form survei provinsi sulawesi tenggara (kendari)
Post on 21-Feb-2018
247 Views
Preview:
TRANSCRIPT
-
7/24/2019 Form Survei Provinsi Sulawesi Tenggara (Kendari)
1/36
KEGIATAN PENYIAPAN MATERI TEKNIS PENINJAUAN KEMBALI RTR PULAU SULAWESI
FORM A : PANDUAN PERJALANAN SURVEY
FORM B : PANDUAN SURVEY SEKUNDER
FORM C : DAFTAR KEBUTUHAN DATA SEKUNDER (FORM SURVEY INSTANSI)
FORM D : KUESIONER PENINJAUAN KEMBALI RTR PULAU SULAWESI
FORM E : KAK PENJARINGAN MASUKAN PEMERINTAH DAERAH
-
7/24/2019 Form Survei Provinsi Sulawesi Tenggara (Kendari)
2/36
FORM A
PANDUAN PERJALANAN SURVEY
Target pelaksanaan perjalanan dinas dalam rangka survey dan diskusi di Provinsi Sulawesi
Tenggara (Kota Kendari):
1. Koordinasi dengan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.
2. Koordinasi dengan Bappeda Provinsi Sulawesi Tenggara.
3. Penjelasan umum kegiatan penyiapan materi teknis peninjauan kembali RTR Pulau
Sulawesi.
4. Penjelasan KAK Penjaringan Masukan Pemerintah Daerah kepada Bappeda dalam
rangka workshop di Makassar.
5. Pengumpulan data / survey sekunder pada intansi-intansi terkait di lingkungan
Provinsi Sulawesi Tenggara.
6. Kuesioner Peninjauan Kembali RTR Pulau Sulawesi.
Tabel A.1 Jadwal Acara Perjalanan Survey
KeberangkatanMinggu, 18 Oktober 2015 14.00 selesai Berangkat dari Jakarta
Kegiatan Survey Hari ke-1
Senin, 19 Oktober 2015 08.00 11.30 Koordinasi dengan Bappeda ProvinsiSulawesi Tenggara dan SurveySekunder
11.30 13.00 Istirahat
13.00 17.00 Survey Sekunder
Kegiatan Survey Hari ke-2
Selasa, 20 Oktober 2015 08.00 11.30 Survey Sekunder
11.30 13.00 Istirahat
13.00 17.00 Survey Sekunder
Kegiatan Survey Hari ke-3
Rabu, 21 Oktober 2015 08.00 11.30 Survey Sekunder11.30 13.00 Istirahat
13.00 17.00 Survey Sekunder
Kegiatan Survey Hari ke-4
Kamis, 22 Oktober 2015 08.00 11.30 Survey Sekunder
11.30 13.00 Istirahat
13.00 17.00 Survey Sekunder
Kegiatan Survey Hari ke-5
Jumat, 23 Oktober 2015 08.00 11.30 Survey Sekunder
11.30 13.00 Istirahat
13.00 17.00 Survey Sekunder
Kepulangan
Sabtu, 24 Oktober 2015 08.00 selesai Pulang Ke Jakarta
A1
-
7/24/2019 Form Survei Provinsi Sulawesi Tenggara (Kendari)
3/36
FORM B
PANDUAN SURVEY SEKUNDER
Tujuan Survey :
Identifikasi isu-isu strategis dan kebutuhan data pada kegiatan penyiapan materi teknis
peninjauan kembali RTR Pulau Sulawesi
Sasaran Survey :
1. Identifikasi isu-isu strategis Provinsi Sulawesi Tenggara; dan
2. Terkumpulnya data-data yang diperlukan untuk kegiatan penyiapan materi teknispeninjauan kembali RTR Pulau Sulawesi.
Metoda Pengumpulan Data :
Secara umum, metoda pengumpulan data/informasi serta alat bantu yang digunakan
dalam kegiatan survei lapangan ini meliputi :
Tabel B.1 Metoda Pengumpulan Data
No. Metode Pengumpulan Data Alat Bantu
1. Pengumpulan data sekunder Daftar kebutuhan data per aspek
Daftar kebutuhan data per instansi
Surat ijin survey
2. kuesioner untuk dinas terkait Kuesioner
Surat ijin survey
1. Pengumpulan Data Sekunder
Kegiatan pengumpulan data sekunder merupakan kegiatan pengumpulan data yang
telah dilakukan oleh pihak lain. Pengumpulan data sekunder ini dilakukan pada
berbagai instansi terkait. Data yang dikumpulkan dapat berupa dokumen, data statistik,
tabel, peta, gambar, dan lain sebagainya. Daftar cek data yang dibutuhkan terdapat
pada Form C, dilengkapi dengan jenis data dan instansi yang perlu di survey.
2. Kuesioner
Kuesioner dilakukan untuk menggali informasi secara mendalam mengenai isu-isu
strategis di Provinsi Sulawesi Tenggara. Panduan Kuesioner terdapat pada Form D.
B1
-
7/24/2019 Form Survei Provinsi Sulawesi Tenggara (Kendari)
4/36
FORM C
DAFTAR KEBUTUHAN DATA SEKUNDER
No. Nama Instansi
1. Badan Perencanaan Daerah (BAPEDA) Provinsi Sulawesi Tenggara
2. Badan Lingkungan Hidup (BLH) Provinsi Sulawesi Tenggara
3. Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Tenggara
4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi SulawesiTenggara
5. Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Provinsi SulawesiTenggara
6. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara
7. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tenggara
8. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Tenggara
9. Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tenggara
10. Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Tenggara
11. Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara
12. Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara
13. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tenggara
14. Balai Wilayah Sungai Sulawesi IV
15. Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Tenggara
16. PT. Pelindo IV Kendari
C1
-
7/24/2019 Form Survei Provinsi Sulawesi Tenggara (Kendari)
5/36
1. INSTANSI : BADAN PERENCANAAN DAERAH (BAPEDA) PROVINSI SULAWESI TENGGARA
No DataJenis Data
Tahun DataKeterangan
Dokumen Peta Statistik Ada Tidak
1 RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara v Terbaru
2 RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara v Terbaru
3 RTRW Provinsi Sulawesi Tenggara v v v Terbaru
4 Kebijakan & Rencana Pengembangan Sektoral Provinsi Sulawesi Tenggara v v v Terbaru5 Peraturan-peraturan daerah atau kebijaksanaan pemerintah lainnya tentang
pelaksanaan pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggarav v v Terbaru
6 Studi terkait v v v Terbaru
Bukti Pengesahan Pengambilan Data:(Bukti ini merupakan tanda bukti bahwa data yang diambil merupakan data yang bersumber dari instansi yang bersangkutan)
Mengetahui,Bappeda Provinsi Sulawesi Tenggara, ........................................... 2015
(Tanda Tangan dan Cap)
Bappeda Provinsi Sulawesi Tenggara
Nama :
Jabatan :
NIP :
C2
-
7/24/2019 Form Survei Provinsi Sulawesi Tenggara (Kendari)
6/36
2. INSTANSI : BADAN LINGKUNGAN HIDUP (BLH) PROVINSI SULAWESI TENGGARA
No DataJenis Data
Tahun DataKeterangan
Dokumen Peta Statistik Ada Tidak
1 Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) v Terbaru
2 Dokumen Izin Lingkungan (amdal) v Terbaru
3 Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Lingkungan Hidup v Terbaru
4 Data Kualitas Air Sungai, Air Laut, Udara Ambien, Emisi Kendaraan,Kualitas Limbah Padat, Kualitas Limbah Cair, Sumber Pencemar, KualitasTanah
v Terbaru
5 Studi Terkait v Terbaru
Bukti Pengesahan Pengambilan Data:(Bukti ini merupakan tanda bukti bahwa data yang diambil merupakan data yang bersumber dari instansi yang bersangkutan)
Mengetahui,BLH Provinsi Sulawesi Tenggara, ........................................... 2015
(Tanda Tangan dan Cap)
BLH Provinsi Sulawesi Tenggara
Nama :
Jabatan :
NIP :
C3
-
7/24/2019 Form Survei Provinsi Sulawesi Tenggara (Kendari)
7/36
3. INSTANSI : BADAN PUSAT STATISTIK (BPS) PROVINSI SULAWESI TENGGARA
No DataJenis Data
Tahun DataKeterangan
Dokumen Peta Statistik Ada Tidak
1 Provinsi Sulawesi Tenggara Dalam Angka v 2010 - 2014
2 Kota/Kabupaten dalam Angka v 2010 - 2014
3 PDRB Provinsi Sulawesi Tenggara v 2010 - 2014
4 PDRB Kota/Kabupaten v2010 - 2014
5 Studi Terkait v 2010 - 2014
Bukti Pengesahan Pengambilan Data:(Bukti ini merupakan tanda bukti bahwa data yang diambil merupakan data yang bersumber dari instansi yang bersangkutan)
Mengetahui,BPS Provinsi Sulawesi Tenggara, ........................................... 2015
(Tanda Tangan dan Cap)
BPS Provinsi Sulawesi Tenggara
Nama :
Jabatan :NIP :
C4
-
7/24/2019 Form Survei Provinsi Sulawesi Tenggara (Kendari)
8/36
4. INSTANSI : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) PROVINSI SULAWESI TENGGARA
No DataJenis Data
Tahun DataKeterangan
Dokumen Peta Statistik Ada Tidak
1 Daerah Rawan Bencana v v v Terbaru
2 Potensi Rawan Bencana v v v Terbaru
3 Sebaran Kejadian Bencana Per Kota/Kabupaten v v v Terbaru
4 Kawasan Evakuasi Bencanav v
vTerbaru
5 Studi Terkait v v v Terbaru
Bukti Pengesahan Pengambilan Data:(Bukti ini merupakan tanda bukti bahwa data yang diambil merupakan data yang bersumber dari instansi yang bersangkutan)
Mengetahui,BPBD Provinsi Sulawesi Tenggara, ........................................... 2015
(Tanda Tangan dan Cap)
BPBD Provinsi Sulawesi Tenggara
Nama :
Jabatan :NIP :
C5
-
7/24/2019 Form Survei Provinsi Sulawesi Tenggara (Kendari)
9/36
5. INSTANSI : DINAS PEKERJAAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA
No DataJenis Data
Tahun DataKeterangan
Dokumen Peta Statistik Ada Tidak
1 Data Jaringan Jalan Nasional v v Terbaru
2 Rencana Jaringan Jalan Nasional v v Terbaru
3 Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi v v Terbaru
4 Rencana Pengembangan Kawasan Permukimanv v Terbaru
5 Studi Terkait v v Terbaru
Bukti Pengesahan Pengambilan Data:(Bukti ini merupakan tanda bukti bahwa data yang diambil merupakan data yang bersumber dari instansi yang bersangkutan)
Mengetahui,Dinas PU Provinsi Sulawesi Tenggara, ........................................... 2015
(Tanda Tangan dan Cap)
Dinas PU Provinsi Sulawesi Tenggara
Nama :
Jabatan :NIP :
C6
-
7/24/2019 Form Survei Provinsi Sulawesi Tenggara (Kendari)
10/36
6. INSTANSI : DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMASI SULAWESI TENGGARA
No DataJenis Data
Tahun DataKeterangan
Dokumen Peta Statistik Ada Tidak
1 Data Transportasi Darat v v Terbaru
2 Data Transportasi Laut dan ASDP v v Terbaru
3 Data Transportasi Udara v v Terbaru
4 Masterplan Transportasiv v Terbaru
5 Alur Pelayaran v v
5 KKOP v v
6 Studi Terkait v v Terbaru
Bukti Pengesahan Pengambilan Data:(Bukti ini merupakan tanda bukti bahwa data yang diambil merupakan data yang bersumber dari instansi yang bersangkutan)
Mengetahui,Dinas Perhubungan, Komunikasi dan InformasiProvinsi Sulawesi Tenggara, ........................................... 2015
(Tanda Tangan dan Cap)
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Provinsi SulawesiTenggara
Nama :
Jabatan :
NIP :
C7
-
7/24/2019 Form Survei Provinsi Sulawesi Tenggara (Kendari)
11/36
7. INSTANSI : DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN SULAWESI TENGGARA
No DataJenis Data
Tahun DataKeterangan
Dokumen Peta Statistik Ada Tidak
1 Data Sentra Unggulan v v Terbaru
2 Data Komoditi Exsport v v Terbaru
3 Data Komoditi Import v v Terbaru
4 Profil Perindustrianv v Terbaru
5 Studi Terkait v v Terbaru
Bukti Pengesahan Pengambilan Data:(Bukti ini merupakan tanda bukti bahwa data yang diambil merupakan data yang bersumber dari instansi yang bersangkutan)
Mengetahui,Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tenggara, ........................................... 2015
(Tanda Tangan dan Cap)
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi SulawesiTenggara
Nama :
Jabatan :
NIP :
C8
-
7/24/2019 Form Survei Provinsi Sulawesi Tenggara (Kendari)
12/36
8. INSTANSI : DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA SULAWESI TENGGARA
No DataJenis Data
Tahun DataKeterangan
Dokumen Peta Statistik Ada Tidak
1 Karakteristik budaya (suku, adat, agama, dan ras). v v Terbaru
2 Data Objek Wisata v v Terbaru
3 Rencana Induk Pariwisata v v Terbaru
4 Data Wisatawanv v Terbaru
5 Studi Terkait v v Terbaru
Bukti Pengesahan Pengambilan Data:(Bukti ini merupakan tanda bukti bahwa data yang diambil merupakan data yang bersumber dari instansi yang bersangkutan)
Mengetahui,Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Tenggara, ........................................... 2015
(Tanda Tangan dan Cap)
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi SulawesiTenggara
Nama :
Jabatan :
NIP :
C9
-
7/24/2019 Form Survei Provinsi Sulawesi Tenggara (Kendari)
13/36
9. INSTANSI : DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN SULAWESI TENGGARA
No DataJenis Data
Tahun DataKeterangan
Dokumen Peta Statistik Ada Tidak
1 Potensi Tanaman Pangan dan holtikutura v v Terbaru
2 Komoditas Unggulan Provinsi v v Terbaru
3 LP2B v v Terbaru
4 Studi Terkaitv v Terbaru
Bukti Pengesahan Pengambilan Data:(Bukti ini merupakan tanda bukti bahwa data yang diambil merupakan data yang bersumber dari instansi yang bersangkutan)
Mengetahui,Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tenggara, ........................................... 2015
(Tanda Tangan dan Cap)
Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tenggara
Nama :
Jabatan :
NIP :
C10
-
7/24/2019 Form Survei Provinsi Sulawesi Tenggara (Kendari)
14/36
10. INSTANSI : DINAS PERKEBUNAN SULAWESI TENGGARA
No DataJenis Data
Tahun DataKeterangan
Dokumen Peta Statistik Ada Tidak
1 Potensi Daerah v v Terbaru
2 Komoditas Unggulan v v Terbaru
3 Studi terkait v v Terbaru
Bukti Pengesahan Pengambilan Data:(Bukti ini merupakan tanda bukti bahwa data yang diambil merupakan data yang bersumber dari instansi yang bersangkutan)
Mengetahui,Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Tenggara, ........................................... 2015
(Tanda Tangan dan Cap)
Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Tenggara
Nama :
Jabatan :
NIP :
C11
-
7/24/2019 Form Survei Provinsi Sulawesi Tenggara (Kendari)
15/36
11. INSTANSI : DINAS KEHUTANAN SULAWESI TENGGARA
No DataJenis Data
Tahun DataKeterangan
Dokumen Peta Statistik Ada Tidak
1 Data Kawasan Konservasi v v Terbaru
2 Data dan Luas Lahan Kritis v v Terbaru
3 Data dan Luas Tutupan Lahan v v Terbaru
4 Luas Kawasan Hutan v v Terbaru5 Produksi Hasil Hutan v v Terbaru
6 Studi terkait v v Terbaru
Bukti Pengesahan Pengambilan Data:(Bukti ini merupakan tanda bukti bahwa data yang diambil merupakan data yang bersumber dari instansi yang bersangkutan)
Mengetahui,Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara, ........................................... 2015
(Tanda Tangan dan Cap)
Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara
Nama :Jabatan :
NIP :
C12
-
7/24/2019 Form Survei Provinsi Sulawesi Tenggara (Kendari)
16/36
12. INSTANSI : DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL SULAWESI TENGGARA
No DataJenis Data
Tahun DataKeterangan
Dokumen Peta Statistik Ada Tidak
1 Data Geologi v v Terbaru
2 Data Mineral v v Terbaru
3 Data Air Tanah v v Terbaru
4 Data Panas Bumi v v Terbaru5 Data Ketenagalistrikan v v Terbaru
6 Data Migas v v Terbaru
7 Studi terkait v v Terbaru
Bukti Pengesahan Pengambilan Data:(Bukti ini merupakan tanda bukti bahwa data yang diambil merupakan data yang bersumber dari instansi yang bersangkutan)
Mengetahui,Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara, ........................................... 2015
(Tanda Tangan dan Cap)
Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara
Nama :
Jabatan :
NIP :
C13
-
7/24/2019 Form Survei Provinsi Sulawesi Tenggara (Kendari)
17/36
13. INSTANSI : DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA
No DataJenis Data
Tahun DataKeterangan
Dokumen Peta Statistik Ada Tidak
1 Masterplan Agropolitan/Minapolitan v v Terbaru
2 RZWP3K Provinsi v v Terbaru
3 Daerah Alur Pelayaran v v Terbaru
4 Potensi Kelautan dan Perikanan v v Terbaru5 Studi terkait v v Terbaru
Bukti Pengesahan Pengambilan Data:(Bukti ini merupakan tanda bukti bahwa data yang diambil merupakan data yang bersumber dari instansi yang bersangkutan)
Mengetahui,Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tenggara, ........................................... 2015
(Tanda Tangan dan Cap)
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tenggara
Nama :
Jabatan :NIP :
C14
-
7/24/2019 Form Survei Provinsi Sulawesi Tenggara (Kendari)
18/36
14. INSTANSI : BALAI WILAYAH SUNGAI SULAWESI IV
No DataJenis Data
Tahun DataKeterangan
Dokumen Peta Statistik Ada Tidak
1 Jaringan Sungai v v Terbaru
2 Jaringan Irigasi v v Terbaru
3 Hidrologi v v Terbaru
4 Wilayah Sungai v v Terbaru5 Waduk dan Bendungan v v Terbaru
6 Studi terkait v v Terbaru
Bukti Pengesahan Pengambilan Data:(Bukti ini merupakan tanda bukti bahwa data yang diambil merupakan data yang bersumber dari instansi yang bersangkutan)
Mengetahui,Balai Wilayah Sungai Sulawesi IV, ........................................... 2015
(Tanda Tangan dan Cap)
Balai Wilayah Sungai Sulawesi IV
Nama :Jabatan :
NIP :
C15
-
7/24/2019 Form Survei Provinsi Sulawesi Tenggara (Kendari)
19/36
15. INSTANSI : KANTOR WILAYAH BPN PROVINSI SULAWESI TENGGARA
No DataJenis Data
Tahun DataKeterangan
Dokumen Peta Statistik Ada Tidak
1 Data Pertanahan v v Terbaru
2 Renstra v v Terbaru
3 Studi terkait v v Terbaru
Bukti Pengesahan Pengambilan Data:(Bukti ini merupakan tanda bukti bahwa data yang diambil merupakan data yang bersumber dari instansi yang bersangkutan)
Mengetahui,Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Tenggara , ........................................... 2015
(Tanda Tangan dan Cap)
Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Tenggara
Nama :
Jabatan :
NIP :
C16
-
7/24/2019 Form Survei Provinsi Sulawesi Tenggara (Kendari)
20/36
16. INSTANSI : PT. PELINDO IV KENDARI
No DataJenis Data
Tahun DataKeterangan
Dokumen Peta Statistik Ada Tidak
1 Profil Pelabuhan v v Terbaru
2 Data Exsport v v Terbaru
3 Data Import
4 Rencana Pengembangan Pelabuhan5 Studi terkait v v Terbaru
Bukti Pengesahan Pengambilan Data:(Bukti ini merupakan tanda bukti bahwa data yang diambil merupakan data yang bersumber dari instansi yang bersangkutan)
Mengetahui,PT. PELINDO IV Makassar, ........................................... 2015
(Tanda Tangan dan Cap)
PT. PELINDO IV Kendari
Nama :
Jabatan :NIP :
C17
-
7/24/2019 Form Survei Provinsi Sulawesi Tenggara (Kendari)
21/36
Halaman 1 dari 13
KuesionerPenyiapan Materi Peninjauan Kembali RTR Pulau Sulawesi.
KUESIONER PENYIAPAN MATERI PENINJAUAN KEMBALIRENCANA TATA RUANG (RTR) PULAU SULAWESI
Data Responden
Nama :
Jabatan :
Instansi :
Alamat :
Tlp/HP :
Alamat Email :
Pemerintah Provinsi : Website Pemprov. :
Penjelasan pengisian kuesioner
1. Kuesioner ini bertujuan untuk mendapat masukan dari Pemerintah Provinsi
dalam rangka penyiapan materi peninjauan kembali RTR Pulau Sulawesi.
2. Kuesioner terdiri dari dua (2) bagian, yaitu pertanyaan yang didasarkan padaisu dan kedua didasarkan pada muatan materi RTR Pulau Sulawesi itu sendiri.
3. Teknis pengisian kuesioner cukup dengan memberikan tanda centang 0
pada jawaban yang Anda anggap benar atau bersesuaian dengan fakta
lapangan. Jawaban boleh lebih dari satu.
4. Masukan dari Anda akan menjadi pertimbangan yang sangat penting dalam
pelaksanaan materi peninjauan kembali RTR Pulau Sulawesi, dan oleh karena
itu dimohon untuk mengisinya dengan penuh tanggung jawab, teliti danlengkap.
A. ISU PENATAAN RUANG WILAYAH NASIONAL
1. Apakah pertumbuhan penduduk dan pola persebarannya yang cenderung
meningkat di kawasan perkotaan akan mempengaruhi kebijakan dan rencana
struktur ruang wilayah Pulau Sulawesi?
D Ya
D Tidak
-
7/24/2019 Form Survei Provinsi Sulawesi Tenggara (Kendari)
22/36
Halaman 2 dari 13
KuesionerPenyiapan Materi Peninjauan Kembali RTR Pulau Sulawesi.
2. Apakah pertumbuhan ekonomi nasional yang relatif tinggi belakangan ini
akan mempengaruhi kebijakan dan rencana pola ruang dan rencana struktur
ruang serta kawasan strategis nasional?
D YaD Tidak
2. Penerapan sistem logistik nasional (Sislognas; PP 26/2012) mempunyai
implikasi terhadap sistem infrastruktur pada tataran nasional maupun
internasional. Hal ini akan berdampak terhadap (terutama) rencana
pengembangan sistem jaringan transportasi laut. Apakah kebijakan ini akan
mempengaruhi sistem transportasi laut di wilayah provinsi Anda?
D Ya
D Tidak
3. Bila Ya, apa yang akan Anda usulkan terkait dengan pengaruh kebijakantersebut?
D Meningkatkan kapasitas pelayanan perhubungan laut
D Menyesuaikan sistem tatanan keplabuhan dengan Sislognas
D Menyesuaikan sistem alur pelayaran dengan Sislognas
D
4. Apakah Anda melihat masih terjadinya kesenjangan perkembangan wilayah
antar provinsi?
D Ya
D Tidak
5. Bila Ya, apakah kebijakan dan rencana tata ruang wilayah nasional dapat
berperan dalam mengurangi kesenjangan perkembangan tersebut?
D Ya
D Tidak
6. Apakah kejadian bencana alam skala lintas provinsi, seperti gempa, tsunami,
letusan gunung berapi, banjir akan mempengaruhi kebijakan dan rencana tata
ruang wilayah Pulau Sulawesi?
D Ya
D Tidak
7. Apakah isu pemanasan global berkaitan dengan kondisi hutan di Indonesia?D Ya
D Tidak
8. Bila Ya, apakah kebijakan nasional dalam perbaikan dan peningkatan kualitas
hutan berdampak terhadap kebijakan dan rencana pola ruang wilayah Pulau
Sulawesi?
D Ya
D Tidak
9. Apakah pemekaran wilayah provinsi, kabupaten/kota berpengaruh terhadap
rencana pola ruang wilayah Pulau Sulawesi?
-
7/24/2019 Form Survei Provinsi Sulawesi Tenggara (Kendari)
23/36
Halaman 3 dari 13
KuesionerPenyiapan Materi Peninjauan Kembali RTR Pulau Sulawesi.
D Ya
D Tidak
10. Menurut pendapat Anda, apakah penyusunan RTRW Provinsi sudah
mengacu pada kebijakan dan rencana tata ruang Pulau Sulawesi?
D YaD Tidak
11. Apakah Anda melihat bahwa RTR Pulau Sulawesi sudah dijadikan acuan
dalam penyusunan kebijakan sektoral (rencana induk sektoral), seperti
rencana pembangunan infrastruktur, fasilitas sosial, ekonomi dan budaya?
D Ya
D Tidak
12. Menurut Anda, apakah penyusunan kebijakan pembangunan daerah provinsi
seperti RPJM, RTRWP, RPIJM, sudah mengacu pada RTR Pulau Sulawesi?
D SudahD belum
13. Apakah terdapat tumpang tindih peruntukan lahan di provinsi Anda?
D Ya
D Tidak
14. Bila Ya, apakah jenis peruntukan lahan yang tumpang tindih tersebut?
D Kehutanan dengan Pertambangan
D Kehutanan dengan Pertanian
D Kehutanan dengan Perkebunan
D Pertambangan dengan pertanian D
Pertambangan dengan perkebunan D
Perkebunan dengan pertanian
D Kehutanan, perkebunan, pertanian dengan permukiman
D Lainnya; .
B. MATERI MUATAN TATA RUANG WILAYAH NASIONAL
B1. Rencana Struktur Ruang Wilayah Nasional
B.1.1. Sistem Perkotaan Nasional
1. Apakah di wilayah provinsi Anda terdapat PKN?
D Ya
D Tidak
2. Bila Ya, apakah penetapan PKN tersebut sesuai dengan kebutuhan
pembangunan provinsi?
D Sesuai
D Tidak Sesuai
3. Bila tidak sesuai, apakan terdapat pusat kegiatan lain yang lebih tepat dijadikan
sebagai PKN sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam RTR PulauSulawesi?
-
7/24/2019 Form Survei Provinsi Sulawesi Tenggara (Kendari)
24/36
Halaman 4 dari 13
KuesionerPenyiapan Materi Peninjauan Kembali RTR Pulau Sulawesi.
D Ada
D Tidak
4. Apakah penetapan PKW di wilayah provinsi Anda sesuai dengan kebutuhan
pembangunan daerah?
D SesuaiD Tidak Sesuai
5. Bila tidak sesuai, apakah terdapat pusat kegiatan lain yang lebih tepat dijadikan
sebagai PKW sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam RTR Pulau
Sulawesi?
D Ada
D Tidak
6. Apakah penetapan PKL di wilayah provinsi Anda sesuai dengan kebutuhan
pengembangan daerah?
D Ya
D Tidak
7. Bila Tidak, apakah terdapat pusat kegiatan lain yang lebih tepat, sesuai dengan
kriteria yang ditetapkan dalam RTR Pulau Sulawesi?
D Ada
D Tidak ada
8. Apakah di wilayah provinsi Anda terdapat Pusat Kegiatan Strategis Nasional
(PKSN)?
D Ada
D Tidak ada
9. Bila Ada, apakah penetapan PKSN tersebut sudah tepat dan sesuai dengan
kebutuhan pembangunan daerah?
D Sesuai
D Kurang sesuai
D Tidak sesuai
10. Bila Kurang/Tidak sesuai, apakah terdapat pusat kegiatan lain yang dianggap
lebih sesuai dan memenuhi kriteria PKSN yang ditetapkan dalam RTRWN?
D Ada
D Tidak ada
D Tidak Tahu
B.1.2. Sistem Jarin gan Transpo rtasi Nasional
11. Apakah provinsi Anda dilalui oleh sistem jaringan jalan nasional?
D Ya
D Tidak
12. Bila Ya, apakah jalur tersebut sudah tepat atau sesuai dengan kebutuhan
pembangunan daerah?
D SesuaiD Tidak sesuai
-
7/24/2019 Form Survei Provinsi Sulawesi Tenggara (Kendari)
25/36
Halaman 5 dari 13
KuesionerPenyiapan Materi Peninjauan Kembali RTR Pulau Sulawesi.
13. Bila Tidak sesuai,apakah sudah atau ada jalur lain yang tepat menjadi jalur
jaringan jalan nasional sesuai dengan kriteria yang sudah ditetapkan dalam
RTR Pulau Sulawesi?
D Ada
D Tidak adaD Tidak tahu
14. Apakah di wilayah provinsi Anda terdapat jaringan jalur kereta api?
D Ada
D Tidak
15. Bila ada, bagaimanakah statusnya?
D Beroperasi
D Belum beroperasi
D Tidak beroperasi
16. Bila belum beroperasi apakah sudah terdapat rencana pengoperasian dari
kementerian terkait?
D Ada
D Tidak tahu
D Tidak ada
17. Bila tidak beroperasi apakah kondisi prasarananya (rel,stasiun dan peralatan
lainnya) masih dalam kondisi yang baik?
D Baik
D Sudah rusak
18. Apakah dalam RTRW provinsi Anda terdapat rencana pengembangan
jaringan jalur kereta api?D Ada
D Tidak ada
19. Bila ada, apakah sudah ada rencana pembangunannya?
D Sudah
D Belum
20. Apakah di provinsi Anda terdapar pelabuhan internasional?
D Ada
D Tidak ada
21. Bila Ada,apakah penetapannya sudah sesuai dengan kebutuhan daerah?D Sudah
D Belum
22. Bila belum, apakah terdapat tempat lain di provinsi Anda yang lebih tepat dan
sesuai dengan kriteria yang sudah ditetapkan dalam RTR Pulau Sulawesi?
D Ada
D Tidak Tahu
D Tidak ada
23. Apakah di provinsi Anda terdapar pelabuhan nasional?
D Ada
D Tidak ada
-
7/24/2019 Form Survei Provinsi Sulawesi Tenggara (Kendari)
26/36
Halaman 6 dari 13
KuesionerPenyiapan Materi Peninjauan Kembali RTR Pulau Sulawesi.
24. Bila Ada,apakah penetapannya sudah sesuai dengan kebutuhan daerah?
D Sudah
D Belum
25. Bila belum, apakah terdapat tempat lain di provinsi Anda yang lebih tepat dan
sesuai dengan kriteria yang sudah ditetapkan dalam RTR Pulau Sulawesi?D Ada
D Tidak Tahu
D Tidak ada
26. Apakah di provinsi Anda terdapat jaringan jalur penyeberangan?
D Ada
D Tidak ada
27. Bila Ada, apakah penetapannya sudah sesuai dengan kebutuhan daerah?
D Sudah
D Belum/Tidak
28. Bila Belum/Tidak, apakah terdapattempatlain di provinsi Anda yang lebih
tepat dan sesuai dengan kriteria yang terdapat dalam RTR Pulau Sulawesi?
D Ada
D Tidak ada
29. Apakah di wilayah provinsi Anda terdapat alur pelayaran internasional?
D Ada
D Tidak ada
30. Bila Ada, apakah masih berfungsi secara baik/optimal?
D Masih
D Tidak31. Apakah di wilayah provinsi Anda terdapat alur pelayaran nasional?
D Ada
D Tidak ada
32. Bila Ada, apakah alur pelayaran nasional tersebut masih berfungsi secara
baik/optimal?
D Masih
D Tidak
33. BilaTidak,apakah terdapat alur pelayaran baru yang menggantikan alur
pelayaran nasional tersebut?D Ada
D Tidak ada
34. Apakah di wilayah provinsi Anda terdapat bandar udara umum?
D Ada
D Tidak ada
35. Bila ada, apakah ada rencana atau sudah terjadi pemindahan lokasi bandar
udara tersebut?
D Ya
D Tidak
-
7/24/2019 Form Survei Provinsi Sulawesi Tenggara (Kendari)
27/36
Halaman 7 dari 13
KuesionerPenyiapan Materi Peninjauan Kembali RTR Pulau Sulawesi.
36. Apakah bandar udara umum tersebut telah mengalami peningkatan status?
D Ya
D Tidak
37. Apakah di wilayah provinsi Anda terdapat bandar udara khusus?
D YaD Tidak
38. Bila tidak, apakah ada rencana untuk membangun bandar udara khusus?
D Ya
D Tidak
39. Apakah di provinsi Anda terdapat waduk berskala nasional?
D Ada
D Tidak ada
40. Bila Ada, apakah waduk tersebut tertuang dalam rencana struktur ruang
wilayah nasional (RTRWN)?
D Ya
D Tidak
B.1.3. Sistem J aringan En ergi
41. Apakah di wilayah provinsi anda terdapat jaringan pipa minyak dan gas bumi?
D Ada
D Tidak ada
42. Bila Tidak, apakah ada rencana pembangunan jaringan pipa minyak dan atau
gas bumi?
D Ada
D Tidak
43. Apakah di wilayah provinsi anda terdapat pembangkit tenaga listrik (PTL)?
D Ada
D Tidak
44. Apakah ada rencana pengembangan PTL baru?
D Ada
D Tidak ada
45. Bila, ada apakah jenis PTL yang akan dibangun tersebut?D PLTD
D PLTA
D PLTN
D ..
46. Apakah wilayah provinsi Anda dilalui/tersedia jaringan transmisi listrik?
D Ada
D Tidak ada
47. Bila Tidak ada,apakah ada rencana untuk pembangunannya?
D AdaD Tidak ada
-
7/24/2019 Form Survei Provinsi Sulawesi Tenggara (Kendari)
28/36
Halaman 8 dari 13
KuesionerPenyiapan Materi Peninjauan Kembali RTR Pulau Sulawesi.
B.1.4. Sistem Jarin gan Telekomunik asi Nasion al
48. Apakah di wilayah provinsi Anda terdapat sistem jaringan telekomunikasi
terestrial?D Ada
D Tidak ada
49. Bila tidak ada, apakah ada rencana untuk pembangunannya?
D Ada
D Tidak ada
50. Apakah wilayah provinsi Anda terdapat sistem jaringan telekomunikasi
satelit?
D Ada
D Tidak ada
51. Bila tidakada, apakah ada rencana pembangunannya?
D Ada
D Tidak ada
B. 2. RENCANA POLA RUANG WILAYAH NASIONAL
B.2.1. Kawasan Lin dung Nasion al
52. Apakah di wilayah provinsi Anda terdapat kawasan suaka alam, pelestarian
alam, dan cagar budaya?
D AdaD Tidak ada
53. Bila Ada, apa saja jenisnya?
D Kawasan Suaka Alam
D Kawasan Suaka Alam Laut
D Suaka Margasatwa dan Suaka Margastwa Laut
D Cagar Alam dan Cagar Alam Laut
D Kawasan pantai berhutan bakau
D Taman Nasional dan Taman Nasional Laut
D Taman Hutan RayaD Taman Wisata Alam dan Taman Wisata Alam Laut
D Kawsan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan
54. Apakah kawasan tersebut mengalami pengurangan luasan?
D Ya
D Tidak
55. Apakah ada pengusulan tambahan luas kawasan suaka alam, pelestarian
alam, dan cagar budaya?
D Ada
D Tidak ada
-
7/24/2019 Form Survei Provinsi Sulawesi Tenggara (Kendari)
29/36
Halaman 9 dari 13
KuesionerPenyiapan Materi Peninjauan Kembali RTR Pulau Sulawesi.
56. Apakah di provinsi Anda terdapat kawasan lindung geologi?
D Ada
D Tidak ada
57. Bila ada, apa saja jenisnya?
D Kawasan cagar alam geologiD Kawasan rawan bencana alam geologi
D Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah
58. Apakah kawasan lindung geologi tersebut mengalami pengurangan luasan?
D Ya
D Tidak
59. Apakah ada usulan untuk menambah luas kawasan geologi?
D Ada
D Tidak ada
60. Apakah di provinsi Anda terdapat kawasan lindungan lainnya (lihat No. 61)?
D Ada
D Tidak ada
61. Bila ada, apa saja jenisnya?
D Cagar bisofer
D Ramsar
D Taman buru
D Kawasan perlindungan plasma nutfah
D Kawasan pengungsian satwa
D Terumbu karang
D Kawasan kondor bagi jenis satwa biota laut yang dilindungi62. Apakah lindungan lainnya mengalami pengurangan luasan?
D Ya
D Tidak
63. Apakah ada usulan untuk menambah luas kawasan lindung lainnya?
D Ada
D Tidak ada
B.2.2 Kawasan Budidaya
64. Apakah di provinsi Anda terdapat kawasan hutan produksi?
D Ada
D Tidak ada
65. Bila ada, apa saja jenisnya?
D Kawasan peruntukan hutan produksi terbatas
D Kawasan peruntukan hutan produksi tetap
D Kawasan peruntukan hutan produksi yang dapat dikonversi
66. Apakah dalam perkembangan pengelolaan hutan produksi terjadi perubahan
fungsi dan luasan kawasan peruntukan hutan produksi?
D Ya
D Tidak
-
7/24/2019 Form Survei Provinsi Sulawesi Tenggara (Kendari)
30/36
Halaman 10 dari 13
KuesionerPenyiapan Materi Peninjauan Kembali RTR Pulau Sulawesi.
67. Apakah terjadi pengurangan luasan hutan produksi?
D Ya
D Tidak
68. Bila terjadi pengurangan, apakah bersifat legal atau ilegal?
D LegalD Ilegal
69. Bila bersifat legal, diperuntukkan untuk apakah hasil pelepasan hak hutan
tersebut?
D Pertambangan
D Perkebunan D
Pertanian
D
70. Apakah di provinsi Anda terdapat lahan pertanian pangan berkelanjutan
(LP2B)?
D Ada
D Tidak
71. Apakah keberadaan LP2B tersebut sudah di-perda-kan?
D 0-25% Kabupaten sudah menerbitkan Perda tentang LP2B
D 25-50% Kabupaten sudah menerbitkan Perda tentang LP2B
D 50%-75% Kabupaten sudah menerbitkan Perda tentang LP2B
D > 75% Kabupaten sudah menerbitkan Perda tentang LP2B
72. Apakah terjadi alih fungsi lahan dari pertanian menjadi non pertanian?
D Ya
D Tidak
73. Apakah di provinsi Anda terdapat kawasan pertambangan yang memiliki nilai
strategis nasional?
D Ada
D Tidak ada
74. Apakah terjadi tumpang tindih pemanfaatan ruang antara kawasan
pertambangan dengan yang non pertambangan?
D Ya
D Tidak
75. Apakah di wilayah provinsi Anda terdapat kawasan andalan?
D Ya
D Tidak
76. Bila Ya, apakah kawasan tersebut berfungsi dan berperan sebagaimana yang
ditetapkan RTR Pulau Sulawesi?
D Ya
D Tidak tahu
77. Apakah sektor unggulan kawasan andalan di provinsi anda?
D Pertanian D
Perkebunan DPerikanan
-
7/24/2019 Form Survei Provinsi Sulawesi Tenggara (Kendari)
31/36
Halaman 11 dari 13
KuesionerPenyiapan Materi Peninjauan Kembali RTR Pulau Sulawesi.
D Pertambangan
D Industri
D Pariwisata
D .
78. Apakah perkembangan terakhir sektor unggulannya mengalami perubahan?D Ya
D Tidak
79. Bila Ya, saat ini lebih cenderung pada sektor unggulan apa?
D Pertanian D
Perkebunan D
Perikanan
D Pertambangan
D Industri
D Pariwisata
D .
80. Apakah keberadaan kawasan andalan berpengaruh terhadap percepatan
pembangunan infrastruktur kawasan sekitarnya?
D Ya
D Tidak
B.2. 3. Kawasan Strategis Nasional
81. Apakah di wilayah provinsi Anda terdapat Kawasan Strategis Nasional (KSN)?
D YaD tidak
82. Bila Ya, sebutkan bidang atau kepentingannya :
D Pertahanan keamanan
D Pertumbuhan ekonomi
D Sosial budaya
D Pendayagunaan sumber daya alam/teknologi tinggi
D Fungsi dan daya dukung hidup
83. Apakah KSN yang terdapat di provinsi Anda sudah berfungsi sesuai peran dan
kriteria yang ditetapkan dalam RTR Pulau Sulawesi:
D Sudah
D Belum
84. Apabila tidak atau kurang sesuai, apakah terdapat kawasan lain di provinsi
Anda yang lebih tepat/sesuai?
D Ada
D Tidak
85. Apakah KSN membawa dampak positif bagi pembangunan kawasan
sekitarnya?
D Ya
D Tidak
-
7/24/2019 Form Survei Provinsi Sulawesi Tenggara (Kendari)
32/36
Halaman 12 dari 13
KuesionerPenyiapan Materi Peninjauan Kembali RTR Pulau Sulawesi.
86. Apakah dalam pengelolaan KSN tersebut terjadi pembagian kewenangan yang
jelas?
D Ya
D Tkurang
D Tidak87. Apakah dalam pengelolaan KSN diperlukan suatu mekanisme kerjasama antar
instansi/lembaga, baik dari unsur lintas tingkat pemerintahan maupun lembaga
terkait lainnya?
D Ya
D Tidak
88. Apakah KSN tersebut secara konsisten tetap berpegang pada bidang atau
sudut kepentingannya?
D Ya
D KurangD Tidak
Catatan/Tambahan masukan (Bila halaman ini kurang, silahkan ditambahkan) :
-
7/24/2019 Form Survei Provinsi Sulawesi Tenggara (Kendari)
33/36
Halaman 13 dari 13
KuesionerPenyiapan Materi Peninjauan Kembali RTR Pulau Sulawesi.
Demikian kuesioner ini diisi sesuai dengan aspirasi dan kondisi lapangan.
..............................., . Oktober 2015
Tanda tangan & cap instansi
(..)
NIP :
Mohon diserahkan kembali pada waktu acara Penjaringan Masukan Pemdadalam rangka Penyiapan Materi Teknis Peninjauan Kembali Rencana TataRuang (RTR) Pulau Sulawesi, melalui:Ibu Ayu : 085716151013
-
7/24/2019 Form Survei Provinsi Sulawesi Tenggara (Kendari)
34/36
Halaman 1 dari 3
Kerangka Acuan Kerja (KAK)Penjaringan Masukan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah RTR Pulau Sulawesi
KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)PENJARINGAN MASUKAN DARI PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH DALAMRANGKA PENYIAPAN MATERI TEKNIS PENINJAUAN KEMBALI RENCANATATA RUANG (RTR) PULAU SULAWESI
1. LATAR BELAKANG
Peraturan Presiden No. 88 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Sulawesi dalampelaksanaannya memiliki batas waktu selama 20 tahun. Selama batas waktu tersebut, RTRPulau Sulawesi bersifat dinamis yang artinya bahwa RTR Pulau Sulawesi melihat kesesuaianantara rencana tata ruang yang termuat dengan kebutuhan pembangunan yangmemperhatikan perkembangan lingkungan strategis dan dinamika internal yang terjadi untukkemudian dilakukan proses peninjauan kembali.
Proses peninjauan kembali merupakan proses yang meliputi kajian, evaluasi dan penilaian yangdilakukan satu kali dalam 5 (lima) tahun atau dapat kurang dalam 5 (lima) tahun apabila terjadiperubahan lingkungan strategis seperti terjadi bencana alam skala besar yang ditetapkandengan peraturan perundang-undangan, perubahan dalam peraturaran perundang-undangandan kebijakan nasional yang yang mempengaruhi pemanfaatan ruang provinsi dan/ataudinamika internal provinsi yang tidak mengubah kebijakan dan strategi pemanfaatan ruangwilayah nasional.
Dalam Peraturan Presiden No. 88 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Sulawesidi jelaskan bahwa Penataan Ruang Pulau Sulawesi bertujuan antara lain untuk mewujudkan :pusat pengembangan ekonomi kelautan, lumbung pangan padi nasional dan lumbung pangan
jagung nasional, pusat perkebunan kakao, pusat pertambangan mineral, aspal, panas bumi,serta minyak dan gas bumi, pusat pariwisata cagar budaya dan ilmu pengetahuan, bahari,ekowisata serta penyelenggaraan MICE. Untuk dapat mewujudkan tujuan Penataan RuangSulawesi maka di jabarkan melalui Kebijakan dan strategi dimana kebijakan dan strategi inidijabarkan lebih rinci dalam Strategi Opersionalisasi dan indikasi program utama sebagai acuanpelaksanaan kegiatan.
Sejak RTR Pulau Sulawesi ditetapkan, telah terjadi beberapa perubahan kebijakan daerah danberbagai dinamika dalam pembangunan di daerah. Sejak tahun 2011 telah banyak peraturanperundang-undangan yang dikeluarkan dan memberi dampak pada perubahan arah kebijakandan strategi pemanfaatan ruang wilayah nasional, serta tantangan-tantangan dalam
mewujudkan tujuan penataan ruang Pulau Sulawesi.
Untuk memperkaya masukan dan dalam rangka mengumpulkan berbagai materi peninjauankembali RTR Pulau Sulawesi, maka mulai tahun 2015 Direktorat Jenderal Tata Ruangmelaksanakan kegiatan Penyiapan Materi Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang PulauSulawesi.
2. MAKSUD
Maksud kegiatan ini adalah menjaring masukan dari pemerintah daerah sebagai materi
penyiapan peninjauan kembali RTR Pulau Sulawesi terutama terkait kebijakan-kebijakan barudi daerah yang dapat mempengaruhi perubahan pola ruang dan struktur ruang RTR PulauSulawesi.
-
7/24/2019 Form Survei Provinsi Sulawesi Tenggara (Kendari)
35/36
Halaman 2 dari 3
Kerangka Acuan Kerja (KAK)Penjaringan Peninjauan Kembali RTR Pulau Sulawesi
3. TUJUAN
Tujuan dari kegiatan ini adalah menginventarisir data dan informasi yang didapat dari masukanpemerintah daerah serta menganalisis perubahan-perubahan yang terkait dengan RTR PulauSulawesi, sehingga dapat menghasilkan rekomendasi awal bagi penyiapan materi peninjauankembali RTR Pulau Sulawesi. Selain itu tersusunnya kriteria peninjauan kembali dan daftarinventarisasi masalah sebagai materi kegiatan peninjauan kembali RTR Pulau Sulawesi.
4. KERANGKA MATERI
Untuk mendapatkan masukan dari pemerintah daerah, khususnya pemerintah provinsidiperlukan pandangan dan hasil kajian dari berbagai bidang pada skala nasional sepertiperubahan iklim global, pertumbuhan penduduk, perkembangan ekonomi, kawasan rawanbencana, pemekaran wilayah, perkembangan teknologi informasi, ditetapkannya berbagaikebijakan seperti RPJMN, MP3EI, Blueprint Sislognas, Cetak Biru Transportasi Antarmoda-
Multimoda, Rencana Induk Sektoral (kawasan strategis industri, pariwisata, kelautan), disampingyang terkait langsung dengan muatan RTR Pulau Sulawesi seperti alih fungsi dan tumpang tindihpemanfaatan lahan, permasalahan kawasan strategis nasional, dan integrasi kegiatan sektoralyang berimplikasi ruang. Agar diperoleh masukan yang tepat sasaran dan berhasil guna bagipeninjauan kritis terhadap RTR Pulau Sulawesi, maka perlu pendalaman materi terkaitdiantaranya adalah :
a. Kaitan dan implikasi rencana serta pelaksanaan RPJMN terhadap RTRWN; beberapaprogram pembangunan sektoral yang tertuang dalam RPJMN mempunyai kaitan denganpemanfaatan ruang baik yang bersifat kawasan maupun jalur (simpul) untuk pembangunaninfrastruktur.
b. Keterkaitan masterplan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia(MP3EI); berkenaan dengan strategi pengembangan ekonomi melalui penguatan koridorekonomi pada Pulau Sulawesi yang dikaitkan dengan pengembangan potensi ekonomiwilayah pulau. MP3EI berkaitan langsung dengan pembangunan infrastruktur transportasi(konektivitas) dan optimalisasi pemanfaatan ruang ekonomi (ekonomi wilayah)
c. Kebijakan pengembangan sistem logistik nasional (Sislognas); sistem ini berkaitan denganrantai pasokan mulai dari hulu sampai hilir dalam dan luar negeri. Dalam konteks tata ruanghal ini terkait erat dengan rencana struktur ruang, khususnya pada prasarana dan saranatransportasi. Pada sisi lain juga berhubungan dengan sistem ekonomi wilayah.
d. Kebijakan nasional tentang pengelolaan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, baik dari
sisi koneksitas (struktur ruang) maupun pengembangan sumber daya kawasan pesisirdan pulau-pulau kecil (pola ruang) ataupun pengelolaan pulu-pulau terluar (kawasanstrategis nasional).
e. Kebijakan terkait dengan kehutanan; kawasan hutan merupakan isu yang paling dominandalam penyusunan rencana tata ruang provinsi dan kabupaten. Hal ini terkait denganRencana Kehutanan Tingkat Nasional. Diperlukan penjelasan yang mendasar tentangpentingnya peningkatan kualitas dan kuantitas hutan pada skala nasional. Keberadaanhutan Indonesia tidak saja berpengaruh terhadap keseimbangan ekosistem, keberlanjutanpembangunan, pemanasan global namun juga terkait erat dengan peningkatankesejahteraan masyarakat lokal. Dalam konteks tata ruang, Undang-undang penataan
ruang dengan tegas menetapkan bahwa 30 % dari luas lahan suatu wilayah kabupatenharus merupakan kawasan (hutan) lindung.
-
7/24/2019 Form Survei Provinsi Sulawesi Tenggara (Kendari)
36/36
Kerangka Acuan Kerja (KAK)Penjaringan Peninjauan Kembali RTR Pulau Sulawesi
f. Kebijakan sektor-sektor lain, baik yang terkait dengan pemanfaatan ruang seperti kawasanpertambangan, industri, pariwisata, pertanian berkelanjutan maupun berkenaan denganstruktur ruang seperti rencana pengembangan infrastruktur dan strategi pengembangansistem perkotaan nasional.
g. Selain yang berkenaan dengan kebijakan umum dan sektoral diatas juga sangat pentingmenyampaikan peran lembaga-lembaga yang tergabung dalam BKPRN, terkait denganpembinaan dan penyelenggaraan penataan ruang, khususnya dari Kementerian DalamNegeri (Ditjen. Bangda) dan Kementerian Pekerjaan Umum (Ditjen Penataan Ruang)
5. PENDEKATAN PELAKSANAAN
Penjaringan masukan untuk penyiapan materi peninjauan kembali RTR Pulau Sulawesi inidilakukan melalui pengumpulan data secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsungakan dilakukan melalui konsultasi publik dengan rancangan kegiatan sebagai berikut :
a. Penyampaian gambaran umum tentang substansi RTR Pulau Sulawesi dan latar belakangperlunya dilakukan penyiapan materi peninjauan kembali RTR Pulau Sulawesi; gambaranumum akan berisikan tentang substansi dari RTR Pulau Sulawesi dan latar belakang terkaitdengan dasar hukum dan isu-isu strategis.
b. Penyampaian keterkaitan kebijakan-kebijakan nasional dengan RTR Pulau Sulawesi,seperti RPJMN, MP3EI, Percepatan Pelaskanaan Prioritas Pembangunan Nasional, SistemLogistik Nasional dan lain-lain.
c. Penyampaian peran, kewenangan dan tanggung jawab unsur BKPRN dalam pembinaandan penyelenggaraan pernataan ruang.
d. Pandangan dan isu strategis daerah terkait dengan implementasi RTR Pulau Sulawesi disetiap provinsi di Pulau Sulawesi.
e. Seluruh hasil masukan baik pada tataran kebijakan nasional, perkembangan sosekbudterkini serta masukan dari setiap provinsi akan ditabulasi dan dianalisis sebagai masukanuntuk peninjauan kembali RTR Pulau Sulawesi.
Untuk pengumpulan data atau informasi yang bersifat tidak langsung atau sekunder akandilakukan melalui pengumpulan informasi tertulis dalam bentuk kuesioner. Rancangan kuesionerberisikan substansi rencana tata ruang nasional yaitu terkait dengan implementasi dan implikasirencana struktur, rencana pola ruang dan rencana kawasan strategis nasional.
Sebelum seluruh masukan ditabulasi dalam format daftar isian masalah (DIM), akan dilakukanpencermatan ulang, klarifikasi dan pemantapan DIM melalui diskusi kelompok bersama anggotaBKPRN sesuai dengan substansi yang termuat dalam DIM. Pada akhirnya akan diperoleh DIMyang ditabulasi secara sistematis sebagai bahan masukan bagi peninjauan peninjauan kembaliRTR Pulau Sulawesi.
6. PELAKSANAAN PENJARINGAN MASUKAN
Pelaksanaan Penjaringan Masukan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam bentuk
Workshop akan dilaksanakan di Makassar pada bulan November 2015.
top related