dsrudq (ydoxdvl 3hodnvdqddq $qjjdudq … · anggaran 2017 lingkup sektor polhukam kamis, 13 april...
Post on 28-Mar-2019
217 Views
Preview:
TRANSCRIPT
Laporan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan I 2017
Ruang Lingkup Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Riau
1 | Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan III-2015
Kantor Wilayah Provinsi Kepulauan Riau Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan
Laporan
Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan I 2017
Ruang Lingkup Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Riau
iii | daftar EPA
Executive Summary
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan mempunyai peran sangat strategis dalam
melaksanakan tugas dan fungsinya dalam hal pelaksanaan monitoring dan Evaluasi
Pelaksanaan Anggaran. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik
Indonesia nomor PMK-262/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal
Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Evaluasi Pelaksanaan Anggaran berkaitan tentang
penilaian pelaksanaan anggaran, seperti operasionalisasi/teknis pelaksanaan anggaran,
kendala-kendala pembayaran, teknis keterlaksanaan kegiatan, dan isu-isu terkait pelaksanaan
anggaran lainnya. Dalam pelaksanaanya, Evaluasi Pelaksanaan Anggaran dilakukan melalui
kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (EPA).
Dalam rangka melakukan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran triwulan I-2017, Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Riau telah melaksanakan kegiatan
rapat koordinasi pelaksanaan APBN dalam rangka menjamin kelancaran dan akuntabilitas
pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau.
Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan anggaran triwulan I-2017 dapat digambarkan
perkembangan pelaksanaan anggaran lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi
Kepulauan Riau sebagai berikut:
a. Alokasi APBN di Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp.5.835,15 miliar dengan penyerapan
mencapai 10,81 persen.
b. Rata-rata tingkat ketepatan antara rencana penarikan dana perbulan dengan realisasi
sebesar 13,26 persen.
c. Revisi sebanyak 160 revisi, indeks terbesar Kementerian Perindustrian dan
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
d. Hingga triwulan I tahun 2017 terdapat 274 satker yang mengajukan uang persediaan.
e. Total data kontrak yang mengalami keterlambatan penyampaian adalah 292 data
kontrak dari 562 data kontrak yang disampaikan ke KPPN.
Berdasarkan indeks kinerja pelaksanaan anggaran selama triwulan I 2017 dapat digambarkan
permasalahan pelaksanaan anggaran di Provinsi Kepulauan Riau adalah:
Indikasi permasalahan paling dominan di Provinsi Kepulauan Riau adalah terkait tagihan dan
kontrak.
Pen
yer
apan
Tag
ihan
Dev
iasi
Ko
ntr
ak UP
Rev
isi
Pen
gem
bal
ian
SP
M
Ret
ur
SP2
D
LP
J
Dis
pen
sasi
SPM
Pag
u M
inu
s
60
,00
%
42
,55
% 10
0,0
0%
48
,00
%
10
0,0
0%
10
0,0
0%
70
,00
%
85
,00
%
95
,40
%
10
0,0
0%
90
,00
%
Pencapaian Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran
iv | Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan II-2016
Berdasarkan hasil pelaksanaan tersebut, kesimpulan yang dapat diambil adalah:
a. Permasalahan yang sering terjadi dalam pelaksanaan anggaran terkait penyerapan
adalah rendahnya penyerapan pagu anggaran. Hal ini disebabkan oleh: perubahan
pejabat perbendaharanan dan pengelola keuangan; pengaruh pihak eksternal seperti
pembebasan lahan dan kerjasama dengan pihak lain; peraturan teknis pelaksanaan
yang berbeda dengan alokasi/perencanaan semula dan atau terlambat dikeluarkan;
aplikasi yang bermasalah; dan perubahan organisasi satker.
b. Permasalahan yang sering terjadi dalam pelaksanaan anggaran terkait kontrak dan
penyelesaian tagihan adalah terlambatnya penyampaikan tagihan dan ADK kontrak ke
KPPN. Hal ini disebabkan oleh: permasalahan input adk kontrak, pergantian pejabat
perbendaharaan dan pengelola keuangan, detil uraian pada SPM yang kurang lengkap,
kesalahan pencantuman tanggal kontrak dan belum adanya tagihan dari pihak ketiga,
gangguan pada server satker dan terdapat perbedaan arahan dari pengawas internal
wilayah dengan koordinator perencanaan wilayah pada satker-satker lingkup Polda
Kepri, terkendala aplikasi, pejabat berwewenang tidak selalu di tempat, pembelajaran
pengadaan melalui e-Katalog, kurangnya pengetahuan pengelola keuangan terkait cara
dan durasi pendaftaran data kontrak, dan banyak kegiatan yang berhubungan langsung
dengan kantor pusat.
c. Permasalahan yang sering terjadi dalam pelaksanaan anggaran terkait perencanaan
adalah ketidakakuratan antara perencanaan dan realisasi penarikan dana setiap bulan.
Hal ini disebabkan oleh: perubahan rencana kegiatan, perubahan nomenklatur satker,
keterlambatan penunjukan pejabat perbendaharaan.
d. Permasalahan yang sering terjadi dalam pelaksanaan anggaran terkait pembayaran
dan pertanggungjawaban adalah kesalahan saat input perubahan data suplier. Hal ini
disebabkan seringnya pergantian Pejabat Perbendaharaan dan mutasi di lingkup
satker sehingga harus memulai dari awal terkait penyelesaian administrasi SPM.
Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kepulauan
Riau menyampaikan saran bahwa:
a. Terkait penyerapan, disarankan untuk berkoordinasi dengan pihak intern untuk
mempercepat penunjukan Pejabat Perbendaharaan. Selanjutnya, satker harus segera
melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan dan menyusun jadwal untuk
meningkatkan ketepatan realisasi perencanaannya, segera berkoordinasi dengan
Eselon I untuk meminta persetujuan dari DPR terkait kegiatan yang terhambat masalah
adminitratif (blokir). Dan juga segera melakukan koordinasi dengan Eselon I untuk
merevisi DIPA terkait perubahan/penyesuaian rencana kegiatan sehingga kegiatan
dapat segera dilaksanakan.
b. Terkait penyelesaian tagihan dan kontrak, disarankan untuk mempercepat
penyampaian data ADK kontrak ke KPPN setelah kontrak ditandatangani,
meningkatkan koordinasi dengan pihak ketiga untuk percepatan permintaan tagihan
atas prestasi kerja yang telah diselesaikan, peningkatan ketelitian dalam pembuatan
kontrak dan tagihan, pemeriksaan e-mail secara berkala agar tidak ada informasi yang
terlewatkan dari KPPN terkait pelaksanaan anggaran satker, penyesuaian dengan
pengaturan dalam S-2570/PB/2017 agar detil SPM memuat tanggal-tanggal kontrak,
BAPP/BAST, dll.
v | daftar EPA
c. Terkait perencanaan, satuan kerja dihimbau untuk melakukan update data rencana
penarikan dana pada halaman III DIPA secara berkala dengan melakukan revisi
halaman III DIPA, pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan rencana dan menghindari
penumpukan pelaksanaan kegiatan di Triwulan IV.
d. Terkait pembayaran dan pertanggungjawaban, disarankan meningkatkan ketelitian
dalam pengajuan SPM untuk mengurangi resiko pengembalian SPM dan retur SP2D;
dan peningkatan koordinasi dengan pihak terkait, segera melaksanakan kegiatan
setelah peraturan diterbitkan dan menghindari penumpukan pelaksanaan kegiatan di
Triwulan IV, dapat dilakukan pengurangan UP agar lebih cepat mempertanggung
jawabkan mengingat periode GU lebih singkat, satker baru agar berkoordinasi dengan
kantor wilayah/koordinator wilayah untuk meminta bimbingan dalam pengelolaan
keuangan, serta berkonsultasi dengan KPPN dan Kanwil Ditjen Perbendaharaan,
vii | daftar EPA
Daftar Isi
EXECUTIVE SUMMARY III
DAFTAR ISI VII
DAFTAR GAMBAR DAN TABEL IX
BAB I. PENDAHULUAN 1
1.1. LATAR BELAKANG 1
1.2. TUJUAN 2
1.3. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN 3
1.4. PELAKSANAAN 3
BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN ANGGARAN TRIWULAN I 2017 7
2.1. PAGU ANGGARAN 7
2.2. REALISASI ANGGARAN 8
2.3. RENCANA PENARIKAN DANA HALAMAN III DIPA VS REALISASI ANGGARAN 9
2.4. REVISI ANGGARAN 9
2.5. PENGELOLAAN UP DAN GU 10
2.6. DATA KONTRAK DAN PENYELESAIAN TAGIHAN 11
2.7. PERMASALAHAN PELAKSANAAN ANGGARAN 11
2.7.1 PELAKSANAAN APBN PROVINSI KEPULAUAN RIAU SEKTOR POLHUKAM 12
2.7.2 PELAKSANAAN APBN PROVINSI KEPULAUAN RIAU SEKTOR PEREKONOMIAN 13
2.7.3 PELAKSANAAN APBN PROVINSI KEPULAUAN RIAU SEKTOR KESEJAHTERAAN RAKYAT 15
2.7.4 PELAKSANAAN APBN PROVINSI KEPULAUAN RIAU SEKTOR DEKONSENTRASI DAN TUGAS
PEMBANTUAN 16
BAB III. PENUTUP 19
3.1. KESIMPULAN 19
3.2. REKOMENDASI 19
ix | daftar EPA
Daftar Gambar dan Tabel
Gambar 1 Pagu DIPA Triwulan I Tahun 2017 di Provinsi Kepulauan Riau 7
Gambar 2 Realisasi DIPA Triwulan I Tahun 2017 di Provinsi Kepulauan Riau 8
Gambar 3 Komposisi Realisasi DIPA Triwulan I Tahun 2017 di Provinsi Kepulauan Riau 8
Gambar 4 Deviasi Halaman III DIPA Triwulan I Tahun 2017 di Provinsi Kepulauan Riau 9
Gambar 5 Revisi DIPA Triwulan I Tahun 2017 di Provinsi Kepulauan Riau 10
Tabel 1 Pelaksanaan Focus Group Discussion Triwulan I-2017 3 Tabel 2 Rincian Uang Persediaan hingga Triwulan I-2017 di Provinsi Kepulauan Riau 11 Tabel 3 Keterlambatan Penyampaian Data Kontrak ke KPPN Triwulan I-2017 di Provinsi
Kepulauan Riau 11
1 | isi EPA
Bab I. Pendahuluan
1.1. Latar Belakang
Salah satu keberhasilan dalam mengoptimalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(APBN) dapat dinilai dari pelaksanaan anggaran yang berjalan dengan baik. Hal tersebut
mendorong penyelesaian tingkat capaian kinerja yang dihasilkan dan realisasi anggaran
berjalan lancar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Berbagai kebijakan
reformasi dalam pengelolaan Keuangan Negara telah dilaksanakan. Kebijakan dengan tujuan
agar pengelolaan Keuangan Negara dapat berjalan dengan sebaik-baiknya dan akuntabel.
Sistem penganggaran berbasis kinerja, perencanaan kas yang lebih baik, pelaksanaan lelang
secara elektronik, perbaikan sistem yang mendukung kelancaran pencairan merupakan
berbagai reformasi pengelolaan Keuangan Negara yang dibangun untuk mendukung
keberhasilan pengelolaan keuangan negara yang akuntabel.
Dalam pelaksanaannya, masalah-masalah pelaksanaan anggaran yang terjadi saat ini masih
relatif sama dengan periode-periode sebelumnya. Berbagai masalah pelaksanaan anggaran
yang masih sering terjadi hingga saat ini antara lain:
a) penumpukan penyerapan anggaran pada akhir tahun;
b) keterlambatan penunjukan pejabat perbendaharaan;
c) keterlambatan pelaksanaan lelang;
d) keterbatasan pengetahuan para pejabat perbendaharaan/pengelola keuangan;
e) penundaan penyelesaian pekerjaan dan masalah pelaksanaan anggaran lainnya.
Dalam rangka mengantisipasi permasalahan-permasalahan tersebut dan untuk mendukung
peningkatan efektivitas dan efisiensi belanja Pemerintah maka diperlukan suatu proses
pengendalian. Salah satu proses pengendalian dilakukan melalui kegiatan Evaluasi
Pelaksanaan Anggaran pada satuan kerja penerima APBN. Evaluasi Pelaksanaan Anggaran
sangat penting untuk melihat perkembangan pelaksanaan anggaran dalam periode yang telah
ditetapkan. Dalam evaluasi tersebut akan dilakukan suatu penilaian dan pengukuran terhadap
pelaksanaan aggaraan dan diikuti dengan identifikasi serta analisis terhadap permasalahan-
permasalahan dalam pelaksanaan anggaran. Evaluasi Pelaksanaan Anggaran ini sangat penting
dilakukan sehingga perkembangan pelaksanaan anggaran dapat terlihat dan permasalahan
yang timbul dapat teridentifikasi.
2 | Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan II-2016
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan mempunyai peran sangat strategis dalam
melaksanakan tugas dan fungsinya dalam hal pelaksanaan monitoring dan Evaluasi
Pelaksanaan Anggaran. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik
Indonesia nomor PMK-262/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal
Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Berbagai evaluasi yang dilaksanakan terkait pelaksanaan
anggaran adalah terkait penilaian pelaksanaan anggaran, seperti operasionalisasi/teknis
pelaksanaan anggaran, kendala-kendala pembayaran, teknis keterlaksanaan kegiatan, dan isu-
isu terkait pelaksanaan anggaran lainnya.
Dalam pelaksanaan, Evaluasi Pelaksanaan Anggaran dilakukan melalui kegiatan pelaksanaan
Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (EPA). Kegiatan EPA serta pelaporan hasil pelaksanaannya
dilaksanakan setiap triwulan. Penyusunan EPA secara Triwulanan dilaksanakan agar dapat
mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang terjadi dengan lebih cepat. Fokus utama
EPA pada Triwulan I adalah melakukan identifikasi permasalahan-permasalahan dalam
pelaksanaan anggaran yang terjadi pada Triwulan I tahun 2017.
1.2. Tujuan
Evaluasi Pelaksanaan Anggaran memiliki beberapa tujuan. Tujuan utama dalam penyusunan
evaluasi tersebut antara lain:
a. Identifikasi isu-isu pelaksanaan anggaran yang terjadi hingga tingkat satuan kerja;
b. Identifikasi permasalahan-permasalahan yang terjadi terkait pelaksanaan anggaran;
c. Menilai pelaksanaan anggaran. Penilaian mencakup apakah telah dilaksanakan dengan
baik, telah mencapai target keluarannya, telah memenuhi tujuannya, telah memberikan
dampak seperti yang diharapkan, dan hal-hal lainnya.
d. Memberikan rekomendasi kebijakan, strategi implementasi, mekanisme pelaksanaan
anggaran yang bersifat teknis dan aplikatif;
e. Merumuskan tindak lanjut perbaikan pelaksanaan anggaran untuk periode berikutnya;
Selain tujuan tersebut, Evaluasi Pelaksanaan Anggaran disusun untuk kepentingan manajerial.
Kepentingan manajerial tersebut berkaitan dalam pengambilan kebijakan yang berhubungan
dengan APBN, antara lain:
a. bagi Kementerian Keuangan, sebagai masukan bagi pengambilan kebijakan anggaran;
b. bagi Direktorat Jenderal Perbendaharaan, sebagai bahan perumusan regulasi, strategi
pembinaan dalam rangka memperbaiki kinerja pelaksanaan anggaran;
3 | isi EPA
c. bagi Kementerian Negara/Lembaga dan satuan kerjanya, sebagai bahan masukan
untuk memperbaiki kinerja pelaksanaan anggaran beserta dengan persiapan-
persiapan dalam perencanaan dan penganggaran di waktu yang akan datang;
d. bagi Pemerintah Daerah terkait, K/L maupun satker yang menjadi tanggung jawabnya,
untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan merumuskan hal-hal teknis pelaksanaan
keuangan pusat dan daerah sehingga dapat digunakan untuk mengharmonisasikan
kebijakan fiskalnya;
e. bagi masyarakat umum, sebagai alat kontrol pelaksanaan APBN yang diwujudkan
melalui kegiatan-kegiatan pemerintah;
f. bagi pihak Swasta, sebagai informasi terkait keikutsertaan dalam aktivitas pemerintah.
1.3. Waktu dan Tempat Pelaksanaan
Evaluasi Pelaksanaan Anggaran yang dilakukan pada triwulan I tahun 2017 dilaksanakan
dalam beberapa tahapan pelaksanaan. Berbagai kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran
dengan satuan kerja dengan metode rapat koordinasi maupun Focus Group Discussion dalam
rangka menjamin kelancaran dan akuntabilitas pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau.
Kegiatan tersebut dilaksanakan pada bulan April 2017.
Tabel 1 Pelaksanaan Focus Group Discussion Triwulan I-2017
FGD Pelaksanaan
Peserta Waktu Tempat
1. Rapat Evaluasi Pelaksanaan Anggaran dan Dialog Kinerja Satker Triwulan I Tahun Anggaran 2017 Lingkup Sektor Polhukam
Kamis, 13 April 2017
Ruang Rapat Kanwil DJPB Provinsi Kepulauan Riau
13 peserta
2. Rapat Evaluasi Pelaksanaan Anggaran dan Dialog Kinerja Satker Triwulan I Tahun Anggaran 2017 Lingkup Sektor Perekonomian
Selasa, 18 April 2017
16 satker
3. Rapat Evaluasi Pelaksanaan Anggaran dan Dialog Kinerja Satker Triwulan I Tahun Anggaran 2017 Lingkup Sektor Kesejahteraan Rakyat
Selasa, 18 April 2017
10 satker
4. Rapat Evaluasi Pelaksanaan Anggaran dan Dialog Kinerja Satker Triwulan I Tahun Anggaran 2017 Lingkup Sektor Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
Rabu, 19 April 2017
13 satker
Sumber: Kanwil DJPB Provinsi Kepulauan Riau
1.4. Pelaksanaan
Pelaksanaan rapat maupun FGD selama triwulan I tahun 2017 telah dilaksanakan selama
empat kali. Latar belakang rapat evaluasi ini adalah dalam rangka melaksanakan arahan
4 | Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan II-2016
Menteri Keuangan yang ditindaklanjuti oleh Surat Ditjen Perbendaharaan S-2570/PB/2017
terkait langkah-langkah strategis pelaksanaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun
Anggaran 2017. Evaluasi tersebut bertujuan untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan
anggaran dan efektivitas belanja serta optimalisasi belanja pemerintah pada satuan kerja.
Pokok bahasan berupa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan anggaran pada triwulan I
yang mengakibatkan tidak maksimalnya pencapaian kinerja pelaksanaan anggaran.
Pelaksanaan rapat koordinasi maupun FGD tersebut adalah:
a. Rapat Evaluasi Pelaksanaan Anggaran dan Dialog Kinerja Satker Triwulan I Tahun
Anggaran 2017 Lingkup Sektor Polhukam
Rapat ini dilaksanakan berdasarkan Surat Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi
Kepulauan Riau Nomor S-0677/WPB.31/BD.0201/2017 tanggal 10 April 2017 tentang
undangan rapat Evaluasi Pelaksanaan Anggaran dan dialog kinerja satker triwulan I tahun
anggaran 2017 lingkup sektor polhukkam. Rapat dilaksanakan dengan mengundang
perwakilan dari 13 satker yang tersebar dari lima Kementerian Negara/Lembaga yang
teridentifikasi memiliki kinerja pelaksanaan anggaran terendah dan memerlukan
peningkatan, kegiatan dihadiri 12 satker. Evaluasi yang disampaikan adalah terhadap
keseluruhan kinerja pelaksanaan anggaran untuk 113 satker lingkup Sektor Polhukkam,
dengan fokus paparan pada evaluasi kinerja 12 satker yang hadir. Rapat evaluasi ini ditujukan
untuk satker Lapas Batam, Rutan Batam, dan Kanwil Kemenkumham Prov.Kepri pada K/L
Kemenkumham RI; satker Balmon Spektrum Frekuensi Radio Batam pada K/L
Kemenkominfo; satker Dit.Sabhara Polda Kepri, Ditreskrimsus Polda Kepri, Dit.Pamobvit
Polda Kepri, dan Ditpolair Polda Kepri pada K/L Polri; satker BNN Prov.Kepri dan Loka
Rehabilitasi Narkoba Batam pada K/L BNN; dan Sekretaris Bawaslu Prov.Kepri pada K/L
Bawaslu.
b. Rapat Evaluasi Pelaksanaan Anggaran dan Dialog Kinerja Satker Triwulan I Tahun
Anggaran 2017 Lingkup Sektor Perekonomian
Rapat ini dilaksanakan berdasarkan Surat Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi
Kepulauan Riau Nomor S-0718/WPB.31/BD.0202/2017 tanggal 12 April 2017 tentang
undangan rapat Evaluasi Pelaksanaan Anggaran dan dialog kinerja satker triwulan I tahun
anggaran 2017 lingkup sektor perekonomian. Rapat dilaksanakan dengan mengundang 16
perwakilan satker yang tersebar dari tujuh Kementerian Negara/Lembaga yang
teridentifikasi memiliki kinerja pelaksanaan anggaran terendah dan memerlukan
peningkatan, kegiatan dihadiri 12 satker. Evaluasi yang disampaikan adalah terhadap
keseluruhan kinerja pelaksanaan anggaran untuk 82 satker lingkup Sektor Perekonomian,
dengan fokus paparan pada evaluasi kinerja 12 satker yang hadir. Rapat evaluasi ini ditujukan
5 | isi EPA
untuk satker PSO DJBC Tanjung Balai Karimun pada K/L Kemenkeu; satker Balai Karantina
Pertanian Batam dan Loka Pengkajian Teknologi Pertanian Prov.Kepri pada K/L Kementan;
satker Perhubungan Darat Prov.Kepri, UPP Tanjung Uban, Bandara Dabo, Pengembangan
Kawasan Permukiman Prov.Kepri, Penataan Bangunan dan Lingkungan Prov.Kepri, SNVT
Penyediaan Perumahan Prov.Kepri, SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Sumatera
IV, SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Sumber Air Sumatera IV, Balai Wilayah Sungai
Sumatera IV, dan Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Prov.Kepri pada K/L KemenPUPR;
satker BPS Prov.Kepri pada K/L BPS; satker Kanwil BPN Prov.Kepri pada K/L Kemen ATR;
dan satker BPOM di Batam.
c. Rapat Evaluasi Pelaksanaan Anggaran dan Dialog Kinerja Satker Triwulan I Tahun
Anggaran 2017 Lingkup Sektor Kesejahteraan Rakyat
Rapat ini dilaksanakan berdasarkan Surat Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi
Kepulauan Riau Nomor S-0719/WPB.31/BD.0203/2017 tanggal 12 April 2017 tentang
undangan rapat Evaluasi Pelaksanaan Anggaran dan dialog kinerja satker triwulan I tahun
anggaran 2017 lingkup sektor kesra. Rapat dilaksanakan dengan mengundang 10 perwakilan
satker yang tersebar dari lima Kementerian Negara/Lembaga yang teridentifikasi memiliki
kinerja pelaksanaan anggaran terendah dan memerlukan peningkatan, kegiatan dihadiri
delapan satker. Evaluasi yang disampaikan adalah terhadap keseluruhan kinerja pelaksanaan
anggaran untuk 86 satker lingkup Sektor Kesra, dengan fokus paparan pada evaluasi kinerja
10 satker yang hadir. Rapat evaluasi ini ditujukan untuk satker LPMP Prov.Kerpi pada K/L
Kemendikbud; satker Kanwil Kemenag Prov.Kepri, Kantor Kemenag Kota Tanjungpinang, dan
Kantor Kemenag Kota Batam pada K/L Kemenag; satker Kantor Kesehatan Pelabuhan,
Bapelkes Batam dan Poltekkes Tanjungpinang pada K/L Kemenkes; dan satker Umrah dan
Poltek Batam pada K/L Kemenristekdikti.
d. Rapat Evaluasi Pelaksanaan Anggaran dan Dialog Kinerja Satker Triwulan I Tahun
Anggaran 2017 Lingkup Sektor Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.
Rapat ini dilaksanakan berdasarkan Surat Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi
Kepulauan Riau Nomor S-0720/WPB.31/BD.0204/2017 tanggal 12 April 2017 tentang
undangan rapat Evaluasi Pelaksanaan Anggaran dan dialog kinerja satker triwulan I tahun
anggaran 2017 lingkup sektor dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Rapat dilaksanakan
dengan mengundang 13 perwakilan satker yang tersebar dari 11 Kementerian Negara/
Lembaga yang teridentifikasi memiliki kinerja pelaksanaan anggaran terendah dan
memerlukan peningkatan, kegiatan dihadiri delapan satker. Evaluasi yang disampaikan
adalah terhadap keseluruhan kinerja pelaksanaan anggaran untuk 52 satker lingkup Sektor
dekonsentrasi dan tugas pembantuan, dengan fokus paparan pada evaluasi kinerja 10 satker
6 | Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan II-2016
yang hadir. Rapat evaluasi ini ditujukan untuk satker Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan
Kesehatan Hewan Prov.Kepri (DK dan TP) pada K/L Kementan; satker Dispora Prov.Kepri
pada K/L Kemendikbud; satker Dinkes Prov.Kepri pada K/L Kemenkes; satker Disnakertrans
Prov.Kepri pada K/L Kemenakertrans; satker Dinas Sosial Prov.Kepri pada K/L Kemensos;
satker DKP Prov.Kepri pada K/L KKP; satker Dinas PU Prov.Kepri pada K/L Kemen PUPR;
satker Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
Prov.Kepri pada KemenPPPA; satker Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dukcapil
Prov.Kepri pada K/L Kemendes PDTT; satker Diperindagkop Prov.Kepri pada K/L Kemendag;
dan satker Dispora Prov.Kepri pada K/L Kemenpora.
7 | isi EPA
Bab II. Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan I
2017
2.1. Pagu Anggaran
Pagu anggaran adalah alokasi dana yang diberikan Kementerian Keuangan kepada
Kementeriaan Negara/Lembaga untuk setiap program pemerintah sebagai acuan dalam
pelaksanaan APBN. Pada tahun 2017, seluruh Kementerian Negara/Lembaga di Provinsi
Kepulauan Riau memperoleh alokasi dana sebesar Rp.5.835,15 miliar.
Gambar 1 Pagu DIPA Triwulan I Tahun 2017 di Provinsi Kepulauan Riau
Sumber: Omspan Perbendaharaan
Alokasi belanja APBN di Provinsi Kepulauan Riau sebagian besar digunakan untuk membiayai
kegiatan satuan kerja pada kewenangan Kantor Pusat diikuti
oleh kewenangan Kantor Daerah. Berdasarkan jenis belanja,
alokasi belanja sebagian besar untuk membiayai belanja
barang dan belanja modal. Pagu terbesar di Provinsi Kepulauan
Riau disusun oleh enam Kementerian Negara/Lembaga. Pagu
tersebut memiliki porsi 74,28 persen dari total pagu anggaran
di Provinsi Kepulauan Riau. Pagu tertinggi adalah pagu Badan
Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan
Bebas Batam.
Kantor
Pusat
41,44%Kantor
Daerah
55,50%
Dekonsentrasi
1,72%
Tugas Pembantuan
1,34%
Pegawai
25,99%
Barang
47,17%
Modal
25,27%
Bantuan Sosial
0,10%
Lain-Lain
1,47%
BA112
26,71%
BA033
15,92%
BA022
11,25%
BA060
8,05%
BA015
5,92%
BA012
6,52%
40 BA Lain
25,62%
8 | Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan II-2016
2.2. Realisasi Anggaran
Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya, Kementerian Negara/Lembaga melakukan
realisasi anggaran untuk membiayai pelaksanaan pekerjaan/kegiatannya. Di Provinsi Kepulauan
Riau, pelaksanaan kegiatan yang dibiayai oleh APBN dilakukan oleh satuan-satuan kerja
dibawah 46 Kementerian Negara/Lembaga.
Gambar 2 Realisasi DIPA Triwulan I Tahun 2017 di Provinsi Kepulauan Riau
Sumber: Omspan Perbendaharaan
Realisasi anggaran hingga triwulan I-2017 di Provinsi Kepulauan Riau mencapai 630,79 miliar
atau sebesar 10,81 persen. Realisasi satker-satker seluruh Kewenangan memiliki realisasi di
bawah target Nasional 15 persen. Berdasarkan jenis belanja, belanja pegawai memiliki realisasi
tertinggi dengan tingkat penyerapan jauh di atas jenis belanja lain dan di atas target Nasional.
Gambar 3 Komposisi Realisasi DIPA Triwulan I Tahun 2017 di Provinsi Kepulauan Riau
Sumber: Omspan Perbendaharaan
Realisasi anggaran hingga triwulan I-2017 di Provinsi Kepulauan Riau sangat dipengaruhi oleh
realisasi satker-satker Kewenangan Kantor Daerah dan Kantor Pusat. Realisasi kedua jenis
kewenangan tersebut menyumbang 99,31 persen dari total realisasi belanja. Berdasarkan jenis
6,80%
14,27%
4,32%
0,06%
KANTOR PUSAT KANTOR DAERAH
DEKONSENTRASI TUGAS PEMBANTUAN
18,02%
7,41%
10,24%
0,00%
3,01%
PEGAWAI BARANG MODAL BANTUAN SOSIAL
LAIN-LAIN
Kantor
Pusat
41,44%Kantor
Daerah
55,50%
Dekonsentrasi
1,72%
Tugas Pembantuan
1,34%
Pegawai
25,99%
Barang
47,17%
Modal
25,27%
Bantuan Sosial
0,10%
Lain-Lain
1,47%
9 | isi EPA
belanja, realisasi belanja pegawai merupakan realisasi terbesar dibanding jenis belanja lain
nya. Ketiganya menyumbang 99,59 persen realisasi belanja total di Provinsi Kepulauan Riau.
2.3. Rencana Penarikan Dana Halaman III DIPA vs Realisasi Anggaran
Hal III DIPA memuat informasi rencana penarikan yang dibuat oleh satuan kerja dan atau
Kementerian Negara/Lembaga yang seharusnya dijadikan dasar atau standar dalam realisasi
dana belanja. Deviasi atas besaran rencana ini akan menjadi indikator buruknya perencanaan
anggaran dan tidak disiplinnya satuan kerja dan atau Kementerian Negara/Lembaga dalam
pelaksanaan anggaran.
Gambar 4 Deviasi Halaman III DIPA Triwulan I Tahun 2017 di Provinsi Kepulauan Riau
Sumber: PA Perbendaharaan
Berdasarkan perbandingan antara perencanaan penarikan dana yang dibuat dan realisasi
pencairan dana yang dilaksanakan pada triwulan I tahun 2017, diperoleh rata-rata tingkat
ketepatan antara rencana penarikan dana perbulan dengan realisasi berkisar 13,26 persen.
Tingkat deviasi paling tinggi terjadi pada bulan Januari 2017 dan sebaliknya tingkat deviasi
paling rendah terjadi pada bulan Maret 2017. Terjadinya deviasi ini mengindikasikan bahwa
rencana yang dibuat belum sesuai dalam pelaksanaannya. Tingginya deviasi dipengaruhi oleh
kurang baiknya perencanaan pada satuan kerja-satuan kerja pada jenis kewenangan Tugas
Pembantuan dan Kantor Pusat. Turunnya tingkat deviasi menunjukkan bahwa perencanaan di
Kepulauan Riau menunjukkan semakin baik.
2.4. Revisi Anggaran
Implementasi penganggaran berbasis kinerja masih belum optimal diterapkan di Indonesia.
Hal tersebut dapat dilihat dari perencanaan anggaran yang masih kurang berkualitas sehingga
dalam pelaksanaan anggaran sering terjadi revisi anggaran (DIPA). Mayoritas revisi DIPA
disebabkan oleh perencanaan satuan kerja dan atau Kementerian Negara/Lembaga yang
29,15%
11,88% 5,93%
13,28%
Januari Februari Maret
10 | Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan II-2016
belum baik, walaupun tidak tertutup kemungkinan terjadi karena sebab yang lain.
Perencanaan anggaran yang baik akan mendorong pelaksanaan anggaran yang baik. Oleh
karena itulah perencanaan merupakan salah satu indikator kualitas dan kinerja pelaksanaan
anggaran. Indikator tersebut menunjukkan apakah satuan kerja dan atau Kementerian
Negara/Lembaga serius dan bekerja dengan baik jauh sebelum pelaksanaan anggaran
dilaksanakan.
Gambar 5 Revisi DIPA Triwulan I Tahun 2017 di Provinsi Kepulauan Riau
Sumber: PA Perbendaharaan
Hingga triwulan I-2017 telah terjadi revisi sebanyak 160 revisi. Berdasarkan indeks revisi,
indeks terbesar terdapat pada BA 019 Kementerian Perindustrian dan BA 067 Kementerian
Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang memiliki indeks 2,00. Hal itu
menunjukkan bahwa revisi pada BA tersebut sangat banyak yang memberikan gambaran
bahwa perencanaan anggaran kurang maksimal sehingga dilakukan beberapa kali perubahan
DIPA untuk menyesuaikan kebutuhan pada tahun berjalan.
2.5. Pengelolaan UP dan GU
Uang Persediaan (UP) digunakan untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari satuan
kerja dan membiayai pengeluaran yang tidak dapat dilakukan melalui mekanisme pembayaran
LS. UP merupakan uang muka kerja dari Kuasa BUN kepada Bendahara Pengeluaran yang
dapat dimintakan penggantiannya (revolving) setelah digunakan minimal 50 persen. Maksimal
pembayaran dengan UP kepada satu penerima paling banyak sebesar Rp.50 juta kecuali untuk
pembayaran honorarium dan perjalanan dinas. Pada akhir hari kerja, uang tunai yang berasal
dari UP pada Kas Bendahara Pengeluaran/BPP paling banyak sebesar Rp.50 juta.
Pergeseran, 80
Administrasi, 80
Pergeseran Administrasi
BA Satker Revisi Indeks 019 1 2 2,00 067 1 2 2,00 056 8 10 1,25 018 15 17 1,13 024 12 12 1,00 027 5 5 1,00 029 4 4 1,00 059 1 1 1,00 065 1 1 1,00 999 1 1 1,00 022 15 13 0,87 042 3 2 0,67
33BA 270 90 0,33
11 | isi EPA
Tabel 2 Rincian Uang Persediaan hingga Triwulan I-2017 di Provinsi Kepulauan Riau
UP GUP TUP PTUP UP dan TUP
33.046.114.400 64.202.754.898 6.433.144.750 5.296.884.165 39.479.259.150
Sumber: OMSPAN
Hingga triwulan I tahun 2017 terdapat 274 satker yang mengajukan uang persediaan. Dari
seluruh UP tersebut tidak terdapat UP yang mengalami keterlambatan pertanggungjawaban.
2.6. Data Kontrak dan Penyelesaian Tagihan
Pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran pada DIPA yang mengakibatkan pengeluaran
negara dilakukan melalui pembuatan komitmen. Pembuatan komitmen dilakukan dalam
bentuk perjanjian/kontrak untuk pengadaan barang jasa dan dalam bentuk penetapan
keputusan. Data perjanjian/kontrak disampaikan kepada KPPN paling lambat lima hari kerja
setelah ditandatanganinya perjanjian/kontrak untuk dicatat dalam Kartu Pengawasan
Kontrak di KPPN.
Total data kontrak yang mengalami keterlambatan penyampaian adalah 292 data kontrak dari
562 data kontrak yang disampaikan ke KPPN. Selama triwulan I-2017 terjadi keterlambatan
penyampaian data kontrak sebesar 4,68 persen dari 470 tagihan yang diselesaikan.
Tabel 3 Keterlambatan Penyampaian Data Kontrak ke KPPN Triwulan I-2017 di Provinsi Kepulauan Riau
Sumber: OMSPAN
2.7. Permasalahan Pelaksanaan Anggaran
Berbagai permasalahan pelaksanaan anggaran masih dialami oleh satuan kerja yang
melaksanakan kegiatan sehingga sasaran yang ingin dicapai belum terealisasi dengan
maksimal. Beberapa permasalahan yang dialami pada tahun anggaran sebelumnya masih
terjadi pada triwulan I 2017. Berbagai permasalahan tersebut terkait kendala administratif,
Tepat, 200
Terlambat, 22
Tidak Jelas, 248
Tagihan
Tepat, 270
Terlambat, 292
Penyampaian Data Kontrak
12 | Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan II-2016
koordinasi dengan pihak terkait, pengadaan barang jasa, dan kebijakan di bidang pelaksanaan
anggaran.
Pencapaian indeks kinerja pelaksanaan anggaran mencerminkan kondisi pelaksanaan
anggaran pada masing-masing indikator. Selama triwulan I 2017, pelaksanaan anggaran di
Provinsi Kepulauan Riau yang dilakukan oleh satuan kerja memiliki nilai terendah pada
penyelesaian tagihan dan penyampaian data kontrak. Hal tersebut mengindikasikan bahwa
permasalahan paling dominan di Provinsi Kepulauan Riau selama triwulan I 2017 terkait
tagihan dan kontrak. Berdasarkan rapat Evaluasi Pelaksanaan Anggaran dan dialog kinerja
satker triwulan I tahun anggaran 2017 didapatkan beberapa permasalahan yang
dikelompokan pada masing-masing sektor.
2.7.1 Pelaksanaan APBN Provinsi Kepulauan Riau Sektor Polhukam
Pelaksanaan anggaran selama triwulan I tahun 2017 pada sektor Polhukam terkendala
beberapa permasalahan yang dapat dikelompokkan menjadi empat kelompok sebagai berikut:
Permasalahan Penyerapan Anggaran
a. Rendahnya penyerapan belanja barang akibat prioritas pelaksanaan anggaran pada DIPA
lain yang dikelola oleh divisi yang sama (1 divisi mengelola 6 DIPA). Menunggu instruksi
lanjutan dari Eselon I untuk menjalankan kegiatan, sehingga kegiatan diprioritaskan di
DIPA lain.
b. Rendahnya penyerapan belanja barang akibat keterlambatan pelaksanaan kegiatan dari
bidang teknis dan revisi yang dilakukan oleh bagian perencanaan menghambat pencairan
dana.
c. Rendahnya penyerapan belanja modal karena masih menunggu peraturan mengenai
maksimum pencairan PNBP yang belum diterbitkan.
60
,00
%
42
,55
% 10
0,0
0%
48
,00
% 10
0,0
0%
10
0,0
0%
70
,00
%
85
,00
%
95
,40
%
10
0,0
0%
90
,00
%
Pencapaian Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran
13 | isi EPA
d. Rendahnya penyerapan akibat satker baru dan atau pengelola keuangan yang baru yang
memerlukan penyesuaian.
Permasalahan Penyelesaian Tagihan dan Kontrak
a. Keterlambatan penyampaian adk kontrak karena kesalahan nama dan kesalahan/
pergantian nomor rekening supplier.
b. Satker terlambat membuka email pemberitahuan dari KPPN terkait penyampaian ADK
kontrak KPPN.
c. Keterlambatan penyampaian ADK Kontrak akibat kontrak yang dilelang di pusat dan
pergantian pejabat perbendaharaan.
d. Kurang jelasnya ketepatan waktu penyelesaian tagihan karena kurang lengkapnya detil
uraian pada SPM.
e. Keterlambatan penyelesaian tagihan akibat kesalahan pencantuman tanggal kontrak dan
belum adanya tagihan dari Pihak Ketiga.
f. Pergantian pengelola keuangan sehingga pengelola tersebut belum/kurang menguasai
terkait pelaksanaan anggaran satker.
g. Terjadinya gangguan pada server satker dan terdapat perbedaan arahan dari pengawas
internal wilayah dengan koordinator perencanaan wilayah pada satker-satker lingkup
Polda Kepri.
Permasalahan Perencanaan
a. Tingginya deviasi Halaman III DIPA.
b. Pergantian pengelola keuangan sehingga pengelola tersebut belum/kurang menguasai
terkait perencanaan anggaran satker.
Permasalahan Pembayaran dan Pertanggungjawaban
a. Banyaknya pengembalian SPM (± 5-9%) dan retur SP2D (± 1-3%).
b. Pergantian pengelola keuangan sehingga pengelola tersebut belum/kurang menguasai
terkait pelaksanaan anggaran satker.
c. Pengembalian SPM akibat kesalahan pemilihan jenis SPM kemudian pernahnya petugas FO
KPPN lupa memberikan cap perubahan ADK supplier pada berkas SPM.
2.7.2 Pelaksanaan APBN Provinsi Kepulauan Riau Sektor Perekonomian
Pelaksanaan anggaran selama triwulan I tahun 2017 pada sektor Perekonomian terkendala
beberapa permasalahan yang dapat dikelompokkan menjadi empat kelompok sebagai berikut:
14 | Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan II-2016
Permasalahan Penyerapan Anggaran
a. Rendahnya penyerapan belanja modal dalam hal ini pembangunan dermaga (alokasi
Rp12,18 miliar atau 10,85% dari total alokasi) mengalami penyesuaian harga pada tahun
2017 setelah terkena blokir pada TA2016. Selama triwulan I masih dalam tahap penilaian
ulang sebelum dilakukan lelang.
b. Penggunaan e-catalog untuk pengadaan menghambat penyerapan karena banyak satuan
kerja yang harus menggunakan e-catalog tapi belum benar-benar menguasainya.
c. Keterlambatan penunjukkan PPK sehingga pelaksanaan kegiatan tertunda.
d. Masih adanya reviu ulang dari Itjen Kementerian bersangkutan sehingga kegiatan belum
dapat dilaksanakan hingga selesainya reviu tersebut.
e. Perubahan pengelola keuangan yang baru sehingga memerlukan penyesuaian.
f. Terdapat revisi DJA pada bulan Maret terkait perubahan kegiatan sehingga kegiatan baru
dapat dilaksanakan setelah revisi tersebut selesai.
g. Pelaksanaan kegiatan terkendala pembebasan lahan sehingga belum dapat dilaksanakan.
h. Beberapa kegiatan/proyek masih dalam proses lelang dan belum kontrak. Kendala yang
terjadi sebagian besar merupakan kendala yang tidak dapat diprediksi seperti keadaan
cuaca yang sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan kegiatan di daerah kepulauan.
i. Sebagian besar kegiatan melibatkan instansi-instansi lain sehingga terhambat dalam
pelaksanaan karena terkendala penyamaan jadwal kegiatan dengan instansi-instansi
tersebut.
j. Kegiatan yang memiliki nilai besar sebagian besar dilakukan secara bertahap dengan
puncak terbesar terealisasi pada triwulan III.
Permasalahan Penyelesaian Tagihan dan Kontrak
a. Kurang jelasnya ketepatan waktu penyelesaian tagihan karena kurang jelasnya detil uraian
pada SPM.
b. Pergantian pengelola keuangan sehingga pengelola tersebut belum/kurang menguasai
terkait pelaksanaan anggaran satker.
c. Rendahnya nilai indikator penyelesaian tagihan sebagian besar diakibatkan karena tidak
jelasnya perhitungan norma waktu penyelesaian berdasar data dalam uraian SPM. Uraian
hanya terbatas pada karakter sehingga tidak cukup memuat keterangan yang dapat
dijadikan dasar perhitungan dalam norma waktu penyelesaian tagihan.
d. Terkendala aplikasi terkait data kontrak pada proyek yang memiliki sumber dana SBSN.
Sudah berkoordinasi dengan KPPN namun hingga kini belum terselesaikan.
e. Pejabat yang berwewenang untuk menandatangani kontrak tidak selalu berada di tempat
pada saat kontrak akan di tandatangani;
15 | isi EPA
f. Beberapa Satuan Kerja masih mempelajari pengadaan melalui e-Katalog sehingga
mengakibatkan penambahan waktu;
g. Kurangnya pengetahuan petugas Satker terkait cara dan durasi pendaftaran data kontrak
ke KPPN;
h. Pihak ketiga tidak segera mengajukan tagihan ke PPK padahal pekerjaan telah selesai
dilaksanakan.
i. Satker tidak mengetahui terkait uraian kelengkapan yang harus dimasukan pada SPM
sehingga kinerja penyelesaian tagihan dianggap buruk karena yang tanpa keterangan
lengkap dianggap sebagai status tidak jelas bukan dianggap tepat waktu.
Permasalahan Perencanaan
a. Tingginya deviasi Halaman III DIPA.
b. Masih adanya revisi DIPA pada DJA yang dalam proses sehingga satker belum dapat
menyesuaikan halaman III DIPAnya.
c. Pergantian pengelola keuangan sehingga pengelola tersebut belum/kurang menguasai
terkait perencanaan anggaran satker.
Permasalahan Pembayaran dan Pertanggungjawaban
a. Banyaknya pengembalian SPM (±4%) dan retur SP2D (± 0.3%).
b. Pergantian pengelola keuangan sehingga pengelola tersebut belum/kurang menguasai
terkait pelaksanaan anggaran satker.
c. Pengembalian SPM dan retur SP2D akibat kesalahan pada data suplier dan perubahan
status penerima.
2.7.3 Pelaksanaan APBN Provinsi Kepulauan Riau Sektor Kesejahteraan Rakyat
Pelaksanaan anggaran selama triwulan I tahun 2017 pada sektor Kesejahteraan Rakyat
terkendala beberapa permasalahan yang dapat dikelompokkan menjadi empat kelompok
sebagai berikut:
Permasalahan Penyerapan Anggaran
a. Pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai perencanaan karena harus nenunggu instruksi dari
Kantor Pusat (Eselon I).
b. Realisasi anggaran PNBP dapat dilakukan jika target penerimaannya tercapai. Selama
triwulan I pencapaian target tersebut kurang berjalan dengan baik.
c. Terjadi perubahan jenis pelatihan yang seharusnya direalisasikan bulan Februari menjadi
baru dapat dilaksanakan pada triwulan II.
16 | Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan II-2016
d. Perubahan perencanaan terkait dengan akreditasi dan adanya pembangunan gedung yang
perlu dilakukan review dengan BPKP sehingga kegiatan belum dapat dilaksanakan.
e. Terdapat penggabungan satker dan perubahan peraturan/juknis dari pusat (eselon I).
f. Perbedaan tahun anggaran dengan tahun akademik sehingga kegiatan baru dilaksanakan
di triwulan II.
g. Terkendala dengan aplikasi SAS untuk SPM BLU BP Batam yang baru bisa diupdate bulan
April 2017 sehingga pengajuan SPM ke KPPN baru bisa dilakukan pada triwulan II dan
terdapat perombakan pejabat di lingkungan BP Batam.
Permasalahan Penyelesaian Tagihan dan Kontrak
a. Pergantian pengelola keuangan sehingga pengelola tersebut belum/kurang menguasai
terkait pelaksanaan anggaran satker.
b. Adanya data tagihan yang tidak jelas karena pencantuman data yang tidak lengkap.
c. Pihak ketiga tidak segera mengajukan tagihan ke PPK padahal pekerjaan telah selesai
dilaksanakan.
d. Keterlambatan penyampaian data kontrak terkait dengan e-katalog dimana lokasi
penyedia barang/jasa berbeda dengan satker yang bersangkutan
Permasalahan Perencanaan
Tingginya deviasi Halaman III DIPA.
2.7.4 Pelaksanaan APBN Provinsi Kepulauan Riau Sektor Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
Pelaksanaan anggaran selama triwulan I tahun 2017 pada sektor Polhukam terkendala
beberapa permasalahan yang dapat dikelompokkan menjadi empat kelompok sebagai berikut:
Permasalahan Penyerapan Anggaran
a. Perubahan kegiatan yang harus menunggu persetujuan eselon I.
b. Jadwal pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan perencanaan karena adanya
penyesuaian dengan jadwal kegiatan oleh eselon I.
c. Terdapat kegiatan yang baru dapat dilaksanakan pada akhir triwulan karena kurangnya
koordinasi antar bidang pelaksana kegiatan
d. Beberapa kegiatan yang harus mendatangkan narasumber dari kantor pusat terkendala
kesibukan narasumber tersebut sehingga kegiatan harus ditunda.
e. Pelantikan pejabat eselon III dan IV baru dilaksanakan pada tanggal 16 Januari 2017,
sehingga berpengaruh pada penunjukan pejabat perbendaharaan.
17 | isi EPA
f. SK Penunjukan Pejabat Perbendaharaan baru diterima bulan Maret 2017 karena
menunggu penandatangan oleh Gubernur.
g. Perubahan Nomenklatur menyebabkan banyaknya penyesuaian yang harus dilakukan
sehingga menunda pelaksanaan kegiatan. Penyesuaian akibat perubahan SOTK
menyebabkan perubahan pada SKPD berupa penyesuaian struktural organisasi,
penyesuaian tugas dan fungsi organisasi, dan penyesuaian nomenklatur organisasi dengan
nomenklatur pada DIPA.
h. Pergantian pengelola keuangan sehingga memerlukan penyesuaian.
Permasalahan Penyelesaian Tagihan dan Kontrak
a. Keterlambatan penyampaian ADK kontrak ke KPPN karena kesalahan nama dan
kesalahan/pergantian nomor rekening supplier.
b. Pergantian pengelola keuangan sehingga pengelola tersebut belum/kurang menguasai
terkait pelaksanaan anggaran satker.
c. Banyak kegiatan yang berhubungan langsung dengan kantor pusat sehingga memerlukan
keputusan dari kantor pusat termasuk terkait kontrak-kontrak sehingga menimbulkan
keterlambatan pengajuan data kontrak ke KPPN.
Permasalahan Perencanaan
a. Tingginya deviasi Halaman III DIPA.
b. Perubahan rencana kegiatan, perubahan nomenklatur satker, keterlambatan penunjukan
pejabat perbendaharaan menyebabkan realisasi tidak sesuai dengan perencanaan semula.
Permasalahan Pembayaran dan Pertanggungjawaban
a. Banyaknya pengembalian SPM (± 13%).
b. Terjadi penolakan SPM karena adanya perbedaan Nomenklatur satker.
c. Pergantian pengelola keuangan sehingga pengelola tersebut belum/kurang menguasai
terkait pelaksanaan anggaran satker.
d. Pergantian Bendahara menyebabkan terlambatnya rekonsiliasi dan pelaporan LPJ
Bendahara terlambat disampaikan ke KPPN.
19 | isi EPA
Bab III. Penutup
3.1. Kesimpulan
Setelah dilakukan rapat koordinasi dan focus group discussion terkait pelaksanaan anggaran
pada beberapa satuan kerja Kementerian Negara/Lembaga maka dapat diambil kesimpulan
terkait pelaksanaan anggaran di Provinsi Kepulauan Riau.
1. Permasalahan yang sering terjadi dalam pelaksanaan anggaran terkait penyerapan adalah
perubahan pejabat perbendaharanan dan pengelola keuangan yang menyebabkan
perbedaan pengetahuan terkait pelaksanaan anggaran; pengaruh pihak eksternal seperti
pembebasan lahan dan kerjasama dengan pihak lain; peraturan teknis pelaksanaan yang
berbeda dengan alokasi/perencanaan semula dan atau terlambat dikeluarkan; aplikasi
yang bermasalah; dan perubahan organisasi satker.
2. Permasalahan yang sering terjadi dalam pelaksanaan anggaran terkait kontrak dan
penyelesaian tagihan adalah permasalahan input adk kontrak, pergantian pejabat
perbendaharaan dan pengelola keuangan, detil uraian pada SPM yang kurang lengkap,
kesalahan pencantuman tanggal kontrak dan belum adanya tagihan dari pihak ketiga,
gangguan pada server satker dan terdapat perbedaan arahan dari pengawas internal
wilayah dengan koordinator perencanaan wilayah pada satker-satker lingkup Polda Kepri,
terkendala aplikasi, pejabat berwewenang tidak selalu di tempat, pembelajaran pengadaan
melalui e-catalog, kurangnya pengetahuan pengelola keuangan terkait cara dan durasi
pendaftaran data kontrak, dan banyak kegiatan yang berhubungan langsung dengan
kantor pusat satker.
3. Permasalahan yang sering terjadi dalam pelaksanaan anggaran terkait perencanaan adalah
perubahan rencana kegiatan, perubahan nomenklatur satker, keterlambatan penunjukan
pejabat perbendaharaan.
4. Permasalahan yang sering terjadi dalam pelaksanaan anggaran terkait pembayaran dan
pertanggungjawaban adalah pergantian pengelola keuanga, kesalahan dan perubahan data
suplier.
3.2. Rekomendasi
Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang terdapat dalam kesimpulan pada kegiatan
rapat koordinasi dan focus group discussion dan rapat koordinasi, Kanwil Ditjen Perbendaharaan
20 | Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan II-2016
Provinsi Kepulauan Riau memberikan beberapa rekomendasi untuk mendukung pelaksanaan
anggaran di Provinsi Kepulauan Riau. Rekomendasi tersebut adalah:
Penyerapan
1. Peningkatan intensitas koordinasi dengan pihak intern terkait, sehingga pelaksanaan
kegiatan dapat sesuai dengan time frame, dan tidak menumpuk di akhir tahun.
2. Satker harus segera melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan dan menyusun
jadwal kegiatan untuk meningkatkan ketepatan realisasi perencanaannya.
3. Segera berkoordinasi dengan Eselon I terkait persetujuan dari DPR terkait kegiatan yang
yang terhambat masalah adminitratif.
4. Segera melakukan koordinasi dengan Eselon I dan merevisi DIPA terkait perubahan/
penyesuaian rencana kegiatan sehingga kegiatan dapat segera dilaksanakan.
Penyelesaian tagihan dan kontrak
5. Meningkatkan koordinasi dengan pihak ketiga untuk mendorong peningkatan ketepatan
waktu dalam penyampaian data kontrak dan penyelesaian tagihan. Mendorong pihak
ketiga untuk segera mengajukan tagihan setelah timbulnya hak tagih pada negara.
6. Peningkatan ketelitian dalam pembuatan kontrak dan ketepatan waktu penyelesaian
tagihan.
7. Pemeriksaan e-mail secara berkala agar tidak ada informasi dari KPPN terkait pelaksanaan
anggaran satker bersangkutan yang terlewat.
8. Penyesuaian dengan pengaturan dalam S-2570/PB/2017 agar detil SPM memuat tanggal-
tanggal kontrak, BAPP/BAST, dll.
Perencanaan
9. Satuan kerja dihimbau untuk melakukan update data rencana penarikan dana pada
halaman III DIPA secara berkala dengan melakukan revisi halaman III DIPA.
10. Pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan rencana dan menghindari penumpukan
pelaksanaan kegiatan di Triwulan IV.
Pembayaran dan Pertanggungjawaban
11. Meningkatkan ketelitian dalam pengajuan SPM untuk mengurangi resiko pengembalian
SPM dan retur SP2D; dan peningkatan koordinasi dengan segenap pihak intern yang
terkait.
12. Segera melaksanakan kegiatan setelah peraturan mengenai maksimum pencairan PNBP
diterbitkan dan menghindari penumpukan pelaksanaan kegiatan di Triwulan IV.
13. Mengingat periode GU menjadi lebih singkat, dapat diajukan pengurangan nilai UP PNBP
agar dapat lebih cepat mempertanggungjawabkan.
21 | isi EPA
14. Satker baru agar berkoordinasi dengan kantor wilayah/koordinator wilayah untuk
meminta bimbingan dalam pengelolaan keuangan, serta berkonsultasi dengan KPPN dan
Kanwil Ditjen Perbendaharaan.
15. Penyesuaian dengan pengaturan dalam S-2570/PB/2017 agar dilaksanakan revolving UP
minimal 1 kali dalam 1 bulan. Satker dapat mengajukan pengurangan nilai UP, jika besaran
UP yang harus dipertanggungjawabkan minimal 1 kali dalam 1 bulan tersebut terlalu
besar.
16. Peningkatan ketelitian dalam pengajuan SPM, dan agar satker membantu mengingatkan
petugas FO jika ada update data pegawai.
17. Terkait ketelitian dalam pengajuan dokumen, satker diingatkan untuk lebih teliti dan
memperhatikan detil dalam SPM dan ADK supplier, untuk mencegah pengembalian/
kesalahan SPM yang berisiko untuk mengakibatkan penundaan pencairan dana mengingat
perlunya perbaikan SPM.
Lampiran Foto Rapat Evaluasi Pelaksanaan Anggaran dan DKS Triwulan I 2017
Rapat EPA dan DKS Sektor Polhukam
Rapat EPA dan DKS Sektor Perekonomian
top related