depdagri rakornas ancol 17122014
Post on 14-Sep-2015
14 Views
Preview:
DESCRIPTION
TRANSCRIPT
-
PERSIAPAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH
SERENTAK TAHUN 2015
Jakarta, 17 Desember 2014
OlehMenteri Dalam Negeri
Disampaikan Pada Acara Evaluasi dan PemberianPenghargaan Pemilu Tahun 2014
Yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum
1
-
2I. PENDAHULUAN
PILKADASERENTAK TAHUN 2015
BERDASARKANSUBSTANSI
PERPPU NOMOR 1TAHUN 2014
PEMILIHANSECARA LANGSUNG
OLEH RAKYAT
PERPPU NO.1/2014 AKAN DIBAHAS OLEHDPR-RI PADA BULAN
JANUARI 2015
DIHARAPKAN DAPAT DITETAPKAN MENJADI
UNDANG-UNDANG TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI,
DAN WALIKOTA
-
PEMILIHAN SERENTAK TAHAP PERTAMAPADA TAHUN 2015 UNTUK PARA GUBERNUR,
BUPATI, DAN WALIKOTA YANG MASA JABATAN BERAKHIR TAHUN 2015.
PEMILIHAN SERENTAK TAHAP KEDUAPADA TAHUN 2018 UNTUK GUBERNUR, BUPATI,
DAN WALIKOTA YANG MASA JABATAN BERAKHIR TAHUN 2016, 2017, DAN 2018. 2016 & 2017 DIISI PENJABAT SAMPAI
DENGAN TERPILIH GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA DEFINITIF TAHUN 2018
PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA SERENTAK SECARA NASIONAL
PERTAMA KALI DIMULAI TAHUN 2020 3
II. PILKADA SERENTAKA. SKENARIO TAHAPAN PILKADA SERENTAK
-
CATATAN : SUDAH TERMASUK 15 DOB TAHUN 2013 & 3 DOB TAHUN 2014.
PILKADA 2015
PILKADA 2016
PILKADA 2017
PILKADA 2018
PILKADA 2019
204 DAERAH
52DAERAH
118 DAERAH
67 DRH (PENJABAT S.D 2018)
100 DRH (PENJABAT S.D 2018)
PILKADA SERENTAK
TAHUN 2020
DI 541DAERAH OTONOM
MASA JABATAN 5 TAHUN
MASA JABATAN 2 TAHUN
DIISI OLEH PENJABAT KDH
SAMPAI TAHUN 2020
285 PILKADA
SERENTAK TAHUN 2018
4
B. PROYEKSI TAHAPAN PILKADA SERENTAK
-
BAGI GUB/BUPATI/WALI-KOTA YANG DILANTIK DAN
MASA JABATANNYA 2018-2020, MAKA TIDAK DIHITUNG SATU
PERIODE JABATAN, DAN DIBERIKAN HAK PENSIUN
PENUH SATU PERIODE
BAGI GUB/BUPATI/WALIKOTA YANG BERAKHIR THN 2018 DAN
TAHUN 2020 , YANG MASA JABATANNYA BERKURANG
KARENA PILKADA SERENTAK, DIBERIKAN UANG SEBESAR GAJI
POKOK DIKALIKAN JUMLAH BULAN YANG TERSISA, SERTA
MENDAPAT HAK PENSIUN PENUH
KOMPENSASI BAGI
GUBERNUR, BUPATI, DANWALIKOTA YANG MASA
JABATANNYA TIDAK PENUH
5
C. IMPLIKASI PELAKSANAAN PILKADA SERENTAK
-
6A. PENYIAPAN REGULASI PELAKSANAAN PILKADA
REGULASI TURUNAN
DARI PERPPU NOMOR 1
TAHUN 2014
1. Peraturan KPU tentang teknis pelaksanaan Pilkada.2. Peraturan BAWASLU tentang Penyelesaian
Sengketa Pilkada Antar-Peserta dan Antara Pesertadengan Penyelenggara.
3. Peraturan Mahkamah Agung tentang:a. Pembentukan Empat Pengadilan Tinggi Adhoc
untuk mengadili Sengketa Hasil Pilkada;b. Penetapan Majelis Khusus Tindak Pidana
Pilkada (Hakim Adhoc);c. Tatacara Penanganan Tindak Pidana Pilkada;d. Penetapan Majelis Khusus Tata Usaha Negara
dan Tatacara Penyelesaian Sengketa TataUsaha Negara Dalam Pilkada.
4. Kesepakatan Bersama Antara Kapolri, JaksaAgung, dan Ketua Bawaslu tentang PolaPenanganan Tindak Pidana Pilkada melaluiSentra Penegakan Hukum Terpadu.
III. STRATEGI PEMERINTAH DALAM MENGHADAPI PILKADA SERENTAK TAHUN 2015
-
7LANGKAH YANG
DILAKUKANPEMERI-
NTAH
1. Pemerintah telah melakukan koordinasidengan KPU dalam rangka penyiapanPeraturan KPU. Saat ini, KPU sedangmenyiapkan Rancangan Peraturan KPUuntuk dibahas bersama, dan akandikonsultasikan dengan Komisi II DPR-RI.
2. Pemerintah juga telah melakukankoordinasi dengan Badan PengawasPemilu (Bawaslu) dalam rangkapenyiapan Peraturan Bawaslu.
3. Kementerian Dalam Negeri akan segeramelakukan koordinasi dengan MahkamahAgung, Kejaksaan Agung, dan Polriuntuk menyamakan pemahaman tentanglangkah-langkah persiapan PelaksanaanPilkada serentak Tahun 2015.
LANJUTAN......
-
8B. KOORDINASI DENGAN PEMERINTAH DAERAH
MEMASTIKAN KESIAPAN
PEMDA UNTUK PELAKSANAAN
PILKADATAHUN 2015
1. Penetapan PERMENDAGRI tentangPedoman Penyusunan APBD Tahun2015, dengan mewajibkan Pemdauntuk mengalokasikan anggaranPilkada di dalam APBD Tahun 2015.
2. Mewajibkan Pemda pada DaerahOtonom Baru untuk melaksanakanPilkada Tahun 2015.
3. Mewajibkan Pemda menyiapkan DataPemilih untuk Pilkada Tahun 2015,dan menyerahkannya kepada KPUD.
4. Mewajibkan Pemda mewujudkankeamanan yang kondusif untukpelaksanaan Pilkada Tahun 2015.
LANJUTAN......
-
9IV. ANTISIPASI PENGAMANAN PILKADA TAHUN 2015A. PENGAMANAN PADA TAHAPAN PENYELENGGARAAN PILKADA
(1) TAHAPAN PERSIAPAN
(2) TAHAPAN PENYELE-
NGGARAAN
DUA TAHAPAN PELAK-SANAAN PILKADA
1. Pendaftaran bakal calon KDH.2. Uji Publik bakal calon KDH.3. Pengumuman pendaftaran calon KDH.4. Pendaftaran calon KDH.5. Penelitian persyaratan calon KDH.6. Penetapan calon KDH.7. Pelaksanaan Kampanye.8. Pemungutan suara.9. Penghitungan suara dan rekapitulasi
hasil penghitungan suara.10.Penetapan calon KDH terpilih.11.Penyelesaian pelanggaran dan
sengketa hasil Pilkada.12.Pengusulan Pengesahan Pengang-
katan Calon KDH Terpilih.
Proses Kerja Internal Penyele-nggara Pilkada (KPU dan KPUD).
WAJIB DILAKUKAN PENGAMANAN OLEH
APARAT POLRI
-
10
B. ANTISIPASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL DALAM PENYELENGGARAAN PILKADA
DASAR HUKUM PENANGANAN
KONFLIK SOSIAL DALAM PENYELE-
NGGARAAN PILKADA
UU. NOMOR 17 TAHUN 2012 TENTANG PENANGANAN
KONFLIK SOSIAL
TUJUANNYA ADALAH MENCEGAH DAN MENGATASI
SETIAP KONFLIK SOSIAL (KONFLIK HARISONTAL) UNTUK MEWUJUDKAN SUASANA TENTERAM,
TERTIB, AMAN, DAN DAMAI SELAMA PENYELE-
NGGARAAN PILKADA
LANJUTAN......
JAJARAN POLRI WAJIB MENCEGAH DAN
MENGATASI KONFLIK SOSIAL PADA SETIAP TAHAPAN PENYELE-NGGARAAN PILKADA
-
11
LANJUTAN......
SUMBERKONFLIK DALAM PELAK-SANAAN PILKADA
Pada setiap tahapan Penyelenggaraan Pilkada:1. Sengketa pendaftaran bakal calon KDH.2. Sengketa Pendaftaran calon KDH.3. Sengketa penelitian persyaratan calon KDH.4. Sengketa Penetapan calon KDH.5. Sengketa dalam Pelaksanaan Kampanye.6. Sengketa penghitungan suara dan
rekapitulasi hasil penghitungan suara.7. Sengketa penetapan calon KDH terpilih.8. Penyelesaian pelanggaran dan sengketa
hasil Pilkada.9. Sengketa pengusulan pengesahan peng-
angkatan Calon KDH Terpilih.
-
12
STRATEGI PENANGANANKONFLIK SOSIAL DALAM PILKADA
LANJUTAN......
IDENTI-FIKASI
POTENSI KONFLIK
PENCE-GAHAN
KONFLIK
PENGHE-NTIAN
KONFLIK
PEMULIHANPASCA
KONFLIK
1. Inventarisasi Potensi Konflik.
2. Penelitian/Pendalam-an Potensi Konflik
3. Menentukan Prioritas Penanganan Potensi Konflik.
1. Memelihara kondisi damai dalam msy.
2. Mengembangkan sis-tem penyelesaian per-selisihan secara damai,
3. Meredam potensi konflik.
4. Membangun SistemPeringatan Dini.
1. Penghentian keke-rasan fisik .
2. Penetapan statuskeadaan konflik.
3. penyelamatan danperlindungan korban.
4. Bantuan penggunaandan pengerahankekuatan TNI.
1. Kegiatan rekonsiliasi.2. Kegiatan rehabilitasi;3. Kegiatan rekonstruksi.
-
13
STATUS KEADAANKONFLIK SOSIAL DALAM PILKADA
LANJUTAN......
SKALA KABUPATEN/KOTA:ESKALASI KONFLIKMEMILIKI DAMPAK
HANYA PADA TINGKAT KABUPATEN/KOTA
SKALA PROVINSI:ESKALASI KONFLIK MEMILIKI DAMPAK
SAMPAI PADA TINGKAT PROVINSI
SKALA NASIONAL:ESKALASI KONFLIK MEMILIKI DAMPAK
SAMPAI PADATINGKAT
NASIONAL
-
14
TANGGUNGJAWAB PENANGANANKONFLIK SOSIAL DI DAERAH
1. BUPATI/WALIKOTA BERTANGGUNG JAWAB ATAS PENANGANAN KONFLIKSKALA KAB/KOTA.
2. BUPATI/WALIKOTA WAJIB MELAPOR PERKEMBANGAN PENANGANANKONFLIK KEPADA GUBERNUR DGN TEMBUSAN KEPADA MENDAGRIDAN/ATAU MENTERI TERKAIT SERTA DPRD KAB/KOTA.
3. GUBERNUR BERTANGGUNG JAWAB ATAS PENANGANAN KONFLIKPROVINSI.
4. GUBERNUR WAJIB MELAPOR PERKEMBANGAN PENANGANAN KONFLIKSOSIAL SKALA PROVINSI KEPADA PRESIDEN MELALUI MENDAGRIDAN/ATAU MENTERI TERKAIT DENGAN TEMBUSAN KEPADA DPRDPROVINSI.
5. DALAM STATUS KEADAAN KONFLIK SKALA KAB/KOTA ATAU PROVINSI,GUBERNUR DAN BUPATI/WALIKOTA DAPAT MELAKUKAN:a. PEMBATASAN DAN PENUTUPAN KAWASAN KONFLIK UNTUK
SEMENTARA WAKTU;b. PEMBATASAN ORANG DI LUAR RUMAH UNTUK SEMENTARA WAKTU;c. PENEMPATAN ORANG DI LUAR KAWASAN KONFLIK UNTUK
SEMENTARA WAKTU; DANd. PELARANGAN ORANG UNTUK MEMASUKI KAWASAN KONFLIK ATAU
KELUAR DARI KAWASAN KONFLIK UNTUK SEMENTARA WAKTU.
LANJUTAN......
-
15
SATUAN TUGAS PENANGANANKONFLIK SOSIAL DI DAERAH
1. KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS PENANGANAN KONFLIKSOSIAL DI PROVINSI DAN KAB/KOTA TERDIRI DARI UNSURPEMERINTAH DAN MASYARAKAT.
2. UNSUR PEMERINTAH TERDIRI DARI:a. GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA;b. KETUA DPRD PROVINSI/KAB/KOTA;c. KEPALA INSTANSI PEMERINTAH DAN/ATAU KEPALA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH;d. KAPOLDA/KAPOLRES;e. PANGDAM/DANDIM; DANf. KEJATI/KEJARI.
3. UNSUR MASYARAKAT TERDIRI DARI: TOKOH AGAMA, TOKOHADAT, TOKOH MASYARAKAT, PEGIAT PERDAMAIAN, DANWAKIL PIHAK YANG BERKONFLIK.
4. SALING BERKOORDINASI ANTARA UNSUR PEMERINTAH DANUNSUR MSY DALAM SATUAN TUGAS PENANGANAN KONFLIKSOSIAL.
LANJUTAN......
-
16
PERAN POLRI DALAM PENANGANAN KONFLIK SOSIAL DALAM PILKADA
PENGHENTIAN KEKERASAN FISIK
DIKOORDINASIKAN DAN DIKENDALIKAN OLEH POLRI, DGN MELIBATKAN TOKOH MSY, TOKOH
AGAMA DAN/ATAU TOKOH ADAT, YANG DILAKUKAN SESUAI DGN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN.
PENETAPAN STATUS
KEADAAN KONFLIK
STATUS KEADAAAN KONFLIK DITETAPKAN APABILA KONFLIK
TIDAK DAPAT DIKENDALIKAN OLEH POLRI DAN TERGANGGUNYA
FUNGSI PEMERINTAHAN
BANTUAN PENGGUNAAN DAN
PENGERAHAN KEKUATAN TNI
PELAKSANAAN BANTUAN PENGGUNAAN DAN
PENGERAHAN KEKUATAN TNI DIKOORDINASI DGN POLRI
-
17
SUMATERA KALIMANTAN
JAVA
IRIAN JAYA
SEKIAN DAN TERIMA KASIH
Slide Number 1Slide Number 2Slide Number 3Slide Number 4Slide Number 5Slide Number 6Slide Number 7Slide Number 8Slide Number 9Slide Number 10Slide Number 11Slide Number 12Slide Number 13Slide Number 14Slide Number 15Slide Number 16Slide Number 17
top related