faktaapbn2020 di masa covid-19€¦ · fakta apbn di masa covid-19 defisit anggaran defisit apbn...

www.kemenkeu.go.id

FAKTA APBNDI MASA COVID-19

DEFISIT ANGGARAN

DEFISIT APBN

(5,07% dari PDB)

PMK No.38/PMK.02/2020

Batasan defisit anggaran diperbolehkan melampaui 3% dari PDB selama masa penanganan Covid-19

paling lama sampai dengan berakhirnyaTahun Anggaran 2022

(pasal 2 huruf a)

(berdasarkan perubahan postur APBNdalam Perpres 54/2020)

Rp852,9 T

Rp

www.kemenkeu.go.id

ANGGARAN PENDIDIKAN

ANGGARAN PENDIDIKANAPBN 2020

Penyesuaian besaran belanja wajib (mandatory spending) tidak boleh mengurangi alokasi anggaran pendidikan

sebesar 20% dari anggaran Belanja Negara(pasal 4 ayat 2)

Rp522,7 T

(berdasarkan perubahan postur APBNdalam Perpres 54/2020)

FAKTA APBNDI MASA COVID-19

PMK No.38/PMK.02/2020

www.kemenkeu.go.id

FAKTA APBNDI MASA COVID-19

SALDO ANGGARAN LEBIH

SALDO ANGGARAN LEBIH

Saldo Anggaran Lebih (SAL) dapat digunakan untuk pendanaan penanganan Covid-19 dengan terlebih dahulu memperhitungkan kebutuhan anggaran sampai dengan

akhir Tahun Anggaran berjalan serta awal Tahun Anggaran berikutnya.

(pasal 18 ayat 1)

PMK No.38/PMK.02/2020

Rp70,6 T(Perpres No.54 Tahun 2020)

www.kemenkeu.go.id

FAKTA APBNDI MASA COVID-19

DANA ABADI PENDIDIKAN

Dana abadi dan akumulasi dana abadi pendidikan dapat digunakan untuk penanganan Covid-19.

Akumulasi dana abadi pendidikan adalah akumulasi dana abadi dari tahun tahun sebelumnya dan tidak termasuk

porsi dana abadi pendidikan yang dialokasikandalam APBN tahun berjalan.

(pasal 18 ayat 2)

PMK No.38/PMK.02/2020

www.kemenkeu.go.id

FAKTA APBNDI MASA COVID-19

DANA YANG DIKUASAI NEGARA

DENGAN KRITERIA TERTENTU

Akumulasi Iuran Pensiun sebagai sumber pendanaan pembayaran manfaat pensiun hanya dapat digunakan

dalam hal sangat dibutuhkan(pasal 18 ayat 3)

PMK No.38/PMK.02/2020

www.kemenkeu.go.id

FAKTA APBNDI MASA COVID-19

DANA BLU

Dana yang dikelola oleh Badan Layanan Umum (BLU) meliputi Surplus Anggaran dan/atau Dana Kelolaan

(pasal 18 ayat 4)

PMK No.38/PMK.02/2020

www.kemenkeu.go.id

FAKTA APBNDI MASA COVID-19

PMN BUMN

Kriteria Penyertaan Modal Negara (PMN) yang dapat dikurangi untuk digunakan, antara lain:

Sampai dengan per 1 Maret 2020 PMN belumdigunakan dan belum ada kontrak.

Tidak menyebabkan berhentinya produksi/layananutama dari proyek yang dibiayai PMN.

(pasal 18 ayat 5)

PMK No.38/PMK.02/2020

www.kemenkeu.go.id

FAKTA APBNDI MASA COVID-19

SUN dan/atau SBSN

Penerbitan Surat Utang Negara (SUN) dan/atau Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dapat dibeli oleh BI,

BUMN, investor korporasi, dan/atau investor ritel.(Pasal 19 ayat 2)

Pembelian SUN dan/atau SBSN oleh BI dilakukan sesuai dengan kesepakatan antara Pemerintah dan BI

dengan mempertimbangkan kondisi pasar,pengaruh terhadap inflasi, dan jenisnya.

(Pasal 19 ayat 5)

PMK No.38/PMK.02/2020

www.kemenkeu.go.id

FAKTA APBNDI MASA COVID-19

SURAT BERHARGA NEGARA

DAN PINJAMAN

Penetapan sumber-sumber pembiayaan dilakukan dengan mengutamakan pembiayaan yang aman dan mempunyai

biaya minimal serta risiko yang terkendali(Pasal 22 ayat 3)

Pinjaman luar negeri dapat berupa pinjaman tunai dan/atau pinjaman kegiatan yang bersumber dari

kreditor multilateral, kreditor bilateral,dan kreditor swasta asing.

(Pasal 22 ayat 4)

PMK No.38/PMK.02/2020