gubernur kepulauan bangka belitung perubahan...
Post on 16-Mar-2019
266 Views
Preview:
TRANSCRIPT
GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR 37 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA
BELITUNG NOMOR 30 TAHUN 2015
TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2016
GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,
Menimbang : a. bahwa Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 telah ditetapkan
dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung
Nomor 30 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja
Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung Tahun 2016;
b. bahwa berdasarkan pengendalian dan evaluasi terhadap
Hasil RKPD sampai dengan triwulan II tahun 2016 oleh
tim Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan
Pembangunan Daerah, terdapat asumsi kerangka ekonomi
daerah, kerangka pendanaan yang tidak sesuai dengan
kondisi dan dinamika pembangunan saat ini, maka perlu
dilakukan Perubahan RKPD tahun 2016 dalam rangka
melakukan penyesuaian terhadap prioritas dan sasaran
pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas
daerah serta pergeseran pagu kegiatan antar perangkat
daerah, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan
baru, penambahan atau pengurangan target kinerja dan
pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok
sasaran kegiatan yang digunakan dalam penyusunan
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016;
c. bahwa perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah
Tahun 2016 akan digunakan sebagai pedoman dalam
penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran
(KUPA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara
Perubahan (PPASP) serta Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Perubahan (APBDP) Tahun 2016;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan seagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung tentang
Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka
Belitung Nomor 30 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja
Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung Tahun 2016;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata
Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4664);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4817);
12. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-
2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 25, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor
5658);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Nomor 13 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2007 Nomor 6 Seri E).
14. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Nomor 1 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
dan Lembaga Teknis daerah Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung, Tahun 2013 Nomor 1 Seri D);
15. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan
Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung Tahun 2015 Nomor 5 Seri E);
16. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015 Nomor 3
Seri A);
17 Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung Tahun 2012-2017 (Lembaran Daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 6
Seri E);
18 Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor
30 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pembangunan
Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016
(Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun 2016 Nomor 26 Seri E);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR 30 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA KERJA
PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA
BELITUNG TAHUN 2016
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Kepulauan
Bangka Belitung Nomor 30 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung Tahun 2016 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015 Nomor 26 Seri E), diubah
sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 2 ditambah 2 (dua) ayat, yaitu ayat (5)
dan ayat (6), sehingga keseluruhan pasal 2 berbunyi
sebagai berikut:
Pasal 2
(1) RKPD Tahun 2016 adalah dokumen perencanaan
daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang dimulai
pada tanggal 1 Januari 2016 dan berakhir pada
tanggal 31 Desember 2016.
(2) RKPD Tahun 2016 sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) merupakan penjabaran visi dan misi Gubernur
dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung
periode 2012-2017, mempedomani RPJMD dan
mengacu kepada RKP Tahun 2016 yang memuat
rancangan kerangka ekonomi daerah, program
prioritas pembangunan daerah dan rencana kerja,
sumber pendanaandan prakiraan maju yang
dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah
maupun yang ditempuh dengan mendorong
partisipasi masyarakat.
(3) RKPD disusun dalam rangka menciptakan integrasi,
sinkronisasi, sinergi pembangunan daerah antar
wilayah, antar sektor pembangunan, dan antar
tingkat pemerintahan serta mewujudkan penggunaan
sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan dan
berkelanjutan.
(4) RKPD Tahun 2016 berfungsi sebagai:
a. Pedoman Penyusunan Renja-SKPD
b. Pedoman penyusunan KUA, PPAS dan RAPBD
Tahun Anggaran 2016.
c. Acuan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam
menyusun RKPD Tahun 2016.
(5) Perubahan RKPD Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung Tahun 2016 disusun guna menjamin
keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan
pembangunan daerah.
(6) Perubahan RKPD Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung Tahun 2016 sebagaimana dimaksud pada
ayat (5) menjadi pedoman Rencana Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun
Anggaran 2016 yang berlandaskan pada Kebijakan
Umum Perubahan Anggaran dan Prioritas dan Plafon
Anggaran Sementara Perubahan Tahun Anggaran
2016.
2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 3
Dalam penyusunan APBD Perubahan Tahun Anggaran
2016, maka:
(1) Pemerintah Daerah menggunakan Perubahan RKPD
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016
sebagai bahan pembahasan Kebijakan Umum
Perubahan Anggaran dan Prioritas dan Plafon
Anggaran Sementara Perubahan Tahun Anggaran
2016 di DPRD;
(2) Satuan Kerja Perangkat Daerah menggunakan
Perubahan RKPD Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung Tahun Anggaran 2016 dalam melakukan
pembahasan Rencana Kerja dan Perubahan Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Daerah.
3. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga pasal 6 berbunyi
sebagai berikut:
Pasal 6
Uraian lebih lanjut mengenai dokumen Perubahan RKPD
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
Pasal II
Peraturan Gubernur mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
dan berlaku surut terhitung sejak tanggal 1 Juli 2016.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung.
Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 11 Juli 2016
GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
dto
RUSTAM EFFENDI
Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 11 Juli 2016
BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN
2016 NOMOR 26 SERI E
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,
dto
SYAHRUDIN
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2016 i
Halaman
PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR 37
TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR 30 TAHUN 2015 TENTANG
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA
BELITUNG TAHUN 2016 ..............................................................................................
DAFTAR ISI .................................................................................................................... i
DAFTAR TABEL ............................................................................................................. iii
BAB I PENDAHULUAN .............................................................................................. I
1.1. Latar Belakang dan Dasar Pertimbangan Perubahan............................... I-1
1.2. Maksud dan Tujuan ...................................... ............................................ I-3
1.3. Dasar Hukum Penyusunan ........................................................................ I-4
1.4. Sistematika Dokumen Perubahan RKPD ......................... ....................... I-6
BAB II EVALUASI HASIL RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II ............... II
2.1. Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun 2015 ........ ............................. II-1
2.2. Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Sampai Dengan Triwulan II
Tahun 2016 .......................................... ..................................................... II-2
2.3. Perubahan Proyeksi Kerangka Ekonomi Makro Kepulauan Bangka
Belitung ................................................. ..................................................... II-126
A. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) .................... ...................... . II-126
B. Laju Pertumbuhan Ekonomi ................................................................ . II-129
C. PDRB Per Kapita ................................................................................... II-131
D. Inflasi ..................................................................................................... II-132
2.4. Lain-lain Asumsi .................................... ................................................... II-132
A. Ketenagakerjaan .................... ............................................................. . II-132
B. Kemiskinan .................... ...................................................................... . II-133
2.5. Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah ................ ............................. II-133
2.6. Perubahan Kebijakan Belanja Daerah ....................................................... II-137
A. Belanja Tidak Langsung .................... ................................................. . II-137
B. Belanja Langsung ................................................................................. II-138
DAFTAR ISI
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
ii PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2016
Halaman
2.7. Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah.................... ......................... . II-142
BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH DALAM
PERUBAHAN RKPD 2016 ............................................................................ III
3.1. Tema, Prioritas dan Sasaran Pembangunan Dalam Perubahan
RKPD 2015 .......................................... ..................................................... III-1
3.2. Sasaran Pembangunan Daerah ............................................................... III-5
3.3. Perubahan Pagu Belanja SKPD Tahun 2016 ........................................... III-7
3.4. Rencana Program dan Kegiatan Prioritas ................................................ III-9
BAB IV PENUTUP ........................................................................................................ IV-1
LAMPIRAN
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2016 iii
Halaman
Tabel II.1 Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2015 Sampai Dengan Triwulan II Tahun
2016 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ............................................ II-2
Tabel II.2 Perbandingan antara Proyeksi dan Realisasi PDRB 2015 dan
Proyeksi serta Revisi PDRB 2016 (ADHB) (Rp Juta) ............................ II-109
Tabel II.3 Perbandingan antara Proyeksi dan Realisasi PDRB 2015 dan
Proyeksi serta Revisi PDRB 2016 (ADHK) (Rp Juta) ............................ II-110
Tabel II.4 Proyeksi dan Realisasi PDRB menurut Pengeluaran Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015, Proyeksi dan Revisi Tahun
2016 (ADHB) (Rpjuta) ............................................................................. II-112
Tabel II.5 Realisasi dan Proyeksi Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung 2014-2015 (persen) .................................. II-114
Tabel II.6 Target Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah Tahun 2016 ........... II-119
Tabel II.7 Target Perubahan Kebijakan Belanja Daerah Tahun 2016 ................... II-124
Tabel II.8 Target Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah Tahun 2016 ........... II-126
Tabel III.1 Realiasasi dan Perubahan Proyeksi Sasaran Pembangunan Tahun
2016 ........................................................................................................ III-5
Tabel III.2 Target Indikator Sasaran Pembanguan Daerah Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung Tahun 2016 ................................................................. III-6
Tabel III.3 Pagu Anggaran SKPD Pada APBD 2016 dan Rencana Perubahan ..... III-8
Tabel III.4 Perubahan Alokasi Dalam Mendukung Prioritas Daerah ....................... III-10
DAFTAR TABEL
BAB I
PENDAHULUAN
PERUBAHAN
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH
(RKPD) PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN 2016
Lampiran
Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 37 Tahun 2016
Tanggal: 11 Juli 2016
PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2016 I - 1
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH
(PERUBAHAN RKPD)
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN 2016
B A B I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang dan Dasar Pertimbangan Perubahan
Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
Sebagai dokumen rencana tahunan daerah, RKPD mempunyai kedudukan yang strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut:
1. RKPD merupakan dokumen yang secara substansial merupakan penerjemahan dan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang ditetapkan dalam RPJMD ke dalam program dan kegiatan pembangunan tahunan daerah.
2. RKPD memuat arahan operasional pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahunan bagi seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dalam menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD).
3. RKPD merupakan acuan Kepala Daerah dan DPRD dalam menentukan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan penentuan Prioritas dan Pagu Anggaran Sementara (PPAS) yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
4. RKPD merupakan salah satu instrumen evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Melalui evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD ini dapat diketahui sampai sejauh mana capaian kinerja RPJMD sebagai wujud dari kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah hingga tahun berkenaan.
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
I - 2 PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2016
Mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, pada pasal 285 ayat (1): RKPD dapat diubah dalam hal tidak sesuai dengan tahun berjalan; (2) Perkembangan keadaan dalam tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seperti:
1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan , prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan , dan;atau
3. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
Sementara itu, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2015, yang berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/1854/SJ apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:
1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah.
2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau
3. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
4. Pergeseran pagu kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.
5. Perubahan RKPD sebagaimana tersebut pada angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 4, ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
6. Perubahan Renja SKPD sebagaimana tersebut pada angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 4, disahkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
7. Dalam hal keadaan darurat sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, pemerintah daerah dapat melaksanakan kegiatan terlebih dahulu untuk mengatasi keadaan darurat dimaksud dan selanjutnya ditampung dalam Perubahan RKPD Tahun 2016.
8. Memperhatikan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengamanatkan bahwa penyusunan RAPBD berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2016 I - 3
tercapainya tujuan bernegara, Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa RKPD menjadi pedoman penyusunan RAPBD, maka untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, Perubahan RKPD Tahun 2016 yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah menjadi landasan penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS untuk menyusun Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016.
Memperhatikan dinamika pembangunan dan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2016 sampai dengan triwulan II, terdapat beberapa asumsi dasar yang digunakan dalam penyusunan RKPD Tahun 2016 yang tidak lagi sesuai dengan kondisi saat ini sehingga Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memandang perlu untuk melakukan penyusunan Perubahan Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (Perubahan RKPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016.
Penyusunan dokumen Perubahan RKPD Tahun 2016 juga dilakukan dalam rangka untuk mengakomodasi Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2017 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2016. Perubahan mendasar di dalam RPJMD tersebut antara lain meliputi, sasaran pembangunan dan indikator sasaran, program dan indikator program serta target tahunan dan akhir periode pada indikator kinerja daerah membuat Perubahan RKPD Tahun 2016 menjadi penting untuk dimaknai sebagai wujud implementasi dokumen Perubahan RPJMD tersebut. Oleh karenanya, Perubahan RKPD Tahun 2016 memuat juga sasaran, indikator sasaran, program dan indikator program yang di dalam RPJMD terjadi perubahan, termasuk juga perubahan target pada indikator pembangunan daerah.
Setelah Perubahan RKPD dibuat, tahap selanjutnya adalah memadukan materi pokok yang telah disusun dengan rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) serta penentuan Prioritas dan Pagu Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) Tahun 2016 serta mensinkronkannya dengan kebijakan nasional/provinsi tahun rencana. Dengan demikian, penyusunan rancangan Perubahan RKPD bertujuan untuk melakukan harmonisasi dan penyesuaian program dan kegiatan prioritas yang tercantum dalam RKPD yang diakomodir didalam APBD Tahun Anggaran 2016 yang juga mengharmoniskan dan mensinergikannya dengan prioritas dan sasaran pembangunan nasional.
1.2 Maksud dan Tujuan
1.2.1 Maksud
Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Perubahan RKPD adalah dokumen perubahan Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan Perubahan RKPD yang disusun dengan maksud untuk menyesuaikan dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan.
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
I - 4 PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2016
1.2.2 Tujuan
Adapun tujuannya adalah untuk acuan bagi seluruh SKPD pada lingkup Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam menyusun Kebijakan Umum Perubahan APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (KUPA PPAS-P) Tahun Anggaran 2016.
1.3 Dasar Hukum Penyusunan
Landasan hukum yang dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 adalah:
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara
yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten
Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat,
dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4335);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2016 I - 5
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang
Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4663);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang
Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 97, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 903);
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
I - 6 PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2016
17. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 13 Tahun
2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2007 Nomor 6 Seri E);
18. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 Tahun
2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2013 Nomor 1 Seri D);
19. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 7 Tahun
2015 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan
daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015 Nomor 5 Seri E);
20. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 Tahun
2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun 2015 Nomor 3 Seri A);
21. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun
2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2017 (Lembaran
Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 6 Seri
E);
1.4 Sistematika Dokumen Perubahan RKPD
Sistematika Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 adalah sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN
Memuat/menjelaskan maksud, tujuan, dan dasar pertimbangan perubahan yang disertai dengan gambaran tentang perubahan kerangka ekonomi daerah.
BAB II
EVALUASI HASIL RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II
Memuat kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2016 sampai dengan Triwulan II Tahun 2016.
BAB III
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH DALAM PERUBAHAN RKPD
Memuat kegiatan lanjutan tahun 2016, pergeseran kegiatan antar perangkat daerah, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja,
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2016 I - 7
pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan. Rencana program dan kegiatan prioritas daerah tersebut mencakup semua rencana program dan kegiatan prioritas yang akan dianggarkan melalui belanja tidak langsung, belanja langsung dan pengeluaran pembiayaan.
BAB VI PENUTUP
Memuat hal-hal yang dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan.
BAB II
EVALUASI HASIL RKPD SAMPAI
DENGAN TRIWULAN II
PERUBAHAN
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH
(RKPD) PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN 2016
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2016 II - 1
B A B II
EVALUASI HASIL RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II 2.1 Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun 2015
Pelaksanaan evaluasi kinerja tahun 2015 merupakan salah satu pertimbangan dalam penyusunan Perubahan RKPD 2016, melalui evaluasi kinerja tersebut, dapat diperoleh informasi mengenai capaian kinerja RPJMD dan hasil evaluasi kinerja RKPD tahun lalu. Tujuan lain dari evaluasi kinerja RKPD 2015 antara lain untuk menilai/mengidentifikasi realisasi sasaran dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan atau untuk mengetahui program kegiatan yang belum selesai 100 persen yang menjadi pertimbangan untuk diusulkan kembali didalam Perubahan RKPD Tahun 2016.
Gambaran mengenai evaluasi capaian kinerja RKPD Tahun 2015, adalah sebagaimana disajikan pada tabel II.1.
2.2 Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2016
Evaluasi pelaksanaan RKPD sampai dengan Triwulan II Tahun 2016, dilakukan dalam rangka untuk mengidentifikasi/meninventarisasi sejauh mana program kegiatan yang telah direncanakan dapat dilaksanakan. Sehingga dapat diketahui pada Perubahan RKPD ini, program kegiatan tersebut apakah dapat dilanjutkan atau tidak, kecukupan pagu anggarannya, kesesuaian terhadap target kinerjanya dan hal lainnya yang menjadi dasar kebijakan bagi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk melakukan penyesuaian terhadap program kegiatan tersebut.
Kondisi capaian kinerja RKPD 2016 sampai dengan Triwulan II, sebagaimana disajikan pada tabel II.1 berikut:
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
II - 2 PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2016
Tabel II.1 Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2015 Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2016
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan (Output)
Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2012-2017 (Akhir Periode
RPJMD)
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015
Target RKPD Tahun 2016
Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2016
Capaian Target RPJMD s/d Triwulan II Tahun 2016
SKPD Penanggung
Jawab Realisasi Kinerja RKPD
Realisasi Tingkat Capai
Kinerja (%)
Realisasi Target
Realisasi Tingkat Capaian
Target (%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8=7/6) (9=(5+7))* (10=9/4) (11)
1 WAJIB
1 1 PENDIDIKAN
1 1 15 Program Pendidikan Anak Usia Dini
APK PAUD 50,83% 44,51% 50,83% 0 0 44,51% 87,57% DINDIK
Prestasi PAUD Tk. Nasional (TK/RA Terakreditasi min B)
40% 35% 40% 0 0 35,00% 88% DINDIK
1 1 16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
APK SD/MI 116,26% 116,25% 116,26%
0 0 116,25% 100% DINDIK
APK SMP/MTs 97,00% 96,61% 97,00% 0 0 96,61% 100% DINDIK
APM SD/MI 98,00% 96,85% 98,00% 0 0 96,85% 99% DINDIK
APM SMP/MTs 84,00% 80,07% 84,00% 0 0 80,07% 95% DINDIK
Angka DO SD/MI 0,30% 0,36% 0,36% 0 0 0,39% 130% DINDIK
Angka DO SMP/MTs 0,40% 0,60% 0,60% 0 0 0,72% 180% DINDIK
Persentase Kelulusan SD/MI
100,00% 100,00% 100,00%
0 0 100,00% 100,00% DINDIK
Persentase Kelulusan SMP/MTs
99,35% 99,27% 99,27% 0 0 99,86% 100% DINDIK
Angka Melanjutkan SD/MI 100,00% 98,48% 98,48% 0 0 97,72% 97,72% DINDIK
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2016 II - 3
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan (Output)
Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2012-2017 (Akhir Periode
RPJMD)
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015
Target RKPD Tahun 2016
Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2016
Capaian Target RPJMD s/d Triwulan II Tahun 2016
SKPD Penanggung
Jawab Realisasi Kinerja RKPD
Realisasi Tingkat Capai
Kinerja (%)
Realisasi Target
Realisasi Tingkat Capaian
Target (%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8=7/6) (9=(5+7))* (10=9/4) (11)
Angka Melanjutkan SMP/MTs
100,00% 97,98% 97,98% 0 0 99,54% 99,54% DINDIK
Angka Mengulang SMP/MTS
0,45% 0,62% 0,62% 0 0 - 100% DINDIK
Angka Mengulang SD/MI 4,00% 5,87% 5,87% 0 0 - 100% DINDIK
1 1 18 Program Pendidikan Non Formal
Jumlah Warga Belajar Paket A, B dan C
10.432 - 9.172 - DINDIK
Angka Buta Aksara 2,50% 3,60% 3,25% 3,60% 144% DINDIK
Persentase Kelulusan UNPK
78,00% 0% 100% DINDIK
Persentase Pengangguran Terlatih
19,23% 17,88% 18,31% 17,88% 92,98% DINDIK
1 1 22 Program Manajemen Layanan Pendidikan
Tersedianya Gambaran Umum Pendidikan di Prov. Kep. Babel
2 Dok 2 Dok - 100% DINDIK
Tersedianya Dokumen Perencanaan Pendidikan
4 Dok 3 Dok - 100% DINDIK
Tersedianya dokumen hasil monitoring dan evaluasi
3 Dok 3 Dok - 100% DINDIK
1 1 28 Program Pendidikan Menengah dan Tinggi
APK SMA/MA/SMK 95,95% 84,14% 89,60% 84,14% 87,69% DINDIK
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
II - 4 PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2016
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan (Output)
Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2012-2017 (Akhir Periode
RPJMD)
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015
Target RKPD Tahun 2016
Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2016
Capaian Target RPJMD s/d Triwulan II Tahun 2016
SKPD Penanggung
Jawab Realisasi Kinerja RKPD
Realisasi Tingkat Capai
Kinerja (%)
Realisasi Target
Realisasi Tingkat Capaian
Target (%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8=7/6) (9=(5+7))* (10=9/4) (11)
APM SMA/MA 75,00% 58,60% 61,06% 58,60% 78,13% DINDIK
Angka DO SMA/MA 0,31% 1,26% 1,66% 1,26% DINDIK
Persentase Kelulusan Siswa SMA/MA
99,00% 99,90% 99,43% 99,90% 101% DINDIK
Angka Mengulang Pendidikan Menengah
0,60% 0,83% 0,83% 0,83% 138,33% DINDIK
Persentase Kelulusan Siswa SMK
99,00% 99,90% 99,70% 99,90% 101% DINDIK
Siswa Miskin Berprestasi yang melanjutkan
750 Org - - - 100% DINDIK
2 WAJIB
2 2 1 KESEHATAN
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
Persentase ketersediaan obat buffer stock untuk pelayanan kesehatan di Provinsi dan Kab/Kota.
100 300 100 100% Dinkes
2 2 2 Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Jumlah Kematian Ibu Melahirkan per Kelahiran Hidup (IKU)
27 31 31 115% Dinkes
Persentase Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan (IKU)
98 97,5 97,5 99% Dinkes
Angka Kematian Bayi per 28 31 31 111% Dinkes
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2016 II - 5
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan (Output)
Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2012-2017 (Akhir Periode
RPJMD)
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015
Target RKPD Tahun 2016
Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2016
Capaian Target RPJMD s/d Triwulan II Tahun 2016
SKPD Penanggung
Jawab Realisasi Kinerja RKPD
Realisasi Tingkat Capai
Kinerja (%)
Realisasi Target
Realisasi Tingkat Capaian
Target (%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8=7/6) (9=(5+7))* (10=9/4) (11)
1000 Kelahiran Dasar (IKU)
Persentase Kab/kota Yang Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Dasar (SPM)
100 100 100 100% Dinkes
2 2 3 Program Promosi kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
Persentase Kab/Kota Dengan Cakupan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) (IKU)
70 60 60 85,71% Dinkes
Persentase Kab/Kota Yang Memiliki Posyandu Mandiri (IKU)
40 30 30 75,00% Dinkes
2 2 4 Program Perbaikan Gizi Masyarakat
Persentasi Belita Yang ditimbang Berat Badan (IKU)
78 65 65 83,33% Dinkes
2 2 5 Program Pengembangan Lingkungan Sehat
Persentase Rumah Sehat Yang Memenuhi Syarat Kesehatan (IKU)
90 85 85 94,44% Dinkes
Persentase Penduduk Yang Mengakses Air Minum Berkualitas
74 68 68 91,89% Dinkes
2 2 6 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
II - 6 PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2016
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan (Output)
Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2012-2017 (Akhir Periode
RPJMD)
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015
Target RKPD Tahun 2016
Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2016
Capaian Target RPJMD s/d Triwulan II Tahun 2016
SKPD Penanggung
Jawab Realisasi Kinerja RKPD
Realisasi Tingkat Capai
Kinerja (%)
Realisasi Target
Realisasi Tingkat Capaian
Target (%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8=7/6) (9=(5+7))* (10=9/4) (11)
Angka Kesakitan Malaria per 1000 Penduduk (API) (IKU)
1 2 2 200,00% Dinkes
Angka Kesakitan DBD per 100.000 Penduduk (IKU)
46 51 51 110,87% Dinkes
Prevalensi HIV (Persentase Kasus terhadap Penduduk Berisiko) (IKU)
10 10 10 100,00% Dinkes
Persentase Kasus Baru TB 89 Paru (BTA Positif) yang disembuhkan
90 90 90 100,00% Dinkes
2 2 8 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
Persentase Penduduk Yang Menjadi Peserta Jaminan Pemeliharaan Kesehatan
100 100 100 100,00% Dinkes
2 2 9 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata.
Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan Yang Melaksanakan Pelayanan Sesuai Standar (Iku)
100 100 100 100,00% Dinkes
2 2 11 Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Rasio dokter spesialis per 9,7 7,5 7,5 Dinkes
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2016 II - 7
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan (Output)
Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2012-2017 (Akhir Periode
RPJMD)
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015
Target RKPD Tahun 2016
Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2016
Capaian Target RPJMD s/d Triwulan II Tahun 2016
SKPD Penanggung
Jawab Realisasi Kinerja RKPD
Realisasi Tingkat Capai
Kinerja (%)
Realisasi Target
Realisasi Tingkat Capaian
Target (%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8=7/6) (9=(5+7))* (10=9/4) (11)
100.000 penduduk (IKU)
Rasio dokter umum per 100.000 penduduk (IKU)
34,4 29,7 29,7 Dinkes
Rasio perawat per 100.000 penduduk (IKU)
337,6 282,5 282,5 Dinkes
Rasio Bidan per 100.000 penduduk (IKU)
96 80,8 80,8 Dinkes
2 2 12 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita
Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup
28 31 31 111% Dinkes
2 2 13 Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia
Meningkatnya Kab/Kota dengan cakupan pelayanan lansia (Persentase)
100 85 85 85,00% Dinkes
2 2 14 Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan
Persentase cakupan tempat pengolahan makanan yang memenuhi syarat kesehatan
85 70 70 82,35% Dinkes
2 2 15 Program Peningkatan Kesehatan ibu melahirkan dan anak
Jumlah kematian ibu melahirkan per kelahiran hidup (IKU)
27 31 31 115% Dinkes
Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup
28 31 31 111% Dinkes
2 2 16 Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan
Persentase ketersediaan profil kesehatan Provinsi dan Kab/Kota per tahun
100 100 100 100% Dinkes
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
II - 8 PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2016
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan (Output)
Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2012-2017 (Akhir Periode
RPJMD)
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015
Target RKPD Tahun 2016
Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2016
Capaian Target RPJMD s/d Triwulan II Tahun 2016
SKPD Penanggung
Jawab Realisasi Kinerja RKPD
Realisasi Tingkat Capai
Kinerja (%)
Realisasi Target
Realisasi Tingkat Capaian
Target (%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8=7/6) (9=(5+7))* (10=9/4) (11)
(IKU)
2 2 17 Program Pelayanan Keperawatan dan Kesehatan Lainnya
Persentase RS Provinsi,Kab/Kota yang melaksanakan pelayanan kesehatan rujukan (SPM RS))
100 100 100 100% Dinkes
2 2 18 Program Peningkatan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Penunjang balai Labkes
1). Cakupan pelayanan Laboratorium
95 80 80 84% Dinkes
2 2 19 Program Pengembangan Sumber Daya Kesehatan
Rasio dokter spesialis per 100.000 penduduk (IKU)
9,7 7,5 7,5 77% Dinkes
Rasio dokter umum per 100.000 penduduk (IKU)
34,3 29,7 29,7 87% Dinkes
Rasio perawat per 100.000 penduduk (IKU)
337,6 282,5 282,5 84% Dinkes
Rasio bidan per 100.000 penduduk (IKU)
96 80,8 80,8 84% Dinkes
2 2 20 Program Penanggulangan Bencana Bidang Kesehatan
Persentase Kabupaten/Kota dengan Kesiasiagaan penanggulangan bencana
100 100 100 100% Dinkes
2 WAJIB
2 2 1 KESEHATAN
2 2 2 Program Upaya Kesehatan Masyarakat
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2016 II - 9
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan (Output)
Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2012-2017 (Akhir Periode
RPJMD)
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015
Target RKPD Tahun 2016
Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2016
Capaian Target RPJMD s/d Triwulan II Tahun 2016
SKPD Penanggung
Jawab Realisasi Kinerja RKPD
Realisasi Tingkat Capai
Kinerja (%)
Realisasi Target
Realisasi Tingkat Capaian
Target (%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8=7/6) (9=(5+7))* (10=9/4) (11)
Tersedianya Jasa Operasional dan Jasa Pelayanan Bagi Tenaga Medis dan Non Medis
265 265 265 100% RSJ
Jumlah Kunjungan Ke puskesmas dan Rumah Keluarga Pasien
95 80 85 89% RSJ
Jumlah Tenaga Penunjang dan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
22 16 18 82% RSJ
Jumlah Pasien Yang Menerima terapi mental Sosial
500 385 420 84% RSJ
Jumlah Anak Yang dilayani Pada Unit Tumbuh Kembang Anak
170 155 160 94% RSJ
Jumlah Pelayan Rumah Sakit
25 20 22 88% RSJ
2 2 7 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
Persentase Capaian Nilai Yang diterima (Standar Join Commision International (JCI))
50% (Madya) 25% (Pratama) 37,5 RSJ
Jumlah Sertifikat BLUD Yang Diterima
100% (BLUD Penuh) RSJ
Jumlah Standar Pelayanan Kesehatan Yang Tersusun
7 4 5 71,43% RSJ
Jumlah Sertifikat Izin 1 RSJ
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
II - 10 PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2016
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan (Output)
Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2012-2017 (Akhir Periode
RPJMD)
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015
Target RKPD Tahun 2016
Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2016
Capaian Target RPJMD s/d Triwulan II Tahun 2016
SKPD Penanggung
Jawab Realisasi Kinerja RKPD
Realisasi Tingkat Capai
Kinerja (%)
Realisasi Target
Realisasi Tingkat Capaian
Target (%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8=7/6) (9=(5+7))* (10=9/4) (11)
Mendirikan Rumah Sakit Yang Diterima
Jumlah Sertifikat/Izin AMDAL Yang Terbit
1 RSJ
2 2 9 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata.
Jumlah Alat Sehat Belanja Modal dan Berbekalan Kesehatan
60 45 50 83,33% RSJ
Jumlah Obat Generik dan Non 66 Generik Yang Tersedia
85 70 75 88,24% RSJ
Jumlah Pelengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit
45 40 40 88,89% RSJ
Jumlah Gudang Obat/apotik
RSJ
Jumlah Ruang Terapi Yang Dikembangkan
2 RSJ
Jumlah Ruang rontgen Rumah Sakit
1 RSJ
Jumlah Gedung Dapur Bersih
1 RSJ
Jumlah Gedung Trauma Center
1 RSJ
Jumalah Ruang 2 RSJ
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2016 II - 11
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan (Output)
Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2012-2017 (Akhir Periode
RPJMD)
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015
Target RKPD Tahun 2016
Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2016
Capaian Target RPJMD s/d Triwulan II Tahun 2016
SKPD Penanggung
Jawab Realisasi Kinerja RKPD
Realisasi Tingkat Capai
Kinerja (%)
Realisasi Target
Realisasi Tingkat Capaian
Target (%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8=7/6) (9=(5+7))* (10=9/4) (11)
Laboratorium
Jumlah Instalasi Pengolahan Air Limbah Rumah Sakit
1 RSJ
Jumlah Bangunan Rumah Sakit Yang Di rehabilitasi
5 1 1 20,00% RSJ
Jumlah Sertifikat Penetapan Tipe Rumah Sakit
1 RSJ
Jumlah Sistem Informasi Kegiatan Rekam Medis
1 RSJ
Jumlah Sistem Informasi Kegiatan Instalasi Farmasi
1 RSJ
Jumlah Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit
1 1 100,00% RSJ
Jumlah Billing Sistem Yang Tersedia
1 1 RSJ
Jumlah Ruang Rawat Inap Yang Dikembangkan
2 1 RSJ
Jumlah Ruang Rawat Jalan Yang Dikembangkan
2 1 RSJ
Jumlah Kamar Jenazah Yangt Dibangun
1 1 RSJ
2 2 10 Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata.
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
II - 12 PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2016
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan (Output)
Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2012-2017 (Akhir Periode
RPJMD)
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015
Target RKPD Tahun 2016
Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2016
Capaian Target RPJMD s/d Triwulan II Tahun 2016
SKPD Penanggung
Jawab Realisasi Kinerja RKPD
Realisasi Tingkat Capai
Kinerja (%)
Realisasi Target
Realisasi Tingkat Capaian
Target (%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8=7/6) (9=(5+7))* (10=9/4) (11)
Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkalah Rumah Sakit
1 0 1 0 1 100% RSJ
Jumlah Pemeliharaan Ritin Ruang Rawat Inap Rumah Sakit
1 1 1 100% RSJ
Jumlah Pemeliharaan Rutin Kamar Jenazah
1 1 RSJ
Jumlah Alat Kesehatan Yang Dipelihara
3 3 3 100% RSJ
Jumlah Alat Kesehatan Yang Teruji dan terkalibrasi
3 3 3 100% RSJ
WAJIB
PEKERJAAN UMUM
2 3 1 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Jalan yang terbangun 12 3km 3 25,00% Dinas PU
Jembatan yang terbangun sepanjang 366 meter
1.870,00 374km 374 20,00% Dinas PU
Peningkatan jalan dan jambatan provinsi sepanjang 53,61 km
125 25km 25 20,00% Dinas PU
Perencanaan Pembangunan Jalan
Kajian teknis terhadap kelayakan jalan dan penyusunan data base jalan
4 paket 4 4,00 paket (dokumen)
0 - 0,00% Dinas PU
Pembangunan Jalan Tertingkatnya ruas jalan 236.01 km 52 20,86 km 3,2 0,15 55 0,00% Dinas PU
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2016 II - 13
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan (Output)
Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2012-2017 (Akhir Periode
RPJMD)
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015
Target RKPD Tahun 2016
Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2016
Capaian Target RPJMD s/d Triwulan II Tahun 2016
SKPD Penanggung
Jawab Realisasi Kinerja RKPD
Realisasi Tingkat Capai
Kinerja (%)
Realisasi Target
Realisasi Tingkat Capaian
Target (%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8=7/6) (9=(5+7))* (10=9/4) (11)
provinsi (Effektif)
Pembangunan Jalan (DAK + Pendamping DAK)
Terpeliharanya jalan 12 km 12 0 - 12 101,67% Dinas PU
Perencanaan Pembangunan Jembatan
Desain pembangunan jembatan
8 paket 4 1,00 dokumen (paket)
0 - 4 50,00% Dinas PU
Pembangunan Jembatan Batu Rusa II
Terbangunnya jembatan 2 paket 2 0 - 2 100,00% Dinas PU
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Termonitoringnya pembangunan jalan dan jembatan
2 paket 1 0 - 1 50,00% Dinas PU
Pembangunan Jembatan Terbangunnya jembatan baru
22 unit 9 4,00 unit 1,3 0,33 10 46,82% Dinas PU
2 3 2 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
Panjang jalan dan jambatan provinsi yang terpelihara dengan baik
874,33 km Pemeliharaan jalan sepanjang 816.2 km
874,33km 874,33 km 100% Dinas PU
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan
Meningkatnya kondisi konstruksi jalan
832,18 Km 141 32,92 Km (effektif)
0 - 141 17% Dinas PU
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan
Meningkatnya kondisi konstruksi jembatan
7 unit 3 0 - 3 43% Dinas PU
Rehabilitasi/Pemeliharaan Operasional Jembatan Batu Rusa II
Terlaksananya pemeliharaan operasional jembatan Baturusa II
1,00 paket 0 - - - Dinas PU
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (DAK + Pedamping DAK)
Meningkatnya kondisi konstruksi jalan
23 Km 44 8,00 Km (effektif)
0 - 44 191% Dinas PU
2 3 3 Program Tanggap Darurat Jalan dan Jambatan
-
Terpeliharanya jalan/jambatan yang
3 100% 1 unit 1 33,33 Dinas PU
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
II - 14 PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2016
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan (Output)
Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2012-2017 (Akhir Periode
RPJMD)
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015
Target RKPD Tahun 2016
Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2016
Capaian Target RPJMD s/d Triwulan II Tahun 2016
SKPD Penanggung
Jawab Realisasi Kinerja RKPD
Realisasi Tingkat Capai
Kinerja (%)
Realisasi Target
Realisasi Tingkat Capaian
Target (%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8=7/6) (9=(5+7))* (10=9/4) (11)
dilakibatkanbencana alam atau lainnya yang memerlukan penanganan darurat
Rehabilitasi Jalan dalam kondisi tanggap darurat
Terpeliharanya jalan Provinsi pasca bencana
1 1 Unit 1 100% 1 -
2 3 4 Program Pembangunan Sistem Informasi/database Jalan dan Jembatan
Tersedianya dokumen database jalan dan jambatan provinsi
7 Dokumen dengan 24,19% total panjang jalan provinsi
4 dokumen dengan 12.14 % total panjang jalan provinsi
2 dokumen 2 Dokumen 29% Dinas PU
Penyusunan Sistem Informasi/Data Base Jalan
Inventarisasi jalan Provinsi 5 dokumen 2 1 dokumen 0 0 2 40% Dinas PU
Penyusunan Sistem Informasi/Data Base Jembatan
Inventarisasi jembatan Provinsi
4 dokumen 1 1 dokumen 0 0 1 25% Dinas PU
2 3 5 Program Perencanaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pengelolaan jalan dan jambatan
1 gedung workshop, 70% alat-alat berat dan alat-alat laboratorium
31 % alat-alat berat dan alat laboratorium
2 unit alat-alat berat dan alat lab
2 unit alat-alat berat alat lab
100% Dinas PU
Pengadaan Alat-Alat Ukur dan Bahan Laboratorium Kebinamargaan
Tersedianya alat ukur dan bahan laboratorium yang dapat meningkatkan kinerja di DPU
1 0 - 1 - Dinas PU
Pengadaan Alat-Alat Berat Tersedianya alat berat di DPU yang dapat meningkatkan kinerja di DPU
5 paket 1 0 0 1 20% Dinas PU
Pemeliharaan Alat-Alat Ukur dan Bahan Laboratorium Kebinamargaan
Terpeliharanya alat ukur dan bahan laboratorium
1 0 - 1 - Dinas PU
RehabilitasiPemeliharaan Alat- Terpeliharanya alat berat 2 2,00 paket 0 - 2 - Dinas PU
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2016 II - 15
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan (Output)
Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2012-2017 (Akhir Periode
RPJMD)
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015
Target RKPD Tahun 2016
Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2016
Capaian Target RPJMD s/d Triwulan II Tahun 2016
SKPD Penanggung
Jawab Realisasi Kinerja RKPD
Realisasi Tingkat Capai
Kinerja (%)
Realisasi Target
Realisasi Tingkat Capaian
Target (%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8=7/6) (9=(5+7))* (10=9/4) (11)
Alat Berat di DPU (exavator, dump truck, grader, three wheel loader, baby roller, asphal recyling)
Pengadaan Rambu/Plang Petunjuk
Marka Jalan 2 0 - 2 - Dinas PU
2 3 6 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
Terwujudnya sistem jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya yang dapat memberikan manfaat secar berkensinabungan
7.572 1.000 Ha 1,429 Ha 1,429 Ha 19% Dinas PU
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi
Terlaksananya rehabilitasi saluran pembuang (Ha)
1196,07 Ha 2,4 0 - 2,4 0,20% Dinas PU
Optimalisasi Jaringan Irigasi Yang Telah Dibangun
Terlaksananya kegiatan jaringan irigasi
5429 Ha 13,2 0 - 13,2 0,24% Dinas PU
Pemberdayaan petani pemakai air (Ha)
Terlaksananya operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi
1484 Ha 6,8 3,00 gapoktan 0 0 6,8 0,46% Dinas PU
Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi yang Telah Dibangun (DAK)
Terlaksananya kegiatan jaringan irigasi
28,8 0 - 28,8 - Dinas PU
Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi
Tersedianya dokumen perencanaan pengelolaan jaringan irigasi
2,00 dokumen 0 0 - - Dinas PU
Pembangunan Jaringan Irigasi Terlaksananya 0 - - - Dinas PU
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
II - 16 PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2016
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan (Output)
Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2012-2017 (Akhir Periode
RPJMD)
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015
Target RKPD Tahun 2016
Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2016
Capaian Target RPJMD s/d Triwulan II Tahun 2016
SKPD Penanggung
Jawab Realisasi Kinerja RKPD
Realisasi Tingkat Capai
Kinerja (%)
Realisasi Target
Realisasi Tingkat Capaian
Target (%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8=7/6) (9=(5+7))* (10=9/4) (11)
peningkatan/pembangunan jaringan irigasi
Pembangunan Jaringan Irigasi (DAK)
Terlaksananya peningkatan/pembangunan jaringan irigasi
6.800 M 0 0 - - Dinas PU
2 3 7 Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku
Terwujudnya layanan air baku untuk air minum
75 Ha 6 Ha 20 Ha 20 Ha 27% Dinas PU
Optimalisasi sumber air baku Tersedianya sarana/prasarana penyediaan air baku yang dibangun/ditingkatkan
2,00 lokasi - - - - Dinas PU
2 3 8 Program Penyediaan dan Pengelolaan dan Konversi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya
Tersedianya sumber air yang mampu untuk memenuhi kebutuhan terhadap air
98 Ha 5 Ha 20 Ha 20 20% Dinas PU
Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sungai, danau dan sumber daya air lainnya
Terllaksananya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sungai, danau dan sumber daya air lainnya
24 12,00 bulan 0 - 24 - Dinas PU
Perencanaan Pengelolaan SDA
Tersedianya pola pengelolaan SDA
1 1,00 dokumen 0 - 1 - Dinas PU
Perencanaan Konversi pendayagunaan Embung dan Sumber daya air lainnya
Tersedianya pola pengelolaan SDA
0 - - - Dinas PU
Penyusunan Pola WS Belitung Tersedianya pola pengelolaan sumber daya air
3 laporan 0 - - 0 Dinas PU
2 3 9 Program Pengembangan Tersedianya sumber air Tersedianya sumber air Jumlah prasarana air 3 kws di ksk/ksp/ksn 3 kws di 100% Dinas PU
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2016 II - 17
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan (Output)
Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2012-2017 (Akhir Periode
RPJMD)
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015
Target RKPD Tahun 2016
Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2016
Capaian Target RPJMD s/d Triwulan II Tahun 2016
SKPD Penanggung
Jawab Realisasi Kinerja RKPD
Realisasi Tingkat Capai
Kinerja (%)
Realisasi Target
Realisasi Tingkat Capaian
Target (%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8=7/6) (9=(5+7))* (10=9/4) (11)
Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
baku, bersih dan pengelolaan limbah
baku, bersih dan pengelolaan limbah
bersih dikws khusus 20% ksk/ksp/ksn
Pengembangan distribusi air minum
Terlaksananya pemasangan pipa distribusi SPAM ibukota kecamatan (IKK)
- - - - - - Dinas PU
Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah
Tersedianya jaringan pipa air bersih
- - 5 paket - - - - Dinas PU
2 3 10 Program Pengendalian Banjir Terwujudnya sistem pengendalian banjir
52.515 M2 2.000 M' 8.099 M 8,099 M 15% Dinas PU
Peningkatan Pembersihan dan Pengerukan Sungai atau Kali
Terbangunnya saluran pembuang (banjir) (M')
Perencanaan Pengendalian Banjir
Tersedianya dokumen perencanaan pengendalian banjir
2 3 11 Program Perencanaan dan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
tersedia insfrastruktur dikawasan strategis, khusus dan potensial
3 kws di ksk/ksp/ksn Jumlah Jaringan jalan di kws strategis,khusus dan potensial 35% kws minapolitan/agropolitan,KEK dll
3 kws di ksk/ksp/ksn 3 kws di ksk/ksp/ksn
100% Dinas PU
Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur
Terbangunnya jaringan jalan
52515 M' 42129 10.000 M' 0 - 42129 80% Dinas PU
Pembangunan Dermaga Terlaksananya pembangunan dermaga
dokumen 2 7 dokumen 0 - 2 #DIV/0! Dinas PU
2 3 12 Program Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur perdesaan
Tersedianya infrastruktur dikawasan perdesaan
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
II - 18 PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2016
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan (Output)
Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2012-2017 (Akhir Periode
RPJMD)
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015
Target RKPD Tahun 2016
Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2016
Capaian Target RPJMD s/d Triwulan II Tahun 2016
SKPD Penanggung
Jawab Realisasi Kinerja RKPD
Realisasi Tingkat Capai
Kinerja (%)
Realisasi Target
Realisasi Tingkat Capaian
Target (%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8=7/6) (9=(5+7))* (10=9/4) (11)
6 kws di 3 kab Jumlah kws yang ditambah Kuantitas dan kualitas jalan perdesaan 45%
2 kws di 2 kab 2 kws di 3 kab 100% Dinas PU
35 desa Luas kawasan kumuh/miskin/tertinggal perdesaan 35 %
30 desa di 6 kab 35 desa 100% Dinas PU
10 desa di 6 kab Jumlah Desa terlayani air minum 45%
10 desa di 6 kab 30 desa di 6 kab 100% Dinas PU
6 desa/6 kab Jumlah desa kumuh yg terlayani pengelolaan limbah/persampahan 30%
6 desa/6 kab 10 desa di 6 kab 100% Dinas PU
6 desa/6 kab Luas kawasan genangan air/rawan banjir 45%
6 desa/6 kab 6 desa/6 kab 100% Dinas PU
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Laporan data informasi dan evaluasi kinerja bidang ke PU-an pelaksanaan PPIP
5 laporan 3 - - - - Dinas PU
Rehabilitasi Dermaga Terehabnya dermaga 1 - 1 - - - Dinas PU
URUSAN WAJIB
PERUMAHAN
2 4 1 Program Pengelolaan Areal Pemakaman
Dinas PU
Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman
Tersedianya sarana dan prasarana pemakaman
- 2 - - - 2 - Dinas PU
2 4 2 Program Perencanaan Pengembangan Perumahan
Terbangun sarana dan prasarana rumah sederhana sehat
135 unit di 7 kab/kota terdapat 65% rumah tidak layak huni yg belum tertangani
135 unit di 7 kab/kota
135 unit di 7 kab/kota
100% Dinas PU
Sosialisasi peraturan Terlaksananya Sosialisasi 1 1 laporan 0 0% 1 - Dinas PU
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2016 II - 19
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan (Output)
Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2012-2017 (Akhir Periode
RPJMD)
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015
Target RKPD Tahun 2016
Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2016
Capaian Target RPJMD s/d Triwulan II Tahun 2016
SKPD Penanggung
Jawab Realisasi Kinerja RKPD
Realisasi Tingkat Capai
Kinerja (%)
Realisasi Target
Realisasi Tingkat Capaian
Target (%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8=7/6) (9=(5+7))* (10=9/4) (11)
perundang-undangan Perumahan
peraturan perundang-undangan Perumahan
Penyusunan Norma Standart Pedoman dan Manual (NSPM)
Tersusunnya NSPM 3 3 laporan 0 0% 3 - Dinas PU
2 4 4 Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan
Terwujudnya sapras lingkungan perumahan dan kwa permukiman berbasis pemberdayaan masyarakat
50 desa di 7 kab/kota terdapat 70% kws/desa tertinggal kekurangan sapras perumahan dan permukiman
50 desa di 7 kab/kota
50 desa di 7 kab/kota
100% Dinas PU
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Terlaksananya monitoring dan evaluasi
1 1 laporan 0 - 1 - Dinas PU
2 4 5 Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/Sosial
Tertanganinya lingkungan perumahan dan kwa permukuman yang terkena dampak bencana alam/sosial
7 kws di 7 kab/kota terdapat perumahan dan kws permukiman yang berada di daerah/kws rawan bencana
7 kws di 7 kab/kota 7 kws di 7 kab/kota
100% Dinas PU
Fasilitasi dan stimulasi rehabilitasi rumah akibat bencana alam
Terlaksananya monitoring dan evaluasi
- - - - - - - Dinas PU
URUSAN WAJIB
2 4 1 Program Perencanaan Tata Ruang
Terencananya tata ruang yang nyaman, produktif dan berkelanjutan
Perda RTRW, Rencana Detail Tata Guna Lahan, Masterplan unt review kawasan provinsi, RDTR Pelabuhan Sadai, RDTR Tj. Ru, 6 RDTR KSP, Zona Regulasi semua KSP dan 2 RTBL
Dinas PU
Pelatihan Pemberian Perstujuan Substansi Rencana
Aparatur BKPRD provinsi mahir dalam
- 15 - - - - 15 - Dinas PU
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
II - 20 PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2016
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan (Output)
Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2012-2017 (Akhir Periode
RPJMD)
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015
Target RKPD Tahun 2016
Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2016
Capaian Target RPJMD s/d Triwulan II Tahun 2016
SKPD Penanggung
Jawab Realisasi Kinerja RKPD
Realisasi Tingkat Capai
Kinerja (%)
Realisasi Target
Realisasi Tingkat Capaian
Target (%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8=7/6) (9=(5+7))* (10=9/4) (11)
Rinci Kab/Kota untuk aparat BKPRD Provinsi
menyelesaikan persub rencana rinci kab/kota
Penyusunan Rencana Rinci Kawasan Strategis Teluk Kelabat
Data untuk penyusunan rencana rinci kawasan strategis provinsi teluk kelabat
- 1 - - - - 1 - Dinas PU
Koordinasi antar Pemerintah Daerah dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Terpadu
Terkoordinasinya pemerintah daerah kab/kota dalam penyusunan kawasan terpadu
1 laporan 1 - - 1 Dinas PU
Penyusunan Kebijakan Tentang Penyusunan Rencana Tata Ruang
Tersusunnya database infrastruktur ke PU-an untuk pengembangan wilayah
- 1 - - 1 Dinas PU
Penyusunan rencana detail tata ruang kawasan
Terlaksananya penyusunan rencana rinci kawasan strategis Provinsi (KSP)
- 2 - - 2 Dinas PU
Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Rinci KSP Teluk Kelabat
Terlaksananya Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Rinci KSP
- - - - - Dinas PU
Program Pemanfaatan Ruang Termanfaatkannya ruang sesuai peruntukkannya dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat
Monitoring, evaluasi dan adanya laporan monev - 1 - - - 1 - Dinas PU
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2016 II - 21
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan (Output)
Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2012-2017 (Akhir Periode
RPJMD)
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015
Target RKPD Tahun 2016
Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2016
Capaian Target RPJMD s/d Triwulan II Tahun 2016
SKPD Penanggung
Jawab Realisasi Kinerja RKPD
Realisasi Tingkat Capai
Kinerja (%)
Realisasi Target
Realisasi Tingkat Capaian
Target (%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8=7/6) (9=(5+7))* (10=9/4) (11)
pelaksanaan RTRW dikab/Kota RTRW
Survey dan Pemetaan Tersedianya foto udara di wilayah Bangka Belitung
- - - - - - - Dinas PU
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Terlaksanakannya pengendalian pemanfaatan ruang
Dinas PU
Pelatihan Aparat dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Terlatihnya aparatur BKPRD Kab/Kota dalam penyusunan peraturan zonasi
25 org - 0 25 orang Dinas PU
Pengawasan Pemanfaatan Ruang
Tersusunnya data standar pelayanan minimal bidang pekerjaan umum dan penataan ruang
1 0 1 Dinas PU
Program Kerjasama Pembangunan
Terlaksananya Program Kerjasama Pembangunan
Dinas PU
Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah
Pemerintah daerah dapat mengidentifikasi usulan kegiatan (forum) SKPD dan forum Bina Marga)
- 2 2 laporan 1 50% 3 - Dinas PU
Fasilitasi Kerjasama Dengan Dunia Usaha/Lembaga
Terlaksananya forum jasa konstruksi di Prov. Kep. Babel
- 1 1 laporan 1 100% 2 - Dinas PU
Koordinasi Dalam Pemecahan Masalah-Masalah Daerah
Koordinasi tim pembina jasa konstruksi
- 1 - - - - 1 - Dinas PU
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau(RTH)
terlaksananya perencanaan tata ruang
Dinas PU
Penyusunan Program Pengembangan RTH
Tersusunnya dokumen DED RTH Komplek
- 1 1 dokumen - - - - Dinas PU
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
II - 22 PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2016
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan (Output)
Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2012-2017 (Akhir Periode
RPJMD)
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015
Target RKPD Tahun 2016
Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2016
Capaian Target RPJMD s/d Triwulan II Tahun 2016
SKPD Penanggung
Jawab Realisasi Kinerja RKPD
Realisasi Tingkat Capai
Kinerja (%)
Realisasi Target
Realisasi Tingkat Capaian
Target (%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8=7/6) (9=(5+7))* (10=9/4) (11)
perkantoran provinsi kepulauan Bangka Belitung
Penataan RTH Terbangunnya kawasan RTH di Kompleks Perkantoran Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- 1 lokasi - - - - Dinas PU
Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
Tersedianya lahan keperluan pemerintah provinsi kepulauan bangka belitung
- - - - - - - Dinas PU
Pengadaan lahan Jl. Lintas Timur, Batu Rusa II, Alexander
Lahan keperluan pemerintah provinsi kepulauan bangka belitung
- - - - - - - Dinas PU
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
Terkoordinasinya pengelolaan sampah dan lahan
Dinas PU
Kerjasama Pengelolaan Persampahan
Adanya pengelolaan sampah (TPA)
- - - - - - - Dinas PU
Penyusunan Kebijakan Manajemen Pengelolaan Sampah
Tersedianya manajemen pengelolaan persampahan
- 1 - - - 1 Dinas PU
Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan
tersedianya Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan
- 7 - - - 7 Dinas PU
1 7 URUSAN WAJIB
PERUHUBUNGAN
2 7 Program Pembangunan Terpenuhinya DISHUB
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2016 II - 23
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan (Output)
Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2012-2017 (Akhir Periode
RPJMD)
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015
Target RKPD Tahun 2016
Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2016
Capaian Target RPJMD s/d Triwulan II Tahun 2016
SKPD Penanggung
Jawab Realisasi Kinerja RKPD
Realisasi Tingkat Capai
Kinerja (%)
Realisasi Target
Realisasi Tingkat Capaian
Target (%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8=7/6) (9=(5+7))* (10=9/4) (11)
Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
Rapat Koordinasi dalam Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan (RAKORNIS)
Terselenggaranya Rapat Koordinasi Dalam Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan (Rakornis)
300 peserta 220 60 peserta 0 0% 220 73% DISHUB
Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan
Terselenggaranya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan kegiatan Dinas Perhubungan
60 bln 48 12 bln 4 33% 52 87% DISHUB
Forum Koordinasi Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Terselenggaranya Pertemuan dan Program Kerja Forum LLAJ
20 Pertemuan 11 4 Pertemuan 1 25% 12 60% DISHUB
Survei dan Inventarisasi KKOP Bandara
Terselenggaranya kegiatan Survey dan Monitoring KKOP dan Pelayanan Jasa Bandara
2 Bandara - 2 Bandara 0 0% - 0% DISHUB
DED dan SID Pelabuhan Dendang
Terselenggaranya DED dan SID Pelabuhan Dendang
1 Lokasi - 1 Lokasi 0 0% - 0% DISHUB
Study Kelayakan dan Kajian LingkunganPelabuhan Pulau Seliu
Terselenggaranya Study Kelayakan dan Kajian LingkunganPelabuhan Pulau Seliu
1 lokasi - 1 lokasi 0 0% - 0% DISHUB
Study Kelayakan dan Kajian LingkunganPelabuhan Pulau Besar
Terselenggaranya Study Kelayakan dan Kajian LingkunganPelabuhan Pulau Besar
1 lokasi - 1 lokasi 0 0% - 0% DISHUB
Survey Jaringan Transportasi Terselenggaranya Survey 1 rute - 1 rute 0 0% - 0% DISHUB
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
II - 24 PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2016
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan (Output)
Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2012-2017 (Akhir Periode
RPJMD)
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015
Target RKPD Tahun 2016
Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2016
Capaian Target RPJMD s/d Triwulan II Tahun 2016
SKPD Penanggung
Jawab Realisasi Kinerja RKPD
Realisasi Tingkat Capai
Kinerja (%)
Realisasi Target
Realisasi Tingkat Capaian
Target (%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8=7/6) (9=(5+7))* (10=9/4) (11)
Jalur Pelayaran Perintis dan Pelayaran Lokal di Pulau-pulau berpenduduk pada Rute Sadai-Tg.Pandan
Jaringan Transportasi Jalur Pelayaran Perintis dan Pelayaran Lokal di Pulau-pulau berpenduduk pada Rute Sadai-Tg.Pandan
pelayaran pelayaran
Pembentukan Forum Koordinasi SAR Daerah
Terselenggaranya Pembentukan Forum Koordinasi SAR Daerah
1 kali rapat - 1 kali rapat 0 0% - 0% DISHUB
Review Dokumen Tataran Transportasi Wilayah (Tatrawil)
Terlaksanannya Review Dokumen Tataran Transportasi Wilayah (Tatrawil)
1 set - 1 set 0 0% - 0% DISHUB
Pembongkaran Gapura RPPJ Terlaksanannya Pembongkaran Gapura RPPJ
4 gapura - 4 gapura 0 0% - 0% DISHUB
Pengadaan X-Ray dan Walktrough
Tersediannya X-Ray dan Walktrough di Gedung VIP Bandara Depati Amir
1 Bandara - 1 Bandara 0 0% - 0% DISHUB
Pembangunan Sarana Bantu SBNP di Sijuk Kabupaten Belitung
Tersediannya Sarana Bantu SBNP di Sijuk Kabupaten Belitung
11 unit 8 3 unit 0 0% 8 73% DISHUB
2 7 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
Pengembangan pelabuhan tanjung belikat
1.000 DISHUB
Pengembangan pelabuhan tanjung batu
1.000 DISHUB
Pengembangan status Tersedianya kajian 1.000 DISHUB
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2016 II - 25
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan (Output)
Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2012-2017 (Akhir Periode
RPJMD)
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015
Target RKPD Tahun 2016
Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2016
Capaian Target RPJMD s/d Triwulan II Tahun 2016
SKPD Penanggung
Jawab Realisasi Kinerja RKPD
Realisasi Tingkat Capai
Kinerja (%)
Realisasi Target
Realisasi Tingkat Capaian
Target (%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8=7/6) (9=(5+7))* (10=9/4) (11)
bandara depati amir menjadi internasional
pengembangan bandara dan penambahan area
Tahapan persiapan pengembangan pelabuhan pengumpul san pelabuhan pengumpan dibangka belitung
Pemenuhana pelabuhan pengumpul dan pengumpan
Persiapan pengembangan pelabuhan
750 persiapan pengembangan pelabuhan
750 persiapan pengembangan pelabuhan
DISHUB
Rintisan pengadaan angkutan laut
terpenuhinya angkutan laut hingga 55%
45% 45 50 DISHUB
Pemeliharaan Alat keselamatan Transporatasi
Terselenggaranya Pemeliharaan Alat keselamatan transportasi
60 bln 48 12 bln 5 42% 53 88% DISHUB
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
Terpenuhinya Peningkatan Pelayanan Angkutan
DISHUB
Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya
Terselenggaranya Pemeriksaan Surat-surat kendaraan, penimbangan dan Pengukuran Dimensi kendaraan
800 kend 400 400 kend 160 40% 560 70% DISHUB
Sosialisasi/ penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan
Terselenggaranya Sosialisasi/ penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan
400 peserta 80 160 peserta 80 50% 160 40% DISHUB
Kegiatan Pemilihan dan Pemberian Penghargaan sopir/juru mudik/awak Kendaraan Umum Teladan
Terlaksananya penilaian sopir/juru mudi/Awak Kendaraan Umum Teladan
70 peserta 56 14 peserta 0% 56 80% DISHUB
Penyelenggaraan Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas
Terlaksananya Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas
150 Pelajar 120 30 Pelajar 0 0% 120 80% DISHUB
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
II - 26 PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2016
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan (Output)
Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2012-2017 (Akhir Periode
RPJMD)
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015
Target RKPD Tahun 2016
Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2016
Capaian Target RPJMD s/d Triwulan II Tahun 2016
SKPD Penanggung
Jawab Realisasi Kinerja RKPD
Realisasi Tingkat Capai
Kinerja (%)
Realisasi Target
Realisasi Tingkat Capaian
Target (%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8=7/6) (9=(5+7))* (10=9/4
top related