filsafat koperasi dan hukum positif indonesia
Post on 31-Dec-2015
197 Views
Preview:
DESCRIPTION
TRANSCRIPT
FILSAFAT KOPERASI DAN
HUKUM POSITIF INDONESIA
APA ITU FILSAFAT ?
• Filsafat atau falsafah adalah pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai sebab-sebab, asas-asas, hukum, dsb, dari segala yang ada di alam semesta ataupun megenai kebenaran dan arti “adanya “ sesuatu (Kamus Umum Bahasa Indonesia) .
• Filsafat merupakan pemahaman tentang hakekat yang sedalamnya mengenai sesuatu.
FILOSOFI KOPERASI
Filosofi koperasi merupakan pemahaman mengenai hakikat yang sedalam-dalamnya tentang koperasi berdasarkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip koperasi.
Pemahaman falsafah koperasi dapat ditelusuri dari sejarah keberdaan koperasi, unsur-unsur falsafah koperasi termasuk nilai-nilai, norma serta etika keperilakuan koperatif, yang tercakup dalam pengetahuan idiologi koperasi.
IDIOLOGI KOPERASI
Sebagai landasan berfikir dan berkegiatan bagi orang-orang atau kelompok orang untuk mewujudkan kesejahteraannya melalui organisasi ekonomi yang didalamnya memberlakukan nilai-nilai moral
4
UNSUR-UNSUR IDIOLOGI KOPERASI
Idiologi koperasi mencakup 3 unsur yang saling berkaitan dan tidak terpisah kan satu dengan lainnya, yaitu meliputi :
1.Cita-cita dan jiwa koperasi
2.Nilai-nilai dasar koperasi
3.Etika keperilakuan koperasi
Cita-Cita Koperasi
• Merupakan bagian ideal dari koperasi, yaitu harapan-harapan kedepan dan sebagai sistem ekonomi yang berkeadilan sosial dan berperi kemanusiaan
• Sifat-sifat dasar koperasi sebagai kumpulan orang, maka koperasi berdasarkan pada falsafah pelayanan yang berpegang pada prinsip efisiensi yang terkait dengan prinsip identitas anggota
Nilai-nilai dasar koperasi
• Merupakan konsep-konsep atau pengertian yang dipahami,dihayati, dan dianggap bermanfaat serta disepakati oleh sebagian besar anggota, atau masyarakat koperasi untuk dijadikan pengikat dalam berperilaku bagi kelompok koperasi
Menurut Sven Ake Book, nilai-nilai koperasi meliputi :
1. Ide-ide dasar dan etika dasar koperasi
2. Prinsip dasar sebagai pedoman instrumental bagi praktek berkoperasi
Menurut Munkner, Ide dasar atau gagasan dasar koperasi terdiri dari yaitu:
1. menolong diri sendri
2. demokrasi
3. perananmodalyang terbatas
4. ekonomi
5. kebebasan
6. keadilan
7. kemajuan sosial
Etika dasar
Etika dasar koperasi meliputi:• Kejujuran• Kepedulian• Kemajemukan( pendekatan demokrasi)
• Konstuktif (percaya kepada cara cara koperasi)
Prinsip Dasar Koperasi
Menurut Book dan Munkner
Prinsip dasar koperasi meliputi:1 perkumpulan orang
2. tolong menolong atas dasar menolong diri sendiri
3. keanggotaan secara sukarela dan terbuka
4. kegiatan untuk melayani kebutuhan anggota
5. pengelolaan dan pengawasan yang demokrastis pada perusahaan koperasi
6 cadangan yang tidak dibagikan
7. efisiensi ekonomi dari perusahaan koperasi (bagi kemanfaatan anggora)
8.penggunaan sumber daya yang terbatas secara ekonomi
9. partisipasi anggota dan manajemen yang demokratis
10 otonomi dalam mengorganisasikan dan mengoperasikan kegiatan bersama
11. pembagian SHU secara adil
12 pendidikan anggota
LANDASAN DAN ASAS KOPERASI
• Landasan Koperasi Indonesia : “ Pancasila” sebagai landasan filosofi
• Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional
• Asas Koperasi : “Kekeluargaan”
12
TUJUAN KOPERASI
• Secara khusus :memajukan kesejahteraan anggota• Secara umum : memajukan kesejahteaan
masyarakat (koperasi sebagai organisasi ekonomi kerakyatan)
14
Orientasi Koperasi
Sebagai organisasi sosiol-ekonomi, koperasi bergerak untuk mencapai tujuannya.
Tujuan universal koperasi “mempromosikan anggota”. Dengan “meningkatkan kesejahteraan anggota”.
Sukses koperasi harus diukur dari keberhasilannya mempromosikan anggota/meningkatkan kondisi ekonomi anggota
Bila anggota merupakan unit usaha,maka koperasi bertugas memperkuat dan mengembangkan usaha anggota.. Bila anggota adalah unit komsumsi, maka koperasi bertugas meningkatkan kemampuan /kebutuhan komsumsi anggotanya
PRINSIP-PRINSIP KOPERASI DAN UNDANG-UNDANG KOPERASI
Apa Yang Diartikan Dengan Prinsip-prinsip Koperasi ?
• Prinsip Koperasi adalah ide-ide yang tidak berubah-ubah ( invariable) ataupun petunjuk yang menentukan sifat-sifat/ciri-ciri penting dari suatu perkumpulan koperasi sebagi suatu bentuk organisasi yang membedakan koperasi dari bentuk-bentuk organisasi lainnya (H.Munkher).
PRINSIP-PRINSIP KOPERASI DAN UNDANG-UNDANG KOPERASI
DEFINISI YURIDIS KOPERASI:
TUJUAN SUATU DEFINISI ADALAH UNTUK MEMBEDAKAN PENGERTIAN KOPERASI SECARA JELAS DENGAN ORGANISASI/BADAN USAHA LAINNYA
DEFINISI YURIDIS KOPERASI HARUS MENCERMINKAN KARAKTERISTIK KOPERASI SESUAI PRINSIP-PRINSIP KOPERASI
SEBAGAI BADAN USAHA KOPERASI MEMBERIKAN PELAYANANAN SECARA EFEKTIF PADA SESUAI DENGAN STATUS GANDA KEANGGOTAAN SEBAGAI PEMILIK DAN PENGGUNA JASA KOPERASI
• Undang-undang koperasi ynag baik harus mencerminkan jati diri koperasi ( nilai-nilai dan prinsip-prinsip koperasi)
• Tujuan undang-undang koperasi adalah untuk meyakinkan bahwa praktek-praktek pada kenyataannya merealisasikan prinsip-prinsip koperasi tersebut.
• Setiap pasal dari undang undang koperasi dirangkaikan sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi .
HUKUM KOPERASI MENURUT HANS MUNKNER
• Hukum koperasi adalah seperangkat aturan hukum yang dibuat untuk mengatur organisasi (koperasi) yang berciri kembar, yaitu:
1.Suatu perhimpunan orang-orang dengan keanggotaan berubah-ubah, menekankan
pada keikutsertaan pribadi para individu yang membentuk perhimpunan itu, dan pada
waktu yang bersamaan jangka waktu organisasi lebih lama dan terlepas dari perubahan keanggotannya,
2.Suatu badan usaha yang secara ekonomis dan efisien dapat berkompetisi dengan perusahaan badan usaha lainnya, pada waktu yang bersamaan harus dikelola
sedemikian rupa, sehingga tujuan koperasi dapat tercapai untuk memenuhi kebutuhan anggotanya oleh para pengurus.
• Struktur organisasi dasar suatu perkumpulan koperasi ditentukan oleh watak ganda sebagai suatu kesatuan sosial dan ekonomi;
• suatu kelompok orang-orang (perkumpulan) dan suatu perusahaan dengan tujuan khusus yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan anggota
• ADA 3 HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN DALAM KOPERASI
•1, KOPERASI HARUSLAH MENGIKUTI PRINSIP
PRINSIP YANG TELAH DIRUMUSKAN DALAM UU PeRKOPERASIAN DAN ICA
2, KEGIATAN KOPERASI ADALAH MENJALANKAN USAHA DAN ANGGOTANYA ADALAH
SEBAGAI PEMILIK DAN SEBAGAI PENGGUNA JASA PELAYANAN/PELANGGAN
3, KOPERASI AKAN TUMBUH MENJADI KUAT , SEHAT,MANDIRI DAN TANGGUH BILA
KEBIJAKAn PERKOPERASIAN BERPIJAK PADA NILAI NILAI KOPERASI, SISTEM EKONOMI
KERAKYATAN AKAN TERWUJUD BILA MELIBATKAN ,MENGUATKAN DAN MENGEMBANGKAN KOPERASI (ORIENTASI UU
N0 17/2012 )
SIFAT-SIFAT DASAR KOPERASI
1. Falsafah Pelayanan Koperasi harus berangkat dari anggapan bahwa “ langganan itu adalah pemiliknya” sendiri
2. Setiap Kebijaksanaan atau pembebanan pada pelayanan Koperasi akan selalu dinilai akibatnya oleh para Pelanggan
3
.
D
a
s
a
r
P
e
n
e
t
a
p
a
n
B
i
a
y
a
p
a
d
a
P
e
l
a
y
a
n
a
n
it
u
a
d
a
l
a
h
A
n
g
g
o
t
a
UNDANG-UNDANG KOPERASI HARUS MENGGAMBARKAN KARAKTERISTIK KOPERASI
• Karakteristik perhimpunan koperasi: 1. Suatu kumpulan orang-orang yang
mempunyai kepentingan ekonomi yang sama dan keanggotaan yang berubah-ubah
2.Tujuan kumpulan dan tujuan setiap anggota untuk memenuhi kebutuhan bersama
atas dasar saling menolong 3. Sarana untuk mencapai tujuan tersebut
adalah dengan mendirikan suatu usaha bersama (usaha koperasi)
4. tujuan utama usaha adalah menyelenggarakan jasa untuk peningkatan ekonomi anggotanya dan peningkatan ekonomi usaha anggota atau rumah tangga anggota
24
Definisi Koperasi menurut INTERNATIONAL COOPERATIVE ALLIANCE)
ICA KOPERASI ADALAH PERKUMPULAN OTONOM
DARI ORANG-ORANG YANG BERSATU SECARA SUKARELA UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN-KEBUTUHAN DAN ASPIRASI-ASPIRASI EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA BERSAMA MELALUI PERUSAHAAN YANG DIMILIKI BERSAMA DAN DIKENDALIKAN SECARA DEMOKRATIS.
Definisi Koperasi menurut UU No 25 Tahun 1992Tentang Perkoperasian
KOPERASI ADALAH BADAN USAHA YANG BERANGGOTAKAN ORANG SEORANG ATAU BADAN HUKUM KOPERASI DENGAN MELANDASKAN KEGIATANNYA BERDASARKAN PRINSIP-PRINSIP KOPERASI, SEKALIGUS SEBAGAI GERAKAN EKONOMI RAKYAT YANG BERDASAR ATAS AZAS KEKELUARGAAN.( PASAL 1 AYAT 1)
Definisi Koperasi menurut UU No 17 Tahun 2012Tentang Perkoperasian
(Pasal 1 ayat (1) UU No.17 Tahun 2012:
“Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi”.
Karakteristik umum Koperasi(Pengertian aspek Nominalis dari A.Hannel)
1. Merupakan perkumpulan yang mempunyai kepentingan yang sama (Kelompok Koperasi)
2. Tujuan Perkumpulan maupun tujuan setiap individu/anggota adalah untuk memenuhi kebutuhan bersama dengan tindakan bersama yang didasarkan pada saling menolong.(Prinsip Swadaya)
3. Sarana untuk mencapai tujuan adalah mendirikan suatu usaha bersama (perusahaan Koperasi)
4.Tujuan usaha adalah menyelenggarakan jasa/barang untuk peningkatan ekonomi Anggota Kelompok ( lebih tepatnya peningkatan situasi ekonomi usaha/ rumah tangga Anggota (PromosiAnggota)
Karakteristik Kopersi
• Menurut Munkner• 1. SUATU KUMPULAN ORANG-ORANG DENGAN SEKURANG-
KURANGNYA MEMPUNYAI SATU KEPENTINGAN YANG SAMA DAN DENGAN KEANGGOTAAN YANG BERUBAH-UBAH
2. TUJUAN KUMPULAN DAN TUJUAN SETIAP INDIVIDU ANGGOTA ADALAH MEMENUHI KEBUTUHAN BERSAM DENGAN TINDAKAN BERSAMA YANG DIADARKAN PADA SALIN MENOLONG
3. SARANA UNTUK MENCAPAI TUJUAN INI ADALAH DENGAN MENDIRIKAN SUATU USAHABERSAMA (USAHA KOPERASI) 4. TUJUANUTAMA USAHA INI ADALAH, MENYELENGGARAKAN JASA SEBAGAI PENUNJANG UNTUK MENINGKATKAN
KEGIATAN EKONOMI ANGGOTANYA
Unsur Koperasi Indonesia
• Koperasi adalah Badan Usaha (Business Enterprise)
• Koperasi adalah kumpulan orang-orang atau badan-badan hukum koperasi
• Koperasi Indonesia adalah koperasi yang bekerja berdasarkan “prinsip-prinsip koperasi “
• Koperasi Indonesia adalah”gerakan ekonomi rakyat”
• Koperasi Indonesia “berasaskan kekeluargaan”
29
Apa yang Menjadi Komponen Dalam Jatidiri Koperasi dan Bagaimana implementasinya ?
30
3 ( Tiga ) Komponen Jatidiri Koperasi
1. Organisasi Koperasi
2. Nilai-nilai Koperasi
3. Prinsip-prinsip Koperasi
31
• Organisasi Koperasi
Menjelaskan pengertian umum koperasi
• Nilai-nilai Koperasi
Memuat faktor-faktor nilai (value) yang melandasi pertimbangan pengambilan keputusan dalam organisasi koperasi
• Prinsip-prinsip koperasi sebagai penjabaran nilai-nilai koperasi
Memuat acuan dasar, yang perlu dipenuhi sebagai ciri dari organisasi koperasi, dan sekaligus menjadi dasar pengembangan kegiatan koperasi bersangkutan
32
Nilai-nilai Koperasi
Terdiri dari dua bagian :a. Nilai-nilai organisasi meliputi : menolong diri sendiri, tanggung jawab sendiri, demokratis, keterbukaan, persamaan,keadilan dan kesetiakawanan.
b. Nilai- nilai etis meliputi: kejujuran, tanggung jawab sosial dan kepedulian terhadap orang lain;
33
Apa Muatan Komponen”Nilai-Nilai” Koperasi?
Uraian Nilai-Nilai Koperasi mencakup faktor-faktor: menolong diri sendiri tanggung jawab sendiri demokrasi persamaan keadilan kesetiakawanan
34
Pentingnya ditanamkan nilai-nilai etika dalam organsasi yang meliputi :
• kejujuran• keterbukaan• tanggung jawab sosial• kepedulian pada orang lain
35
Penjabaran “Nilai-Nilai” Koperasi
• Menolong Diri Sendiri
-Anggota memenuhi kewajiban secara tertib
- Anggota selalu meningkatkan partisipasi ekonominya
• Tanggung Jawab Sendiri
- Anggota tertib menghadirpertemuan/RAT
- Anggota mendukung secara konstruktif kebutuhan kolektif
36
• Demokrasi
- Aplikasi dalam bentuk pengendalian (one man one vote)
- Konstuktif dalam pertemuan dan mengutamakan kebersamaan
• Keadilan
- Pengurus mengatur balasjasa bagi anggota secara proposional berdasar transaksi bisnis dengan koperasinya
• Diklat dan Imformasi
- Penyisihan danauntukpendidikan anggota
- Keterbukaan imformasi bagi anggota
37
PRINSIP-PRINSIP KOPERASI
Prinsip-prinsip Koperasi adalah merupakan ide-ide /petunjuk yang menentukan sifat-sifat/ ciri-ciri penting suatu perkumpulan koperasi sebagai bentuk organisasi yang membedakan koperasi dari bentuk-bentuk organisasi lainnya.
38
Prinsip-prinsip Koperasi (sebagai penjabaran nilai-nilai
koperasi menurut ICA )
1) Keanggotaan sukarela dan terbuka;2) Pengendalian oleh anggota secara
demokratis;3) Partisipasi ekonomi anggota;4) Otonomi dan kebebasan;5) Pendidikan, pelatihan dan informasi;6) Kerjasama diantara Koperasi;7) Kepedulian terhadap komunitas.
39
PRINSIP-PRINSIP KOPERASI (UU no 17/2012 psl 6)
1. KOPERASI MELAKSANAKAN PRINSIP KOPERASI YANG MELIPUTI :a.Keanggotaan koperasi bersifat sukarela dan terbuka.b. Pengawasan Oleh Anggota diselenggarakan secara Demokratisc. Anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi Koperasid.Koperasi merupakan Badan Usaha Swadaya yang otonomi dan independen
Lanjutan.....
• e.Koperasi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Anggota, pengawas ,Pengurus dan Karyawan serta memberikan informasi tentang jati diri Kegiatan dan Kemanfaatan Koperasi.
• f. Koperasi melayani Anggota secara prima dan memperkuat Gerakan koperasi dengan bekerjasama melalui jaringan kegiatan pada tingkat lokal ,nasional,Regional dan internasional
Lanjutan.....
• g.Koperasi bekerja untuk pembangunan berkelanjutan bagi lingkungan dan Masyarakat melalui kebijakan yang disepakati oleh Anggota.
• 2. PRINSIP KOPERASI SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT 1:
• Menjadi sumber Inspirasi dan menjiwai secara keseluruhan Organisasi dan Kegiatan Usaha sesuai dengan maksud dan tujuan pendiriannya.
KOMPONEN JATI DIRI KOPERASI
DEFINISI KOPERASI NILAI NILAI KOPERASI PRINSIP-PRINSIP KOPERASI
MENJELASKAN PENGERTIAN UMUM KOPERASI.
Memuat Faktor faktor nilai yang melandasi pertimbangan pengambilan keputusan dalam organisasi koperasi
SEBAGAI PENJABARAN DARI NILAI-NILAI KOPERASI
DEFINISI SECARA NORMATIF ;UU RI no25/ 1992 dan UURI no 17/2012 tentang Perkoperasian.
Memuat Acuan Dasar yang perlu dipenuhi sebagai ciri dari bentuk Organisasi Koperasi sekaligus menjadi Dasar Pengembangan Kegiatan Usaha Koperasi
SECARA NOMINALIS
Mengapa Jatidiri Koperasi Penting Dalam Perundang-undangan Koperasi ?
• Suatu undang-undang koperasi di dalam ketentuan pasal-pasalnya harus sejalan dengan prinsip-prinsip koperasi yang dijadikan sebagai dasar penyusunannya
• Jatidiri koperasi menunjuk pada fokus kegiatan utama koperasi yaitu melayani anggota sebagi pendiri dan sekaligus sebagai pemilik yang tercermin dalam perundang-undangan koperasi
• Untuk menetapkan mekanisme dan sistem prosedur yang berlaku dalam koperasi serta dalam pengambilan keputusan yang sesuai dengan sifat member based organization
• Menjaga eksistensi koperasi dalam perkembangannya baik internal maupun lingkungan ekternal koperasi
BAGAIMANA PRINSIP-PRINSIP KOPERSI MEMPENGARUHI UNDANG-UNDAN KOPERASI
1. Prinsip identitas dan “selfhelp”
Anggota harus menyadari peran ganda mereka sebagai pemilik, sekaligus sebagai pengguna jasa koperasi, serta swadaya/ kemandirian saling membantu untuk peningkatan (mempromosikan ) kebutuhan anggotanya.
Dalam undang-undang koperasi penekanan hal tersebut dengan meningkatkan partisipasi anggota dalam pemenuhan hak dan kewajibannya baik sebagai pemilik maupun sebagi pengguna jasa.(kontribusi modal, pengambilan keputusan dalam rapat anggota, pengawasan dan menanggung resiko).
Prinsip –prinsip Koperasi dan Implementasinya
No Prinsip –Prinsip Koperasi Implementasinya
1 Keanggotaan Sukarela dan Terbuka Terbuka bagi setiap orang, sepanjang memenuhi ketentuan.
2 Pengendalian oleh Anggota secara demokratis.
Anggota secara aktif berpartisipasi dalam penetapan kebijakan dan pengambilan keputusan. Anggota koperasi (koperasi) primer mempunyai hak suara yang sama.
3 Partisipasi Ekonomi Anggota Kontribusi modal dalam membangun koperasi. Sebagian dari modal merupakan milik bersama dari koperasi.Anggota menerima kompensasi yang terbatas terhadap modal. Sebagian surplus (SHU) disisihkan dalam bentuk dana cadangan untuk pengembangan koperasi dan sebagian dibagikan kpd anggota sesuai transaksi dengan koperasi. Dan lainnya digunakan untuk kegiatan yang disetujui anggota.
Prinsip –prinsip Koperasi(lanjutan)No Prinsip –Prinsip Koperasi Implementasinya
4 Otonomi dan Kebebasan Menolong diri sendiri dan dikendalikan oleh anggotanya.Koperasi dapat bekerjasama dengan pihak-pihak lain.
5 Pendidikan, Pelatihan dan Informasi Untuk memajukan koperasi pelatihan , pendidikan kepada seluruh sumberdaya manusia koperasi.( anggota, pengurus, pengawas, karyawan)
6 Kerjasama diantara Koperasi Kerjasama secara lokal, nasional,regional dan internasional, akan memperkuat gerakan koperasi dan koperasi dapat memberikan pelayanan yang efektif bagi anggota-anggota.
7 Kepedulian terhadap komunitas Melalui kebijakan yang disetujui para anggota, koperasi-koperasi bekerja bagi pembangunan yang berkesinambungan dan komunitas-komunitas mereka.
Gagasan , Prinsip-prinsip dan Praktek Koperasi
Gagasan umum Prinsip Koperasi Praktek koperasi
Menolong diri sendiri Solidaritas
Saling bantu membantu melalui suatu perhimpunan atau swadaya berdasarkan solidaritas (kerjasama antara masing-masing pribadi orang)
•Dibentuknya perhimpunan koperasi di tingkat daerah, nasional dan internasional.• Kerjasama antar koperasi.•Bantuan dari luar, jika ada hanya bersifat sementara dan hanya bermaksud untuk membangun dan mengembangkan semangat kebersamaan/swadaya.
Pelayanan kepada anggota (peningkatan anggota-anggota melalui usaha pelayanan koperasi dan anggota-anggotanya)
• Menggunakan nama koperasi untuk maksud dan tujuan mengutamakan keperluan anggota.•Penetapan kebijaksanaan oleh para anggota atau wakil yang dipilih oleh mereka.•Pelayanan atas dasar mendekati biaya
Gagasan umum Prinsip Koperasi Praktek koperasi
Menolong diri sendiri Solidaritas
Identitas Pemilik bersama dan konsumen usaha koperasi
•Dibatasinya transaksi terhadap yang bukan anggota.•Dibutuhkan partisipasi setiap anggota dalam bidang keuangan secara perorangan.•Hanya anggota yang dapat dipilih menjadi anggota pengurus.•Simpanan ( saham ) hanya atas nama anggota.
Demokrasi Management dan pengawasan secara Demokratis dari perkumpulan koperasi secara keseluruhan dan dari usaha koperasi.
•Kedudukan yang sama dari para anggota.•Setiap orang masing-masing mempunyai satu suara,.•Pengambilan keputusan dengan dasar musyawarah mufakat dan suara terbanyak.•Rapat anggota sebagai kekuasaan tertinggi.•Partisipasi para anggota secara langsung atau tidak langsung dalam pengawasan koperasi.
Gagasan umum Prinsip Koperasi Praktek koperasi
Ekonomi Efisiensi Ekonomi perusahaan koperasi diukur dengan akibatnya untuk peningkatan anggota ( jangka panjang dan jangka pendek ).
•Diterapkan metode-metode administrasi modern dan management perusahaan bisnis.•Penetapan kebijaksanan ( policy making )oleh para anggota atau wakil-wakil yang dipilih.•Manajemen-diserahkan dalam tangan tenaga-tenaga yang terpilih dan bekerja penuh seharian ( full time )dan dengan menerima gaji .•Pekerjaan dilakukan oleh staf yang terdidikdan atau terlatih.•Penyediaan untuk alat-alat finansial yang memadai.•Luas bidang usaha yang cukup.•Transaksi-transaksi pelengkap bukan anggota, jika perlu.
Gagasan umum Prinsip Koperasi Praktek koperasi
Kebebasan Perkumpulan sukarela ( keanggotaan sukarela )
•Tidak ada hubungan yang dipaksakan.•Tidak ada pembatasan yang dibuat-buat.mengenai hak untuk keluar dari koperasi.
Otonomi dalam menentukan sasaran, membuat keputusan management
•Hak anggota untuk membuat dan memperbaiki anggaran dasar yang ada.•Hak anggota untuk melakukan transaksi bisnis bersama menurut kebijaksanaan yang diputuskan dalam AD/ART maupun dalam rapat anggota.
Gagasan umum Prinsip Koperasi Praktek koperasi
Keadilan Distribusi hasil-hasil usaha secara Adil dan Wajar. Distribusi hasil-hasil yang timbul dari operasi usaha koperasi, secara adil dan wajar.
•Imbalan terbatas terhadap modal yang diivestasikan.•Deviden atau bunga terbatas terhadap modal yang disetor.•SHU sebanding dengan transaksi-transaksi dengan usaha koperasi dengan anggota
Altruisme
Keanggotaan Terbuka •Tidak ada pembatasan yang dibuat-buat untuk penerimaan anggota-anggota baru.•Tidak ada diskriminasi terhadap semua orang sehubungan dengan agama, suku atau pun kepercayaan politik.•Status sama bagi angota lama maupun baru.
Gagasan umum Prinsip Koperasi Praktek koperasi
Altruisme
Dana cadangan yang tidak bisa dibagi ( sebagai modal sosial )
•Tidak ada klaim oleh seorang anggota terhadap dana cadangan.•Tidak ada distribusi dana yang tidak di-klaim, setelah likuidasi suatu perkumpulan, di antara anggota-anggotanya
Kemajuan sosial.melalui pendidikan
Pembangunan Pendidikan
•Pendidikan dan pelatihan dalam koperasi sebagai bagian dari struktur organisasinya.•Ketentuan untuk dapat mengalokasikan suatu persentase tertentu dari sisa hasil usaha ke dalam dana pendidikan.•Disyaratkannya suatu standar pendidikan minimum bagi calon anggota baru.
Penerapan Prinsip-Prinsip Koperasi pada Beberapa Jenis Koperasi
• Koperasi Konsumen:prinsip pendidikan harus terintegrasi dalam marketing,
• Koperasi Kredit : harus betul-betul untuk perlindungan anggota;
• Koperasi Produsen:( Koperta, Kop. Perikanan, Kop.Kehutanan, dsb,),perlu kesadaran dalampengembangan usaha anggota.
• Koperasi Pekerja: perlu dipertegas dalam kekompakan,
54
Prinsip Identitas Ganda Anggota
Anggota adalah pemilik (owner) dan sekaligus sebagai pengguna/pelanggan (User) bagi koperasi
Kedudukan Anggota sebagai Pengguna dalam Koperasi.
Jenis Koperasi Kedudukan Anggota
Koperasi konsumenKoperasi ProdusenKoperasi ProduksiKoperasi Simpan Pinjam
Pelanggan/Pembeli barang & jasa konsumsiPembeli bahan (input) & penjual produk (output)Pekerja KoperasiPenyimpan dan Peminjam
PERAN GANDA ANGGOTA KOPERASI
SEBAGAI PEMILIK
Partisipasi dalam kontribusi
modal/membiayai Koperasi
(S. Pokok , S. Wajib , S.
Sukarela,dll)
Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan Partisipasi dalam
pengawasanPartisipasi dalam
menanggung resiko
SBG. PENGGUNA JASAMemanfaatkan
Pelayanan KoperasiPartisipasi dalam memberli
barang/jasa kebutuhan komsumsi(kopKonsumen)
Partisipasi dalam memanfaatkan jasa simpanan dan pinjaman (Kop. Simpan
Pinjam)Partipasi dalam pembelian
bahan baku dan input lainnya untuk kebutuhan produksi
anggota (Kop produsen/kop pengadaan)
Partisipasi dalam menjual hasil produksi atau output
produksi(kop produsen /kop pemasaran
Karakteristik Koperasi
• Dibentuk oleh sekelompok individu yang paling sedikit memiliki satu kepentingan atautujuan ekonomi yang sama ( disebut “ kelompok koperasi”).
• Atas dasar kekuatan dan kemampuan sendiri, kelompok bermaksud meraih keadaan ekonomi yang lebih baik (disebut “self-helf”).
• Sebagai alat untuk mencapai keadaan yang lebih baik, dibentuklah perusahaan yang didirikan, dimodali/dibiayai, dikelola,diawasi dan dimanfaatkan sendiri oleh anggotanya(disebut”perusahaan koperasi”).
• Tugas pokok perusahaan koperasi adalh menyelenggarakan pelayanan-pelayanan barang/jasa dalam rangka menunjang perbaikan ekonomi rumah tangga anggota ( disebut”promosianggota”).
57
Orientasi Koperasi
• Sebagai organisasi sosiol-ekonomi, koperasi bergerak untuk mencapai tujuannya.
• Tujuan universal koperasi “mempromosikan anggota”. Di Indonesia diterjemahkan menjadi “meningkatkan kesejahteraan anggota”.
• Sukses koperasi harus diukur dari keberhasilannya dalam mempromosikan anggota/meningkatkan kondisi ekonomi anggota/perbaikan ekonomi anggota.
• Bila anggota merupakan unit usaha,maka koperasi bertugas memperkuat dan mengembangkan usaha anggota.
• Bila anggota adalah unit komsumsi,
• Maka koperasi bertugas meningkatkan kemampuan komsumsi anggota
58
• Koperasi dibentuk bukan untuk mengejar keuntungan bagi perusahaan koperasi sendiri, melainkan diberi tugas melayani anggotanya, agar anggotanya meraih keuntungan yang lebih baik.
• Keberhasilan perusahaan kapitalistik diukur
dari kemampuan meraih laba, perusahaan Koperasi diukur dari kemampuannya memperbaiki kondisi ekonomi rumah tangga para anggotanya.
Filsafat hukum
Menurut Soetikno Fisafat hukum mencari hakikat dari pada
hukum yang menyelidiki kaidah hukum sebagai pertimbangan nilai-nilai
Menurt Soedjono Dirdjosisworo Filsafat hukum penghayatan kefisafatan yang
dianut orang atau masyarakat atau negara tentang hakikat ciri-ciri serta landasan berlakunya hukum
Menurut Mahadi Filsafat hukum adalah falsafah tentang
hukum,falsafah tentang segala sesuatu di bidang hukum secara mendalam sampai keakar-akarnya secara sistimatis pendirian atau penghayatan kefilsaftan yang dianut
Menurut Utrecht Filsafat hukum memberi jawaban atas
pertanyaan seperti; Apakah hukum itu sebenarnya? (persoalan adanya dan tujuan hukum), Apakah sebabnya maka kita mentaati hukum ? ( persoalan berlakunya hukum). Apakah keadilan yang menjadi ukuran untuk baik buruknya hukum itu ? (persoalan keadilan hukum).Inilah pertanyaan pertanyaan yang sebenarnya dijawab oleh ilmu hukum.
Filsafat hukum mencoba memberi dasar kekuatan mengikat dari hukum yaitu apakah ditaatinya hukum itu, karena hukum itu dibentuk oleh pejabat yang berwenang atau memang masyarakat mengikutinya karena hukum tersebut sebagai suatu hukum yang hidup didalam masyarakat.
Peranan Hukum
• Pemeliharaan ketertiban dan kepastian hukum
• Pembagian hak dan kewajiban di antara anggota masyarakat
• Distributor wewenang untuk mengambil keputusan dalam masalah publik
• Pelerai perselisihan-perselisihan
Faktor-faktor yang mendukung berfungsinya hukum secara efektif antara
lain dapat dilihat dari :
• Kaidah hukum atas peraturan itu sendiri• Petugas yang menjalankan atau yang
menetapkan• Fasilitas yang diharapkan akan dapat
mendukung pelaksanaan kaidah hukum• Kesadaran hukum warga masyarakat.
• Fungsi hukum sebagai “social engineering” dan “agent development”
Menurut Soerjono Soekanto ; Dalam penerapan peraturan perundang-
undangan, untuk mengetahui berfungsi atau tidaknya kaidah hukum atau peraturan dapat dilihat dari:
• Apakah peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu cukup sistematis dan jelas
• Apakah peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu cukup sinkron, artinya secara hirarki dan horizontal tidak ada pertentangan?
• Apakah secara kuantitatif dan kualitatif peraturan yang mengatur bidang kehidupan tertentu telah cukup memadai.
• Apakah penerbitan peraturan-peraturan tertentu adalah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada?
• Menurut Ismail Saleh:
Berperannya hukum dalam kehidupan masyarakat akan meningkatkan wibawa hukum sebagai perwujudan nyata dari konfigurasi yang serasi dan seimbang dan setiap unsur hukum yang berakar dari kesadaran serta ketaatan terhadap hukum sehingga dapat melahirkan suasana aman, tertib dan berintikan keadilan.
Positivitas Hukum
• “Positivitas” kaidah hukum adalah ditetapkannya kaidah hukum dalam sebuah aturan hukum oleh pengemban kewenangan hukum oleh yang berwenang(bevoegde rechtsautoriteit), aturan hukum ini disebut “aturan hukum positif “
• Hukum positif merupakan terjemahan dari “ ius positum”( hukum yang ditetapkan)
Kedudukan Hukum Koperasi Dalam Tata Hukum /H.Positif
Menurut Munkner Hukum Koperasi adalah seperangkat aturan hukum
yang dibuat untuk mengatur organisasi khusus /khas yang berciri kembar, yaitu :
a. Suatu perhimpunan orang-orang dengan keanggotaan berubah-ubah, dengan menekankan pada keikutsertaan pribadi para indiviudu yang membentuk himpunan tersebut, tetapi pada waktu yang bersamaan dengan pola organisasi yang juga, meperkenankan perhimpunan tersebut hidup selama jangka waktu yang lebih lama terlepas dari perubahan keanggotaannya, dan
• b. Suatu badan usaha yang harus terus menerus secara ekonomis dan efisiensi untuk dapat berkompetensi dengan badan usaha lainnya, tetapi pada waktu yang bersamaan harus dikelola sedemikian rupa, sehingga tujuan khusus koperasi memajukan anggota secara efektif dipatuhi oleh para pengurus/pengelola koperasi sebagai pedoman pokok bagi penetapan kebijakan
Dasar pembentukan hukum positif Indonesia
• Dasar tertib hukum Undang-Undang No.10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang telah diubah menjadi UU No.2 Tahun 2011 sebagai berikut;
1. UUD RI 1945 2. Undang-Undang/Perpu 3. Peraturan Pemerintah 4 Peraturan Presiden 5. Peraturan Daerah
• Sejalan dengan teori yang dikemukan oleh Hans Kelsen tentang ‘Stufen Theori” tentang ketentuan urutan perundang-undangan diatur berdasarkan urutan yang membentuk struktur piramida, artinya peraturan hukum positif harus dibuat dari atas secara bertingkat “grundnorm” ke bawah yaitu dari hirakhi tersebut tercermin adanya kekuasaan pada suatu badan untuk membuat hukum yang secara kontinue/estafet berdasarkan tingkata pandelegasian dari atas kebawah
• Kesimpulan, hukum positif harus merupakan mata rantai yang tersusun secara piramida mulai dari Supra srtukturnya (nilai dasar), adanya Infra Strukutur ( Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Perda) dan ada instrumennya ( pengaturan pelaksananya)
Prinsip-prinsip kopersi dan perundang-undang koperasi
• Prinsip-prinsip Koperasi adalah merupakan ide-ide /petunjuk yang menentukan sifat-sifat/ ciri-ciri penting suatu perkumpulan koperasi sebagai bentuk organisasi yang membedakan koperasi dari bentuk-bentuk organisasi lainnya.
• Suatu undang-undang koperasi di dalam ketentuan pasal-pasalnya harus sejalan dengan prinsip-prinsip koperasi yang dijadikan sebagai dasar.penyusunan
Definisi yuridis koperasi
• Tujuan pendefinisian koperasi dalam undang-undang koperasi adalah untuk membedakan perkumpulam koperasi secara jelas dari organiasasi lainnya dan untuk mengaris bawahi karakteristik koperasi
• Pembuat undang-undang harus menganalisa sistem prinsip-prinsip koperasi dan menyeleksi unsur-unsur yang penting untuk struktur organisasi koperasi tsb.
• Struktur organisasi koperasi ditentukan oleh watak ganda koperasi sebagai kesatuan sosial dan ekonomi suatu kelompok orang (perkumpulan dan sebagai suatu perusahaan.
Perkembangan Peraturan Perundang-undangan Koperasi Indonesia
• Staatsblad Tahun 1915 No 431. Verordening op de Cooperative ( Koninkljk Besluit 7 April 1015. Peraturan perkumpulan koperasi inimerupakan salinan dari peraturan perkumpulan koperasi di negeri Belanda tahun 1876, sehingga peraturan ini tidak bermanfaat dan tidak sesuai dengan kondisi di Indonesia.
• Saatsblad Tahun 1933 No 108. Algemene Regeling op de Cooperative Verenegingen ( Stb.1933-108). Peraturan initidak sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia karena merupakan konkordan dengan peraturan koperasi di negeri Belanda tahun 1925,sehingga tidak sesuai dengan kondisi di Indonesia danmengakibatkan koperasi mengalami kemunduran.
•
• Undang-undang Nomor 23 Tahun 1942, dikeluarkan pada saat pendudukan Jepang. Pada saat itu perkembangan koperasi mengalami kehancuran, orang yang mendirikan perkumpulan termasuk koperasi harus terlebih dahulu mendapat izin dari pembesar setempat (Suchukan Residen). Pemerintah Jepang mendirikan Kumiai, sebenarnya bukan koperasi, akan tetapi sebagai alat untuk keperluan mengumpulkan bahan untuk peperangan sehingga saat itu semangat berkoperasi semakin mundur, karena menyimpang dari tujuan dan fungsi koperasi.
• • Staatblad Tahun 1948 No 179, yang dikeluarkan oleh pemerintah
Federal Belanda Regeling Cooperative Verenegingen 1949 ( Stb.1949-179), yang berlaku bagi golongan Bumi Putra. Peraturan ini disahkandi Jakarta, pada tanggal 7 Juli 1949 dan diundangkan tanggal 15 Juli1949.
• Undang-Undang Perkumpulan Koperasi Nomor 79 tahun 1958. Dikeluarkan pada tanggal 27 Oktober1958. Pemerintah juga mengeluarkan peraturan pelaksanaanya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1959 Tentang Perkembangan Gerakan Koperasi.
• Undang-Undang Perkumpulan Koperasi Nomor 14 tahun 1965. Undang- undang ini diundangkan pada tanggal 2 Agustus 1965, bersamaan dengan dilangsungkan Musyawarah Nasional Koperasi II di Jakarta. Undang-undang ini bersifat politik dan dalam kenyataanya tidak pernah berlaku seara efektif.
• Undang-Undang Perkumpulan Koperasi Nomor 12 Tahun 1967 Tentang Pokok-Pokok Perkoperasian. Undang- undang ini diundangkan pada tanggal 18 Desember 1967. Undang-undang ini meletakkan dasar pola pemikiran ekonomi bagi gerakan koperasi dan memberikan peluang yang luas bagi koperasi.
• Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian. Undang- undang ini diundangkan pada tanggal 21 Oktober 1992, dibuat untuk menyesuaikan dengan perkembangan keadaan.
Perbandingan Sistem-Sistem Ekonomi
Negara-Negara
Ideologi/ Ajaran
Faktor Dominan Sektor-Sektor
Ket
Barat-Kapitalis Kapitalisme Swasta Pemerintah Swasta
Sosialis Sosialisme Pemerintah Pemerintah, Koperasi, Swasta
Komunis Komunisme Pemerintah Pemerintah Koperasi
Indonesia Koperativisme
(Sosial Ek.Pancasila
Sosial Ekonomi Kerakyatan
Koperasi Sebagai Sistem PemerintahKoperasi,Swasta
Seabgai bagian sistem
Perekonomian Nasional
berdasar UUD 1945 Pasal 33
ETIKA KEPERILAKUAN KOPERASI
• Ciri Perilaku kooperatif :
a. Kepedulian sosial
b. Sikap percaya diri
c. Sikap kebersamaan• Berinteraksi secara harmoni;• Bekerja secara terbuka (transparan);• Bersatu dalam transaksi (efisiensi);• Berorientasi pada potensi yang pasti , yaitu anggota.
81
Perilaku anggota koperasiSadar Diri
Yakin diri
Percaya diri
Siap diri
Siap mandiri
Bahwa dirinya adalah memiliki kepentingan ekonomi yang sulit dipecahkan secara individual (sebagai konsumen atau produsen)
Bahwa dengan tindakan bersama (joint action) kelemahan-kelemahan diri secara individual itu bisa teratasi (hukum skala usaha dan hukum permintaan dan penawaran)
Bahwa memiliki tata nilai serta mekanisme yang menjamin munculnya sifat-sifat unggul bersaing dengan badan-badan usaha bukan koperasi, yaitu melalui solidaritas/kenersamaan
Untuk bekerja sama saling membatu atas dasar kemerdekaan dan kesamaan derajat slaing tergantungan dalam membina kebersamaa, saling membutuhkan dalam memenuhi kepentingan ekonomi, saling memperkuat dalam menghadapi persaingan, dan saling menguntungkan dalam usaha.
Mandiri dalam kebersamaan melalui proses :
- pengambilan keputusan bersama;- memperkuat modal koperasi ;- menggunakan jasa koperasi;- mengawasi koperasi;- menanggung resiko bersama, jika diperlukan
Perilaku Pengurus
• Pengurus pada prinsipnya adalah anggota
• Tugas utama pengurus menjalankan organisasi sesuai prinsip-prinsip koperasi (tranparansi manjemen) dan efisien usaha.
83
Perilaku Pengawas
• Melakukan pengaeasanjalannya organisasidan usahakopearsi agar harmoni-transparansi-efisiensi dan kepastian usaha.dapat benar-benar terpeliharadanmeningakat.
• Menilai perilaku pengurus sudah sesuai denga nilai etika ,prinsip-prinsipkoperasi dalaminteraksinya dengan anggota, dengan koperasi sekunder, ,karyawan mayupun lingkunganmakro.
84
PELAYANAN KEPADA ANGGOTA • Kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh
badan usaha koperasi ditujukan pada pemberian pelayanan anggota untuk meningkatkan usaha dan rumah tangga anggotanya,
• transaksi anggota dengan koperasi harus diatur secara jelas, dilakukan atas dasar saling menguntungkan, atas dasar kepercayaan dan efisiensi pelayanan terhadap anggota harus benar-benar diperhatikan oleh pengurus koperasi.
Perilaku Pembina• Pembina ( pemerintah, organiasai gerakan
koperasi,LSM yang peduli pada koperasi) harus memahami karakter koperasi (jatidiri koperasi dalam pengelolaan koperasi.
• Mengayomi, memotivasi dan memfasiltasi agar koperasi tumbuh dan berkembang.
• Sikap sabar, karena koperasi pada dasarnya merupakan proses perubahan nilai-nilai budaya yang membutuhan waktu dalam pengembanganya.
86
SEKIAN
TERIMA KASIH
top related