dinas pekerjaan umum perumahan dan kawasan … 2017-2022.pdf · yang diikat oleh aspal dengan cara...
Post on 28-Dec-2019
11 Views
Preview:
TRANSCRIPT
RENCANA STRATEGIS DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2017 sd. 2022
DINAS PEKERJAAN UMUMPERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2017
DAFTAR ISI Hal
KEPUTUSAN KEPALA DINAS ................................................................................
KATA PENGANTAR ..................................................................................................
DAFTAR ISI .................................................................................................................... 5
BAB I PENDAHULUAN ………………..……………….…………… ................... 1
1.1 Latar Belakang ............................................................................................ 1
1.2 Landasan Hukum ......................................................................................... 2
1.3 Maksud dan Tujuan ..................................................................................... 3
1.4 Sistematika Penulisan .................................................................................. 5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PU-PKP ........................................... 6
2.1 Tugas Fungsi dan Struktur Organissi Dinas PUP-KP ................................. 6
2.2 Sumber Daya Dinas PUP-KP ...................................................................... 10
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas PUP-KP ............................................................... 13
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas PUP-KP ............ 20
BAB III PERMASALAHAN ISU ISU STRATEGIS ............................................. 22
3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi ....................... 22
3.2 Telaahan Visi Misi dan Program Kepala Daerah ....................................... 24
3.3 Telaahan Renstra Kementerian PU dan DPUP ESDM DIY ....................... 26
3.4 Telaahan Renstra Kementerian Perumahan Rakyat .................................... 30
3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah ...................................................... 31
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN ............................................................................. 34
4.1 Visi dan Misi Dinas PUP-KP ...................................................................... 34
4.2 Tujuan Sasaran Jangka Menengah Dinas PUP-KP ..................................... 34
4.3 Strategi dan Kebijakan Dinas PUP-KP ........................................................ 39
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN......................................................... 36
5.1 Strategi dan arah kebijakan DPUP-KP ........................................................ 36
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN ........ 39
6.1 Rencana Program dan Kegiatan ......................................................... ...... 39
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN ..........................47
7.1 Indikator kinerja dinas yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.. .. 47
BAB VIII PENUTUP ................................................................................................... 49
LAMPIRAN.................................................................................................................... 46
KATA PENGANTAR
engan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah
memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan
penyusunan RENCANA STRATEGIS DINAS PEKERJAAN UMUM
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN Tahun 2017 sampai denganTahun 2022”
Buku Renstra ini berisikan Visi, Misi,Tujuan, sasaran dan kebijakan yang hendak
dilaksanakan dalam upaya pembangunan Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman
selama lima tahun yaitu periode 2017 s/d 2022 serta dijabarkan di dalam program Dinas dan
kegiatan – kegiatan yang menunjang tercapainya visi tersebut.
Dengan tersusunnya Renstra Dinas ini disamping sebagai penjabaran dari Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Kulon Progo tahun 2017 s.d 2022, juga
sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum Perumahan
dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kulon Progo. Sehingga pelaksanaan pembangunan
Infrastruktur dan Perumahan dan Permukiman dapat lebih terarah dalam mencapai tujuan dan
sasaran yang telah ditetapkan
Adapun fungsi lain dari Renstra ialah sebagai tolok ukur dalam mengevaluasi dan
laporan kinerja tahunan dan lima tahunan Organisasi Perangkat Daerah ( OPD), sehingga dapat
mengukur kemampuan OPD dalam pencapaian sasaran
Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada semua fihak yang telah membantu dalam
penyusunan Rancangan Renstra ini, semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi kita
semua. Amin.
Wates, Desember 2017
Kepala
Dinas Pekerjaan Umum Perumahan
dan Kawasan Permukiman
KulonProgo
Ir. SUKOCO, MM
NIP. 19581109 197903 1 003
D
4
Renstra Dinas PU
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Dengan telah berakhirnya periode pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012-2016 dan Rencana
Strategis (Renstra) Tahun 2012-2016, maka dengan berpedoman pada RPJMD
Kabupaten Kulon progo Tahun 2017-2022, Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan
Kawasan Permukiman Kabupaten Kulon progo berkewajiban menyusun Renstra Tahun
2017-2022 untuk menentukan arah, tujuan dan upaya-upaya yang akan dilakukan dan
dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.
Renstra Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Kulon progo Tahun 2017-2022 adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan
Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat visi, misi, tujuan,
sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, yang disusun sesuai
dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
serta berpedoman pada Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten
Kulon progo Tahun 2017-2022.
Dokumen Renstra ini berfungsi sebagai pedoman perencanaan dalam
penyelenggaraan pembangunan daerah Bidang Pekerjaan Umum Perumahan dan
Kawasan Permukiman Tahun 2017-2022 yang harus ditaati, karena merupakan solusi
yang menjadi kesepakatan dan komitmen semua pihak terkait dalam mengatasi
permasalahan dan memanfaatkan peluang di waktu ke depan.
Dokumen Renstra ini disusun dengan berorientasi pada hasil yang ingin
dicapai sampai pada Tahun 2022; penyusunannya melalui suatu proses sistematis yang
berkelanjutan dengan memanfaatkan pengetahuan antisipatif dan pengorganisasian
usaha-usaha pelaksanaannya, mengukur keluaran dan hasilnya dengan
memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.
Proses tersebut telah menghasilkan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan
Kawasan Permukiman Kabupaten Kulon progo yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran,
strategi dan kebijakan serta program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sampai pada
Tahun 2022.
5
Renstra Dinas PU
Adapun keterkaitan dokumen Renstra dengan dokumen lainnya, antara lain sebagai
berikut :
- Dokumen Renstra ini merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) dengan ruang lingkup SKPD yaitu Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan
Permukiman Kabupaten Kulon progo, yang setiap tahun akan dijabarkan dan
menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan
UmumPerumahan dan Kawasan Permukiman atau Rencana Pembangunan Tahunan
(RPT) Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya ditetapkan sebagai Rencana
Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Pekerjaan Umum dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Kulon progo.
- Berkenaan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(SAKIP), yang merupakan salahsatu instrumen pertanggungjawaban pemerintah,
maka Renstra atau perencanaan strategis ini merupakan langkah awal untuk
melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah sebagaimana ketentuan Instruksi
Presiden Nomor 7 Tahun 1999 dan sekaligus langkah awal untuk melaksanakan
mandat yang diemban Dinas Pekerjaan UmumPerumahan dan Kawasan
Permukiman Kabupaten Kulon progo sebagaimana ketentuan Peraturan Bupati
Kulon progo Nomor 54 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja
Dinas Pekerjaan Umum dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kulon progo.
Dengan berlatar belakang pada hal-hal tersebut di atas, maka DinasPekerjaan Umum
Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kulon progo menyusun Rencana
Strategis (Renstra) yang bersifat indikatif dan merupakan dokumen perencanaan
pembangunan bidang Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman yang
berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 sampai dengan 5 tahun ke
depan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada.
1.2 Landasan Hukum
Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 108 Tahun 2002 tentang Tatacara
Pertanggungjawaban Kepala Daerah, yang dimaksud dengan Rencana Strategis adalah
Rencana Lima tahun yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategis,
Kebijakan dan Program. Renstra tersebut akan menjadi tolok ukur penilaian
pertanggungjawaban akhir tahun anggaran dan akhir masa jabatan.
Renstra sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Permendagri Nomor 54 Tahun
6
Renstra Dinas PU
2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah, dalam rangka menentukan arah kebijakan pembangunan SKPD maka perlu disusun
dokumen Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD).Penyusunan
Renstra SKPD merupakan proses yang tidak terpisahkan dan dilakukan bersamaan dengan
penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Landasan hukum
penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan UmumPerumahan dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Kulon progo Tahun 2017-2022 adalah :
1. Landasan Ideal, yaitu Pancasila;
2. Landasan Konstitusional, yaitu :
- Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Undang-Undang Nomor 15 Tahun
2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4400)
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Keuangan Negara
- Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional
- Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat
dan Daerah.
- Undang-undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih
dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN),
- Peraturan Pemerintah No. 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban
Kepala Daerah
- Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah
- Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan
Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.
- Peraturan Kementrian Dalam Negeri no 86 Tahun 2017 tentang Tahapan, Tatacara
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/SPM/2011 Tentang Standart
Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kab Kulon Progo
7
Renstra Dinas PU
1.3. Maksud dan Tujuan
Maksud disusunnya Renstra Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan
Permukiman Kabupaten Kulon progo Tahun 2017-2022 adalah untuk menjadi dokumen
perencanaan yang memberikan arah dan pedoman dalam penyelenggaraan urusan Bidang
Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman selama 5 (lima) tahun ke depan.
Adapun tujuan disusunnya Renstra Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan
Permukiman Kabupaten Kulon progo Tahun 2017-2022 adalah untuk:
1. Menjabarkan arahan RPJMD Kabupaten Kulon progo Tahun 2017-2022 ke dalam
rencana instansional, agar terwujud sinkronisasi perencanaan pembangunan;
2. Menjabarkan Visi dan Misi Dinas Pekerjaan Umum dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Kulon progo 2017-2022 ke dalam Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan
operasional ;
3. Membangun komitmen, konsistensi dan kontinuitas perencanaan dengan pelaksanaan
pembangunan ;
1.4. Sistematikan Penulisan
Rencana strategis Dinas Pekerjaan UmumPerumahandan Kawasan
Permukimandisusun dengan sistematika sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PUP-KP
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum
Perumahan& Kawasan Permukiman
2.2. Sumber Daya Dinas Pekerjaan Umum Perumahan & Kawasan
Permukiman
2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan & Kawasan
Permukiman
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pekerjaan
Umum Perumahan & Kawasan Permukiman
BAB III PERMASALAHAN ISU-ISU STRATEGIS
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
Dinas Pekerjaan UmumPerumahan & Kawasan Permukiman
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah Terpilih
8
Renstra Dinas PU
3.3. Telaahan Rencana strategis Kementerian PPN/Bappenas dan Renstra
Dinas Pekerjaan Umum DIY
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN
4.1. Visi dan Misi Kabupaten Kulon Progo
4.2.Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pekerjaan Umum
Perumahan & Kawasan Permukiman
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
5.1. Strategi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan & Kawasan Permukiman
5.2. Arah Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan & Kawasan
Permukiman
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
6.1. Rencana Program dan Kegiatan
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
7.1. Indikator Kinerja Dinas yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran
RPJMD
BAB VIII PENUTUP
.
9
Renstra Dinas PU
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2.1. Sejarah perkembangan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan &
Kawasan Permukiman
Perkembangan dari masa ke masa pekerjaan umum tidak lepas dari perkembangan
berdirinya negara kesatuan republik indonesia, Diwilayah Gouv (Propinsi) Yogyakarta
dan Gouv. Surakarta urusan-urusan Pekerjaan Umum/Waterstaat dijalankan oleh
"Sultanas Werken" (Yogyakarta) pada waktu itu.Di Kabupaten Kulon Progo sejarah
perkembangan pekerjaan umum dimulai pada masa setelah Indonesia merdeka yaitu
pada tahun 1949. Pada masa itu DinasPU dipimpin oleh KRT.Karti Suratman (1949-
1981) waktu itu Dinas PU dikenal dengan nama dinas
PJG (Pengairan Jalan dan Gedung). Adapun dasar
terbentuknya Dinas PU adalah Peraturan Daerah
Nomor : ............
Gambar 2.1. KRT.Karti Suratman (1949 - 1981)
Secara ketugasan pelayanan jalan pada masa itu masih menggunakan konstruksi
“makadam” artinya Lapisan Penetrasi Macadam (lapen), merupakan lapis perkerasan
yang terdiri dari agregat pokok dan agregat pengunci bergradasi terbuka dan seragam
yang diikat oleh aspal dengan cara disemprotkan di atasnya dan dipadatkan lapis demi
lapis, atau sering disebut “aspal kathir”Di atas lapen ini biasanya diberi taburan aspal
dengan agregat penutup. Tebal lapisan bervariasi dari 4-10 cm.
Pada masa Pelita (Pembangunan Lima Tahun) IV dan V atau pada masa Tahun 1981
sampai dengan Tahun 1993 Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kulon Progo
mengemban tugas pelayanan Pekerjaan Umum melalui Bidang Bina Marga, Bidang
10
Renstra Dinas PU
Pengairan, Bidang Cipta Karya dan Bidang Tata Kota.Dibawah kepemimpinan
R.Ngatijo, BRE juga dibentuk Cabang Dinas PU yang ada di tiga lokasi di Kabupaten
Kulon Progo yaitu Cabang DinasPU I mengkoordinasikan kegiatan Pekerjaan Umum di
Kulon Progo wilayah utara, Cabang Dinas PU II mengkoordinasikan kegiatannya di
kulon progo wilayah tengah dan Cabang Dinas PU III mengkoordinasikan kegiatannya
di Kulon Progo wilayah selatan. Penanganan jalan juga masih menggunakan konstruksi
macadam namun peralatan peralatan alat berat dan pemadat jalan sudah modern.
Gambar 2.2. R.Ngatijo, BRE (1981 – 1993)
Pada masa tahun 1993 sampai dengan tahun 1999 Dinas PU dibawah kepemimpinan
Ir. Soeparmo Dinas PU Kulon Progo mengintensifkan penanganan jalan di wilayah
utara Kabupeten Kulon Progo, pada waktu itu juga dilaksanakan sosialisasi Ijin
Mendirikan Bangunan (IMB) untuk seluruh rumah di Kabupaten Kulon Progo
diwujudkan dengan terselenggaranya sosialisasi IMB Pemutihan di seluruh
KecamatanKabupaten dalam kurun waktu tahun 1998.
Gambar 2.3. Ir. Soeparmo (1993 – 1999)
Sejak tahun 1999 sampai dengan sekarang ini ada perubahan mendasar dalam sistem
perencanaan melalui adanya “musrenbang” atau musyawarah perencanaan
pembangunan yang dilakukan setiap tahunnya. Perubahan paradigma “top
down”sedikit banyak telah berubah menjadi paradigma “bottom up” ditandai dengan
adanya tahapan tahapan pengusulan mulai dari musyawarah tingkat Pedukuhan,
11
Renstra Dinas PU
Pedesaan, Kecamatan, Musrenbang Kabupaten sampai ke tingkat Propinsi. Pada masa
itu Dinas PU dipimpin oleh Ir. Mochammad Nadjib, MT sampai dengan tahun 2012.
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan &
Kawasan Permukiman
Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan unsur
pelaksana tugas Pemerintah Daerah di bidang Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan
Permukiman yang dipimpin oleh Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung
jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dasar hukum organisasi Dinas Pekerjaan
Umum Kabupaten Kulon Progo adalah Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Nomor54 Tahun 2016
Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi dan Tugas Serta Tata Kerja Dinas
Pekerjaan Umum Perumahan Dan Kawasan Permukiman.
Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai fungsi
penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan dibidang pekerjaan
umum, perumahan dan Kawasan Permukiman. Untuk menyelenggarakan fungsi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dalam Perda Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, disebutkan :
Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Dan Kawasan Permukiman
Tipe A Yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan
Bidang Pekerjaan Umum, Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan
dan Kawasan Permukiman;
Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai fungsi
penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan di bidang pekerjaan
umum Perumahan dan kawasan permukiman.
Dinas dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5Peratruran
Bupati Nomor54 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi dan Tugas
Serta Tata Kerja, mempunyai tugas :
a. menyelenggarakan kegiatan bina marga;
b. menyelenggarakan kegiatan cipta karya;
c. menyelenggarakan kegiatan sumber daya air ;
d. menyelenggarakan kegiatan perumahan dan kawasan permukiman; dan
e. melaksanakan kegiatan kesekretariatan.
9
Gambar 2.1.Struktur Organisasi Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan & Kawasan Permukiman Kabupaten Kulon Progo
10
Renstra Dinas PU_PKP
Uraian tugas masing-masing bagian struktur Dinas Pekerjaan UmumPerumahandan Kawasan
Permukiman adalah sebagai berikut:
a. Kepala Dinas.
b. Sekretaris .
Sekretaris mempunyai fungsi pelaksanaan kegiatan umum dan kepegawaian,
perencanaan, dan keuangan. Sekretaris memimpin Sekretariat yang terdiri dari tiga sub
bagian, yaitu sub bagian umum dan kepegawaian, sub bagian keuangan dan sub bagian
perencanaan.
1) Sub. Bag. Umum dan Kepegawaian.
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan
kerumahtanggaan, sarana dan prasarana, ketatausahaan, kehumasan, kearsipan dan
perpustakaan serta administrasi kepegawaian.
2) Sub. Bag. Perencanaan
Sub.Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan
perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan program.
3) Sub. Bag. Keuangan.
Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan administrasi keuangan dalam
rangka pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan.
c. Bidang Bina Marga.
Bidang Bina Marga mempunyai fungsi penyelenggaran pembangunan dan peningkatan
jalan, pemeliharaan jalan serta pembangunan dan pemeliharaan jembatan.
1) Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan.
Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan
mempunyai tugas menyelenggarakan
pembangunan dan peningkatan jalan
Kabupaten
2) Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan
Jembatan.
Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan
Jembatan mempunyai tugas
menyelenggarakanpelaksanaan dan
pengendalian pembangunan serta
pemeliharaan jembatan
3) Seksi Pemeliharaan Jalan
Seksi Pemeliharaan Jalan mempunyai tugas menyelenggarakan pemeliharaan
jalanKabupaten.
11
Renstra Dinas PU_PKP
d. Bidang Cipta Karya.
Bidang Cipta Karya mempunyai fungsi penyelenggaraan gedung dan bangunan umum,
pembinaan jasa konstruksi dan penyehatan lingkungan.
1) Seksi Gedung dan Umum.
Seksi Gedung dan Umum mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan gedung
dan bangunan umum.:
2) Seksi Jasa Konstruksi.
Seksi Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas menyelenggarakan
tugas pembinaan, pengarahan dan pengembangan di bidang jasa konstruksi.
3) Seksi Penyehatan Lingkungan.
Seksi Penyehatan Lingkungan mempunyai tugas menyelenggarakan penyehatan
lingkungan ;
e. Bidang Perumahan Permukiman dan Kawasan Permukiman
Bidang Perumahan dan Permukiman mempunyai fungsi penyelenggaraan perencanaan,
pelaksanaan dan pengawasan perumahan dan permukiman.
1) Seksi Perumahan.
perencanaan, pembinaan, pengawasan,
pengendalian teknis pelaksanaan
Pembangunan perumahan.:
2) Seksi Kawasan Permukiman.
Seksi Kawasan Permukiman mempunyai
tugas menyelenggarakan perencanaan,
pembinaan, pengawasan, pengendalian teknis
pelaksanaan kawasan permukiman.
f. Bidang Sumber Daya Air
Bidang Sumber Daya Air mempunyai fungsi
penyelenggaraan pembangunan, operasi dan pemeliharaan, rehabilitasi serta konservasi
sumber daya air..
1) Seksi Pembangunan.
Seksi Pembangunan menyelenggarakan perencanaan, pembinaan, pengawasan,
pengendalian teknis pelaksanaan pembangunan dan peningkatan Sumber Daya Air
2) Seksi Operasi dan Pemeliharaan Pengairan.
Seksi Operasi dan Pemeliharaan mempunyai tugas menyelenggarakan perencanaan,
pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pelaksanaanoperasi dan pemeliharaan
serta rehabilitasi Sumber Daya Air.
12
Renstra Dinas PU_PKP
3) Seksi Konservasi
Seksi Konservasi menyelenggarakan perencanaan, pembangunan, pembinaan,
pengawasan, pelaksanaan konservasi Sumber Daya Air.
g. Kelompok Jabatan Fungsional.
a. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu mempunyai tugas melaksanakan sebagian
tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
b. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu terdiri dari sejumlah tenaga dan jenjang
Kelompok jabatan fungsional yang dikoordinir oleh tenaga fungsional senior selaku
Ketua Kelompok.
c. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu dapat dibagi atas Kelompok dan Sub
Kelompok sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
d. Jumlah Jabatan Fungsional Tertentu ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban
kerja.
e. Pembinaan terhadap Tenaga Fungsional tertentu dilaksanakan sesuai dengan
Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
f. Uraian tugas Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu diatur berdasarkan
ketentuan/peraturan perundang-undangan.
h. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
Tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas diatur tersendiri berdasarkan Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku, Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan
Permukiman mempunyai 2 (dua) UPTD yaitu :
1. UPTD Laboratorium Konstruksi dan Peralatan
UPTD Laboratorium Konstruksi dan Peralatanmempunyai tugas
menyelenggarakan dan melaksanakan kegiatan pengelolaan laboratorium
Konstruksi dan Peralatan
2. UPTD Kebersihan dan Pertamanan.
UPTD Kebersihan dan Pertamanan mempunyai tugas menyelenggarakan dan
melaksanakan kegiatan kegiatan pengelolaan kebersihan&pertamanan serta
pengelolaan limbah
2.2 Sumber Daya Dinas Pekerjaan Umum Perumahan & Kawasan Permukiman
2.2.1 Sumber Daya Manusia
13
Renstra Dinas PU_PKP
Kondisi kepegawaian Dinas Pekerjaan Umum Perumahan & Kawasan Permukiman
Kabupaten Kulon Progo saat ini sebagaimana berikut :
Tabel 1.1.
Daftar Kebutuhan Pegawai berbanding dengan jumlah kekurangannya
Kebutuhan/Formasi Bezeting Kekurangan
Jabatan Struktural 22 PNS 20 PNS 2 PNS
JFU (Jabatan
Fungsional Umum)
152 PNS 94 PNS 58 PNS
Untuk menyelesaikan program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan
Kawasan Permukiman terdapat hambatan yakni disebabkan oleh kekurangan pegawai secara
kuantitas yakni formasi pejabat struktural kekurangan 2 PNS dan Jabatan Fungsional Umum
(JFU) sebanyak 58 PNS.
Sedangkan secara kualitas terdapat kekurangan pegawai dengan kualifikasi pendidikan
SLTA sampai dengan S1 sebanyak 76 PNS, namun demikian terdapat kelebihan pegawai
dengan kualifikasi pendidikan SD sampai dengan SLTP sebanyak 18 PNS.
Hal tersebut belum sesuai dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 93 Tahun 2016
tentang kualifikasi jabatan struktural dan jabatan fungsional umum pada pemerintah daerah,
bahwa untuk melaksanakan tugas pokok Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan
Permukiman Kabupaten Kulon Progo diperlukan 174 PNS dengan kualifikasi pendidikan
SLTA sampai dengan S2, disamping itu dalam rangka pengkaderan diperlukan PNS dengan
pendidikan S1 disetiap Seksi/Sub. Bagian
Selanjutnyadalam rangka mendukung keberhasilan pembangunan di Kabupaten Kulon
Progo, PNS Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman masih
diperlukan partisipasinya untuk membantu OPD / Instansi yang lain dalam melaksanakan
program programnya.
2.2.2 Sumber Daya Sarana Prasarana/Aset
Sarana dan Prasarana Dinas Pekerjaan Umum Perumahan & Kawasan Permukiman
sebagian besar sudah berumur di atas 10 tahun. Sebagai contoh, dari 22 buah alat berat
yang dikelola,hanya 16 unit yang kondisinya masih baik. Untuk mendukung kelancaran
SKPD keberadaan kendaraan, alat pendukung kantor, komputer dan lain-lain sangatlah
penting. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.
14
Renstra Dinas PU_PKP
Tabel 2.2. Daftar Sarana dan Prasarana Dinas Pekerjaan Umum
No Uraian Jenis Aset
2015 2016 2017
Jmlh (Unit)
Kondisi Baik (Unit)
% Jmlh (Unit)
Kondisi Baik (Unit)
% Jmlh (Unit)
Kondisi Baik (Unit)
%
1 Gedung Kantor 4 4
100.00 4 4
100.00
4 4
100.00
2 Alat-alat laboratorium
27 27
100.00 27 27
100.00
27 27
100.00
3 Alat-alat bengkel & ukur
85 85
100.00 85 85
100.00
85 85
100.00
4 Alat-alat berat :
b. Bulldozer (Barata MTD 110)
1 1
100.00 1 1
100.00
1 1
100.00
c. Stom walls (Barata MV 6 P)
12 7
58.33 12 8
66.67
12 8
66.67
d. Stom walls (Barata MGBI 2,5P)
3 2
66.67 3 2
66.67
3 2
66.67
e. Vibration Roller (Bomag 1,5 Ton)
1 0 -
1 0 -
1 0 -
g. Vibration Roller (Bomag 2,5 Ton)
1 1
100.00 1 1
100.00
1 1
100.00
h. Vibration Roller (Kubota MRH 600D)
1 1
100.00 1 1
100.00
1 1
100.00
l. Diesel Air 1 1
100.00 1 1
100.00
1 1
100.00
m. Portable Water Pump
1 1
100.00 1 1
100.00
1 1
100.00
n. Excavator 0 0 0 1 1 100.00 1 1 100.00
5 Alat-alat angkut :
a. Truck Tangki Air (isuzu NKR 71)
1 1
100.00 1 1
100.00
2 3
100.00
b. Mobil Pick Up 7 6 85.71 7 6 85.71 7 6 85.71
c. Dump Truck 4 4
100.00 4 4
100.00
4 3
75.00
d. Mobil Mini Bus 2 2
100.00 2 2
100.00
2 3
100.00
e. Mobil Truck (light truck TLD)
1 1
100.00 1 1
100.00
1 1
100.00
f. Mobil Tinja 1 1
100.00 1 1
100.00
1 1
100.00
g. Sepeda Motor 33 32 96.97 33 32 96.97 33 39 96.97
i. Armroll Truck 3 3
100.00 3 3
100.00
3 3
100.00
j. Jeep 2 2
100.00 2 2
100.00
2 2
100.00
6 Alat-alat lainnya
a. PC (personal computer)
19 13
68.42 19 14
73.68
19 15
78.95
b. Mesin Ketik 13 12
92.31 13 12
92.31
13 12
92.31
c. Laptop 4 3
75.00 4 3
75.00
4 4
100.00
d. Ploter 1 1
100.00 1 1
100.00
1 1
100.00
e. Printer 6 6
100.00 6 6
100.00
6 6
100.00
f. Scaner 1 1
100.00 1 1
100.00
1 1
100.00
g. Viewer LCD (proyektor)
2 2
100.00 2 3
100.00
4 5
100.00
h. Sound system 1 1
100.00 1 1
100.00
1 1
100.00
i. Faximili 2 2
100.00 2 2
100.00
2 2
100.00
j. Almari Besi 14 14
100.00 14 14
100.00
14 14
100.00
k. Filling Cabinet 48 48
100.00 48 48
100.00
48 48
100.00
I. Almari kayu 43 43
100.00 43 43
100.00
43 43
100.00
15
Renstra Dinas PU_PKP
No Uraian Jenis Aset
2015 2016 2017
Jmlh (Unit)
Kondisi Baik (Unit)
% Jmlh (Unit)
Kondisi Baik (Unit)
% Jmlh (Unit)
Kondisi Baik (Unit)
%
m. GPS 2 2
100.00 2 2
100.00
2 2
100.00
n. Theodolith 3 3
100.00 3 3
100.00
3 3
100.00
Sumber Data : Inventarisasi Barang DPU-PKP semester I (pertama), Tahun 2017.
2.3. Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan & Kawasan Permukiman Kabupaten
Kulon Progo
Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan & Kawasan Permukiman Kabupaten
Kulon Progo dapat dilihat pada pencapaian indikator-indikator kinerja dan variabelnya yang
telah ditetapkan. Adapun indikator yang berkaitan dengan kinerja pelayanan Dinas
Pekerjaan Umum Perumahan & Kawasan Permukiman Kabupaten Kulon Progo meliputi :
- Standar Pelayanan Minimal (SPM)
- Indikator Kinerja Kunci (IKK)
- Millenium Development Goal’s (MDG’s)
Indikator-indikator kinerja ini merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran yang ingin
dicapai oleh organisasi melalui pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pekerjaan
umum.
Untuk mengetahui kinerja dinas, Dinas Pekerjaan Umum Perumahan & Kawasan
Permukiman Kabupaten Kulon Progo melakukan penilaian kinerja pada tahun tahun
sebelumnya. Penilaian kinerja ini dimulai dengan penentuan indikator-indikator kinerja dan
variabelnya, sebagaimana tabel pencapaian kinerja dibawah ini :
Tabel 2.3.
Pencapaian Kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan & Kawasan
Permukiman Kabupaten Kulon Progo
16
Renstra Dinas PU_PKP
No.
Indikator Kinerja sesuai tugas dan fungsi Dinas
Pekerjaan Umum Perumahan & Kaws
Permukiman
Satuan SPM IKK MDGs Target Renstra OPD Realisasi Pencapaian Renstra OPD Rasio Capaian OPD (%) Ket/Penjelasan
2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016
A. Standar Pelayanan Minimal
1 persentase Tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari hari.
% 70% n.a n.a 49.23 55.1 67.72 74.49 81.93 51.61 54.13 64,92
70,16
76,52
104.8
3
98.24
95.87
94.19
93.40
Batas Pencapaian Tahun 2019. Pelayanan air bersih terkendala oleh minimnya
debit mata air dan belum ada alternatif penyediaan sumber air bersih baru.
2 persentase Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada sesuai dengan kewenangannya.
% 70% n.a n.a 57.75 61.11 70.82 74.77 77.20 58.97 61.1 70,91
71,38
71,38
102.1
1
99.98
100.1
3
95.47
92.46
Batas Pencapaian Tahun 2019. Terkendala dengan banyaknya infrastruktur pengairan yang memerlukan rehabilitasi,
3 persentase tingkat kondisi jalan kabupaten/kota baik dan sedang.
% 60% n.a n.a 60 70.57 77.31 80 83 88.93 70.57 77,11
80,00
75,95
148.2
2
100.
99.74
100.
91.51
Batas Pencapaian Tahun 2019.
4 persentase terhubungnya pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi di wilayah kabupaten/ kota
% 100% n.a n.a 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Batas Pencapaian Tahun 2019.
5 persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman
% 81.77% n.a n.a 59.41 60.4 61.12 62.24 63.43 90.78 91.5 91.51 91.51 82,43
152.80
151.49
148.89
146.77
129.95
Batas Pencapaian Tahun 2019.
6 Persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai
% 60% n.a n.a 54.27 54.28 60.08 62.19 63.67 54.48 55.68 56.26 57,05
90,80
100.39
102.58
93.33 91.74 142.61
Batas Pencapaian Tahun 2019.
7 persentase pengurangan sampah di perkotaan
% 20% n.a n.a 22.2 23.51 24.16 24.81 25.47 22.2 22.2 22.21 22,21
29,57
100.00
94.43 91.06 89.52 116.10
Batas Pencapaian Tahun 2019.
8 persentase pengangkutan sampah
% 20% n.a n.a 98.59 98.59 98.59 98.59 98.59 90 15.5 15.45 15,50
2,38
91.29 15.72 15.21 15.72 2.41 Batas Pencapaian Tahun 2019.
17
Renstra Dinas PU_PKP
No.
Indikator Kinerja sesuai tugas dan fungsi Dinas
Pekerjaan Umum Perumahan & Kaws
Permukiman
Satuan SPM IKK MDGs Target Renstra OPD Realisasi Pencapaian Renstra OPD Rasio Capaian OPD (%) Ket/Penjelasan
2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016
9 persentase pengoperasian Tempat Pembuangan Akhir (TPA)
n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a 100 n.a n.a n.a Batas Pencapaian Tahun 2019.
10 Persentase penduduk yang terlayani sistem
jaringan drainase skala kota sehingga tidak terjadi genangan lebih dari 2 kali setahun
% 50% n.a n.a 25.64 29.08 35.52 35.97 38.19 45.12 46.67 53.58 54,02
39,38
175.9
8
160.4
9
149.2
1
150.1
8
103.1
2
Batas Pencapaian Tahun 2019.
11 persentase jumlah Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang diterbitkan
% 100% n.a n.a 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Batas Pencapaian Tahun 2019.
12 persentase berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan
% 10% n.a n.a 5.2 7.5 8.07 10 10 100 7.07 8.48 9,33
9,33
115.3
8
94.27
99.13
93.30
93.30
Batas Pencapaian Tahun 2019.
13 Persentase tersedianya 7 (tujuh) jenis informasi tingkat Kabupaten pada sistem informasi pembina jasa konstruksi (SIPJAKI)
% 100% n.a n.a 100 100 100 100 100 100 100 100 100 90 100 100 100 100 100 Batas Pencapaian Tahun 2019.
14 persentase tersedianya layanan izin usaha jasa konstruksi (IUJK) dengan waktu penerbitan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah persyaratan lengkap
% 60% n.a n.a 28.57 42.85 57.14 71.42 85.71 28.57 42.85 100 100 100 100 100.0
0
175.4
4
140.0
2
116.6
7
Batas Pencapaian Tahun 2019.
15 persentase tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) wilayah kabupaten beserta rencana rincinya melalui peta analog dan digital
% 100% n.a n.a 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Batas Pencapaian Tahun 2019.
18
Renstra Dinas PU_PKP
No.
Indikator Kinerja sesuai tugas dan fungsi Dinas
Pekerjaan Umum Perumahan & Kaws
Permukiman
Satuan SPM IKK MDGs Target Renstra OPD Realisasi Pencapaian Renstra OPD Rasio Capaian OPD (%) Ket/Penjelasan
2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016
16 persentase tersedianya luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik sebesar 20 % dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan
% 5% n.a n.a 23.98 22.56 25.05 25.12 25.2 18.98 18.98 18.98 18,98
8,45
79.15
84.13
71.86
75.56
33.53
Batas Pencapaian Tahun 2019.
B. Indikator Kinerja Kunci
B.1 Urusan Pekerjaan Umum
1 Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (%)
% n.a 90 n.a 60 70.57 80.00 85 90 63.87 70.57 80.00 83 81 1.06 1.00 1.00 97 90 Batas Pencapaian Tahun 2016.
2 Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik (%)
% n.a 90.52 n.a 59.52 67.76 75.27 75.27 90.52 94.57 94.93 75.27 75.27 88 1.59 1.40 1.00 1.00 97.72 Batas Pencapaian Tahun 2016.
3 Rumah Tangga bersanitasi (%)
% n.a 28.31 n.a 38.91 38.91 38.91 38.91 38.91 53.24 51.37 38.91 38.91 n.a 1.37 1.32 1.00 1.00 n.a Batas Pencapaian Tahun 2016.
4 Kawasan Kumuh (%) % n.a 0 n.a 5.2 7.5 8.07 10 10 7.07 8.16 8.07 10 0 1.36 1.09 1.00 1.00 10 Batas Pencapaian Tahun 2016.
B.2 Urusan Tata Ruang
1 Ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah Perkotaan (%)
% n.a 59,57 n.a 13.79 13.8 13.81 13.83 13.84 85 88.04 n.a n.a 13.88 6.16 6.38 n.a n.a 100 Batas Pencapaian Tahun 2016.
B.3 Urusan Perumahan
1 Rumah tangga pengguna air bersih
% n.a 78,56 n.a 79.9 81.88 83.33 85.57 87.94 90.78 91.51 n.a n.a n.a 1.14 1.12 n.a n.a n.a Batas Pencapaian Tahun 2016.
2 Lingkungan pemukiman kumuh
% n.a 0 n.a 0 0 0 0 0 0 0 n.a n.a 0 0 0 n.a n.a 0 Batas Pencapaian Tahun 2016. Tidak ada lingkungan pemukiman kumuh yang ditetapkan
3 Rumah layak huni % n.a 94,14 n.a 75.97 76.78 77.57 78.34 79.11 87.1 87.57 n.a n.a 87 1.15 1.14 n.a n.a 109 Batas Pencapaian Tahun 2025.
C MDGS
1 Pelayanan bidang air minum
% n.a n.a 80 49.23 55.1 67.72 74.49 81.93 51.61 54.13 n.a n.a n.a 1.05
0.98
n.a n.a n.a Batas pencapaian Tahun 2015.
19
Renstra Dinas PU_PKP
Tabel 2.4.
Kinerja Anggaran dan Realisasi Belanja Pendanaan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umumdan Kawasan Permukiman
Kabupaten Kulon Progo Tahun 2014 – 2016
Uraian
Anggaran pada Tahun Realisasi Anggaran pada Tahun ke-
Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun
Rata-rata Pertumbuhan
2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 Anggaran Realisasi
1 2 3 4 5 6 8 9 11 13
Belanja Tidak Langsung
6.304.767.100 6.816.962.293 7.204.476.545,75 6.227.188.882 6.721.547.593 6.963.052.164 1.01 1.01 1.03 0.04 0.04
Belanja Langsung 144.110.442.826 160.456.829.976 177.126.394.582 128.482.115.074 154.133.667.684 172.107.643.360 1.12 1.04 1.03 0.07 0.09
-Belanja Pegawai 5.266.247.200 6.305.419.702 1.053.391.880 5.129.757.200 6.206.323.450 1.003.167.380 1.03 1.02 1.05 -0.33 -0.30
-Belanja Barang dan Jasa
15.087.639.136 15.915.654.573 29.965.856.191 13.737.786.784 15.001.308.974 28.856.926.719 1.10 1.06 1.04 0.24 0.25
-Belanja Modal 123.756.556.490 138.232.755.701 146.107.146.511 109.614.571.090 132.926.035.260 142.247.549.261 1.13 1.04 1.03 0.05 0.08
Tabel 2.5
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umumdan Kawasan Permukiman
Kabupaten Kulon Progo Tahun 2014 – 2016.
No. Uraian
Anggaran pada Tahun Realisasi Anggaran pada Tahun ke-
Rasio antara Anggaran dan Realisasi Tahun
Rata-rata Pertumbuhan
2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 Anggaran Realisasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
383.907.450 205.928.800 271.809.000 331.198.406 203.277.463
260,760,954.00
1.16 1.01 1.04 -0.13 -0.10
20
Renstra Dinas PU_PKP
No. Uraian
Anggaran pada Tahun Realisasi Anggaran pada Tahun ke-
Rasio antara Anggaran dan Realisasi Tahun
Rata-rata Pertumbuhan
2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 Anggaran Realisasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.062.324.400 1.715.387.000 2.956.345.501 796.354.208 1.384.003.833
2,681,202,405.00
1.33 1.24 1.10 0.33 0.31
3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
15.127.250 - - 15.125.800 - 1.00 0.00 0.00 -1.00 0.00
4 Program Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD
6.808.350 - - 6.777.550 - 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 Program Pengawasan dan Pengendalian Program
7.199.000 31.467.150 51.125.000 7.109.000 21.451.600
51,104,760.00
1.01 1.47 1.00 0.49 0.42
6 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
2.698.340.375 - - 2.263.130.230 - 1.19 0.00 0.00 0.00 0.00
7 Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong
2.268.840.600 - 6.210.766.900 2.247.296.475 - 6,131,555,800.00 1.01 0.00 0.00 0.00 0.00
8 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
73.772.407.741 84.329.704.035 92.758.300.734 66.388.982.940 80.900.751.067 91,658,872,490.00
1.11 1.04 1.01 0.08 0.10
9 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
259.504.125 236.627.400 201.885.300 227.601.250 210.378.175
174,925,010.00
1.14 1.12 1.15 -0.08 -0.08
10 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
3.211.153.000 13.583.889.149 15.505.661.382 5.746.967.275 13.079.926.862 .
14,648,978,057.00
0.56 1.04 1.06 0.38 0.21
11 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Bersih dan Air Limbah
3.091.670.350 4.906.670.110 5.027.689.100 2.869.640.600 4.592.152.556
4,801,938,397.00
1.08 1.07 1.05 0.15 0.13
12 Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
21.508.943.450 28.148.967.500 36.765.870.168 20.525.667.850 26.620.478.565
36,044,011,237.00
1.05 1.06 1.02 0.18 0.17
13 Program peningkatan sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan umum
14.202.485.045 10.283.006.500 4.728.624.450 13.669.856.300 9.970.403.102
4,269,189,600.00 1.04 1.03 1.11 -0.32 -0.38
14 Program perencanaan tata ruang 288.992.125 250.000.000 300.050.000 272.818.600 246.350.000
298,297,950.00 1.06 1.01 1.01 0.01 0.03
21
Renstra Dinas PU_PKP
No. Uraian
Anggaran pada Tahun Realisasi Anggaran pada Tahun ke-
Rasio antara Anggaran dan Realisasi Tahun
Rata-rata Pertumbuhan
2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 Anggaran Realisasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13
15 Program pengendalian pemanfaatan ruang
179.980.800 189.460.000 192.340.000 178.199.150 188.721.106
191,840,775.00
1.01 1.00 1.00 0.02 0.02
16 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
857.447.150 1.712.199.093 1.817.499.670 820.158.950 1.678.468.771
1,754,517,155.00
1.05 1.02 1.04 0.22 0.18
17 Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)
- - - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
18 Program Pembangunan Infrastruktur Perkotaan
4.901.977.200 7.780.078.400 6.676.429.127 4.280.692.950 7..357.620.143
5,755,910,350.00
1.15 1.06 1.16 0.09 0.07
19 Program Pembinaan Jasa Konstruksi
105.623.750 87.759.000 213.215.800 105.603.650 63.730.585.8
121,710,695.00 1.00 0.14 1.75 0.26 0.02
20 Program Lingkungan Sehat Perumahan
8.698.347.615 195.859.925 1.196.775.400 4.734.252.900 162.504.979.8
1,082,287,225.00
1.84 0.12 1.11 -0.74 -1.21
21 Program Pengembangan Perumahan
1.027.841.900 - 1.645.000.000 1,615,008,500.00
0.00 0.00 1.02 0.00 0.00
22 Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan
116.438.000 - - 114.126.620 1.02 0.00 0.00 0.00 0.00
22
Renstra Dinas PU_PKP
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum
dan Kawasan Permukiman
Dinas Pekerjaan Umum dan Kawasan Permukiman menyelenggarakan fungsi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dalam Perda No 14 Tahun 2016 Tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, yaitu:
a. Bidang Bina Marga mempunyai fungsi penyelenggaraan pembangunan dan
peningkatan jalan Kabupaten, pemeliharaan jalan serta pembangunan dan
pemeliharaan jembatan;
b. Bidang Cipta Karya mempunyai fungsi penyelenggaraan gedung dan bangunan
umum, pembinaan jasa konstruksi dan penyehatann lingkungan;
c. Bidang Perumahan dan Permukiman mempunyai fungsi penyelenggaraan
perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan perumahan dan permukiman
d. Bidang Sumber Daya Air mempunyai fungsipenyelenggaraan
pembangunan, operasi dan pemeliharaan, rehabilitasi serta konservasi sumber daya
air;
e. UPTD Laboratorium dan Alat Beratmempunyai tugas menyelenggarakan dan
melaksanakan kegiatan pengelolaan laboratorium konstruksi dan pelayanan alat berat.
f. UPTD Kebersihan dan Pertamanan mempunyai tugas menyelenggarakan dan
melaksanakan kegiatan kegiatan pengelolaan kebersihan dan pertamanan.
Gambar 2.1.Salah satu lokasi perumahan dan permukiman.
Berdasarkan fungsi dan peranannya dalam penyediaan dan pengelolaan infrastruktur
daerah, Dinas Pekerjaan umum Perumahan dan Kawasan Permukiman memiliki
tantangan dan peluang yang sangat besar seiring dengan perkembangan wilayah serta
regulasi yang mengatur terkait dengan berbagai layanan infrastruktur yang harus
dipenuhi. Beberapa tantangan dan peluang yang dihadapi Dinas Pekerjaan Umum dan
23
Renstra Dinas PU_PKP
Kawasan Permukimandalam pengembangan pelayanan infrastruktur wilayah diantaranya
adalah;
Tantangan:
Ada Sebagian masyarakat yang kontra terhadap kebijakan pemerintah terutama
untuk kebijakan yang berkaitan dengan perkembangan wilayah.
Tuntutan masyarakat terhadap hasil pembangunan.
Kondisi geografis topografis dan geologis Kabupaten Kulon Progo di daerah
rawan bencana
Banyak sekali permintaan diluar rencana Organisasi Pemerintahan Daerah (OPD)
yang harus dilayani
Adanya kondisi prasarana jalan dan jembatan yang belum mantap.
Peluang :
Kondisi sosial-politik masyarakat Kabupaten Kulon Progo yang kondusif.
Adanya beberapa kegiatan strategis di Kabupaten Kulon Progo yang akan turut
mendorong perkembangan infrastruktur wilayah
Ketersediaan sumberdaya bagi pembangunan infrastruktur.
Adanya penerapan nyata UU No. 32/2004 (Otoda) dan komitmen Pemerintah
untuk menghapus Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN).
Adanya "musrenbang"dengan segala tahapannya untuk menjaring aspirasi
masyarakat secara berjenjang yang dilaksanakan setiap tahun.
Adanya akses ke Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Pusat untuk meraih dana
pembangunan.
Potensi yang ada :
Untuk mendukung upaya penanganan jalan kabupaten telah disusun peraturan
bupati Nomor 285 Tahun 2014 tentang status ruas jalan kabupaten dan ruas jalan
desa yang ada di kabupaten kulon progo, meliputi jalan kabupaten dengan total
panjang 667,75 km dan jalan desa panjang totalnya 1.044,529 km Adapun daftar
ruas jalan kabupaten dan peta ruas jalan ada dalam lampiran renstra ini.
Jaringan irigasi di Kabupaten kulon progo sesuai dengan Kepmen PU No. 293
Tahun 2014 tentang Penetapan Status Daerah Irigasi dengan peta dan jumlah
daerah irigasi. Adapun daftar Daerah irigasi dan Peta Jaringannya ada dalam
lampiran renstra ini
24
Renstra Dinas PU_PKP
BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PEKERJAAN
UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pekerjaan
UmumPerumahan dan Kawasan Permukiman
Sebagai Organisasi Pemerintahan Daerah (OPD) pelaksana kegiatan teknis berkaitan dengan
infrastruktur, permukiman dan perumahan, Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan
Kawasan Permukiman memiliki beberapa kendala permasalahan dalam melaksanakan tugas
dan fungsi tersebut. Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan
umum Perumahan dan Kawasan Permukimandan identifikasi isu-isu strategis dapat dilihat
pada tabel 3.1 dan tabel 3.2 :
Tabel 3.1
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kulon Progo
Aspek
Kajian
Capaian/Kondisi
Saat ini
Standar yang
Digunakan
Faktor yang Mempengaruhi
Permasalahan
Pelayanan OPD INTERNAL
(KEWENAN
GAN OPD)
EKSTERNAL
(DILUAR
KEWENANGA
N OPD)
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Gambaran
pelayanan
Dinas
Pekerjaan
Umum
Penerbitan
rekomendasi IMB
Penerbitan surat
peringatan terkait
IMB
Melaksanakan
perencanaan,
pembangunan ,
pemeliharaan, dan
pengendalian/
pengawasan gedung
dan umum,
Pembangunan dan
pemeliharaan jalan
UU 26/2007
Permen PU
No.01/PRT/M/
2013
Permen PU
24/2007
Perda KP No. 1
Tahun 2012
Perda 14 Tahun
2011
UU 4 /2001
UU 28/2002
UU 1/2011
Perpres
73/2011
Permen PU
16/2008
Permen PU 25
/2007
UU 38/2004
PP 79/2013
SK Bupati
Keterlambata
n proses
verifikasi dan
cek lapangan
Belum
adanya
dokumen
Master Plan
Bangunan
Gedung
Belum
lengkapnya
Dokumen
pemohon
belum lengkap
dan benar
Adanya
permohonan
yang tidak
sesuai dengan
kententuan tata
ruang
Kesadaran
masyarakat
tentang
kesehatan
lingkungan
masih kurang
Ketersediaan
lahan baru
untuk
pembangunan
gedung masih
kurang
Pengguna jalan
masih kurang
Kesadaran
masyarakat tentang
prosedur dan
pentingnya IMB
masih kurang
Tingkat kesulitan
geografis wilayah
Jumlah fasilitas
MCK,
persampahan,
IPAL, dan air
bersih tingkat
rumah tangga
masih kurang
Keberadaan
Bangunan Gedung
belum dalam satu
kawasan terpadu.
Tingkat kesulitan
geografis
25
Renstra Dinas PU_PKP
Aspek
Kajian
Capaian/Kondisi
Saat ini
Standar yang
Digunakan
Faktor yang Mempengaruhi
Permasalahan
Pelayanan OPD INTERNAL
(KEWENAN
GAN OPD)
EKSTERNAL
(DILUAR
KEWENANGA
N OPD)
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
dan jembatan
Pembinaan Usaha
Jasa Konstruksi
Pembangunan, dan
pemeliharaan sarana
dan prasarana
Sumber Daya Air
Pemberdayaan
P3A/GP3A
Penerbitan
Peraturan Bupati
Tentang Pola Tata
Tanam
Pelayanan
laboratorium
konstruksi dan
pelayanan alat
berat;
Mengelola sampah,
limbah dan
pertamanan publik
285/2014
Perda 2/2014
UU 7/2004
PP 20/2006
Permen PU
No. 32/PRT/
M/ 2007
Permen PU
No.
32/PRT/M/
2007
Perda 4/2011
Perda 6/1998
UU 18/2008
PP 18/200
Perda 1/2013
data kondisi
jalan dan
jembatan
Belum
lengkapnya
data kondisi
sarpras
irigasi
Terbatasnya
peralatan
yang dimiliki
Kualitas alat
berat yang
dimiliki
kurang
memadai
Sumber daya
manusiayang
mengelola
belum
memadai
Kapasitas
kelembagaan
kurang
memadai
memperhatikan
kemampuan
konstruksi
jalan
Belum
kompetitifnya
Usaha Jasa
Konstruksi
Kesadaran
masyarakat
dalam
penggunaan air
Tingginya
sedimentasi
Permintaan
layanan yang
tinggi pada
waktu yang
bersamaan
Tingginya
komitmen
pimpinan
Masih ada
spesifikasi jalan
belum terpenuhi
sesuai kebutuhan
Besarnya cakupan
layanan irigasi
Belum
termanfaatkannya
potensi sumber air
baku
Alih fungsi lahan
pertanian yang
mengganggu sistem
irigasi
Kurang
terpeliharanya
sungai yang
berfungsi sebagai
drainase
Banyaknya penyedia
layanan laboratorium
konstruksi dan alat
berat
Cakupan dan
Jangkauan layanan
yang luas
Kajian
terhadap
Renstra
DPUP
ESDM DIY
Terwujudnya kualitas
layanan infrastruktur
pekerjaan umum dan
permukiman yang
memadai,
peningkatan jumlah
rumah layak huni.
UU 4 /2001
UU 28/2002
UU 1/2011
Permen PU
No.01/PRT/M/
2013
Permen
24/2007
Penyediaan
layanan di
bidang
infrastruktur
dan perumahan
permukiman
Tingkat
kesulitan
geografis
Besarnya
cakupan
wilayah
pelayanan
Kapasitas
membangun di
bidang infrastruktur
masih perlu
ditingkatkan
Kajian
terhadap
Renstra
Terwujudnya
Infrastruktur
Pekerjaan Umum
UU 4 /2001
UU 28/2002
UU 1/2011
Penyediaan
layanan di
bidang
Tingkat
kesulitan
geografis
Masih ada spesifikasi
jalan belum
terpenuhi sesuai
kebutuhan misalnya
26
Renstra Dinas PU_PKP
Aspek
Kajian
Capaian/Kondisi
Saat ini
Standar yang
Digunakan
Faktor yang Mempengaruhi
Permasalahan
Pelayanan OPD INTERNAL
(KEWENAN
GAN OPD)
EKSTERNAL
(DILUAR
KEWENANGA
N OPD)
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Kementerian
Pekerjaan
Umum dan
Perumahan
Rakyat
dan Perumahan
Rakyat Yang Handal
Dalam Mendukung
Indonesia Yang
Berdaulat, Mandiri,
Dan Berkepribadian
Berlandaskan
Gotong Royong”
UU 7/2004
PP 20/2006
Permen PU
No.01/PRT/M/
2013
infrastruktur
dan
perumahan&
kawasan
permukiman
Besarnya
cakupan
wilayah
pelayanan
jalan lingkungan.
Tabel 3.2
Identifikasi Isu-Isu Strategis (Lingkungan Eksternal)
No
Isu Strategis
Dinamika Internasional Dinamika Nasional Dinamika
Regional/Lokal Lain-lain
(1) (2) (3) (4) (5)
1 Perkembangan ekonomi
global mendorong setiap
negara untuk terus
memacu pembangunan di
segala sektor. Adanya
beberapa target
internasional maupun
regional antar negara
seperti MEA
(Masyarakat Ekonomi
Asean) dan AFTA
menuntut Indonesia
untuk mempersiapkan
diri. Hal ini tentu tak
lepas dari penyediaan
infrastruktur dasar dan
pendukung
pengembangan wilayah
yang merupakan salah
satu modal dasar
pembangunan di segala
bidang
Dalam Renstra Kementerian
Pekerjaan Umum 2015-2019
bab II teradapat evaluasi hasil
pembangunan 2012-2014.
Dalam paparan tersebut,
nampak jelas bahwa urusan
pekerjaan umum di bidang
infrastruktur sumber daya air,
jalan dan jembatan,
permukiman, serta
penyelenggaraan konstruksi
masih perlu ditingkatkan. Hal
ini terjadi secara nasional dan
tak terkecuali di Kabupaten
Kulon Progo
Beberapa rencana
strategis di Kabupaten
Kulon Progo seperti
pembangunan bandara
internasional NYIA (New
Yogyakarta International
Airport) Yogyakarta,
Pelabuhan perikanan
Tanjung Adikarto,
Penambangan Pasir Besi,
Kawasan Industri dan
Jalur jalan lintas selatan
dan Jalur Bedah Menoreh
KSPN Borobudur turut
berpengaruh terhadap
penyediaan infrastruktur
yang menjadi
kewenangan pemerintah
daerah. Hal ini terjadi
guna memperlancar dan
mempercepat realisasi
kegiatan strategis
tersebut.
-
Kebijakan moratorium PNS
yang telah menghentikan
penerimaan PNS
mengakibatkan semakin
berkurangnya kuantitas SDM
disamping alasan alamiah yaitu
berkurangnya
PNS karena memasuki usia
pensiun.
Dinas Pekerjaan Umum
Perumahan dan Kawsan
Permukiman memiliki
kendala keterbatasan
sumberdaya manusia dan
pendukung sehingga
berpengaruh terhadap
kemampuan suatu
lembaga dalam
menjalankan tugas dan
fungsinya.
-
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Kulon Progo tahun 2017-2022 adalah:
27
Renstra Dinas PU_PKP
“Terwujudnya Kulon Progo yang sejahtera, aman, tenteram, berkarakter, dan berbudaya
berdasarkan iman dan taqwa”.
Misi untuk mewujudkan visi pembangunan tersebut adalah::
1. Mewujudkan SDM yang sehat, berprestasi, mandiri, berkarakter, dan berbudaya;
2. Menciptakan sistem perekonomian yang berbasis kerakyatan;
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam lingkungan kehidupan yang
tertib, aman, dan tenteram;
4. Mewujudkan pembangunan berbasis kawasan dengan mengoptimalkan sumber daya
alam dan didukung infrastruktur yang berkualitas.
Dikaitkan dengan visi dan misi RPJMD 2017-2022 serta sebagai unsur penunjang Urusan
Infrastruktur wilayah, perumahan dan permukiman yang diselenggarakan Dinas Pekerjaan
Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman maka fungsi dan tugas instansi terkait erat dengan
pencapaian misi ke-4, yaitu “Mewujudkan pembangunan berbasis kawasan dengan
mengoptimalkan sumber daya alam dan didukung oleh teknologi serta infrastruktur yang
berkualitas”.
Faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan
dan Kawasan Permukiman terhadap pencapaian visi, misi, dan program Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah adalah sebagai berikut:
Tabel 3.3
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum
Perumahan dan awasan Permukiman
Terhadap Pencapaian Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Visi: Terwujudnya Kabupaten Kulon Progo yang sehat, mandiri, berprestasi, adil, aman dan sejahtera
berdasarkan iman dan taqwa
No Misi dan Program
KDH dan Wakil KDH
terpilih
Permasalahan
Pelayanan SKPD
Faktor
Penghambat Pendorong
(1) (2) (3) (4) (5) 1 Misi 4 :
Mewujudkan
pembangunan berbasis
kawasan dengan
mengoptimalkan sumber
daya alam dan didukung
oleh teknologi serta
infrastruktur yang
berkualitas
Jumlah
infrastruktur yang
tersedia belum
memadai
- Banyak sekali permintaan
diluar rencana OPD sementara
sumberdaya tidak mendukung.
- Sarana dan prasarana terkait
fisik dan nonfisik penunjang
kinerja (SIM, aplikasi, jaringan
internet, dan lainnya) tidak
optimal.
- Terbatasnya tenaga profesional
untuk perencanaan teknis.
- Disiplin Rekanan / Pihak ketiga
dalam menyelesaikan proses
fisik dan administrasi yang
masih rendah
- Belum optimalnya pengelolaan
kawasan perbatasan untuk
meningkatkan pertumbuhan
ekonomi dan pengembangan
wilayah.
- Banyaknya mata air yang mati
berakibat sulitnya air bersih di
Adanya kepastian
hukum (Perda No.
14/2016).
Adanya Komitmen
Pemerintah
Kabupaten untuk
membangun pusat-
pusat pertumbuhan
ekonomi.
Adanya Rencana
Strategis sampai
tahun 2015 Dinas
PU-PKP.
Adanya sarana
prasarana
Adanya Sumber
Daya di DPUPKP.
28
Renstra Dinas PU_PKP
Visi: Terwujudnya Kabupaten Kulon Progo yang sehat, mandiri, berprestasi, adil, aman dan sejahtera
berdasarkan iman dan taqwa
No Misi dan Program
KDH dan Wakil KDH
terpilih
Permasalahan
Pelayanan SKPD
Faktor
Penghambat Pendorong
(1) (2) (3) (4) (5) daerah rawan air Kab. Kulon
Progo.
- Kondisi geografis topografis
dan geologis Kabupaten Kulon
Progo di daerah rawan
bencana.
- Adanya kondisi prasarana jalan
dan jembatan yang belum
mantap.
- Ada Sebagian masyarakat yang
kontra terhadap kebijakan
pemerintah terutama untuk
kebijakan yang berkaitan
dengan perkembangan wilayah.
- Tuntutan masyarakat terhadap
hasil pembangunan
3.3.Telaahan Renstra Kementrian Pekerjaan UmumPerumahan & Kawasan
Permukimandan Dinas PUP ESDM DIY
Berdasarkan mandat yang diemban oleh Kementerian PU sebagaimana yang
tercantum di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 dan sejalan dengan tugas
dan fungsi Kementerian PU, maka untuk mencapai Visi Kementerian PU “Terwujudnya
Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Yang HandalDalam
Mendukung Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, Dan BerkepribadianBerlandaskan
Gotong Royong”, ditetapkan Misi Kementerian PU tahun 2015 – 2019, yaitu:
1. Mempercepat pembangunan infrastruktursumberdaya air termasuk sumber daya
maritimeuntuk mendukung ketahanan air, kedaulatanpangan, dan kedaulatan energy,
gunamenggerakkan sektor-sektor strategis ekonomidomestik dalam rangka kemandirian
ekonomi;
2. Mempercepat pembangunan infrastrukturjalan untuk mendukung konektivitas
gunameningkatkan produktivitas, efisiensi, danpelayanan sistem logistik nasional
bagipenguatan daya saing bangsa di lingkup globalyang berfokus pada keterpaduan
konektivitasdaratan dan maritim;.
3. Mempercepat pembangunan infrastrukturpermukiman dan perumahan rakyat
untukmendukung layanan infrastruktur dasar yanglayak dalam rangka mewujudkan
kualitashidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip”infrastruktur untuk semua”
4. Mempercepat pembangunan infrastrukturpekerjaan umum dan perumahan rakyatsecara
terpadu dari pinggiran didukung industri konstruksi yang berkualitas untuk
keseimbanganpembangunan antardaerah, terutama dikawasan tertinggal, kawasan
perbatasan, dankawasan perdesaan, dalam kerangka NKRI;
29
Renstra Dinas PU_PKP
5. Meningkatkan tata kelola sumber daya organisasibidang pekerjaan umum dan
perumahanrakyat yang meliputi sumber daya manusia,pengendalian dan pengawasan,
kesekertariatanserta penelitian dan pengembangan untukmendukung fungsi manajemen
meliputiperencanaan yang terpadu, pengorganisasianyang efisien, pelaksanaan yang tepat,
danpengawasan yang ketat..
Gambar 3.1.Bendung Sapon mendukung pelayanan irigasi wilayah selatan.
Permasalahan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan
PermukimanKabupaten Kulon Progoberdasarkan sasaran Kementerian PU dalam periode
tahun 2015-2019 secara keseluruhan tercantum dalam tabelberikut:
Tabel 3.4
Permasalahan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kulon Progo berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Pekerjaan Umum beserta Faktor
Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya
No Sasaran Jangka
Menengah Renstra
Kementerian PU
Permasalahan Pelayanan Dinas
Pekerjaan Umum
Perumahan dan Kawasan
Permukiman
Sebagai Faktor
Penghambat Pendorong
(1) (2) (3) (4) (5)
2 Meningkatnya dukungan
kedaulatan pangan dan energi;
dan Ketahanan Air
Besarnya cakupan layanan
irigasi
Belum termanfaatkannya
potensi sumber air baku
Keterbatasan
informasi
ketersediaan
program
Besarnya
potensi sumber
air baku
Cakupan lahan
pertanian yang
belum
terlayani
irigiasi dengan
baik.
3 Meningkatnya kualitas
pengendalian banjir secara
terpadu
Kurang terpeliharanya sungai
yang berfungsi sebagai
drainase
Belum ada
tindak lanjut
terhadap usulan
penanganan
masalah
drainase
Komitmen yang
tinggi dari
pemerintah
daerah dan
masyarakat
untuk
menyelesaikan
permasalahan
pemeliharaan
drainase.
30
Renstra Dinas PU_PKP
No Sasaran Jangka
Menengah Renstra
Kementerian PU
Permasalahan Pelayanan Dinas
Pekerjaan Umum
Perumahan dan Kawasan
Permukiman
Sebagai Faktor
Penghambat Pendorong
(1) (2) (3) (4) (5)
4 Meningkatnya dukungan
konektivitas bagi penguatan
daya saing; dan Kemantapan
jalan
Tingkat kesulitan geografis
Besarnya
cakupan
wilayah
pelayanan
Pemerintah
Pusat
Meningkatkan
ekonomi
masyarakat dan
pengembangan
wilayah
5 Meningkatnya pengembangan
sistem jaringan penyediaan air
minum, sanitasi ,drainase dan
persampahan dengan sistem
terpusat berbasis masyakarat
Jumlah fasilitas MCK,
persampahan, IPAL, dan air
bersih tingkat rumah tangga
masih kurang
Belum
tersedianya
data yang
akurat
Telah
tersedianya
Memorandum
Rencana
Program
Investasi
Jangka
Menengah
(RPIJM)
bidang Cipta
Karya
Telah
tersedianya
dokumen Buku
Putih Sanitasi,
Strategi
Sanitasi
Kabupaten dan
Memorandum
Progam
Bidang
Sanitasi.
6 Meningkatnya kapasitas
dan pengendalian kualitas
konstruksi nasional.
Belum kompetitifnya Usaha
Jasa Konstruksi
Kurangnya
komitmen
usaha jasa
konstruksi
terhadap
peningkatan
kualitas hasil
Telah
terbentuknya
Tim Pembina
Jasa
Konstruksi
Permasalahan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Kulon Perumahan dan Kawasan Permukiman
Progo berdasarkan sasaran Renstra Dinas PUP-ESDM DIY beserta faktor penghambat dan
pendorong keberhasilan penanganannya secara lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.
Tabel 3.5
Permasalahan Pelayanan SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kulon Perumahan dan Kawasan
Permukiman Progo berdasarkan Sasaran Renstra Dinas PUP-ESDM DIY beserta Faktor
Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya
No Sasaran Jangka
Menengah Renstra
Dinas PUP-ESDM DIY
Permasalahan Pelayanan DPUP-KP
Kulon Progo
Sebagai Faktor
Penghambat Pendorong
(1) (2) (3) (4) (5)
1 Meningkat nya kualitas
pengaturan pembangunan
infrastruktur dasar &
implementasi program
Tingkat kesulitan
geografis
Besarnya cakupan
layanan yang ditangani
Belum adanya
kesepahaman
pembagian peran
terhadap penanganan
Tercantumnya
kawasan strategis
propinsi pada
dokumen RTRW
31
Renstra Dinas PU_PKP
No Sasaran Jangka
Menengah Renstra
Dinas PUP-ESDM DIY
Permasalahan Pelayanan DPUP-KP
Kulon Progo
Sebagai Faktor
Penghambat Pendorong
(1) (2) (3) (4) (5)
pembangunan daerah pada
kawasan Strategis
Provinsi.
Jumlah fasilitas yang
tersedia belum
mencukupi
permasalahan kabupaten
2 Meningkatnya keterse-
diaan infrastruktur air
minum, air limbah,
drainase dan persampahan
yang memadai baik kuan-
titas
dan kualitas.
Jumlah fasilitas
MCK, persampahan,
IPAL, dan air bersih
tingkat rumah tangga
masih kurang
Belum tersedianya
data yang akurat Telah tersedianya
Memorandum
Rencana Program
Investasi Jangka
Menengah (RPIJM)
bidang Cipta Karya
Telah tersedianya
dokumen Buku
Putih Sanitasi,
Strategi Sanitasi
Kabupaten dan
Memorandum
Progam Bidang
Sanitasi
Meningkatnyaketerse-
diaan sarana dan pra-
sarana dasarpendukung
aksesibilitas kawasan
perkotaan
Belum terpenuhinya
persyaratan luas RTH
perkotaan
Ketersediaan lahan
yang dimiliki oleh
pemerintah daerah
Telah tersediannya
Master Plan RTH
Perkotaan
Meningkatnya
ketersediaan sarana dan
prasarana dasar
pendukung aksesibilitas
kawasan perdesaan
Tingkat kesulitan
geografis
Besarnya cakupan
wilayah pelayanan
Pemerintah
Meningkatkan
ekonomi masyarakat
dan pengembangan
wilayah
Meningkatnyafungsi
pengelolaan Bangunan
Gedung Dan Lingkungan
sesuai peraturan yang
berlaku
Keberadaan
Bangunan Gedung
belum dalam satu
kawasan
Belum tersedianya
Master Plan Bangunan
Gedung
Prioritas kebutuhan
pembangunan gedung
Meningkatnya penye-
lenggaraan jalan provinsi
dalam kondisi mantap
Tingkat kesulitan
geografis
Besarnya cakupan
wilayah pelayanan
Pemerintah Pusat
Meningkatkan
ekonomi masyarakat
dan pengembangan
wilayah.
Meningkatnya layanan
jaringan irigasi dan
pengendalian banjir
Kurang terpeliharanya
sungai yang berfungsi
sebagai drainase
Belum ada tindak
lanjut terhadap usulan
penanganan masalah
drainase
Komitmen yang
tinggi dari
pemerintah daerah
dan masyarakat untuk
menyelesaikan
permasalahan
pemeliharaan
drainase
Meningkatnya kualitas
perumahan dan
lingkungan permukiman
yang layak huni dan
produktif
Jumlah fasilitas
MCK, persampahan,
IPAL, dan air bersih
tingkat rumah tangga
masih kurang
Belum tersedianya
data yang akurat Telah tersedianya
Memorandum
Rencana Program
Investasi Jangka
Menengah (RPIJM)
bidang Cipta Karya
Telah tersedianya
dokumen Buku
Putih Sanitasi,
Strategi Sanitasi
Kabupaten dan
Memorandum
Progam Bidang
Sanitasi
Meningkatnya pencapaian
pelaku, proses, dan
produk konstruksi
Belum kompetitifnya
Usaha Jasa
Konstruksi
Kurangnya komitmen
usaha jasa konstruksi
terhadap peningkatan
Telah terbentuknya
Tim Pembina Jasa
Konstruksi
32
Renstra Dinas PU_PKP
No Sasaran Jangka
Menengah Renstra
Dinas PUP-ESDM DIY
Permasalahan Pelayanan DPUP-KP
Kulon Progo
Sebagai Faktor
Penghambat Pendorong
(1) (2) (3) (4) (5)
kualitas hasil
3.4 Telaahan Renstra Kementrian Pekerjaan Umum 2014 – 2019.
Tabel 3.6
Permasalahan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kulon
Progo berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian PU dan Perumahan Rakyat
beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya
No Sasaran Jangka
Menengah Renstra
KemenPU
Permasalahan Pelayanan DPUKulon
Progo
Sebagai Faktor
Penghambat Pendorong
(1) (2) (3) (4) (5)
1 Meningkatnya dukungan
layanan infrastruktur dasar
permukiman dan perumahan.
Jumlah fasilitas MCK,
persampahan, IPAL, dan air
bersih tingkat rumah tangga
masih kurang
Belum
tersedianya
data
perumahan &
permukiman
yang akurat
Telah
tersedianya
Memorandum
Rencana
Program
Investasi
Jangka
Menengah
(RPIJM)
bidang Cipta
Karya
Tersedianya
dokumen BPS,
SSK dan MPS
Bidang
Sanitasi
3 Meningkatnya penyediaan dan
pembiayaan perumahan;
Masih banyaknya rumah tidak
layak huni
Terbatasnya
kemampuan
masyarakat
Adanya
kesamaan
progam dalam
penanganan
rumah tidak
layak huni.
4 Meningkatnya kualitas dan
cakupan pelayanan
infrastruktur permukiman;
Jumlah fasilitas MCK,
persampahan, IPAL, dan air
bersih tingkat rumah tangga
masih kurang
Belum
tersedianya
data yang
akurat
Telah
tersedianya
Memorandum
Rencana
Program
Investasi
Jangka
Menengah
(RPIJM)
bidang Cipta
Karya
Tersedianya
dokumen BPS,
SSK dan MPS
Bidang
Sanitasi
3.5.Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
33
Renstra Dinas PU_PKP
Kabupaten Kulon Progo dengan Ibukota Wates memiliki luas wilayah 58.627,50 ha (586,28
km2) terdiri dari 12 Kecamatan 87 Desa,1 Kalurahan dan 930 Dusun. Hamparan wilayah
menurut ketinggian tanahnya adalah 17,58 % berada pada ketinggian <7 m diatas permukaan laut
(dpal), 15,20 % berada pada ketinggian 8 – 25 m dpal, 22,84 % berada pada ketinggian 26 – 100
m dpal , 330 %
berada pada ketinggian 101 – 500 m dpal dan 11,37 % berada pada ketinggian >500 m
dpal.Kondisi di atas, tentu akan menyebabkan munculnya problematik pada upaya
pengembangan, selain adanya potensi untuk kemungkinan pengembangan seperti :
1. Permasalahan :
- Kawasan pesisir selatan yang rawan bencana tsunami dan gempa bumi.
- Kawasan perbukitan yang rawan kekeringan, longsor dan erosi di bagian utara
(Girimulyo, Kokap, Samigaluh, dan Kalibawang) dan banjir di dataran Progo bagian
selatan (Temon, Wates, Galur, Panjatan, Sebagian Lendah).
- Kawasan gumuk pasir yang luas dibagian selatan, yang memiliki limitasi pemanfaatan
yang cukup besar.
- Adanya berapa wilayah yang terisolasi akibat kendala fisik.
2. Potensi :
- Ada kemungkinan pengembangan aktivitas yang lebih beragam, sesuai dengan
karakteristik geografi wilayah, baik terkait dengan penentuan kawasan lindung maupun
budi daya baik untuk pertanian maupun pengembangan wisata alam.
- Adanya dataran aluvial Progo yang subur yang memungkinkan untuk pengembangan
budi daya pertanian.
- Adanya potensi pertambangan dan bahan galian.
RTRW Kabupaten Kulon Progo tahun 2012-2032 yang sudah ditetapkanakan
berimplikasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPU.Perda RTRW mengatur rencana
struktur dan pola ruang.Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya menjadi tantangan bagi
DPU untuk mewujudkan struktur dan pola ruang melalui program kegiatan yang
dilaksanakan Dinas PUP-KP .
34
Renstra Dinas PU_PKP
3.6. Telaahan terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) disusun untuk memastikan bahwa prinsip
pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan
suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program. KLHS sangat penting
karena menjadi dasar dalam pengambilan keputusan Kebijakan, Rencana, dan/atau
Program.
Apabila prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan telah dipertimbangkan dan
diintegrasikan dalam pengambilan keputusan pembangunan maka diharapkan
kemungkinan terjadinya dampak negatif suatu Kebijakan, Rencana, dan/atau Program
terhadap Lingkungan Hidup dapat dihindari. Potensi dampak dan/atau risiko Lingkungan
Hidup yang mungkin ditimbulkan oleh suatu Kebijakan, Rencana, dan/atau Program,
sebelum pengambilan keputusan dilakukan, dapat diantisipasi melalui KLHS. Dalam
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup (PPLH) khususnya dalam pasal 15 mewajibkan Pemerintah Daerah
untuk melaksanakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam penyusunan atau evaluasi
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah dan kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak
dan/atau resiko lingkungan hidup.
Oleh karena itu, penyusunan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan
Kawasan Permukiman Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017-2022 juga wajib untuk
dilakukan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai amanat Undang-Undang.
Proses pembuatan dan pelaksanaan KLHS RPJMD sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 46
Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
melalui mekanisme antara lain pengkajian pengaruh kebijakan, rencana, dan / atau program
terhadap kondisi lingkungan hidup (dengan tahapan melaksanakan identifikasi dan
perumusan isu pembangunan berkelanjutan, melaksanakan identifikasi materi muatan
kebijakan, rencana dan/ program, dan menganalisis pengaruh kebijakan, rencana dan/ atau
program terhadap isu pembangunan berkelanjutan dan lingkungan hidup), perumusan
alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana dan/atau Program serta penyusunan
rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan, rencana dan/atau program
yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan. Dalam penyusunan Rencana
Strategis Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kulon
Progo Tahun 2017-2022 telah diidentifikasi dan dirumuskan isu pembangunan
berkelanjutan prioritas sebagai berikut :
1. Pembangunan dan pengelolaan SDA (Sumber Daya Air) harus menerapkan
prinsip pembangunan berkelanjutan;
2. Pembangunan infrastruktur skala besar.
35
Renstra Dinas PU_PKP
Berdasarkan hasil KLHS dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa aspek lingkungan
yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan pembangunan untuk meminimalisasi dampak
lingkungan, sebaliknya dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Kulon Progo.
3.7. Penentuan Isu-isu Strategis
Berdasarkan Gambaran pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Kulon progo, Hasil telaahan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan
Renstra Dinas PUP-ESDM DIY, serta Hasil telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah
(RTRW) 2012 sampai dengan 2032 Pemerintah Kabupaten Kulon progo, juga hasil
identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan
Kawasan Permukiman selama ini, dapat dirumuskan Isu-Isu Strategis sebagai berikut :
Pembangunan bandara internasional NYIA (New Yogyakarta International
Airport.
Jalur Bedah Menoreh sebagai pendukung KSPN Borobudur.
Pembangunan infrastruktur Kawasan Relokasi Bandara NYIA (New
Yogyakarta International Airport) dan disekitar bandara.
Pemulihan jaringan irigasi di daerah terdampak bandara.
Pembangunan sarana prasarana Infrastuktur Kota Wates dan kawasan
Aerotropolis.
Penanganan banjir wilayah selatan Kabupaten Kulon Progo
36
Renstra Dinas PU_PKP
BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN DINAS PEKERJAAN
UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
4.1 .Visi dan Misi Kabupaten Kulon Progo
Untuk memberikan arah dan pedoman yang jelas dalam penyusunan Kebijakan, Program
dan Kegiatan, maka Dinas Pekerjaan UmumPerumahan dan Kawasan
PermukimanKabupaten Kulon Progomengacu dari visi dan misi Kabupaten Kulon Progo
Tahun 2017 – 2022, yaitu:
“Terwujudnya Kulon Progo yang sejahtera, aman, tenteram, berkarakter, dan
berbudaya berdasarkan iman dan taqwa”
Misi untuk mewujudkan visi pembangunan tersebut adalah :
1. Mewujudkan SDM yang sehat, berprestasi, mandiri, berkarakter, dan berbudaya;
2. Menciptakan sistem perekonomian yang berbasis kerakyatan;
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam lingkungan kehidupan yang
tertib, aman, dan tenteram;
4. Mewujudkan pembangunan berbasis kawasan dengan mengoptimalkan sumber daya
alam dan didukung infrastruktur yang berkualitas.
Dikaitkan dengan visi dan misi RPJMD 2017-2022 serta sebagai unsur penunjang Urusan
Infrastruktur wilayah, perumahan dan permukiman yang diselenggarakan Dinas Pekerjaan
Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman maka fungsi dan tugas instansi terkait erat
dengan pencapaian misi ke-4, yaitu “Mewujudkan pembangunan berbasis kawasan
dengan mengoptimalkan sumber daya alam dan didukung oleh teknologi serta
infrastruktur yang berkualitas”.
4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pekerjaan UmumPerumahan dan
Kawasan Permukiman.
Tujuan merupakan pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk
mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis
daerah yang dihadapi.
Berdasarkan pengertian tersebut, maka dalam rangka mencapai visi – misi sebagaimana
tersebut diatas, Dinas Pekerjaan Umum dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kulon progo
menetapkan tujuan untuk menangani isu-isu strategis yang terjadi. Tujuan tersebut untuk
memecahkan permasalahan yang timbul, untuk mencapai sasaran yang menjadi Visi-Misi
Kepala Daerah Kabupaten Kulon Progo. Tujuan yang ditetapkan Dinas Pekerjaan Umum dan
Kawasan Permukiman Kabupaten Kulon progo adalah :
37
Renstra Dinas PU_PKP
“Mewujudkan pelayanan infrastruktur wilayah dan lingkungan hidup yang
berkualitas mengarah pada pencapaian sasaran daerah”
Sasaran adalah merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan; yang diformulasikan
secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka
waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja
sesuai tugas dan fungsi obyek yang dilayani.
Berdasarkan pengertian sasaran tersebut, maka Dinas Pekerjaan Umum dan Kawasan
Permukiman Kabupaten Kulon progo menetapkan sasaran dengan rincian sebagai berikut :
Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan
Kawasan Permukiman
No Tujuan Sasaran
Indikator
Tujuan/Sas
aran
Satuan
Tahun
Transi
si 2017
Target Kinerja Sasaran Pada Tahun
(%)
2018 2019 2020 2021 2022
1. Mewujudkan
pelayanan
infrastruktur
wilayah dan
lingkungan
hidup yang
berkualitas
mengarah
pada
pencapaian
sasaran
daerah
Meningkatnya
pelayanan
infrastruktur yang
mendukung
performa wilayah
Indeks
Pembangun
an
Infrastruktur
%
68.80 72.21 73.92 75.90 79.52 82,01
Meningkatnya
kualitas lingkungan
hidup. IKLH
nilai
68,65 68,79 68,93 69,07 69,22 69,60
38
Renstra Dinas PU_PKP
BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DINAS PEKERJAAN
UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
5.1. Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan
Permukiman
Strategi pencapaian tujuan dan sasaran adalah langkah-langkah yang diambil oleh organisasi
dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kulon progo
sebagai upaya mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi. Strategi tersebut berisi rencana
menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan secara operasional
dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya organisasi.
Untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah, strategi yang dilaksanakan Dinas
Pekerjaan Umum dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kulon progo meliputi :
Peningkatan kondisi Jalan dalam kondisi baik
Peningkatan pelayanan Sumber Daya Air.
Peningkatan Kondisi Gedung Pemerintah
Ketersediaan lingkungan sehat permukiman dan perumahan
Peningkatan pelayanan limbah dan Persampahan
Peningkatan Ketersediaan Taman.
Kebijakan adalah arah/tindakan yang ditetapkan oleh Instansi Pemerintah untuk mencapai tujuan
yang ditetapkan. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang dipergunakan
untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan program/ kegiatan guna
tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan.
Kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Kulon progo untuk mewujudkan
tujuan yang hendak dicapai lima tahun kedepan adalah:
Melaksanakan peningkatan pembangunan infrastruktur Jalan dan Jembatan secara
efektif dan efisien dengan berdasarkan skala prioritas.
Melaksanakan pembangunan dan peningkatan infrastruktur Sumber Daya Air
(SDA)untuk pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan yang mendesak.
Melaksanakan Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air (SDA) sesuai prioritas
kebutuhan yang mendesak.
Melaksanakan konservasi Sumber Daya Air (SDA) berdasarkan skala prioritas.
Melaksanakan peningkatan Pembangunan Gedung Pemerintah, Pembinaan Jasa
Konstruksi dan Air Bersih Sanitasi secara efektif dan efisien dengan berdasarkan
skala prioritas.
39
Renstra Dinas PU_PKP
Melaksanakan Penyusunan database Rumah Tidak Layak Huni (RTLH),
Pengurangan Jumlah RTLH dan Backlog.
Melaksanakan Inventarisasi database Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU)
Pemukiman, Penuntasan Kawasan kumuh, Pembangunan PSU dan Pengelolaan
Pemeliharaan PSU Pemukiman yang menjadi asset pemda.
Melaksanakan pelayanan limbah dan persampahan sesuai dengan jangkauan
pelayanan didukung sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung kualitas
lingkungan hidup.
Melaksanakan peningkatan kapasitas Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah.
Melaksanakan peningkatan ketersediaan taman untuk mendukung kualitas
lingkungan hidup.
Melaksanakan pemeliharaan Taman secara berkelanjutan.
Tabel 5.1.
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan
Permukiman Kabupaten Kulon Progo
Visi : “Terwujudnya Kulon Progo yang sejahtera, aman, tenteram, berkarakter, dan
berbudaya berdasarkan iman dan taqwa”
Misi IV : 4.”Mewujudkan pembangunan berbasis kawasan dengan mengoptimalkan
sumber daya alam dan didukung infrastruktur yang berkualitas”
Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
Mewujudkan
pelayanan
infrastruktur
wilayah dan
lingkungan hidup
yang berkualitas
mengarah pada
pencapaian
sasaran daerah
1.Meningkatnya
pelayanan
infrastruktur yang
mendukung
performa wilayah
1. Peningkatan kondisi Jalan dalam kondisi baik
1. Melaksanakan peningkatan pembangunan infrastruktur Jalan dan Jembatan secara efektif dan efisien dengan berdasarkan skala prioritas.
2. Peningkatan pelayanan Sumber Daya Air.
2.1. Melaksanakan pembangunan dan peningkatan infrastruktur Sumber Daya Air (SDA)untuk pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan yang mendesak.
2.2. Melaksanakan Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air (SDA) sesuai prioritas kebutuhan yang mendesak.
2.3. Melaksanakan konservasi Sumber Daya Air (SDA) berdasarkan skala prioritas.
3. Peningkatan Kondisi Gedung Pemerintah
3.1. Melaksanakan peningkatan Pembangunan Gedung Pemerintah, Pembinaan Jasa Konstruksi dan Air Bersih Sanitasi secara efektif dan efisien dengan berdasarkan skala
40
Renstra Dinas PU_PKP
Visi : “Terwujudnya Kulon Progo yang sejahtera, aman, tenteram, berkarakter, dan
berbudaya berdasarkan iman dan taqwa”
Misi IV : 4.”Mewujudkan pembangunan berbasis kawasan dengan mengoptimalkan
sumber daya alam dan didukung infrastruktur yang berkualitas”
Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
prioritas.
4. Ketersediaan lingkungan sehat permukiman dan perumahan
4.1. Melaksanakan Penyusunan database Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), Pengurangan Jumlah RTLH dan Backlog.
4.2. Melaksanakan Inventarisasi database Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU) Pemukiman, Penuntasan Kawasan kumuh, Pembangunan PSU dan Pengelolaan Pemeliharaan PSU Pemukiman yang menjadi asset pemda.
2.Meningkatnya
kualitas
lingkungan hidup.
5. Peningkatan pelayanan limbah dan Persampahan
5.1. Melaksanakan pelayanan limbah dan persampahan sesuai dengan jangkauan pelayanan didukung sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung kualitas lingkungan hidup.
5.2. Melaksanakan peningkatan kapasitas Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah.
6. Peningkatan Ketersediaan Taman.
6.1. Melaksanakan peningkatan ketersediaan taman untuk mendukung kualitas lingkungan hidup.
6.2. Melaksanakan pemeliharaan Taman secara berkelanjutan
41
Renstra Dinas PU_PKP
BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
6.1.Rencana Program dan Kegiatan
Program adalah instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dirumuskan untuk
mencapai sasaran dan tujuan sesuai tugas dan fungsi OPD. Sedangkan Kegiatan adalah bagian
dari Program yang memuat sekumpulan tindakan pengerahan semua sumberdaya sebagai
masukan (input), untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk SDM, barang jasa atau
modal. Rencana program selama 5 tahun untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah
ditetapkan Dinas Pekerjaan Umum dan Kawasan Permukiman Kulon Progodinyatakan dalam
matriks yang berisi tujuan, sasaran, indikator sasaran, indikator kinerja yang meliputi indikator
kinerja program dan kegiatan, kondisi awal dan kondisi akhir.
Program yang direncanakan pada dasarnya untuk melaksanakan program prioritas RPJMD
Kabupaten Kulon progo Tahun 2017-2022. Namun untuk keberhasilan pelaksanaan program
prioritas, diperlukan program yang dapat mendukung dan menunjang kelancaran
pelaksanaannya. Selanjutnya program-program tersebut dijabarkan lebih lanjut ke dalam rencana
kegiatan. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program didasarkan pada strategi dan
kebijakan jangka menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Kawasan Permukiman Kabupaten
Kulon progo Tahun 2017-2022. Kemudian Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan,
dinyatakan dalam prosentase dan dalam satuan Rupiah.Program merupakan kumpulan kegiatan
yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil sesuai dengan yang direncanakan. Secara
umum Program yang ada di Dinas Pekerjaan Umum dan Kawasan PermukimanKabupaten Kulon
Progo.
Gambar 6.1. Kegiatan Rehabilitasi Drainase Sumber Daya Air.
Secara lebih terperinci, tujuan, sasaran, indikator sasaran, indikator kinerja yang meliputi
indikator kinerja program dan kegiatan, kondisi awal, kondisi akhir dan target pendanaan
indikatif disajikan dalam tabel 6.1. sebagai berikut :
42
Renstra Dinas PU_PKP
target (Juta Rp) target (Juta Rp) target (Juta Rp) target (Juta Rp) target (Juta Rp) target (Juta Rp) target (Juta Rp)
1 Program
Pembangunan
dan
Rehabilitasi/
Pemeliharaan
Jalan dan
Jembatan
Capaian panjang
jalan kabupaten
dalam kondisi
baik
73,26 74,63 100.293 76,36 106.697 78,04 91.700,09 79,64 102.583,46 81,15 100.973,54 82,59 85.386,14 82,59 587.633,06 DPUP-KP Seluruh
wilayah
Kab. Kulon
Progo
a pemeliharaan Berkala
Jalan Kabupaten
22.568,01 24.057,59 21.764,36 22.842,00 22.765,37 19.490,50 133.977,74
b peningkatan Jalan
kabupaten
60.064,01 51.648,21 42.429,51 48.786,00 46.542,53 39.609,73 276.273,49
c Pemeliharaan Rutun
Jalan Kabupaten
4.598,15 7.056,89 7.280,75 9.839,76 8.900,27 7.738,50 48.779,06
d Pembangunan Jalan
Kabupaten
1.294,69 11.761,49 9.453,21 7.755,00 9.485,57 7.544,71 56.070,60
e Pemeliharaan Rutin
Jembatan
653,46 843,67 879,37 1.269,00 1.264,74 1.047,88 6.324,20
f Pembangunan
Jembatan Kabupaten
7.267,81 6.753,76 6.595,26 7.614,00 7.588,46 6.287,26 41.867,68
g Rehabilitasi/Pemeliharaa
n Jembatan Kabupaten
3.846,65 4.573,30 3.297,63 4.230,00 4.426,60 3.667,57 24.340,28
2 Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Kebinamargaan
Capaian layanan
uji laboratorium
dan alat berat
74,12 78,57 1.447,16 81,25 288,61 81,25 217,93 81,25 209,98 81,25 227,06 81,25 273,55 81,25 2.664,28 DPUP-KP Seluruh
wilayah
Kab. Kulon
Progo
a Pengujian Laboratorium 136 114,41 84,99 82,89 88,55 106,68 613,14
b Rehabilitasi dan
Pelayanan Alat Berat
1.312 174,20 132,94 127,09 138,51 166,87 2.051,15
Lokasi
Tabel 6.1. Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Kulon Progo
Tahun Transisi Target Kinerja Program dan Kerangka Pemikiran
Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021Kondisi Kinerja pada Akhir
Periode Akhir RPJMDOPDKode
Tahun
Awal
Tahun
2016 (%)
Indikator/Kinerja
Program/Outcome
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program
Prioritas Pembangunan Tahun 2022
Tabel 6.1.
Rencana Program Kegiatan dan Pendanaan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kulon
Progo
43
Renstra Dinas PU_PKP
target (Juta Rp) target (Juta Rp) target (Juta Rp) target (Juta Rp) target (Juta Rp) target (Juta Rp) target (Juta Rp)
3 Program
Pengembangan
, Pengelolaan
dan
Konservasi
Sumber Daya
Air
Capaian
ketersediaan
air baku,
peningkatan
pelayanan
irigasi, dan
drainase
pengairan
dalam kondisi
baik
78,45 79,64 27,51 80,87 19,78 82,11 15,646 83,3 14,145 84,52 11,360 85,56 13,686 85,56 102.126 DPUP-KP Seluruh
wilayah
Kab. Kulon
Progo
a Pembangunan Embung
dan Bangunan
Penampung Air Lainnya
13.062,68 9.134,13 1.110,03 1.510,03 1.510,03 1.510,03 1.510,03 16.284,28
b Pemeliharaan Saluran
Drainase dan Gorong-
gorong
2.286,01 4.551,63 2.500,25 2.123,66 2.123,66 2.123,66 15.708,88
c Pembangunan,
Rehabilitasi dan
Pemeliharaan Bantaran
dan Tanggul Sungai
2.054,65 790,00 638,03 638,03 638,03 651,83 5.410,57
d Rehabilitasi dan
Pemeliharaan Jaringan
Irigasi
11.941,83 10.078,30 8.605,13 8.605,13 6.105,13 8.105,13 53.440,65
e Pengelolaan Jaringan
Irigasi
850,00 1.224,00 1.224,00 1.233,00 1.233,00 1.233,00 6.997,00
f Pemberdayaan Petani
Pemakai Air
118,02 - - - - 118,02
g Penyelenggaraan
Kebijakan Teknis Irigasi
47,62 51,00 51,00 51,00 51,00 51,00 302,61
h Peningkatan
pengelolaan irigasi
partisipatif
1.078,68 1.971,98 1.687,10 1.687,10 1.401,83 1.401,83 9.228,52
Lokasi
Tahun Transisi Target Kinerja Program dan Kerangka Pemikiran
Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021Kondisi Kinerja pada Akhir
Periode Akhir RPJMDOPDKode
Tahun
Awal
Tahun
2016 (%)
Indikator/Kinerja
Program/Outcome
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program
Prioritas Pembangunan Tahun 2022
44
Renstra Dinas PU_PKP
target (Juta Rp) target (Juta Rp) target (Juta Rp) target (Juta Rp) target (Juta Rp) target (Juta Rp) target (Juta Rp)
4 Program
Pembangunan
dan
Rehabilitasi
Sarana dan
Prasarana
Gedung kantor
dan Bangunan
Umum
Cakupan sarana
prasarana
gedung kantor
dalam kondisi
baik
72,92 73,08 2241,53 0,00 12.830 0 9.943 0 8.606 0 5.138 0 6.735 0 52.888 DPUP-KP Seluruh
wilayah
Kab. Kulon
Progo
a Pembangunan Gedung
Kantor dan Bangunan
lainnya
7.494 12.755 2.700 6.000 2.100 4.500 35.550
b Rehab Sedang/Berat
Gedung Kantor
2.054 7.118 2.476 2.908 2.085 16.641
c Pembinaan dan
Pengaw asan Ijin
Mendirikan Bangunan
87 75 125 130 130 150 697
5 Program
Pembangunan,
Pengembangan
Sarana
Prasarana Air
Minum dan
Capaian layanan
air bersih dan
air limbah
66,48 66,8 1379,31 67,29 967,41 67,66 2.731 67,84 2.703,83 67,93 761,09 67,94 916,91 67,94 9.459,03 DPUP-KP Seluruh
wilayah
Kab. Kulon
Progo
1 Penyediaan Sarana Air
Bersih
pembangunan
sarana sanitasi air
bersih
1.379 737 1.931 2.463 621 756
2 Penyediaan Sarana
Sanitasi Dasar
pembangunan
saran sanitasi
dasar
0 231 800 974,41 140 190
6 Program
Pembinaan
dan
Pengendalian
Jasa
Konstruksi
Cakupan
peningkatan
kualitas jasa
konstruksi
70,34 74,58 213,22 0,00 129.293 - 108.088 - 94.037 - 113.881 - 116.579 - 561.880 DPUP-KP Seluruh
wilayah
Kab. Kulon
Progo
a Pembinaan Jasa
Konstruksi
213.000 129.293 108.088 94.037 113.881 116.579 561.880
Lokasi
Tahun Transisi Target Kinerja Program dan Kerangka Pemikiran
Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021Kondisi Kinerja pada Akhir
Periode Akhir RPJMDOPDKode
Tahun
Awal
Tahun
2016 (%)
Indikator/Kinerja
Program/Outcome
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program
Prioritas Pembangunan Tahun 2022
45
Renstra Dinas PU_PKP
target (Juta Rp) target (Juta Rp) target (Juta Rp) target (Juta Rp) target (Juta Rp) target (Juta Rp) target (Juta Rp)
7 Program
Pengelolaan
Kebersihan
dan
Pertamanan
Cakupan taman
dalam kondisi
baik, layanan
persampahan
62,45 67,45 4.465,96 68,14 3250,00 68,26 2.454,07 67,75 5364,50 72,79 2556,86 80,83 3.080,35 80,83 21171,75 DPUP-KP Seluruh
wilayah
Kab. Kulon
Progo
a Pemeliharaan
Kebersihan kota
521,59 541,86 515,2 574,208 541,12 579,14 3.273,12
b Pengelolaan
Persampahan
1.524,74 1460,03 1040 1461,98 1104 1.311,99 7.902,74
c Pembangunan dan
Pengelolaan Taman
2.419,63 1248,11 784,87 2925,352 807,34 1.081,22 9.266,52
d Pengelolaan sarana dan
prasarana kebersihan
dan pertamanan
- - - - - - -
e Pengelolaan air limbah
domestik
- - 114 402,9 104 108 729
8 Program
Lingkungan
Sehat
Permukiman
dan
Pengembangan
Perumahan
Capaian
peningkatan
pelayanan
perumahan dan
peningkatan
kawasan
lingkungan
sehat
40,97 41,94 33.373 42,01 3.889,94 42,15 3.777,97 42,22 3.676,57 42,36 2.894,32 42,43 3.486,90 42,43 51099,07 DPUP-KP Seluruh
wilayah
Kab. Kulon
Progo
a Penyediaan prasarana
sarana dan Utilitas
(PSU) Lingkungan
Permukiman
27.127,91 1.944,97 1.888,99 1.838,29 1.447,16 1.743,45 35.990,76
b Pemberdayaan
peningkatan
infrastruktur oleh
komunitas
6.174,46 1.166,98 1.133,39 1.102,97 868,30 1.046,07 11.492,17
c Pembangunan fasilitas
lingkungan rusunaw a
71,00 777,99 755,59 735,31 578,86 697,38 3.616,14
9 Program
Pengembangan
Infrastruktur
Perkotaan
Capaian
peningkatan
infrastruktur
perkotaan
58,95 100 185,41 0,00 ,00 0,00 ,00 0,00 ,00 0,00 ,00 0,00 ,00 0,00 185,41 DPUP-KP Wllayah
Perkotaan
a pengembangan Kota 185,41
Lokasi
Tahun Transisi Target Kinerja Program dan Kerangka Pemikiran
Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021Kondisi Kinerja pada Akhir
Periode Akhir RPJMDOPDKode
Tahun
Awal
Tahun
2016 (%)
Indikator/Kinerja
Program/Outcome
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program
Prioritas Pembangunan Tahun 2022
46
Renstra Dinas PU_PKP
target (Juta Rp) target (Juta Rp) target (Juta Rp) target (Juta Rp) target (Juta Rp) target (Juta Rp) target (Juta Rp)
10 program
Pembangunan
dan
Rehabilitasi
Sarana
Prasarana
perkotaan dan
Perkantoran
Cakupan sarana
prasarana
perkotaan dan
perkantoran
dalam kondisi
baik
81,77 82,48 ,00 83,81 17.453,59 84,51 13.179,21 85,56 12.698,17 87,21 13.731,19 87,93 87,93 73.604,69 DPUP-KP Seluruh
wilayah
Kab. Kulon
Progo
11 Program
Administrasi
Perkantoran
Capaian
Pelayanan
administrasi
perkantoran
324,54 344,43 269,18 259,36 280,45 337,88 1815,84 DPUP-KP Lingkup
Kabupaten
a Penyediaan Jasa
peralatan kantor
143.180 143 104.97 99 110 143 601:12:00
b Penyediaan jasa
keuangan
65.210 65 65.21 65 70 70 335.62
c Penyediaan rapat
rapat,Konsultasi dan
koordinasi
136.160 136 99.00 94.90 99.90 124.70 554.66
12 Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Perkantoran
Capaian sarana
prasarana
perkantoran
dalam kondisi
baik
1771,78 - - - - - - Lingkup
Kabupaten
a Pengadaan sarana dan
prasarana perkantoran
90.93 - - - - - -
b Pemeliharaan sarana
dan prasarana
perkantoran
1.680,80 - - - - - -
Lokasi
Program EX-BAU (Belanja
Administrasi Umum)
Tahun Transisi Target Kinerja Program dan Kerangka Pemikiran
Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021Kondisi Kinerja pada Akhir
Periode Akhir RPJMDOPDKode
Tahun
Awal
Tahun
2016 (%)
Indikator/Kinerja
Program/Outcome
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program
Prioritas Pembangunan Tahun 2022
47
Renstra Dinas PU_PKP
Kepala Dinas,
Ir.SUKOCO,MM
NIP.19531109 197903 1003
target (Juta Rp) target (Juta Rp) target (Juta Rp) target (Juta Rp) target (Juta Rp) target (Juta Rp) target (Juta Rp)
13 Program
Perencanaan,
Pengendalian
dan Evaluasi
Kinerja
Capaian
perencanaan,
pengendalian
dan evaluasi
kinerja (%)
74,38 76,93 58,09 55,97 60,52 72,91 2096,2 DPUP-KP Lingkup
Kabupaten
a Penyusunan
Perencanaan Kinerja
OPD
34,99 31,59 34,75 38,22 42,05 46,25
b Penyusunan Laporan
keuangan
24,99 27,50 30,25 33,27 36,60 1,68
c Pengendalian,Evaluasi
danPelaporan Kinerja
14,38 15,81 17,40 19,14 21,05 23,16
14 Program
Peningkatan
sarana/prasara
na kerja dan
kualitas SDM
OPD
Capaian
Peningkatan
Kualitas
Sumber Daya
Manusia OPD
- 1980,7 1502,35 1447,52 1565,28 1885,78 8381,63 DPUP-KP Lingkup
Kabupaten
a Pengadaan sarana dan
prasarana perkantoran
- 36 71,79 16,96 39.72 360,22
b Pemeliharaan sarana
dan prasarana
perkantoran
- 1,944.68 1.405,6 1,405.56 1,505.56 1,505.56
c Peningkatan Kualitas
SDM OPD
- - 25 25 20 20
Lokasi
Tahun Transisi Target Kinerja Program dan Kerangka Pemikiran
Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021Kondisi Kinerja pada Akhir
Periode Akhir RPJMDOPDKode
Tahun
Awal
Tahun
2016 (%)
Indikator/Kinerja
Program/Outcome
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program
Prioritas Pembangunan Tahun 2022
48
Renstra Dinas PU_PKP
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
7.1. Indikator Kinerja Dinas yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
Perumusan indikator kinerja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan
Permukiman yang merupakan indikator kinerja program yang bersifat hasil (outcomes) tahun 0 –
tahun 2 merupakan realisasi kinerja yang telah dilaksanakan dan tahun 3 – tahun 5 merupakan
target kinerja yang direncanakan yang dituangkan.
Indikator Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Kawasan Permukimanyang pencapaiannya
berkait langsung dengan pencapaian Indikator Kinerja Bupati sebagaimana tabel 7.1 dan
Indikator Kinerja Dinas Pekerjaan Umumdan Kawasan Permukiman yang dilaksanakan
sebagaimana tabel 7.2 berikut:
Tabel 7.1
Indikator Kinerja Dinas yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
2018 2019 2020 2021 2022
1 Capaian panjang jalan
kabupaten dalam
kondisi baik
Persen (%) 73,26 74,63 76,36 78,04 79,64 81,15 82,59 82,59
2 Capaian layanan uji
laboratorium dan alat
berat
Persen (%) 74,12 78,57 81,25 81,25 81,25 81,25 81,25 81,25
3 Capaian ketersediaan
air baku, peningkatan
pelayanan irigasi, dan
drainase pengairan
dalam kondisi baik
Persen (%) 78,45 79,64 80,87 82,11 83,3 84,52 85,56 85,56
4 Cakupan sarana
prasarana gedung
kantor dalam kondisi
baik
Persen (%) 72,92 73,08 - - - - - 73,08
5 Capaian layanan air
bersih dan air limbah
Persen (%) 66,48 66,8 67,29 67,66 67,84 67,93 67,94 67,94
6 Cakupan peningkatan
kualitas jasa
konstruksi
Persen (%) 70,34 74,58 - - - - - 74,58
7 Cakupan taman dalam
kondisi baik, layanan
persampahan
Persen (%) 62,45 67,45 68,14 68,26 67,75 72,79 80,83 80,83
8 Capaian peningkatan
pelayanan
perumahan dan
peningkatan kaw asan
lingkungan sehat
permukiman
Persen (%) 40,97 41,94 42,01 42,15 42,22 42,36 42,43 42,43
Kondisi
Kinerja
pada Akhir
Periode
RPJMD
No. Indikator
Kondisi
Kinerja
Pada Awal
Periode
RPJMD
Tahun 2016
Tahun
Transisi
2017
Satuan
Target Capaian Setiap Tahun
Tahun III Tahun IV Tahun VTahun I Tahun II
49
Renstra Dinas PU_PKP
2018 2019 2020 2021 2022
9 Capaian peningkatan
infrastruktur
perkotaan
Persen (%) 58,95 100,00 - - - - - 100
10 Cakupan sarana
prasarana perkotaan
dan perkantoran
dalam kondisi baik
Persen (%) 81,77 82,48 83,81 84,51 85,56 87,21 87,93 87,93
11 Capaian Pelayanan
administrasi
perkantoran
Rp. - 324,54 344,43 269,18 259,36 280,45 337,88 1.815,84
12 Capaian sarana
prasarana
perkantoran dalam
kondisi baik
Rp. - 1.771,78 - - - - - 1.771,78
13 Capaian
perencanaan,
pengendalian dan
evaluasi kinerja (%)
Rp. - 74,38 76,93 58,09 55,97 60,52 72,91 2.096,20
14 Capaian Peningkatan
Kualitas Sumber Daya
Manusia OPD
Rp. - - 1502,35 1502,35 1447,52 1565,28 1885,78 8.381,63
Kondisi
Kinerja
pada Akhir
Periode
RPJMD
No. Indikator
Kondisi
Kinerja
Pada Awal
Periode
RPJMD
Tahun 2016
Tahun
Transisi
2017
Satuan
Target Capaian Setiap Tahun
Tahun III Tahun IV Tahun VTahun I Tahun II
50
Renstra Dinas PU_PKP
BAB VIII
P E N U T U P
Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang menjabarkan
pelaksanaan RPJMD sesuai ketugasan dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan
Kawasan Permukiman. Restra Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
Tahun 2017-2022 dilaksanakan untuk lebih meningkatkan akselerasi pembangunan daerah
guna mencapai visi dan misi Bupati Kulon Progo Tahun 2017- 2022 yang lebih terukur dan
akuntabelsesuai dengan RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017-2022.
Rencana strategis ini selanjutnya akan menjadi alat untuk mengukur kinerja
pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman dan menjadi
pedoman bagi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk
menyusun program dan kegiatan tahun 2018 – 2022.
Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renstra Dinas Pekerjaan Umum
Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2017- 2022, maka Dinas Pekerjaan Umum
Perumahan dan Kawasan Permukiman berkewajiban untuk melakukan upaya penyelarasan
terhadap penjabaran Tahun 2017-2022 ke dalam Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas
Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2018. Dinas Pekerjaan Umum
Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kulon Progo juga berkewajiban melakukan
monitoring, pengendalian dan evaluasi capaian kinerja dan keuangan guna pencapaian target
atau rencana kinerja dan keuangan yang ditetapkan pada tahun berjalan dan akhir tahun
Renstra Tahun 2017-2022.
Wates, Desember 2017
Kepala
Dinas Pekerjaan Umum Perumahan
dan Kawasan Permukiman
KulonProgo
Ir. SUKOCO, MM
NIP. 19581109 197903 1 003
top related