direktori putusan mahkamah agung republik indonesiaendanghadrian.com/images/no. 54...
Post on 06-Jun-2019
222 Views
Preview:
TRANSCRIPT
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
P U T U S A NNomor: 54/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST.
“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada tingkat
pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan terhadap
Terdakwa:
1. Nama lengkap : MOHAMMAD DIAN IRWAN NUQISRA;
Tempat Lahir : Jakarta;
Umur /tanggal lahir : 47 tahun / 7 Januari 1966;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
A g a m a : Islam;
Kebangsaan : Indonesia;
Pekerjaan : PNS/Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Kanwil
Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Timur;
Pendidikan : S-1
Tempat Tinggal : Jl. Tanjung Raya Blok BS 30/23 Kranggan Permai
Bekasi;
2. Nama lengkap : EKO DARMAYANTO, SE;
Tempat Lahir : Jakarta;
Umur /tanggal lahir : 43 tahun / 30 Desember 1970;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
A g a m a : Islam;
Kebangsaan : Indonesia
Pekerjaan : PNS/Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Kanwil
Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Timur;
Pendidikan : S-1;
Tempat Tinggal : Perumahan Town House Pesona Alam No. 66 E,
Jalan Kebagusan III, Jakarta Selatan;
Terdakwa 1, MOHAMMAD DIAN IRWAN NUQISRA ditahan oleh:
1
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
1. Penyidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi sejak tanggal 16 Mei 2013 s.d.
tanggal 04 Juni 2013.
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi sejak
tanggal 05 Juni 2013 s.d. tanggal 14 Juli 2013.
3. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan
Negeri Jakarta Pusat (pertama) sejak tanggal 15 Juli 2013 s.d. tanggal 13
Agustus 2013.
4. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan
Negeri Jakarta Pusat (kedua) sejak tanggal 14 Agustus 2013 s.d. tanggal 12
September 2013.
5. Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2013 s.d.
tanggal dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan
Negeri Jakarta Pusat;
6. Diperpanjang oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Jakarta Pusat, sejak tanggal 25 September 2013 s.d. tanggal 24
Oktober 2013.
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan
Jakarta Pusat sejak tanggal 25 Oktober 2013 s.d. tanggal 23 Desember 2013.
Terdakwa 2, EKO DARMAYANTO, SE, ditahan oleh:
1. Penyidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi sejak tanggal 16 Mei 2013 s.d.
tanggal 04 Juni 2013.
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi sejak
tanggal 05 Juni 2013 s.d. tanggal 14 Juli 2013.
3. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan
Negeri Jakarta Pusat (pertama) sejak tanggal 15 Juli 2013 s.d. tanggal 13
Agustus 2013.
4. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan
Negeri Jakarta Pusat (kedua) sejak tanggal 14 Agustus 2013 s.d. tanggal 12
September 2013.
5. Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2013 s.d.
tanggal dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan
Negeri Jakarta Pusat;
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
6. Diperpanjang oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Jakarta Pusat, sejak tanggal 25 September 2013 s.d. tanggal 24
Oktober 2013.
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan
Jakarta Pusat sejak tanggal 25 Oktober 2013 s.d. tanggal 23 Desember 2013.
Terdakwa 1, MOHAMMAD DIAN IRWAN NUQISRA didampingi oleh:
Endang Hadrian, SH.,MH., Nuzul Hakim, SH., Ferry Anka Sugandar, SH.,MH.,
Amaliyah, SH., para Advokat pada Kantor Law Firm SYUQRON, HADRIAN &
PARTNERS, Advocates & Counsellors At Law, yang bertindak baik bersama-sama
maupun sendiri-sendiri, berkantor di Komplek Perkantoran Modernland Blok
DR/12-Jl. Jendral Sudirman – Tangerang 15117, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tertanggal 3 Oktober 2013;
Terdakwa 2, EKO DARMAYANTO, SE, didampingi oleh: Made Rahman
Marasabessy, SH., Drs. Nasir Tuasikal, SH., Abi Sambasi, SH., para Advokat,
Pengacara dan Penasihat Hukum pada Kantor Advokat MADE RAHMAN
MARASABESSY, SH & REKAN, yang bertindak baik bersama-sama maupun
sendiri-sendiri, berkedudukan di Jalan Kamboja N. 36 A RT. 007 RW. 02, Pasar
Rebo, Cijantung Jakarta Timur 13770, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tertanggal 3 Oktober 2013;
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
tersebut ;
Setelah membaca :
1. Penetapan Ketua Pangadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri
Jakarta Pusat No. 54/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST. tanggal 25 September
2013, tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili
perkara para Terdakwa tersebut.
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan
Negeri Jakarta Pusat Nomor: 54/Pid.B/TPK/2013/PN.Jkt.Pst. tanggal 25
September 2013, tentang Penetapan Hari Sidang ;
3. Surat-surat lainnya dalam berkas perkara ;
3
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan.
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa
serta memeriksa alat-alat bukti surat, barang bukti dalam perkara ini.
Setelah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Penuntut Umum yang
dibacakan di depan persidangan pada tanggal 03 Desember 2013 yang pada
pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan
Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:
1. Menyatakan Terdakwa I MOHAMMAD DIAN IRWAN NUQISRA dan
Terdakwa II EKO DARMAYANTO, SE telah terbukti secara sah dan
meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan “Tindak Pidana Korupsi
Secara Bersama-sama” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 12 huruf a Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-
Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberatasan Tindak Pidana Korupsi
Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP DAN melanggar
Pasal 12 huruf a Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, sebagaimana
dalam dakwaan KESATU Primair dan dakwaan KEDUA Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I MOHAMMAD DIAN IRWAN
NUQISRA dan Terdakwa II EKO DARMAYANTO, SE berupa pidana
penjara selama 13 (tiga belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada
dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan
ditambah dengan pidana denda masing-masing sebesar Rp. 500.000.000,-
(lima ratus juta rupiah) subsidiair selama 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menyatakan Barang Bukti Nomor 1 s/d 202:
No. Keterangan Barang Bukti.
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Kartu Tanda Penduduk Provinsi Jawa Barat Kota Bekasi Nomor: 3275100701660001 atas nama M. DIAN IRWAN N dengan tanggal penerbitan 06-05-2012.(Barang Bukti No.1)Kartu Tanda Penduduk Provinsi DKI Jakarta Nomor: 3175010701660001 atas Nama MOH DIAN IRWAN MUGI SHRA dengan tanggal penerbitan 21-02-2010. (Barang Bukti No.2)Kartu Tanda penduduk Provinsi Jawa Barat Kota Bekasi Nomor 3275100703670014 atas nama MOH. FATHAN dengan tanggal penerbitan 07-03-1967. (Barang Bukti No.3)1 (satu) buah Kartu Identitas Pegawai DIREKTORAT JENDERAL PAJAK atas nama : MOH. DIAN IRWAN NUQISRA, NIP: 196601071986031002, Pangkat : Penata, Golongan: IIIc, Jabatan : Pemeriksa Pajak Muda. (Barang Bukti No.4)1 (satu) buah Kartu Tanda Pengenal Penyidik Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Direktorat Intelijen dan Penyidikan Nomor: 204/PJ.05/PPNS atas nama MOH. DIAN IRWAN N. .(Barang Bukti No.5)1 (satu) buah lencana PPNS beserta Kartu Tanda Penyidik No. Pol: KTP/5948/I/07Ropolsus PPNS atas nama MOH. DIAN IRWAN N, SE dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 08 Januari 2007.(Barang Bukti No.6)Kartu Tanda Pengenal Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil atas nama MOH. DIAN IRWAN NUQISRA, Nomor/ Tanggal: 404.273.014.11/ 25 Agustus 2011.(Barang Bukti No.7)Kartu Tanda Pengenal Pemeriksa Bukti Permulaan Nomor: 07/PBP/WPJ.20/2011 atas nama MOH. DIAN IRWAN NUQISRA, dengan masa berlaku sampai dengan tanggal 5 September 2013 (Barang Bukti No.8)4 (empat) lembar Dokumen Fotocopy Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : C-33 PW.07.03 Tahun 1995 tanggal 25 Oktober 1995 perihal pengangkatan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil DJP. Dengan legalisir sesuai dengan aslinya yang ditandatangani oleh RR ENDAH PADMININGRUM. (Barang Bukti No.9)1 (Satu) lembar Surat Petikan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No: KM-326/SJ.2.3/UP.1/1986 tanggal 11 Agustus 1986 dengan cap basah dan dilegalisir beserta Lampiran. (Barang Bukti No.10)1 (satu) lembar Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-14/PJ.13/UP.14/1988 tanggal 20 Pebruari 1988 dengan cap basah dan dilegalisir beserta lampiran. (Barang Bukti No.11)1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Eko Darmayanto, No. KTP : 3175063012700039, Tempat/ tanggal lahir : Jakarta/30 Desember 1970. (Barang Bukti No.12)1 (satu) buah kartu identitas Kementrian Keuangan Direktorat Jenderal Pajak atas nama Eko Darmayanto NIP: 197012301991031008 pangkat: penata/IIIc jabatan: Pemeriksa Pajak Muda Kanwil DJP Jakarta Timur Alamat : Gedung Utama Kantor Pusat DJP Lantai 25 Jl. Gatot Subroto Kav. 40-42 Jakarta 12190 diterbitkan tanggal 6 Juni 2011 oleh Kakanwil DJP Jakarta Timur Otto Endy Panjaitan.(Barang Bukti No.13)1 (satu) lembar copy Paspor atas nama Eko Darmayanto , No. Paspor :
5
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
A 4123091, Tempat/ tanggal lahir : Jakarta/30 Desember 1970. Yang menerbitkan : Kantor Imigrasi Klas I Jakarta Timur. (Barang Bukti No.14)1 (satu) Kartu Tanda Pengenal Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil NIP: 197012301991031008 an. EKO DARMAYANTO, No. SK PPNS: AHU-14.AH.09.04 Tahun 2011. (Barang Bukti No.15)2 lembar (asli) Petikan Keputusan Menteri Hukum dan Ham Republik Indonesia Nomor; C-17.HN.05.01 tahun 2006 tentang pengangkatan sebagai pejabat Penyidik Pegawai Negeri Spil dalm lingkungan Dirjen Pajak tanggal 8 Mei 2006. (Barang Bukti No.16)1 (satu) lembar surat Petikan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-07/PJ-12/UP-14/1993 tanggal 27 Pebruari 1993 dengan cap basah dan dilegalisir. (Barang Bukti No.17)1 (satu) lembar Surat Petikan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor KM- 745/SJ.2/UP.1/1991 tanggal 31 Mei 1991 yang ditandatangani oleh Kepala Biro Kepegawaian RUSMANTO dengan cap basah dan dilegalisir. (Barang Bukti No.18). 1 (satu) bundel fotokopi Berita Negara R.I tanggal 1 Oktober 1974 No.79 Tambahan Nomor 557 mengenai Pendirian “THE MASTER STEEL MANUFACTORY COMPANY P.T. (Barang Bukti No.19)1 (satu) bundel fotokopi Berita Negara R.I. tanggal 27 April 2010 No.34 Tambahan Nomor 3940 mengenai penyesuaian dengan Undang-Undang No.40 tahun 2007 dari P.T THE MASTER STEEL MANUFACTORY COMPANY. (Barang Bukti No.20)6 (enam) lembar fotokopi Salinan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. THE MASTER STEEL MANUFACTORY Nomor : 15 yang ditandatangani Notaris Antonius Wahono P, SH. (Barang Bukti No.21)1 (satu) lembar fotokopi surat Nomor AHU-AH.01.10-20047 tanggal 06 Agustus 2010 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. THE MASTER STEEL MANUFACTORY yang ditandatangani DR AIDIR AMIN DAUD, SH., MH., DFM A.n. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum dan 1 (satu) bendel fotokopi Salinan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. THE MASTER STEEL MANUFACTORY Nomor : 18 yang ditandatangani Notaris Antonius Wahono P, SH tanggal 23 Juli 2010. (Barang Bukti No.22)1 (satu) buah asli Kartu Tanda Penduduk Provinsi DKI Jakarta, Jakarta Pusat, dengan Nomor NIK: 3171024504520001 atas nama DIAH SOEMEDI, masa berlaku sampai dengan 05-04-2016. (Barang Bukti No.23)1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Effendy KomalaNo. NIK: 3173063108650001. (Barang Bukti No.24)1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 09.5207.290779.5560 atas nama Teddy Muliawan, alamat: Citra Ext Blok BI-6/15 Rt/Rw 011/002 Kelurahan Pegadungan Kecamatan Kali Deres Jakarta Barat. (Barang Bukti No.25)1 (satu) Copy Surat Tugas Penggantian Pemeriksa Bukti Permulaan Nomor STP.PBP-18/WPJ.20/20133 tanggal 28 September 2011
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
dilegalisir sesuai dengan aslinya. (Barang Bukti No.26).1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari:
1. 1 (satu) Lembar Surat Nomor Pemb-01/WPJ.20/BD.04/2010
tanggal 12 Januari 2010 yang ditandatangani oleh MAIZAR
ANWAR.
2. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pemeriksaan Pajak Nomor:
PRIN-01/WPJ.20/BD.04/2010 tanggal 12 Januari 2010 yang
ditandatangani oleh MAIZAR ANWAR.
3. 2 (Dua) Lembar surat nomor: S-61/WPJ.20/BD.0700/2010
tanggal 6 April 2010 perihal permintaan Peminjaman Buku,
Catatan dan Dokumen (Kedua) dan lampiran.
4. 2 (Dua) Lembar surat nomor: S-02-A/WPJ.20/BD.0700/2010
tanggal 6 April 2010 perihal permintaan Peminjaman Buku,
Catatan dan Dokumen (Kedua) dan lampiran.
5. 2 (Dua) Lembar copy surat nomor: S-72/WPJ.20/BD.0700/2010
tanggal 26 April 2010 perihal permintaan Peminjaman Buku,
Catatan dan Dokumen (Kedua) dan lampiran.
6. 1 (satu) lembar copy fax surat nomor: PANG.BP-1/WPJ.20/2012
perihal permintaan keterangan tanggal 30 April 2012.
7. 1 (satu) lembar copy fax surat nomor: PANG.BP-52/WPJ.20/
BD.0700/2012 perihal permintaan keterangan 7 November 2011.
8. 1 (satu) Lembar copy surat nomor: PANG.BP-47/ WPJ./20/
BD.0700/2011 tanggal 6 Juni 2011 perihal Panggilan untuk
memberikan keterangan. (Barang Bukti No.27)
1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :1) 1 (satu) lembar tanda terima surat masuk Surat Nomor 046/TMS-
ACCTG/X/2011 tanggal 17 Oktober 2011 dengan cap basah
tanggal 21 Oktober 2011
2) 1 (satu) lembar Surat Nomor 046/TMS-ACCTG/X/2011 tanggal
17 Oktober 2011 Perihal Pemberitahuan telah melakukan
pembetulan SPT PPh Badan dan SPM PPN Tahun 2008 sesuai
dengan pasal 8 ayat (3) UU KUP Nomor 6 Tahun 1983
sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU KUP Nomor 28
Tahun 2007.
3) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Nomor 051/TMS-ACCTG/XI/2011
tanggal 17 November 2011. (Barang Bukti No.28)
7
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 7
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
17 (Tujuh belas ) Lembar fotocopy Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan, atas nama Wajib pajak PT. The Master Steel MFG. dengan nomor Laporan LPBP- /WPJ.20//2011 tanggal laporan Nopember 2011. (Barang Bukti No.29)3 (tiga) lembar Dokumen ASLI RESUME KONSEP LAPORAN PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN atas nama WP: PT The Master Steel ManufactoryMFG, No Res- /WPJ.20/BD.0402/2011 bulan November 2011, yang terdapat coretan, catatan dan stabilo. (Barang Bukti No.30)6 (Enam) lembar Berita Acara Pemeriksaan Bukti Permulaan No.BA-441/WPJ.20/2011 atas nama wajib Pajak PT The Master Steel Manufactory tanggal Senin 5 Desember 2011 beserta daftar hadir. (Barang Bukti No.31)22 (dua puluh dua) lembar fotocopy Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan, atas nama Wajib pajak PT. The Master Steel MFG. dengan nomor Laporan LPBP- /WPJ.20//2011 tanggal laporan Februari 2012. (Barang Bukti No.32)1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :
1) 1(satu) lembar Copy Carbon Biru Form Penerimaan Tamu Kantor
Pusat DJP 2 Oktober 2012 atas nama tamu EFFENDY
2) 1(satu) lembar Surat Tugas Penggantian Pemeriksaan Bukti
Permulaan Nomor: STP.PBP.27/WPJ.20/2012 tanggal 17
September 2012 . (Barang Bukti No.33)
1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :1) 1(satu) lembar Asli Surat nomor 062/ACCTG-TMS/X/2012
tanggal 12 Oktober 2012
2) 1(satu) lembar Copy Fax Surat Nomor: PANG.BP-07/WPJ.20/
BD.0700/2012 tanggal 12 Oktober 2012
3) 1(satu) lembar Copy Fax Surat Nomor: PANG.BP-06/WPJ.20/
BD.0700/2012 tanggal 12 Oktober 2012
4) 1(satu) lembar Copy Fax Surat Tugas Penggantian Pemeriksaan
Bukti Permulaan Nomor: STP.PBP.32/WPJ.20/2012 tanggal 12
Oktober 2012
5) 1(satu) lembar Copy Fax Surat Nomor: PANG.BP-08/WPJ.20/
BD.0700/2012 tanggal 16 Oktober 2012
6) 1(satu) lembar Copy Carbon Biru Form Penerimaan Tamu Kantor
Pusat DJP Rabu 17 Oktober 2012 atas nama tamu EFFENDY
7) 1(satu) lembar Asli Surat Tugas Penggantian Pemeriksaan Bukti
Permulaan Nomor: STP.PBP.32/WPJ.20/2012 tanggal 12
Oktober 2012. (Barang Bukti No.34)
1 (satu) lembar dokumen fotocopy SURAT TUGAS PENGGANTIAN
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 8
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN Nomor: STP.PBP-32/WPJ.20/ 2012 tanggal 12 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor HARIO DAMAR. (Barang Bukti No.35)1 (satu) lembar Dokumen ASLI Surat PT. The Master Steel Manufactory Nomo: 062/ACCTG-TMS/X/2012 tanggal 12 OKTOBER 2012 Hal : tanggapan atas Surat Panggilan Memberikan Keterangan. Ditandatangani oleh EFFENDY KOMALA. (Barang Bukti No.36)1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :
1) 1(satu) lembar surat nomor 064/ACCTG-TMS/X/2012 tanggal 31
Oktober 2012
2) 1(satu) lembar Copy Fax Surat Nomor: PANG.BP-34/WPJ.20/
BD.0700/2012 tanggal 31 Oktober 2012
3) 1(satu) lembar Copy Fax Surat Nomor: PANG.BP-36/WPJ.20/
BD.0700/2012 tanggal 31 Oktober 2012
4) 1(satu) lembar Copy Fax Surat Nomor: PANG.BP-37/WPJ.20/
BD.0700/2012 tanggal 31 Oktober 2012
5) 1(satu) lembar Copy Fax Surat Nomor: PANG.BP-38/WPJ.20/
BD.0700/2012 tanggal 31 Oktober 2012. (Barang Bukti No.37)
3 (tiga) lembar Dokumen ASLI Surat Nomor: 064/ACCTG-TMS/2012 tanggal 31 Oktober 2012 Hal Tanggapan atas Surat Panggilan Memberikan Keterangan beserta Lampiran Disposisinya. (Barang Bukti No.38)6 (enam) lembar Dokumen ASLI RESUME PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN atas nama WP: PT The Master Steel Manufactory MFC Tahun pajak 2008 yang ditandatangani oleh MOH DIAN IRWAN NUQISRA bulan Oktober 2012. (Barang Bukti No.39)6 (enam) lembar Dokumen ASLI RESUME PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN atas nama WP: PT The Master Steel Manufactory MFC Tahun pajak 2008 yang terdapat coretan – coretan dan stabilo. (Barang Bukti No.40)1 (satu) lembar Dokumen Surat ASLI PT Master Steel Manufactory Nomor: 065/ACCTG-TMS/XI/2012 tanggal 29 November 2012 Perihal: Tanggapan Penjelasan Surat No.2646/WPJ.20/12 ditandatangani oleh EFFENDY KOMALA. (Barang Bukti No.41)1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :
1) 1(satu) lembar copy fax surat Nomor 065/ACCTG-TMS/XI/2012
tanggal 29 November 2012 perihal Tanggapan Penjelasan Surat
no.2646/WPJ.20/2012
2) 2(dua) Lembar Copy Fax Surat Nomor: S-2646/ WPJ.20/2012
tanggal 28 November 2012
3) 2(dua) Lembar asli Surat Nomor: S-2646/ WPJ.20/2012 tanggal
28 November 2012
9
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 9
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
4) 1 (satu) lembar Surat Nomor: S-2545/WPJ.20/2012 tanggal 13
November 2012
5) 1(satu) Lembar Copy fax Surat Nomor: S-2545/WPJ.20/2012
tanggal 13 November 2012. (Barang Bukti No.42)
1 (satu) bundel Rincian Pembayaran atas pengungkapan ketidakbenaran sesuai Pasal 8 (3) UU KUP PT The Master Steel Manufactorytahun 2008 beserta print out rinciannya. (Barang Bukti No.43)1. (satu) lembar Dokumen Tabel SALDO dan PROGRESS REPORT PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN KELOMPOK II (Supervisor M.Dian Nuqisra) 1.(satu) lembar Dokumen Tabel SALDO dan PROGRESS REPORT
PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN KELOMPOK II (Supervisor
M.Dian Nuqisra) dengan coretan tangan pen berwarna biru. (Barang
Bukti No.44)
6 (Enam) lembar Dokumen ASLI Surat Nomor: SR-78/PJ.05/2013 tanggal 21 Januari 2013 Hal Tindak Lanjut Pemeriksaan Bukti Permulaan PT The Master Steel Manufactory NPWP : 01.003.056.7-007.000 beserta Lampiran Disposisinya. (Barang Bukti No.45) 5 (lima) lembar Dokumen ASLI Surat Nomor: SR-80/PJ.05/2013 tanggal 28 Januari 2013 Hal Tindak lanjut Pemeriksaan Bukti Permulaan PT The Master Steel Manufactory NPWP: 01.003.056.7-007.000 beserta Lampiran Disposisinya. (Barang Bukti No.46)1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Plt. Direktur Intelijen dan Penyidikan Ditjen Pajak kepada Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Timur Nomor: SR-80/PJ.05/2013 tertanggal 28 Januari 2013 Perihal Tindak Lanjut Pemeriksaan Bukti Permulaan PT The Master Steel Manufactory NPWP: 01.003.056.7-007.000 beserta lampiran 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Berita Acara Penelaahan Nomor: 002/PJ.054/REV/2013 Atas Usul Penyidikan PT The Master Steel Manufactory NPWP 01.003.056.7-007.000 Tahun Pajak 2008 Kanwil DJP Jakarta Timur. (Barang Bukti No.47)1 (satu) lembar Dokumen ASLI Surat Nomor : SR-159/PJ.05/2013 tanggal 27 Februari 2013 Hal Tindak Lanjut Pemeriksaan Bukti Permulaan PT The Master Steel Manufactory NPWP : 01.003.056.7-007.000 beserta Lampiran Disposisinya. (Barang Bukti No.48) 3 (tiga) lembar asli Nota Dinas Nomor : NDR-01/WPJ.20/2013 dari Kakanwil DJP Jakarta Timur kepada Direktur Intelijen dan Penyidikan (Barang Bukti No.49)3 (tiga) lembar asli Nota Dinas Nomor : ND- /WPJ.20/BD.0700/2013 dari Ketua Kelompok II Fungsional Pemeriksa Pajak kepada Kakanwil DJP Jakarta Timur bulan Februari 2013. (Barang Bukti No.50)1 (satu) bundel dokumen :
• 1 (satu) lembar Copy Carbon merah Form Penerimaan Tamu
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 10
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Kantor Pusat DJP tanggal 18 Maret 2013 yang ditandatangani
oleh SAMUEL selaku penerima tamu dan Pegawai yang ditemui/
sekretaris M. SYUKRONI
• 3 (Tiga) Lembar Surat nomor 005/ACCTG-TMS/IV/2013 tanggal
20 Maret 2013 Perihal Permohonan Penegasan Atas
Pemeriksaan Bukti Permulaan. (Barang Bukti No.51)
6 lembar asli copy carbon Form Penerimaan Tamu Kantor Pusat DJP yang terdiri dari : - tanggal 18 Maret 2013 atas nama Effendy/ Diah
- Senin, 15 April 2013 atas nama Effendy K.
- Rabu, 17 April 2013 atas nama Effendy.
- Senin, 22 April 2013 atas nama Ruben TH.
- Tanggal 6 Mei 2013 atas nama Effendy.
- Atas nama Effendy K/ Diah S. (Barang Bukti No.52)
1 (satu) ordner warna hitam dengan tulisan disamping KKP PT. Mastersteel MFG 2008 pada halaman depan tertulis Berkas Pemeriksaan Bukti Permulaan Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) Nama Wajib Pajak: PT. The Mastersteel NPWP: 01.003.056.7. 007.000 tahun 2008,yang di dalamnya berisi :
a) 3 (tiga) lembar KKP Ikhtisar Hasil Pemeriksaan, Nama WP: PT. The
Master Steel, NPWP: 01.003.056.7-007.000, Tahun Pajak: 2008.
b) 1 (satu) Bundel dokumen B1. Peredaran Usaha yang terdiri dari:
• 1 (satu) lembar KKP Peredaran Usaha dengan Nama WP: PT.
The Master Steel, NPWP: 01.003.056.7-007.000, Tahun Pajak:
2008.
• 5 (lima) lembar KKP Penjualan Besi Profil dengan Nama WP:
PT. The Master Steel, NPWP: 01.003.056.7-007.000, Tahun
Pajak: 2008.
• 2 (dua) lembar KKP Penjualan Billet dengan Nama WP: PT. The
Master Steel, NPWP: 01.003.056.7-007.000, Tahun Pajak: 2008.
• 2 (dua) lembar KKP Penjualan Scrap dengan Nama WP: PT.
The Master Steel, NPWP: 01.003.056.7-007.000, Tahun Pajak:
2008.
• 2 (dua) lembar KKP Penjualan Bahan Pembantu dengan Nama
WP: PT. The Master Steel, NPWP: 01.003.056.7-007.000,
Tahun Pajak: 2008.
11
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 11
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
• 1 (satu) lembar KKP Penjelasan Atas Koreksi Penjualan dengan
Nama WP: PT. The Master Steel, NPWP: 01.003.056.7-007.000,
Tahun Pajak: 2008.
• 1 (satu) lembar tabel Penjualan dan Harga Pokok yang belum
dilaporkan dalam SPT PPh Tahun 2008.
• 2 (dua) lembar tabel Buku Faktur Periode Januari –Desember
2008 PT. The Master Steel MFG, Jl. Pegangsaan Dua Km.1,
Pegangsaan Dua, Kelapa Gading, Jakarta Utara.
• 1 (satu) bundel tabel (perincian) Buku Faktur Periode Januari –
Desember 2008 PT. The Master Steel MFG, Jl. Pegangsaan Dua
Km.1, Pegangsaan Dua, Kelapa Gading, Jakarta Utara.
• 2 (dua) lembar tabel Daftar Retur Periode Januari – Desember
2008 PT. The Master Steel MFG, Jl. Pegangsaan Dua Km.1,
Pegangsaan Dua, Kelapa Gading, Jakarta Utara.
• 1 (satu) lembar Diagram Alur Penjualan Besi .
• 1 (satu) lembar KKP Penjualan Besi Profil-CFM Arus Barang
dengan Nama WP: PT. The Master Steel, NPWP:
01.003.056.7-007.000, Tahun Pajak: 2008.
• 1 (satu) lembar KKP Perbandingan Harga Jual Besi Profil
terhadap Harga Pasir Besi Profil Pasar Internasional periode
Januari – Desember dengan Nama WP: PT. The Master Steel,
NPWP: 01.003.056.7-007.000, Tahun Pajak: 2008.
• 1 (satu) bundel print out laman dari internet http:www.
steelbb.com mengenai Steel Prices and Steel price analysis from
Steel Business Briefing.
c. 1 (satu) Bundel dokumen B2. HPP (Harga Pokok Penjualan) yang
terdiri dari:
• 3 (tiga) lembar KKP Harga Pokok Penjualan, HPP yang telah
dilaporkan, Laporan Persediaan Billet dengan Nama WP: PT.
The Master Steel, NPWP: 01.003.056.7-007.000, Tahun Pajak:
2008.
• 1 (satu) lembar Laporan Pembelian Billet periode Januari –
Desember 2008 PT. The Master Steel MFG, Jl. Pegangsaan Dua
Km.1, Pegangsaan Dua, Kelapa Gading, Jakarta Utara.
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 12
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
• 1 (satu) lembar fotokopi Faktur pajak dengan nama Pengusaha
Kena Pajak PT. Pangeran karang Murni.
• 1 (satu) lembar KKP Laporan Persediaan Billet dengan Nama WP:
PT. The Master Steel, NPWP: 01.003.056.7-007.000, Tahun
Pajak: 2008.
• 1 (satu) lembar KKP Biaya Tenaga Kerja (HPP) dengan Nama
WP: PT. The Master Steel, NPWP: 01.003.056.7-007.000,
Tahun Pajak: 2008.
• 1 (satu) lembar KKP Biaya Gas (HPP) dengan Nama WP: PT. The
Master Steel NPWP: 01.003.056.7-007.000, Tahun Pajak 2008.
• 2 (dua) lembar tabel Laporan Pemakaian Gas Negara PT. The
Master Steel MFG periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2008.
• 2 (dua) lembar KKP laporan Persediaan Steel Profil dengan Nama
WP: PT. The Master Steel, NPWP: 01.003.056.7-007.000,
Tahun Pajak: 2008.
• 1 (satu) lembar KKP HPP Pembetulan dengan Nama WP: PT. The
Master Steel, NPWP: 01.003.056.7-007.000, Tahun Pajak: 2008.
• 1 (satu) lembar KKP HPP “Besi Profil” Pembetulan dengan Nama
WP: PT. The Master Steel, NPWP: 01.003.056.7-007.000,
Tahun Pajak: 2008.
• 1 (satu) lembar KKP HPP Persediaan “Besi Profil” Pembetulan
dengan Nama WP: PT. The Master Steel, NPWP:
01.003.056.7-007.000, Tahun Pajak: 2008.
• 1 (satu) lembar KKP HPP “Billet” Pembetulan dengan Nama WP:
PT. The Master Steel, NPWP: 01.003.056.7-007.000, Tahun
Pajak: 2008.
• 1 (satu) lembar KKP HPP Persediaan “Billet” Pembetulan dengan
Nama WP: PT. The Master Steel, NPWP: 01.003.056.7-007.000,
Tahun Pajak: 2008.
• 2 (dua) lembar KKP HPP “Scrap” Pembetulan dengan Nama WP:
PT. The Master Steel, NPWP: 01.003.056.7-007.000, Tahun
Pajak: 2008.
• 1 (satu) lembar KKP HPP “Bahan Pembantu” Pembetulan dengan
Nama WP: PT. The Master Steel, NPWP: 01.003.056.7-007.000,
13
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 13
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Tahun Pajak: 2008.
• 1 (satu) lembar KKP HPP Persed “Bahan Pembantu” Pembetulan
dengan Nama WP: PT. The Master Steel, NPWP:
01.003.056.7-007.000, Tahun Pajak: 2008.
• 1 (satu) lembar KKP Penjelasan atas Koreksi HPP dengan Nama
WP: PT. The Master Steel, NPWP: 01.003.056.7-007.000,
Tahun Pajak: 2008.
• 2 (dua) lembar Penjualan dan harga pokok yang belum dilaporkan
dalam SPT PPh Tahun 2008.
• 1 (satu) lembar KKP Laporan Produksi Profil dengan Nama WP:
PT. The Master Steel, NPWP: 01.003.056.7-007.000, Tahun
Pajak: 2008.
• 1 (satu) lembar KKP Pemakaian Steel Billet untuk Produksi
dengan Nama WP: PT. The Master Steel, NPWP:
01.003.056.7-007.000, Tahun Pajak: 2008.
• 1 (satu) lembar Diagram Alur PO (Purchase Order).
• 1 (satu) lembar KKP Perbandingan Harga Beli Billet ke PT. PKM
terhadap Harga Pasar dengan Nama WP: PT. The Master Steel,
NPWP: 01.003.056.7-007.000, Tahun Pajak: 2008.
• 1 (satu) bundel print out laman dari internet mengenai harga steel
billet.
• 1 (satu) lembar daftar harga Steel Billet dan Steel Par (per ton),
Pasar Internasional (East Asia), sumber: Steel Business Briefing
Website.
d. 1 (satu) Bundel dokumen B3. Biaya Usaha yang terdiri dari:
• 1 (satu) bundel print out laman dari internet http:www.steelbb.
com mengenai Steel Prices and Steel price analysis from Steel
Business Briefing.
• 1 (satu) lembar KKP Biaya Usaha dengan Nama WP: PT. The
Master Steel, NPWP: 01.003.056.7-007.000, Tahun Pajak: 2008.
• 3 (tiga) lembar KKP Biaya Lainnya dengan Nama WP: PT. The
Master Steel, NPWP: 01.003.056.7-007.000, Tahun Pajak: 2008.
• 1 (satu) lembar KKP Biaya Penyusutan dengan Nama WP: PT.
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 14
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
The Master Steel, NPWP: 01.003.056.7-007.000, Tahun Pajak:
2008.
• 1 (satu) lembar Daftar Aktiva Tetap dan Penyusutan per 31
Desember 2008 PT. Maser Steel MFG.
e. 1 (satu) Bundel dokumen B4. Penghasilan Luar Usaha yang terdiri
dari:
• 1 (satu) lembar KKP Penghasilan Netto dari Luar Usaha dengan
Nama WP: PT. The Master Steel, NPWP: 01.003.056.7-007.000,
Tahun Pajak: 2008.
• 1 (satu) lembar KKP Penghasilan dari Luar Usaha dengan Nama
WP: PT. The Master Steel, NPWP: 01.003.056.7-007.000,
Tahun Pajak: 2008.
• 1 (satu) lembar KKP Pendapatan Jasa Giro dengan Nama WP:
PT. The Master Steel, NPWP: 01.003.056.7-007.000, Tahun
Pajak: 2008.
• 1 (satu) lembar KKP Laba selisih Kurs dengan Nama WP: PT.
The Master Steel, NPWP: 01.003.056.7-007.000, Tahun Pajak:
2008.
• 2 (dua) lembar Sub Ledger PT. The Master Steel MFG. Co,
periode 1 Januari 2008 s.d. 30 Juni 2008.
• 1 (satu) lembar KKP Biaya dari Luar Usaha dengan Nama WP:
PT. The Master Steel, NPWP: 01.003.056.7-007.000, Tahun
Pajak: 2008.
• 1 (satu) lembar KKP Biaya Bunga Impor dengan Nama WP: PT.
The Master Steel, NPWP: 01.003.056.7-007.000, Tahun Pajak:
2008.
• 1 (satu) lembar KKP Biaya PPh Jasa Giro dengan Nama WP: PT.
The Master Steel, NPWP: 01.003.056.7-007.000, Tahun Pajak:
2008.
• 1 (satu) lembar KKP Biaya PPh Jasa Giro dengan Nama WP: PT.
The Master Steel, NPWP: 01.003.056.7-007.000, Tahun Pajak:
2008.
• 4 (empat) lembar KKP Biaya Bunga Pinjaman dari Bank dengan
Nama WP: PT. The Master Steel, NPWP: 01.003.056.7-007.000,
15
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 15
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Tahun Pajak: 2008.
• 2 (dua) lembar Sub Ledger periode 1 Januari 2008 s.d. 30 Juni
2008 PT. The Master Steel MFG. Co., dengan tulisan tangan
Biaya Bunga Bank.
• 1 (satu) lembar KKP Rugi Selisih Kurs dengan Nama WP: PT.
The Master Steel NPWP. 01.003.056.7-007.000 Tahun Pajak
2008.
• 2 (dua) lembar Sub Ledger periode 1 Januari 2008 s.d. 30 Juni
2008 PT. The Master Steel MFG. Co., dengan tulisan tangan
Rugi Selisih Kurs.
• 1 (satu) bundel dokumen Hutang dan Perjanjian Kredit PT. The
Master Steel.
• 1 (satu) bundel KKP Penghasilan yang dikenakan PPh Final dan
yang tidak termasuk obyek pajak
• 1 (satu) bundel Perjanjian Kerjasama antara PT. The Master
Steel, MFG dengan PT. Trikarya Kencana Makmoer tentang
Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Penunjang.
• 1 (satu) bundel dokumen PPh Pasal 23 Nama WP: PT. The
Master Steel NPWP. 01.003.056.7-007.000, Tahun Pajak: 2008
• 1 (satu) bundel dokumen PPh Pasal 26 Nama WP: PT. The
Master Steel NPWP. 01.003.056.7-007.000, Tahun Pajak: 2008
• 1 (satu) lembar KKP Equalisasi DPP PPN dengan Omzet PPh
Badan dengan Nama WP: PT. The Master Steel, NPWP:
01.003.056.7-007.000, Tahun Pajak: 2008.
• 1 (satu) lembar KKP Equalisasi Pajak Masukan dengan Nama
WP: PT. The Master Steel, NPWP: 01.003.056.7-007.000,
Tahun Pajak: 2008.
• 1 (satu) lembar KKP PPN dengan Nama WP: PT. The Master
Steel, NPWP: 01.003.056.7-007.000, Tahun Pajak: 2008.
f. 1 (satu) Bundel dokumen E4. PPN yang terdiri dari:
• 2 (dua) lembar KKP SPT Masa PPN menurut WP dengan Nama
WP: PT. The Master Steel, NPWP: 01.003.056.7-007.000,
Tahun Pajak: 2008.
• 1 (satu) lembar KKP PPN menurut WP dengan Nama WP: PT.
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 16
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
The Master Steel, NPWP: 01.003.056.7-007.000, Tahun Pajak:
2008.
• 1 (satu) bundel dokumen KKP tentang Ekspor dengan Nama
WP: PT. The Master Steel, NPWP: 01.003.056.7-007.000,
Tahun Pajak: 2008.
• 3 (tiga) lembar dokumen KKP tentang Impor dengan Nama WP:
PT. The Master Steel, NPWP: 01.003.056.7-007.000, Tahun
Pajak: 2008.
• 1 (satu) lembar KKP Daftar SSP Pembayaran Sesuai pasal 8
Ayat 3 dengan Nama WP: PT. The Master Steel, NPWP:
01.003.056.7-007.000, Tahun Pajak: 2008.
• 1 (satu) bundel KKP Pajak Masukan yang dikreditkan dengan
Nama WP: PT. The Master Steel, NPWP: 01.003.056.7-007.000,
Tahun Pajak: 2008.
• 1 (satu) lembar KKP Daftar SSP PPN Impor dengan Nama WP:
PT. The Master Steel, NPWP: 01.003.056.7-007.000, Tahun
Pajak: 2008.
• 24 (dua puluh empat) lembar dokumen PPN Impor & PPH Pasal
22 periode Januari – Desember 2008 PT. The Master Steel
MFG. Co.
• 5 (lima) lembar Bukti Pemindahbukuan No: PBK-00533/VII/
WPJ.20/KP.0703/2008.
• 4 (empat) lembar KKP Neraca, Laporan Laba Rugi dan Audit
Program dengan Nama WP: PT. The Master Steel, NPWP:
01.003.056.7-007.000, Tahun Pajak: 2008. (Barang Bukti
No.53)
1 (satu) buah ordner warna biru bertuliskan KKP PT. The Master Steel MFG 2008 yang didalamnya berisi:
1 1 (satu) bundel asli verbal surat/keputusan No.: PANG,BP-1/
WPJ.20/2012 tanggal 30 April 2012.-
2 1 (satu) bundel asli Berkas Pemeriksaan Bukti Permulaan Bidang
P4, Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) atas Wajib Pajak PT The
Master Steel Manufactory , NPWP: 01.003.056.7-007.000, Tahun
Pajak.
3 8 (Delapan) Lembar berkas Kertas Kerja Pemeriksaan
17
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 17
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
4 56 (Lima puluh enam) lembar faktur sederhana berwarna merah
dengan cap PT The Master Steel Manufactory
5 56 (Lima puluh enam) lembar Delivery order berwarna merah
6 56 (Lima puluh enam) lembar Delivery order berwarna putih
dengan lampiran
7 9 (Sembilan) lembar Saldo akhir Persediaan Profil PT The Master
Steel Manufactory CO
8 1 (satu) lembar copy faktur pajak tanggal 23 Desember 2008 yang
ditandatangani EFFENDY KOMALA. (Barang Bukti No.54)
1 (satu) buah ordner warna biru bertuliskan PT. Master Steel Mfg 2008 yang didalamnya berisi1 1 (satu) bundel Berkas Pemeriksaan Bukti Permulaan Kertas Kerja
Pemeriksaan (KKP) Nama Wajib Pajak: PT. The Master Steel,
NPWP: 01.003.056.7-007.000, Tahun pajak 2008.
2 2 (dua) lembar Kronologis Pemeriksaan Bukti Permulaan atas Wajib
Pajak PT. The Master Steel Mfg. Tahun Pajak 2008.-
3 6 (enam) lembar Kertas Kerja Pemeriksaan Nama Wajib Pajak: PT.
The Master Steel, NPWP: 01.003.056.7-007.000.
4 1 (satu) lembar Neraca PT. The Master Steel Mfg per 31 Desember
2007.
5 1 (satu) lembar Neraca PT. The Master Steel Mfg per 31 Desember
2008.
6 2 (dua) lembar Neraca PT. The Master Steel Mfg per 31 Desember
2009.-
7 2 (dua) lembar Laporan Rugi Laba PT. The Master Steel Mfg per 31
Desember 2009.-
8 1 (satu) lembar Tanda Terima SPT Tahunan Nomor:
007-01-00018026 PT. The Master Steel Manufactory NPWP:
01.003.056.7-007.000 Tahun Pajak 2009,1 (satu) lembar Surat
Setoran Pajak (SSP) NPWP: 01.003.056.7-007.000 Nama WP: PT.
The Master Steel Manufactory, Alamat WP: Jl. Raya Bekasi Km 21
Rawa Terate Cakung Jakarta Timur, 10 (sepuluh) lembar SPT
Tahunan PT. The Master Steel Manufactory NPWP:
01.003.056.7-007.000 Uraian Pembayaran Tahunan Pph Badan
Tahun 2009.
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 18
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
9 1 (satu) bundel Laporan Keuangan Tahun 2009 (Pembetulan II) PT.
The Master Steel Mfg Co.-
10 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) NPWP:
01.003.056.7-007.000 Nama WP: PT. The Master Steel Manufactory,
Alamat WP: Jl. Raya Bekasi Km 21 Rawa Terate Cakung Jakarta
Timur Uraian Pembayaran Tahunan Pph Badan Tahun 2010 dan 8
(delapan) lembar SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak
Badan PT. The Master Steel Manufactory NPWP:
01.003.056.7-007.000 Tahun Pajak 2010.-
11 1 (satu) bundel Laporan Keuangan The Master Steel Mfg Co Tahun
2010.
12 4 (empat) lembar Resume Konsep Laporan Pemeriksaan Bukti
Permulaan NO.RES- /WPJ.20/BD.0402/2011.
13 4 (empat) lembar Saldo Akhir Persediaan Profil PT. The Master Steel
Mfg Bulan Desember 2007.
14 2 (dua) lembar Surat Nomor: SR-150/PJ.033/2011 tanggal 11 Mei
2011 Hal: Jawaban Permintaan Pertukaran Informasi.-
15 4 (empat) lembar Surat Tugas Nomor: ST-246/WPJ.20/2010 tanggal
13 April 2010.
16 4 (empat) lembar Pakta Integritas.-
17 1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor: ND- /WPJ.20/BD.0700/2011
tanpa tanggal Februari 2011 Hal: Tindak Lanjut Nota Dinas
Nomor:ND-14/WPJ.20/BD.0402/2011 tanggal 17 Februari 2011.
18 1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor:ND-14/WPJ.20/BD.0402/2011
tanggal 17 Februari 2011Perihal: Pengembalian Laporan
Pemeriksaan Bukti Permulaan (LPBP) dan Kelengkapannya.-
19 1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor: ND-13/WPJ.20/ BD.0402/2011
tanggal 17 Februari 2011 Perihal: Pengembalian Laporan
Pemeriksaan Bukti Permulaan (LPBP) dan Kelengkapannya.
20 3 (tiga) lembar Nota Dinas Nomor:ND-31/WPJ.20/2011 Hal:
Persetujuan Perpanjangan Jangka Waktu Pemeriksaan Bukti
Permulaan.-
21 1 (satu) lembar surat Nomor: PANG.BP-47/WPJ.20/BD.0700/ 2011
tanggal 6 Juni 2011 Perihal: Panggilan untuk Memberikan
Keterangan.
19
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 19
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
22 3 (tiga) lembar surat Nomor: PANG.BP-41/WPJ.20/BD.0700/ 2010
tanggal 27 April 2010 Hal: Panggilan I Untuk Memberikan
Keterangan.
23 4 (empat) lembar Surat Nomor: S-72/WPJ.20/ BD.0700/2010 tanggal
26 April 2010 Hal: Peringatan I berikut lampiran masing-masing 1
lembar.
24 4 (empat) lembar Surat Nomor: S-61/WPJ.20/BD.0700/2010 tanggal
6 April 2010 Hal: Permintaan Peminjaman Buku, Catatan dan
Dokumen (Kedua).
25 4 (empat) lembar Surat Nomor: S-02A/WPJ.20/BD.0700/2010
tanggal 15 Januari 2010 Hal: Permintaan Peminjaman Buku, Catatan
dan Dokumen.-
26 1 (satu) lembar Surat Nomor: Pemb-075/WPJ.20/KP.0705/2009
tanggal 16 Juni 2009 Hal: Pemberitahuan Pemeriksaan, 1 (satu)
lembar Surat Nomor: Pemb-047/WPJ.20/KP.0705/2009 tanggal 27
Mei 2009 Hal: Pemberitahuan Pemeriksaan, 2 (dua) lembar Surat
Nomor: S-33/WPJ.20/BD.0705/2009 tanggal 2 Juni 2009 Hal:
Permintaan Peminjaman Buku, Catatan dan Dokumen,dan 2 (dua)
lembar data-data ordner PT. The Master Steel Tahun 2008.
27 1 (satu) lembar Disposisi Kakanwil kepada Kepala Bidang P4 atas
Surat Nomor: SP-84/WPJ.20/KP.0703/2010 tanggal 17/02/2010 dari
KPP Madya Jaktim Hal: Menjawab permintaan data a.n The Master
Steel.
28 2 (dua) lembar Surat Nomor: SP-084/WPJ.20/KP.0703/2010 dan 1
(satu) lembar Surat Nomor: S-19/WPJ.20/BD.0700/2010 tanggal 15
Februari 2010 Hal: Permohonan Peminjaman Berkas Wajib Pajak.
29 1 (satu) bundel dokumen yang berisi selisih antara benchmark dan
mastersteel.
30 3 (tiga) lembar surat Nomor: S- /WPJ.20/2011 tanpa tanggal Februari
2011 Perihal: Permintaan Informasi Resident Tax Payer dari
Pemerintah Singapura. (Barang Bukti No.55)
1 (satu) buah ordner warna hitam bertuliskan The Master Steel Rekening Koran 2008 yang didalamnya berisi:1 11 (sebelas) lembar Fotokopi Rekening Koran BCA KCU Pangeran
Jayakarta Nomor: 1948025522 an. The Master Steel MFG CO PT
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 20
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
periode Januari s/d November 2008.
2 4 (empat) lembar Fotokopi Rekening Koran Bank Ekonomi Cabang
Kopi Nomor: 2029500056 an. The Master Steel PT periode
September s/d Desember 2008.
3 3 (tiga) lembar Fotokopi Rekening Koran HSBC Jakarta Office
Nomor: 050-010545-115 periode April 2008, Oktober 2008, dan
Desember 2008.-
4 4 (empat) lembar Fotokopi Rekening Koran HSBC Jakarta Office
Nomor: 050-010545-068 periode April 2008, Oktober 2008,
November 2008, dan Desember 2008.-
5 12 (dua belas) lembar Fotokopi Rekening Koran Bank Danamon
Nomor: 0066604554 an. The Master Steel Manufactory Company,
PT periode Januari s/d Desember 2008.-
6 12 (dua belas) lembar Fotokopi Rekening Koran Bank Danamon
Nomor: 0065003030 an. The Master Steel Manufactory Company,
PT periode Januari s/d Desember 2008.-
7 13 (tiga) belas lembar Fotokopi Rekening Koran Bank Ekonomi
Cabang Kopi Nomor: 2025000202 an. The Master Steel MFG. CO
PT periode Januari s/d Desember 2008.
8 12 (dua belas) lembar Fotokopi Rekening Koran Bank Ekonomi
Cabang Kopi Nomor: 2021860738 an. The Master Steel MFG. CO.
PT periode Januari s/d Desember 2008.-
9 12 (dua belas) lembar Fotokopi Rekening Koran BCA KCU Pangeran
Jayakarta Nomor: 1948024488 an. The Master Steel MFG. CO. PT
periode Januari s/d Desember 2008.-
10 12 (dua belas) lembar Fotokopi Rekening Koran BNP Paribas mata
uang USD Nomor: 04010-000538-001-09 an. The Master Steel MFG
CO, PT periode Januari s/d Desember 2008.-
11 12 (dua belas) lembar Fotokopi Rekening Koran BNP Paribas mata
uang IDR Nomor: 04010-000538-001-09 an. The Master Steel MFG
CO, PT periode Januari s/d Desember 2008.-
12 8 (delapan) lembar fotokopi Kertas Kerja Pemeriksaan atas WP: PT
The Master Steel ManufactoryMfg, NPWP: 01.003.056.7-007.000,
tahun pajak 2008.
13 1 (satu) lembar Fotokopi Rekening Koran BCA KCU Pangeran
21
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 21
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Jayakarta Nomor: 1948025522 an. The Master Steel MFG CO PT
periode Desember 2008.-
14 1 (satu) bundel Fotokopi Rekening Koran Royal Bank Nomor:
03.0.01.00010.6 an. The Master Steel, MFG. CO periode Januari s/d
Desember 2008.-
15 1 (satu) bundel Fotokopi Rekening Koran Standard Chartered Kantor
Cabang Jakarta-Sudirman Nomor: 306-00007704 an. PT Master
Steel periode Februari s/d Maret 2008, April 2008, Mei 2008, Juli
2008, Agustus 2008, dan November 2008.-
16 1 (satu) bundel Fotokopi Rekening Koran Bank Mandiri KCP Jakarta
Ketapang Indah Nomor: 115-00-0400882-9 an. PT The Master Steel
Manufactory Co. periode Januari s/d Desember 2008.
17 1 (satu) bundel Fotokopi Bukti Penerimaan Surat Nomor: S-000366/
PPWB/WPJ.20/KP.0703/2008 tanggal 17 Januari 2008.-
18 1 (satu) bundel Fotokopi Bukti Penerimaan Surat Nomor:
S-01007828/PPH23/WPJ.20/KP.0703/ 2011 tanggal 16 Maret 2011.-
19 1 (satu) bundel Fotokopi Rekening Koran Standard Chartered Kantor
Cabang Jakarta-Sudirman Nomor: 306-00603498 an. PT Master
Steel periode Januari s/d Desember 2008.
20 1 (satu) bundel Fotokopi Rekening BCA KCU Pangeran Jayakarta
Nomor: 1948033355 an. The Master Steel MFG CO PT periode
Januari s/d Desember 2008. (Barang Bukti No.56)
1 (satu) lembar asli surat dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia Kantor Wilayah DJP Jakarta Timur nomor surat SR-9/WPJ.20/2013 tertanggal 5 Pebruari 2013, perihal penunjukan sebagai ahli untuk kepentingan penyidikan pajak ditandatangani oleh HARIO DAMAR. (Barang Bukti No.57)1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Tim Kerja Perpajakan Komite Pengawasan Perpajakan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor: SR-01/KTK-Komwas/2013 tertanggal 11 Februari 2013 Perihal Kesediaan ditunjuk sebagai Ahli untuk kepentingan penyidikan pajak. (Barang Bukti No.58)1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor : ST-119/WPJ.20/2013 tanggal 14 Februari 2013 yang ditandatangani oleh HARIO DAMAR dengan stempel Kakanwil DJP Jakarta Timur. (Barang Bukti No.59)1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor : ST-191/WPJ.20/2013 tanggal 27 Februari 2013 yang ditandatangani oleh HARIO DAMAR dengan stempel Kakanwil DJP Jakarta Timur. (Barang Bukti No.60)11 (sebelas) lembar Laporan Pemeriksaan Pajak Bukti Permulaan LPBP-2/WPJ.20/2013 tanggal 5 Maret 2013 atas nama wajib pajak PT. The Master Steel Mfg tahun pajak 2008. (Barang Bukti No.61)
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 22
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
3 (tiga) lembar asli Laporan Kejadian No. LK.DIK.01/WPJ.20/2013, tanggal 5 Maret 2013 atas nama pelapor Kusno Utomo. Yang ditandatangani oleh : Kepala Kanwil DJP Jakarta Timur : Hario Damar. (Barang Bukti No.62) 1 (satu) bundel fotokopi yang dilegalisir Berkas Perkara Laporan Kejadian: LK.Dik-01/WPJ.20/2013 5 Maret 2013 atas nama Tersangka Diah Soemedi. (Barang Bukti No.63)1 (satu) bundel fotokopi yang dilegalisir Berkas Perkara Laporan Kejadian: LK.Dik-01/WPJ.20/2013 5 Maret 2013 atas nama Tersangka Ngadiman. (Barang Bukti No.64)1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Timur kepada Direktur Intelijen dan Penyidikan Nomor: SR-17/WPJ.20/2013 tertanggal 6 Maret 2013 Perihal Permintaan Bantuan Tenaga Asistensi. (Barang Bukti No.65)1 (satu) lembar Surat nomor SR-13/PJ/2013 tanggal 14 Maret 2013 Perihal Instruksi Untuk melakukan Penyidikan yang ditandatangani oleh A. FUAD RAHMANY selaku Direktur Jenderal dengan cap basah dan dilegalisir. (Barang Bukti No.66)1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Timur kepada Direktur Intelijen dan Penyidikan Nomor: SR-19/WPJ.20/2013 tertanggal 18 Maret 2013 Perihal Permintaan Bantuan Tenaga Penyidik. (Barang Bukti No.67)5 (lima) lembar fotokopi yang dilegalisir Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: B/6245/V/2013/Datro tentang Pengembalian Berkas Perkara tanggal 31 Maret 2013 ditandatangani oleh HERY SANTOSO. (Barang Bukti No.68)1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Plt. Direktur Intelijen dan Penyidikan Ditjen Pajak kepada Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Timur Nomor: SR-218/PJ.05/2013 tertanggal 20 Maret 2013 Perihal Bantuan Tenaga Penyidik. (Barang Bukti No.61)2 (dua) lembar asli Surat Perintah Penyidikan Nomor: Prin.01. DIK/WPJ.20/2013 tanggal 2 April 2013 atas nama tersangka Diah Soemedi dan kawan-kawan. Yang ditandatangani oleh : Kepala Kanwil DJP Jakarta Timur : Hario Damar. (Barang Bukti No.70) 1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan Saat Dimulainya Penyidikan Nomor : S-01.SPDP/WPJ.20/2013 tanggal 2 April 2013 dengan tersangka Diah Soemedi dkk yang ditandatangani oleh penyidik Moh. Dian Irwan Nuqisra. (Barang Bukti No.71)1 (satu) lembar copy Surat No. B/3778/IV/2013, tanggal April 2013. Perihal Pemberitahuan dimulainya penyidikan yang ditandatangani oleh a.n. Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya Dir Reskrimsus u.b Wadir Selaku Penyidik : Hery Santoso, SIk, MH. (Barang Bukti No.72)1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor : ST-322/WPJ.20/2013 tanggal 10 April 2013 yang ditandatangani oleh HARIO DAMAR dengan stempel Kakanwil DJP Jakarta Timur. (Barang Bukti No.73)1 (Satu) lembar Surat Panggilan Nomor: PANG.DIK-01/WPJ.20/ BD.0700/2013 atas nama EFFENDY KOMALAselaku Saksi. (Barang Bukti No.74)7 (Tujuh) Lembar Berita Acara Pemeriksaan (Saksi) tanggal 18 April 2013 yang ditandatangani oleh KUSNO UTOMO selaku yang
23
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 23
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
memberikan Keterangan dan yang ditandatangani oleh MOH. DIAN IRWAN NUQISRA, EKO DARMAYANTO, EKA GUNAWAN selaku penyidik (AWWAM MUNAZAT tidak ditandatangani. (Barang Bukti No.75)5 (Lima) Lembar Berita acara pemeriksaan ahli tanggal 19 April 2013 yang ditandatangani oleh ERWIN SILITONGA selaku yang memberikan keterangan, dan EKO DARMAYANTO, EKA GUNAWAN, AWWAM MUNAZAT selaku penyidik. (Barang Bukti No.76)1 (satu) lembar asli Form Penerimaan Tamu Kantor Pusat DJP tanggal 22/4/2013, atas nama tamu: RUBEN TH. dari instansi/perusahaan: The Master, dengan tujuan menemui pegawai: EKO. (Barang Bukti No.77)2 (dua) lembar Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum Untuk Mengikuti Perkembangan Penyidikan Perkara Tindak Pidana Nomor : PRINT – 587 / 0.1.4/ Euh.1 / 4 / 2013, Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 23 April 2013 yang ditandatangani a.n. Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta , Asisten Tindak Pidana Umum, Happy Madiastuty, SH. CN. Jaksa Utama Pratama NIP 196591108 198503 2 001. (Barang Bukti No.78) 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Lembar Disposisi No. Agenda 2172/AGM/2013 dengan keterangan No./Tgl Surat: ND-37/WPJ.20/2013 tertanggal 1 Mei 2013 dari Kanwil DJP Jakarta Timur Perihal Penugasan, Sifat Rahasia, Klasifikasi Segera beserta lampiran. (Barang Bukti No.79)1 (satu) lembar asli Surat Panggilan Nomor: PANG.DIK-05/WPJ.20/ BD.0700/2013 tanggal 1 Mei 2013 memanggil Diah Soemedi Direktur PT. The Mastersteel MFG untuk menghadap kepada Eko Darmayanto hari Jumat tanggal 3 Mei 2013. (Barang Bukti No.80)1 (Satu) lembar Surat Panggilan Nomor: PANG.DIK-05/WPJ.20/ BD.0700/2013 atas nama DIAH SOEMEDI selaku tersangka. (Barang Bukti No.81)1 (satu) lembar asli Surat Panggilan Nomor: PANG.DIK-06/WPJ.20/ BD.0700/2013 tanggal 01 Mei 2013 Memanggil Istanto Burhan Dirut PT. The Mastersteel MFG untuk menghadap kepada Eko Darmayanto hari Jumat tanggal 3 Mei 2013. (Barang Bukti No.82)1 (Satu) lembar Surat Panggilan Nomor: PANG.DIK-06/WPJ.20/ BD.0700/2013 atas nama ISTANTO BURHAN selaku tersangka. (Barang Bukti No.83)6 (Enam) Lembar Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Tersangka Hari Jumat tanggal 3 Mei 2013 atas nama tersangka ISTANTO BURHAN. (Barang Bukti No.84)7 (Tujuh) lembar Draft Berita Acara Pemeriksaan Tersangka (ISTANTO BURHAN) tanggal 1 Mei 2013 yang didalamnya banyak coretan dan tulisan pembetulan dengan tinta berwarna Merah. (Barang Bukti No.85)
86. 5 (Lima) Lembar Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Tersangka Hari Jumat tanggal 3 Mei 2013 atas nama tersangka DIAH SOEMEDI (Barang Bukti No.86)
87. 7 (Tujuh) lembar Draft Berita Acara Pemeriksaan Tersangka (DIAH SOEMEDI) tanggal 3 Mei 2013 yang didalamnya banyak coretan dan tulisan pembetulan dengan tinta berwarna Merah. (Barang Bukti No.87)
88. 1 (satu) lembar asli Form Penerimaan Tamu Kantor Pusat DJP tanggal
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 24
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
6/5/2013, atas nama tamu: EFFENDY K. dari instansi/perusahaan: PT TMS, dengan tujuan menemui pegawai: EKO Lt.25. (Barang Bukti No.88)
89. 1 (satu) lembar asli Surat No. S.05.DIK/WPJ.20/2013, tanggal 7 Mei 2013. Perihal Penyerahan Berkas Perkara a.n. Diah Soemedi, dkk yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Kantor Wilayah DJP Jakarta Timur : Hario Damar. (Barang Bukti No.89)
90. 1 (satu) lembar asli Surat No. S.06.DIK/WPJ.20/2013, tanggal 7 Mei 2013. Perihal Penyerahan Berkas Perkara a.n. Ngadiman yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Timur : Hario Damar. (Barang Bukti No.90)
91. 8 (Delapan) lembar Resume Penyidikan a.n. PT Genta Dunia Jaya Raya yang ditandatangani oleh Kepala Kanwil DJP Jakarta Timur HARIQ DAMAR, Penyidik Pegawai Negeri Sipil M DIAN IRWAN NUQISRAdan EKO DARMAYANTO. (Barang Bukti No.91)
92. 1 (satu) lembar fotocopy NOTA DINAS Nomor: ND-167/WPJ.20/BD.04/2013 tanggal 13 Mei 2013 kepada Ketua kelompok II Fungsional Penyidik dari Kepala Bidang P4, Perihal : Permintaan Laporan Kemajuan Penyidikan dan Laporan Pemantauan Hasil Sidang Pengadilan, ditandatangani oleh ADE LILI Kepala Bidang P4. (Barang Bukti No.92)
93. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Nota Dinas Nomor: ND-156/DIK/PJ.0500/2013 tertanggal 14 Mei 2013 dari Ketua Kelompok VII Fungsional Direktorat Intelijen dan Penyidikan Pajak kepada Direktur Intelijen dan Penyidikan Perihal Surat Perintah Penyidikan Pajak PT. The Master Steel ManufactoryMFG. (Barang Bukti No.93)
94. 1 (satu) lembar Surat P-18 Nomor : B-3129 / 0.1.4 / Euh.1 / 5 / 2013 tanggal 17 Mei 2013, Perihal : Hasil penyidikan atas nama tersangka DIAH SOEMEDI, dkk. yang disangka melanggar 39 ayat (1) huruf b jo pasal 43 UU No.6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tatacara perpajakan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 28 tahun 2007 dan pasal 39 ayat (1) huruf d jo pasal 43 UU No. 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan belum lengkap. Ditandatangani a.n. Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Asisten Tindak Pidana Umum, Happy Hadiastuty, SH., CN. Jaksa Utama Pratama NIP 19591108 198503 2 001. (Barang Bukti No.94)
95. 1 (satu) lembar Surat P-18 Nomor : B-3130 / 0.1.4 / Euh.1 / 5 / 2013 tanggal 17 Mei 2013, Perihal : Hasil penyidikan atas nama tersangka NGADIMAN. yang disangka melanggar 39 ayat (1) huruf b jo pasal 43 UU No.6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tatacara perpajakan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 28 tahun 2007 dan pasal 39 ayat (1) huruf d jo pasal 43 UU No. 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan belum lengkap. Ditandatangani a.n. Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Asisten Tindak Pidana Umum, Happy Hadiastuty, SH., CN. Jaksa Utama Pratama NIP 19591108 198503 2 001. (Barang Bukti No.95)
96. 4 (empat) lembar Surat P-19 Nomor: B-3284 / 0.1.4 / Epp.2 / 05 / 2013 tanggal 24 Mei 2013, Perihal: Pengembalian berkas perkara a.n. Tersangka DIAH SOEMEDI dkk. yang disangka melanggar Pasal 39 ayat (1) huruf b dan d jo. Pasal 43 UU No.6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Tata cara Perpajakan sebagaimana telah diubah
25
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 25
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
dengan UU RI No.16 Tahun 2009. Ditandatangani a.n. Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Asisten Tindak Pidana Umum, Selaku Penuntut Umum, Happy Hadiastuty, SH., CN. Jaksa Utama Pratama NIP 1965911081985032001. (Barang Bukti No.96)
97. 3 (tiga) lembar Surat P-19 Nomor: B-3285 / 0.1.4 / Epp.2 / 05 / 2013 tanggal 24 Mei 2013, Perihal: Pengembalian berkas perkara a.n. Tersangka NGADIMAN. yang disangka melanggar Pasal 39 ayat (1) huruf b dan d jo. Pasal 43 UU No.6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Tata cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan UU RI No.16 Tahun 2009. Ditandatangani a.n. Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Asisten Tindak Pidana Umum, Selaku Penuntut Umum, Happy Hadiastuty, SH., CN. Jaksa Utama Pratama NIP 1965911081985032001. (Barang Bukti No.97)
98. 5 (lima) lembar copy Lampiran : Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, Nomor : 8- 40/E/9/1993, tanggal 8 September 1993, (cek list) Hasil Penelitian Berkas Perkara, tentang : Pelaksanaan Tugas Prapenuntutan, tersangka DIAH SOEMEDI, yang ditandatangani pada 20 Mei 2013 oleh Jaksa Peneliti Desy Meutia F. SH., M.Hum, dan diparaf pada 31 Mei 2013 oleh Desy Meutia Firdaus. (Barang Bukti No.98)
99. 4 (empat) lembar copy Lampiran : Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, Nomor : 8- 40/E/9/1993, tanggal 8 September 1993, (cek list) Hasil Penelitian Berkas Perkara, tentang: Pelaksanaan Tugas Prapenuntutan, tersangka NGADIMAN, yang ditandatangani pada 20 Mei 2013 oleh Jaksa Peneliti Desy Meutia F. SH., M.Hum, dan diparaf pada 31 Mei 2013 oleh Desy Meutia Firdaus. (Barang Bukti No.99)
100. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Dokumen Buku Administrasi Penyidikan Kanwil DJP Jakarta Timur. (Barang Bukti No.100)
101 1 (satu) lembar Print Out Data Handphone Merk: Blackberry, Tipe: 9900, Imei : 358567045209794, PIN: 28578D86, berupa percakapan SMS dengan Pajak Eko D (+681938446059) time stamp : 5/13/2013 2:02:06 AM (Device Time) dan 5/14/2013 2:13:12 AM (Device Time). Diparaf pada 31 Mei 2013 oleh Desy Meutia Firdaus. (Barang Bukti No.101)
102. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :• 8 (delapan) Lembar Copy kertas merah Laporan Pemakaian dan
permohonan Pembelian Steel Billet Periode Desember 2008 yang
terdiri dari :
1 (1) lembar copy merah Laporan Pemakaian dan
Permohonan Pembelian Steel Billet tanggal 2 Desember
2008 nomor 001/12 sebanyak 2.488.300,12 Kg
2 (1) lembar copy merah Laporan Pemakaian dan
Permohonan Pembelian Steel Billet tanggal 5 Desember
2008 nomor 002/12 sebanyak 4.338.700,12 Kg
3 (1) lembar copy merah Laporan Pemakaian dan
Permohonan Pembelian Steel Billet tanggal 8 Desember
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 26
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
2008 nomor 003/12 sebanyak 1.788.321,18 Kg
4 (1) lembar copy merah Laporan Pemakaian dan
Permohonan Pembelian Steel Billet tanggal 10 Desember
2008 nomor 4/12 sebanyak 2.003.738,14 Kg
5 (1) lembar copy merah Laporan Pemakaian dan
Permohonan Pembelian Steel Billet tanggal 11 Desember
2008 nomor 05/12 sebanyak 4.474.800,12 Kg
6 (1) lembar copy merah Laporan Pemakaian dan
Permohonan Pembelian Steel Billet tanggal 15 Desember
2008 nomor 6/12 sebanyak 5.545.750,18 Kg
7 (1) lembar copy merah Laporan Pemakaian dan
Permohonan Pembelian Steel Billet tanggal 17 Desember
2008 nomor 07/12 sebanyak 3.345.437,18 Kg
8 (1) lembar copy merah Laporan Pemakaian dan
Permohonan Pembelian Steel Billet tanggal 22 Desember
2008 nomor 8/12 sebanyak 3.445.665,71 Kg
• 1 (satu) lembar Copy kertas merah Nota Pembelian
PT.Pangeran Karang Murni dengan Nota Faktur nomor :
0000025/003/XII/08 tanggal 23 Desember 2008 dengan uraian
pembelian Billet oleh PT.The Master Steel Mfg sejumlah
27.430.724,63 KG dengan nominal pembelian Rp
131.696.707.629,- yang ditandatangani oleh EFFENDY
KOMALAselaku Manajer Akunting PT.The Master Steel Mfg.
• 1 (satu) lembar Copy kertas merah FAKTUR PAJAK PT.
Pangeran Karang Murni tanggal 23 Desember 2008 dengan
Dasar Pengenaan Pajak sebesar Rp 131.696.707.629,- dan PPN
10% sebesar Rp 13.169.670.762,- yang ditandatangani oleh
EFFENDY KOMALAselaku Accounting PT.The Master Steel Mfg.
(Barang Bukti No.102)
103. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :• 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Surat Dirjen Pajak Kanwil Madya
Jakarta Timur untuk SPT Masa PPN dan PPnBM tanggal 10-10-2011
• 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) PT The Master Steel
Manufactory tanggal 28 Juni 2011 dengan jumlah pembayaran Rp
7.853.047.341 dan uraian pembayaran Setoran PPN Dalam Negeri
27
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 27
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Bulan Januari 2008 (Pasal 8 ayat 3 UU KP) tahun pajak 2008 yang
ditandatangani EFFENDY KOMALA. Terdapat tulisan tangan “Sanksi
: Rp. 7.853.047.341 x 150% = Rp.11.779.571.011”
• 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) PT The Master Steel
Manufactory tanggal 25 Juli 2011 dengan jumlah pembayaran Rp
11.779.571.011 dan uraian pembayaran Sanksi Administrasi denda
PPN Dalam Negeri Masa Januari 2008 berdasarkan pasal 8 (3) UU
KUP tahun pajak 2008 yang ditandatangani Effendy Komala.
• 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai
(SPT Masa PPN) atas nama PT Master Steel Manufactory masa 01
-2008 (pembetulan ke 2) tanggal 21 Juni 2011 dengan Jumlah PPN
Rp.14.717.606.146 dan PPN Kurang bayar karena Pembetulan Rp.
8.362.500.000 yang ditandatangani EFFENDY KOMALA. (Barang
Bukti No.103)
104. (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :1. 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Surat Dirjen
Pajak Kanwil Madya Jakarta Timur untuk SPT
Masa PPN dan PPnBM tanggal 10-10-2011
2. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) PT
The Master Steel Manufactory tanggal 27 Juni
2011 dengan jumlah pembayaran Rp
2.166.226.991 dan uraian pembayaran Setoran
PPN Dalam Negeri Bulan Februari 2008 (Pasal 8
ayat 3 UU KUP) tahun pajak 2008 yang
ditandatangani EFFENDY KOMALA. Terdapat
tulisan tangan “Sanksi : Rp. 2.166.226.991 x
150% = Rp.3.249.340.486”
3. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) PT
The Master Steel Manufactory tanggal 11
Agustus 2011 dengan jumlah pembayaran Rp
3.249.340.486 dan uraian pembayaran Sanksi
Administrasi denda PPN Dalam Negeri Masa
Februari berdasarkan pasal 8 (3) UU KUP tahun
pajak 2008 yang ditandatangani EFFENDY
KOMALA.
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 28
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
4. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Masa
Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) atas
nama PT Master Steel Manufactory masa 02
-2008 (pembetulan ke 2) tanggal 21 Juni 2011
dengan Jumlah PPN Rp 17.518.507.259 dan
PPN Kurang bayar karena Pembetulan Rp.
8.871.952.659 yang ditandatangani EFFENDY
KOMALA. (Barang Bukti No.104)
105. (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :1. 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Surat Dirjen
Pajak Kanwil Madya Jakarta Timur untuk SPT
Masa PPN dan PPnBM tanggal 10-10-2011
2. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) PT
The Master Steel Manufactory tanggal 30 Juni
2011 dengan jumlah pembayaran Rp
2.649.417.516 dan uraian pembayaran Setoran
PPN Dalam Negeri Bulan Maret 2008 (Pasal 8
ayat 3 UU KUP) tahun pajak 2008 yang
ditandatangani EFFENDY KOMALA. Terdapat
tulisan tangan “Sanksi : Rp. 2.649.417.516 x
150% = Rp.3.974.126.274”
3. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) PT
The Master Steel Manufactory tanggal 19
Agustus 2011 dengan jumlah pembayaran
Rp.3.974.126.274 dan uraian pembayaran Sanksi
Administrasi denda PPN Dalam Negeri Masa
Maret berdasarkan pasal 8 (3) UU KUP tahun
pajak 2008 yang ditandatangani EFFENDY
KOMALA.
4. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Masa
Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) atas
nama PT Master Steel Manufactory masa 03
-2008 (pembetulan ke 2) tanggal 21 Juni 2011
dengan Jumlah PPN Rp.18.208.619.438 dan
PPN Kurang bayar karena Pembetulan Rp.
29
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 29
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
14.401.419.026 yang ditandatangani EFFENDY
KOMALA. (Barang Bukti No.105)
106. (satu) bundel dokumen :1) 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Surat Dirjen
Pajak Kanwil Madya Jakarta Timur untuk SPT
Masa PPN dan PPnBM tanggal 10-10-2011
2) 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) PT
The Master Steel Manufactory tanggal 27 Juni
2011 dengan jumlah pembayaran Rp
4.482.424.870 dan uraian pembayaran Setoran
PPN Dalam Negeri Bulan April 2008 (Pasal 8
ayat 3 UU KUP) tahun pajak 2008 yang
ditandatangani EFFENDY KOMALA. Terdapat
tulisan tangan “Sanksi : Rp4.482.424.870 x 150%
= Rp.6.723.637.305”
3) 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) PT
The Master Steel Manufactory tanggal 22 Juli
2011 dengan jumlah pembayaran Rp.
6.723.637.305 dan uraian pembayaran Sanksi
Administrasi denda PPN Dalam Negeri Masa
April berdasarkan pasal 8 (3) UU KUP tahun
pajak 2008 yang ditandatangani EFFENDY
KOMALA.
4) 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Masa Pajak
Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) atas nama
PT Master Steel Manufactory masa 04 -2008
(pembetulan ke 1) tanggal 21 Juni 2011 dengan
Jumlah PPN Rp.17.449.947.806 dan PPN
Kurang bayar karena Pembetulan Rp.
20.114.501.510 yang ditandatangani EFFENDY
KOMALA. (Barang Bukti No.106)
107. (satu) Bundel dokumen yang terdiri dari :1. 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Surat
Dirjen Pajak Kanwil Madya Jakarta Timur
untuk SPT Masa PPN dan PPnBM tanggal
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 30
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
10-10-2011
2. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP)
PT The Master Steel Manufactory tanggal
27 Juni 2011 dengan jumlah pembayaran
Rp2.023.840.277 dan uraian pembayaran
Setoran PPN Dalam Negeri Bulan Mei 2008
(Pasal 8 ayat 3 UU KUP) tahun pajak 2008
yang ditandatangani EFFENDY KOMALA.
Terdapat tulisan tangan “Sanksi :
Rp2.023.840.277 x 150% =
Rp.3.035.760.415”
3. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP)
PT The Master Steel Manufactory tanggal
22 Juli 2011 dengan jumlah pembayaran
Rp.3.035.760.415 dan uraian pembayaran
Sanksi Administrasi denda PPN Dalam
Negeri Masa Mei berdasarkan pasal 8 (3) UU
KUP tahun pajak 2008 yang ditandatangani
EFFENDY KOMALA.
4. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Masa
Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN)
atas nama PT Master Steel Manufactory
masa 05 -2008 (pembetulan ke 1) tanggal
21 Juni 2011 dengan Jumlah PPN
Rp.17.083.609.358 dan PPN Kurang bayar
karena Pembetulan Rp. 23.994.576.640
yang ditandatangani EFFENDY KOMALA.
(Barang Bukti No.107)
108. (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :1. 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Surat Dirjen
Pajak Kanwil Madya Jakarta Timur untuk SPT
Masa PPN dan PPnBM tanggal 11-10-2011
2. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) PT
The Master Steel Manufactory tanggal 27 Juni
2011 dengan jumlah pembayaran Rp
31
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 31
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
212.343.814 dan uraian pembayaran Setoran
PPN Dalam Negeri Bulan Juni 2008 (Pasal 8 ayat
3 UU KUP) tahun pajak 2008 yang
ditandatangani EFFENDY KOMALA. Terdapat
tulisan tangan “Sanksi :Rp212.343.814 x 150% =
Rp.318.515.721”
3. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) PT
The Master Steel Manufactory tanggal 11
Agustus 2011 dengan jumlah pembayaran Rp.
318.515.721 dan uraian pembayaran Sanksi
Administrasi denda PPN Dalam Negeri Masa Juni
berdasarkan pasal 8 (3) UU KUP tahun pajak
2008 yang ditandatangani EFFENDY KOMALA.
4. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Masa Pajak
Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) atas nama
PT Master Steel Manufactory masa 06 -2008
(pembetulan ke 2) tanggal 21 Juni 2011 dengan
Jumlah PPN Rp.20.903.897.009 dan PPN
Kurang bayar karena Pembetulan Rp.
30.333.236.363 yang ditandatangani EFFENDY
KOMALA. (Barang Bukti No.108)
109. (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :1. 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Surat Dirjen
Pajak Kanwil Madya Jakarta Timur untuk SPT
Masa PPN dan PPnBM tanggal 10-10-2011
2. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) PT
The Master Steel Manufactory tanggal 27 Juni
2011 dengan jumlah pembayaran Rp
12.889.874.951 dan uraian pembayaran Setoran
PPN Dalam Negeri Bulan Juli 2008 (Pasal 8 ayat
3 UU KP) tahun pajak 2008 yang ditandatangani
EFFENDY KOMALA. Terdapat tulisan tangan
“Sanksi :Rp 12.889.874.951 x 150% =
Rp.19.334.812.426”
3. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) PT
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 32
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
The Master Steel Manufactory tanggal 15
Agustus 2011 dengan jumlah pembayaran
Rp.19.334.812.426 dan uraian pembayaran
Sanksi Administrasi denda PPN Dalam Negeri
Masa Juli berdasarkan pasal 8 (3) UU KUP
tahun pajak 2008 yang ditandatangani
EFFENDY KOMALA.
4. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Masa
Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) atas
nama PT Master Steel Manufactory masa 07
-2008 (pembetulan ke 1) tanggal 21 Juni 2011
dengan Jumlah PPN Rp.15.025.794.845 dan
PPN Kurang bayar karena Pembetulan Rp.
30.787.699.191 yang ditandatangani EFFENDY
KOMALA. (Barang Bukti No.109)
110. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :a) 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Surat Dirjen Pajak Kanwil Madya
Jakarta Timur untuk SPT Masa PPN dan PPnBM tanggal 10-10-2011
b) 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) PT The Master Steel
Manufactory tanggal 30 Juni 2011 dengan jumlah pembayaran Rp
2.645.935.232 dan uraian pembayaran Setoran PPN Dalam Negeri
Bulan September 2008 (Pasal 8 ayat 3 UU KUP) tahun pajak 2008
yang ditandatangani EFFENDY KOMALA. Terdapat tulisan tangan
“Sanksi : Rp 2.645.935.232 x 150% = Rp 3.986.902.848”
c) 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) PT The Master Steel
Manufactory tanggal 18 Agustus 2011 dengan jumlah pembayaran
Rp 3.986.902.848 dan uraian pembayaran Sanksi Administrasi
denda PPN Dalam Negeri Masa September berdasarkan pasal 8 (3)
UU KUP tahun pajak 2008 yang ditandatangani EFFENDY KOMALA.
d) 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan
Nilai (SPT Masa PPN) atas nama PT Master Steel Manufactory
masa 09 -2008 (pembetulan ke 1) tanggal 22 Juni 2011 dengan
Jumlah PPN Rp 12.595.757.795 dan PPN Kurang bayar karena
Pembetulan Rp 42.985.324.240 yang ditandatangani EFFENDY
33
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 33
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
KOMALA. (Barang Bukti No.110)
111. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :a) 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Surat Dirjen Pajak Kanwil Madya
Jakarta Timur untuk SPT Masa PPN dan PPnBM tanggal 10-10-2011
b) 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) PT The Master Steel
Manufactory tanggal 27 Juni 2011 dengan jumlah pembayaran Rp
11.504.849.521 dan uraian pembayaran Setoran PPN Dalam Negeri
Bulan Oktober 2008 (Pasal 8 ayat 3 UU KUP) tahun pajak 2008 yang
ditandatangani EFFENDY KOMALA. Terdapat tulisan tangan “Sanksi
: Rp11.504.849.521 x 150% = Rp 17.257.274.281”
c) 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) PT The Master Steel
Manufactory tanggal 21 September 2011 dengan jumlah
pembayaran Rp 4.314.300.000 dan uraian pembayaran Sanksi
Administrasi denda PPN Dalam Negeri Masa Oktober berdasarkan
pasal 8 (3) UU KUP – Cicilan Pertama- tahun pajak 2008 yang
ditandatangani EFFENDY KOMALA.
d) 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) PT The Master Steel
Manufactory tanggal 21 September 2011 dengan jumlah
pembayaran Rp 4.314.300.000 dan uraian pembayaran Sanksi
Administrasi denda PPN Dalam Negeri Masa Oktober berdasarkan
pasal 8 (3) UU KUP – Cicilan Ketiga- tahun pajak 2008 yang
ditandatangani EFFENDY KOMALA
e) 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) PT The Master Steel
Manufactory dengan jumlah pembayaran Rp 4.314.300.000 dan
uraian pembayaran Sanksi Administrasi denda PPN Dalam Negeri
Masa Oktober berdasarkan pasal 8 (3) UU KUP – Cicilan Kedua-
tahun pajak 2008 yang ditandatangani EFFENDY KOMALA
f) 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) PT The Master Steel
Manufactory tanggal 20 September 2011 dengan jumlah
pembayaran Rp 4.314.374.281 dan uraian pembayaran Sanksi
Administrasi denda PPN Dalam Negeri Masa Oktober berdasarkan
pasal 8 (3) UU KUP – Cicilan Keempat- tahun pajak 2008 yang
ditandatangani EFFENDY KOMALA
g) 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan
Nilai (SPT Masa PPN) atas nama PT Master Steel Manufactory
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 34
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
masa 10 -2008 (pembetulan ke 1) tanggal 22 Juni 2011 dengan
Jumlah PPN Rp 19.482.069.595 dan PPN Kurang bayar karena
Pembetulan Rp 48.701.889.008 yang ditandatangani EFFENDY
KOMALA. (Barang Bukti No.111)
112. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :a. 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Surat Dirjen Pajak Kanwil Madya
Jakarta Timur untuk SPT Masa PPN dan PPnBM tanggal 10-10-2011
b. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) PT The Master Steel
Manufactory tanggal 27 Juni 2011 dengan jumlah pembayaran Rp
3.621.434.852 dan uraian pembayaran Setoran PPN Dalam Negeri
Bulan Desember 2008 (Pasal 8 ayat 3 UU KUP) tahun pajak 2008
yang ditandatangani EFFENDY KOMALA. Terdapat tulisan tangan
“Sanksi : Rp 3.621.434.852 x 150% = Rp 5.432.152.278”
c. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) PT The Master Steel
Manufactory tanggal 18 Agustus 2011 dengan jumlah pembayaran
Rp 5.432.152.278 dan uraian pembayaran Sanksi Administrasi
denda PPN Dalam Negeri Masa Desember berdasarkan pasal 8 (3)
UU KUP tahun pajak 2008 yang ditandatangani EFFENDY KOMALA.
d. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan
Nilai (SPT Masa PPN) atas nama PT Master Steel Manufactory
masa 12 -2008 (pembetulan ke 1) tanggal 22 Juni 2011 dengan
Jumlah PPN Rp 14.230.668.210 dan PPN Kurang bayar karena
Pembetulan Rp 53.992.039.487 yang ditandatangani EFFENDY
KOMALA. (Barang Bukti No.112)
113. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :a. 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Surat Dirjen Pajak Kanwil Madya
Jakarta Timur untuk SPT Masa PPN dan PPnBM tanggal 10-10-2011
b. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai
(SPT Masa PPN) atas nama PT Master Steel Manufactory masa 11
-2008 (pembetulan ke 1) tanggal 22 Juni 2011 dengan Jumlah PPN
Rp 24.831.139.837 dan PPN Kurang bayar karena Pembetulan Rp
45.559.539.487 yang ditandatangani EFFENDY KOMALA. (Barang
Bukti No.113)
114. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :
35
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 35
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
a. 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Surat Dirjen Pajak Kanwil Madya
Jakarta Timur untuk SPT Masa PPN dan PPnBM tanggal 11-10-2011
b. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan
Nilai (SPT Masa PPN) atas nama PT Master Steel Manufactory
masa 08 -2008 (pembetulan ke 2) tanggal 21 Juni 2011 dengan
Jumlah PPN Rp 24.790.444.754 dan PPN Kurang bayar karena
Pembetulan Rp. 34.622.824.240 yang ditandatangani EFFENDY
KOMALA. (Barang Bukti No.114)
115. 12 (Dua Belas) Lembar Draft Surat Pemberitahuan masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) atas nama PT The Master Steel Manufactory periode Januari – Desember 2008. (Barang Bukti No.115)
116. 1 (satu) Bundel berkas SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan PT The Master Steel Manufactory periode pembukuan Januari – Desember 2008 yang ditandatangani oleh EFFENDY KOMALA. (Barang Bukti No.116)
117. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak PT The Master Steel Manufactory tanggal 6 November 2009 dengan Uraian Pembayaran “ Tahunan PPh Badan Tahun 2008 sebesar Rp. 427.527.300. (Barang Bukti No.117)
118. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :a. 1 (satu) Lembar Surat Setoran Pajak tanggal 30 Juni 2011 a.n. PT
The Master Steel Manufactory periode pembukuan tahun pajak
2008 dengan uraian Tahunan PPh Badan Tahun 2008 Psl 8 ayat 3
UU KUP
b. 1 (satu) Lembar Surat Setoran Pajak tanggal 03 Agustus 2011 atas
nama PT The Master Steel Manufactory periode pembukuan tahun
pajak 2008 dengan uraian Sanksi Administrasi Denda Berdasarkan
Pasal 8 ayat 3 UU KUP
c. 1 (satu) Bundel berkas SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak
badan PT The Master Steel Manufactory periode pembukuan
Januari – Desember 2008 yang ditandatangani oleh EFFENDY
KOMALA
d. 1 (satu) Bundel copy Laporan Keuangan PT The Master Steel
Manufactory Co tahun 2008 (Pembetulan ke-3)
e. 1 (satu) bundel draft Surat Tanggal 8 April 2013 yang ditujukan
kepada Pengadilan Pajak Perihal Gugatan atas Surat perintah
Penyidikan Pajak Nomor PRIN-01.DIK/WPJ.20/2013 tanggal 2 April
2013
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 36
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
f. 1 (satu) bundel Kronologis Kejadian. (Barang Bukti No.118)
119. 1 (satu) Lembar Surat Nomor : S-15/WPJ.20/KP/0706/2013 Tanggal 31 Januari 2013 Tentang penolakan Permohonan Surat Keterangan Bebas Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan yang ditandatangani ARDHIE PERMADI. (Barang Bukti No.119)
120. 1 (satu) jilid asli Laporan Keuangan PT. The Master Steel Manufactory per 01 Jan 2008 s.d. 31 Des 2008. (Barang Bukti No.120)
121. 1 (satu) jilid asli Laporan Keuangan PT. The Master Steel MFG CO Tahun 2008. (Barang Bukti No.121)
122. 1 (satu) jilid copy Neraca PT. The Master Steel MFG per 31 Desember 2008. (Barang Bukti No.122)
123. 1 (satu) bundel dokumen “Supplemental Agreement” tanggal 20/12/2000 dan “Loan Agreement” tanggal 21/12/2007 beserta lampiran. (Barang Bukti No.123)
124. 1 (satu) buah tas ransel merk “Targus” warna hitam. (Barang Bukti No.124)
125. Uang tunai yang nilai keseluruhannya adalah 300.000 SGD (tiga ratus ribu dolar singapura) yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) amplop berwarna coklat yang didalamnya terdapat (3) tiga buah amplop berwarna coklat yang masing-masing berisikan:
1) 100.000 SGD (seratus ribu dolar singapura) yang terdiri dari 50
(lima puluh) lembar pecahan senilai 1.000 SGD (seribu dolar
singapura) dan 5 (lima) lembar pecahan senilai 10.000 SGD
(sepuluh ribu dolar singapura).
2) 100.000 SGD (seratus ribu dolar singapura) yang terdiri dari 10
(sepuluh) lembar pecahan 10.000 SGD( sepuluh ribu dolar
singapura).
3) 100.000 SGD (seratus ribu dolar singapura ) yang terdiri dari 100
(seratus) lembar pecahan 1.000 SGD (seribu dolar singapura).
(Barang Bukti No.125)
126. Uang tunai sebesar 130.000 SGD (seratus tiga puluh ribu dolar singapura) yang terdiri dari: 6 (enam) lembar pecahan 10.000 SGD (sepuluh ribu dolar singapura) dan 70 (tujuh puluh) lembar pecahan 1.000 SGD (seribu dolar singapura). (Barang Bukti No.126)
127. 1 (satu) buah Kendaraan Merk Toyota type New Avanza 1.3G A/T, jenis Mobil Penumpang, Model Minibus, Nomor Rangka/NIK/VIN: MHKM1BB3JCK002920, Nomor Mesin: DK57465, Nomor Polisi: B1696 KKQ, beserta kuncinya dan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) atas nama YOSIDAH. (Barang Bukti No.127)
128. Uang dengan rincian sebagai berikut1) 23 (dua puluh tiga) lembar SGD 1.000 yang dibungkus dalam
amplop coklat.
2) 3 (tiga) lembar SGD 10.000 dan 70 (tujuh puluh) lembar SGD 1.000
37
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 37
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
yang dibungkus dalam amplop coklat. (Barang Bukti No.128)
129. Uang tunai sejumlah Rp 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) (Barang Bukti No.129)
130. Uang tunai sejumlah Rp 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) (Barang Bukti No.130)
131. Uang tunai sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) (Barang Bukti No.131)
132. Uang sebesar Rp4.478.270 (Empat juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh rupiah). (Barang Bukti No.132)
133. Uang tunai sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) yang terdiri atas 27 (dua puluh tujuh) lembar pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). (Barang Bukti No.133)
134. 1 (satu) buah handphone BLACKBERRY Model:9900, PIN: 28CF7578 IMEI: 359683041634304, yang didalamnya terdapat memorycard MicroSD HC 4GB dan SimCard XL dengan ICCID: H158962116100 22885121-0. (Barang Bukti No.134)
135. 1 (satu) buah Handphone HUAWEI C6000, SN: 9CA9MA1112402030, yang didalamnya terdapat SimCard ESIA dengan ICCID: 89062 99010 11760 3190. (Barang Bukti No.135)
136. 1 (satu) buah handphone SAMSUNG Model:SCH-S269, SN: 01501936757, yang didalamnya terdapat SimCard FLEXI dengan ICCID: 62620 76212 16026 3640J dan SimCard ESIA dengan ICCID: 8906 2990 1058 4627 482. (Barang Bukti No.136)
137. 1 (Satu) buah Handphone Merk BlackBerry Type warna hitam 9900 PIN:25B36C5D, IMEI: 354279050919242, SIMCARD INDOSAT, ICCID: 6201 5000 0004 61594, Memory Card Type MicroSD merek SanDisk kapasitas 4GB kode no: 2311DEZQA0AE BH MADE IN CHINA dalam keadaan terpassword. (Barang Bukti No.137)
138. 1 (Satu) buah handphone SONY XPERIA TYPE: PM-0210-BV, IMEI: , yang didalamnya terdapat SimCard MATRIX dengan ICCID: 8962010000 0757598626 (94) dalam keadaan SimCard lock. (Barang Bukti No.138)
139. 1 (Satu) buah Handphone merek Samsung Model: SCH-B299 warna hitam tanpa SIM CARD, tanpa memorycard, Kode no: A0000040DEE049 dalam keadaan off. (Barang Bukti No.139)
140. 1 (Satu) buah Netbook Merk ACER Model: ASpire One series, Model Number: NAV50, S/N: LUSAQ0B121013037BB1601, S/N ID: 01301426716 warna merah-hitam, yang didalamnya terdapat media penyimpan elektronik berupa Hard Disk 2.5" SATA, Merk: Western Digital Model:WD1600BEVT, S/N: WX61A1012189, Kapasitas 160GB beserta batre dan Charger Adapter model: ADP-40TH A. (Barang Bukti No.140)
140. 1 (Satu) buah Netbook Merk ACER Model: ASpire One series, Model Number: NAV50, S/N: LUSAQ0B121013037BB1601, S/N ID: 01301426716 warna merah-hitam, yang didalamnya terdapat media penyimpan elektronik berupa Hard Disk 2.5" SATA, Merk: Western Digital Model:WD1600BEVT, S/N: WX61A1012189, Kapasitas 160GB beserta batre dan Charger Adapter model: ADP-40TH A. (Barang Bukti No.140)
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 38
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id141. 1 (satu) buah alat komunikasi telepon genggam/ hand phone merk
SMARTFREN warna Hitam (Barang Bukti No.141)142. 1 (satu) buah alat komunikasi telepon genggam/ hand phone
BLACKBERRY warna Hitam Silver dengan nomor panggil 081351107888. (Barang Bukti No.142)
143. 1 (Satu) buah handphone NOKIA Model: 100 TYPE: RH-130, IMEI: 355502/05/647703/3, yang didalamnya terdapat SimCard XL dengan ICCID: HHU01 8962119112 44412149-9. (Barang Bukti No.143)
144. 1 (satu) Hand Phone Merk Nokia Type: RM-713 Model: X1-01, IMEI 1: 351961/05/110502/9, IMEI 2: 351961/ 05/110503/7 yang didalamnya terdapat Sim Card XL dengan ICCID: 8962.1167.1302.5195.99-3 yang di temukan di dalam bagasi Motor Honda Revo dengan No Pol: L 5785 EN yang dikuasai oleh Eko Darmayanto. (Barang Bukti No.144)
145. 1(satu) buah FlashDisk Merek Kingston Data Traveler warna Biru Putih, kapasitas 16GB, yang berisi File rekaman CCTV pada Kantor Wilayah DJP Jakarta Timur, dengan nama-nama File sebagai berikut :
1. 20130506_174200.irf dengan nilai MD5: d729eee07e691c7ebd
97ec7c96e55d80
2. 20130506_175000.irf dengan nilai MD5: 457899a821624e67fb
581c5cf797a36f
3. 20130506_180000.irf dengan nilai MD5: a22bb4e79005bd14c15
a043eb6b84e62. (Barang Bukti No.145)
146. 1 (satu) Keping DVD Merek Verbatim dengan S/N: KN 642A300477GH kapasitas 4.7 GB tanpa label berisi rekaman CCTV Century Park. (Barang Bukti No.146)
147. 1 (satu) buah CD dengan serial number SN : MAPA10QF06104543 1 yang berisi file / data hasil penyadapan. (Barang Bukti No.147)
148. 1 (satu) buah FlashDisk JetFlash Transcend 32GB, dengan S/N: 53B41S0G38WVM2I1, warna Putih Kuning, yang berisi file rekaman CCTV pada Hotel BOROBUDUR. (Barang Bukti No.148)
149. 1 (satu) Ordner Tranparan milik M. DIAN IRWAN N yang berisi SLIP GAJI, SLIP UANG MAKAN, TANDA TERIMA PEMBAYARAN TUNJANGAN KHUSUS PEMBINAAN KEUANGAN NEGARA, RINCIAN PENGHASILAN BULANAN periode JULI 2011 – April 2013 atas nama MOH. DIAN IRWAN NUQISRA. (Barang Bukti No.149)
150. 1 (satu) lembar asli print out dokumen booking Hotel Century park No.377315 Tanggal cetak 22/5/2013 a.n. sdr. ABDURAHMAN ASSAGAF. (Barang Bukti No.150)
151. 1 (Satu) unit kendaraan roda empat, model sedan, nomor polisi B 2831 JL, merek Honda Tipe City GD81.51DSI, warna hitam metalik, nomor rangka MRHGD85706P040055, nomor mesin L15A24800061, beserta Surat Tanda Nomor Kendaraanass (STNK) asli, atas nama MOH. DIAN IRWAN MUQISHRA dan Kunci kontak mobil (lengkap dengan Dompet kunci warna krem dan gantungan). (Barang Bukti No.151)
152. 1 (satu) lembar copy legalisir bill tagihan makan Hotel Borobudur no.89074 tanggal 25 April 2013 dan struk pembayaran tanggal 25 April 2013 sebesar Rp551.034 (lima ratus lima puluh satu ribu tiga puluh empat rupiah) menggunakan Kartu Visa no. 4541.7800.1357.1018 a.n.
39
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 39
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
EFFENDY KOMALA. (Barang Bukti No.152)153. 5 (lima) lembar fotokopi yang dilegalisir Surat Kejaksaan Tinggi DKI
Jakarta Nomor: B-3129/0.1.4/Euh.1/5/2013 tentang hasil penyidikan atas nama tersangka DIAH SOEMEDI, dkk tanggal 17 Mei 2013 ditandatangani oleh HAPPY HADIASTUTY. (Barang Bukti No.153)
154. Uang tunai sebesar Rp728.500.000,00 (tujuh ratus dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 7.285 (tujuh ribu dua ratus delapan puluh lima) lembar pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). (Barang Bukti No.154)
155. Uang tunai sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), yang terdiri atas 2.000 (dua ribu) lembar pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). (Barang Bukti No.155)
156. Uang tunai sejumlah Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah), yang terdiri atas 5.500 (lima ribu lima ratu) lembar pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). (Barang Bukti No.156)
157. Uang tunai sebesar 9.800 USD (sembilan ribu delapan ratus dolar US) yang terdiri dari 98 (sembilan puluh delapan) lembar pecahan 100 USD (seratus dolar US). (Barang Bukti No.157)
158. Uang tunai sebesar 5.000 USD (lima ribu dolar US) yang terdiri dari 50 (lma puluh) lembar pecahan 100 USD (seratus dolar US). (Barang Bukti No.158)
159. 1 (satu) buah gantungan kunci yang terdiri dari 5 (lima) buah anak kunci laci ruang kerja M. DIAN IRWAN N. (Barang Bukti No.159)
160. 1 (satu) buah kunci laci meja kerja EKO DARMAYANTO. (Barang Bukti No.160)
161. 1 (satu) buah gantungan kunci yang terdiri dari:
1. 1 (satu) buah kunci Apartemen Niffaro Lantai 10 Kamar
Nomor 1.
2. 1 (satu) buah kunci brankas milik EKO DARMAYANTO
(Barang Bukti No.161)
162. 1 (satu) Flash Disk Merk Kingston Type DataTraveler G3 warna putih-biru kapasitas 16GB dengan Kode No USB: 0013728A7896 AC61A5390077 yang mempunyai nilai MD5 Hash:f379cd8 d0498b1a70f011cd774e0b69d yang digunakan oleh Eka Gunawan. (Barang Bukti No.162)
163. 1 (satu) Hard Disk Merk Seagate, Model: ST500DM002, S/N: Z2AXR57J Kapasitas 500GB yang mempunyai nilai MD5 Hash: 7A234A46957E935DDC29A04476FE4964 di ruang / meja kerja Eko Darmayanto. (Barang Bukti No.163)
164. 1 (satu) Hard Disk Merk Western Digital, Model: WD5000AAKX-083CA1, S/N: WCAYUEL44276 kapasitas 500GB yang mempunyai nilai MD5 Hash: B7299705C5CBF26FF56B1E39170C83B0 di ruang / meja kerja Moh. Dian Irwan Nuqisra. (Barang Bukti No.164)
165. 1 (satu) Hard Disk Merk Seagate Barracuda 7200.12, Model: ST3250318AS, S/N: 5VME59F0 kapasitas 250GB yang mempunyai nilai MD5 Hash: 1C186921A9CD105022C12 FFCD60EB0B5 di ruang/ meja kerja Awwam Munazat. (Barang Bukti No.165)
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 40
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id166. 1 (satu) Flash Disk warna putih-merah muda dengan tulisan "Kring pajak
500200" dibagian depan dan tulisan "Pajak Menyatukan Hati Membangun Negeri Kanwil DJP Jakarta Timur" dibagian belakang, kapasitas 4GB dengan Kode No USB: AAHGJ03OVAN04E5J yang mempunyai nilai MD5 Hash: d803b1c9dfc9229565cf868f26fdab16 di ruang / meja kerja Eko Darmayanto. (Barang Bukti No.166)
167. 1 (satu) Flash Disk warna putih-merah muda dengan tulisan "Kring pajak 500200" dibagian depan dan tulisan "Pajak Menyatukan Hati Membangun Negeri Kanwil DJP Jakarta Timur" dibagian belakang, kapasitas 4GB dengan Kode No USB: AAX1V22M1O73ZJO3 yang mempunyai nilai MD5 Hash: 62210E097C97B984D02C55 BF1547209A di ruang / meja kerja Moh. Dian Irwan Nuqisra. (Barang Bukti No.167)
168. 1 (satu) buah flashdisk warna hitam merk DT101 G2 kapasitas 16GB. (Barang Bukti No.168)
169. 1 (satu) buah flashdisk warna biru merk DT101 G2 kapasitas 4GB. (Barang Bukti No.169)
170. 1 (satu) Odner warna hitam bertuliskan Kertas Kerja Pemeriksaan atas nama Wajib Pajak PT. NUSA RAYA CIPTA tahun Pajak 2008 yang berisi :
A. 1 (satu) copy lembar disposisi tanggal 8 Mei 2009 dari Kepala
Seksi Pengawasan dan Konsultasi II KPP Madya Jakarta Timur -
B. 1 (satu) copy lembar Pengawasan Arus dokumen atas nama PT
NUSA RAYA CIPTA tanggal 5 Mei 2009.
C. 1 (satu) copy lembar penelitian SPT Tahunan PPH Badan atas
nama PT NUSA RAYA CIPTA tahun pajak 2008
D. 1 (satu) bendel copy SPT Tahunan tahun pajak 2008 beserta
SPP nya atas nama PT NUSA RAYA CIPTA. -
E. 4 (empat) lembar asli Surat Panggilan masing- masing atas nama
HANDOKO, NILA SUTA.
F. 1 (satu) lembar sampul Verbaal perihal Permohonan
Pembahasan Pemeriksaan Buper PT Nusa Raya Cipta.
G. 1 (Satu) lembar asli Surat Tugas Penggantian Pemeriksaan Bukti
Permulaan Nomor: STP.PBP-29/WPJ.20/2012 tanggal 17
September 2012
H. 1 (Satu) lembar asli Surat Tugas Penggantian Pemeriksaan Bukti
Permulaan Nomor : STP.PBP-04/WPJ.20/2011 tanggal 28 Juli
2011
I. 1 (Satu) lembar copy Surat Perintah Pemeriksaan Pajak Nomor :
PRIN-2/ WPJ.20/BD.0402/2010 tanggal 25 Maret 2010. -
J. 1 (satu) lembar sampul Verbaal perihal Panggilan untuk
memberikan Keterangan an. PT Nusa Raya Cipta beserta Surat
41
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 41
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Panggilan bernomor PANG.BP-03/WPJ.20/BD.0700/2012. -
K. 1 (satu) lembar sampul Verbaal perihal Panggilan untuk
memberikan Keterangan an. PT Nusa Raya Cipta beserta Surat
Panggilan bernomor PANG.BP-001/WPJ.20/BD.0700/2011.
L. 1 (satu) lembar disposisi dari Kepala KPP Pratama Jakarta Pluit
perihal Jawaban Konfirmasi Kebenaran Faktur Pajak atas
Pembeli PT Nusa Raya Cipta/01.300.554.1-007.000 beserta 1
(satu) set jawaban konfirmasi.
M. 2 (Dua) lembar surat ijin keluar masing-masing atas nama
AWWAM MUNAZAT dan C. SIGIT TRIATMONO.
N. 2 (dua) lembar berita acara keterangan di tempat wajib pajak
yang ditandatangani oleh SUWARDI.
O. 4 (empat) Lembar Surat panggilan masing-masing bernomor
PANG.BP-36/WPJ.20/BD.0700/2011,PANG.BP-37/WPJ.20/BD.
0700/2011, PANG.BP-38/WPJ.20/BD.0700/2011, dan PANG.
BP-39/WPJ.20/BD.0700/2011.
P. 1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor : ND-25/WPJ.20/2010 tanggal
17 Maret 2010 yang ditandatangani oleh ERWIN SILITONGA.
Q. 1 (satu) set Surat Permintaan Klarifikasi Data Pajak Keluaran
Nomor S-237/WPJ.20/BD.04/2011 tanggal 15 Agustus 2011. -
R. 1 (satu) set Naskah Serah Terima Pemeriksaan nomor : NST- /
WPJ.20/BD.0700/2011 tanggal 9 Juni 2011
S. 1 (satu) bendel, Laporan Keuangan Konsolidasi PT Nusa Raya
Cipta dan Anak perusahaan untuk tahun 31 Desember 2008 dan
2007
T. 1 (satu) set Profile Wajib Pajak PT Nusa raya Cipta. -
U. 2 (dua) lembar tanda terima atas nama PT Nusa Raya Cipta
masing- masing tanggal 18 Oktober 2010 dan 4 Oktober 2010. -
V. 1 (Satu) lembar asli Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Bukti
permulaan Nomor: Pemb-04/WPJ.20/BD.0402/2010 tanggal 25
Maret 2010.
W. 1 (satu) set Data master File Wajib Pajak Atas nama PRINTO
JAYA PRIMA.
X. 1 (satu) rangkap Laporan IDLP Nomor Lap-01/WPJ.20/
BD.0700/2010.
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 42
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Y. 1 (satu) lembar Nota Dinas nomor: ND-18/ WPJ.20/
BD.0402/2010
Z. 1 (satu) Lembar Surat Tugas Nomor ST-1246/WPJ.20/2010
tanggal 26 Oktober 2010.
AA. 1 (satu) set Surat Nomor S.BP-151/WPJ.20/BD.0700/2010
tanggal 22 September 2010 perihal Permohonan Peminjaman
Berkas Wajib Pajak.
BB. 1 (satu) set Surat Nomor S.BP-153/WPJ.20/BD.0700/2010
tanggal 22 September 2010 perihal Permintaan Peminjaman/
perolehan Buku, Catatan dan Dokumen. (Barang Bukti No.170)
171 1 (satu) odner biru yang berjudul Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) dengan Nomor SPP : Prin-08/WPJ.20/BD.04/2010 atas nama wajib pajak PT Delta Internusa tahun pajak 2008, yang berisi :
A. 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan tanggal 2 Mei 2012 di atas
Materai yang ditandatangani oleh ADDI WINARKO
B. 3 (tiga) lembar Surat Nomor 16/S.KON-AU/JKC/II/09 tanggal 5
Februari 2009 -
C. 1 (satu) lembar Pengawasan arus dokumen dan Penerimaan
Surat beserta 1 (set) SPT Tahunan atas nama Wajib Pajak PT
Delta Internusa tahun pajak 2009.-
D. 1 (satu) set copy SPT Tahunan atas nama Wajib Pajak
NOJORONO TOBACCO INTERNATIONAL tahun pajak 2008.
E. 1 (satu) set SPT Tahunan atas nama Wajib Pajak NIKKI SUPER
TOBACCO INDONESIA tahun pajak 2008
F. 1 (satu) set copy Lampiran SPT Tahunan atas nama Wajib Pajak
PT NIKORAMA CITRA TOBACCO tahun pajak 2008.
G. 1 (satu) set copy SPT Tahunan atas nama Wajib Pajak AROMA
TOBACCO INTERNATIONAL tahun pajak 2008 -
H. 1 (satu) lembar copy Bukti Penerimaan Surat beserta 1 (set) SPT
Tahunan PPh Badan atas nama Wajib Pajak PT NOJORONO
TOBACCO INTERNATIONAL tahun pajak 2008. -
I. 1 (satu) bendel copy Laporan Keuangan Konsolidasi PT
NOJORONO TOBACCO INTERNATIONAL dan anak
perusahaan periode 31 Desember 2008 dan 2007. -
J. 1 (satu) bendel copy Laporan Auditor Independen PT NIKKI
SUPER TOBACCO INDONESIA KUDUS tanggal 31 Desember
43
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 43
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
2008.
K. 1 (satu) bendel copy Laporan Auditor Independen PT NIKORAMA
CITRA TOBACCO KUDUS tanggal 31 Desember 2008.
L. 1 (satu) bendel copy Laporan Auditor Independen PT AROMA
TOBACCO INTERNASIONAL tanggal 31 Desember 2008.
(Barang Bukti No.171)
172. 1 (satu) odner biru berjudul Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) Nomor SPP : Prin-08/WPJ.20/BD.04/2010 atas nama Wajib Pajak PT Delta Internusa tahun pajak 2008 yang berisi :
A. Fotokopi PT. Delta Internusa tanpa nomor tanggal 22-01-13
beserta lampiran -
B. Fotokopi Laporan Auditor Independen atas laporan keuangan
PT. Delta Internusa periode 2007 dan 2008 dari KAP Ngurah
Arya dan Rekan
C. Profil wajib pajak PT. Delta Internusa
D. Surat ijin usaha perdagangan (SIUP) Besar Nomor: 03016/
1.824.51 -
E. Tanda Daftar Perusahaan Terbatas PT. Delta Internusa
F. Keputusan MEnteri Hukum dan HAM RI Nomor:
AHU-66588.AH.01.02 tahun 2008 tanggal 22 September 2008 -
G. Akte pernyataan Keputusan Rapat PT. Delta Internusa tanggal
18 Juni 2008 No. 16 Notaris Drs. Ika Slamet Riyono, SH
H. Surat dari PT. Nojorono Kudus kepada PT. Delta Internusa
dengan nomor :
• 046/Pemb/XII/08 tanggal 19-12-2008 perihal kenaikan harga -
• 041/Pemb/XI/08 tanggal 21-11-2008 perihal kenaikan harga -
• 034/Pemb/X/08 tanggal 23-10-2008 perihal kenaikan harga -
• 029/Pemb/VIII/08 tanggal 29-08-2008 perihal kenaikan harga
• 015/Pemb/V/08 tanggal 29-05-2008 perihal kenaikan harga
• 004/Pemb/II/08 tanggal 09-02-2008 perihal kenaikan harga -
• 063/Pemb/XII/07 tanggal 06-12-2007 perihal kenaikan harga -
I. Surat dari PT. NIki Super Tobacco Indonesia kepada PT. Delta
Internusa dengan nomor : -
• 21/Pemb/2008 tanggal 19-12-2008 perihal kenaikan harga jual
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 44
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
• 20/Pemb/2008 tanggal 27-11-2008 perihal kenaikan harga jual
• 014/Pemb/2008 tanggal 23-10-2008 perihal kenaikan harga
jual
• 03/Pemb/2008 tanggal 02-06-2008 perihal kenaikan harga jual
• 01/Pemb/2008 tanggal 11-02-2008 perihal kenaikan harga jual
-
• 22/Pemb/2007 tanggal 07-12-2007 perihal kenaikan harga
jual-
J. Surat dari PT. Nikorama Citra Tobacco kepada PT. Delta
Internusa dengan nomor : -
• 007/HRG/NIKO/2008 tanggal 19-12-2008 -
• 005/HRG/NIKO/2008 tanggal 23-09-2008 -
• 006/HRG/NIKO/2008 tanggal 23-10-2008
• 004/HRG/NIKO/2008 tanggal 01-08-2008 -
• 003/HRG/NIKO/2008 tanggal 08-04-2008 -
• 002/HRG/NIKO/2008 tanggal 03-04-2008 -
• 001/HRG/NIKO/2007 tanggal 09-02-2008 -
• 009/HRG/NIKO/2007 tanggal 07-12-2007 -
K. SUrat dari PT. Aroma Tobacco Internasional Nomor : 011/ATI/
V/07 tanggal 25 Mei 2007
L. Berita Acara Permintaan Keterangan Nomor: BAPK - 01/WPJ.20/
BD.0700/2012 tanggal 06 Maret 2012 terhadap Giwangseh.
M. Berita Acara Permintaan Keterangan Nomor: BAPK - 22/WPJ.20/
BD.0700/2011 tanggal 09 Maret 2011 terhadap L. Suryawidjaja
Djuhadi. -
N. BAPK Lanjutan tanggal 01-11-2012 terhadap Giwangseh
O. 1 (satu) set Surat Permohonan Peminjaman Berkas Wajib Pajak
Nomor : S.BP-77/WPJ.20/BD.0700/2010 tanggal 05 April 2010 -
P. 1 (satu) set Surat permintaan/perolehan buku, catatan dan
dokumen nomor : S-76/WPJ.20/BD.0700/2010 tanggal 05 April
2010 -
Q. Surat Tugas PEnggantian Pemeriksaan Bukti Permulaan Nomor:
45
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 45
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
STP.PBP-28/WPJ.20/2012 tanggal 17 September 2012. -
R. Surat Perintah Pemeriksaan Pajak Nomor : PRIN.BP-08/WPJ.20/
BD.04/2010 tanggal 30 April 2010
S. PEmberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan Nomor :
PEMB.BP-15/WPJ.20/BD.04/2010 tanggal 30 April 2010
T. Pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan Nomor: S.PEMB.
BP-16/WPJ.20/BD.04/2010 tanggal 30 April 2010 -
U. Nota Dinas Nomor : ND-49/WPJ.20/2010 tanggal 15 April 2010
V. Nota DInas IDLP Nomor : ND-28/WPJ.20/BD.0402/2010 tanggal
26-03-2010 -
W. Laporan Hasil Pengembangan dan Analisis IDLP Nomor :
LAP-07/ WPJ.11/BD.0401/TIM.IDLP/2010 tanggal 25-03-2010 -
X. Satu Bundel Data Master File Wajib Pajak -
Y. Company Profile Bentoel Group (Barang Bukti No.172)
173. 1 (satu) lembar asli bertuliskan “Buku Kas Kredit” PT NOJORONO TOBACCO INTERNATIONAL Tanggal 20/03/2013 No. 001052/K/B, untuk pengeluaran uang sebesar Rp1.700.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus juta rupiah). (Barang Bukti No.173)
174. 1 (satu) lembar Asli Tanda Terima yang bertuliskan dari KUDUS, Jumlah Rp 1.700.000.000,- terbilang Satu Milyar Tujuh Ratus Juta Rupiah untuk Titipan uang di Jakarta yang ditandatangani oleh K. PITOYO. (Barang Bukti No.174)
175. 1 (satu) lembar Asli KAS BON nomor 137/2013 yang bertuliskan Kepada/Dari SEMENTARA, Jumlah Rp 1.500.000.000,- terbilang satu Milyar Lima ratus juta rupiah untuk Sumbangan tunai tanggal 20 maret 2013. (Barang Bukti No.175)
176. 1 (satu) lembar Asli KAS BON nomor 142/2013 yang bertuliskan Kepada/Dari SEMENTARA, Jumlah Rp 50.000.000- terbilang Lima puluh juta rupiah untuk PER KAS – TUNAI tanggal 21 maret 2013. (Barang Bukti No.176)
177. 1 (satu) lembar Asli KAS BON Tanpa Nomor yang bertuliskan Kepada/Dari KRISTANTO PITOYO, Jumlah Rp 3.250.000.000- terbilang Tiga Miliar dua ratus Lima puluh juta rupiah tanggal 22 maret 2013. (Barang Bukti No.177)
178. 1 (satu) lembar verbaal surat Perihal Penyampaian Konsep pemeriksaan Buper atas nama WP PT Delta Internusa tanggal 19 Maret 2013 beserta Resume Konsep Laporan Bukti Pemeriksaan yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa dan Konsep Laporan Pemeriksaan Pajak Bukti Permulaan nomor: LPBP- /WPJ.20/2013 bulan Maret 2013 (Barang Bukti No.178)
179. 1 (satu) buah Amplop Coklat KEMENTRIAN KEUANGAN RI yang berisi : -- 1 (satu) buah Buku Tabungan TAHAPAN BCA Atas nama MOH
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 46
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
FATHAN Nomor Rekening : 6280261678. -
- 1 (satu) buah Buku Tabungan SUPERPUNDI BII atas nama M DIAN
IRWAN NUQISRA nomor rekening: 1-206-11963-0. (Barang Bukti
No.179)
180. 1 (satu) buah Buku Tabungan Rupiah MANDIRI atas nama : M DIAN IRWAN N, Nomor Rekening : 031-00-0513659-6, Jl. Kayumanis Barat Rt 001 Rw 009 No.18 kayu manis Jakarta 13130. (Barang Bukti No.180)
181. 1 (satu) buah Buku Catatan bertuliskan “KANWIL DJP JAKARTA TIMUR”. (Barang Bukti No.181)
182. 5 lembar (copy) Akta Jual Beli No. 67 tahun 2007 tanggal 14 Februari tahun 2007 PPAT Widyatmoko SH. (Barang Bukti No.182)
183. 6 lembar (copy) Sertifikat Tanda Bukti Hak HM. 7649/ Kebagusan No. 09.02.04.06.1.07649. (Barang Bukti No.183)
184. 4 lembar (copy) Akta Hibah No. 120 tahun 2001 atas nama Tn. Suhartoyo dan Tn. Eko Darmayanto tanggal 22 september 2001 PPAT Harina Jusuf SH. (Barang Bukti No.184)
185. 1 lembar (copy) Formulir Pencatatan Pemilikan Tanah, nama Pemohon: Eko Darmayanto tanggal 26 September 2001.(Barang Bukti No.185)
186. Lembar (asli) ketikan yang dibuat oleh DRG. RANI RA UMARELLA tentang “Tahap I, Penydidikan atas peristiwa tangkap tangan tanggal 15 Mei 2013. (Barang Bukti No.186)
187. 1 lembar (copy) tulisan tangan yang dibuat oleh DRG. RANI RA UMARELLA tentang agenda mingguan. (Barang Bukti No.187)
188. 2 (dua) lembar asli surat Petikan Keputusan Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak Nomor : KEP-29/PJ.1/UP.52/1991 tentang penyesuaian jabatan dan angka kredit dalam jabatan pemeriksa Pajak pada Direktorat Jenderal Pajak tanggal 2 Desember 1991. (Barang Bukti No.188)
189. 1 (satu) lembar verbaal surat Perihal Penyampaian Konsep pemeriksaan Buper atas nama WP PT Nusa Raya Cipta tanggal 19 Maret 2013 beserta Resume Konsep Laporan Bukti Pemeriksaan yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa dan Konsep Laporan Pemeriksaan Pajak Bukti Permulaan nomor: LPBP- /WPJ.20/2013 bulan Maret 2013 (Barang Bukti No.189)
190. 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Timur Nomor : Kep-812/WPJ.20/2012 tentang susunan tim penelaah Konsep Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Timur. (Barang Bukti No.190)
191. 1 (satu) Bundel Berita Acara Penelaahan Pemeriksaan Bukti Permulaan Np. BA-10/WPJ.20/BD.04/2013 tanggal 29 April 2013 atas nama WP PT Delta Internusa (Barang Bukti No.191)
192. 1 (satu) lembar Surat Nomor S-705/WPJ.20/2013 tanggal 27 Maret 2013 tentang Undangan Pembahasan (review) Konsep Laporan Bukti Permulaan. (Barang Bukti No.192)
193. 1 (satu) bundel Nota Dinas Nomor : ND-21/WPJ.20/2013 tanggal 27 Maret 2013 tentang pembahasan laporan bukti permulaan dengan tim pembahas. (Barang Bukti No.193)
47
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 47
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id194. 1 (satu) bundel konsep laporan pemeriksaan pajak bukti permulaan atas
nama wajib pajak PT Delta Internusa. (Barang Bukti No.194).195. 1 (satu) bundel copy yang telah dilegalisir Buku register surat Nomor P4
2013. (Barang Bukti No.195)196. 1 (satu) lembar asli surat nomor S-705/WPJ.20/2013 tanggal 27 Maret
2013 perihal Undangan Pembahasan (review) konsep laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang ditandatangani oleh HARIO DAMAR. (Barang Bukti No.196)
197. 1 (satu) lembar asli Nota dinas Nomor ND-21/WPJ.20/2013 tanggal 27 Maret 2013 dengan hal Pembahasan Laporan Bukti Permulaan dengan tim pembahas. (Barang Bukti No.197)
198. 1 (satu) lembar asli Daftar hadir Laporan Pemeriksaan Bukti permulaan a.n. PT Delta Internusa yang ditandatangani oleh ADE LILI (Barang Bukti No.198)
199. 1 (satu) bundel copy legalisir dokumen SPT Tahunan tahun 2008 atas nama wajib pajak PT Delta Internusa beserta tanda terima SPT nomor 006069. (Barang Bukti No.199)
200. 1 (satu) bundel copy tanda terima bukti potong PPH pasal 22 atas nama wajib pajak PT Delta Internusa, dengan dokumen terdepan Tanda terima Dokumen tahun 2008 yang dipinjamkan kepada Kanwil DJP Jaktim. (Barang Bukti No.200)
201. Uang tunai sejumlah SGD 5.000,- (lima ribu dolar singapura) (Barang Bukti No.201)
202. Uang tunai sejumlah Rp500.200.000,00 (lima ratus juta dua ratus ribu rupiah), yang terdiri atas:
1. 4.352 (empat ribu tiga ratus lima puluh dua) lembar pecahan
Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan
2. 1.300 (seribu tiga ratus) lembar pecahan Rp50.000,00 (lima puluh
ribu rupiah). (Barang Bukti No.202)
Dengan permohonan:
Nomor Barang Bukti: 1,2,3,5,6,7,8,
127,151,188,
Dikembalikan kepada M. Dian Irwan Nuqisra
Nomor Barang Bukti: 12,14,15,16, 161,182,183,184,185,186,187,
Dikembalikan kepada Eko Damaryanto
Nomor Barang Bukti; 19,20,21,22,23, 27,28,33,34,37,42,51,74,81,83,84,85,86,87, 102,103,104,105,106,107,108,109,110,111, 112,
Dikembalikan kepada Diah Soemedi.
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 48
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
113,114,115,116,117,118,119,120,121, 123,
Nomor Barang Bukti: 24,140. Dikembalikan kepada Effendy Komala.Nomor Barang Bukti: 25,134,136. Dikembalikan kepada Teddy Muliawan.Nomor Barang Bukti: 4,9,10,11,13,17,18
26,29,30,31,32,35,36,38,39,40,41,43,44, 45,46, 48,49,50,53,54,55,56,60,61,62, 66, 70,71,72,73,75,76,80,82,89,90, 91,92,100, 145,149,159, 160,161,162,163,164,165, 166,167,168,169,170,171,172,178,179,180, 181,189,190.191,192,193,194,195,196,197, 198,199,200.
Dikembalikan kepada Kanwil DJP.
Nomor Barang bukti : 47,52,58,59,63,64, 65, 67, 68,69, 77,79,88,93,153,
Dikembalikan kepada Kantor Pusat DJP
Nomor Barang Bukti: 124 Dirampas untuk dimusnahkan
Nomor Barang Bukti ; 57, Dikembalikan kepada Erwin SIlitongaNomor Barang Bukti: 125,126,128,
129,130,131,132,133,135,137,138, 139,141,142,143,144,154,155,156, 157,158, 201,202.
Dirampas untuk disetorkan ke Kas Negara
Nomor Barang Bukti : 173,174,175,176, 177,
Dikembalikan kepada PT NOJORONONomor Barang Bukti:
78,94,95,96,97,98,99, 101,146,147,148,150,152,
Terlampir dalam berkas perkara.
4. Menetapkan agar Terdakwa 1, MOHAMMAD DIAN IRWAN NUQISRA, dan
Terdakwa 2, EKO DAMARYANTO, SE, masing-masing membayar biaya
perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
49
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 49
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Telah mendengar Nota Pembelaan dari Terdakwa 1, MOHAMMAD DIAN
IRWAN NUQISRA, dan Tim Penasihat Hukumnya yang masing-masing dibacakan
didepan persidangan pada tanggal 10 Desember 2013, yang pada pokoknya
sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwa 1, MOHAMMAD DIAN
IRWAN NUQISRA, tidak terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
melanggar Pasal 12 huruf a Undang-undang Nomor:
31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang
Perubahan Atas Undang-undang Nomor: 31 Tahun
1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP
DAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan
melanggar Pasal 12 huruf a Undang-undang Nomor:
31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang
Perubahan Atas Undang-undang Nomor: 31 Tahun
1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 65 ayat (1) KUHP
sebagaimana dalam dakwaan KESATU Primair dan
dakwaan KEDUA Primair;
2. Membebaskan Terdakwa 1, MOHAMMAD DIAN
IRWAN NUQISRA, segala Dakwaan da seluruh
Tuntutan Hukum (Vrijspraak), atau setidak-tidaknya:
3. Melepaskan Terdakwa 1, MOHAMMAD DIAN
IRWAN NUQISRA, dari segala Tuntutan Hukum
(onstlag van Rechtsvervolging);
4. Memulihkan nama baik Terdakwa 1, MOHAMMAD
DIAN IRWAN NUQISRA, dalam harkat, martabat dan
kedudukannya;
5. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini
kepada Negara;
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 50
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Namun bilamana Majelis Hakim mempunyai pandangan hukum dan pendapat lain
maka mohon diberikan putusan yang seringan-ringannya dan seadil-adilnya (Ex
aequo et bono);
Telah mendengar Nota Pembelaan dari Terdakwa 2, EKO DAMARYANTO,
SE, dan Tim Penasihat Hukumnya yang masing-masing dibacakan didepan
persidangan pada tanggal 10 Desember 2013, yang pada pokoknya sebagai
berikut:
1. Menyatakan Terdakwa 2, EKO DAMARYANTO, tidak terbukti
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak
pidana korupsi sebagaimana DAKWAAN KESATU PRIMAIR
melanggar Pasal 12 huruf a Undang-undang Nomor: 31 Tahun
1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 20
Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor:
31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP
dan DAKWAAN KEDUA PRIMAIR melanggar Pasal 12 huruf
a Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah
diubah dengan Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2001
tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor: 31 Tahun
1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal
55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan putusan kepada Terdakwa 2, EKO
DAMARYANTO dengan putusan bebas;
3. Memerintahkan agar Terdakwa 2, EKO DAMARYANTO
segera dikeluarkan dari Tahanan;
4. Memulihkan harkat, kehormatan dan nama baik Terdakwa 2,
EKO DAMARYANTO
Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (et a quo et
bono)
51
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 51
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Telah mendengar Jawaban Penuntut Umum (Replik) atas Nota Pembelaan
(Pledoi) dari Terdakwa 1, MOHAMMAD DIAN IRWAN NUQISRA dan Tim
Penasihat Hukumnya, dan Terdakwa 2, EKO DAMARYANTO dan Tim Penasihat
Hukumnya yang disampaikan pada tanggal 10 Desember 2013 yang pada
pokoknya tetap pada tuntutannya;
Telah mendengar Jawaban (Duplik) dari Terdakwa 1, MOHAMMAD DIAN
IRWAN NUQISRA, dan Terdakwa 2, EKO DAMARYANTO, SE, dan Tim
Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaannya;
Menimbang, bahwa Terdakwa 1, MOHAMMAD DIAN IRWAN NUQISRA,
dan Terdakwa 2, EKO DAMARYANTO, SE, diajukan ke depan persidangan
dengan Dakwaan sebagai berikut:
KESATU
Primair:
------- Bahwa Terdakwa I. MOHAMMAD DIAN IRWAN NUQISRA selaku pegawai
negeri yaitu Pegawai Negeri Sipil pada Direktorat Jenderal Pajak Departeman
Keuangan Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal
Pajak Nomor : KEP-14/PJ.13/UP.14/1988 tanggal 20 Pebruari 1988 atau selaku
penyelenggara negara yaitu selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) pada
Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman
Republik Indonesia Nomor: C-33 PW.07.03 Tahun 1995 tanggal 25 Oktober 1995
bersama-sama dengan Terdakwa II. EKO DARMAYANTO, SE selaku pegawai
negeri yaitu Pegawai Negeri Sipil pada Direktorat Jenderal Pajak Departeman
Keuangan Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal
Pajak KEP-07/PJ.12/UP-14/1993 tanggal 27 Pebruari 1993 atau selaku
penyelenggara negara yaitu selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) pada
Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman
Republik Indonesia Nomor: C-17.HN.05.01 Tahun 2006 tanggal 08 Mei 2006, pada
tanggal 7 Mei 2013 dan tanggal 15 Mei 2013 atau setidak-tidaknya pada suatu
waktu dalam bulan Mei 2013, bertempat di ruang Parkir Bandara Soekarno Hatta
Tangerang, namun dikarenakan para Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan
Negara Klas I Cipinang Jakarta Timur Cabang Rumah Tahanan KPK dan Rumah
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 52
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Tahanan Negara Klas I Cipinang Jakarta Timur serta sebagian besar saksi-saksi
bertempat tinggal lebih dekat pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat daripada tempat kedudukan Pengadilan Tindak
Pidana Korupsi di mana tindak pidana itu dilakukan, maka berdasarkan Pasal 84
ayat (2) KUHAP Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri
Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan
atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya
sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut,
menerima hadiah atau janji yaitu menerima hadiah berupa uang secara bertahap
hingga berjumlah sebesar SGD600,000.00 (enam ratus ribu dollar Singapura) dari
DIAH SOEMEDI selaku Pemilik/Direktur Keuangan PT The Master Steel
Manufactory melalui EFFENDI KOMALA dan TEDDY MULIAWAN padahal
diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk
menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam
jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya yaitu agar Terdakwa I
MOHAMMAD DIAN IRWAN NUQISRA dan Terdakwa II EKO DARMAYANTO, SE
mengupayakan penghentian penyidikan perkara tindak pidana di bidang
perpajakan pada PT The Master Steel Manufactory dengan tersangka DIAH
SOEMEDI dan ISTANTO BURHAN secara bertentangan dengan kewajibannya
selaku penyidik yang seharusnya melakukan penyidikan secara sungguh-sungguh
dan profesional agar berkas perkara memenuhi persyaratan formil dan materiil
dalam rangka menjalankan kewenangannya selaku PPNS sebagaimana diatur
dalam ketentuan Pasal 44 ayat (2) huruf a Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun
2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 1983
tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), dan selaku
pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang melakukan perbuatan korupsi,
kolusi dan nepotisme dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana diatur dalam
Pasal 5 angka 4 Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Undang-Undang
Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian serta Pasal 4 angka 6 dan angka 8
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri
Sipil, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:
53
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 53
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
• Terdakwa I
MOHAMMAD
DIAN IRWAN
NUQISRA dan
Terdakwa II
EKO
DARMAYANTO
, SE
berdasarkan
Surat Perintah
Penyidikan
Nomor:
Prin-01.DIK/
WPJ.20/2013
tanggal 2 April
2013 ditunjuk
sebagai tim
penyidik
perkara tindak
pidana di
bidang
perpajakan
pada PT The
Master Steel
Manufactory
dengan
tersangka DIAH
SOEMEDI,
ISTANTO
BURHAN dan
NGADIMAN
dengan
sangkaan
melakukan
tindak pidana di
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 54
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
bidang
perpajakan atas
perbuatan
dengan sengaja
menyalahgunak
an tanpa hak
Nomor Pokok
Wajib Pajak
(NPWP) dan
menyampaikan
Surat
Pemberitahuan
yang isinya
tidak benar atau
tidak lengkap
yang melanggar
ketentuan Pasal
39 ayat (1)
huruf b dan d jo
Pasal 43 UU
KUP.
Penyidikan
tersebut
sebagai tindak
lanjut temuan
tim Pemeriksa
Bukti
Permulaan
(Buper) atas
pelaporan
hutang PT The
Master Steel
Manufactory
yang diduga
tidak benar
55
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 55
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
sebesar Rp
1.003.500.000.0
00,00 (satu
trilyun tiga
milyar lima ratus
juta rupiah) dan
diindikasikan
merupakan
hasil penjualan
yang tidak
dilaporkan
dalam SPT PPh
Badan tahun
Pajak 2008
sehingga dapat
menimbulkan
kerugian negara
sekurang-
kurangnya
sebesar Rp
301.050.000.00
0,00 (tiga ratus
satu milyar lima
puluh juta
rupiah);
• Terdakwa I
MOHAMMAD
DIAN IRWAN
NUQISRA dan
Terdakwa II
EKO
DARMAYANTO
, SE selanjutnya
sejak tanggal 15
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 56
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
April 2013 mulai
melakukan
pemeriksaan
terhadap saksi-
saksi antara lain
dari Account
Refresentative
(AR) The
Master Steel
Manufactory
pada Kantor
Pelayanan
Pajak Madya
Jakarta Timur,
Account
Refresentative
PT Pangeran
Karang Murni
pada Kantor
Pelayanan
Pajak LTO 2,
EFFENDI
KOMALA
selaku Manager
Akuntansi PT
The Master
Steel
Manufactory,
serta
melakukan
pemanggilan
terhadap
NGADIMAN
selaku
Konsultan Pajak
57
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 57
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
The Master
Steel
Manufactory,
namun dalam
pemeriksaan
saksi-saksi
tersebut
Terdakwa I dan
Terdakwa II
tidak melakukan
koordinasi
dengan anggota
tim penyidikan
lainnya terkait
dengan hasil
pemeriksaan
saksi-saksi
tersebut;
• Terdakwa II
EKO
DAMAYANTO,
SE, pada
tanggal 16 April
2013
menghubungi
RUBEN
TOROP
HUTABARAT
selaku
Konsultan Pajak
PT The Master
Steel
Manufactory
yang baru,
meminta agar
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 58
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
DIAH SOEMEDI
menemui
HARIO DAMAR
selaku Kepala
Kantor Wilayah
Direktorat
Jenderal Pajak
(Kakanwil DJP)
Jakarta Timur
untuk
membicarakan
perkara pajak
PT The Master
Steel
Manufactory.
Atas permintaan
Terdakwa II
tersebut,
selanjutnya
pada tanggal 17
April 2013,
DIAH SOEMEDI
bersama-sama
dengan
EFFENDI
KOMALA dan
RUBEN
TOROP
HUTABARAT
menemui
HARIO
DAMAR,
Terdakwa I dan
Terdakwa II di
ruang Kakanwil
59
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 59
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
DJP Jakarta
Timur, dalam
pertemuan
tersebut DIAH
SOEMEDI
menyampaikan
permohonan
maaf dan
meminta
keringanan
pembayaran
pajak PT The
Master Steel
Manufactory
kepada HARIO
DAMAR, dan
pada
kesempatan itu
HARIO DAMAR
menyampaikan,
bahwa apabila
PT The Master
Steel
Manufactory
ingin selesai
perkaranya,
harus
membayar
pokok pajak
terhutang (30%)
dari transaksi
Rp 1 Trilyun
ditambah denda
empat kali
pokok pajak
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 60
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
terhutang
sehingga yang
harus dibayar
seluruhnya
sebesar Rp 1,5
Trilyun. Atas
jawaban HARIO
DAMAR
tersebut, DIAH
SOEMEDI
merasa
keberatan,
sehingga
HARIO DAMAR
menyatakan
penyidikan PT
The Master
Steel
Manufactory
tetap dilanjutkan
dan mengenai
proses
penyidikannya
akan dijelaskan
oleh Terdakwa
II;
• Terdakwa II
EKO
DARMAYANTO
, SE,
selanjutnya
pada tanggal 19
April 2013
melakukan
pemeriksaan
61
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 61
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
ERWIN
SILITONGA
selaku ahli
perpajakan,
namun
pemeriksaan
tersebut
dilakukan
dengan tujuan
meminta tanda
tangan ERWIN
SILITONGA
tanpa
melakukan
pemeriksaan,
karena daftar
pertanyaan
maupun
jawaban dalam
BAP Ahli
tersebut
sebelumnya
telah
dipersiapkan
oleh Terdakwa
II, sehingga
pada
kenyataannya
Ahli ERWIN
SILITONGA
tidak pernah
memberikan
keterangan
menurut
keahliannya.
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 62
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
• Terdakwa II
EKO
DARMAYANTO
, SE pada
sekitar tanggal
17-19 April
2013
menghubungi
dan meminta
bertemu
RUBEN
TOROP
HUTABARAT,
selanjutnya
pada tanggal 23
April 2013
Terdakwa I dan
Terdakwa II
melakukan
pertemuan
dengan RUBEN
TOROP
HUTABARAT di
kantor Wilayah
DJP Jakarta
Timur, dalam
pertemuan
tersebut
Terdakwa II
memperlihatkan
BAP Ahli
perhitungan
kerugian negara
yang
menyatakan
63
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 63
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
kerugian negara
sudah dibayar
sebesar Rp 64
Milyar, dan PT
Master Steel
Manufactory
telah membayar
beserta
dendanya satu
setengah kali
sebesar kurang
lebih Rp 160
Milyar, akan
tetapi karena
sudah dalam
tahap
penyidikan
maka denda
seharusnya
sebesar empat
kali lipat yaitu
Rp 320 Milyar.
Hasil pertemuan
tersebut oleh
RUBEN
TOROP
HUTABARAT
disampaikan
kepada DIAH
SOEMEDI yang
ditanggapi kalau
kerugian negara
sudah dibayar
kenapa
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 64
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
penyidikan
dilanjutkan.
• Terdakwa II
EKO
DARMAYANTO
, SE pada
tanggal 24 April
2013
menghubungi
RUBEN
TOROP
HUTABARAT
untuk mengajak
bertemu dengan
DIAH
SOEMEDI, atas
permintaan
Terdakwa II
tersebut
selanjutnya
pada tanggal 25
April 2013
bertempat di
ruang Private
Room
Restaurant
Bruschetta,
Hotel Borobudur
Jakarta,
Terdakwa l dan
Terdakwa II
melakukan
pertemuan
dengan DIAH
SOEMEDI,
65
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 65
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
sedang
ISTANTO
BURHAN,
EFFENDI
KOMALA dan
RUBEN
TOROP
HUTABARAT
menunggu di
luar ruangan,
pada
kesempatan
tersebut, DIAH
SOEMEDI
menyampaikan
kepada
Terdakwa I dan
Terdakwa II
agar penyidikan
terhadap PT
The Master
Steel
Manufactory
dapat
dihentikan dan
disepakati akan
diberikan
sejumlah uang.
Atas
kesepakatan
tersebut,
kemudian
Terdakwa l dan
Terdakwa II
meminta agar
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 66
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
dalam waktu
dekat
diserahkan
dahulu uang
sejumlah Rp10.
000.000.000,00
(sepuluh milyar
rupiah) sebagai
tanda jadi atas
kesepakatan;
• Terdakwa I
MOHAMMAD
DIAN IRWAN
NUQISRA dan
Terdakwa II
EKO
DARMAYANTO
, SE bersama
EKA
GUNAWAN dan
AWWAM
MUNAZAT
pada tanggal 29
April 2013
melakukan
perjalanan ke
Surabaya yang
difasilitasi oleh
EFFENDY
KOMALA
dengan alasan
untuk
melakukan
pemeriksaan ke
Pabrik PT The
67
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 67
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Master Steel
Manufactory di
Gresik
Surabaya,
padahal pada
kenyataannya
tidak pernah
melakukan
pemeriksaan.
Dalam
perjalanan
tersebut
Terdakwa I dan
Terdakwa II
berserta EKA
GUNAWAN dan
AWWAM
MUNAZAT
masing-masing
menerima
fasilitas berupa
tiket pesawat
dan penginapan
senilai kurang
lebih Rp
2.700.000,00
(dua juta tujuh
ratus ribu
rupiah);
• Terdakwa I
MOHAMMAD
DIAN IRWAN
NUQISRA dan
Terdakwa II
EKO
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 68
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
DARMAYANTO
, SE, pada
tanggal 30 April
2013
melakukan
pertemuan
dengan RUBEN
TOROP
HUTABARAT di
Lobby Hotel
Amaris Bandara
Soekarno-Hatta.
Dalam
kesempatan
tersebut
Terdakwa II
menginformasik
an proses
penyidikan
tindak pidana
PT The Master
Steel
Manufactory
akan dihentikan
dan adanya
rencana
Terdakwa I dan
Terdakwa II
akan
mendatangi
kantor PT The
Master Steel
Manufcatory
untuk
menyampaikan
69
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 69
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
surat panggilan
kepada DIAH
SOEMEDI dan
ISTANTO
BURHAN;
• Terdakwa I
MOHAMMAD
DIAN IRWAN
NUQISRA dan
Terdakwa II
EKO
DARMAYANTO
, SE, pada
tanggal 01 Mei
2013
mengadakan
pertemuan
dengan DIAH
SOEMEDI,
EFFENDI
KOMALA dan
RUBEN
TOROP
HUTABARAT di
kantor PT The
Master Steel
Manufactory
dalam rangka
mengantarkan
surat panggilan
sebagai
tersangka atas
nama DIAH
SOEMEDI dan
ISTANTO
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 70
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
BURHAN,
sekaligus juga
memberikan
draf Berita
Acara
Pemeriksaan
DIAH SOEMEDI
dan ISTANTO
BURHAN yang
sudah ada
jawabannya.
Pada
kesempatan
tersebut
Terdakwa II
menyampaikan
kepada DIAH
SOEMEDI
bahwa kalau
membicarakan
hal-hal di luar
teknis masalah
perpajakan di
PT The Master
Steel Factory,
tidak perlu
melibatkan
orang luar
(RUBEN
TOROP
HUTABARAT),
dan selanjutnya
DIAH SOEMEDI
mengatakan
akan ada
71
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 71
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
penyerahan
tanda jadi
kesepakatan
sebesar Rp 10
milyar kepada
Terdakwa I dan
Terdakwa II
yang teknis
penyerahannya
akan diatur oleh
EFFENDI
KOMALA;
• Terdakwa II
EKO
DAMARYANTO
pada tanggal 02
Mei 2013
bertemu dengan
EFFENDI
KOMALA dan
RUBEN
TOROP
HUTABARAT di
Hotel Kartika
Chandra Jl.
Gatot Subroto
Jakarta,
selanjutnya
dalam
pertemuan
tersebut
terdakwa II EKO
DAMARYANTO
menanyakan
kembali kepada
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 72
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
EFFENDI
KOMALA
mengenai
realisasi
sebagaimana
kesepakatan di
Hotel Borobudur
dan dijawab
oleh EFFENDI
KOMALA akan
disampaikan
kembali kepada
DIAH
SOEMEDI;
• Terdakwa l
MOHAMMAD
DIAN IRWAN
NUQISRA dan
terdakwa II EKO
DAMARYANTO
, pada tanggal 3
Mei 2013
melakukan
pemeriksaan
terhadap DIAH
SOEMEDI dan
ISTANTO
BURHAN
selaku
tersangka di
Pabrik PT The
Master Steel
Manufactory di
Bekasi, namun
pemeriksaan
73
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 73
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
tersebut hanya
dilakukan
secara
formalitas
karena isi BAP
DIAH SOEMEDI
dan ISTANTO
BURHAN telah
dipersiapkan
oleh Terdakwa
I dan Terdakwa
II sehingga
hanya meminta
tanda tangan
DIAH SOEMEDI
dan ISTANTO
BURHAN. Pada
kesempatan
tersebut
terdakwa II
menanyakan
kembali kepada
DIAH SOEMEDI
terkait
kesepakatan di
Hotel Borobudur
Jakarta, yang
dijawab oleh
DIAH
SOEMEDI,
dalam waktu
dekat akan ada
penyerahan
dana yang
teknis
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 74
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
penyerahannya
akan diatur oleh
EFFENDI
KOMALA;
• Atas permintaan
Terdakwa II
EKO
DAMARYANTO
tersebut,
selanjutnya
pada tanggal 6
Mei 2013 di
kantor PT The
Master Steel
Manufactory,
DIAH SOEMEDI
menyerahkan
uang sebesar
SGD300,000.00
(tiga ratus ribu
dollar
Singapura)
yang dikemas
dalam amplop
warna coklat
kepada
EFFENDI
KOMALA untuk
diberikan
kepada
Terdakwa II.
Setelah
menerima
perintah,
EFFENDI
75
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 75
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
KOMALA
menghubungi
terdakwa II
untuk
membicarakan
teknis
penyerahan
uang tersebut,
dan disepakati
penyerahannya
dilakukan
dengan cara
uang diletakan
di dalam mobil
sedan Honda
City warna
hitam nomor
polisi B 2831 JL
milik Terdakwa
I MOHAMMAD
DIAN IRWAN
NUQISRA yang
akan diparkir di
Terminal 2
Bandara
Soekarno Hatta
Cengkareng
dan Terdakwa I
meminta
EFFENDI
KOMALA untuk
mengambil
kunci mobil
tersebut pada
sore harinya di
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 76
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Kantor Wilayah
Pajak DJP
Jakarta Timur
Jl. Gatot
Subroto Jakarta
Selatan;
• Terdakwa I
MOHAMMAD
DIAN IRWAN
NUQISRA dan
Terdakwa II
EKO
DARMAYANTO
, SE bersama
dengan
MAMAN,
selanjutnya
pada Tanggal 7
Mei 2013
mengantarkan
dan memarkir
mobil sedan
Honda City
warna hitam
Nomor Polisi B
2831 JL di
parkiran
Terminal 2
Bandara
Soekarno Hatta,
setelah itu
terdakwa II
kembali ke
kantornya
membawa
77
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 77
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
kunci, Surat
Tanda Nomor
Kendaraan
(STNK) dan
kartu parkir
mobil Honda
City tersebut.
Pada sore
harinya,
EFFENDI
KOMALA
menemui
Terdakwa II di
Kantor Wilayah
Pajak DJP
Jakarta Timur
untuk
mengambil
kunci mobil
sedan Honda
City,
selanjutnya
Terdakwa II
menyerahkan
kunci, STNK,
beserta kartu
parkir kepada
EFFENDI
KOMALA
sambil
mengatakan
“Nanti kalau ada
titipan taruh
saja di situ”;
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 78
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
• Setelah
menerima
kunci, STNK
dan kartu parkir
mobil Honda
City,
selanjutnya
EFFENDI
KOMALA
menuju ke
Terminal 2
Bandara
Soekarno Hatta
untuk menaruh
uang sebesar
SGD300,000.00
(tiga ratus ribu
dollar
Singapura) di
mobil Honda
City
sebagaimana
kesepakatan
sebelumnya,
setelah itu
EFFENDI
KOMALA
menemui
Terdakwa II
EKO
DARMAYANTO
, SE yang telah
menunggu di
parkiran
Terminal 2
79
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 79
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Bandara
Soekarno Hatta
untuk
menyerahkan
kembali kunci
mobil tersebut.
• Setelah
menerima kunci
mobil,
Terdakwa II
EKO
DARMAYANTO
, SE kemudian
menemui
Terdakwa I
MOHAMMAD
DIAN IRWAN
NUQISRA di
Warung Bakso
Nusantara
Terminal 2
Bandara
Soekarno Hatta,
selanjutnya
Terdakwa I dan
Terdakwa II
bersama-sama
menuju ke mobil
untuk
mengambil
uang sebesar
SGD300,000.00
(tiga ratus ribu
dollar
Singapura),
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 80
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
kemudian uang
tersebut dibagi
untuk Terdakwa
l sebesar
SGD150,000.00
(seratus lima
puluh ribu dollar
Singapura), dan
Terdakwa II
sebesar
SGD150,000.00
(seratus lima
puluh ribu dollar
Singapura),
namun
kemudian
Terdakwa II
meminta
tambahan
kepada
Terdakwa I
sebesar
SGD20,000.00
(dua puluh ribu
dollar
Singapura)
dengan alasan
untuk
pengurusan
berkas perkara
tindak pidana di
bidang
perpajakan
pada PT The
Master Steel
81
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 81
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Manufactory
dengan
tersangka DIAH
SOEMEDI dan
ISTANTO
BURHAN;
• Terdakwa lI
EKO
DARMAYANTO
, SE, atas
penerimaan
uang sebesar
SGD150,000.00
(seratus lima
puluh ribu dollar
Singapura),
pada tanggal 8
Mei 2013
selanjutnya
memberikan
uang sebesar
SGD28,000.00
(dua puluh
delapan ribu
dollar
Singapura)
kepada guru
spiritualnya
yang bernama
SIDIN yang
beralamat di
Komplek Puri
Gardena Blok
A4 No 8 Jakarta
Barat, dan pada
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 82
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
tanggal 9 Mei
2013
memberikan
uang sejumlah
SGD12,000.00
(dua belas ribu
dollar
Singapura)
kepada HABIB
ABDULRAHMA
N ASEGAF di
lounge Hotel
Century lantai
16 untuk
keperluan
pengurusan
penghentian
penyidikan
tindak pidana di
bidang
perpajakan
pada PT The
Master Steel
Manufactory.
Kemudian pada
tanggal 10 Mei
2013, Terdakwa
II kembali
menggunakan
uang sebesar
SGD7,000.00
(tujuh ribu dollar
Singapura)
untuk keperluan
pribadi
83
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 83
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
perbaikan
rumah, sisanya
sebesar
SGD123,000.00
(seratus dua
puluh tiga ribu
dollar
Singapura)
disita oleh
Petugas Komisi
Pemberantasan
Korupsi pada
pada tanggal 15
Mei 2013,
sedangkan
bagian
Terdakwa I
sebesar
SGD120,000.00
(Seratus dua
puluh ribu dollar
Singapura)
masih utuh
tersimpan di
rumahnya dan
dilakukan
penyitaan oleh
Petugas Komisi
Pemberantasan
Korupsi pada
tanggal 15 Mei
2013;
• Terdakwa I
MOHAMMAD
DIAN IRWAN
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 84
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
NUQISRA dan
Terdakwa II
EKO
DARMAYANTO
, SE, setelah
menerima uang
dari DIAH
SOEMEDI
tersebut,
kemudian
dengan sengaja
mengirimkan
berkas perkara
atas nama
tersangka DIAH
SOEMEDI,
ISTANTO
BURHAN dan
NGADIMAN
tidak melalui
prosedur di
Direskrimsus
Polda Metro
Jaya selaku
Koordinator dan
Pengawas
Penyidik
Pegawai Negeri
Sipil (Korwas
PPNS),
melainkan
hanya
menghubungi
JHONEDY
SITUMORANG
85
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 85
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
selaku Anggota
Korwas PPNS
untuk
menyiapkan
surat pengantar
pengiriman
berkas dan
meminta segera
mengirimkan
berkas ke
Kejaksaan
Tinggi DKI
Jakarta dengan
imbalan uang
sebesar Rp
15.000.000,00
(lima belas juta
rupiah) yang
berasal dari
Terdakwa I dan
Terdakwa II;
• Terdakwa I
MOHAMMAD
DIAN IRWAN
NUQISRA dan
Terdakwa II
EKO
DARMAYANTO
, SE selain
mengirimkan
berkas perkara
tidak sesuai
dengan
prosedur juga
dengan sengaja
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 86
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
menyusun
berkas perkara
tindak pidana di
bidang
perpajakan
pada PT The
Master Steel
Manufactory
atas nama
tersangka DIAH
SOEMEDI,
ISTANTO
BURHAN
secara tidak
lengkap baik
persyaratan
formal maupun
material dengan
tujuan supaya
berkas perkara
dikembalikan
oleh Jaksa
Peneliti,
sehingga
nantinya tidak
dapat
dilanjutkan ke
tahap
penuntutan.
Sedangkan
untuk berkas
perkara atas
nama
NGADIMAN
dibuat lengkap
87
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 87
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
agar dapat
dilanjutkan ke
tahap
penuntutan;
• Terdakwa II
EKO
DARMAYANTO
, SE atas
perintah
Terdakwa I
MOHAMMAD
DIAN IRWAN
NUQISRA pada
sekitar tanggal
8 Mei 2013
meminta
kepada
EFFENDY
KOMALA
segera
menyerahkan
kekurangan
uang dari DIAH
SOEMEDI
sebagaimana
telah dijanjikan
sebelumnya di
tempat yang
sama pada
waktu
penyerahan
pertama. Atas
permintaan
Terdakwa II
tersebut pada
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 88
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
tanggal 12 Mei
2013,
EFFENDY
KOMALA
mengirim Short
Massage Servis
(SMS) kepada
Terdakwa II
yang isinya
menanyakan
kapan
penyerahan
sisa uang dapat
dilakukan, dan
dijawab oleh
Terdakwa II
melalui SMS
yang berbunyi,
“Selasa, jam
yang sama dan
tempat sama”.
Terdakwa II
selanjutnya
pada hari Senin
tanggal 13 Mei
2013
memberitahu
Terdakwa I
adanya rencana
penyerahan
uang dari DIAH
SOEMEDI
melalui SMS
yang berbunyi
“hari Selasa
89
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 89
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
mau ada
kiriman lagi”;
• Terdakwa II
EKO
DARMAYANTO
, SE pada
tanggal 13 Mei
2013 mengirim
SMS kepada
DESY MUTIA
FIRDAUS
selaku Jaksa
Peneliti Berkas
Perkara Tindak
Pidana di
bidang
Perpajakan PT
The Master
Steel
Manufactory
atas nama
Tersangka
DIAH
SOEMEDI,
ISTANTO
BURHAN dan
NGADIMAN,
yang isinya
“mohon izin Bu,
berkas sudah
saya kirim ke
Kejati atas
nama DIAH
SOEMEDI dan
NGADIMAN
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 90
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
(dia akan mem
PTUN kan
penyidik)
semoga paling
tidak hari jum’at
saya bisa
menerima
petunjuk P-19
dari Ibu” yang
dijawab oleh
DESY MUTIA
FIRDAUS
“sampai saat ini
saya belum
menerima
berkasnya”.
Terdakwa II
pada tanggal 14
Mei 2013
kembali
mengirim SMS
ke DESSY
MUTIA
FIRDAUS yang
isinya “mohon
paling tidak
salah satu
berkas perkara
P-21, karena
jika tidak saya
bisa dimutasi
jauh” dan
dijawab oleh
DESY MUTIA
FIRDAUS
91
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 91
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
“sampai
sekarang saya
belum terima
berkasnya”;
• Terdakwa II
EKO
DARMAYANTO
, SE pada hari
Selasa tanggal
14 Mei 2013
menerima
informasi dari
EFFENDY
KOMALA
bahwa
penyerahan
uang tidak jadi
dilakukan pada
tanggal 14 Mei
2013 melalui
SMS yang
berbunyi, “Pak,
sepertinya tidak
jadi hari ini”,
yang kemudian
dijawab oleh
terdakwa II, ”Ya,
sudah tidak
apa-apa,
terimakasih”,
kemudian
EFFENDI
KOMALA
menjawab,
“mobilnya rusak
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 92
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
dan cuaca tidak
baik”. Atas
jawaban
EFFENDY
KOMALA
tersebut,
Terdakwa II
menanyakan
kepada
EFFENDI
KOMALA
maksud SMS-
nya, yang
dijawab oleh
EFFENDI
KOMALA
dengan
mengatakan,
“bocor
informasi”. Pada
siang harinya
EFFENDI
KOMALA
mengirim SMS
kepada
terdakwa II
yang isinya,
“Bikin kunci
serep”,
kemudian SMS
dari EFFENDY
KOMALA
tersebut
disampaikan
kepada
93
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 93
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa I dan
dijawab, ”Mobil
yang dulu
rusak, pakai
AVANZA saja
'KO”. Setelah
itu terdakwa II
mengajak
Terdakwa I
bertemu di
Terminal 3
Bandara
Soekarno Hatta
pada pukul
22.00 WIB;
• Terdakwa II
EKO
DARMAYANTO
, SE pada
sekitar pukul
21.30 Wib tiba
di Terminal 3
Bandara
Soekarno Hatta
dan kemudian
bertemu
EFFENDY
KOMALA di
depan Restoran
Hamburger
Terminal 3, dan
tidak lama
kemudian
datang
Terdakwa I
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 94
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
MOHAMMAD
DIAN IRWAN
NUQISRA pada
tempat yang
sama. Pada
kesempatan
tersebut,
EFFENDY
KOMALA
mengatakan
bahwa yang
akan
mengantarkan
uang bukan
dirinya
melainkan
orang
suruhannya,
kemudian
Terdakwa I dan
Terdakwa II
mengajak
EFFENDY
KOMALA untuk
ditunjukan
lokasi parkir
mobil Toyota
Avanza warna
hitam Nomor
Polisi B 1696
KKQ milik
Terdakwa I
yang diletakan
di areal Parkiran
Terminal 3, slot
95
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 95
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
parkir B 3,
Bandara
Soekarno Hatta
yang akan
digunakan
untuk menaruh
uang dari DIAH
SOEMEDI,
selanjutnya
Terdakwa I
menyerahkan
kunci dan STNK
mobil tersebut
kepada EFENDI
KOMALA.
Setelah
menerima kunci
dan STNK mobil
tersebut
kemudian
EFFENDY
KOMALA
mengajak
TEDDY
MULIAWAN
untuk
menunjukkan
mobil dan posisi
parkirnya
karena yang
akan
menyerahkan
uang dari DIAH
SOEMEDI
kepada
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 96
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa I dan
Terdakwa II
adalah TEDDY
MULIAWAN;
• Menindaklanjuti
kesepakatan
antara
Terdakwa I
MOHAMMAD
DIAN IRWAN
NUQISRA,
Terdakwa II
EKO
DARMAYANTO
, SE, EFFENDY
KOMALA
tersebut, pada
hari Rabu
tanggal 15 Mei
2013, sekitar
pukul 7:23 WIB,
EFFENDY
KOMALA
menemui
TEDDY
MULIAWAN di
rumahnya di
Komplek Park
Residence Blok
B No.9, Jakarta,
untuk
menyerahkan
amplop warna
coklat yang
berisi uang dari
97
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 97
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
DIAH SOEMEDI
beserta kunci
dan STNK mobil
avanza milik
terdakwa I.
Pada
kesempatan
tersebut,
EFFENDY
KOMALA
memerintahkan
TEDDY
MULIAWAN
agar
menyerahkan
uang tersebut
kepada
Terdakwa I dan
Terdakwa II
dengan cara
ditaruh di
bawah karpet di
bagian kaki
kursi supir Mobil
Toyota Avanza
warna hitam
dan setelah
uang ditaruh di
dalam mobil,
diminta untuk
menelpon
Terdakwa II dan
menyerahkan
kunci mobil
avanza tersebut
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 98
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
kepada
Terdakwa II.
Setelah itu
EFFENDY
KOMALA
memberitahu
Terdakwa II
melalui SMS
yang berbunyi,
“Sekarang ya”.
Terdakwa II,
setelah
menerima SMS
dari EFFENDY
KOMALA
tersebut,
kemudian
mengajak
Terdakwa I
untuk berangkat
bersama-sama
ke Terminal 3
Bandara
Soekarno Hatta
dan menunggu
di ruang
Kedatangan
Terminal 3
Bandara
Soekarno Hatta;
• Pada sekitar
pukul 07.50
WIB TEDDY
MULIAWAN
berangkat
99
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 99
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
menuju ke
Terminal 3
Bandara
Soekarno Hatta
dengan
membawa
amplop warna
coklat berisi
uang tersebut,
sesampainya di
Terminal 3
Bandara
Soekarno Hatta
kemudian
TEDDY
MULIAWAN
menuju ke mobil
Toyota Avanza
warna hitam
nomor polisi B
1696 KKQ, di
areal parkiran
slot B 3, dan
menaruh uang
dalam amplop
warna coklat di
mobil
sebagaimana
pesan dari
EFFENDY
KOMALA.
Setelah itu,
TEDDY
MULIAWAN
menghubungi
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 100
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
dan menemui
Terdakwa I
MOHAMMAD
DIAN IRWAN
NUQISRA dan
Terdakwa II
EKO
DARMAYANTO
, SE yang telah
berada di ruang
tunggu
kedatangan
Terminal 3
Bandara
Soekarno Hatta
dan
menyerahkan
kunci mobil
Avanza Hitam
Nomor Polisi B
1696 KKQ
sambil
mengatakan
“barang sudah
masuk ini
kuncinya”,
kemudian
Terdakwa I dan
Terdakwa II
bersama-sama
menuju tempat
parkir mobil
Avanza untuk
memastikan
mobil tersebut
101
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 101
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
telah terkunci.
Pada saat
Terdakwa I dan
Terdakwa II
hendak naik
taksi, kemudian
ditangkap oleh
petugas Komisi
Pemberantasan
Korupsi dan
dibawa ke mobil
Toyota Avanza
warna hitam
nomor polisi B
1696 KKQ
tersebut, yang
selanjutnya
dilakukan
penggeledahan
pada mobil
tersebut dan
ditemukan satu
amplop coklat
ukuran folio
yang di
dalamnya
terdapat 3 (tiga)
amplop coklat
berisi :
1. Amplop pertama berisi SGD 100.000.00 (seratus ribu dollar
Singapura) yang terdiri dari 50 (lima puluh) lembar pecahan senilai
SGD1.000 (seribu Dolar Singapura) dan 5 (lima) lembar pecahan
senilai SGD 10.000 (sepuluh ribu Dolar Singapura);
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 102
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
2. Amplop kedua berisi SGD 100.000.00 (seratus ribu dollar Singapura)
yang terdiri dari 10 (sepuluh) lembar pecahan senilai SGD 10.000.00
(sepuluh ribu dollar Singapura);
3. Amplop ketiga berisi SGD 100.000.00 (seratus ribu dollar Singapura)
yang terdiri dari 10 (sepuluh) lembar pecahan senilai SGD 10.000.00
(sepuluh ribu Dolar Singapura);
• Terdakwa I
MOHAMMAD
DIAN IRWAN
NUQISRA dan
Terdakwa II
EKO
DARMAYANTO
, SE
mengetahui
atau patut
menduga
bahwa
perbuatan
menerima
hadiah berupa
uang sebesar
SGD600,000.00
(enam ratus ribu
dollar
Singapura) dari
DIAH SOEMEDI
selaku Pemilik/
Direktur PT The
Master Steel
Manufactory
melalui
EFFENDY
KOMALA dan
103
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 103
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
TEDDY
MULIAWAN
tersebut
diberikan agar
Terdakwa I dan
Terdakwa II
mengupayakan
penghentian
penyidikan
perkara tindak
pidana
perpajakan PT
The Master
Steel
Manufactory
dengan
tersangka DIAH
SOEMEDI,
ISTANTO
BURHAN dan
NGADIMAN,
bertentangan
dengan
kewajiban para
Terdakwa
selaku PPNS
Dirjen Pajak
yang
seharusnya
melakukan
penyidikan
tindak pidana
perpajakan PT
The Master
Steel
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 104
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Manufactory
secara
sungguh-
sungguh dan
profesional
untuk
memenuhi
persyaratan
formil dan
materiil berkas
perkara dalam
rangka
menjalankan
kewenangannya
selaku PPNS
sebagaimana
diatur dalam
ketentuan Pasal
44 ayat (2)
huruf a Undang-
Undang RI
Nomor 28
Tahun 2007
tentang
Perubahan
Ketiga Atas
Undang-undang
RI Nomor 6
Tahun 1983
tentang
Ketentuan
Umum dan Tata
Cara
Perpajakan,
serta para
105
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 105
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa
mengetahui
adanya
larangan selaku
Pegawai Negeri
atau
Penyelenggara
Negara untuk
tidak melakukan
korupsi, kolusi
dan nepotisme
dalam
menjalankan
tugasnya
sebagaimana
diatur dalam
Pasal 5 angka 4
Undang-
Undang RI
Nomor 28
Tahun 1999
tentang
Penyelenggaraa
n Negara yang
Bersih dan
Bebas dari
Korupsi, Kolusi
dan Nepotisme
dan sebagai
Pegawai Negeri
Sipil
berkewajiban
mentaati segala
peraturan
perundang-
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 106
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
undangan dan
melaksanakan
tugas kedinasan
yang
dipercayakan
kepadanya
dengan penuh
pengadian
kesadaran dan
tanggung jawab
sebagaimana
diatur dalam
Pasal 5
Undang-
Undang No. 8
Tahun 1974
Tentang Pokok-
Pokok
Kepegawian jo
Undang-
Undang No. 43
Tahun 1999
tentang
Perubahan
Undang-
Undang No. 8
Tahun 1974,
dan selaku
pegawai negeri
dilarang
melakukan
kegiatan
bersama
atasan, teman
sejawat,
107
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 107
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
bawahan dan
orang lain di
dalam maupun
diluar
lingkungan
kerjanya
dengan tujuan
untuk
kepentingan
pribadi,
golongan atau
pihak lain yang
secara
langsung atau
tidak langsung
merugikan
Negara serta
menerima
hadiah atau
suatu
pemberian apa
saja dari
siapapun juga
yang
berhubungan
dengan dan
atau
pekerjaannya
sebagaimana
diatur dalam
Pasal 4 angka 6
dan 8 Peraturan
Pemerintah
Nomor 53
Tahun 2010
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 108
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
tentang Disiplin
Pegawai Negeri
Sipil. ------
-------- Perbuatan Para Terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 12 huruf a Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20
Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999
Tentang Pemberatasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP Jo
Pasal 55 ayat (1) ke-1
KUHP.------------------------------------------------------------------------------------------
Subsidiair :
------- Bahwa Terdakwa I MOHAMMAD DIAN IRWAN NUQISRA selaku pegawai
negeri yaitu Pegawai Negeri Sipil pada Direktorat Jenderal Pajak Departeman
Keuangan Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal
Pajak Nomor : KEP-14/PJ.13/UP.14/1988 tanggal 20 Pebruari 1988 atau selaku
penyelenggara negara yaitu selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) pada
Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman
Republik Indonesia Nomor: C-33 PW.07.03 Tahun 1995 tanggal 25 Oktober 1995
bersama-sama dengan Terdakwa II EKO DARMAYANTO, SE selaku pegawai
negeri yaitu Pegawai Negeri Sipil pada Direktorat Jenderal Pajak Departeman
Keuangan Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal
Pajak KEP-07/PJ.12/UP-14/1993 tanggal 27 Pebruari 1993 atau selaku
penyelenggara negara yaitu selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) pada
Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman
Republik Indonesia Nomor: C-17.HN.05.01 Tahun 2006 tanggal 08 Mei 2006, pada
Tanggal 7 Mei 2013 dan Tanggal 15 Mei 2013 atau setidak-tidaknya pada suatu
waktu dalam bulan Mei 2013, bertempat di Parkir Bandara Soekarno Hatta
Tangerang, namun dikarenakan para Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan
Negara Klas I Cipinang Jakarta Timur Cabang Rumah Tahanan KPK dan Rumah
Tahanan Negara Klas I Cipinang Jakarta Timur serta sebagian besar saksi-saksi
bertempat tinggal lebih dekat pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat daripada tempat kedudukan Pengadilan Tindak
109
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 109
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Pidana Korupsi di mana tindak pidana itu dilakukan, maka berdasarkan Pasal 84
ayat (2) KUHAP Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri
Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan
atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya
sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut,
yang menerima hadiah atau janji yaitu menerima hadiah berupa uang secara
bertahap hingga berjumlah sebesar SGD600,000.00 (enam ratus Dollar Singapura)
dari DIAH SOEMEDI melalui EFFENDY KOMALA dan TEDDY MULIAWAN,
padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut
diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan
jabatannya, atau menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji
tersebut ada hubungan dengan jabatan yaitu para Terdakwa mengetahui atau
patut menduga pemberian tersebut karena kekuasaan atau kewenangannya yang
berhubungan dengan jabatan para Terdakwa selaku PPNS Dirjen Pajak yang
ditunjuk untuk melakukan penyidikan perkara tindak pidana pajak pada PT The
Master Steel Manufactory dengan tersangka DIAH SOEMEDI dan ISTANTO
BURHAN, atau menurut pikiran DIAH SOEMEDI pemberian tersebut berhubungan
dengan jabatan para Terdakwa selaku PPNS Dirjen Pajak, perbuatan mana
dilakukan dengan cara sebagai berikut:
---------------------------------------------------------------------------------------------------
• Terdakwa I
MOHAMMAD
DIAN IRWAN
NUQISRA dan
Terdakwa II
EKO
DARMAYANTO
, SE
berdasarkan
Surat Perintah
Penyidikan
Nomor:
Prin-01.DIK/
WPJ.20/2013
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 110
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
tanggal 2 April
2013 ditunjuk
sebagai tim
penyidik
perkara tindak
pidana di
bidang
perpajakan
pada PT The
Master Steel
Manufactory
dengan
tersangka DIAH
SOEMEDI,
ISTANTO
BURHAN dan
NGADIMAN
dengan
sangkaan
melakukan
tindak pidana di
bidang
perpajakan atas
perbuatan
dengan sengaja
menyalahgunak
an tanpa hak
Nomor Pokok
Wajib Pajak
(NPWP) dan
menyampaikan
Surat
Pemberitahuan
yang isinya
tidak benar atau
111
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 111
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
tidak lengkap
yang melanggar
ketentuan Pasal
39 ayat (1)
huruf b dan d jo
Pasal 43 UU
KUP.
Penyidikan
tersebut
sebagai tindak
lanjut temuan
tim Pemeriksa
Bukti
Permulaan
(Buper) atas
pelaporan
hutang PT The
Master Steel
Manufactory
yang diduga
tidak benar
sebesar Rp
1.003.500.000.0
00,00 (satu
trilyun tiga
milyar lima ratus
juta rupiah) dan
diindikasikan
merupakan
hasil penjualan
yang tidak
dilaporkan
dalam SPT PPh
Badan tahun
Pajak 2008
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 112
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
sehingga dapat
menimbulkan
kerugian negara
sekurang-
kurangnya
sebesar Rp
301.050.000.00
0,00 (tiga ratus
satu milyar lima
puluh juta
rupiah);
• Terdakwa I
MOHAMMAD
DIAN IRWAN
NUQISRA dan
Terdakwa II
EKO
DARMAYANTO
, SE selanjutnya
sejak tanggal 15
April 2013 mulai
melakukan
pemeriksaan
terhadap saksi-
saksi antara lain
dari Account
Refresentative
(AR) The
Master Steel
Manufactory
pada Kantor
Pelayanan
Pajak Madya
Jakarta Timur,
Account
113
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 113
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Refresentative
PT Pangeran
Karang Murni
pada Kantor
Pelayanan
Pajak LTO 2,
EFFENDI
KOMALA
selaku Manager
Akuntansi PT
The Master
Steel
Manufactory,
serta
melakukan
pemanggilan
terhadap
NGADIMAN
selaku
Konsultan Pajak
The Master
Steel
Manufactory,
namun dalam
pemeriksaan
saksi-saksi
tersebut
Terdakwa I dan
Terdakwa II
tidak melakukan
koordinasi
dengan anggota
tim penyidikan
lainnya terkait
dengan hasil
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 114
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
pemeriksaan
saksi-saksi
tersebut;
• Terdakwa II
EKO
DAMAYANTO,
SE, pada
tanggal 16 April
2013
menghubungi
RUBEN
TOROP
HUTABARAT
selaku
Konsultan Pajak
PT The Master
Steel
Manufactory
yang baru,
meminta agar
DIAH SOEMEDI
menemui
HARIO DAMAR
selaku Kepala
Kantor Wilayah
Direktorat
Jenderal Pajak
(Kakanwil DJP)
Jakarta Timur
untuk
membicarakan
perkara pajak
PT The Master
Steel
Manufactory.
115
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 115
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Atas permintaan
Terdakwa II
tersebut,
selanjutnya
pada tanggal 17
April 2013,
DIAH SOEMEDI
bersama-sama
dengan
EFFENDI
KOMALA dan
RUBEN
TOROP
HUTABARAT
menemui
HARIO
DAMAR,
Terdakwa I dan
Terdakwa II di
ruang Kakanwil
DJP Jakarta
Timur, dalam
pertemuan
tersebut DIAH
SOEMEDI
menyampaikan
permohonan
maaf dan
meminta
keringanan
pembayaran
pajak PT The
Master Steel
Manufactory
kepada HARIO
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 116
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
DAMAR, dan
pada
kesempatan itu
HARIO DAMAR
menyampaikan,
bahwa apabila
PT The Master
Steel
Manufactory
ingin selesai
perkaranya,
harus
membayar
pokok pajak
terhutang (30%)
dari transaksi
Rp 1 Trilyun
ditambah denda
empat kali
pokok pajak
terhutang
sehingga yang
harus dibayar
seluruhnya
sebesar Rp 1,5
Trilyun. Atas
jawaban HARIO
DAMAR
tersebut, DIAH
SOEMEDI
merasa
keberatan,
sehingga
HARIO DAMAR
menyatakan
117
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 117
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
penyidikan PT
The Master
Steel
Manufactory
tetap dilanjutkan
dan mengenai
proses
penyidikannya
akan dijelaskan
oleh Terdakwa
II;
• Terdakwa II
EKO
DARMAYANTO
, SE,
selanjutnya
pada tanggal 19
April 2013
melakukan
pemeriksaan
ERWIN
SILITONGA
selaku ahli
perpajakan,
namun
pemeriksaan
tersebut
dilakukan
dengan tujuan
meminta tanda
tangan ERWIN
SILITONGA
tanpa
melakukan
pemeriksaan,
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 118
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
karena daftar
pertanyaan
maupun
jawaban dalam
BAP Ahli
tersebut
sebelumnya
telah
dipersiapkan
oleh Terdakwa
II, sehingga
pada
kenyataannya
Ahli ERWIN
SILITONGA
tidak pernah
memberikan
keterangan
menurut
keahliannya.
• Terdakwa II
EKO
DARMAYANTO
, SE pada
sekitar tanggal
17-19 April
2013
menghubungi
dan meminta
bertemu
RUBEN
TOROP
HUTABARAT,
selanjutnya
pada tanggal 23
119
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 119
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
April 2013
Terdakwa I dan
Terdakwa II
melakukan
pertemuan
dengan RUBEN
TOROP
HUTABARAT di
kantor Wilayah
DJP Jakarta
Timur, dalam
pertemuan
tersebut
Terdakwa II
memperlihatkan
BAP Ahli
perhitungan
kerugian negara
yang
menyatakan
kerugian negara
sudah dibayar
sebesar Rp 64
Milyar, dan PT
Master Steel
Manufactory
telah membayar
beserta
dendanya satu
setengah kali
sebesar kurang
lebih Rp 160
Milyar, akan
tetapi karena
sudah dalam
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 120
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
tahap
penyidikan
maka denda
seharusnya
sebesar empat
kali lipat yaitu
Rp 320 Milyar.
Hasil pertemuan
tersebut oleh
RUBEN
TOROP
HUTABARAT
disampaikan
kepada DIAH
SOEMEDI yang
ditanggapi kalau
kerugian negara
sudah dibayar
kenapa
penyidikan
dilanjutkan.
• Terdakwa II
EKO
DARMAYANTO
, SE pada
tanggal 24 April
2013
menghubungi
RUBEN
TOROP
HUTABARAT
untuk mengajak
bertemu dengan
DIAH
SOEMEDI, atas
121
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 121
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
permintaan
Terdakwa II
tersebut
selanjutnya
pada tanggal 25
April 2013
bertempat di
ruang Private
Room
Restaurant
Bruschetta,
Hotel Borobudur
Jakarta,
Terdakwa l dan
Terdakwa II
melakukan
pertemuan
dengan DIAH
SOEMEDI,
sedang
ISTANTO
BURHAN,
EFFENDI
KOMALA dan
RUBEN
TOROP
HUTABARAT
menunggu di
luar ruangan,
pada
kesempatan
tersebut, DIAH
SOEMEDI
menyampaikan
kepada
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 122
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa I dan
Terdakwa II
agar penyidikan
terhadap PT
The Master
Steel
Manufactory
dapat
dihentikan dan
disepakati akan
diberikan
sejumlah uang.
Atas
kesepakatan
tersebut,
kemudian
Terdakwa l dan
Terdakwa II
meminta agar
dalam waktu
dekat
diserahkan
dahulu uang
sejumlah Rp10.
000.000.000,00
(sepuluh milyar
rupiah) sebagai
tanda jadi atas
kesepakatan;
• Terdakwa I
MOHAMMAD
DIAN IRWAN
NUQISRA dan
Terdakwa II
EKO
123
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 123
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
DARMAYANTO
, SE bersama
EKA
GUNAWAN dan
AWWAM
MUNAZAT
pada tanggal 29
April 2013
melakukan
perjalanan ke
Surabaya yang
difasilitasi oleh
EFFENDY
KOMALA
dengan alasan
untuk
melakukan
pemeriksaan ke
Pabrik PT The
Master Steel
Manufactory di
Gresik
Surabaya,
padahal pada
kenyataannya
tidak pernah
melakukan
pemeriksaan.
Dalam
perjalanan
tersebut
Terdakwa I dan
Terdakwa II
berserta EKA
GUNAWAN dan
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 124
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
AWWAM
MUNAZAT
masing-masing
menerima
fasilitas berupa
tiket pesawat
dan penginapan
senilai kurang
lebih Rp
2.700.000,00
(dua juta tujuh
ratus ribu
rupiah);
• Terdakwa I
MOHAMMAD
DIAN IRWAN
NUQISRA dan
Terdakwa II
EKO
DARMAYANTO
, SE, pada
tanggal 30 April
2013
melakukan
pertemuan
dengan RUBEN
TOROP
HUTABARAT di
Lobby Hotel
Amaris Bandara
Soekarno-Hatta.
Dalam
kesempatan
tersebut
Terdakwa II
125
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 125
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
menginformasik
an proses
penyidikan
tindak pidana
PT The Master
Steel
Manufactory
akan dihentikan
dan adanya
rencana
Terdakwa I dan
Terdakwa II
akan
mendatangi
kantor PT The
Master Steel
Manufcatory
untuk
menyampaikan
surat panggilan
kepada DIAH
SOEMEDI dan
ISTANTO
BURHAN;
• Terdakwa I
MOHAMMAD
DIAN IRWAN
NUQISRA dan
Terdakwa II
EKO
DARMAYANTO
, SE, pada
tanggal 01 Mei
2013
mengadakan
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 126
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
pertemuan
dengan DIAH
SOEMEDI,
EFFENDI
KOMALA dan
RUBEN
TOROP
HUTABARAT di
kantor PT The
Master Steel
Manufactory
dalam rangka
mengantarkan
surat panggilan
sebagai
tersangka atas
nama DIAH
SOEMEDI dan
ISTANTO
BURHAN,
sekaligus juga
memberikan
draf Berita
Acara
Pemeriksaan
DIAH SOEMEDI
dan ISTANTO
BURHAN yang
sudah ada
jawabannya.
Pada
kesempatan
tersebut
Terdakwa II
menyampaikan
127
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 127
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
kepada DIAH
SOEMEDI
bahwa kalau
membicarakan
hal-hal di luar
teknis masalah
perpajakan di
PT The Master
Steel Factory,
tidak perlu
melibatkan
orang luar
(RUBEN
TOROP
HUTABARAT),
dan selanjutnya
DIAH SOEMEDI
mengatakan
akan ada
penyerahan
tanda jadi
kesepakatan
sebesar Rp 10
milyar kepada
Terdakwa I dan
Terdakwa II
yang teknis
penyerahannya
akan diatur oleh
EFFENDI
KOMALA;
• Terdakwa II
EKO
DAMARYANTO
pada tanggal 02
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 128
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Mei 2013
bertemu dengan
EFFENDI
KOMALA dan
RUBEN
TOROP
HUTABARAT di
Hotel Kartika
Chandra Jl.
Gatot Subroto
Jakarta,
selanjutnya
dalam
pertemuan
tersebut
terdakwa II EKO
DAMARYANTO
menanyakan
kembali kepada
EFFENDI
KOMALA
mengenai
realisasi
sebagaimana
kesepakatan di
Hotel Borobudur
dan dijawab
oleh EFFENDI
KOMALA akan
disampaikan
kembali kepada
DIAH
SOEMEDI;
• Terdakwa l
MOHAMMAD
129
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 129
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
DIAN IRWAN
NUQISRA dan
terdakwa II EKO
DAMARYANTO
, pada tanggal 3
Mei 2013
melakukan
pemeriksaan
terhadap DIAH
SOEMEDI dan
ISTANTO
BURHAN
selaku
tersangka di
Pabrik PT The
Master Steel
Manufactory di
Bekasi, namun
pemeriksaan
tersebut hanya
dilakukan
secara
formalitas
karena isi BAP
DIAH SOEMEDI
dan ISTANTO
BURHAN telah
dipersiapkan
oleh Terdakwa
I dan Terdakwa
II sehingga
hanya meminta
tanda tangan
DIAH SOEMEDI
dan ISTANTO
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 130
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
BURHAN. Pada
kesempatan
tersebut
terdakwa II
menanyakan
kembali kepada
DIAH SOEMEDI
terkait
kesepakatan di
Hotel Borobudur
Jakarta, yang
dijawab oleh
DIAH
SOEMEDI,
dalam waktu
dekat akan ada
penyerahan
dana yang
teknis
penyerahannya
akan diatur oleh
EFFENDI
KOMALA;
• Atas permintaan
Terdakwa II
EKO
DAMARYANTO
tersebut,
selanjutnya
pada tanggal 6
Mei 2013 di
kantor PT The
Master Steel
Manufactory,
DIAH SOEMEDI
131
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 131
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
menyerahkan
uang sebesar
SGD300,000.00
(tiga ratus ribu
dollar
Singapura)
yang dikemas
dalam amplop
warna coklat
kepada
EFFENDI
KOMALA untuk
diberikan
kepada
Terdakwa II.
Setelah
menerima
perintah,
EFFENDI
KOMALA
menghubungi
terdakwa II
untuk
membicarakan
teknis
penyerahan
uang tersebut,
dan disepakati
penyerahannya
dilakukan
dengan cara
uang diletakan
di dalam mobil
sedan Honda
City warna
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 132
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
hitam nomor
polisi B 2831 JL
milik Terdakwa
I MOHAMMAD
DIAN IRWAN
NUQISRA yang
akan diparkir di
Terminal 2
Bandara
Soekarno Hatta
Cengkareng
dan Terdakwa I
meminta
EFFENDI
KOMALA untuk
mengambil
kunci mobil
tersebut pada
sore harinya di
Kantor Wilayah
Pajak DJP
Jakarta Timur
Jl. Gatot
Subroto Jakarta
Selatan;
• Terdakwa I
MOHAMMAD
DIAN IRWAN
NUQISRA dan
Terdakwa II
EKO
DARMAYANTO
, SE bersama
dengan
MAMAN,
133
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 133
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
selanjutnya
pada Tanggal 7
Mei 2013
mengantarkan
dan memarkir
mobil sedan
Honda City
warna hitam
Nomor Polisi B
2831 JL di
parkiran
Terminal 2
Bandara
Soekarno Hatta,
setelah itu
terdakwa II
kembali ke
kantornya
membawa
kunci, Surat
Tanda Nomor
Kendaraan
(STNK) dan
kartu parkir
mobil Honda
City tersebut.
Pada sore
harinya,
EFFENDI
KOMALA
menemui
Terdakwa II di
Kantor Wilayah
Pajak DJP
Jakarta Timur
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 134
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
untuk
mengambil
kunci mobil
sedan Honda
City,
selanjutnya
Terdakwa II
menyerahkan
kunci, STNK,
beserta kartu
parkir kepada
EFFENDI
KOMALA
sambil
mengatakan
“Nanti kalau ada
titipan taruh
saja di situ”;
• Setelah
menerima
kunci, STNK
dan kartu parkir
mobil Honda
City,
selanjutnya
EFFENDI
KOMALA
menuju ke
Terminal 2
Bandara
Soekarno Hatta
untuk menaruh
uang sebesar
SGD300,000.00
(tiga ratus ribu
135
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 135
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
dollar
Singapura) di
mobil Honda
City
sebagaimana
kesepakatan
sebelumnya,
setelah itu
EFFENDI
KOMALA
menemui
Terdakwa II
EKO
DARMAYANTO
, SE yang telah
menunggu di
parkiran
Terminal 2
Bandara
Soekarno Hatta
untuk
menyerahkan
kembali kunci
mobil tersebut.
• Setelah
menerima kunci
mobil,
Terdakwa II
EKO
DARMAYANTO
, SE kemudian
menemui
Terdakwa I
MOHAMMAD
DIAN IRWAN
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 136
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
NUQISRA di
Warung Bakso
Nusantara
Terminal 2
Bandara
Soekarno Hatta,
selanjutnya
Terdakwa I dan
Terdakwa II
bersama-sama
menuju ke mobil
untuk
mengambil
uang sebesar
SGD300,000.00
(tiga ratus ribu
dollar
Singapura),
kemudian uang
tersebut dibagi
untuk Terdakwa
l sebesar
SGD150,000.00
(seratus lima
puluh ribu dollar
Singapura), dan
Terdakwa II
sebesar
SGD150,000.00
(seratus lima
puluh ribu dollar
Singapura),
namun
kemudian
Terdakwa II
137
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 137
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
meminta
tambahan
kepada
Terdakwa I
sebesar
SGD20,000.00
(dua puluh ribu
dollar
Singapura)
dengan alasan
untuk
pengurusan
berkas perkara
tindak pidana di
bidang
perpajakan
pada PT The
Master Steel
Manufactory
dengan
tersangka DIAH
SOEMEDI dan
ISTANTO
BURHAN;
• Terdakwa lI
EKO
DARMAYANTO
, SE, atas
penerimaan
uang sebesar
SGD150,000.00
(seratus lima
puluh ribu dollar
Singapura),
pada tanggal 8
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 138
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Mei 2013
selanjutnya
memberikan
uang sebesar
SGD28,000.00
(dua puluh
delapan ribu
dollar
Singapura)
kepada guru
spiritualnya
yang bernama
SIDIN yang
beralamat di
Komplek Puri
Gardena Blok
A4 No 8 Jakarta
Barat, dan pada
tanggal 9 Mei
2013
memberikan
uang sejumlah
SGD12,000.00
(dua belas ribu
dollar
Singapura)
kepada HABIB
ABDULRAHMA
N ASEGAF di
lounge Hotel
Century lantai
16 untuk
keperluan
pengurusan
penghentian
139
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 139
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
penyidikan
tindak pidana di
bidang
perpajakan
pada PT The
Master Steel
Manufactory.
Kemudian pada
tanggal 10 Mei
2013, Terdakwa
II kembali
menggunakan
uang sebesar
SGD7,000.00
(tujuh ribu dollar
Singapura)
untuk keperluan
pribadi
perbaikan
rumah, sisanya
sebesar
SGD123,000.00
(seratus dua
puluh tiga ribu
dollar
Singapura)
disita oleh
Petugas Komisi
Pemberantasan
Korupsi pada
pada tanggal 15
Mei 2013,
sedangkan
bagian
Terdakwa I
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 140
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
sebesar
SGD120,000.00
(Seratus dua
puluh ribu dollar
Singapura)
masih utuh
tersimpan di
rumahnya dan
dilakukan
penyitaan oleh
Petugas Komisi
Pemberantasan
Korupsi pada
tanggal 15 Mei
2013;
• Terdakwa I
MOHAMMAD
DIAN IRWAN
NUQISRA dan
Terdakwa II
EKO
DARMAYANTO
, SE, setelah
menerima uang
dari DIAH
SOEMEDI
tersebut,
kemudian
dengan sengaja
mengirimkan
berkas perkara
atas nama
tersangka DIAH
SOEMEDI,
ISTANTO
141
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 141
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
BURHAN dan
NGADIMAN
tidak melalui
prosedur di
Direskrimsus
Polda Metro
Jaya selaku
Koordinator dan
Pengawas
Penyidik
Pegawai Negeri
Sipil (Korwas
PPNS),
melainkan
hanya
menghubungi
JHONEDY
SITUMORANG
selaku Anggota
Korwas PPNS
untuk
menyiapkan
surat pengantar
pengiriman
berkas dan
meminta segera
mengirimkan
berkas ke
Kejaksaan
Tinggi DKI
Jakarta dengan
imbalan uang
sebesar Rp
15.000.000,00
(lima belas juta
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 142
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
rupiah) yang
berasal dari
Terdakwa I dan
Terdakwa II;
• Terdakwa I
MOHAMMAD
DIAN IRWAN
NUQISRA dan
Terdakwa II
EKO
DARMAYANTO
, SE selain
mengirimkan
berkas perkara
tidak sesuai
dengan
prosedur juga
dengan sengaja
menyusun
berkas perkara
tindak pidana di
bidang
perpajakan
pada PT The
Master Steel
Manufactory
atas nama
tersangka DIAH
SOEMEDI,
ISTANTO
BURHAN
secara tidak
lengkap baik
persyaratan
formal maupun
143
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 143
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
material dengan
tujuan supaya
berkas perkara
dikembalikan
oleh Jaksa
Peneliti,
sehingga
nantinya tidak
dapat
dilanjutkan ke
tahap
penuntutan.
Sedangkan
untuk berkas
perkara atas
nama
NGADIMAN
dibuat lengkap
agar dapat
dilanjutkan ke
tahap
penuntutan;
• Terdakwa II
EKO
DARMAYANTO
, SE atas
perintah
Terdakwa I
MOHAMMAD
DIAN IRWAN
NUQISRA pada
sekitar tanggal
8 Mei 2013
meminta
kepada
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 144
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
EFFENDY
KOMALA
segera
menyerahkan
kekurangan
uang dari DIAH
SOEMEDI
sebagaimana
telah dijanjikan
sebelumnya di
tempat yang
sama pada
waktu
penyerahan
pertama. Atas
permintaan
Terdakwa II
tersebut pada
tanggal 12 Mei
2013,
EFFENDY
KOMALA
mengirim Short
Massage Servis
(SMS) kepada
Terdakwa II
yang isinya
menanyakan
kapan
penyerahan
sisa uang dapat
dilakukan, dan
dijawab oleh
Terdakwa II
melalui SMS
145
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 145
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
yang berbunyi,
“Selasa, jam
yang sama dan
tempat sama”.
Terdakwa II
selanjutnya
pada hari Senin
tanggal 13 Mei
2013
memberitahu
Terdakwa I
adanya rencana
penyerahan
uang dari DIAH
SOEMEDI
melalui SMS
yang berbunyi
“hari Selasa
mau ada
kiriman lagi”;
• Terdakwa II
EKO
DARMAYANTO
, SE pada
tanggal 13 Mei
2013 mengirim
SMS kepada
DESY MUTIA
FIRDAUS
selaku Jaksa
Peneliti Berkas
Perkara Tindak
Pidana di
bidang
Perpajakan PT
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 146
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
The Master
Steel
Manufactory
atas nama
Tersangka
DIAH
SOEMEDI,
ISTANTO
BURHAN dan
NGADIMAN,
yang isinya
“mohon izin Bu,
berkas sudah
saya kirim ke
Kejati atas
nama DIAH
SOEMEDI dan
NGADIMAN
(dia akan mem
PTUN kan
penyidik)
semoga paling
tidak hari jum’at
saya bisa
menerima
petunjuk P-19
dari Ibu” yang
dijawab oleh
DESY MUTIA
FIRDAUS
“sampai saat ini
saya belum
menerima
berkasnya”.
Terdakwa II
147
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 147
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
pada tanggal 14
Mei 2013
kembali
mengirim SMS
ke DESSY
MUTIA
FIRDAUS yang
isinya “mohon
paling tidak
salah satu
berkas perkara
P-21, karena
jika tidak saya
bisa dimutasi
jauh” dan
dijawab oleh
DESY MUTIA
FIRDAUS
“sampai
sekarang saya
belum terima
berkasnya”;
• Terdakwa II
EKO
DARMAYANTO
, SE pada hari
Selasa tanggal
14 Mei 2013
menerima
informasi dari
EFFENDY
KOMALA
bahwa
penyerahan
uang tidak jadi
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 148
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
dilakukan pada
tanggal 14 Mei
2013 melalui
SMS yang
berbunyi, “Pak,
sepertinya tidak
jadi hari ini”,
yang kemudian
dijawab oleh
terdakwa II, ”Ya,
sudah tidak
apa-apa,
terimakasih”,
kemudian
EFFENDI
KOMALA
menjawab,
“mobilnya rusak
dan cuaca tidak
baik”. Atas
jawaban
EFFENDY
KOMALA
tersebut,
Terdakwa II
menanyakan
kepada
EFFENDI
KOMALA
maksud SMS-
nya, yang
dijawab oleh
EFFENDI
KOMALA
dengan
149
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 149
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
mengatakan,
“bocor
informasi”. Pada
siang harinya
EFFENDI
KOMALA
mengirim SMS
kepada
terdakwa II
yang isinya,
“Bikin kunci
serep”,
kemudian SMS
dari EFFENDY
KOMALA
tersebut
disampaikan
kepada
Terdakwa I dan
dijawab, ”Mobil
yang dulu
rusak, pakai
AVANZA saja
'KO”. Setelah
itu terdakwa II
mengajak
Terdakwa I
bertemu di
Terminal 3
Bandara
Soekarno Hatta
pada pukul
22.00 WIB;
• Terdakwa II
EKO
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 150
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
DARMAYANTO
, SE pada
sekitar pukul
21.30 Wib tiba
di Terminal 3
Bandara
Soekarno Hatta
dan kemudian
bertemu
EFFENDY
KOMALA di
depan Restoran
Hamburger
Terminal 3, dan
tidak lama
kemudian
datang
Terdakwa I
MOHAMMAD
DIAN IRWAN
NUQISRA pada
tempat yang
sama. Pada
kesempatan
tersebut,
EFFENDY
KOMALA
mengatakan
bahwa yang
akan
mengantarkan
uang bukan
dirinya
melainkan
orang
151
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 151
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
suruhannya,
kemudian
Terdakwa I dan
Terdakwa II
mengajak
EFFENDY
KOMALA untuk
ditunjukkan
lokasi parkir
mobil Toyota
Avanza warna
hitam Nomor
Polisi B 1696
KKQ milik
Terdakwa I
yang diletakan
di areal Parkiran
Terminal 3, slot
parkir B 3,
Bandara
Soekarno Hatta
yang akan
digunakan
untuk menaruh
uang dari DIAH
SOEMEDI,
selanjutnya
Terdakwa I
menyerahkan
kunci dan STNK
mobil tersebut
kepada EFENDI
KOMALA.
Setelah
menerima kunci
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 152
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
dan STNK mobil
tersebut
kemudian
EFFENDY
KOMALA
mengajak
TEDDY
MULIAWAN
untuk
menunjukkan
mobil dan posisi
parkirnya
karena yang
akan
menyerahkan
uang dari DIAH
SOEMEDI
kepada
Terdakwa I dan
Terdakwa II
adalah TEDDY
MULIAWAN;
• Menindaklanjuti
kesepakatan
antara
Terdakwa I
MOHAMMAD
DIAN IRWAN
NUQISRA,
Terdakwa II
EKO
DARMAYANTO
, SE, EFFENDY
KOMALA
tersebut, pada
153
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 153
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
hari Rabu
tanggal 15 Mei
2013, sekitar
pukul 7:23 WIB,
EFFENDY
KOMALA
menemui
TEDDY
MULIAWAN di
rumahnya di
Komplek Park
Residence Blok
B No.9, Jakarta,
untuk
menyerahkan
amplop warna
coklat yang
berisi uang dari
DIAH SOEMEDI
beserta kunci
dan STNK mobil
avanza milik
terdakwa I.
Pada
kesempatan
tersebut,
EFFENDY
KOMALA
memerintahkan
TEDDY
MULIAWAN
agar
menyerahkan
uang tersebut
kepada
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 154
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa I dan
Terdakwa II
dengan cara
ditaruh di
bawah karpet di
bagian kaki
kursi supir Mobil
Toyota Avanza
warna hitam
dan setelah
uang ditaruh di
dalam mobil,
diminta untuk
menelpon
Terdakwa II dan
menyerahkan
kunci mobil
avanza tersebut
kepada
Terdakwa II.
Setelah itu
EFFENDY
KOMALA
memberitahu
Terdakwa II
melalui SMS
yang berbunyi,
“Sekarang ya”.
Terdakwa II,
setelah
menerima SMS
dari EFFENDY
KOMALA
tersebut,
kemudian
155
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 155
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
mengajak
Terdakwa I
untuk berangkat
bersama-sama
ke Terminal 3
Bandara
Soekarno Hatta
dan menunggu
di ruang
Kedatangan
Terminal 3
Bandara
Soekarno Hatta;
• Pada sekitar
pukul 07.50
WIB TEDDY
MULIAWAN
berangkat
menuju ke
Terminal 3
Bandara
Soekarno Hatta
dengan
membawa
amplop warna
coklat berisi
uang tersebut,
sesampainya di
Terminal 3
Bandara
Soekarno Hatta
kemudian
TEDDY
MULIAWAN
menuju ke mobil
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 156
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Toyota Avanza
warna hitam
nomor polisi B
1696 KKQ, di
areal parkiran
slot B 3, dan
menaruh uang
dalam amplop
warna coklat di
mobil
sebagaimana
pesan dari
EFFENDY
KOMALA.
Setelah itu,
TEDDY
MULIAWAN
menghubungi
dan menemui
Terdakwa I
MOHAMMAD
DIAN IRWAN
NUQISRA dan
Terdakwa II
EKO
DARMAYANTO
, SE yang telah
berada di ruang
tunggu
kedatangan
Terminal 3
Bandara
Soekarno Hatta
dan
menyerahkan
157
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 157
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
kunci mobil
Avanza Hitam
Nomor Polisi B
1696 KKQ
sambil
mengatakan
“barang sudah
masuk ini
kuncinya”,
kemudian
Terdakwa I dan
Terdakwa II
bersama-sama
menuju tempat
parkir mobil
Avanza untuk
memastikan
mobil tersebut
telah terkunci.
Pada saat
Terdakwa I dan
Terdakwa II
hendak naik
taksi, kemudian
ditangkap oleh
petugas Komisi
Pemberantasan
Korupsi dan
dibawa ke mobil
Toyota Avanza
warna hitam
nomor polisi B
1696 KKQ
tersebut, yang
selanjutnya
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 158
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
dilakukan
penggeledahan
pada mobil
tersebut dan
ditemukan satu
amplop coklat
ukuran folio
yang di
dalamnya
terdapat 3 (tiga)
amplop coklat
berisi :
1. Amplop pertama berisi SGD 100.000.00 (seratus ribu dollar
Singapura) yang terdiri dari 50 (lima puluh) lembar pecahan senilai
SGD1.000 (seribu Dolar Singapura) dan 5 (lima) lembar pecahan
senilai SGD 10.000.00 (sepuluh ribu Dolar Singapura);
2. Amplop kedua berisi SGD 100.000.00 (seratus ribu dollar
Singapura) yang terdiri dari 10 (sepuluh) lembar pecahan senilai
SGD 10.000.00 (sepuluh ribu dollar Singapura);
3. Amplop ketiga berisi SGD 100.000.00 (seratus ribu dollar
Singapura) yang terdiri dari 10 (sepuluh) lembar pecahan senilai
SGD 10.000 (sepuluh ribu Dolar Singapura);
• Terdakwa I
MOHAMMAD
DIAN IRWAN
NUQISRA dan
Terdakwa II
EKO
DARMAYANTO
, SE
mengetahui
atau patut
menduga
bahwa
159
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 159
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
pemberian uang
sebesar
SGD600,000.00
(enam ratus ribu
Dollar
Singapura) dari
DIAH SOEMEDI
selaku Pemilik/
Direktur PT The
Master Steel
Manufactory
melalui
EFFENDY
KOMALA dan
TEDDY
MULIAWAN
tersebut karena
kekuasaannya
atau
kewenangannya
yang
berhubungan
dengan jabatan
para Terdakwa
selaku PPNS
Dirjen Pajak
atau selaku
PNS Dirjen
Pajak yang
ditunjuk untuk
melakukan
penyidikan
perkara tindak
pidana
perpajakan PT
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 160
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
The Master
Steel
Manufactory
dengan
tersangka DIAH
SOEMEDI,
ISTANTO
BURHAN dan
NGADIMAN
atau menurut
pikiran DIAH
SOEMEDI
pemberian
tersebut
berhubungan
dengan jabatan
para Perdakwa
selaku PPNS
Dirjen Pajak
atau PNS Dirjen
Pajak.
-------- Perbuatan Para Terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 11 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun
2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55
ayat (1) ke-1 KUHP.-----------------------------------------------------------------------------------
DANKEDUA
Primair:
------- Bahwa Terdakwa I MOHAMMAD DIAN IRWAN NUQISRA selaku pegawai
negeri yaitu Pegawai Negeri Sipil pada Direktorat Jenderal Pajak Departeman
Keuangan Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal
161
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 161
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Pajak Nomor : KEP-14/PJ.13/UP.14/1988 tanggal 20 Pebruari 1988 atau selaku
penyelenggara negara yaitu selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) pada
Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman
Republik Indonesia Nomor: C-33 PW.07.03 Tahun 1995 Tanggal 25 Oktober 1995
bersama-sama dengan Terdakwa II EKO DARMAYANTO, SE selaku pegawai
negeri yaitu Pegawai Negeri Sipil pada Direktorat Jenderal Pajak Departeman
Keuangan Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal
Pajak KEP-07/PJ.12/UP-14/1993 tanggal 27 Pebruari 1993 atau selaku
penyelenggara negara yaitu selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) pada
Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman
Republik Indonesia Nomor: C-17.HN.05.01 Tahun 2006 Tanggal 08 Mei 2006,
pada bulan Nopember 2012 dan pada bulan Maret 2013 atau setidak-tidaknya
pada suatu waktu dalam tahun 2012 sampai dengan tahun 2013, bertempat di
kamar Hotel Ciputra Jakarta Barat, dan rumah makan Soto Kudus di Jl. Otto
Iskandar Dinata Jakarta Timur, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih
termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili
perkara ini, telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang
harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan
beberapa kejahatan, menerima hadiah atau janji yaitu menerima hadiah berupa
uang Rp 3.250.000.000,00 (tiga milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) dari
LAURENTINUS SURYAWIDJAJA DJUHADI selaku Direktur PT DELTA
INTERNUSA melalui ADHI SETIAWAN dan ADDI WINARKO selaku pegawai PT
NOJORONO TOBACO INTERNATIONAL dan menerima hadiah berupa uang
sebesar USD150,000.00 (seratus lima puluh ribu dollar Amerika Serikat) dari
HANDOKO TEJOWINOTO selaku Kepala Bagian Keuangan PT NUSA RAYA
CIPTA padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut
diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan
sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, yaitu
agar Terdakwa I MOHAMMAD DIAN IRWAN NUQISRA dan Terdakwa II EKO
DARMAYANTO tidak menindaklanjuti hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan (Buper)
wajib pajak PT DELTA INTERNUSA dan wajib pajak PT NUSA RAYA CIPTA,
sebagaimana diatur dalam Pasal 12 dan Pasal 13 Peraturan Menteri Keuangan RI
Nomor: 202/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan
Tindak Pidana di Bidang Perpajakan dan selaku pegawai negeri atau
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 162
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
penyelenggara negara dilarang melakukan perbuatan korupsi, kolusi dan
nepotisme dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana diatur dalam Pasal 5
angka 4 Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Pasal 5
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-
Pokok Kepegawaian serta Pasal 4 angka 6 dan 8 Peraturan Pemerintah Nomor 53
Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, perbuatan dilakukan dengan
cara sebagai berikut : ------------------------------------------
1) Penerimaan uang sebesar Rp 3.250.000.000,00 (tiga milyar dua ratus
lima puluh juta rupiah) dari LAURENTINUS SURYAWIDJAYA
DJUHADI selaku Direktur dan Pemegang Saham PT Delta Internusa
1 - Terdakwa I MOHAMMAD DIAN IRWAN NUQISRA dan
Terdakwa II EKO DARMAYANTO, SE pada bulan September 2012
mendapat tugas dari HARIO DAMAR selaku Kepala Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Pajak (Kakanwil DJP) Jakarta Timur sebagai
Pengganti Tim Pemeriksa Bukti Permulaan berdasarkan Surat
Tugas Penggantian Pemeriksaan Bukti Permulaan Nomor:
STP.PBP-28/WPJ.20/2012 tanggal 17 September 2012 untuk
melanjutkan pemeriksaan Bukti Permulaan PT Delta Internusa
berdasarkan laporan hasil pengembangan dan analisis Informasi
Data Laporan Pengaduan (IDLP) yang menyatakan bahwa terdapat
selisih data bukti potong pajak antara PT Delta Internusa
dibandingkan dengan lawan transaksi. Dalam data SPT wajib pajak
PT Delta Internusa tercantum nilai peredaran usaha sebesar kurang
lebih Rp 6.100.000.000.000,00 (enam trilyun seratus milyar rupiah),
sedangkan menurut bukti potong pajak Pph Pasal 22 lawan
transaksi terdapat nilai pembayaran pajak Pph Pasal 22 sebesar
kurang lebih Rp 12.200.000.000,00 (dua belas milyar dua ratus juta
rupiah), sehingga menurut data bukti potong tersebut Dasar
Pengenaan Pajak (DPP) sebesar kurang lebih Rp
13.800.000.000.000,00 (tiga belas trilyun delapan ratus milyar
rupiah). Nilai DPP ini seharusnya sebagai data omzet di PT Delta
Internusa, akan tetapi dari data Surat Pemberitahuan Tahunan
163
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 163
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
(SPT) PT Delta Internusa mencantumkan nilai peredaran usaha data
omzetnya hanya Rp 6.100.000.000.000,00 (enam trilyun seratus
milyar rupiah), sehingga atas dugaan pengisian SPT yang isinya
tidak benar tersebut, Kanwil DJP Jakarta Timur melakukan
Pemeriksaan Bukti Permulaan untuk menemukan ada tidaknya
Tindak Pidana di Bidang Perpajakan yang dilakukan oleh PT Delta
Internusa;
2 - Terdakwa I MOHAMMAD DIAN IRWAN NUQISRA yang
ditunjuk sebagai Supervisor Tim Buper, dan SUHARYO selaku
Ketua Tim, sedangkan Terdakwa II EKO DAMARYANTO selaku
Anggota kemudian melakukan pemeriksaan bukti permulaan antara
lain: klarifikasi kebenaran pembayaran PPh Pasal 22 atas cukai oleh
PT Delta Internusa selaku Distributor maupun pembayaran PPh
Pasal 22 atas cukai oleh PT Nojorono Tobaco International selaku
Pabrikan rokok sebab PT Delta Internusa adalah anak perusahaan
PT Nojorono Tobaco International, melakukan permintaan
keterangan kepada GIWANGSEH selaku Manager Akuntansi PT
Delta Internusa, ADDI WINARKO selaku Manager Akunting PT
Nojorono Tobaco International dan karyawan bagian gudang PT
Delta Internusa;
3 - Terdakwa I MOHAMMAD DIAN IRWAN NUQISRA dan
Terdakwa II EKO DARMAYANTO, SE bersama Tim Pemeriksa pada
saat melakukan pemeriksaan Buper menemukan data bahwa SPT
PT Delta Internusa melaporkan peredaran rokok senilai Rp
6.161.664.286.358,00 (enam trilyun seratus enam puluh satu milyar
enam ratus enam puluh empat juta dua ratus delapan puluh enam
ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah), sedangkan nilai rokok
yang masuk ke PT Delta Internusa mencapai sebesar Rp
8.174.951.380.175,00 (delapan trilyun seratus tujuh puluh empat
milyar sembilan ratus limapuluh satu juta tiga ratus delapan puluh
ribu seratus tujuh puluh lima rupiah). Selain temuan data tersebut,
Terdakwa II juga menemukan data bahwa berdasarkan SPT Wajib
Pajak atas nama LAURENTINUS SURYAWIDJAYA DJUHADI selain
bertindak selaku Direktur dan Pemegang Saham PT Delta Internusa
juga bertindak selaku Pemegang Saham PT Nojorono Tobaco
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 164
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
International, dan berdasarkan informasi diketahui bahwa
LAURENTINUS SURYAWIDJAYA DJUHADI termasuk 100 (seratus
orang) terkaya di Indonesia;
4 - Terdakwa I MOHAMMAD DIAN IRWAN NUQISRA dan
Terdakwa II EKO DARMAYANTO, SE kemudian melaporkan kedua
temuan tersebut kepada ADE LILI selaku Kepala Bidang
Pemeriksaan Penyidikan dan Penagihan Pajak pada Kanwil DJP
Jakarta Timur. Atas laporan tersebut ADE LILI memerintahkan Tim
Pemeiksa Buper untuk menyelesaikan pemeriksaan dan segera
dibuat laporannya karena data tersebut dapat menjadi Informasi
Data Laporan Pengaduan (IDLP) baru untuk dilakukan Pemeriksaan
Buper kembali terhadap LAURENTINUS SURYAWIDJAYA
DJUHADI selaku wajib pajak perseorangan;
5 - Terdakwa I MOHAMMAD DIAN IRWAN NUQISRA dan
Terdakwa II EKO DARMAYANTO, SE sebelum membuat laporan
Pemeriksaan Buper pada sekitar Bulan Nopember 2012 menemui
LAURENTINUS SURYAWIDJAYA DJUHADI selaku Direktur PT
Delta Internusa untuk menjelaskan hasil temuan pemeriksaan Buper
dan mengatakan bahwa pemeriksaaan belum selesai. Selain itu
Terdakwa I dan Terdakwa II juga menemui ADHI SETIAWAN selaku
Manager Akuntansi PT Nojorono Tobaco International dan ADDI
WINARKO selaku Manager Keuangan PT Nojorono untuk
menjelaskan temuan Tim Pemeriksa dan menyampaikan bahwa ada
temuan lain terkait dengan LAURENTINUS SURYAWIDJAYA
DJUHADI. Pada kesempatan tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II
menawarkan bantuan agar temuan pemeriksaan Buper PT Delta
Internusa tersebut tidak dilanjutkan pemeriksaannya dengan imbalan
sejumlah uang sebesar Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar
rupiah);
6 - Atas tawaran dari Terdakwa I MOHAMMAD DIAN IRWAN
NUQISRA dan Terdakwa II EKO DARMAYANTO, SE tersebut,
selanjutnya ADHI SETIAWAN dan ADDI WINARKO menyampaikan
kepada LAURENTINUS SURYAWIDJAYA DJUHADI, pada awalnya
LAURENTINUS SURYAWIDJAYA DJUHADI keberatan, namun
setelah beberapa kali pembicaraan antara Terdakwa I dan Terdakwa
165
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 165
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
II dengan ADDI WINARKO kemudian disepakati imbalan tersebut
sebesar Rp 3.250.000.000,00 (tiga milyar dua ratus lima puluh juta
rupiah);
7 - Untuk memenuhi kesepakatan tentang pemberian imbalan
kepada Terdakwa I MOHAMMAD DIAN IRWAN NUQISRA dan
Terdakwa II EKO DARMAYANTO, SE, kemudian LAURENTINUS
SURYAWIDJAYA DJUHADI meminjam uang kepada PT Nojorono
Tobaco International sebesar Rp 1.700.000.000,00 (satu milyar tujuh
ratus juta rupiah) serta memerintahkan KRISTANTO PITOYO selaku
staf keuangan PT Delta Internusa menyiapkan uang sebanyak Rp
1.550.000.000,00 (satu milyar lima ratus lima puluh juta rupiah).
Setelah uang terkumpul sebesar Rp 3.250.000.000,00 (tiga milyar
dua ratus lima puluh juta rupiah) kemudian LAURENTINUS
SURYAWIDJAYA DJUHADI memerintahkan ADHI SETIAWAN dan
ADDI WINARKO untuk menyerahkan uang tersebut kepada
Terdakwa I dan Terdakwa II;
8 - Guna merealisasikan pemberian uang sebesar Rp
3.250.000.000,00 (tiga milyar dua ratus lima puluh juta rupiah)
tersebut, pada sekitar akhir bulan Maret 2013, ADDI WINARKO
menghubungi Terdakwa II EKO DARMAYANTO, SE menyampaikan
bahwa penyerahan uang akan dilakukan di Hotel Ciputra Jakarta
Barat. Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II menemui ADHI
SETIAWAN dan ADDI WINARKO di Kamar 812 Hotel Ciputra,
Jakarta Barat. Dalam kesempatan tersebut Terdakwa I dan
Terdakwa II menerima 2 (dua) buah Koper yang sudah disiapkan di
kamar tersebut masing-masing berisi uang sebesar Rp
1.700.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) dan sebesar
Rp 1.550.000.000,00 (satu milyar lima ratus lima puluh juta rupiah).
Setelah menerima uang tersebut Terdakwa II EKO DAMARYANTO
kemudian mengambil sebagian sebesar Rp 550.000.000,00 (lima
ratus limapuluh juta rupiah) dari salah satu koper dan memberikan
uang tersebut kepada ADDI WINARKO;
9 - Setelah menerima uang dari LAURENTINUS
SURYAWIDJAYA DJUHADI, kemudian terdakwa II EKO
DARMAYANTO, SE menyampaikan bahwa pemeriksaan Buper PT
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 166
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Delta Internusa telah selesai dan tidak akan melakukan pemeriksaan
Buper lanjutan, dan dalam kesempatan tersebut Terdakwa I dan
Terdakwa II juga mengembalikan seluruh dokumen terkait
pemeriksaan Buper PT Delta Internusa, PT Nojorono Tobaco
International, PT Nikki Super, PT Nikki Rama, dan PT Aroma,
padahal Terdakwa I dan Terdakwa II mengetahui pemeriksaan
Buper belum selesai karena laporan pemeriksaan Buper masih
belum lengkap;
10 - Atas penerimaan uang sebesar Rp 3.250.000.000,00 (tiga
milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) setelah dikurangi pemberian
kepada ADDI WINARKO sebesar Rp 550.000.000,00 (lima ratus
limapuluh juta rupiah), sisanya sebesar Rp 2.700.000.000,00 (dua
milyar tujuh ratus juta rupiah) dibagi untuk Terdakwa I sebesar Rp
1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah), dan Terdakwa
II sebesar Rp 1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah);
11 - Terdakwa I kemudian menggunakan uang yang diterimanya
tersebut untuk diberikan kepada SUHARYO sebesar Rp
200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dan sebesar Rp
728.500.000,00 (tujuh ratus dua puluh delapan juta lima ratus ribu
rupiah) disimpan di rumah terdakwa I dan telah dilakukan penyitaan
oleh petugas Komisi Pemberantasan Korupsi. Sedangkan Terdakwa
II kemudian menggunakan uang yang diterimanya tersebut untuk
diberikan kepada SIDIN selaku Guru Spiritual terdakwa untuk
keperluan ruwatan;
12 - Terdakwa I MOHAMMAD DIAN IRWAN NUQISRA dan
Terdakwa II EKO DARMAYANTO, SE setelah menerima uang
seluruhnya sebesar Rp 3.250.000.000,00 (tiga milyar dua ratus lima
puluh juta rupiah) kemudian tidak menindaklanjuti temuan-temuan
pemeriksaan Buper pada PT Delta Internusa baik dengan
melakukan penyidikan atau dengan tindakan lain sesuai dengan
ketentuan Pasal 12 dan Pasal 13 Peraturan Menteri Keuangan RI
Nomor : 202/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Pemeriksaan Bukti
Permulaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan;
167
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 167
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
2) Penerimaan uang sebesar USD150,000.00 (seratus lima puluh dollar
Amerika Serikat) dari HANDOKO TEJOWINOTO selaku Kepala Bagian
Keuangan PT NUSA RAYA CIPTA (PT NRC).
• Terdakwa I
MOHAMMAD
DIAN IRWAN
NUQISRA dan
Terdakwa II
EKO
DARMAYANTO
, SE pada bulan
September
2012
berdasarkan
Surat Tugas
Penggantian
Pemeriksaan
Bukti
Permulaan
Nomor:
STP.PBP-29/
WPJ.20/2012
tanggal 17
September
2012 mendapat
tugas dari saksi
HARIO DAMAR
selaku Kepala
Kantor Wilayah
Direktorat
Jenderal Pajak
(Kakanwil DJP)
Jakarta Timur
sebagai
Pengganti Tim
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 168
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Bukti
Permulaan lama
untuk
melanjutkan
pemeriksaan
Bukti
Permulaan PT
Nusa Raya
Cipta (PT NRC)
terkait adanya
indikasi
penggunaan
faktur pajak fiktif
yang diterbitkan
PT Printo Jaya
Prima dengan
nilai PPn
sebesar Rp
55.160.955,00
(lima puluh lima
juta seratus
enam puluh ribu
sembilan ratus
lima puluh lima
rupiah);
• Terdakwa I
MOHAMMAD
DIAN IRWAN
NUQISRA yang
ditunjuk sebagai
Supervisor Tim
Buper, dan
SUHARYO
selaku Ketua
Tim, sedangkan
169
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 169
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa II
EKO
DAMARYANTO
selaku Anggota
kemudian
melakukan
pemeriksaan
bukti permulaan
dengan
melakukan
kegiatan antara
lain klarifikasi
data-data,
wawancara
kepada pihak
PT NRC antara
lain HARTONO
HARDJO
SASMITO, NILA
SUTA, BENNY
HARTO
WIDJAYA,
HANDOKO
TEDJOWINOT
O, DAVID
SURYADI,
SUKIRNO
GUNAWAN
serta
melakukan
klarifikasi yang
hasilnya
ditemukan
bahwa PT
Printo Jaya
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 170
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Prima tidak
pernah
melaporkan
Pajak
Pertambahan
Nilai (PPn) PT
NRC dan pada
alamat yang
tertera pada
dokumen tidak
diketemukan
keberadaan PT
Printo Jaya
Prima;
• Terdakwa I
MOHAMMAD
DIAN IRWAN
NUQISRA dan
Terdakwa II
EKO
DARMAYANTO
, SE bersama
Tim Pemeriksa,
selain itu pada
saat melakukan
pemeriksaan
Buper juga
menemukan
temuan baru
dalam SPT
tahun 2008
yaitu terdapat
biaya lain-lain
sebesar Rp
1.108.091.974.3
171
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 171
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
43,00 (satu
trilyun seratus
delapan milyar
sembilan puluh
satu juta
sembilan ratus
tujuh puluh
empat ribu tiga
ratus empat
puluh tiga
rupiah) yang
tidak ada
rinciannya. Dari
jumlah tersebut
yang dapat
dibuktikan
sebagai biaya
proyek dalam
Harga Pokok
Produksi (HPP)
PT NRC kurang
lebih sebesar
Rp
300.000.000.00
0,00 (tiga ratus
milyar),
sehingga
terdapat selisih
kurang lebih Rp
700.000.000.00
0,00 (tujuh ratus
milyar rupiah)
yang
merupakan
pembebanan
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 172
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
tidak dapat
dipertangungja
wabkan, dan
berdampak
pada Dasar
Pengenaan
Pajak (DPP)
menjadi lebih
rendah.
Temuan
tersebut oleh
Terdakwa II
pernah
disampaikan
kepada HARIO
DAMAR dengan
mengatakan
bahwa PT NRC
berpotensi
sebagai
penerimaan
pajak dan
penanganannya
dapat dapat
ditingkatkan ke
penyidikan,
pada saat itu
ditanggapi oleh
HARIO DAMAR
untuk dilakukan
“walk through”
terlebih dahulu;
• Terdakwa I
MOHAMMAD
DIAN IRWAN
173
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 173
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
NUQISRA dan
Terdakwa II
EKO
DARMAYANTO
, SE, pada
bulan
Nopember 2012
menemui
FIRMAN A
LUBIS selaku
Direktur Teknik
dan
Pengembangan
serta
HANDOKO
TEDJOWINOT
O selaku
Kepala Bagian
Keuangan PT
NRC di Kantor
PT NRC Jl. D.I
Pandjaitan No.
40 Jakarta
Timur untuk
menjelaskan
hasil temuan
Tim Buper yaitu:
1) Ada penggunaan data fiktif yaitu terkait PT Printo Jaya;
2) Modus operandi terkait dengan Ppn fiktif yang dilakukan PT NRC;
3) Pemeriksaan BUPER terhadap PT NRC bisa dinaikkan status
pemeriksaanya;
Terhadap hasil temuan Tim Buper tersebut, FIRMAN A LUBIS dan
HANDOKO TEDJOWINOTO meminta agar temuan pemeriksaan dapat
diselesaikan sebatas pada Pengguna faktur pajak saja, dan tidak perlu
mendalami temuan-temuan lainnya;
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 174
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
• Atas permintaan tersebut, Terdakwa I MOHAMMAD DIAN IRWAN
NUQISRA dan Terdakwa II EKO DARMAYANTO, SE menanggapi
bahwa pemeriksaan Buper dapat dihentikan apabila diberikan imbalan
sejumlah uang yang menurut Terdakwa I sebesar angka “tanggal
natal”, maksudnya sebesar Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima
milyar rupiah). Permintaan tersebut kemudian disanggupi oleh
HANDOKO TEDJOWINOTO namun jumlahnya hanya sebesar Rp
1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah), yang kemudian
disepakati oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dengan mengatakan ‘Ya,
sudah”.
• Pada hari yang sama setelah pertemuan tersebut, Terdakwa I
MOHAMMAD DIAN IRWAN NUQISRA, Terdakwa II EKO
DARMAYANTO, SE dan HANDOKO TEDJOWINOTO bersama-sama
pergi ke rumah makan Soto Kudus yang terletak di Jl. Otto
Iskandardinata Jakarta Timur dengan menggunakan mobil operasional
PT NRC dan pada saat di dalam mobil tersebut, Terdakwa I dan
Terdakwa II menerima uang sebesar USD120,000.00 (seratus dua
puluh ribu dollar Amerika Serikat) yang dibungkus dalam amplop
berwarna coklat dari HANDOKO TEDJOWINOTO;
• Atas penerimaan uang tersebut selanjutnya dibagi untuk Terdakwa I
Terdakwa I MOHAMMAD DIAN IRWAN NUQISRA sebesar
USD50,000.00 (lima puluh ribu dollar Amerika Serikat) dan untuk
Terdakwa II EKO DARMAYANTO, SE sebesar USD50,000.00 (lima
puluh ribu dollar Amerika Serikat) sedangkan sisanya sebesar
USD20,000.00 (dua puluh ribu Dollar Amerika Serikat) oleh terdakwa I
dan Terdakwa II diberikan kepada ALBERTINUS PARLINGGOMAN
NAPITUPULU;
• Dari uang yang diterima Terdakwa I MOHAMMAD DIAN IRWAN
NUQISRA sebesar USD50,000.00 (lima puluh ribu dollar Amerika
Serikat), selanjutnya uang tersebut dipergunakan untuk keperluan
pribadi sebesar USD35,200.00 (tiga puluh lima ribu dua ratus Dollar
Amerika Serikat), sedangkan sisanya sebanyak USD14,800.00 (empat
belas ribu delapan ratus dollar Amerika Serikat) disimpan di rumah
175
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 175
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa I yang kemudian disita oleh Petugas Komisi Pemberantasan
Korupsi.
• Beberapa hari setelah penerimaan uang sebesar USD120,000.00
(seratus dua puluh ribu Dollar Amerika Serikat), Terdakwa I
MOHAMMAD DIAN IRWAN NUQISRA dan Terdakwa II EKO
DARMAYANTO, SE menghubungi kembali HANDOKO
TEDJOWINOTO untuk meminta bantuan dana dengan alasan untuk
proses penyelesaian perkara PT Genta Dunia Jaya Raya di Kejaksaan
Tinggi DKI Jakarta dan disanggupi oleh HANDOKO TEDJOWINOTO.
Selanjutnya pada siang harinya Terdakwa I dan Terdakwa II
mengadakan pertemuan dengan HANDOKO TEDJOWINOTO di
rumah makan Soto Kudus di Jl. Otto Iskandardinata Jakarta Timur.
Pada pertemuan tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II menerima
pemberian uang USD30,000.00 (tiga puluh ribu dollar Amerika Serikat)
yang terbungkus amplop coklat dari HANDOKO TEDJOWINOTO.
Selanjutnya uang sebesar USD30,000.00 (tiga puluh ribu dollar
Amerika Serikat) oleh Terdakwa I dan Terdakwa II diberikan kepada
ALBERTINUS PARLINGGOMAN NAPITUPULU atas sepengetahuan
HERU SRIYANTO.
• Terdakwa I
MOHAMMAD
DIAN IRWAN
NUQISRA dan
Terdakwa II
EKO
DARMAYANTO
, SE setelah
menerima uang
yang
seluruhnya
sebesar
USD150,000.00
(seratus lima
puluh ribu dollar
Amerika
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 176
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Serikat)
kemudian tidak
menindaklanjuti
temuan-temuan
pemeriksaan
Buper pada PT
NRC baik
dengan
melakukan
penyidikan atau
dengan
tindakan lain
sesuai dengan
ketentuan Pasal
12 dan Pasal 13
Peraturan
Menteri
Keuangan RI
Nomor : 202/
PMK.03/2007
tentang Tata
Cara
Pemeriksaan
Bukti
Permulaan
Tindak Pidana
di Bidang
Perpajakan.
• Terdakwa I
MOHAMMAD
DIAN IRWAN
NUQISRA dan
terdakwa II EKO
DAMARYANTO
menerima
177
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 177
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
hadiah berupa
uang sebesar
Rp
3.250.000.000,0
0 (tiga milyar
dua ratus lima
puluh juta
rupiah) dari
LAURENTINUS
SURYAWIDJAJ
A DJUHADI
selaku Direktur
PT DELTA
INTERNUSA
melalui ADHI
SETIAWAN dan
ADDI
WINARKO
selaku pegawai
PT
NOJORONO
TOBACO
INTERNATION
AL dan
menerima
hadiah berupa
uang sebesar
USD150,000.00
(seratus lima
puluh ribu dollar
Amerika
Serikat) dari
saksi
HANDOKO
TEJOWINOTO
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 178
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
selaku Kepala
Bagian
Keuangan PT
NUSA RAYA
CIPTA
mengetahui
atau patut
menduga
bahwa
pemberian
tersebut agar
Terdakwa I dan
Terdakwa II
tidak
menindaklanjuti
hasil temuan
Pemeriksaan
Bukti
Permulaan
(Buper) wajib
pajak PT
DELTA
INTERNUSA
dan wajib pajak
PT NUSA
RAYA CIPTA
dengan
melakukan
penyidikan atau
tindakan
lainnya,
sebagaimana
diatur dalam
Pasal 12 dan
Pasal 13
179
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 179
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Peraturan
Menteri
Keuangan RI
Nomor: 202/
PMK.03/2007
tentang Tata
Cara
Pemeriksaan
Bukti
Permulaan
Tindak Pidana
di Bidang
Perpajakan, dan
Terdakwa I
maupun
Terdakwa II
mengetahui
selaku Pegawai
Negeri Sipil
atau
Penyelenggara
Negara dalam
menjalankan
tugasnya
dilarang
melakukan
korupsi, kolusi
dan nepotisme
sebagaimana
diatur dalam
Pasal 5 angka 4
Undang-
Undang RI
Nomor 28
Tahun 1999
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 180
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
tentang
Penyelenggaraa
n Negara yang
Bersih dan
Bebas dari
Korupsi, Kolusi
dan Nepotisme
dan sebagai
Pegawai Negeri
Sipil
berkewajiban
mentaati segala
peraturan
perundang-
undangan dan
melaksanakan
tugas kedinasan
yang
dipercayakan
kepadanya
dengan penuh
pengadian
kesadaran dan
tanggung jawab
sebagaimana
diatur dalam
Pasal 5
Undang-
Undang No. 8
Tahun 1974
tentang Pokok-
pokok
Kepegawian jo
Undang-
Undang No. 43
181
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 181
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Tahun 1999
tentang
Perubahan
Undang-undang
No. 8 Tahun
1974. Dan
selaku pegawai
negeri dilarang
melakukan
kegiatan
bersama
atasan, teman
sejawat,
bawahan dan
orang lain di
dalam maupun
diluar
lingkungan
kerjanya
dengan tujuan
untuk
kepentingan
pribadi,
golongan atau
pihak lain yang
secara
langsung atau
tidak langsung
merugikan
Negara serta
menerima
hadiah atau
suatu
pemberian apa
saja dari
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 182
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
siapapun juga
yang
berhubungan
dengan dan
atau
pekerjaannya
sebagaimana
diatur dalam
Pasal 4 angka 6
dan 8 Peraturan
Pemerintah
Nomor 53
Tahun 2010
tentang Disiplin
Pegawai Negeri
Sipil. ----
--------- Perbuatan Para Terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 12 huruf a Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20
Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal
65 ayat (1) KUHP.--------------------------------------------------------------------------------------
Subsidiair :
------- Bahwa Terdakwa I MOHAMMAD DIAN IRWAN NUQISRA selaku pegawai
negeri yaitu Pegawai Negeri Sipil pada Direktorat Jenderal Pajak Departeman
Keuangan Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal
Pajak Nomor : KEP-14/PJ.13/UP.14/1988 tanggal 20 Pebruari 1988 atau selaku
penyelenggara negara yaitu selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) pada
Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman
Republik Indonesia Nomor: C-33 PW.07.03 Tahun 1995 Tanggal 25 Oktober 1995
bersama-sama dengan Terdakwa II EKO DARMAYANTO, SE selaku pegawai
negeri yaitu Pegawai Negeri Sipil pada Direktorat Jenderal Pajak Departeman
183
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 183
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Keuangan Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal
Pajak KEP-07/PJ.12/UP-14/1993 tanggal 27 Pebruari 1993 atau selaku
penyelenggara negara yaitu selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) pada
Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman
Republik Indonesia Nomor: C-17.HN.05.01 Tahun 2006 Tanggal 08 Mei 2006,
pada bulan Nopember 2012 dan pada bulan Maret 2013 atau setidak-tidaknya
pada suatu waktu dalam tahun 2012 sampai dengan tahun 2013, bertempat di
kamar Hotel Ciputra Jakarta Barat, dan rumah makan Soto Kudus di Jl. Otto
Iskandar Dinata Jakarta Timur, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih
termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili
perkara ini, telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang
harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan
beberapa kejahatan, menerima hadiah atau janji yaitu menerima hadiah berupa
uang sebesar Rp 3.250.000.000,00 (tiga milyar dua ratus lima puluh juta rupiah)
dari LAURENTINUS SURYAWIDJAJA DJUHADI selaku Direktur PT DELTA
INTERNUSA melalui ADHI SETIAWAN dan ADDI WINARKO selaku pegawai PT
NOJORONO TOBACO INTERNATIONAL dan USD150,000 (seratus lima puluh
ribu Dollar Amerika Serikat) dari saksi HANDOKO TEJOWINOTO selaku Kepala
Bagian Keuangan PT NUSA RAYA CIPTA padahal diketahui atau patut diduga
bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau
kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau menurut pikiran
orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan
jabatan, yaitu para Terdakwa mengetahui atau patut menduga pemberian tersebut
karena kekuasaan atau kewenangannya yang berhubungan dengan jabatan para
Terdakwa selaku PPNS Dirjen Pajak atau PNS Dirjen Pajak yang ditunjuk untuk
melakukan pemeriksaan Bukti Permulaan terhadap Wajib Pajak PT Delta Internusa
dan Wajib Pajak PT Nusa Raya Cipta, atau menurut pikiran LAURENTINUS
SURYAWIDJAJA DJUHADI dan HANDOKO TEJOWINOTO pemberian tersebut
berhubungan dengan jabatan para Terdakwa selaku PPNS Dirjen Pajak atau PNS
Dirjen Pajak, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut : ----------------
1. Penerimaan uang sebesar Rp 3.250.000.000,00 (tiga milyar dua
ratus lima puluh juta rupiah) dari LAURENTINUS SURYAWIDJAYA
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 184
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
DJUHADI selaku Direktur dan Pemegang Saham PT Delta
Internusa
13 - Terdakwa I MOHAMMAD DIAN IRWAN NUQISRA dan
Terdakwa II EKO DARMAYANTO, SE pada bulan September 2012
mendapat tugas dari HARIO DAMAR selaku Kepala Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Pajak (Kakanwil DJP) Jakarta Timur sebagai
Pengganti Tim Pemeriksa Bukti Permulaan berdasarkan Surat
Tugas Penggantian Pemeriksaan Bukti Permulaan Nomor:
STP.PBP-28/WPJ.20/2012 tanggal 17 September 2012 untuk
melanjutkan pemeriksaan Bukti Permulaan PT Delta Internusa
berdasarkan laporan hasil pengembangan dan analisis Informasi
Data Laporan Pengaduan (IDLP) yang menyatakan bahwa terdapat
selisih data bukti potong pajak antara PT Delta Internusa
dibandingkan dengan lawan transaksi. Dalam data SPT wajib pajak
PT Delta Internusa tercantum nilai peredaran usaha sebesar kurang
lebih Rp 6.100.000.000.000,00 (enam trilyun seratus milyar rupiah),
sedangkan menurut bukti potong pajak Pph Pasal 22 lawan
transaksi terdapat nilai pembayaran pajak Pph Pasal 22 sebesar
kurang lebih Rp 12.200.000.000,00 (dua belas milyar dua ratus juta
rupiah), sehingga menurut data bukti potong tersebut Dasar
Pengenaan Pajak (DPP) sebesar kurang lebih Rp
13.800.000.000.000,00 (tiga belas trilyun delapan ratus milyar
rupiah). Nilai DPP ini seharusnya sebagai data omzet di PT Delta
Internusa, akan tetapi dari data Surat Pemberitahuan Tahunan
(SPT) PT Delta Internusa mencantumkan nilai peredaran usaha data
omzetnya hanya Rp 6.100.000.000.000,00 (enam trilyun seratus
milyar rupiah), sehingga atas dugaan pengisian SPT yang isinya
tidak benar tersebut, Kanwil DJP Jakarta Timur melakukan
Pemeriksaan Bukti Permulaan untuk menemukan ada tidaknya
Tindak Pidana di Bidang Perpajakan yang dilakukan oleh PT Delta
Internusa;
14 - Terdakwa I MOHAMMAD DIAN IRWAN NUQISRA yang
ditunjuk sebagai Supervisor Tim Buper, dan SUHARYO selaku
Ketua Tim, sedangkan terdakwa II EKO DAMARYANTO selaku
Anggota kemudian melakukan pemeriksaan bukti permulaan antara
185
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 185
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
lain: klarifikasi kebenaran pembayaran PPh Pasal 22 atas cukai oleh
PT Delta Internusa selaku Distributor maupun pembayaran PPh
Pasal 22 atas cukai oleh PT Nojorono Tobaco International selaku
Pabrikan rokok sebab PT Delta Internusa adalah anak perusahaan
PT Nojorono Tobaco International, melakukan permintaan
keterangan kepada GIWANGSEH selaku Manager Akuntansi PT
Delta Internusa, ADDI WINARKO selaku Manager Akunting PT
Nojorono Tobaco International dan karyawan bagian gudang PT
Delta Internusa;
15 - Terdakwa I MOHAMMAD DIAN IRWAN NUQISRA dan
Terdakwa II EKO DARMAYANTO, SE bersama Tim Pemeriksa pada
saat melakukan pemeriksaan Buper menemukan data bahwa SPT
PT Delta Internusa melaporkan peredaran rokok senilai Rp
6.161.664.286.358,00 (enam trilyun seratus enam puluh satu milyar
enam ratus enam puluh empat juta dua ratus delapan puluh enam
ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah), sedangkan nilai rokok
yang masuk ke PT Delta Internusa mencapai sebesar Rp
8.174.951.380.175,00 (delapan trilyun seratus tujuh puluh empat
milyar sembilan ratus limapuluh satu juta tiga ratus delapan puluh
ribu seratus tujuh puluh lima rupiah). Selain temuan data tersebut,
Terdakwa II juga menemukan data bahwa berdasarkan SPT Wajib
Pajak atas nama LAURENTINUS SURYAWIDJAYA DJUHADI selain
bertindak selaku Direktur dan Pemegang Saham PT Delta Internusa
juga bertindak selaku Pemegang Saham PT Nojorono Tobaco
International, dan berdasarkan informasi diketahui bahwa
LAURENTINUS SURYAWIDJAYA DJUHADI termasuk 100 (seratus
orang) terkaya di Indonesia;
16 - Terdakwa I MOHAMMAD DIAN IRWAN NUQISRA dan
Terdakwa II EKO DARMAYANTO, SE kemudian melaporkan kedua
temuan tersebut kepada ADE LILI selaku Kepala Bidang
Pemeriksaan Penyidikan dan Penagihan Pajak pada Kanwil DJP
Jakarta Timur. Atas laporan tersebut ADE LILI memerintahkan Tim
Pemeiksa Buper untuk menyelesaikan pemeriksaan dan segera
dibuat laporannya karena data tersebut dapat menjadi Informasi
Data Laporan Pengaduan (IDLP) baru untuk dilakukan Pemeriksaan
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 186
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Buper kembali terhadap LAURENTINUS SURYAWIDJAYA
DJUHADI selaku wajib pajak perseorangan;
17 - Terdakwa I MOHAMMAD DIAN IRWAN NUQISRA dan
Terdakwa II EKO DARMAYANTO, SE sebelum membuat laporan
Pemeriksaan Buper pada sekitar Bulan Nopember 2012 menemui
LAURENTINUS SURYAWIDJAYA DJUHADI selaku Direktur PT
Delta Internusa untuk menjelaskan hasil temuan pemeriksaan Buper
dan mengatakan bahwa pemeriksaaan belum selesai. Selain itu
Terdakwa I dan Terdakwa II juga menemui ADHI SETIAWAN selaku
Manager Akuntansi PT Nojorono Tobaco International dan ADDI
WINARKO selaku Manager Keuangan PT Nojorono untuk
menjelaskan temuan Tim Pemeriksa dan menyampaikan bahwa ada
temuan lain terkait dengan LAURENTINUS SURYAWIDJAYA
DJUHADI. Pada kesempatan tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II
menawarkan bantuan agar temuan pemeriksaan Buper PT Delta
Internusa tersebut tidak dilanjutkan pemeriksaannya dengan imbalan
sejumlah uang sebesar Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar
rupiah);
18 - Atas tawaran dari Terdakwa I MOHAMMAD DIAN IRWAN
NUQISRA dan Terdakwa II EKO DARMAYANTO, SE tersebut,
selanjutnya ADHI SETIAWAN dan ADDI WINARKO menyampaikan
kepada LAURENTINUS SURYAWIDJAYA DJUHADI, pada awalnya
LAURENTINUS SURYAWIDJAYA DJUHADI keberatan, namun
setelah beberapa kali pembicaraan antara Terdakwa I dan Terdakwa
II dengan ADDI WINARKO kemudian disepakati imbalan tersebut
sebesar Rp 3.250.000.000,00 (tiga milyar dua ratus lima puluh juta
rupiah);
19 - Untuk memenuhi kesepakatan tentang pemberian imbalan
kepada Terdakwa I MOHAMMAD DIAN IRWAN NUQISRA dan
Terdakwa II EKO DARMAYANTO, SE, kemudian LAURENTINUS
SURYAWIDJAYA DJUHADI meminjam uang kepada PT Nojorono
Tobaco International sebesar Rp 1.700.000.000,00 (satu milyar tujuh
ratus juta rupiah) serta memerintahkan KRISTANTO PITOYO selaku
staf keuangan PT Delta Internusa menyiapkan uang sebanyak Rp
1.550.000.000,00 (satu milyar lima ratus lima puluh juta rupiah).
187
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 187
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Setelah uang terkumpul sebesar Rp 3.250.000.000,00 (tiga milyar
dua ratus lima puluh juta rupiah) kemudian LAURENTINUS
SURYAWIDJAYA DJUHADI memerintahkan ADHI SETIAWAN dan
ADDI WINARKO untuk menyerahkan uang tersebut kepada
Terdakwa I dan Terdakwa II;
20 - Guna merealisasikan pemberian uang sebesar Rp
3.250.000.000,00 (tiga milyar dua ratus lima puluh juta rupiah)
tersebut, pada sekitar akhir bulan Maret 2013, ADDI WINARKO
menghubungi Terdakwa II EKO DARMAYANTO, SE menyampaikan
bahwa penyerahan uang akan dilakukan di Hotel Ciputra Jakarta
Barat. Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II menemui ADHI
SETIAWAN dan ADDI WINARKO di Kamar 812 Hotel Ciputra,
Jakarta Barat. Dalam kesempatan tersebut Terdakwa I dan
Terdakwa II menerima 2 (dua) buah Koper yang sudah disiapkan di
kamar tersebut masing-masing berisi uang sebesar Rp
1.700.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) dan sebesar
Rp 1.550.000.000,00 (satu milyar lima ratus lima puluh juta rupiah).
Setelah menerima uang tersebut Terdakwa II EKO DAMARYANTO
kemudian mengambil sebagian sebesar Rp 550.000.000,00 (lima
ratus limapuluh juta rupiah) dari salah satu koper dan memberikan
uang tersebut kepada ADDI WINARKO;
21 - Setelah menerima uang dari LAURENTINUS
SURYAWIDJAYA DJUHADI, kemudian terdakwa II EKO
DARMAYANTO, SE menyampaikan bahwa pemeriksaan Buper PT
Delta Internusa telah selesai dan tidak akan melakukan pemeriksaan
Buper lanjutan, dan dalam kesempatan tersebut Terdakwa I dan
Terdakwa II juga mengembalikan seluruh dokumen terkait
pemeriksaan Buper PT Delta Internusa, PT Nojorono Tobaco
International, PT Nikki Super, PT Nikki Rama, dan PT Aroma,
padahal Terdakwa I dan Terdakwa II mengetahui pemeriksaan
Buper belum selesai karena laporan pemeriksaan Buper masih
belum lengkap;
22 - Atas penerimaan uang sebesar Rp 3.250.000.000,00 (tiga
milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) setelah dikurangi pemberian
kepada ADDI WINARKO sebesar Rp 550.000.000,00 (lima ratus
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 188
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
limapuluh juta rupiah), sisanya sebesar Rp 2.700.000.000,00 (dua
milyar tujuh ratus juta rupiah) dibagi untuk Terdakwa I sebesar Rp
1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah), dan Terdakwa
II sebesar Rp 1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah);
23 - Terdakwa I kemudian menggunakan uang yang diterimanya
tersebut untuk diberikan kepada SUHARYO sebesar Rp
200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dan sebesar Rp
728.500.000,00 (tujuh ratus dua puluh delapan juta lima ratus ribu
rupiah) disimpan di rumah terdakwa I dan telah dilakukan penyitaan
oleh petugas Komisi Pemberantasan Korupsi. Sedangkan Terdakwa
II kemudian menggunakan uang yang diterimanya tersebut untuk
diberikan kepada SIDIN selaku Guru Spiritual terdakwa untuk
keperluan ruwatan;
24 - Terdakwa I MOHAMMAD DIAN IRWAN NUQISRA dan
Terdakwa II EKO DARMAYANTO, SE setelah menerima uang
seluruhnya sebesar Rp 3.250.000.000,00 (tiga milyar dua ratus lima
puluh juta rupiah) kemudian tidak menindaklanjuti temuan-temuan
pemeriksaan Buper pada PT Delta Internusa baik dengan
melakukan penyidikan atau dengan tindakan lain sesuai dengan
ketentuan Pasal 12 dan Pasal 13 Peraturan Menteri Keuangan RI
Nomor : 202/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Pemeriksaan Bukti
Permulaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan;
2. Penerimaan uang sebesar USD150,000.00 (seratus lima puluh
dollar Amerika Serikat) dari HANDOKO TEJOWINOTO selaku
Kepala Bagian Keuangan PT NUSA RAYA CIPTA (PT NRC).
• Terdakwa I
MOHAMMAD
DIAN IRWAN
NUQISRA dan
Terdakwa II
EKO
DARMAYANTO
, SE pada bulan
September
2012
189
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 189
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
berdasarkan
Surat Tugas
Penggantian
Pemeriksaan
Bukti
Permulaan
Nomor:
STP.PBP-29/
WPJ.20/2012
tanggal 17
September
2012 mendapat
tugas dari saksi
HARIO DAMAR
selaku Kepala
Kantor Wilayah
Direktorat
Jenderal Pajak
(Kakanwil DJP)
Jakarta Timur
sebagai
Pengganti Tim
Bukti
Permulaan lama
untuk
melanjutkan
pemeriksaan
Bukti
Permulaan PT
Nusa Raya
Cipta (PT NRC)
terkait adanya
indikasi
penggunaan
faktur pajak fiktif
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 190
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
yang diterbitkan
PT Printo Jaya
Prima dengan
nilai PPn
sebesar Rp
55.160.955,00
(lima puluh lima
juta seratus
enam puluh ribu
sembilan ratus
lima puluh lima
rupiah);
• Terdakwa I
MOHAMMAD
DIAN IRWAN
NUQISRA yang
ditunjuk sebagai
Supervisor Tim
Buper, dan
SUHARYO
selaku Ketua
Tim, sedangkan
Terdakwa II
EKO
DAMARYANTO
selaku Anggota
kemudian
melakukan
pemeriksaan
bukti permulaan
dengan
melakukan
kegiatan antara
lain klarifikasi
data-data,
191
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 191
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
wawancara
kepada pihak
PT NRC antara
lain HARTONO
HARDJO
SASMITO, NILA
SUTA, BENNY
HARTO
WIDJAYA,
HANDOKO
TEDJOWINOT
O, DAVID
SURYADI,
SUKIRNO
GUNAWAN
serta
melakukan
klarifikasi yang
hasilnya
ditemukan
bahwa PT
Printo Jaya
Prima tidak
pernah
melaporkan
Pajak
Pertambahan
Nilai (PPn) PT
NRC dan pada
alamat yang
tertera pada
dokumen tidak
diketemukan
keberadaan PT
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 192
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Printo Jaya
Prima;
• Terdakwa I
MOHAMMAD
DIAN IRWAN
NUQISRA dan
Terdakwa II
EKO
DARMAYANTO
, SE bersama
Tim Pemeriksa,
selain itu pada
saat melakukan
pemeriksaan
Buper juga
menemukan
temuan baru
dalam SPT
tahun 2008
yaitu terdapat
biaya lain-lain
sebesar Rp
1.108.091.974.3
43,00 (satu
trilyun seratus
delapan milyar
sembilan puluh
satu juta
sembilan ratus
tujuh puluh
empat ribu tiga
ratus empat
puluh tiga
rupiah) yang
tidak ada
193
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 193
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
rinciannya. Dari
jumlah tersebut
yang dapat
dibuktikan
sebagai biaya
proyek dalam
Harga Pokok
Produksi (HPP)
PT NRC kurang
lebih sebesar
Rp
300.000.000.00
0,00 (tiga ratus
milyar),
sehingga
terdapat selisih
kurang lebih Rp
700.000.000.00
0,00 (tujuh ratus
milyar rupiah)
yang
merupakan
pembebanan
tidak dapat
dipertangungja
wabkan, dan
berdampak
pada Dasar
Pengenaan
Pajak (DPP)
menjadi lebih
rendah.
Temuan
tersebut oleh
Terdakwa II
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 194
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
pernah
disampaikan
kepada HARIO
DAMAR dengan
mengatakan
bahwa PT NRC
berpotensi
sebagai
penerimaan
pajak dan
penanganannya
dapat dapat
ditingkatkan ke
penyidikan,
pada saat itu
ditanggapi oleh
HARIO DAMAR
untuk dilakukan
“walk through”
terlebih dahulu;
• Terdakwa I
MOHAMMAD
DIAN IRWAN
NUQISRA dan
Terdakwa II
EKO
DARMAYANTO
, SE, pada
bulan
Nopember 2012
menemui
FIRMAN A
LUBIS selaku
Direktur Teknik
dan
195
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 195
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Pengembangan
serta
HANDOKO
TEDJOWINOT
O selaku
Kepala Bagian
Keuangan PT
NRC di Kantor
PT NRC Jl. D.I
Pandjaitan No.
40 Jakarta
Timur untuk
menjelaskan
hasil temuan
Tim Buper yaitu:
1) Ada penggunaan data fiktif yaitu terkait PT Printo Jaya;
2) Modus operandi terkait dengan Ppn fiktif yang dilakukan PT
NRC;
3) Pemeriksaan BUPER terhadap PT NRC bisa dinaikkan status
pemeriksaanya;
Terhadap hasil temuan Tim Buper tersebut, FIRMAN A LUBIS dan
HANDOKO TEDJOWINOTO meminta agar temuan pemeriksaan dapat
diselesaikan sebatas pada Pengguna faktur pajak saja, dan tidak perlu
mendalami temuan-temuan lainnya;
• Atas permintaan tersebut, Terdakwa I MOHAMMAD DIAN IRWAN
NUQISRA dan Terdakwa II EKO DARMAYANTO, SE menanggapi
bahwa pemeriksaan Buper dapat dihentikan apabila diberikan imbalan
sejumlah uang yang menurut Terdakwa I sebesar angka “tanggal
natal”, maksudnya sebesar Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima
milyar rupiah). Permintaan tersebut kemudian disanggupi oleh
HANDOKO TEDJOWINOTO namun jumlahnya hanya sebesar Rp
1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah), yang kemudian
disepakati oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dengan mengatakan ‘Ya,
sudah”.
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 196
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
• Pada hari yang sama setelah pertemuan tersebut, Terdakwa I
MOHAMMAD DIAN IRWAN NUQISRA, Terdakwa II EKO
DARMAYANTO, SE dan HANDOKO TEDJOWINOTO bersama-sama
pergi ke rumah makan Soto Kudus yang terletak di Jl. Otto
Iskandardinata Jakarta Timur dengan menggunakan mobil operasional
PT NRC dan pada saat di dalam mobil tersebut, Terdakwa I dan
Terdakwa II menerima uang sebesar USD120,000.00 (seratus dua
puluh ribu dollar Amerika Serikat) yang dibungkus dalam amplop
berwarna coklat dari HANDOKO TEDJOWINOTO;
• Atas penerimaan uang tersebut selanjutnya dibagi untuk Terdakwa I
Terdakwa I MOHAMMAD DIAN IRWAN NUQISRA sebesar
USD50,000.00 (lima puluh ribu dollar Amerika Serikat) dan untuk
Terdakwa II EKO DARMAYANTO, SE sebesar USD50,000.00 (lima
puluh ribu dollar Amerika Serikat) sedangkan sisanya sebesar
USD20,000.00 (dua puluh ribu Dollar Amerika Serikat) oleh Terdakwa
I dan Terdakwa II diberikan kepada ALBERTINUS PARLINGGOMAN
NAPITUPULU;
• Dari uang yang diterima Terdakwa I MOHAMMAD DIAN IRWAN
NUQISRA sebesar USD50,000.00 (lima puluh ribu dollar Amerika
Serikat), selanjutnya uang tersebut dipergunakan untuk keperluan
pribadi sebesar USD35,200.00 (tiga puluh lima ribu dua ratus Dollar
Amerika Serikat), sedangkan sisanya sebanyak USD14,800.00 (empat
belas ribu delapan ratus dollar Amerika Serikat) disimpan di rumah
Terdakwa I yang kemudian disita oleh Petugas Komisi Pemberantasan
Korupsi.
• Beberapa hari setelah penerimaan uang sebesar USD120,000.00
(seratus dua puluh ribu Dollar Amerika Serikat), Terdakwa I
MOHAMMAD DIAN IRWAN NUQISRA dan Terdakwa II EKO
DARMAYANTO, SE menghubungi kembali HANDOKO
TEDJOWINOTO untuk meminta bantuan dana dengan alasan untuk
proses penyelesaian perkara PT Genta Dunia Jaya Raya di Kejaksaan
Tinggi DKI Jakarta dan disanggupi oleh HANDOKO TEDJOWINOTO.
Selanjutnya pada siang harinya Terdakwa I dan Terdakwa II
mengadakan pertemuan dengan HANDOKO TEDJOWINOTO di
rumah makan Soto Kudus di Jl. Otto Iskandardinata Jakarta Timur.
197
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 197
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Pada pertemuan tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II menerima
pemberian uang USD30,000.00 (tiga puluh ribu dollar Amerika Serikat)
yang terbungkus amplop coklat dari HANDOKO TEDJOWINOTO.
Selanjutnya uang sebesar USD30,000.00 (tiga puluh ribu dollar
Amerika Serikat) oleh Terdakwa I dan Terdakwa II diberikan kepada
ALBERTINUS PARLINGGOMAN NAPITUPULU atas sepengetahuan
HERU SRIYANTO.
• Terdakwa I MOHAMMAD DIAN IRWAN NUQISRA dan Terdakwa II
EKO DARMAYANTO, SE setelah menerima uang yang seluruhnya
sebesar USD150,000.00 (seratus lima puluh ribu dollar Amerika
Serikat) kemudian tidak menindaklanjuti temuan-temuan pemeriksaan
Buper pada PT NRC baik dengan melakukan penyidikan atau dengan
tindakan lain sesuai dengan ketentuan Pasal 12 dan Pasal 13
Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 202/PMK.03/2007 tentang
Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana di Bidang
Perpajakan.
- Terdakwa I dan Terdakwa II mengetahui atau patut menduga bahwa hadiah
berupa uang sebesar Rp. 3250.000.000,00 (tiga milyar dua ratus lima puluh
juta rupiah) dari LAURENTINUS SURYAWIDJAJA DJUHADI selaku Direktur
PT. DELTA INTERNUSA melalui ADHI SETIAWAN dan ADDI WINARKO
selaku Karyawan PT. NOROJONO TOBACO INTERNASIONAL dan hadiah
berupa uang sebesar USD 150,000 (seratus lima puluh ribu Dollar Amerika
Serikat) dari HANDOKO TEJIWINOTO selaku Kepala Bagian Keuangan PT.
NUSA RAYA CIPTA tersebut diberikan karena kekuasaan atau
kewenangannya yang berhubungan dengan jabatannya selaku PPNS Dirjen
Pajak atau selaku Pegawai Negeri Sipil Dirjen Pajak yang ditunjuk untuk
melakukan pemeriksaan bukti permulaan terhadap wajib pajak PT. DELTA
INTER NUSA dan PT. NUSA RAYA CIPTA atau menurut pikiran
LAURENTINUS SURJAWIDJAJA DJUHADI dan HANDOKO TEJOWINOTO
pemberian tersebut berhubungan dengan jabatan Terdakwa selaku PPNS
Dirjen Pajak atau PNS Dirjen Pajak.-
-------- Perbuatan Para Terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 11 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 198
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo Pasal 55
ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP. ----------------------------------------------
Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa 1,
MOHAMMAD DIAN IRWAN NUQISRA, dan Terdakwa 2, EKO DAMARYANTO,
SE, dan Tim Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Keberatan (Eksepsi);
Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya, telah
mengajukan saksi-saksi, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan
sebagai berikut:
1. HARIO DAMAR.
• Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa, tetapi tidak ada hubungan
keluarga;
• Bahwa pekerjaan saksi Kepala Kantor DJP Jakarta Timur;
• Bahwa saksi membenarkan BAP yang dibuat di depan Penyidik KPK;
• Bahwa saksi selaku Kepala Kanwil DJP Jakarta Timur pernah
memerintahkan Terdakwa I dan Terdakwa II untuk mengganti anggota
lama untuk melanjutkan Pemeriksaan Bukti Permulaan (Buper) PT. The
Master Steel Manufactory setelah tim sebelumnya mutasi;
• Bahwa pemeriksaan Buper PT. The Master Steel Manufactory tersebut
terkait dengan adanya permohonan penyelesaian Pasal 8 ayat (3)
Undang-undang Ketentuan Umum Perpajakan;
• Bahwa hasil pemeriksaan penyidik pajak melihat belum ada kesesuaian
karena pada saat itu saksi membuat persyaratan-persyaratan sehingga
baru bisa diterima sepanjang persyaratannya terpenuhi dan sampai
dengan adanya mutasi belum selesai sehingga dilakukan penggantian
anggota tim Buper;
• Bahwa dalam laporan keuangan SPT Tahun 2008 PT. The Master Steel
Manufactory terdapat pengakuan hutang, dan saat diuji oleh kantor
pusat yang bekerja sama dengan Kanwil diperoleh hasil bahwa orang
yang memberikan hutang tersebut ternyata tidak ada sehingga SPT nya
dianggap tidak benar kemudian wajib pajak PT. The Master Steel
Manufactory mengakui ketidakbenarannya;
199
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 199
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
• Bahwa dalam transaksi pengakuan utang PT. The Master Steel
Manufactory senilai sekitar 1 triliun lebih yang dianggap oleh PT. The
Master Steel Manufactory sebagai penjualan tetapi Kanwil Pajak
menganggap itu bukan penjualan sehingga harus dibuktikan lebih lanjut;
• Bahwa wajib pajak PT. The Master Steel Manufactory meminta untuk
tidak melanjutkan pemeriksaan Buper dengan mengungkapkan ketidak-
benaran dan meminta penyelesaian berdasarkan Pasal 8 ayat (3) KUP,
dan apabila pengungkapan ketidakbenaran tersebut benar dan wajib
pajak telah membayar pokok pajak beserta sanksinya maka
pemeriksaan Buper bisa ditutup;
• Bahwa pada saat itu prosedur Pasal 8 ayat (3) belum terpenuhi karena
sebelum ditandatangani dan harus di validasi terlebih dahulu;
• Bahwa ketika akan melakukan validasi, saksi melihat ada kejanggalan
sehingga saat itu saksi minta untuk diadakan pembahasan dan pada
saat pembahasan penyidiknya mengakui bahwa tidak sempat dilakukan
validasi karena saat itu penyidik sudah merasa senang dengan adanya
pembayaran pajak dari PT. The Master Steel Manufactory sehingga
saksi memerintahkan untuk di validasi terlebih dahulu dan dibuat syarat-
syarat untuk terpenuhinya prosedur Pasal 8 ayat (3);
• Bahwa syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi oleh PT. The Master Steel
Manufactory sehingga Kanwil Pajak membuat surat agar PT. The
Master Steel Manufactory memenuhi syarat-syarat yang ditentukan
tetapi tidak direspon;
• Bahwa setelah lama tidak ada respon dari PT. The Master Steel
Manufactory, akhirnya dilakukan pembahasan lagi oleh Kanwil Pajak
Jakarta Timur beserta tim buper dan disepakati untuk dilanjutkan ke
tahap penyidikan;
• Bahwa untuk melakukan penyidikan saksi menunjuk Terdakwa I dan
Terdakwa II, Awwam Munajat, Eka Gunawan dan saksi juga minta
bantuan tenaga penyidik dari kantor pusat yang juga untuk pengawasan
yaitu Ikbal Thoha ditunjuk sebagai supervisor;
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 200
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
• Bahwa surat perintah penyidikan terhadap PT. The Master Steel
Manufactory yang saksi tanda tangani adalah atas nama Tersangka
DIAH SOEMEDI, ISTANTO BURHAN dan NGADIMAN;
• Bahwa setelah diterbitkan Surat Perintah Penyidikan kemudian
diberitahukan kepada PT. The Master Steel Manufactory dan setelah itu
DIAH SOEMEDI datang menghadap saksi dan saksi mengatakan “bu
andainya ibu marah-marah ke kami, kami gak masalah, ini Cuma
pembuktian saja, kalo dibuktikan selesai tapi kalo tidak bisa tolong ibu
bayar kalo memang kasus ini ga dilanjutkan” kemudian DIAH SOEMEDI
menanyakan bagaimana perhitungannya dan saksi menjawab
“maksimumnya sampe 1,5 kan 300 ditambah empat kali bisa sampe 1,5
Triliyun, itu maksimal. Kemudian saksi memanggil Terdakwa II dan
meminta Terdakwa II menjelaskan. Selanjutnya Terdakwa II
menjelaskan bahwa ini harus ditaruh di escort account dan nanti
Kejaksaan Agung yang akan menentukan, kemudian DIAH SOEMEDI
pulang;
• Bahwa pada saat DIAH SOEMEDI datang bersama EFFENDY KOMALA
dan RUBEN, saksi tidak ingat tanggal berapa tetapi sekitar bulan April
2013 setelah keluarnya Sprindik;
• Bahwa saksi tidak pernah mendapat laporan mengenai pertemuan antara
Terdakwa I dan Terdakwa II dengan DIAH SOEMEDI dan EFFENDY
KOMALA;
• Mengenai pengiriman berkas perkara ke Kejaksaan, saksi baru
mengetahui setelah adanya penangkapan;
• Bahwa saksi mengetahui penangkapan Terdakwa I dan Terdakwa II
ditangkap petugas KPK setelah Terdakwa I dan Terdakwa II datang ke
Kanwil DJP Jakarta Timur bersama tim dari KPK;
• Bahwa surat pengantar pengiriman berkas yang saksi tanda tangani, saat
itu saksi beranggapan bahwa surat tersebut merupakan konsep
penyusunan berkas untuk pembahasan informal dengan kejaksaan dan
saksi belum ada niat untuk mengirimkan berkas;
• Bahwa saksi membenarkan BAP nomor 14 yang menyatakan : sejak itu
saya merasa dibohongi oleh M DIAN dan EKO DARMAYANTO karena
201
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 201
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
dalam kasus ini sesuai rencananya Kanwil DJP Jakarta Timur harus
menang sebagai efek detterence bagi industri baja, maksudnya dalam
hal penyidikan kalau Kanwil DJP Jakarta Timur kalah bisa dilecehkan
oleh seluruh industri baja karena itu memang penyidikan efeknya adalah
efek detterence dan kalau Kanwil DJP Jakarta Timur menang maka
wajib pajak industri baja lainnya akan menjadi wajib pajak yang patuh.
Selain itu saksi merasa dibohongi karena ternyata berkas perkara sudah
dikirim ke kejaksaan sehingga saksi meminta agar berkas perkara ditarik
kembali;
• Bahwa PT. The Master Steel Manufactory telah membayar pokok pajak
dan dendanya sebesar Rp. 160.000.000.000,- (seratus enam puluh
milyar rupiah) yang menjadi penerimaan negara;
• Bahwa saat saksi menjabat Kakanwil juga ada pemeriksaan bukti
permulaan terhadap PT. NUSA RAYA CIPTA dan Tim Bupernya antara
lain Terdakwa I, Terdakwa II dan Awwam Nunajat;
• Bahwa saksi mengetahui adanya pemeriksaan bukti permulaan terhadap
PT. DELTA INTER NUSA dan pemeriksaan itu juga diperpanjang;
• Bahwa saksi juga menandatangani surat perintah penggantian untuk
pemeriksaan bukti permulaan terhadap PT. NRC terkait faktur senilai
Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dan pada saat proses
Terdakwa II menyampaikan kepada saksi dengan mengatakan “Pak ini
ada potensi” yaitu ada angka 1 T yang saat saksi tanya ke bagian
finance PT. NRC ternyata pengeluarannya hanya sekitar 300 milyar
sehingga harus diklarifikasi;
• Bahwa saksi meminta laporan dan pembahasan terhadap buper PT. NRC
dari Terdakwa II tetapi tidak pernah diberikan oleh Terdakwa II dengan
alasan sedang melakukan pemeriksaan terhadap PT. The Master Steel
Manufactory;
• Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan
persidangan yaitu barang bukti nomor: 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36,
37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 54, 55, 56, 57, 59,
60, 61, , 100, 170, 178, 190, 191, 194, 195, 62, 65, 66, 67, 68, 69, 70,
71, 72, 73, 74, 75, 79, 80, 81, 82, 83, 86, 89, 90, 91;
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 202
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
• Bahwa atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa tidak mengajukan
pertanyaan dan keberatan;
2. YULI KRISTIYONO;
• Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa, tetapi tidak ada hubungan
keluarga;
• Bahwa pekerjaan saksi PNS pada Kantor Pusat DJP (Plt Dir. Intel Dik);
• Bahwa secara formal masalah PT. The Master Steel Manufactory pernah
dilakukan gelar perkara sebanyak dua kali yaitu tanggal 14 Januari 2013
dan tanggal 21 Januari 2013 yang diikuti oleh Tim Buper dari Kanwil
Jakarta Timur, Penelaah dari Direktorat Inteldik, beberapa penyidik dan
pejabat struktural dan diikuti juga oleh Terdakwa I dan Terdakwa II;
• Bahwa saat gelar perkara yang kedua tanggal 21 Januari 2013, Tim
Pemeriksa Buper membawa berkas 1 odner yang berisi beberapa faktur
yang digunakan oleh wajib pajak PT. The Master Steel Manufactory
untuk menjelaskan bahwa pinjaman ke Singapura itu tidak ada dan PT.
The Master Steel Manufactory mengakui bahwa itu adalah penjualan
yang belum dilaporkan sebesar 1 T 30 M;
• Bahwa dari hasil gelar perkara disetujui untuk ditingkatkan ke penyidikan;
• Bahwa setelah itu saksi mengirimkan Laporan Hasil Rapat ke Kanwil DJP
Jakarta Timur untuk dibuat Laporan Buper dan dibuatkan Laporan
Kejadian, kemudian saksi membuat nota dinas ke Dirjen agar Dirjen
mengeluarkan Instruksi Penyidikan kemudian instruksi penyidikan
langsung ditujukan ke Kanwail DJP Jakarta Timur untuk proses
penerbitan Surat Perintah Penyidikan;
• Bahwa Tim Buper menjelaskan faktur-faktur pembelian digunakan
sebagai dasar wajib pajak untuk menghitung pengungkapan Pasal 8
ayat (3) yang nilainya beberapa ratus milyar sehingga ketemu pajak
terhutangnya sekitar 50 milyar lebih kemudian ditambah sanksi dan
denda ketemu 160 milyar dan itu yang dibayar namun Tim Buper
berpendapat bahwa faktur-faktur pembelian tersebut tidak benar
sehingga wajib pajak diundang untuk memberikan klarifikasi namun tidak
tidak datang, akan tetapi wajib pajak mengajukan somasi;
203
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 203
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
• Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan
persidangan yaitu: barang bukti nomor: 61, 65. 67, 69, 91, 93;
• Bahwa atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa tidak mengajukan
pertanyaan dan keberatan;
3. AWWAM MUNAJAT,
• Bahwa saksi kenal dengan para
Terdakwa, akan tetapi tidak
mempunyai hubungan keluarga;
• Bahwa pekerjaan saksi Penyidik
Pajak Kanwil DJP Jakarta Timur;
• Bahwa saksi pernah mendapat
perintah untuk melakukan
pemantauan pabrik PT. The
Master Steel Manufactory di
Gresik;
• Bahwa yang meminta saksi ke
Gresik adalah Terdakwa II karena
ada perintah dari HARIO DAMAR;
• Bahwa saksi mengetahui biaya
keberangkatan tim ke Gresik
ditanggung oleh PT. The Master
Steel Manufactory dan
berdasarkan kwitansi biaya yang
digunakan oleh saksi sekitar 4
jutaan dan uangnya telah saksi
serahkan kepada KPK;
• Bahwa setelah sampai di
Surabaya saksi tidak melakukan
kegiatan pemantauan ke Gresik
tetapi hanya menunggu di kamar
hotel saja;
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 204
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
• Bahwa saksi mengetahui berkas
perkara telah dikirimkan ke
kejaksaan setelah Jhonnedy dari
Korwas PPNS datang ke Kanwil
DJP Jakarta Timur dan
menyampaikan surat pengantar
pengiriman berkas itu dengan cap
kejaksaan dan saksi yang
mengarsipkannya;
• Bahwa saksi tidak pernah melihat
berkas perkara yang dikirimkan ke
kajaksaan karena saksi hanya
diminta membuat pengantar saja
dan sepengetahuan saksi yang
mengirimkan berkas perkara ke
kejaksaan adalah Terdakwa II;
• Bahwa salam penyidikan perkara
PT. The Master Steel Manufactory
yang aktif adalah Terdakwa II
karena Terdakwa II yang
mengarahkan step-step yang akan
dikerjakan dan Terdakwa II juga
dominan dalam pemeriksaan
terhadap saksi dan ahli;
• Bahwa saksi juga sebagai anggota
tim pemeriksa bukti permulaan
terhadap PT. NRC;
• Bahwa sari IDLP diduga bahwa
PT. NRC menggunakan faktur
pajak yang tidak sebenarnya
sebesar Rp. 55.000.000,00 (lima
puluh lima juta rupiah). Dari hasil
BAPK yang dilakukan oleh tim
tidak terbukti dengan beberapa
205
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 205
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
alasan dan sudah dibuat konsep
bahwa tidak ditemukan bukti
permulaan yang cukup dan sudah
dilaporkan tetapi belum
ditandatangani oleh HARIO
DAMAR karena HARIO DAMAR
memerintahkan untuk di walk
through terlebih dahulu;
• Bahwa saksi tidak mengetahui
Terdakwa I dan Terdakwa II
menerima uang dari PT. NRC;
• Bahwa Terdakwa I adalah Ketua
Kelompok Pemeriksa Bukti
Permulaan PT. NRC pada bulan
September dan Terdakwa II
sebagai anggota tim;
• Bahwa pada saat pemeriksaan
buper PT. NRC, pada tahun 2012,
saksi pernah diajak oleh Terdakwa
II untuk mengembalikan dokumen
kepada HANDOKO di Kantor PT.
NRC dan saat itu pemeriksaan
buper terhadap PT. NRC belum
selesai;
• Bahwa pemeriksaan buper PT
NRC dilakukan terhadap NILA
SUTA, HANDOKO, DAVID
SURYADHI, BENI, SETIADI;
• Bahwa saksi membenarkan
barang bukti yang diperlihatkan di
depan persidangan yaitu: barang
bukti nomor: 26, 27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39,
40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49,
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 206
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
50, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60,
61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 70,
71, 72, 73, 74, 75, 79, 80, 81, 82,
83, 86, 89, 90, 91, 100, 170, 178,
190, 191, 195, 132;
• Bahwa atas keterangan saksi
tersebut, para Terdakwa tidak
mengajukan pertanyaan dan
keberatan;
4. ERWIN SILITONGA;
• Bahwa saksi kenal dengan para
Terdakwa, tetapi tidak ada
hubungan keluarga;
• Bahwa pekerjaan saksi Pensiunan
PNS Dirjen Pajak
• Bahwa saksi membenarkan BAP
yang dibuat di depan Penyidik
KPK;
• Bahwa saksi pernah diminta
sebagai ahli pada waktu
penyidikan PT. The Master Steel
Manufactory;
• Bahwa saksi pernah menjabat
sebagai Kakanwil di Jawa Timur
dan pada saat kejadian itu saksi
menjabat sebagai Ketua Tim
Perngawas Perpajakan di Komite
Pengawasan Perpajakan dan
sebagai Ketua Tim Pengawas
Perpajakan tidak mempunyai
setifikasi sebagai ahli namun ada
surat dari Kanwil DJP Jakarta
207
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 207
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Timur yang menunjuk saksi untuk
bersedia menjadi ahli;;
• Bahwa saksi baru satu kali diminta
sebagai sebagai ahli dalam tindak
pidana perpajakan;
• Bahwa pada waktu saksi di BAP
oleh Tim Penyidik pada tanggal 19
April 2013 BAP saksi telah
disiapkan pertanyaan dan
jawabannya oleh Tim Penyidik,
dan saksi melihat Terdakwa II
sedang mengetik di depan saksi
dan pada saat itu yang memeriksa
saksi ada tiga orang yaitu
Terdakwa II dan yang lainnya saksi
lupa;
• Bahwa saksi hanya ditanya
mengenai riwayat pendidikan
selebihnya saksi hanya membaca
BAP ahli yang sudah disiapkan
dan saksi tinggal
menandatanganinya sedangkan
penyidik yang menandatangani
BAP adalah Eka Gunawan,
Awwam Munajat dan Terdakwa II;
• Bahwa pada Tanggal 23 April 2013
saksi menambahkan keterangan
dalam BAP mengenai tambahan
pasal pidana yaitu Pasal 39 a KUP
mengenai faktur pajak fiktif, Pasal
41 a, Pasal 41 b dan Padal 35
KUP tentang kewajiban memberi
keterangan;
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 208
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
• Bahwa BAP yang kedua juga
sudah dipersiapkan oleh penyidik
dan saksi tanda tangani;
• Bahwa saksi bersedia
menandatangani BAP yang sudah
disiapkan penyidik karena semua
itu disampaikan hanya dasar-
dasarnya saja dan ada konsep
laporan pemeriksaan bukti
permulaan;
• Bahwa di dalam BAP ahli tersebut
sudah ada perhitungan kerugian
keuangan negara dan saksi
bersedia menerima BAP tersebut
karena itu baru konsep;
• Bahwa yang meminta saksi untuk
diperiksa sebagai ahli adalah
Terdakwa II;
• Bahwa saksi membenarkan
barang bukti yang diperlihatkan di
depan persidangan yaitu barang
bukti nomor: 29, 58, 76 , 91;
• Bahwa atas keterangan saksi
tersebut, Terdakwa 2, Eko
Darmayanto memberikan
tanggapan sebagai berikut:
1. Bahwa sebelum di periksa sebagai ahli, saksi terlebih dahulu
diberikan dokumen untuk dipelajari;
2. Bahwa saksi tidak langsung diperiksa sebagai ahli, tetapi meminta
waktu untuk mempelajari berkas terlebih dahulu;
- Bahwa atas tanggapan Terdakwa 2, Eko Darmayanto tersebut, saksi
tetap pada keterangannya;
209
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 209
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
5. SUHARYO;
- Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa, akan tetapi tidak ada
hubungan keluarga;
- Bahwa pekerjaan saksi PNS, pada Kanwil DJP Jakarta Timur;
- Bahwa saksi membanarkan BAP yang dibuat di depan Penyidik KPK;
- Bahwa saksi pernah ikut dalam pemeriksaan bukti permulaan PT. DELTA
INTER NUSA dan pemeriksaan buper PT. NRC;
- Bahwa tim pemeriksa buper PT. DELTA terdiri dari Terdakwa I sebagai
supervisor, saksi sebagai ketua tim dan anggotanya Terdakwa II;
- Bahwa tim pemeriksa buper P. T NRC terdiri dari Terdakwa I sebagai
supervisor, saksi sebagai ketua tim, Terdakwa II, dan Awwam Munajat
sebagai anggotanya;
- Bahwa surat perintah pemeriksaan bukti permulaan perubahan PT.
DELTA INTERNUSA dan PT. NRC pada bulan September 2012;
- Bahwa yang melakukan pemeriksaan buper terhadap PT. DELTA dan PT.
NRC adalah Terdakwa I dan Terdakwa II sedangkan saksi hanya
menyerahkan surat tugas penggantian ke PT. DELTA;
- Bahswa pemeriksaan buper PT. DELTA yaitu berdasarkan IDLP wajib
pajak tidak melaporkan atas bukti potong transaksinya yaitu dari PT.
NOJORONO KUDUS, PT. TOBACCO INTERNATIONAL, PT AROMA
dan PT. NIKKI SUPER;
- Bahwa yang melakukan pemeriksaan buper adalah Terdakwa I dan
Terdakwa II sedangkan saksi tidak melakukan apa-apa dan
sepengetahuan saksi yang diperiksa adalah dokumen dan wajib pajaknya;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang diperiksa dan dibuatkan BAP adalah
bagian akunting dan Direktur dan saksi mengetahuinya karena saksi
disuruh untuk membuat panggilannya;
- Bahwa saksi hanya diberikan konsep laporan hasil pemeriksaan oleh
Terdakwa II tetapi proses pemeriksaan buper saksi tidak mengikuti;
- Bahwa saksi pernah menerima uang Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta
rupiah) dari Terdakwa I untuk membantu biaya pengobatan saksi;
- Bahwa saksi membenarkan BAP nomor 9 yaitu sekitar bulan Maret 2013,
saya pernah menerima pemberian dari saudara M. DIAN IRWAN sejumlah
Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Awalnya saya dipanggil oleh M.
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 210
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
DIAN IRWAN di meja kerja yang bersangkutan di Kantor DJP Jakarta
Timur di lantai 25. Setelah saya mendatangi meja kerja M. DIAN IRWAN
yang tidak jauh dengan meja kerja saya maka saat iru M. DIAN IRWAN
mengatakan kepada saya “ini dari DELTA buat lu, YO” lalu saya bilang
“terima kasih”;
- Bahwa uang Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sudah saksi
serahkan kepada KPK;
- Bahwa uang diberikan setelah ada konsep laporan pemeriksaan buper;
- Bahwa pemeriksaan buper terhadap PT. NRC waktunya bersamaan
dengan pemeriksaan buper PT. DELTA INTERNUSA;
- Bahwa saksi tidak aktif dalam pemeriksaan buper PT. NRC, yang aktif
adalah AWWAM dan Terdakwa II;
- Bahsa pemeriksaan buper terhadap PT. NRC karena berdasarkan IDLP
wajib pajak diduga menggunakan faktur pajak fiktif;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa I dan Terdakwa II menerima
uang;
- Bahwa konsep laporan pemeriksaan buper PT. DELTA isinya adalah
wajib pajak tidak melakukan tindak pidana dan saksi ikut manandatangani
konsep laporan tersebut;
- Bahwa saksi menerima uang dari Terdakwa I waktunya adalah setelah
saksi menandatangani konsep laporan pemeriksaan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan
persidangan yaitu barang bukti nomor : 155, 170, 171, 172, 178, 189, 191.
194, 196, 197, 198, 199, 200;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa tidak mengajukan
pertanyaan dan keberatan;
6. IWA WARYUN;
• Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa, akan tetapi tidak
mempunyai hubungan keluarga.
• Bahwa pekerjaan saksi PPNS pada Kanwil DJP Jakarta Timur
• Bahwa saksi mengetahui Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan
pemeriksaan buper terhadap PT. The Mater Steel Manufactory;
211
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 211
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
• Bahwa saksi ikut dalam pemeriksaan buper sampai dengan saksi di
mutasi pada bulan Agustus 2012 dan saat itu sudah ada pembayaran
sebesar 165 milyar;
• Bahwa setelah dilakukan pembahasan, tim pembahas
merekomendasikan untuk dilakukan verifikasi terhadap faktur-faktur
dari PT. The Mater Steel Manufactory;
• Bahwa saksi yang membuat Laporan Hasil Analisis IDLP untuk PT.
DELTA INTERNUSA;
• Berdasarkan Optimalisasi Pemanfaatan Data Perpajakan (OPDP)
yang saksi analisis ternyata ada selisih sehingga dibuat usul
pemeriksaan bukti permulaan;
• Bahwa PT. DELTA INTERNUSA diketahui ada pemotongan PPh 22
yang tidak sesuai dengan SPT nya;
• Bahwa saksi membenarkan BAP nomor 8 yaitu: saksi mengetahui
adanya pemeriksaan buper terhadap PT. DELTA INTERNUSA karena
saya yang membuat laporan hasil pengembangan dan analisis IDLP.
Dalam laporan tersebut berdasarkan data Optimalisasi Pemanfaatan
Data Perpajakan (OPDP) wajib pajak atas nama PT. DELTA
INTERNUSA . Pada data tersebut terdapat selisih data bukti potong
pajak antara PT. DELTA INTERNUSA dibandingkan dengan lawan
transaksi. Dalam data OPDP wajib pajak atas nama PT. DELTA
INTERNUSA tercantum nilai peredaran usaha sebesar kurang lebih
Rp. 6,1 triliun, sedangkan menurut bukti potong pajak PPh pasal 22
lawan transaksi terdapat nilai pembayaran pajak PPh pasal 22 sebesar
kurang lebih Rp. 12,2 miliar, sehingga menurut data bukti potong
tersebut Dasar Pengenaan Pajak (DPP) adalah sebesar kurang lebih
Rp.13,8 triliun. Nilai DPP ini seaharusnya sebagai data omzet di PT.
DELTA INTERNUSA. Akan tetapi dari data SPT PT. DELTA
INTERNUSA mencantumkan nilai peredaran usaha sebagai omzet
sejumlah kurang lebih Rp. 6,1 triliun. Atas dasar data tersebut saya
mengusulkan untuk dilakukan pemeriksaan Bukti Permulaan terhadap
PT. DELTA INTERNUSA tahun pajak 2008 untuk menemukan adanya
tindak pidana perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak;
• Bahwa saksi yang membuat Laporan Hasil Analisis IDLP untuk PT.
NUSA RAYA CIPTA berdasarkan data dari OPDP di mana diketahui
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 212
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
bahwa PT. NUSA RAYA CIPTA menggunakan faktur dari perusahaan
penerbit faktur pajak tidak sah yaitu PT PRINTO JAYA PRIMA;
• PT. PRINTO JAYA PRIMA ternyata tidak ada dan hanya menerbitkan
faktur saja tetapi tidak menjual barang;
• Bahwa PPN yang saksi ketahui adalah Rp. 55.000.000,00 (lima puluh
lima juta rupiah);
• Bahwa sampai dengan saksi di mutasi pemeriksaan tersebut belum
selesai;
• Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan
persidangan terhadap barang bukti nomor: 171;
• Bahwa atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa tidak
mengajukan pertanyaan dan keberatan;
7. IKBAL THOHA SALEH;
- Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa, tetapi tidak mempunyai
hubungan keluarga;
- Bahwa pekerjaan saksi PNS pada DJP Jakarta Timur;
- Bahwa saksi ikut dalam penyidikan tindak pidana perpajakan PT. The
Mater Steel Manufactory berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor
Prin-01 tanggal 2 April 2013;
- Bahwa yang ditunjuk dalam Surat Perintah Penydikan adalah saksi
sebagai supervisor, Terdakwa I sebagai Ketua Tim, Nana, Terdakwa II,
Awwam Munajat dan Eka debagai Anggota Tim;
- Bahwa awal April 2013 Terdakwa datang ke kantor saksi di Direktorat
Intelijen dan Penyidikan dan memberitahukan bahwa telah diterbitkan
Surat Perintah Penyidikan terhadap PT. The Mater Steel Manufactory
dengan tersangka DIAH SOEMEDI, ISTANTO BURHAN dan NGADIMAN;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa II mengusulkan untuk melakukan
panggilan terhadap tersangka dan saksi berpendapat lain bahwa dalam
penyidikan yang biasa saksi lakukan adalah pertama memeriksa saksi
pelapor yaitu pemeriksa yang melakukan pemeriksaan bukti permulaan
atas nama KUSNO UTOMO selanjutnya adalah melakukan panggilan
terhadap rekan-rekan di kantor pelayanan pajak yang mengelola
administrasi PT THE MASTER STEEL;
213
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 213
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id- Bahwa saksi menandatangani 4 panggilan saksi yaitu saksi dari KPP,
EFFENDY KOMALA dan KUSNO UTOMO;
- Bahwa saksi mengetahui adanya berkas perkara setelah memasuki
minggu keempat dan kelima di mana saat itu saksi melakukan koordinasi
ke Korwas POLDA dan ke Kejaksaan Tinggi DKI terkait penyidikan yang
lain dan dari Korwas saksi mendapat informasi bahwa berkas perkara atas
nama PT THE MASTER STEEL telah dikirim ke Kejaksaan Tinggi DKI
Jakarta;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan
persidangan yaitu: barang bukti nomor: 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71,
72, 73;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa tidak mengajukan
pertanyaan dan keberatan;
8. IRFAN MAKSUM;
- Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa, tetapi tidak mempunyai
hubungan keluarga;
- Bahwa pekerjaan saksi PNS pada Kanwil DJP Jakarta Timur;
- Bahwa dalam pemeriksaan bukti permulaan PT. DELTA INTERNUSA
saksi ditugaskan sebagai tim pembahas/tim review;
- Bahwa untuk melakukan review dari pemeriksa tim buper dibahas terlebih
dahulu oleh tim pembahas kemudian direkomendasikan ke kanwil apakah
usul tim pemeriksa buper disetujui atau tidak disetujui;
- Bahwa Tim review terdiri dari 9 orang diantaranya ADE LILI, PRIHANTO
ERIKSON;
- Bahwa pada saat itu usulan dari tim pemeriksa bukti permulaan adalah
dihentikan dengan alasan karena tidak dilakukan pengembangan dan
analisa IDLP terlebih dahulu;
- Bahwa tim pemeriksa bukti permulaan PT. DELTA INTERNUSA adalah
Terdakwa I, Terdakwa II dan Awwam Munajat;
- Bahwa saat pembahasan seingat saksi, bahwa Terdakwa II meminta
untuk tidak dilakukan pembahasan dengan alasan berdasarkan peraturan
baru tidak disebut secara spesifik bahwa usulah sumir (dihentikan) itu
harus dilakukan pembahasan.
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 214
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan
persidangan yaitu: bukti nomor: 178, 191, 194, 198;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa tidak mengajukan
pertanyaan dan keberatan;
9. DESY MEUTIA FIRDAUS;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa EKO terkait pada saat koordinasi
akan melimpahkan berkas perkara dugaan Tindak Pidana Perpajakan atas
nama Tersangka ISTANTO BURHAN, NGADIMAN dan DIAH SOEMEDI
ke Kejaksaan Tinggi waktu itu saksi sebagai Jaksa Penelitinya;
- Bahwa pekerjaan saksi PNS (Jaksa pada Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta),
- Bahwa sekitar tanggal 6 atau 7 Mei awal minggu pertama bulan Mei
Terdakwa EKO menemui saksi di kantor saksi untuk koordinasi terkait
dengan penyidikan namun saat itu berkas perkara belum dilimpahkan ke
kejaksaan dan belum saksi terima sehingga pada saat itu Terdakwa EKO
hanya memperkenalkan diri sebagai penyidik perkara PT THE MASTER
STEEL. Saat itu Terdakwa lebih banyak bercerita mengenai latar belakang
penyidikan perkara tersebut bukan mengenai materi perkaranya.
Terdakwa EKO juga ada menyampaikan bahwa terhadap perkara ini ada
intervensi dari kantornya;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa EKO juga mengatakan bahwa PT. The
Mater Steel Manufactory sudah mengoreksi dan membayar dan juga
mengatakan terserah kepada saksi apakah akan di P-19 atau di P-21;
- Bahwa pada tanggal 14 Mei 2013 berkas perkara saksi terima kemudian
saksi melakukan penelitian dan saksi baca namun satu hari kemudian
saksi dengar ada berita Terdakwa EKO tersangkut perkara dengan KPK
selanjutnya satu minggu kemudian berkas dikembalikan dengan beberapa
petunjuk;
- Bahwa saksi menerima bekas dari bagian administrasi Pidana Umum di
kantor saksi di Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta;
- Bahwa berkas perkara yang diterima saksi atas nama Tersangka DIAH
SOEMEDI, ISTANTO BURHAN dan NGADIMAN dengan sangkaan
melanggar Pasal 39 ayat (1) yang intinya adanya dugaan melakukan
tindak pidana perpajakan karena ada unsur kesengajaan dalam
penghitungan pajak;
215
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 215
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id- Bahwa dalam berkas perkara tidak jelas mengenai adanya transaksi 1
triliyun sehingga saksi mintakan petunjuk selain itu banyak petunjuk
lainnya antara lain kelengkapan formil yang banyak belum lengkap dan
materiilnya saksi belum melihat ada penjelasan saksi yang benar-benar
bisa menjelaskan yang disangkakan itu terkait perbuatan yang mana
karena ceritanya tidak ada dalam berkas tersebut sehingga saksi
memberikan petunjuk untuk dilengkapi;
- Bahwa petunjuk tersebut belum sempat saksi komunikasikan kepada
Terdakwa EKO karena Terdakwa EKO ditangkap KPK dan petunjuk baru
saksi berikan satu minggu kemuidan;
- Bahwa saksi ketahui dari media terdakwa EKO ditangkap karena
penyuapan terkait dengan PT. MASTER STEEL dan berkaitan dengan
berkas perkara yang diteliti oleh saksi;
- Bahwa berkas perkara setelah diberikan petunjuk belum dikembalikan lagi
ke kejaksaan tetapi Jaksa yang menangani perkara tersebut sudah diganti
sehingga saksi tidak lagi menangani perkara tersebut atas permintaan
saksi;
- Bahwa setelah terjadinya perkara ini, saksi membaca lagi berkas perkara
dan saksi melihat ada nama penyidik M. DIAN IRWAN tetapi M DIAN
tidak pernah menemui saksi;
- Bahwa setahu saksi di dalam SPDP tanggal 1 Mei 2013 tetapi saksi terima
sekitar satu minggu kemudian;
- Bahwa saksi pernah berkomunikasi dengan Terdakwa EKO yaitu pada
senin tanggal 13 Mei EKO sms saksi mengatakan bahwa berkas sudah
dikirimkan ke Kejaksaan Tinggi atas nama tersangka DIAH, NGADIMAN
dan ISTANTO dan saksi menjawab bahwa saksi belum terima berkasnya.
Kemudian tanggal 14 pagi EKO kembali sms “tolong dipelajari berkasnya”
dan saksi menjawab “berkas belum saya terima” dan baru siangnya
sekitar jam 11 atau 12 saksi terima berkasnya dan saksi sampaikan ke
EKO bahwa berkas sudah saksi terima. Kemudian hari rabu pagi saksi
sms ke minta kelengkapan dokumen yang terlampir sesuai di berkas tetapi
tidak dijawab oleh Terdakwa EKO;
- Bahwa seingat saksi ada pengantar pengiriman berkas perkara yang
ditandatangani oleh HARIO DAMAR;
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 216
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2013 sore hari, HARIO DAMAR
datang ke Kantor Kejaksaan Tingi DKI dan pada intinya menyatakan
bahwa pengiriman berkas perkara belum melalui HARIO DAMAR
kemudian saksi serahkan berkas perkara ke Kepala Kejaksaan Tinggi dan
saat itu Kepala Kejaksaan Tinggi mengatakan “inikan ada pengantar dari
Pak HARIO DAMAR” dan dijawab oleh HARIO DAMAR “boleh tidak saya
crosscek itu benar tidak tanda tangan saya” dan Kajati menyatakan agar
bersurat resmi saja untuk klarifikasi selanjutnya satu hari kemudian HARIO
DAMAR mengirimkan surat permohonan klarifikasi dan dilakukan
klarifikasi terhadap berkas perkara tersebut di kantor pajak dan hasilnya
memang benar berkas tersebut secara resmi dikirimkan oleh penyidik
pajak ke Kejaksaan;
- Bahwa Terdakwa EKO pernah mengirimkan SMS kepada saksi yang
bunyinya “Selamat pagi ibu mohon maaf sekedar informasi berkas saya
atas nama DIAH SOEMEDI (Pasal 39) dan NGADIMAN (pasal 43) untuk
tersangka NGADIMAN menolak diperiksa (sudah dibuat BA penolakan)
rencananya akan mem pra tun kan sprindik dalam waktu dekat, dengan
hormat jika ibu berkenan mudah-mudahan P-19 terima kasih jika dapat
saya terima jum’at besok” . Saksi tidak tahu maksud Terdakwa EKO
mengatakan mudah-mudahan P-19, oleh karena itu saksi kemudian
menjawab bahwa berkas belum saksi terima;
- Bahwa P-19 maksudnya Jaksa Peneliti mengembalikan berkas perkara
disertai dengan petunjuk jadi intinya berkas perkara tersebut dianggap
perlu diperbaiki untuk bisa dilanjutkan ke proses penuntutan;
- Bahsa terhadap 3 berkas perkara yang dikirimkan tersebut kekurangannya
hampir sama baik formil maupun materiil belum layak untuk dilimpahkan
dan terhadap berkas perkara atas nama tersangka NGADIMAN sangat
tidak lengkap karena hanya ada satu saksi, BA tersangka juga tidak ada
karena isinya penolakan sehingga saksi pikir berkas perkara belum layak
dilimpahkan;
- Bahwa komunikasi antara Terdakwa EKO dengan saksi pada Hari Selasa
tanggal 14 Mei Terdakwa EKO mengatakan kalau bisa salah satu berkas
di P-21 karena kalau tidak Terdakwa EKO akan dapat sanksi atau
dimutasi jauh dan saksi tetap menjawab bahwa saksi belum terima berkas;
217
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 217
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan
persidangan yaitu barang bukti nomor: 62, 63, 64, 68, 70, 71, 72, 78, 94,
95, 96, 97, 98, 99, 101, 153;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa tidak mengajukan
pertanyaan dan keberatan;
10. JHONNEDY SITUMORANG;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Eko, tetapi tidak mempunyai
hubungan keluarga;
- Bahwa pekerjaan saksi Anggota Polri;
- Bahwa saksi sebagai Korwas PPNS sebagai pengantar berkas dari Kanwil
Pajak Jakarta Timur ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta;
- Bahwa dalam perkara PT. The Mater Steel Manufactory penyidik Kanwil
Jakarta Timur mengirim SPDP kepada Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta
melalui Korwas PPNS lalu saksi buatkan pengantar;
- Bahwa saksi pernah menerima uang sebesar Rp. 15.000.000,- dari
Terdakwa EKO yang menurut Terdakwa EKO merupakan uang anggaran
operasional dari Kanwil Pajak;
- Bahwauang tersebut sudah saksi serahkan kepada penyidik KPK;
- Bahwa saksi pernah berkomunikasi dengan Terdakwa EKO yang intinya
“Pak Jhon saya sudah di Kejaksaan Tinggi di belakang sambil makan
siomay di kantin” saksi menjawab “Pak itukan berkas itu harus dikirim
melalui POLDA, langsung aja ke kita” dan dijawab oleh Terdakwa dengan
mengatakan “ga Pak Jhon saya tunggu disini aja saya takut bocor seribu
persen”, akhirnya saksi langsung ke Kejaksaan Tinggi bersama teman
saksi. Menurut Terdakwa EKO yang dimaksud bocor seribu persen
tersebut karena NGADIMAN adalah mantan pegawai pajak;
- Bahwa saksi menerima uang Rp. 5.000.000,- dari terdakwa EKO pada
saat saksi menerima berkas perkara di Kejaksaan Tinggi;
- Bahwa saksi mengetahui ada uang yang diberikan oleh Terdakwa EKO
untuk WIJI LESTANTO, SAIMUN;
- Bahwa uang yang saksi terima dari Terdakwa EKO sebesar kurang lebih
Rp. 6.500.000,- dan sudah saksi serahkan kepada penyidik KPK selain itu
SAIMUN juga telah menyerahkan uang Rp. 6.500.000,00 kepada penyidik
KPK;
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 218
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id- Bahwa saksi membenarkan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan
di depan persidangan yaitu barang bukti nomor: 62, 63, 64, 68, 70, 71, 72,
94, 95, 97, 129, 130, 131;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa tidak mengajukan
pertanyaan dan keberatan;
11. ISTANTO BURHAN;
- Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa, tatapi tidak mempunyai
hubungan keluarga;
- Bahwa pekerjaan saksi Direktur Utama PT. The Mater Steel Manufactory
dan Direkrur PT. Pangeran Karang Murni;
- Bahwa sepengetahuan saksi PT. The Mater Steel Manufactory telah
membayar pengakuan pajak ketidak-benaran berikut dendanya sebesar
kurang lebih 165 milyar;
- Bahwa sepengetahuan saksi, DIAH SOEMEDI pernah bertemu sebanyak
dua kali dengan terdakwa EKO dan Terdakwa DIAN yaitu pertama di Hotel
Borobudur di mana ada pembicaraan antara para terdakwa dengan DIAH
SOEMEDI namun pada saat itu saksi tidak tahu apa yang dibicarakan
karena saksi berada di luar ruangan pertemuan baru kemudian setelah
pertemuan, DIAH SOEMEDI menyampaikan kepada saksi bahwa para
terdakwa meminta uang terkait masalah pajak PT. The Mater Steel
Manufactory; saksi saat itu tidak mengetahui apakah permintaan uang
tersebut dipenuhi;
- Bahwa pertemuan yang kedua di kantor PT. The Mater Steel Manufactory
di pabrik;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pemberian uang kepada para Terdakwa
setelah ada berita penangkapan terhadap para Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan
persidangan yaitu barang bukti nomor: 19, 20, 21, 22, 82, 83, 84, 123;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa tidak mengajukan
pertanyaan dan keberatan;
12. NGADIMAN;
- Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa, tetapi tidak mempunyai
hubungan keluarga;
219
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 219
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id- Bahwa pekerjaan saksi swasta/Direktur PT. Widya Citra Sejahtera;
Bahwa saksi pernah menjadi konsultan pajak PT. The Mater Steel
Manufactory dari bulan Januari 2010 sampai dengan tahun 2013 untuk
mendampingi pemeriksaan bukti permulaan terhadap PT. The Mater Steel
Manufactory;
• Bahwa pemeriksaan buper PT.
The Mater Steel Manufactory
adalah adanya lebih bayar yang
sudah akan jatuh tempo, tetapi
tidak terselesaikan oleh kantor
pajak KPP dinaikkan menjadi
pemeriksaan buper;
• -Bahwa tim buper pertama adalah
IWA, FIRMAN, dan yang lainnya
saksi lupa. Terdakwa EKO dan
Terdakwa DIAN adalah pengganti
tim yang lama setelah tim yang
lama pindah, mutasi dan ada yang
pensiun. Terdakwa DIAN sebagai
supervisor dan Terdakwa EKO
sebagai Ketua Tim;
• Bahwa pada saat penggantian tim
buper, saksi dipanggil lagi untuk
mengklarifikasi beberapa hal
termasuk data-data bersama
Effendy Komala, Istanto Burhan
dan Diah Soemedi untuk dilakukan
BAP;
• Bahwa saksi, Effendy Komala,
Istanto Burhan, dan Diah Soemdi
menolak untuk dibuatkan BAP
tersebut;
• Bahwa setelah beberapa kali
panggilan, saksi datang dan
Terdakwa EKO mengatakan ada
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 220
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
perintah dari HARIO DAMAR untuk
dilakukan pembayaran lebih besar
dari yang telah dibayarkan
sebelumnya sebesar 160 milyar;
• Bahwa waktu itu saksi diminta
membayar tiga kali lebih besar;
• Bahwa menurut Terdakwa EKO
ada disposisi dari Kakanwil tetapi
saksi tidak diperlihatkan disposisi
tersebut;
• Bahwa saksi selaku konsultan
menjawab jika ada data yang
mendukung bahwa PT. The Mater
Steel Manufactory harus
membayar lebih besar maka akan
dibayar dan apabila tidak ada data
maka tidak akan dibayar dan kami
tidak mau di BAP kembali karena
menurut saksi sudah selesai;
• Bahwa saksi sebagai konsultan
PT. The Mater Steel Manufactory,
kemudian pada saat pemeriksaan
buper dan naik ke tahap
penyidikan saksi dijadikan
tersangka;
• Bahwa saksi membenarkan
barang bukti yang diperlihatkan di
depan persidangan yaitu barang
bukti nomor: 27, 28, 56, 120, 121,
122, 123;
• Bahwa atas keterangan saksi
tersebut, para Terdakwa tidak
mengajukan pertanyaan dan
keberatan;
221
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 221
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
13. RUBEN TOROP HUTABARAT;
- Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa, tetapi tidak mempunyai
hubungan keluarga;
- Bahwa pekerjaan saksi Konsultan Pajak;
- Bahwa saksi adalah konsultan pajak PT. The Mater Steel Manufactory;
untuk mendampingi di Pengadilan Pajak terkait diterbitkannya surat
perintah penyidikan;
- Bahwa PT. The Mater Steel Manufactory telah dilakukan pemeriksaan
pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan wajib pajak telah melakukan
pembayaran sebesar Rp. 165 M, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat
(3) KUHP, tetapi dianggap belum memebuhi ketentuan, sehingga
kemungkinan Kanwil Pajak Jakarta Timur akan meningkatkannya ke
penyidikan;
- Bahwa saat itu saksi mengusulkan untuk mengajukan gugatan atas
instruksi penyidikannya;
- Bahwa pada tanggal 15 April 2013 saksi pernah menemani Effendy
Komala bertemu dengan Terdakwa EKO DARMAYANTO dan Terdakwa
M DIAN IRWAN dalam rangka pemeriksaan sebagai saksi;
- Bahwa saksi mengetahui sprindik telah diterbitkan pada saat saksi melihat
surat panggilan Effendy Komala;
- Bahwa pada pertemuan tanggal 15 April 2013 saksi menanyakan apakah
sprindik telah disampaikan ke kejaksaan dan apabila telah disampaikan
mengapa PT. The Mater Steel Manufactory tidak diberikan kesempatan
untuk melakukan pembetulan dan Terdakwa EKO mengatakan Sprindik
telah disampaikan ke kejaksaan;
- Bahwa saksi membenarkan BAP nomor 7 yaitu: “Sdr EKO menjelaskan
terkait adanya penyidikan terhadap PT THE MASTER STEEL karena pada
saat pemeriksaan buper, NGADIMAN selaku konsultan sempat sesumbar
bahwa terhadap PT THE MASTER STEEL tidak akan dilakukan
penyidikan. Selain itu EKO juga menyampaikan bahwa pada saat
pemeriksaan buper PT THE MASTER STEEL banyak dibantu oleh tim
pemeriksa buper yang lama sehingga mendengar hal tersebut Kakanwil
memerintahkan untuk dilakukan penyidikan”;
- Bahwa pada tanggal 16 April 2013 pada saat saksi di PT. The Mater Steel
Manufactory menerima telepon dari Terdakwa EKO DARMAYANTO yang
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 222
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
mengatakan “hari ini juga Ibu DIAH menghadap Kakanwil dan Tim
Penyidik” dan saksi menanyakan untuk keperluan apa dan dijawab
“datang hari ini supaya cekalnya dicabut dan Sprindik akan dibatalkan”
dan saksi menjawab “jangan hari ini kalau bisa jum’at”;
- Bahwa saksi pernah ditunjukkan surat pengantar Korwas PPNS pada saat
bertemu dengan HARIO DAMAR di mana sebelum menghadap HARIO
DAMAR saksi menemui Terdakwa EKO dan Terdakwa DIAN dan saat itu
Terdakwa DIAN menunjukkan Surat Pengantar Korwas PPNS di mana
disitu tidak ada tanggal surat, hanya ada bulan April 2013 sedangkan
Sprindik tidak pernah diperlihatkan;
- Bahwa pada saat saksi bertemu dengan HARIO DAMAR saat itu
disampaikan bahwa awalnya Kanwil DJP Jakarta Timur tidak mau
menaikkan ke penyidikan namun karena tidak ada kabar dari wajib pajak
PT. The Mater Steel Manufactory, maka Kakanwil menandatangani Surat
Perintah Penyidikannya;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut saksi menyampaikan adanya
kemungkinan penyelesaian masalah perpajakan PT. The Mater Steel
Manufactory apabila SPDP belum dikirim sesuai ketentuan Pasal 8 ayat
(3, ) namun HARIO DAMAR waktu itu menyampaikan bahwa SPDP sudah
disampaikan sambil mengkonfirmasi kepada Terdakwa EKO dan
Terdakwa EKO mengiyakan;
- Bahwa saksi membenarkan BAP nomor 9 yaitu: sesaat sebelum selesai
pertemuan di kantor PT The Master Steel tersebut, ada telepon dari
Sdr.EKO DARMAYANTO kepada Sdr.EFENDI KOMALA untuk meminta
bertemu dengan di hotel Kartika Candra Gatot Subroto. Dan saat itu
Sd.EFENDI KOMALA sempat melaporkan kepada ibu DIAH SOEMEDI
atas permintaan dari Sdr.EKO DARMAYANTO. Lalu Sdr.EFENDI
mengajak saya untuk bertemu dengan Sdr.EKO di hotel Kartika Candra.
Dalam pertemuan tersebut Sdr.EKO menanyakan kembali kepada
Sdr.EFENDI KOMALA tentang permintaan dropping dana sesuai dengan
pertemuan sebelumnya dengan ibu DIAH SOEMEDI di hotel Borobudur.
Dalam pertemuan tersebut Sdr.EFENDI KOMALA mengatakan kepada
Sdr.EKO bahwa terkait dengan permintaan dropping dana itu antara
Sdr.EKO dengan ibu DIAH SOEMEDI. Lalu Sdr.EKO mengatakan kepada
Sdr.EFENDI “Ya sudah, nanti saya sampaikan kepada ibu DIAH saat BAP
223
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 223
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
tersangka” (pelaksanaan BAP sebagaimana dipanggilan adalah tanggal 3
Mei 2013);
- Bahwa pernah ada pertemuan di Hotel Borobudur yang dihadiri oleh saksi,
ISTANTO BURHAN, DIAH SOEMEDI dan EFFENDY KOMALA;
- Bahwa saksi datang terlambat dan saat itu saksi sudah meminta kepada
Terdakwa EKO melalui SMS agar pertemuan jangan dimulai dulu tetapi
ternyata tetap dimulai sehingga ketika saksi masuk ke ruangan
pembicaraan mengenai substansi tidak ada lagi;
- Bahwa setelah Terdakwa EKO dan Terdakwa DIAN meninggalkan tempat,
DIAH SOEMEDI mengumpulkan: saksi, EFFENDY dan ISTANTO dan
menyampaikan mengenai permintaan uang dari Terdakwa sebesar Rp.
150.000.000.000,- (seratus lima puluh milyar rupiah) untuk sidang berjalan
sampai ke pengadilan dan diputus dengan hukuman percobaan;
- Bahwa saat itu belum ada keputusan untuk menanggapi permintaan
tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan BAP nomor 18 yaitu: saya mengetahui hal
tersebut pada saat dilontarkan oleh EKO DARMAYANTO di Hotel Amaris
tanggal 30 April 2013 di lobby hotel. Saat itu saya memiliki hipotesa bahwa
EKO DARMAYANTO akan melakukan penghentian penyidikan dengan
cara SPDP belum dikirim ke kejaksaan namun hal tersebut tidak benar
karena tanggal 1 Mei 2013 saat saya dan EFFENDY KOMALA menerima
surat panggilan tersangka untuk DIAH SOEMEDI dan ISTANTO BURHAN
artinya SPDP benar telah dikirim oleh EKO DARMAYANTO ke kejaksaan.
Kemudian tanggal 1 Mei 2013 tersebut EKO DARMAYANTO menjelaskan
kepada saya dan EFFENDY KOMALA bahwa nanti caranya EKO
DARMAYANTO menghentikan penyidikan adalah dengan membuat
berkas perkara atas nama DIAH SOEMEDI dan ISTANTO BURHAN tidak
memenuhi unsur kerugian negara karena wajib pajak sudah membayar
kerugian negara tersebut sehingga akan terbit P-19;
- Bahwa saksi mengetahui adanya rencana penyerahan uang kepada
Terdakwa EKO dan Terdakwa DIAN namun apakah uang tersebut
diserahkan atau tidak saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi juga tidak tahu berapa besar uang yang akan diserahkan ,
karena saksi tidak diberitahu oleh DIAH SOEMEDI;
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 224
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id- Bahwa saksi pernah ditelepon Effendy Komala dan diberitahu agar
datang ke pabrik karena rencana dropping dana, tetapi Effendy tidak
memberitahu berapa jumlahnya;
- Bahwa saksi membenarkan BAP nomor 10 yaitu: DIAH SOEMEDI tahu
mengenai tujuan dari pemberian atau dropping dana kepada penyidik
PPNS kanwi DJP Jakarta Timur tersebut yaitu agar proses penyidikan
perkara tindak pidana perpajakan terhadap PT. The Master Steel
dihentikan. Kalau tidak diberikan penyidikan akan terus dilanjutkan Namun
saat itu saya sudah menjelaskan bahwa apa yang disampaikan oleh
Sdr.EKO DARMAYANTO dan Sdr.M DIAN IRWAN selaku penyidik PPNS
kanwil DJP Jakart Timur tidak bisa. Harapan saya waktu itu supaya ibu
DIAH SOEMEDI tidak terbujuk janji dari Sdr.EKO DARMAYANTO dan
Sdr.M DIAN IRWAN. Dan atas hal itu saya juga sempat menyampaikan
agar dropping jangan dilakukan, akan tetapi keputusan tetap ada di pihak
PT Master Steel;
- Bahwa sebelum pertemuan di Hotel Borobudur, pada hari senin tanggal 25
April 2013 saksi datang ke kantor Terdakwa EKO dan memperlihatkan
BAP saksi ahli ERWIN SILITONGA;
- Bahwa saat itu saksi membaca BAP tersebut yang intinya menyatakan
bahwa wajib pajak telah membayar kekurangan pajak terhutang namun
karena telah ditingkatkan ke penyidikan seharusnya sanksinya 4 kali;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tujuan Terdakwa EKO memperlihatkan
BAP ahli tersebut, dan keesokan harinya saksi menemui DIAH SOEMEDI
dan ISTANTO BURHAN memberitahukan apa yang ditunjukkan oleh
Terdakwa EKO;
- Benar pernah ada pertemuan di Kantor PT. The Mater Steel Manufactory
sebanyak dua kali;
- Bahwa pertemuan pertama setelah pertemuan di Hotel Borobudur dan
saat itu yang datang hanya Terdakwa II yang menyampaikan surat
panggilan tersangka terhadap ISTANTO dan DIAH SOEMEDI dan draft
berita acara pemeriksaan terhadap ISTANTO dan DIAH SOEMEDI yang
di dalamnya sudah ada pertanyaan dan jawaban dan tinggal
ditandatangani;
- Bahwa saat itu saksi tidak membaca BAP tersebut karena diserahkan
kepada EFFENDY;
225
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 225
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id- Bahwa pertemuan kedua adalah pada saat jadwal pemeriksaan tersangka,
saat itu saksi berada satu ruangan dengan Effendy Komala, Terdakwa I
dan Terdakwa II, dan saat itu yang dibicarakan mengenai masalah teknis.
DIAH SOEMEDI mempertanyakan mengenai P-19 tidak jalan jadi tidak
mungkin;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan DIAH SOEMEDI dan EFFENDY
KOMALA di Hotel Pangeran Jayakarta, disitu dijelaskan mengenai
rencana penyerahan uang dan saksi menyampaikan hal itu terserah biar
bagaimanapun keputusan tetap di pihak PT. The Mater Steel Manufactory
namun yang terpenting saksi jelaskan bahwa rencana Terdakwa EKO
dengan P-19 secara teknis tidak mungkin;
- Bahwa pada tanggal 30 April 2013 saksi pernah menerima telepon dari
Terdakwa EKO di mana Terdakwa EKO meminta bertemu dengan saksi di
Bandara dan dalam pertemuan itu dilontarkan bahwa penyidikan akan
dihentikan dan saksi diminta untuk menyampaikan hal tersebut kepada
DIAH SOEMEDI;
- Bahwa Terdakwa II EKO tidak menyampaikan langkah-langkah apa yang
akan dilakukan dalam rangka penghentian penyidikan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan
persidangan yaitu barang bukti nomor: 27, 28, 52, 26, 77, 120, 121, 122,
123;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa 2, Eko Darmayanto
mengajukan tanggapan sebagai berikut:
1. Bahwa Terdakwa sempat memarahi saksi karena saksi tidak
memberitahu kepada Diah Soemedi tentang prosedur pasal 44 huruf b;
2. Bahwa Terdakwa pernah menelpon saksi pada saat itu saksi
menyampaikan kepada Terdakwa untuk meminta Rp. 20 M dan saksi
menitip bagian sebesar Rp. 5 M.
- Bahwa atas tanggapan Terdakwa tersebut, saksi tetap pada
keterangannya;
14. HANDOKO TEJOWINOTO;
- Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa, tetapi tidak mempunyai
hubungan keluarga;
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 226
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id- Bahwa pekerjaan saksi Kepala Bagian Keuangan PT. NUSA RAYA
CIPTA (PT. NRC);
- Bahwa PT NRC pernah dilakukan pemeriksaan bukti permulaan;
- Bahwa pemeriksaan buper terkait dengan PPN. PT. PRINTO yaitu PPN
PT. PRINTO dikatakan oleh pemeriksa Terdakwa I dan Terdakwa II
adalah fiktif, selanjutnya PT. NRC memberikan bukti pendukung tetapi tim
pemeriksa tetap menyatakan bahwa PPN tersebut fiktif dan tim pemeriksa
menyampaikan kepada FIRMAN A LUBIS ini akan dinaikkan;
- Bahwa PT. NRC membayar kepada PT. PRINTO tetapi menurut
informasi dari tim pemeriksa bahwa PT. PRINTO tidak menyetorkan ke
kas negara tetapi PT. NRC membayar dan memakai jasa dari PT.
PRINTO;
- Bahwa PT. PRINTO adalah sub kontraktor PT. NRC;
- Bahwa pada saat terakhir Terdakwa I dan Terdakwa II datang ke kantor
PT. NRC dan mengatakan pemeriksaan buper bisa tidak dinaikkan;
- Bahwa setelah pertemuan tersebut, para Terdakwa meminta uang dan
menyatakan ini adalah PPN fiktif dan merupakan modus operandi
sehingga akan dinaikkan oleh mereka dan saksi harus yang bertanggung
jawab;
- Bahwa saat itu terdakwa II meminta uang dengan menyebutkan tanggal
natal yang artinya sebesar 25 milyar namun saksi hanya menyanggupi
sebesar USD120,000.00 atau sekira 1,1 milyar;
- Bahwa uang tersebut diberikan pada saat itu juga, dimasukkan dalam
amplop coklat, kemudian para Terdakwa saksi antarkan ke rumah makan
Soto Kudus di dekat kantor PT. NRC di Jl. DI Panjaitan dan uang saksi
serahkan kepada para Terdakwa pada saat mereka akan turun dari mobil;
- Bahwa satu minggu kemudian para Terdakwa datang lagi ke kantor PT.
NRC dan pada saat itu meminta tambahan, dan saksi memberikan
USD30,000.00 kepada para Terdakwa pada saat akan turun dari mobil di
dekat rumah makan Soto Kudus;
- Bahwa setelah pemberian uang tersebut tidak ada lagi pemeriksaan
lanjutan dan saksi tidak pernah dipanggil lagi serta dokumen-dokumen
yang terkait pemeriksaan dikembalikan;
- Bahwa uang yang saksi serahkan kepada para Terdakwa adalah uang
tabungan saksi;
227
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 227
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan
persidangan yaitu barang bukti nomor: 157, 158, 170;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa tidak mengajukan
pertanyaan dan keberatan;
15. DAVID SURYADHI;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Terdakwa I dan Terdakwa II pada
saat di lakukan BAP;
- Bahwa pekerjaan saksi Direktur Keuangan PT. NRC;
- Bahwa Handoko tidak pernah menyampaikan dan tidak pernah
melaporkan kepada saksi mengenai adanya permintaan uang dari para
Terdakwa ;
- Bahwa saksi membenarkan BAP nomor 17 yaitu: saksi tidak pernah tahu
mengenai adanya penyerahan uang dalam jumlah tertentu kepada M.
DIAN IRWAN N. dan/atau EKO DARMAYANTO terkait dengan
pemeriksaan BUPER terhadap PT NRC. Namun, terkait hal ini, saya
pernah mendapatkan informasi dari HANDOKO TEJOWINOTO, bahwa
benar terkait dengan pemeriksaan BUPER PT NRC ini, HANDOKO
pernah menyerahkan uang dalam jumlah tertentu kepada EKO
DARMAYANTO. Saya tidak ingat, berapa jumlah uang yang pernah
diberikannya tersebut. Saksi mendapat informasi tersebut setelah
HANDOKO diperiksa oleh penyidik KPK;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan
persidangan yaitu barang bukti nomor: 170;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa tidak mengajukan
pertanyaan dan keberatan;
16. NILA SUTA;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan para Terdakwa;
- Bahwa pekerjaan saksi Kepala Bagian Logisti PT. NRC;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pemeriksaan buper di PT. NRC; pada
saat saksi dipanggil dan diperiksa oleh Terdakwa II;
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 228
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id- Bahwa Terdakwa II meminta klarifikasi dari saksi mengenai PT. PRINTO
JAYA apakah benar ada transaksi dengan PT. NRC;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya pemberian uang kepada para
Terdakwa;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa tidak mengajukan
pertanyaan dan keberatan;
17. HERU SRIYANTO;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan para Terdakwa;
- Bahwa pekerjaan saksi PNS/Jaksa di Kejaksaan Agung (Koordinator III
Kejakgung RI);
- Bahwa saksi pernah bertugas sebagai Asisten Tindak Pidana Umum pada
Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta tahun 2011 sampai dengan tahun 2012;
- Bahwa pada saat penanganan perkara PT. The Mater Steel Manufactory
saksi telah pindah dari Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta;
- Bahwa saksi tidak ingat apakah saksi pernah bertemu dengan para
Terdakwa, karena banyaknya penyidik tetapi saat saksi menjadi Aspidum
pernah ada perkara pajak dari Kanwil Pajak Jakarta Timur dan saat itu
Kakanwil yaitu HARIO DAMAR beserta rombongan penyidik menemui
saksi dan meminta izin untuk melakukan koordinasi dan saksi menjawab
“silahkan karena ada Kasi TPUL, kasus pajak biasa ditangani oleh Kasi
TPUL, berkoordinasi dengan Jaksanya langsung karena Aspidum tidak
menangani teknis perkara”. Saat itu mungkin saja Terdakwa I dan
Terdakwa II ada dalam rombongan;
- Bahwa pada saat koordinasi tersebut, pihak Kanwil DJP Jakarta Timur
menyampaikan akan ada perkara pajak yang masuk atas nama PT.
GENTA DUNIA JAYA RAYA dengan Tersangka NASRUDIN. Perkara
tersebut telah disidangkan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Bahwa seingat saksi Jaksa yang ditunjuk untuk melakukan penelitian
berkas perkara PT. GENTA DUNIA JAYA RAYA adalah ALBERTINUS
PARLINGGOMAN NAPITUPULU, IYAN ERFINA dan ENDANG;
- Bahwa mengenai laporan perkembangan penanganan perkara biasanya
Jaksa lapor kepada Kasi (Kepala Seksi) karena ini perkara TPUL maka
Kasi TPUL koordinasi kepada saksi, namun tidak melaporkan langsung
kepada saksi;
229
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 229
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang dari Terdakwa I dan Terdakwa
II dan juga melalui ALBERTINUS;
- Bahwa saat penerbitan P-21 perkara tersebut, saksi masih menjabat
sebagai Aspidum tetapi saat pelimpahan Tahap 2 saksi telah pindah;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan penerbitan P-21 tetapi setelah saksi cek di
register P-21 diterbitkan sekitar bulan Agustus dan tahap 2 sekitar bulan
Nopember;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa tidak mengajukan
pertanyaan dan keberatan;
18. DIAH SOEMEDI;
- Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa, tetapi tidak ada hubungan
keluarga;
- Bahwa pekerjaan saksi Direktur Keuangan PT. The Mater Steel
Manufactory;
- Bahwa saksi mengetahui para Terdakwa diajukan ke persidangan karena
meminta uang kepada saksi;
- Bahwa para Terdakwa meminta uang kepada saksi terkait masalah pajak
PT. The Mater Steel Manufactory tahun 2008 di mana waktu itu ada salah
pencatatan ke pinjaman pihak ketiga padahal itu adalah dari hasil
penjualan, sehingga sehingga PT. The Mater Steel Manufactory secara
sukarela membuat pembetulan Pasal 8 ayat (3) dengan membayar
besaran pokok ditambah denda 150% dan itu sudah dilunasi;
- Bahwa kemudian ada pergantian Tim Buper, dan Tim Buper yang baru
diantaranya adalah Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa walaupun PT. The Mater Steel Manufactory telah membayar, tetapi
tetap diminta data-data dan verifikasi, oleh karena data sudah diberikan
kepada tim buper yang lama maka kami tidak bisa memberikan lagi data-
datanya, tetapi oleh Kakanwil HARIO DAMAR, dikeluarkan Sprindik;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan HARIO DAMAR;
- Bahwa saat itu Ruben selaku konsultan pajak memberitahukan kepada
Effebdy Komala memberitahukan kepada saksi agar datang menghadap
HARIO DAMAR;
- Bahwa pada tanggal 16 April 2013 saksi bersama RUBEN dan EFFENDY
datang menghadap HARIO DAMAR. Saat itu sudah ada Surat Perintah
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 230
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Penyidikan dan saksi mengetahui bahwa perkara telah masuk tahap
penyidikan dari EFFENDY dengan Tersangkanya adalah saksi, ISTANTO
BURHAN dan NGADIMAN;
- Bahwa dalam pertemuan dengan HARIO DAMAR, saksi menanyakan
bagaimana status posisi pajak PT. The Mater Steel Manufactory dan
HARIO DAMAR menyatakan bahwa saksi harus menyelesaikan pajak
dengan membayar 1,5 Triliyun kemudian saksi menyatakan saksi tidak
sanggup dan saat itu Terdakwa II menyatakan saksi harus memberi kabar
1X24 jam;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Terdakwa I dan Terdakwa II di Hotel
Borobudur di lantai 2 Restoran Bruscheta. Saat itu saksi diberitahu oleh
EFFENDY KOMALA berdasarkan informasi dari RUBEN yang
mengatakan bahwa Terdakwa II minta bertemu;
- Bahwa yang menentukan pertemuan di Hotel Borobudur adalah RUBEN,
dan pertemuan dihadiri oleh saksi, ISTANTO BURHAN, EFFENDY
KOMALA, RUBEN, dan Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa yang dibicarakan saat itu adalah bahwa saksi harus mengikuti
sidang pengadilan sampai selesai dan saksi akan dihukum percobaan 6
bulan, dan Terdakwa II mengatakan bahwa untuk urusan ini Terdakwa
meminta uang 150 Milyar, saat itu saksi tidak mau;
- Bahwa terhadap permintaan uang 150 milyar tidak ada kesepakatan.
Bahwa saksi pernah bertemu lagi dengan Terdakwa I dan Terdakwa II di
pabrik PT. The Mater Steel Manufactory di Jl. Raya Bekasi pada tanggal 3
Mei 2013, saat itu disampaikan kepada saksi ada surat panggilan
terhadap saksi sehingga harus bertemu dengan Terdakwa I dan Terdakwa
II di PT. The Mater Steel Manufactory untuk proses BAP;
- Bahwa waktu itu BAP sudah jadi dan sudah disiapkan oleh Terdakwa II
sehingga saksi hanya tinggal tanda tangan. BAP yang disiapkan di
dalamnya sudah ada pertanyaan dan jawabannya;
- Bahwa pada tanggal 3 Mei 2013 saat proses BAP, Terdakwa II meminta
uang 10 Milyar, dan saksi menjawab bahwa saksi tidak punya uang 10
Milyar dan saksi hanya mempunyai uang dollar Singapura sebanyak
SGD600,000. jadi yang ada itu saksi berikan maksudnya saksi iyakan
(sanggupi permintaan tersebut) karena saksi takut saat itu karena sudah
231
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 231
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
jadi tersangka dan sudah di BAP dan jika tidak saksi akan dijadikan
terdakwa, buru-buru dijadikan terdakwa dan disidangkan;
- Bahwa uang sebesar SGD600,000.00 diberikan kepada para Terdakwa
yaitu pada tanggal 7 Mei 2013 sebesar SGD300,000.00 dan tanggal 15
Mei 2013 sebesar SGD300,000.00;
- Bahwa pada pemberian uang tanggal 7 Mei 2013 prosesnya adalah
EFFENDY datang ke kantor dan saksi berikan SGD300,000.00 dalam
amplop selanjutnya dibawa oleh EFFENDY untuk diberikan kepada para
Terdakwa;
- Bahwa pemberian uang yang kedua tanggal 15 Mei 2013, EFFENDY
menyampaikan kepada saksi bahwa ada desakan dari Terdakwa II untuk
minta uangnya lagi sehingga pada saat EFFENDY datang ke kantor, saksi
berikan lagi SGD300,000.00 kepada EFFENDY dan untuk proses
selanjutnya saksi tidak ikut;
- Bahwa saksi pernah mendapat laporan dari RUBEN tentang hasil
pemeriksaan ahli yang menyatakan bahwa kerugian negaranya 64 Milyar
dan 64 Milyar tersebut sudah sesuai dengan perhitungan dari PT. The
Mater Steel Manufactory pada saat pembayaran berdasarkan Pasal 8 ayat
(3) jadi reaksi saksi kalau memang begitu artinya sudah tidak ada kerugian
negara;
- Bahwa Effendy Komala pernah melaporkan kepada saksi mengenai
pertemuan dengan Terdakwa I dan Terdakwa II dan adanya permintaan
uang sebesar 150 Milyar;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan
persidangan yaitu barang bukti nomor: 19, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 33, 34,
35, 36, 37, 41, 42, 43, 70, 74, 81, 86, 87, 102, 103, 104, 105, 106, 107,
108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122,
123, 125, 126, 128;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa 2. Eko Darmayanto
mengajukan tanggapan sebagai berikut:
1. Bahwa Terdakwa pernah menyampaikan kepada saksi bahwa proses
penyidikan tidak ada ongkosnya;
2. Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta uang akan tetapi Terdakwa
menjelaskan tentang prosedur apabila akan menyelesaikan sesuai
pasal 44 huruf b KUP;
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 232
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
3. Bahwa Terdakwa pernah memberikan buku tentang peraturan-
peraturan penyelesaian pajak untuk di pelajari saksi;
- Bahwa atas tanggapan Terdakwa tersebut, saksi tetap pada
keterangannya
19. EFFENDY KOMALA;
- Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa, tetapi tidak ada hubungan
keluarga;
- Bahwa saksi ikut dalam pertemuan di Hotel Borobudur berdasarkan
informasi dari RUBEN, tetapi setelah saksi sampai disana dan hendak
masuk ke restoran saksi dihalangi oleh Terdakwa II dan menyampaikan
agar saksi tidak usah ikut dalam pembicaraan sehingga saksi dan
ISTANTO menunggu di luar ruang pertemuan;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan para Terdakwa di Hotel Kartika
Chandra yang dihadiri oleh saksi, RUBEN, Terdakwa I dan Terdakwa II.
Yang dibicarakan saat itu adalah mengenai permintaan uang 150 Milyar
dan minta dropping dana dulu 10 Milyar. Saat itu Terdakwa II mengatakan
bahwa kalau mau perkara perpajakan tidak lanjut maka harus ada
dropping dana dulu. Saat itu yang menjadi Tersangka adalah DIAH
SOEMEDI, ISTANTO BURHAN dan NGADIMAN;
- Bahwa pada tanggal 7 Mei 2013 pagi hari sekitar jam 9 saksi dipanggil
oleh DIAH SOEMEDI di kantor di Pangeran Jayakarta dan diberikan uang
di dalam amplop selanjutnya siang harinya saksi bawa ke Bandara;
- Bahwa sebelumnya pada tanggal 6 Mei 2013 sore hari saksi di telepon
oleh Terdakwa agar saksi datang ke Kantor Pajak karena Terdakwa II
akan memperlihatkan sesuatu hasil kerja dan setelah sampai di kantor
pajak, Terdakwa II memberikan kunci mobil kepada saksi dan
menyampaikan agar nanti uangnya diletakkan di dalam mobil itu;
- Bahwa selanjutnya saksi berangkat ke Bandara dan meletakkan uang ke
dalam mobil Honda City di bawah jok mobil yang di parkir di D6. Setelah
itu mobil saksi kunci dan saat saksi berjalan keluar saksi dihampiri oleh
Terdakwa II dan kunci mobil saksi serahkan;
- Bahwa pada tanggal 14 Mei 2013, Terdakwa II menyampaikan kepada
saksi bahwa mobilnya nanti juga akan diletakkan di Bandara;
233
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 233
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id- Bahwa saksi mendapat telepon dari Terdakwa II menyuruh saksi untuk
datang ke Bandara malam hari untuk mengambil kunci mobil;
- Bahwa saat itu saksi menyuruh TEDDY MULIAWAN untuk menyerahkan
uang tersebut, dan malam harinya saksi bersama TEDDY berangkat ke
Bandara Terminal III, saksi kemudian menemui Terdakwa II sedangkan
TEDDY menunggu di mobil. Tidak lama datang Terdakwa I dengan
membawa kunci mobil selanjutnya menunjukkan letak mobilnya. Saksi
kemudian menunjukkan posisi parkir mobil tersebut kepada TEDDY dan
keesokan harinya baru saksi serahkan uangnya kepada TEDDY;
- Bahwa saksi pernah mendapat laporan dari RUBEN bahwa Terdakwa I
dan Terdakwa II akan ke Gresik dan saksi meminta RUBEN untuk
mengurusnya dan untuk tiket pesawat awalnya dibayar oleh RUBEN
dengan menggunakan uang saksi. Selain itu saksi juga memberikan
fasilitas hotel. Pemberian fasilitas tiket dan hotel tersebut karena ada
permintaan dari Terdakwa II;
- Bahwa nomor telepon yang saksi gunakan adalah 0816942939 dan saksi
pernah berkomunikasi dengan Terdakwa II melalui SMS dan telepon;
- Bahwa saksi membenarkan komunikasi telepon dan SMS antara saksi
dengan Terdakwa II yang ada di dalam BAP;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan
persidangan yaitu barang bukti nomor: 19, 20, 21, 22, 27, 28, 33, 34, 35,
36, 37, 41, 42, 43, 70, 74, 81, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110,
111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 125, 126,
127, 128, 151, 137, 138, 139, 140;
- Bahwa atas keterangan saksi tarsebur, para Terdakwa tidak mengajukan
pertanyaan dan keberatan;
20. TEDDY MULIAWAN;
• Bahwa saksi
pernah bertemu
dengan para
Terdakwa,
tetapi tidak
mempunyai
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 234
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
hubungan
keluarga;
• Bahwa
pekerjaan saksi
Supporting
Accounting PT
THE MASTER
STEEL;
• Bahwa pada
tanggal 15 Mei
2013 pagi hari
EFFENDY
datang ke
rumah saksi
dengan
membawa
amplop dan
menyampaikan
agar saksi
mengantarkan
amplop tersebut
ke mobil yang
diparkir di
Terminal III.
Sebelumnya
pada malam
harinya saksi
mengantarkan
EFFENDY ke
Bandara
kemudian pagi
harinya
EFFENDY
menyerahkan
amplop, kunci
235
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 235
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
mobil dan
nomor telepon
Terdakwa II
serta STNK
mobil.
Selanjutnya
saksi berangkat
ke Terminal III
dan
sesampainya
disana saksi
mencari mobil
yang dimaksud
dan setelah
ketemu saksi
letakkan amplop
tersebut ke
dalam mobil.
Saksi kemudian
menelpon
Terdakwa II dan
saksi bertemu
dengan
Terdakwa II di
dekat toilet
dekat mobil di
parkir dan saksi
menyerahkan
kunci mobil
tersebut kepada
Terdakwa II;
• Bahwa setelah
meletakkan
uang ke dalam
mobil dan
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 236
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
menyerahkan
kunci mobil
kepada
Terdakwa II,
selanjutnya
saksi menuju
tempat parkir
motor dan
ditangkap oleh
petugas KPK
kemudian saksi
dibawa ke mobil
tersebut dan
diminta
menunjukkan
letak amplop
yang saksi taruh
dan ketika
amplop dibuka
oleh petugas
KPK ternyata
isinya uang
dollar
Singapura;
• Bahwa saksi
membenarkan
barang bukti
yang
diperlihatkan di
depan
persidangan
yaitu barang
bukti nomor:
124, 125, 128,
134, 135, 136;
237
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 237
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
• Bahwa atas
keterngan saksi
tersebut, para
Terdakwa tidak
mengajukan
pertanyaan dan
keberatan;
21. MAMAN;
• Bahwa saksi
kenal dengan
para Terdakwa
tetapi tidak
mempunyai
hubungan
keluarga;
• Bahwa
pekerjaan saksi
sopir pribadi M.
DIAN IRWAN
• Bahwa pada
tanggal 7 Mei
2013 saksi
pernah diajak
oleh Terdakwa
I ke Bandara
dan saat itu
juga bersama
dengan
Terdakwa II
dengan
menggunakan
mobil Hona
City.
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 238
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Selanjutnya
mobil tersebut
diletakkan di
parkiran Blok D
dan ditinggalkan
disana;
• Bahwa saksi
membenarkan
barang bukti
yang
diperlihatkan di
depan
persidangan
yaitu barang
bukti nomor:
128, 151;
• Bahwa atas
keterangan
saksi tersebut,
para Terdakwa
tidak
mengajukan
pertanyaan dan
keberatan;
22. LAURENTIUS SURYAWIDJAJA DJUHADI;
• Bahwa saksi
kenal dengan
para Terdakwa,
tetapi tidak
mempunyai
hubungan
keluarga;
239
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 239
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
• Bahwa
pekerjaan saksi
Direktur PT.
NIAGA NUSA
ABADI
(sebelumnya
DELTA
INTERNUSA),
• Bahwa saksi
juga menjabat
Direktur PT.
DELTA
INTERNUSA
yang bergerak
di bidang
distributor
rokok;
• Bahwa PT.
DELTA
INTERNUSA
pernah
dilakukan
pemeriksaan
bukti permulaan
sekitar
September atau
Oktober 2012
sebagai tim
pemeriksa
antara lain
Terdakwa I dan
Terdakwa II;
• Bahwa yang
menjadi pokok
pemeriksaan
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 240
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
adalah adanya
perbedaan nilai
penjualan PT.
DELTA
INTERNUSA
yang terdapat
dalam SPT PT.
DELTA
INTERNUSA ;
• Bahwa PT.
DELTA
INTERNUSA
melakukan
transaksi
dengan PT.
NOJORONO;
• Bahwaa salam
pemeriksaan
buper,
Terdakwa I dan
Terdakwa II
bertemu dengan
GIWANGSEH
karena
GIWANGSEH
yang mengurusi
masalah pajak;
• Bahwa setelah
berjalan
beberapa
waktu,
Terdakwa II
pernah
menyampaikan
secara tidak
241
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 241
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
langsung
kepada saksi
tetapi melalui
GIWANGSEH
atau ADHI
bahwa tim
pemeriksa tidak
menemukan
penyimpangan;
• Bahwa tim
buper yaitu
Terdakwa I dan
Terdakwa II
pernah
menyampaikan
bahwa saksi
termasuk 10
orang terkaya di
Indonesia;
• Bahwa
Terdakwa I dan
Terdakwa II
pernah
menyampaikan
implikasi dari
status orang
terkaya di
Indonesia
terhadap
kewajiban saksi
tetapi hal
tersebut tidak
langsung
disampaikan
kepada saksi;
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 242
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
• Bahwa IDLP
selisih pajak
menurut data
yang
didapatkan
kantor pajak
sebesar 13
Triliyun
sedangkan data
PT. DELTA
INTERNUSA
nilai penjualan
yang
sebenarnya
adalah sekitar 6
Triliyun;
• Bahwa saksi
pernah datang
ke Kanwil DJP
Jakarta Timur
menemui
Terdakwa I dan
Terdakwa II dan
saat itu saksi
dimintai
keterangan (di
BAP) tetapi
lebih
mempermasala
hkan bidang
usaha PT.
DELTA
INTERNUSA di
mana Terdakwa
II menyatakan
243
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 243
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
P. DELTA
INTERNUSA
bukan
distributor dan
mau dibelokkan
ke Jasa
Keagenan
sedangkan dari
regulasi yang
ada sudah
benar bahwa
PT. DELTA
INTERNUSA
adalah
distributor;
• Bahwa saksi
pernah
mendapat
laporan dari
ADDI
WINARKO
bahwa
Terdakwa I dan
Terdakwa II
meminta uang;
• Bahwa oleh
karena terus
didesak
akhirnya saksi
menyanggupi
untuk
memberikan
uang kepada
Terdakwa I dan
Terdakwa II;
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 244
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
• Bahwa
distributor
dengan jasa
keagenan
mempunyai
perbedaan yaitu
dalam hal PPN
hanya dipungut
satu kali saja
ditingkat
pabrikan
selanjutnya di
tingkat
distributor tidak
dipungut lagi
sehingga PT.
DELTA
INTERNUSA
sebagai
distributor
bukan sebagai
Perusahaan
Kena Pajak
(PKP)
sedangkan
Perusahaan
Jasa Keagenan
merupakan
PKP;
• Bahwa
dokumen-
dokumen yang
dibutuhkan
dalam
pemeriksaan
245
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 245
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
telah
dikembalikan
oleh Terdakwa
I dan Terdakwa
II kepada PT.
DELTA
INTERNUSA;
• Bahwa saksi
membenarkan
barang bukti
yang
diperlihatkan di
depan
persidangan
yaitu barang
bukti nomor:
173, 174, 175,
176, 177, 199,
154, 156;
• Bahwa atas
keterangan
saksi tersebut,
para Terdakwa
tidak
mengajukan
pertanyaan dan
kebeatan;
23. GIWANGSEH;
• Bahwa saksi
kenal dengan
para Terdakwa,
tetapi tidak
mempunyai
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 246
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
hubungan
keluarga;
• Bahwa
pekerjaan saksi
Karyawati PT.
NIAGA NUSA
ABADI;
• Bahwa saksi
pernah bertemu
dengan
Terdakwa I
sebanyak dua
kali dan saksi
bertemu dengan
Terdakwa II
sekitar 5 atau 6
kali;
• Bahwa tim
buper yang
pertama
menyampaikan
bahwa IDLP PT.
DELTA
INTERNUSA
adalah DPP
yang dilaporkan
dengan data
kantor pajak
tidak sama;
• Bahwa saksi
lakukan
klarifikasi dan
mengirimkan
data-data
mengenai
247
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 247
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Dasar
Pemungutan
Pajak Pasal 22
atas PPh Pasal
22 yang
dipungut pihak
pabrikan. Dari
situ saksi
buktikan bahwa
pembelian yang
dilakukan dari
pabrikan sudah
sesuai dan itu
sudah
diklarifikasi
kepada tim
pertama dan tim
pertama
menyatakan hal
itu sudah clear;
• Bahwa
kemudian ada
lagi IDLP bahwa
PT. DELTA
INTERNUSA
tidak
melaporkan
lawan transaksi
yaitu dengan
PT.
NOJORONO
TOBACO
INTERNATION
AL;
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 248
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
• Bahwa hal itu
sebenarnya PT.
NOJORONO
mengeluarkan
faktur pajak,
PPN keluar
dilaporkan,
karena PT.
DELTA
INTERNUSA
adalah
distributor rokok
yang bukan
PKP sehingga
itu tidak
dilaporkan
sebagai pajak
masukan tetapi
saksi biayakan;
• Bahwa sekitar
bulan Juli atau
Agustus saksi
datang ke
kantor pajak
untuk
menanyakan
hasil
pemeriksaan
dan pemeriksa
pertama sudah
menyatakan
clear dan tidak
ada masalah
tinggal
menunggu
249
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 249
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
tanda tangan
Kakanwil;
• Bahwa
Terdakwa II
pernah
menyampaikan
kepada saksi
bahwa
pemeriksa bukti
permulaan
hendak bertemu
dengan
pimpinan PT.
DELTA
INTERNUSA
tetapi
LAURENTIUS
SURYA
menolak;
• Bahwa namun
Terdakwa II
beberapa kali
tetap meminta
bertemu dengan
pimpinan PT.
DELTA
INTERNUSA
dan karena
LAURENTIUS
SURYA tetap
menolak,
Terdakwa II
menyampaikan
kepada saksi
bahwa jika
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 250
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
memang
pimpinan
LAURENTIUS
SURYA tidak
mau bertemu
maka silahkan
lewat jalur
administrasi;
• Bahwa setelah
LAURENTIUS
SURYA
menolak
bertemu dengan
Terdakwa, saksi
dipanggil untuk
diminta
keterangan (di
BAP) termasuk
bagian
pemasaran,
gudang dan
bagian
keuangan juga
dimintai
keterangan (di
BAP);
• Bahwa setelah
di BAP, saksi
dipanggil lagi
untuk datang ke
kantor pajak
dan saksi
datang bersama
dengan bagian
accounting dan
251
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 251
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
saat itu
Terdakwa II
menyatakan
bahwa PT.
DELTA bukan
distributor dan
saksi
menyatakan
bahwa
klarifikasi
lapangan usaha
dari kantor
pajak dan izin-
izin menyatakan
bahwa benar
PT. DELTA
adalah
distributor tetapi
Terdakwa II
tetap tidak mau
tahu dan tetap
ingin bertemu
dengan
LAURENTIUS
SURYA;
• Bahwa skhirnya
LAURENTIUS
SURYA
menemui
Terdakwa II di
Kanwil pajak;
• Bahwa
Terdakwa II
pernah
mengatakan
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 252
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
kepada saksi
bahwa
LAURENTIUS
orang kaya dan
masuk majalah
FORBES;
• Bahwa saksi
membenarkan
barang bukti
yang
diperlihatkan di
depan
persidangan
yaitu barang
bukti nomor:
199, 200;
• Bahwa atas
keterangan
saksi tersebut,
para Terdakwa
tidak
mengajukan
pertanyaan dan
keberatan;
24. KRISTANTO PITOYO;
• Bahwa saksi
kenal dengan
paraTerdakwa,
tetapi tidak ada
hubungan
keluarga.
• Bahwa
pekerjaan saksi
253
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 253
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Kasi Keuangan
PT
NOJORONO
TOBACO
INTERNATION
AL
• Bahwa saksi
pernah diminta
tolong oleh
pimpinan untuk
menerima uang
dari Kudus
sebesar 1,7
Milyar dan dari
Jakarta
mengambil
uang dari Bank
sebesar 1,5
Milyar ditambah
uang tunai
sebesar 50 juta
jadi 1 Milyar 550
juta dari PT.
DELTA
INTERNUSA
dan 1,7 Milyar
dari PT.
NOJORONO.
Selanjutnya
uangnya saksi
gabung dan
dimasukkan
dalam 2 tas
koper dan saksi
serahkan
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 254
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
kepada ADDI
WINARKO;
• Bahwa saksi
diminta untuk
menerima dan
menyiapkan
uang tersebut
oleh
LAURENTIUS
SURYAWIDJAJ
A jumlah
seluruhnya 3
Milyar 250 juta;
• Bahwa saksi
membenarkan
barang bukti
yang
diperlihatkan di
depan
persidangan
yaitu barang
bukti nomor:
173, 174, 175,
176, 177, 154,
156;
• Bahwa atas
keterangan
saksi tersebut,
para Terdakwa
tidak
mengajukan
pertanyaan dan
keberatan;
25. ADHI SETIAWAN;
255
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 255
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
• Bahwa saksi
tidak kenal
dengan para
Terdakwa;
• Bahwa
pekerjaan saksi
Manager
Accounting PT.
NOJORONO;
• Bahwa dalam
pemeriksaan
bukti permulaan
saksi hanya
mendampingi
ADDI
WINARKO jika
ada urusan di
bidang
akuntansi yang
akan ditanyakan
kepada saksi;
• Bahwa
pertemuan
saksi dan ADDI
WINARKO
dengan
Terdakwa I dan
Terdakwa II di
Hotel Ciputra
juga terkait
informasi bahwa
ada dana yang
masuk ke
LAURENTIUS
SURYAWIDJAJ
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 256
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
A padahal dana
itu ada di PT.
NOJORONO
sehingga saat
itu saksi
membawa
rekening koran
dari Bank
Mandiri tetapi
setelah sampai
disana tidak
diterima;
• Bahwa
pengembalian
berkas-berkas
dilakukan
setelah adanya
kesepakatan
pemberian uang
kepada
Terdakwa I dan
Terdakwa II;
• Bahwa saksi
membenarkan
barang bukti
yang
diperlihatkan di
depan
persidangan
yaitu: barang
bukti nomor:
173, 174, 175,
176, 177, 154,
156;
257
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 257
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
• Bahwa atas
keterangan
saksi tersebut,
para Terdakwa
tidak
mengajukan
pertanyaan dan
keberatan;
26. ADDI WINARKO;
• Bahwa saksi
tidak kenal
dengan para
Terdakwa;
• Bahwa
pekerjaan saksi
Manager
Keuangan PT.
NOJORONO
• Bahwa
Terdakwa I dan
Terdakwa II
pernah meminta
uang kepada
saksi karena
pemeriksaan
PT. DELTA
INTERNUSA
dianggap
bermasalah
yaitu PT.
DELTA
INTERNUSA
usaha
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 258
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
sebenarnya
adalah jasa;
• Bahwa para
terdakwa
menawarkan
bahwa jika dana
sudah
diselesaikan
sesuai
permintaan para
Terdakwa maka
pemeriksaan
buper dianggap
sudah selesai
dan data-data
berkas akan
dikembalikan;
• Bahwa
Terdakwa II
awalnya
meminta uang
sebesar 10
Milyar,
kemudian saksi
sampaikan
kepada
LAURENTIUS
SURYAWIDJAJ
A sebagai
Direktur PT.
DELTA namun
LAURENTIUS
SURYAWIDJAJ
A tidak
menyetujui dan
259
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 259
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
hanya sanggup
memberikan
500 juta saja;
• Bahwa
beberapa
minggu
permintaan
uang diturunkan
oleh Terdakwa
I dan Terdakwa
II dari 10 Milyar
menjadi 3,5
milyar,
selanjutnya
saksi
sampaikan
kepada
LAURENTIUS
SURYAWIDJAJ
A dan setelah
LAURENTIUS
SURYAWIDJAJ
A meminta
diskon, akhirnya
disetujui
sebesar Rp
3.250.000.000,0
0;
• Bawha
pemberian uang
dilakukan
sekitar bulan
Maret 2013;
• Bawha uang
Rp.
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 260
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
3.250.000.000,-
berasal dari PT.
DELTA
sebesar 1,7
Milyar dan dari
PT.
NOJORONO
sebesar 1
Milyar 550 juta;
• Bahwa saksi
menerima uang
sebesar Rp.
3.250.000.000,-
dari
KRISTANTO
PITOYO;
• Bawha
selanjutnya
uang tersebut
saksi srahkan
bersama ADHI
SETIAWAN
kepada
Terdakwa I dan
Terdakwa II di
lantai 8 Hotel
Ciputra. uang
tersebut
dimasukkan
dalam 2 buah
tas koper;
• Bawha setelah
uang saksi
serahkan,
kedua
261
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 261
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa
menghitungnya
kemudian
memberikan
sejumlah 550
juta kepada
saksi dan ADHI
SETIAWAN
sebagai ucapan
terima kasih;
• Bahwa uang
yang diterima
saksi dan ADHI
SETIAWAN
sebesar 550
juta tersebut
kemudian
dibawa kembali
dan disimpan di
PT.
NOJORONO,
selanjutnya
saksi serahkan
kepada penyidik
KPK dan disita;
• Bahwa
dokumen-
dokumen yang
dibutuhkan
dalam
pemeriksaan
telah
dikembalikan
oleh Terdakwa
I dan Terdakwa
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 262
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
II kepada PT.
DELTA
INTERNUSA;
• Bahwa
dokumen-
dokumen
tersebut
dikembalikan
sebelum
penyerahan
uang ;
• Bahwa saksi
pernah
mendengar dari
GIWANGSEH
bahwa tim
buper akan
melakukan
pemeriksaan
pajak pribadi
terhadap
LAURENTIUS
SURYAWIDJAJ
A;
• Bahwa saksi
membenarkan
barang bukti
yang
diperlihatkan di
depan
persidangan
yaitu: barang
bukti nomor:
173, 174, 175,
263
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 263
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
176, 177, 154,
156;
• Bahwa atas
keterangan
saksi tersebut,
para Terdakwa
tidak
mengajukan
pertanyaan dan
keberatan;
27. EKA GUNAWAN;
• Bahwa saksi
kenal dengan
para Terdakwa,
tetapi tidak ada
hubungan
keluarga;
• Bahwa
pekerjaan saksi
Manager
Keuangan PT.
NOJORONO;
• Bahwa saksi
pernah menjadi
anggota tim
penyidik
perkara PT. The
Mater Steel
Manufactory
bersama
dengan
Terdakwa I dan
Terdakwa II;
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 264
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
• Bahwa saksi
pernah
berangkat ke
Surabaya diajak
oleh Terdakwa
II , berdasarkan
surat perintah
untuk
melakukan
pemantauan
pabrik di Gresik.
• Bahwa
sesampainya di
Surabaya
pemantauan
pabrik di Gresik
tidak jadi
dilakukan;
• Bahwa
perjalanan ke
Surabaya
tersebut ada
Surat
Tugasnya;
• Bahwa saat itu
saksi diminta
alamat email
oleh Terdakwa
II dan setelah
itu RUBEN
selaku
konsultan pajak
PT. The Mater
Steel
265
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 265
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Manufactory
mengirimkan
tiket pesawat ke
email saksi;
• Bahwa fasilitas
hotel dibiayai
oleh PT. The
Mater Steel
Manufactory;
• Bahwa saksi
pernah
menyerahkan
uang Rp.
2.700.000,00
kepada penyidik
KPK sebagai
pengembalian
fasilitas yang
saksi terima dari
PT. The Mater
Steel
Manufactory;
• Bahwa saksi
membenarkan
barang bukti
yang
diperlihatkan di
depan
persidangan
yaitu barang
bukti nomor:
133 dan 162;
• Bahwa atas
keterangan
saksi tersebut,
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 266
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
para Terdakwa
tidak
mengajukan
pertanyaan dan
keberatan;
28. NOVEL;
• Bahwa saksi
tahu para
Terdakwa, pada
saat melakukan
penangkapan di
Bandara
Soekarno Hatta;
• Bahwa
pekerjaan saksi
Pegawai KPK;
• Bahwa saksi
bersama
dengan tim
penyelidik KPK
diantaranya
IBRAHIM
KHOLIL sekitar
hari Rabu
tanggal 15 Mei
2013
melakukan
penangkapan
terhadap kedua
orang Terdakwa
di terminal III
Bandara
Soekarno Hatta;
267
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 267
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
• Bahwa saat itu
ada beberapa
tim yaitu tim
yang melakukan
pengamatan
langsung, tim
yang melakukan
pengamatan
kepada pihak
pemberi dan
saksi
melakukan
pengamatan
terhadap kedua
Terdakwa;
• Bahwa hari itu,
paginya saksi
bersama
IBRAHIM
KHOLIL melihat
ada seseorang
yang
belakangan
saksi ketahui
bernama
TEDDY
meletakkan
sesuatu barang
dalam mobil
Terdakwa
DIAN. Sebelum
itu, saksi sudah
mendapat
informasi dari
rekan saksi
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 268
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
bahwa kedua
Terdakwa
sudah ada
komunikasi
dengan pemberi
yang mana
mereka akan
ada penerimaan
sehingga untuk
itu saksi
memastikan
bahwa
pemberian itu
adalah suatu
yang sungguh-
sungguh dari
apa yang
disepakati dan
dikehendaki;
• Bahwa setelah
ada
penempatan
suatu barang di
mobil Terdakwa
II, saksi
melakukan
pengamatan
dan tidak lama
saksi melihat
Terdakwa I dan
Terdakwa II di
dekat mobil dan
sepertinya akan
masuk ke dalam
mobil tetapi
269
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 269
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
karena kedua
Terdakwa
melihat saksi
maka kedua
Terdakwa pergi
menuju ke
depan Terminal
III untuk naik
taksi dan saksi
berhentikan dan
saksi minta
kedua
Terdakwa turun
dari taksi
sedangkan
IBRAHIM
KHOLIL
mengamankan
orang yang
menempatkan
barang di mobil
Terdakwa.
• Bahwa
selanjutnya
saksi bersama
IBRAHIM
KHOLIL
membawa
TEDDY dan
kedua
Terdakwa ke
mobilnya dan
pada saat itu
saksi melihat
Terdakwa
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 270
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
membawa
remote kunci
mobilnya dan
saksi meminta
Terdakwa untuk
membuka mobil
dengan kunci
remote tersebut.
Setelah mobil
dibuka, saksi
minta TEDDY
untuk
menunjukkan
tempat ia
meletakkan
uang tersebut
dan ternyata
uang diletakkan
di bawah karpet
tempat duduk
sopir;
• Bahwa setelah
itu saksi minta
agar barang
tersebut diambil
dan saksi
meminta
kepada TEDDY
dan kedua
Terdakwa
membuka dan
menghitung
isinya dan di
dalam amplop
tersebut di
271
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 271
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
dalamnya
terdapat 3
amplop yang
masing-masing
amplop isinya
sekitar 100ribu
dollar
Singapura;
• Bahwa mobil
yang digunakan
untuk menaruh
uang adalah
Toyota Avanza
warna Hitam
dengan No.Pol
B 1796 KKQ
milik Terdakwa
Dian;
• Bahwa dari tim
penyelidik yang
lain saksi
mendapat
informasi bahwa
diduga kedua
Terdakwa juga
sebelumnya
pernah
menerima uang
sehingga
setelah saksi
melakukan
penangkapan,
saksi bertanya
kepada kedua
Terdakwa dan
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 272
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa
membenarkan
dan
menunjukkan
dimana
Terdakwa
menyimpan
uangnya
sehingga saksi
membawa
Terdakwa EKO
ke
apartemennya
dan ke
kantornya.
Selanjutnya
terhadap uang-
uang yang
pernah diterima
terdakwa
sebelumnya
saksi bawa ke
kantor KPK
untuk
penyidikan lebih
lanjut;
• Bahwa
penerimaan
uang
sebelumnya
jumlahnya sama
dengan
penerimaan
yang kedua dan
273
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 273
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
diberikan orang
yang sama;
• Bahwa pada
saat itu
Terdakwa
menyatakan
bahwa
penerimaan
uang tersebut
terkait dengan
PT. The Mater
Steel
Manufactory
yang sedang
diperiksa
masalah pajak;
• Bahwa para
Terdakwa
menyampaikan
kepada saksi
bahwa kedua
Terdakwa
adalah Penyidik
Pajak perkara
PT. The Mater
Steel
Manufactory;
• Bahwa saksi
sempat
menanyakan
kepada kedua
Terdakwa
mengenai
pemberian
tersebut dan
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 274
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
kedua
Terdakwa
menyatakan
bahwa
pemberian uang
tersebut adalah
untuk kedua
Terdakwa;
• Bahwa amplop
yang ditemukan
di dalam mobil
tersebut
berwarna coklat
dan di dalam
amplop tersebut
ada 3 amplop
yaitu amplop
pertama berisi
SGD100.000,00
terdiri dari 50
lembar pecahan
SGD1.000,00
dan 5 lembar
pecahan
SGD10.000,00,
amplop kedua
berisi
SGD100.000,00
terdiri dari 10
lembar pecahan
SGD10.000,00
dan amplop
ketiga berisi
SGD100.000,00
;
275
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 275
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
• Bahwa sari
rumah
Terdakwa EKO
saksi
menemukan
uang dan
Terdakwa EKO
menyampaikan
bahwa uang
tersebut
berhubungan
dengan
pemberian
sebelumnya
dari PT THE
MASTER
STEEL;
• Bahwa saksi
tidak ikut ke
rumah
Terdakwa DIAN
tetapi saksi
mendapat
informasi bahwa
di rumah
Terdakwa DIAN
juga ditemukan
uang;
• Bahwa dari
hasil
pengamatan
diketahui bahwa
pada tanggal 14
Mei 2013
malam hari
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 276
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
kedua
Terdakwa
bertemu dengan
EFFENDY
KOMALA di
sekitar
pelataran
Terminal III.
Saat itu saksi
menduga
penyerahan
uang akan
dilakukan akan
tetapi ternyata
penyerahan
uang dilakukan
besok paginya;
• Bahwa aksi
membenarkan
barang bukti
yang
diperlihatkan di
depan
persidangan
yaitu barang
bukti nomor:
125 dan 127;
• Bahwa atas
keterangan
saksi tersebut,
para Terdakwa
tidak
mengajukan
pertanyaan dan
keberatan;
277
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 277
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
29. IBRAHIM KHOLIL;
• Bahwa saksi
tidak kenal
dengan para
Terdakwa;
• Bahwa
pekerjaan saksi
Pegawai KPK;
• Bahwa pada
hari Rabu
tanggal 15 Mei
2013, saksi
mengamankan
TEDDY
MULIAWAN di
sekitar parkiran
mobil dan pada
saat itu TEDDY
MULIAWAN
menyatakan
bahwa ia hanya
menempatkan
amplop yang
didapatnya dari
atasannya yaitu
EFFENDY
KOMALA;
• Bahwa TEDDY
MULIAWAN
menyatakan
bahwa ia
bekerja di PT.
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 278
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
The Mater Steel
Manufactory;
• Bahwa saat itu
ada beberapa
tim yaitu tim
yang melakukan
pengamatan
langsung, tim
yang melakukan
pengamatan
kepada pihak
pemberi dan
saksi
melakukan
pengamatan
terhadap kedua
Terdakwa;
• Bahwa hari itu,
paginya saksi
bersama
NOVEL melihat
ada seseorang
yang
belakangan
saksi ketahui
bernama
TEDDY
meletakkan
sesuatu barang
dalam mobil
Terdakwa
DIAN. Sebelum
itu, saksi sudah
mendapat
informasi dari
279
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 279
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
rekan saksi
bahwa kedua
Terdakwa
sudah ada
komunikasi
dengan pemberi
yang mana
mereka akan
ada penerimaan
sehingga untuk
itu saksi
memastikan
bahwa
pemberian itu
adalah suatu
yang sungguh-
sungguh dari
apa yang
disepakati dan
dikehendaki;
• Bahwa setelah
ada
penempatan
suatu barang di
mobil Terdakwa
II, saksi
mengamankan
orang yang
menempatkan
barang di mobil
Terdakwa.
• Bahwa
selanjutnya
saksi membawa
TEDDY ke
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 280
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
mobil dan pada
saat itu telah
ada Terdakwa I
dan Terdakwa II
di lokasi mobil
tersebut;
• Bahwa setelah
mobil dibuka,
saksi minta
TEDDY untuk
menunjukkan
tempat ia
meletakkan
uang tersebut
dan ternyata
uang diletakkan
di bawah karpet
tempat duduk
sopir;
• Bahwa setelah
itu saksi minta
agar barang
tersebut diambil
dan saksi
meminta
kepada TEDDY
dan kedua
Terdakwa
membuka dan
menghitung
isinya dan di
dalam amplop
tersebut di
dalamnya
terdapat 3
281
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 281
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
amplop yang
masing-masing
amplop isinya
sekitar 100ribu
dollar
Singapura;
• Bahwa mobil
yang digunakan
untuk menaruh
uang adalah
Toyota Avanza
warna Hitam
dengan No.Pol
B 1796 KKQ
milik Terdakwa
Dian;
• Bahwa saksi
ikut dalam
penggeledahan
di rumah
Terdakwa DIAN
dan saat itu
saksi
menemukan
uang rupiah dan
dollar tetapi
saksi tidak ingat
jumlahnya;
• Bahwa dari tim
penyelidik yang
lain saksi
mendapat
informasi bahwa
diduga kedua
Terdakwa juga
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 282
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
sebelumnya
pernah
menerima uang
sehingga
setelah saksi
melakukan
penangkapan,
saksi bertanya
kepada kedua
Terdakwa dan
Terdakwa
membenarkan
dan
menunjukkan
dimana
Terdakwa
menyimpan
uangnya
sehingga saksi
membawa
Terdakwa EKO
ke
apartemennya
dan ke
kantornya.
Selanjutnya
terhadap uang-
uang yang
pernah diterima
terdakwa
sebelumnya
saksi bawa ke
kantor KPK
untuk
283
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 283
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
penyidikan lebih
lanjut;
• Bahwa
penerimaan
uang
sebelumnya
jumlahnya sama
dengan
penerimaan
yang kedua dan
diberikan orang
yang sama;
• Bahwa pada
saat itu
Terdakwa
menyatakan
bahwa
penerimaan
uang tersebut
terkait dengan
PT. The Mater
Steel
Manufactory
yang sedang
diperiksa
masalah pajak;
• Bahwa para
Terdakwa
menyampaikan
kepada saksi
bahwa kedua
Terdakwa
adalah Penyidik
Pajak perkara
PT. The Mater
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 284
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Steel
Manufactory;
• Bahwa saksi
sempat
menanyakan
kepada kedua
Terdakwa
mengenai
pemberian
tersebut dan
kedua
Terdakwa
menyatakan
bahwa
pemberian uang
tersebut adalah
untuk kedua
Terdakwa;
• Bahwa smplop
yang ditemukan
di dalam mobil
tersebut
berwarna coklat
dan di dalam
amplop tersebut
ada 3 amplop
yaitu amplop
pertama berisi
SGD100.000,00
terdiri dari 50
lembar pecahan
SGD1.000,00
dan 5 lembar
pecahan
SGD10.000,00,
285
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 285
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
amplop kedua
berisi
SGD100.000,00
terdiri dari 10
lembar pecahan
SGD10.000,00
dan amplop
ketiga berisi
SGD100.000,00
;
• Bahwa saksi
membenarkan
barang bukti
yang
diperlihatkan di
depan
persidangan
yaitu bukti
nomor: 125 dan
127;
• Bahwa atas
keterangan
saksi tersebut,
para Terdakwa
tidak
mengajukan
pertanyaan dan
keberatan;
30. SIDIN;
• Bahwa saksi
kenal dengan
Terdakwa Eko,
tetapi tidak ada
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 286
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
hubungan
keluarga
• Bahwa
pekerjaan saksi
Spiritualis,
• Bahwa
Terdakwa Eko
pernah datang
ke tempat saksi
untuk belajar
ilmu dan
ruwatan;
• Bahwa saksi
pernah
menerima uang
beberapa kali
dari Terdakwa II
dan yang
terakhir kali
seminggu
sebelum
Terdakwa EKO
tertangkap yaitu
sebesar
SGD26,000
untuk keperluan
ruwatan;
• Bahwa sisa
uang yang saksi
terima saksi
serahkan
kepada penyidik
KPK sebesar
sekitar Rp. 500
juta;
287
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 287
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
• Bahwa saksi
mengetahui
bahwa
Terdakwa EKO
bekerja sebagai
Penyidik Pajak;
• Bahwa saksi
membenarkan
barang bukti
yang
diperlihatkan di
depan
persidangan
yaitu barang
bukti nomor:
202;
• Bahwa atas
keterangan
saksi tersebut,
para Terdakwa
tidak
mengajukan
pertanyaan dan
keberatan;
31. ALBERTINUS PARLINGGOMAN NAPITUPULU;
• Bahwa saksi
tidak kenal
dengan para
Terdakwa;
• Bahwa
pekerjaan saksi
PNS/Jaksa
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 288
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
pada Kejaksaan
Tinggi DKI;
• Bahwa Pada
saat bertugas di
Kejaksaan
Tinggi DKI
Jakarta, saksi
pernah
menangani
perkara tindak
pidana di
bidang
perpajakan
terhadap PT.
GENTA DUNIA
JAYA atas
nama
Tersangka
NASRUDIN
terkait faktur
fiktif;
• Bahwa SPDP
saksi terima
sekitar Bulan
Agustus 2012;
• Bahwa saksi
ditunjuk oleh
Aspidum yaitu
HERU
SRIYANTO
sebagai jaksa
peneliti
bersama
dengan
289
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 289
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
ENDANG dan
ERFINA pada
bulan Agustus
2012;
• Bahwa setelah
tim jaksa
peneliti
melakukan
penelitian
terhadap berkas
perkara
disimpulkan
bahwa berkas
perkara sudah
memenuhi
syarat formil
dan materiil
sehingga
diusulkan untuk
diterbitkan P-21
selanjutnya
P-21
ditandatangani
oleh Aspidum
HERU
SRIYANTO;
• Bahwa
penyerahan
tahap 2
dilakukan
sekitar bulan
Oktober atau
Nopember 2012
dan yang
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 290
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
menerima
adalah
ENDANG;
• Bahwa perkara
perpajakan
tersebut disidik
oleh Kanwil DJP
Jakarta Timur
dan Penyidik
yang pernah
datang untuk
berkoordinasi
dengan saksi
adalah
Terdakwa II;
• Bahwa terkait
penyidikan
tindak pidana
pajak PT
GENTA DUNIA
JAYA,
Terdakwa II
tidak pernah
memberikan
uang kepada
saksi;
• Bahwa
Terdakwa II
tidak pernah
memberikan
uang kepada
saksi untuk
diberikan
291
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 291
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
kepada HERU
SRIYANTO;
• Bahwa
sepengetahuan
saksi pada saat
tahap 2
terhadap
Tersangka
NASRUDIN
tidak dilakukan
penahanan
dikarenakan
Tersangka
sakit;
• Bahwa atas
keterangan
saksi tersebut,
para Terdakwa
tidak
mengajukan
pertanyaan dan
keberatan;
Menimbang, bahwa telah diajukan bukti surat dan bukti petunjuk oleh
Penuntut Umum di depan persidangan ini yaitu:
A. Bukti Surat:
4 (empat) lembar Dokumen Fotocopy Surat Keputusan Menteri
Kehakiman Republik Indonesia Nomor : C-33 PW.07.03 Tahun 1995
tanggal 25 Oktober 1995 perihal pengangkatan Pejabat Penyidik
Pegawai Negeri Sipil DJP. Dengan legalisir sesuai dengan aslinya
yang ditandatangani oleh RR ENDAH PADMININGRUM. (Barang Bukti
No.9)
1 (Satu) lembar Surat Petikan Keputusan Menteri Keuangan Republik
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 292
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Indonesia No: KM-326/SJ.2.3/UP.1/1986 tanggal 11 Agustus 1986 dengan cap basah dan dilegalisir beserta Lampiran. (Barang Bukti No.10)1 (satu) lembar Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-14/PJ.13/UP.14/1988 tanggal 20 Pebruari 1988 dengan cap basah dan dilegalisir beserta lampiran. (Barang Bukti No.11)2 lembar (asli) Petikan Keputusan Menteri Hukum dan Ham Republik Indonesia Nomor; C-17.HN.05.01 tahun 2006 tentang pengangkatan sebagai pejabat Penyidik Pegawai Negeri Spil dalm lingkungan Dirjen Pajak tanggal 8 Mei 2006. (Barang Bukti No.16)1 (satu) lembar surat Petikan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-07/PJ-12/UP-14/1993 tanggal 27 Pebruari 1993 dengan cap basah dan dilegalisir. (Barang Bukti No.17)1 (satu) lembar Surat Petikan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor KM- 745/SJ.2/UP.1/1991 tanggal 31 Mei 1991 yang ditandatangani oleh Kepala Biro Kepegawaian RUSMANTO dengan cap basah dan dilegalisir (Barang Bukti No.18). 1 (satu) bundel fotokopi Berita Negara R.I tanggal 1 Oktober 1974 No.79 Tambahan Nomor 557 mengenai Pendirian “THE MASTER STEEL MANUFACTORY COMPANY P.T. (Barang Bukti No.19)1 (satu) bundel fotokopi Berita Negara R.I. tanggal 27 April 2010 No.34 Tambahan Nomor 3940 mengenai penyesuaian dengan Undang-Undang No.40 tahun 2007 dari P.T THE MASTER STEEL MANUFACTORY COMPANY. (Barang Bukti No.20)6 (enam) lembar fotokopi Salinan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. THE MASTER STEEL MANUFACTORY Nomor : 15 yang ditandatangani Notaris Antonius Wahono P, SH. (Barang Bukti No.21)6 (Enam) lembar Berita Acara Pemeriksaan Bukti Permulaan No.BA-441/WPJ.20/2011 atas nama wajib Pajak PT The Master Steel Manufactory tanggal Senin 5 Desember 2011 beserta daftar hadir. (Barang Bukti No.31)1 (satu) bundel fotokopi yang dilegalisir Berkas Perkara Laporan Kejadian: LK.Dik-01/WPJ.20/2013 5 Maret 2013 atas nama Tersangka Diah Soemedi. (Barang Bukti No.63)1 (satu) bundel fotokopi yang dilegalisir Berkas Perkara Laporan Kejadian: LK.Dik-01/WPJ.20/2013 5 Maret 2013 atas nama Tersangka Ngadiman (Barang Bukti No.64)7 (Tujuh) Lembar Berita Acara Pemeriksaan (Saksi) tanggal 18 April 2013 yang ditandatangani oleh KUSNO UTOMO selaku yang memberikan Keterangan dan yang ditandatangani oleh MOH. DIAN IRWAN NUQISRA, EKO DARMAYANTO, EKA GUNAWAN selaku penyidik (AWWAM MUNAZAT tidak ditandatangani (Barang Bukti No.75)5 (Lima) Lembar Berita acara pemeriksaan ahli tanggal 19 April 2013 yang ditandatangani oleh ERWIN SILITONGA selaku yang memberikan keterangan, dan EKO DARMAYANTO, EKA GUNAWAN, AWWAM MUNAZAT selaku penyidik. (Barang Bukti No.76)
84. 6 (Enam) Lembar Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Tersangka Hari Jumat tanggal 3 Mei 2013 atas nama tersangka ISTANTO BURHAN.
293
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 293
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
(Barang Bukti No.84)86. 5 (Lima) Lembar Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Tersangka Hari
Jumat tanggal 3 Mei 2013 atas nama tersangka DIAH SOEMEDI (Barang Bukti No.86)
1. 5 lembar (copy) Akta Jual Beli No. 67 tahun 2007 tanggal 14 Februari tahun 2007 PPAT Widyatmoko SH. (Barang Bukti No.182)
1. 6 lembar (copy) Sertifikat Tanda Bukti Hak HM. 7649/ Kebagusan No. 09.02.04.06.1.07649. (Barang Bukti No.183);
18. 4 lembar (copy) Akta Hibah No. 120 tahun 2001 atas nama Tn. Suhartoyo dan Tn. Eko Darmayanto tanggal 22 september 2001 PPAT Harina Jusuf SH. (Barang Bukti No.184);
19. 1 (satu) Bundel Berita Acara Penelaahan Pemeriksaan Bukti Permulaan Np. BA-10/WPJ.20/BD.04/2013 tanggal 29 April 2013 atas nama WP PT Delta Internusa (Barang Bukti No.191);
B. Bukti Petunjuk:
1 (satu) buah CD dengan serial number SN : MAPA10QF06104543 1
yang berisi file / data hasil penyadapan
• 1 (satu) Flash Disk Merk Kingston Type DataTraveler G3 warna putih-
biru kapasitas 16GB dengan Kode No USB: 0013728A7896
AC61A5390077 yang mempunyai nilai MD5 Hash:f379cd
8d0498b1a70f011cd774e0b69d yang digunakan oleh Eka Gunawan.
• 1 (satu) Hard Disk Merk Seagate, Model: ST500DM002, S/N:
Z2AXR57J Kapasitas 500GB yang mempunyai nilai MD5 Hash:
7A234A46957E935DDC29A04476FE4964 di ruang / meja kerja Eko
Darmayanto.
• 1 (satu) Hard Disk Merk Western Digital, Model:
WD5000AAKX-083CA1, S/N: WCAYUEL44276 kapasitas 500GB
yang mempunyai nilai MD5 Hash:
B7299705C5CBF26FF56B1E39170C83B0 di ruang/ meja kerja Moh.
Dian Irwan Nuqisra.
• 1 (satu) Hard Disk Merk Seagate Barracuda 7200.12, Model:
ST3250318AS, S/N: 5VME59F0 kapasitas 250GB yang mempunyai
nilai MD5 Hash: 1C186921A9CD105022C12FFCD60 EB0B5 di
ruang / meja kerja Awwam Munazat.
• 1 (satu) Flash Disk warna putih-merah muda dengan tulisan "Kring
pajak 500200" dibagian depan dan tulisan "Pajak Menyatukan Hati
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 294
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Membangun Negeri Kanwil DJP Jakarta Timur" dibagian belakang,
kapasitas 4GB dengan Kode No USB: AAHGJ03OVAN04E5J yang
mempunyai nilai MD5 Hash: d803b1c9dfc9229565cf868f26fdab16 di
ruang / meja kerja Eko Darmayanto.
• 1 (satu) Flash Disk warna putih-merah muda dengan tulisan "Kring
pajak 500200" dibagian depan dan tulisan "Pajak Menyatukan Hati
Membangun Negeri Kanwil DJP Jakarta Timur" dibagian belakang,
kapasitas 4GB dengan Kode No USB: AAX1V22M1O73ZJO3 yang
mempunyai nilai MD5 Hash: 62210E097C97B984D02C55BF
1547209A di ruang / meja kerja Moh. Dian Irwan Nuqisra.
• 1 (satu) buah flashdisk warna hitam merk DT101 G2 kapasitas 16GB.
• 1 (satu) buah flashdisk warna biru merk DT101 G2 kapasitas 4GB
• Transkrip percakapan:
1. Eko Darmayanto dengan Mohammad Dian Irwan N
2. Eko Darmayanto dengan Effendi Komala
3. Eko Darmayanto dengan Jhonnedy Situmorang
4. Eko Darmayanto dengan Teddy Muliawan
• 1(satu) buah FlashDisk Merek Kingston Data Traveler warna Biru
Putih, kapasitas 16GB, yang berisi File rekaman CCTV pada Kantor
Wilayah DJP Jakarta Timur, dengan nama-nama File sebagai
berikut:
• 20130506_174200.irf dengan nilai MD5: d729eee07e 691c7
ebd97ec7c96e55d80
• 20130506_175000.irf dengan nilai MD5: 457899a821624
e67fb581c5cf797a36f
• 20130506_180000.irf dengan nilai MD5: a22bb4e79005
bd14c15a043eb6b84e62.
• 1 (satu) Keping DVD Merek Verbatim dengan S/N: KN
642A300477GH kapasitas 4.7 GB tanpa label berisi rekaman CCTV
Century Park.
• 1 (satu) buah FlashDisk JetFlash Transcend 32GB, dengan S/N:
53B41S0G38WVM2I1, warna Putih Kuning, yang berisi file rekaman
CCTV pada Hotel BOROBUDUR.
295
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 295
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang, bahwa telah didengar keterangan Terdakwa 1, MOHAMMAD
DIAN IRWAN NUQISRA, dan Terdakwa 2, EKO DAMARYANTO, SE, yang pada
pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
1. MOHAMMAD DIAN IRWAN NUQISRA;
• Bahwa pekerjaan Terdakwa PNS
Kanwil DJP Jakarta Timur;
• Bahwa Terdakwa membenarkan
BAP yang dibuat di depan
Penyidik KPK;
• Bahwa Terdakwa ditunjuk sebagai
penyidik perkara pajak PT. The
Mater Steel Manufactory,
berdasarkan Surat Perintah
Penyidikan Nomor 1 tanggal 2
April 2013 terkait menyampaikan
SPT yang isinya tidak benar yaitu
penjualan dimasukan sebagai
utang;
• Bahwa yang menjadi Tersangka
dalam perkara tersebut adalah
DIAH SOEMEDI, ISTANTO
BURHAN dan NGADIMAN;
• Bahwa tanggal 16 April 2013
Terdakwa pernah menghubungi
RUBEN HUTABARAT yang
mengaku sebagai konsultan pajak
PT. The Master Steel Manufactory;
• Bahwa kemudian Terdakwa II
menyuruh DIAH SOEMEDI dan
RUBEN HUTABARAT menemui
HARIO DAMAR untuk
menjelaskan mengenai keinginan
DIAH SOEMEDI untuk menempuh
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 296
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
penyelesaian sesuai dengan Pasal
44 b;
• Bahwa selanjutnya DIAH
SOEMEDI, EFFENDY KOMALA
dan RUBEN datang ke Kantor
Kanwil DJP Jakarta Timur
menemui Terdakwa I dan
Terdakwa II, kemudian Terdakwa
I dan Terdakwa II mengantarkan
mereka untuk bertemu dengan
HARIO DAMAR. Pada saat itu
HARIO DAMAR menjelaskan
kepada DIAH SOEMEDI,
EFFENDY dan RUBEN bahwa
saat ini sudah dalam tahap
penyidikan dan jika akan
menyelesaikan dengan Pasal 44 b
maka harus menyetor dulu ke
escort account sebesar 1,5 triliyun.
DIAH SOEMEDI tidak menyetujui
hal tersebut;
• Bahwa HARIO DAMAR menunjuk
ERWIN SILITONGA untuk diminta
keterangannya sebagai ahli;
• Bahwa Terdakwa II bersama
dengan AWWAM MUNAJAT dan
EKA GUNAWAN melakukan
permintaan keterangan ahli
terhadap ERWIN SILITONGA;
• Bahwa sebelum melakukan
pemeriksaan, ERWIN SILITONGA
meminta Terdakwa I dan
Terdakwa II untuk melakukan
pemaparan selanjutnya ERWIN
297
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 297
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
SILITONGA menentukan jadwal
pemeriksaan;
• Bahwa permintaan keterangan ahli
terhadap ERWIN SILITONGA dan
pembuatan BAP tidak langsung
dilakukan, karena ERWIN
SILITONGA meminta waktu untuk
mempelajari seluruh dokumen
yang dibawa oleh Terdakwa I dan
Terdakwa II. Setelah ERWIN
SILITONGA mempelajari
dokumen-dokumen tersebut
barulah dilakukan pemeriksaan
dan pembuatan BAP;
• Bahwa Terdakwa II pernah
dihubungi oleh RUBEN
HUTABARAT dan meminta
Terdakwa I dan Terdakwa II
bertemu dengan DIAH SOEMEDI
di Restoran Bruschetta di Hotel
Borobudur;
• Bahwa pada awalnya pertemuan
tersebut dihadiri oleh Terdakwa I
dan Terdakwa II, DIAH SOEMEDI
karena RUBEN belum datang.
Pada saat itu Terdakwa I dan
Terdakwa II menanyakan apakah
benar akan menempuh
penyelesaian sesuai dengan Pasal
44 b sebagaimana yang pernah
disampaikan oleh RUBEN, namun
ternyata DIAH SOEMEDI
menyatakan ia tidak tahu apa-apa
mengenai Pasal 44 b sehingga
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 298
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
pada saat RUBEN datang,
Terdakwa II menegur RUBEN;
• Bahwa para Terdakwa tidak
pernah meminta dana operasional
kepada DIAH SOEMEDI, demikian
juga pada saat pertemuan di Hotel
Kartika Chandra, tetapi DIAH
SOEMEDI menyatakan tetap
harus ada dana operasional dan
akan disiapkan 10 milyar yang
teknis penyerahannya akan diatur
oleh EFFENDY KOMALA;
• Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa
II bersama dengan AWWAM
MUNAJAT dan EKA GUNAWAN
pada tanggal 29 April 2013 pernah
berangkat ke Surabaya dalam
rangka pemeriksaan lokasi pabrik
PT. The Master Steel Manufactory
di Gresik. Tetapi kegiatan
pemeriksaannya tidak dilakukan
karena sampai di Surabaya
Terdakwa I dan Terdakwa II hanya
istirahat saja;
• Bahwa tiket pesawat dan hotel
untuk perjalanan ke Surabaya
dibiayai oleh PT. The Master Steel
Manufactory;
• Bahwa pada tanggal 30 April
2013, Terdakwa I dan Terdakwa II
pernah bertemu dengan RUBEN
HUTABARAT di Lobby Hotel
Amaris. Saat itu RUBEN
menyampaikan bahwa jika
meminta dana koordinasi maka
299
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 299
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
jumlahnya minta saja yang besar,
minta 150 milyar diluar yang
Pasal 44 b;
• Bahwa Terdakwa I dan terdakwa II
pernah datang ke Kantor PT. The
Master Steel Manufactory untuk
menyampaikan surat panggilan;
• Bahwa tanggal 1 Mei 2013,
Terdakwa I dan Terdakwa II
datang ke Kantor PT. The Master
Steel Manufactory dan menemui
DIAH SOEMEDI, EFFENDY
KOMALA dan RUBEN dalam
rangka penandatanganan BAP.
Sebelumnya DIAH SOEMEDI
melalui RUBEN meminta agar
pertanyaan-pertanyaan yang akan
diajukan dikirimkan melalui email
dan Terdakwa I dan Terdakwa II
mengirimkan beberapa pertanyaan
melalui email;
• Bahwa selain menyampaikan draf
BAP, pada tanggal 1 Mei 2013
tersebut Terdakwa II juga
menyampaikan kepada DIAH
SOEMEDI bahwa kalau
membicarakan hal-hal di luar
teknis masalah perpajakan di PT.
The Master Steel Manufactory
tidak perlu melibatkan orang luar
(RUBEN TOROP HUTABARAT),
dan selanjutnya DIAH SOEMEDI
mengatakan akan ada penyerahan
tanda jadi kesepakatan sebesar
Rp.10 milyar kepada Terdakwa I
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 300
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
dan Terdakwa II yang teknis
penyerahannya akan diatur oleh
EFFENDI KOMALA;
• Bahwa pada tanggal 2 Mei 2013,
Terdakwa II pernah bertemu
dengan RUBEN HUTABARAT di
Hotel Kartika Chandra. Pada saat
itu, RUBEN menanyakan
mengenai pembicaraan antara
kedua Terdakwa dengan DIAH
SOEMEDI pada pertemuan di
Hotel Borobudur sebelum
kedatangan RUBEN;
• Bahwa pada tanggal 3 Mei 2013
Terdakwa I dan Terdakwa II
melakukan pemeriksaan terhadap
DIAH SOEMEDI dan ISTANTO
BURHAN selaku tersangka di
Pabrik PT . The Master Steel
Manufactory di Bekasi;
• Bahwa pertemuan tersebut hanya
untuk konfirmasi mengenai
pertanyaan-pertanyaan yang telah
disampaikan sebelumnya melalui
email dan untuk menandatangani
BAP DIAH SOEMEDI dan
ISTANTO BURHAN;
• Bahwa saat itu juga, Terdakwa
menanyakan kepada DIAH
SOEMEDI apakah masih mau
menempuh penyelesaian dengan
Pasal 44- b dan DIAH SOEMEDI
menyatakan bahwa perusahaan
hanya mampu 40 Milyar;
301
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 301
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
• Bahwa DIAH SOEMEDI meminta
tolong kepada para Terdakwa agar
perkara diselesaikan dan
menawarkan kepada para
Terdakwa nantinya akan diberikan
dana operasional 10 milyar yang
teknis penyerahannya akan diatur
oleh EFFENDY KOMALA;
• Bahwa tanggal 6 Mei 2013,
Terdakwa II dihubungi oleh
EFFENDY KOMALA dan
EFFENDY KOMALA meminta
kunci mobil;
• Bahwa saat itu EFFENDY
KOMALA menyatakan ada titipan
dari DIAH SOEMEDI dan
menanyakan bagaimana cara
penyerahannya yang kemudian
Terdakwa II mengatakan “ini ada
kunci mobil, silahkan datang ke
kantor”, dan EFFENDY KOMALA
menyetujuinya;
• Bahwa pada siang harinya
Terdakwa I dan Terdakwa II
meletakkan mobil City di parkiran
Terminal II, dan selanjutnya
Terdakwa I memberikan kunci
mobil Honda City berikut STNK
dan karcis parkir kepada
Terdakwa II yang kemudian
diserahkan kepada EFFENDY
KOMALA;
• Bahwa mobil Honda City adalah
milik Terdakwa I, dan tepatnya
diparkir di Bandara Soekarno
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 302
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Hatta Terminal II D2 row 6 dekat
patung Garuda;
• Bahwa Terdakwa II menyuruh
EFFENDY KOMALA menunggu di
dekat patung garuda dan setelah
bertemu, EFFENDY KOMALA
menyerahkan kunci kepada
Terdakwa II dan mengatakan
bahwa uangnya ada di bawah jok
mobil di bagian sopir;
• Bahwa yang mengantarkan mobil
ke Bandara adalah Terdakwa I,
dan Terdakwa II diantar sopir, II
pulang dengan menggunakan
taksi;
• Bahwa pada tanggal 7 Mei 2013
Terdakwa II menerima kunci mobil
Honda City dari EFFENDY
KOMALA;
• Bahwa selanjutnya Terdakwa II
menunggu Terdakwa I di warung
bakso dekat Indomaret selanjutnya
menuju mobil dan mengambil serta
menghitung uang yang diletakkan
di dalam mobil yang berjumlah
SGD300,000.00 (tiga ratus ribu
dollar Singapura);
• Bahwa uang tersebut selanjutnya
dibagi yaitu Terdakwa I
mendapatkan bagian sebesar
SGD130,000.00 dan Terdakwa II
mendapatkan SGD 170.000,00;
• Bahwa uang yang diterima
Terdakwa 1, kemudian serahkan
303
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 303
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
kepada SIDIN sebesar
SGD28.000,00;
• Bahwa setelah menerima uang
tersebut, Terdakwa II
menyerahkan berkas perkara
pajak PT. The Master Steel
Manufactory dengan tersangka
DIAH SOEMEDI, ISTANTO
BURHAN dan NGADIMAN ke
Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta
melalui JHONEDDY
SITUMORANG;
• Bahwa untuk berkas perkara
Tersangka DIAH SOEMEDI di
dalamnya terdapat pemeriksaan
terhadap sekitar 6 orang saksi
yaitu KPP Gambir 2 orang, dari
KPP Madya Jakarta Timur 2
orang;
• Bahwa Terdakwa II tidak dapat
menilai apakah berkas perkara
yang Terdakwa kirimkan telah
lengkap secara formil dan materiil
karena Terdakwa II membutuhkan
petunjuk dari Jaksa yang nantinya
menangani perkara tersebut;
• Bahwa Terdakwa I pernah
memerintahkan Terdakwa II untuk
menghubungi EFFENDY KOMALA
dan segera menyerahkan
kekurangan uang yang telah
dijanjikan dan kemudian disepakati
penyerahannya dilakukan hari
Selasa tanggal 15 Mei 2013;
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 304
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
• Bahwa teknis penyerahan uang
yang kedua yaitu pada hari senin
siang tanggal 16 Mei 2013,
EFFENDY KOMALA menelepon
Terdakwa II dan menyatakan
penyerahannya dibatalkan saja
karena sudah bocor informasinya;
• Bahwa saat itu Terdakwa I dan
Terdakwa II kembali meletakkan
mobil di Bandara Soekarno Hatta
dan pada saat penangkapan ketika
mobil Avanza dibuka Terdakwa
baru mengetahui ada uang di
dalamnya;
• Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa
II pernah melakukan pemeriksaan
bukti permulaan terhadap PT.
DELTA INTERNUSA;
• Bahwa Terkait pemeriksaan buper
PT. DELTA INTERNUSA,
Terdakwa I dan Terdakwa II
pernah menerima uang sebesar
Rp. 3.250.000.000,00;
• Bahwa uang tersebut diserahkan
di Hotel Ciputra oleh oleh ADI
sebesar Rp. 550.000.000,-
• Bahwa dalam proses pembuatan
BAP, Terdakwa I dan Terdakwa II
pernah bertemu dengan
LAURENTIUS;
• Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa
II pernah melakukan pemeriksaan
bukti permulaan terhadap PT.
NUSA RAYA CIPTA;
305
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 305
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
• Bahwa terkait pemeriksaan buper
PT. NUSA RAYA CIPTA,
Terdakwa I dan Terdakwa II
pernah menerima uang sebesar
USD150.000,00 dan sebesar
USD50.000,00 pada saat
penyerahan tahap 2 perkara pajak
PT. GENTA DUNIA JAYA ke
kejaksaan;
• Bahwa uang diserahkan oleh
HANDOKO di rumah makan Soto
Kudus di Jl Otista, setelah
mengembalikan berkas-berkas
pemeriksaan dan karena
pemeriksaan telah berlangsung
terlalu lama;
• Bahwa pemeriksaan BUPER
terhadap wajib pajak PT. DELTA
INTERNUSA tahun pajak 2008,
Terdakwa I dan Terdakwa II
sebagai tim pemeriksa
mendapatkan data daftar
kekayaan pemilik PT. DELTA
INTENUSA yaitu SURYA
WIDJAJA DJUHADI;
• Bahwa atas temuan data tersebut
sdr. ADHI, meminta kepada
Terdakwa II untuk tidak
mengekspose sebagai data dan
menjadi IDLP (Informasi Data
Laporan Pengaduan);
• Bahwa apabila menjadi IDLP akan
menjadi temuan baru dan akan
dilakukan Pemeriksan BUPER
kembali terhadap perseorangan
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 306
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
yang bersangkutan, waktu itu
Terdakwa I bersama Terdakwa II
sepakat untuk tidak
menindaklanjuti temuan data
perseorangan Sdr. SURYA selaku
pemilik PT DELTA INTERNUSA;
• Bahwa saat itu dari pihak PT.
DELTA INTERNUSA yang diwakili
oleh Sdr. ADHI SETIAWAN dan
ADDI WINARKO memberikan
sejumlah uang sebesar Rp.
3.250.000.000,- (tiga miliar dua
ratus lima puluh juta rupiah);
• Bahwa uang sebesar USD
150.000 dari Sdr. HANDOKO dari
PT. Nusa Raya Cipta adalah
dalam rangka pemeriksaan
BUPER tahun pajak 2008;
• Bahwa hasil pemeriksaan
terhadap PT. NRC ditemukan
menggunakan faktur pajak fiktif
tahun 2008, disamping itu
ditemukan juga biaya-biaya yang
belum terperinci dalam laporan
keuangan tahun 2008, sehingga
waktu itu Terdakwa II selaku tim
pemeriksa bisa ditindaklanjuti
sebagai potensi penerimaan pajak.
Akan tetapi pihak PT. NRC
meminta agar hanya sampai di
pengguna faktur pajak saja, tidak
perlu mendalami temuan-temuan
yang lain;
• Bahwa atas permintaan tersebut,
PT. NRC memberikan sejumlah
307
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 307
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
uang sebesar USD 150.000
kepada Terdakwa I dan Terdakwa
II;
• Bahwa Terdakwa 1 membenarkan
barang bukti yang diperlihatkan di
depan persidangan yaitu: barang
bukti nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33,
38, 39, 40, 44, 45, 46, 47, 48, 49,
50, 52, 53, 54, 55, 56, 62, 63, 64,
66, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77,
80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88,
89, 90, 91, 92, 125, 126, 127, 151,
154, 157, 158, 141, 142, 164, 167,
168, 169, 179, 180, 181, 182, 183,
184, 188, 189, 190, 191, 193, 194,
195, 196, 197, 198, 199, 200
2. EKO DARMAYANTO;
• Bahwa
pekerjaan
Terdakwa
Penyidik
Pegawai Negeri
Sipil pada
Kanwil DJP
Jakarta Timur,
• Bahwa
Terdakwa
membenarkan
BAP yang
dibuat didepan
Penyidik KPK;
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 308
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
• Bahwa
Terdakwa
pernah ditunjuk
sebagai
penyidik
perkara pajak
PT. The Master
Steel
Manufactory
berdasarkan
Surat Perintah
Penyidikan
Nomor 1
tanggal 2 April
2013 terkait
dengan
penyalahgunaa
n NPWP dan
menyampaikan
SPT yang isinya
tidak benar
yaitu melangar
pasal 39 ayat
(1) huruf b;
• Bahwa yang
menjadi
Tersangka
dalam perkara
tersebut adalah
DIAH
SOEMEDI,
ISTANTO
BURHAN dan
NGADIMAN;
309
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 309
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
• Bahwa
Terdakwa
melakukan
pemanggilan
terhadap saksi-
saksi dan
tersangka
dalam perkara
PT. The Master
Steel
Manufactory;
• Bahwa tanggal
16 April 2013
Terdakwa
pernah
menghubungi
RUBEN
HUTABARAT
yang mengaku
sebagai
konsultan pajak
PT. The Master
Steel
Manufactory
dan Terdakwa II
menyuruh DIAH
SOEMEDI dan
RUBEN
HUTABARAT
menemui
HARIO DAMAR
untuk
menjelaskan
mengenai
keinginan DIAH
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 310
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
SOEMEDI
untuk
menempuh
penyelesaian
sesuai dengan
Pasal 44 b;
• Bahwa
selanjutnya
DIAH
SOEMEDI,
EFFENDY
KOMALA dan
RUBEN datang
ke Kantor
Kanwil DJP
Jakarta Timur
menemui
Terdakwa I dan
Terdakwa II
namun
Terdakwa II
tidak ingat
tanggal berapa,
kemudian
Terdakwa I dan
Terdakwa II
mengantarkan
mereka untuk
bertemu dengan
HARIO
DAMAR. Pada
saat itu HARIO
DAMAR
menjelaskan
kepada DIAH
311
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 311
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
SOEMEDI,
EFFENDY dan
RUBEN bahwa
saat ini sudah
dalam tahap
penyidikan dan
jika akan
menyelesaikan
dengan Pasal
44 b maka
harus menyetor
dulu ke escort
account
sebesar 1,5
triliyun. DIAH
SOEMEDI tidak
menyetujui hal
tersebut;
• Bahwa HARIO
DAMAR
menunjuk
ERWIN
SILITONGA
untuk diminta
keterangannya
sebagai ahli.
Selanjutnya
Terdakwa II
bersama
dengan
AWWAM
MUNAJAT dan
EKA
GUNAWAN
melakukan
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 312
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
permintaan
keterangan ahli
terhadap
ERWIN
SILITONGA;
• Bahwa sebelum
melakukan
pemeriksaan,
ERWIN
SILITONGA
meminta
Terdakwa I dan
Terdakwa II
untuk
melakukan
pemaparan
selanjutnya
ERWIN
SILITONGA
menentukan
jadwal
pemeriksaan;
• Bahwa
permintaan
keterangan ahli
terhadap
ERWIN
SILITONGA dan
pembuatan BAP
terhadap
ERWIN
SILITONGA
tidak langsung
dilakukan
313
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 313
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
karena ERWIN
SILITONGA
meminta waktu
untuk
mempelajari
seluruh
dokumen yang
dibawa oleh
Terdakwa I dan
Terdakwa II.
Setelah ERWIN
SILITONGA
mempelajari
dokumen-
dokumen
tersebut barulah
dilakukan
pemeriksaan
dan pembuatan
BAP;
• Bahwa sebelum
pertemuan di
Restoran
Bruschetta di
Hotel
Borobudur,
Terdakwa II
pernah
dihubungi oleh
RUBEN
HUTABARAT
dan meminta
Terdakwa I dan
Terdakwa II
bertemu dengan
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 314
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
DIAH SOEMEDI
di Restoran
Bruschetta di
Hotel
Borobudur;
• Bahwa pada
awalnya
pertemuan
tersebut dihadiri
oleh Terdakwa
I dan Terdakwa
II, DIAH
SOEMEDI
karena RUBEN
belum datang.
Pada saat itu
Terdakwa I dan
Terdakwa II
menanyakan
apakah benar
akan
menempuh
penyelesaian
sesuai dengan
Pasal 44 b
sebagaimana
yang pernah
disampaikan
oleh RUBEN
kepada kedua
terdakwa
namun ternyata
DIAH SOEMEDI
menyatakan ia
tidak tahu apa-
315
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 315
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
apa mengenai
Pasal 44 b
sehingga pada
saat RUBEN
datang,
Terdakwa II
menegur
RUBEN;
• Bahwa dalam
pertemuan
kedua
Terdakwa
menyampaikan
bahwa sesuai
dengan
Ketentuan
Menteri
Keuangan jika
akan
menempuh
Pasal 44 b
harus ada
keterangan ahli
dan
kekurangannya
sebesar 150
milyar agar
disetor ke
escort account.
Saat itu DIAH
SOEMEDI
menyatakan
bahwa
perusahaannya
ingin menutup
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 316
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
kasus tetapi
perusahaan
hanya mampu
40 milyar;
• Bahwa
Terdakwa tidak
pernah meminta
dana
operasional
kepada DIAH
SOEMEDI,
demikian juga
pada saat
pertemuan di
Hotel Kartika
Chandra tetapi
DIAH SOEMEDI
menyatakan
tetap harus ada
dana
operasional dan
akan disiapkan
10 milyar yang
teknis
penyerahannya
akan diatur oleh
EFFENDY
KOMALA;
• Bahwa
Terdakwa I dan
Terdakwa II
bersama
dengan
AWWAM
317
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 317
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
MUNAJAT dan
EKA
GUNAWAN
pada tanggal 29
April 2013
pernah
berangkat ke
Surabaya dalam
rangka
pemeriksaan
lokasi pabrik
PT. The Master
Steel
Manufactory di
Gresik. Tetapi
kegiatan
pemeriksaanny
a tidak
dilakukan
karena sampai
di Surabaya
Terdakwa I dan
Terdakwa II
hanya istirahat
saja;
• Bahwa tiket
pesawat dan
hotel untuk
perjalanan ke
Surabaya
dibiayai oleh
PT. The Master
Steel
Manufactory;
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 318
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
• Bahwa pada
tanggal 30 April
2013, Terdakwa
I dan Terdakwa
II pernah
bertemu dengan
RUBEN
HUTABARAT di
Lobby Hotel
Amaris. Saat itu
RUBEN
menyampaikan
bahwa jika
meminta dana
koordinasi maka
jumlahnya minta
saja yang
besar, minta
150 milyar
diluar yang
Pasal 44 b;
• Bahwa
Terdakwa I dan
terdakwa II
pernah datang
ke Kantor PT.
The Master
Steel
Manufactory
untuk
menyampaikan
surat panggilan;
• Bahwa tanggal
1 Mei 2013,
319
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 319
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa I dan
Terdakwa II
datang ke
Kantor PT. The
Master Steel
Manufactory
dan menemui
DIAH
SOEMEDI,
EFFENDY
KOMALA dan
RUBEN dalam
rangka
penandatangan
an BAP.
Sebelumnya
DIAH SOEMEDI
melalui RUBEN
meminta agar
pertanyaan-
pertanyaan
yang akan
diajukan
dikirimkan
melalui email
dan Terdakwa I
dan Terdakwa II
mengirimkan
beberapa
pertanyaan
melalui email;
• Bahwa selain
menyampaikan
draf BAP, pada
tanggal 1 Mei
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 320
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
2013 tersebut
Terdakwa II
juga
menyampaikan
kepada DIAH
SOEMEDI
bahwa kalau
membicarakan
hal-hal di luar
teknis masalah
perpajakan di
PT. The Master
Steel Factory
tidak perlu
melibatkan
orang luar
(RUBEN
TOROP
HUTABARAT),
dan selanjutnya
DIAH SOEMEDI
mengatakan
akan ada
penyerahan
tanda jadi
kesepakatan
sebesar Rp.10
milyar kepada
Terdakwa I dan
Terdakwa II
yang teknis
penyerahannya
akan diatur oleh
EFFENDI
KOMALA;
321
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 321
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
• Bahwa pada
tanggal 2 Mei
2013, Terdakwa
II pernah
bertemu dengan
RUBEN
HUTABARAT di
Hotel Kartika
Chandra. Pada
saat itu, RUBEN
menanyakan
mengenai
pembicaraan
antara kedua
Terdakwa
dengan DIAH
SOEMEDI pada
pertemuan di
Hotel Borobudur
sebelum
kedatangan
RUBEN;
• Bahwa pada
tanggal 3 Mei
2013 Terdakwa
I dan Terdakwa
II melakukan
pemeriksaan
terhadap DIAH
SOEMEDI dan
ISTANTO
BURHAN
selaku
tersangka di
Pabrik PT The
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 322
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Master Steel
Manufactory di
Bekasi;
• Bahwa
pertemuan
tersebut hanya
untuk konfirmasi
mengenai
pertanyaan-
pertanyaan
yang telah
disampaikan
sebelumnya
melalui email
dan untuk
menandatangan
i BAP DIAH
SOEMEDI dan
ISTANTO
BURHAN;
• Bahwa saat itu
juga, Terdakwa
menanyakan
kepada DIAH
SOEMEDI
apakah masih
mau menempuh
penyelesaian
dengan Pasal
44b dan DIAH
SOEMEDI
menyatakan
bahwa
perusahaan
323
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 323
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
hanya mampu
40 Milyar.
Akhirnya DIAH
SOEMEDI
meminta tolong
kepada kedua
Terdakwa agar
perkara
diselesaikan
dan
menawarkan
kepada kedua
Terdakwa
nantinya akan
diberikan dana
operasional 10
milyar yang
teknis
penyerahannya
akan diatur oleh
EFFENDY
KOMALA dan
saat itu ada
EFFENDY
KOMALA;
• Bahwa tanggal
6 Mei 2013,
Terdakwa II
dihubungi oleh
EFFENDY
KOMALA dan
EFFENDY
KOMALA
meminta kunci
mobil. Saat itu
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 324
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
EFFENDY
KOMALA
menyatakan
ada titipan dari
DIAH SOEMEDI
dan
menanyakan
bagaimana cara
penyerahannya
yang kemudian
Terdakwa II
mengatakan “ini
ada kunci mobil,
silahkan datang
ke kantor”, dan
EFFENDY
KOMALA
menyetujuinya.
Sebelumnya
pada siang
harinya
Terdakwa I dan
Terdakwa II
telah
meletakkan
mobil City di
parkiran
Terminal II
selanjutnya
Terdakwa I
memberikan
kunci mobil
Honda City
berikut STNK
dan karcis
325
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 325
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
parkir kepada
Terdakwa II
yang kemudian
menyerahkanny
a kepada
EFFENDY
KOMALA;
• Bahwa mobil
Honda City
yang digunakan
adalah milik
Terdakwa I dan
karena mobil
tersebut
diletakkan di
Parkiran
Bandara
Soekarno Hatta
Terminal II D2
row 6 dekat
patung Garuda
maka Terdakwa
II menyuruh
EFFENDY
KOMALA
menunggu di
dekat patung
garuda dan
setelah
bertemu,
EFFENDY
KOMALA
menyerahkan
kunci kepada
Terdakwa II dan
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 326
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
mengatakan
bahwa uangnya
ada di bawah
jok mobil di
bagian sopir;
• Bahwa yang
mengantarkan
mobil ke
Bandara adalah
Terdakwa I,
sopir dan
Terdakwa II
kemudian
selanjutnya
pulang dengan
menggunakan
taksi;
• Bahwa pada
tanggal 7 Mei
2013 Terdakwa
II menerima
kunci mobil
Honda City dari
EFFENDY
KOMALA
selanjutnya
Terdakwa II
menunggu
Terdakwa I di
warung bakso
dekat Indomaret
selanjutnya
kedua
Terdakwa
327
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 327
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
menuju mobil
dan mengambil
serta
menghitung
uang yang
diletakkan di
dalam mobil
yang berjumlah
SGD300,000.00
(tiga ratus ribu
dollar
Singapura)
• Bahwa uang
yang diterima
tersebut
selanjutnya
dibagi dimana
Terdakwa I
mendapatkan
bagian sebesar
SGD130,000.00
dan Terdakwa II
mendapatkan
SGD
170.000,00;
• Bahwa
Terdakwa
pernah
menghubungi
ABDURRAHMA
N ASSEGAF
untuk
menanyakan
mengenai
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 328
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
prosedur
penghentian
penyidikan di
Kejaksaan
dikarenakan
ABDURRAHMA
N ASSEGAF
sering ceramah
dan ada
beberapa
pegawai
kejaksaan yang
menjadi
muridnya
sehingga
Terdakwa II
berpikir
mungkin
ABDURRAHMA
N ASSEGAF
dapat
menanyakan
kepada
kenalannya di
Kejaksaan
mengenai
prosedur
penghentian
penyidikan;
• Bahwa saat itu
Terdakwa II
tidak
menanyakan
secara khusus
mengenai
329
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 329
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
prosedur
penghentian
penyidikan PT.
The Master
Steel
Manufactory
dan hanya
menanyakan
bagaimana
prosedur
penghentian
penyidikan di
kejaksaan;
• Bahwa setelah
menerima uang
tersebut,
Terdakwa II
menyerahkan
berkas perkara
pajak PT. The
Master Steel
Manufactory
dengan
tersangka DIAH
SOEMEDI,
ISTANTO
BURHAN dan
NGADIMAN ke
Kejaksaan
Tinggi DKI
Jakarta melalui
JHONEDDY
SITUMORANG;
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 330
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
• Bahwa untuk
berkas perkara
Tersangka
DIAH SOEMEDI
di dalamnya
terdapat
pemeriksaan
terhadap sekitar
6 orang saksi
yaitu KPP
Gambir 2 orang,
dari KPP Madya
Jakarta Timur 2
orang;
• Bahwa
Terdakwa II
tidak dapat
menilai apakah
berkas perkara
yang Terdakwa
kirimkan telah
lengkap secara
formil dan
materiil karena
Terdakwa II
membutuhkan
petunjuk dari
Jaksa yang
nantinya
menangani
perkara
tersebut;
• Bahwa
Terdakwa I
331
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 331
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
pernah
memerintahkan
Terdakwa II
untuk
menghubungi
EFFENDY
KOMALA dan
segera
menyerahkan
kekurangan
uang yang telah
dijanjikan dan
kemudian
disepakati
penyerahannya
dilakukan hari
Selasa tanggal
15 Mei 2013;
• Bahwa merujuk
kepada
perkataan DIAH
SOEMEDI
maka
pemberian uang
dollar Singapura
tersebut
merupakan
bagian dari
dana
operasional
sebesar 10
Milyar yang
pernah
dijanjikan oleh
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 332
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
DIAH
SOEMEDI;
• Bahwa teknis
penyerahan
uang yang
kedua dimulai
pada senin
malam tanggal
16 Mei 2013
dimana
EFFENDY
KOMALA
siangnya
menelepon
Terdakwa II dan
menyatakan
penyerahannya
dibatalkan saja
karena sudah
bocor informasi
dan saksi jawab
tidak apa-apa
tetapi kemudian
EFFENDY
KOMALA
menyatakan
agar Terdakwa
II jangan marah.
Saat itu juga
EFFENDY
KOMALA
menyatakan
bahwa cuaca
tidak bagus dan
mobil rusak
333
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 333
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
sehingga
Terdakwa II
meminta
bertemu dengan
EFFENDY dan
memintanya
menjelaskan
kepada
Terdakwa I dan
Terdakwa II.
Akhirnya
EFFENDY
KOMALA
meminta kunci
mobil Terdakwa
I dan
menyatakan
bahwa hal ini
sudah perintah
DIAH SOEMEDI
untuk
menyerahkan
tetapi yang
akan
menyerahkan
uang tersebut
adalah TEDDY;
• Bahwa pada
saat itu
Terdakwa I dan
Terdakwa II
kembali
meletakkan
mobil di
Bandara
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 334
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Soekarno dan
pada saat
penangkapan
ketika mobil
Avanza dibuka
Terdakwa baru
mengetahui ada
uang di
dalamnya;
• Bahwa
Terdakwa
pernah
berkomunikasi
melalui SMS
dengan DESY
MEUTIA
FIRDAUS untuk
menanyakan
apakah berkas
perkara telah
diterima dan
bagaimana
perkembangann
ya dan dijawab
bahwa berkas
belum diterima.
Terdakwa II
juga
menyatakan
kepada DESY
MEUTIA
FIRDAUS agar
salah satu
berkas dapat di
P-21 karena jika
335
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 335
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
tidak maka
Terdakwa bisa
dimutasi jauh;
• Bahwa pada
tanggal 22 April
2013, RUBEN
HUTABARAT
datang ke
Kantor
Terdakwa II dan
menyampaikan
bahwa DIAH
SOEMEDI
berkomitmen
untuk
menempuh
penyelesaian
melalui Pasal
44 b UU KUP.
Saat itu
Terdakwa II
sampaikan
kalau
menempuh itu
kalau menurut
ahli harus
membayar Rp
320.000.000.00
0,- dengan
hitungan
menurut ahli Rp
64.000.000.000,
- kerugia negara
kali 400%
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 336
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
ditambah
pokoknya;
• Bahwa
Terdakwa I dan
Terdakwa II
pernah
melakukan
pemeriksaan
bukti permulaan
terhadap PT.
DELTA
INTERNUSA;
• Bahwa terkait
pemeriksaan
buper PT.
DELTA
INTERNUSA,
Terdakwa I dan
Terdakwa II
pernah
menerima uang
sebesar Rp
3.250.000.000,0
0;
• Bahwa uang
tersebut
diserahkan di
Hotel Ciputra
oleh dua orang
yang sama-
sama bernama
ADI sejumlah
Rp
550.000.000,-;
337
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 337
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
• Bahwa uang
tersebut
diterima karena
Terdakwa I dan
Terdakwa II
telah
mengembalikan
berkas-berkas
pemeriksaan
dan karena
pemeriksaan
telah
berlangsung
terlalu lama;
• Bahwa dalam
proses
pembuatan
BAP, Terdakwa
I dan Terdakwa
II pernah
bertemu dengan
LAURENTIUS;
• Bahwa
Terdakwa I dan
Terdakwa II
pernah
melakukan
pemeriksaan
bukti permulaan
terhadap PT.
NUSA RAYA
CIPTA;
• Bahwa terkait
pemeriksaan
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 338
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
buper PT NUSA
RAYA CIPTA,
Terdakwa I dan
Terdakwa II
pernah
menerima uang
sebesar
USD150.000,00
dan kemudian
USD50.000,00
yaitu pada saat
penyerahan
tahah 2 perkara
pajak PT
GENTA DUNIA
JAYA ke
kejaksaan;
• Bahwa uang
diserahkan oleh
HANDOKO di
rumah makan
Soto Kudus di Jl
Otista;
• Bahwa uang
tersebut
diserahkan
karena
Terdakwa I dan
Terdakwa II
telah
mengembalikan
berkas-berkas
pemeriksaan
dan karena
339
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 339
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
pemeriksaan
telah
berlangsung
terlalu lama;
• Bahwa sebelum
P-21 perkara
PT GENTA
DUNIA JAYA,
Terdakwa
bertemu dengan
ALBERTINUS
sebanyak tiga
kali dan yang
dibicarakan saat
itu adalah
adanya
permintaan
uang sebesar
USD20,000.00
(dua puluh ribu
dollar Amerika
Serikat);
• Bahwa sebelum
penyerahan
tahap 2 perkara
PT GENTA
DUNIA JAYA,
ALBERTINUS
menelepon
Terdakwa dan
meminta uang
dan Terdakwa
sampaikan
bahwa kalau
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 340
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
bisa tahap 2
dulu setelah
memang
tersangka tidak
ditahan baru
uang
diserahkan.
Atas permintaan
tersebut,
Terdakwa I dan
Terdakwa II
menyerahkan
uang sebesar
USD50,000.00;
• Bahwa dalam
pemeriksaan
BUPER PT.
Delta Internusa
ada pemberian
uang sekitar 2.7
Milyar kepada
Terdakwa II dan
Terdakwa I.
Pemberian
tersebut adalah
atas permintaan
Saya kepada
PT. Delta
Internusa.
Sebelum
konsep laporan
BUPER jadi
Terdakwa II
komunikasikan
dengan Sdr.
341
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 341
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
ADDI
WINARKO.
Saat itu Sdr.
ADDI
WINARKO
mengundang
Terdakwa II dan
Terdakwa I ke
Hotel Ciputra
Jakarta Barat
untuk
membicarakan
masalah
pemeriksaan
BUPER
tersebut, Sdr.
ADDI
WINARKO
menyampaikan
supaya
diselesaikan
saja, dan
apabila ada
permintaan
(uang) supaya
sebut saja.
Setelah
mendengar
penyampaian
Sdr. ADDI
WINARKO
tersebut
Terdakwa II
mengajak
Terdakwa I
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 342
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
untuk keluar
ruangan dan
berdiskusi,
akhirnya kedua
Terdakwa
sepakat
meminta uang
sebesar 10
Milyar kepada
PT. Delta
Internusa.
Permintaan
tersebut
diteruskan oleh
Sdr. ADDI
WINARKO ke
Sdr.
LAURENTIUS
SURYAWIJAYA
selaku Direktur
PT. Delta
Internusa. Atas
bermintaan
tersebut dan
seiring
berjalannya
waktu Sdr.
LAURENTIUS
SURYAWIDJAY
A mengajukan
penawaran
sebanyak Rp.
500.000.000,-
melalui Sdr.
ADDI
343
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 343
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
SETIAWAN,
setelah tawar
menawar maka
ketemu jumlah
Rp.3.250.000.0
00,-
• Bahwa sekitar
akhir Maret
2013 uang
sebesar
Rp.3.250.000.0
00,- yang telah
disepakati
tersebut
diserahkan
kepada
Terdakwa II dan
Sdr. M.DIAN
IRWAN di hotel
Ciputra, Jakarta
Barat, tepatnya
dikamar hotel
Sdr.ADHI
SETIAWAN
lantai 10. Uang
tersebut
diserahkan
setelah berkas
pemeriksaan
BUPER
diserahkan ke
Pt. Delta
Internusa. Pada
saat
penyerahan,
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 344
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Sdr. ADDI
WINARKO
ditemani oleh
Sdr. ADHI
SETIAWAN.
Pada saat
penyerahan
tersebut Sdr.
ADDI
WINARKO
mengatakan
kalau uangnya
dipotong 600
juta untuk
bagian mereka,
namun saat itu
setelah
Terdakwa II
Tanya
Terdakwa I
bagian untuk
mereka cukup
Rp.550.000.000
,- saja.
Selanjutnya
uang sebesar
2.7 Milyar
diserahkan
kepada
Terdakwa II dan
Terdakwa I,
uang tersebut
dimasukan ke
dalam 2 buah
travel bag
345
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 345
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
warna hitam,
masing-masing
berisi 1.5 Milyar
yang
merupakan
bagian
Terdakwa I dan
1.2 Milyar
merupakan
bagian
Terdakwa II;
• Bahwa sekitar
pertengahan
tahun 2012,
Terdakwa I dan
Terdakwa II
mendatangi
kantor PT.
NRC di Jl.DI
Pandjaitan
nomernya lupa
di daerah
sekitar cawang.
Adapun maksud
kedatangan
Terdakwa I dan
Terdakwa II ke
kantor PT NRC
adalah untuk
menemui Sdr,
HANDOKO
selaku manager
Accounting P
NRC dalam
rangka rencana
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 346
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
pengembalian
berkas terkait
pemeriksaan
BUPER PT
NRC. Selain
ketemu dengan
Sdr.HANDOKO
di kantor PT
NRC, Terdakwa
I dan Terdakwa
II juga bertemu
dengan
Sdr.FIRMAN
selaku Direktur
PT NRC. Pada
pertemuan itu
Sdr. FIRMAN
mengatakan
untuk
diselesaikan
saja, dan jika
ada permintaan
tolong
disampaikan.
Kemudian
setelah
Terdakwa II
tanya ke
Terdakwa I
maka
permintaan
tersebut sesuai
tanggal natal
saja, yaitu 25
Milyar. Atas
347
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 347
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
permintaan
tersebut Sdr.
FIRMAN
mnyamggupi
hanya USD.
150.000 saja,
dan setelah
Terdakwa II
Tanya
Terdakwa I atas
hal itu kami
sepakat
menyetujuinya;
• Bahwa setelah
pertemuan di
kantor PT NRC,
dilanjutkan di
rumah makan
SOTO KUDUS
di Jl.OTISTA.
Dalam
pertemuan
tersebut sudah
menunggu Sdr.
HANDOKO dan
beberapa
stafnya. Lalu
setelah saya
dan Sdr.M DIAN
IRWAN datang,
maka SdR.
HANDOKO
langsung
menyerahkan
uang sebesar
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 348
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
USD.150.000
dalam amplop
coklat;
• Bahwa
seberapa hari
kemudian pada
saat ada
kegiatan tahap
2 ke Kejari
Jakarta Timur
terhadap
perkara PT.
Genta Dunia
Jaya Raya,
Terdakwa II
menghubungi
Sdr.HANDOKO
untuk
menyampaikan
permasalahan
adanya
permintaan
bantuan dana
dari Aspidum
Kejati DKI Sdr.
HERU
SRIYANTO.
Dan saat itu
oleh Sdr.
HANDOKO
menyanggupi
untuk
membantu
Terdakwa II,
sehingga
349
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 349
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
realisasinya
kemudian
sekitar siang
hari Terdakwa I
dan Terdakwa II
menemui Sdr.
HANDOKO di
Soto Kudus
tempat
penyerahan
uang
sebelumnya.
Setelah
bertemu dengan
Sdr.
HANDOKO,
langsung
menyerahkan
uang sebesar
USD.50.000,
Terdakwa 1 dan
Terdakwa II
langsung
menuju kantor
Aspidum Kejati
untuk
menyerahkan
uang sebesar
USD.50.000
melalui
Sdr.ALBERT
NAPITUPULU
dengan
sepengetahuan
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 350
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Sdr. HERU
SRIYANTO;
• Bahwa
Terdakwa
menemukan
PT. Delta
Internusa
melaporkan
peredaran rokok
senilai
Rp.6.161.664.2
86.358,-
sedangkan nilai
rokok yang
masuk ke PT.
Delta Internusa
adalah total
Rp.8.174.951.3
80.175. Hal itu
sudah
Terdakwa
sampaikan
kepada
Terdakwa I,
Sdr. SUHARYO
dan Sdr. ADE
LILI. Kemudian
Sdr. ADE LILI
mengatakan “
Ya sudah
selesaikan saja
laporannya
karena sudah
351
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 351
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
mau
kadaluarsa”
• Bahwa atas
temuan itu
Terdakwa II
juga
menyampaikan
kepada Sdr.
SURYA
WIDJAYA
DJUHADI dan
Sdr. ADDI
WIJANARKO
serta Sdr. ADHI
SETIAWAN.
Kemudian Sdr.
ADDI
WIJANARKO
yang
menurutnya
disuruh oleh
Sdr. SURYA
WIDJAYA
DJUHADI
menyampaikan
kepada
Terdakwa
bahwa “
diselesaikan
saja, kira-kira
berapa sebut
saja”.
Maksudnya
diselesaikan
saja adalah
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 352
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
supaya
temuannya
tersebut tidak
diproses, dan
maksudnya
sebut saja
adalah supaya
Terdakwa dan
Sdr. M DIAN
NUQISRA
menyebut nilai
jumlah uang
yang akan
diberikan oleh
PT. DELTA
INTERNUSA.
• Bahwa dalam
pemeriksaan
PT. DELTA
INTERNUSA,
Terdakwa
melakukan
wawancara
terhadap
pegawai PT
DELTA
INTERNUSA
bagian gudang,
melakukan
pemeriksaan uji
kegiatan usaha
dari sistem
akuntansi
dengan
menemui
353
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 353
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
GIWANGSEH.
Selain itu tim
pemeriksa yang
lama juga
sudah
melakukan
klarifikasi
kepada
beberapa pihak
salah satunya
ADDI
WINARKO
selaku Manager
Accounting PT.
NOJORONO
TOBACCO
INTERNATION
AL di Kudus;
• Bahwa dalam
pemeriksaan
tersebut
Terdakwa I dan
Terdakwa II dan
sdr. AWAM
MUNAJAT
menguji biaya
lain-lain dalam
SPT tahun 2008
senilai
Rp.1.108.091.9
74.343,- yang
menurut
pengakuan Sdr.
HANDOKO
adalah biaya
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 354
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
proyek,
pengakuan Sdr.
HANDOKO
bahwa
oktorisasi
pengeluaran
biaya proyek
yang dia bisa
pertanggungjaw
abkan sebesar
Rp .300.000.00
0.000,-
sedangkan
jumlah yang lain
tidak tahu. Kami
kemudian
klarifikasi
kepada para
direktur yang
lain semuanya
menyebut yang
punya oktorisasi
atas
pengeluaran
biaya adalah
Sdr.
HANDOKO;
• Bahwa terhadap
dugaan tim
pemeriksa
tersebut,
Terdakwa II
sampaikan
kepada pihak
PT NRC, dan
355
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 355
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
ada
kekhawatiran
dari pihak PT.
NRC terkait
dengan temuan
tersebut.
Sehingga pihak
PT. NRC
menyampaikan
kepada
Terdakwa I dan
Terdakwa II
agar
diselesaikan
saja
pemeriksaan
BUPER
terhadap PT.
NRC serta tidak
mengungkap
temuan atas
biaya lain-lain
tersebut;
• Bahwa
Terdakwa
membenarkan
barang bukti
yang
diperlihatkan di
depan
persidangan
yaitu barang
bukti nomor:
12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 27,
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 356
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
28, 29, 30, 31,
32, 33, 38, 39,
40, 44, 45, 46,
47, 48, 49, 50,
52, 53, 54, 55,
56, 62, 63, 64,
66, 70, 71, 72,
73, 74, 75, 76,
77, 80, 81, 82,
83, 84, 85, 86,
87, 88, 89, 90,
91, 92, 125,
127, 151, 154,
143, 144, 158,
159, 166, 163,
160, 164, 167,
168, 169, 179,
180, 181, 182,
183, 184, 188,
189, 190, 191,
193, 194, 195,
196, 197, 198,
199, 200;
Menimbang, bahwa telah diajukan barang bukti oleh Penuntut Umum di
depan persidangan ini yaitu:
Kartu Tanda Penduduk Provinsi Jawa Barat Kota Bekasi Nomor:
3275100701660001 atas nama M. DIAN IRWAN N dengan tanggal
penerbitan 06-05-2012.(Barang Bukti No.1)
Kartu Tanda Penduduk Provinsi DKI Jakarta Nomor: 3175010701660001 atas Nama MOH DIAN IRWAN MUGI SHRA dengan tanggal penerbitan 21-02-2010. (Barang Bukti No.2)Kartu Tanda penduduk Provinsi Jawa Barat Kota Bekasi Nomor 3275100703670014 atas nama MOH. FATHAN dengan tanggal penerbitan 07-03-1967. (Barang Bukti No.3)1 (satu) buah Kartu Identitas Pegawai DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
357
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 357
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
atas nama: MOH. DIAN IRWAN NUQISRA, NIP: 196601071986031002, Pangkat : Penata, Golongan: IIIc, Jabatan: Pemeriksa Pajak Muda. (Barang Bukti No.4)1 (satu) buah Kartu Tanda Pengenal Penyidik Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Direktorat Intelijen dan Penyidikan Nomor: 204/PJ.05/PPNS atas nama MOH. DIAN IRWAN N. .(Barang Bukti No.5)1 (satu) buah lencana PPNS beserta Kartu Tanda Penyidik No. Pol: KTP/5948/I/07Ropolsus PPNS atas nama MOH. DIAN IRWAN N, SE dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 08 Januari 2007.(Barang Bukti No.6)Kartu Tanda Pengenal Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil atas nama MOH. DIAN IRWAN NUQISRA, Nomor/Tanggal: 404.273.014.11/25 Agustus 2011. (Barang Bukti No.7)Kartu Tanda Pengenal Pemeriksa Bukti Permulaan Nomor: 07/PBP/WPJ.20/2011 atas nama MOH. DIAN IRWAN NUQISRA, dengan masa berlaku sampai dengan tanggal 5 September 2013 (Barang Bukti No.8)1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Eko Darmayanto, No. KTP: 3175063012700039, Tempat/ tanggal lahir : Jakarta/30 Desember 1970. (Barang Bukti No.12);1 (satu) buah kartu identitas Kementrian Keuangan Direktorat Jenderal Pajak atas nama Eko Darmayanto NIP: 197012301991031008 pangkat: penata/IIIc jabatan: Pemeriksa Pajak Muda Kanwil DJP Jakarta Timur Alamat : Gedung Utama Kantor Pusat DJP Lantai 25 Jl. Gatot Subroto Kav. 40-42 Jakarta 12190 diterbitkan tanggal 6 Juni 2011 oleh Kakanwil DJP Jakarta Timur Otto Endy Panjaitan.(Barang Bukti No.13)1 (satu) lembar copy Paspor atas nama Eko Darmayanto , No. Paspor: A 4123091, Tempat/ tanggal lahir: Jakarta/30 Desember 1970. Yang menerbitkan : Kantor Imigrasi Klas I Jakarta Timur. (Barang Bukti No.14)1 (satu) Kartu Tanda Pengenal Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil NIP: 197012301991031008 an. EKO DARMAYANTO, No. SK PPNS: AHU-14.AH.09.04 Tahun 2011. (Barang Bukti No.15)1 (satu) lembar fotokopi surat Nomor AHU-AH.01.10-20047 tanggal 06 Agustus 2010 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. THE MASTER STEEL MANUFACTORY yang ditandatangani DR AIDIR AMIN DAUD, SH., MH., DFM A.n. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum dan 1 (satu) bendel fotokopi Salinan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. THE MASTER STEEL MANUFACTORY Nomor: 18 yang ditandatangani Notaris Antonius Wahono P, SH tanggal 23 Juli 2010. (Barang Bukti No.22)1 (satu) buah asli Kartu Tanda Penduduk Provinsi DKI Jakarta, Jakarta Pusat, dengan Nomor NIK: 3171024504520001 atas nama DIAH SOEMEDI, masa berlaku sampai dengan 05-04-2016 .(Barang Bukti No.23)1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Effendy KomalaNo. NIK: 3173063108650001. (Barang Bukti No.24)1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 09.5207.290779.5560 atas nama Teddy Muliawan, alamat: Citra Ext Blok BI-6/15 Rt/Rw 011/002 Kelurahan Pegadungan Kecamatan Kali Deres Jakarta Barat.
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 358
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
(Barang Bukti No.25)1 (satu) Copy Surat Tugas Penggantian Pemeriksa Bukti Permulaan Nomor STP.PBP-18/WPJ.20/20133 tanggal 28 September 2011 dilegalisir sesuai dengan aslinya. (Barang Bukti No.26);1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari:- 1 (satu) Lembar Surat Nomor Pemb-01/WPJ.20/BD.04/2010 tanggal
12 Januari 2010 yang ditandatangani oleh MAIZAR ANWAR.
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pemeriksaan Pajak Nomor : PRIN-01/
WPJ.20/BD.04/2010 tanggal 12 Januari 2010 yang ditandatangani
oleh MAIZAR ANWAR.
- 2 (Dua) Lembar surat nomor : S-61/WPJ.20/BD.0700/2010 tanggal 6
April 2010 perihal permintaan Peminjaman Buku, Catatan dan
Dokumen (Kedua) dan lampiran.
- 2 (Dua) Lembar surat nomor : S-02-A/WPJ.20/BD.0700/2010 tanggal 6
April 2010 perihal permintaan Peminjaman Buku, Catatan dan
Dokumen (Kedua) dan lampiran.
- 2 (Dua) Lembar copy surat nomor : S-72/WPJ.20/BD.0700/2010
tanggal 26 April 2010 perihal permintaan Peminjaman Buku, Catatan
dan Dokumen (Kedua) dan lampiran.
- 1 (satu) lembar copyfax surat nomor PANG.BP-1/WPJ.20/2012 perihal
permintaan keterangan tanggal 30 April 2012.
- 1 (satu) lembar copyfax surat nomor: PANG.BP-52/WPJ.20/BD.0700/
2012 perihal permintaan keterangan 7 November 2011.
- 1 (satu) Lembar copy surat nomor: PANG.BP -47/ WPJ./20/
BD.0700/2011 tanggal 6 Juni 2011 perihal Panggilan untuk
memberikan keterangan. (Barang Bukti No.27)
1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :- 1 (satu) lembar tanda terima surat masuk Surat Nomor 046/TMS-
ACCTG/X/2011 tanggal 17 Oktober 2011 dengan cap basah tanggal
21 Oktober 2011
- 1 (satu) lembar Surat Nomor 046/TMS-ACCTG/X/2011 tanggal 17
Oktober 2011 Perihal Pemberitahuan telah melakukan pembetulan
SPT PPh Badan dan SPM PPN Tahun 2008 sesuai dengan pasal 8
ayat (3) UU KUP Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah
terakhir dengan UU KUP Nomor 28 Tahun 2007.
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Nomor 051/TMS-ACCTG/XI/2011
359
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 359
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
tanggal 17 November 2011 .(Barang Bukti No.28)
17 (Tujuh belas ) Lembar fotocopy Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan, atas nama Wajib pajak PT. The Master Steel MFG. dengan nomor Laporan LPBP- /WPJ.20//2011 tanggal laporan Nopember 2011. (Barang Bukti No.29)3 (tiga) lembar Dokumen ASLI RESUME KONSEP LAPORAN PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN atas nama WP: PT The Master Steel ManufactoryMFG, No Res- /WPJ.20/BD.0402/2011 bulan November 2011, yang terdapat coretan, catatan dan stabilo. (Barang Bukti No.30)
22 (dua puluh dua) lembar fotocopy Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan, atas nama Wajib pajak PT. The Master Steel MFG. dengan nomor Laporan LPBP- /WPJ.20//2011 tanggal laporan Februari 2012. (Barang Bukti No.32)1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :- 1(satu) lembar Copy Carbon Biru Form Penerimaan Tamu Kantor
Pusat DJP 2 Oktober 2012 atas nama tamu EFFENDY;
- 1(satu) lembar Surat Tugas Penggantian Pemeriksaan Bukti
Permulaan Nomor :STP.PBP.27/WPJ.20/2012 tanggal 17 September
2012 .(Barang Bukti No.33)
1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :- 1 (satu) lembar Asli Surat nomor 062/ACCTG-TMS/X/2012 tanggal 12
Oktober 2012
- 1(satu) lembar Copy Fax Surat Nomor: PANG.BP-07/WPJ.20/ BD.0700/
2012 tanggal 12 Oktober 2012;
- 1 (satu) lembar Copy Fax Surat Nomor: PANG.BP-06/WPJ.20/
BD.0700/ 2012 tanggal 12 Oktober 2012;
- 1(satu) lembar Copy Fax Surat Tugas Penggantian Pemeriksaan Bukti
Permulaan Nomor :STP.PBP.32/WPJ.20/2012 tanggal 12 Oktober
2012;
- 1 (satu) lembar Copy Fax Surat Nomor: PANG.BP-08/WPJ.20/
BD.0700/ 2012 tanggal 16 Oktober 2012;
- 1 (satu) lembar Copy Carbon Biru Form Penerimaan Tamu Kantor
Pusat DJP Rabu 17 Oktober 2012 atas nama tamu EFFENDY;
- 1(satu) lembar Asli Surat Tugas Penggantian Pemeriksaan Bukti
Permulaan Nomor: STP.PBP.32/WPJ.20/2012 tanggal 12 Oktober
2012. (Barang Bukti No.34)
1 (satu) lembar dokumen fotocopy SURAT TUGAS PENGGANTIAN PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN Nomor: STP.PBP-32/WPJ.20/
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 360
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
2012 tanggal 12 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor HARIO DAMAR. (Barang Bukti No.35)1 (satu) lembar Dokumen ASLI Surat PT The Master Steel Manufactory Nomor: 062/ACCTG-TMS/X/2012 tanggal 12 OKTOBER 2012 Hal : tanggapan atas Surat Panggilan Memberikan Keterangan. Ditandatangani oleh EFFENDY KOMALA. (Barang Bukti No.36)1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :- 1 (satu) lembar surat nomor 064/ACCTG-TMS/X/2012 tanggal 31
Oktober 2012;
- 1(satu) lembar Copy Fax Surat Nomor: PANG.BP-34/WPJ.20/ BD.0700/
2012 tanggal 31 Oktober 2012;
- 1 (satu) lembar Copy Fax Surat Nomor: PANG.BP-36/WPJ.20/
BD.0700/ 2012 tanggal 31 Oktober 2012;
- 1 (satu) lembar Copy Fax Surat Nomor: PANG.BP-37/WPJ.20/
BD.0700/ 2012 tanggal 31 Oktober 2012;
- 1 (satu) lembar Copy Fax Surat Nomor: PANG.BP-38/WPJ.20/
BD.0700/ 2012 tanggal 31 Oktober 2012. (Barang Bukti No.37)
3 (tiga) lembar Dokumen ASLI Surat Nomor: 064/ACCTG-TMS/2012 tanggal 31 Oktober 2012 Hal Tanggapan atas Surat Panggilan Memberikan Keterangan beserta Lampiran Disposisinya (Barang Bukti No.38)6 (enam) lembar Dokumen ASLI RESUME PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN atas nama WP: PT The Master Steel ManufactoryMFC Tahun pajak 2008 yang ditandatangani oleh MOH DIAN IRWAN NUQISRA bulan Oktober 2012. (Barang Bukti No.39)6 (enam) lembar Dokumen ASLI RESUME PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN atas nama WP: PT The Master Steel ManufactoryMFC Tahun pajak 2008 yang terdapat coretan – coretan dan stabilo. (Barang Bukti No.40)1 (satu) lembar Dokumen Surat ASLI PT Master Steel Manufactory Nomo : 065/ACCTG-TMS/XI/2012 tanggal 29 November 2012 Perihal: Tanggapan Penjelasan Surat No.2646/WPJ.20/12 ditandatangani oleh EFFENDY KOMALA. (Barang Bukti No.41)1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :- 1 (satu) lembar copy fax surat Nomor 065/ACCTG-TMS/XI/2012
tanggal 29 November 2012 perihal Tanggapan Penjelasan Surat no.
2646/WPJ.20/2012;
- 2 (dua) Lembar Copy Fax Surat Nomor S-2646/ WPJ.20/2012 tanggal
28 November 2012;
- 2 (dua) Lembar asli Surat Nomor S-2646/ WPJ.20/2012 tanggal 28
November 2012;
- 1 (satu) lembar Surat Nomor S-2545/WPJ.20/2012 tanggal 13
361
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 361
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
November 2012;
- 1 (satu) Lembar Copy fax Surat Nomor S-2545/WPJ.20/2012 tanggal
13 November 2012 .(Barang Bukti No.42)
1 (satu) bundel Rincian Pembayaran atas pengungkapan ketidak-benaran sesuai Pasal 8 (3) UU KUP PT The Master Steel Manufactorytahun 2008 beserta print out rinciannya. (Barang Bukti No.43)1. (satu) lembar Dokumen Tabel SALDO dan PROGRESS REPORT PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN KELOMPOK II (Supervisor M.Dian Nuqisra) 1 .(satu) lembar Dokumen Tabel SALDO dan PROGRESS REPORT
PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN KELOMPOK II (Supervisor
M.Dian Nuqisra) dengan coretan tangan pen berwarna biru. (Barang
Bukti No.44)
6 (Enam) lembar Dokumen ASLI Surat Nomor : SR-78/PJ.05/2013 tanggal 21 Januari 2013 Hal Tindak Lanjut Pemeriksaan Bukti Permulaan PT The Master Steel Manufactory NPWP : 01.003.056.7-007.000 beserta Lampiran Disposisinya. (Barang Bukti No.45) 5 (lima) lembar Dokumen ASLI Surat Nomor : SR-80/PJ.05/2013 tanggal 28 Januari 2013 Hal Tindak lanjut Pemeriksaan Bukti Permulaan PT The Master Steel Manufactory NPWP : 01.003.056.7-007.000 beserta Lampiran Disposisinya. (Barang Bukti No.46)1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Plt. Direktur Intelijen dan Penyidikan Ditjen Pajak kepada Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Timur Nomor: SR-80/PJ.05/2013 tertanggal 28 Januari 2013 Perihal Tindak Lanjut Pemeriksaan Bukti Permulaan PT The Master Steel Manufactory NPWP: 01.003.056.7-007.000 beserta lampiran 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Berita Acara Penelaahan Nomor: 002/PJ.054/REV/2013 Atas Usul Penyidikan PT The Master Steel Manufactory NPWP 01.003.056.7-007.000 Tahun Pajak 2008 Kanwil DJP Jakarta Timur. (Barang Bukti No.47)1 (satu) lembar Dokumen ASLI Surat Nomor : SR-159/PJ.05/2013 tanggal 27 Februari 2013 Hal Tindak Lanjut Pemeriksaan Bukti Permulaan PT The Master Steel Manufactory NPWP : 01.003.056.7-007.000 beserta Lampiran Disposisinya. (Barang Bukti No.48) 3 (tiga) lembar asli Nota Dinas Nomor: NDR-01/WPJ.20/2013 dari Kakanwil DJP Jakarta Timur kepada Direktur Intelijen dan Penyidikan. (Barang Bukti No.49)3 (tiga) lembar asli Nota Dinas Nomor: ND- /WPJ.20/BD.0700/2013 dari Ketua Kelompok II Fungsional Pemeriksa Pajak kepada Kakanwil DJP Jakarta Timur bulan Februari 2013.(Barang Bukti No.50)1 (satu) bundel dokumen :1 (satu) lembar Copy Carbon merah Form Penerimaan Tamu Kantor
Pusat DJP tanggal 18 Maret 2013 yang ditandatangani oleh SAMUEL
selaku penerima tamu dan Pegawai yang ditemui/sekretaris M.
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 362
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
SYUKRONI
3 (Tiga) Lembar Surat nomor 005/ACCTG-TMS/IV/2013 tanggal 20
Maret 2013 Perihal Permohonan Penegasan Atas Pemeriksaan Bukti
Permulaan. (Barang Bukti No.51)
6 lembar asli copy carbon Form Penerimaan Tamu Kantor Pusat DJP yang terdiri dari : - tanggal 18 Maret 2013 atas nama Effendy/ Diah
- Senin, 15 April 2013 atas nama Effendy K.
- Rabu, 17 April 2013 atas nama Effendy.
- Senin, 22 April 2013 atas nama Ruben TH.
- Tanggal 6 Mei 2013 atas nama Effendy.
- Atas nama Effendy K/ Diah S .(Barang Bukti No.52)
1 (satu) ordner warna hitam dengan tulisan disamping KKP PT. Mastersteel MFG 2008 pada halaman depan tertulis Berkas Pemeriksaan Bukti Permulaan Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) Nama Wajib Pajak: PT. The Mastersteel NPWP: 01.003.056.7.007.000 tahun 2008,yang di dalamnya berisi :
- 3 (tiga) lembar KKP Ikhtisar Hasil Pemeriksaan, Nama WP: PT. The
Master Steel, NPWP: 01.003.056.7-007.000, Tahun Pajak: 2008.
- 1 (satu) Bundel dokumen B1. Peredaran Usaha yang terdiri dari:
1 (satu) lembar KKP Peredaran Usaha dengan Nama WP: PT. The
Master Steel, NPWP: 01.003.056.7-007.000, Tahun Pajak: 2008.
5 (lima) lembar KKP Penjualan Besi Profil dengan Nama WP: PT. The
Master Steel, NPWP: 01.003.056.7-007.000, Tahun Pajak: 2008.
- 2 (dua) lembar KKP Penjualan Billet dengan Nama WP: PT. The
Master Steel, NPWP: 01.003.056.7-007.000, Tahun Pajak: 2008.
- 2 (dua) lembar KKP Penjualan Scrap dengan Nama WP: PT. The
Master Steel, NPWP: 01.003.056.7-007.000, Tahun Pajak: 2008.
- 2 (dua) lembar KKP Penjualan Bahan Pembantu dengan Nama WP:
PT. The Master Steel, NPWP: 01.003.056.7-007.000, Tahun Pajak:
2008.
- 1 (satu) lembar KKP Penjelasan Atas Koreksi Penjualan dengan Nama
WP: PT. The Master Steel, NPWP: 01.003.056.7-007.000, Tahun
Pajak: 2008.
- 1 (satu) lembar tabel Penjualan dan Harga Pokok yang belum
dilaporkan dalam SPT PPh Tahun 2008.
363
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 363
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
- 2 (dua) lembar tabel Buku Faktur Periode Januari –Desember 2008
PT. The Master Steel MFG, Jl. Pegangsaan Dua Km.1, Pegangsaan
Dua, Kelapa Gading, Jakarta Utara.
- 1 (satu) bundel tabel (perincian) Buku Faktur Periode Januari –
Desember 2008 PT. The Master Steel MFG, Jl. Pegangsaan Dua
Km.1, Pegangsaan Dua, Kelapa Gading, Jakarta Utara.
- 2 (dua) lembar tabel Daftar Retur Periode Januari – Desember 2008
PT. The Master Steel MFG, Jl. Pegangsaan Dua Km.1, Pegangsaan
Dua, Kelapa Gading, Jakarta Utara.
- 1 (satu) lembar Diagram Alur Penjualan Besi;
- 1 (satu) lembar KKP Penjualan Besi Profil-CFM Arus Barang dengan
Nama WP: PT. The Master Steel, NPWP: 01.003.056.7-007.000,
Tahun Pajak: 2008.
- 1 (satu) lembar KKP Perbandingan Harga Jual Besi Profil terhadap
Harga Pasir Besi Profil Pasar Internasional periode Januari –
Desember dengan Nama WP: PT. The Master Steel, NPWP:
01.003.056.7-007.000, Tahun Pajak: 2008.
- 1 (satu) bundel print out laman dari internet http:www.steelbb.com
mengenai Steel Prices and Steel price analysis from Steel Business
Briefing.
- 1 (satu) Bundel dokumen B2. HPP (Harga Pokok Penjualan) yang
terdiri dari:
3 (tiga) lembar KKP Harga Pokok Penjualan, HPP yang telah
dilaporkan, Laporan Persediaan Billet dengan Nama WP: PT. The
Master Steel, NPWP: 01.003.056.7-007.000, Tahun Pajak: 2008.
- 1 (satu) lembar Laporan Pembelian Billet periode Januari – Desember
2008 PT. The Master Steel MFG, Jl. Pegan;
- 1 (satu) lembar fotokopi Faktur pajak dengan nama Pengusaha Kena
Pajak PT. Pangeran karang Murni.
- 1 (satu) lembar KKP Laporan Persediaan Billet dengan Nama WP: PT.
The Master Steel, NPWP: 01.003.056.7-007.000, Tahun Pajak: 2008.
- 1 (satu) lembar KKP Biaya Tenaga Kerja (HPP) dengan Nama WP: PT.
The Master Steel, NPWP: 01.003.056.7-007.000, Tahun Pajak: 2008.
- 1 (satu) lembar KKP Biaya Gas (HPP) dengan Nama WP: PT. The
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 364
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Master Steel, NPWP: 01.003.056.7-007.000, Tahun Pajak: 2008.
- 2 (dua) lembar tabel Laporan Pemakaian Gas Negara PT. The Master
Steel MFG periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2008.
- 2 (dua) lembar KKP laporan Persediaan Steel Profil dengan Nama
WP: PT. The Master Steel, NPWP: 01.003.056.7-007.000, Tahun
Pajak: 2008.
- 1 (satu) lembar KKP HPP Pembetulan dengan Nama WP: PT. The
Master Steel, NPWP: 01.003.056.7-007.000, Tahun Pajak: 2008.
- 1 (satu) lembar KKP HPP “Besi Profil” Pembetulan dengan Nama WP:
PT. The Master Steel, NPWP: 01.003.056.7-007.000, Tahun Pajak:
2008.
- 1 (satu) lembar KKP HPP Persediaan “Besi Profil” Pembetulan dengan
Nama WP: PT. The Master Steel, NPWP: 01.003.056.7-007.000,
Tahun Pajak: 2008.
- 1 (satu) lembar KKP HPP “Billet” Pembetulan dengan Nama WP: PT.
The Master Steel, NPWP: 01.003.056.7-007.000, Tahun Pajak: 2008.
- 1 (satu) lembar KKP HPP Persediaan “Billet” Pembetulan dengan
Nama WP: PT. The Master Steel, NPWP: 01.003.056.7-007.000,
Tahun Pajak: 2008.
- 2 (dua) lembar KKP HPP “Scrap” Pembetulan dengan Nama WP: PT.
The Master Steel, NPWP: 01.003.056.7-007.000, Tahun Pajak: 2008.
- 1 (satu) lembar KKP HPP “Bahan Pembantu” Pembetulan dengan
Nama WP: PT. The Master Steel, NPWP: 01.003.056.7-007.000,
Tahun Pajak: 2008.
- 1 (satu) lembar KKP HPP Persed “Bahan Pembantu” Pembetulan
dengan Nama WP: PT. The Master Steel, NPWP:
01.003.056.7-007.000, Tahun Pajak: 2008.
- 1 (satu) lembar KKP Penjelasan atas Koreksi HPP dengan Nama WP:
PT. The Master Steel, NPWP: 01.003.056.7-007.000, Tahun Pajak:
2008.
- 2 (dua) lembar Penjualan dan harga pokok yang belum dilaporkan
dalam SPT PPh Tahun 2008.
- 1 (satu) lembar KKP Laporan Produksi Profil dengan Nama WP: PT.
The Master Steel, NPWP: 01.003.056.7-007.000, Tahun Pajak: 2008.
365
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 365
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
- 1 (satu) lembar KKP Pemakaian Steel Billet untuk Produksi dengan
Nama WP: PT. The Master Steel, NPWP: 01.003.056.7-007.000,
Tahun Pajak: 2008.
- 1 (satu) lembar Diagram Alur PO (Purchase Order).
- 1 (satu) lembar KKP Perbandingan Harga Beli Billet ke PT. PKM
terhadap Harga Pasar dengan Nama WP: PT. The Master Steel,
NPWP: 01.003.056.7-007.000, Tahun Pajak: 2008.
- 1 (satu) bundel print out laman dari internet mengenai harga steel billet.
- 1 (satu) lembar daftar harga Steel Billet dan Steel Par (per ton), Pasar
Internasional (East Asia), sumber: Steel Business Briefing Website.
- 1 (satu) Bundel dokumen B3. Biaya Usaha yang terdiri dari:
1 (satu) bundel print out laman dari internet http:www.steelbb.com
mengenai Steel Prices and Steel price analysis from Steel Business
Briefing.
1 (satu) lembar KKP Biaya Usaha dengan Nama WP: PT. The Master
Steel, NPWP: 01.003.056.7-007.000, Tahun Pajak: 2008.
3 (tiga) lembar KKP Biaya Lainnya dengan Nama WP: PT. The
Master Steel, NPWP: 01.003.056.7-007.000, Tahun Pajak: 2008.
1 (satu) lembar KKP Biaya Penyusutan dengan Nama WP: PT. The
Master Steel, NPWP: 01.003.056.7-007.000, Tahun Pajak: 2008.
1 (satu) lembar Daftar Aktiva Tetap dan Penyusutan per 31 Desember
2008 PT. Maser Steel MFG.
- 1 (satu) Bundel dokumen B4. Penghasilan Luar Usaha yang terdiri
dari:
1 (satu) lembar KKP Penghasilan Netto dari Luar Usaha dengan
Nama WP: PT. The Master Steel, NPWP: 01.003.056.7-007.000,
Tahun Pajak: 2008.
1 (satu) lembar KKP Penghasilan dari Luar Usaha dengan Nama WP:
PT. The Master Steel, NPWP: 01.003.056.7-007.000, Tahun Pajak:
2008.
1 (satu) lembar KKP Pendapatan Jasa Giro dengan Nama WP: PT.
The Master Steel, NPWP: 01.003.056.7-007.000, Tahun Pajak: 2008.
1 (satu) lembar KKP Laba selisih Kurs dengan Nama WP: PT. The
Master Steel, NPWP: 01.003.056.7-007.000, Tahun Pajak: 2008.
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 366
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
2 (dua) lembar Sub Ledger PT. The Master Steel MFG. Co, periode 1
Januari 2008 s.d. 30 Juni 2008.
1 (satu) lembar KKP Biaya dari Luar Usaha dengan Nama WP: PT.
The Master Steel, NPWP: 01.003.056.7-007.000, Tahun Pajak: 2008.
1 (satu) lembar KKP Biaya Bunga Impor dengan Nama WP: PT. The
Master Steel, NPWP: 01.003.056.7-007.000, Tahun Pajak: 2008.
1 (satu) lembar KKP Biaya PPh Jasa Giro dengan Nama WP: PT. The
Master Steel, NPWP: 01.003.056.7-007.000, Tahun Pajak: 2008.
1 (satu) lembar KKP Biaya PPh Jasa Giro dengan Nama WP: PT. The
Master Steel, NPWP: 01.003.056.7-007.000, Tahun Pajak: 2008.
4 (empat) lembar KKP Biaya Bunga Pinjaman dari Bank dengan
Nama WP: PT. The Master Steel, NPWP: 01.003.056.7-007.000,
Tahun Pajak: 2008.
2 (dua) lembar Sub Ledger periode 1 Januari 2008 s.d. 30 Juni 2008
PT. The Master Steel MFG. Co., dengan tulisan tangan Biaya Bunga
Bank.
1 (satu) lembar KKP Rugi Selisih Kurs dengan Nama WP: PT. The
Master Steel, NPWP: 01.003.056.7-007.000, Tahun Pajak: 2008.
2 (dua) lembar Sub Ledger periode 1 Januari 2008 s.d. 30 Juni 2008
PT. The Master Steel MFG. Co., dengan tulisan tangan Rugi Selisih
Kurs.
1 (satu) bundel dokumen Hutang dan Perjanjian Kredit PT. The
Master Steel.
1 (satu) bundel KKP Penghasilan yang dikenakan PPh Final dan yang
tidak termasuk obyek pajak
1 (satu) bundel Perjanjian Kerjasama antara PT. The Master Steel,
MFG dengan PT. Trikarya Kencana Makmoer tentang Penyediaan
Jasa Tenaga Kerja Penunjang.
1 (satu) bundel dokumen PPh Pasal 23 Nama WP: PT. The Master
Steel, NPWP: 01.003.056.7-007.000, Tahun Pajak: 2008.
1 (satu) bundel dokumen PPh Pasal 26 Nama WP: PT. The Master
Steel, NPWP: 01.003.056.7-007.000, Tahun Pajak: 2008.
1 (satu) lembar KKP Equalisasi DPP PPN dengan Omzet PPh Badan
dengan Nama WP: PT. The Master Steel, NPWP:
367
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 367
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
01.003.056.7-007.000, Tahun Pajak: 2008.
1 (satu) lembar KKP Equalisasi Pajak Masukan dengan Nama WP:
PT. The Master Steel, NPWP: 01.003.056.7-007.000, Tahun Pajak:
2008.
1 (satu) lembar KKP PPN dengan Nama WP: PT. The Master Steel,
NPWP: 01.003.056.7-007.000, Tahun Pajak: 2008.
- 1 (satu) Bundel dokumen E4. PPN yang terdiri dari:
2 (dua) lembar KKP SPT Masa PPN menurut WP dengan Nama WP:
PT. The Master Steel, NPWP: 01.003.056.7-007.000, Tahun Pajak:
2008.
- 1 (satu) lembar KKP PPN menurut WP dengan Nama WP: PT. The
Master Steel, NPWP: 01.003.056.7-007.000, Tahun Pajak: 2008.
- 1 (satu) bundel dokumen KKP tentang Ekspor dengan Nama WP: PT.
The Master Steel, NPWP: 01.003.056.7-007.000, Tahun Pajak: 2008.
- 3 (tiga) lembar dokumen KKP tentang Impor dengan Nama WP: PT.
The Master Steel NPWP 01.003.056.7-007.000, Tahun Pajak: 2008.
- 1 (satu) lembar KKP Daftar SSP Pembayaran Sesuai pasal 8 Ayat 3
dengan Nama WP: PT. The Master Steel, NPWP:
01.003.056.7-007.000, Tahun Pajak: 2008.
- 1 (satu) bundel KKP Pajak Masukan yang dikreditkan dengan Nama
WP: PT. The Master Steel, NPWP: 01.003.056.7-007.000, Tahun
Pajak: 2008.
- 1 (satu) lembar KKP Daftar SSP PPN Impor dengan Nama WP: PT.
The Master Steel, NPWP: 01.003.056.7-007.000, Tahun Pajak: 2008.
- 24 (dua puluh empat) lembar dokumen PPN Impor & PPH Pasal 22
periode Januari – Desember 2008 PT. The Master Steel MFG. Co.
- 5 (lima) lembar Bukti Pemindahbukuan No: PBK-00533/VII/WPJ.20/
KP.0703/2008.
- 4 (empat) lembar KKP Neraca, Laporan Laba Rugi dan Audit Program
dengan Nama WP: PT. The Master Steel, NPWP:
01.003.056.7-007.000, Tahun Pajak: 2008. (Barang Bukti No.53)
1 (satu) buah ordner warna biru bertuliskan KKP PT. The Master Steel MFG 2008 yang didalamnya berisi:- 1 (satu) bundel asli verbal surat/keputusan No.: PANG,BP-1/
WPJ.20/2012 tanggal 30 April 2012.
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 368
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
- 1 (satu) bundel asli Berkas Pemeriksaan Bukti Permulaan Bidang P4,
Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) atas Wajib Pajak PT The Master
Steel Manufactory , NPWP: 01.003.056.7-007.000, Tahun Pajak.
- 8 (Delapan) Lembar berkas Kertas Kerja Pemeriksaan
- 56 (Lima puluh enam) lembar faktur sederhana berwarna merah
dengan cap PT The Master Steel Manufactory
- 56 (Lima puluh enam) lembar Delivery order berwarna merah
- 56 (Lima puluh enam) lembar Delivery order berwarna putih dengan
lampiran
- 9 (Sembilan) lembar Saldo akhir Persediaan Profil PT The Master Steel
Manufactory CO
- 1 (satu) lembar copy faktur pajak tanggal 23 Desember 2008 yang
ditandatangani EFFENDY KOMALA.(Barang Bukti No.54)
1 (satu) buah ordner warna biru bertuliskan PT. Master Steel Mfg 2008 yang didalamnya berisi1 (satu) bundel Berkas Pemeriksaan Bukti Permulaan Kertas Kerja
Pemeriksaan (KKP) Nama Wajib Pajak: PT. The Master Steel, NPWP:
01.003.056.7-007.000, Tahun pajak 2008.
2 (dua) lembar Kronologis Pemeriksaan Bukti Permulaan atas Wajib
Pajak PT. The Master Steel Mfg. Tahun Pajak 2008.-
6 (enam) lembar Kertas Kerja Pemeriksaan Nama Wajib Pajak: PT. The
Master Steel, NPWP: 01.003.056.7-007.000.
1 (satu) lembar Neraca PT. The Master Steel Mfg per 31 Desember
2007.
1 (satu) lembar Neraca PT. The Master Steel Mfg per 31 Desember
2008.
2 (dua) lembar Neraca PT. The Master Steel Mfg per 31 Desember
2009.-
2 (dua) lembar Laporan Rugi Laba PT. The Master Steel Mfg per 31
Desember 2009.-
1 (satu) lembar Tanda Terima SPT Tahunan Nomor: 007-01-00018026
PT. The Master Steel Manufactory NPWP: 01.003.056.7-007.000 Tahun
Pajak 2009,1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) NPWP:
01.003.056.7-007.000 Nama WP: PT. The Master Steel Manufactory,
Alamat WP: Jl. Raya Bekasi Km 21 Rawa Terate Cakung Jakarta Timur,
369
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 369
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
10 (sepuluh) lembar SPT Tahunan PT. The Master Steel Manufactory
NPWP: 01.003.056.7-007.000 Uraian Pembayaran Tahunan Pph Badan
Tahun 2009.
1 (satu) bundel Laporan Keuangan Tahun 2009 (Pembetulan II) PT. The
Master Steel Mfg Co.-
1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) NPWP: 01.003.056.7-007.000
Nama WP: PT. The Master Steel Manufactory, Alamat WP: Jl. Raya
Bekasi Km 21 Rawa Terate Cakung Jakarta Timur Uraian Pembayaran
Tahunan Pph Badan Tahun 2010 dan 8 (delapan) lembar SPT Tahunan
Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan PT. The Master Steel Manufactory
NPWP: 01.003.056.7-007.000 Tahun Pajak 2010.-
1 (satu) bundel Laporan Keuangan The Master Steel Mfg Co Tahun
2010.
4 (empat) lembar Resume Konsep Laporan Pemeriksaan Bukti
Permulaan NO.RES- /WPJ.20/BD.0402/2011.
4 (empat) lembar Saldo Akhir Persediaan Profil PT. The Master Steel
Mfg Bulan Desember 2007.
2 (dua) lembar Surat Nomor: SR-150/PJ.033/2011 tanggal 11 Mei 2011
Hal: Jawaban Permintaan Pertukaran Informasi.-
4 (empat) lembar Surat Tugas Nomor: ST-246/WPJ.20/2010 tanggal 13
April 2010.
4 (empat) lembar Pakta Integritas.-
1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor: ND- /WPJ.20/BD.0700/2011 tanpa
tanggal Februari 2011 Hal: Tindak Lanjut Nota Dinas Nomor:ND-14/
WPJ.20/BD.0402/2011 tanggal 17 Februari 2011.
1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor:ND-14/WPJ.20/BD.0402/2011 tanggal
17 Februari 2011Perihal: Pengembalian Laporan Pemeriksaan Bukti
Permulaan (LPBP) dan Kelengkapannya.-
1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor: ND-13/WPJ.20/BD.0402/2011
tanggal 17 Februari 2011 Perihal: Pengembalian Laporan Pemeriksaan
Bukti Permulaan (LPBP) dan Kelengkapannya.
3 (tiga) lembar Nota Dinas No. ND-31/WPJ.20/2011 Hal: Persetujuan
Perpanjangan Jangka Waktu Pemeriksaan Bukti Permulaan
1 (satu) lembar surat Nomor: PANG.BP-47/WPJ.20/BD.0700/2011
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 370
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
tanggal 6 Juni 2011 Perihal: Panggilan untuk Memberikan Keterangan.
3 (tiga) lembar surat Nomor: PANG.BP-41/WPJ.20/BD.0700/2010
tanggal 27 April 2010 Hal: Panggilan I Untuk Memberikan Keterangan.
4 (empat) lembar Surat Nomor: S-72/WPJ.20/ BD.0700/2010 tanggal 26
April 2010 Hal: Peringatan I berikut lampiran masing-masing 1 lembar.
4 (empat) lembar Surat Nomor: S-61/WPJ.20/BD.0700/2010 tanggal 6
April 2010 Hal: Permintaan Peminjaman Buku, Catatan dan Dokumen
(Kedua).
4 (empat) lembar Surat Nomor: S-02A/WPJ.20/BD.0700/2010 tanggal 15
Januari 2010 Hal: Permintaan Peminjaman Buku, Catatan dan
Dokumen.-
1 (satu) lembar Surat Nomor: Pemb-075/WPJ.20/KP.0705/2009 tanggal
16 Juni 2009 Hal: Pemberitahuan Pemeriksaan, 1 (satu) lembar Surat
Nomor: Pemb-047/WPJ.20/KP.0705/2009 tanggal 27 Mei 2009 Hal:
Pemberitahuan Pemeriksaan, 2 (dua) lembar Surat Nomor: S-33/
WPJ.20/BD.0705/2009 tanggal 2 Juni 2009 Hal: Permintaan Peminjaman
Buku, Catatan dan Dokumen,dan 2 (dua) lembar Data-Data Ordner PT.
The Master Steel Mfg Tahun 2008.
1 (satu) lembar Disposisi Kakanwil kepada Kepala Bidang P4 atas Surat
Nomor: SP-84/WPJ.20/KP.0703/2010 tanggal 17/02/2010 dari KPP
Madya Jaktim Hal: Menjawab permintaan data a.n The Master Steel.
2 (dua) lembar Surat Nomor: SP-084/WPJ.20/KP.0703/2010 dan 1 (satu)
lembar Surat Nomor: S-19/WPJ.20/BD.0700/2010 tanggal 15 Februari
2010 Hal: Permohonan Peminjaman Berkas Wajib Pajak.
1 (satu) bundel dokumen yang berisi selisih antara benchmark dan
mastersteel.
3 (tiga) lembar surat Nomor: S- /WPJ.20/2011 tanpa tanggal Februari
2011 Perihal: Permintaan Informasi Resident Tax Payer dari Pemerintah
Singapura. (Barang Bukti No.55)
1 (satu) buah ordner warna hitam bertuliskan The Master Steel Rekening Koran 2008 yang didalamnya berisi:11 (sebelas) lembar Fotokopi Rekening Koran BCA KCU Pangeran
Jayakarta Nomor: 1948025522 an. The Master Steel MFG CO PT
periode Januari s/d November 2008.
4 (empat) lembar Fotokopi Rekening Koran Bank Ekonomi Cabang Kopi
371
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 371
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Nomor: 2029500056 an. The Master Steel PT periode September s/d
Desember 2008.
3 (tiga) lembar Fotokopi Rekening Koran HSBC Jakarta Office Nomor:
050-010545-115 periode April 2008, Oktober 2008, dan Desember
2008.-
4 (empat) lembar Fotokopi Rekening Koran HSBC Jakarta Office Nomor:
050-010545-068 periode April 2008, Oktober 2008, November 2008, dan
Desember 2008.-
12 (dua belas) lembar Fotokopi Rekening Koran Bank Danamon Nomor:
0066604554 an. The Master Steel Manufactory Company, PT periode
Januari s/d Desember 2008.-
12 (dua belas) lembar Fotokopi Rekening Koran Bank Danamon Nomor:
0065003030 an. The Master Steel Manufactory Company, PT periode
Januari s/d Desember 2008.-
13 (tiga) belas lembar Fotokopi Rekening Koran Bank Ekonomi Cabang
Kopi Nomor: 2025000202 an. The Master Steel MFG. CO PT periode
Januari s/d Desember 2008.
12 (dua belas) lembar Fotokopi Rekening Koran Bank Ekonomi Cabang
Kopi Nomor: 2021860738 an. The Master Steel MFG. CO. PT periode
Januari s/d Desember 2008.-
12 (dua belas) lembar Fotokopi Rekening Koran BCA KCU Pangeran
Jayakarta Nomor: 1948024488 an. The Master Steel MFG. CO. PT
periode Januari s/d Desember 2008.-
12 (dua belas) lembar Fotokopi Rekening Koran BNP Paribas mata uang
USD Nomor: 04010-000538-001-09 an. The Master Steel MFG CO, PT
periode Januari s/d Desember 2008.-
12 (dua belas) lembar Fotokopi Rekening Koran BNP Paribas mata uang
IDR Nomor: 04010-000538-001-09 an. The Master Steel MFG CO, PT
periode Januari s/d Desember 2008.-
8 (delapan) lembar fotokopi Kertas Kerja Pemeriksaan atas WP: PT The
Master Steel ManufactoryMfg, NPWP: 01.003.056.7-007.000, tahun
pajak 2008.
1 (satu) lembar Fotokopi Rekening Koran BCA KCU Pangeran Jayakarta
Nomor: 1948025522 an. The Master Steel MFG CO PT periode
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 372
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Desember 2008.-
1 (satu) bundel Fotokopi Rekening Koran Royal Bank Nomor:
03.0.01.00010.6 an. The Master Steel, MFG. CO periode Januari s/d
Desember 2008.
1 (satu) bundel Fotokopi Rekening Koran Standard Chartered Kantor
Cabang Jakarta-Sudirman Nomor: 306-00007704 an. PT Master Steel
periode Februari s/d Maret 2008, April 2008, Mei 2008, Juli 2008,
Agustus 2008, dan November 2008.-
1 (satu) bundel Fotokopi Rekening Koran Bank Mandiri KCP Jakarta
Ketapang Indah Nomor: 115-00-0400882-9 an. PT The Master Steel
Manufactory Co. periode Januari s/d Desember 2008.
1 (satu) bundel Fotokopi Bukti Penerimaan Surat Nomor: S-000366/
PPWB/WPJ.20/KP.0703/2008 tanggal 17 Januari 2008.-
1 (satu) bundel Fotokopi Bukti Penerimaan Surat Nomor: S-01007828/
PPH23/WPJ.20/KP.0703/ 2011 tanggal 16 Maret 2011.-
1 (satu) bundel Fotokopi Rekening Koran Standard Chartered Kantor
Cabang Jakarta-Sudirman Nomor: 306-00603498 an. PT Master Steel
periode Januari s/d Desember 2008.
1 (satu) bundel Fotokopi Rekening BCA KCU Pangeran Jayakarta
Nomor: 1948033355 an. The Master Steel MFG CO PT periode Januari
s/d Desember 2008. (Barang Bukti No.56)
1 (satu) lembar asli surat dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia Kantor Wilayah DJP Jakarta Timur nomor surat SR-9/WPJ.20/2013 tertanggal 5 Pebruari 2013, perihal penunjukan sebagai ahli untuk kepentingan penyidikan pajak ditandatangani oleh HARIO DAMAR. (Barang Bukti No.57)1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Tim Kerja Perpajakan Komite Pengawasan Perpajakan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor: SR-01/KTK-Komwas/2013 tertanggal 11 Februari 2013 Perihal Kesediaan ditunjuk sebagai Ahli untuk kepentingan penyidikan pajak. (Barang Bukti No.58)1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor : ST-119/WPJ.20/2013 tanggal 14 Februari 2013 yang ditandatangani oleh HARIO DAMAR dengan stempel Kakanwil DJP Jakarta Timur. (Barang Bukti No.59)1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor : ST-191/WPJ.20/2013 tanggal 27 Februari 2013 yang ditandatangani oleh HARIO DAMAR dengan stempel Kakanwil DJP Jakarta Timur (Barang Bukti No.60)11 (sebelas) lembar Laporan Pemeriksaan Pajak Bukti Permulaan LPBP-2/WPJ.20/2013 tanggal 5 Maret 2013 atas nama wajib pajak PT.
373
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 373
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
The Master Steel Mfg tahun pajak 2008 (Barang Bukti No.61)3 (tiga) lembar asli Laporan Kejadian No. LK.DIK.01/WPJ.20/2013, tanggal 5 Maret 2013 atas nama pelapor Kusno Utomo. Yang ditandatangani oleh : Kepala Kanwil DJP Jakarta Timur : Hario Damar. (Barang Bukti No.62)
1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Timur kepada Direktur Intelijen dan Penyidikan Nomor: SR-17/WPJ.20/2013 tertanggal 6 Maret 2013 Perihal Permintaan Bantuan Tenaga Asistensi. (Barang Bukti No.65)1 (satu) lembar Surat nomor SR-13/PJ/2013 tanggal 14 Maret 2013 Perihal Instruksi Untuk melakukan Penyidikan yang ditandatangani oleh A. FUAD RAHMANY selaku Direktur Jenderal dengan cap basah dan dilegalisir. (Barang Bukti No.66)1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Timur kepada Direktur Intelijen dan Penyidikan Nomor: SR-19/WPJ.20/2013 tertanggal 18 Maret 2013 Perihal Permintaan Bantuan Tenaga Penyidik. (Barang Bukti No.67)5 (lima) lembar fotokopi yang dilegalisir Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: B/6245/V/2013/Datro tentang Pengembalian Berkas Perkara tanggal 31 Maret 2013 ditandatangani oleh HERY SANTOSO (Barang Bukti No.68)1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Plt. Direktur Intelijen dan Penyidikan Ditjen Pajak kepada Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Timur Nomor: SR-218/PJ.05/2013 tertanggal 20 Maret 2013 Perihal Bantuan Tenaga Penyidik.- (Barang Bukti No.61)2 (dua) lembar asli Surat Perintah Penyidikan Nomor : Prin.01.DIK/WPJ.20/2013 tanggal 2 April 2013 atas nama tersangka Diah Soemedi dan kawan-kawan. Yang ditandatangani oleh : Kepala Kanwil DJP Jakarta Timur : Hario Damar. (Barang Bukti No.70) 1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan Saat Dimulainya Penyidikan Nomor: S-01.SPDP/WPJ.20/2013 tanggal 2 April 2013 dengan tersangka Diah Soemedi dkk yang ditandatangani oleh penyidik Moh. Dian Irwan Nuqisra. (Barang Bukti No.71)1 (satu) lembar copy Surat No. B/3778/IV/2013, tanggal April 2013. Perihal Pemberitahuan dimulainya penyidikan yang ditandatangani oleh a.n. Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya Dir Reskrimsus u.b Wadir Selaku Penyidik: Hery Santoso, SIk, MH. (Barang Bukti No.72)1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor : ST-322/WPJ.20/2013 tanggal 10 April 2013 yang ditandatangani oleh HARIO DAMAR dengan stempel Kakanwil DJP Jakarta Timur (Barang Bukti No.73)1 (Satu) lembar Surat Panggilan Nomor: PANG.DIK-01/WPJ.20/ BD. 0700/2013 atas nama EFFENDY KOMALAselaku Saksi (Barang Bukti No.74)1 (satu) lembar asli Form Penerimaan Tamu Kantor Pusat DJP tanggal 22/4/2013, atas nama tamu: RUBEN TH. dari instansi/perusahaan: The Master, dengan tujuan menemui pegawai: EKO. (Barang Bukti No.77)2 (dua) lembar Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum Untuk Mengikuti Perkembangan Penyidikan Perkara Tindak Pidana Nomor :
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 374
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
PRINT – 587 / 0.1.4/ Euh.1 / 4 / 2013, Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 23 April 2013 yang ditandatangani a.n. Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta , Asisten Tindak Pidana Umum, Happy Madiastuty, SH. CN. Jaksa Utama Pratama NIP 196591108 198503 2 001. (Barang Bukti No.78) 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Lembar Disposisi No. Agenda 2172/ AGM/2013 dengan keterangan No./Tgl Surat: ND-37/WPJ.20/2013 tertanggal 1 Mei 2013 dari Kanwil DJP Jakarta Timur Perihal Penugasan, Sifat Rahasia, Klasifikasi Segera beserta lampiran. (Barang Bukti No.79)1 (satu) lembar asli Surat Panggilan Nomor: PANG.DIK-05/WPJ.20 /BD.0700/2013 tanggal 1 Mei 2013 memanggil Diah Soemedi Direktur PT. The Mastersteel MFG untuk menghadap kepada Eko Darmayanto hari Jumat tanggal 3 Mei 2013. (Barang Bukti No.80)
. 1 (Satu) lembar Surat Panggilan Nomor: PANG.DIK-05/WPJ.20/ BD.0700/2013 atas nama DIAH SOEMEDI selaku tersangka (Barang Bukti No.81)
. 1 (satu) lembar asli Surat Panggilan Nomor: PANG.DIK-06/WPJ.20/ BD.0700/2013 tanggal 01 Mei 2013 Memanggil Istanto Burhan Dirut PT. The Mastersteel MFG untuk menghadap kepada Eko Darmayanto hari Jumat tanggal 3 Mei 2013. (Barang Bukti No.82)1 (Satu) lembar Surat Panggilan Nomor: PANG.DIK-06/WPJ.20/ BD.0700/2013 atas nama ISTANTO BURHAN selaku tersangka (Barang Bukti No.83)
. 7 (Tujuh) lembar Draft Berita Acara Pemeriksaan Tersangka (ISTANTO BURHAN) tanggal 1 Mei 2013 yang didalamnya banyak coretan dan tulisan pembetulan dengan tinta berwarna Merah (Barang Bukti No.85)
. 5 (Lima) Lembar Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Tersangka Hari Jumat tanggal 3 Mei 2013 atas nama tersangka DIAH SOEMEDI (Barang Bukti No.86)
. 1 (satu) lembar asli Form Penerimaan Tamu Kantor Pusat DJP tanggal 6/5/2013, atas nama tamu: EFFENDY K. dari instansi/perusahaan: PT TMS, dengan tujuan menemui pegawai: EKO Lt.25. (Barang Bukti No.88)1 (satu) lembar asli Surat No. S.05.DIK/WPJ.20/2013, tanggal 7 Mei 2013. Perihal Penyerahan Berkas Perkara a.n. Diah Soemedi, dkk yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Kantor Wilayah DJP Jakarta Timur : Hario Damar. (Barang Bukti No.89)1 (satu) lembar asli Surat No. S.06.DIK/WPJ.20/2013, tanggal 7 Mei 2013. Perihal Penyerahan Berkas Perkara a.n. Ngadiman yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Timur : Hario Damar. (Barang Bukti No.90) 8 (Delapan) lembar Resume Penyidikan a.n. PT Genta Dunia Jaya Raya yang ditandatangani oleh Kepala Kanwil DJP Jakarta Timur HARIQ DAMAR, Penyidik Pegawai Negeri Sipil M DIAN IRWAN NUQISRAdan EKO DARMAYANTO. (Barang Bukti No.91);
. 1 (satu) lembar fotocopy NOTA DINAS Nomor: ND-167/WPJ.20/ BD.04/2013 tanggal 13 Mei 2013 kepada Ketua kelompok II Fungsional Penyidik dari Kepala Bidang P4, Perihal : Permintaan Laporan Kemajuan Penyidikan dan Laporan Pemantauan Hasil Sidang Pengadilan, ditandatangani oleh ADE LILI Kepala Bidang P4 (Barang Bukti No.92)
. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Nota Dinas Nomor: ND-156/ DIK/
375
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 375
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
PJ.0500/2013 tertanggal 14 Mei 2013 dari Ketua Kelompok VII Fungsional Direktorat Intelijen dan Penyidikan Pajak kepada Direktur Intelijen dan Penyidikan Perihal Surat Perintah Penyidikan Pajak PT The Master Steel ManufactoryMFG. (Barang Bukti No.93)
. 1 (satu) lembar Surat P-18 Nomor : B-3129 / 0.1.4 / Euh.1 / 5 / 2013 tanggal 17 Mei 2013, Perihal : Hasil penyidikan atas nama tersangka DIAH SOEMEDI, dkk. yang disangka melanggar 39 ayat (1) huruf b jo pasal 43 UU No.6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tatacara perpajakan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 28 tahun 2007 dan pasal 39 ayat (1) huruf d jo pasal 43 UU No. 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan belum lengkap. Ditandatangani a.n. Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Asisten Tindak Pidana Umum, Happy Hadiastuty, SH., CN. Jaksa Utama Pratama NIP 19591108 198503 2 001. - (Barang Bukti No.94)
. 1 (satu) lembar Surat P-18 Nomor : B-3130 / 0.1.4 / Euh.1 / 5 / 2013 tanggal 17 Mei 2013, Perihal : Hasil penyidikan atas nama tersangka NGADIMAN. yang disangka melanggar 39 ayat (1) huruf b jo pasal 43 UU No.6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tatacara perpajakan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 28 tahun 2007 dan pasal 39 ayat (1) huruf d jo pasal 43 UU No. 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan belum lengkap. Ditandatangani a.n. Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Asisten Tindak Pidana Umum, Happy Hadiastuty, SH., CN. Jaksa Utama Pratama NIP 19591108 198503 2 001. - (Barang Bukti No.95)
. 4 (empat) lembar Surat P-19 Nomor: B-3284 / 0.1.4 / Epp.2 / 05 / 2013 tanggal 24 Mei 2013, Perihal: Pengembalian berkas perkara a.n. Tersangka DIAH SOEMEDI dkk. yang disangka melanggar Pasal 39 ayat (1) huruf b dan d jo. Pasal 43 UU No.6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Tata cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan UU RI No.16 Tahun 2009. Ditandatangani a.n. Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Asisten Tindak Pidana Umum, Selaku Penuntut Umum, Happy Hadiastuty, SH., CN. Jaksa Utama Pratama NIP 1965911081985032001. - (Barang Bukti No.96)
. 3 (tiga) lembar Surat P-19 Nomor : B-3285 / 0.1.4 / Epp.2 / 05 / 2013 tanggal 24 Mei 2013, Perihal : Pengembalian berkas perkara a.n. Tersangka NGADIMAN yang disangka melanggar Pasal 39 ayat (1) huruf b dan d jo. Pasal 43 UU No.6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Tata cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan UU RI No.16 Tahun 2009. Ditandatangani a.n. Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Asisten Tindak Pidana Umum, Selaku Penuntut Umum, Happy Hadiastuty, SH., CN. Jaksa Utama Pratama NIP 1965911081985032001. (Barang Bukti No.97)
. 5 (lima) lembar copy Lampiran : Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, Nomor : 8- 40/E/9/1993, tanggal 8 September 1993, (cek list) Hasil Penelitian Berkas Perkara, tentang : Pelaksanaan Tugas Prapenuntutan, tersangka DIAH SOEMEDI, yang ditandatangani pada 20 Mei 2013 oleh Jaksa Peneliti Desy Meutia F. SH., M.Hum, dan diparaf pada 31 Mei 2013 oleh Desy Meutia Firdaus. (Barang Bukti No.98)
. 4 (empat) lembar copy Lampiran : Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, Nomor : 8- 40/E/9/1993, tanggal 8 September 1993, (cek list) Hasil Penelitian Berkas Perkara, tentang : Pelaksanaan Tugas
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 376
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Prapenuntutan, tersangka NGADIMAN, yang ditandatangani pada 20 Mei 2013 oleh Jaksa Peneliti Desy Meutia F. SH., M.Hum, dan diparaf pada 31 Mei 2013 oleh Desy Meutia Firdaus. -(Barang Bukti No.99)
. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Dokumen Buku Administrasi Penyidikan Kanwil DJP Jakarta Timur.- (Barang Bukti No.100)1 (satu) lembar Print Out Data Handphone Merk: Blackberry, Tipe: 9900, Imei : 358567045209794, PIN: 28578D86, berupa percakapan SMS dengan Pajak Eko D (+681938446059) time stamp : 5/13/2013 2:02:06 AM (Device Time) dan 5/14/2013 2:13:12 AM (Device Time). Diparaf pada 31 Mei 2013 oleh Desy Meutia Firdaus. (Barang Bukti No.101)1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :8 (delapan) Lembar Copy kertas merah Laporan Pemakaian dan
permohonan Pembelian Steel Billet Periode Desember 2008 yang terdiri
dari :
(1) lembar copy merah Laporan Pemakaian dan Permohonan Pembelian
Steel Billet tanggal 2 Desember 2008 nomor 001/12 sebanyak
2.488.300,12 Kg
(1) lembar copy merah Laporan Pemakaian dan Permohonan Pembelian
Steel Billet tanggal 5 Desember 2008 nomor 002/12 sebanyak
4.338.700,12 Kg
(1) lembar copy merah Laporan Pemakaian dan Permohonan Pembelian
Steel Billet tanggal 8 Desember 2008 nomor 003/12 sebanyak
1.788.321,18 Kg
(1) lembar copy merah Laporan Pemakaian dan Permohonan Pembelian
Steel Billet tanggal 10 Desember 2008 nomor 4/12 sebanyak
2.003.738,14 Kg
(1) lembar copy merah Laporan Pemakaian dan Permohonan Pembelian
Steel Billet tanggal 11 Desember 2008 nomor 05/12 sebanyak
4.474.800,12 Kg
(1) lembar copy merah Laporan Pemakaian dan Permohonan Pembelian
Steel Billet tanggal 15 Desember 2008 nomor 6/12 sebanyak
5.545.750,18 Kg
(1) lembar copy merah Laporan Pemakaian dan Permohonan Pembelian
Steel Billet tanggal 17 Desember 2008 nomor 07/12 sebanyak
3.345.437,18 Kg
(1) lembar copy merah Laporan Pemakaian dan Permohonan Pembelian
Steel Billet tanggal 22 Desember 2008 nomor 8/12 sebanyak
3.445.665,71 Kg
377
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 377
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
1 (satu) lembar Copy kertas merah Nota Pembelian PT.Pangeran
Karang Murni dengan Nota Faktur nomor : 0000025/003/XII/08 tanggal
23 Desember 2008 dengan uraian pembelian Billet oleh PT.The Master
Steel Mfg sejumlah 27.430.724,63 KG dengan nominal pembelian Rp
131.696.707.629,- yang ditandatangani oleh EFFENDY KOMALAselaku
Manajer Akunting PT.The Master Steel Mfg.
1 (satu) lembar Copy kertas merah FAKTUR PAJAK PT.Pangeran
Karang Murni tanggal 23 Desember 2008 dengan Dasar Pengenaan
Pajak sebesar Rp 131.696.707.629,- dan PPN 10% sebesar Rp
13.169.670.762,- yang ditandatangani oleh EFFENDY KOMALAselaku
Accounting PT.The Master Steel Mfg. (Barang Bukti No.102)
. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Surat Dirjen Pajak Kanwil Madya
Jakarta Timur untuk SPT Masa PPN dan PPnBM tanggal 10-10-2011
1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) PT The Master Steel
Manufactory tanggal 28 Juni 2011 dengan jumlah pembayaran Rp
7.853.047.341 dan uraian pembayaran Setoran PPN Dalam Negeri
Bulan Januari 2008 (Pasal 8 ayat 3 UU KP) tahun pajak 2008 yang
ditandatangani EFFENDY KOMALA. Terdapat tulisan tangan “Sanksi :
Rp. 7.853.047.341 x 150% = Rp.11.779.571.011”
1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) PT The Master Steel
Manufactory tanggal 25 Juli 2011 dengan jumlah pembayaran Rp
11.779.571.011 dan uraian pembayaran Sanksi Administrasi denda PPN
Dalam Negeri Masa Januari 2008 berdasarkan pasal 8 (3) UU KUP
tahun pajak 2008 yang ditandatangani Effendy Komala.
1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai
(SPT Masa PPN) atas nama PT Master Steel Manufactory masa 01
-2008 (pembetulan ke 2) tanggal 21 Juni 2011 dengan Jumlah PPN
Rp.14.717.606.146 dan PPN Kurang bayar karena Pembetulan Rp.
8.362.500.000 yang ditandatangani EFFENDY KOMALA. (Barang Bukti
No.103)
(satu) bundel dokumen yang terdiri dari :1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Surat Dirjen Pajak Kanwil Madya
Jakarta Timur untuk SPT Masa PPN dan PPnBM tanggal 10-10-2011
1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) PT The Master Steel
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 378
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Manufactory tanggal 27 Juni 2011 dengan jumlah pembayaran Rp
2.166.226.991 dan uraian pembayaran Setoran PPN Dalam Negeri
Bulan Februari 2008 (Pasal 8 ayat 3 UU KUP) tahun pajak 2008 yang
ditandatangani EFFENDY KOMALA. Terdapat tulisan tangan “Sanksi :
Rp. 2.166.226.991 x 150% = Rp.3.249.340.486”
1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) PT The Master Steel
Manufactory tanggal 11 Agustus 2011 dengan jumlah pembayaran Rp
3.249.340.486 dan uraian pembayaran Sanksi Administrasi denda PPN
Dalam Negeri Masa Februari berdasarkan pasal 8 (3) UU KUP tahun
pajak 2008 yang ditandatangani EFFENDY KOMALA.
1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai
(SPT Masa PPN) atas nama PT Master Steel Manufactory masa 02
-2008 (pembetulan ke 2) tanggal 21 Juni 2011 dengan Jumlah PPN Rp
17.518.507.259 dan PPN Kurang bayar karena Pembetulan Rp.
8.871.952.659 yang ditandatangani EFFENDY KOMALA (Barang Bukti
No.104)
. (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Surat Dirjen Pajak Kanwil Madya
Jakarta Timur untuk SPT Masa PPN dan PPnBM tanggal 10-10-2011
1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) PT The Master Steel
Manufactory tanggal 30 Juni 2011 dengan jumlah pembayaran Rp
2.649.417.516 dan uraian pembayaran Setoran PPN Dalam Negeri
Bulan Maret 2008 (Pasal 8 ayat 3 UU KUP) tahun pajak 2008 yang
ditandatangani EFFENDY KOMALA. Terdapat tulisan tangan “Sanksi :
Rp. 2.649.417.516 x 150% = Rp.3.974.126.274”
1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) PT The Master Steel
Manufactory tanggal 19 Agustus 2011 dengan jumlah pembayaran
Rp.3.974.126.274 dan uraian pembayaran Sanksi Administrasi denda
PPN Dalam Negeri Masa Maret berdasarkan pasal 8 (3) UU KUP tahun
pajak 2008 yang ditandatangani EFFENDY KOMALA.
1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai
(SPT Masa PPN) atas nama PT Master Steel Manufactory masa 03
-2008 (pembetulan ke 2) tanggal 21 Juni 2011 dengan Jumlah PPN
Rp.18.208.619.438 dan PPN Kurang bayar karena Pembetulan Rp.
14.401.419.026 yang ditandatangani EFFENDY KOMALA (Barang Bukti
379
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 379
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
No.105)
. (satu) bundel dokumen :1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Surat Dirjen Pajak Kanwil Madya
Jakarta Timur untuk SPT Masa PPN dan PPnBM tanggal 10-10-2011
1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) PT The Master Steel
Manufactory tanggal 27 Juni 2011 dengan jumlah pembayaran Rp
4.482.424.870 dan uraian pembayaran Setoran PPN Dalam Negeri
Bulan April 2008 (Pasal 8 ayat 3 UU KUP) tahun pajak 2008 yang
ditandatangani EFFENDY KOMALA. Terdapat tulisan tangan “Sanksi :
Rp4.482.424.870 x 150% = Rp.6.723.637.305”
1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) PT The Master Steel
Manufactory tanggal 22 Juli 2011 dengan jumlah pembayaran Rp.
6.723.637.305 dan uraian pembayaran Sanksi Administrasi denda PPN
Dalam Negeri Masa April berdasarkan pasal 8 (3) UU KUP tahun pajak
2008 yang ditandatangani EFFENDY KOMALA.
1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai
(SPT Masa PPN) atas nama PT Master Steel Manufactory masa 04
-2008 (pembetulan ke 1) tanggal 21 Juni 2011 dengan Jumlah PPN
Rp.17.449.947.806 dan PPN Kurang bayar karena Pembetulan Rp.
20.114.501.510 yang ditandatangani EFFENDY KOMALA (Barang Bukti
No.106)
. (satu) Bundel dokumen yang terdiri dari :1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Surat Dirjen Pajak Kanwil Madya
Jakarta Timur untuk SPT Masa PPN dan PPnBM tanggal 10-10-2011
1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) PT The Master Steel
Manufactory tanggal 27 Juni 2011 dengan jumlah pembayaran
Rp2.023.840.277 dan uraian pembayaran Setoran PPN Dalam Negeri
Bulan Mei 2008 (Pasal 8 ayat 3 UU KUP) tahun pajak 2008 yang
ditandatangani EFFENDY KOMALA. Terdapat tulisan tangan “Sanksi :
Rp2.023.840.277 x 150% = Rp.3.035.760.415”
1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) PT The Master Steel
Manufactory tanggal 22 Juli 2011 dengan jumlah pembayaran
Rp.3.035.760.415 dan uraian pembayaran Sanksi Administrasi denda
PPN Dalam Negeri Masa Mei berdasarkan pasal 8 (3) UU KUP tahun
pajak 2008 yang ditandatangani EFFENDY KOMALA.
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 380
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai
(SPT Masa PPN) atas nama PT Master Steel Manufactory masa 05
-2008 (pembetulan ke 1) tanggal 21 Juni 2011 dengan Jumlah PPN
Rp.17.083.609.358 dan PPN Kurang bayar karena Pembetulan Rp.
23.994.576.640 yang ditandatangani EFFENDY KOMALA(Barang Bukti
No.107);
1. . (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Surat Dirjen Pajak Kanwil Madya
Jakarta Timur untuk SPT Masa PPN dan PPnBM tanggal 11-10-2011
1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) PT The Master Steel
Manufactory tanggal 27 Juni 2011 dengan jumlah pembayaran Rp
212.343.814 dan uraian pembayaran Setoran PPN Dalam Negeri Bulan
Juni 2008 (Pasal 8 ayat 3 UU KUP) tahun pajak 2008 yang
ditandatangani EFFENDY KOMALA. Terdapat tulisan tangan
“Sanksi :Rp212.343.814 x 150% = Rp.318.515.721”
1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) PT The Master Steel
Manufactory tanggal 11 Agustus 2011 dengan jumlah pembayaran
Rp.318.515.721 dan uraian pembayaran Sanksi Administrasi denda PPN
Dalam Negeri Masa Juni berdasarkan pasal 8 (3) UU KUP tahun pajak
2008 yang ditandatangani EFFENDY KOMALA.
1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai
(SPT Masa PPN) atas nama PT Master Steel Manufactory masa 06
-2008 (pembetulan ke 2) tanggal 21 Juni 2011 dengan Jumlah PPN
Rp.20.903.897.009 dan PPN Kurang bayar karena Pembetulan Rp.
30.333.236.363 yang ditandatangani EFFENDY KOMALA (Barang Bukti
No.108)
. (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Surat Dirjen Pajak Kanwil Madya
Jakarta Timur untuk SPT Masa PPN dan PPnBM tanggal 10-10-2011
1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) PT The Master Steel
Manufactory tanggal 27 Juni 2011 dengan jumlah pembayaran Rp
12.889.874.951 dan uraian pembayaran Setoran PPN Dalam Negeri
Bulan Juli 2008 (Pasal 8 ayat 3 UU KP) tahun pajak 2008 yang
ditandatangani EFFENDY KOMALA. Terdapat tulisan tangan “Sanksi :Rp
12.889.874.951 x 150% = Rp.19.334.812.426”
381
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 381
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) PT The Master Steel
Manufactory tanggal 15 Agustus 2011 dengan jumlah pembayaran
Rp.19.334.812.426 dan uraian pembayaran Sanksi Administrasi denda
PPN Dalam Negeri Masa Juli berdasarkan pasal 8 (3) UU KUP tahun
pajak 2008 yang ditandatangani EFFENDY KOMALA.
1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai
(SPT Masa PPN) atas nama PT Master Steel Manufactory masa 07
-2008 (pembetulan ke 1) tanggal 21 Juni 2011 dengan Jumlah PPN
Rp.15.025.794.845 dan PPN Kurang bayar karena Pembetulan Rp.
30.787.699.191 yang ditandatangani EFFENDY KOMALA (Barang Bukti
No.109)
. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Surat Dirjen Pajak Kanwil Madya
Jakarta Timur untuk SPT Masa PPN dan PPnBM tanggal 10-10-2011
1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) PT The Master Steel
Manufactory tanggal 30 Juni 2011 dengan jumlah pembayaran Rp
2.645.935.232 dan uraian pembayaran Setoran PPN Dalam Negeri
Bulan September 2008 (Pasal 8 ayat 3 UU KUP) tahun pajak 2008 yang
ditandatangani EFFENDY KOMALA. Terdapat tulisan tangan “Sanksi :
Rp 2.645.935.232 x 150% = Rp 3.986.902.848”
1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) PT The Master Steel
Manufactory tanggal 18 Agustus 2011 dengan jumlah pembayaran Rp
3.986.902.848 dan uraian pembayaran Sanksi Administrasi denda PPN
Dalam Negeri Masa September berdasarkan pasal 8 (3) UU KUP tahun
pajak 2008 yang ditandatangani EFFENDY KOMALA.
1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai
(SPT Masa PPN) atas nama PT Master Steel Manufactory masa 09
-2008 (pembetulan ke 1) tanggal 22 Juni 2011 dengan Jumlah PPN Rp
12.595.757.795 dan PPN Kurang bayar karena Pembetulan Rp
42.985.324.240 yang ditandatangani EFFENDY KOMALA (Barang Bukti
No.110)
. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Surat Dirjen Pajak Kanwil Madya
Jakarta Timur untuk SPT Masa PPN dan PPnBM tanggal 10-10-2011
1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) PT The Master Steel
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 382
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Manufactory tanggal 27 Juni 2011 dengan jumlah pembayaran Rp
11.504.849.521 dan uraian pembayaran Setoran PPN Dalam Negeri
Bulan Oktober 2008 (Pasal 8 ayat 3 UU KUP) tahun pajak 2008 yang
ditandatangani EFFENDY KOMALA. Terdapat tulisan tangan “Sanksi :
Rp11.504.849.521 x 150% = Rp 17.257.274.281”
1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) PT The Master Steel
Manufactory tanggal 21 September 2011 dengan jumlah pembayaran
Rp 4.314.300.000 dan uraian pembayaran Sanksi Administrasi denda
PPN Dalam Negeri Masa Oktober berdasarkan pasal 8 (3) UU KUP –
Cicilan Pertama- tahun pajak 2008 yang ditandatangani EFFENDY
KOMALA.
1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) PT The Master Steel
Manufactory tanggal 21 September 2011 dengan jumlah pembayaran
Rp 4.314.300.000 dan uraian pembayaran Sanksi Administrasi denda
PPN Dalam Negeri Masa Oktober berdasarkan pasal 8 (3) UU KUP –
Cicilan Ketiga- tahun pajak 2008 yang ditandatangani EFFENDY
KOMALA
1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) PT The Master Steel
Manufactory dengan jumlah pembayaran Rp 4.314.300.000 dan uraian
pembayaran Sanksi Administrasi denda PPN Dalam Negeri Masa
Oktober berdasarkan pasal 8 (3) UU KUP – Cicilan Kedua- tahun pajak
2008 yang ditandatangani EFFENDY KOMALA
1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) PT The Master Steel
Manufactory tanggal 20 September 2011 dengan jumlah pembayaran
Rp 4.314.374.281 dan uraian pembayaran Sanksi Administrasi denda
PPN Dalam Negeri Masa Oktober berdasarkan pasal 8 (3) UU KUP –
Cicilan Keempat- tahun pajak 2008 yang ditandatangani EFFENDY
KOMALA
1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai
(SPT Masa PPN) atas nama PT Master Steel Manufactory masa 10
-2008 (pembetulan ke 1) tanggal 22 Juni 2011 dengan Jumlah PPN Rp
19.482.069.595 dan PPN Kurang bayar karena Pembetulan Rp
48.701.889.008 yang ditandatangani EFFENDY KOMALA(Barang Bukti
383
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 383
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
No.111)
. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Surat Dirjen Pajak Kanwil Madya
Jakarta Timur untuk SPT Masa PPN dan PPnBM tanggal 10-10-2011
1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) PT The Master Steel
Manufactory tanggal 27 Juni 2011 dengan jumlah pembayaran Rp
3.621.434.852 dan uraian pembayaran Setoran PPN Dalam Negeri
Bulan Desember 2008 (Pasal 8 ayat 3 UU KUP) tahun pajak 2008 yang
ditandatangani EFFENDY KOMALA. Terdapat tulisan tangan “Sanksi :
Rp 3.621.434.852 x 150% = Rp 5.432.152.278”
1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) PT The Master Steel
Manufactory tanggal 18 Agustus 2011 dengan jumlah pembayaran Rp
5.432.152.278 dan uraian pembayaran Sanksi Administrasi denda PPN
Dalam Negeri Masa Desember berdasarkan pasal 8 (3) UU KUP tahun
pajak 2008 yang ditandatangani EFFENDY KOMALA.
1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai
(SPT Masa PPN) atas nama PT Master Steel Manufactory masa 12
-2008 (pembetulan ke 1) tanggal 22 Juni 2011 dengan Jumlah PPN Rp
14.230.668.210 dan PPN Kurang bayar karena Pembetulan Rp
53.992.039.487 yang ditandatangani EFFENDY KOMALA(Barang Bukti
No.112)
1 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Surat Dirjen Pajak Kanwil Madya
Jakarta Timur untuk SPT Masa PPN dan PPnBM tanggal 10-10-2011
1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai
(SPT Masa PPN) atas nama PT Master Steel Manufactory masa 11
-2008 (pembetulan ke 1) tanggal 22 Juni 2011 dengan Jumlah PPN Rp
24.831.139.837 dan PPN Kurang bayar karena Pembetulan Rp
45.559.539.487 yang ditandatangani EFFENDY KOMALA(Barang Bukti
No.113)
1 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Surat Dirjen Pajak Kanwil Madya
Jakarta Timur untuk SPT Masa PPN dan PPnBM tanggal 11-10-2011
1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 384
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
(SPT Masa PPN) atas nama PT Master Steel Manufactory masa 08
-2008 (pembetulan ke 2) tanggal 21 Juni 2011 dengan Jumlah PPN Rp
24.790.444.754 dan PPN Kurang bayar karena Pembetulan Rp.
34.622.824.240 yang ditandatangani EFFENDY KOMALA(Barang Bukti
No.114);
1 12 (Dua Belas) Lembar Draft Surat Pemberitahuan masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) atas nama PT The Master Steel Manufactory periode Januari – Desember 2008 (Barang Bukti No.115)
1 1 (satu) Bundel berkas SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan PT The Master Steel Manufactory periode pembukuan Januari – Desember 2008 yang ditandatangani oleh EFFENDY KOMALA (Barang Bukti No.116)
1. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak PT The Master Steel Manufactory tanggal 6 November 2009 dengan Uraian Pembayaran “ Tahunan PPh Badan Tahun 2008 sebesar Rp. 427.527.300 (Barang Bukti No.117)
1. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :1 (satu) Lembar Surat Setoran Pajak tanggal 30 Juni 2011 a.n. PT The
Master Steel Manufactory periode pembukuan tahun pajak 2008
dengan uraian Tahunan PPh Badan Tahun 2008 Psl 8 ayat 3 UU KUP
1 (satu) Lembar Surat Setoran Pajak tanggal 03 Agustus 2011 atas
nama PT The Master Steel Manufactory periode pembukuan tahun
pajak 2008 dengan uraian Sanksi Administrasi Denda Berdasarkan Pasal
8 ayat 3 UU KUP
1 (satu) Bundel berkas SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak
badan PT The Master Steel Manufactory periode pembukuan Januari –
Desember 2008 yang ditandatangani oleh EFFENDY KOMALA
1 (satu) Bundel copy Laporan Keuangan PT The Master Steel
Manufactory Co tahun 2008 (Pembetulan ke-3)
1 (satu) bundel draft Surat Tanggal 8 April 2013 yang ditujukan kepada
Pengadilan Pajak Perihal Gugatan atas Surat perintah Penyidikan Pajak
Nomor PRIN-01.DIK/WPJ.20/2013 tanggal 2 April 2013
1 (satu) bundel Kronologis Kejadian (Barang Bukti No.118)
1. 1 (satu) Lembar Surat Nomor : S-15/WPJ.20/KP/0706/2013 Tanggal 31 Januari 2013 Tentang penolakan Permohonan Surat Keterangan Bebas Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan yang ditandatangani ARDHIE PERMADI. (Barang Bukti No.119)
1. 1 (satu) jilid asli Laporan Keuangan PT. The Master Steel Manufactory per 01 Jan 2008 s.d. 31 Des 2008. (Barang Bukti No.120)
1. 1 (satu) jilid asli Laporan Keuangan PT. The Master Steel MFG CO Tahun 2008. (Barang Bukti No.121)
385
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 385
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
1. 1 (satu) jilid copy Neraca PT. The Master Steel MFG per 31 Desember 2008. (Barang Bukti No.122)
1 1 (satu) bundel dokumen “Supplemental Agreement” tanggal 20/12/ 2000 dan “Loan Agreement” tanggal 21/12/2007 beserta lampiran. (Barang Bukti No.123)
1 1 (satu) buah tas ransel merk “Targus” warna hitam (Barang Bukti No.124)
1 Uang tunai yang nilai keseluruhannya adalah 300.000 SGD (tiga ratus ribu dolar singapura) yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) amplop berwarna coklat yang didalamnya terdapat (3) tiga buah amplop berwarna coklat yang masing-masing berisikan:100.000 SGD (seratus ribu dolar singapura) yang terdiri dari 50 (lima
puluh) lembar pecahan senilai 1.000 SGD (seribu dolar singapura) dan 5
(lima) lembar pecahan senilai 10.000 SGD (sepuluh ribu dolar
singapura).
100.000 SGD (seratus ribu dolar singapura) yang terdiri dari 10 (sepuluh)
lembar pecahan 10.000 SGD( sepuluh ribu dolar singapura).
100.000 SGD (seratus ribu dolar singapura ) yang terdiri dari 100
(seratus) lembar pecahan 1.000 SGD (seribu dolar singapura). (Barang
Bukti No.125)
1 Uang tunai sebesar 130.000 SGD (seratus tiga puluh ribu dolar singapura) yang terdiri dari: 6 (enam) lembar pecahan 10.000 SGD (sepuluh ribu dolar singapura) dan 70 (tujuh puluh) lembar pecahan 1.000 SGD (seribu dolar singapura). (Barang Bukti No.126)1 (satu) buah Kendaraan Merk Toyota type New Avanza 1.3G A/T, jenis Mobil Penumpang, Model Minibus, Nomor Rangka/NIK/VIN: MHKM1BB3JCK002920, Nomor Mesin: DK57465, Nomor Polisi: B1696 KKQ, beserta kuncinya dan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) atas nama YOSIDAH. (Barang Bukti No.127)Uang dengan rincian sebagai berikut23 (dua puluh tiga) lembar SGD 1.000 yang dibungkus dalam amplop
coklat.
3 (tiga) lembar SGD 10.000 dan 70 (tujuh puluh) lembar SGD 1.000 yang
dibungkus dalam amplop coklat. (Barang Bukti No.128)
Uang tunai sejumlah Rp 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) (Barang Bukti No.129);Uang tunai sejumlah Rp 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) (Barang Bukti No.130)Uang tunai sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) (Barang Bukti No.131)
1 Uang sebesar Rp4.478.270 (Empat juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh rupiah). (Barang Bukti No.132)Uang tunai sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) yang terdiri atas 27 (dua puluh tujuh) lembar pecahan Rp100.000,00
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 386
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
(seratus ribu rupiah).- (Barang Bukti No.133)1 (satu) buah handphone BLACKBERRY Model:9900, PIN: 28CF7578 IMEI: 359683041634304, yang didalamnya terdapat memorycard MicroSD HC 4GB dan SimCard XL dengan ICCID: H158962116100 22885121-0. (Barang Bukti No.134) 1 (satu) buah Handphone HUAWEI C6000, SN: 9CA9MA1112402030, yang didalamnya terdapat SimCard ESIA dengan ICCID: 89062 99010 11760 3190. (Barang Bukti No.135)
1 1 (satu) buah handphone SAMSUNG Model:SCH-S269, SN: 01501936757, yang didalamnya terdapat SimCard FLEXI dengan ICCID: 62620 76212 16026 3640J dan SimCard ESIA dengan ICCID: 8906 2990 1058 4627 482. (Barang Bukti No.136)
1 1 (Satu) buah Handphone Merk BlackBerry Type warna hitam 9900 PIN:25B36C5D, IMEI: 354279050919242, SIMCARD INDOSAT, ICCID: 6201 5000 0004 61594, Memory Card Type MicroSD merek SanDisk kapasitas 4GB kode no: 2311DEZQA0AE BH MADE IN CHINA dalam keadaan terpassword. (Barang Bukti No.137)1 (Satu) buah handphone SONY XPERIA TYPE: PM-0210-BV, IMEI: , yang didalamnya terdapat SimCard MATRIX dengan ICCID: 8962010000 0757598626 (94) dalam keadaan SimCard lock. (Barang Bukti No.138)1 (Satu) buah Handphone merek Samsung Model: SCH-B299 warna hitam tanpa SIM CARD, tanpa memorycard, Kode no: A0000040DEE 049 dalam keadaan off. (Barang Bukti No.139)1 (Satu) buah Netbook Merk ACER Model: ASpire One series, Model Number: NAV50, S/N: LUSAQ0B121013037BB1601, S/N ID: 01301426716 warna merah-hitam, yang didalamnya terdapat media penyimpan elektronik berupa Hard Disk 2.5" SATA, Merk: Western Digital Model:WD1600BEVT, S/N: WX61A1012189, Kapasitas 160GB beserta batre dan Charger Adapter model: ADP-40TH A. (Barang Bukti No.140)1 (satu) buah alat komunikasi telepon genggam/ hand phone merk SMARTFREN warna Hitam (Barang Bukti No.141)1 (satu) buah alat komunikasi telepon genggam/ hand phone BLACKBERRY warna Hitam Silver dengan nomor panggil 081351107888. (Barang Bukti No.142);1 (Satu) buah handphone NOKIA Model: 100 TYPE: RH-130, IMEI: 355502/05/647703/3, yang didalamnya terdapat SimCard XL dengan ICCID: HHU01 8962119112 44412149-9. (Barang Bukti No.143)1 (satu) Hand Phone Merk Nokia Type: RM-713 Model: X1-01, IMEI 1: 351961/05/110502/9, IMEI 2: 351961/ 05/110503/7 yang didalamnya terdapat Sim Card XL dengan ICCID: 8962.1167.1302.5195.99-3 yang di temukan di dalam bagasi Motor Honda Revo dengan No Pol: L 5785 EN yang dikuasai oleh Eko Darmayanto. (Barang Bukti No.144)1(satu) buah FlashDisk Merek Kingston Data Traveler warna Biru Putih, kapasitas 16GB, yang berisi File rekaman CCTV pada Kantor Wilayah DJP Jakarta Timur, dengan nama-nama File sebagai berikut :20130506_174200.irf dengan nilai MD5: d729eee07e691c7ebd97ec7c
96e55d820130506_175000.irf dengan nilai MD5: 457899a821624e67fb
581c5cf 797a36f 20130506_180000.irf dengan nilai MD5: a22bb
387
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 387
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
4e79005bd14c15a 043eb6b84e62 (Barang Bukti No.145)
1 (satu) Keping DVD Merek Verbatim dengan S/N: KN 642A300477GH kapasitas 4.7 GB tanpa label berisi rekaman CCTV Century Park. (Barang Bukti No.146)1 (satu) buah CD dengan serial number SN : MAPA10QF06104543 1 yang berisi file / data hasil penyadapan. (Barang Bukti No.147)1 (satu) buah FlashDisk JetFlash Transcend 32GB, dengan S/N: 53B41S0G38WVM2I1, warna Putih Kuning, yang berisi file rekaman CCTV pada Hotel BOROBUDUR. (Barang Bukti No.148)1 (satu) Ordner Tranparan milik M. DIAN IRWAN N yang berisi SLIP GAJI, SLIP UANG MAKAN, TANDA TERIMA PEMBAYARAN TUNJANGAN KHUSUS PEMBINAAN KEUANGAN NEGARA, RINCIAN PENGHASILAN BULANAN periode JULI 2011 – April 2013 atas nama MOH. DIAN IRWAN NUQISRA. (Barang Bukti No.149) 1 (satu) lembar asli print out dokumen booking Hotel Century park No.377315 Tanggal cetak 22/5/2013 a.n. sdr. ABDURAHMAN ASSAGAF. (Barang Bukti No.150)1 (Satu) unit kendaraan roda empat, model sedan, nomor polisi B 2831 JL, merek Honda Tipe City GD81.51DSI, warna hitam metalik, nomor rangka MRHGD85706P040055, nomor mesin L15A24800061, beserta Surat Tanda Nomor Kendaraanass (STNK) asli, atas nama MOH. DIAN IRWAN MUQISHRA dan Kunci kontak mobil (lengkap dengan Dompet kunci warna krem dan gantungan). (Barang Bukti No.151)1 (satu) lembar copy legalisir bill tagihan makan Hotel Borobudur no.89074 tanggal 25 April 2013 dan struk pembayaran tanggal 25 April 2013 sebesar Rp551.034 (lima ratus lima puluh satu ribu tiga puluh empat rupiah) menggunakan Kartu Visa no. 4541.7800.1357.1018 a.n. EFFENDY KOMALA(Barang Bukti No.152)5 (lima) lembar fotokopi yang dilegalisir Surat Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Nomor: B-3129/0.1.4/Euh.1/5/2013 tentang hasil penyidikan atas nama tersangka DIAH SOEMEDI, dkk tanggal 17 Mei 2013 ditandatangani oleh HAPPY HADIASTUTY(Barang Bukti No.153)
1 Uang tunai sebesar Rp728.500.000,00 (tujuh ratus dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 7.285 (tujuh ribu dua ratus delapan puluh lima) lembar pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). (Barang Bukti No.154)Uang tunai sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), yang terdiri atas 2.000 (dua ribu) lembar pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). (Barang Bukti No.155)Uang tunai sejumlah Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah), yang terdiri atas 5.500 (lima ribu lima ratu) lembar pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). (Barang Bukti No.156)Uang tunai sebesar 9.800 USD (sembilan ribu delapan ratus dolar US) yang terdiri dari 98 (sembilan puluh delapan) lembar pecahan 100 USD (seratus dolar US). (Barang Bukti No.157)Uang tunai sebesar 5.000 USD (lima ribu dolar US) yang terdiri dari 50 (lma puluh) lembar pecahan 100 USD (seratus dolar US). (Barang Bukti No.158)1 (satu) buah gantungan kunci yang terdiri dari 5 (lima) buah anak kunci
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 388
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
laci ruang kerja M. DIAN IRWAN N. (Barang Bukti No.159)1 (satu) buah kunci laci meja kerja EKO DARMAYANTO. (Barang Bukti No.160);
1 1 (satu) buah gantungan kunci yang terdiri dari:1 (satu) buah kunci Apartemen Niffaro Lantai 10 Kamar Nomor 1.
1 (satu) buah kunci brankas milik EKO DARMAYANTO(Barang Bukti
No.161)
1 (satu) Flash Disk Merk Kingston Type DataTraveler G3 warna putih-biru kapasitas 16GB dengan Kode No USB: 0013728A7896AC61 A5390077 yang mempunyai nilai MD5 Hash: f379cd8d0498b1a70f011 cd774e0b69d yang digunakan oleh Eka Gunawan. (Barang Bukti No.162)1 (satu) Hard Disk Merk Seagate, Model: ST500DM002, S/N: Z2AXR57J Kapasitas 500GB yang mempunyai nilai MD5 Hash: 7A234A46957E935DDC29A04476FE4964 di ruang / meja kerja Eko Darmayanto. (Barang Bukti No.163)1 (satu) Hard Disk Merk Western Digital, Model: WD5000AAKX-083CA1, S/N: WCAYUEL44276 kapasitas 500GB yang mempunyai nilai MD5 Hash: B7299705C5CBF26FF56B1E39170C83B0 di ruang / meja kerja Moh. Dian Irwan Nuqisra. (Barang Bukti No.164)1 (satu) Hard Disk Merk Seagate Barracuda 7200.12, Model: ST3250318AS, S/N: 5VME59F0 kapasitas 250GB yang mempunyai nilai MD5 Hash: 1C186921A9CD105022C12FFCD60EB0B5 di ruang / meja kerja Awwam Munazat. (Barang Bukti No.165);1 (satu) Flash Disk warna putih-merah muda dengan tulisan "Kring pajak
500200" dibagian depan dan tulisan "Pajak Menyatukan Hati
Membangun Negeri Kanwil DJP Jakarta Timur" dibagian belakang,
kapasitas 4GB dengan Kode No USB: AAHGJ03OVAN04E5J yang
mempunyai nilai MD5 Hash: d803b1c9dfc9229565cf868f26fdab16 di
ruang / meja kerja Eko Darmayanto. (Barang Bukti No.166)
1 (satu) Flash Disk warna putih-merah muda dengan tulisan "Kring pajak 500200" dibagian depan dan tulisan "Pajak Menyatukan Hati Membangun Negeri Kanwil DJP Jakarta Timur" dibagian belakang, kapasitas 4GB dengan Kode No USB: AAX1V22M1O73ZJO3 yang mempunyai nilai MD5 Hash: 62210E097C97B984D02C55BF1547209A di ruang / meja kerja Moh. Dian Irwan Nuqisra. (Barang Bukti No.167)1 (satu) buah flashdisk warna hitam merk DT101 G2 kapasitas 16GB. (Barang Bukti No.168)1 (satu) buah flashdisk warna biru merk DT101 G2 kapasitas 4GB. (Barang Bukti No.169);1 (satu) Odner warna hitam bertuliskan Kertas Kerja Pemeriksaan atas nama Wajib Pajak PT. NUSA RAYA CIPTA tahun Pajak 2008 yang berisi : - 1 (satu) copy lembar disposisi tanggal 8 Mei 2009 dari Kepala Seksi
Pengawasan dan Konsultasi II KPP Madya Jakarta Timur -
389
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 389
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
- 1 (satu) copy lembar Pengawasan Arus dokumen atas nama PT
NUSA RAYA CIPTA tanggal 5 Mei 2009.
- 1 (satu) copy lembar penelitian SPT Tahunan PPH Badan atas nama
PT NUSA RAYA CIPTA tahun pajak 2008;
- 1 (satu) bendel copy SPT Tahunan tahun pajak 2008 beserta SPP nya
atas nama PT NUSA RAYA CIPTA.
- 4 (empat) lembar asli Surat Panggilan masing- masing atas nama
HANDOKO, NILA SUTA.
- 1 (satu) lembar sampul Verbaal perihal Permohonan Pembahasan
Pemeriksaan Buper PT Nusa Raya Cipta.
- 1 (Satu) lembar asli Surat Tugas Penggantian Pemeriksaan Bukti
Permulaan Nomor: STP.PBP-29/WPJ.20/2012 tanggal 17 September
2012;
- 1 (Satu) lembar asli Surat Tugas Penggantian Pemeriksaan Bukti
Permulaan Nomor : STP.PBP-04/WPJ.20/2011 tanggal 28 Juli 2011;
- 1 (Satu) lembar copy Surat Perintah Pemeriksaan Pajak Nomor :
PRIN-2/ WPJ.20/BD.0402/2010 tanggal 25 Maret 2010.
- 1 (satu) lembar sampul Verbaal perihal Panggilan untuk memberikan
Keterangan an. PT Nusa Raya Cipta beserta Surat Panggilan
bernomor PANG.BP-03/WPJ.20/BD.0700/2012.
- 1 (satu) lembar sampul Verbaal perihal Panggilan untuk memberikan
Keterangan an. PT Nusa Raya Cipta beserta Surat Panggilan
bernomor PANG.BP-001/WPJ.20/BD.0700/2011.
- 1 (satu) lembar disposisi dari Kepala KPP Pratama Jakarta Pluit perihal
Jawaban Konfirmasi Kebenaran Faktur Pajak atas Pembeli PT Nusa
Raya Cipta/01.300.554.1-007.000 beserta 1 (satu) set jawaban
konfirmasi.
- 2 (Dua) lembar surat ijin keluar masing-masing atas nama AWWAM
MUNAZAT dan C. SIGIT TRIATMONO.
- 2 (dua) lembar berita acara keterangan di tempat wajib pajak yang
ditandatangani oleh SUWARDI.
- 4 (empat) Lembar Surat panggilan masing-masing nomor
PANG.BP-36/WPJ.20/BD.0700/2011,PANG.BP-37/WPJ.20/
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 390
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
BD.0700/2011, PANG. BP-38/WPJ.20/BD.0700/2011, dan
PANG.BP-39/WPJ.20/ BD.0700/ 2011.
- 1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor: ND-25/WPJ.20/2010 tanggal 17
Maret 2010 yang ditandatangani oleh ERWIN SILITONGA.
- 1 (satu) set Surat Permintaan Klarifikasi Data Pajak Keluaran Nomor
S-237/WPJ.20/BD.04/2011 tanggal 15 Agustus 2011.
- 1 (satu) set Naskah Serah Terima Pemeriksaan nomor : NST- /
WPJ.20/BD.0700/2011 tanggal 9 Juni 2011;
- 1 (satu) bendel, Laporan Keuangan Konsolidasi PT Nusa Raya Cipta
dan Anak perusahaan untuk tahun 31 Desember 2008 dan 2007;
- 1 (satu) set Profile Wajib Pajak PT Nusa raya Cipta.
- 2 (dua) lembar tanda terima atas nama PT Nusa Raya Cipta masing-
masing tanggal 18 Oktober 2010 dan 4 Oktober 2010.
- 1 (Satu) lembar asli Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Bukti
permulaan Nomor: Pemb-04/WPJ.20/BD.0402/2010 tanggal 25 Maret
2010.
- 1 (satu) set Data master File Wajib Pajak Atas nama PRINTO JAYA
PRIMA.
- 1 (satu) rangkap Laporan IDLP Nomor Lap-01/ WPJ.20 BD.0700/2010.
- 1 (satu) lembar Nota Dinas nomor : ND-18/ WPJ.20/BD.0402/2010;
- 1 (satu) Lembar Surat Tugas Nomor ST-1246/WPJ.20/2010 tanggal
26 Oktober 2010.
- 1 (satu) set Surat Nomor S.BP-151/WPJ.20/BD.0700/2010 tanggal 22
September 2010 perihal Permohonan Peminjaman Berkas Wajib
Pajak.
- 1 (satu) set Surat Nomor S.BP-153/WPJ.20/BD.0700/2010 tanggal 22
September 2010 perihal Permintaan Peminjaman/ perolehan Buku,
Catatan dan Dokumen. (Barang Bukti No.170)
1 1 (satu) odner biru yang berjudul Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) dengan Nomor SPP : Prin-08/WPJ.20/BD.04/2010 atas nama wajib pajak PT Delta Internusa tahun pajak 2008, yang berisi : - 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan tanggal 2 Mei 2012 di atas Materai
yang ditandatangani oleh ADDI WINARKO;
- 3 (tiga) lembar Surat Nomor 16/S.KON-AU/JKC/II/09 tanggal 5 Februari
2009
391
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 391
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
- 1 (satu) lembar Pengawasan arus dokumen dan Penerimaan Surat
beserta 1 (set) SPT Tahunan atas nama Wajib Pajak PT Delta
Internusa tahun pajak 2009.
- 1 (satu) set copy SPT Tahunan atas nama Wajib Pajak NOJORONO
TOBACCO INTERNATIONAL tahun pajak 2008.
- 1 (satu) set SPT Tahunan atas nama Wajib Pajak NIKKI SUPER
TOBACCO INDONESIA tahun pajak 2008;
- 1 (satu) set copy Lampiran SPT Tahunan atas nama Wajib Pajak PT
NIKORAMA CITRA TOBACCO tahun pajak 2008.
- 1 (satu) set copy SPT Tahunan atas nama Wajib Pajak AROMA
TOBACCO INTERNATIONAL tahun pajak 2008
- 1 (satu) lembar copy Bukti Penerimaan Surat beserta 1 (set) SPT
Tahunan PPh Badan atas nama Wajib Pajak PT NOJORONO
TOBACCO INTERNATIONAL tahun pajak 2008.
- 1 (satu) bendel copy Laporan Keuangan Konsolidasi PT NOJORONO
TOBACCO INTERNATIONAL dan anak perusahaan periode 31
Desember 2008 dan 2007.
- 1 (satu) bendel copy Laporan Auditor Independen PT NIKKI SUPER
TOBACCO INDONESIA KUDUS tanggal 31 Desember 2008.
- 1 (satu) bendel copy Laporan Auditor Independen PT NIKORAMA
CITRA TOBACCO KUDUS tanggal 31 Desember 2008.
- 1 (satu) bendel copy Laporan Auditor Independen PT AROMA
TOBACCO INTERNASIONAL tanggal 31 Desember 2008. (Barang
Bukti No.171)
1 (satu) odner biru berjudul Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) Nomor SPP : Prin-08/WPJ.20/BD.04/2010 atas nama Wajib Pajak PT Delta Internusa tahun pajak 2008 yang berisi : - Fotokopi PT. Delta Internusa tanpa nomor tanggal 22-01-13 beserta
lampiran
- Fotokopi Laporan Auditor Independen atas laporan keuangan PT.
Delta Internusa periode 2007 dan 2008 dari KAP Ngurah Arya dan
Rekan
- Profil wajib pajak PT. Delta Internusa
- Surat ijin usaha perdagangan (SIUP) Besar Nomor: 03016/1.824.51
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 392
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
- Tanda Daftar Perusahaan Terbatas PT. Delta Internusa
- Keputusan MEnteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-66588.AH.01.02
tahun 2008 tanggal 22 September 2008
- Akte pernyataan Keputusan Rapat PT. Delta Internusa tanggal 18 Juni
2008 No. 16 Notaris Drs. Ika Slamet Riyono, SH
- Surat dari PT. Nojorono Kudus kepada PT. Delta Internusa dengan
nomor :
- 046/Pemb/XII/08 tanggal 19-12-2008 perihal kenaikan harga
- 041/Pemb/XI/08 tanggal 21-11-2008 perihal kenaikan harga
- 034/Pemb/X/08 tanggal 23-10-2008 perihal kenaikan harga
- 029/Pemb/VIII/08 tanggal 29-08-2008 perihal kenaikan harga
- 015/Pemb/V/08 tanggal 29-05-2008 perihal kenaikan harga
- 004/Pemb/II/08 tanggal 09-02-2008 perihal kenaikan harga
- 063/Pemb/XII/07 tanggal 06-12-2007 perihal kenaikan harga
- Surat dari PT. NIki Super Tobacco Indonesia kepada PT. Delta
Internusa dengan nomor :
- 21/Pemb/2008 tanggal 19-12-2008 perihal kenaikan harga jual
- 20/Pemb/2008 tanggal 27-11-2008 perihal kenaikan harga jual
- 014/Pemb/2008 tanggal 23-10-2008 perihal kenaikan harga jual
- 03/Pemb/2008 tanggal 02-06-2008 perihal kenaikan harga jual
- 01/Pemb/2008 tanggal 11-02-2008 perihal kenaikan harga jual
- 22/Pemb/2007 tanggal 07-12-2007 perihal kenaikan harga jual-
- Surat dari PT. Nikorama Citra Tobacco kepada PT. Delta Internusa
dengan nomor :
- 007/HRG/NIKO/2008 tanggal 19-12-2008
- 005/HRG/NIKO/2008 tanggal 23-09-2008
- 006/HRG/NIKO/2008 tanggal 23-10-2008
- 004/HRG/NIKO/2008 tanggal 01-08-2008
- 003/HRG/NIKO/2008 tanggal 08-04-2008
- 002/HRG/NIKO/2008 tanggal 03-04-2008
- 001/HRG/NIKO/2007 tanggal 09-02-2008
- 009/HRG/NIKO/2007 tanggal 07-12-2007
- Surat dari PT. Aroma Tobacco Internasional Nomor: 011/ATI/V/07
tanggal 25 Mei 2007;
393
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 393
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
- Berita Acara Permintaan Keterangan Nomor: BAPK-01/WPJ.20/ BD.
0700/2012 tanggal 06 Maret 2012 terhadap Giwangseh.
- Berita Acara Permintaan Keterangan Nomor: BAPK-22/WPJ.20/ BD.
0700/2011 tanggal 09 Maret 2011 terhadap L. Suryawidjaja Djuhadi.
- BAPK Lanjutan tanggal 01-11-2012 terhadap Giwangseh
- 1 (satu) set Surat Permohonan Peminjaman Berkas Wajib Pajak
Nomor : S.BP-77/WPJ.20/BD.0700/2010 tanggal 05 April 2010
- 1 (satu) set Surat permintaan/perolehan buku, catatan dan dokumen
nomor : S-76/WPJ.20/BD.0700/2010 tanggal 05 April 2010
- Surat Tugas PEnggantian Pemeriksaan Bukti Permulaan Nomor:
STP.PBP-28/WPJ.20/2012 tanggal 17 September 2012.
- Surat Perintah Pemeriksaan Pajak Nomor: PRIN.BP-08/WPJ.20/
BD.04/2010 tanggal 30 April 2010
- PEmberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan Nomor: PEMB.BP-15/
WPJ.20/BD.04/2010 tanggal 30 April 2010
- Pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan Nomor:
S.PEMB.BP-16/ WPJ.20/BD.04/2010 tanggal 30 April 2010
- Nota Dinas Nomor : ND-49/WPJ.20/2010 tanggal 15 April 2010
- Nota DInas IDLP Nomor : ND-28/WPJ.20/BD.0402/2010 tanggal
26-03-2010 - Laporan Hasil Pengembangan dan Analisis IDLP
Nomor: LAP-07 /WPJ.11/BD.0401/TIM.IDLP/2010 tanggal 25-03-2010
-Satu Bundel Data Master File Wajib Pajak - Company Profile Bentoel
Group (Barang Bukti No.172)
1 (satu) lembar asli bertuliskan “Buku Kas Kredit” PT NOJORONO TOBACCO INTERNATIONAL Tanggal 20/03/2013 No. 001052/K/B, untuk pengeluaran uang sebesar Rp1.700.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus juta rupiah). (Barang Bukti No.173)1 (satu) lembar Asli Tanda Terima yang bertuliskan dari KUDUS, Jumlah Rp 1.700.000.000,- terbilang Satu Milyar Tujuh Ratus Juta Rupiah untuk Titipan uang di Jakarta yang ditandatangani oleh K. PITOYO. (Barang Bukti No.174)1 (satu) lembar Asli KAS BON nomor 137/2013 yang bertuliskan Kepada/Dari SEMENTARA, Jumlah Rp 1.500.000.000,- terbilang satu Milyar Lima ratus juta rupiah untuk Sumbangan tunai tanggal 20 maret 2013. (Barang Bukti No.175)1 (satu) lembar Asli KAS BON nomor 142/2013 yang bertuliskan Kepada/Dari SEMENTARA, Jumlah Rp 50.000.000- terbilang Lima puluh juta rupiah untuk PER KAS – TUNAI tanggal 21 maret 2013. (Barang Bukti No.176)1 (satu) lembar Asli KAS BON Tanpa Nomor yang bertuliskan Kepada/
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 394
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Dari KRISTANTO PITOYO, Jumlah Rp 3.250.000.000- terbilang Tiga Miliar dua ratus Lima puluh juta rupiah tanggal 22 maret 2013. (Barang Bukti No.177)
1 1 (satu) lembar verbaal surat Perihal Penyampaian Konsep pemeriksaan Buper atas nama WP PT Delta Internusa tanggal 19 Maret 2013 beserta Resume Konsep Laporan Bukti Pemeriksaan yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa dan Konsep Laporan Pemeriksaan Pajak Bukti Permulaan nomor: LPBP- /WPJ.20/2013 bulan Maret 2013 (Barang Bukti No.178)1 (satu) buah Amplop Coklat KEMENTRIAN KEUANGAN RI yang berisi :
- 1 (satu) buah Buku Tabungan TAHAPAN BCA Atas nama MOH
FATHAN Nomor Rekening : 6280261678. -
- 1 (satu) buah Buku Tabungan SUPERPUNDI BII atas nama M DIAN
IRWAN NUQISRA nomor rekening: 1-206-11963-0. (Barang Bukti
No.179)
1 (satu) buah Buku Tabungan Rupiah MANDIRI atas nama : M DIAN IRWAN N, Nomor Rekening : 031-00-0513659-6, Jl. Kayumanis Barat Rt 001 Rw 009 No.18 kayu manis Jakarta 13130. (Barang Bukti No.180)1 (satu) buah Buku Catatan bertuliskan “KANWIL DJP JAKARTA TIMUR” (Barang Bukti No.181)
1 5 lembar (copy) Akta Jual Beli No. 67 tahun 2007 tanggal 14 Februari tahun 2007 PPAT Widyatmoko SH. (Barang Bukti No.182)6 lembar (copy) Sertifikat Tanda Bukti Hak HM. 7649/ Kebagusan No. 09.02.04.06.1.07649. (Barang Bukti No.183);1 lembar (copy) tulisan tangan yang dibuat oleh DRG. RANI RA
UMARELLA tentang agenda mingguan. (Barang Bukti No.187)
2 (dua) lembar asli surat Petikan Keputusan Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak Nomor : KEP-29/PJ.1/UP.52/1991 tentang penyesuaian jabatan dan angka kredit dalam jabatan pemeriksa Pajak pada Direktorat Jenderal Pajak tanggal 2 Desember 1991. (Barang Bukti No.188)1 (satu) lembar verbaal surat Perihal Penyampaian Konsep pemeriksaan Buper atas nama WP PT Nusa Raya Cipta tanggal 19 Maret 2013 beserta Resume Konsep Laporan Bukti Pemeriksaan yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa dan Konsep Laporan Pemeriksaan Pajak Bukti Permulaan nomor: LPBP- /WPJ.20/2013 bulan Maret 2013 (Barang Bukti No.189); 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Timur Nomor : Kep-812/WPJ.20/2012 tentang susunan tim penelaah Konsep Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Timur. (Barang Bukti No.190);
1 1 (satu) Bundel Berita Acara Penelaahan Pemeriksaan Bukti Permulaan Np. BA-10/WPJ.20/BD.04/2013 tanggal 29 April 2013 atas nama WP PT Delta Internusa (Barang Bukti No.191)
1 1 (satu) lembar Surat Nomor S-705/WPJ.20/2013 tanggal 27 Maret 2013 tentang Undangan Pembahasan (review) Konsep Laporan Bukti
395
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 395
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Permulaan. (Barang Bukti No.192)1 (satu) bundel konsep laporan pemeriksaan pajak bukti permulaan atas nama wajib pajak PT Delta Internusa. (Barang Bukti No.194)1 (satu) bundel copy yang telah dilegalisir Buku register surat Nomor P4 2013. (Barang Bukti No.195)
1 1 (satu) lembar asli surat nomor S-705/WPJ.20/2013 tanggal 27 Maret 2013 perihal Undangan Pembahasan (review) konsep laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang ditandatangani oleh HARIO DAMAR. (Barang Bukti No.196)1 (satu) lembar asli Nota dinas Nomor ND-21/WPJ.20/2013 tanggal 27 Maret 2013 dengan hal Pembahasan Laporan Bukti Permulaan dengan tim pembahas. (Barang Bukti No.197)1 (satu) lembar asli Daftar hadir Laporan Pemeriksaan Bukti permulaan a.n. PT Delta Internusa yang ditandatangani oleh ADE LILI (Barang Bukti No.198)1 (satu) bundel copy legalisir dokumen SPT Tahunan tahun 2008 atas nama wajib pajak PT Delta Internusa beserta tanda terima SPT nomor 006069 (Barang Bukti No.199)
2 1 (satu) bundel copy tanda terima bukti potong PPH pasal 22 atas nama wajib pajak PT Delta Internusa, dengan dokumen terdepan Tanda terima Dokumen tahun 2008 yang dipinjamkan kepada Kanwil DJP Jaktim. (Barang Bukti No.200) Uang tunai sejumlah SGD 5.000,- (lima ribu dolar singapura) (Barang Bukti No.201)
2. Uang tunai sejumlah Rp500.200.000,00 (lima ratus juta dua ratus ribu rupiah), yang terdiri atas: 4.352 (empat ribu tiga ratus lima puluh dua) lembar pecahan
Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan
1.300 (seribu tiga ratus) lembar pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu
rupiah). (Barang Bukti No.202)
Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka
selanjutnya ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan
dan harus dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan
dalam putusan ini;
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan meneliti keterangan
saksi-saksi, surat-surat yang diajukan di depan persidangan dan keterangan para
Terdakwa tersebut di atas untuk menemukan fakta-fakta yang sebenarnya yang
terungkap di persidangan;
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 396
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 185 ayat (4) KUHAP
menentukan “keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang
suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah
apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian
rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan
tertentu;
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang didengar
dipersidangan, jika dihubungkan ternyata ada bersesuaian satu dengan yang
lainnya dan ada saksi-saksi yang berdiri sendiri namun apabila dihubungkan satu
dengan yang lainnya ternyata berhubungan sedemikian rupa ditambah adanya
bukti-surat-surat yang diajukan dipersidangan serta adanya keterangan para
Terdakwa maka Majelis Haki m memperoleh adanya fakta-fakta sebagai berikut :
• Bahwa Terdakwa 1, Mohammad
Dian Irwan Nuqisra adalah
Pegawai Negeri Sipil pada
Direktorat Jenderal Pajak
Departemen Keuangan RI yang
diangkat berdasarkan Surat
Keputusan Direktur Jenderal Pajak
Nomor: KEP-14/PJ.13/UP.14/1988
tanggal 20 Februari 1988 dan
selaku Penyidik Pegawai Negeri
Sipil (PPNS) pada Direktorat
Jenderal Pajak yang diangkat
berdasarkan Surat Keputusan
Menteri Kehakiman RI Nomor:
C-33 PW.07.-03 Tahun 1995
tanggal 25 Oktober 1995;
• Bahwa Terdakwa 2, Eko
Darmayanto adalah Pegawai
Negeri Sipil pada Direktorat
Jenderal Pajak Departemen
Keuangan RI, dan diangkat
sebagai Pejabat Penyidik Pegawai
397
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 397
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Negeri Sipil berdasarkan Surat
Keputusan Menteri Hukum dan
Ham RI Nomor: C-17.HN.05.01
Tahun 2006 tanggal 8 Mei 2006;
• Bahwa sekitar tahun 2010 Kantor
Wilayah DJP Jakarta Timur pernah
melakukan penyidikan terhadap
wajib pajak PT. The Mater Steel
Manufactory karena adanya
pemeriksaan Surat Pemberitahuan
Lebih Bayar (SPTLB), dan
ditemukan pengakuan hutang tidak
wajar oleh wajib pajak PT. The
Master Steel Manufactory sebesar
Rp. 1.003.000.000.000,- (satu
triliyun tiga milyar rupiah), dan
setelah dilakukan EOI (Exchage of
Information) bahwa disimpulkan
bukan transaksi hutang, sehingga
status pemeriksaan ditingkatkan
menjadi pemeriksaan bukti
permulaan (BUPER);
• Bahwa dari hasil pemeriksaan
Buper disimpulkan bahwa
pengakuan dari wajib pajak PT.
The Master Steel Manufactory
terkait dengan transaksi hutang
sebesar Rp. 1.003.000.000.000,-
(satu triliyun tiga milyar rupiah),
tidak dapat diterima, sehingga
disimpulkan bahwa transaksi
tersebut adalah penghasilan lain-
lain yang tidak dilaporkan sesuai
dengan ketentuan Pasal 4 UU No.
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 398
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
7 tahun 1983 tentang pajak
penghasilan;
• Bahwa terhadap hasil pemeriksaan
BUPER tersebut akhirnya
dilakukan gelar perkara bersama
Direktorat Intelijen dan Penyidik
DJP untuk diusulkan naik ke
tingkat penyidikan yaitu wajib pajak
PT. The Master Steel Manufactory
telah melanggar Pasal 39 huruf d
UUKUP;
• Bahwa dari hasil pemeriksaan
BUPER tersebut, wajib pajak PT.
The Master Steel Manufactory
mengakui kesalahannya, bahwa
transaksi sebesar Rp.
1.003.000.000.000,- (satu triliyun
tiga milyar rupiah) adalah transaksi
penjualan kepada pihak ketiga
(pembeli/konsumen);
• Bahwa setelah adanya pengakuan
tersebut wajib pajak PT. The
Master Steel Manufactory meminta
kepada Kanwil DJP Jakarta Timur
dengan kesadaran sendiri dapat
membetulkan SPT terkait transaksi
sebesar Rp. 1.003.000.000.000,-
(satu triliyun tiga milyar rupiah),
sehingga wajib pajak PT. The
Master Steel Manufactory
melunasi pajak terhutang ditambah
denda 150 % (seratus lima puluh
persen) yaitu sebesar Rp.
165.000.000.000,- (seratus enam
399
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 399
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
puluh lima milyar rupiah), sesuai
ketentuan Pasal 8 ayat (3)
UUKUP;
• Bahwa setelah ada pembayaran
tersebut, Tim BUPER
melaporkan dan meminta
persetujuan dengan mekanisme
Pasal 8 ayat (3) UUKUP kepada
saksi Hario Damar selaku Kepala
Kantor Wilayah DJP Jakarta
Timur, namun saksi setelah Hario
Damar menanyakan kepada Kabid
P-4 untuk dilakukan validasi,
setelah itu persetujuan dengan
mekanisme Pasal 8 ayat (3)
UUKUP belum dapat di setujui
karena masih sumir, dan
dilanjutkan dengan gelar perkara;
• Bahwa setelah gelar perkara,
kemudian saksi Hario Damar
memberikan beberapa persyaratan
agar mekanisme penyelesaian
temuan pelanggaran oleh wajib
pajak PT. The Master Steel
Manufactory dapat diterima
sebagaimana ketentuan pasal 8
ayat (3) setelah melakukan
pengujian transaksi penjualan,
proses transaksi, pengecekan data
pembeli dll;
• Bahwa sekitar pertengahan tahun
2012 saksi Ngadiman dan saksi
Effendy Komala dari PT. The
Master Steel Manufactory
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 400
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
melakukan pertemuan dengan
saksi Hario Damar, dan dalam
pertemuan tersebut saksi Effendy
Komala menyampaikan bahwa PT.
The Master Steel Manufactory
dalam keadaan rugi dan kelebihan
stock;
• Bahwa sekitar akhir tahun 2012,
saksi Effendi Komala bertemu
kembali dengan saksi Hario Damar
untuk menyampaikan satu bundel
dokumen penjualan atas transaksi
sebesar Rp. 1.003.000.000.000,-
(satu triliyun tiga milyar rupiah),
akan tetapi data tersebut dianggap
belum lengkap;
• Bahwa pada bulan Desember
2012 pada saat Tim BUPER
melakukan pemeriksaan terhadap
wajib pajak PT. The Master Steel
Manufactory terjadi mutasi personil
di Kanwil DJP Jakarta Timur,
sehingga terjadi penggantian Tim
BUPER yang lama kepada Tim
BUPER yang baru yang
beranggotakan Terdakwa 1,
Mohammad Dian Irwan Nuqisra,
Kusno Utomo, Awwam Munazat,
Aryanto, dan Terdakwa 2, Eko
Darmayanto;
• Bahwa setelah Tim BUPER yang
baru dibentuk, kemudian
melanjutkan pemeriksaan pajak
PT. The Master Steel Manufactry
401
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 401
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
dengan melakukan validasi
terhadap transaksi sebesar Rp.
1.003.000.000.000,- (satu triliyun
tiga milyar rupiah) yang dimpimpin
oleh Terdakwa 1, Mohammad
Dian Irwan Nuqisra, dan
melakukan klarifikasi atas
dokumen-dokumen dan faktur-
faktur sederhana serta bukti-bukti
pendukung termasuk harga pokok
penjualan (HPP) kepada PT. The
Master Steel Manufactory;
• Bahwa oleh karena dokumen-
dokumen, dan faktur-faktur
tersebut sudah diserahkan oleh
PT. The Master Steel Manufactory
kepada Tim BUPER yang lama,
maka pihak PT. The Master Steel
Manufactory tidak dapat memenuhi
permintaan dari Tim BUPER yang
baru;
• Bahwa setelah dilakukan
pengujian oleh Kanwil DJP Jakarta
Timur terhadap kewajaran atas
transaksi sebesar Rp.
1.003.000.000.000,- (satu triliyun
tiga milyar rupiah) tersebut, maka
Kanwil DJP Jakarta Timur tidak
bisa menerima penyelesaian
melalui ketentuan Pasal 8 ayat (3)
UUKUP karena persyaratan belum
dipenuhi;
• Bahwa dengan tidak dipenuhinya
persyaratan tersebut, maka saksi
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 402
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Hario Damar selaku Kepala Kantor
Wilayah DJP Jakarta Timur
memerintahkan Terdakwa 1,
Mohammad Dian Irwan Nuqisra,
dan Terdakwa 2, Eko
Darmayanto untuk mengusulkan
perkara perpajakan PT. The
Master Steel Manufactory tahun
pajak 2008 dinaikan ke
Penyidikan;
• Bahwa selanjutnya saksi Hario
Damar menerbitkan Surat Perintah
Penyidikan Nomor: Prin-01.DIK/
WPJ.20/ 2013 tanggal 2 April
2013, dan menunjuk Terdakwa 1,
Mohammad Dian Irwan Nuqisra
dan Terdakwa 2, Eko
Darmayanto sebagai tim penyidik
perkara tindak pidana perpajakan
PT. The Master Steel Manufactory
dengan tersangka Diah Soemedi,
Istanto Burhan, dan Ngadiman
dengan sangkaan melakukan
tindak pidana di bidang perpajakan
atas perbuatan dengan sengaja
menyalahgunakan tanpa hak
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
dan menyampaikan Surat
Pemberitahuan Tahunan (SPT)
PPh Badan Tahun 2008, yang
isinya tidak benar atau tidak
lengkap yang melanggar ketentuan
Pasal 39 ayat (1) huruf b dan d, jo
Pasal 43 UUKUP;
403
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 403
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
• Bahwa pada tanggal 17 April 2013
saksi Diah Soemedi, saksi Effendy
Komala, dan saksi Ruben Torop
Hutabarat (Konsultan Pajak PT.
The Master Steel Manufactory)
mengadakan pertemuan dengan
saksi Hario Damar di ruangannya
Kantor DJP Jakarta Timur, dan
pada pertemuan tersebut, saksi
Hario Damar mengatakan bahwa
PT. The Master Steel Manufactory
harus membayar pokok pajak
terhutang 30 % (tiga puluh persen)
dari transaksi sebesar Rp.
1.003.000.000.000,- (satu triliyun
tiga milyar rupiah), ditambah
dengan denda empat kali pokok
terhutang, sehingga yang harus
dibayar PT. The Master Steel
Manuafactory berjumlah Rp.
1.500.000.000.000,- (satu triliyun
lima ratus milyar rupiah), dan dari
jumlah perhitungan pajak tersebut,
saksi Diah Soemedi mengatakan
tidak mampu untuk membayarnya,
kemudian di jawab oleh saksi
Hario Damar agar berurusan
dengan Penyidik;
• Bahwa pada tanggal 24 April 2013
Terdakwa 2, Eko Darmayanto
menghubungi saksi Ruben Torop
Hutabarat untuk mengajak
bertemu dengan saksi Diah
Soemedi, dan atas permintaan
Terdakwa 2, Eko Darmayanto
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 404
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
tersebut selanjutnya pada tanggal
25 April 2013 bertempat di ruang
Private Room Restaurant
Bruschetta Hotel Borobudur
Jakarta, Terdakwa 2, Eko
Darmayanto dan Terdakwa 1,
Mohammad Dian Irwan Nuqisra
melakukan pertemuan dengan
saksi Diah Soemedi, dan hadir
pula saksi Istanto Burhan, saksi
Effendy Komala yang menunggu di
luar ruangan, sementara saksi
Ruben Torop Hutabarat datang
terlambat;
• Bahwa dalam pertemuan tersebut
saksi Diah Soemedi
menyampaikan kepada Terdakwa
1, Mohammad Dian Irwan
Nuqisra dan Terdakwa 2, Eko
Darmayanto agar membantu
proses penyidikan PT. The Master
Steel Manufactory, kemudian
Terdakwa 1, Mohammad Dian
Irwan Nuqisra dan Terdakwa 2,
Eko Darmayanto meminta saksi
Diah Soemedi untuk membayar
sebesar Rp. 150.000.000.000,-
(seratus lima puluh milyar rupiah),
akan tetapi permintaan tersebut
tidak di respon oleh saksi Diah
Somedi, dan Terdakwa 2, Eko
Darmayanto meminta agar dalam
waktu dekat diserahkan dahulu
uang sejumlah Rp
405
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 405
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
10.000.000.000,- (sepuluh milyar
rupiah);
- Bahwa pada tanggal 30 April 2013 Terdakwa 1, Mohammad Dian Irwan
Nuqisra dan Terdakwa 2, Eko Darmayanto melakukan pertemuan dengan
saksi Ruben Torop Hutabarat di Lobby Hotel Amaris Bandara Soekarno-Hatta.
Dalam pertemuan tersebut Terdakwa 2, Eko Darmayanto menginformasikan
proses penyidikan tindak pidana PT. The Master Steel Manufactory akan diatur,
dan Terdakwa 1, Mohammad Dian Irwan Nuqisra dan Terdakwa 2, Eko
Darmayanto akan ke kantor PT. The Master Steel Manufcatory untuk
menyampaikan surat panggilan kepada saksi Diah Soemedi dan saksi Istanto
Burhan;
- Bahwa pada tanggal 01 Mei 2013 Terdakwa 1, Mohammad Dian Irwan
Nuqisra dan Terdakwa 2, Eko Darmayanto mengadakan pertemuan dengan
saksi Diah Soemedi, saksi Effendy Komala dan saksi Ruben Torop Hutabarat di
di kantor PT. The Master Steel Manufactory untuk mengantarkan surat
panggilan kepada saksi Diah Soemedi dan saksi Istanto Burhan sebagai,
sekaligus juga memberikan draf Berita Acara Pemeriksaan saksi Diah Soemedi
dan saksi Istanto Burhan yang sudah ada jawabannya;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut Terdakwa 2, Eko Darmayanto
menyampaikan kembali tentang uang sebesar Rp. 150.000.000.000,- (seratus
lima puluh milyar rupiah), dan minta segera di-droping sebagai dana awal
sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);
- Bahwa pada tanggal 02 Mei 2013 Terdakwa 2, Eko Darmayanto melakukan
pertemuan dengan saksi Effendy Komala dan saksi Ruben Torop Hutabarat di
Hotel Kartika Chandra Jl. Gatot Subroto Jakarta, selanjutnya dalam pertemuan
tersebut Terdakwa 2, Eko Darmayanto menanyakan kembali kepada saksi
Effendy Komala mengenai realisasi tentang dana tersebut;
- Bahwa pada tanggal 3 Mei 2013 Terdakwa 1, Mohammad Dian Irwan
Nuqisra dan Terdakwa 2, Eko Darmayanto melakukan pemeriksaan terhadap
saksi Diah Soemedi dan saksi Istanto Burhan selaku tersangka di Pabrik PT.
The Master Steel Manufactory di Bekasi, namun pemeriksaan tersebut hanya
dilakukan secara formalitas karena isi BAP saksi Diah Soemedi dan saksi
Istanto Burhan telah dipersiapkan, sehingga hanya meminta tanda tangan
saksi Diah Soemedi dan saksi Istanto Burhan, pada saat itu Terdakwa 2, Eko
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 406
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.idDarmayanto kembali menanyakan kepada saksi Diah Soemedi terkait dana
yang dimintakannya pada pertemuan di Hotel Borobudur Jakarta;
• Bahwa atas permintaan tersebut,
selanjutnya pada tanggal 6 Mei
2013 di kantor PT. The Master
Steel Manufactory, saksi Diah
Soemedi menyerahkan uang
sebesar SGD300,000 (tiga ratus
ribu dollar Singapura) yang
dikemas dalam amplop warna
coklat kepada saksi Effendy
Komala untuk diberikan kepada
Terdakwa 2, Eko Darmayanto;
• Bahwa selanjutnya saksi Effendy
Komala menghubungi Terdakwa
2, Eko Darmayanto untuk
membicarakan teknis penyerahan
uang tersebut, dan disepakati
penyerahannya dilakukan dengan
cara uang diletakan di dalam mobil
sedan Honda City warna hitam
nomor polisi B 2831 JL milik
Terdakwa 1, Mohammad Dian
Irwan Nuqisra yang akan diparkir
di Terminal 2 Bandara Soekarno
Hatta Cengkareng dan Terdakwa
1, Mohammad Dian Irwan
Nuqisra meminta saksi Effendi
Komala untuk mengambil kunci
mobil tersebut pada sore harinya di
Kantor Pajak DJP Jakarta Timur Jl.
Gatot Subroto Jakarta Selatan;
• Bahwa pada Tanggal 7 Mei 2013
Terdakwa 1, Mohammad Dian
407
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 407
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Irwan Nuqisra dan Terdakwa 2,
Eko Darmayanto bersama
dengan saksi Maman, selanjutnya
mengantarkan dan memarkir mobil
sedan Honda City warna hitam
Nomor Polisi B 2831 JL di parkiran
Terminal 2 Bandara Soekarno
Hatta, setelah itu Terdakwa 2,
Eko Darmayanto kembali ke
kantornya membawa kunci, Surat
Tanda Nomor Kendaraan (STNK)
dan kartu parkir mobil Honda City
tersebut;
• Bahwa pada sore harinya, saksi
Effendy Komala menemui
Terdakwa 2, Eko Darmayanto di
Kantor Pajak DJP Jakarta Timur
untuk mengambil kunci mobil
tersebut, dan selanjutnya
Terdakwa 2, Eko Darmayanto
menyerahkan kunci, STNK,
beserta kartu parkir kepada saksi
Effendy Komala sambil
mengatakan “Nanti kalau ada
titipan taruh saja di situ”;
• Bahwa setelah menerima kunci,
STNK dan kartu parkir mobil
Honda City, selanjutnya saksi
Effendy Komala menuju ke
Terminal 2 Bandara Soekarno
Hatta untuk menaruh uang
sebesar SGD300,000 (tiga ratus
ribu dollar Singapura) di mobil
Honda City tersebut, dan setelah
itu saksi Effendy Komala menemui
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 408
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa 2, Eko Darmayanto
yang telah menunggu di parkiran
Terminal 2 Bandara Soekarno
Hatta untuk menyerahkan kembali
kunci mobil tersebut;
• Bahwa setelah menerima kunci
mobil tersebut, Terdakwa 2, Eko
Darmayanto kemudian menemui
Terdakwa 1, Mohammad Dian
Irwan Nuqisra di Warung Bakso
Nusantara Terminal 2 Bandara
Soekarno Hatta, selanjutnya
Terdakwa 1, Mohammad Dian
Irwan Nuqisra dan Terdakwa 2,
Eko Darmayanto bersama-sama
menuju ke mobil untuk mengambil
uang sebesar SGD300,000 (tiga
ratus ribu dollar Singapura),
kemudian uang tersebut dibagi
untuk Terdakwa 1, Mohammad
Dian Irwan Nuqisra sebesar
SGD150,000 (seratus lima puluh
ribu dollar Singapura), dan
Terdakwa 2, Eko Darmayanto
Terdakwa II sebesar SGD150,000
(seratus lima puluh ribu dollar
Singapura), namun kemudian
Terdakwa 2, Eko Darmayanto
meminta tambahan kepada
Terdakwa 1, Mohammad Dian
Irwan Nuqisra sebesar
SGD20,000 (dua puluh ribu dollar
Singapura) dengan alasan untuk
pengurusan berkas perkara tindak
409
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 409
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
pidana perpajakan PT. The Master
Steel Manufactory dengan
tersangka Diah Soemedi dan
Istanto Burhan;
• Bahwa pada tanggal 8 Mei 2013
Terdakwa 2, Eko Darmayanto
atas perintah Terdakwa 1,
Mohammad Dian Irwan Nuqisra
meminta kepada saksi Effendy
Komala untuk segera
menyerahkan kekurangan uang
yang dimintakan tersebut kepada
saksi Diah Soemedi;
• Bahwa atas permintaan Terdakwa
2, Eko Darmayanto tersebut,
maka pada tanggal 12 Mei 2013,
saksi Effendy Komala mengirim
Short Massage Service (SMS)
kepada Terdakwa 2, Eko
Darmayanto yang isinya
menanyakan kapan penyerahan
sisa uang dapat dilakukan, dan
dijawab oleh Terdakwa 2, Eko
Darmayanto melalui SMS yang
berbunyi, “Selasa, jam yang sama
dan tempat sama”;
• Bahwa selanjutnya pada hari
Senin tanggal 13 Mei 2013
Terdakwa 2, Eko Darmayanto
memberitahu Terdakwa 1,
Mohammad Dian Irwan Nuqisra
tentang adanya rencana
penyerahan uang dari saksi Diah
Soemedi melalui SMS yang
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 410
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
berbunyi “hari Selasa mau ada
kiriman lagi”;
• Bahwa pada hari Selasa tanggal
14 Mei 2013 Terdakwa 2, Eko
Darmayanto menerima informasi
dari saksi Effendy Komala melalui
SMS yang berbunyi, “Pak,
sepertinya tidak jadi hari ini”, yang
kemudian dijawab oleh Terdakwa
2, Eko Darmayanto ”Ya, sudah
tidak apa-apa, terimakasih”,
kemudian saksi Effendy Komala
menjawab, “mobilnya rusak dan
cuaca tidak baik”;
• Bahwa atas jawaban saksi Effendy
Komala tersebut, Terdakwa 2,
Eko Darmayanto menanyakan
kepada saksi Effendy Komala
maksud SMS-nya, yang dijawab
oleh saksi Effendy Komala dengan
mengatakan, “bocor informasi”;
• Bahwa pada siang harinya saksi
Effendy Komala mengirim kembali
SMS kepada Terdakwa 2, Eko
Darmayanto yang isinya, “Bikin
kunci serep”, kemudian di jawab
oleh Terdakwa 2, Eko
Darmayanto ”Mobil yang dulu
rusak, pakai AVANZA saja 'OK”.
Setelah itu Terdakwa 2, Eko
Darmayanto mengajak Terdakwa
1, Mohammad Dian Irwan
Nuqisra bertemu di Terminal 3
411
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 411
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Bandara Soekarno Hatta pada
pukul 22.00 WIB;
• Bahwa sekitar pukul 21.30 Wib
Terdakwa 2, Eko Darmayanto
tiba di Terminal 3 Bandara
Soekarno Hatta dan kemudian
bertemu dengan saksi Effendi
Komala di depan Restoran
Hamburger Terminal 3, dan tidak
lama kemudian datang, dan pada
saat itu saksi Effendy Komala
mengatakan bahwa yang akan
mengantarkan uang bukan dirinya
melainkan orang suruhannya;
• Bahwa kemudian Terdakwa 1,
Mohammad Dian Irwan Nuqisra
dan Terdakwa 2, Eko
Darmayanto mengajak saksi
Effendy Komala menunjukan
lokasi parkir mobil Toyota Avanza
warna hitam Nomor Polisi B 1696
KKQ milik Terdakwa 1,
Mohammad Dian Irwan Nuqisra
di areal parkir Terminal 3, slot B 3,
selanjutnya Terdakwa 1,
Mohammad Dian Irwan Nuqisra
menyerahkan kunci dan STNK
mobil tersebut kepada saksi
Effendy Komala;
• Bahwa setelah menerima kunci
dan STNK tersebut kemudian
saksi Effendy Komala mengajak
saksi Teddy Muliawan untuk
menunjukkan posisi parkir mobil
tersebut;
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 412
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
• Bahwa sekitar pukul 07.50 WIB
saksi Teddy Muliawan berangkat
ke Terminal 3 Bandara Soekarno
Hatta dengan membawa amplop
warna coklat berisi uang, dan
sesampainya di Terminal 3
Bandara Soekarno Hatta kemudian
saksi Teddy Muliawan menuju ke
mobil Toyota Avanza warna hitam
nomor polisi B 1696 KKQ, di areal
parkiran slot B 3, dan menaruh
amplop warna coklat yang berisi
uang tersebut ke dalam mobil,
setelah itu saksi Teddy Muliawan
menghubungi Terdakwa 2, Eko
Darmayanto yang telah
menunggu di kedatangan Terminal
3 Bandara Soekarno Hatta
bersama dengan Terdakwa 1,
Mohammad Dian Irwan Nuqisra
dan menyerahkan kunci mobil
Avanza Hitam Nomor Polisi B 1696
KKQ sambil mengatakan “barang
sudah masuk ini kuncinya”;
• Bahwa selanjutnya Terdakwa 1,
Mohammad Dian Irwan Nuqisra,
dan Terdakwa 2, Eko
Darmayanto bersama-sama
menuju tempat parkir mobil
Avanza untuk memastikan mobil
tersebut telah terkunci. Pada saat
Terdakwa 1, Mohammad Dian
Irwan Nuqisra, dan Terdakwa 2,
Eko Darmayanto naik taksi,
kemudian ditangkap oleh petugas
413
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 413
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Komisi Pemberantasan Korupsi
dan dibawa ke mobil Toyota
Avanza warna hitam nomor polisi
B 1696 KKQ tersebut, yang
selanjutnya dilakukan
penggeledahan pada mobil
tersebut dan ditemukan satu
amplop coklat ukuran folio yang di
dalamnya terdapat 3 (tiga) amplop
coklat berisi:
1. Amplop pertama berisi uang SGD 100.000 (seratus ribu dollar Singapura)
yang terdiri dari 50 (lima puluh) lembar pecahan senilai SGD1.000 (seribu
Dolar Singapura) dan 5 (lima) lembar pecahan senilai SGD 10.000 (sepuluh
ribu Dolar Singapura);
2. Amplop kedua berisi SGD 100.000 (seratus ribu dollar Singapura) yang
terdiri dari 10 (sepuluh) lembar pecahan senilai SGD 10.000.00 (sepuluh
ribu dollar Singapura);
3. Amplop ketiga berisi SGD 100.000. (seratus ribu dollar Singapura) yang
terdiri dari 10 (sepuluh) lembar pecahan senilai SGD 10.000.00 (sepuluh
ribu Dolar Singapura);
- Bahwa pada bulan September 2012 Terdakwa 1, Mohammad Dian Irwan
Nuqisra, dan Terdakwa 2, Eko Darmayanto ditunjuk oleh saksi Hario Damar
sebagai Tim BUPER Pengganti berdasarkan Surat Tugas Penggantian
Pemeriksaan Bukti Permulaan Nomor: STP.PBP-28/WPJ.20/2012 tanggal 17
September 2012 terhadap PT. Delta Internusa terkait dugaan Tindak Pidana
Perpajakan berupa pengisian SPT yang tidak benar;
- Bahwa Terdakwa 1, Mohammad Dian Irwan Nuqisra, ditunjuk sebagai
Supervisor, saksi SUHARYO selaku Ketua, dan Terdakwa 2, Eko Darmayanto
selaku Anggota Tim;
- Bahwa pemeriksaan BUPER meliputi: klarifikasi kebenaran pembayaran PPh
Pasal 22 atas cukai oleh PT. Delta Internusa selaku Distributor dan
pembayaran PPh Pasal 22 atas cukai oleh PT. Nojorono Tobaco International
selaku pabrikan rokok, dan melakukan permintaan keterangan kepada saksi
GIWANGSEH selaku Manager Akuntansi PT. Delta Internusa, saksi ADDI
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 414
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.idWINARKO selaku Manager Akunting PT. Nojorono Tobaco International dan
karyawan bagian gudang PT. Delta Internusa;
- Bahwa Terdakwa 1, Mohammad Dian Irwan Nuqisra, dan Terdakwa 2, Eko
Darmayanto bersama tim pemeriksa menemukan data bahwa SPT PT. Delta
Internusa melaporkan peredaran rokok senilai Rp. 6.161.664.286.358,- (enam
trilyun seratus enam puluh satu milyar enam ratus enam puluh empat juta dua
ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah), sedangkan
nilai rokok yang masuk ke PT. Delta Internusa mencapai Rp
8.174.951.380.175,- (delapan trilyun seratus tujuh puluh empat milyar sembilan
ratus limapuluh satu juta tiga ratus delapan puluh ribu seratus tujuh puluh lima
rupiah);
- Bahwa selain temuan data tersebut, Terdakwa 2, Eko Darmayanto juga
menemukan data bahwa berdasarkan SPT Wajib Pajak atas nama saksi
Laurentius Suryawidjaya Djuhadi dan berdasarkan informasi diketahui bahwa
saksi Laurentius Suryawidjaya Djuhadi termasuk 100 (seratus orang) terkaya
di Indonesia;
- Bahwa Terdakwa 1, Mohammad Dian Irwan Nuqisra, dan Terdakwa 2, Eko
Darmayanto kemudian melaporkan kedua temuan tersebut kepada Ade Lili
selaku Kepala Bidang Pemeriksaan Penyidikan dan Penagihan Pajak pada
Kanwil DJP Jakarta Timur, dan atas laporan tersebut Ade Lili memerintahkan
Tim Pemeriksa BUPER untuk menyelesaikan pemeriksaan dan segera dibuat
laporannya karena data tersebut dapat menjadi Informasi Data Laporan
Pengaduan (IDLP) baru untuk dilakukan Pemeriksaan Buper kembali terhadap
saksi Laurentius Suryawidjaya Djuhadi selaku wajib pajak perseorangan;
- Bahwa sekitar bulan Nopember 2012 Terdakwa 1, Mohammad Dian Irwan
Nuqisra, dan Terdakwa 2, Eko Darmayanto sebelum membuat laporan
Pemeriksaan BUPER telah menemui saksi Laurentius Suryawidjaya Djuhadi
selaku Direktur PT. Delta Internusa untuk menjelaskan hasil temuan
pemeriksaan BUPER dan mengatakan bahwa pemeriksaaan belum selesai;
- Bahwa selain itu Terdakwa 1, Mohammad Dian Irwan Nuqisra, dan
Terdakwa 2, Eko Darmayanto juga menemui saksi Adhi Setiawan selaku
Manager Akuntansi PT. Nojorono Tobaco International dan saksi Addi Winarko
selaku Manager Keuangan PT. Nojorono untuk menjelaskan temuan Tim
Pemeriksa dan menyampaikan bahwa ada temuan lain terkait dengan saksi
Laurentius Suryawidjaya Djuhadi
415
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 415
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
- Bahwa dalam pertemuan tersebut Terdakwa 1, Mohammad Dian Irwan
Nuqisra, dan Terdakwa 2, Eko Darmayanto menawarkan bantuan agar
temuan pemeriksaan BUPER PT. Delta Internusa tersebut tidak dilanjutkan
pemeriksaannya dengan imbalan sejumlah uang sebesar Rp. 10.000.000.000,-
(sepuluh milyar rupiah);
- Bahwa atas tawaran dari Terdakwa 1, Mohammad Dian Irwan Nuqisra, dan
Terdakwa 2, Eko Darmayanto selanjutnya saksi Adhi Setiawan dan saksi
Addi Winarko menyampaikan kepada saksi Laurentius Suryawidjaya Djuhadi,
walaupun pada awalnya saksi Laurentius Suryawidjaya Djuhadi keberatan,
namun setelah beberapa kali pembicaraan antara Terdakwa 1, Mohammad
Dian Irwan Nuqisra, dan Terdakwa 2, Eko Darmayanto dengan saksi Addi
Winarko kemudian disepakati imbalan tersebut sebesar Rp. 3.250.000.000,-
(tiga milyar dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa sebagai realisasinya, maka pada akhir Maret 2013 saksi Addi Winarko
menghubungi Terdakwa 2, Eko Darmayanto yang menyampaikan bahwa
penyerahan uang akan dilakukan di Hotel Ciputra Jakarta Barat;
- Bahwa kemudian Terdakwa 1, Mohammad Dian Irwan Nuqisra, dan
Terdakwa 2, Eko Darmayanto menemui Adhi Setiawan dan Addi Winarko
Kamar 812 Hotel Ciputra Jakarta Barat, dan menerima menerima 2 (dua) buah
Koper yang sudah disiapkan di kamar tersebut masing-masing berisi uang
sebesar Rp. 1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) dan sebesar
Rp. 1.550.000.000,- (satu milyar lima ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa dari uang sebesar Rp. 3.250.000.000,- (tiga milyar dua ratus lima puluh
juta rupiah), Terdakwa 1, Mohammad Dian Irwan Nuqisra menerima sebesar
Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), dan untuk Terdakwa 2,
Eko Darmayanto sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta
rupiah), sedangkan sisanya oleh Terdakwa 1, Mohammad Dian Irwan
Nuqisra, dan Terdakwa 2, Eko Darmayanto diberikan kepada Adi Winarko;
- Bahwa pada bulan September 2012 Terdakwa 1, Mohammad Dian Irwan
Nuqisra, dan Terdakwa 2, Eko Darmayanto ditunjuk oleh saksi Hario Damar
sebagai Tim BUPER pengganti berdasarkan Surat Tugas Penggantian
Pemeriksaan Bukti Permulaan Nomor: STP.PBP-29/WPJ.20/2012 tanggal 17
September 2012 untuk melakukan pemeriksaan terhadap PT. Nusa Raya
Cipta (PT. NRC) terkait adanya indikasi penggunaan faktur pajak fiktif;
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 416
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
- Bahwa Terdakwa 1, Mohammad Dian Irwan Nuqisra ditunjuk selaku
Supervisor, saksi SUHARYO selaku Ketua Tim, dan Terdakwa 2, Eko
Darmayanto selaku Anggota Tim;
- Bahwa kemudian Tim melakukan pemeriksaan BUPER berupa klarifikasi data-
data, wawancara dengan pihak PT. NRC antara lain Hartono Hardjo Sasmito,
saksi Nila Suta, Benny Harto Widjaya, saksi Handoko Tedjowinoto, saksi David
Suryadi, Sukirno Gunawan dan hasilnya ditemukan bahwa PT. Printo Jaya
Prima tidak pernah melaporkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) PT. NRC dan
alamat yang tertera pada dokumen tidak diketemukan keberadaan PT. Printo
Jaya Prima;
- Bahwa pada bulan Nopember 2012 Terdakwa 1, Mohammad Dian Irwan
Nuqisra, dan Terdakwa 2, Eko Darmayanto, menemui Firman A Lubis selaku
Direktur Teknik dan Pengembangan serta saksi Handoko Tedjowinoto selaku
Kepala Bagian Keuangan PT. NRC di Kantor PT NRC Jl. D.I Pandjaitan No. 40
Jakarta Timur untuk menjelaskan hasil temuan Tim Buper yaitu: adanya
penggunaan data fiktif terkait PT. Printo Jaya, dan PPN fiktif yang dilakukan
PT. NRC, pemeriksaan BUPER terhadap PT. NRC bisa dinaikkan status
pemeriksaanya;
- Bahwa terhadap hasil temuan Tim BUPER tersebut, Firman A Lubis dan saksi
Handoko Tedjowinoto meminta agar temuan pemeriksaan dapat diselesaikan
sebatas pada pengguna faktur pajak saja, dan tidak perlu mendalami temuan-
temuan lainnya;
- Bahwa atas permintaan tersebut, Terdakwa 1, Mohammad Dian Irwan
Nuqisra, dan Terdakwa 2, Eko Darmayanto menanggapi bahwa
pemeriksaan BUPER dapat dihentikan apabila diberikan imbalan sejumlah
uang yang menurut Terdakwa 1, Mohammad Dian Irwan Nuqisra, sebesar
angka “tanggal natal”, maksudnya sebesar Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh
lima milyar rupiah), dan atas permintaan tersebut kemudian disanggupi oleh
saksi Handoko Tedjowinoto namun jumlahnya hanya sebesar Rp.
1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah), yang kemudian disepakati
oleh Terdakwa 1, Mohammad Dian Irwan Nuqisra, dan Terdakwa 2, Eko
Darmayanto dengan mengatakan ‘Ya, sudah”.
- Bahwa Terdakwa 1, Mohammad Dian Irwan Nuqisra, dan Terdakwa 2, Eko
Darmayanto dan saksi Handoko Tedjowinoto bersama-sama pergi ke rumah
makan Soto Kudus yang terletak di Jl. Otto Iskandardinata Jakarta Timur
417
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 417
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.iddengan menggunakan mobil operasional PT. NRC dan pada saat di dalam
mobil tersebut, Terdakwa 1, Mohammad Dian Irwan Nuqisra, dan Terdakwa
2, Eko Darmayanto menerima uang sebesar USD120,000. (seratus dua
puluh ribu dollar Amerika Serikat) yang dibungkus dalam amplop berwarna
coklat;
- Bahwa uang tersebut selanjutnya dibagi untuk Terdakwa 1, Mohammad Dian
Irwan Nuqisra, sebesar USD50,000. (lima puluh ribu dollar Amerika Serikat)
dan untuk Terdakwa 2, Eko Darmayanto sebesar USD50,000. (lima puluh
ribu dollar Amerika Serikat) sedangkan sisanya sebesar USD20,000. (dua
puluh ribu Dollar Amerika Serikat) menurut Terdakwa 2, Eko Darmayanto
diberikan kepada saksi Albertinus Parlinggoman Napitupulu;
- Bahwa beberapa hari setelah penerimaan uang tersebut Terdakwa 1,
Mohammad Dian Irwan Nuqisra, dan Terdakwa 2, Eko Darmayanto
menghubungi kembali saksi Handoko Tedjowinoto untuk meminta bantuan
dana dengan alasan untuk proses penyelesaian perkara PT. Genta Dunia Jaya
Raya di Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dan kemudian disanggupi oleh saksi
Handoko Tedjowinoto;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa 1, Mohammad Dian Irwan Nuqisra, dan
Terdakwa 2, Eko Darmayanto mengadakan pertemuan dengan saksi
Handoko Tedjowinoto di rumah makan Soto Kudus di Jl. Otto Iskandardinata
Jakarta Timur, dan pada pertemuan tersebut, Terdakwa 1, Mohammad Dian
Irwan Nuqisra, dan Terdakwa 2, Eko Darmayanto menerima uang sebesar
USD50,000. (lima puluh ribu dollar Amerika Serikat), yang selanjutnya uang
sebesar USD50,000. (lima puluh ribu dollar Amerika Serikat) menurut
Terdakwa 1, Mohammad Dian Irwan Nuqisra, dan Terdakwa 2, Eko
Darmayanto diberikan kepada saksi Albertinus Parlinggoman Napitupulu atas
sepengetahuan saksi Heru Sriyanto;
- Bahwa mengenai fakta-fakta selain dan selebihnya Majelis Hakim akan
pertimbangkan bersamaan dengan mempertimbangkan unsur-unsur pasal yang
didakwakan;
Menimbang, bahwa setelah memperoleh fakta-fakta tersebut di atas,,
selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 418
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
1, Mohammad Dian Irwan Nuqisra, dan Terdakwa 2, Eko Darmayanto telah
memenuhi unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum;
Menimbang, bahwa Terdakwa 1, Mohammad Dian Irwan Nuqisra, dan
Terdakwa 2, Eko Darmayanto telah diajukan oleh Penuntut Umum ke
persidangan dengan dakwaan KUMULATIF SUBSIDARITAS, yaitu :
KESATU
Primair : Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan
atas Undang–Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1
KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.
Subisidair : Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan
atas Undang–Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1
KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.
DAN
KEDUA
Primair : Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan
atas Undang–Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1
KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.
Subisidiar : Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan
atas Undang–Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1
KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.
419
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 419
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara
KUMULATIF SUBSIDARITAS, maka Majelis Hakim akan membuktikan terlebih
dahulu DAKWAAN KESATU PRIMAIR, Pasal 12 huruf a Undang-undang Nomor:
31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah
diubah dengan Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas
Undang–undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang
rumusannya berbunyi:
”Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling
singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana
denda paling sedikit Rp. 200.000.000.- ( dua ratus juta rupiah) dan paling
banyak Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah); pegawai negeri atau
penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut
diduga bahwa hadiah tersebut diberikan untuk menggerakkan agar
melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang
bertentangan dengan kewajibannya”.
Menimbang, bahwa adapun rumusan yang termaktub dalam Pasal 12 huruf
a tersebut unsurnya meliputi:
1. Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara;
2. Menerima hadiah atau janji
3. Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan untuk
menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam
jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.
Ad. 1. Unsur Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara;
Menimbang, bahwa unsur pegawai negeri atau penyelenggara negara ini,
mengandung adanya elemen yang sifatnya alternatif yaitu pegawai negeri atau
penyelenggara negara, dalam pembuktian cukup dibuktikan terpenuhinya salah
satu saja dalam unsur elemen tersebut;
Menimbang, bahwa Pasal 1 butir 2 Undang-undang No. 31 Tahun 1999
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 420
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang termasuk pengertian pegawai negeri
meliputi:
a. Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang
Kepegawaian.
b. Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang
Hukum Pidana.
c. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima
bantuan dari Keuangan Negara atau Daerah atau,
d. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang
mempergunakan modal atau fasilitas dari Negara atau Masyarakat.
Menimbang, bahwa pengertian Pegawai Negeri berdasarkan Pasal 1 butir 1
Undang-undang No. 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang No.
8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian adalah “Setiap warga Negara RI
yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang
berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas
negara lainnya, dan gaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku”.
Menimbang, bahwa pengertian Penyelenggara Negara adalah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yaitu
Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi Eksekutif,
Legislatif, atau Yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya
berkaitan dengan Penyelenggaraan Negara sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Menimbang, bahwa yang termasuk dalam Penyelenggara Negara
berdasarkan Pasal 2 Undang-undang No. 28 Tahun 1999 tersebut adalah:
1. Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara.
2. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara.
3. Menteri.
4. Gubernur.
5. Hakim.
6. Pejabat Negara yang lain sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku, dan
421
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 421
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan
Penyelenggaraan Negara sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku.
Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur tersebut di atas, bila
dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan, baik dari
keterangan para saksi, bukti surat, bukti petunjuk, keterangan para Terdakwa, dan
adanya barang bukti, maka diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa 1,
Mohammad Dian Irwan Nuqisra membenarkan nama dan identitasnya dalam
dakwaan a quo yaitu Pegawai Negeri Sipil pada Direktorat Jenderal Pajak
Departemen Keuangan RI yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direktur
Jenderal Pajak Nomor: KEP-14/PJ.13/UP.14/1988 tanggal 20 Februari 1988 dan
selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) pada Direktorat Jenderal Pajak yang
diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: C-33
PW.07.-03 Tahun 1995 tanggal 25 Oktober 1995, dan Terdakwa 2, Eko
Darmayanto adalah Pegawai Negeri Sipil pada Direktorat Jenderal Pajak
Departemen Keuangan RI, dan diangkat sebagai Pejabat Penyidik Pegawai Negeri
Sipil berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Ham RI Nomor:
C-17.HN.05.01 Tahun 2006 tanggal 8 Mei 2006, tentang Pengangkatan Sebagai
Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Lingkungan Dirjen Pajak, dan dalam
keadaan sehat rohani dan jasmani, serta mampu melakukan dan
mempertanggung-jawabkan atas perbuatan yang disangkanya melakukan tindak
pidana korupsi, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur
Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara telah terpenuhi dan ada dalam
perbuatan Terdakwa 1, Mohammad Dian Irwan Nuqisra dan Terdakwa 2, Eko
Darmayanto.
Ad. 2. Unsur menerima hadiah atau janji;
Menimbang, bahwa pengertian unsur “menerima hadiah” atau “janji” inipun
mengandung dua elemen alternatif yaitu “menerima hadiah” atau “menerima
“janji”.
Menimbang, bahwa pengertian menerima artinya seperti yang dimaksud
artikel 1720 BW (eigenaar), pasal ini sama dengan Pasal 1683 BW Indonesia.
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 422
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Percobaan menyuap jika disodorkan ketangan orang, sementara itu tawaran bukan
merupakan pemberian tetapi janji.
Menimbang, bawa pengertian menerima hadiah berarti menerima suatu
pemberian dari orang lain, bentuknya dapat berupa apa saja, misalnya uang,
barang, jasa atau kenikmatan lainnya. Sedangkan menerima janji berarti menerima
suatu kesanggupan untuk memberi atau melakukan sesuatu hal tertentu dari orang
lain.
Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan hadiah, berdasarkan Putusan
Hoge Raad tanggal 25 April 1916 adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai,
baik berupa benda berwujud, misalnya mobil, televisi, atau tiket pesawat terbang
atau benda tidak berujud, misalnya hal yang termasuk dalam Hak atas Kekayaan
Intelektual (HaKI) maupun berupa fasilitas lainnya. Adapun yang dimaksud dengan
janji adalah tawaran sesuatu yang diajukan dan akan dipenuhi oleh sipemberi
tawaran. Pada waktu menerima hadiah atau janji, tidak perlu dilakukan oleh
Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara sendiri, tetapi dapat dilakukan oleh
orang lain.
Menimbang, bahwa selesainya perbuatan menerima sesuatu atau janji,
harus nyata-nyata telah diterima oleh orang yang menerima, maka dalam tindak
pidana formil dengan perbuatan menerimapun diperlukan syarat materiil, terutama
pada perbuatan menerima sesuatu berupa benda/hadiah yang baru dianggap
perbuatan menerima hadiah selesai, kalau nyata-nyata benda itu telah diterima
oleh yang menerima yakni diperlukan syarat telah beralihnya kekuasaan atau
benda ke dalam kekuasaan sipenerima, maka perbuatan menerima belumlah
dianggap terwujud secara sempurna. Demikian juga dengan obyek sesuatu janji
yang diberikan oleh sipemberi pada pegawai negeri, untuk selesainya perbuatan
menerima suatu janji, haruslah secara nyata janji tersebut diterima oleh Pegawai
Negeri.
Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur tersebut di atas, dan
dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan ini, baik dari
keterangan saksi-saksi, bukti surat, bukti petunjuk, barang bukti dan keterangan
para Terdakwa, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:
423
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 423
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
• Bahwa Terdakwa 1, Mohammad
Dian Irwan Nuqisra dan
Terdakwa 2, Eko Darmayanto
untuk membantu proses
penyidikan PT. The Master Steel
Manufactory, meminta kepada
saksi Diah Soemedi untuk
membayar sebesar Rp.
150.000.000.000,- (seratus lima
puluh milyar rupiah), dan meminta
agar dalam waktu dekat
diserahkan dahulu uang sejumlah
Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh
milyar rupiah);
- Bahwa pada tanggal 01 Mei 2013 Terdakwa 1, Mohammad Dian Irwan
Nuqisra dan Terdakwa 2, Eko Darmayanto dalam pertemuan dengan saksi
Diah Soemedi, saksi Effendy Komala dan saksi Ruben Torop Hutabarat di di
kantor PT. The Master Steel Manufactory untuk mengantarkan surat panggilan
kepada saksi Diah Soemedi dan saksi Istanto Burhan sebagai, sekaligus juga
memberikan draf Berita Acara Pemeriksaan saksi Diah Soemedi dan saksi
Istanto Burhan yang sudah ada jawabannya, menyampaikan kembali tentang
uang sebesar Rp. 150.000.000.000,- (seratus lima puluh milyar rupiah), dan
minta agar segera di-droping sebagai dana awal sebesar Rp. 10.000.000.000,-
(sepuluh milyar rupiah);
- Bahwa pada tanggal 3 Mei 2013 Terdakwa 1, Mohammad Dian Irwan
Nuqisra dan Terdakwa 2, Eko Darmayanto dalam melakukan pemeriksaan
terhadap saksi Diah Soemedi dan saksi Istanto Burhan selaku tersangka di
Pabrik PT. The Master Steel Manufactory di Bekasi, pada saat itu Terdakwa
2, Eko Darmayanto kembali menanyakan kepada saksi Diah Soemedi terkait
dana yang dimintakannya pada waktu pertemuan di Hotel Borobudur Jakarta;
• Bahwa atas permintaan tersebut,
selanjutnya pada tanggal 6 Mei
2013 di kantor PT. The Master
Steel Manufactory, saksi Diah
Soemedi menyerahkan uang
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 424
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
sebesar SGD300,000 (tiga ratus
ribu dollar Singapura) yang
dikemas dalam amplop warna
coklat kepada saksi Effendy
Komala untuk diberikan kepada
Terdakwa 2, Eko Darmayanto;
• Bahwa selanjutnya saksi Effendy
Komala menghubungi Terdakwa
2, Eko Darmayanto untuk
membicarakan teknis penyerahan
uang tersebut, dan disepakati
penyerahannya dilakukan dengan
cara uang diletakan di dalam mobil
sedan Honda City warna hitam
nomor polisi B 2831 JL milik
Terdakwa 1, Mohammad Dian
Irwan Nuqisra yang akan diparkir
di Terminal 2 Bandara Soekarno
Hatta Cengkareng dan Terdakwa
1, Mohammad Dian Irwan
Nuqisra meminta saksi Effendi
Komala untuk mengambil kunci
mobil tersebut pada sore harinya di
Kantor Pajak DJP Jakarta Timur Jl.
Gatot Subroto Jakarta Selatan;
• Bahwa pada Tanggal 7 Mei 2013
Terdakwa 1, Mohammad Dian
Irwan Nuqisra dan Terdakwa 2,
Eko Darmayanto bersama
dengan saksi Maman, selanjutnya
mengantarkan dan memarkir mobil
sedan Honda City warna hitam
Nomor Polisi B 2831 JL di parkiran
Terminal 2 Bandara Soekarno
425
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 425
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Hatta, setelah itu Terdakwa 2,
Eko Darmayanto kembali ke
kantornya membawa kunci, Surat
Tanda Nomor Kendaraan (STNK)
dan kartu parkir mobil Honda City
tersebut;
• Bahwa pada sore harinya, saksi
Effendy Komala menemui
Terdakwa 2, Eko Darmayanto di
Kantor Pajak DJP Jakarta Timur
untuk mengambil kunci mobil
tersebut, dan selanjutnya
Terdakwa 2, Eko Darmayanto
menyerahkan kunci, STNK,
beserta kartu parkir kepada saksi
Effendy Komala sambil
mengatakan “Nanti kalau ada
titipan taruh saja di situ”;
• Bahwa setelah menerima kunci,
STNK dan kartu parkir mobil
Honda City, selanjutnya saksi
Effendy Komala menuju ke
Terminal 2 Bandara Soekarno
Hatta untuk menaruh uang
sebesar SGD300,000 (tiga ratus
ribu dollar Singapura) di mobil
Honda City tersebut, dan setelah
itu saksi Effendy Komala menemui
Terdakwa 2, Eko Darmayanto
yang telah menunggu di parkiran
Terminal 2 Bandara Soekarno
Hatta untuk menyerahkan kembali
kunci mobil tersebut;
• Bahwa setelah menerima kunci
mobil tersebut, Terdakwa 2, Eko
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 426
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Darmayanto kemudian menemui
Terdakwa 1, Mohammad Dian
Irwan Nuqisra di Warung Bakso
Nusantara Terminal 2 Bandara
Soekarno Hatta, selanjutnya
Terdakwa 1, Mohammad Dian
Irwan Nuqisra dan Terdakwa 2,
Eko Darmayanto bersama-sama
menuju ke mobil untuk mengambil
uang sebesar SGD300,000 (tiga
ratus ribu dollar Singapura),
kemudian uang tersebut dibagi
untuk Terdakwa 1, Mohammad
Dian Irwan Nuqisra sebesar
SGD150,000 (seratus lima puluh
ribu dollar Singapura), dan
Terdakwa 2, Eko Darmayanto
Terdakwa II sebesar SGD150,000
(seratus lima puluh ribu dollar
Singapura), namun kemudian
Terdakwa 2, Eko Darmayanto
meminta tambahan kepada
Terdakwa 1, Mohammad Dian
Irwan Nuqisra sebesar
SGD20,000 (dua puluh ribu dollar
Singapura) dengan alasan untuk
pengurusan berkas perkara tindak
pidana perpajakan PT. The Master
Steel Manufactory dengan
tersangka Diah Soemedi dan
Istanto Burhan;
• Bahwa pada tanggal 8 Mei 2013
Terdakwa 2, Eko Darmayanto
atas perintah Terdakwa 1,
427
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 427
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Mohammad Dian Irwan Nuqisra
meminta kepada saksi Effendy
Komala untuk segera
menyerahkan kekurangan uang
yang dimintakan tersebut kepada
saksi Diah Soemedi;
• Bahwa atas permintaan Terdakwa
2, Eko Darmayanto tersebut,
maka pada tanggal 12 Mei 2013,
saksi Effendy Komala mengirim
Short Massage Service (SMS)
kepada Terdakwa 2, Eko
Darmayanto yang isinya
menanyakan kapan penyerahan
sisa uang dapat dilakukan, dan
dijawab oleh Terdakwa 2, Eko
Darmayanto melalui SMS yang
berbunyi, “Selasa, jam yang sama
dan tempat sama”;
• Bahwa selanjutnya pada hari
Senin tanggal 13 Mei 2013
Terdakwa 2, Eko Darmayanto
memberitahu Terdakwa 1,
Mohammad Dian Irwan Nuqisra
tentang adanya rencana
penyerahan uang dari saksi Diah
Soemedi melalui SMS yang
berbunyi “hari Selasa mau ada
kiriman lagi”;
• Bahwa pada hari Selasa tanggal
14 Mei 2013 Terdakwa 2, Eko
Darmayanto menerima informasi
dari saksi Effendy Komala melalui
SMS yang berbunyi, “Pak,
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 428
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
sepertinya tidak jadi hari ini”, yang
kemudian dijawab oleh Terdakwa
2, Eko Darmayanto ”Ya, sudah
tidak apa-apa, terimakasih”,
kemudian saksi Effendy Komala
menjawab, “mobilnya rusak dan
cuaca tidak baik”;
• Bahwa atas jawaban saksi Effendy
Komala tersebut, Terdakwa 2,
Eko Darmayanto menanyakan
kepada saksi Effendy Komala
maksud SMS-nya, yang dijawab
oleh saksi Effendy Komala dengan
mengatakan, “bocor informasi”;
• Bahwa pada siang harinya saksi
Effendy Komala mengirim kembali
SMS kepada Terdakwa 2, Eko
Darmayanto yang isinya, “Bikin
kunci serep”, kemudian di jawab
oleh Terdakwa 2, Eko
Darmayanto ”Mobil yang dulu
rusak, pakai AVANZA saja 'OK”.
Setelah itu Terdakwa 2, Eko
Darmayanto mengajak Terdakwa
1, Mohammad Dian Irwan
Nuqisra bertemu di Terminal 3
Bandara Soekarno Hatta pada
pukul 22.00 WIB;
• Bahwa sekitar pukul 21.30 Wib
Terdakwa 2, Eko Darmayanto
tiba di Terminal 3 Bandara
Soekarno Hatta dan kemudian
bertemu dengan saksi Effendi
Komala di depan Restoran
429
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 429
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Hamburger Terminal 3, dan tidak
lama kemudian datang, dan pada
saat itu saksi Effendy Komala
mengatakan bahwa yang akan
mengantarkan uang bukan dirinya
melainkan orang suruhannya;
• Bahwa kemudian Terdakwa 1,
Mohammad Dian Irwan Nuqisra
dan Terdakwa 2, Eko
Darmayanto mengajak saksi
Effendy Komala menunjukan
lokasi parkir mobil Toyota Avanza
warna hitam Nomor Polisi B 1696
KKQ milik Terdakwa 1,
Mohammad Dian Irwan Nuqisra
di areal parkir Terminal 3, slot B 3,
selanjutnya Terdakwa 1,
Mohammad Dian Irwan Nuqisra
menyerahkan kunci dan STNK
mobil tersebut kepada saksi
Effendy Komala;
• Bahwa setelah menerima kunci
dan STNK tersebut kemudian
saksi Effendy Komala mengajak
saksi Teddy Muliawan untuk
menunjukkan posisi parkir mobil
tersebut;
• Bahwa sekitar pukul 07.50 WIB
saksi Teddy Muliawan berangkat
ke Terminal 3 Bandara Soekarno
Hatta dengan membawa amplop
warna coklat berisi uang, dan
sesampainya di Terminal 3
Bandara Soekarno Hatta kemudian
saksi Teddy Muliawan menuju ke
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 430
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
mobil Toyota Avanza warna hitam
nomor polisi B 1696 KKQ, di areal
parkiran slot B 3, dan menaruh
amplop warna coklat yang berisi
uang tersebut ke dalam mobil,
setelah itu saksi Teddy Muliawan
menghubungi Terdakwa 2, Eko
Darmayanto yang telah
menunggu di kedatangan Terminal
3 Bandara Soekarno Hatta
bersama dengan Terdakwa 1,
Mohammad Dian Irwan Nuqisra
dan menyerahkan kunci mobil
Avanza Hitam Nomor Polisi B 1696
KKQ sambil mengatakan “barang
sudah masuk ini kuncinya”;
• Bahwa selanjutnya Terdakwa 1,
Mohammad Dian Irwan Nuqisra,
dan Terdakwa 2, Eko
Darmayanto bersama-sama
menuju tempat parkir mobil
Avanza untuk memastikan mobil
tersebut telah terkunci. Pada saat
Terdakwa 1, Mohammad Dian
Irwan Nuqisra, dan Terdakwa 2,
Eko Darmayanto naik taksi,
kemudian ditangkap oleh petugas
Komisi Pemberantasan Korupsi
dan dibawa ke mobil Toyota
Avanza warna hitam nomor polisi
B 1696 KKQ tersebut, yang
selanjutnya dilakukan
penggeledahan pada mobil
tersebut dan ditemukan satu
amplop coklat ukuran folio yang di
431
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 431
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
dalamnya terdapat 3 (tiga) amplop
coklat berisi:
1. Amplop pertama berisi uang SGD 100.000 (seratus ribu dollar Singapura)
yang terdiri dari 50 (lima puluh) lembar pecahan senilai SGD1.000 (seribu
Dolar Singapura) dan 5 (lima) lembar pecahan senilai SGD 10.000 (sepuluh
ribu Dolar Singapura);
2. Amplop kedua berisi SGD 100.000 (seratus ribu dollar Singapura) yang
terdiri dari 10 (sepuluh) lembar pecahan senilai SGD 10.000.00 (sepuluh
ribu dollar Singapura);
3. Amplop ketiga berisi SGD 100.000. (seratus ribu dollar Singapura) yang
terdiri dari 10 (sepuluh) lembar pecahan senilai SGD 10.000.00 (sepuluh
ribu Dolar Singapura);
Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta hukum tersebut di atas, maka
dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa 1, Mohammad Dian Irwan
Nuqisra, dan Terdakwa 2, Eko Darmayanto yang telah menerima sejumlah uang
dari saksi Diah Soemedi selaku Direktur Keuangan dan Pemilik PT. The Master
Steel Manufactory sejumlah SGD600.000 (enam ratus ribu dollar Singapura), maka
Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur menerima hadiah atau janji telah
terpenuhi dan ada dalam perbuatan Terdakwa 1, Mohammad Dian Irwan
Nuqisra, dan Terdakwa 2, Eko Darmayanto
Ad. 3. Unsur padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut
diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan
sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.
Menimbang, bahwa pengertian unsur menggerakkan agar melakukan
sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan
dengan kewajibannya, di dalam hukum pidana disebut bijkomend oogmerk atau
“maksud selanjutnya” yang tidak perlu telah tercapai pada waktu pelaku tindak
pidana selesai melakukan tindak pidana.
Menimbang, bahwa unsur untuk menggerakan agar tidak melakukan
sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya merupakan
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 432
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
unsur kesalahan si pembuat dalam korupsi menerima suap pada pasal ini,
setidaknya ada dua unsur kesalahan yakni:
1. Bentuk kesengajaan berupa sesuatu pengetahuan yang ditujukan pada
bahwa hadiah atau janji itu diberikan untuk menggerakkannya agar berbuat
atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban
jabatannya.
2. Bentuk culpa/kealpaan, ialah sipembuat patut menduga bahwa pemberian
atau janji itu diberikan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang
bertentangan dengan kewajibannya.
Menimbang, bahwa unsur kesalahan si penerima terkandung pengetahuan
dan patut menduga tentang maksud si penyuap untuk menggerakkannya agar
melakukan atau tidak melakukan dalam jabatannya yang bertentangan dengan
kewajibannya. Dalam hal ini, disamping pengetahuan dan patut menduga seperti
itu, kesadaran si penerima bahwa dia memang memiliki kemampuan untuk
melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan
dengan kewajibannya, sebagaimana yang dimaksudkan oleh si penyuap memang
diperlukan (walaupun tidak perlu dibuktikan), karena bukan merupakan unsur
tertulis/tersurat tetapi sebagai unsur tersirat saja.
Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur tersebut di atas, dan bila
dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ini, baik yang
diperoleh dari keterangan saksi-saksi, bukti surat, bukti petunjuk, barang bukti, dan
Keterangan para Terdakwa, maka diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa 1,
Mohammad Dian Irwan Nuqisra dan Terdakwa 2, Eko Darmayanto adalah
Pegawai Negeri Sipil pada Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan RI
dan diangkat sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) pada Direktorat
Jenderal Pajak;
Menimbang, bahwa Terdakwa 1, Mohammad Dian Irwan Nuqisra dan
Terdakwa 2, Eko Darmayanto selaku PPNS pada Direktorat Jenderal Pajak
pernah melakukan penyidikan terhadap wajib pajak PT. The Mater Steel
Manufactory terkait adanya pemeriksaan Surat Pemberitahuan Lebih Bayar
(SPTLB), dan ditemukan sebagai pengakuan hutang tidak wajar oleh wajib pajak
PT. The Master Steel Manufactory sebesar Rp. 1.003.000.000.000,- (satu triliyun
tiga milyar rupiah), dan setelah dilakukan EOI (Exchage of Information) bahwa
433
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 433
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
disimpulkan bukan transaksi hutang, sehingga status pemeriksaan ditingkatkan
menjadi pemeriksaan bukti permulaan (BUPER);
Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan BUPER disimpulkan bahwa
pengakuan dari wajib pajak PT. The Master Steel Manufactory terkait dengan
transaksi hutang sebesar Rp. 1.003.000.000.000,- (satu triliyun tiga milyar rupiah),
tidak dapat diterima, sehingga disimpulkan bahwa transaksi tersebut adalah
penghasilan lain-lain yang tidak dilaporkan sesuai dengan ketentuan Pasal 4 UU
No. 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan;
Menimbang, bahwa terhadap hasil pemeriksaan BUPER tersebut akhirnya
dilakukan gelar perkara bersama Direktorat Intelijen dan Penyidik DJP untuk
diusulkan naik ke tingkat penyidikan yaitu wajib pajak PT. The Master Steel
Manufactory telah melanggar Pasal 39 huruf d UUKUP;
Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan BUPER tersebut, wajib pajak
PT. The Master Steel Manufactory mengakui kesalahannya, bahwa transaksi
sebesar Rp. 1.003.000.000.000,- (satu triliyun tiga milyar rupiah) adalah transaksi
penjualan kepada pihak ketiga (pembeli/konsumen);
Menimbang, bahwa setelah adanya pengakuan tersebut wajib pajak PT.
The Master Steel Manufactory meminta kepada Kanwil DJP Jakarta Timur dengan
kesadaran sendiri dapat membetulkan SPT Tahun 2008 terkait transaksi sebesar
Rp. 1.003.000.000.000,- (satu triliyun tiga milyar rupiah), sehingga wajib pajak PT.
The Master Steel Manufactory dapat melunasi pajak yang terhutang ditambah
denda 150 % (seratus lima puluh persen) yaitu sebesar Rp. 165.000.000.000,-
(seratus enam puluh lima milyar rupiah), sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (3)
UUKUP;
Menimbang, bahwa setelah ada pembayaran tersebut, Tim BUPER
melaporkan untuk meminta persetujuan dengan mekanisme Pasal 8 ayat (3)
UUKUP kepada saksi Hario Damar selaku Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta
Timur, namun setelah saksi Hario Damar menanyakan kepada Kabid P-4 untuk
melakukan validasi, ternyata persetujuan dengan mekanisme Pasal 8 ayat (3)
UUKUP belum dapat di setujui karena masih sumir, dan akan dilanjutkan dengan
gelar perkara;
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 434
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang, bahwa setelah gelar perkara, kemudian saksi Hario Damar
memberikan beberapa persyaratan agar mekanisme penyelesaian temuan
pelanggaran oleh wajib pajak PT. The Master Steel Manufactory dapat diterima
sebagaimana ketentuan pasal 8 ayat (3) setelah melakukan pengujian transaksi
penjualan, proses transaksi, pengecekan data pembeli dll;
Menimbang, bahwa sekitar pertengahan tahun 2012 saksi Ngadiman dan
saksi Effendy Komala dari PT. The Master Steel Manufactory melakukan
pertemuan dengan saksi Hario Damar, dan dalam pertemuan tersebut saksi
Effendy Komala menyampaikan bahwa PT. The Master Steel Manufactory dalam
keadaan rugi dan kelebihan stock;
Menimbang, bahwa sekitar akhir tahun 2012, saksi Effendi Komala bertemu
kembali dengan saksi Hario Damar untuk menyampaikan satu bundel dokumen
penjualan atas transaksi sebesar Rp. 1.003.000.000.000,- (satu triliyun tiga milyar
rupiah), akan tetapi dokumen tersebut dianggap belum lengkap;
Menimbang, bahwa bulan Desember 2012 pada saat Tim BUPER
melakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak PT. The Master Steel Manufactory
terjadi mutasi personil di Kanwil DJP Jakarta Timur, sehingga terjadi pergantian
Tim BUPER yang lama kepada Tim BUPER yang baru yang beranggotakan
Terdakwa 1, Mohammad Dian Irwan Nuqisra, Kusno Utomo, Awwam Munazat,
Aryanto, dan Terdakwa 2, Eko Darmayanto;
Menimbang, bahwa setelah Tim BUPER yang baru ditunjuk, kemudian Tim
BUPER yang baru yang dimpimpin oleh Terdakwa 1, Mohammad Dian Irwan
Nuqisra, dan beranggotakan Terdakwa 2, Eko Darmayanto melanjutkan
pemeriksaan pajak terhadap wajib pajak PT. The Master Steel Manufactry dengan
melakukan validasi terhadap transaksi sebesar Rp. 1.003.000.000.000,- (satu
triliyun tiga milyar rupiah) dan melakukan klarifikasi atas dokumen-dokumen dan
faktur-faktur sederhana serta bukti-bukti pendukung termasuk harga pokok
penjualan (HPP);
Menimbang, bahwa oleh karena dokumen-dokumen, dan faktur-faktur
tersebut sudah diserahkan oleh wajib pajak PT. The Master Steel Manufactory
kepada Tim BUPER yang lama, maka pihak PT. The Master Steel Manufactory
tidak dapat memenuhi permintaan dari Tim BUPER yang baru;
435
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 435
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang, bahwa selanjutnya setelah dilakukan pengujian oleh Kanwil
DJP Jakarta Timur terhadap kewajaran atas transaksi sebesar Rp.
1.003.000.000.000,- (satu triliyun tiga milyar rupiah) tersebut, maka Kanwil DJP
Jakarta Timur tidak bisa menerima penyelesaian melalui ketentuan Pasal 8 ayat
(3) UUKUP karena persyaratan belum dipenuhi;
Menimbang, bahwa dengan tidak dipenuhinya persyaratan tersebut, maka
saksi Hario Damar selaku Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Timur
memerintahkan Terdakwa 1, Mohammad Dian Irwan Nuqisra, dan Terdakwa 2,
Eko Darmayanto untuk mengusulkan perkara perpajakan PT. The Master Steel
Manufactory tahun pajak 2008 dinaikan ke Penyidikan;
Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Hario Damar menerbitkan Surat
Perintah Penyidikan Nomor: Prin-01.DIK/WPJ.20/ 2013 tanggal 2 April 2013, dan
menunjuk Terdakwa 1, Mohammad Dian Irwan Nuqisra dan Terdakwa 2, Eko
Darmayanto sebagai tim penyidik perkara tindak pidana perpajakan PT. The
Master Steel Manufactory dengan tersangka Diah Soemedi, Istanto Burhan, dan
Ngadiman dengan sangkaan melakukan tindak pidana perpajakan atas perbuatan
dengan sengaja menyalahgunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) PPh Badan Tahun 2008,
yang isinya tidak benar atau tidak lengkap yang melanggar ketentuan Pasal 39
ayat (1) huruf b dan d, jo Pasal 43 UUKUP;
Menimbang, bahwa pada tanggal 17 April 2013 saksi Diah Soemedi, saksi
Effendy Komala, dan saksi Ruben Torop Hutabarat selaku Konsultan Pajak PT.
The Master Steel Manufactory mengadakan pertemuan dengan saksi Hario Damar
di ruangannya di Kantor DJP Jakarta Timur, dan pada pertemuan tersebut, saksi
Hario Damar mengatakan bahwa PT. The Master Steel Manufactory harus
membayar pokok pajak terhutang sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari transaksi
sebesar Rp. 1.003.000.000.000,- (satu triliyun tiga milyar rupiah), dan ditambah
dengan denda empat kali pokok terhutang, sehingga yang harus dibayar PT. The
Master Steel Manuafactory berjumlah Rp. 1.500.000.000.000,- (satu triliyun lima
ratus milyar rupiah), dan atas perhitungan tersebut, saksi Diah Soemedi
mengatakan tidak mampu untuk membayarnya, kemudian di jawab oleh saksi
Hario Damar agar berurusan dengan Penyidik;
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 436
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang, bahwa pada tanggal 24 April 2013 Terdakwa 2, Eko
Darmayanto menghubungi saksi Ruben Torop Hutabarat untuk mengajak bertemu
dengan saksi Diah Soemedi, dan atas permintaan Terdakwa 2, Eko Darmayanto
tersebut selanjutnya pada tanggal 25 April 2013 bertempat di ruang Private Room
Restaurant Bruschetta Hotel Borobudur Jakarta, Terdakwa 2, Eko Darmayanto
dan Terdakwa 1, Mohammad Dian Irwan Nuqisra melakukan pertemuan dengan
saksi Diah Soemedi, dan hadir pula saksi Istanto Burhan, dan saksi Effendy
Komala yang menunggu di luar ruangan, sementara saksi Ruben Torop Hutabarat
datang terlambat;
Menimbang, bahwa dalam pertemuan tersebut saksi Diah Soemedi
menyampaikan kepada Terdakwa 1, Mohammad Dian Irwan Nuqisra dan
Terdakwa 2, Eko Darmayanto agar membantu proses penyidikan PT. The
Master Steel Manufactory, kemudian Terdakwa 1, Mohammad Dian Irwan
Nuqisra dan Terdakwa 2, Eko Darmayanto meminta saksi Diah Soemedi untuk
menyiapkan uang sebesar Rp. 150.000.000.000,- (seratus lima puluh milyar
rupiah), dan meminta saksi Diah Soemedi untuk mengikuti persidangan hingga
selesai dan dihukum percobaan, akan tetapi permintaan tersebut tidak di respon
oleh saksi Diah Somedi, dan Terdakwa 2, Eko Darmayanto meminta agar dalam
waktu dekat diserahkan dahulu uang sejumlah Rp 10.000.000.000,- (sepuluh
milyar rupiah);
Menimbang, bahwa pada tanggal 30 April 2013 Terdakwa 1, Mohammad
Dian Irwan Nuqisra dan Terdakwa 2, Eko Darmayanto melakukan pertemuan
dengan saksi Ruben Torop Hutabarat di Lobby Hotel Amaris Bandara Soekarno-
Hatta. Dalam pertemuan tersebut Terdakwa 2, Eko Darmayanto
menginformasikan proses penyidikan tindak pidana PT. The Master Steel
Manufactory akan diatur, dan Terdakwa 1, Mohammad Dian Irwan Nuqisra dan
Terdakwa 2, Eko Darmayanto akan ke kantor PT. The Master Steel Manufcatory
untuk menyampaikan surat panggilan kepada saksi Diah Soemedi dan saksi
Istanto Burhan;
Menimbang, bahwa pada tanggal 01 Mei 2013 Terdakwa 1, Mohammad
Dian Irwan Nuqisra dan Terdakwa 2, Eko Darmayanto mengadakan pertemuan
dengan saksi Diah Soemedi, saksi Effendy Komala dan saksi Ruben Torop
437
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 437
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Hutabarat di di kantor PT. The Master Steel Manufactory untuk mengantarkan
surat panggilan kepada saksi Diah Soemedi dan saksi Istanto Burhan sebagai
tersangka, sekaligus juga memberikan Berita Acara Pemeriksaan saksi Diah
Soemedi dan saksi Istanto Burhan yang sudah ada jawabannya;
Menimbang, bahwa dalam pertemuan tersebut Terdakwa 2, Eko
Darmayanto sempat menyampaikan kembali tentang permintaan uang sebesar
Rp. 150.000.000.000,- (seratus lima puluh milyar rupiah), dan meminta kepada
saksi Diah Soemedi untuk segera di-droping sebagai dana awal sebesar Rp.
10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);
Menimbang, pada tanggal 02 Mei 2013 Terdakwa 2, Eko Darmayanto
melakukan pertemuan dengan saksi Effendy Komala dan saksi Ruben Torop
Hutabarat di Hotel Kartika Chandra Jl. Gatot Subroto Jakarta, selanjutnya dalam
pertemuan tersebut Terdakwa 2, Eko Darmayanto menanyakan kembali kepada
saksi Effendy Komala mengenai realisasi uang tersebut;
Menimbang, ahwa pada tanggal 3 Mei 2013 Terdakwa 1, Mohammad Dian
Irwan Nuqisra dan Terdakwa 2, Eko Darmayanto melakukan pemeriksaan
terhadap saksi Diah Soemedi dan saksi Istanto Burhan selaku tersangka di Pabrik
PT. The Master Steel Manufactory di Bekasi, namun pemeriksaan tersebut
dilakukan secara formalitas karena isi BAP saksi Diah Soemedi dan saksi Istanto
Burhan telah dipersiapkan, sehingga hanya meminta tanda tangan saksi Diah
Soemedi dan saksi Istanto Burhan, dan pada saat itu Terdakwa 2, Eko
Darmayanto kembali menanyakan kepada saksi Diah Soemedi terkait uang yang
dimintakannya pada pertemuan di Hotel Borobudur Jakarta;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa 1, Mohammad Dian Irwan
Nuqisra dan Terdakwa 2, Eko Darmayanto sudah beberapa kali meminta uang
kepada saksi Diah Soemedi, akhirnya saksi Diah Soemedi memenuhi permintaan
tersebut dan menyerahkan uang melalui saksi Effendy Komala sebesar
SGD600.000 enam ratus ribu dollar Singapura);
Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta hukum tersebut di atas, maka
dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa 1, Mohammad Dian Irwan
Nuqisra dan Terdakwa 2, Eko Darmayanto yang telah melakukan beberapa kali
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 438
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
pertemuan dengan saksi Diah Soemedi, saksi Effendi Komala dan saksi Istanto
Burhan selaku wajib pajak PT. The Master Steel Manufactory dan telah menerima
sejumlah uang sebesar SGD600.000 (enam ratus ribu dollar Singapura), maka
perbuatan tersebut dapat dikualifisir sebagai perbuatan yang patut diduga bahwa
uang tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak
melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya,
dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur padahal diketahui atau
patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan untuk menggerakkan agar
melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya telah terpenuhi dan
ada dalam perbuatan Terdakwa 1, Mohammad Dian Irwan Nuqisra dan
Terdakwa 2, Eko Darmayanto;
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan
dakwaan Penuntut Umum Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang rumusannya
sebagai berikut:
“Dipidana sebagai pembuat (dader) sesuatu perbuatan pidana mereka yang
melakukan, yang menyuruh-lakukan dan yang turut serta melakukan”;
Menimbang, bahwa pengertian turut serta sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana antara lain sebagai berikut:
1. Tetapi janganlah hendaknya mengartikan bahwa dalam hal
turut serta melakukan ini tiap-tiap peserta harus melakukan
perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam
pelaksanaan perbuatan pidana itu ada kerjasama antara
mereka;
2. Jika turut serta melakukan ini adalah adanya kerjasama yang
erat antara mereka, maka untuk dapat menentukan apakah
ada turut serta melakukan atau tidak, kita tidak melihat
perbuatan masing-masing peserta secara satu-persatu dan
berdiri sendiri-sendiri terlepas dari hubungannya dengan
perbuatan peserta lainnya, melainkan melihat perbuatan
masing-masing peserta itu dalam hubungan dan sebagai
kesatuan dengan perbuatan peserta lainnya;
439
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 439
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut, Yurisprudensi Mahkamah
Agung RI No. 1/1955/M/Pid. Tanggal 22 Desember 1955 menguraikan tentang
pengertian turut serta sebagai berikut:
1. Bahwa Terdakwa adalah medepleger (kawan peserta) dari
kejahatan yang didakwakan, dapat disimpulkan dari peristiwa
yang menggambarkan bahwa Terdakwa dengan saksi-saksi
bekerja bersama-sama dengan sadar dan erat untuk
melaksanakan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
2. Bahwa pelaku medepleger (kawan peserta) dalam tindak
pidana yang didakwakan kepada Terdakwa tidak perlu
bahwa Terdakwa melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan
tindak pidana;
3. Bahwa seorang kawanan peserta yang turut melakukan
tindak pidana tidak usah memenuhi segala unsur yang oleh
undang-undang dirumuskan untuk tindak pidana itu;
Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur tersebut di atas, dan
dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan, baik yang
diperoleh dari keterangan saksi-saksi, bukti surat, bukti petunjuk, keterangan para
Terdakwa dan adanya barang bukti, maka diperoleh fakta hukum bahwa
perbuatan Terdakwa 1, Mohammad Dian Irwan Nuqisra dan Terdakwa 2, Eko
Darmayanto yang telah melakukan pertemuan dengan saksi Diah Soemedi, saksi
Effendy Komala, saksi Istanto Burhan dan saksi Ruben Torop Hutabarat untuk
membantu proses penyidikan PT. The Master Steel Manufacory terkait dengan
adanya pajak terhutang sebesar Rp. 1.003.000.000.000,- (satu triliyun tiga milyar
rupiah), yang dalam penyidikan tersebut Terdakwa 1, Mohammad Dian Irwan
Nuqisra dan Terdakwa 2, Eko Darmayanto telah menerima uang sebesar
SGD600.000 (enam ratus ribu dollar Singapua) dari Diah Soemedi selaku wajib
pajak PT. The Master Steel Manufactory sebagaimana yang telah
dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam unsur menerima hadiah atau janji,
maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa 1, Mohammad
Dian Irwan Nuqisra dan Terdakwa 2, Eko Darmayanto dalam mewujudkan
perbuatannya tidak berdiri sendiri, melainkan dilakukan bersama-sama dengan
saksi Diah Soemedi, saksi Effendy Komala dan saksi Teddy Muliawan, dengan
demikian unsur pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana telah terpenuhi;
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 440
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan
dakwaan Penuntut Umum Pasal 64 ayat (1) KUHP yang berbunyi: jika antara
beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau
pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang
sebagai suatu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana, jika
berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling
berat;
Menimbang, bahwa perbuatan pidana yang masing-masing, berdiri sendiri
tetapi mempunyai pertalian satu sama lain, perbuatan berlanjut ini dikenal dengan
istilah “Voorgezett Handeling”, dimana untuk membuktikan unsur ini ada beberapa
syarat yang harus dipenuhi untuk menentukan adanya suatu perbuatan berlanjut
antara lain:
a. Bahwa pada diri pelaku (dader) harus ada kesatuan putusan dan
kehendak dan perbuatan-perbuatan itu harus berasal dari satu
putusan kehendak yang dilarang, yang menentukan dalam hal ini
adalah apakah sebenarnya yang menjadi dasar perbuatan itu;
b. Bahwa perbuatan pelaku (dader) itu haruslah sama dan satu
macam;
c. Bahwa waktu antara perbuatan yang satu dengan yang lain tidak
terlalu lama, akan tetapi perbuatan itu boleh terus menerus berjalan
bertahun-tahun;
Menimbang, bahwa dari rumusan unsur tersebut di atas, bila dihubungkan
dengan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan ini, baik dari keterangan
saksi-saksi, bukti surat, bukti petunjuk, keterangan para Terdakwa, dan adanya
barang bukti maka diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa 1, Mohammad Dian
Irwan Nuqisra dan Terdakwa 2, Eko Darmayanto telah menerima uang secara
berturut-turut hingga berjumlah SGD600.000 (enam ratus ribu dollar Singapura)
dari saksi Diah Soemedi selaku Direktur Keuangan dan Pemilik PT. The Master
Steel Manufactory yaitu pada tanggal 7 Mei 2013 sebesar SGD300,000 (tiga ratus
ribu dolar Singapura) diterima di parkiran Terminal 2 Bandara Soekarno Hatta
Tangerang, dan pada tanggal 15 Mei 2013 sebesar SGD300,000 (tiga ratus ribu
dolar Singapura) diterima di parkiran Terminal 3 Bandara Soekarno Hatta, maka
perbuatan Terdakwa 1, Mohammad Dian Irwan Nuqisra dan Terdakwa 2, Eko
441
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 441
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Darmayanto dapat dikualifisir sebagai perbuatan yang dilanjutkan “Voorgezett
Handeling”, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Pasal 64
ayat (1) KUHP telah terpenuhi dan ada dalam pernbuatan Terdakwa 1,
Mohammad Dian Irwan Nuqisra dan Terdakwa 2, Eko Darmayanto;
Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur dalam
Dakwaan Kesatu Primair, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan
Dakwaan Kesatu Subsidair, selanjutnya Majelis Hakim akan dipertimbangkan
Dakwaan Penuntut Umum Kedua Primair Pasal 12 huruf a Undang-undang
Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2001
tentang Perubahan atas Undang–undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal
65 ayat (1) KUHP, yang unsurnya meliputi:
1. Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara;
2. Menerima hadiah atau janji
3. Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan untuk
menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam
jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.
Ad. 1. Unsur Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara;
Menimbang, bahwa terhadap pengertian unsur pegawai negeri atau
penyelenggara negara ini, oleh karena telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim
dalam pengertian unsur pegawai negeri atau penyelenggara negara dalam
Dakwaan Kesatu Primair, yang mana subyek hukumnya sama yaitu Terdakwa 1,
Mohammad Dian Irwan Nuqisra dan Terdakwa 2, Eko Darmayanto dan telah
terpenuhi ada dalam perbuatan para Terdakwa, selanjutnya Majelis Hakim
mengambil alih pengertian unsur pegawai negeri atau penyelenggara negara
tersebut ke dalam unsur pegawai negeri atau penyelenggara negara dalam
Dakwaan Kedua Primair, oleh karenanya Majelis Hakim tidak perlu lagi
mempertimbangkan unsur pegawai negeri atau penyelenggara negara dalam
Dakwaan Kedua Primair tersebut, dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi
dan ada dalam perbuatan Terdakwa 1, Mohammad Dian Irwan Nuqisra dan
Terdakwa 2, Eko Darmayanto;
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 442
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Ad. 2. Unsur menerima hadiah atau janji;
Menimbang, bahwa pengertian unsur “menerima hadiah” atau “janji” inipun
mengandung dua elemen alternatif yaitu “menerima hadiah” atau “menerima
“janji”.
Menimbang, bahwa pengertian menerima artinya seperti yang dimaksud
artikel 1720 BW (eigenaar), pasal ini sama dengan Pasal 1683 BW Indonesia.
Percobaan menyuap jika disodorkan ketangan orang, sementara itu tawaran bukan
merupakan pemberian tetapi janji.
Menimbang, bawa pengertian menerima hadiah berarti menerima suatu
pemberian dari orang lain, bentuknya dapat berupa apa saja, misalnya uang,
barang, jasa atau kenikmatan lainnya. Sedangkan menerima janji berarti menerima
suatu kesanggupan untuk memberi atau melakukan sesuatu hal tertentu dari orang
lain.
Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan hadiah, berdasarkan Putusan
Hoge Raad tanggal 25 April 1916 adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai,
baik berupa benda berwujud, misalnya mobil, televisi, atau tiket pesawat terbang
atau benda tidak berujud, misalnya hal yang termasuk dalam Hak atas Kekayaan
Intelektual (HaKI) maupun berupa fasilitas lainnya. Adapun yang dimaksud dengan
janji adalah tawaran sesuatu yang diajukan dan akan dipenuhi oleh sipemberi
tawaran. Pada waktu menerima hadiah atau janji, tidak perlu dilakukan oleh
Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara sendiri, tetapi dapat dilakukan oleh
orang lain.
Menimbang, bahwa selesainya perbuatan menerima sesuatu atau janji,
harus nyata-nyata telah diterima oleh orang yang menerima, maka dalam tindak
pidana formil dengan perbuatan menerimapun diperlukan syarat materiil, terutama
pada perbuatan menerima sesuatu berupa benda/hadiah yang baru dianggap
perbuatan menerima hadiah selesai, kalau nyata-nyata benda itu telah diterima
oleh yang menerima yakni diperlukan syarat telah beralihnya kekuasaan atau
benda ke dalam kekuasaan sipenerima, maka perbuatan menerima belumlah
dianggap terwujud secara sempurna. Demikian juga dengan obyek sesuatu janji
yang diberikan oleh sipemberi pada pegawai negeri, untuk selesainya perbuatan
443
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 443
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
menerima suatu janji, haruslah secara nyata janji tersebut diterima oleh Pegawai
Negeri.
Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur tersebut di atas, dan
dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan ini, baik dari
keterangan saksi-saksi, bukti surat, bukti petunjuk, barang bukti dan keterangan
para Terdakwa, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:
- Bahwa pada bulan September 2012 Terdakwa 1, Mohammad Dian Irwan
Nuqisra, dan Terdakwa 2, Eko Darmayanto ditunjuk oleh saksi Hario Damar
selaku Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Timur sebagai Tim pengganti
BUPER berdasarkan Surat Tugas Penggantian Pemeriksaan Bukti Permulaan
Nomor: STP.PBP-28/WPJ.20/2012 tanggal 17 September 2012 terhadap wajip
pajak PT. Delta Internusa terkait dugaan tindak pidana perpajakan berupa
pengisian SPT yang tidak benar;
- Bahwa Terdakwa 1, Mohammad Dian Irwan Nuqisra, dan Terdakwa 2, Eko
Darmayanto bersama tim pemeriksa menemukan data bahwa SPT PT. Delta
Internusa telah melaporkan peredaran rokok senilai Rp. 6.161.664.286.358,-
(enam trilyun seratus enam puluh satu milyar enam ratus enam puluh empat
juta dua ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah),
sedangkan nilai rokok yang masuk ke PT. Delta Internusa mencapai Rp
8.174.951.380.175,- (delapan trilyun seratus tujuh puluh empat milyar sembilan
ratus limapuluh satu juta tiga ratus delapan puluh ribu seratus tujuh puluh lima
rupiah);
- Bahwa sekitar bulan Nopember 2012 Terdakwa 1, Mohammad Dian Irwan
Nuqisra, dan Terdakwa 2, Eko Darmayanto sebelum membuat laporan
Pemeriksaan BUPER telah menemui saksi Laurentius Suryawidjaya Djuhadi
selaku Direktur PT. Delta Internusa untuk menjelaskan hasil temuan
pemeriksaan BUPER dan mengatakan bahwa pemeriksaaan belum selesai;
- Bahwa selain itu Terdakwa 1, Mohammad Dian Irwan Nuqisra, dan
Terdakwa 2, Eko Darmayanto juga menemui saksi Adhi Setiawan selaku
Manager Akuntansi PT. Nojorono Tobaco International dan saksi Addi Winarko
selaku Manager Keuangan untuk menjelaskan temuan Tim Pemeriksa dan
menyampaikan bahwa ada temuan lain terkait dengan saksi Laurentius
Suryawidjaya Djuhadi, dan Terdakwa 1, Mohammad Dian Irwan Nuqisra, dan
Terdakwa 2, Eko Darmayanto menawarkan bantuan agar temuan
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 444
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.idpemeriksaan BUPER PT. Delta Internusa tersebut tidak dilanjutkan
pemeriksaannya dengan imbalan sejumlah uang sebesar Rp. 10.000.000.000,-
(sepuluh milyar rupiah), dan disepakati oleh saksi Addi Winarko sebesar Rp.
3.250.000.000,- (tiga milyar dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa sebagai realisasinya, maka pada akhir Maret 2013 saksi Addi Winarko
menghubungi Terdakwa 2, Eko Darmayanto yang menyampaikan bahwa
penyerahan uang akan dilakukan di Hotel Ciputra Jakarta Barat, dan
selanjutnya Terdakwa 1, Mohammad Dian Irwan Nuqisra, dan Terdakwa 2,
Eko Darmayanto menemui Adhi Setiawan dan Addi Winarko di Kamar 812
Hotel Ciputra Jakarta Barat, dan menerima 2 (dua) buah Koper yang sudah
disiapkan di kamar tersebut masing-masing berisi uang sebesar Rp.
1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) dan sebesar Rp.
1.550.000.000,- (satu milyar lima ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa dari uang sebesar Rp. 3.250.000.000,- (tiga milyar dua ratus lima puluh
juta rupiah), Terdakwa 1, Mohammad Dian Irwan Nuqisra menerima sebesar
Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), dan Terdakwa 2, Eko
Darmayanto sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah),
sedangkan sisanya oleh Terdakwa 1, Mohammad Dian Irwan Nuqisra, dan
Terdakwa 2, Eko Darmayanto diberikan kepada Adi Winarko;
- Bahwa pada bulan September 2012 Terdakwa 1, Mohammad Dian Irwan
Nuqisra, dan Terdakwa 2, Eko Darmayanto ditunjuk oleh saksi Hario Damar
sebagai Tim BUPER pengganti berdasarkan Surat Tugas Penggantian
Pemeriksaan Bukti Permulaan Nomor: STP.PBP-29/WPJ.20/2012 tanggal 17
September 2012 untuk melakukan pemeriksaan terhadap PT. Nusa Raya
Cipta (PT. NRC) terkait adanya indikasi penggunaan faktur pajak fiktif;
- Bahwa kemudian Tim melakukan pemeriksaan BUPER berupa klarifikasi data-
data, wawancara dengan pihak PT. NRC yaitu dengan Hartono Hardjo
Sasmito, saksi Nila Suta, Benny Harto Widjaya, saksi Handoko Tedjowinoto,
saksi David Suryadi, Sukirno Gunawan dan hasilnya ditemukan bahwa PT.
Printo Jaya Prima tidak pernah melaporkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) PT.
NRC dan alamat yang tertera pada dokumen tidak diketemukan keberadaan
PT. Printo Jaya Prima;
- Bahwa pada bulan Nopember 2012 Terdakwa 1, Mohammad Dian Irwan
Nuqisra, dan Terdakwa 2, Eko Darmayanto, menemui Firman A. Lubis
selaku Direktur Teknik dan Pengembangan serta saksi Handoko Tedjowinoto
445
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 445
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.idselaku Kepala Bagian Keuangan PT. NRC di Kantornya di Jl. D.I Pandjaitan
No. 40 Jakarta Timur untuk menjelaskan hasil temuan Tim BUPERr yaitu:
adanya penggunaan data fiktif terkait PT. Printo Jaya, dan PPN fiktif yang
dilakukan PT. NRC, pemeriksaan BUPER terhadap PT. NRC bisa dinaikkan
status pemeriksaanya;
- Bahwa terhadap hasil temuan Tim BUPER tersebut, Firman A Lubis dan saksi
Handoko Tedjowinoto meminta agar temuan pemeriksaan dapat diselesaikan
sebatas pada pengguna faktur pajak saja, dan tidak perlu mendalami temuan-
temuan lainnya;
- Bahwa atas permintaan tersebut, Terdakwa 1, Mohammad Dian Irwan
Nuqisra, dan Terdakwa 2, Eko Darmayanto menanggapi bahwa
pemeriksaan BUPER dapat dihentikan apabila diberikan imbalan sejumlah
uang yang menurut Terdakwa 1, Mohammad Dian Irwan Nuqisra, sebesar
angka “tanggal natal”, maksudnya sebesar Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh
lima milyar rupiah), dan atas permintaan tersebut kemudian disanggupi oleh
saksi Handoko Tedjowinoto namun jumlahnya hanya sebesar Rp.
1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah), yang kemudian disepakati
oleh Terdakwa 1, Mohammad Dian Irwan Nuqisra, dan Terdakwa 2, Eko
Darmayanto dengan mengatakan ‘Ya, sudah”.
- Bahwa sebagai realisasinya Terdakwa 1, Mohammad Dian Irwan Nuqisra,
dan Terdakwa 2, Eko Darmayanto serta saksi Handoko Tedjowinoto
bersama-sama pergi ke rumah makan Soto Kudus yang terletak di Jl. Otto
Iskandardinata Jakarta Timur, dan dalam perjalanan Terdakwa 1, Mohammad
Dian Irwan Nuqisra, dan Terdakwa 2, Eko Darmayanto menerima uang
sebesar USD120,000 (seratus dua puluh ribu dollar Amerika Serikat) yang
dibungkus dalam amplop berwarna coklat;
- Bahwa uang tersebut selanjutnya dibagi untuk Terdakwa 1, Mohammad Dian
Irwan Nuqisra sebesar USD50,000. (lima puluh ribu dollar Amerika Serikat)
dan untuk Terdakwa 2, Eko Darmayanto sebesar USD50,000. (lima puluh
ribu dollar Amerika Serikat) sedangkan sisanya sebesar USD20,000. (dua
puluh ribu Dollar Amerika Serikat) menurut Terdakwa 2, Eko Darmayanto
diberikan kepada saksi Albertinus Parlinggoman Napitupulu;
- Bahwa beberapa hari setelah penerimaan uang tersebut Terdakwa 1,
Mohammad Dian Irwan Nuqisra, dan Terdakwa 2, Eko Darmayanto
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 446
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.idmenghubungi kembali saksi Handoko Tedjowinoto untuk meminta bantuan
dana dengan alasan untuk proses penyelesaian perkara PT. Genta Dunia Jaya
Raya di Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dan kemudian permintaan tersebut
disanggupi oleh saksi Handoko Tedjowinoto, dan selanjutnya Terdakwa 1,
Mohammad Dian Irwan Nuqisra, dan Terdakwa 2, Eko Darmayanto
bertemu dengan saksi Handoko Tedjowinoto di rumah makan Soto Kudus di Jl.
Otto Iskandardinata Jakarta Timur, untuk menerima uang sebesar USD50,000.
(lima puluh ribu dollar Amerika Serikat);
Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta hukum tersebut, maka dapat
disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa 1, Mohammad Dian Irwan Nuqisra, dan
Terdakwa 2, Eko Darmayanto yang telah menerima uang dari PT. Delta
Internusa sebesar Rp. 3.250.000.000,- (tiga milyar dua ratus lima puluh juta
rupiah), terkait dengan pengisian SPT yang tidak benar, dan menerima uang dari
PT. Nusa Raya Cipta (PT. NRC) sebesar USD170.000 (seratus tujuh puluh dollar
Amerika Serikat) terkait dengan adanya indikasi penggunaan faktur pajak fiktif,
dapat dikualifisir sebagai perbuatan yang telah menerima hadiah, dengan demikian
Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur menerima hadiah atau janji telah
terpenuhi dan ada dalam perbuatan Terdakwa 1, Mohammad Dian Irwan
Nuqisra, dan Terdakwa 2, Eko Darmayanto;
Ad. 3. Unsur padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut
diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan
sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.
Menimbang, bahwa pengertian unsur menggerakkan agar melakukan
sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan
dengan kewajibannya, di dalam hukum pidana disebut bijkomend oogmerk atau
“maksud selanjutnya” yang tidak perlu telah tercapai pada waktu pelaku tindak
pidana selesai melakukan tindak pidana.
Menimbang, bahwa unsur untuk menggerakan agar tidak melakukan
sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya merupakan
unsur kesalahan si pembuat dalam korupsi menerima suap pada pasal ini,
setidaknya ada dua unsur kesalahan yakni:
447
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 447
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
1. Bentuk kesengajaan berupa sesuatu pengetahuan yang
ditujukan pada bahwa hadiah atau janji itu diberikan untuk
menggerakkannya agar berbuat atau tidak berbuat sesuatu
yang bertentangan dengan kewajiban jabatannya;
2. Bentuk culpa/kealpaan, ialah sipembuat patut menduga
bahwa pemberian atau janji itu diberikan agar melakukan
atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan
kewajibannya;
Menimbang, bahwa unsur kesalahan si penerima terkandung pengetahuan
dan patut menduga tentang maksud si penyuap untuk menggerakkannya agar
melakukan atau tidak melakukan dalam jabatannya yang bertentangan dengan
kewajibannya. Dalam hal ini, disamping pengetahuan dan patut menduga seperti
itu, kesadaran si penerima bahwa dia memang memiliki kemampuan untuk
melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan
dengan kewajibannya, sebagaimana yang dimaksudkan oleh si penyuap memang
diperlukan (walaupun tidak perlu dibuktikan), karena bukan merupakan unsur
tertulis/tersurat tetapi sebagai unsur tersirat saja.
Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur tersebut di atas, dan bila
dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ini, baik yang
diperoleh dari keterangan saksi-saksi, bukti surat, bukti petunjuk, barang bukti, dan
Keterangan para Terdakwa, maka diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa 1,
Mohammad Dian Irwan Nuqisra dan Terdakwa 2, Eko Darmayanto adalah
Pegawai Negeri Sipil pada Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan RI
dan diangkat sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) pada Direktorat
Jenderal Pajak;
Menimbang, bahwa Terdakwa 1, Mohammad Dian Irwan Nuqisra dan
Terdakwa 2, Eko Darmayanto selaku PPNS ditunjuk oleh saksi Hario Damar
selaku Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Timur sebagai Tim BUPER Pengganti
terkait dugaan tindak pidana perpajakan berupa pengisian SPT yang tidak benar,
yang dilakukan oleh PT. Delta Internusa, dimana pada saat itu Terdakwa 1,
Mohammad Dian Irwan Nuqisra, ditunjuk sebagai Supervisor, saksi SUHARYO
selaku Ketua, dan Terdakwa 2, Eko Darmayanto selaku Anggota Tim;
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 448
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang, bahwa pemeriksaan BUPER meliputi: klarifikasi kebenaran
pembayaran PPh Pasal 22 atas cukai oleh PT. Delta Internusa selaku Distributor
dan pembayaran PPh Pasal 22 atas cukai oleh PT. Nojorono Tobaco
International selaku pabrikan rokok, dan melakukan permintaan keterangan
kepada saksi GIWANGSEH selaku Manager Akuntansi PT. Delta Internusa, saksi
ADDI WINARKO selaku Manager Akunting PT. Nojorono Tobaco International dan
karyawan bagian gudang PT. Delta Internusa;
Menimbang, bahwa Terdakwa 1, Mohammad Dian Irwan Nuqisra, dan
Terdakwa 2, Eko Darmayanto bersama tim pemeriksa menemukan data bahwa
SPT PT. Delta Internusa melaporkan peredaran rokok senilai Rp.
6.161.664.286.358,- (enam trilyun seratus enam puluh satu milyar enam ratus
enam puluh empat juta dua ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus lima puluh
delapan rupiah), sedangkan nilai rokok yang masuk ke PT. Delta Internusa
mencapai Rp 8.174.951.380.175,- (delapan trilyun seratus tujuh puluh empat
milyar sembilan ratus limapuluh satu juta tiga ratus delapan puluh ribu seratus
tujuh puluh lima rupiah);
Menimbang, bahwa selain temuan data tersebut, Terdakwa 2, Eko
Darmayanto juga menemukan data bahwa berdasarkan SPT Wajib Pajak atas
nama saksi Laurentius Suryawidjaya Djuhadi dan berdasarkan informasi diketahui
bahwa saksi Laurentius Suryawidjaya Djuhadi termasuk 100 (seratus orang)
terkaya di Indonesia;
Menimbang, bahwa Terdakwa 1, Mohammad Dian Irwan Nuqisra, dan
Terdakwa 2, Eko Darmayanto kemudian melaporkan kedua temuan tersebut
kepada Ade Lili selaku Kepala Bidang Pemeriksaan Penyidikan dan Penagihan
Pajak pada Kanwil DJP Jakarta Timur, dan atas laporan tersebut Ade Lili
memerintahkan Tim Pemeriksa BUPER untuk menyelesaikan pemeriksaan dan
segera dibuat laporannya karena data tersebut dapat menjadi Informasi Data
Laporan Pengaduan (IDLP) baru untuk dilakukan Pemeriksaan Buper kembali
terhadap saksi Laurentius Suryawidjaya Djuhadi selaku wajib pajak perseorangan;
Menimbang, bahwa sekitar bulan Nopember 2012 Terdakwa 1,
Mohammad Dian Irwan Nuqisra, dan Terdakwa 2, Eko Darmayanto sebelum
membuat laporan Pemeriksaan BUPER telah menemui saksi Laurentius
449
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 449
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Suryawidjaya Djuhadi selaku Direktur PT. Delta Internusa untuk menjelaskan hasil
temuan pemeriksaan BUPER dan mengatakan bahwa pemeriksaaan belum
selesai, dan Terdakwa 1, Mohammad Dian Irwan Nuqisra, dan Terdakwa 2, Eko
Darmayanto juga menemui saksi Adhi Setiawan selaku Manager Akuntansi PT.
Nojorono Tobaco International dan saksi Addi Winarko selaku Manager Keuangan
PT. Nojorono Tobaco International untuk menjelaskan temuan Tim Pemeriksa dan
menyampaikan bahwa ada temuan lain terkait dengan saksi Laurentius
Suryawidjaya Djuhadi;
Menimbang, bahwa dalam pertemuan tersebut Terdakwa 1, Mohammad
Dian Irwan Nuqisra, dan Terdakwa 2, Eko Darmayanto menawarkan bantuan
agar temuan pemeriksaan BUPER PT. Delta Internusa tersebut tidak dilanjutkan
pemeriksaannya dengan imbalan sejumlah uang sebesar Rp. 10.000.000.000,-
(sepuluh milyar rupiah);
Menimbang, bahwa atas tawaran Terdakwa 1, Mohammad Dian Irwan
Nuqisra, dan Terdakwa 2, Eko Darmayanto selanjutnya saksi Adhi Setiawan
dan saksi Addi Winarko menyampaikan kepada saksi Laurentius Suryawidjaya
Djuhadi, walaupun pada awalnya saksi Laurentius Suryawidjaya Djuhadi
keberatan, namun setelah beberapa kali pembicaraan antara Terdakwa 1,
Mohammad Dian Irwan Nuqisra, dan Terdakwa 2, Eko Darmayanto dengan
saksi Addi Winarko kemudian disepakati imbalan tersebut sebesar Rp.
3.250.000.000,- (tiga milyar dua ratus lima puluh juta rupiah);
Menimbang, bahwa sebagai realisasinya uang tersebut diserahkan oleh
saksi Adhi Setiawan dan Addi Winarko kepada Terdakwa 1, Mohammad Dian
Irwan Nuqisra, dan Terdakwa 2, Eko Darmayanto di Kamar 812 Hotel Ciputra
Jakarta Barat yang dikemas dalam 2 (dua) buah koper yang masing-masing berisi
uang sebesar Rp. 1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) dan
sebesar Rp. 1.550.000.000,- (satu milyar lima ratus lima puluh juta rupiah);
Menimbang, bahwa dengan telah diterimanya uang tersebut oleh Terdakwa
1, Mohammad Dian Irwan Nuqisra, dan Terdakwa 2, Eko Darmayanto, maka
segala dokumen-dokumen atau berkas-berkas yang dibutuhkan dalam
pemeriksaan pajak terkait dugaan tindak pidana perpajakan berupa pengisian SPT
yang tidak benar dikembalikan kepada PT. Delta Internusa;
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 450
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang, bahwa pada bulan September 2012 Terdakwa 1, Mohammad
Dian Irwan Nuqisra, dan Terdakwa 2, Eko Darmayanto juga ditunjuk oleh saksi
Hario Damar sebagai Tim BUPER pengganti untuk melakukan pemeriksaan
terhadap PT. Nusa Raya Cipta (PT. NRC) terkait adanya indikasi penggunaan
faktur pajak fiktif, dan Terdakwa 1, Mohammad Dian Irwan Nuqisra ditunjuk
selaku Supervisor, saksi SUHARYO selaku Ketua Tim, dan Terdakwa 2, Eko
Darmayanto selaku Anggota Tim;
Menimbang, bahwa kemudian Tim melakukan pemeriksaan BUPER berupa
klarifikasi data-data, wawancara dengan pihak PT. NRC antara lain Hartono
Hardjo Sasmito, saksi Nila Suta, Benny Harto Widjaya, saksi Handoko
Tedjowinoto, saksi David Suryadi, Sukirno Gunawan dan hasilnya ditemukan
bahwa PT. Printo Jaya Prima tidak pernah melaporkan Pajak Pertambahan Nilai
(PPN) PT. NRC dan alamat yang tertera pada dokumen tidak diketemukan
keberadaan PT. Printo Jaya Prima;
Menimbang, bahwa pada bulan Nopember 2012 Terdakwa 1, Mohammad
Dian Irwan Nuqisra, dan Terdakwa 2, Eko Darmayanto, menemui Firman A
Lubis selaku Direktur Teknik dan Pengembangan serta saksi Handoko
Tedjowinoto selaku Kepala Bagian Keuangan PT. NRC di Kantor PT NRC Jl. D.I
Pandjaitan No. 40 Jakarta Timur untuk menjelaskan hasil temuan Tim Buper yaitu:
adanya penggunaan data fiktif terkait PT. Printo Jaya, dan PPN fiktif yang
dilakukan PT. NRC, pemeriksaan BUPER terhadap PT. NRC bisa dinaikkan status
pemeriksaanya;
Menimbang, bahwa terhadap hasil temuan Tim BUPER tersebut, Firman A
Lubis dan saksi Handoko Tedjowinoto meminta agar temuan pemeriksaan dapat
diselesaikan sebatas pada pengguna faktur pajak saja, dan tidak perlu mendalami
temuan-temuan lainnya;
Menimbang, bahwa atas permintaan tersebut, Terdakwa 1, Mohammad
Dian Irwan Nuqisra, dan Terdakwa 2, Eko Darmayanto menanggapi bahwa
pemeriksaan BUPER dapat dihentikan apabila diberikan imbalan sejumlah uang
yang menurut Terdakwa 1, Mohammad Dian Irwan Nuqisra, sebesar angka
“tanggal natal”, maksudnya sebesar Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar
451
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 451
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
rupiah), dan atas permintaan tersebut kemudian disanggupi oleh saksi Handoko
Tedjowinoto namun jumlahnya hanya sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar
dua ratus juta rupiah), yang kemudian disepakati oleh Terdakwa 1, Mohammad
Dian Irwan Nuqisra, dan Terdakwa 2, Eko Darmayanto dengan mengatakan
‘Ya, sudah”.
Menimbang, bahwa sebagai realisasinya, maka Terdakwa 1, Mohammad
Dian Irwan Nuqisra, dan Terdakwa 2, Eko Darmayanto dengan saksi Handoko
Tedjowinoto bersama-sama pergi ke rumah makan Soto Kudus yang terletak di Jl.
Otto Iskandardinata Jakarta Timur, dengan menggunakan mobil operasional PT.
NRC dan pada saat di dalam mobil tersebut, Terdakwa 1, Mohammad Dian Irwan
Nuqisra, dan Terdakwa 2, Eko Darmayanto menerima uang sebesar
USD120,000 (seratus dua puluh ribu dollar Amerika Serikat) yang dibungkus
dalam amplop berwarna coklat;
Menimbang, bahwa uang tersebut selanjutnya dibagi untuk Terdakwa 1,
Mohammad Dian Irwan Nuqisra, sebesar USD50,000. (lima puluh ribu dollar
Amerika Serikat) dan untuk Terdakwa 2, Eko Darmayanto sebesar USD50,000.
(lima puluh ribu dollar Amerika Serikat) sedangkan sisanya sebesar USD20,000.
(dua puluh ribu Dollar Amerika Serikat) menurut Terdakwa 2, Eko Darmayanto
diberikan kepada saksi Albertinus Parlinggoman Napitupulu;
Menimbang, bahwa beberapa hari setelah penerimaan uang tersebut
Terdakwa 1, Mohammad Dian Irwan Nuqisra, dan Terdakwa 2, Eko
Darmayanto menghubungi kembali saksi Handoko Tedjowinoto untuk meminta
bantuan dana dengan alasan untuk proses penyelesaian perkara PT. Genta Dunia
Jaya Raya di Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dan kemudian disanggupi oleh saksi
Handoko Tedjowinoto;
Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa 1, Mohammad Dian Irwan
Nuqisra, dan Terdakwa 2, Eko Darmayanto mengadakan pertemuan dengan
saksi Handoko Tedjowinoto di rumah makan Soto Kudus di Jl. Otto Iskandardinata
Jakarta Timur, dan pada pertemuan tersebut, Terdakwa 1, Mohammad Dian
Irwan Nuqisra, dan Terdakwa 2, Eko Darmayanto menerima uang sebesar
USD50,000. (lima puluh ribu dollar Amerika Serikat), yang selanjutnya uang
sebesar USD50,000. (lima puluh ribu dollar Amerika Serikat) menurut Terdakwa 1,
Mohammad Dian Irwan Nuqisra, dan Terdakwa 2, Eko Darmayanto atas
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 452
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
sepengetahuan saksi Heru Sriyanto diberikan kepada saksi Albertinus
Parlinggoman Napitupulu;
Menimbang, bahwa dengan telah diterimanya uang tersebut oleh Terdakwa
1, Mohammad Dian Irwan Nuqisra, dan Terdakwa 2, Eko Darmayanto dari
saksi Handoko Tedjowinoto, maka tidak ada lagi pemeriksaan lanjutan dan saksi
Handoko Tedjowinoto tidak pernah dipanggil lagi, dan dokumen-dokumen yang
terkait pemeriksaan dikembalikan oleh Terdakwa 1, Mohammad Dian Irwan
Nuqisra, dan Terdakwa 2, Eko Darmayanto ;
Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta hukum tersebut di atas, maka
dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa 1, Mohammad Dian Irwan
Nuqisra dan Terdakwa 2, Eko Darmayanto yang telah menerima sejumlah uang
dari wajib pajak PT. Delta Internusa terkait dugaan tindak pidana perpajakan
berupa pengisian SPT yang tidak benar, dan dari PT. Nusa Raya Cipta (PT.
NRC) terkait adanya indikasi penggunaan faktur pajak fiktif, sebagaimana yang
telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam unsur menerima hadiah atau janji,
maka menurut Majelis Hakim bahwa penerimaan uang oleh Terdakwa 1,
Mohammad Dian Irwan Nuqisra dan Terdakwa 2, Eko Darmayanto patut
diduga bahwa uang tersebut untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak
melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya,
dengan demikian unsur padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut
diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu
dalam jabatannya telah terpenuhi dan ada dalam perbuatan Terdakwa 1,
Mohammad Dian Irwan Nuqisra dan Terdakwa 2, Eko Darmayanto;
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan
dakwaan Penuntut Umum Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang rumusannya
sebagai berikut:
“Dipidana sebagai pembuat (dader) sesuatu perbuatan pidana mereka yang
melakukan, yang menyuruh-lakukan dan yang turut serta melakukan”;
Menimbang, bahwa pengertian turut serta sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana antara lain sebagai berikut:
1. Tetapi janganlah hendaknya mengartikan bahwa dalam hal turut
serta melakukan ini tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan
453
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 453
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam pelaksanaan
perbuatan pidana itu ada kerjasama antara mereka;
2. Jika turut serta melakukan ini adalah adanya kerjasama yang erat
antara mereka, maka untuk dapat menentukan apakah ada turut
serta melakukan atau tidak, kita tidak melihat perbuatan masing-
masing peserta secara satu-persatu dan berdiri sendiri-sendiri
terlepas dari hubungannya dengan perbuatan peserta lainnya,
melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta itu dalam
hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta lainnya;
Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut, Yurisprudensi Mahkamah
Agung RI No. 1/1955/M/Pid. Tanggal 22 Desember 1955 menguraikan tentang
pengertian turut serta sebagai berikut:
1. Bahwa Terdakwa adalah medepleger (kawan peserta) dari
kejahatan yang didakwakan, dapat disimpulkan dari peristiwa
yang menggambarkan bahwa Terdakwa dengan saksi-saksi
bekerja bersama-sama dengan sadar dan erat untuk
melaksanakan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
2. Bahwa pelaku medepleger (kawan peserta) dalam tindak
pidana yang didakwakan kepada Terdakwa tidak perlu
bahwa Terdakwa melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan
tindak pidana;
3. Bahwa seorang kawanan peserta yang turut melakukan
tindak pidana tidak usah memenuhi segala unsur yang oleh
undang-undang dirumuskan untuk tindak pidana itu;
Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur tersebut di atas, dan
dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan, baik yang
diperoleh dari keterangan saksi-saksi, bukti surat, bukti petunjuk, keterangan para
Terdakwa dan adanya barang bukti, maka diperoleh fakta hukum bahwa
Terdakwa 1, Mohammad Dian Irwan Nuqisra dan Terdakwa 2, Eko
Darmayanto selaku PPNS pada DJP Jakarta Timur ditunjuk oleh saksi Hario
Damar selaku Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Timur untuk melakukan
pemeriksaan pajak terkait dugaan tindak pidana perpajakan terhadap wajib pajak
PT. Delta Internusa yaitu adanya pengisian SPT yang tidak benar, dan dari hasil
pemeriksaan tersebut ditemukan dalam SPT PT. Delta Internusa yang
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 454
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
dilaporkan peredaran rokok senilai Rp. 6.161.664.286.358,- (enam trilyun seratus
enam puluh satu milyar enam ratus enam puluh empat juta dua ratus delapan
puluh enam ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah), sedangkan nilai rokok yang
masuk ke PT. Delta Internusa mencapai Rp 8.174.951.380.175,- (delapan trilyun
seratus tujuh puluh empat milyar sembilan ratus limapuluh satu juta tiga ratus
delapan puluh ribu seratus tujuh puluh lima rupiah);
Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa 1, Mohammad Dian Irwan
Nuqisra, dan Terdakwa 2, Eko Darmayanto membuat laporan pemeriksaan
BUPER telah bertemu dengan saksi Laurentius Suryawidjaya Djuhadi selaku
Direktur PT. Delta Internusa untuk menjelaskan hasil temuan pemeriksaan
BUPER dan mengatakan bahwa pemeriksaaan belum selesai, dan Terdakwa 1,
Mohammad Dian Irwan Nuqisra, dan Terdakwa 2, Eko Darmayanto juga
menemui saksi Adhi Setiawan selaku Manager Akuntansi PT. Nojorono Tobaco
International dan saksi Addi Winarko selaku Manager Keuangan PT. Nojorono
Tobaco International untuk menjelaskan temuan Tim Pemeriksa dan
menyampaikan bahwa ada temuan lain terkait dengan saksi Laurentius
Suryawidjaya Djuhadi;
Menimbang, bahwa dalam pertemuan tersebut Terdakwa 1, Mohammad
Dian Irwan Nuqisra, dan Terdakwa 2, Eko Darmayanto menawarkan bantuan
agar temuan pemeriksaan BUPER PT. Delta Internusa tersebut tidak dilanjutkan
pemeriksaannya dengan imbalan sejumlah uang sebesar Rp. 10.000.000.000,-
(sepuluh milyar rupiah), yang kemudian disepakati sebesar Rp. 3.250.000.000,-
(tiga milyar dua ratus lima puluh juta rupiah);
Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa 1, Mohammad Dian Irwan
Nuqisra, dan Terdakwa 2, Eko Darmayanto ditunjuk oleh saksi Hario Damar
untuk melakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak PT. Nusa Raya Cipta (PT.
NRC) terkait adanya indikasi penggunaan faktur pajak fiktif, dan setelah dilakukan
pemeriksaan, maka Terdakwa 1, Mohammad Dian Irwan Nuqisra, dan
Terdakwa 2, Eko Darmayanto, menemui Firman A Lubis selaku Direktur Teknik
dan Pengembangan dan saksi Handoko Tedjowinoto selaku Kepala Bagian
Keuangan PT. NRC untuk menjelaskan hasil temuan Tim BUPERr yaitu: adanya
penggunaan data fiktif terkait PT. Printo Jaya, dan PPN fiktif yang dilakukan PT.
455
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 455
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
NRC, dan pemeriksaan BUPER terhadap PT. NRC bisa dinaikkan status
pemeriksaanya;
Menimbang, bahwa terhadap hasil temuan Tim BUPER tersebut, Firman A
Lubis dan saksi Handoko Tedjowinoto meminta agar temuan pemeriksaan dapat
diselesaikan sebatas pada pengguna faktur pajak saja, dan tidak perlu mendalami
temuan-temuan lainnya; dan atas permintaan tersebut, Terdakwa 1, Mohammad
Dian Irwan Nuqisra, dan Terdakwa 2, Eko Darmayanto menanggapi bahwa
pemeriksaan BUPER dapat dihentikan apabila diberikan imbalan sejumlah uang
sebesar angka “tanggal natal”, maksudnya sebesar Rp. 25.000.000.000,- (dua
puluh lima milyar rupiah), dan atas permintaan tersebut kemudian disanggupi oleh
saksi Handoko Tedjowinoto sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus
juta rupiah), yang kemudian disepakati oleh Terdakwa 1, Mohammad Dian Irwan
Nuqisra, dan Terdakwa 2, Eko Darmayanto dengan mengatakan ‘Ya, sudah”.
Menimbang, bahwa beberapa hari setelah penerimaan uang tersebut
Terdakwa 1, Mohammad Dian Irwan Nuqisra, dan Terdakwa 2, Eko
Darmayanto menghubungi kembali saksi Handoko Tedjowinoto untuk meminta
bantuan dana dengan alasan untuk proses penyelesaian perkara PT. Genta Dunia
Jaya Raya di Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dan kemudian disanggupi oleh saksi
Handoko Tedjowinoto sebesar USD50,000. (lima puluh ribu dollar Amerika
Serikat);
Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta hukum tersebut diatas, maka
Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur penyertaan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi;
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan
dakwaan Penuntut Umum Pasal 65 ayat (1) KUHP, yang rumusannya berbunyi:
“Dalam hal melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang masing-
masing harus dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri, sehingga
merupakan beberapa tindak pidana (kejahatan) yang diancam dengan
pidana pokok yang sejenis hanya dijatuhkan satu pidana”.
Menimbang, bahwa pengertian gabungan beberapa perbuatan
(meerdaadsche samenloop = concursus realis). Jika seorang pada suatu hari
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 456
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
dituntut dimuka hakim yang sama karena melakukan beberapa kejahatan, hanya
dijatuhkan satu hukuman kepadanya, apabila hukuman yang diancamkan bagi
kejahatan itu sejenis, misalnya kesemuanya hukuman penjara, kesemuanya
hukuman kurungan, atau kesemuanya hukuman denda. Hukuman itu tidak boleh
lebih dari maksimum hukuman bagi kejahatan yang terberat ditambah
sepertiganya”.
Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan tersebut di atas, dan
dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan ini, baik
dari keterangan saksi-saksi, bukti surat, bukti petunjuk, keterangan para Terdakwa,
dan adanya barang bukti, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:
- Bahwa pada bulan September 2012 Terdakwa 1, Mohammad Dian Irwan
Nuqisra, dan Terdakwa 2, Eko Darmayanto ditunjuk oleh saksi Hario Damar
selaku Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Timur sebagai Tim pengganti
BUPER berdasarkan Surat Tugas Penggantian Pemeriksaan Bukti Permulaan
Nomor: STP.PBP-28/WPJ.20/2012 tanggal 17 September 2012 terhadap wajip
pajak PT. Delta Internusa terkait dugaan tindak pidana perpajakan berupa
pengisian SPT yang tidak benar;
- Bahwa Terdakwa 1, Mohammad Dian Irwan Nuqisra, dan Terdakwa 2, Eko
Darmayanto bersama tim pemeriksa menemukan data bahwa SPT PT. Delta
Internusa telah melaporkan peredaran rokok senilai Rp. 6.161.664.286.358,-
(enam trilyun seratus enam puluh satu milyar enam ratus enam puluh empat
juta dua ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah),
sedangkan nilai rokok yang masuk ke PT. Delta Internusa mencapai Rp
8.174.951.380.175,- (delapan trilyun seratus tujuh puluh empat milyar sembilan
ratus limapuluh satu juta tiga ratus delapan puluh ribu seratus tujuh puluh lima
rupiah);
- Bahwa sekitar bulan Nopember 2012 Terdakwa 1, Mohammad Dian Irwan
Nuqisra, dan Terdakwa 2, Eko Darmayanto sebelum membuat laporan
Pemeriksaan BUPER telah bertemu dengan saksi Laurentius Suryawidjaya
Djuhadi selaku Direktur PT. Delta Internusa, saksi Adhi Setiawan selaku
Manager Akuntansi PT. Nojorono Tobaco International dan saksi Addi Winarko
selaku Manager Keuangan PT. Nojorono Tobaco International untuk
menjelaskan temuan Tim Pemeriksa dan menyampaikan bahwa ada temuan
lain terkait dengan saksi Laurentius Suryawidjaya Djuhadi, dan Terdakwa 1,
457
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 457
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.idMohammad Dian Irwan Nuqisra, dan Terdakwa 2, Eko Darmayanto
menawarkan bantuan agar temuan pemeriksaan BUPER PT. Delta Internusa
tersebut tidak dilanjutkan pemeriksaannya dengan imbalan sejumlah uang
sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), dan disepakati oleh
saksi Addi Winarko sebesar Rp. 3.250.000.000,- (tiga milyar dua ratus lima
puluh juta rupiah);
- Bahwa sebagai realisasinya, maka pada akhir Maret 2013 saksi Addi Winarko
menghubungi Terdakwa 2, Eko Darmayanto yang menyampaikan bahwa
penyerahan uang akan dilakukan di Hotel Ciputra Jakarta Barat, dan
selanjutnya Terdakwa 1, Mohammad Dian Irwan Nuqisra, dan Terdakwa 2,
Eko Darmayanto menemui Adhi Setiawan dan Addi Winarko di Kamar 812
Hotel Ciputra Jakarta Barat, dan menerima 2 (dua) buah Koper yang sudah
disiapkan di kamar tersebut masing-masing berisi uang sebesar Rp.
1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) dan sebesar Rp.
1.550.000.000,- (satu milyar lima ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa dari uang sebesar Rp. 3.250.000.000,- (tiga milyar dua ratus lima puluh
juta rupiah), Terdakwa 1, Mohammad Dian Irwan Nuqisra menerima sebesar
Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), dan Terdakwa 2, Eko
Darmayanto sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah),
sedangkan sisanya oleh Terdakwa 1, Mohammad Dian Irwan Nuqisra, dan
Terdakwa 2, Eko Darmayanto diberikan kepada Adi Winarko;
- Bahwa kemudian Terdakwa 1, Mohammad Dian Irwan Nuqisra, dan
Terdakwa 2, Eko Darmayanto ditunjuk oleh saksi Hario Damar sebagai Tim
BUPER pengganti berdasarkan Surat Tugas Penggantian Pemeriksaan Bukti
Permulaan Nomor: STP.PBP-29/WPJ.20/2012 tanggal 17 September 2012
untuk melakukan pemeriksaan terhadap PT. Nusa Raya Cipta (PT. NRC)
terkait adanya indikasi penggunaan faktur pajak fiktif;
- Bahwa setelah Tim BUPER melakukan pemeriksaan berupa klarifikasi data-
data, wawancara dengan pihak PT. NRC yaitu dengan Hartono Hardjo
Sasmito, saksi Nila Suta, Benny Harto Widjaya, saksi Handoko Tedjowinoto,
saksi David Suryadi, Sukirno Gunawan dan hasilnya ditemukan bahwa PT.
Printo Jaya Prima tidak pernah melaporkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) PT.
NRC dan alamat yang tertera pada dokumen tidak diketemukan keberadaan
PT. Printo Jaya Prima;
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 458
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
- Bahwa pada bulan Nopember 2012 Terdakwa 1, Mohammad Dian Irwan
Nuqisra, dan Terdakwa 2, Eko Darmayanto, menemui Firman A. Lubis
selaku Direktur Teknik dan Pengembangan serta saksi Handoko Tedjowinoto
selaku Kepala Bagian Keuangan PT. NRC di Kantornya di Jl. D.I Pandjaitan
No. 40 Jakarta Timur untuk menjelaskan hasil temuan Tim BUPERr yaitu:
adanya penggunaan data fiktif terkait PT. Printo Jaya, dan PPN fiktif yang
dilakukan PT. NRC, pemeriksaan BUPER terhadap PT. NRC bisa dinaikkan
status pemeriksaanya;
- Bahwa terhadap hasil temuan Tim BUPER tersebut, Firman A Lubis dan saksi
Handoko Tedjowinoto meminta agar temuan pemeriksaan dapat diselesaikan
sebatas pada pengguna faktur pajak saja, dan tidak perlu mendalami temuan-
temuan lainnya;
- Bahwa atas permintaan tersebut, Terdakwa 1, Mohammad Dian Irwan
Nuqisra, dan Terdakwa 2, Eko Darmayanto menanggapi bahwa
pemeriksaan BUPER dapat dihentikan apabila diberikan imbalan sejumlah
uang yang menurut Terdakwa 1, Mohammad Dian Irwan Nuqisra, sebesar
angka “tanggal natal”, maksudnya sebesar Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh
lima milyar rupiah), dan atas permintaan tersebut kemudian disanggupi oleh
saksi Handoko Tedjowinoto namun jumlahnya hanya sebesar Rp.
1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah), yang kemudian disepakati
oleh Terdakwa 1, Mohammad Dian Irwan Nuqisra, dan Terdakwa 2, Eko
Darmayanto dengan mengatakan ‘Ya, sudah”.
- Bahwa sebagai realisasinya Terdakwa 1, Mohammad Dian Irwan Nuqisra,
dan Terdakwa 2, Eko Darmayanto serta saksi Handoko Tedjowinoto
bersama-sama pergi ke rumah makan Soto Kudus yang terletak di Jl. Otto
Iskandardinata Jakarta Timur, dan dalam perjalanan Terdakwa 1, Mohammad
Dian Irwan Nuqisra, dan Terdakwa 2, Eko Darmayanto menerima uang
sebesar USD120,000 (seratus dua puluh ribu dollar Amerika Serikat) yang
dibungkus dalam amplop berwarna coklat;
- Bahwa beberapa hari setelah penerimaan uang tersebut Terdakwa 1,
Mohammad Dian Irwan Nuqisra, dan Terdakwa 2, Eko Darmayanto
menghubungi kembali saksi Handoko Tedjowinoto untuk meminta bantuan
dana dengan alasan untuk proses penyelesaian perkara PT. Genta Dunia Jaya
Raya di Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dan kemudian permintaan tersebut
459
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 459
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.iddisanggupi oleh saksi Handoko Tedjowinoto, dan selanjutnya Terdakwa 1,
Mohammad Dian Irwan Nuqisra, dan Terdakwa 2, Eko Darmayanto
bertemu dengan saksi Handoko Tedjowinoto di rumah makan Soto Kudus di Jl.
Otto Iskandardinata Jakarta Timur, untuk menerima uang sebesar USD50,000.
(lima puluh ribu dollar Amerika Serikat);
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka dapat
disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa 1, Mohammad Dian Irwan Nuqisra, dan
Terdakwa 2, Eko Darmayanto yang telah menerima sejumlah uang dari PT.
Delta Internusa dan PT. Nusa Raya Cipta (PT. NRC) terkait dengan pemeriksaan
pajak berupa pengisian SPT yang tidak benar dan penggunaan faktur pajak fiktif,
dan kemudian hasil pemeriksaan tersebut telah dihentikan, maka perbuatan
Terdakwa 1, Mohammad Dian Irwan Nuqisra, dan Terdakwa 2, Eko
Darmayanto dapat dikualifisir sebagai perbarengan beberapa perbuatan yang
masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri, dengan
demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur gabungan beberapa perbuatan
sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, dan
ada dalam perbuatan Terdakwa 1, Mohammad Dian Irwan Nuqisra, dan
Terdakwa 2, Eko Darmayanto .
Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur dalam
Dakwaan Kedua Primair, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi pempertimbangkan
Dakwaan Kedua Subsidair.
Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya seluruh unsur dari Dakwaan
Kesatu Primair Dan Kedua Primair, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa
Terdakwa 1, Mohammad Dian Irwan Nuqisra, dan Terdakwa 2, Eko
Darmayanto telah terbukti secara sah menurut hukum, dan Majelis Hakim
mendapat keyakinan akan kesalahan Terdakwa 1, Mohammad Dian Irwan
Nuqisra, dan Terdakwa 2, Eko Darmayanto, oleh karena itu terhadap Terdakwa
1, Mohammad Dian Irwan Nuqisra, dan Terdakwa 2, Eko Darmayanto
haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak
pidana sebagaimana yang diatur dalam dakwaan Kesatu Primair Dan Kedua
Primair;
Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa 1, Mohammad Dian Irwan
Nuqisra, dan Terdakwa 2, Eko Darmayanto telah terbukti secara sah dan
meyakinkan melakukan perbuatan pidana melanggar dakwaan Kesatu Primair Dan
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 460
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Kedua Primair, namun sebelum Majelis Hakim menyatakan Terdakwa 1,
Mohammad Dian Irwan Nuqisra, dan Terdakwa 2, Eko Darmayanto dapat
dipidana, maka terlebih dahulu haruslah dipertimbangkan Nota Pembelaan dari
Terdakwa 1, Mohammad Dian Irwan Nuqisra, dan Terdakwa 2, Eko
Darmayanto serta Tim Penasihat Hukumnya;
Menimbang, bahwa di dalam Nota Pembelaan (Pledoi) yang diajukan oleh
Terdakwa 1, Mohammad Dian Irwan Nuqisra, dan Tim Penasihat Hukumnya
berpendapat sebagai berikut:
1. Bahwa dalam perkara a quo apa yang dilakukan oleh Terdakwa 1,
Mohammad Dian Irwan Nuqisra, merupakan suatu perbuatan tindakan
sehubungan dengan menjalankan tugas dan kewenangannya yang ditunjuk
sebagai tim penyidik perkara perpajakan PT. The Master Steel Manufactory,
dan dilakukan dalam rangka perintah jabatan sesuai dengan Pasal 51 KUHP;
2. Bahwa tidak semua menerima hadiah atau janji tidak dapat memenuhi unsur
dapat diancam pidana, sepanjang gratifikasi tersebut tidak bertentangan atau
tidak berlawanan dengan kewajibannya atau tugasnya, sekalipun menerima
hadiah atau janji tersebut berhubungan dengan jabatannya baik sebagai
pegawai negeri sipil atau penyelenggara negara, gratifikasi tersebut tidak
memenuhi unsur dapat diancam dengan pidana;
Menimbang, bahwa di dalam Nota Pembelaan (Pledoi) yang diajukan oleh
Terdakwa 2, Eko Darmayanto, dan Tim Penasihat Hukumnya berpendapat
bahwa Terdakwa telah mengakui dan menyesalkan atas perbuatannya selaku
yang melekat pada dirinya pegawai negeri sipil menerima hadiah dari PT. The
Master Steel Manufactory, dan penyidikan yang dilakukan oleh Terdakwa sudah
sesuai prosedur hukum dan pemberian hadiah tersebut tidak berpengaruh kepada
proses penyidikan yang sedang berlangsung, terlebih pemberian tersebut tidak
mempunyai target apapun apalagi adanya kesepakatan antara Terdakwa dengan
pemberi hadiah untuk menghentikan penyidikan dan Terdakwa hanya sebagai
anggota dalam tim penyidikan, dan Terdakwa tidak memiliki kewenangan apapun
terkait penghentian penyidikan;
Menimbang, bahwa dengan telah diuraikannya setiap unsur dari Dakwaan
Kesatu Primair Dan Kedua Primair tersebut, dan Majelis Hakim telah
berkesimpulan semua unsur dari dakwaan Kesatu Primair Dan Kedua Primair
461
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 461
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
tersebut telah dapat dibutikan secara sah dan meyakinkan, maka fakta dan
kesimpulan Majelis Hakim tersebut sekaligus sebagai bentuk ketidak
sependapatan Majelis Hakim terhadap pendapat-pendapat yang disampaikan oleh
Terdakwa 1, Mohammad Dian Irwan Nuqisra, dan Terdakwa 2, Eko
Darmayanto serta Tim Penasihat Hukumnya, karena segala sesuatunya yang
terkait dalam perkara a quo telah Majelis Hakim pertimbangkan, dan Terdakwa 1,
Mohammad Dian Irwan Nuqisra, dan Terdakwa 2, Eko Darmayanto telah
terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu
Primair Dan Kedua Primair, oleh karenanya terhadap pembelaan Terdakwa 1,
Mohammad Dian Irwan Nuqisra, dan Terdakwa 2, Eko Darmayanto serta Tim
Penasihat Hukumnya harus dinyatakan ditolak.
Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dan ditambah fakta-
fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang didasarkan pada keterangan
saksi-saksi, bukti surat, bukti petunjuk, barang bukti dan keterangan Terdakwa
1, Mohammad Dian Irwan Nuqisra, dan Terdakwa 2, Eko Darmayanto, maka
Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal atau alasan-alasan yang dapat
menghapuskan sifat pertanggung-jawaban pidana pada diri Terdakwa 1,
Mohammad Dian Irwan Nuqisra, dan Terdakwa 2, Eko Darmayanto
sebagaimana diatur dalam KUHPidana, oleh karena itu harus dijatuhi pidana
setimpal dengan perbuatannya;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa 1, Mohammad Dian Irwan
Nuqisra, dan Terdakwa 2, Eko Darmayanto ditahan dalam rumah tahanan
negara, berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka lamanya Terdakwa 1,
Mohammad Dian Irwan Nuqisra, dan Terdakwa 2, Eko Darmayanto berada
dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum tetap
sesuai dengan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP menetapkan agar Terdakwa 1,
Mohammad Dian Irwan Nuqisra, dan Terdakwa 2, Eko Darmayanto tetap
berada dalam tahanan;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa 1, Mohammad Dian Irwan
Nuqisra, dan Terdakwa 2, Eko Darmayanto dijatuhi pidana, berdasarkan Pasal
222 ayat (1) KUHAP, maka Terdakwa 1, Mohammad Dian Irwan Nuqisra, dan
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 462
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa 2, Eko Darmayanto dibebankan untuk membayar biaya perkara yang
besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;
Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, perlu
terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang
meringankan bagi Terdakwa 1, Mohammad Dian Irwan Nuqisra, dan Terdakwa
2, Eko Darmayanto sebagai berikut:
Hal-hal yang memberatkan:
• Bahwa perbuatan Terdakwa 1, Mohammad Dian Irwan Nuqisra,
dan Terdakwa 2, Eko Darmayanto tidak mendukung program
pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;
Hal-hal yang meringankan:
• Bahwa Terdakwa Terdakwa 1, Mohammad Dian Irwan Nuqisra,
dan Terdakwa 2, Eko Darmayanto berlaku sopan dalam
persidangan;
• Bahwa Terdakwa 1, Mohammad Dian Irwan Nuqisra, dan
Terdakwa 2, Eko Darmayanto belum pernah dihukum;
• Bahwa Terdakwa 1, Mohammad Dian Irwan Nuqisra, dan
Terdakwa 2, Eko Darmayanto mengakui kesalahannya dan
menyesali perbuatannya
Mengingat, Pasal 12 huruf a Undang-undang RI Nomor: 31 Tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang RI Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-
undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo
Pasal 55 ayat (1) ke-1, jo Pasal 64 ayat (1), jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana dan
Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara
Pidana (KUHAP) serta ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan dan
hukum yang berkenaan dengan perkara ini;
M E N G A D I L I
463
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 463
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
1. Menyatakan Terdakwa 1, Mohammad Dian Irwan
Nuqisra, dan Terdakwa 2, Eko Darmayanto
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-
sama dan berlanjut;
2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap
Terdakwa 1, Mohammad Dian Irwan Nuqisra, dan
Terdakwa 2, Eko Darmayanto dengan pidana
penjara selama 9 (sembilan) tahun dan pidana
denda masing-masing sebesar Rp. Rp.
300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) apabila denda
tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana
kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan agar masa penahanan yang telah
dijalankan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang
dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa 1, Mohammad
Dian Irwan Nuqisra, dan Terdakwa 2, Eko
Darmayanto tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti Nomor:
No. Keterangan Barang Bukti
1. Kartu Tanda Penduduk Provinsi Jawa Barat Kota Bekasi Nomor:
3275100701660001 atas nama M. DIAN IRWAN N dengan tanggal
penerbitan 06-05-2012.(Barang Bukti No.1)
2. Kartu Tanda Penduduk Provinsi DKI Jakarta Nomor: 3175010701660001 atas Nama MOH DIAN IRWAN MUGI SHRA dengan tanggal penerbitan 21-02-2010. (Barang Bukti No.2)
3. Kartu Tanda penduduk Provinsi Jawa Barat Kota Bekasi Nomor 3275100703670014 atas nama MOH. FATHAN dengan tanggal penerbitan 07-03-1967. (Barang Bukti No.3)Barang Bukti No. 1 s.d. No. 3 dikembalikan kepada Terdakwa
Dian Irwan Nuqisra
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 464
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id4. 1 (satu) buah Kartu Identitas Pegawai DIREKTORAT JENDERAL
PAJAK atas nama : MOH. DIAN IRWAN NUQISRA, NIP : 196601071986031002, Pangkat : Penata, Golongan: IIIc, Jabatan : Pemeriksa Pajak Muda. (Barang Bukti No.4)Barang Bukti No. 4 dikembalikan kepada Kanwil DJP Jakarta
Timur
5. 1 (satu) buah Kartu Tanda Pengenal Penyidik Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Direktorat Intelijen dan Penyidikan Nomor: 204/PJ.05/PPNS atas nama MOH. DIAN IRWAN N. .(Barang Bukti No.5)
6. 1 (satu) buah lencana PPNS beserta Kartu Tanda Penyidik No. Pol: KTP/5948/I/07Ropolsus PPNS atas nama MOH. DIAN IRWAN N, SE dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 08 Januari 2007.(Barang Bukti No.6)
7. Kartu Tanda Pengenal Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil atas nama MOH. DIAN IRWAN NUQISRA, Nomor/ Tanggal: 404.273.014.11/ 25 Agustus 2011.(Barang Bukti No.7)
8. Kartu Tanda Pengenal Pemeriksa Bukti Permulaan Nomor: 07/PBP/WPJ.20/2011 atas nama MOH. DIAN IRWAN NUQISRA, dengan masa berlaku sampai dengan tanggal 5 September 2013 (Barang Bukti No.8)Barang Bukti No, 5 s.d. No. 8 dikembalikan kepada Terdakwa
Dian Irwan Nuqisra.
9. 4 (empat) lembar Dokumen Fotocopy Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : C-33 PW.07.03 Tahun 1995 tanggal 25 Oktober 1995 perihal pengangkatan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil DJP. Dengan legalisir sesuai dengan aslinya yang ditandatangani oleh RR ENDAH PADMININGRUM. (Barang Bukti No.9).Barang Bukti No. 9 dikembalikan kepada Kanwil DJP Jakarta
Timur
10. 1 (Satu) lembar Surat Petikan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No: KM-326/SJ.2.3/UP.1/1986 tanggal 11 Agustus 1986 dengan cap basah dan dilegalisir beserta Lampiran. (Barang Bukti No.10)
11. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-14/PJ.13/UP.14/1988 tanggal 20 Pebruari 1988 dengan cap basah dan dilegalisir beserta lampiran. (Barang Bukti No.11)Barang Bukti No. 10 s.d. No. 11 dikembalikan kepada Kanwil
DJP Jakarta Timur.
12. 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Eko Darmayanto, No. KTP : 3175063012700039, Tempat/ tanggal lahir : Jakarta/30 Desember 1970. (Barang Bukti No.12).Barang Bukti No. 12 dikembalikan kepada Terdakwa Eko
Darmayanto
465
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 465
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id13. 1 (satu) buah kartu identitas Kementrian Keuangan Direktorat Jenderal
Pajak atas nama Eko Darmayanto NIP : 197012301991031008 pangkat : penata/IIIc jabatan : Pemeriksa Pajak Muda Kanwil DJP Jakarta Timur Alamat : Gedung Utama Kantor Pusat DJP Lantai 25 Jl. Gatot Subroto Kav. 40-42 Jakarta 12190 diterbitkan tanggal 6 Juni 2011 oleh Kakanwil DJP Jakarta Timur Otto Endy Panjaitan.(Barang Bukti No.13).Barang Bukti No. 13 dikembalikan kepada Kanwil DJP Jakarta
Timur.
14. 1 (satu) lembar copy Paspor atas nama Eko Darmayanto , No.
Paspor : A 4123091, Tempat/ tanggal lahir : Jakarta/30 Desember
1970. Yang menerbitkan : Kantor Imigrasi Klas I Jakarta Timur.
(Barang Bukti No.14)
15. 1 (satu) Kartu Tanda Pengenal Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil NIP: 197012301991031008 an. EKO DARMAYANTO, No. SK PPNS: AHU-14.AH.09.04 Tahun 2011. (Barang Bukti No.15)
16. 2 lembar (asli) Petikan Keputusan Menteri Hukum dan Ham Republik Indonesia Nomor; C-17.HN.05.01 tahun 2006 tentang pengangkatan sebagai pejabat Penyidik Pegawai Negeri Spil dalm lingkungan Dirjen Pajak tanggal 8 Mei 2006. (Barang Bukti No.16)Barang Bukti No. 14 s.d. No. 16 dikembalikan kepada Terdakwa
Eko Darmayanto.
17. 1 (satu) lembar surat Petikan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-07/PJ-12/UP-14/1993 tanggal 27 Pebruari 1993 dengan cap basah dan dilegalisir. (Barang Bukti No.17)
18. 1 (satu) lembar Surat Petikan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor KM- 745/SJ.2/UP.1/1991 tanggal 31 Mei 1991 yang ditandatangani oleh Kepala Biro Kepegawaian RUSMANTO dengan cap basah dan dilegalisir. (Barang Bukti No.18). Barang Bukti No. 17 s.d. 18 dikembalikan kepada Kanwil DJP
Jakarta Timur.
19. 1 (satu) bundel fotokopi Berita Negara R.I tanggal 1 Oktober 1974 No.79 Tambahan Nomor 557 mengenai Pendirian “THE MASTER STEEL MANUFACTORY COMPANY P.T. (Barang Bukti No.19)
20. 1 (satu) bundel fotokopi Berita Negara R.I. tanggal 27 April 2010 No.34 Tambahan Nomor 3940 mengenai penyesuaian dengan Undang-Undang No.40 tahun 2007 dari P.T THE MASTER STEEL MANUFACTORY COMPANY. (Barang Bukti No.20)
21. 6 (enam) lembar fotokopi Salinan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. THE MASTER STEEL MANUFACTORY Nomor : 15 yang ditandatangani Notaris Antonius Wahono P, SH. (Barang Bukti No.21)
22. 1 (satu) lembar fotokopi surat Nomor AHU-AH.01.10-20047 tanggal 06 Agustus 2010 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. THE MASTER STEEL MANUFACTORY yang
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 466
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
ditandatangani DR AIDIR AMIN DAUD, SH., MH., DFM A.n. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum dan 1 (satu) bendel fotokopi Salinan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. THE MASTER STEEL MANUFACTORY Nomor : 18 yang ditandatangani Notaris Antonius Wahono P, SH tanggal 23 Juli 2010. (Barang Bukti No.22)
23. 1 (satu) buah asli Kartu Tanda Penduduk Provinsi DKI Jakarta, Jakarta Pusat, dengan Nomor NIK: 3171024504520001 atas nama DIAH SOEMEDI, masa berlaku sampai dengan 05-04-2016 .(Barang Bukti No.23).Barang Bukti No. 19 s.d. 23 dikembalikan kepada saksi Diah
Soemedi.
24. 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Effendy KomalaNo. NIK: 3173063108650001. (Barang Bukti No.24).Barang Bukti No. 24 dikembalikan kepada Effendy Komala.
25. 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 09.5207.290779.5560 atas nama Teddy Muliawan, alamat: Citra Ext Blok BI-6/15 Rt/Rw 011/002 Kelurahan Pegadungan Kecamatan Kali Deres Jakarta Barat. (Barang Bukti No.25).Barang Bukti No. 25 dikembalikan kepada Teddy Muliawan.
26. 1 (satu) Copy Surat Tugas Penggantian Pemeriksa Bukti Permulaan Nomor STP.PBP-18/WPJ.20/20133 tanggal 28 September 2011 dilegalisir sesuai dengan aslinya. (Barang Bukti No.26).Barang Bukti No. 26 dikembalikan kepada Kanwil DJP Jakarta
Timur.
27. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari:1 (satu) Lembar Surat Nomor Pemb-01/WPJ.20/BD.04/2010 tanggal
12 Januari 2010 yang ditandatangani oleh MAIZAR ANWAR.
1 (satu) lembar Surat Perintah Pemeriksaan Pajak Nomor :
PRIN-01/WPJ.20/BD.04/2010 tanggal 12 Januari 2010 yang
ditandatangani oleh MAIZAR ANWAR.
2 (Dua) Lembar surat nomor : S-61/WPJ.20/BD.0700/2010 tanggal
6 April 2010 perihal permintaan Peminjaman Buku, Catatan dan
Dokumen (Kedua) dan lampiran.
2 (Dua) Lembar surat nomor : S-02-A/WPJ.20/BD.0700/2010
tanggal 6 April 2010 perihal permintaan Peminjaman Buku,
Catatan dan Dokumen (Kedua) dan lampiran.
2 (Dua) Lembar copy surat nomor : S-72/WPJ.20/BD.0700/2010
tanggal 26 April 2010 perihal permintaan Peminjaman Buku,
Catatan dan Dokumen (Kedua) dan lampiran.
467
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 467
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
1 (satu) lembar copyfax surat nomor PANG.BP-1/WPJ.20/2012
perihal permintaan keterangan tanggal 30 April 2012.
1 (satu) lembar copyfax surat nomor PANG.BP-52/WPJ.20/
BD.0700/2012 perihal permintaan keterangan 7 November 2011.
1 (satu) Lembar copy surat nomor : PANG.BP -47/ WPJ./20/
BD.0700/2011 tanggal 6 Juni 2011 perihal Panggilan untuk
memberikan keterangan.(Barang Bukti No.27)
28. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :4) 1 (satu) lembar tanda terima surat masuk Surat Nomor 046/
TMS-ACCTG/X/2011 tanggal 17 Oktober 2011 dengan cap
basah tanggal 21 Oktober 2011
5) 1 (satu) lembar Surat Nomor 046/TMS-ACCTG/X/2011 tanggal
17 Oktober 2011 Perihal Pemberitahuan telah melakukan
pembetulan SPT PPh Badan dan SPM PPN Tahun 2008 sesuai
dengan pasal 8 ayat (3) UU KUP Nomor 6 Tahun 1983
sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU KUP Nomor 28
Tahun 2007.
6) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Nomor 051/TMS-ACCTG/
XI/2011 tanggal 17 November 2011 .(Barang Bukti No.28)
Barang Bukti No. 27 s.d. 28 dikembalikan kepada saksi Diah
Soemedi.
29. 17 (Tujuh belas ) Lembar fotocopy Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan, atas nama Wajib pajak PT. The Master Steel MFG. dengan nomor Laporan LPBP- /WPJ.20//2011 tanggal laporan Nopember 2011. (Barang Bukti No.29)
30. 3 (tiga) lembar Dokumen ASLI RESUME KONSEP LAPORAN PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN atas nama WP: PT The Master Steel ManufactoryMFG, No Res- /WPJ.20/BD.0402/2011 bulan November 2011, yang terdapat coretan, catatan dan stabilo. (Barang Bukti No.30)
31. 6 (Enam) lembar Berita Acara Pemeriksaan Bukti Permulaan No.BA-441/WPJ.20/2011 atas nama wajib Pajak PT The Master Steel Manufactory tanggal Senin 5 Desember 2011 beserta daftar hadir. (Barang Bukti No.31)
32. 22 (dua puluh dua) lembar fotocopy Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan, atas nama Wajib pajak PT. The Master Steel MFG. dengan nomor Laporan LPBP- /WPJ.20//2011 tanggal laporan Februari 2012. (Barang Bukti No.32)Barang Bukti No. 30 s.d. No. 32 dikembalikan kepada Kanwil DJP
Jakarta Timur.
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 468
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id33. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :
1 (satu) lembar Copy Carbon Biru Form Penerimaan Tamu Kantor
Pusat DJP 2 Oktober 2012 atas nama tamu EFFENDY
1 (satu) lembar Surat Tugas Penggantian Pemeriksaan Bukti
Permulaan Nomor :STP.PBP.27/WPJ.20/2012 tanggal 17
September 2012 .(Barang Bukti No.33)
34. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :1 (satu) lembar Asli Surat nomor 062/ACCTG-TMS/X/2012 tanggal
12 Oktober 2012
1 (satu) lembar Copy Fax Surat Nomor : PANG.BP-07/WPJ.20/
BD.0700/2012 tanggal 12 Oktober 2012
1 (satu) lembar Copy Fax Surat Nomor : PANG.BP-06/WPJ.20/
BD.0700/2012 tanggal 12 Oktober 2012
1 (satu) lembar Copy Fax Surat Tugas Penggantian Pemeriksaan
Bukti Permulaan Nomor : STP.PBP.32/WPJ.20/2012 tanggal 12
Oktober 2012
1 (satu) lembar Copy Fax Surat Nomor : PANG.BP-08/WPJ.20/
BD.0700/2012 tanggal 16 Oktober 2012
1 (satu) lembar Copy Carbon Biru Form Penerimaan Tamu Kantor
Pusat DJP Rabu 17 Oktober 2012 atas nama tamu EFFENDY
1 (satu) lembar Asli Surat Tugas Penggantian Pemeriksaan Bukti
Permulaan Nomor :STP.PBP.32/WPJ.20/2012 tanggal 12
Oktober 2012. .(Barang Bukti No.34).
Barang Bukti No. 33 s.d. 34 dikembalikan kepada saksi Diah
Soemedi
35. 1 (satu) lembar dokumen fotocopy SURAT TUGAS PENGGANTIAN PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN Nomor : STP.PBP-32/WPJ.20/2012 tanggal 12 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor HARIO DAMAR. .(Barang Bukti No.35)
36. 1 (satu) lembar Dokumen ASLI Surat PT The Master Steel Manufactory Nomor : 062/ACCTG-TMS/X/2012 tanggal 12 OKTOBER 2012 Hal : tanggapan atas Surat Panggilan Memberikan Keterangan. Ditandatangani oleh EFFENDY KOMALA. .(Barang Bukti No.36).Barang Bukti No. 35 s.d. 36 dikembalikan kepada Kanwil DJP
Jakarta Timur.
37. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :1 (satu) lembar surat nomor 064/ACCTG-TMS/X/2012 tanggal 31
Oktober 2012
469
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 469
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
1 (satu) lembar Copy Fax Surat Nomor : PANG.BP-34/WPJ.20/
BD.0700/2012 tanggal 31 Oktober 2012
1 (satu) lembar Copy Fax Surat Nomor : PANG.BP-36/WPJ.20/
BD.0700/2012 tanggal 31 Oktober 2012
1 (satu) lembar Copy Fax Surat Nomor : PANG.BP-37/WPJ.20/
BD.0700/2012 tanggal 31 Oktober 2012
1 (satu) lembar Copy Fax Surat Nomor : PANG.BP-38/WPJ.20/
BD.0700/2012 tanggal 31 Oktober 2012. .(Barang Bukti
No.37).
Barang Bukti No. 37 dikembalikan kepada saksi Diah Soemedi.
38. 3 (tiga) lembar Dokumen ASLI Surat Nomor : 064/ACCTG-TMS/2012 tanggal 31 Oktober 2012 Hal Tanggapan atas Surat Panggilan Memberikan Keterangan beserta Lampiran Disposisinya . .(Barang Bukti No.38)
39. 6 (enam) lembar Dokumen ASLI RESUME PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN atas nama WP: PT The Master Steel ManufactoryMFC Tahun pajak 2008 yang ditandatangani oleh MOH DIAN IRWAN NUQISRA bulan Oktober 2012. .(Barang Bukti No.39)
40. 6 (enam) lembar Dokumen ASLI RESUME PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN atas nama WP: PT The Master Steel ManufactoryMFC Tahun pajak 2008 yang terdapat coretan – coretan dan stabilo. .(Barang Bukti No.40)
41. 1 (satu) lembar Dokumen Surat ASLI PT Master Steel Manufactory Nomor : 065/ACCTG-TMS/XI/2012 tanggal 29 November 2012 Perihal : Tanggapan Penjelasan Surat No.2646/WPJ.20/12 ditandatangani oleh EFFENDY KOMALA. .(Barang Bukti No.41).Barang Bukti No. 38 s.d. 41 dikembalikan kepada Kanwil DJP
Jakarta Timur.
42 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :1 (satu) lembar copy fax surat Nomor 065/ACCTG-TMS/XI/2012
tanggal 29 November 2012 perihal Tanggapan Penjelasan
Surat no.2646/WPJ.20/2012
2 (dua) Lembar Copy Fax Surat Nomor S-2646/ WPJ.20/2012
tanggal 28 November 2012
2 (dua) Lembar asli Surat Nomor S-2646/ WPJ.20/2012 tanggal 28
November 2012
1 (satu) lembar Surat Nomor S-2545/WPJ.20/2012 tanggal 13
November 2012
1 (satu) Lembar Copy fax Surat Nomor S-2545/WPJ.20/2012
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 470
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
tanggal 13 November 2012 .(Barang Bukti No.42).
Barang Bukti No. 42 dikembalikan kepada saksi Diah Soemedi.
43. 1 (satu) bundel Rincian Pembayaran atas pengungkapan ketidakbenaran sesuai Pasal 8 (3) UU KUP PT The Master Steel Manufactorytahun 2008 beserta print out rinciannya. .(Barang Bukti No.43)
44. 1. (satu) lembar Dokumen Tabel SALDO dan PROGRESS REPORT PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN KELOMPOK II (Supervisor M.Dian Nuqisra) 1.(satu) lembar Dokumen Tabel SALDO dan PROGRESS REPORT
PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN KELOMPOK II (Supervisor
M.Dian Nuqisra) dengan coretan tangan pen berwarna biru. .(Barang
Bukti No.44)
45. 6 (Enam) lembar Dokumen ASLI Surat Nomor : SR-78/PJ.05/2013 tanggal 21 Januari 2013 Hal Tindak Lanjut Pemeriksaan Bukti Permulaan PT The Master Steel Manufactory NPWP : 01.003.056.7-007.000 beserta Lampiran Disposisinya. .(Barang Bukti No.45)
46 5 (lima) lembar Dokumen ASLI Surat Nomor : SR-80/PJ.05/2013 tanggal 28 Januari 2013 Hal Tindak lanjut Pemeriksaan Bukti Permulaan PT The Master Steel Manufactory NPWP : 01.003.056.7-007.000 beserta Lampiran Disposisinya. .(Barang Bukti No.46).Barang Bukti No, 43 s.d. 46 dikembalikan kepada Kanwil DJP
Jakarta Timur.
47. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Plt. Direktur Intelijen dan Penyidikan Ditjen Pajak kepada Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Timur Nomor: SR-80/PJ.05/2013 tertanggal 28 Januari 2013 Perihal Tindak Lanjut Pemeriksaan Bukti Permulaan PT The Master Steel Manufactory NPWP: 01.003.056.7-007.000 beserta lampiran 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Berita Acara Penelaahan Nomor: 002/PJ.054/REV/2013 Atas Usul Penyidikan PT The Master Steel Manufactory NPWP 01.003.056.7-007.000 Tahun Pajak 2008 Kanwil DJP Jakarta Timur. .(Barang Bukti No.47).Barang Bukti No. 47 dikembalikan kepada Kantor Pusat DJP.
48. 1 (satu) lembar Dokumen ASLI Surat Nomor : SR-159/PJ.05/2013 tanggal 27 Februari 2013 Hal Tindak Lanjut Pemeriksaan Bukti Permulaan PT The Master Steel Manufactory NPWP : 01.003.056.7-007.000 beserta Lampiran Disposisinya. .(Barang Bukti No.48)
49. 3 (tiga) lembar asli Nota Dinas Nomor : NDR-01/WPJ.20/2013 dari Kakanwil DJP Jakarta Timur kepada Direktur Intelijen dan Penyidikan .(Barang Bukti No.49)
50 3 (tiga) lembar asli Nota Dinas Nomor : ND- /WPJ.20/BD.0700/2013 dari Ketua Kelompok II Fungsional Pemeriksa Pajak kepada Kakanwil DJP Jakarta Timur bulan Februari 2013 .(Barang Bukti No.50).
471
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 471
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Barang Bukti No. 48 s.d. 50 dikembalikan kepada Kanwil DJP
Jakarta Timur.
51 1 (satu) bundel dokumen :• 1 (satu) lembar Copy Carbon merah Form Penerimaan Tamu
Kantor Pusat DJP tanggal 18 Maret 2013 yang ditandatangani
oleh SAMUEL selaku penerima tamu dan Pegawai yang
ditemui/sekretaris M. SYUKRONI
• 3 (Tiga) Lembar Surat nomor 005/ACCTG-TMS/IV/2013 tanggal
20 Maret 2013 Perihal Permohonan Penegasan Atas
Pemeriksaan Bukti Permulaan. .(Barang Bukti No.51).
Barang Bukti No. 51 dikembalikan kepada saksi Diah Soemedi.
52. 6 lembar asli copy carbon Form Penerimaan Tamu Kantor Pusat DJP yang terdiri dari : - tanggal 18 Maret 2013 atas nama Effendy/ Diah
- Senin, 15 April 2013 atas nama Effendy K.
- Rabu, 17 April 2013 atas nama Effendy.
- Senin, 22 April 2013 atas nama Ruben TH.
- Tanggal 6 Mei 2013 atas nama Effendy.
- Atas nama Effendy K/ Diah S .(Barang Bukti No.52).
Barang Bukti No. 52 dikembalikan kepada Kantor Pusat DJP.
53 1 (satu) ordner warna hitam dengan tulisan disamping KKP PT. Mastersteel MFG 2008 pada halaman depan tertulis Berkas Pemeriksaan Bukti Permulaan Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) Nama Wajib Pajak : PT. The Mastersteel NPWP: 01.003.056.7.007.000 tahun 2008,yang di dalamnya berisi :
3 (tiga) lembar KKP Ikhtisar Hasil Pemeriksaan, Nama WP: PT. The
Master Steel, NPWP: 01.003.056.7-007.000, Tahun Pajak: 2008.
1 (satu) Bundel dokumen B1. Peredaran Usaha yang terdiri dari:
• 1 (satu) lembar KKP Peredaran Usaha dengan Nama WP: PT.
The Master Steel, NPWP: 01.003.056.7-007.000, Tahun Pajak:
2008.
• 5 (lima) lembar KKP Penjualan Besi Profil dengan Nama WP:
PT. The Master Steel, NPWP: 01.003.056.7-007.000, Tahun
Pajak: 2008.
• 2 (dua) lembar KKP Penjualan Billet dengan Nama WP: PT.
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 472
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
The Master Steel, NPWP: 01.003.056.7-007.000, Tahun Pajak:
2008.
• 2 (dua) lembar KKP Penjualan Scrap dengan Nama WP: PT.
The Master Steel, NPWP: 01.003.056.7-007.000, Tahun Pajak:
2008.
• 2 (dua) lembar KKP Penjualan Bahan Pembantu dengan Nama
WP: PT. The Master Steel, NPWP: 01.003.056.7-007.000,
Tahun Pajak: 2008.
• 1 (satu) lembar KKP Penjelasan Atas Koreksi Penjualan
dengan Nama WP: PT. The Master Steel, NPWP:
01.003.056.7-007.000, Tahun Pajak: 2008.
• 1 (satu) lembar tabel Penjualan dan Harga Pokok yang belum
dilaporkan dalam SPT PPh Tahun 2008.
• 2 (dua) lembar tabel Buku Faktur Periode Januari –Desember
2008 PT. The Master Steel MFG, Jl. Pegangsaan Dua Km.1,
Pegangsaan Dua, Kelapa Gading, Jakarta Utara.
• 1 (satu) bundel tabel (perincian) Buku Faktur Periode Januari –
Desember 2008 PT. The Master Steel MFG, Jl. Pegangsaan
Dua Km.1, Pegangsaan Dua, Kelapa Gading, Jakarta Utara.
• 2 (dua) lembar tabel Daftar Retur Periode Januari – Desember
2008 PT. The Master Steel MFG, Jl. Pegangsaan Dua Km.1,
Pegangsaan Dua, Kelapa Gading, Jakarta Utara.
• 1 (satu) lembar Diagram Alur Penjualan Besi .
• 1 (satu) lembar KKP Penjualan Besi Profil-CFM Arus Barang
dengan Nama WP: PT. The Master Steel, NPWP:
01.003.056.7-007.000, Tahun Pajak: 2008.
• 1 (satu) lembar KKP Perbandingan Harga Jual Besi Profil
terhadap Harga Pasir Besi Profil Pasar Internasional periode
Januari – Desember dengan Nama WP: PT. The Master Steel,
NPWP: 01.003.056.7-007.000, Tahun Pajak: 2008.
• 1 (satu) bundel print out laman dari internet
http:www.steelbb.com mengenai Steel Prices and Steel price
analysis from Steel Business Briefing.
c. 1 (satu) Bundel dokumen B2. HPP (Harga Pokok Penjualan) yang
473
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 473
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
terdiri dari:
• 3 (tiga) lembar KKP Harga Pokok Penjualan, HPP yang telah
dilaporkan, Laporan Persediaan Billet dengan Nama WP: PT.
The Master Steel, NPWP: 01.003.056.7-007.000, Tahun Pajak:
2008.
• 1 (satu) lembar Laporan Pembelian Billet periode Januari –
Desember 2008 PT. The Master Steel MFG, Jl. Pegangsaan
Dua Km.1, Pegangsaan Dua, Kelapa Gading, Jakarta Utara.
• 1 (satu) lembar fotokopi Faktur pajak dengan nama Pengusaha
Kena Pajak PT. Pangeran karang Murni.
• 1 (satu) lembar KKP Laporan Persediaan Billet dengan Nama
WP: PT. The Master Steel, NPWP: 01.003.056.7-007.000,
Tahun Pajak: 2008.
• 1 (satu) lembar KKP Biaya Tenaga Kerja (HPP) dengan Nama
WP: PT. The Master Steel, NPWP: 01.003.056.7-007.000,
Tahun Pajak: 2008.
• 1 (satu) lembar KKP Biaya Gas (HPP) dengan Nama WP: PT.
The Master Steel, NPWP: 01.003.056.7-007.000, Tahun Pajak:
2008.
• 2 (dua) lembar tabel Laporan Pemakaian Gas Negara PT. The
Master Steel MFG periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2008.
• 2 (dua) lembar KKP laporan Persediaan Steel Profil dengan
Nama WP: PT. The Master Steel, NPWP:
01.003.056.7-007.000, Tahun Pajak: 2008.
• 1 (satu) lembar KKP HPP Pembetulan dengan Nama WP: PT.
The Master Steel, NPWP: 01.003.056.7-007.000, Tahun Pajak:
2008.
• 1 (satu) lembar KKP HPP “Besi Profil” Pembetulan dengan
Nama WP: PT. The Master Steel, NPWP:
01.003.056.7-007.000, Tahun Pajak: 2008.
• 1 (satu) lembar KKP HPP Persediaan “Besi Profil” Pembetulan
dengan Nama WP: PT. The Master Steel, NPWP:
01.003.056.7-007.000, Tahun Pajak: 2008.
• 1 (satu) lembar KKP HPP “Billet” Pembetulan dengan Nama WP:
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 474
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
PT. The Master Steel, NPWP: 01.003.056.7-007.000, Tahun
Pajak: 2008.
• 1 (satu) lembar KKP HPP Persediaan “Billet” Pembetulan
dengan Nama WP: PT. The Master Steel, NPWP:
01.003.056.7-007.000, Tahun Pajak: 2008.
• 2 (dua) lembar KKP HPP “Scrap” Pembetulan dengan Nama
WP: PT. The Master Steel, NPWP: 01.003.056.7-007.000,
Tahun Pajak: 2008.
• 1 (satu) lembar KKP HPP “Bahan Pembantu” Pembetulan
dengan Nama WP: PT. The Master Steel, NPWP:
01.003.056.7-007.000, Tahun Pajak: 2008.
• 1 (satu) lembar KKP HPP Persed “Bahan Pembantu”
Pembetulan dengan Nama WP: PT. The Master Steel, NPWP:
01.003.056.7-007.000, Tahun Pajak: 2008.
• 1 (satu) lembar KKP Penjelasan atas Koreksi HPP dengan Nama
WP: PT. The Master Steel, NPWP: 01.003.056.7-007.000,
Tahun Pajak: 2008.
• 2 (dua) lembar Penjualan dan harga pokok yang belum
dilaporkan dalam SPT PPh Tahun 2008.
• 1 (satu) lembar KKP Laporan Produksi Profil dengan Nama WP:
PT. The Master Steel, NPWP: 01.003.056.7-007.000, Tahun
Pajak: 2008.
• 1 (satu) lembar KKP Pemakaian Steel Billet untuk Produksi
dengan Nama WP: PT. The Master Steel, NPWP:
01.003.056.7-007.000, Tahun Pajak: 2008.
• 1 (satu) lembar Diagram Alur PO (Purchase Order).
• 1 (satu) lembar KKP Perbandingan Harga Beli Billet ke PT. PKM
terhadap Harga Pasar dengan Nama WP: PT. The Master
Steel, NPWP: 01.003.056.7-007.000, Tahun Pajak: 2008.
• 1 (satu) bundel print out laman dari internet mengenai harga
steel billet.
• 1 (satu) lembar daftar harga Steel Billet dan Steel Par (per ton),
Pasar Internasional (East Asia), sumber: Steel Business
Briefing Website.
475
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 475
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
d. 1 (satu) Bundel dokumen B3. Biaya Usaha yang terdiri dari:
• 1 (satu) bundel print out laman dari internet
http:www.steelbb.com mengenai Steel Prices and Steel price
analysis from Steel Business Briefing.
• 1 (satu) lembar KKP Biaya Usaha dengan Nama WP: PT. The
Master Steel, NPWP: 01.003.056.7-007.000, Tahun Pajak:
2008.
• 3 (tiga) lembar KKP Biaya Lainnya dengan Nama WP: PT. The
Master Steel, NPWP: 01.003.056.7-007.000, Tahun Pajak:
2008.
• 1 (satu) lembar KKP Biaya Penyusutan dengan Nama WP: PT.
The Master Steel, NPWP: 01.003.056.7-007.000, Tahun Pajak:
2008.
• 1 (satu) lembar Daftar Aktiva Tetap dan Penyusutan per 31
Desember 2008 PT. Maser Steel MFG.
e. 1 (satu) Bundel dokumen B4. Penghasilan Luar Usaha yang terdiri
dari:
• 1 (satu) lembar KKP Penghasilan Netto dari Luar Usaha
dengan Nama WP: PT. The Master Steel, NPWP:
01.003.056.7-007.000, Tahun Pajak: 2008.
• 1 (satu) lembar KKP Penghasilan dari Luar Usaha dengan
Nama WP: PT. The Master Steel, NPWP:
01.003.056.7-007.000, Tahun Pajak: 2008.
• 1 (satu) lembar KKP Pendapatan Jasa Giro dengan Nama WP:
PT. The Master Steel, NPWP: 01.003.056.7-007.000, Tahun
Pajak: 2008.
• 1 (satu) lembar KKP Laba selisih Kurs dengan Nama WP: PT.
The Master Steel, NPWP: 01.003.056.7-007.000, Tahun Pajak:
2008.
• 2 (dua) lembar Sub Ledger PT. The Master Steel MFG. Co,
periode 1 Januari 2008 s.d. 30 Juni 2008.
• 1 (satu) lembar KKP Biaya dari Luar Usaha dengan Nama WP:
PT. The Master Steel, NPWP: 01.003.056.7-007.000, Tahun
Pajak: 2008.
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 476
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
• 1 (satu) lembar KKP Biaya Bunga Impor dengan Nama WP:
PT. The Master Steel, NPWP: 01.003.056.7-007.000, Tahun
Pajak: 2008.
• 1 (satu) lembar KKP Biaya PPh Jasa Giro dengan Nama WP:
PT. The Master Steel, NPWP: 01.003.056.7-007.000, Tahun
Pajak: 2008.
• 1 (satu) lembar KKP Biaya PPh Jasa Giro dengan Nama WP:
PT. The Master Steel, NPWP: 01.003.056.7-007.000, Tahun
Pajak: 2008.
• 4 (empat) lembar KKP Biaya Bunga Pinjaman dari Bank
dengan Nama WP: PT. The Master Steel, NPWP:
01.003.056.7-007.000, Tahun Pajak: 2008.
• 2 (dua) lembar Sub Ledger periode 1 Januari 2008 s.d. 30 Juni
2008 PT. The Master Steel MFG. Co., dengan tulisan tangan
Biaya Bunga Bank.
• 1 (satu) lembar KKP Rugi Selisih Kurs dengan Nama WP: PT.
The Master Steel, NPWP: 01.003.056.7-007.000, Tahun Pajak:
2008.
• 2 (dua) lembar Sub Ledger periode 1 Januari 2008 s.d. 30 Juni
2008 PT. The Master Steel MFG. Co., dengan tulisan tangan
Rugi Selisih Kurs.
• 1 (satu) bundel dokumen Hutang dan Perjanjian Kredit PT. The
Master Steel.
• 1 (satu) bundel KKP Penghasilan yang dikenakan PPh Final
dan yang tidak termasuk obyek pajak
• 1 (satu) bundel Perjanjian Kerjasama antara PT. The Master
Steel, MFG dengan PT. Trikarya Kencana Makmoer tentang
Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Penunjang.
• 1 (satu) bundel dokumen PPh Pasal 23 Nama WP: PT. The
Master Steel, NPWP: 01.003.056.7-007.000, Tahun Pajak:
2008.
• 1 (satu) bundel dokumen PPh Pasal 26 Nama WP: PT. The
Master Steel, NPWP: 01.003.056.7-007.000, Tahun Pajak:
2008.
477
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 477
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
• 1 (satu) lembar KKP Equalisasi DPP PPN dengan Omzet PPh
Badan dengan Nama WP: PT. The Master Steel, NPWP:
01.003.056.7-007.000, Tahun Pajak: 2008.
• 1 (satu) lembar KKP Equalisasi Pajak Masukan dengan Nama
WP: PT. The Master Steel, NPWP: 01.003.056.7-007.000,
Tahun Pajak: 2008.
• 1 (satu) lembar KKP PPN dengan Nama WP: PT. The Master
Steel, NPWP: 01.003.056.7-007.000, Tahun Pajak: 2008.
f. 1 (satu) Bundel dokumen E4. PPN yang terdiri dari:
• 2 (dua) lembar KKP SPT Masa PPN menurut WP dengan
Nama WP: PT. The Master Steel, NPWP:
01.003.056.7-007.000, Tahun Pajak: 2008.
• 1 (satu) lembar KKP PPN menurut WP dengan Nama WP: PT.
The Master Steel, NPWP: 01.003.056.7-007.000, Tahun Pajak:
2008.
• 1 (satu) bundel dokumen KKP tentang Ekspor dengan Nama
WP: PT. The Master Steel, NPWP: 01.003.056.7-007.000,
Tahun Pajak: 2008.
• 3 (tiga) lembar dokumen KKP tentang Impor dengan Nama
WP: PT. The Master Steel, NPWP: 01.003.056.7-007.000,
Tahun Pajak: 2008.
• 1 (satu) lembar KKP Daftar SSP Pembayaran Sesuai pasal 8
Ayat 3 dengan Nama WP: PT. The Master Steel, NPWP:
01.003.056.7-007.000, Tahun Pajak: 2008.
• 1 (satu) bundel KKP Pajak Masukan yang dikreditkan dengan
Nama WP: PT. The Master Steel, NPWP:
01.003.056.7-007.000, Tahun Pajak: 2008.
• 1 (satu) lembar KKP Daftar SSP PPN Impor dengan Nama
WP: PT. The Master Steel, NPWP: 01.003.056.7-007.000,
Tahun Pajak: 2008.
• 24 (dua puluh empat) lembar dokumen PPN Impor & PPH
Pasal 22 periode Januari – Desember 2008 PT. The Master
Steel MFG. Co.
• 5 (lima) lembar Bukti Pemindahbukuan No: PBK-00533/VII/
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 478
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
WPJ.20/KP.0703/2008.
• 4 (empat) lembar KKP Neraca, Laporan Laba Rugi dan Audit
Program dengan Nama WP: PT. The Master Steel, NPWP:
01.003.056.7-007.000, Tahun Pajak: 2008. .(Barang Bukti
No.53)
54. 1 (satu) buah ordner warna biru bertuliskan KKP PT. The Master Steel MFG 2008 yang didalamnya berisi:1 (satu) bundel asli verbal surat/keputusan No.: PANG,BP-1/
WPJ.20/2012 tanggal 30 April 2012.-
1 (satu) bundel asli Berkas Pemeriksaan Bukti Permulaan Bidang P4,
Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) atas Wajib Pajak PT The Master
Steel Manufactory , NPWP: 01.003.056.7-007.000, Tahun Pajak.
8 (Delapan) Lembar berkas Kertas Kerja Pemeriksaan
56 (Lima puluh enam) lembar faktur sederhana berwarna merah
dengan cap PT The Master Steel Manufactory
56 (Lima puluh enam) lembar Delivery order berwarna merah
56 (Lima puluh enam) lembar Delivery order berwarna putih dengan
lampiran
9 (Sembilan) lembar Saldo akhir Persediaan Profil PT The Master
Steel Manufactory CO
1 (satu) lembar copy faktur pajak tanggal 23 Desember 2008 yang
ditandatangani EFFENDY KOMALA.(Barang Bukti No.54)
55. 1 (satu) buah ordner warna biru bertuliskan PT. Master Steel Mfg 2008 yang didalamnya berisi1 (satu) bundel Berkas Pemeriksaan Bukti Permulaan Kertas Kerja
Pemeriksaan (KKP) Nama Wajib Pajak: PT. The Master Steel,
NPWP: 01.003.056.7-007.000, Tahun pajak 2008.
2 (dua) lembar Kronologis Pemeriksaan Bukti Permulaan atas Wajib
Pajak PT. The Master Steel Mfg. Tahun Pajak 2008.-
6 (enam) lembar Kertas Kerja Pemeriksaan Nama Wajib Pajak: PT.
The Master Steel, NPWP: 01.003.056.7-007.000.
1 (satu) lembar Neraca PT. The Master Steel Mfg per 31 Desember
2007.
1 (satu) lembar Neraca PT. The Master Steel Mfg per 31 Desember
2008.
479
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 479
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
2 (dua) lembar Neraca PT. The Master Steel Mfg per 31 Desember
2009.-
2 (dua) lembar Laporan Rugi Laba PT. The Master Steel Mfg per 31
Desember 2009.-
1 (satu) lembar Tanda Terima SPT Tahunan Nomor:
007-01-00018026 PT. The Master Steel Manufactory NPWP:
01.003.056.7-007.000 Tahun Pajak 2009,1 (satu) lembar Surat
Setoran Pajak (SSP) NPWP: 01.003.056.7-007.000 Nama WP:
PT. The Master Steel Manufactory, Alamat WP: Jl. Raya Bekasi
Km 21 Rawa Terate Cakung Jakarta Timur, 10 (sepuluh) lembar
SPT Tahunan PT. The Master Steel Manufactory NPWP:
01.003.056.7-007.000 Uraian Pembayaran Tahunan Pph Badan
Tahun 2009.
1 (satu) bundel Laporan Keuangan Tahun 2009 (Pembetulan II) PT.
The Master Steel Mfg Co.-
1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) NPWP:
01.003.056.7-007.000 Nama WP: PT. The Master Steel
Manufactory, Alamat WP: Jl. Raya Bekasi Km 21 Rawa Terate
Cakung Jakarta Timur Uraian Pembayaran Tahunan Pph Badan
Tahun 2010 dan 8 (delapan) lembar SPT Tahunan Pajak
Penghasilan Wajib Pajak Badan PT. The Master Steel
Manufactory NPWP: 01.003.056.7-007.000 Tahun Pajak 2010.-
1 (satu) bundel Laporan Keuangan The Master Steel Mfg Co Tahun
2010.
4 (empat) lembar Resume Konsep Laporan Pemeriksaan Bukti
Permulaan NO.RES- /WPJ.20/BD.0402/2011.
4 (empat) lembar Saldo Akhir Persediaan Profil PT. The Master Steel
Mfg Bulan Desember 2007.
2 (dua) lembar Surat Nomor: SR-150/PJ.033/2011 tanggal 11 Mei
2011 Hal: Jawaban Permintaan Pertukaran Informasi.-
4 (empat) lembar Surat Tugas Nomor: ST-246/WPJ.20/2010 tanggal
13 April 2010.
4 (empat) lembar Pakta Integritas.-
1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor: ND- /WPJ.20/BD.0700/2011 tanpa
tanggal Februari 2011 Hal: Tindak Lanjut Nota Dinas
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 480
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Nomor:ND-14/WPJ.20/BD.0402/2011 tanggal 17 Februari 2011.
1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor:ND-14/WPJ.20/BD.0402/2011
tanggal 17 Februari 2011Perihal: Pengembalian Laporan
Pemeriksaan Bukti Permulaan (LPBP) dan Kelengkapannya.-
1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor: ND-13/WPJ.20/BD.0402/2011
tanggal 17 Februari 2011 Perihal: Pengembalian Laporan
Pemeriksaan Bukti Permulaan (LPBP) dan Kelengkapannya.
3 (tiga) lembar Nota Dinas Nomor:ND-31/WPJ.20/2011 Hal:
Persetujuan Perpanjangan Jangka Waktu Pemeriksaan Bukti
Permulaan.-
1 (satu) lembar surat Nomor: PANG.BP-47/WPJ.20/BD.0700/2011
tanggal 6 Juni 2011 Perihal: Panggilan untuk Memberikan
Keterangan.
3 (tiga) lembar surat Nomor: PANG.BP-41/WPJ.20/BD.0700/2010
tanggal 27 April 2010 Hal: Panggilan I Untuk Memberikan
Keterangan.
4 (empat) lembar Surat Nomor: S-72/WPJ.20/ BD.0700/2010 tanggal
26 April 2010 Hal: Peringatan I berikut lampiran masing-masing 1
lembar.
4 (empat) lembar Surat Nomor: S-61/WPJ.20/BD.0700/2010 tanggal 6
April 2010 Hal: Permintaan Peminjaman Buku, Catatan dan
Dokumen (Kedua).
4 (empat) lembar Surat Nomor: S-02A/WPJ.20/BD.0700/2010 tanggal
15 Januari 2010 Hal: Permintaan Peminjaman Buku, Catatan dan
Dokumen.-
1 (satu) lembar Surat Nomor: Pemb-075/WPJ.20/KP.0705/2009
tanggal 16 Juni 2009 Hal: Pemberitahuan Pemeriksaan, 1 (satu)
lembar Surat Nomor: Pemb-047/WPJ.20/KP.0705/2009 tanggal 27
Mei 2009 Hal: Pemberitahuan Pemeriksaan, 2 (dua) lembar Surat
Nomor: S-33/WPJ.20/BD.0705/2009 tanggal 2 Juni 2009 Hal:
Permintaan Peminjaman Buku, Catatan dan Dokumen,dan 2 (dua)
lembar Data-Data Ordner PT. The Master Steel Mfg Tahun 2008.
1 (satu) lembar Disposisi Kakanwil kepada Kepala Bidang P4 atas
481
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 481
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Surat Nomor: SP-84/WPJ.20/KP.0703/2010 tanggal 17/02/2010
dari KPP Madya Jaktim Hal: Menjawab permintaan data a.n The
Master Steel.
2 (dua) lembar Surat Nomor: SP-084/WPJ.20/KP.0703/2010 dan 1
(satu) lembar Surat Nomor: S-19/WPJ.20/BD.0700/2010 tanggal
15 Februari 2010 Hal: Permohonan Peminjaman Berkas Wajib
Pajak.
1 (satu) bundel dokumen yang berisi selisih antara benchmark dan
mastersteel.
3 (tiga) lembar surat Nomor: S- /WPJ.20/2011 tanpa tanggal Februari
2011 Perihal: Permintaan Informasi Resident Tax Payer dari
Pemerintah Singapura. (Barang Bukti No.55)
56. 1 (satu) buah ordner warna hitam bertuliskan The Master Steel Rekening Koran 2008 yang didalamnya berisi:11 (sebelas) lembar Fotokopi Rekening Koran BCA KCU Pangeran
Jayakarta Nomor: 1948025522 an. The Master Steel MFG CO PT
periode Januari s/d November 2008.
4 (empat) lembar Fotokopi Rekening Koran Bank Ekonomi Cabang
Kopi Nomor: 2029500056 an. The Master Steel PT periode
September s/d Desember 2008.
3 (tiga) lembar Fotokopi Rekening Koran HSBC Jakarta Office Nomor:
050-010545-115 periode April 2008, Oktober 2008, dan Desember
2008.-
4 (empat) lembar Fotokopi Rekening Koran HSBC Jakarta Office
Nomor: 050-010545-068 periode April 2008, Oktober 2008,
November 2008, dan Desember 2008.-
12 (dua belas) lembar Fotokopi Rekening Koran Bank Danamon
Nomor: 0066604554 an. The Master Steel Manufactory Company,
PT periode Januari s/d Desember 2008.-
12 (dua belas) lembar Fotokopi Rekening Koran Bank Danamon
Nomor: 0065003030 an. The Master Steel Manufactory Company,
PT periode Januari s/d Desember 2008.-
13 (tiga) belas lembar Fotokopi Rekening Koran Bank Ekonomi
Cabang Kopi Nomor: 2025000202 an. The Master Steel MFG. CO
PT periode Januari s/d Desember 2008.
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 482
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
12 (dua belas) lembar Fotokopi Rekening Koran Bank Ekonomi
Cabang Kopi Nomor: 2021860738 an. The Master Steel MFG. CO.
PT periode Januari s/d Desember 2008.-
12 (dua belas) lembar Fotokopi Rekening Koran BCA KCU Pangeran
Jayakarta Nomor: 1948024488 an. The Master Steel MFG. CO.
PT periode Januari s/d Desember 2008.-
12 (dua belas) lembar Fotokopi Rekening Koran BNP Paribas mata
uang USD Nomor: 04010-000538-001-09 an. The Master Steel
MFG CO, PT periode Januari s/d Desember 2008.-
12 (dua belas) lembar Fotokopi Rekening Koran BNP Paribas mata
uang IDR Nomor: 04010-000538-001-09 an. The Master Steel
MFG CO, PT periode Januari s/d Desember 2008.-
8 (delapan) lembar fotokopi Kertas Kerja Pemeriksaan atas WP: PT
The Master Steel ManufactoryMfg, NPWP:
01.003.056.7-007.000, tahun pajak 2008.
1 (satu) lembar Fotokopi Rekening Koran BCA KCU Pangeran
Jayakarta Nomor: 1948025522 an. The Master Steel MFG CO PT
periode Desember 2008.-
1 (satu) bundel Fotokopi Rekening Koran Royal Bank Nomor:
03.0.01.00010.6 an. The Master Steel, MFG. CO periode Januari
s/d Desember 2008.-
1 (satu) bundel Fotokopi Rekening Koran Standard Chartered Kantor
Cabang Jakarta-Sudirman Nomor: 306-00007704 an. PT Master
Steel periode Februari s/d Maret 2008, April 2008, Mei 2008, Juli
2008, Agustus 2008, dan November 2008.-
1 (satu) bundel Fotokopi Rekening Koran Bank Mandiri KCP Jakarta
Ketapang Indah Nomor: 115-00-0400882-9 an. PT The Master
Steel Manufactory Co. periode Januari s/d Desember 2008.
1 (satu) bundel Fotokopi Bukti Penerimaan Surat Nomor: S-000366/
PPWB/WPJ.20/KP.0703/2008 tanggal 17 Januari 2008.-
1 (satu) bundel Fotokopi Bukti Penerimaan Surat Nomor: S-01007828/
PPH23/WPJ.20/KP.0703/ 2011 tanggal 16 Maret 2011.-
1 (satu) bundel Fotokopi Rekening Koran Standard Chartered Kantor
Cabang Jakarta-Sudirman Nomor: 306-00603498 an. PT Master
Steel periode Januari s/d Desember 2008.
483
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 483
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
1 (satu) bundel Fotokopi Rekening BCA KCU Pangeran Jayakarta
Nomor: 1948033355 an. The Master Steel MFG CO PT periode
Januari s/d Desember 2008. (Barang Bukti No.56).
Barang Bukti No. 53 s.d. 56 dikembalikan kepada Kanwil DJP
Jakarta Timur
57. 1 (satu) lembar asli surat dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia Kantor Wilayah DJP Jakarta Timur nomor surat SR-9/WPJ.20/2013 tertanggal 5 Pebruari 2013, perihal penunjukan sebagai ahli untuk kepentingan penyidikan pajak ditandatangani oleh HARIO DAMAR. (Barang Bukti No.57).Barang Bukti No. 57 dikembalikan kepada saksi Erwin Silitonga.
58. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Tim Kerja Perpajakan Komite Pengawasan Perpajakan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor: SR-01/KTK-Komwas/2013 tertanggal 11 Februari 2013 Perihal Kesediaan ditunjuk sebagai Ahli untuk kepentingan penyidikan pajak. (Barang Bukti No.58)
59. 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor : ST-119/WPJ.20/2013 tanggal 14 Februari 2013 yang ditandatangani oleh HARIO DAMAR dengan stempel Kakanwil DJP Jakarta Timur. (Barang Bukti No.59).Barang Bukti No. 58 s.d. 59 dikembalikan kepada Kantor Pusat
DJP.
60. 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor : ST-191/WPJ.20/2013 tanggal 27 Februari 2013 yang ditandatangani oleh HARIO DAMAR dengan stempel Kakanwil DJP Jakarta Timur (Barang Bukti No.60)
61. 11 (sebelas) lembar Laporan Pemeriksaan Pajak Bukti Permulaan LPBP-2/WPJ.20/2013 tanggal 5 Maret 2013 atas nama wajib pajak PT. The Master Steel Mfg tahun pajak 2008 (Barang Bukti No.61)
62. 3 (tiga) lembar asli Laporan Kejadian No. LK.DIK.01/WPJ.20/2013, tanggal 5 Maret 2013 atas nama pelapor Kusno Utomo. Yang ditandatangani oleh : Kepala Kanwil DJP Jakarta Timur : Hario Damar. (Barang Bukti No.62).Barang Bukti No. 60 s.d. 62 dikembalikan kepada Kanwil DJP
Jakarta Timur.
63. 1 (satu) bundel fotokopi yang dilegalisir Berkas Perkara Laporan Kejadian: LK.Dik-01/WPJ.20/2013 5 Maret 2013 atas nama Tersangka Diah Soemedi. (Barang Bukti No.63)
64. 1 (satu) bundel fotokopi yang dilegalisir Berkas Perkara Laporan Kejadian: LK.Dik-01/WPJ.20/2013 5 Maret 2013 atas nama Tersangka Ngadiman (Barang Bukti No.64)
65. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Timur kepada Direktur Intelijen dan Penyidikan Nomor: SR-17/WPJ.20/2013 tertanggal 6 Maret 2013 Perihal Permintaan Bantuan Tenaga Asistensi. (Barang Bukti No.65).Barang Bukti No. 63 s.d. 65 dikembalikan kepada Kantor Pusat
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 484
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
DJP
66. 1 (satu) lembar Surat nomor SR-13/PJ/2013 tanggal 14 Maret 2013 Perihal Instruksi Untuk melakukan Penyidikan yang ditandatangani oleh A. FUAD RAHMANY selaku Direktur Jenderal dengan cap basah dan dilegalisir. (Barang Bukti No.66).Barang Bukti No. 66 dikembalikan kepada Kanwil DJP Jakarta
Timur.
67. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Timur kepada Direktur Intelijen dan Penyidikan Nomor: SR-19/WPJ.20/2013 tertanggal 18 Maret 2013 Perihal Permintaan Bantuan Tenaga Penyidik. (Barang Bukti No.67)
68. 5 (lima) lembar fotokopi yang dilegalisir Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: B/6245/V/2013/Datro tentang Pengembalian Berkas Perkara tanggal 31 Maret 2013 ditandatangani oleh HERY SANTOSO (Barang Bukti No.68)
69. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Plt. Direktur Intelijen dan Penyidikan Ditjen Pajak kepada Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Timur Nomor: SR-218/PJ.05/2013 tertanggal 20 Maret 2013 Perihal Bantuan Tenaga Penyidik.- (Barang Bukti No.69).Barang Bukti No. 67 s.d. 69 dikembalikan kepada Kantor Pusat
DJP.
70. 2 (dua) lembar asli Surat Perintah Penyidikan Nomor : Prin.01.DIK/WPJ.20/2013 tanggal 2 April 2013 atas nama tersangka Diah Soemedi dan kawan-kawan. Yang ditandatangani oleh : Kepala Kanwil DJP Jakarta Timur : Hario Damar. (Barang Bukti No.70)
71. 1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan Saat Dimulainya Penyidikan Nomor : S-01.SPDP/WPJ.20/2013 tanggal 2 April 2013 dengan tersangka Diah Soemedi dkk yang ditandatangani oleh penyidik Moh. Dian Irwan Nuqisra. (Barang Bukti No.71)
72. 1 (satu) lembar copy Surat No. B/3778/IV/2013, tanggal April 2013. Perihal Pemberitahuan dimulainya penyidikan yang ditandatangani oleh a.n. Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya Dir Reskrimsus u.b Wadir Selaku Penyidik : Hery Santoso, SIk, MH. (Barang Bukti No.72)
73. 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor : ST-322/WPJ.20/2013 tanggal 10 April 2013 yang ditandatangani oleh HARIO DAMAR dengan stempel Kakanwil DJP Jakarta Timur (Barang Bukti No.73).Barang Bukti No. 70 s.d. 73 dikembalikan kepada Kanwil DJP
Jakarta Timur
74. 1 (Satu) lembar Surat Panggilan Nomor: PANG.DIK-01/WPJ.20/BD.0700/2013 atas nama EFFENDY KOMALAselaku Saksi (Barang Bukti No.74).Barang Bukti No. 74 dikembalikan kepada saksi Diah Soemedi.
75. 7 (Tujuh) Lembar Berita Acara Pemeriksaan (Saksi) tanggal 18 April 2013 yang ditandatangani oleh KUSNO UTOMO selaku yang memberikan Keterangan dan yang ditandatangani oleh MOH. DIAN
485
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 485
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
IRWAN NUQISRA, EKO DARMAYANTO, EKA GUNAWAN selaku penyidik (AWWAM MUNAZAT tidak ditandatangani (Barang Bukti No.75)
76. 5 (Lima) Lembar Berita acara pemeriksaan ahli tanggal 19 April 2013 yang ditandatangani oleh ERWIN SILITONGA selaku yang memberikan keterangan, dan EKO DARMAYANTO, EKA GUNAWAN, AWWAM MUNAZAT selaku penyidik. (Barang Bukti No.76).Barang Bukti No. 75 s.d. 76 dikembalikan kepada Kanwil DJP
Jakarta Timur
77. 1 (satu) lembar asli Form Penerimaan Tamu Kantor Pusat DJP tanggal 22/4/2013, atas nama tamu: RUBEN TH. dari instansi/perusahaan: The Master, dengan tujuan menemui pegawai: EKO. (Barang Bukti No.77).Barang Bukti No. 77 dikembalikan kepada Kantor Pusat DJP.
78. 2 (dua) lembar Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum Untuk Mengikuti Perkembangan Penyidikan Perkara Tindak Pidana Nomor : PRINT – 587 / 0.1.4/ Euh.1 / 4 / 2013, Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 23 April 2013 yang ditandatangani a.n. Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Asisten Tindak Pidana Umum, Happy Madiastuty, SH. CN. Jaksa Utama Pratama NIP 196591108 198503 2 001. (Barang Bukti No.78).Barang Bukti No. 78 terlampir dalam berkas perkara.
79 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Lembar Disposisi No. Agenda 2172/AGM/2013 dengan keterangan No./Tgl Surat: ND-37/WPJ.20/2013 tertanggal 1 Mei 2013 dari Kanwil DJP Jakarta Timur Perihal Penugasan, Sifat Rahasia, Klasifikasi Segera beserta lampiran. (Barang Bukti No.79)
80 1 (satu) lembar asli Surat Panggilan Nomor : PANG.DIK-05/WPJ.20/BD.0700/2013 tanggal 1 Mei 2013 memanggil Diah Soemedi Direktur PT. The Mastersteel MFG untuk menghadap kepada Eko Darmayanto hari Jumat tanggal 3 Mei 2013. (Barang Bukti No.80)
81 1 (Satu) lembar Surat Panggilan Nomor : PANG.DIK-05/WPJ.20/BD.0700/2013 atas nama DIAH SOEMEDI selaku tersangka (Barang Bukti No.81).Barang Bukti No. 81 dikembalikan kepada saksi Diah Soemdi.
82 1 (satu) lembar asli Surat Panggilan Nomor : PANG.DIK-06/WPJ.20/BD.0700/2013 tanggal 01 Mei 2013 Memanggil Istanto Burhan Dirut PT. The Mastersteel MFG untuk menghadap kepada Eko Darmayanto hari Jumat tanggal 3 Mei 2013. (Barang Bukti No.82).Barang Bukti No. 82 dikembalikan kepada Kanwil DJP Jakarta
Timur.
83 1 (Satu) lembar Surat Panggilan Nomor : PANG.DIK-06/WPJ.20/BD.0700/2013 atas nama ISTANTO BURHAN selaku tersangka (Barang Bukti No.83)
84 6 (Enam) Lembar Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Tersangka Hari Jumat tanggal 3 Mei 2013 atas nama tersangka ISTANTO BURHAN.
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 486
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
(Barang Bukti No.84)85 7 (Tujuh) lembar Draft Berita Acara Pemeriksaan Tersangka
(ISTANTO BURHAN) tanggal 1 Mei 2013 yang didalamnya banyak coretan dan tulisan pembetulan dengan tinta berwarna Merah (Barang Bukti No.85)
86. 5 (Lima) Lembar Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Tersangka Hari Jumat tanggal 3 Mei 2013 atas nama tersangka DIAH SOEMEDI (Barang Bukti No.86)
87. 7 (Tujuh) lembar Draft Berita Acara Pemeriksaan Tersangka (DIAH SOEMEDI) tanggal 3 Mei 2013 yang didalamnya banyak coretan dan tulisan pembetulan dengan tinta berwarna Merah (Barang Bukti No.87).Barang Bukti No. 83 s.d. No. 87 dikembalikan kepada saksi Diah
Soemedi.
88. 1 (satu) lembar asli Form Penerimaan Tamu Kantor Pusat DJP tanggal 6/5/2013, atas nama tamu: EFFENDY K. dari instansi/perusahaan: PT TMS, dengan tujuan menemui pegawai: EKO Lt.25. (Barang Bukti No.88).Barang Bukti No. 88 dikembalikan kepada Kantor Pusat DJP.
89. 1 (satu) lembar asli Surat No. S.05.DIK/WPJ.20/2013, tanggal 7 Mei 2013. Perihal Penyerahan Berkas Perkara a.n. Diah Soemedi, dkk yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Kantor Wilayah DJP Jakarta Timur : Hario Damar. (Barang Bukti No.89)
90. 1 (satu) lembar asli Surat No. S.06.DIK/WPJ.20/2013, tanggal 7 Mei 2013. Perihal Penyerahan Berkas Perkara a.n. Ngadiman yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Timur : Hario Damar. (Barang Bukti No.90)
91. 8 (Delapan) lembar Resume Penyidikan a.n. PT Genta Dunia Jaya Raya yang ditandatangani oleh Kepala Kanwil DJP Jakarta Timur HARIQ DAMAR, Penyidik Pegawai Negeri Sipil M DIAN IRWAN NUQISRAdan EKO DARMAYANTO. (Barang Bukti No.91)
92. 1 (satu) lembar fotocopy NOTA DINAS Nomor: ND-167/WPJ.20/BD.04/2013 tanggal 13 Mei 2013 kepada Ketua kelompok II Fungsional Penyidik dari Kepala Bidang P4, Perihal : Permintaan Laporan Kemajuan Penyidikan dan Laporan Pemantauan Hasil Sidang Pengadilan, ditandatangani oleh ADE LILI Kepala Bidang P4 (Barang Bukti No.92).Barang Bukti No. 89 s.d. No. 92 dikembalikan kepada Kanwil DJP
Jakarta Timur.
93. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Nota Dinas Nomor: ND-156/DIK/PJ.0500/2013 tertanggal 14 Mei 2013 dari Ketua Kelompok VII Fungsional Direktorat Intelijen dan Penyidikan Pajak kepada Direktur Intelijen dan Penyidikan Perihal Surat Perintah Penyidikan Pajak PT The Master Steel ManufactoryMFG. (Barang Bukti No.93)Barang Bukti No. 93 dikembalikan kepada Kantor Pusat DJP.
94. 1 (satu) lembar Surat P-18 Nomor : B-3129 / 0.1.4 / Euh.1 / 5 / 2013 tanggal 17 Mei 2013, Perihal : Hasil penyidikan atas nama tersangka
487
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 487
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
DIAH SOEMEDI, dkk. yang disangka melanggar 39 ayat (1) huruf b jo pasal 43 UU No.6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tatacara perpajakan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 28 tahun 2007 dan pasal 39 ayat (1) huruf d jo pasal 43 UU No. 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan belum lengkap. Ditandatangani a.n. Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Asisten Tindak Pidana Umum, Happy Hadiastuty, SH., CN. Jaksa Utama Pratama NIP 19591108 198503 2 001. - (Barang Bukti No.94)
95. 1 (satu) lembar Surat P-18 Nomor : B-3130 / 0.1.4 / Euh.1 / 5 / 2013 tanggal 17 Mei 2013, Perihal : Hasil penyidikan atas nama tersangka NGADIMAN. yang disangka melanggar 39 ayat (1) huruf b jo pasal 43 UU No.6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tatacara perpajakan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 28 tahun 2007 dan pasal 39 ayat (1) huruf d jo pasal 43 UU No. 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan belum lengkap. Ditandatangani a.n. Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Asisten Tindak Pidana Umum, Happy Hadiastuty, SH., CN. Jaksa Utama Pratama NIP 19591108 198503 2 001. - (Barang Bukti No.95)
96. 4 (empat) lembar Surat P-19 Nomor : B-3284 / 0.1.4 / Epp.2 / 05 / 2013 tanggal 24 Mei 2013, Perihal : Pengembalian berkas perkara a.n. Tersangka DIAH SOEMEDI dkk. yang disangka melanggar Pasal 39 ayat (1) huruf b dan d jo. Pasal 43 UU No.6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Tata cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan UU RI No.16 Tahun 2009. Ditandatangani a.n. Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Asisten Tindak Pidana Umum, Selaku Penuntut Umum, Happy Hadiastuty, SH., CN. Jaksa Utama Pratama NIP 1965911081985032001. - (Barang Bukti No.96)
97. 3 (tiga) lembar Surat P-19 Nomor : B-3285 / 0.1.4 / Epp.2 / 05 / 2013 tanggal 24 Mei 2013, Perihal : Pengembalian berkas perkara a.n. Tersangka NGADIMAN. yang disangka melanggar Pasal 39 ayat (1) huruf b dan d jo. Pasal 43 UU No.6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Tata cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan UU RI No.16 Tahun 2009. Ditandatangani a.n. Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Asisten Tindak Pidana Umum, Selaku Penuntut Umum, Happy Hadiastuty, SH., CN. Jaksa Utama Pratama NIP 1965911081985032001. (Barang Bukti No.97)
98. 5 (lima) lembar copy Lampiran : Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, Nomor : 8- 40/E/9/1993, tanggal 8 September 1993, (cek list) Hasil Penelitian Berkas Perkara, tentang : Pelaksanaan Tugas Prapenuntutan, tersangka DIAH SOEMEDI, yang ditandatangani pada 20 Mei 2013 oleh Jaksa Peneliti Desy Meutia F. SH., M.Hum, dan diparaf pada 31 Mei 2013 oleh Desy Meutia Firdaus. (Barang Bukti No.98)
99. 4 (empat) lembar copy Lampiran : Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, Nomor : 8- 40/E/9/1993, tanggal 8 September 1993, (cek list) Hasil Penelitian Berkas Perkara, tentang : Pelaksanaan Tugas Prapenuntutan, tersangka NGADIMAN, yang ditandatangani pada 20 Mei 2013 oleh Jaksa Peneliti Desy Meutia F. SH., M.Hum, dan diparaf pada 31 Mei 2013 oleh Desy Meutia Firdaus. -(Barang Bukti No.99).
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 488
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Barang Bukti No. 94 s.d. No. 99 terlampir dalam berkas perkara.
100. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Dokumen Buku Administrasi Penyidikan Kanwil DJP Jakarta Timur.- (Barang Bukti No.100).Barang Bukti No. 100 dikembalikan kepada Kanwil DJP Jakarta
Timur.
101 1 (satu) lembar Print Out Data Handphone Merk: Blackberry, Tipe: 9900, Imei : 358567045209794, PIN: 28578D86, berupa percakapan SMS dengan Pajak Eko D (+681938446059) time stamp : 5/13/2013 2:02:06 AM (Device Time) dan 5/14/2013 2:13:12 AM (Device Time). Diparaf pada 31 Mei 2013 oleh Desy Meutia Firdaus. (Barang Bukti No.101).Barang Bukti No. 101 terlampir dalam berkas perkara.
102. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :• 8 (delapan) Lembar Copy kertas merah Laporan Pemakaian
dan permohonan Pembelian Steel Billet Periode Desember
2008 yang terdiri dari :
1 (1) lembar copy merah Laporan Pemakaian dan
Permohonan Pembelian Steel Billet tanggal 2 Desember
2008 nomor 001/12 sebanyak 2.488.300,12 Kg
2 (1) lembar copy merah Laporan Pemakaian dan
Permohonan Pembelian Steel Billet tanggal 5 Desember
2008 nomor 002/12 sebanyak 4.338.700,12 Kg
3 (1) lembar copy merah Laporan Pemakaian dan
Permohonan Pembelian Steel Billet tanggal 8 Desember
2008 nomor 003/12 sebanyak 1.788.321,18 Kg
4 (1) lembar copy merah Laporan Pemakaian dan
Permohonan Pembelian Steel Billet tanggal 10
Desember 2008 nomor 4/12 sebanyak 2.003.738,14 Kg
5 (1) lembar copy merah Laporan Pemakaian dan
Permohonan Pembelian Steel Billet tanggal 11
Desember 2008 nomor 05/12 sebanyak 4.474.800,12 Kg
6 (1) lembar copy merah Laporan Pemakaian dan
Permohonan Pembelian Steel Billet tanggal 15
Desember 2008 nomor 6/12 sebanyak 5.545.750,18 Kg
7 (1) lembar copy merah Laporan Pemakaian dan
Permohonan Pembelian Steel Billet tanggal 17
Desember 2008 nomor 07/12 sebanyak 3.345.437,18 Kg
489
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 489
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
8 (1) lembar copy merah Laporan Pemakaian dan
Permohonan Pembelian Steel Billet tanggal 22
Desember 2008 nomor 8/12 sebanyak 3.445.665,71 Kg
• 1 (satu) lembar Copy kertas merah Nota Pembelian
PT.Pangeran Karang Murni dengan Nota Faktur nomor :
0000025/003/XII/08 tanggal 23 Desember 2008 dengan uraian
pembelian Billet oleh PT.The Master Steel Mfg sejumlah
27.430.724,63 KG dengan nominal pembelian Rp
131.696.707.629,- yang ditandatangani oleh EFFENDY
KOMALAselaku Manajer Akunting PT.The Master Steel Mfg.
• 1 (satu) lembar Copy kertas merah FAKTUR PAJAK
PT.Pangeran Karang Murni tanggal 23 Desember 2008 dengan
Dasar Pengenaan Pajak sebesar Rp 131.696.707.629,- dan
PPN 10% sebesar Rp 13.169.670.762,- yang ditandatangani
oleh EFFENDY KOMALAselaku Accounting PT.The Master
Steel Mfg. (Barang Bukti No.102)
103. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :• 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Surat Dirjen Pajak Kanwil Madya
Jakarta Timur untuk SPT Masa PPN dan PPnBM tanggal
10-10-2011
• 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) PT The Master Steel
Manufactory tanggal 28 Juni 2011 dengan jumlah pembayaran Rp
7.853.047.341 dan uraian pembayaran Setoran PPN Dalam Negeri
Bulan Januari 2008 (Pasal 8 ayat 3 UU KP) tahun pajak 2008 yang
ditandatangani EFFENDY KOMALA. Terdapat tulisan tangan
“Sanksi: Rp. 7.853.047.341x 150% = Rp.11.779.571.011”
• 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) PT The Master Steel
Manufactory tanggal 25 Juli 2011 dengan jumlah pembayaran Rp
11.779.571.011 dan uraian pembayaran Sanksi Administrasi denda
PPN Dalam Negeri Masa Januari 2008 berdasarkan pasal 8 (3) UU
KUP tahun pajak 2008 yang ditandatangani Effendy Komala.
• 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan
Nilai (SPT Masa PPN) atas nama PT Master Steel Manufactory
masa 01 -2008 (pembetulan ke 2) tanggal 21 Juni 2011 dengan
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 490
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Jumlah PPN Rp.14.717.606.146 dan PPN Kurang bayar karena
Pembetulan Rp. 8.362.500.000 yang ditandatangani EFFENDY
KOMALA. (Barang Bukti No.103)
104. (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Surat Dirjen Pajak Kanwil
Madya Jakarta Timur untuk SPT Masa PPN dan PPnBM
tanggal 10-10-2011
1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) PT The Master Steel
Manufactory tanggal 27 Juni 2011 dengan jumlah pembayaran
Rp 2.166.226.991 dan uraian pembayaran Setoran PPN Dalam
Negeri Bulan Februari 2008 (Pasal 8 ayat 3 UU KUP) tahun
pajak 2008 yang ditandatangani EFFENDY KOMALA.
Terdapat tulisan tangan “Sanksi : Rp. 2.166.226.991 x 150% =
Rp.3.249.340.486”
1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) PT The Master Steel
Manufactory tanggal 11 Agustus 2011 dengan jumlah
pembayaran Rp 3.249.340.486 dan uraian pembayaran Sanksi
Administrasi denda PPN Dalam Negeri Masa Februari
berdasarkan pasal 8 (3) UU KUP tahun pajak 2008 yang
ditandatangani EFFENDY KOMALA.
1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan
Nilai (SPT Masa PPN) atas nama PT Master Steel Manufactory
masa 02 -2008 (pembetulan ke 2) tanggal 21 Juni 2011
dengan Jumlah PPN Rp 17.518.507.259 dan PPN Kurang
bayar karena Pembetulan Rp. 8.871.952.659 yang
ditandatangani EFFENDY KOMALA (Barang Bukti No.104)
105. (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Surat Dirjen Pajak Kanwil
Madya Jakarta Timur untuk SPT Masa PPN dan PPnBM
tanggal 10-10-2011
1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) PT The Master Steel
Manufactory tanggal 30 Juni 2011 dengan jumlah pembayaran
Rp 2.649.417.516 dan uraian pembayaran Setoran PPN Dalam
Negeri Bulan Maret 2008 (Pasal 8 ayat 3 UU KUP) tahun pajak
2008 yang ditandatangani EFFENDY KOMALA. Terdapat
491
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 491
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
tulisan tangan “Sanksi : Rp. 2.649.417.516 x 150% =
Rp.3.974.126.274”
1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) PT The Master Steel
Manufactory tanggal 19 Agustus 2011 dengan jumlah
pembayaran Rp.3.974.126.274 dan uraian pembayaran Sanksi
Administrasi denda PPN Dalam Negeri Masa Maret
berdasarkan pasal 8 (3) UU KUP tahun pajak 2008 yang
ditandatangani EFFENDY KOMALA.
1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan
Nilai (SPT Masa PPN) atas nama PT Master Steel Manufactory
masa 03 -2008 (pembetulan ke 2) tanggal 21 Juni 2011
dengan Jumlah PPN Rp.18.208.619.438 dan PPN Kurang
bayar karena Pembetulan Rp. 14.401.419.026 yang
ditandatangani EFFENDY KOMALA (Barang Bukti No.105)
106. (satu) bundel dokumen :1) 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Surat Dirjen
Pajak Kanwil Madya Jakarta Timur untuk SPT
Masa PPN dan PPnBM tanggal 10-10-2011
2) 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) PT
The Master Steel Manufactory tanggal 27 Juni
2011 dengan jumlah pembayaran Rp
4.482.424.870 dan uraian pembayaran Setoran
PPN Dalam Negeri Bulan April 2008 (Pasal 8
ayat 3 UU KUP) tahun pajak 2008 yang
ditandatangani EFFENDY KOMALA. Terdapat
tulisan tangan “Sanksi : Rp4.482.424.870 x
150% = Rp.6.723.637.305”
3) 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) PT
The Master Steel Manufactory tanggal 22 Juli
2011 dengan jumlah pembayaran Rp.
6.723.637.305 dan uraian pembayaran Sanksi
Administrasi denda PPN Dalam Negeri Masa
April berdasarkan pasal 8 (3) UU KUP tahun
pajak 2008 yang ditandatangani EFFENDY
KOMALA.
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 492
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
4) 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Masa
Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) atas
nama PT Master Steel Manufactory masa 04
-2008 (pembetulan ke 1) tanggal 21 Juni 2011
dengan Jumlah PPN Rp.17.449.947.806 dan
PPN Kurang bayar karena Pembetulan Rp.
20.114.501.510 yang ditandatangani
EFFENDY KOMALA .(Barang Bukti No.106)
107. (satu) Bundel dokumen yang terdiri dari :1. 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Surat
Dirjen Pajak Kanwil Madya Jakarta Timur
untuk SPT Masa PPN dan PPnBM tanggal
10-10-2011
2. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP)
PT The Master Steel Manufactory tanggal
27 Juni 2011 dengan jumlah pembayaran
Rp2.023.840.277 dan uraian pembayaran
Setoran PPN Dalam Negeri Bulan Mei
2008 (Pasal 8 ayat 3 UU KUP) tahun pajak
2008 yang ditandatangani EFFENDY
KOMALA. Terdapat tulisan tangan “Sanksi :
Rp2.023.840.277 x 150% =
Rp.3.035.760.415”
3. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP)
PT The Master Steel Manufactory tanggal
22 Juli 2011 dengan jumlah pembayaran
Rp.3.035.760.415 dan uraian pembayaran
Sanksi Administrasi denda PPN Dalam
Negeri Masa Mei berdasarkan pasal 8 (3)
UU KUP tahun pajak 2008 yang
ditandatangani EFFENDY KOMALA.
4. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Masa
Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN)
atas nama PT Master Steel Manufactory
masa 05 -2008 (pembetulan ke 1) tanggal
493
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 493
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
21 Juni 2011 dengan Jumlah PPN
Rp.17.083.609.358 dan PPN Kurang bayar
karena Pembetulan Rp. 23.994.576.640
yang ditandatangani EFFENDY KOMALA.
(Barang Bukti No.107).
108. (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Surat Dirjen Pajak Kanwil
Madya Jakarta Timur untuk SPT Masa PPN dan PPnBM
tanggal 11-10-2011
1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) PT The Master Steel
Manufactory tanggal 27 Juni 2011 dengan jumlah pembayaran
Rp 212.343.814 dan uraian pembayaran Setoran PPN Dalam
Negeri Bulan Juni 2008 (Pasal 8 ayat 3 UU KUP) tahun pajak
2008 yang ditandatangani EFFENDY KOMALA. Terdapat
tulisan tangan “Sanksi :Rp212.343.814 x 150% =
Rp.318.515.721”
1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) PT The Master Steel
Manufactory tanggal 11 Agustus 2011 dengan jumlah
pembayaran Rp.318.515.721 dan uraian pembayaran Sanksi
Administrasi denda PPN Dalam Negeri Masa Juni berdasarkan
pasal 8 (3) UU KUP tahun pajak 2008 yang ditandatangani
EFFENDY KOMALA.
1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan
Nilai (SPT Masa PPN) atas nama PT Master Steel Manufactory
masa 06 -2008 (pembetulan ke 2) tanggal 21 Juni 2011
dengan Jumlah PPN Rp.20.903.897.009 dan PPN Kurang
bayar karena Pembetulan Rp. 30.333.236.363 yang
ditandatangani EFFENDY KOMALA. (Barang Bukti No.108)
109. (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :5. 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Surat Dirjen
Pajak Kanwil Madya Jakarta Timur untuk SPT
Masa PPN dan PPnBM tanggal 10-10-2011
6. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) PT
The Master Steel Manufactory tanggal 27
Juni 2011 dengan jumlah pembayaran Rp
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 494
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
12.889.874.951 dan uraian pembayaran
Setoran PPN Dalam Negeri Bulan Juli 2008
(Pasal 8 ayat 3 UU KP) tahun pajak 2008 yang
ditandatangani EFFENDY KOMALA. Terdapat
tulisan tangan “Sanksi :Rp 12.889.874.951 x
150% = Rp.19.334.812.426”
7. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) PT
The Master Steel Manufactory tanggal 15
Agustus 2011 dengan jumlah pembayaran
Rp.19.334.812.426 dan uraian pembayaran
Sanksi Administrasi denda PPN Dalam Negeri
Masa Juli berdasarkan pasal 8 (3) UU KUP
tahun pajak 2008 yang ditandatangani
EFFENDY KOMALA.
8. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Masa
Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN)
atas nama PT Master Steel Manufactory masa
07 -2008 (pembetulan ke 1) tanggal 21 Juni
2011 dengan Jumlah PPN Rp.15.025.794.845
dan PPN Kurang bayar karena Pembetulan
Rp. 30.787.699.191 yang ditandatangani
EFFENDY KOMALA. (Barang Bukti No.109)
110. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Surat Dirjen Pajak Kanwil Madya
Jakarta Timur untuk SPT Masa PPN dan PPnBM tanggal
10-10-2011
1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) PT The Master Steel
Manufactory tanggal 30 Juni 2011 dengan jumlah pembayaran Rp
2.645.935.232 dan uraian pembayaran Setoran PPN Dalam Negeri
Bulan September 2008 (Pasal 8 ayat 3 UU KUP) tahun pajak 2008
yang ditandatangani EFFENDY KOMALA. Terdapat tulisan tangan
“Sanksi : Rp 2.645.935.232 x 150% = Rp 3.986.902.848”
1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) PT The Master Steel
Manufactory tanggal 18 Agustus 2011 dengan jumlah pembayaran
Rp 3.986.902.848 dan uraian pembayaran Sanksi Administrasi
495
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 495
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
denda PPN Dalam Negeri Masa September berdasarkan pasal 8
(3) UU KUP tahun pajak 2008 yang ditandatangani EFFENDY
KOMALA.
1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai
(SPT Masa PPN) atas nama PT Master Steel Manufactory masa
09 -2008 (pembetulan ke 1) tanggal 22 Juni 2011 dengan Jumlah
PPN Rp 12.595.757.795 dan PPN Kurang bayar karena
Pembetulan Rp 42.985.324.240 yang ditandatangani EFFENDY
KOMALA. (Barang Bukti No.110)
111. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :a) 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Surat Dirjen Pajak Kanwil Madya
Jakarta Timur untuk SPT Masa PPN dan PPnBM tanggal
10-10-2011
b) 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) PT The Master Steel
Manufactory tanggal 27 Juni 2011 dengan jumlah pembayaran Rp
11.504.849.521 dan uraian pembayaran Setoran PPN Dalam
Negeri Bulan Oktober 2008 (Pasal 8 ayat 3 UU KUP) tahun pajak
2008 yang ditandatangani EFFENDY KOMALA. Terdapat tulisan
tangan “Sanksi : Rp11.504.849.521 x 150% = Rp 17.257.274.281”
c) 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) PT The Master Steel
Manufactory tanggal 21 September 2011 dengan jumlah
pembayaran Rp 4.314.300.000 dan uraian pembayaran Sanksi
Administrasi denda PPN Dalam Negeri Masa Oktober berdasarkan
pasal 8 (3) UU KUP – Cicilan Pertama- tahun pajak 2008 yang
ditandatangani EFFENDY KOMALA.
d) 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) PT The Master Steel
Manufactory tanggal 21 September 2011 dengan jumlah
pembayaran Rp 4.314.300.000 dan uraian pembayaran Sanksi
Administrasi denda PPN Dalam Negeri Masa Oktober berdasarkan
pasal 8 (3) UU KUP – Cicilan Ketiga- tahun pajak 2008 yang
ditandatangani EFFENDY KOMALA
e) 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) PT The Master Steel
Manufactory dengan jumlah pembayaran Rp 4.314.300.000 dan
uraian pembayaran Sanksi Administrasi denda PPN Dalam Negeri
Masa Oktober berdasarkan pasal 8 (3) UU KUP – Cicilan Kedua-
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 496
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
tahun pajak 2008 yang ditandatangani EFFENDY KOMALA
f) 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) PT The Master Steel
Manufactory tanggal 20 September 2011 dengan jumlah
pembayaran Rp 4.314.374.281 dan uraian pembayaran Sanksi
Administrasi denda PPN Dalam Negeri Masa Oktober berdasarkan
pasal 8 (3) UU KUP – Cicilan Keempat- tahun pajak 2008 yang
ditandatangani EFFENDY KOMALA
g) 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan
Nilai (SPT Masa PPN) atas nama PT Master Steel Manufactory
masa 10 -2008 (pembetulan ke 1) tanggal 22 Juni 2011 dengan
Jumlah PPN Rp 19.482.069.595 dan PPN Kurang bayar karena
Pembetulan Rp 48.701.889.008 yang ditandatangani EFFENDY
KOMALA. (Barang Bukti No.111)
112. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :a. 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Surat Dirjen Pajak Kanwil Madya
Jakarta Timur untuk SPT Masa PPN dan PPnBM tanggal
10-10-2011.
b. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) PT The Master Steel
Manufactory tanggal 27 Juni 2011 dengan jumlah pembayaran Rp
3.621.434.852 dan uraian pembayaran Setoran PPN Dalam Negeri
Bulan Desember 2008 (Pasal 8 ayat 3 UU KUP) tahun pajak 2008
yang ditandatangani EFFENDY KOMALA. Terdapat tulisan tangan
“Sanksi : Rp 3.621.434.852 x 150% = Rp 5.432.152.278”
c. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) PT The Master Steel
Manufactory tanggal 18 Agustus 2011 dengan jumlah pembayaran
Rp 5.432.152.278 dan uraian pembayaran Sanksi Administrasi
denda PPN Dalam Negeri Masa Desember berdasarkan pasal 8
(3) UU KUP tahun pajak 2008 yang ditandatangani EFFENDY
KOMALA.
d. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan
Nilai (SPT Masa PPN) atas nama PT Master Steel Manufactory
masa 12 -2008 (pembetulan ke 1) tanggal 22 Juni 2011 dengan
Jumlah PPN Rp 14.230.668.210 dan PPN Kurang bayar karena
Pembetulan Rp 53.992.039.487 yang ditandatangani EFFENDY
KOMALA. (Barang Bukti No.112)
497
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 497
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id113. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :
a. 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Surat Dirjen Pajak Kanwil Madya
Jakarta Timur untuk SPT Masa PPN dan PPnBM tanggal
10-10-2011
b. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan
Nilai (SPT Masa PPN) atas nama PT Master Steel Manufactory
masa 11 -2008 (pembetulan ke 1) tanggal 22 Juni 2011 dengan
Jumlah PPN Rp 24.831.139.837 dan PPN Kurang bayar karena
Pembetulan Rp 45.559.539.487 yang ditandatangani EFFENDY
KOMALA. (Barang Bukti No.113)
114. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :a. 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Surat Dirjen Pajak Kanwil Madya
Jakarta Timur untuk SPT Masa PPN dan PPnBM tanggal
11-10-2011
b. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan
Nilai (SPT Masa PPN) atas nama PT Master Steel Manufactory
masa 08 -2008 (pembetulan ke 2) tanggal 21 Juni 2011 dengan
Jumlah PPN Rp 24.790.444.754 dan PPN Kurang bayar karena
Pembetulan Rp. 34.622.824.240 yang ditandatangani EFFENDY
KOMALA. (Barang Bukti No.114)
115. 12 (Dua Belas) Lembar Draft Surat Pemberitahuan masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) atas nama PT The Master Steel Manufactory periode Januari – Desember 2008. (Barang Bukti No.115)
116. 1 (satu) Bundel berkas SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan PT The Master Steel Manufactory periode pembukuan Januari – Desember 2008 yang ditandatangani oleh EFFENDY KOMALA. (Barang Bukti No.116)
117. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak PT The Master Steel Manufactory tanggal 6 November 2009 dengan Uraian Pembayaran “ Tahunan PPh Badan Tahun 2008 sebesar Rp. 427.527.300 (Barang Bukti No.117)
118. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :a. 1 (satu) Lembar Surat Setoran Pajak tanggal 30 Juni 2011 a.n. PT
The Master Steel Manufactory periode pembukuan tahun pajak
2008 dengan uraian Tahunan PPh Badan Tahun 2008 Psl 8 ayat 3
UU KUP
b. 1 (satu) Lembar Surat Setoran Pajak tanggal 03 Agustus 2011 atas
nama PT The Master Steel Manufactory periode pembukuan
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 498
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
tahun pajak 2008 dengan uraian Sanksi Administrasi Denda
Berdasarkan Pasal 8 ayat 3 UU KUP
c. 1 (satu) Bundel berkas SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib
Pajak badan PT The Master Steel Manufactory periode
pembukuan Januari – Desember 2008 yang ditandatangani oleh
EFFENDY KOMALA
d. 1 (satu) Bundel copy Laporan Keuangan PT The Master Steel
Manufactory Co tahun 2008 (Pembetulan ke-3)
e. 1 (satu) bundel draft Surat Tanggal 8 April 2013 yang ditujukan
kepada Pengadilan Pajak Perihal Gugatan atas Surat perintah
Penyidikan Pajak Nomor PRIN-01.DIK/WPJ.20/2013 tanggal 2
April 2013
f. 1 (satu) bundel Kronologis Kejadian (Barang Bukti No.118)
119. 1 (satu) Lembar Surat Nomor : S-15/WPJ.20/KP/0706/2013 Tanggal 31 Januari 2013 Tentang penolakan Permohonan Surat Keterangan Bebas Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan yang ditandatangani ARDHIE PERMADI. (Barang Bukti No.119)
120. 1 (satu) jilid asli Laporan Keuangan PT. The Master Steel Manufactory per 01 Jan 2008 s.d. 31 Des 2008. (Barang Bukti No.120)
121. 1 (satu) jilid asli Laporan Keuangan PT. The Master Steel MFG CO Tahun 2008. (Barang Bukti No.121).Barang Bukti No. 102 s.d. No. 121 dikembalikan kepada saksi
Diah Soemedi.
122. 1 (satu) jilid copy Neraca PT. The Master Steel MFG per 31 Desember 2008. (Barang Bukti No.122)
123. 1 (satu) bundel dokumen “Supplemental Agreement” tanggal 20/12/2000 dan “Loan Agreement” tanggal 21/12/2007 beserta lampiran. (Barang Bukti No.123).Barang Bukti No. 123 dikembalikan kepada saksi Diah Soemdi.
124. 1 (satu) buah tas ransel merk “Targus” warna hitam (Barang Bukti No.124).Barang Bukti No. 124 Dirampas untuk dimusnahkan.
125. Uang tunai yang nilai keseluruhannya adalah 300.000 SGD (tiga ratus ribu dolar singapura) yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) amplop berwarna coklat yang didalamnya terdapat (3) tiga buah amplop berwarna coklat yang masing-masing berisikan:
1) 100.000 SGD (seratus ribu dolar singapura) yang terdiri dari 50
(lima puluh) lembar pecahan senilai 1.000 SGD (seribu dolar
singapura) dan 5 (lima) lembar pecahan senilai 10.000 SGD
(sepuluh ribu dolar singapura).
499
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 499
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
2) 100.000 SGD (seratus ribu dolar singapura) yang terdiri dari 10
(sepuluh) lembar pecahan 10.000 SGD( sepuluh ribu dolar
singapura).
3) 100.000 SGD (seratus ribu dolar singapura ) yang terdiri dari
100 (seratus) lembar pecahan 1.000 SGD (seribu dolar
singapura). (Barang Bukti No.125).
126. Uang tunai sebesar 130.000 SGD (seratus tiga puluh ribu dolar singapura) yang terdiri dari: 6 (enam) lembar pecahan 10.000 SGD (sepuluh ribu dolar singapura) dan 70 (tujuh puluh) lembar pecahan 1.000 SGD (seribu dolar singapura). (Barang Bukti No.126).Barang Bukti No, 125 s.d. No. 126 dirampas untuk disetorkan ke
Kas Negara
127. 1 (satu) buah Kendaraan Merk Toyota type New Avanza 1.3G A/T, jenis Mobil Penumpang, Model Minibus, Nomor Rangka/NIK/VIN: MHKM1BB3JCK002920, Nomor Mesin: DK57465, Nomor Polisi: B1696 KKQ, beserta kuncinya dan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) atas nama YOSIDAH. (Barang Bukti No.127).Barang Bukti No. 127 dikembalikan kepada Terdakwa Mohammad
Dian Irwan Nuqisra.
128. Uang dengan rincian sebagai berikut1) 23 (dua puluh tiga) lembar SGD 1.000 yang dibungkus dalam
amplop coklat.
2) 3 (tiga) lembar SGD 10.000 dan 70 (tujuh puluh) lembar SGD
1.000 yang dibungkus dalam amplop coklat. (Barang Bukti No.128)
129. Uang tunai sejumlah Rp 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) (Barang Bukti No.129)
130. Uang tunai sejumlah Rp 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) (Barang Bukti No.130)
131. Uang tunai sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) (Barang Bukti No.131)
132. Uang sebesar Rp4.478.270 (Empat juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh rupiah). (Barang Bukti No.132)
133. Uang tunai sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) yang terdiri atas 27 (dua puluh tujuh) lembar pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).- (Barang Bukti No.133).Barang Bukti No. 128 s.d. No. 133 dirampas untuk disetorkan ke
Kas Negara.
134. 1 (satu) buah handphone BLACKBERRY Model: 9900, PIN: 28CF7578 IMEI: 359683041634304, yang didalamnya terdapat memorycard MicroSD HC 4GB dan SimCard XL dengan ICCID: H158962116100 22885121-0. (Barang Bukti No.134).Barang Bukti No, 134 dikembalikan kepada saksi Teddy
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 500
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Muliawan.
135. 1 (satu) buah Handphone HUAWEI C6000, SN: 9CA9MA1112402030, yang didalamnya terdapat SimCard ESIA dengan ICCID: 89062 99010 11760 3190. (Barang Bukti No.135).Barang Bukti No. 135 dirampas untuk disetorkan ke Kas Negara.
136. 1 (satu) buah handphone SAMSUNG Model:SCH-S269, SN: 01501936757, yang didalamnya terdapat SimCard FLEXI dengan ICCID: 62620 76212 16026 3640J dan SimCard ESIA dengan ICCID: 8906 2990 1058 4627 482. (Barang Bukti No.136).Barang Bukti No. 136 dikembalikan kepada saksi Teddy
Muliawan.
137. 1 (Satu) buah Handphone Merk BlackBerry Type warna hitam 9900 PIN:25B36C5D, IMEI: 354279050919242, SIMCARD INDOSAT, ICCID: 6201 5000 0004 61594, Memory Card Type MicroSD merek SanDisk kapasitas 4GB kode no: 2311DEZQA0AE BH MADE IN CHINA dalam keadaan terpassword. (Barang Bukti No.137)
138. 1 (Satu) buah handphone SONY XPERIA TYPE: PM-0210-BV, IMEI: yang didalamnya terdapat SimCard MATRIX dengan ICCID: 8962010000 0757598626 (94) dalam keadaan SimCard lock. (Barang Bukti No.138)
139. 1 (Satu) buah Handphone merek Samsung Model: SCH-B299 warna hitam tanpa SIM CARD, tanpa memorycard, Kode no: A0000040DEE049 dalam keadaan off. (Barang Bukti No.139).Barang Bukti No. 137 s.d. No. 139 dirampas untuk disetorkan ke
Kas Negara.
140. 1 (Satu) buah Netbook Merk ACER Model: ASpire One series, Model Number: NAV50, S/N: LUSAQ0B121013037BB1601, S/N ID: 01301426716 warna merah-hitam, yang didalamnya terdapat media penyimpan elektronik berupa Hard Disk 2.5" SATA, Merk: Western Digital Model:WD1600BEVT, S/N: WX61A1012189, Kapasitas 160GB beserta batre dan Charger Adapter model: ADP-40TH A. (Barang Bukti No.140).Barang Bukti No. 140 dikembalikan kepada saksi Effendy
Komala.
141. 1 (satu) buah alat komunikasi telepon genggam/ hand phone merk SMARTFREN warna Hitam (Barang Bukti No.141)
142. 1 (satu) buah alat komunikasi telepon genggam/ hand phone BLACKBERRY warna Hitam Silver dengan nomor panggil 081351107888. (Barang Bukti No.142)
143. 1 (Satu) buah handphone NOKIA Model: 100 TYPE: RH-130, IMEI: 355502/05/647703/3, yang didalamnya terdapat SimCard XL dengan ICCID: HHU01 8962119112 44412149-9. (Barang Bukti No.143)
144. 1 (satu) Hand Phone Merk Nokia Type: RM-713 Model: X1-01, IMEI 1: 351961/05/110502/9, IMEI 2: 351961/ 05/110503/7 yang didalamnya terdapat Sim Card XL dengan ICCID: 8962.1167.1302.5195.99-3 yang
501
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 501
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
di temukan di dalam bagasi Motor Honda Revo dengan No Pol: L 5785 EN yang dikuasai oleh Eko Darmayanto. (Barang Bukti No.144).Barang Bukti No. 141 s.d. No. 144 dirampas untuk disetorkan ke
Kas Negara.
145. 1(satu) buah FlashDisk Merek Kingston Data Traveler warna Biru Putih, kapasitas 16GB, yang berisi File rekaman CCTV pada Kantor Wilayah DJP Jakarta Timur, dengan nama-nama File sebagai berikut :
20130506_174200.irf dengan nilai MD5 :
d729eee07e691c7ebd97ec7c96e55d80
20130506_175000.irf dengan nilai MD5 :
457899a821624e67fb581c5cf797a36f
20130506_180000.irf dengan nilai MD5 :
a22bb4e79005bd14c15a043eb6b84e62.(Barang Bukti No.145)
Barang Bukti No, 145 dikembalikan kepada Kanwil DJP Jakarta
Timur.
146. 1 (satu) Keping DVD Merek Verbatim dengan S/N: KN 642A300477GH kapasitas 4.7 GB tanpa label berisi rekaman CCTV Century Park. (Barang Bukti No.146)
147. 1 (satu) buah CD dengan serial number SN : MAPA10QF06104543 1 yang berisi file / data hasil penyadapan. (Barang Bukti No.147)
148. 1 (satu) buah FlashDisk JetFlash Transcend 32GB, dengan S/N: 53B41S0G38WVM2I1, warna Putih Kuning, yang berisi file rekaman CCTV pada Hotel BOROBUDUR. (Barang Bukti No.148).Barang Bukti No. 146 s.d. No. 148 terlampir dalam berkas
perkara.
149. 1 (satu) Ordner Tranparan milik M. DIAN IRWAN N yang berisi SLIP GAJI, SLIP UANG MAKAN, TANDA TERIMA PEMBAYARAN TUNJANGAN KHUSUS PEMBINAAN KEUANGAN NEGARA, RINCIAN PENGHASILAN BULANAN periode JULI 2011 – April 2013 atas nama MOH. DIAN IRWAN NUQISRA. (Barang Bukti No.149).Barang Bukti No. 149 dikembalikan kepada Kanwil DJP Jakarta
Timur.
150. 1 (satu) lembar asli print out dokumen booking Hotel Century park No.377315 Tanggal cetak 22/5/2013 a.n. sdr. ABDURAHMAN ASSAGAF. (Barang Bukti No.150).Barang Bukti No. 150 terlampir dalam berkas perkara.
151. 1 (Satu) unit kendaraan roda empat, model sedan, nomor polisi B 2831 JL, merek Honda Tipe City GD81.51DSI, warna hitam metalik, nomor rangka MRHGD85706P040055, nomor mesin L15A24800061, beserta Surat Tanda Nomor Kendaraanass (STNK) asli, atas nama MOH. DIAN IRWAN MUQISHRA dan Kunci kontak mobil (lengkap dengan Dompet kunci warna krem dan gantungan). (Barang Bukti No.151).
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 502
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Barang Bukti No, 151 dikembalikan kepada Terdakwa Mohammad
Dian Irwan Nuqisra.
152. 1 (satu) lembar copy legalisir bill tagihan makan Hotel Borobudur no.89074 tanggal 25 April 2013 dan struk pembayaran tanggal 25 April 2013 sebesar Rp551.034 (lima ratus lima puluh satu ribu tiga puluh empat rupiah) menggunakan Kartu Visa no. 4541.7800.1357.1018 a.n. EFFENDY KOMALA. (Barang Bukti No.152).Barang Bukti No. 152 terlampir dalam berkas perkara.
153. 5 (lima) lembar fotokopi yang dilegalisir Surat Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Nomor: B-3129/0.1.4/Euh.1/5/2013 tentang hasil penyidikan atas nama tersangka DIAH SOEMEDI, dkk tanggal 17 Mei 2013 ditandatangani oleh HAPPY HADIASTUTY. (Barang Bukti No.153)
154. Uang tunai sebesar Rp728.500.000,00 (tujuh ratus dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 7.285 (tujuh ribu dua ratus delapan puluh lima) lembar pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). (Barang Bukti No.154)
155. Uang tunai sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), yang terdiri atas 2.000 (dua ribu) lembar pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). (Barang Bukti No.155)
156. Uang tunai sejumlah Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah), yang terdiri atas 5.500 (lima ribu lima ratu) lembar pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). (Barang Bukti No.156)
157. Uang tunai sebesar 9.800 USD (sembilan ribu delapan ratus dolar US) yang terdiri dari 98 (sembilan puluh delapan) lembar pecahan 100 USD (seratus dolar US). (Barang Bukti No.157)
158. Uang tunai sebesar 5.000 USD (lima ribu dolar US) yang terdiri dari 50 (lma puluh) lembar pecahan 100 USD (seratus dolar US). (Barang Bukti No.158).Barang Bukti No. 154 s.d. No. 158 dirampas untuk disetorkan ke
kas Negara.
159. 1 (satu) buah gantungan kunci yang terdiri dari 5 (lima) buah anak kunci laci ruang kerja M. DIAN IRWAN N. (Barang Bukti No.159)
160. 1 (satu) buah kunci laci meja kerja EKO DARMAYANTO. (Barang Bukti No.160).
161. 1 (satu) buah gantungan kunci yang terdiri dari:
1. 1 (satu) buah kunci Apartemen Niffaro Lantai 10 Kamar
Nomor 1.
2. 1 (satu) buah kunci brankas milik EKO DARMAYANTO.
(Barang Bukti No.161).
162. 1 (satu) Flash Disk Merk Kingston Type DataTraveler G3 warna putih-biru kapasitas 16GB dengan Kode No USB: 0013728A7896AC61A5390077 yang mempunyai nilai MD5 Hash:f379cd8d0498b1a70f011cd774e0b69d yang digunakan oleh Eka Gunawan. (Barang Bukti No.162).
503
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 503
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id163. 1 (satu) Hard Disk Merk Seagate, Model: ST500DM002, S/N:
Z2AXR57J Kapasitas 500GB yang mempunyai nilai MD5 Hash: 7A234A46957E935DDC29A04476FE4964 di ruang / meja kerja Eko Darmayanto. (Barang Bukti No.163)
164. 1 (satu) Hard Disk Merk Western Digital, Model: WD5000AAKX-083CA1, S/N: WCAYUEL44276 kapasitas 500GB yang mempunyai nilai MD5 Hash: B7299705C5CBF26FF56B1E39170C83B0 di ruang / meja kerja Moh. Dian Irwan Nuqisra. (Barang Bukti No.164)
165. 1 (satu) Hard Disk Merk Seagate Barracuda 7200.12, Model:ST3250318AS, S/N: 5VME59F0 kapasitas 250GB yang mempunyai nilai MD5 Hash: 1C186921A9CD105022C12FFCD60EB0B5 di ruang / meja kerja Awwam Munazat. (Barang Bukti No.165)
166. 1 (satu) Flash Disk warna putih-merah muda dengan tulisan “Kring pajak 500200” dibagian depan dan tulisan “Pajak Menyatukan Hati Membangun Negeri Kanwil DJP Jakarta Timur” dibagian belakang, kapasitas 4GB dengan Kode No USB: AAHGJ03OVAN04E5J yang mempunyai nilai MD5 Hash: d803b1c9dfc9229565cf868f26fdab16 di ruang / meja kerja Eko Darmayanto. (Barang Bukti No.166)
167. 1 (satu) Flash Disk warna putih-merah muda dengan tulisan “Kring pajak 500200” dibagian depan dan tulisan “Pajak Menyatukan Hati Membangun Negeri Kanwil DJP Jakarta Timur” dibagian belakang, kapasitas 4GB dengan Kode No USB: AAX1V22M1O73ZJO3 yang mempunyai nilai MD5 Hash: 62210E097C97B984D02C55BF1547209A di ruang / meja kerja Moh. Dian Irwan Nuqisra. (Barang Bukti No.167)
168. 1 (satu) buah flashdisk warna hitam merk DT101 G2 kapasitas 16GB. (Barang Bukti No.168)
169. 1 (satu) buah flashdisk warna biru merk DT101 G2 kapasitas 4GB. (Barang Bukti No.169)
170. 1 (satu) Odner warna hitam bertuliskan Kertas Kerja Pemeriksaan atas nama Wajib Pajak PT. NUSA RAYA CIPTA tahun Pajak 2008 yang berisi :
a. 1 (satu) copy lembar disposisi tanggal 8 Mei 2009 dari
Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi II KPP Madya
Jakarta Timur
b. 1 (satu) copy lembar Pengawasan Arus dokumen atas
nama PT NUSA RAYA CIPTA tanggal 5 Mei 2009.
c. 1 (satu) copy lembar penelitian SPT Tahunan PPH Badan
atas nama PT NUSA RAYA CIPTA tahun pajak 2008
d. 1 (satu) bendel copy SPT Tahunan tahun pajak 2008
beserta SPP nya atas nama PT NUSA RAYA CIPTA.
e. 4 (empat) lembar asli Surat Panggilan masing- masing atas
nama HANDOKO, NILA SUTA.
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 504
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
f. 1 (satu) lembar sampul Verbaal perihal Permohonan
Pembahasan Pemeriksaan Buper PT Nusa Raya Cipta.
g. 1 (Satu) lembar asli Surat Tugas Penggantian Pemeriksaan
Bukti Permulaan Nomor : STP.PBP-29/WPJ.20/2012
tanggal 17 September 2012
h. 1 (Satu) lembar asli Surat Tugas Penggantian Pemeriksaan
Bukti Permulaan Nomor : STP.PBP-04/WPJ.20/2011
tanggal 28 Juli 2011
i. 1 (Satu) lembar copy Surat Perintah Pemeriksaan Pajak
Nomor : PRIN-2/ WPJ.20/BD.0402/2010 tanggal 25 Maret
2010.
j. 1 (satu) lembar sampul Verbaal perihal Panggilan untuk
memberikan Keterangan an. PT Nusa Raya Cipta beserta
Surat Panggilan bernomor PANG.BP-03/WPJ.20/
BD.0700/2012.
k. 1 (satu) lembar sampul Verbaal perihal Panggilan untuk
memberikan Keterangan an. PT Nusa Raya Cipta beserta
Surat Panggilan bernomor PANG.BP-001/WPJ.20/
BD.0700/2011.
l. 1 (satu) lembar disposisi dari Kepala KPP Pratama Jakarta
Pluit perihal Jawaban Konfirmasi Kebenaran Faktur Pajak
atas Pembeli PT Nusa Raya Cipta/01.300.554.1-007.000
beserta 1 (satu) set jawaban konfirmasi.
m. 2 (Dua) lembar surat ijin keluar masing-masing atas nama
AWWAM MUNAZAT dan C. SIGIT TRIATMONO.
n. 2 (dua) lembar berita acara keterangan di tempat wajib
pajak yang ditandatangani oleh SUWARDI.
o. 4 (empat) Lembar Surat panggilan masing-masing bernomor
PANG.BP-36/WPJ.20/BD.0700/2011, PANG.BP-37/WPJ.20/
BD.0700/2011, PANG.BP-38/WPJ.20/BD.0700/2011, dan
PANG.BP-39/WPJ.20/BD.0700/2011.
p. 1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor : ND-25/WPJ.20/2010
tanggal 17 Maret 2010 yang ditandatangani oleh ERWIN
SILITONGA.
q. 1 (satu) set Surat Permintaan Klarifikasi Data Pajak
505
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 505
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Keluaran Nomor S-237/WPJ.20/BD.04/2011 tanggal 15
Agustus 2011.
r. 1 (satu) set Naskah Serah Terima Pemeriksaan nomor :
NST- /WPJ.20/BD.0700/2011 tanggal 9 Juni 2011
s. 1 (satu) bendel, Laporan Keuangan Konsolidasi PT Nusa
Raya Cipta dan Anak perusahaan untuk tahun 31 Desember
2008 dan 2007
t. 1 (satu) set Profile Wajib Pajak PT Nusa raya Cipta.
u. 2 (dua) lembar tanda terima atas nama PT Nusa Raya Cipta
masing- masing tanggal 18 Oktober 2010 dan 4 Oktober
2010.
v. 1 (Satu) lembar asli Surat Pemberitahuan Pemeriksaan
Bukti permulaan Nomor : Pemb-04/WPJ.20/BD.0402/2010
tanggal 25 Maret 2010.
w. 1 (satu) set Data master File Wajib Pajak Atas nama
PRINTO JAYA PRIMA.
x. 1 (satu) rangkap Laporan IDLP Nomor Lap-01/WPJ.20/
BD.0700/2010.
y. 1 (satu) lembar Nota Dinas nomor : ND-18/ WPJ.20/
BD.0402/2010
z. 1 (satu) Lembar Surat Tugas Nomor ST-1246/WPJ.20/2010
tanggal 26 Oktober 2010.
aa.1 (satu) set Surat Nomor S.BP-151/WPJ.20/BD.0700/2010
tanggal 22 September 2010 perihal Permohonan
Peminjaman Berkas Wajib Pajak.
ab. 1 (satu) set Surat Nomor S.BP-153/WPJ.20/BD.0700/2010 tanggal
22 September 2010 perihal Permintaan Peminjaman/ perolehan
Buku, Catatan dan Dokumen. (Barang Bukti No.170)
171 1 (satu) odner biru yang berjudul Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) dengan Nomor SPP : Prin-08/WPJ.20/BD.04/2010 atas nama wajib pajak PT Delta Internusa tahun pajak 2008, yang berisi : 1. 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan tanggal 2 Mei 2012 di atas
Materai yang ditandatangani oleh ADDI WINARKO
2. 3 (tiga) lembar Surat Nomor 16/S.KON-AU/JKC/II/09 tanggal 5
Februari 2009 –
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 506
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
3. 1 (satu) lembar Pengawasan arus dokumen dan Penerimaan Surat
beserta 1 (set) SPT Tahunan atas nama Wajib Pajak PT Delta
Internusa tahun pajak 2009.-
4. 1 (satu) set copy SPT Tahunan atas nama Wajib Pajak
NOJORONO TOBACCO INTERNATIONAL tahun pajak 2008.
5. 1 (satu) set SPT Tahunan atas nama Wajib Pajak NIKKI SUPER
TOBACCO INDONESIA tahun pajak 2008
6. 1 (satu) set copy Lampiran SPT Tahunan atas nama Wajib Pajak
PT NIKORAMA CITRA TOBACCO tahun pajak 2008.
7. 1 (satu) set copy SPT Tahunan atas nama Wajib Pajak AROMA
TOBACCO INTERNATIONAL tahun pajak 2008 –
8. 1 (satu) lembar copy Bukti Penerimaan Surat beserta 1 (set) SPT
Tahunan PPh Badan atas nama Wajib Pajak PT NOJORONO
TOBACCO INTERNATIONAL tahun pajak 2008. –
9. 1 (satu) bendel copy Laporan Keuangan Konsolidasi PT
NOJORONO TOBACCO INTERNATIONAL dan anak perusahaan
periode 31 Desember 2008 dan 2007. –
10.1 (satu) bendel copy Laporan Auditor Independen PT NIKKI
SUPER TOBACCO INDONESIA KUDUS tanggal 31 Desember
2008.
11.1 (satu) bendel copy Laporan Auditor Independen PT NIKORAMA
CITRA TOBACCO KUDUS tanggal 31 Desember 2008.
12. 1 (satu) bendel copy Laporan Auditor Independen PT AROMA
TOBACCO INTERNASIONAL tanggal 31 Desember 2008.
(Barang Bukti No.171)
172. 1 (satu) odner biru berjudul Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) Nomor SPP : Prin-08/WPJ.20/BD.04/2010 atas nama Wajib Pajak PT Delta Internusa tahun pajak 2008 yang berisi : -1. Fotokopi PT. Delta Internusa tanpa nomor tanggal 22-01-13
beserta lampiran –
2. Fotokopi Laporan Auditor Independen atas laporan keuangan PT.
Delta Internusa periode 2007 dan 2008 dari KAP Ngurah Arya dan
Rekan
3. Profil wajib pajak PT. Delta Internusa
4. Surat ijin usaha perdagangan (SIUP) Besar Nomor:
507
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 507
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
03016/1.824.51 –
5. Tanda Daftar Perusahaan Terbatas PT. Delta Internusa
6. Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor:
AHU-66588.AH.01.02 tahun 2008 tanggal 22 September 2008 –
7. Akte pernyataan Keputusan Rapat PT. Delta Internusa tanggal 18
Juni 2008 No. 16 Notaris Drs. Ika Slamet Riyono, SH
8. Surat dari PT. Nojorono Kudus kepada PT. Delta Internusa dengan
nomor :
• 046/Pemb/XII/08 tanggal 19-12-2008 perihal kenaikan harga
• 041/Pemb/XI/08 tanggal 21-11-2008 perihal kenaikan harga
–
• 034/Pemb/X/08 tanggal 23-10-2008 perihal kenaikan harga
–
• 029/Pemb/VIII/08 tanggal 29-08-2008 perihal kenaikan
harga
• 015/Pemb/V/08 tanggal 29-05-2008 perihal kenaikan harga
• 004/Pemb/II/08 tanggal 09-02-2008 perihal kenaikan harga
• 063/Pemb/XII/07 tanggal 06-12-2007 perihal kenaikan harga
1. Surat dari PT. Niki Super Tobacco Indonesia kepada PT. Delta
Internusa dengan nomor : -
• 21/Pemb/2008 tanggal 19-12-2008 perihal kenaikan harga
jual
• 20/Pemb/2008 tanggal 27-11-2008 perihal kenaikan harga
jual
• 014/Pemb/2008 tanggal 23-10-2008 perihal kenaikan harga
jual
• 03/Pemb/2008 tanggal 02-06-2008 perihal kenaikan harga
jual
• 01/Pemb/2008 tanggal 11-02-2008 perihal kenaikan harga
jual –
• 22/Pemb/2007 tanggal 07-12-2007 perihal kenaikan harga
jual-
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 508
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
2. Surat dari PT. Nikorama Citra Tobacco kepada PT. Delta Internusa
dengan nomor : -
• 007/HRG/NIKO/2008 tanggal 19-12-2008 –
• 005/HRG/NIKO/2008 tanggal 23-09-2008 –
• 006/HRG/NIKO/2008 tanggal 23-10-2008
• 004/HRG/NIKO/2008 tanggal 01-08-2008 –
• 003/HRG/NIKO/2008 tanggal 08-04-2008 –
• 002/HRG/NIKO/2008 tanggal 03-04-2008 –
• 001/HRG/NIKO/2007 tanggal 09-02-2008 –
• 009/HRG/NIKO/2007 tanggal 07-12-2007 –
3. Surat dari PT. Aroma Tobacco Internasional Nomor : 011/ATI/V/07
tanggal 25 Mei 2007
4. Berita Acara Permintaan Keterangan Nomor: BAPK – 01/WPJ.20/
BD.0700/2012 tanggal 06 Maret 2012 terhadap Giwangseh.
5. Berita Acara Permintaan Keterangan Nomor: BAPK – 22/WPJ.20/
BD.0700/2011 tanggal 09 Maret 2011 terhadap L. Suryawidjaja
Djuhadi. –
6. BAPK Lanjutan tanggal 01-11-2012 terhadap Giwangseh
7. 1 (satu) set Surat Permohonan Peminjaman Berkas Wajib Pajak
Nomor : S.BP-77/WPJ.20/BD.0700/2010 tanggal 05 April 2010 -
8. 1 (satu) set Surat permintaan/perolehan buku, catatan dan
dokumen nomor : S-76/WPJ.20/BD.0700/2010 tanggal 05 April
2010 –
9. Surat Tugas Penggantian Pemeriksaan Bukti Permulaan Nomor:
STP.PBP-28/WPJ.20/2012 tanggal 17 September 2012. –
10.Surat Perintah Pemeriksaan Pajak Nomor : PRIN.BP-08/WPJ.20/
BD.04/2010 tanggal 30 April 2010
11.Pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan Nomor :
PEMB.BP-15/WPJ.20/BD.04/2010 tanggal 30 April 2010
12.Pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan Nomor :
S.PEMB.BP-16/WPJ.20/BD.04/2010 tanggal 30 April 2010 –
13.Nota Dinas Nomor : ND-49/WPJ.20/2010 tanggal 15 April 2010 .
14.Nota Dinas IDLP Nomor : ND-28/WPJ.20/BD.0402/2010 tanggal
26-03-2010 –
509
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 509
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
15.Laporan Hasil Pengembangan dan Analisis IDLP Nomor : LAP-07/
WPJ.11/BD.0401/TIM.IDLP/2010 tanggal 25-03-2010 –
16.Satu Bundel Data Master File Wajib Pajak –
17.Company Profile Bentoel Group (Barang Bukti No.172).
Barang Bukti No. 159 s.d. 172 dikembalikan kepada Kanwil DJP
Jakarta Timur.
173. 1 (satu) lembar asli bertuliskan “Buku Kas Kredit” PT NOJORONO TOBACCO INTERNATIONAL Tanggal 20/03/2013 No. 001052/K/B, untuk pengeluaran uang sebesar Rp1.700.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus juta rupiah). (Barang Bukti No.173)
174. 1 (satu) lembar Asli Tanda Terima yang bertuliskan dari KUDUS, Jumlah Rp 1.700.000.000,- terbilang Satu Milyar Tujuh Ratus Juta Rupiah untuk Titipan uang di Jakarta yang ditandatangani oleh K. PITOYO. (Barang Bukti No.174).
175. 1 (satu) lembar Asli KAS BON nomor 137/2013 yang bertuliskan Kepada/Dari SEMENTARA, Jumlah Rp 1.500.000.000,- terbilang satu Milyar Lima ratus juta rupiah untuk Sumbangan tunai tanggal 20 maret 2013. (Barang Bukti No.175)
176. 1 (satu) lembar Asli KAS BON nomor 142/2013 yang bertuliskan Kepada/Dari SEMENTARA, Jumlah Rp 50.000.000- terbilang Lima puluh juta rupiah untuk PER KAS – TUNAI tanggal 21 maret 2013. (Barang Bukti No.176)
177. 1 (satu) lembar Asli KAS BON Tanpa Nomor yang bertuliskan Kepada/Dari KRISTANTO PITOYO, Jumlah Rp 3.250.000.000- terbilang Tiga Miliar dua ratus Lima puluh juta rupiah tanggal 22 maret 2013. (Barang Bukti No.177).Barang Bukti No. 173 s.d. 177 dikembalikan kepada PT. Nojorono
178. 1 (satu) lembar _erbal surat Perihal Penyampaian Konsep pemeriksaan Buper atas nama WP PT Delta Internusa tanggal 19 Maret 2013 beserta Resume Konsep Laporan Bukti Pemeriksaan yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa dan Konsep Laporan Pemeriksaan Pajak Bukti Permulaan nomor: LPBP- /WPJ.20/2013 bulan Maret 2013 (Barang Bukti No.178).
179. 1 (satu) buah Amplop Coklat KEMENTRIAN KEUANGAN RI yang berisi : -- 1 (satu) buah Buku Tabungan TAHAPAN BCA Atas nama MOH
FATHAN Nomor Rekening : 6280261678. –
- 1 (satu) buah Buku Tabungan SUPERPUNDI BII atas nama M DIAN
IRWAN NUQISRA nomor rekening: 1-206-11963-0. (Barang Bukti
No.179)
180. 1 (satu) buah Buku Tabungan Rupiah MANDIRI atas nama : M DIAN IRWAN N, Nomor Rekening : 031-00-0513659-6, Jl. Kayumanis Barat Rt 001 Rw 009 No.18 kayu manis Jakarta 13130. (Barang Bukti No.180)
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 510
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id181. 1 (satu) buah Buku Catatan bertuliskan “KANWIL DJP JAKARTA
TIMUR”. (Barang Bukti No.181).Barang Bukti No. 178 s.d. No. 181 dikembalikan kepada Kanwil
DJP Jakarta Timur.
182. 5 lembar (copy) Akta Jual Beli No. 67 tahun 2007 tanggal 14 Februari tahun 2007 PPAT Widyatmoko SH. (Barang Bukti No.182).
183. 6 lembar (copy) Sertifikat Tanda Bukti Hak HM. 7649/ Kebagusan No. 09.02.04.06.1.07649. (Barang Bukti No.183)
184. 4 lembar (copy) Akta Hibah No. 120 tahun 2001 atas nama Tn. Suhartoyo dan Tn. Eko Darmayanto tanggal 22 september 2001 PPAT Harina Jusuf SH. (Barang Bukti No.184)
185. 1 lembar (copy) Formulir Pencatatan Pemilikan Tanah, nama Pemohon: Eko Darmayanto tanggal 26 September 2001.(Barang Bukti No.185)
186. Lembar (asli) ketikan yang dibuat oleh DRG. RANI RA UMARELLA tentang “Tahap I, Penydidikan atas peristiwa tangkap tangan tanggal 15 Mei 2013. (Barang Bukti No.186)
187. 1 lembar (copy) tulisan tangan yang dibuat oleh DRG. RANI RA UMARELLA tentang agenda mingguan. (Barang Bukti No.187).Barang Bukti No. 182 s.d. No. 187 dikembalikan kepada Terdakwa
Eko Darmayanto.
188. 2 (dua) lembar asli surat Petikan Keputusan Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak Nomor : KEP-29/PJ.1/UP.52/1991 tentang penyesuaian jabatan dan angka kredit dalam jabatan pemeriksa Pajak pada Direktorat Jenderal Pajak tanggal 2 Desember 1991. (Barang Bukti No.188).Barang Bukti No. 188 dikembalikan kepada Terdakwa Mohammad
Dian Irwan Nuqisra.
189. 1 (satu) lembar verbaal surat Perihal Penyampaian Konsep pemeriksaan Buper atas nama WP PT Nusa Raya Cipta tanggal 19 Maret 2013 beserta Resume Konsep Laporan Bukti Pemeriksaan yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa dan Konsep Laporan Pemeriksaan Pajak Bukti Permulaan nomor: LPBP- /WPJ.20/2013 bulan Maret 2013 (Barang Bukti No.189)
190. 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Timur Nomor : Kep-812/WPJ.20/2012 tentang susunan tim penelaah Konsep Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Timur. (Barang Bukti No.190)
191. 1 (satu) Bundel Berita Acara Penelaahan Pemeriksaan Bukti Permulaan Np. BA-10/WPJ.20/BD.04/2013 tanggal 29 April 2013 atas nama WP PT Delta Internusa (Barang Bukti No.191)
192. 1 (satu) lembar Surat Nomor S-705/WPJ.20/2013 tanggal 27 Maret 2013 tentang Undangan Pembahasan (review) Konsep Laporan Bukti Permulaan. (Barang Bukti No.192)
511
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 511
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id193. 1 (satu) bundel Nota Dinas Nomor : ND-21/WPJ.20/2013 tanggal 27
Maret 2013 tentang pembahasan laporan bukti permulaan dengan tim pembahas. (Barang Bukti No.193)
194. 1 (satu) bundel konsep laporan pemeriksaan pajak bukti permulaan atas nama wajib pajak PT Delta Internusa. (Barang Bukti No.194)
195. 1 (satu) bundel copy yang telah dilegalisir Buku register surat Nomor P4 2013. (Barang Bukti No.195)
196. 1 (satu) lembar asli surat nomor S-705/WPJ.20/2013 tanggal 27 Maret 2013 perihal Undangan Pembahasan (review) konsep laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang ditandatangani oleh HARIO DAMAR. (Barang Bukti No.196)
197. 1 (satu) lembar asli Nota dinas Nomor ND-21/WPJ.20/2013 tanggal 27 Maret 2013 dengan hal Pembahasan Laporan Bukti Permulaan dengan tim pembahas. (Barang Bukti No.197)
198. 1 (satu) lembar asli Daftar hadir Laporan Pemeriksaan Bukti permulaan a.n. PT Delta Internusa yang ditandatangani oleh ADE LILI (Barang Bukti No.198)
199. 1 (satu) bundel copy legalisir dokumen SPT Tahunan tahun 2008 atas nama wajib pajak PT Delta Internusa beserta tanda terima SPT nomor 006069. (Barang Bukti No.199)
200. 1 (satu) bundel copy tanda terima bukti potong PPH pasal 22 atas nama wajib pajak PT Delta Internusa, dengan dokumen terdepan Tanda terima Dokumen tahun 2008 yang dipinjamkan kepada Kanwil DJP Jaktim. (Barang Bukti No.200).Barang Bukti No. 189 s.d. No. 200 dikembalikan kepada Kanwil
DJP Jakarta Timur
201. Uang tunai sejumlah SGD 5.000,- (lima ribu dolar singapura) (Barang Bukti No.201)
202. Uang tunai sejumlah Rp500.200.000,00 (lima ratus juta dua ratus ribu rupiah), yang terdiri atas:
3. 4.352 (empat ribu tiga ratus lima puluh dua) lembar pecahan
Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan
4. 1.300 (seribu tiga ratus) lembar pecahan Rp50.000,00 (lima
puluh ribu rupiah). (Barang Bukti No.202).
Barang Bukti No. 201 s.d. 202 dirampas untuk disetorkan ke kas
Negara
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 512
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa 1, Mohammad Dian Irwan
Nuqisra, dan Terdakwa 2, Eko Darmayanto masing-masing sebesar Rp
10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tindak
Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari: Selasa, tanggal
10 Desember oleh kami: AMIN ISMANTO, SH.,MH., sebagai Hakim Ketua,
PURWONO EDI SANTOSA, SH.,MH., SUTIO JUMAGI AKHIRNO, SH.,MH., DR.
ANWAR, SH.,MH., UGO, SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota,
Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari
Selasa, tanggal 17 Desember 2013 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu
oleh ZUHERNA, SH., sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh: Penuntut
Umum serta dihadiri oleh para Terdakwa dan Tim Penasihat Hukumnya;
Hakim-Hakim Anggota, Hakim Ketua,
1. PURWONO EDI SANTOSA, SH.,MH. AMIN ISMANTO, SH.MH.
2. SUTIO JUMADI AKHIRNO, SH.,MH.
3. DR. ANWAR, SH.MH.
4. UGO, SH.MH
Panitera Pengganti
513
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 513
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
ZUHERNA, SH.
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 514
top related