evaluasi kebijakan publik (muh nawawi)
Post on 18-Feb-2018
240 Views
Preview:
TRANSCRIPT
7/23/2019 Evaluasi Kebijakan Publik (Muh Nawawi)
http://slidepdf.com/reader/full/evaluasi-kebijakan-publik-muh-nawawi 1/63
Muh. Nawawi
MAP Universitas Tadulako
7/23/2019 Evaluasi Kebijakan Publik (Muh Nawawi)
http://slidepdf.com/reader/full/evaluasi-kebijakan-publik-muh-nawawi 2/63
TAHAPAN KEBIJAKAN PUBLIK
1. PENYUSUNAN AGENDA (Agenda Setting ).
2. FORMULASI KEBIJAKAN (Policy Formulation).
3. ADOPSI KEBIJAKAN (Policy Adoption).
4. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN (Policy Implement)
5. EVALUASI KEBIJAKAN (Policy Evaluation)
(William N. Dunn)
2 Awys: Materi Kuliah pada Program S-2 MAP Universitas Tadulako Palu
7/23/2019 Evaluasi Kebijakan Publik (Muh Nawawi)
http://slidepdf.com/reader/full/evaluasi-kebijakan-publik-muh-nawawi 3/63
Lima Tahap dalam Siklus Kebijakan dan Keterkaitannya
dengan Penyelesaian Masalah Terapan
Awys: Materi Kuliah pada Program S-2 MAP Universitas Tadulako Palu 3
Fase penyelesaian Masalah Terapan
(Phases of Applied Problem-Solving)
Tahapan dalam Siklus Kebijakan
(Stages in Policy Cycle)
1. Pengenalan Masalah (Problem
Recognition)
1. Penempatan Agenda (Agenda-
Setting)2. Usulan Solusi (Proposal Of
Solution)
2. Formulasi Kebijakan (Policy
Formulation)
3. Pilihan Solusi (Choice of Solution) 3. Pembuatan Kebijakan
(Decision Making)4. Menempatkan Solusi menjadi efek
(Putting Solution into Effect)
4. Implementasi Kebijakan
(Policy Implementation)
5. Monitoring Hasil-hasil (Monitoring
Result)
5. Evaluasi Kebijakan (Policy
Evaluation)
7/23/2019 Evaluasi Kebijakan Publik (Muh Nawawi)
http://slidepdf.com/reader/full/evaluasi-kebijakan-publik-muh-nawawi 4/63
EVALUASI (STRATEGI PENGKAJIAN/PENELITIAN)
PROGRAM
KEBIJAKAN
Maksud
dan
Tujuan
Identifikasi
STUDI LITERATUR• Makna/Pengertian Konsep/Teori yg
dikaji
• Variasi Konsep/Teori yang dikaji
• Komponen; Aspek; Dimensi yang
membangun Konsep/Teori yang akan
dikaji/diteliti
• Makna operasional dari Komponen;
Aspek; Dimensi yang membangun
Konsep/Teori yang akan dikaji
Pemilihan Konsep/Teori yang relevan dengan
maksud dan tujuan program atau kebijakan
yang akan diteliti/dikaji (sebagai dasar pijakan
utama penelitian)4 Awys: Materi Kuliah pada Program S-2 MAP Universitas Tadulako Palu
7/23/2019 Evaluasi Kebijakan Publik (Muh Nawawi)
http://slidepdf.com/reader/full/evaluasi-kebijakan-publik-muh-nawawi 5/63
APPLIED THEORIES (EMPIRIK)• Filsafat : semua pengetahuan itu
tumbuhkembang dari pengalaman• Ilmu pengetahuan : semua rumusan hanya
dianggap sah setelah diuji dengan teknikyang objektif dan disarankan pancaindera
Garis panduankepada
penelitianempirik
5 Awys: Materi Kuliah pada Program S-2 MAP Universitas Tadulako Palu
GRAND THEORIES • Teori-teori yang telah lama dikenal• Eksplanasi tentang gejala sosial secara
sahih
MIDDLE – RANGE THEORIES• Teori berfungsi operasional penelitian• Mampu abstraksi dan dekat pada data
dalam menghasilkan proposisimemungkinkan pengujian
7/23/2019 Evaluasi Kebijakan Publik (Muh Nawawi)
http://slidepdf.com/reader/full/evaluasi-kebijakan-publik-muh-nawawi 6/63
Makna/Pengertian Evaluasi Kebijakan
Charles O. Jones (1984:199): An Introduction To The Study of Public Policy. Third Editions. Monterey:
Books/Cole Publishing Company.
Evaluation is an activity designed to judgethe merits of government programs whic
varies significantly in the specification of
object, the techniques of measurement, themethod of analysis and the form of
recomendation”
Awys: Materi Kuliah pada Program S-2 MAP Universitas Tadulako Palu 6
7/23/2019 Evaluasi Kebijakan Publik (Muh Nawawi)
http://slidepdf.com/reader/full/evaluasi-kebijakan-publik-muh-nawawi 7/63
Makna/Pengertian Evaluasi Kebijakan
Jones (1984:199)
Evaluasi kebijakan merupakan suatu
aktivitas yang dirancang untuk menilai
manfaat dari suatu kebijakan atauprogram program pemerintah yang
mencakup sub-sub kegiatan seperti:
spesifikasi objeknya, teknikpengukurannya, metode analisisnya serta
rekomendasi yang dihasilkannya .
Awys: Materi Kuliah pada Program S-2 MAP Universitas Tadulako Palu 7
7/23/2019 Evaluasi Kebijakan Publik (Muh Nawawi)
http://slidepdf.com/reader/full/evaluasi-kebijakan-publik-muh-nawawi 8/63
Lanjutan: Makna/Pengertian Evaluasi Kebijakan
James E. Anderson (1997: 151):
Public Policy-Making. Third Edition. New York:Holt, Rinehart and Winston.
Evaluasi kebijakan:“The appraisal or assessment
of policy, including its contentimplementation and impact”
Awys: Materi Kuliah pada Program S-2 MAP Universitas Tadulako Palu 8
7/23/2019 Evaluasi Kebijakan Publik (Muh Nawawi)
http://slidepdf.com/reader/full/evaluasi-kebijakan-publik-muh-nawawi 9/63
Lanjutan: Makna/Pengertian Evaluasi Kebijakan
Anderson (1997: 151).
Evaluasi kebijakan merupakan suatu kegiatan yang
menyangkut penilaian atau pengujian suatu kebijakan isi,
implementasi dan dampak dari suatu kebijakan.
(Evaluasi kebijakan merupakan suatu kegiatan yang
bersifat fungsional).
Evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap
akhir melainkan pada seluruh proses kebijakan.
Evaluasi kebijakan dapat meliputi perumusan masalah-
masalah kebijakan, program program yang diusulkan
untuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi
maupun tahap dampak kebijakan) Awys: Materi Kuliah pada Program S-2 MAP Universitas Tadulako Palu 9
7/23/2019 Evaluasi Kebijakan Publik (Muh Nawawi)
http://slidepdf.com/reader/full/evaluasi-kebijakan-publik-muh-nawawi 10/63
Lanjutan: Makna/Pengertian Evaluasi Kebijakan
Wollmann (dalam Frank Fischer et.al: Handbook
of Public Policy Analysis: Theory, Politics, andMethods. Boca Raton, London and New York, CRC
Press, 2007)
TYPES OF EVALUATION: FUNCTIONS
AND TIMING
Ex-ante evaluation,
Ongoing evaluation,
Ex-post evaluation. Awys: Materi Kuliah pada Program S-2 MAP Universitas Tadulako Palu 10
7/23/2019 Evaluasi Kebijakan Publik (Muh Nawawi)
http://slidepdf.com/reader/full/evaluasi-kebijakan-publik-muh-nawawi 11/63
Lanjutan: Makna/Pengertian Evaluasi Kebijakan
Wollmann :
Ex-ante evaluation:
preceding decision making, is meant to (hypothetically)
anticipate and pre-assess the effects and consequences of
planned or defined policies and actions in order to “feed”
the information into the upcoming or ongoing decision-making process.
pengambilan keputusan sebelumnya, dimaksudkan untuk
mengantisipasi dan pra-penilaian efek dan konsekuensi dari
kebijakan yang direncanakan atau didefinisikan dantindakan dalam rangka untuk "memberi umpan" informasi
ke dalam proses pengambilan keputusan mendatang atau
yang sedang berlangsung.
Awys: Materi Kuliah pada Program S-2 MAP Universitas Tadulako Palu 11
7/23/2019 Evaluasi Kebijakan Publik (Muh Nawawi)
http://slidepdf.com/reader/full/evaluasi-kebijakan-publik-muh-nawawi 12/63
Lanjutan: Makna/Pengertian Evaluasi Kebijakan
Wollmann :
Ongoing evaluation has the task of identifyingthe (interim) effects and results of policy
programs and measures while, in the policy
cycle, the implementation and realizationthereof is still under way.
memiliki tugas mengidentifikasi (sementara) efek
dan hasil dari program kebijakan dan langkah-langkah sementara, dalam siklus kebijakan,
implementasi dan realisasi dari kebijakan yang
masih berlangsung. Awys: Materi Kuliah pada Program S-2 MAP Universitas Tadulako Palu 12
7/23/2019 Evaluasi Kebijakan Publik (Muh Nawawi)
http://slidepdf.com/reader/full/evaluasi-kebijakan-publik-muh-nawawi 13/63
Lanjutan: Makna/Pengertian Evaluasi Kebijakan
Wollmann :
Fungsi penting dari ongoing evaluation:adalah untuk memberikan kembali
informasi yang relevan ke proses
implementasi pada suatu titik dan tahapan,ketika informasi yang relevan dapat
digunakan dalam rangka menyesuaikan,
memperbaiki atau mengarahkan prosesimplementasi atau bahkan mendasari
keputusan kebijakan kunci.
Awys: Materi Kuliah pada Program S-2 MAP Universitas Tadulako Palu 13
7/23/2019 Evaluasi Kebijakan Publik (Muh Nawawi)
http://slidepdf.com/reader/full/evaluasi-kebijakan-publik-muh-nawawi 14/63
Lanjutan: Makna/Pengertian Evaluasi Kebijakan
Wollmann :
Ex-post evaluation constitutes the classical variant of
evaluation to assess the goal attainment and effects ofpolicies and measures.
Merupakan varian evaluasi klasik untuk menilai
pencapaian tujuan dan efek dari kebijakan, danpengukuran.
Evaluasi kebijakan ex-post sering diidentifikasi
dengan evaluasi program.
Evaluasi yang diarahkan pada penilaian programkebijakan (sebagai bentuk tindakan kebijakan, yang
menggabungkan tujuan-tujuan kebijakan dan
keuangan, organisasi serta sumber daya personil).
Awys: Materi Kuliah pada Program S-2 MAP Universitas Tadulako Palu 14
L j M k /P i E l i K bij k
7/23/2019 Evaluasi Kebijakan Publik (Muh Nawawi)
http://slidepdf.com/reader/full/evaluasi-kebijakan-publik-muh-nawawi 15/63
Lanjutan: Makna/Pengertian Evaluasi Kebijakan
Suchman dalam Henry (1995:187)
Nicholas Henry. 1995. Public Administration and Public Affairs.. New Jersey Prentice hall Inc:Englewood Cliffs
"Evaluation and analysis covers a wide range of
activities designed to support the ongoing decision
making process. These activities include reviews
known as program charting, budget examination,
management analysis, planning, institutional
research, program budgeting, system analysis,engineering, economic analysis, program evaluation,
policy analysis, cost benefit analysis, etc.“
Awys: Materi Kuliah pada Program S-2 MAP Universitas Tadulako Palu 15
L j t M k /P ti E l i K bij k
7/23/2019 Evaluasi Kebijakan Publik (Muh Nawawi)
http://slidepdf.com/reader/full/evaluasi-kebijakan-publik-muh-nawawi 16/63
Lanjutan: Makna/Pengertian Evaluasi Kebijakan
Suchman dalam Henry (1995:187)
Evaluasi dan analisis meliputi serangkaian
kegiatan untuk mendukung proses pengambilan
keputusan. Kegiatannya meliputi pengkajian
pemetaan program, pengujian anggaran, analisispengelolaan, riset kelembagaan, penganggaran
program, analisis sistem, pemenuhan sarana dan
prasarana, analisis ekonomi, evaluasi programdan kebijakan, analisis manfaat biaya dan
sebagainya.
Awys: Materi Kuliah pada Program S-2 MAP Universitas Tadulako Palu 16
Lanjutan Makna/Pengertian Evaluasi Kebijakan
7/23/2019 Evaluasi Kebijakan Publik (Muh Nawawi)
http://slidepdf.com/reader/full/evaluasi-kebijakan-publik-muh-nawawi 17/63
Lanjutan: Makna/Pengertian Evaluasi Kebijakan
Thomas R. Dye (1978:3). Understanding Public Policy.
Englewood Cliffs, N.J. Prentice Hall, Inc.
“... policy evaluation is the assessment of the
overall effectiveness of national program in
meeting its objectives or measurement of the
relative effectiveness of two or more programs inmeeting common objectives”
... evaluasi kebijakan adalah penilaian terhadap
efektivitas keseluruhan program nasional dalammencapai tujuan atau pengukuran efektivitas
relatif dari dua atau lebih program dalam
mencapai tujuan bersama. 17 Awys: Materi Kuliah pada Program S-2 MAP Universitas Tadulako Palu
7/23/2019 Evaluasi Kebijakan Publik (Muh Nawawi)
http://slidepdf.com/reader/full/evaluasi-kebijakan-publik-muh-nawawi 18/63
Jones 1984:194) Berdasarkan aktivitasnya, evaluasi dapat digunakan untuk 2
tujuan:
1. Untuk menilai hal-hal yang terjadi padakeseluruhan proses kebijakan.
(evaluasi dilakukan untuk melihat kembali,
mengantisipasi atau menilai semua kemajuan-kemajuan yang dicapai pemerintah melalui
kebijakan-kebijakan yang telah disusun dan
diimplementasikan).18 Awys: Materi Kuliah pada Program S-2 MAP Universitas Tadulako Palu
Lanjutan Tujuan Evaluasi Kebijakan
7/23/2019 Evaluasi Kebijakan Publik (Muh Nawawi)
http://slidepdf.com/reader/full/evaluasi-kebijakan-publik-muh-nawawi 19/63
Lanjutan: Tujuan Evaluasi Kebijakan
Jones 1984:194) :
2.Sebagai usaha yang sistematis untukmenilai manfaat program-program
pemerintah tertentu.(terkait dengan usaha dalam
mengidentifikasikan metode-metode
yang sistematis untuk menilai
program-program pemerintah)
Awys: Materi Kuliah pada Program S-2 MAP Universitas Tadulako Palu 19
Lanjutan Tujuan Evaluasi Kebijakan
7/23/2019 Evaluasi Kebijakan Publik (Muh Nawawi)
http://slidepdf.com/reader/full/evaluasi-kebijakan-publik-muh-nawawi 20/63
Lanjutan: Tujuan Evaluasi Kebijakan
Reeken (dalam Henry, 1995:188) bahwa:
Evaluation can be invoked for a variety of
purposes, not only as a means of improving
programs, sometimes evaluation isundertaken to justify or endorse an ongoing
program and sometimes to investigate or
audit the program in order to lay blame forfailure, abolish it, change its leadership, or
curtail its activities.
Awys: Materi Kuliah pada Program S-2 MAP Universitas Tadulako Palu 20
Lanjutan: Tujuan Evaluasi Kebijakan
7/23/2019 Evaluasi Kebijakan Publik (Muh Nawawi)
http://slidepdf.com/reader/full/evaluasi-kebijakan-publik-muh-nawawi 21/63
Lanjutan: Tujuan Evaluasi Kebijakan
Reeken (dalam Henry, 1995:188) bahwa:
Evaluasi dapat dipergunakan untuk berbagaitujuan:
1. Tidak hanya sebagai alat untuk memperbaiki
program,2. Evaluasi dapat dilakukan untuk membenarkan
atau menguatkan suatu program secara
berkelanjutan, menyelidiki atau audit programdalam rangka menilai kelemahan dan
kegagalan, menghilangkannya, merubah
kepemimpinan atau membatasi aktivitasnya. Awys: Materi Kuliah pada Program S-2 MAP Universitas Tadulako Palu 21
Lanjutan: Tujuan Evaluasi Kebijakan
7/23/2019 Evaluasi Kebijakan Publik (Muh Nawawi)
http://slidepdf.com/reader/full/evaluasi-kebijakan-publik-muh-nawawi 22/63
Anderson (1997: 272).
Evaluasi dapat digunakan untukmengidentifikasi faktor-faktor yang
mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan
suatu kebijakan, sehingga hasil pengkajian
tersebut dapat digunakan sebagai bahan
pengambilan keputusan apakah kebijakantersebut akan dilanjutkan, diubah, diperkuat
atau diakhiri.
Lanjutan: Tujuan Evaluasi Kebijakan
22 Awys: Materi Kuliah pada Program S-2 MAP Universitas Tadulako Palu
Lanjutan: Tujuan Evaluasi kebijakan
7/23/2019 Evaluasi Kebijakan Publik (Muh Nawawi)
http://slidepdf.com/reader/full/evaluasi-kebijakan-publik-muh-nawawi 23/63
Lanjutan: Tujuan Evaluasi kebijakan
Clarke E. Cochran, et.al., (2012:11)American Public Policy_An Introduction, Tenth Edition, Australia, Wadsworth, 2012.
Tujuan Evaluasi Kebijakan:
The purpose is to determine whether
goals of policy have been achieved
and to improve policy performance.
Tujuannya adalah untuk menentukanapakah tujuan kebijakan telah dicapai dan
untuk meningkatkan kinerja kebijakan.
Awys: Materi Kuliah pada Program S-2 MAP Universitas Tadulako Palu 23
Lanjutan: Tujuan Evaluasi kebijakan
7/23/2019 Evaluasi Kebijakan Publik (Muh Nawawi)
http://slidepdf.com/reader/full/evaluasi-kebijakan-publik-muh-nawawi 24/63
Lanjutan: Tujuan Evaluasi kebijakan
Clarke E. Cochran, et.al., (2012:11-16).
Policy evaluation is used to:1. Determine which goals are being met and to
what degree (including unintended
consequences)Menentukan tujuan yang sedang dipenuhi dan
untuk apa tingkatan/ derajat (termasuk
konsekuensi yang tidak disengaja)
2. Identify reasons for success and failure
Mengidentifikasi alasan untuk menentukan
keberhasilan dan kegagalan Awys: Materi Kuliah pada Program S-2 MAP Universitas Tadulako Palu 24
Lanjutan: Tujuan Evaluasi kebijakan
7/23/2019 Evaluasi Kebijakan Publik (Muh Nawawi)
http://slidepdf.com/reader/full/evaluasi-kebijakan-publik-muh-nawawi 25/63
Lanjutan: Tujuan Evaluasi kebijakan
Clarke E. Cochran, et.al., (2012:11-16).
Policy evaluation is used to:3. Allocate (or reallocate) resources
Pengalokasian (atau merealokasikan) sumber
daya4. Make changes to improve policies or decide to
end policies that are not working
Melakukan perubahan untuk memperbaikikebijakan atau memutuskan untuk mengakhiri
kebijakan-kebijakan yang tidak berjalan.
Awys: Materi Kuliah pada Program S-2 MAP Universitas Tadulako Palu 25
Lanjutan: Tujuan Evaluasi kebijakan
7/23/2019 Evaluasi Kebijakan Publik (Muh Nawawi)
http://slidepdf.com/reader/full/evaluasi-kebijakan-publik-muh-nawawi 26/63
Lanjutan: Tujuan Evaluasi kebijakan
Jones (1984:359) 3 tujuan
evaluasi kebijakan:
1) Political Evaluation Apakah program-program yang
dilakukan memberikan
manfaat bagi seluruh warga
masyarakat atau tidak. Awys: Materi Kuliah pada Program S-2 MAP Universitas Tadulako Palu 26
Lanjutan: Tujuan Evaluasi kebijakan
7/23/2019 Evaluasi Kebijakan Publik (Muh Nawawi)
http://slidepdf.com/reader/full/evaluasi-kebijakan-publik-muh-nawawi 27/63
Lanjutan: Tujuan Evaluasi kebijakan
Jones (1984:359) 3 tujuan evaluasi kebijakan:
2) Organizational evaluation
Apakah program tersebut menimbulkan
dukungan bagi badan-badan pelaksana?
Apakah manfaat bagi badan-badan tersebut
melebihi biaya yang dihabiskan? dan
Apakah ia mengarah pada perluasan yang
lebih lanjut dari badan- badan tersebut?
Awys: Materi Kuliah pada Program S-2 MAP Universitas Tadulako Palu 27
Lanjutan: Tujuan Evaluasi kebijakan
7/23/2019 Evaluasi Kebijakan Publik (Muh Nawawi)
http://slidepdf.com/reader/full/evaluasi-kebijakan-publik-muh-nawawi 28/63
Lanjutan: Tujuan Evaluasi kebijakan
Jones (1984:359) 3 tujuan evaluasi kebijakan:
3) Substantive evaluation Apakah program tersebut telah
mencapai tujuan yang dicanangkanbaik secara hukum maupun
spesifikasinya.
Dampak apa yang dimiliki program
tersebut terhadap permasalahan
yang ditujunya. Awys: Materi Kuliah pada Program S-2 MAP Universitas Tadulako Palu 28
7/23/2019 Evaluasi Kebijakan Publik (Muh Nawawi)
http://slidepdf.com/reader/full/evaluasi-kebijakan-publik-muh-nawawi 29/63
Dunn 1994:341) 3 Fungsi utama evaluasi
kebijakan dalam analisis kebijakan
First arid most important, evaluation
provides reliable and validinformation about policy performance,
that is the extent to which needs,values and opportunities have been
realized through public action. Awys: Materi Kuliah pada Program S-2 MAP Universitas Tadulako Palu 29
Dunn (1994:341) Fungsi utama evaluasi kebijakan dalam analisis kebijakan
7/23/2019 Evaluasi Kebijakan Publik (Muh Nawawi)
http://slidepdf.com/reader/full/evaluasi-kebijakan-publik-muh-nawawi 30/63
Dunn (1994:341) Fungsi utama evaluasi kebijakan dalam analisis kebijakan
fungsi pertama dan paling penting dari
evaluasi kebijakan adalah memberikaninformasi yang valid dan terpercaya
mengenai kinerja kebijakan
seberapa jauh kebutuhan, nilai dan
kesempatan telah dicapai melalui
tindakan publik Pengungkapancapaian tujuan dan target-target
tertentu. Awys: Materi Kuliah pada Program S-2 MAP Universitas Tadulako Palu 30
Dunn (1994:341) Fungsi utama evaluasi kebijakan dalam analisis kebijakan
7/23/2019 Evaluasi Kebijakan Publik (Muh Nawawi)
http://slidepdf.com/reader/full/evaluasi-kebijakan-publik-muh-nawawi 31/63
Dunn (1994:341) Fungsi utama evaluasi kebijakan dalam analisis kebijakan
Second, evaluation contributes to the
clarification and critique of values thatunderlie the selection of goals and
objectives.Kedua, Evaluasi memberi sumbangan kepada
klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang
mendasari pemilihan tujuan dan target(menyangkut kepantasan tujuan dan target
dalam hubungan dengan masalah yang dituju). Awys: Materi Kuliah pada Program S-2 MAP Universitas Tadulako Palu 31
Dunn (1994:341) Fungsi utama evaluasi kebijakan dalam analisis kebijakan
7/23/2019 Evaluasi Kebijakan Publik (Muh Nawawi)
http://slidepdf.com/reader/full/evaluasi-kebijakan-publik-muh-nawawi 32/63
Dunn (1994:341) Fungsi utama evaluasi kebijakan dalam analisis kebijakan
Third, evaluation may contribute to the
application of other policy analytic,methods, including problem structuring
and recommendation ".
Ketiga, evaluasi memberi sumbangan
pada aplikasi metode analisis kebijakan
lainnnya termasuk perumusan masalah
dan rekomendasi.
Awys: Materi Kuliah pada Program S-2 MAP Universitas Tadulako Palu 32
Dunn (1994:341) Fungsi utama evaluasi kebijakan dalam analisis kebijakan
7/23/2019 Evaluasi Kebijakan Publik (Muh Nawawi)
http://slidepdf.com/reader/full/evaluasi-kebijakan-publik-muh-nawawi 33/63
Dunn (1994:341) Fungsi utama evaluasi kebijakan dalam analisis kebijakan
Informasi tentang tidak memadainya kinerja
kebijakan dapat memberikan sumbangan padaperumusan ulang masalah kebijakan.
misalnya dengan menunjukkan bahwa tujuan
dan target perlu didefinisikan ulang.Evaluasi dapat pula menyumbang pada definisi
alternatif kebijakan baru atau revisi kebijakan
dengan menunjukkan bahwa alternatif kebijakanyang diunggulkan sebelumnya, perlu dihapus dan
diganti dengan kebijakan yang lainnnya.
Awys: Materi Kuliah pada Program S-2 MAP Universitas Tadulako Palu 33
7/23/2019 Evaluasi Kebijakan Publik (Muh Nawawi)
http://slidepdf.com/reader/full/evaluasi-kebijakan-publik-muh-nawawi 34/63
(Dunn, 2000:608) Karakteristik Evaluasi yang
membedakannya dari metode analisis lainnya
Value-Focus Evaluation, as contrasted with monitoring, focuses on
judgements regarding the desirability or value of policiesand programs. Evaluation is primarily an effort to determine
the worth or social utility of a policy or program, and not
simply an effort to collect information about the anticipated
and unanticipated outcomes of policy actions. Since theappropriateness of policy goals and objectives can always be
questioned, evaluation includes procedures for evaluating
goals and objectives themselves. Awys: Materi Kuliah pada Program S-2 MAP Universitas Tadulako Palu 34
Karakteristik Evaluasi yang membedakannya dari metode analisis lainnya (Dunn, 2000:608):
7/23/2019 Evaluasi Kebijakan Publik (Muh Nawawi)
http://slidepdf.com/reader/full/evaluasi-kebijakan-publik-muh-nawawi 35/63
Karakteristik Evaluasi yang membedakannya dari metode analisis lainnya (Dunn, 2000:608):
Fokus nilai:
Evaluasi ditujukan kepada pemberian nilai terhadap manfaatatau kegunaan dari suatu kegiatan, program atau kebijakan.
Evaluasi merupakan usaha untuk menentukan manfaat atau
kegunaan sosial dari suatu kebijakan atau program, dan
Evaluasi bukan sekedar usaha untuk mengumpulkan
informasi mengenai hasil aksi kebijaksanaan. Karena
ketepatan tujuan dan sasaran kebijakan dapat selalu
dipertanyakan, evaluasi mencakup prosedur untuk
mengevaluasi tujuan dan sasaran itu sendiri.
Evaluasi lebih memusatkan diri pada nilai atau kepatutan
dalam pencapaian hasil dari suatu kebijakan
Awys: Materi Kuliah pada Program S-2 MAP Universitas Tadulako Palu 35
Karakteristik Evaluasi yang membedakannya dari metode analisis lainnya (Dunn, 2000:608):
7/23/2019 Evaluasi Kebijakan Publik (Muh Nawawi)
http://slidepdf.com/reader/full/evaluasi-kebijakan-publik-muh-nawawi 36/63
Fact-Value Interdependence
Evaluative claims depend as much on "facts" asthey do on "values" To claim that particular
policy or program has attained a high (or low)
level of performances requires not only thatpolicy outcomes are valuable to some
individual, group, or society as a whole; it also
requires that policy outcomes are actually aconsequence of actions undertaken to resolve a
particular problem. Hence, monitoring is
prerequisite for evaluation. Awys: Materi Kuliah pada Program S-2 MAP Universitas Tadulako Palu 36
Karakteristik Evaluasi yang membedakannya dari metode analisis lainnya (Dunn, 2000:608):
7/23/2019 Evaluasi Kebijakan Publik (Muh Nawawi)
http://slidepdf.com/reader/full/evaluasi-kebijakan-publik-muh-nawawi 37/63
Interdependensi Fakta - Nilai:
Hasil evaluasi tidak hanya tergantung pada “fakta” tetapi jugaterhadap “nilai”. Untuk menyatakan bahwa kebijakan atau
program tertentu telah mencapai tingkat kinerja yang tertinggi (atau
rendah) diperlukan tidak hanya bahwa menunjukkan fakta bahwa
hasil-hasil kebijakan tsb, berharga bagi sejumlah individu, kelompok
atau seluruh masyarakat; tetapi juga harus didukung oleh bukti bahwa
hasil-hasil kebijakan tsb, secara aktual merupakan konsekuensi dari
aksi-aksi yang dilakukan untuk memecahkan masalah tertentu. Oleh
karena itu, pemantauan merupakan prasyarat bagi evaluasi.
Di satu pihak, evaluasi memberi tekanan yang sama antara fakta dan
nilai. Di lain pihak, tingkat keberhasilan suatu policy dinilai tidak
hanya dari manfaat bagi seseorang atau suatu masyarakat, tetapi juga
dari kemampuannya dalam memecahkan masalah tertentu
Awys: Materi Kuliah pada Program S-2 MAP Universitas Tadulako Palu 37
Karakteristik Evaluasi yang membedakannya dari metode analisis lainnya (Dunn, 2000:608):
7/23/2019 Evaluasi Kebijakan Publik (Muh Nawawi)
http://slidepdf.com/reader/full/evaluasi-kebijakan-publik-muh-nawawi 38/63
Present and Past
Evaluative claims, as contrasted with advocative
claims produced through recommendation, are
oriented toward present and past outcome,
rather than future ones. Evaluation is
retrospective and occurs after actions have been
taken (ex-post). Recommendation, while also
involving value premises, is prospective and
occurs before action have been taken (ex-ante);
Awys: Materi Kuliah pada Program S-2 MAP Universitas Tadulako Palu 38
Karakteristik Evaluasi yang membedakannya dari metode analisis lainnya (Dunn, 2000:608):
7/23/2019 Evaluasi Kebijakan Publik (Muh Nawawi)
http://slidepdf.com/reader/full/evaluasi-kebijakan-publik-muh-nawawi 39/63
Orientasi masa kini dan masa lalu:
• Evaluasi mempersoalkan hasil sekarang dan masa
lalu. Tuntutan evaluatif, berbeda dengan tuntutan-tuntutan advokatif, diarahkan pada hasil sekarang
dan masa lalu, ketimbang hasil di masa depan.
•
Evaluasi bersifat retrospektif dan setelah aksi-aksidilakukan (ex post). Rekomendasi yang juga
mencakup premis-preinis nilai, bersifat prospektif dan
dibuat sebelum aksi-aksi dilakukan (ex ante).
• Orientasi evaluasi tidak hanya pada nilai sekarang,
tetapi juga pada nilai masa lampau. Dalam hal ini
evaluasi tidak sama dengan rekomendasi yang
berorientasi pada nilai yang akan datang Awys: Materi Kuliah pada Program S-2 MAP Universitas Tadulako Palu 39
Karakteristik Evaluasi yang membedakannya dari metode analisis lainnya (Dunn, 2000:608):
7/23/2019 Evaluasi Kebijakan Publik (Muh Nawawi)
http://slidepdf.com/reader/full/evaluasi-kebijakan-publik-muh-nawawi 40/63
Value-Duality:
The values underlying evaluative claims have adual quality, since they may be regarded as ends
and as means. Evaluation is similar to
recommendation insofar as a given value (forexample, health) may be regarded as intrinsic
(desirable in itself) as well as extrinsic (desirable
because it leads to some other end). Values areoften arranged in a hierarchy thet reflects the
relative importance and interdependency of goals
and objectives. Awys: Materi Kuliah pada Program S-2 MAP Universitas Tadulako Palu 40
Karakteristik Evaluasi yang membedakannya dari metode analisis lainnya (Dunn, 2000:608):
7/23/2019 Evaluasi Kebijakan Publik (Muh Nawawi)
http://slidepdf.com/reader/full/evaluasi-kebijakan-publik-muh-nawawi 41/63
Dualitas nilai.• Nilai-nilai yang mendasari tuntutan evaluasi mempunyai kualitas
ganda, karena mereka dipandang sebagai tujuan dan sekaliguscara. Evaluasi sama dengan rekomendasi sejauh berkenaan dengan
nilai yang ada (misalnya, kesehatan) dapat dianggap sebagai
intrinsic (diperlukan bagi dirinya) ataupun ekstrinsik (diperlukan
karena hal itu mempengaruhi pencapaian tujuan-tujuan lain). Nilai-
nilai sering ditata di dalam suatu hirarki yang merefleksikan
kepentingan relatif dan saling ketergantungan antar tujuan dan
sasaran.
•
Evaluasi mempunyai dua posisi, sebagai tujuan (ends) dan jugasebagai alat (means). Sebagai tujuan, evaluasi menghasilkan
penilaian atas apa yang telah dicapai. Sebagai alat, evaluasi
merupakan sarana untuk membuat rekomendasi. Tanpa evaluasi
yang tepat, sulit dibayangkan dapat dibuat rekomendasi yang tepat
Awys: Materi Kuliah pada Program S-2 MAP Universitas Tadulako Palu 41
7/23/2019 Evaluasi Kebijakan Publik (Muh Nawawi)
http://slidepdf.com/reader/full/evaluasi-kebijakan-publik-muh-nawawi 42/63
Dye (1978:355):
CAKUPAN EVALUASI DAMPAK KEBIJAKAN Impact on the target situation or group
Dampak terhadap situasi target ataukelompok
Impact on situations or groups other than
the target ("spill-over effects ") Dampak terhadap situasi atau kelompok
lain diluar target ("efek samping") Awys: Materi Kuliah pada Program S-2 MAP Universitas Tadulako Palu 42
Dye (1978:355) CAKUPAN EVALUASI DAMPAK KEBIJAKAN
7/23/2019 Evaluasi Kebijakan Publik (Muh Nawawi)
http://slidepdf.com/reader/full/evaluasi-kebijakan-publik-muh-nawawi 43/63
y ( ) J
Impact on future as well as immediate conditions
Dampak terhadap masa depan sebagai kondisi
terdekat
Direct costs, in terms of resources devoted to the
program
Biaya langsung, dalam hal sumber daya ditujukan
untuk program
Indirect cost, including loss of opportunities to doother things
Biaya Tidak langsung, termasuk hilangnya
kesempatan untuk melakukan hal-hal lain Awys: Materi Kuliah pada Program S-2 MAP Universitas Tadulako Palu 43
7/23/2019 Evaluasi Kebijakan Publik (Muh Nawawi)
http://slidepdf.com/reader/full/evaluasi-kebijakan-publik-muh-nawawi 44/63
Pentingnya Penelitian Evaluasi
Rossi dan Freeman (1985:19)Peter H. Rossi and Freeman, Howard E. 1985. Evaluation: A Systematic
Aprroach. Sage Publications: Beverly Hill, London, New Delhi.
Penelitian tentang evaluasi merupakan:
The systematic application of social research
procedures in assessing the conceptualization and
design, implementation, and utility of social
intervention programs. In other words, evaluationresearch involves planning, monitoring, efectiveness,
and eficiency of health, education, welfare, and other
human service programs. Awys: Materi Kuliah pada Program S-2 MAP Universitas Tadulako Palu 44
Pentingnya Penelitian Evaluasi
7/23/2019 Evaluasi Kebijakan Publik (Muh Nawawi)
http://slidepdf.com/reader/full/evaluasi-kebijakan-publik-muh-nawawi 45/63
Rossi dan Freeman (1985:19)
Penelitian evaluasi merupakan aplikasi yangsistematis dari prosedur penelitian sosial dalam
menilai konseptualisasi dan disain, implementasi,
dan kegunaan dari program intervensi sosial.Dengan kata lain, penelitian tentang evaluasi
melibatkan perencanaan, monitoring, efektivitas, dan
efisiensi program pelayanan baik pada programkesehatan, pendidikan, kesejahteraan maupun
program pelayanan lainnya.
Awys: Materi Kuliah pada Program S-2 MAP Universitas Tadulako Palu 45
7/23/2019 Evaluasi Kebijakan Publik (Muh Nawawi)
http://slidepdf.com/reader/full/evaluasi-kebijakan-publik-muh-nawawi 46/63
Commonwealth of Australia Department of Finance, (1989: 1)
Secara umum, evaluasi dapat didefinisikan sebagai:
…the systematic assessment of the extent to which
(Penilaian sistematis mengenai sejauh mana) :
1. Program inputs are used to maximise outputs (efficiency);Input program yang digunakan untuk memaksimalkan output (efisiensi);
2. Program outcomes achieve stated objectives
(effectiveness);
Hasil program dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan (efektivitas);
3. Program objectives match policies and community needs
(appropriateness) .Tujuan program sesuai dengan kebijakan dan kebutuhan masyarakat
(kesesuaian). 46 Awys: Materi Kuliah pada Program S-2 MAP Universitas Tadulako Palu
Lanjutan: Dimensi-dimensi Evaluasi Kebijakan
7/23/2019 Evaluasi Kebijakan Publik (Muh Nawawi)
http://slidepdf.com/reader/full/evaluasi-kebijakan-publik-muh-nawawi 47/63
Clarke E. Cochran, et.al., (2012:11)
(American Public Policy: An Introduction, Tenth Edition, by Clarke E. Cochran, et.al., USA, Wadsworth, 2012)
• Policy evaluation thus involves collecting
and analyzing information about theefficiency and effectiveness of policies.
• Evaluasi kebijakan merupakan proses
pelibatan, pengumpulan danmenganalisaan informasi tentangefisiensi dan efektivitas kebijakan.
Awys: Materi Kuliah pada Program S-2 MAP Universitas Tadulako Palu 47
Lanjutan: Dimensi-dimensi Evaluasi Kebijakan
7/23/2019 Evaluasi Kebijakan Publik (Muh Nawawi)
http://slidepdf.com/reader/full/evaluasi-kebijakan-publik-muh-nawawi 48/63
Dunn, William N. 1994. Public Policy Analysis : An
Introduction. Edisi ke-2. Englewood Cliffs, New Jersey : Prentice-Hall,
Inc., A Simon & Schuster Company. Terjemahan dari : Gadjah MadaUniversity Press. Yogyakarta.
Kriteria dalam mengevaluasi suatu kebijakan adalah:
1. Efisiensi : suatu kebijakan dikatakan efisien, jika
hasil (output atau outcomes) lebih besar (berarti)dari pada biaya untuk implementasi sertapenegakan hukum kebijakan tersebut. Artinya, yang digunakan adalah kriteria “cost -
effectiveness”, dengan kata lain, suatu kebijakan bersifat efisien, maka pasti “cost -effectiveness”,tetapi tidak sebaliknya.
48 Awys: Materi Kuliah pada Program S-2 MAP Universitas Tadulako Palu
Lanjutan: Dimensi-dimensi Evaluasi Kebijakan (Dunn, 1994 )
7/23/2019 Evaluasi Kebijakan Publik (Muh Nawawi)
http://slidepdf.com/reader/full/evaluasi-kebijakan-publik-muh-nawawi 49/63
2. Keadilan : pembagian (penyebaran)keuntungan, yang diperoleh dari suatu kebijakan,di antara kelompok masyarakat (stakeholders).
3. Insentif untuk perbaikan : kebijakan yang baik adalah kebijakan yang mendorong para
“stakeholders” untuk mencari dan menerapkan pendekatan atau teknologi untuk perbaikan.
4. Kemudahan untuk penegakan hukum
(enforceability) : dapat atau tidaknya suatukebijakan diimplementasikan serta ditegakkan.
5. Pertimbangan moral.
49 Awys: Materi Kuliah pada Program S-2 MAP Universitas Tadulako Palu
7/23/2019 Evaluasi Kebijakan Publik (Muh Nawawi)
http://slidepdf.com/reader/full/evaluasi-kebijakan-publik-muh-nawawi 50/63
Kriteria Evaluasi Kebijakan (William N Dunn, 1998. Pengantar
Analisis Kebijakan Publik. Gadjah Mada University Press,
Yogyakarta.No Kriteria Pertanyaan Keterangan
1. Efektivitas
(Effectiveness)
Apakah hasil yang
diinginkan telah
tercapai
Berkenaan dengan apakah kebijakan mencapai hasil
(akibat) yang diharapkan atau mencapai tujuan dari
diadakannya tindakan.
Efektifitas berhubungan dengan rasionalitas teknis, diukurdari unit produk atau layanan atau nilai moneternya.
2. Efisiensi
(Efficiency)
Seberapa banyak
usaha yang
diperlukan untuk
mencapai hasil yangdiinginkan?
Berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk
menghasilkan tingkat efektivitas tertentu.
Efisiensi sinonim dari rasionalitas ekonomis, merupakan
hubungan antar efektivitas dan usaha.
3. Kecukupan
(Adequacy)
Seberapa jauh
pencapaian hasil
yang diinginkan ?
Berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektifitas
memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang
menumbuhkan adanya masalah.
Awys: Materi Kuliah pada Program S-2 MAP Universitas Tadulako Palu 50
7/23/2019 Evaluasi Kebijakan Publik (Muh Nawawi)
http://slidepdf.com/reader/full/evaluasi-kebijakan-publik-muh-nawawi 51/63
Lanjutan: Kriteria Evaluasi Kebijakan (William N Dunn, 1998
No Kriteria Pertanyaan Keterangan
4. Kesamaan
(Equity)
Apakah biaya dan manfaat
distribusikan secara
merata kepada kelompok-
kelompok yang berbeda?
Berhubungan dengan rasionalitas legal dan
social dan menunjuk pada distribusi akibat
dan usaha antara kelompok-kelompok yang
berbeda dalam masyarakat.5. Responsivitas
(Responsiveness)
Apakah hasil kebijakan
memuaskan kebutuhan,
preferensi atau nilai
kelompok-kelompok
tertentu?
Berkenaan dengan seberapa jauh suatu
kebijakan dapat memuaskan kebutuhan,
preferensi, atau nilai kelompok-kelompok
masyarajat tertentu.
6. Ketetapan
(Appropriateness)
Apakah hasil (tujuan) yang
dinginkan benar-benar
berguna atau bernilai?
Berhubungan dengan rasionalitas substantive
dan tidak berkenaan dengan satuan criteria
secara individual tetapi dua atau lebih
criteria secara bersama-sama.
Awys: Materi Kuliah pada Program S-2 MAP Universitas Tadulako Palu 51
7/23/2019 Evaluasi Kebijakan Publik (Muh Nawawi)
http://slidepdf.com/reader/full/evaluasi-kebijakan-publik-muh-nawawi 52/63
Lanjutan: Indikator Evaluasi Kebijakan
Osborne dan Gaebler (1993: 356-357) dalam Stewart (1999: 437 ]:
Indicators General DefinitionOutput Volume of units produced
Outcome Quality/effectiveness of production, degree to which itcreates desired outcome
Program outcome Effectiveness of specific program in achieving
desired outcomes Policy outcome Effectiveness of broader policies in achieving
fundamental goals
Program efficiency Cost per unit of output
Policy efficiency Cost to achieve fundamental goals
Program effectiveness Degree to which program yields desired goals
Policy effectiveness Degree to which fundamental goals and citizenneeds are met
Sumber: Adaptasi dari Osborne dan Gaebler (1993: 356-357) dalam Stewart(1999: 437)
52 Awys: Materi Kuliah pada Program S-2 MAP Universitas Tadulako Palu
7/23/2019 Evaluasi Kebijakan Publik (Muh Nawawi)
http://slidepdf.com/reader/full/evaluasi-kebijakan-publik-muh-nawawi 53/63
4 dimensi pokok dari evaluasi kebijakan Bardach, dalam Patton, Carl V and Sawicki, David.S.1986. Basic Methods of Policy
Analysis and Planning. New York: prentice hall: Englewood Cliffs. (156-167) :
• Technical Feasibility
Measure whether policy or program outcomes achievetheir purpose. The two principal criteria that fall under
this category are effectiveness and adequacy. • Economy and financial possibility;
Measure, first what the program cost, and second, whatthe produce of benefits.Three concept are prominent to
discussion of economic evaluation criteria: tangibleversus intangible; monetarizable versus non-moneterizable criteria and direct versus indirect cost-benefit, criteria viability
Awys: Materi Kuliah pada Program S-2 MAP Universitas Tadulako Palu 53
7/23/2019 Evaluasi Kebijakan Publik (Muh Nawawi)
http://slidepdf.com/reader/full/evaluasi-kebijakan-publik-muh-nawawi 54/63
Lanjutan: 4 dimensi pokok dari evaluasi kebijakan (Bardach)
• Political viability
Policy is developed in political arena and must survive the politicaltest. Consequently, alternatives must be subjected to politicalassessment. Political criteria then, deal with the acceptability ofalternatives to decision makers, public official, influential citizensand groups and other sources of power. Law, rules and regulations
that specify bound on acceptable alternatives result from the political process. Political criteria that should be considered in virtually everyanalysis include acceptability, appropriateness, responsiveness,legality and equity.
• Administrative operability
Measure how possible it is to actually implement the proposed policyor programs within the political, social and most important,administration context. Specific criteria to consider in evaluatingadministrative operability include authority, institutionalcommitment, capability and organizational support.
Awys: Materi Kuliah pada Program S-2 MAP Universitas Tadulako Palu 54
7/23/2019 Evaluasi Kebijakan Publik (Muh Nawawi)
http://slidepdf.com/reader/full/evaluasi-kebijakan-publik-muh-nawawi 55/63
Lanjutan: 4 dimensi pokok dari evaluasi kebijakan (Bardach)
• Technical Feasibility: Feasibilitas teknis yang meliputi
prosedur yang harus dipenuhi dari suatu program yangdievaluasi. Menyangkut penyediaan informasi yang diperlukanuntuk menilai keberhasilan program sehingga dapat diramalkantentang kemungkinan pencapaian tujuannya. Pada konteks initerdapat dua ukuran yakni efektivitas program yaitu
kemampuan tercapainya tujuan kebijakan dan adequacy yaknikemungkinan solusi pemecahan berdasarkan ketersediaansumberdaya didalam program tersebut.
• Economy and financial possibility: Peluang ekonomi danfinansial dari kebijakan/program. Pengukurannya mencakup:
Pertama: biaya program yang diperlukan untukmelaksanakannya dan; Kedua: keuntungan yang dihasilkan dariprogram yang dilaksanakan. Ukuran untuk ini menyangkuttangible and intangible; monetarizable versus nonmonetarizable dan direct versus indirect cost benefit.
Awys: Materi Kuliah pada Program S-2 MAP Universitas Tadulako Palu 55
7/23/2019 Evaluasi Kebijakan Publik (Muh Nawawi)
http://slidepdf.com/reader/full/evaluasi-kebijakan-publik-muh-nawawi 56/63
Lanjutan: 4 dimensi pokok dari evaluasi kebijakan (Bardach)
• Political Viability: Daya dukung politik yakni dukungan
politik yang mewarnai setiap tahapan proses evaluasi.Kebijakan dibangun dalam arena politik karenanya harus cukupmendapatkan dukungan dari proses politik. Sebagaikonsekuensinya, alternative kebijakan selayaknya berfokus padaaspek aspek yang mengandung nilai-nilai/penilaian politik.Ukurannya dalam hal ini berkaitan dengan didukungnyakebijakan oleh para pembuat keputusan (decision makers), parapejabat publik, masyarakat dan lain lain sumber kekuasaandalam proses politik. Secara spesifik hukum, perundangan dan
aturan-aturan merupakan perwujudan daripadanya Dengandemikian ukuran yang dimaksudkan menyangkut dukunganpara penentu kebijakan yang memungkinkan dampak yangditimbulkan atau kegunaan dari program-program kebijakan yang dihasilkan benar-benar berguna atau bernilai.
Awys: Materi Kuliah pada Program S-2 MAP Universitas Tadulako Palu 56
7/23/2019 Evaluasi Kebijakan Publik (Muh Nawawi)
http://slidepdf.com/reader/full/evaluasi-kebijakan-publik-muh-nawawi 57/63
Lanjutan: 4 dimensi pokok dari evaluasi kebijakan (Bardach)
Political Viability
• Analisis tentang kriteria yang relevan untuk mengukur daya dukung politissebagaimana dikemukakan Meltsner dalam Patton & Sawicki (1986:164)menyatakan:" that should be considered in virtually every analysist includeacceptability, appropriateness, responsiveness, legality and equity". Dengandemikian ukuran yang dapat digunakan untuk menilainya berkaitan denganakseptabilitas, ketepatan, responsivitas, aturan dan produk hukum
serta keadilan.• Akseptabilitas menurut Smeltsner dalam Patton & Sawicki (1986:164):"Refers
both to the determination of whether a policy is acceptable to actors in the political process and to determination of whether clients and other actors arereceptive to new policies". Dengan demikian, akseptabilitas berkenaan dengankemungkinan didukungnya kebijakan oleh para aktor kunci, baik birokrat,
tokoh masyarakat maupun para pakar hukum yang terlibat dalam prosespolitik. Sementara appropriateness menurut Smeltsner dalam Patton & Sawicki(1986: 277) "Is related to acceptability in that it address the issue of whether policy objectives mesh with the values of the community or society. This isessentially and ethical question and involves issues of human values, rights,redistribution and similar considerations".
Awys: Materi Kuliah pada Program S-2 MAP Universitas Tadulako Palu 57
7/23/2019 Evaluasi Kebijakan Publik (Muh Nawawi)
http://slidepdf.com/reader/full/evaluasi-kebijakan-publik-muh-nawawi 58/63
Lanjutan: 4 dimensi pokok dari evaluasi kebijakan (Bardach)
Political Viability •
Ketepatan adalah kemampuan didalam menerima hasil evaluasi yang dibuatdimana proses evaluasi itu telah mempertimbangkan keberadaan nilai nilai yang dianut oleh komunitas atau masyarakat
• Sebuah kebijakan mungkin saja memenuhi ukuran efektivitas dan efisiensinamun belum tentu memenuhi target dalam konteks kebutuhan dan keinginandari klien/masyarakat. Karena itu keresponsifan merupakan indikator
selanjutnya manakala sebuah kebijakan mengharapkan adanya dukungansecara politik.
• Smeltsner (1976:278) mengemukakan bahwa:"'Responsiveness is related toacceptability and appropriateness and involves the target groups perceptionof whether the policy or program wil meets its needs". Persepsi masyarakatsebagai tujuan atau sasaran akan program yang bersangkutan akan sangatmenentukan. Selanjutnya dukungan produk hukum/aturan yang ada menjaminterlaksananya kebijakan serta kesamaan manfaat bagi kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat yang diformulasikan sebagai Legal criteriadan Equity, menurut Smeltsner (1976:278) merupakan determinan lainnya yang selayaknya dijadikan ukuran dalam menilai dukungan politis terhadapsebuah kebijakan.
Awys: Materi Kuliah pada Program S-2 MAP Universitas Tadulako Palu 58
7/23/2019 Evaluasi Kebijakan Publik (Muh Nawawi)
http://slidepdf.com/reader/full/evaluasi-kebijakan-publik-muh-nawawi 59/63
Lanjutan: 4 dimensi pokok dari evaluasi kebijakan (Bardach)
Administrative operability; Mengukur seberapa besar
kemungkinan penerapan secara nyata dari kebijakan atauprogram yang diusulkan dalam konteks politik, sosial dan yangterpenting adalah permasalahan administrasi yang meliputi
wewenang, komitmen kelembagaan, kapabilitas dandukungan organisasional yang menyangkut fasilitas
fisik dan lain lain dukungan (support services). • Kewenangan yang dimiliki oleh institusi untuk mengadakan perubahan,
menetapkan prioritas prioritas program maupun melakukan require cooperation
dengan institusi lain, merupakan kunci bagi keberhasilan dalam
mengimplementasikan program program suatu kebijakan. Kondisi ini menuntutadanya otoritas yang cukup besar dari sebuah institusi yang memungkinnya
untuk dapat melaksanakan perubahan-perubahan maupun pemilihan alternatif
tindakan untuk menjalankan kebijakan sesuai dengan tuntutan yang
diharapkan. Awys: Materi Kuliah pada Program S-2 MAP Universitas Tadulako Palu 59
7/23/2019 Evaluasi Kebijakan Publik (Muh Nawawi)
http://slidepdf.com/reader/full/evaluasi-kebijakan-publik-muh-nawawi 60/63
Lanjutan: 4 dimensi pokok dari evaluasi kebijakan (Bardach)
Administrative operability
• Komitmen institusi baik yang berasal dari atas maupun bawahdalam mendukung kebijakan sangat penting. Pada konteks ini tidak hanya
kesungguhan pimpinan tetapi seluruh staf pelaksana yang terefleksikan
pada perilakunya selayaknya mencerminkan komitmen tinggi akan
terlaksananya kebijakan.• Kemampuan yang mencakup staff maupun dukungan finansial untuk
melaksanakan kebijakan sangat esensial dalam mengimplementasikan
kebijakan. Keahlian (skills) teknis maupun administratif para pelaksana
sangat dibutuhkan, begitu pula kapasitas finansial organisasi pelaksana.Mengidentifikasikan tentang hal yang memungkinkan terwujudnya kondisi
eksisting dan perubahan yang memungkinkan sangat dibutuhkan untuk
memfasilitasi kebijakan.
Awys: Materi Kuliah pada Program S-2 MAP Universitas Tadulako Palu 60
7/23/2019 Evaluasi Kebijakan Publik (Muh Nawawi)
http://slidepdf.com/reader/full/evaluasi-kebijakan-publik-muh-nawawi 61/63
Lanjutan: 4 dimensi pokok dari evaluasi kebijakan (Bardach)
Administrative operability
• Organizational support atau dukungan saranamaupun prasarana untuk melaksanakan kebijakanmerupakan criteria penting lainnya, karena tidak
hanya otoritas dan komitmen dari orang orangpenting saja yang dibutuhkan untuk melaksanakankebijakan. Sangat penting kiranya untuk memilikiketersediaan bangunan (sufficient equipment),
fasilitas fisik serta support services lainnya. Jikakondisi ini tidak optimal maka tidak akan kondusifuntuk mewujudkan ketercapaian tujuan kebijakansebagaimana diharapkan.
Awys: Materi Kuliah pada Program S-2 MAP Universitas Tadulako Palu 61
7/23/2019 Evaluasi Kebijakan Publik (Muh Nawawi)
http://slidepdf.com/reader/full/evaluasi-kebijakan-publik-muh-nawawi 62/63
Dimensi Evaluasi KebijakanClarke E. Cochran, et.al., (2012:11-16)
• Evaluating policy has both normative and empiricaldimensions. The normative dimension refers to values, beliefs, and attitudes of society as a whole, of particulargroups and individuals in society, and of the policy
evaluators themselves. Persons of different values andideologies use different normative concepts to evaluatepolicy.
• Mengevaluasi kebijakan memiliki kedua dimensi normatif dan
empiris. Dimensi normatif mengacu pada nilai-nilai, keyakinan, dan sikapmasyarakat secara keseluruhan, kelompok-kelompok tertentu dan individu dalam
masyarakat, dan evaluator kebijakan sendiri. Orang nilai-nilai yang berbeda dan
menggunakan konsep-konsep normatif ideologi yang berbeda untuk mengevaluasi
kebijakan.
Awys: Materi Kuliah pada Program S-2 MAP Universitas Tadulako Palu 62
7/23/2019 Evaluasi Kebijakan Publik (Muh Nawawi)
http://slidepdf.com/reader/full/evaluasi-kebijakan-publik-muh-nawawi 63/63
Dimensi Evaluasi Kebijakan (Clarke E. Cochran, et.al.,
2012:11-16)
• The empirical dimension—that is,understanding the facts—must precede
judgment. (empirical analysis of policycontent, output, and impact )
Dimensi-yang empiris, pemahaman
terhadap fakta - melalui suatu penilaian.(analisis empiris dari isi kebijakan,output, dan dampak kebijakan)
top related