data pengolah hutan
Post on 13-Oct-2015
328 Views
Preview:
TRANSCRIPT
-
DATA DAN INFORMASI PEMANFAATAN HUTAN
DIREKTORAT WILAYAH PENGELOLAAN DAN PENYIAPAN AREAL PEMANFAATAN KAWASAN HUTAN
DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN
DEPARTEMEN KEHUTANAN
JAKARTA, 2009
-
i
KATA PENGANTAR
Segala puji dan syukur ke Hadlirat Allah SWT yang melimpah rahmat, dan
karunianya, sehingga buku Data dan Informasi Pemanfaatan Hutan ini dapat
tersusun dan selesai pada waktunya. Buku ini adalah merupakan output dari
kegiatan Penyajian Data dan Informasi yang dananya tercantum dalam DIPA TA
2009, yang juga sekaligus merupakan rantai dari hasil pengumpulan data informasi
serta hasil sinkronisasi data informasi pemanfaatan hutan yang tercantum dalam
DIPA TA 2009.
Buku Data dan Informasi Pemanfaatan Kawasan Hutan ini disusun dalam rangka
menyediakan data dan informasi yang berkaitan dengan pemanfaatan kawasan
hutan yang meliputi data informasi perkembangan pemanfaatan hutan berupa
IUPHHK-HA/HTI, HTR ,HKm dan Hutan Desa di seluruh Indonesia, dan beberapa
calon lokasi IUPHHK-HTR di beberapa provinsi dan informasi lainnya. Selain itu juga
dilengkapi dengan definisi dan peraturan perundang-undangan yang terkait serta
prosedur dan mekanisme penyelesaian proses IUPHHK-HA/HTI, HTR, HKm dan
Hutan Desa.
Mudah-mudahan Buku Data dan Informasi Pemanfaatan Hutan ini dapat bermanfaat
dan menjadi acuan dalam perencanaan dan pengambilan kebijakan pembangunan
kehutanan ke depan khususnya yang terkait dengan perencanaan pemanfaatan
hutan.
Jakarta, November 2009
Direktur Wilayah Pengelolaan dan
Penyiapan Areal Pemanfaatan
Kawasan Hutan
Ir. S r i y o n o, MM
NIP 19510729 197903 1 001
-
ii
DAFTAR ISI
Halaman
KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI .. ii
DAFTAR TABEL .. iii
DAFTAR PETA . v
I. PENDAHULUAN 1
a. Latar Belakang 1 b. Maksud dan Tujuan 1
II. DEFINISI . 2
III. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT PERIZINAN PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU
5
IV. PROSEDUR PERIZINAN PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU
a. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam (IUPHHK-HA)
6
b. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri dalam Hutan Tanaman (IUPHHK-HTI)
7
c. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Rakyat dalam Hutan Tanaman (IUPHHK-HTR)
9
d. Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) 10 e. Hak Pengelolaan Hutan Desa ....................................... 12
V. LUAS KAWASAN HUTAN .. 14
VI. IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU
15
a. Perkembangan IUPHHK-HA per provinsi s/d 2009 . 17 b. Perkembangan IUPHHK-HT per provinsi s/d 2009 29 c. Perkembangan Hutan Tanaman Rakyat s/d September 2009 38 d. Perkembangan Hutan Kemasyarakatan s/d September 2009 41 e. Perkembangan Hutan Desa s/d Oktober 2009 45
LAMPIRAN .. 46
-
iii
DAFTAR TABEL
Halaman
Tabel 1. Luas Kawasan Hutan dan Perairan per provinsi Seluruh Indonesia
14
Tabel 2. Rekapitulasi Jumlah unit dan Luas IUPHHK pada Hutan Alam per provinsi .
15
Tabel 3. Rekapitulasi Jumlah unit dan Luas IUPHHK pada Hutan Tanaman per provinsi .
16
Tabel 4. Daftar IUPHHK Hutan Alam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam .
17
Tabel 5. Daftar IUPHHK Hutan Alam di Provinsi Sumatera Utara .. 17 Tabel 6. Daftar IUPHHK Hutan Alam di Provinsi Sumatera Barat ... 18 Tabel 7. Daftar IUPHHK Hutan Alam di Provinsi Riau ................. 18 Tabel 8. Daftar IUPHHK Hutan Alam di Provinsi Jambi 18 Tabel 9. Daftar IUPHHK Hutan Alam di Provinsi Sumatera Selatan 18 Tabel 10. Daftar IUPHHK Hutan Alam di Provinsi Bengkulu . 19 Tabel 11. Daftar IUPHHK Hutan Alam di Provinsi Kalimantan Barat 19 Tabel 12. Daftar IUPHHK Hutan Alam di Provinsi Kalimantan Tengah 20 Tabel 13. Daftar IUPHHK Hutan Alam di Provinsi Kalimantan Selatan 21 Tabel 14. Daftar IUPHHK Hutan Alam di Provinsi Kalimantan Timur .. 22 Tabel 15. Daftar IUPHHK Hutan Alam di Provinsi Sulawesi Utara 24 Tabel 16. Daftar IUPHHK Hutan Alam di Provinsi Gorontalo .. 24 Tabel 17. Daftar IUPHHK Hutan Alam di Provinsi Sulawesi Tengah 25 Tabel 18. Daftar IUPHHK Hutan Alam di Provinsi Sulawesi Tenggara 25 Tabel 19. Daftar IUPHHK Hutan Alam di Provinsi Sulawesi Barat . 25 Tabel 20. Daftar IUPHHK Hutan Alam di Provinsi Maluku 26 Tabel 21. Daftar IUPHHK Hutan Alam di Provinsi Maluku Utara . 26 Tabel 22. Daftar IUPHHK Hutan Alam di Provinsi Papua ............ 27 Tabel 23. Daftar IUPHHK Hutan Alam di Provinsi Papua Barat ... 28 Tabel 24. Daftar IUPHHK Hutan Tanaman Industri di Provinsi Nanggroe
Aceh Darussalam .............
29 Tabel 25. Daftar IUPHHK Hutan Tanaman Industri di Provinsi Sumatera
Utara ........................................................................
29 Tabel 26. Daftar IUPHHK Hutan Tanaman Industri di Provinsi Sumatera
Barat .................................................................................
30 Tabel 27. Daftar IUPHHK Hutan Tanaman Industri di Provinsi Riau .... 30 Tabel 28. Daftar IUPHHK Hutan Tanaman Industri di Provinsi Jambi 31 Tabel 29. Daftar IUPHHK Hutan Tanaman Industri di Provinsi Sumatera
Selatan ................................................................................
32 Tabel 30. Daftar IUPHHK Hutan Tanaman Industri di Provinsi Bangka
Belitung ............................................................................
32 Tabel 31. Daftar IUPHHK Hutan Tanaman Industri di Provinsi Lampung 33 Tabel 32. Daftar IUPHHK Hutan Tanaman Industri di Provinsi Nusa
Tenggara Timur ..............................................................
33 Tabel 33. Daftar IUPHHK Hutan Tanaman Industri di Provinsi Kalimantan
Barat ...................................................................................
33 Tabel 34. Daftar IUPHHK Hutan Tanaman Industri di Provinsi Kalimantan
Tengah ................................................................................
34 Tabel 35. Daftar IUPHHK Hutan Tanaman Industri di Provinsi Kalimantan
Selatan ................................................................................
35
-
iv
Tabel 36. Daftar IUPHHK Hutan Tanaman Industri di Provinsi Kalimantan Timur ...................................................................................
35
Tabel 37. Daftar IUPHHK Hutan Tanaman Industri di Provinsi Sulawesi Utara ..............................................................................
36
Tabel 38. Daftar IUPHHK Hutan Tanaman Industri di Provinsi Sulawesi Tengah ................................................................................
36
Tabel 39. Daftar IUPHHK Hutan Tanaman Industri di Provinsi Sulawesi Selatan ...........................................................................
37
Tabel 40. Daftar IUPHHK Hutan Tanaman Industri di Provinsi Sulawesi Barat .............................................................................
37
Tabel 41. Daftar IUPHHK Hutan Tanaman Industri di Provinsi Maluku 37 Tabel 42. Daftar IUPHHK Hutan Tanaman Industri di Provinsi Maluku Utara 37 Tabel 43. Daftar IUPHHK Hutan Tanaman Industri di Provinsi Papua 37 Tabel 44. Realisasi Pencadangan Areal HTR . 38 Tabel 45. Daftar IUPHHK-HTR 40 Tabel 46. Realisasi Penetapan Areal Kerja Hutan Kemasyarakatan 41 Tabel 47. Daftar IUPHKm di Provinsi Lampung 42 Tabel 48. Daftar IUPHKm di Provinsi DI Yogyakarta 42 Tabel 49. Daftar IUPHKm di Provinsi NTB .. 44 Tabel 50. Realisasi Penetapan Areal Kerja Hutan Desa . 45
-
v
DAFTAR PETA
Halaman
1. Peta Perkembangan IUPHHK dan Hutan Kemasyarakatan di Prov. Nanggroe Aceh Darussalam .
47
2. Peta Perkembangan IUPHHK dan Hutan Kemasyarakatan di Prov. Sumatera Utara .
49
3. Peta Perkembangan IUPHHK dan Hutan Kemasyarakatan di Prov. Riau 51 4. Peta Perkembangan IUPHHK dan Hutan Kemasyarakatan di Prov.
Sumatera Barat .
53 5. Peta Perkembangan IUPHHK dan Hutan Kemasyarakatan di Prov.
Jambi
55 6. Peta Perkembangan IUPHHK dan Hutan Kemasyarakatan di Prov.
Sumatera Selatan ..
57 7. Peta Perkembangan IUPHHK dan Hutan Kemasyarakatan di Prov.
Bangka Belitung .
59 8. Peta Perkembangan IUPHHK dan Hutan Kemasyarakatan di Prov.
Bengkulu .
61 9. Peta Perkembangan IUPHHK dan Hutan Kemasyarakatan di Prov.
Lampung
63 10. Peta Perkembangan IUPHHK dan Hutan Kemasyarakatan di Prov. DI
Yogyakarta
65 11. Peta Perkembangan IUPHHK dan Hutan Kemasyarakatan di Prov. Bali 67 12. Peta Perkembangan IUPHHK dan Hutan Kemasyarakatan di Prov. NTB 69 13. Peta Perkembangan IUPHHK dan Hutan Kemasyarakatan di Prov. NTT 71 14. Peta Perkembangan IUPHHK dan Hutan Kemasyarakatan di Prov.
Kalimantan Barat
73 15. Peta Perkembangan IUPHHK dan Hutan Kemasyarakatan di Prov.
Kalimantan Tengah ..
75 16. Peta Perkembangan IUPHHK dan Hutan Kemasyarakatan di Prov.
Kalimantan Selatan ..
77 17. Peta Perkembangan IUPHHK dan Hutan Kemasyarakatan di Prov.
Kalimantan Timur ..
79 18. Peta Perkembangan IUPHHK dan Hutan Kemasyarakatan di Prov.
Sulawesi Utara .
81 19. Peta Perkembangan IUPHHK dan Hutan Kemasyarakatan di Prov.
Gorontalo
83 20. Peta Perkembangan IUPHHK dan Hutan Kemasyarakatan di Prov.
Sulawesi Tengah
85 21. Peta Perkembangan IUPHHK dan Hutan Kemasyarakatan di Prov.
Sulawesi Tenggara
87 22. Peta Perkembangan IUPHHK dan Hutan Kemasyarakatan di Prov.
Sulawesi Barat .
89 23. Peta Perkembangan IUPHHK dan Hutan Kemasyarakatan di Prov.
Sulawesi Selatan
91 24. Peta Perkembangan IUPHHK dan Hutan Kemasyarakatan di Prov.
Maluku .
93 25. Peta Perkembangan IUPHHK dan Hutan Kemasyarakatan di Prov.
Maluku Utara
95 26. Peta Perkembangan IUPHHK dan Hutan Kemasyarakatan di Prov.
Papua
97
-
vi
27. Peta Perkembangan IUPHHK dan Hutan Kemasyarakatan di Prov. Papua Barat ...
99
-
1
I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Hutan sebagai modal pembangunan nasional memiliki manfaat yang nyata bagi kehidupan
dan penghidupan bangsa Indonesia, baik manfaat ekologi, sosial budaya maupun ekonomi,
secara seimbang dan dinamis. Untuk itu hutan harus diurus dan dikelola, dilindungi dan
dimanfaatkan secara berkesinambungan bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia, baik
generasi sekarang maupun yang akan datang.
Dalam mengiringi dinamika pembangunan Indonesia, peran kawasan hutan menjadi
penting dalam mendukung peningkatan ekonomi bangsa. Undang-undang telah
menetapkan pembagian kawasan hutan untuk dimanfaatkan sesuai fungsinya, yaitu fungsi
produksi, lindung dan hutan konservasi, kecuali pada cagar alam, zona rimba, dan zona
inti dalam taman nasional.
Dalam pemanfaatan kawasan hutan tidak terlepas dari suatu acuan / mekanisme yang
diharapkan sehingga dapat tercapainya tujuan dari pengelolaan hutan secara lestari. Untuk
hal tersebut perlu didukung dan dipahami mengenai perubahan perundang-undangan yang
antara lain berisi batasan-batasan dalam pemanfaatan kawasan hutan sesuai Pasal 18 PP
No. 6 Tahun 2007 bahwa pemanfaatan hutan dapat dilakukan pada seluruh kawasan
hutan kecuali pada kawasan cagar alam, zona inti dan zona rimba pada taman nasional.
Selanjutnya berdasarkan pasal 31 ayat (2) bahwa pemanfaatan hutan pada hutan produksi
dapat berupa pemanfaatan hasil hutan kayu. Batasan-batasan tersebut merupakan suatu
bentuk proteksi terhadap kawasan hutan yang ada di Indonesia yang kenyataannya selalu
mengalami penurunan dari tahun-ke tahun.
Dengan adanya hal-hal tersebut di atas, kiranya perlu adanya informasi kepada berbagai
pihak mengenai perizinan-perizinan di bidang pemanfaatan kawasan hutan berupa Izin
Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam / Hutan Tanaman Industri
(IUPHHK-HA/HTI), Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman
Tanaman Rakyat (IUPHHK-HTR), Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan, dan
Pengelolaan Hutan Desa.
B. Maksud dan Tujuan
Maksud pembuatan buku ini adalah untuk menyajikan data dan informasi perizinan berupa
IUPHHK-HA/HTI, IUPHHK-HTR, IUPHKm, Pengelolaan Hutan Desa, serta informasi lain
yang terkait sehingga memudahkan evaluasi dan pemantauan. Adapun tujuan penyusunan
buku ini adalah agar tercipta suatu transparansi pelayanan data informasi dan pelayanan
perizinan tentang pemanfaatan hutan.
-
2
II. DEFINISI
Pemanfaatan hutan adalah kegiatan untuk memanfaatkan kawasan hutan,
memanfaatkan jasa lingkungan, memanfaatkan hasil hutan kayu dan bukan kayu serta
memungut hasil hutan kayu dan bukan kayu secara optimal dan adil untuk
kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya.
Pemanfaatan kawasan adalah kegiatan untuk memanfaatkan ruang tumbuh
sehingga diperoleh manfaat lingkungan, manfaat sosial dan manfaat ekonomi secara
optimal dengan tidak mengurangi fungsi utamanya.
Pemanfaatan jasa lingkungan adalah kegiatan untuk memanfaatkan potensi jasa
lingkungan dengan tidak merusak lingkungan dan mengurangi fungsi utamanya.
Pemanfaatan hasil hutan kayu adalah kegiatan untuk memanfaatkan dan
mengusahakan hasil hutan berupa kayu dengan tidak merusak lingkungan dan tidak
mengurangi fungsi pokoknya.
Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu adalah kegiatan untuk memanfaatkan dan
mengusahakan hasil hutan berupa bukan kayu dengan tidak merusak lingkungan dan
tidak mengurangi fungsi pokoknya.
Pemungutan hasil hutan kayu dan/atau bukan kayu adalah kegiatan untuk
mengambil hasil hutan baik berupa kayu dan/atau bukan kayu dengan batasan waktu,
luas dan/atau volume tertentu.
Izin pemanfaatan hutan adalah izin yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang
yang terdiri dari izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa
lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau bukan kayu, dan izin
pemungutan hasil hutan kayu dan/atau bukan kayu pada areal hutan yang telah
ditentukan.
Izin usaha pemanfaatan kawasan yang selanjutnya disingkat IUPK adalah izin
usaha yang diberikan untuk memanfaatkan kawasan pada hutan lindung dan/atau
hutan produksi.
Izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan yang selanjutnya disingkat IUPJL
adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan jasa lingkungan pada hutan
lindung dan/atau hutan produksi.
Izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu yang selanjutnya disingkat Industri
dan/atau izin usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu yang selanjutnya disebut
IUPHHBK adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan berupa
kayu dan/atau bukan kayu dalam hutan alam pada hutan produksi melalui kegiatan
pemanenan atau penebangan, pengayaan, pemeliharaan dan pemasaran.
Izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan alam (IUPHHK- HA)
adalah izin untuk memanfaatkan hutan produksi yang kegiatannya terdiri dari
penebangan, pengangkutan, penanaman, pemeliharaan, pengamanan, pengolahan dan
pemasaran hasil hutan kayu.
-
3
Izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman industri
dalam Hutan Tanaman (IUPHHK-HTI) adalah izin usaha untuk membangun hutan
tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok industri untuk
meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dalam rangka memenuhi kebutuhan
bahan baku industri.
IUPHHK restorasi ekosistem dalam hutan alam adalah izin usaha yang diberikan
untuk membangun kawasan dalam hutan alam pada hutan produksi yang memiliki
ekosistem penting sehingga dapat dipertahankan fungsi dan keterwakilannya melalui
kegiatan pemeliharaan, perlindungan dan pemulihan ekosistem hutan termasuk
penanaman, pengayaan, penjarangan, penangkaran satwa, pelepasliaran flora dan
fauna untuk mengembalikan unsur hayati (flora dan fauna) serta unsur non hayati
(tanah, iklim dan topografi) pada suatu kawasan kepada jenis yang asli, sehingga
tercapai keseimbangan hayati dan ekosistemnya.
IUPHHK dan/atau IUPHHBK dalam hutan tanaman adalah izin usaha yang
diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dan/atau bukan kayu dalam
hutan tanaman pada hutan produksi melalui kegiatan penyiapan lahan, pembibitan,
penanaman, pemeliharaan, pemanenan, dan pemasaran.
Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Rakyat
dalam Hutan Tanaman yang selanjutnya disingkat IUPHHK-HTR adalah izin usaha
yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dalam hutan tanaman
pada hutan produksi yang dibangun oleh perorangan atau koperasi untuk
meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur
dalam rangka menjamin kelestarian sumber daya hutan
Izin usaha pemanfaatan hutan kemasyarakatan yang selanjutnya disingkat
IUPHKm, adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan sumber daya hutan
pada kawasan hutan lindung dan/atau kawasan hutan produksi.
Izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan kemasyarakatan yang
selanjutnya disingkat IUPHHK HKm adalah izin usaha yang diberikan untuk
memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dalam areal kerja IUPHKm pada hutan
produksi.
Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya
alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang
satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
Hutan Negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas
tanah.
Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh
pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi
hasil hutan.
-
4
Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai
perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir,
mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
Hutan Alam adalah suatu lapangan yang bertumbuhan pohon-pohon alami yang
secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup alam hayati beserta alam
lingkungannya.
Hutan Tanaman adalah hutan yang dibangun dalam rangka meningkatkan potensi
dan kualitas hutan produksi dengan menetapkan silvikultur intensif.
Hutan Tanaman Industri adalah hutan tanaman pada hutan produksi yang
dibangun oleh kelompok industri kehutanan untuk meningkatkan potensi dan kualitas
hutan produksi dengan menerapkan silvikultur dalam rangka memenuhi kebutuhan
bahan baku industri hasil hutan.
Hutan Tanaman Rakyat (HTR) adalah hutan tanaman pada hutan produksi yang
dibangun oleh kelompok masyarakat untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan
produksi dengan menerapkan silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian sumber
daya hutan.
Hutan Kemasyarakatan (HKm) adalah hutan negara yang pemanfaatan utamanya
ditujukan untuk memberdayakan masyarakat.
Hutan Desa adalah hutan negara yang belum dibebani izin/hak, yang dikelola oleh
desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa.
Hak pengelolaan hutan desa adalah hak yang diberikan kepada desa untuk
mengelola hutan negara dalam batas waktu dan luasan tertentu
Izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan desa adalah izin usaha
yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dalam hutan desa pada
hutan produksi melalui kegiatan penanaman, pemeliharaan, pemanenan, dan
pemasaran.
Peta Areal Kerja (WA) adalah peta yang menggambarkan letak suatu areal yang
dibebani hak pengusahaan yang merupakan lampiran surat keputusan IUPHHK.
Area Kerja Pengusahaan adalah suatu kawasan hutan yang dibebani hak
pengusahaan.
IUPHHK yang telah mendapatkan SK Definitif adalah IUPHHK yang telah
mendapatkan surat penetapan dari Menteri Kehutanan untuk usaha pemanfaatan hasil
hutan kayu.
IUPHHK yang telah mendapatkan SK Sementara adalah IUPHHK yang telah
mendapatkan surat persetujuan dari Dirjen Bina Produksi Kehutanan atas nama
Menteri Kehutanan
-
5
III. PERATURAN PERUNDANGAN TERKAIT PERIZINAN PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU
1. Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
2. Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
3. Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan
4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Kawasan Hutan.
5. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
6. Keputusan Menteri Kehutanan No. 6885/Kpts-II/2002 tanggal 12 Juli 2002 tentang Tata Cara dan Persyaratan Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Non Kayu.
7. Peraturan Menteri Kehutanan No. P.03/Menhut-II/2005 tanggal 18 Januari 2005 tentang Pedoman Verifikasi IUPHHK-HA/HT yang diterbitkan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota Jo Permenhut No. P.05/Menhut-II/2006 tanggal 18 Januari 2006.
8. Peraturan Menteri Kehutanan No. P.61/Menhut-II/2006 tentang Kawasan Hutan Yang Dapat Dicadangkan Atau Diberikan IUPHHK pada Hutan Tanaman
9. Peraturan Menteri Kehutanan No. P.19/Menhut-II/2007 tentang Tata Cara Pemberian Izin dan Perluasan Areal Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri dalam Hutan Tanaman pada Hutan Produksi
10. Peraturan Menteri Kehutanan No. P.11/Menhut-II/2008 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Kehutanan No. P.19/Menhut-II/2007 tentang Tata Cara Pemberian Izin dan Perluasan Areal Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri dalam Hutan Tanaman pada Hutan Produksi
11. Peraturan Menteri Kehutanan No. P.20/Menhut-II/2007 tentang Tata Cara Pemberian IUPHHK dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi Melalui Permohonan
12. Peraturan Menteri Kehutanan No. P.12/Menhut-II/2008 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menhut No. P.20/Menhut-II/2007 tentang Tata Cara Pemberian IUPHHK dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi Melalui Permohonan
12. Peraturan Menteri Kehutanan No. P.23/Menhut-II/2007 tentang Tata Cara Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Rakyat Dalam Hutan Tanaman.
13. Peraturan Menteri Kehutanan No. P.5/Menhut-II/2008 tentang Perubahan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.23/Menhut-II/2007 tentang Tata Cara Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Rakyat Dalam Hutan Tanaman.
14. Peraturan Menteri Kehutanan No. P.37/Menhut-II/2007 tentang Hutan Kemasyarakatan
15. Peraturan Menteri Kehutanan No. P.18/Menhut-II/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menhut No. P.37/Menhut-II/2007 tentang Hutan Kemasyarakatan
16. Peraturan Menteri Kehutanan No. P.49/Menhut-II/2008 tentang Hutan Desa
17. Keputusan Direktur Jenderal Inventarisasi dan Tata Guna No. 25/Kpts/VII-1/1990 tentang Peta Areal Kerja Hak Pengusahaan Hutan (HPH)
-
6
IV. PROSEDUR PERIZINAN PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU
A. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam (IUPHHK-HA)
Dasar Hukum: - Permenhut No P.20/Menhut-II/2007 tentang Tata Cara Pemberian IUPHHK dalam
Hutan Alam pada Hutan Produksi Melalui Permohonan dengan Peraturan Menteri Kehutanan.
- Permenhut No. 12/Menhut-II/2008 tentang Perubahan Kedua Permenhut No
P.20/Menhut-II/2007 tentang Tata Cara Pemberian IUPHHK dalam Hutan Alam pada
Hutan Produksi.
Pemohon adalah: 1. Perorangan 2. Koperasi 3. BUMN atau BUMD 4. Badan Usaha Milik Swasta Indonesia (PT, CV, Firma). Persyaratan Permohonan IUPHHK-HA terdiri dari: 1. Persyaratan administrasi; dan 2. Persyaratan teknis. Persyaratan administrasi dimaksud terdiri dari: a. Copy KTP untuk perorangan atau Akte pendirian Koperasi/Badan Usaha yang
berbentuk PT, CV atau Firma beserta perubahan-perubahannya diutamakan bergerak di bidang usaha kehutanan/pertanian/perkebunan;
b. Surat Izin Usaha dari Instansi yang berwenang;
c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
d. Referensi Bank yang menyatakan bahwa pemohon adalah nasabah yang
bertanggung jawab;
e. Pernyataan bersedia membuka kantor cabang di Provinsi dan atau Kabupaten/Kota;
f. Rencana lokasi yang dimohon yang dibuat oleh Pemohon dilampiri citra satelit
resolusi minimal 30 (tiga puluh) meter, dengan sumber yang jelas, dilengkapi peta
skala minimal 1 : 100.000;
g. Rekomendasi Gubernur yang telah mendapatkan pertimbangan Bupati/Walikota
yang didasarkan pada pertimbangan teknis Kepala Dinas Kehutanan
Kabupaten/Kota, bahwa areal yang dimaksud tidak dibebani hak-hak lain dan
dilampiri peta lokasi sekurang-kurangnya skala 1 : 100.000,
h. Rekomendasi Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf g, didasarkan anlisis
fungsi kawasan hutan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi dan Kepala Balai
Pemantapan Kawasan Hutan
Persyaratan teknis (dalam bentuk proposal teknis) berisi antara lain: a. Kondisi umum areal yang dimaksud dan kondisi perusahaan. b. Usulan teknis yang terdiri dari maksud dan tujuan, rencana pemanfaatan, sistem
silvikultur yang diusahakan, organisasi/tata laksana, pembiayaan/ cashflow dan
perlindungan hutan
-
7
Prosedur Permohonan IUPHHK-HA
B. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri dalam Hutan Tanaman (IUPHHK-HTI)
Dasar Hukum:
- Permenhut No P.19/Menhut-II/2007 tentang Tata Cara Pemberian Izin dan Perluasan Areal Kerja IUPHHK pada HTI dalam Hutan Tanaman pada Hutan Produksi.
- Permenhut No. P.11/Menhut-II/2008 tentang Perubahan Kedua Permenhut No
P.19/Menhut-II/2007 tentang Tata Cara Pemberian Izin dan Perluasan Areal Kerja
IUPHHK pada HTI dalam Hutan Tanaman pada Hutan Produksi.
Pemohon adalah: a. Koperasi; b. Badan Usaha Milik Swasta Indonesia; c. Badan Usaha Milik Negara (BUMN); atau
d. Badan Usaha Milik Daerah.
Persyaratan Permohonan IUPHHK-HTI terdiri dari:
1. Persyaratan administrasi; dan
2. Persyaratan teknis.
-
8
Persyaratan administrasi IUPHHK-HTI terdiri dari:
a. Akte pendirian Koperasi/Badan Usaha yang berbentuk PT, CV atau Firma beserta perubahan-perubahannya diutamakan bergerak di bidang usaha kehutanan/ pertanian/perkebunan;
b. Surat Izin Usaha dari Instansi yang berwenang;
c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
d. Pernyataan bersedia membuka kantor cabang di Provinsi dan atau Kabupaten/Kota;
e. Rencana lokasi yang dimohon yang dibuat oleh Pemohon dilampiri citra satelit resolusi minimal 30 (tiga puluh) meter, dengan sumber yang jelas, dilengkapi peta skala minimal 1 : 100.000;
f. Rekomendasi Gubernur yang telah mendapatkan pertimbangan Bupati/Walikota yang didasarkan pada pertimbangan teknis Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota, bahwa areal yang dimaksud tidak dibebani hak-hak lain dan dilampiri peta lokasi sekurang-kurangnya skala 1 : 100.000,
g. Rekomendasi Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf f, didasarkan anlisis fungsi kawasan hutan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi dan Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan
Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud di atas (dalam bentuk proposal teknis)
berisi antara lain:
a. Kondisi umum areal yang dimaksud dan kondisi perusahaan.
b. Usulan teknis yang terdiri dari maksud dan tujuan, rencana pemanfaatan, sistem
silvikultur yang diusahakan, organisasi/tata laksana, pembiayaan/cashflow dan
perlindungan hutan
Prosedur Permohonan IUPHHK-HTI
-
9
C. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Rakyat dalam Hutan Tanaman (IUPHHK-HTR) Dasar Hukum: - Permenhut No P.23/Menhut-II/2007 tentang Tata Cara Permohonan Izin Usaha
Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Rakyat dalam Hutan Tanaman. - Permenhut No. P.5/Menhut-II/2008 tentang perubahan Permenhut No P.23/Menhut-
II/2007.
Pemohon adalah: a. Perorangan; b. Koperasi. Koperasi yang dimaksud di atas adalah Koperasi dalam skala usaha mikro, kecil, menengah dan dibangun oleh masyarakat yang tinggal di dalam atau disekitar hutan. (1) Luas areal HTR paling luas 15 Ha (lima belas hektar) untuk setiap Kepala
Keluarga pemohon atau bagi Koperasi luasnya disesuaikan dengan kemampuan usahanya.
(2) Letak areal sebagaimana dimaksud di atas harus berada dalam satu lokasi yang telah ditetapkan oleh Menteri.
Persyaratan Permohonan: Persyaratan permohonan yang diajukan oleh perorangan: a. Foto copy KTP; b. Keterangan dari Kepala Desa bahwa benar pemohon berdomisili di desa tersebut; c. Sketsa areal yang dimohon.
Persyaratan permohonan yang diajukan oleh koperasi: a. Foto copy akta pendirian; b. Keterangan dari Kepala Desa yang menyatakan bahwa Koperasi dibentuk oleh
masyarakat setempat; c. Sketsa areal yang dimohon; atau d. Peta areal yang dimohon untuk luasan di atas 15 (lima belas) hektar dengan skala
1 : 5000 atau 1 : 10.000.
-
10
D. Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm)
Dasar Hukum : - Peraturan Menhut No. P.37/Menhut-II/2007 tentang Hutan Kemasyarakatan - Peraturan Menhut No. P.18/Menhut-II/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menhut No. P.37/Menhut-II/2007 tentang Hutan Kemasyarakatan
Perizinan dalam hutan kemasyarakatan dilakukan melalui tahapan :
a. Fasilitasi; dan
b. Pemberian izin.
Pemohon IUPHKm adalah :
kelompok masyarakat setempat yang telah mendapat fasilitasi pada kawasan hutan
yang telah ditetapkan sebagai areal kerja hutan kemasyarakatan dengan surat
Keputusan Menteri.
Persyaratan Permohonan :
a. Sketsa areal kerja yang dimohon dan Surat Keterangan Kelompok yang memuat data dasar kelompok masyarakat dari Kepala Desa.
b. Sketsa areal kerja antara lain memuat informasi mengenai wilayah administrasi pemerintahan, potensi kawasan hutan, koordinat dan batas-batas yang jelas serta dapat diketahui luas arealnya.
Prosedur Permohonan IUPHHK-HTR
BPPHP
Pemohon HTR
Kepala Desa (Verifikasi dan Rekomendasi)
CAMAT
Bupati / Walikota (Menerbitkan Izin)
BPPHP Verifikasi dan berkoordinasi dengan BPKH sebagai pertimbangan teknis
Izin HTR oleh Bupati/Walikota a.n. Menhut
Keterangan : BPPHP : Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi BPKH : Balai Pemantapan Kawasan Hutan. ------ > : verifikasi
-
11
-
12
E. Hak Pengelolaan Hutan Desa Dasar Hukum : - Peraturan Menhut No. P.49/Menhut-II/2008 tentang Hutan Desa
Pemohon :
Lembaga Desa Persyaratan Permohonan :
- Peraturan desa tentang penetapan lembaga desa.
- Surat pernyataan dari kepala desa yang menyatakan wilayah administrasi desa
yang bersangkutan yang diketahui camat.
- Luas areal kerja yang dimohon.
- Rencana kegiatan dan bidang usaha lembaga desa.
-
13
-
14
V. LUAS KAWASAN HUTAN
Luas kawasan hutan Indonesia berdasarkan SK penunjukan kawasan hutan dan perairan
provinsi 137.090.468,18 ha, dengan perincian sebagai berikut:
Tabel 1: Luas Kawasan Hutan dan Perairan per provinsi Seluruh Indonesia
No Provinsi No. SK Luas Kawasan Hutan dan Perairan (ha)
Kawasan Hutan Perairan Jumlah
1 Nangroe Aceh Darussalam 170/Kpts-II/00 3.335.713,00 214.100,00 3.549.813,00
2 Sumatera Utara 44/Menhut-II/05 3.742.120,00 - 3.742.120,00
3 Sumatera Barat 519/Menhut-II/05 2.600.286,00 - 2.600.286,00
4 Riau (1) 173/Kpts-II/1986 9.456.160,00 - 9.456.160,00
5 Kep. Riau (2) - - -
6 Jambi 421/Kpts-II/99 2.179.440,00 - 2.179.440,00
7 Bengkulu 420/Kpts-II/99 920.964,00 - 920.964,00
8 Sumatera Selatan 76/Kpts-II/01 3.742.327,00 17.000,00 3.759.327,00
9 Bangka Belitung 357/Menhut-II/04 657.510,00 - 657.510,00
10 Lampung 256/Kpts-II/00 1.004.735,00 - 1.004.735,00
11 DKI Jakarta 220/Kpts-II/00 475,45 108.000,00 108.475,45
12 Jawa Barat 195/Kpts-II/03 816.602,70 - 816.602,70
13 Banten (3) 201.787,00 51.467,00 253.254,00
14 Jawa Tengah 359/Menhut-II/04 647.133,00 110.117,00 757.250,00
15 DI. Yogyakarta 171/Kpts-II/00 16.819,52 - 16.819,52
16 Jawa Timur 417/Kpts-II/99 1.357.206,30 - 1.357.206,30
17 Bali 433/Kpts-II/99 127.271,01 3.415,00 130.686,01
18 Nusa Tenggara Barat 598/menhut-II/09 1.035.838,00 11.121,00 1.046.959,00
19 Nusa Tenggara Timur(3) 423/Kpts-II/99 1.555.068,00 253.922,00 1.808.990,00
20 Kalimantan Barat 259/Kpts-II/00 9.101.760,00 77.000,00 9.178.760,00
21 Kalimantan Tengah (1) 759/Kpts/Um/10/82 15.300.000,00 15.300.000,00
22 Kalimantan Timur 79/Kpts-II/01 14.651.053,00 500,00 14.651.553,00
23 Kalimantan Selatan 435/Menhut-II/09 1.566.697,00 - 1.566.697,00
24 Sulawesi Utara 452/Kpts-II/99 1.526.005,00 89.065,00 1.615.070,00
25 Gorontalo (2) - - -
26 Sulawesi Tengah 757/Kpts-II/99 4.394.932,00 - 4.394.932,00
27 Sulawesi Tenggara 454/Kpts-II/99 2.518.337,00 81.800,00 2.600.137,00
28 Sulawesi Selatan 890/Kpts-II/99 2.118.992,00 606.804,00 2.725.796,00
29 Sulawesi Barat 4) 1.185.666,00 8.458 1.194.124,00
30 Maluku 415/Kpts-II/99 7.146.109,00 118.598,00 7.264.707,00
31 Maluku Utara(2) - -
32 Papua 891/Kpts-II/99 40.546.360,00 1.678.480,00 42.224.840,00
33 Irian Jaya Barat(2) - - -
Jumlah 133.453.366,98 3.429.847,00 136.883.213,98
SUMBER : Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan (2009) Keterangan : 1. Belum ada SK Penunjukan, SK masih berdasarkan TGHK 2. Belum ada SK Penunjukan, dan data masih bergabung dengan provinsi induk 3. Review SK Penunjukan masih dalam konsep SK dan peta lampirannya 4. Perhitungan ulang secara digital berdasarkan peta penunjukan provinsi Sulsel
-
15
VI. IJIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU (IUPHHK)
Kegiatan pemanfaatan hutan meliputi kegiatan untuk memanfaatkan Kawasan hutan,
memanfaatkan jasa lingkungan, memanfaatkan hasil hutan kayu dan bukan kayu serta
memungut hasil hutan kayu dan bukan kayu secara optimal dan adil untuk kesejahteraan
masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya.
Kawasan hutan yang telah dimanfaatkan untuk kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu
berupa izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (IUPHHK) secara keseluruhan sampai
dengan Oktober 2009 adalah: Jumlah IUPHHK-HA 299 unit dengan luasan 25.384.650 ha;
jumlah IUPHHK-HTI 211 unit dengan luasan 8.441.976 ha; dan jumlah IUPHHK-HTR 9 unit
dengan luas 21.157,35 ha. Sedangkan kawasan hutan yang telah dimanfaatkan untuk izin
usaha pemanfaatan hutan kemasyarakatan (IUPHKm) sebanyak 55 izin dengan luas
7.708,09 ha.
Jumlah unit IUPHHK-HA terbesar berada di provinsi Kalimantan Timur sebanyak 86 unit
dengan luas 6.195.658 ha, dan jumlah unit terkecil IUPHHK-HA berada di Provinsi Bengkulu
yaitu 1 unit, seluas 23.000 ha, sedang provinsi yang tidak mempunyai unit IUPHHK-HA
sejumlah 13 provinsi yaitu: Kep. Riau, Bangka Belitung, Lampung, 6 provinsi P. Jawa, NTT,
NTB, dan Sulawesi Selatan. Untuk IUPHHK-HA yang aktif masih mempunyai kegiatan
sebanyak 248 unit dengan luas 21.917.684 ha, sedang yang tidak aktif sejumlah 51 unit
dengan luas 3.466.966 ha.
Jumlah unit IUPHHK-HTI terbesar berada di Provinsi Riau sebanyak 48 unit dengan jumlah
luas 1.509.702 ha, sedang provinsi yang tidak mempunyai unit IUPHHK-HTI sejumlah 13
provinsi yaitu: Prov. Kep. Riau, Bengkulu, 6 provinsi P. Jawa, Bali, NTB, Gorontalo, Sultra,
dan Papua Barat. Untuk IUPHHK-HTI yang telah memperoleh SK Definitif sebanyak 181
unit, sedang yang masih SK Sementara sejumlah 30 unit.
Secara terperinci data tentang jumlah unit dan luas IUPHHK-Ha/HTIserta keaktifan kegiatan
masing-masing pada hutan alam dan hutan tanaman dapat dilihat pada tabel-tabel berikut:
Tabel 2: Rekapitulasi Jumlah unit dan Luas IUPHHK pada Hutan Alam per provinsi
No Provinsi Unit Luas (ha) Aktif Tidak Aktif
Unit Luas (ha) Unit Luas (ha)
1 N. Aceh Darussalam 7 409.644 1 30.000 6 379.644
2 Sumatera Utara 6 328.803 1 48.140 5 316.343
3 Sumatera Barat 3 160.590 3 160.590 - -
4 Riau 8 444.513 4 232.161 4 212.352
5 Jambi 2 45.825 2 45.825 - -
6 Sumatera Selatan 2 108.170 1 56.000 1 52.170
7 Bengkulu 1 23.000 - - 1 23.000
8 Kalimantan Barat 24 1.194.855 20 1.003.315 4 191.540
9 Kalimantan Tengah 57 4.111.303 54 3.974.633 3 136.670
10 Kalimantan Selatan 5 279.361 2 102.721 3 176.640
11 Kalimantan Timur 86 6.195.658 77 5.789.722 9 405.936
-
16
No Provinsi Unit Luas (ha) Aktif Tidak Aktif
Unit Luas (ha) Unit Luas (ha)
12 Sulawesi Utara 2 60.800 2 60.800 - -
13 Gorontalo 3 145.000 2 123.500 1 21.500
14 Sulawesi Tengah 14 902.245 10 649.450 4 252.795
15 Sulawesi Tenggara 3 385.590 1 48.140 2 337.450
16 Sulawesi Barat 4 214.245 2 144.525 2 69.720
17 Maluku 11 697.195 11 697.195 - -
18 Maluku Utara 16 907.295 15 861.229 1 46.066
19 Papua 25 5.202.478 21 4.512.338 4 690.140
20 Papua Barat 20 3.568.080 19 3.413.080 1 155.000
JUMLAH 299 25.384.650 248 21.953.364 51 3.466.966
Sumber: Direktorat Wilayah Pengelolaan dan Penyiapan Areal Pemanfaatan Kawasan Hutan (Diolah dari data Ditjen BPK), Tahun 2009
Tabel 3: Rekapitulasi Jumlah unit dan Luas IUPHHK pada Hutan Tanaman Industri per provinsi
No Provinsi Unit Luas (ha) SK Definitif SK Sementara
Unit Luas (ha) Unit Luas (ha)
1 N. Aceh Darussalam 7 241.170 6 233.870 1 7.300
2 Sumatera Utara 8 430.720 8 430.720 - -
3 Sumatera Barat 2 35.292 2 35.292 - -
4 Riau 48 1.509.702 48 1.509.702 - -
5 Jambi 16 577.829 16 577.829 - -
6 Sumatera Selatan 16 1.287.150 15 1.266.150 1 21.000
7 Bangka Belitung 1 16.730 1 16.730 - -
8 Lampung 4 148.729 4 148.729 - -
9 NTT 1 6.880 - - 1 6.880
10 Kalimantan Barat 27 1.267.216 20 934.821 7 332.395
11 Kalimantan Tengah 19 416.620 13 367.420 6 49.200
12 Kalimantan Selatan 13 501.500 10 445.000 3 56.500
13 Kalimantan Timur 33 1.392.025 27 1.341.625 6 50.400
14 Sulawesi Utara 1 7.500 1 7.500 - -
15 Sulawesi Tengah 2 18.700 1 13.400 1 5.300
16 Sulawesi Barat 1 13.300 1 13.300 - -
17 Sulawesi Selatan 4 88.900 1 29.000 3 59.900
18 Maluku 3 71.720 3 71.720 - -
19 Maluku Utara 3 34.093 2 26.093 1 8.000
20 Papua 2 376.200 2 376.200 - -
JUMLAH 211 8.441.976 181 7.845.101 30 596.875
Sumber: Direktorat Wilayah Pengelolaan dan Penyiapan Areal Pemanfaatan Kawasan Hutan (Diolah dari data Ditjen BPK), Tahun 2009
-
17
VI.A. Perkembangan IUPHHK Hutan Alam Per Provinsi S/D Oktober 2009
Tabel 4: Daftar IUPHHK Hutan Alam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
No Nama IUPHHK Nomor SK Tanggal SK Luas (ha) Lokasi (Kab/Kota) Keterangan
1 Kopontren Najmussalam (Eks PT. Narindu)
876/Kpts-VI/1999 14/10/1999 30.000 Bireuen Aktif
2 PT. Aceh Inti Timber 859/Kpts-VI/1999 12/10/1999 80.804 Aceh Jaya Tidak Aktif
3 PT. Alas Aceh Perkasa 68/Kpts-II/1991 01/02/1991 56.500 Aceh Jaya Tidak Aktif
4 PT. Lamuri Timber 863/Kpts-VI/1999 12/10/1999 44.400 Aceh Jaya Tidak Aktif
5 PT. Raja Garuda Mas Lestari (Eks PT. Bayben Woyla)
851/Kpts-VI/1999 11/10/1999 96.500 Aceh Barat Tidak Aktif
6 PT. Trijasa Mas Karya Inti
29/Kpts-II/1991 12/01/1991 41.000 Pidie Tidak Aktif
7 PT. Wiralano 344/Kpts-II/1995 07/07/1995 60.440 Aceh Timur Tidak Aktif
Jumlah 409.644
Sumber : Direktorat Wilayah Pengelolaan dan Penyiapan Areal Pemanfaatan Kawasan Hutan (Diolah dari data Ditjen BPK dan Dinas Kehutanan Provinsi NAD), Tahun 2009
Keterangan: Aktif adalah masih mendapatkan RKT 2 tahun terakhir, Tidak Aktif artinya tidak mendapatkan pengesahan RKT 2 tahun terakhir.
Tabel 5: Daftar IUPHHK Hutan Alam di Provinsi Sumatera Utara
No Nama IUPHHK Nomor SK Tanggal SK Luas (ha) Lokasi (Kab/Kota) Keterangan
1 PT. Gruti (Gunung Raya Utama Timber Indstries)
32/Menhut-II/2005 14/10/2005 116.920 Dairi, Pakpak Bharat, Humbang Hasundutan, Samosir, Nias Selatan, Mandailing Selatan, Tapanuli Selatan
Tidak Aktif
2 PT. Inanta Timber 106/Kpts-II/2001 15/03/2001 40.610 Mandailing Natal Tidak Aktif
3 PT. Multi Sibolga Timber
17/Menhut-II/2006 18/01/2006 28.670 Tapanuli Tengah Tidak Aktif
4 PT. Mulya Karya Jayaco 220/Kpts-II/1997 29/04/1997 47.000 Dairi Tidak Aktif
5 PT. Panei Lika Sejahtera 197/Menhut-II/2006
01/06/2006 12.460 Tapanuli Tengah Aktif
6 PT. Teluk Nauli 414/Menhut-II/2004
19/10/2000 83.143 Tapanuli Selatan Aktif
Jumlah 328.803
Sumber : Direktorat Wilayah Pengelolaan dan Penyiapan Areal Pemanfaatan Kawasan Hutan (Diolah dari data Ditjen BPK dan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara), Tahun 2009
-
18
Tabel 6: Daftar IUPHHK Hutan Alam di Provinsi Sumatera Barat
No Nama IUPHHK Nomor SK Tanggal SK Luas (ha) Lokasi (Kab/Kota) Keterangan
1 PT. Andalas Merapi Timber
82/Kpts-II/2000 22/12/2000 28.840 Solok Selatan Aktif
2 PT. Minas Pagai Lumber Corp
550/Kpts-II/1995 11/10/1995 83.330 Mentawai Aktif
3 PT. Salaki Summa Sejahtera
41/Menhut-II/2004 19/10/2004 48.420 Mentawai Aktif
Jumlah 160.590
Sumber : Direktorat Wilayah Pengelolaan dan Penyiapan Areal Pemanfaatan Kawasan Hutan (Diolah dari data Ditjen BPK dan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat), Tahun 2009
Tabel 7: Daftar IUPHHK Hutan Alam di Provinsi Riau
No Nama IUPHHK Nomor SK Tanggal SK Luas (ha) Lokasi (Kab/Kota) Keterangan
1 PT. Bhara Induk (d/h Braja-tama)
802/Kpts-VI/1999 30/09/1999 47.687 Indragiri Hilir Aktif
2 PT. Diamond Raya Timber
443/Kpts-II/1998 08/05/1998 90.956 Rokan Hilir, Dumai Aktif
3 PT. Hutani Sola Lestari 804/Kpts-VI/1999 06/10/1999 45.990 Pelalawan, Kuansing
Tidak Aktif
4 PT. Kulim Company 848/Kpts-VI/1999 08/10/1999 73.975 Rokan Hulu Tidak Aktif
5 PT. Mandau Abadi 100/Kpts-II/2000 26/12/2000 52.040 Kampar, Rokan Hulu
Tidak Aktif
6 PT. Mutiara Sabuk Khatulistiwa
109/Kpts-II/2000 29/12/2000 44.595 Indragiri Hilir Aktif
7 PT. Siak Raya Timber 89/Kpts-II/2001 15/03/2001 38.650 Pelalawan, Kampar Aktif
8 PT. The Best One Unit 38/Kpts-II/2001 15/02/2001 50.620 Pelalawan Aktif
Jumlah 444.513
Sumber : Direktorat Wilayah Pengelolaan dan Penyiapan Areal Pemanfaatan Kawasan Hutan (Diolah dari data Ditjen BPK dan Dinas Kehutanan Provinsi Riau), Tahun 2009
Tabel 8: Daftar IUPHHK Hutan Alam di Provinsi Jambi
No Nama IUPHHK Nomor SK Tanggal SK Luas (ha) Lokasi (Kab/Kota) Keterangan
1 PT. Harapan Tiga Putra 382/Menhut-II/2005 11/11/2005 11.095 Bungo Aktif
2 PT. Putra Duta Indah Wood
89/Menhut-II/2007 22/03/2007 34.730 Muaro Jambi Aktif
Jumlah 45.825
Sumber : Direktorat Wilayah Pengelolaan dan Penyiapan Areal Pemanfaatan Kawasan Hutan (Diolah dari data Ditjen BPK dan Dinas Kehutanan Provinsi Jambi), Tahun 2009
Tabel 9: Daftar IUPHHK Hutan Alam di Provinsi Sumatera Selatan
No Nama IUPHHK Nomor SK Tanggal SK Luas (ha) Lokasi (Kab/Kota)
Keterangan
1 PT. Bumi Pratama Usaha Jaya
604/Kpts-II/1997 18/09/1997 56.000 Musi Banyuasin Aktif
2 PT. REKI (Restorasi Ekosistem Indonesia)
293/Menhut-II/2007 28/08/2007 52.170 Musi Banyuasin Tidak Aktif
Jumlah 108.170
Sumber : Direktorat Wilayah Pengelolaan dan Penyiapan Areal Pemanfaatan Kawasan Hutan (Diolah dari data Ditjen BPK dan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan), Tahun 2009
-
19
Tabel 10: Daftar IUPHHK Hutan Alam di Provinsi Bengkulu
No Nama IUPHHK Nomor SK Tanggal SK Luas (ha) Lokasi (Kab/Kota) Keterangan
1 PT.Bentara Arga Timber 74 Tahun 2002 19/02/2002 23.000 Bengkulu Utara Tidak Aktif
Jumlah 23.000
Sumber : Direktorat Wilayah Pengelolaan dan Penyiapan Areal Pemanfaatan Kawasan Hutan (Diolah dari data Ditjen BPK dan Dinas Kehutanan Provinsi Bengkulu), Tahun 2009
Tabel 11: Daftar IUPHHK Hutan Alam di Provinsi Kalimantan Barat
No Nama IUPHHK Nomor SK Tanggal SK Luas (ha) Lokasi (Kab/Kota) Keterangan
1 CV.Bakti Dwipa Kariza 423/Menhut-II/2006 15/08/2006 11.010 Kapuas Hulu Aktif
2 CV. Pangkar Begili 395/Menhut-II/2007 27/11/2007 30.195 Sintang Aktif
3 PT.Batasan (Kalbar) 416/Menhut-II/2004 19/10/2004 49.150 Sintang Aktif
4 PT.Benua Indah 847/Kpts-VI/1999 08/10/1999 51.300 Kapuas Hulu Tidak Aktif
5 PT.Bina Ovivipari Semesta
68/Menhut-II/2006 27/03/2006 10.100 Sintang Aktif
6 PT.Bumi Raya Utama Wood
268/Menhut-II/2004 21/07/2004 110.500 Kapuas Hulu Aktif
7 PT.Duaja Corp. II 90/Kpts-II/2001 15/03/2001 74.860 Ketapang Aktif
8 PT.Harapan Kita Utama 803/Kpts-VI/1999 30/09/1999 40.500 Kapuas Hulu Aktif
9 PT.Kalimantan Satya Kencana
101/Kpts-II/2001 15/05/2001 48.000 Melawi Aktif
10 PT.Kandelia Alam 249/Menhut-II/2008 24/06/2008 18.130 Pontianak Aktif
11 PT.Karunia Hutan Lestari
315/Menhut-II/2009 29/05/2009 41.700 Ketapang Aktif
12 PT.Karya Rekanan Binabersama
263/Menhut-II/2004 21/07/2004 43.810 Kapuas Hulu Aktif
13 PT. Kawedar Wood Industry
414/menhut-II/2009 09/07/2009 69.050 Ketapang Aktif
14 PT.Kusuma Atlas Timber 843/Kpts-II/1992 26/08/1992 45.300 Sintang Tidak Aktif
15 PT.Lanjak Deras Jaya Raya
844/Kpts-VI/1999 07/10/1999 45.740 Kapuas Hulu Tidak Aktif
16 PT.Mohairson Pawan Khatulistiwa
216/Menhut-II/2008 09/06/2008 48.440 Ketapang Aktif
17 PT.Sari Bumi Kusuma (Kalbar)
58/Menhut-II/2007 22/02/2007 75.200 Sintang Aktif
18 PT.Sewaka Lahan Sentosa
236/Menhut-II/2007 04/07/2007 32.180 Ketapang Aktif
19 PT.Sinergi Bumi Lestari 559/Menhut-II/2007 22/03/2007 12.770 Sintang Aktif
20 PT.Suka Jaya Makmur 106/Kpts-II/2000 29/12/2000 171.300 Ketapang Aktif
21 PT.Tawang Meranti 979/Kpts-V/1999 14/10/1999 49.200 Kapuas Hulu Tidak Aktif
22 PT.Toras Banua Sukses 107/Menhut-II/2006 17/04/2006 24.920 Kapuas Hulu Aktif
23 PT.Wana Kayu Batu Putih
163/Menhut-II/2005 07/06/2005 42.500 Ketapang Aktif
24 PT.Wanasokan Hasilindo
265/Kpts-II/2000 25/08/2000 49.000 Ketapang Aktif
Jumlah 1.194.855
Sumber : Direktorat Wilayah Pengelolaan dan Penyiapan Areal Pemanfaatan Kawasan Hutan (Diolah dari data Ditjen BPK dan Dinas Kehutanan Provinsi Kalbar), Tahun 2009
-
20
Tabel 12: Daftar IUPHHK Hutan Alam di Provinsi Kalimantan Tengah
No Nama IUPHHK Nomor SK Tanggal SK Luas (ha) Lokasi (Kab/Kota) Keterangan
1 Kop.Mandau Talawang 21/Menhut-II/2005 17/01/2005 47.700 Kapuas Aktif
2 Kop.Putra Dayak Jaya 136/Menhut-II/2006 15/05/2006 24.610 Murung Raya Aktif
3 PT.Akhates Plywood 68/Menhut-II/2008 01/04/2008 94.380 Murung Raya Aktif
4 PT.Amprah Mitra Jaya 521/Menhut-II/2006 30/11/2006 77.700 Lamandau Aktif
5 PT.Anugrah Alam Barito 191/Menhut-II/2006 24/05/2006 39.500 Kapuas Aktif
6 PT.Austral Byna 124/Kpts-II/1993 27/02/1993 294.600 Barito Utara Aktif
7 PT.Barito Putera 27/Kpts-II/2001 09/02/2001 42.380 Murung Raya Aktif
8 PT.Berkat Cahaya Timber
114/Kpts-II/2000 29/12/2000 124.950 Kota Waringin Timur
Aktif
9 PT.Bina Multi Alam Lestari
137/Menhut-II/2006 15/05/2006 35.000 Barito Utara Aktif
10 PT.Carus Indonesia 94/Kpts-II/2000 22/12/2000 73.281 Gunung Mas Aktif
11 PT.Central Kalimantan Abadi
10/Kpts-II/2000 27/11/2000 40.650 Seruyan Aktif
12 PT.Dasa Intiga 77/Kpts-II/2000 22/12/2000 170.100 Sukamara Kapuas Aktif
13 PT.Dwima Jaya Utama 267/Menhut-II/2004 21/07/2004 127.300 Katingan Aktif
14 PT.Erna Juliawati 15/Kpts-IV/1999 18/01/1999 184.206 Seruyan Aktif
15 PT.Erythrina Nugraha Megah
72/Kpts-II/2001 15/03/2001 42.762 Kota Waringin Barat
Aktif
16 PT.Fitamaya Asmapara 430/Menhut-II/2006 29/08/2006 43.880 Gunung Mas Aktif
17 PT.Fortuna Cipta Sejahtera
132/Menhut-II/2006 11/05/2006 53.960 Barito Utara Aktif
18 PT.Gaung Satya Graha Agrindo
102/Kpts-II/2001 13/03/2001 49.950 Katingan Aktif
19 PT.Graha Sentosa Permai
381/Menhut-II/2005 09/11/2005 44.970 Katingan Aktif
20 PT.Gunung Meranti 941/Kpts-VI/1999 14/10/1999 95.265 Kapuas Aktif
21 PT.Hasil Kalimantan Jaya 116/Kpts-II/2000 29/12/2000 49.500 Gunung Mas Aktif
22 PT.Hasnur Jaya Utama 28/Kpts-II/2001 09/02/2001 38.445 Barito Selatan Aktif
23 PT.Hutan Domas Raya 78/Kpts-II/2000 22/12/2000 99.870 Gunung Mas Aktif
24 PT.Hutan Mulya 265/Menhut-II/2004 21/07/2004 51.000 Katingan Aktif
25 PT.Hutanindo Lestari Raya Timber
15/Kpts-II/2001 26/01/2001 98.000 Seruyan Aktif
26 PT.Indexim Utama Corp. 806/Kpts-VI/1999 30/09/1999 52.480 Barito Utara Aktif
27 PT.Intrado Jaya Intiga 398/Menhut-II/2005 18/10/2005 51.040 Kota Waringin Barat
Aktif
28 PT.Kahayan Terang Abadi
75/Kpts-II/2000 22/12/2000 42.444 Gunung Mas Aktif
29 PT.Karda Trades 76/Kpts-II/2000 22/12/2000 98.400 Lamndau Aktif
30 PT.Karya Delta Permai 429/Menhut-II/2004 18/10/2004 79.400 Murung Raya Aktif
31 PT.Kayu Ara Jaya Raya 850/Kpts-VI/1999 11/10/1999 85.210 Kota Waringin Timur
Aktif
32 PT.Kayu Tribuana Rama 1002/Kpts-VI/99 14/10/1999 98.765 Katingan Aktif
33 PT.Kayu Waja 81/Kpts-II/2000 12/02/2000 38.450 Barito Utara Aktif
34 PT.Lestari Damai Indah Tbr
133/Menhut-II/2006 11/05/2006 10.945 Murung Raya Aktif
35 PT.Maragadaya Wood Work
818/Kpts-II/1992 19/08/1992 64.000 Murung Raya Tidak Aktif
36 PT.Menorah Loggingindo
516/Menhut-II/2005 28/12/2005 57.830 Murung Raya Aktif
-
21
No Nama IUPHHK Nomor SK Tanggal SK Luas (ha) Lokasi (Kab/Kota) Keterangan
37 PT.Meranti Mustika 1001/Kpts-VI/1999 14/10/1999 46.829 Katingan Aktif
38 PT.Mitra Perdana Palangka
397/Menhut-II/2005 23/11/2005 56.000 Murung Raya Aktif
39 PT.Pandu Jaya Gemilang Agung
111/Kpts-II/2000 29/12/2000 49.500 Kapuas Aktif
40 PT.Pemantang Abaditama
942]/Kpts-VI/1999 14/10/1999 49.370 Murung Raya Aktif
41 PT.Praba Nugraha Tech. 939/Kpts-VI/1999 14/10/1999 42.600 Kapuas Aktif
42 PT.Rangau Abdinusa 170/Menhut-II/2009 14/04/2009 29.920 Murung Raya Tidak Aktif
43 PT.Rinanda Inti Lestari 103/Kpts-II/2001 15/03/2001 30.160 Katingan Aktif
44 PT.Sarana Piranti Utama 104/Kpts-II/2001 15/03/2001 49.700 Katingan Aktif
45 PT.Sarang Sapta Putra 398/Menhut-II/2006 17/07/2006 51.100 Murung Raya Aktif
46 PT.Sari Bumi Kusuma (Kalteng)
201/Kpts-II/1998 27/02/1998 208.300 Lamandau & Katingan
Aktif
47 PT.Sarmiento Parakanca Tbr
266/Menhut-II/2004 21/07/2004 216.550 Seruyan Aktif
48 PT.Sikatan Wana Raya 107/Kpts-II/2000 29/12/2000 49.400 Gunung Mas Aktif
49 PT.Sindo Lumber 605/Kpts-II/1983 07/10/1993 76.925 Barito Selatan Aktif
50 PT.Sinergi Hutan Sejati 67/Menhut-II/2006 27/03/2006 68.980 Barito Utara Aktif
51 PT.Taman Raja Persada 262/Menhut-II/2008 16/07/2008 58.500 Murung Raya Aktif
52 PT.Tingang Karya Mandiri
73/Kpts-II/2000 22/12/2000 44.925 Barito Selatan Aktif
53 PT.Trisetia Citagraha 395/Menhut-II/2006 17/07/2006 28.200 Barito Selatan Aktif
54 PT.Trisetia Intiga 201/Menhut-II/2007 16/05/2006 67.070 Barito Selatan Aktif
55 PT.Wana Agung Asa Utama
11/Kpts-II/2000 27/11/2000 42.750 Kapuas Tidak Aktif
56 PT.Wana Inti Kahuripan Intiga
393/Menhut-II/2005 22/11/2005 92.475 Barito Utara Aktif
57 PT.Yakin Timber Jaya 102/Kpts-II/2000 26/12/2000 29.126 Katingan Aktif
Jumlah 4.111.303
Sumber : Direktorat Wilayah Pengelolaan dan Penyiapan Areal Pemanfaatan Kawasan Hutan (Diolah dari data Ditjen BPK dan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah), Tahun 2009
Tabel 13: Daftar IUPHHK Hutan Alam di Provinsi Kalimantan Selatan
No Nama IUPHHK Nomor SK Tanggal SK Luas (ha) Lokasi (Kab/Kota) Keterangan
1 PT.Aya Yayang Indonesia 840/Kpts-VI/1999 07/10/1999 87.241 Tabalong Aktif
2 PT.Elbana Abadi Jaya 139/Menhut-II/2007
11/04/2007 15.480 Tabalong Aktif
3 PT.INHUTANI II (Unit Pulau Laut)
193/ Menhut-II/2006
24/05/2006 40.950 Tanah Laut Tidak Aktif
4 PT.Kodeco Timber 849/Kpts-VI/1999 11/10/1999 99.570 Kota Baru Tidak Aktif
5 PT.Sumpol Timber 110/Kpts-II/2000 29/12/2000 36.120 Tanah Bumbu Tidak Aktif
Jumlah 279.361
Sumber : Direktorat Wilayah Pengelolaan dan Penyiapan Areal Pemanfaatan Kawasan Hutan (Diolah dari data Ditjen BPK dan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan), Tahun 2009
-
22
Tabel 14: Daftar IUPHHK Hutan Alam di Provinsi Kalimantan Timur
No Nama IUPHHK Nomor SK Tanggal SK Luas (ha) Lokasi (Kab/Kota)
Keterangan
1 CV.Pari Jaya Makmur 98/Menhut-II/2006 11/04/2006 12.730 Kutai Barat Aktif
2 Kopontren Darussalam 112/Kpts-II/2000 29/12/2000 21.690 Kutai Barat Tidak Aktif
3 KSU.Mayang Putri Prima 103/Menhut-II/2006 14/04/2006 13.110 Kutai Barat Aktif
4 KSU.Meranti Tumbuh Indah
204/Menhut-II/2006 08/06/2006 15.080 Nunukan Aktif
5 KUD.Beringin Mulya 845/Kpts-II/1999 07/10/1999 39.100 Kutai Kartanegara
Aktif
6 PT.Adimitra Lestari 202/Menhut-II/2008 21/05/2008 52.100 Nunukan Aktif
7 PT.Aditya Kirana Mandiri 862/Kpts-VI/1999 12/10/1999 42.700 Berau Aktif
8 PT.Agro City Kaltim 100/Menhut-II/2006 11/04/2006 16.470 Kutai Barat Aktif
9 PT.Amindo Wana Persada 940/Kpts-VI/1999 14/10/1999 43.680 Berau Aktif
10 PT.Balikpapan Forest Ind. 329/Menhut-II/2009 10/09/2009 174.600 Kutai Barat Aktif
11 PT.Barito Nusantara Indah 42/Menhut-II/2009 09/02/2009 94.685 Kutai Barat Aktif
12 PT.Batu Karang Sakti 66/Menhut-II/2006 27/03/2006 47.540 Malinau Aktif
13 PT.Belayan River Timber 853/Kpts-VI/1999 11/10/1999 97.500 Kutai Barat Aktif
14 PT.Borneo Karya Indah Mandiri
474/Menhut-II/2006 05/05/2006 50.860 Kutai Timur Aktif
15 PT.Civika Wana Lestari (Eks PT. Damukti)
843/Kpts-VI/1999 07/10/1999 53.000 Malinau Aktif
16 PT.Daisy Timber 113/Kpts-II/2000 29/12/2000 35.886 Berau Aktif
17 PT.Essam Timber 633/Kpts-II/1992 22/06/1992 355.000 Malinau Aktif
18 PT.Greaty Sukes Abadi 67/Menhut-II/2006 27/03/2006 31.080 Pasir Aktif
19 PT.Gunung Gajah Abadi 261/Kpts-II/1997 19/05/1997 81.000 Kutai Timur Aktif
20 PT.Hanurata Coy Ltd Unit Sang-kulirang (62400 ha) - Unit Berau (79200 Ha)
265/Kpts-II/1998 27/02/1998 151.600 Berau, Kutai Timur
Aktif
21 PT.Harapan Kaltim Lestari 187/Menhut-II/2006 19/05/2006 44.430 Kutai Barat Aktif
22 PT. Hutani Kalimantan Abadi Permai
323/Menhut-II/2009 09/05/2009 35.400 Bulungan Aktif
23 PT.I T C I/ITCIKU 149/Kpts-II/1993 27/02/1993 283.000 Kutai Kartanegara, Kutai Barat, Pasir
Aktif
24 PT.Indowana Arga Timber 211/Kpts-II/1996 07/05/1996 47.800 Kutai Barat Aktif
25 PT.Inhutani I (Unit Kunyit -Simendurut)
560/Menhut-II/2006 29/12/2006 120.760 Nunukan Aktif
26 PT.Inhutani I (Unit Labanan)
484/Menhut-II/2006 19/10/2006 138.210 Berau Aktif
27 PT.Inhutani I (Unit Meraang)
561/Menhut-II/2006 29/12/2006 70.700 Berau Aktif
28 PT.Inhutani I (Unit Pangean)
45/Menhut-II/2006 02/03/2006 50.230 Bulungan Aktif
29 PT.Inhutani I (Unit Pimping)
200/Menhut-II/2006 02/06/2006 45.480 Bulungan Aktif
30 PT.Inhutani I (Unit Sambarata)
195/Menhut-II/2006 01/06/2006 106.020 Berau Aktif
31 PT.Inhutani I (Unit Segah Hulu)
44/Menhut-II/2006 02/03/2006 54.230 Bulungan Aktif
32 PT.INHUTANI II (unit. Grogot)
109/Kpts-II/1991 21/02/1991 63.200 Pasir Tidak Aktif
33 PT.Inhutani II (Eks PT. Genwood)
158/Kpts-II/1994 20/04/1994 99.100 Malinau Tidak Aktif
-
23
No Nama IUPHHK Nomor SK Tanggal SK Luas (ha) Lokasi (Kab/Kota)
Keterangan
34 PT.INHUTANI II (SUB UNIT Malinau)
64/Kpts-II/1991 31/01/1991 48.300 Malinau Aktif
35 PT.Intertropic Aditama 161/Menhut-II/2005 07/06/2005 46.230 Kutai Timur Aktif
36 PT.Intraca Wood Ind 335/Menhut-II/2004 31/08/2004 195.110 Bulungan Aktif
37 PT.ITCI Kayan Hutani (PT. IKANI)
161/Menhut-II/2005 07/06/2005 218.375 Bulungan Aktif
38 PT.Jaya Timber Trading 100/Kpts-II/2001 15/03/2001 53.200 Kutai Kartanegara
Aktif
39 PT.Karya Jaya Parakawan 388/Kpts-II/1989 02/08/1989 40.000 Nunukan Aktif
40 PT.Karya Lestari 846/Kpts-VI/1999 09/10/1999 47.063 Berau Aktif
41 PT.Karya Wijaya Sukses 192/Menhut-II/2006 24/05/2006 22.320 Kutai Barat Aktif
42 PT.Kedap Sayaaq 292/Menhut-II/2008 28/08/2008 18.000 Kutai Barat Tidak Aktif
43 PT.Kedungmadu Tropical Wood
269/Menhut-II/2007 06/08/2007 50.400 Kutai Timur Aktif
44 PT.Kemakmuran Berkah Timber
217/Menhut-II/2008 09/06/2008 82.810 Kutai Barat Aktif
45 PT.Kiani Lestari (eks PT GPI)
414/Kpts-II/1994 15/09/1994 223.500 Kutai Timur Aktif
46 PT.Limbang Ganesa 035/Kpts-II/1994 19/08/1994 123.200 Kutai Kartanegara
Aktif
47 PT.Mardhika Insan Mulia 1003/Kpts-VI/1999 14/10/1999 46.080 Berau Aktif
48 PT. Mardhika Insan Mulia (Unit Tabalar)
240/Menhut-II/2008 11/06/2008 25.630 Berau Aktif
49 PT.Marimun Timber Industri
101/Kpts-II/2000 26/12/2000 73.625 Kutai Barat Aktif
50 PT.Melapi Timber 105/Menhut-II/2005 25/04/2005 78.300 Kutai Kartanegara
Aktif
51 PT.Meranti Sakti Indonesia II
87/Kpts-II/2001 15/03/2001 46.200 Malinau Aktif
52 PT.Mutiara Kalja Permai 506/Menhut-II/2009 03/09/2009 56.000 Kutai Kartanegara
Aktif
53 PT.Nadila Indodaya 503/Menhut-II/2006 06/11/2006 44.090 Kutai Timur Aktif
54 PT.Narkata Rimba 278/Menhut-II/2008 12/08/2008 41.540 Kutai Timur Aktif
55 PT.Oceanias Timber 456/Menhut-II/2005 09/12/2005 67.030 Kutai Timur Aktif
56 PT.Pakar Mula Bhakti 765/Kpts-II/1990 22/12/1990 47.500 Kutai Timur Tidak Aktif
57 PT.Panambangan 411/Menhut-II/2004 18/10/2004 43.240 Kutai Timur Aktif
58 PT.Permata Borneo Abadi 300/Menhut-II/2008 03/09/2008 34.000 Malinau Aktif
59 PT.Puji Sempurna Raharja 304/Kpts-II/1990 14/06/1990 51.000 Berau Aktif
60 PT.Ratah Timber 359/Menhut-II/2009 18/06/2009 93.425 Kutai Barat Aktif
61 PT. Rimba Karya Rayatama 384/Menhut-II/2009 02/07/2009 143.970 Kutai Barat Aktif
62 PT.Rimba Karya Rayatama 186/Menhut-II/2006 19/05/2006 40.630 Kutai Barat Aktif
63 PT.Rimba Makmur Sentosa 178/Menhut-II/2007 01/05/2007 43.530 Malinau Tidak Aktif
64 PT.Rimba Sempana Makmur
73/Menhut-II/2006 04/04/2006 27.425 Kutai Barat Aktif
65 PT. Rizki Kacida Reana 60/Menhut-II/2009 16/02/2009 55.150 Bulungan Aktif
66 PT.Rizki Kacida Reana 354/Menhut-II/2006 15/06/2006 29.350 Pasir Aktif
67 PT.Rodamas Tbr Kalimantan
96/Kpts-II/2000 22/12/2000 99.520 Kutai Barat Aktif
68 PT.Sarana Trirasa Bhakti 208/Kpts-II/1990 10/01/1990 41.000 Malinau Aktif
69 PT.Segara Indochem & PT. Segara Timber
990/Kpts-VI/1999 14/10/1999 85.725 Kutai Timur Aktif
-
24
No Nama IUPHHK Nomor SK Tanggal SK Luas (ha) Lokasi (Kab/Kota)
Keterangan
70 PT.Seroja Universum Narwastu
97/Menhut-II/2008 08/04/2008 36.500 Kutai Barat Aktif
71 PT.Sima Agung 148/Kpts-II/1993 27/02/1993 40.246 Kutai Timur Aktif
72 PT.Sumalindo Lestari Jaya II
400/Menhut-II/2004 18/10/2004 267.600 Kutai Barat Aktif
73 PT.Sumalindo Lestari Jaya IV (eks PT. Madyakara Pacific)
497/Kpts-II/1992 Add 01/06/1992 100.000 Berau Aktif
74 PT.Sumalindo Lestari Jaya V
236/Kpts-II/1998 27/02/1998 59.066 Kutai Barat Tidak Aktif
75 PT.Sumber Mas Timber 25/Menhut-II/2006 25/01/2006 53.400 Kutai Timur Aktif
76 PT.Sylvia Ery Timber 606/Kpts-II/1992 27/04/1992 56.000 Nunukan Aktif
77 PT.Telagamas Kalimantan 478/Kpts-II/1994 25/10/1994 124.675 Pasir Aktif
78 PT.Telakai Mandiri Sejahtera
106/Menhut-II/2006 17/04/2006 12.320 Pasir Tidak Aktif
79 PT.Timber Dana 80/Kpts-II/2000 22/12/2000 76.340 Kutai Barat Aktif
80 PT.Triwira Asta Barata 37/Kpts-II/1990 22/01/1990 51.000 Kutai Barat Aktif
81 PT.Utama Damai Indah Tbr 52/Menhut-II/2005 23/02/2005 49.250 Berau Aktif
82 PT.Wana Adiprima Mandiri 196/Menhut-II2006 01/06/2006 33.090 Malinau Aktif
83 PT.Wana Bhakti Persada U. 864/Kpts-VI/1999 13/10/1999 44.402 Berau Aktif
84 PT.Wana Rimba Kencana 252/Kpts-II/1990 19/05/1990 65.000 Kutai Kartanegara
Aktif
85 PT.Wangsa Karya Lestari 348/Menhut-II/2008 22/09/2008 41.530 Kutai Barat Tidak Aktif
86 PT.Widya Artha Perdana 439/Menhut-II/2006 07/09/2006 14.800 Berau Aktif
Jumlah 6.195.658
Sumber : Direktorat Wilayah Pengelolaan dan Penyiapan Areal Pemanfaatan Kawasan Hutan (Diolah dari data Ditjen BPK dan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur), Tahun 2009
Tabel 15: Daftar IUPHHK Hutan Alam di Provinsi Sulawesi Utara
No Nama IUPHHK Nomor SK Tanggal SK Luas (ha) Lokasi (Kab/Kota) Keterangan
1 PT. Huma Sulut Lestari 39/Kpts-II/2001 15/02/2001 26.800 Bolmong Utara Aktif
2 PT. Lembah Hijau Semesta
622/Kpts-II/1990 13/11/1990 34.000 Bolmong Utara Aktif
Jumlah 60.800
Sumber : Direktorat Wilayah Pengelolaan dan Penyiapan Areal Pemanfaatan Kawasan Hutan (Diolah dari data Ditjen BPK dan Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Utara), Tahun 2009
Tabel 16: Daftar IUPHHK Hutan Alam di Provinsi Gorontalo
No Nama IUPHHK Nomor SK Tanggal SK Luas (ha) Lokasi (Kab/Kota) Keterangan
1 PT. GULAT II 701/Kpts-II/1993 01/11/1993 21.500 Gorontalo Utara Tidak Aktif
2 PT. Sapta Krida Kita 1046/Kpts-II/1992 10/09/1992 57.000 Pohuwato Aktif
3 PT. Taiwi III. 929/Kpts-II/1991 17/12/1991 66.500 Boalemo Aktif
Jumlah 145.000
Sumber : Direktorat Wilayah Pengelolaan dan Penyiapan Areal Pemanfaatan Kawasan Hutan (Diolah dari data Ditjen BPK dan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Gorontalo), Tahun 2009
-
25
Tabel 17: Daftar IUPHHK Hutan Alam di Provinsi Sulawesi Tengah
No Nama IUPHHK Nomor SK Tanggal SK Luas (ha) Lokasi (Kab/Kota) Keterangan
1 PT.Balantak Rimba Rejeki 1117/Kpts-II/1992 19/12/1992 109.500 Banggai Aktif
2 PT.Bina Balantak Raya 334/Menhut-II/2004 31/08/2004 95.270 Banggai Tidak Aktif
3 PT.Dahatama Adi Karya 465/Kpts-II/1995 04/09/1995 64.620 Banggai Aktif
4 PT.Kalhold 390/Kpts-II/1989 02/08/1989 48.000 Toli Toli Aktif
5 PT.Palopo Timber Company
269/Menhut-II/2004 21/07/2004 38.250 Banggai Aktif
6 PT.Pasuruan Furnindo Inds
34/Kpts-II/2001 13/02/2001 47.915 Poso Tidak Aktif
7 PT.Riu Mamba Karya Sentosa
40/Menhut-II/2006 23/02/2006 34.610 Poso Tidak Aktif
8 PT.Satria Yudha Wanabakti
137/Kpts-II/1995 07/03/1995 75.000 Sigi Tidak Aktif
9 PT.Satya Sena Indratama 81/KPTS-II/1997 06/02/1997 67.820 Sigi Aktif
10 PT.Satyaguna Sulajaya 333/Menhut-II/2004 31/08/2004 27.740 Banggai Aktif
11 PT.Sentral Pitulempa 558/Menhut-II/2006 29/12/2006 40.540 Toli Toli Aktif
12 PT.Sulwood (Sulteng) 220/Kpts-II/1998 27/02/1998 54.980 Donggala Aktif
13 PT.Tri Tunggal Eboni 98/Kpts-II/2000 22/12/2000 98.000 Tojo Luna-Luna Aktif
14 PT.Wahana Sari Sakti 595/Kpts-II/1991 11/08/1991 100.000 Bangkep, Morowali
Aktif
Jumlah 902.245 Sumber : Direktorat Wilayah Pengelolaan dan Penyiapan Areal Pemanfaatan Kawasan Hutan (Diolah dari data
Ditjen BPK dan Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah Tengah), Tahun 2009 Tabel 18: Daftar IUPHHK Hutan Alam di Provinsi Sulawesi Tenggara
No Nama IUPHHK Nomor SK Tanggal SK Luas (ha) Lokasi (Kab/Kota) Keterangan
1 PT. Intisixta 1035/Kpts-II/1992 02/11/1992 296.000 Konawe Tidak Aktif
2 PT. Mijaraya Sembada 411/Menhut-II/2006 28/07/2006 48.140 Kolaka Utara Aktif
3 PT. Tiar Bungin Elok 412/Menhut-II/2006 28/07/2006 41.450 Kolaka Utara Tidak Aktif
Jumlah 385.590
Sumber : Direktorat Wilayah Pengelolaan dan Penyiapan Areal Pemanfaatan Kawasan Hutan (Diolah dari data Ditjen BPK dan Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara), Tahun 2009
Tabel 19: Daftar IUPHHK Hutan Alam di Provinsi Sulawesi Barat
No Nama IUPHHK Nomor SK Tanggal SK Luas (ha) Lokasi (Kab/Kota) Keterangan
1 PT.INHUTANI I Mamuju 350/Kpts-II/1996 05/07/1996 48.640 Mamuju Tidak Aktif
2 PT.Rante Mario 364/Kpts-IV/1986 19/11/1986 114.000 Mamuju Aktif
3 PT.Sulwood (Sulbar) 428/Menhut-II/2004 19/10/2004 21.080 Mamuju Tidak Aktif
4 PT.Zedsko Indonesia 264/Menhut-II/2004 21/07/2004 30.525 Mamuju Aktif
Jumlah 214.245
Sumber : Direktorat Wilayah Pengelolaan dan Penyiapan Areal Pemanfaatan Kawasan Hutan (Diolah dari data Ditjen BPK dan Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat), Tahun 2009
-
26
Tabel 20: Daftar IUPHHK Hutan Alam di Provinsi Maluku
No Nama IUPHHK Nomor SK Tanggal SK Luas (ha) Lokasi (Kab/Kota) Keterangan
1 Kop.Wailo Wana Lestari 522.21-53 08/06/2001 29.955 Buru Aktif
2 PD.Panca Karya 117/Kpts-II/2000 29/12/2000 63.440 Buru Aktif
3 PT.Gema Hutani Lestari (d/h. PT. Gema Sanubari)
951/Kpts-II/1999 14/10/1999 148.450 Buru Aktif
4 PT. Karya Jaya Berdikari 117/Menhut-II/2009 19/03/2009 93.980 Maluku Tenggara Aktif
5 PT.Maluku Sentosa 522.11-72 Th.2001 27/08/2001 12.600 Buru Aktif
6 PT.Mangole Timber Prod. II
599/Kpts-II/1990 06/10/1990 101.800 Seram Timur Aktif
7 PT.Mangole Timber V (DH.PT.Ceram Cahaya Tbr)
30/Kpts-II/1997 13/01/1997 66.600 Seram Aktif
8 PT. Nusa Padma Corporation
94/Menhut-II/2005 12/04/2005 39.920 Buru Aktif
9 PT.Prima Bumi Sakti 17/Menhut-II/2007 05/01/2007 44.700 Buru Aktif
10 PT.Talisan Emas 346/Menhut-II/2008 22/09/2008 54.750 Maluku Tengah Aktif
11 PT.Wana Potensi Nusa 541/Kpts-II/1994 24/11/1994 41.000 Buru Selatan Aktif
Jumlah 697.195
Sumber : Direktorat Wilayah Pengelolaan dan Penyiapan Areal Pemanfaatan Kawasan Hutan (Diolah dari data Ditjen BPK dan Dinas Kehutanan Provinsi Maluku, Tahun 2009
Tabel 21: Daftar IUPHHK Hutan Alam di Provinsi Maluku Utara
No Nama IUPHHK Nomor SK Tanggal SK Luas (ha) Lokasi (Kab/Kota) Keterangan
1 PT.Bela Berkat Anugerah 389/Menhut-II/2006
12/07/2006 33.880 P. Bacan/ Halsel Aktif
2 PT.Mangole Timber III (d/h PT. Taliabu Timb)
193/Kpts-II/1998 27/02/1998 69.530 Taliabu Aktif
3 PT.Mangole Timber Unit I 192/Kpts-II/1998 27/02/1998 46.066 Mangole Tidak Aktif
4 PT.Mohtra Agung Persada 400/Menhut-II/2006
19/07/2006 50.940 HalTeng & HalTim Aktif
5 PT.Nusa Niwe Indah 410/Menhut-II/2004
18/10/2004 73.500 Halmahera Utara Aktif
6 PT.Nusapadma Corp. 331/Kpts-II/1999 21/05/1999 55.770 Halmahera Timur Aktif
7 PT.Poleko Yurbarson Trad. 962/Kpts-II/1999 14/10/1999 86.599 P. Obi/HalSel Aktif
8 PT.Pusaka Agro Sejahtera 180/Menhut-II/2007
01/05/2007 15.540 P. Obi/HalSel Aktif
9 PT.TAIWI UNT II (PT. Tunas Forestra)
394/Kpts-II/1992 22/04/1992 42.300 Halmahera Selatan
Aktif
10 PT.Taliabu Luna Timber 426/Kpts-II/1995 28/09/1995 57.100 Taliabu Aktif
11 PT.Telaga Bhakti Persada 372/Menhut-II/2009
23/06/2009 63.405 P. Obi/HalSel Aktif
12 PT.Tunas Pusaka Mandiri 351/Menhut-II/2006
12/05/2006 24.430 Halmahera Utara Aktif
13 PT.Tunggal Aghatis (PT. TAIWI Unit I)
817/Kpts-II/1992
19/08/1992
160.000
Halmahera Timur Aktif
14 PT.Wana Kencana Sejati 95/Menhut-II/2005 12/04/2005 47.410 Halmahera Timur Aktif
15 PT.Wana Kencana Sejati II 295/Menhut-II/2007
28/08/2007 45.825 Halmahera Timur Aktif
16 PT.Widuri Utama Timber 1016/Kpts-II/1992 10/10/1992 35.000 Halmahera Utara Aktif
Jumlah 907.295
Sumber : Direktorat Wilayah Pengelolaan dan Penyiapan Areal Pemanfaatan Kawasan Hutan (Diolah dari data Ditjen BPK dan Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara), Tahun 2009
-
27
Tabel 22: Daftar IUPHHK Hutan Alam di Provinsi Papua
No Nama IUPHHK Nomor SK Tanggal SK Luas (ha) Lokasi (Kab/Kota) Keterangan
1 PT.A.O.I. UNIT IV (d/h. PT. Green Timber)
650/Kpts-II/1995 30/11/1995 110.700 Mappi Tidak Aktif
2 PT.Alas Tirta Kencana 649/Kpts-II/1995 30/11/1995 87.500 Mimika Tidak Aktif
3 PT.Bade Makmur Orissa 57/Kpts/-II/1993 09/02/1993 462.600 Boven Digoel Aktif
4 PT.Batasan (Papua) 342/Kpts-II/1997 02/07/1997 106.643 Kerom Aktif
5 PT.Bina Balantak Raya Utama
40/Kpts-II/1991 16/06/1991 325.300 Sarmi Aktif
6 PT.CENTRICO 154/Kpts-II/1993 07/02/1993 95.000 Nabire Aktif
7 PT.Citra Lembah Kencana (PT. Tunggal Yudi Unit IV)
489/Kpts-II/1995 14/09/1995 167.000 Aktif
8 PT.Damai Setiatama Tbr 948/Kpts-II/1991 30/12/1991 200.000 Mappi Aktif
9 PT.Darmali Mahkota Tbr 248/Kpts-II/1994 07/06/1994 156.000 Boven Digoel Aktif
10 PT.Diadyani Timber 292/Menhut-II/2009
18/05/2009 206.160 Mimika Aktif
11 PT.Digul Dayasakti 354/Kpts-II/1997 jo.
09/07/1997 347.000 Boven Digoel Tidak Aktif
12 PT. Global Partners Indonesia
39/Menhut-II/2009 09/02/2009 144.940 Jaya Wijaya, Asmat
Tidak Aktif
13 PT.Hanurata Co. Ltd (Jayapura)
688/Kpts-II/1996 26/12/1996 188.500 Kota Jayapura Aktif
14 PT.Jati Dharma Indah 69/Kpts-II/1997 31/01/1997 207.410 Nabire Aktif
15 PT.Kayu Perkasa Bumi Makmur
70/Kpts-IV/1996 26/02/1996 171.100 Jaya Wijaya, Asmat
Aktif
16 PT.Membramo Alas Mandiri
980/Kpts-II/1999 14/10/1999 677.310 Sarmi Aktif
17 PT.Mondialindo Setya 466/Menhut-II/2006
19/09/2006 94.800 Sarmi Aktif
18 PT.Multi Artha Yoga 57/Menhut-II/2007 22/02/2007 151.690 Merauke Aktif
19 PT.Rimba Megah Lestari 303/Kpts-II/1996 18/06/1996 250.000 Boven Digoel Aktif
20 PT.Risana Indah Forest 18/Kpts-II/1990 10/01/1990 197.000 Kerom Aktif
21 PT.Salaki Mandiri Sejahtera 396/Menhut-II/2006
17/07/2006 79.130 Sarmi Aktif
22 PT. Sumber Mitra Jaya 396/Menhut-II/2005
23/11/2005 102.250 Jayapura, Sarmi Aktif
23 PT.Sumber Mitra Jaya 556/Menhut-II/2006
22/12/2006 52.160 Sarmi Aktif
24 PT.Tunas Sawaerma 101/Menhut-II/2009
01/03/2009 214.935 Boven Digoel Aktif
25 PT.WAPOGA. III. d/h. PT. Kayu Ekaria
169/Kpts-II/1997 25/11/1997 407.350 Yapen Waropen Aktif
Jumlah 5.202.478
Sumber : Direktorat Wilayah Pengelolaan dan Penyiapan Areal Pemanfaatan Kawasan Hutan (Diolah dari data Ditjen BPK dan Dinas Kehutanan Provinsi Papua), Tahun 2009.
-
28
Tabel 23: Daftar IUPHHK Hutan Alam di Provinsi Papua Barat
No Nama IUPHHK Nomor SK Tanggal SK Luas (ha) Lokasi (Kab/Kota) Keterangan
1 PT.Arfak Indra 333/Menhut-II/2009
15/06/2009 177.900 Fak-fak Aktif
2 PT.Asco Prima Nusantara 82/Menhut-II/2009 05/03/2009 171.270 Kaimana Aktif
3 PT.Bangun Kayu Irian 01/Kpts-II/1993 04/01/1993 299.000 Sorong Selatan Aktif
4 PT.Bintuni Utama Murni 213/Menhut-II/2007
28/05/2007 82.120 Bintuni Aktif
5 PT.Hanurata Coy Ltd (Sorong)
81/Kpts-II/1994 25/02/1994 417.570 Sorong dan Fak-fak Aktif
6 PT.Hasrat Wira Mandiri 735/Kpts-II/1993 08/11/1993 119.700 Sorong Aktif
7 PT.Intim Pura Timber 69/Kpts-II/1989 06/02/1989 333.000 Sorong Aktif
8 PT.Irmasulindo 08/Kpts-II/2001 11/01/2001 174.540 Kab. Yapen Waropen
Aktif
9 PT.Kaltim Hutama 279/Kpts-IV/1988 21/03/1988 155.000 Kab. Nabire Tidak Aktif
10 PT.Mancaraya Agro Mandiri
55/Menhut-II/2006 14/03/2006 97.820 Sorong Selatan Aktif
11 PT.Manokwari Mandiri Lestari
48 Tahun 2002 21/05/2002 83.240 Bintuni Aktif
12 PT.Megapura Mambramo Bangun
397/Menhut-II/2006
17/07/2006 55.100 Manokwari Aktif
13 PT.Multi Wahana Wijaya 534/Kpts-II/1991 14/08/1991 139.000 Sorong Aktif
14 PT.Teluk Bintuni Mina Agro K.
393/Kpts-II/1992 22/04/1992 239.000 Bintuni Aktif
15 PT.Wana Galang Utama 464/Kpts-II/1992 22/10/1992 212.000 Sorong Selatan Aktif
16 PT.Wana Irian Perkasa 936/Kpts-II/1992 25/11/1992 53.800 Kaimana Aktif
17 PT.Wana Kayu Hasilindo 547/Kpts-II/1997 27/08/1997 84.000 Kaimana Aktif
18 PT.Wapoga Mutiara Timber (Unit I, Papua (178.800 Ha)& Unit II, Irjabar (196.900 Ha))
744/Kpts-II/1990 13/12/1990 375.700 Kab. Sarmi/ Wondama
Aktif
19 PT.Wukirasari 477/Menhut-II/2008
31/12/2008 116.320 Kaimana Aktif
20 PT.Yotefa Sarana Timber 811/Kpts-II/1991 30/10/1991 182.000 Bintuni Aktif
Jumlah 3.568.080 Sumber : Direktorat Wilayah Pengelolaan dan Penyiapan Areal Pemanfaatan Kawasan Hutan (Diolah dari data
Ditjen BPK dan Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat, BPKH Manokwari), Tahun 2009
-
29
VI.B. Perkembangan IUPHHK Hutan Tanaman Industri Per Provinsi S/D Oktober 2009
Tabel 24: Daftar IUPHHK Hutan Tanaman Industri di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
No Nama IUPHHK Nomor SK Tanggal SK Luas (ha) Lokasi (Kab/Kota) Keterangan
1 PT.Aceh Nusa Indrapuri
319/Menhut-II/2004
27/08/2004 111.000 Aceh Besar, Pidie SK. Definitif
2 PT.Aceh Swaka WNP 529/Kpts-II/1997 15/08/1997 7.050 Aceh Utara SK. Definitif
3 PT.Rimba Penyangga Utama
195/Kpts-II/1997 04/04/1997 6.150 Aceh Timur SK. Definitif
4 PT.Rimba Timur Sentosa
348/Menhut-II/2006
12/06/2006 6.250 Aceh Timur SK. Definitif
5 PT.Rimba Wawasan Permai
349/Menhut-II/2006
12/06/2006 6.120 Aceh Timur SK. Definitif
6 PT.Tusam Hutani Lestari
325/Menhut-II/2004
27/08/2004 97.300 Bener Meriah, A. Tengah, A. Utara, Bireun
SK. Definitif
7 PT.Gunung Medang Raya Utama Timber
495/Kpts-II/1992 01/06/1992 7.300 Aceh Timur SK. Sementara
Jumlah 241.170 Sumber : Direktorat Wilayah Pengelolaan dan Penyiapan Areal Pemanfaatan Kawasan Hutan (Diolah dari data
Ditjen BPK dan Dinas Kehutanan Provinsi NAD), Tahun 2009. Keterangan: SK Defenetif adalah sudah mendapat penetapan dari Menteri Kehutanan; SK Sementara adalah
sudah mendapat persetujuan dari Ditjen BPK.
Tabel 25: Daftar IUPHHK Hutan Tanaman Industri di Provinsi Sumatera Utara
No Nama IUPHHK Nomor SK Tanggal SK Luas (ha) Lokasi (Kab/Kota) Keterangan
1 PT.Hutan Barumun Perkasa
324/Menhut-II/2004
27/08/2004 11.845 Tapanuli Selatan SK. Definitif
2 PT.Inti Indorayon Utama (PT. PIR Hutani lestari - pola PIR)
360/Kpts-II/1989 19/07/1989 30.000 Tapanuli Utara SK. Definitif
3 PT.Putra Lika Perkasa 136/Kpts-II/1997 10/03/1997 10.000 Labuhan Batu SK. Definitif
4 PT.Sinar Belantara Indah 194/Kpts-II/1997 04/04/1997 6.200 Labuhan Batu SK. Definitif
5 PT.Sumatera Match Factory
370/Kpts-II/1997 15/07/1997 1.500 Simalungun SK. Definitif
6 PT.Sumatera Riang lestari d/h PT. Sumatera Sinar Plywood Industry
208/Menhut-II/2007
25/05/2007 215.305 Labuhan Batu Tapanuli
SK. Definitif
7 PT.Sumatera Silva Lestari 82/Kpts-II/2001 15/03/2001 42.530 Tapanuli Selatan Rokan Hulu
SK. Definitif
8 PT.Toba Pulp Lestari Tbk 351/Menhut-II/2004
28/09/2004 113.340 Tapanuli Utara Dairi
SK. Definitif
Jumlah 430.720 Sumber : Direktorat Wilayah Pengelolaan dan Penyiapan Areal Pemanfaatan Kawasan Hutan (Diolah dari data
Ditjen BPK dan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara), Tahun 2009.
-
30
Tabel 26: Daftar IUPHHK Hutan Tanaman Industri di Provinsi Sumatera Barat
No Nama IUPHHK Nomor SK Tanggal SK Luas (ha) Lokasi (Kab/Kota) Keterangan
1 PT.Bukit Raya Mudisa 257/Kpts-II/2000 23/08/2000 28.617 Dharmasraya SK. Definitif
2 PT.Rimba Swasembada Semesta
129/Kpts-II/1998 18/02/1998 6.675 Pasaman Barat SK. Definitif
Jumlah 35.292 Sumber : Direktorat Wilayah Pengelolaan dan Penyiapan Areal Pemanfaatan Kawasan Hutan (Diolah dari data
Ditjen BPK dan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat ), Tahun 2009
Tabel 27: Daftar IUPHHK Hutan Tanaman Industri di Provinsi Riau
No Nama IUPHHK Nomor SK Tanggal SK Luas (ha) Lokasi (Kab/Kota) Keterangan
1 PT.Arara Abadi 743/Kpts-II/1996 25/11/1996 299.975 Kampar, Bengkalis, Pelalawan
SK. Definitif
2 PT.Artelindo Wiratama 122/Menhut-II/2007 22/04/2007 10.740 Indragiri Hulu SK. Definitif
3 PT.Balai Kayang Mandiri 20/Menhut-II/2007 05/01/2007 22.250 Siak SK. Definitif
4 PT.Bina Daya Bentala 555/Menhut-II/2006 22/12/2006 19.870 Rokan Hulu SK. Definitif
5 PT.Bina Daya Bintara 64/Menhut-II/2007 23/02/2007 7.550 Siak SK. Definitif
6 PT.Bina Duta Laksana 207/Menhut-II/2006 08/06/2006 28.890 Indragiri Hilir SK. Definitif 7 PT.Bukit Batu Hutani
Alam 365/Kpts-II/2003 30/10/2003 33.605 Bengkalis SK. Definitif
8 PT.Bukit Batubuh Sei Indah
67/Menhut-II/2007 23/02/2007 13.420 Indragiri Hulu SK. Definitif
9 PT.Bukit Raya Pelalawan 70/Menhut-II/2007 23/02/2007 4.010 Pelalawan SK. Definitif 10 PT.Citra Sumber
Sejahtera 68/Menhut-II/2007 23/02/2007 15.360 Indragiri Hulu SK. Definitif
11 PT.Dexter Timber Perkasa Indonesia
88/Menhut-VI/2007 22/03/2007 21.880 Rokan Hilir SK. Definitif
12 PT.Ekawana Lestari Darma
733/Kts-II/1997 01/12/1997 9.300 Siak Sri Indrapura SK. Definitif
13 PT.Lestari Unggul Makmur
217/Menhut-II/2007 31/05/2007 10.390 Bengkalis SK. Definitif
14 PT.Merbau Pelalawan Lestari
69/Menhut-II/2007 23/02/2007 5.970 Pelalawan SK. Definitif
15 PT.Mitra Hutani Jaya 101/Menhut-II/2006 11/04/2006 9.240 Pelalawan SK. Definitif
16 PT.Mitra Kembang Selaras
71/Menhut-II/2007 23/02/2007 14.800 Indragiri Hulu SK. Definitif
17 PT.Mitra Tani Nusa Sejati 66/Menhut-II/2007 23/02/2007 7.480 Pelalawan SK. Definitif
18 PT.National Timber and Forest Product
21/Menhut-II/2007 05/06/2007 9.300 Siak SK. Definitif
19 PT.Nusa Prima Manunggal
5221/Dishut/XI/2002 12/11/2002 4.412 Pelalawan SK. Definitif
20 PT.Nusa Wana Raya 241/Menhut-II/2007 19/07/2007 26.880 Kampar Pelalawan SK. Definitif
21 PT.Perawang Sukses Perkasa
249/Kpts-II/1996 27/02/1996 50.725 Kampar SK. Definitif
22 PT.Perkasa Baru 75/Menhut-II/2007 23/02/2007 13.170 Bengkalis SK. Definitif 23 PT.Prima Bangun Sukses 553/Menhut-II/2006 22/12/2006 8.670 Indragiri Hulu SK. Definitif
24 PT.Putra Riau Perkasa 104/Menhut-II/2006 11/04/2006 15.640 Pelalawan SK. Definitif
25 PT.Riau Abadi Lestari 542/Kpts-II/1997 25/08/1997 12.000 Bengkalis, Siak, Kampar
SK. Definitif
26 PT.Riau Andalan Pulp & Paper
327/Menhut-II/2009 12/06/2009 350.165 Kuantan Sengingi, Pelalawan
SK. Definitif
27 PT.Riau Indo Agropalma 61/Menhut-II/2006 22/03/2006 9.570 Indragiri Hilir SK. Definitif
-
31
No Nama IUPHHK Nomor SK Tanggal SK Luas (ha) Lokasi (Kab/Kota) Keterangan
28 PT.Rimba Lazuardi 79/Menhut-II/2007 23/02/2007 23.340 Indragiri Hulu SK. Definitif
29 PT.Rimba Mandau Lestari 552/Menhut-II/2006 22/12/2006 5.630 Siak SK. Definitif
30 PT.Rimba Mutiara Permai 65/Menhut-II/2007 23/02/2007 8.030 Pelalawan SK. Definitif 31 PT.Rimba Peranap Indah 598/Kpts-II/1996 16/09/1996 14.434 Indragiri Hulu SK. Definitif
32 PT.Rimba Rokan Hulu 632/Kpts-II/1995 22/11/1995 12.500 Kampar SK. Definitif
33 PT.Rimba Rokan Lestari 262/Kpts-II/1998 27/02/1998 34.775 Bengkalis, Rokan Hulu
SK. Definitif
34 PT.Rimba Rokan Perkasa 554/Menhut-II/2006 22/12/2006 22.930 Siak SK. Definitif
35 PT.Rimba Seraya Utama 599/Kpts-II/1996 16/09/1996 12.600 Kampar SK. Definitif
36 PT.Ruas Utama Jaya 18/Menhut-II/2007 05/01/2007 44.330 Rokan Hilir, Kota Dumai
SK. Definitif
37 PT.Sakato Pratama Makmur
366/Kpts-II/2003 30/10/2003 46.230 Bengkalis SK. Definitif
38 PT.Sari Hijau Mutiara 378/Menhut-II/2008 28/10/2008 20.000 Indragiri Hilir SK. Definitif
39 PT.Satria Perkasa Agung 244/Kpts-II/2000 22/08/2000 76.017 Indragiri Hulu SK. Definitif
40 PT.Satria Perkasa Agung (KTH Sinar Merawang)
19/Menhut-II/2007 05/01/2007 9.300 Merawang SK. Definitif
41 PT.Satria Perkasa Agung Unit Serapung
102/Menhut-II/2006 11/04/2006 11.830 Pelalawan SK. Definitif
42 PT.Selaras Abadi Utama 52221/IUPHHKHT/XII/ 2002/005
30/12/2002 13.600 Pelalawan SK. Definitif
43 PT.Seraya Sumber Lestari 22/Menhut-II/2007 05/01/2007 18.767 Siak SK. Definitif
44 PT.Siak Raya Timber 202/Menhut-II/2007 16/05/2007 23.030 Pelalawan, Kampar
SK. Definitif
45 PT.Suntara Gajapati 71/Kpts-II/2001 15/03/2001 34.792 Kota Dumai SK. Definitif
46 PT.Tuah Negeri 215/Menhut-II/2007 28/05/2007 1.480 Pelalawan SK. Definitif 47 PT.Uniseraya 214/Menhut-II/2007 28/05/2007 33.360 Pelalawan SK. Definitif
48 PT.Wananugraha Bina Lestari
362/Menhut-II/2007 25/10/2007 7.465 Kampar SK. Definitif
Jumlah 1.509.702 Sumber : Direktorat Wilayah Pengelolaan dan Penyiapan Areal Pemanfaatan Kawasan Hutan (Diolah dari data
Ditjen BPK dan Dinas Kehutanan Provinsi Riau), Tahun 2009
Tabel 28: Daftar IUPHHK Hutan Tanaman Industri di Provinsi Jambi
No Nama IUPHHK Nomor SK Tanggal SK Luas (ha) Lokasi (Kab/Kota) Keterangan
1 PT.Arangan Hutani Lestari
660/Kpts-II/1995 12/12/1995 9.400 Bungo Tebo SK. Definitif
2 PT.Agronusa Alam Sejahtera
464/Menhut-II/2009 05/08/2009 22.525 Sarolangun SK. Definitif
3 PT.Bukit Kausar 436/Menhut-II/2009 23/07/2009 10.785 Sarolangun SK. Definitif
4 PT.Dyera Hutani Lestari 31/Kpts-II/1997 03/01/1997 8.000 Muaro Jambi, Batanghari
SK. Definitif
5 PT.Gamasia Hutani 820/Kpts-II/1999 30/09/1999 19.675 Muaro Tebo SK. Definitif
6 PT.Jebus Maju 342/Menhut-II/2004 09/09/2004 15.012 Merangin SK. Definitif
7 PT.Limbah Kayu Utama 327/Kpts-II/1998 27/02/1998 19.300 Batanghari, Bungo Tebo
SK. Definitif
8 PT.Mugi Triman International
419/Menhut-II/2009 13/07/2009 37.500 Bungo SK. Definitif
9 PT.Rimba Hutani Mas 68/Menhut-II/2004 09/03/2004 51.260 Tanjung Jabung Barat
SK. Definitif
10 PT.Samhutani 86/Kpts-II/1999 05/02/1999 35.955 Sarulangun SK. Definitif
11 PT.Tebo Multi Agro 401/Menhut-II/2006 19/07/2006 19.770 Tebo SK. Definitif
12 PT.Wana Mukti Wisesa 275/Kpts-II/1998 27/02/1998 9.105 Tebo SK. Definitif
-
32
No Nama IUPHHK Nomor SK Tanggal SK Luas (ha) Lokasi (Kab/Kota) Keterangan
13 PT.Wana Perintis 781/Kpts-II/1996 18/12/1996 6.900 Batanghari, Sarolangun
SK. Definitif
14 PT.Wana Teladan 408/Kpts-II/1996 05/08/1996 9.800 Tanjung Jabung Barat
SK. Definitif
15 PT.Wanakasita Nusantara
672/Kpts-II/1995 18/12/1995 9.030 Batanghari, Sarolangun
SK. Definitif
16 PT.Wira Karya Sakti 346/Menhut-II/2004 10/09/2004 293.812 Tanjung Jabung Barat & Timur
SK. Definitif
Jumlah 577.829 Sumber : Direktorat Wilayah Pengelolaan dan Penyiapan Areal Pemanfaatan Kawasan Hutan (Diolah dari data
Ditjen BPK dan Dinas Kehutanan Provinsi Jambi), Tahun 2009
Tabel 29: Daftar IUPHHK Hutan Tanaman Industri di Provinsi Sumatera Selatan
No Nama IUPHHK Nomor SK Tanggal SK Luas (ha) Lokasi (Kab/Kota) Keterangan
1 PT.Bumi Andalas Permai 339/Menhut-II/2004
07/09/2004 192.700 Ogan Komering Ilir
SK. Definitif
2 PT.Bumi Mekar Hijau 417/Menhut-II/2004
07/09/2004 250.370 Ogan Komering Ilir
SK. Definitif
3 PT.Bumi Persada Permai 337/Menhut-II/2004
19/10/2004 59.345 Musi Banyuasin SK. Definitif
4 PT.Bumi Persada Permai 79/Menhut-II/2009 05/03/2009 24.050 Musi Banyuasin SK. Definitif
5 PT.Cipta Mas Bumi Subur 70/Menhut-II/2005 29/05/2005 7.550 Ogan Komering Ilir, Musi
SK. Definitif
6 PT.Musi Hutan Persada 38/Kpts-II/1996 29/01/1996 296.400 Lahat, Musirawas SK. Definitif
7 PT.Pakerin 226/Kpts-II/1998 01/02/1998 43.700 Musi Banyuasin SK. Definitif
8 PT.Paramitra Mulia Langgeng
378/Menhut-II/2009
25/06/2009 70.130 Ogan Kemering Selatan
SK. Definitif
9 PT.Rimba Hutani mas 90/Menhut-II/2007 22/03/2007 67.100 Musi Banyuasin SK. Definitif
10 PT.SBA Wood Industries 347/Menhut-II/2004
10/09/2004 142.355 Ogan Komering Ilir
SK. Definitif
11 PT.Sentosa Bahagia Bersama
249/Menhut-II/2009
24/04/2009 55.055 Musi Banyuasin SK. Definitif
12 PT.Sumatera Prima Fibreboard
379/Menhut-II/2009
25/06/2009 7.055 Musi Rawas SK. Definitif
13 PT.Sumber Hijau Permai 29/Menhut-II/2006 13/02/2006 30.040 Musi Banyuasin SK. Definitif
14 PT.Wahana Agro Mulia 252/Menhut-II/2009
06/05/2009 6.290 Musi Banyuasin SK. Definitif
15 PT.Wahana Lestari makmur Sukses
484/Menhut-II/2009
19/08/2009 14.010 Musi Banyuasin SK. Definitif
16 PT.Way Hijau Hutani 195/Kpts-V/1992 01/04/1992 21.000 Musi Banyuasin SK. Sementara
Jumlah 1.287.150 Sumber : Direktorat Wilayah Pengelolaan dan Penyiapan Areal Pemanfaatan Kawasan Hutan (Diolah dari data
Ditjen BPK dan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan), Tahun 2009
top related