direktorat penyediaan tanah transmigrasi · 5. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang...
Post on 09-Mar-2020
13 Views
Preview:
TRANSCRIPT
Direktorat Penyediaan Tanah Transmigrasi DIREKTORAT JENDERAL PENYIAPAN KAWASAN DAN PEMBANGUNAN PERMUKIMAN TRANSMIGRASI
C o p y r i g h t . 2 0 2 0
D i t . P T T
h t t p : / / d i t j e n p k p 2 t r a n s . k e m e n d e s a . g o . i d
Tugas
Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi
pencadangan tanah, identifikasi dan penataan tanah, pengelolaan tanah,
serta dokumentasi penyediaan tanah
Fungsi 1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang fasilitasi
pencadangan tanah, identifikasi dan penataan tanah, pengelolaan tanah, serta dokumentasi penyediaan tanah;
2. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi pencadangan tanah, identifikasi dan penataan tanah, pengelolaan
tanah, serta dokumentasi penyediaan tanah;
3. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang fasilitasi pencadangan tanah, identifikasi dan penataan tanah, pengelolaan tanah, serta dokumentasi penyediaan tanah;
4. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang fasilitasi pencadangan tanah, identifikasi dan penataan tanah,
pengelolaan tanah, serta dokumentasi penyediaan tanah;
5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitasi pencadangan tanah, identifikasi dan penataan tanah,
pengelolaan tanah, serta dokumentasi penyediaan tanah;
6. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Penyediaan Tanah Transmigrasi; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur Jenderal.
Kedudukan Tugas dan Fungsi
Direktorat Penyediaan Tanah Transmigrasi
Direktur
Penyediaan Tanah Transmigrasi
Kasubdit Fasilitasi Pencadangan Tanah
Kasi Identifikasi Status dan
Penggunaan Tanah
Kasi Pengurusan Status Tanah
Kasubdit Identifikasi dan Penataan Tanah
Kasi Identifikasi Penggunaan dan Pemilikan Tanah
Kasi Penataan Penggunaan dan Pemilikan Tanah
Kasubdit Pengelolaan Tanah
Kasi Pengurusan Hak Pengelolaan
Lahan
Kasi Pemeliharaan Hak Pengelolaan
Lahan
Kasubdit Dokumentasi
Penyediaan Tanah
Kasi Pengolahan Data
Kasi Penyajian Informasi dan
Pelaporan
Kepala Sub Bagian Tata Usaha
Struktur Organisasi Direktorat Penyediaan Tanah Transmigrasi
C o p y r i g h t . 2 0 2 0
D i t . P T T
h t t p : / / d i t j e n p k p 2 t r a n s . k e m e n d e s a . g o . i d
PETA BISNIS PROSES L2 DIREKTORAT PENYEDIAAN TANAH TRANSMIGRASI
C o p y r i g h t . 2 0 2 0
D i t . P T T
h t t p : / / d i t j e n p k p 2 t r a n s . k e m e n d e s a . g o . i d
Lokasi Transmigran yang dibangun harus memenuhi syarat CLEAN & CLEAR
CLEAN
Areal tidak termasuk dalam Kawasan hutan
Areal Bebas dari tumpang tindih peruntukan pihak lain
CLEAR
• Tanah/Kawasan yang akan dibangun harus jelas letak, luas, dan batas fisik serta berpotensi untuk pengembangan usaha tani / jasa / industri
C o p y r i g h t . 2 0 2 0
D i t . P T T
h t t p : / / d i t j e n p k p 2 t r a n s . k e m e n d e s a . g o . i d
MELALUI DANA TUGAS PEMBANTUAN DI PROVINSI
1. Menginventarisasi lokasi
transmigrasi yang telah dan belum
terbit IPPKH dari Menteri
Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2. Mengidentifikasi calon lokasi
untuk cadangan pembangunan
transmigrasi yang akan datang
3. Pengurusan Hak Pengelolaan
(HPL) sebagai alas hak dalam penerbitan SHM
4. Melakukan pengukuran
calon areal HPL dan
Pemasangan tanda
batas sebagai bahan
penerbitan SK HPL oleh
ATR/BPN
C o p y r i g h t . 2 0 2 0
D i t . P T T
h t t p : / / d i t j e n p k p 2 t r a n s . k e m e n d e s a . g o . i d
Tanah Negara
Tanah Hak
Tanah Hak
Masyarakat Adat
Pencadangan Tanah
dari
Gubernur / Bupati
Penguasaan
Penduduk
(Kim)
Areal
Penggunaan
Lain
Kawasan
Hutan
Perorangan
Badan Hukum
Pasal 19 ayat (2) PP 3/2014
Pasal 22 PP 3/2014
Pasal 21 PP 3/2014
Pasal 19 ayat (1) PP 3/2014
Pasal 24 ayat (7) PP 3/2014
Konsolidasi
Tanah
Pelepasan
Kawasan Hutan
Pelepasan Tanah Hak Adat
Pembebasan
MEKANISME
PENCADANGAN TANAH TRANSMIGRASI
C o p y r i g h t . 2 0 2 0
D i t . P T T
h t t p : / / d i t j e n p k p 2 t r a n s . k e m e n d e s a . g o . i d
DOKUMEN
USULAN
PELEPASAN
KAWASAN
HUTAN
Surat Permohonan, Pelepasan Kawasan
Hutan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan
Pertimbangan Teknis,
Dari Dinas Kehutanan Provinsi
Pencadangan Tanah,
dari Bupati/ Gubernur
Klarifikasi Lokasi, dari Balai
Pemantapan Kawasan Hutan
(BPKH) setempat.
RTSP, Yang telah disetujui/
disyahkan oleh Direktorat Teknis di
Ditjen PKP2Trans
C o p y r i g h t . 2 0 2 0
D i t . P T T
h t t p : / / d i t j e n p k p 2 t r a n s . k e m e n d e s a . g o . i d
Mekanisme
PENGURUSAN PELEPASAN KAWASAN HUTAN
TAHUN - 3 URAIAN
Penyerahan
Tanah
Pencermatan
RTSP/RKSKP
Klarifikasi
Lokasi BPKH
Persetujuan
Program
Ditjen P4T
Usulan PKH
Menakertrans
Ke Menhut
Telaahan
Ditjen Planhut
Pengukuran
Tata Batas
(BPKH)
Pencermatan Kelengkapan
Disnakertrans
Persetujuan
PKH (Menhut)
Penerbitan
SK - PKH
Penerbitan
IPPKH (Menhut)
BANGKIM
Pencadangan Tanah
Dari Gubernur
Peta 1 : 50.000
Penetapan
Lokasi Bupati
BA Tata Batas
Oleh Panitia
Tata Batas
Pertimbangan
Teknis Dishut
TAHUN - 2 TAHUN - 1 TAHUN + 1
PROVINSI
PUSAT
KAB.
DESA
KANWIL BPN
Tembusan
*) Dinas yang membidangi Ketransmigrasian
*) DINAS Bid. Ketransmigrasian
Mengajukan permohonan HPL
atas nama Menakertran
KANTOR PERTANAHAN
Menyampaikan Permohonan
*) DINAS NAKERTRAN Tembusan
MENTERI ATR/KEPALA BPN RI Proses
Penerbitan
SK HPL
SERTIPIKAT HPL
T - 2 T - 1 T + 1
*) Bid. Ketransmigrasian
Mendaftarkan
KANTOR PERTANAHAN
Proses Penerbitan sertifikat
MENTERI Desa, PDT dan Transmigrasi
Melimpahkan Kewenangan
Untuk mendaftarkan
TAHUN / URAIAN
PUSAT
PROV.
KA
BU
PATEN
MEKANISME PENGURUSAN HAK PENGELOLAAN (HPL) TRANSMIGRASI
C o p y r i g h t . 2 0 2 0
D i t . P T T
h t t p : / / d i t j e n p k p 2 t r a n s . k e m e n d e s a . g o . i d
Pemeliharaan Tanah HPL
C o p y r i g h t . 2 0 2 0
D i t . P T T
h t t p : / / d i t j e n p k p 2 t r a n s . k e m e n d e s a . g o . i d
Memperoleh kepastian letak, luas, dan batas areal yang jelas atas HPL transmigrasi.
Memberi tanda batas HPL di lapangan sebagaimana telah diamanahkan dalam Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang SK. HPL Tanah Transmigrasi
Mengamankan lokasi transmigrasi dari penyerobotan dan penggunaan oleh pihak lain, dengan cara pengecekan secara periodik.
TEROBOSAN BARU Sesuai Mandat Pasal 24 Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2014
Tentang Pelaksanaan Undang – Undang Ketransmigrasian
PENYEDIAAN TANAH TRANSMIGRASI SP-PUGAR MELALUI MEKANISME KONSOLIDASI TANAH TRANSMIGRASI
LANGKAH PERCEPATAN
SOSIALISASI PERATURAN MENTERI NO. 23 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA KONSOLIDASI TANAH DALAM PELAKSANAAN TRANMIGRASI
BIMBINGAN TEKSNIS DAN PENDAMPINGAN TEKNIS PELAKSANAAN KONSOLIDASI TANAH TRANSMIGRASI
PROGRAM
C o p y r i g h t . 2 0 2 0
D i t . P T T
h t t p : / / d i t j e n p k p 2 t r a n s . k e m e n d e s a . g o . i d
INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET DAN CAPAIAN 2015-2019 TARGET 2020-2024
TARGET CAPAIAN
Luasan Tanah Satuan Permukiman (Ha) yang di fasilitasi Pengurusan Penerbitan SK-HPL
75.000 Ha 75.902,48 Ha 75.000 Ha
Luas Tanah yang difasilitasi untuk pencadangan transmigrasi
75.000 Ha 86.869,91 Ha 75.000 Ha
Permukiman transmigrasi yang tanahnya didokumentasikan
115 SP 156 SP 120 SP
TARGET DAN CAPAIAN DIT PTT
PENYELESAIAN BEBAN TUGAS LOKASI TRANSMIGRASI
YANG TELAH MEMPEROLEH IJIN PRINSIP PELEPASAN KAWASAN HUTAN
2014 - 2019
270 LOKASI
(257.240,18 Ha)
86 LOKASI
( ± 94.170,74Ha)
Untuk lokasi beban tugas di APL, ditindaklanjuti dengan permohonan penerbitan surat penegasan dari Menteri LHK;
Untuk lokasi beban tugas berada di Kws. Hutan, ditindaklanjuti dengan permohonan SK Pelepasan Kawasan Hutan;
Untuk lokasi beban tugas yang tidak layak untuk pembangunan permukiman transmigrasi akan dikembalikan ke Menteri LHK.
Penyelesaian melalui Perpres No. 88 Tahun 2017 tentang penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan.
TOTAL 356 LOKASI
Sudah ada Penegasan
Belum ada Penegasan
PENYELESAIAN BEBAN TUGAS LOKASI TRANSMIGRASI
YANG BELUM MEMPEROLEH IJIN PRINSIP PELEPASAN KAWASAN HUTAN
80 LOKASI
21 PROV, 56 KAB/KOTA (28.602,64 HA)
Telah tersedia peta lokasi transmigrasi pada 77 lokasi dan telah disampaikan ke Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan melalui POKJA, sedangkan 3 lokasi masih dalam proses pengadaan peta di lapangan;
Telah diusulkan ke Menteri LHK untuk masuk program TORA dengan Surat Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi No.B 661/M-DPDTT/07/2017 Tanggal 24 Juli 2017;
Untuk lokasi yang belum terbit Ijin Prinsip Pelepasan Kawasan Hutan, agar dapat diberikan SK Pelepasan Kawasan Hutan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
BEBAN TUGAS PELEPASAN KAWASAN HUTAN
PADA LOKASI TRANSMIGRASI
Penyelesaian Permasalahan Pertanahan Transmigrasi
32 kasus permasalahan
okupasi/sengketa dengan
masyarakat setempat
47 kasus
Tumpang tindih lahan dengan perusahaan
14 Kasus
Tumpang tindih lahan dengan
Kawasan hutan
17 kasus lainnya
Jumlah kasus permasalahan pertanahan
: 118 kasus Tindak lanjut
102 Kasus
Sudah ditindaklanjuti
16 Kasus
Belum ditindaklanjuti
C o p y r i g h t . 2 0 2 0
D i t . P T T
h t t p : / / d i t j e n p k p 2 t r a n s . k e m e n d e s a . g o . i d
Beberapa Kasus Permasalahan Pertanahan di Lokasi Transmigrasi Yang Sudah Selesai
Kasus Tumpang tindih lahan dengan HGU PT Rendi Permata Raya
di lokasi UPT. Singkuang SP. 2 Kab. Mandailing Natal
Prov. Sumatera Utara
Kasus Lahan yang dicadangkan untuk LU seluas 2 Ha/KK tidak pernah diberikan yang baru diberikan hanya LP seluas 0,25 Ha di
lokasi Eks UPT Sungai Paku Kab. Kampar Prov. Riau
Kasus Sengketa Lahan Usaha II dengan penduduk lokal dan masyarakat sekitar di Lokasi N 12 Kab. Rokan Hilir Prov. Riau
Kasus Permasalahan Lahan usaha warga transbangdep yang sudah diterbitkan SHM tahun 1993 terkena dampak
pembangunan Kota Baru Mandiri di lokasi UPT. Jelerai Selor II Kab. Bulungan Prov. Kalimantan Utara
C o p y r i g h t . 2 0 2 0
D i t . P T T
h t t p : / / d i t j e n p k p 2 t r a n s . k e m e n d e s a . g o . i d
Beberapa Kasus Permasalahan Pertanahan di Lokasi Transmigrasi Yang Sedang Dalam Proses Penyelesaian
Kasus Laporan masyarakat a.n Sdr Syafaruddin selaku Kuasa Petani Plasma wilayah SP 1, SP 2, dan SP 3, Kec Sebuku dan Kec Tulin Onsoi, Kab Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara terkait kepemilikan kebun plasma warga transmigran di lokasi Eks UPT Sebuku SP.1, SP.2 dan SP.3 Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Timur
Kasus kekurangan Lahan Usaha II untuk 227 KK warga transmigran karena lahan pengganti LU II diokupasi oleh warga Kuamang Kuning VI dan VII di lokasi UPT Kumang Kuning XIII/Desa Kota Raja Kab. Merangin Prov. Jambi
Kasus Permasalahan Lahan Usaha I sebanyak 152 bidang dan LU II sebanyak 300 bidang belum terbit SHM, karena lahan tersebut masuk kawasan hutan di lokasi Air Tenggulang Baru SP.5 Desa Tenggulang Baru Kab. Musi Banyuasin Prov. Sumatera Selatan
Kasus ketidakjelasan status lahan permukiman dan tuntutan warga transmigran atas tanah milik Perhutani untuk ditukar dengan tanah hak pakai Pemerintah Kabupaten Indramayu seluas ±4 Ha di lokasi UPT. Cikedung I Blok Taragong
Kasus Sertipikat HPL yang hingga saat ini belum terbit. Warga transmigran yang menetap di lokasi sejumlah 193 KK, terdapat 34 KK yang sudah meninggalkan lokasi dan sampai saat ini sulit dihubungi di lokasi UPT Lajar Papuyuan Kab. Balangan Prov. Kalimantan Selatan
C o p y r i g h t . 2 0 2 0
D i t . P T T
h t t p : / / d i t j e n p k p 2 t r a n s . k e m e n d e s a . g o . i d
C o p y r i g h t . 2 0 2 0
D i t . P T T
h t t p : / / d i t j e n p k p 2 t r a n s . k e m e n d e s a . g o . i d
Perencanaan pemanfaatan lahan untuk IKN adalah Kawasan ibu kota (seluas ± 256.000 ha),
kawasan inti (± 56.000 ha) dan kawasan pemerintahan (± 5.600 ha).
Isu Transmigrasi dalam konteks pemindahan ibu kota Negara ke Provinsi Kalimantan Timur
berkaitan dengan eksistensi 2 Kawasan Transmigrasi yaitu Maloy Kaliorang dan Kerang.
Dukungan Transmigrasi terhadap IKN :
a. Dukungan Kebutuhan Pangan IKN
b. Dukungan Pertanahan Transmigrasi di sekitar IKN
ISU TRANSMIGRASI
DALAM KONTEKS PEMINDAHAN
IBUKOTA NEGARA (IKN)
Overview Kawasan Transmigrasi di Sekitar Ibu Kota Negara
Sumber: Bappenas, 2020
C o p y r i g h t . 2 0 2 0
D i t . P T T
h t t p : / / d i t j e n p k p 2 t r a n s . k e m e n d e s a . g o . i d
Sebaran Eks-Lokasi Transmigrasi di Sekitar IKN
Pada wilayah IKN (2 kabupaten) terdapat 14 eks-lokasi transmigrasi
serta 4 Hak Pengelolaan (HPL) transmigrasi. Data tersaji sebagai berikut;
Sumber: Database Lokasi Transmigrasi Pusdatintrans 2005
PERSEBARAN LOKASI TRANSMIGRASI / UPT DI SEKITAR IBU KOTA NEGARA (IKN)
C o p y r i g h t . 2 0 2 0
D i t . P T T
h t t p : / / d i t j e n p k p 2 t r a n s . k e m e n d e s a . g o . i d
• Memastikan lokasi Pembangunan Permukiman Transmigrasi memenuhi persyaratan Clean and Clear untuk menghindari permasalahan tanah transmigrasi
• Tersedianya data SK Pelepasan Kawasan Hutan
• Tersedianya data SK Hak Pengelolaan Transmigrasi
• Tersedianya lokasi transmigrasi hasil konsolidasi tanah
• Tersedianya data informasi persebaran lokasi transmigrasi
• Sisa Hak Pengelolaan Lahan dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga
KEUNGGULAN
DIT
PENYEDIAAN
TANAH
TRANSMIGRASI
C o p y r i g h t . 2 0 2 0
D i t . P T T
h t t p : / / d i t j e n p k p 2 t r a n s . k e m e n d e s a . g o . i d
•Kurangnya data pendukung tentang Permasalahan Pertanahan dan Kawasan Hutan
•Terbatasnya SDM terkait Penyelesaian Permasalahan Tanah Transmigrasi
C o p y r i g h t . 2 0 2 0
D i t . P T T
h t t p : / / d i t j e n p k p 2 t r a n s . k e m e n d e s a . g o . i d
top related