan
hams memiliki dasar hukum agar dapat dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan di
hadapan hukum.
Dalam menentukan kasus tunggakan pajak yang akan ditindaklanjuti dengan
tindakan penagihan pajak aktif tentunya hams memperhatikan ketentuan peraturan
-
perundangan-undangan perpajakan yang berlaku. Kasus tunggakan pajak yang harus
ditangani oleh seksi Penagihan tidaklah sedikit sehingga penindaklanjutannya kepada
tindakan penagihan pajak aktif haruslah dipertimbangkan secara matang dan
menggunakan skala prioritas. Penindaklanjutan kasus yang tepat haruslah
memperhatikan potensi pajak dari suatu kasus tunggakan pajak. Atau dengan kata lain
harus memperhatikan cost and benefit kasus tunggakan pajak tersebut sebelum
menindaklanjutinya kepada tindakan penagihan pajak aktif. Penagihan pajak aktif
yang efektif adalah penagihan pajak yang mampu mencapai tujuan tindakan
penagihan yaitu pelunasan utang pajak dan biaya penagihan pajak. Namun
sebenarnya, penagihan pajak aktif juga harus memperhatikan segi efisiensi dalarn
melaksanakan penagihan pajak aktif. Hal ini disebabkan adanya biaya penagihan
pajak yang timbul sehubungan dilaksanakannya penagihan pajak aktif. Penagihan
pajak aktif sebaiknya dilakukan dengan seefisien mungkin tanpa harus kehilangan
efektivitasnya. Hal ini juga berkaitan dengan saat daluwarsanya utang pajak yaitu
setelah melampaui waktu 5 (lirna) tahun sejak penerbitan Surat Tagihan Pajak, Surat
Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tarnbahan,
Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta
Putusan Peninjauan Kembali. Dengan dilampauinya saat daluwarsa penagihan, maka
penagihan tidak dapat dilaksanakan lagi karena hak untuk melakukan penagihan atas
utang pajak tersebut telah gugur. Oleh karena itu, efisiensi waktu sangat perlu
diperhatikan mengingat adanya saat daluwarsa penagihan pajak.
-
Dalam melaksanakan penagihan pajak aktif, tidak dapat dipungkiri bila ditemui
kendala-kendala dalam pelaksanaannya. Kendala yang dihadapi dapat bersifat
eksternal maupun internal. Kendala yaug bersifat eksternal dapat berupa tidak adanya
respon Wajib Pajak danlatau Penanggung Pajak terhadap tindakan penagihan pajak.
Kendala eksternal lain dapat pula berupa sikap pengelakan atau bahkan penolakan
Wajib Pajak dda tau Penanggung Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.
Sedangkan kendala internal yang terjadi dapat berupa profile Wajib Pajak yang
kurang/belurn mutakhir atau kurangnya koordinasi dengan seksi-seksi lain di KPP.
Kendala-kendala seperti ini mungkin sekali terjadi dalam melaksanakan tindakan
penagihan pajak aktif.
Penagihan pajak yang efektif dan efisien tentunya akan berdampak kepada
pencairan tunggakan pajak. Semakin cepat pencairan tunggakan pajak dan semakin
besar nilai pencairan tunggakan pajak maka semakin cepat pencapaian target
penerimaan pajak. Yang menjadi fokus utama adalah bukan sekedar besarnya nilai
tunggakan pajak yang dicairkan namun juga efisiensi biaya, tenaga dan waktu dalam
upaya pencairan tunggakan pajak tersebut. Besarnya kontribusi penagihan pajak aktif
terhadap realisasi penerimaan pajak di KPP Pratama Serpong tergantung pada tingkat
keberhasilan pencairan tunggakan pajak di KPP tersebut. Hal ini tentunya
memerlukan perbandingau lebih lanjut terhadap komposisi lain dalam penerimaan
pajak di KPP Pratama Serpong. Tingkat kontribusi penagihan pajak aktif terhadap
realisasi penerimaan inilah sebenarnya yang akan mencerminkan dimana posisi dan
peranan penagihan pajak aktif dalam realisasi penerimaan pajak. Selain itu penulis
-
juga akan mengkaji perrnasalahan yang berkaitan sehubungan dengan pelaksanaan
penagihan pajak aktif serta usaha-usaha yang dapat dilakukan untuk mengatasi
perrnasalahan tersebut.
Berdasarkan pemikiran itulah, penulis berusaha untuk mengkaji lebih dalam
lagi apakah pada praktiknya penagihan pajak aktif sudah mencapai tingkat efektivitas
dan efisiensi yang cukup atau belurn. Penulis ingin membahas bagaimana sebenarnya
penagihan pajak aktif tersebut bukan hanya efektif dalam mencapai tujuan penagihan
namun juga efisien dalam hal biaya, waktu, dan tenaga dalam pelaksanaannya.
Penulis juga akan membahas pula teknik-teknik dan strategi penagihan yang
dilakukan dalam menghadapi Wajib Pajak daniatau Penanggung Pajak untuk
mengoptimalkan tindakan penagihan pajak aktif. Dan pada bagian inti dari
pembahasan, penulis sangat tertarik untuk membahas korelasi antara efektivitas dan
efisiensi tindakan penagihan pajak aktif terhadap realisasi penerimaan pajak. Dan
sebagai kelanjutan dari analisis korelasi antara efektivitas dan efisiensi tindakan
penagihan pajak aktif terhadap realisasi penerimaan pajak, penulis juga ingin
mengukur seberapa besar sebenarnya tingkat kontribusi penagihan pajak aktif tersebut
terhadap realisasi penerirnaan pajak. Oleh karena itu, penulis akan membahasnya di
dalam Laporan Praktik Ke rja Lapangan be rjudul "ANALISIS EFEKTIVITAS DAN
EFISIENSI PENAGIHAN PAJAK AKTIF DAN TINGKAT KONTRIBUSINYA
TERHADAP REALISASI PENERIMAAN PAJAK DI KPP PRATAMA
SERPONG".
-
E. RINGKASAN IS1 TIAP BAB
BAB I PENDAHCJLUAN
Bab ini berisi tentang latar belakang penulisan, tujuan penulisan, r u n g
lingkup pembahasan, metode pengumpulan data, dan sistematika
penyajian yang dibuat oleh penulis &lam menyusun Laporan PKL.
BAB 11 LANDASAN TEORI, DATA DAN FAKTA
Bab ini berisikan uraian mengenai pengertian dan urgensi hak
mendahulu negara, kaitan hak mendahulu dengan penagihan pajak,
penagihan pajak dipandang dari perspektif hukum dengan membahas
dasar hukurn penagihan, urgensi penagihan, serta penjelasan penagihan
persuasif dan penagihan aktif. Bab ini juga membahas dasar penagihan
serta tata cara dan prosedur pelaksanaan penagihan. Selain itu, &lam
bab ini dibahas mengenai saat daluwarsa penagihan serta data dan
fakta yang diperoleh penulis saat melakukan penelitian seperti data
piutang pajak, data pencairan piutang pajak, data realisasi penerimaan
pajak, serta data perpaj akan lainnya.
BAB I11 ANALISIS I PEMBAHASAN
Bab ini berisikan analisis dan pembahasan mengenai faktor pendukung
praktik penagihan dan analisis mengenai praktik pelaksanaan
penagihan pajak aktif. Penulis berusaha membahas inti permasalahan
dalam laporan PKL ini yaitu korelasi efektivitas dan efisiensi
penagihan pajak aktif terhadap realisasi penerimaan negara serta
-
tingkat kontribusinya terhadap realisasi penerimaan negara. Di dalam
bab ini juga dibahas pennasalahan yang umurnnya terjadi saat
melaksanakan tindakan penagihan pajak aktif serta membahas upaya-
upaya apa saja yang dapat dilakukan untuk menangani pennasalahan
tersebut.
BAB IV PENLTTCP
Berisi kesimpulan atas pembahasan bab-bab sebelumnya dan
memberikan saran-saran yang mungkin bermanfaat dalam
mengoptimalkan tindakan penagihan pajak aktif.
F. RENCANA DAFTAR PUSTAKA
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan
Ketiga Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dun
Tata Cara Perpajakan
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas
Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penag0han Pajak dengan Surat
Paksa
Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan dalam
Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa
-
Peraturan Pemerintah Nomor 136 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penjualan Barang
Sitaan yang dikecualikan dari Penjualan Secara Lelang dalam Rangka Penagihan
Pajak dengan Surat Paksa
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 563/KMK.O4/2000 tentang
Pemblokiran dun Penyitaan Harta Kekayaan Penanggung Pajak yang Tersimpan
pada Bank dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 24/PMK.O3/2008 tentang
Tata Cara Penagihan dengan Surat Paksa dun Pelaksanaan Penagihan Seketika
Dan Sekaligus.
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE - 50/PJ/2010 tentang Kebijakan
Penagihan Pajak
Rusjdi, Muhammad. 2004. Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, PT. Indeks: Jakarta.
Pudyatmoko, Y. Sri. 2009. Pengantar Hukum Pajak, Penerbit ANDI: Yogyakarta.
-
PENUTUP
A. RENCANA KEGIATAN
I Uraian Kegiatan I PKL dan PKL 1 I
Pengarahan Penyusunan Outline Laporan 9 April 20 10
Penyusunan dan Penyerahan Outline PKL 14 Juni- 25 Juni 2010
Pengarahan Teknis Pelaksanaan PKL 23 Juni 20 10
Pelaksanaan PKL 28 Juni - 23 Juli 2010
Penyerahan Laporan PKL untuk dinilai
Dosen Penilai
2 Agustus - 6 Agustus 2010
Perbaikan Laporan PKL 9 Agustus - 13 Agustus 20 10 I
Batas Akhir Penyerahan Laporan PKL 20 Agustus 201 0
Ujian Kompetensi Spesial isasi I 24 Agustus - 26 Agustus 201 0
Ujian Kompetensi Spesialisasi I (Ulangan)
B. KONTINJENSI
Penyusunan outline Laporan Praktik Kerja Lapangan ini merupakan rencana
dalam menyusun Laporan Praktik Kerja Lapangan. Tidak bisa dipungkiri apabila
nantinya penulis menemukan kendala atau hambatan baik dalam ha1 pengumpulan
30 Agustus - 1 September 201 0
Pendaftaran Yudisium
Yudisium
20 September - 22 September 20 1 0
24 September 2010
-
data maupun pembahasan yang berada di luar kekuasaan penulis. Oleh sebab itu
apabila selama pelaksanaan Praktik Keja Lapangan nanti terdapat masalah d d a t a u
perbedaan data dalam outline ini, penulis akan mencoba untuk melakukan
penyesuaian selama tidak menyimpang dari pokok pembahasan ini.
Penulis sangat menyadari bahwa outline ini masih terdapat banyak kekurangan
dikarenakan keterbatasan kemampuan dan pengalaman penulis, oleh karena itu
penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari dosen pembimbing.
Akhimya penulis sangat berharap semoga outline ini dapat bermanfaat sebagai
acuan dan penuntun dalam pembuatan Laporan Praktik Keja Lapangan sehingga
penulis dapat menyelesaikan Laporan Praktik Kerja Lapangan tersebut sesuai dengan
waktu yang telah ditentukan.
top related