gambaran dipenda
Post on 27-Oct-2015
67 Views
Preview:
TRANSCRIPT
BAB II
GAMBARAN UMUM DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA MEDAN
A. Sejarah singkat Dinas Pendapatan Daerah kota Medan Pada mulanya Dinas Pendapatan Daerah
kota medan adalah sub bagian pada bagian keuangan yang mengelola bidang penerimaan dan
pendapatan Daerah.pada sub bagian ini tidak terdapat lagi sub seksi, karena pada saat itu wajib pajak
atau wajib retribusi yang berdomisili di kota Medan belum begitu banyak. Mempertimbangkan
perkembangan pembangunan dan laju pertumbuhan penduduk kota medan melalui peraturan Daerah
sub bagian keuangan tersebut dirubah menjadi bagian pendapatan. Pada bagian pendapatan
dibentuklah beberapa seksi yang mengelola penerimaan pajak dan retribusi Daerah yang merupakan
kewajiban para wajib pajak atau wajib retribusi dalam Daerah kota medan yang terdiri dari 21
kecamatan, Sehubungan dengan intsruksi Menteri Dalam Negeri
KUPD No. 7/12/41-10 tentang penyeragaman struktur organisasi Dinas Pendapatan
Daerah di seluruh Indonesia, maka pemerintah Daerah kota Medan berdasarkan
PERDA No. 12 tahun 1978, menyesuaikan dan membentuk struktur organisasi Dinas
Pendapatan Daerah yang baru. Di dalam struktur organisasi Dinas Pendapatan Daerah
yang baru ini dibentuklah seksi – seksi administrasi Dinas Pendapatan Daerah serta
bagian tata usaha yang membawa 3 ( tiga) Kepala sub bagian yang merupakan sub
sektor perpajakan, retribusi Daerah, dan pendapatan Daerah lainnya yang
Universitas Sumatera Utaramemberikan kontribusi cukup penting bagi Pemerintah Daerah dalam
mendukung
serta memelihara hasil hasil pembangunan dari peningkatan pendapatan Daerah.
Meningkatnya pendapatan Daerah hendaknya tidak harus ditempuh dengan cara
kebijaksanaanya menaikkan tarif saja, tetapi yang lebih penting dengan memperbaiki
atau menyempurnakan administrasi, system dan prosedur serta organisasi dari Dinas
Pendapatan Daerah yang ada sekarang. Namun pada kondisi saat ini, dirasakan
tuntutan untuk perlunya meninjau kembali dan penyempurnaan Manual Pendapatan
Daerah ( MAPATDA). Seiring dengan tuntutan gerak pembangunan yang sedang
berjalan terutama dari pola pendekatan yang selama ini dilakukan secara sektoral
perlu dirubah secara fungsional dan disesuaikan dengan kebijaksanaan pemerintah
yang paling akhir di bidang perpajakan, maka penyempurnaan telah dilaksanakan
secara bersungguh – sungguh sehingga berhasil disusun Manual Pendapatan Daerah
(MAPATDA).
Adapun penyempurnaan dimaksud dituangkan dalam :
1. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 973 – 442 tahun 1988 pada tanggal 26
Mei 1988, tentang system prosedur perpajakan, retribusi Daerah, dan
pendapatan Daerah lainnya serta pemungutan pajak bumi dan bangunan.
2. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 10 tanggal 26 Mei 1988, tentang
pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 973 – 442 Tahun 1998.
3. Surat Menteri Dalam Negeri No. 23 Tahun 1989 tanggal 1988, tentang
organisasi dan tata kerja Dinas Pendapatan Daerah.
Universitas Sumatera Utara Pendataan Daerah Kota Medan atau Manual Pendapatan Daerah (
MAPATDA) yang dilaksanakan bertahap dan penyempurnaanya sebagai tahap awal
untuk Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan secara efektif. Berdasarkan Surat
Edaran Menteri Dalam Negeri No. 061/1861/PUOD, tanggal 2 Mei 1988, Instruksi
Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatra Utara No. 188.342.20/1991, tanggal 11
Maret 1991 yang terakhir diubah dengan keputusan Walikota Medan No.
188.342/790/SK/1991, tentang pelaksanaan PERDA No.16 Tahun 1991 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan.
B. STRUKTUR ORGANISASI DISPENDA KOTA MEDAN
Berdasarkan keputusan Walikota Medan No. 25 Tahun 2002 Pasal 5, susunan
organisasi DISPENDA Kota Medan terdiri dari :
1. Kepala Dinas
2. Bagian Tata Usaha terdiri dari :
a. Sub Bagian Keuangan
b. Sub Bagian Kepegawaian
c. Sub Bagian Perlengkapan
d. Sub Bagian Umum
3. Sub Dinas Program terdiri dari :
a. Seksi Penyusunan Program
b. Seksi Pemantauan dan Pengendalian
c. Seksi Pengembangan dan Pendapatan
Universitas Sumatera Utara d. Seksi Evaluasi dan Pelaporan
4. Sub Dinas Pendataan dan Penetapan terdiri dari :
a. Seksi Pendataan dan Pendaftaran
b. Seksi Pengolahan Data dan Informasi
c. Seksi Penetapan
d. Seksi Pemeriksaan
5. Sub Dinas Penagihan terdiri dari :
a. Seksi Pembukaan dan Verifikasi
b. Seksi Penagihan dan Perhitungan
c. Seksi Retribusi dan Pemindah bukuan
d. Seksi Pertimbangan dan Keberatan
6. Sub Dinas Retribusi dan Pendapatan Lain Lain terdiri dari :
a. Seksi Penata usaha dan Penerimaan Retribusi dan Pendapatan Lain Lain
b. Seksi Penerimaan Lain – Lain
c. Seksi Penerimaan BUMD dan Pendapatan Lain – Lain
d. Seksi Legalisasi Pembukuan Surat – surat Berharga
7. Sub Dinas Bagi Hasil Pendapatan terdiri dari
a. Seksi Penata usaha Bagi Hasil Pendapatan Pajak dan Non Pajak
b. Seksi Bagi Hasil Pajak
c. Seksi Bagi Hasil Bukan Pajak
d. Seksi Peraturan Perundang - Undangan dan Pengkajian Pendapatan
Universitas Sumatera Utara8. Kelompok Jabatan Fungsional
9. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas ( UPTD)
C. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan
Sesuai dengan Keputusan Walikota Medan Nomor 25 Tahun 2002 tentang
tugas pokok dan fungsi Dinas Pendapatan Daerah kota Medan, maka:
a. Daerah adalah Kota Medan
b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Medan
c. Kepala Daerah adalah Walikota Medan
d. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Walikota Medan
e. Dewan Perwakilan Rakyat adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kota Medan
f. Perangkat Daerah adalah Organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang
bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dan mambantu Kepala Daerah
dalam penyelenggaraan pemerintah yang terdiri Sekretaris Daerah, Dinas
Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan sesuai
dengan kebutuhan Daerah.
g. Sekretariat Daerah adalah unsur staf Pemerintah Kota Medan
h. Sekretaris adalah Sekretaris Daerah Kota Medan
i. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kota Medan sebagai unsur pelaksana
Pemerintah Kota Medan
j. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan
k. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan
Universitas Sumatera Utaral. Kelompok Jabatan Fungsional adalah pemegang jabatan fungsional
yang
mempunyai tugas melaksanakan keahlianya dan jumlahnya disesuaikan
dengan kebutuhan.
Dinas Pendapatan adalah pelaksana Pemerintah Daerah Kota Medan dengan
bidang pemungutan pajak, retribusi dan pendapatan Daerah lainnya yang dipimpin
oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Dinas Pendapatan mempunyai tugas
melaksanakan sebagaian urusan rumah tangga Daerah dalam bidang pendapatan
Daerah dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai dengan bidang tugasnya.
Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Pendapatan Daerah mempunyai
fungsi:
1. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang pendapatan
Daerah.
2. Melakukan pembukuan dan pelaporan atas pekerjaan penagihan pajak Daerah,
retribusi Daerah, dan penerimaan asli Daerah lainnya, serta penagihan pajak
bumi dan bangunan.
3. Melaksanaka koordinasi di bidang pendapatan Daerah dengan unit dan
instansi terkait dalam rangka penetapan besarnya pajak dan retribusi.
4. Melakukan penyuluhan pajak Daerah, retribusi Daerah,dan pendapatan
Daerah lainnya serta Pajak Bumi dan Bangunan.
5. Melaksanakan seluruh kewenangan yang ada sesuai dengan bidang tugasnya.
Universitas Sumatera UtaraD. Tata Kerja
1. Bagian Tata Usaha
Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian Tata Usaha yang
dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Dinas. Bagian tata usaha mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas
melaksanakan sebagian tugas pokok dinas di bidang ketatausahaan yang meliputi
pengolahan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan, perumahtanggaan,
dan urusan umum lainnya.
Bagian tata usaha mempunyai fungsi:
a. Menyusun rencana kegiatan kerja
b. Melaksanakan pengelolaan urusan surat menyurat dan urusan umum lainnya
c. Mengelola urusan keuangan dan perbendaharaan serta rencana penyusunan
laporan keuangan
d. Mengelola urusan administrasi kepegawaian
e. Mengelola urusan perlengkapan kerumahtanggaan dan pengadaan barang
dinas
f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai
dengan bidang tugasnya.
Universitas Sumatera UtaraBagian tata usaha terdiri dari :
1. Sub Bagian Keuagan mempunyai tugas mengelola keuangan dan
perbendaharaan serta menyusun laporan keuangan.
2. Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan kegiatan
pengelolaan administrasi di bidang kepegawaian.
3. Sub Bagian Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang
perlengkapan perumahtanggaan dan pengadaan barang.
4. Sub Bagian Umum mempunyai tugas mengelola tata usaha dan surat
menyurat serta urusan umum lainnya.
Setiap sub bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian
Yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Bagian Tata Usaha.
2. Sub Dinas Program
Sub Dinas Program mempunyai tugas melaksanakan tugas dinas di
bidang penyusunan program.
Untuk melaksanakan tugas Sub Dinas Program mempunyai fungsi :
a. Menyusun rencana kegiatan kerja
b. Mengumpulkan bahan dan dana untuk penyusunan program kegiatan dan
perencanaan pendapatan Daerah
c. Menyusun kebijaksanaan teknis serta program kerja jangka pendek,
menengah, dan panjang
Universitas Sumatera Utarad. Menyusun penerimaan pendapatan Daerah, merencanakan sistem
dan
prosedur kerja
e. Menyusun rencana serta mengkaji pengembangan potensi pendapatan Daerah
f. Melaksanakan pembinaan teknis di bidang pendapatan terhadap semua unit
yang melaksanakan pemungutan pendapatan Daerah
g. Melaksanakan penyuluhan di bidang pendapatan Daerah
h. Mengkaji data statistik target dan realisasi pendapatan Daerah serta
mengidentifikasikan permasalahan pendapatan Daerah
i. Melaksanakan tukar menukar informasi tentang target dan realisasi
penerimaan Daerah dengan Daerah lainnya
j. Mempersiapkan rancangan peraturan Daerah, keputusan Kepala Daerah
tentang pajak Daerah, retribusi Daerah dan pendapatan Daerah lainnya
k. Mengevaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan teknis operasional
pengelolaan pendapatan Daerah
l. Menyusun laporan realisasi pendapatan Daerah
m. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai
dengan bidang tugasnya.
Universitas Sumatera UtaraSub Dinas Program dari:
1. Seksi Penyusunan Program mempunyai tugas merencanakan penerimaan
pendapatan Daerah, sistem dan prosedur kerja serta menyusun
kebijaksanaan teknis dan program jangka pendek, menengah, serta jangka
panjang.
2. seksi Pemantauan Pengendalian mempunyai tugas melaksanakan
pemungutan pendapatan Daerah dan melaksanakan kegiatan pemantauan
dan pengendalian terhadap tugas yang dilaksanakan di bidang pendapatan
Daerah.
3. Seksi Pengembangan Pendapatan mempunyai tugas menyusun rencana
serta mengkaji untuk pengembangan potensi pendapatan Daerah dan
mempersiapkan rencana peraturan Daerah, keputusan Kepala Daerah
tentang pajak Daerah, retribusi Daerah dan pendapatan Daerah lainnya.
4. Seksi Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas mengevaluasi dan
memonitor pelaksanaan teknis operasional pengelolaan pendapatan
Daerah, menyajikan data statistik target dan realisasi pendapatan Daerah,
mengidentifikasikan permasalahan pendapatan Daerah dan menyusun
laporan realisai pendapatan Daerah.
Universitas Sumatera Utara3. Sub Dinas Pendataan dan Penetapan
Sub Dinas pendataan dan penetapan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas
yang dalam tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
Sub Dinas Pendataan dan Penetapan memiliki fungsi sebagai berikut :
a. Menyusun rencana kegiatan kerja.
b. Melaksanakan pendaftaran dan pendataan seluruh wajib pajak.
c. Melaksanakan pengolahan data dan informasi baik dari surat
pemberitahuan pajak Daerah (SPTPD), surat pemberitahuan retribusi
Daerah (SPRD), hasil pemeriksaan dan informasi dari instansi yang
terkait.
d. Melaksanakan penetapan pajak Daerah, retribusi Daerah dan pendapatan
Daerah lainnya.
e. Merencanakan dan menatausahakan hasil pemeriksaan terhadap wajib
pajak dan wajib retribusi.
f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai
dengan bidang tugasnya.
Sub Dinas Pendataan dan Penetapan terdiri dari beberapa seksi, yaitu
1. Seksi pendataan dan Pendaftaran mempunyai tugas melaksanakan
pendataan objek pajak Daerah/retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah
lainnya melalui Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah (SPTPD) dan Surat
Pemberitahuan Retribusi Daerah (SPTRD), melakanakan pendaftaran
Wajib Pajak/Retribusi Daerah melalui formulir pendaftaran, menyimpan,
Universitas Sumatera Utara2. Seksi Pengolahan Data dan Informasi, tugasnya adalah melaksanakan
pengumpulan dan pengolahan data objek pajak Daerah/retribusi Daerah,
menuangkan hasil pengolahan data dan informasi data ke dalam kartu data
serta mengirimkan kartu data kepada seksi penetapan dan demikian pula
sebaliknya.
3. Seksi penetapan mempunyai tugas melaksanakan perhitungan penetapan
pokok pajak Daerah/pokok retribusi Daerah berdasarkan kartu data
termasuk perhitungan denda dan sanksi lainnya, menerbitkan dan
mendistribusikan serta menyimpan arsip surat perpajakan Daerah/retribusi
Daerah yang berkaitan dengan penetapan,melaksanakan perhitungan
jumlah angsuran pembayaran, penyetoran atas permohonan wajib pajak.
4. Seksi Pemeriksaan mempunyai tugas menyusun rencana pemeriksaan dan
melaksanakan pemeriksaan objek pajak/retribusi, menatausahakan hasil
pemeriksaan lapangan atas objek dan subjek pajak/retribusi serta
mengirimkan laporan hasil pemeriksaan kepada Kepala Seksi Pengolahan
Data Informasi.
Universitas Sumatera Utara4. Sub Dinas Penagihan
Sub Dinas penagihan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas di
bidang penagihan meliputi kegiatan pembukuan, verifikasi, penagihan, dan
perhitungan restitusi, pemindahbukuan serta pertimbangan terhadap keberatan pajak
Daerah lainnya.Sub Dinas Penagihan mempunyai fungsi sebagai berikut :
a. Menyusun rencana kegiatan kerja.
b. Melaksanakan pembukuan dan vertivikasi atas pajak Daerah, retribusi
Daerah dan pendapatan Daerah lainnya.
c. Melaksanakan penagihan atas tunggakan pajak Daerah/retribusi
Daerah dan pendapatan Daerah lainnya.
d. Melaksanakan perhitungan restitusi dan atau pemindahbukuan atas
pajak Daerah/retribusi Daerah dan pendapatan Daerah lainnya.
e. Melaksanakan keputusan dan saran pertimbangan terhadap keberatan
wajib pajak atas permohonan wajib pajak.
f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
sesuai dengan bidang tugasnya.
Sub Dinas Penagihan dibagi ke dalam beberapa seksi, yaitu :
1. Seksi pembukuan dan Vertifikasi mempunyai tugas melaksanakan
pembukuan dan vertifikasi tentang penetapan dan penerimaan pajak
Daerah/retribusi Daerah dan pendapatan Daerah lainnya,
melaksanakan pembukuan dan vertifikasi penerimaan dan pengeluaran
benda berharga serta pencatatan uang dari hasil pungutan benda
Universitas Sumatera Utara2. Seksi Penagihan dan Perhitungan mempunyai tugas melaksanakan
penagihan atas tunggakan pajak Daerah, retribusi Daerah, dan
pendapatan Daerah lainnya, menerbitkan dan mendistribusikan serta
menyimpan arsip surat perpajakan Daerah, retribusi Daerah yang
berkaitan dengan penagihan.
3. Seksi Restitusi dan Pemindahbukuan mempunyai tugas menerima
permohonan restitusi dan pemindahbukuan dari wajib pajak, meneliti
kelebihan pembayaran pajak Daerah, retribusi Daerah yang dapat
diberikan restitusi dan atau pemindahbukuan serta mempersiapkan
Surat Keputusan Kepala Dinas tentang pemberian restitusi dan atau
pemindahbukuan.
4. Seksi Pertimbangan dan Keberatan mempunyai tugas menerima surat
keberatan dari wajib pajak dan wajib retribusi, serta mempersiapkan
Surat Keputusan Kepala Dinas tentang persetujuan atas keberatan
tersebut.
Universitas Sumatera Utara5. Sub Dinas Retribusi dan Pendapatan Lain – lain
Sub Dinas Retribusi dan Pendapatan Lain – lain dipimpin oleh seorang
Kepala Sub Dinas, dalam tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Dinas.Sub Dinas Retribusi dan Pendapatan Lain- lain mempunyai tugas
melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang retribusi dan pendapatan lain – lain.Sub
Dinas Retribusi dan Pendapatan lain – lain mempunyai fungsi sebagai berikut :
a. Menyusun rencana kerja
b. Melaksanakan penatausahaan penerimaan retribusi dan pendapatan lain –
lain.
c. Melaksanakan penatausahaan penerimaan retribusi dan pendapatan lain –
lain termasuk pinjaman Daerah dan dana darurat.
d. Melaksanakan penatausahaan penerimaan Badan Usaha Milik Daerah
(BUMD) dan pendapatan lain – lain.
e. Melaksanakan legalisasi dan pembukuan surat – surat berharga.
f. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai
dengan bidang tugasnya.
Untuk melaksanakan tugasnya Kepala Sub Dinas Retribusi dan
Pendapatan Lain – lain dibantu oleh beberapa orang Kepala Seksi, Setiap
seksi di bagian Sub Dinas Retribusi dan Pendapatan Lain – lain
mempunyai tugas :
Universitas Sumatera Utara1. Seksi Penata usahaan Penerimaan Retribusi dan Penerimaan lain –
lain, tugasnya melaksanakan penatausahaan penerimaan retribusi dan
melaksanakan penatausahaan pendapatan lain – lain.
2. Seksi Penerimaan lain–lain mempunyai tugas melaksanakan
penatausahaan penerimaan lain–lain, merencanakan dan
mengupayakan penerimaan lain–lain baik dari pemerintah, wakil
Pemerintah di Daerah maupun dari lembaga–lembaga keuangan dan
atau badan – badan lain termasuk pinjaman Daerah dan dana darurat
3. Seksi Penerimaan Badan Usaha Milik Daerah ( BUMD) dan
Pendapatan lain lain mempunyai tugas melaksanakan penatausahaan
hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
4. Seksi Legalisasi Pembukuan Surat surat Berharga mempunyai tugas
pembukuan surat – surat berharga.
6. Sub Dinas Bagi Hasil Pendapatan
Sub Dinas Bagi hasil dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas, dalam
tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab Kepada Kepala Dinas. Sub Dinas
Bagi Hasil Pendapatan mempunyai fungsi sebagai berikut :
a. Menyusun rencana kerja.
b. Melaksanakan peñata usahaan bagi hasil pendapatan pajak dan bukan
pajak.
Universitas Sumatera Utarac. Melaksanakan koordinasi dengan instansi pemberi bagi hasil pajak
dan
bukan pajak.
d. Melaksanakan perhitungan penerimaan dari Dana Alokasi Umum (DAU)
dan Dana Alokasi Khusus (DAK).
e. Melaksanakan pengkajian pelaksanaan peraturan perundang undangan dan
pengkajian hasil pendapatan Daerah di bidang bagi hasil pendapatan.
Untuk melaksanakan tugasnya Kepala Sub Dinas Bagi Hasil Pendapatan
dibantu oleh beberapa orang Kepala Seksi, dimana setiap seksi di bagian
Sub Dinas bagi hasil pendapatan mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Seksi Penatausahaan bagi hasil pendapatan pajak dan bukan pajak
mempunyai tugas melaksanakan peñata usahaan surat surat ketetapan
pajak bumi dan bangunan dan menatausahakan pendapatan bagi hasil
pajak dan bukan pajak.
2. Seksi Bagi hasil pajak mempunyai tugas menerima dan
mendistribusikan surat Pemberitahuan Pajak Terutang ( SPPT) dan
daftar Himpunan Pokok pajak (DHPP), Daftar Himpunan Ketetapan
Pajak (DHKP) Pajak Bumi dan Bangunan, melaksanakan penagihan
PBB, melaksanakan perhitungan penerimaan pajak pusat dan pajak
provinsi, melaksanakan perhitungan penerimaan bagi hasil pajak
lainnya serta membantu menyampaikan surat pemberitahuan objek
pajak ( SPOP) PBB kepada wajib pajak
Universitas Sumatera Utara3. Seksi Bagi Hasil bukan pajak mempunyai tugas melaksanakan
perhitungan penerimaan dari Dana Alokasi Khusus.
4. Seksi Peraturan Perundang undangan dan Pengkajian Pendapatan
mempunyai tugas mengkaji tentang pelaksanaan peraturan perundang
undangan dan melaksanakan koordinasi dengan unit terkait tentang
pelaksanaan peraturan perundang undangan serta melaksanakan
pengkajian atas penerimaan pendapatan Daerah secara periodik.
7. Kelompok Jabatan Fungsional
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian
tugas Dinas Pendapatan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
a. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang
jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan
keahlianya
b. Setiap kelompok tersebut dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior.
c. Jumlah jabatan fungsional tersebut ditentukan berdasarkan kebutuhan
Daerah
d. Jenis dan jenjang jabatan Fungsional tersebut ditentukan sesuai dengan
peraturan perundang undangan yang berlaku.
Universitas Sumatera Utara8. Gambaran Umum Pegawai Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota
Medan
Sebagai gambaran umum mengenai pegawai yang ada pada Dinas
Pendapatan Daerah Kota Medan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :
Tabel I
Gambaran Umum Pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kota MedanTahun 2007
NO SEKSI JUMLAH
1 Kepala Dinas 1
2 Tata Usaha 19
3 SubDis Program 11
4 SubDis Pendataan dan Penataan 52
5 SubDis Penagihan 30
6 SubDis Retribusi dan Pendapatan lain lain 20
7 SubDis Bagi Hasil Pendapatan 62
8 Bendahara penerimaan / pengeluaran 23
9 Pemegang Barang 7
10 Pemegang Barang berharaga 5
11 Pegawai Swakelola 84
JUMLAH 314
Data : Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan Tahun 2007
Universitas Sumatera UtaraKETERANGAN :
- Golongan II a = 1 orang
- Golongan II b = 4 orang
- Golongan II c = 17 orang
- Golongan II d = 22 orang
- Golongan III a = 43 orang
- Golongan III b = 78 orang
- Golongan III c = 24 orang
- Golongan III d = 34 orang
- Golongan IV a = 2 orang
- Golongan IV b = 5 orang
- Pegawai Swakelola = 84 orang
Universitas Sumatera UtaraBAGAN I
STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENDAPATAN DAERAH (DIPENDA)
KOTA MEDAN
SEKSI UPTD
Kelompok Jabatan Fungsional
SUBBAG KEUANGAN SUBBAG KEPEGAWAIAN SUBBAG PERLENGKAPAN SU
SUB DINAS RESTRIBUSI DAN
PENDAPATAN LAIN-LAIN
SUB DINAS P
SEKSI BAGI HAS
SEKSI PERATURA
UU AN DAN PEN
PENDAPATAN
SEKSI BAGI HAS
PAJAK
SEKSI PENATAU
BAGI HASIL PEN
DAN NON PAJAK
SEKSI PENATAUSAHAAN
PENERIMAAN RETRIBUSI
DAN PEND. LAIN-LAIN
SEKSI LEGALISASI DN
SURAT-SURAT
BERHARGA
SEKSI PENERIMAAN
BUMD DAN PEND. LAINLAIN
SEKSI PENERIMAAN
LAIN-LAIN
SUB DINAS PENAGIHAN
SEKSI PEMBUKUAN
DAN VERIFIKASI
SEKSI PERTIMBANGAN
DAN KEBERATAN
SEKSI RESTITUSI DAN
PEMINDAH BUKUAN
SEKSI PENAGIHAN DAN
PERHITUNGAN
SEKSI EVALUASI DAN
PELAPORAN
SEKSI PENGEMBANGAN
PENDAPATAN
SEKSI PEMANTAUAN
DAN PENGENDALIAN
SEKSI PENYUSUNAN
PROGRAM
SUB DINAS PROGRAM
SUB DINAS PENDAPATAN
DAN PENETAPAN
SEKSI PEMERIKSAAN
SEKSI PENETAPAN
SEKSI PENGOLAHAN
DATA DAN INFORMASI
SEKSI PENDAPATAN
DAN PENETAPAN
BAGIAN TATA USAHA
KEPALA DINAS
Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan
Universitas Sumatera Utara
top related