dewan perwakilan rakyat republik indonesia laporan … · 2020. 12. 23. · 3. pembentukan badan...
Post on 01-May-2021
0 Views
Preview:
TRANSCRIPT
Page 1 of 17
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN KUNJUNGAN SPESIFIK KOMISI II DPR RI
KE PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO, PROVINSI JAWA TIMUR
TANGGAL 19 FEBRUARI 2020
PENDAHULUAN
A. DASAR KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK
DPR memiliki kewenangan dan tugas untuk melakukan pengawasan terhadap
pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah. Kewenangan dan
tugas DPR tersebut tertuang dalam ketentuan Pasal 72 huruf d Undang Undang Nomor
17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang kemudian
disebut sebagai UU MD3. Dalam rangka melaksanakan kewenangannya tersebut DPR
melalui Komisi II DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) ke
Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur untuk mengetahui sejauhmana para pemangku
kepentingan dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Komisi Pemilihan Umum
(KPU) Kabupaten Sidoarjo dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawalsu)
Kabupaten Sidoarjo dalam mempersiapkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah
Serentak 2020.
Persiapan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 di Kabupaten Sidoarjo yang
menjadi obyek pengawasan Komisi II DPR RI antara lain pencairan anggaran
penyelenggaraan Pilkada (NPHD), pemutakhiran data dan daftar pemilih, potensi
munculnya calon tunggal, persiapan pembentukan panitia adhoc di tingkat TPS (KPPS,
PPL, Pengawas TPS), di tingkat PPS dan tingkat PPK. Selain itu persiapan keamanan
penyelenggaraan Pilkada Serentak di Kabupaten Sidoarjo juga menjadi poin krusial
yang diawasi oleh Komisi II DPR RI.
Di dalam Kunspek tersebut Komisi II DPR RI berupaya mendalami sejumlah
proses penting dalam persiapan Pilkada Serentak 2020, Kabupaten Sidoarjo terkait
penjelasan KPU Kabupaten Sidoarjo tentang realisasi dana hibah daerah, sosialisasi
kepada masyarakat tentang pelaksanan Pilkada Serentak 2020, dan tingkat partisipasi
masyarakat dalam menggunakan hak pilih. Kepada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo,
Komisi II DPR RI juga ingin meminta penjelasan terkait penyelesaian perekaman dan
pencetakan KTP elektronik mengingat KTP elektronik digunakan sebagai syarat
memilih, serta meminta penjelastan tentang langkah antisipasi Pemerintah Kabupaten
Page 2 of 17
Sidoarjo dalam menjaga netralitas ASN dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2020.
Selain itu, Komisi II DPR RI juga meminta penjelasan Bawaslu Kabupaten Sidoarjo
terkait persiapan bawaslu mengantisipasi kecurangan dan pelanggaran yang terjadi
pada setiap tahapan Pilkada Serentak 2020 di Kabupaten Sidoarjo, terutama mengenai
netralitas ASN dan politik uang.
Tim Kunspek Komisi II DPR RI ke Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur
berjumla 12 orang anggota yang dipimpin oleh Yth. Bpk. Arif Wibowo (Wakil Ketua
Komisi II dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan) dan anggota Tim terdiri
dari:
NO. NO.
ANGGOTA N A M A KETERANGAN
1. A-538 H. Agung Budi Santoso, S.H.,M.M. F-Partai Demokrat
2. A-219 Johan Budi S. Pribowo F-PDI Perjuangan
3. A-141 Drs. Djarot Saiful Hidayat, M.S. F-PDI Perjuangan
4. A-112 Drs. Supriyanto F-Partai Gerindra
5. A-462 Dr. H. Syamsurizal, S.E., M.M. F-PPP
6. A-308 Teti Rohatiningsih, S.Sos F-Partai Golkar
7. A-15 H. Yanuar Prihatin, Msi. F-PKB
8. A-541 H. Mohamad Muraz, S.H.,M.M. F-Partai Demokrat
9. A-455 KH. Aus Hidayat Nur F-PKS
10. A-310 H. Agung Widyantoro, S.H.,Msi. F-Partai Golkar
11. A-376 Aminurokhman, S.E.,M.M. F-Partai Nasdem
B. WAKTU KUNJUNGAN KERJA
Kunjungan Kerja Spesifik dilaksanakan pada tanggal 19 Februari 2020 di Kantor
Bupati Sidoarjo, yang dihadiri oleh Bupati Kabupaten Sidoarjo, KPU Kabupaten
Sidoarjo dan Bawaslu Kabupaten Sidoarjo.
C. HASIL KUNJUNGAN KERJA
Sambutan Yth. Bpk. Arif Wibowo, Wakil Ketua Komisi II DPR RI
Hadirin para undangan yang kami hormati, puji syukur marilah kita panjatkan
kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan nikmat, rahmat,
dan hidayahnya kepada kita semua karena hanya atas izin-Nya kita dapat menghadiri
pertemuan pada hari ini. Terima kasih atas kesediaan waktu saudara-saudara
menerima Tim Anggota Komisi II DPR RI dalam rangka Kunjungan Kerja Spesifik
terkait Persiapan dan Kesiapan Pelaksanaan Pilkada 2020 di Kabupaten Sidoarjo.
Hadirin yang terhormat, perlu kiranya kami informasikan pula bahwa Komisi II
DPR RI membidangi politik dan pemerintahan dalam negeri dimana kami menjadi
mitra kementerian, badan dan lembaga yang terkait dengan pemerintahan dalam
Page 3 of 17
negeri, aparatur sipil negara, pertanahan, serta kepemiluan. Dalam persoalan
kepemiluan mitra kami adalah Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Komisi Aparatur Sipil
Negara (KASN), Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu.
Komisi II DPR selain melakukan Kunjungan Spesifik Pilkada Serentak ke
Kabupaten Sidoarjo juga melakukan kunjungan kerja spesifik ke Provinsi Lampung,
Surakarta, Provinsi Derah Istimewa Yogyakarta (DIY), Kota Depok, dan Kota
Tangerang Selatan.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan pelaksanaan pemilihan kepala
daerah di 270 daerah dengan rinciannya adalah 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.
Pilkada Serentak 2020 seharusnya diikuti 269 daerah, namun menjadi 270 karena
Pilkada Kota Makassar diulang pelaksanaannya.
Sedangkan di Provinsi Jawa Timur sendiri, pilkada serentak dilakukan di tujuh
belas (17) Kabupaten yaitu yaitu Kabupaten Sumenep, Trenggalek, Surabaya,
Banyuwangi, Blitar, Malang, Ngawi, Mojokerto, Tuban, Lamongan, Ponorogo, Pacitan,
Sidoarjo, Jember, Situbondo, Gresik, dan Kabupaten Kediri, serta dua (2) Kota yaitu
Kota Blitar dan Kota Pasuruan. Dengan demikian mayoritas Kabupaten/Kota di
Provinsi Jawa Timur akan menyelenggarakan pilkada pada tanggal 23 September 2020
mendatang. Secara spesifik, Komisi II DPR RI melakukan kunjungan ke Kabupaten
Sidoarjo untuk memastikan seluruh tahapan penyelenggaran Pilkada berjalan lancar.
Bapak, Ibu yang kami hormati, kita sepakat bahwa Pilkada adalah pintu menuju
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, efisien, bersih dan demokratis.
Disamping itu Pilkada juga merupakan wujud pelibatan masyarakat dalam proses
politik dalam menentukan figur dan arah kepemimpinan daerahnya. Oleh sebab itu,
penyelenggaraan pilkada haruslah demokratis dan diimbangi dengan kesiapan yang
matang setiap daerah untuk melaksanakan pilkada, serta koordinasi yang terus
menerus antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, khususnya terkait
dengan netralitas ASN, pelaksanaan setiap tahapan pilkada seperti sengketa
pencalonan, kampanye, dan debat publik, hingga koordinasi dengan aparat keamanan
guna mendeteksi secara dini setiap potensi ancaman keamanan.
Secara khusus Kunjungan Komisi II DPR RI ke Kabupaten Sidoarjo, KPUD
Kabupaten Sidoarjo, dan Bawaslu Kabupaten Sidoarjo adalah dalam rangka
melaksanakan fungsi pengawasan di bidang Pilkada tahun 2020. Untuk itu Komisi II
DPR RI ingin memastikan :
1. Penyelenggaraan pilkada serentak di Provinsi Jawa Timur berjalan secara luber,
jurdil dan demokratis.
2. Ketersediaan Anggaran Pilkada melalui NPHD tidak mengalami kendala
apapun.
Page 4 of 17
3. Pemerintah Daerah dan KPUD kabupaten Sidoarjo memberikan perlindungan
dan kepastian hukum atas hak pilih warga negara, termasuk hak memilih bagi
pemilih disabilitas yang sudah memenuhi syarat.
4. Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih serta memastikan warga Negara
masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT) dengan tetap mengacu Daftar
Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4).
5. Pemerintah Daerah bekerjasama dengan KPUD Kabupaten Sidoarjo dalam
mengantisipasi masyarakat yang belum memiliki e-KTP tetap menggunakan hak
pilihnya dalam pilkada nanti mengingat masih ada masyarakat yang belum
memiliki e-KTP karena masalah pengadaan blanko yang belum memadai serta
masalah teknis lainnya.
6. Persiapan pengawasan yang bersifat netral dan adil oleh Bawaslu Kabupaten
Sidoarjo terkait netralitas ASN, politik uang, kampanye hitam, intimidasi,
penggunaan fasilitas negara, mobilisasi PNS, penggunaan sarana pendidikan
dan tempat ibadah untuk kampanye, serta kampanye dini sebelum jadwal resmi.
Hasil pertemuan ini diharapkan dapat memberikan masukan-masukan yang
berharga bagi Komisi II DPR RI bagi suksesnya penyelenggaraan pilkada serentak di
Indonesia. Demikian pengantar dari kami, masalah-masalah lainnya akan disampaikan
oleh Anggota Komisi II DPR RI dalam dialog. Terima kasih.
Penjelasan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo (Bupati Sidoarjo)
- Bahwa NPHD, anggaran pelaksanaan Pilkada Serentak yang diberikan kepada
KPU Kabupaten Sidoarjo sebesar Rp75,9 Miliar sudah cair;
- Bahwa selama ini Pemerintah Kabupaten Sidoarjo berupaya melakukan
pemantapan aspirasi masyarakat untuk senantiasa bersikap dewasa dalam
berpolitik, sehingga bisa menjadi daya dukung dalam pelaksanaan Pilkada
Serentak 2020, di Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa Pemerintah Kabupaten Sidoarjo juga mempersiapkan keamanan dalam
pelaksanaan Pilkada Serentak 2020.
Penjelasan KPU Kabupaten Sidoarjo
Persiapan KPU Sidoarjo dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020
1. Penandatanganan NPHD
KPU Kabupaten Sidoarjo dan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menandatangani
NPHD pada tanggal 2 Oktober 2019. Kemudian pada tanggal 24 November 2019,
KPU Kabupaten Sidoarjo mengadakan rapat dengan Badan Anggaran DPRD
Kabupaten Sidoarjo terkait penambahan angggaran/ adendum NPHD.
Selanjutnya pada tanggal 22 Januari 2020, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan
KPU Kabupaten Sidoarjo melakukan penandatanganan adendum NPHD sesuai
hasil rapat KPU Kabupaten Sidoarjo dengan Banggar DPRD Kab. Sidoarjo.
Page 5 of 17
2. Penyusunan Peraturan Penyelenggaraan Pemilihan
KPU Kabupaten Sidoarjo telah menyusun 6 (enam) Surat Keputusan antara lain
keputusan tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan
Bupati & Wakil Bupati Kab. Sidoarjo 2020 beserta keputusan tentang
perubahannya, keputusan tentang penetapan jumlah minimum dukungan dan
persebarannya bagi calon perseorangan, keputusan tentang tata cara pendaftaran
akreditasi lembaga pemantau, keputusan tentang pembentukan dan tata kerja
PPK, PPS dan KPPS, keputusan tentang pedoman teknis pembentukan dan tata
kerja PPK, PPS dan KPPS, serta keputusan tentang pedoman teknis pencalonan
dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kab. Sidoarjo 2020.
3. Pembentukan Badan Adhoc Pemilihan
- KPU Kab. Sidoarjo melakukan serangkaian rapat koordinasi dengan Dinas
Kesehatan Kab. Sidoarjo, pendaftaran Calon Anggota PPK pada 18-24 januari
2020, Seleksi tertulis Calon Anggota PPK 30 Januari 2020, Seleksi wawancara
calon Anggota PPK tanggal 8-10 Februari di Kantor KPU Kab. Sidoarjo;
- KPU Kab. Sidoarjo menetapkan 10 (sepuluh) orang calon anggota PPK pada
13 Februari 2020 terdiri dari (i) 5 (lima) orang peringkat 1-5 sebagai calon
anggota PPK terpilih, (ii) 5 (lima) orang peringkat 6-10 sebagai pengganti
antar waktu;
- KPU Kab. Sidoarjo mengumumkan 10 (sepuluh) orang calon anggta PPK di
website, mendsos KPU Kab. Sidoarjo, dan masing-masing kecamatan untuk
mendapatkan tanggapan dan masukan dari masyarakat selama 7 (tujuh)
hari;
- Pendaftaran PPS dibukan mulai tanggal 18 Februari sampai 24 Februari 2020.
Badan Adhoc Tanggal Pembentukan Jumlah Personil
PPK 15 Januari s/d 14 Februari
2020
90 orang
PPS 15 Februari s/d 14 Maret
2020
1.047 orang
KPPS 21 Juni s/d 21 Agustus 2020 20.916 orang
PPDP 26 Maret s/d 15 April 2020 2.988 orang
LINMAS 5.976 orang
Jumlah total personil badan adhoc 31.017 orang
Catatan: Jumlah kecamatan di Kab. Sidoarjo sebanyak 18 kecamatan, 349
desa, 2.988 TPS.
4. Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih
KPU Kab. Sidoarjo melakukan pemetaan titik koordinat yang diproyeksikan
menjadi TPS yang dilaksanakan pada tanggal 9 Januari 2020 sebanyak 2.988 TPS.
5. Tahapan Pemenuhan Syarat Dukungan Paslon Perseorangan
Page 6 of 17
- Penetapan jumlah minimun dukungan persyaratan dan persebaran paslon
perseorangan berdasarkan rekapitulasi DPT Pemilu/Pemilihan terakhir yang
dilaksanakan pada 26 Oktober 2019.
- Rakor persiapan pengumuman syarat dukungan minimal calon
perseorangan pada 2 Desember 2019.
- Iklan pengumuman di media cetak/elektronik pada 3-16 Desember 2019.
- Penerimaan penyerahan syarat dukungan minimal pada 19-23 Februari 2020.
Realisasi Dana Hibah Daerah
KPU Kab. Sidoarjo dan Pemerintah Kab. Sidoarjo bekerjasama dan berkoordinasi
terkait realisasi dana hibah penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Sidoarjo 2020.
Tanggal Anggaran Keterangan
28 Agustus 2019 Rakor permohonan anggaran
dengan Banggar DPRD Kab.
Sidoarjo
Banggar DPRD Kab.
Sidoarjo akan
menngkomunikasikan
kepada Tim Anggaran
Pemerintah Daerah (TAPD).
17 September 2019 Rakor permohonan anggaran
dengan TAPD Kab. Sidoarjo.
Dana hibah hasil
rasionalisasi yang diajukan
KPU Kab. Sidoarjo sebesar
Rp.61.304.397.000,-
2 Oktober 2019 Penandatanganan NPHD
Pemerintah kab. Sidoarjo dengan
KPU Kab. Sidoarjo sebesar
Rp.45.304.397.000,-
NPHD Tahun 2020 Nomor
900/2015/438.6.5/2019 dan
Nomor:
1320/KU.07/3515/KPU-
Kab/X/2019
24 November 2019 Rapat permohonan tambahan
anggaran adendum NPHD
dengan Banggar DPRD Kab.
Sidoarjo.
Banggar DPRD Kab.
Sidoarjo akan
menyampaikan
permohonan tambahan
anggaran sebesar
Rp.15.727.500.000,- kepada
TAPD, untuk biaya
kenaikan honorarium
badan penyelenggara
adhoc.
22 Januari 2020 Penandatanganan Adendum
NPHD Pemerintah Kab. Sidoarjo
Adendum NPHD 2020
Nomor: 900/99/438.6.5/2020
Page 7 of 17
dengan KPU Kab. Sidoarjo
sebesar Rp.75.996.690.550
dan Nomor:
54/KU.07/3515/KPU-
Kab/I/2020
Pemutakhiran Data Pemilih
Jumlah DP4 yang diterima KPU Kab. Sidoarjo dari KPU RI
DP4 hasil sinkronisasi KPU RI yang diterima KPU Kab. Sidoarjo pada 21-22
Maret 2020 adalah DP4 Pemilu Tahun 2018 sebesar 1.389.225 yang tersebar
dalam 18 kecamatan;
No. Kecamatan Jumlah DP4
1. BALONGEBENDO 57.888
2. BUDURAN 65.727
3. CANDI 107.401
4. GEDANGAN 86.312
5. JABON 12.100
6. KREMBUNG 49.427
7. KRIAN 87.962
8. PORONG 39.280
9. PRAMBON 56.892
10. SEDATI 66.176
11. SIDOARJO 147.683
12. SUKODONO 84.915
13. TAMAN 144.537
14. TANGGULANGIN 64.630
15. TARIK 48.866
16. TULANGAN 66.406
17. WARU 145.868
18. WONOAYU 57.154
Kesiapan Alat dan SDM KPU Kab. Sidoarjo
KPU Kab. Sidoarjo memiliki peralatan untuk mendukung kegiatan rekapitulasi
suara elektronik (Rekap-el) antara lain PC/Laptop sebanyak 12 unit, Scanner 11
unit, dan jaringan internet dengan kecepatan 10 mbps. Selain itu KPU Kab. Sidoarjo
menyiapkan 16 orang staf ditambah 10 orang tenaga pendukung.
Penanganan Masalah Logistik Pemilihan
Untuk logistik yang diterima KPU Kab. Sidoarjo tidak terdapat kesalahan kirim
ataupun tidak tersegel. Umumnya masalah yang ada adalah kekurangan kirim dan
Page 8 of 17
kondisi rusak. KPU Kab. Sidoarjo akan segera mengajukan permintaan pemenuhan
kebutuhan logistik sesuai dengan kebutuhan.
Antisipasi Calon Tunggal
KPU Kab. Sidoarjo melakukan sosialisasi Peraturan KPU tentang Tahapan dan
Pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo 2020 ke berbagai
pihak antara lain kepada Parpol, Polresta Sidoarjo, Kodim 0816 Sidoarjo, Bawaslu
Kab. Sidoarjo, Bakesbangpol, Dispendukcapil, Satpol PP, Camat se- Kabupaten
Sidoarjo, media massa, Ormas, LSM, OKP, bakal calon perseorangan yang telah
berkonsultasi kepada KPU kab. Sidoarjo, dan masyarakat umum.
Calon Perseorangan
Pasangan Calon Perseorangan yang sudah mengambil username dan password:
1. Pasangan H. Agung Sudiyono & Akhid Sibli diganti oleh Pasangan H. Agung
Sudiyono & Sugeng Hariadi.
2. Pasangan Silahudin S.P,M.M & Sholihiudin S.Pd diganti oleh Pasangan
Silahudin, S.P,M.M & Solichin Afandi SE.MM.
Proyeksi jumlah Pasangan Calon pada Pilkada Serentak 2020 di Kab. Sidoarjo: 4
Pasangan Calon dari Partai Politik dan 2 Pasangan Calon dari perseorangan,
sehingga total adalah 6 pasangan calon.
Pemilih Menggunakan KTP-el
KPU Kab. Sidoarjo melakukan sosialisasi kepada seluruh segmen masyarakat
terkait masyarakat yang belum memiliki KTP-el untuk segera melakukan
perekaman e-KTP melalui medium tatap muka dan penggunaan media sosial
supaya masyarakat/pemilih mau menggunakan hak pilihnya.
Antisipasi Penggunaan Surat Keterangan Dalam Pemilihan
Surat Keterangan (Suket) digunakan dalam hal pemilih belum memiliki KTP-el.
Kebanyakan Suket digunakan pemilih pemula yang baru masuk sebagai pemilih
berdasarkan batasan umur 17 tahun. Dalam rangka mengantisipasi penggunaan
Suket dalam Pemilihan, KPU Kab. Sidoarjo berkoordinasi dengan Dispendukcapil
Kab. Sidoarjo. Data pemilih pemula Pemilu 2019 di Kab. Sidoarjo sebesar 25.134,
yaitu pemilih pemula laki-laki sebanyak 12.977 dan pemilih pemula perempuan
sebanyak 12.157.
Upaya Meningkatkan Partisipasi Pemilih
KPU Kab. Sidoarjo melakukan sosialisasi untuk meningkatkan partisipasi pemilih
dengan anggaran sebesar Rp.2.573.107.000,- dengan bentuk kegiatan meliputi:
sosialisasi dengan stakeholder, launching Pilbub, sosialisasi kepada pemilih
Page 9 of 17
berkebutuhan khusus, pemilih pemula, pemilih disabilitas, sosialisasi melibatkan
ormas, LSM, perguruan tinggi, sosialisasi melalui media massa cetak, elektronik
dan online, pemasangan alat peraga, sosialisasi tingkat PPK dan PPS serta
sosialisasi dengan mengadakan berbagai lomba.
Penjelasan Bawaslu Kabupaten Sidoarjo
Gambaran Umum Sidoarjo
1. Luas: 719,63 km2
2. Populasi:
- Total : 2.223.002 jiwa (Tahun 2017)
- Kepadatan : 3.089,09 jiwa/ km2
- DPT : 1.397.570 jiwa (Tahun 2019)
3. Pembagian Administratif:
- Kecamatan : 18
- Kelurahan : 31
- Desa : 322
4. 353 Desa/Kelurahan:
- 349 Desa/kelurahan
- 4 desa/kelurahan terendam lumpur
Perencanaan Bawaslu
1. Anggaran:
- NPHD, adendum NPHD 22 Januari 2020
2. Badan Adhoc:
- Panwascam dilantik 22 Desember 2019
- PPD dalam proses
3. Bimtek dan Rakor
- Bimtek 22-23 Desember 2019
- Rakor Pengawasan Pilkada 2020, 4-5 Februari 2020
4. Pencegahan himbauan & koordinasi
5. Penindakan penelusuran/investigasi, rekomendasi.
6. Sengketa musyawarah penyelesaian sengketa.
Pengawasan Pembentukan Badan Adhoc KPU Sidoarjo
1. Pengawasan Rekrutmen PPK
- Pembuatan posko pengaduan dan laporan
- Pengawasan tes tulis
- Pengawasan koreksi jawaban
- Pengawasan tes wawancara
Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih
1. Rapat Koordinasi dengan KPU dilaksanakan 2 bulan sekali mulai Juli
2019, terkait pemutakhiran data berkelanjutan diunggah di
dpt.pilkadasidoarjo2020@gmail.com
Page 10 of 17
2. Koordinasi dengan Dinas Dukcapil koordinasi data pemilih berkelanjutan
dengan Plt. Dinas Dukcapil Kab. Sidoarjo pada 30 januari 2020.
3. Koordinasi dengan Panwascam rakor pengawasan Pilkada Serentak 2020.
Pengawasan Indeks Kerawanan
1. Koordinasi Kabagops Polresta Sidoarjo (3 Desember 2019)
2. Rakor sinkronisasi kerawanan Pilkada 2020 pada 7 Februari 2020,
Mapolres Sidoarjo.
Potensi Calon Tunggal: Studi Bawaslu Kota Makasar, 17 Juli 2019, Rakornas
PHL.
Kesiapan Forkopimda: Rapat dengan Polresta Sidoarjo, 17 Oktober 2019, Rapat
dengan DPRD Sidoarjo, Rapat dengan Pemkab Sidoarjo, 22 Januari 2020.
Pengawasan Netralitas ASN
1. Pencegahan dan Penindakan penanganan dugaan pelanggaran ASN,
Kepala Dinas yang hadir pada deklarasi koalisi Partai Politik dan
mendeklarasikan diri pribadi maju dalam Pilkada 2020. Laporan dugaan
pelanggaran ASN tersebut diteruskan ke KASN.
Hambatan
1. Terdapat 4 desa terendam lumpur
2. Pilkades serentak di 175 desa
3. Pelanggaran pidana yang muncul pada tahap persiapan Pilkada.
Tanggapan Anggota Komisi II DPR RI
1. Aminurokhman, S.E.,M.M. (A-376, F-Partai Nasdem)
Penyelenggara Pemilihan dan Dinas Dukcapil harus memastikan
penduduk di 4 desa/kelurahan yang terendam lumpur tidak lagi tercatat sebagai
pemilih pada Pilkada serentak 2020 di Kabupaten Sidoarjo. Terkait dengan
pelanggaran yang terjadi di tahap persiapan Pilkada, maka harus segera
membentuk Sentra Gakkumdu. Selain itu KPU di dalam melakukan sosialisasi
menggunakan cara yang efektif dan efisien dalam rangka meningkatkan
partisipasi pemilih.
2. H. Agung Budi Santoso, S.H.,M.M. (A-538, F-Partai Demokrat)
Bawaslu Kabupaten Sidoarjo dalam menjalankan pengawasan terlalu
banyak mengadakan rapat koordinasi. Hal yang terpenting bagaimana
mengantisipasi kecurangan-pelanggaran yang terjadi di tahap awal Pemilihan.
Sebaiknya KPU, Bawaslu dan Kepolisian memberikan peta kerawanan konflik
Pemilu dan non Pemilu sebagai upaya antisipasi dini. Terlebih saat ini pada
rezim Pemilu, Bawaslu memiliki kewenangan penindakan. Misalnya terkait
politik uang, trennya lebih tinggi terjadi politik uang pada saat Pilkades
ketimbang pada saat Pilkada.
Page 11 of 17
Kemudian, perlu penyelesaian terkait dengan kasus di 4 desa/kelurahan
yang terendam lumpur, dalam hal penggunaan hak pilih nanti. Selain itu,
bagaimana putusan KASN terkait ASN yang melakukan pelanggaran, dan
apakah sanksi pidana yang diberikan berdampak pada menghambat partisipasi
pemilih? Penyelenggara Pemilihan di Kab. Sidoarjo memerlukan strategi dalam
pelaksanaan Pilkada Serentak 2020, terlebih ketika terjadi pelanggaran non
sengketa bagaimana pendampingannya?
3. Johan Budi S. Pribowo (A-219, F-PDI Perjuangan)
Keluhan tentang NPHD yang awalnya Rp.45 Milyar menjadi Rp.75 Milyar
mempengaruhi independensi penyelenggara? Apakah klausul “dalam kondisi
tertentu” tersebut berpengaruh terhadap pelaksanaan Pilkada. Ketika ada calon
yang berstatus sebagai penyelenggara negara kemudian melakukan politik uang,
seharusnya menggunakan UU Tindak Pidana Korupsi (UU No. 31 Tahun 199
dan UU No. 20 Tahun 2001) sehingga tidak ada peluang bagi mereka untuk
menggunakan APBD.
4. Drs. Djarot Saiful Hidayat, M.S. (A-141, F-PDI Perjuangan)
Peluang konflik sosial dan sengketa Pemilihan selalu ada disebabkan
pelaksanaan Pilkada yang berbiaya mahal, bahkan penyelenggaraannya bisa
mencapai satu triliyun rupiah. Selain itu, jika kita terlalu terjebak pada
prosedural hukum, maka tidak akan bisa mendapatkan sosok pemimpin yang
bagus. Dengan demikian kunci kesuksesan pemilihan ada pada penyelenggara
yang independen. Kita memiliki catatan bahwa selama ini tidak ada pasangan
calon yang didiskualifikasi meski telah melakukan pelanggaran. Terkait dengan
4 desa yang terendam lumpur segera harus dihapus supaya tidak menimbulkan
desa fiktif.
5. Drs. Supriyanto (A-112, F-Partai Gerindra)
Terdapat rentang waktu yang pendek antara penyelenggaraan Pilkades
dengan Pilkada Kab. Sidoarjo, sehingga berpotensi pada mobilisasi dukungan,
politik uang dan pengelompokan suara. Penting untuk memberikan pembekalan
terhadap petugas lapangan KPU-Bawaslu supaya tetap netral. Partisipasi
pemilih yang naik-turun tentu tidak menjadi persoalan. Bahkan terdapat riset
yang menunjukkan bahwa indeks demokrasi sebuah negara terjadi saat
partisipasi pemilih menurun.
6. KH. Aus Hidayat Nur (A-455, F-PKS)
Page 12 of 17
Bagaimana persiapan KPU Kab. Sidoarjo dan Bawaslu Kab. Sidoarjo
terkait penerapan sistem e-rekap dan bagaimana perkembangan tingkat
partisipasi pemilih saat ini?
7. Dr. H. Syamsurizal, S.E., M.M. (A-462, F-PPP)
Di Kabupaten Sidoarjo setidaknya terdapat 25 ribu pemilih muda atau
pemilih pemula. Dalam hal ini penting untuk menggarisbawahi
penyelenggaraan Pemilihan yang berkualitas dari penyelenggara.
8. Teti Rohatiningsih, S.Sos (A-308, F-Partai Golkar)
Majelis taklim nampaknya lebih terbuka dalam menerima sosialisasi
penyelenggara terkait penyelenggaraan Pilkada di Kab. Sidoarjo. Bahkan
berpotensi untuk meningkatkan tingkat partisipasi pemilih. Hal lain yang juga
penting seputar pemilih adalah adanya alat peraga sederhana yang tidak
berpotensi menimbulkan politik uang.
9. H. Yanuar Prihatin, Msi. (A-15, F-PKB)
Penyampaian persiapan Pilkada Kab. Sidoarjo di tataran prosedural,
administratif. Padahal saat ini yang kita perlukan adalah solusi terkait tingkat
partisipasi yang menurun di tengah kendala pelaksanaan Pilkada meliputi
mobilisasi pemilih, politik uang dan pendidikan pemilih yang kurang maksimal.
Penyelenggara harus mampu menghindari jebakan penyelenggaraan Pemilihan
yang terlampau prosedural.
10. H. Mohamad Muraz, S.H.,M.M. (A-541, F-Partai Demokrat)
Persoalan pemutakhiran data pemilih menjadi krusial, terkait keberadaan
pemilih yang sudah meninggal namun masih masuk dalam DPT. Hal ini penting
menjadi pertimbangan KPU dan Dinas Dukcapil untuk melakukan
pemutakhiran data dengan menghindari kesalahan administrasi di lapangan
oleh petugas coklit.
D. PENUTUP
Demikian Laporan Kunjungan Spesifik Komisi II DPR RI ke Kabupaten Sidoarjo,
Provinsi Jawa Timur. Seluruh masukan yang disampaikan kepada Komisi II DPR
RI menjadi masukan dan catatan bagi Komisi II DPR RI dan akan disampaikan
kepada Kementerian dan Lembaga terkait yang menjadi mitra Komisi II DPR RI
sesuai kewenangannya. Kepada segenap pihak yang telah membantu
terselenggaranya Kunjungan Spesifik ini, kami ucapkan terima kasih.
Page 13 of 17
Jakarta, 30 Maret 2020
Ketua Kunjungan Spesifik Komisi II DPR RI
Arif Wibowo
A-210
Page 14 of 17
E. LAMPIRAN
FOTO 1: Ketua Tim Kunspek Kab. Sidoarjo, Bpk Arif Wibowo (Wakil Ketua Komisi II DPR RI)
FOTO 2: Wakil Bupati Kab. Sidoarjo, Nur Achmad Syaifuddin menerima rombongan Kunspek
Page 15 of 17
FOTO 3:
FOTO 4: H. Yanuar Prihatin, Msi. (A-15, F-PKB)
Page 16 of 17
FOTO 5: Drs. Djarot Saiful Hidayat, M.S. (A-141, F-PDI Perjuangan)
FOTO 6: Teti Rohatiningsih, S.Sos (A-308, F-Partai Golkar)
Page 17 of 17
FOTO 7: Drs. Supriyanto (A-112, F-Partai Gerindra)
FOTO 8: Johan Budi S. Pribowo (A-219, F-PDI Perjuangan), menanggapi penjelasan persiapan Pilkada 2020
top related