hal 1 dari 36 hal laporan tahun 2017 - dilmil-palembang.go.id
Post on 21-Nov-2021
3 Views
Preview:
TRANSCRIPT
Hal 2 dari 36 hal Laporan Tahun 2017
Kata Pengantar
Dengan memanjatkan Puji Syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa Rencana
Kerja Tahunan Pengadilan Militer I-04 Palembang dapat dilaksanakan selama satu tahun
dan berjalan sesuai dengan ketentuan yang digariskan, untuk menyelesaikan semua
progam kerja dengan melaksanakan berbagai kegiatan dalam rangka mendukung
pelaksanaan tugas Mahkamah Agung Republik Indonesia.
Dengan selesainya laporan tahunan 2017 ini dan seiring dengan selesainya pula
proses pelaksanaan Rencana Kerja Tahunan tahun 2017 ini, maka kami menaruh
harapan yang besar agar dalam pelaksanaan tugas pokok sehari-hari kedepan dapat
berjalan dengan lebih baik lagi, semoga masalah-masalah yang selama ini masih menjadi
beban unit kerja kami dapat teratasi dengan baik.
Demikian laporan tahunan 2017 ini kami sampaikan dan semoga dapat
menjadikan bahan pertimbangan pimpinan dalam menyusun program kerja dimasa
mendatang serta perbaikan-perbaikan dari permasalahan yang ada selama satu tahun ini.
Palembang, Januari 2018
Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang
Warsono, S.H.
Letkol Chk NRP 544975
Hal 3 dari 36 hal Laporan Tahun 2017
BAB I
PENDAHULUAN
Penyusunan laporan tahunan adalah salah satu suatu kegiatan yang harus
dilakukan setiap akhir tahun anggaran dan merupakan salah satu bentuk prestasi dan
evaluasi suatu kegiatan yang telah dilakukan selama satu tahun anggaran, baik kegiatan
yang berupa tugas fungsional maupun tugas struktural serta tugas tugas lainnya yang
harus terangkum dalam laporan tahunan. Selain sebagai bahan evaluasi dan rangkaian
program yang telah dicanangkan pada awal tahun anggaran juga sebagai bahan acuan
dalam menyusun langkah-langkah program pada tahun berikutnya.
Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer merupakan badan pelaksana
kekuasaan kehakiman di lingkungan TNI sebagaimana diamanatkan oleh Undang-
undang RI Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pelaksanaan tugas
kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud berpuncak pada Mahkamah Agung
sebagai pengadilan negara tertinggi.
A. Kebijakan Umum Peradilan.
Pengadilan Militer I-04 Palembang sebagai salah satu badan pelaksana
tugas kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Militer melaksanakan fungsi
pengadilan pada tingkat pertama bagi prajurit TNI yang berpangkat Kapten ke
bawah, berkedudukan di Palembang dengan wilayah kewenangan meliputi
Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Jambi, Provinsi Bengkulu, Provinsi Lampung
dan Provinsi Bangka Belitung.
Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya tersebut, Pengadilan
Militer I-04 Palembang harus mampu mewujudkan keserasian dan keseimbangan
baik funsi organisasi, administrasi dan finansial dapat efektif dan efisien, sehingga
meningkatkan hasil kerja yang sangat optimal dengan sarana dan prasarana serta
anggaran yang telah disediakan dalam DIPA. Laporan tahunan ini meliputi bidang
organisasi, Administrasi, keuangan, pembinaan Yudisial non Yudisial.
B. Visi dan Misi.
VISI :
Terwujudnya Pengadilan Militer I-04 Palembang yang Agung.
Hal 4 dari 36 hal Laporan Tahun 2017
MISI :
1. Menjaga kemandirian Pengadilan Militer I-04 Palembang.
2. Memberikan Pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas Pengadilan Militer I-04 Palembang.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Militer I-04
Palembang.
C. Rencana Strategi.
Dalam rangka menunjang terealisasinya visi dan misi tersebut di atas,
Pengadilan Militer I-04 Palembang telah menentukan rencana strategis sebagai
berikut :
1. Tujuan
a) Meningkatkan kualitas sumber daya personel pengadilan
b) Meningkatkan kemampuan dan kinerja pengadilan agar lebih efesien
dan efektif
c) Memiliki sarana dan prasarana yang memenuhi syarat operasional
peradilan militer sehingga pelaksanaan tugas dapat maksimal
d) Meningkatkan akutanbilitas dan transparansi Peradilan Militer
e) Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasaannya terpenuhi.
2. Sasaran
Hasil yang diharapkan ingin dicapai oleh suatu organisasi dalam hal ini
Pengadilan Militer I-04 Palembang dalam waktu yang telah ditentukan (Renstra
tahun 2015-2019) adalah sebagai berikut:
a) Meningkatnya penyelesaian perkara banding dan perkara perbedaan
pendapat
b) Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
c) Peningkatan implementasi SIPP sebagai sarana otomatisasi pola
Bindalmin
d) Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to
justice)
e) Peningkatan pengelolaan website demi keterbukaan informasi publik
Hal 5 dari 36 hal Laporan Tahun 2017
f) Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan
g) Meningkatnya kualitas pengawasan
h) Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia
3. Kebijakan dan Program
Untuk meningkatkan akselerasi pencapaian kinerja merujuk pada visi dan
misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, telah ditetapkan
kebijakan dan program yaitu :
a) Meningkatkan kualitas mutu pelayanan yang prima kepada pencari
keadilan,
b) Meningkatkan kualitas pengawasan pelayanan,
c) Meningkatkan kualitas putusan hakim bagi pencari keadilan.
d) Mengeluarkan izin pendidikan dan memberikan reward and
pemismen
e) Meningkatkan kualitas mutu pengawasan, pengendalian dan
pembinaan,
f) Peningkatan jumlah, kualitas dan kesejahteraan pegawai,
g) Penertiban administrasi dan manajemen SDM,
h) Peningkatan plafon anggaran DIPA Pengadilan Mliter I-04
Palembang,
i) Penertiban administrasi dan manajemen keuangan,
j) Peningkatan tertib administrasi umum,
k) Melaksanakan pemeliharaan barang inventaris negara,
l) Mengadakan barang inventaris negara.
Pelaksanaan kebijakan Renstra diatas, akan diimplementasikan melalui
program :
a) Peningkatan sarana pelayanan prima,
b) Peningkatan sarana akuntabilitas pelayanan hukum,
c) Peningkatan sarana percepatan pelayan prima,
d) Pembaharuan radius dan biaya perkara,
e) Peningkatan output peradilan,
f) Peningkatan standar pelayanan prima,
Hal 6 dari 36 hal Laporan Tahun 2017
g) Peningkatan kualitas mutu pengawasan, pengendalian dan
pembinaan,
h) Peningkatan kesadaran dan ketaatan hukum bagi aparat peradilan,
i) Peningkatan kesadaran dan ketaatan hukum bagi prujurit TNI,
j) Peningkatan jumlah, kualitas dan kesejahteraan pegawai,
k) Penertiban administrasi dan manajemen SDM,
l) Peningkatan plafon anggaran DIPA Pengadilan Militer I-04
Palembang.
m) Penertiban administrasi dan managemen keuangan,
n) Peningkatan tertib administrasi umum,
o) Peningkatan pemanfaatan sarana prasarana peradilan,
p) Peningkatan sarana dan prasarana peradilan.
Hal 7 dari 36 hal Laporan Tahun 2017
BAB II
Struktur Organisasi (Tupoksi)
A. Struktur Organisasi (Tupoksi)
Organisasi Pengadilan Militer I-04 Palembang mengacu kepada Peraturan
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan Pengadilan Tingkat
pertama diklasifikasikan 2 (dua) kelas yaitu Pegadilan Militer Tipe A dan
Pengadilan Militer Tipe B. Pengadilan Militer I-04 Palembang merupakan
Pengadilan Militer tingkat pertama dan termasuk Pengadilan Militer Tipe A.
(Struktur Organisasi terlampir).
Berkaitan dengan hal tersebut, pembinaan personel khususnya untuk
jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan terbentuknya Organisasi Pengadilan
Militer yang baru diharapkan dapat menampung Aparatur Sipil Negara (ASN) yang
selama ini belum mendapatkan jabatan di lingkungan Peradilan Militer, sehingga
tidak ada lagi keterlambatan mengenai pembinaan karier personel Militer dan
Aparatur Sipil Negara (ASN) terutama Golongan III.
1. Standar Operasional Prosedur (SOP)
Standar operasional prosedur di Pengadilan Militer I-04 Palembang
adalah panduan hasil kerja yang diinginkan serta proses kerja yang harus
dilaksanakan di Pengadilan Militer I-04 Palembang. SOP dibuat dan
didokumentasikan secara tertulis yang memuat prosedur (alur proses) kerja
secara rinci dan sistematis. Alur kerja (prosedur) tersebut haruslah mudah
dipahami dan dapat diimplementasikan dengan baik dan konsisten pelaku
dalam hal ini adalah Pengadilan Militer I-04 Palembang. Dalam
mengimplementasikan SOP Pengadilan Militer I-04 Palembang.
Secara umum Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah
serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses
penyelenggaraan administrasi pemerintah tentang bagaiama, kapan,
dimana dan oleh siapa harus dilakukan yang bersifat konsisten, komitmen
seluruh eksponen organisasi, mengikat, memiliki peran penting dan
Hal 8 dari 36 hal Laporan Tahun 2017
terdokumentasi dengan baik serta menuju arah perbaikan yang
berkelanjutan.
Adapun Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah
dilaksanakan pada Pengadilan Militer I-04 Palembang sebagai berikut :
a. KEPALA PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG
1) SOP Penyusunan Renstra
2) SOP Penyusunan Progran Kerja
3) SOP Pelayanan Informasi Publik
4) SOP Pelayanan Penanganan Pengaduan
5) SOP Pengawasan Pelaksanaan Tugas Bidang Kepaniteraan
6) SOP Pengawasan Pelaksanaan Tugas Bidang Kesekretariatan
7) SOP Penilaian Pelaksanaan Tugas
8) SOP Penyusunan LKJIP
9) SOP Penetapan Hakim
10) SOP Peningkatan Kemampuan Teknis Peradilan
11) SOP Peningkatan Kemampuan Non Teknis Peradilan
12) SOP Penetapan Perpanjangan Penahanan Perkara Tingkat
Pertama oleh Kadilmil
13) SOP Pembebasan dari Tahanan perkata Tingkat Pertama oleh
Kadilmil
14) SOP Pengawasan dan Pengamatan Pelaksanaan Putusan
15) SOP Pengawasan Bidang
b. WAKIL KEPALA PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG
- SOP Pelaksanaan Penyampaian dan Pertimbangan Saran Staf
c. HAKIM PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG
1) SOP Penetapan Hari Sidang
2) SOP Persidangan Perkara Pelanggaran Lalin
3) SOP Persidangan Perkara Pidana Tingkat Pertama
4) SOP Penetapan Penahanan Perkara Tingkat Pertama Oleh
Hakim Ketua
Hal 9 dari 36 hal Laporan Tahun 2017
d. PANITERA
1) SOP Penerimaan Berkas Tingkat Pertama
2) SOP Penunjukan Panitera Pengganti
e. PANITERA MUDA PIDANA
1) SOP Penanganan Registrasi Perkara
2) SOP Upaya Hukum Permohonan Banding Perkara Pidana
3) SOP Pencabutan Permohonan Banding Perkara Pidana
4) SOP Upaya Hukum Permohonan Kasasi Perkara Pidana
5) SOP Pencabutan Permohonan Kasasi Perkara Pidana
6) SOP Upaya Hukum Permohonan Peninjauan Kembali Perkara
Pidana
7) SOP Upaya Hukum Permohonan Grasi Perkara Pidana
f. PANITERA MUDA HUKUM
1) SOP Pembuatan Laporan Bulanan
2) SOP Pembuatan Laporan Triwulan
3) SOP Pembuatan Laporan Tahunan
4) SOP Penanganan Papan Data Perkara
5) SOP Pengarsipan Berkas Perkara
6) SOP Pelayanan Informasi
7) SOP Pelayanan Pengaduan
g. PANITERA PENGGANTI
1) SOP Berita Acara Sidang Perkara Pelanggaran Lalu Lintas
2) SOP Berita Acara Sidang Perkara Pidana Tingkat Pertama
h. SEKRETARIS
1). SOP Persetujuan Bahan Pelaksanaan
2). SOP Persetujuan Bahan Pelaksanaan
3). SOP Persetujuan Bahan Pelaksanaan.
4). SOP Persetujuan Bahan protokoler.
5). SOP Persetujuan Bahan Pelaksanaan.
Hal 10 dari 36 hal Laporan Tahun 2017
i. PERENCANAAN, TEKNOLOGI INFORMASI DAN PELAPORAN
1). SOP Revisi DIPA dan POK.
2). SOP RKAKL.
3). SOP Penyusunan Laptah.
4). SOP Penangan Hardware Pengelolaan Data Rusak
5). SOP Pemeliharaan Webside sdh.
6). SOP Pengisian dan Pembaharuan Konten Webside.
7). SOP SIPP.
j. KEPEGAWAIAN DAN ORTALAK
1. SOP BEZETTING.
2. SOP DUK
3. SOP TRW PEGAWAI
4. SOP Dapen
5. SOP KGB.
6. SOP SKSPRIN
7. SOP SKP
8. SOP Kepangkatan
9. SOP Pensiun
10. SOP Cuti
11. SOP Karpeg Karis.
12. SOP Sikep.
13. SOP Hukum Disiplin.
14. SOP Satya Lencana
15. SOP Ujian Dinas
k. UMUM DAN KEUANGAN
1. SOP Pengelolaan Surat Masuk
2. SOP Pengelolaan Surat Keluar
3. SOP Pengelolaan ATK
4. SOP Penyusunan Rencana Kerja
5. SOP Laporan Aplikasi barang Persediaan Tahunan
6. SOP Pengelolaan Perpustakaan
Hal 11 dari 36 hal Laporan Tahun 2017
7. SOP Pelaksanaan Perawatan Barang BMN
8. SOP Pelaksanaan Tugas Piket Scurity
9. SOP Pelaksaaan Kebersihan
10. SOP Penanggulangan Kebakaran
11. SOP Laporan BMN Bulanan
12. SOP Laporan BMN Semester
13. SOP Laporan BMN Tahunan
14. SOP Pengajuan
15. SOP Pengajuan
16. SOP Administrasi Keuangan
17. SOP Laporan Pertanggung jawaban
18. SOP Pengajuan uang Lembur
19. SOP Pengajuan Remunerasi
20. SOP Uang persediaan
21. SOP Pembayaran langsung ke rekening
22. SOP Rekonsiliasi Saiba
23. SOP Laporan Saldo Rekening
24. SOP Back Up Data Aplikasi.
25. SOP Laporan Realisasi Anggaran
26. SOP Catatan Atas Laporan Keuangan
27. SOP Persiapan Persidangan
2. Sasaran Kerja Pegawai (SKP)/Kinerja
SKP adalah Sasaran Kerja Pegawai yang ada dalam salah satu
unsur di dalam Penilaian Prestasi Kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) yang
diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011. Penilaian kinerja
adalah penilaian yang dilakukan oleh atasan kepada bawahan dengan cara
menentukan target kuantitas dalam pekerjaan yang tidak bisa diprediksi atau
outputnya dari orang lain jadi mempertimbangkan jumlah output yang masuk
pada tahun-tahun sebelumnya. Cara menilai aspek kualitas dalam suatu
pekerjaan atau kegiatan adalah dengan mengacu pada parameter yang ada
pada Peraturan Kepala BKN Nomor 1 Tahun 2013. Hal ini untuk
menindaklanjuti Surat dari Sekretariat Mahkamah Agung RI No. 06 Tahun
Hal 12 dari 36 hal Laporan Tahun 2017
2013 tentang “Pencabutan Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor
036/SEK/PER/VI/2011 tentang Sasaran Kinerja Individu dan
memberlakukan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1
Tahun 2013 tentang ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor
46 Tahun 2011 tentang penilaian prestasi kerja Aparatur Sipil Negara
(ASN)”. Mengingat pentingnya kewajiban pengisian tersebut seluruh
anggota Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pengadilan Militer I-04
Palembang sudah melaksanakan program tersebut guna peningkatan
kinerja dan sasaran kerja sebagaimana diamanatkan oleh Pimpinan. (Matrik
SKP terlampir).
B. Pelayanan Publik yang Prima
Pelayanan publik yang prima adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam
rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundangundangan
bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan
administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik atau pelayanan
publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara
pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun
pelaksanaan ketentuan peraturan perundan-undangan. Pelayanan publik yang prima
merupakan suatu pelayanan yang memenuhi standar kualitas, pelayanan yang memenuhi
standar kualitas dan suatu pelayanan yang sesuai dengan harapan dan kepuasan.
1. Akreditasi Penjaminan Mutu (Sertifikasi ISO Pengadilan).
Pengadilan Militer I-04 Palembang telah mendapatkan Sertifikat ISO
9001-2015 pada bulan Juli 2017 dari NQA Indonesia.
2. Sidang Keliling/Pelayanan Terpadu.
Pengadilan Militer I-04 Palembang sidang keliling dialokasikan hanya untuk
3 (tiga) kali sidang keliling, sedangkan dihadapkan dengan wilayah hukum
Pengadilan Militer I-04 Palembang yang cukup luas dan dalam rangka percepatan
penyelesaian perkara direkomendasikan kepada Pimpinan agar alokasi anggaran
untuk sidang keliling ditambah agar seluruh wilayah hukum Pengadilan Militer I-04
Palembang dapat dikunjungi dalam rangka percepatan penyelesaian perkara.
Hal 13 dari 36 hal Laporan Tahun 2017
BAB III
PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN
A. Sumber Daya Manusia.
Dalam rangka usaha untuk meningkatkan mutu keterampilan, kinerja dan
profesionalisme tenaga teknis Dilmil I-04 Palembang dibutuhkan sumber daya yang
berkualitas. Saat ini kekuatan personel Pengadilan Militer I-04 Palembang berjumlah 40
(empat puluh) orang dengan perincian militer berjumlah 17 (tujuh belas) orang, Aparatur
Sipil Negara (ASN) berjumlah 12 (dua belas) orang dan tenaga honorer berjumlah 11
(sebelas) orang dengan rincian sebagai berikut :
NO NAMA Jabatan Ket
I. MILITER
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11
12.
13.
14.
15.
16.
17.
II.
1.
2.
3.
4.
5.
Letkol Chk Warsono, S.H. NRP 544975
Letkol Chk Adeng, S.Ag., S.H. NRP 11980005390269
Letkol Chk Agus Husin, S.H.,M.H. NRP 636562
Mayor Chk Asril Siagian, S.H. NRP 11990003550870
Mayor Sus M. Arif Zaki Ibrahim, S.H. NRP 524420
Mayor Chk Syawaluddinsyah, S.H. NRP 11010002461171
Mayor Chk Paija, S.H. NRP 2920087110870
Mayor Chk Arief Rachman, S.E,.S.H. NRP 11040005990378
Kapten Chk Sugandi, S.H. NRP 219503030621075
Lettu Sus Hendra Arihta, S.H. NRP 541691
Letda Chk Tobri Antony, S.H. NRP 21000015161077
Pelda Sapriyanto, S.H. NRP 21960346860974
Serma Zulkarnain, S.H. NRP 21020026780383
Serka Oktoriadi, S.H. NRP 21050075671085
Serka (K) Rosita, S.H. NRP 21050319220386
Sertu Sarjito NRP 31970080260175
Koptu Daroni NRP 31990387991079
APARATUR SIPIL NEGARA (ASN)
A. Hamid Gol. III/d NIP 196309091986031004
Ribut Syamsuddin Gol. III/c NIP 196210051987031007
Agustina Yanti Gol. III/c NIP 196708151989032002
Ratna Dewi Gol. III/b NIP 196203111989032003
Sulistiyo Gol. III/b NIP 19680281991031007
Pgs Kepala
Hakim
Hakim
Hakim
Hakim
Hakim
Sekretaris
Panitera
Panmud Hukum
Panmud Pidana
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Staf Panmud
Staf Kepegawaian
Bendahara
Staf Umum
Staf Umum
Kasubbag P.TI.P
Kasubbag Kepegawaian
Kasubbag Umum/Keu
Staf Panmud
Staf Panmud
Hal 14 dari 36 hal Laporan Tahun 2017
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
III.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
M. Maniar Marpaung Gol. III/b NIP 196802081991032001
Medi Darmawansyah, S.H. Gol. III/b NIP 198605312006041003
M. Nasir, S.H. Gol. III/b NIP 190285132006041004
Febriansyah, S.H. Gol. III/a NIP 198002232006041001
Yusyanto, S.H. Gol. III/a NIP 196804151991031003
Devi Wahyuni, S.H. Gol. III/a NIP 198509142009042006
Sorna Nauli N, A.Md Gol. II/d NIP 19860603211012023
HONORER
Joko Susanto
Febriadi
Joniper, S.H.
Sugeng Riadi, S.E.
Zainul Arifin, S.Kom
Angga Wijaya, S.H.
Andre Febriansyah, S.Pd
Desli Farghani, S.H.
M. Robi
Iwan Kurniawan
Eno Violita
Staf Kepegawaian
Staf Umum/Keuangan
Staf Umum/Keuangan
Staf Perencanaan
Staf Umum/Keuangan
Staf Panmud
Staf Umum/Keuangan
Pramubakti
Pramubakti
Pengemudi
Satpam
Satpam
Pramubakti
Satpam
Satpam
Satpam
Satpam
Pramubakti
1. Mutasi
a. Berdasarkan Surat Perintah Kadilmiltama Nomor :
Sprin/351/KP.04.6/XI/2017 tanggal 15 Nopember 2017 tentang
Pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan bagi Prajurit TNI yang
bertugas di Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Militer a.n. Surono,
S.H.M.H. Kolonel Chk NRP 539833 Kadilmil I-04 Palembang menjadi
Kadilmil II-10 Semarang.
b. Berdasarkan Surat Perintah Kadilmiltama Nomor :
Sprin/351/KP.04.6/XI/2017 tanggal 15 Nopember 2017 tentang
Pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan bagi Prajurit TNI yang
bertugas di Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Militer a.n. Syaiful
Ma’arif, S.H. Letkol Chk NRP 547972 Anggota Pok Kimmil Gol V Dilmil I-04
Palembang menjadi Anggota Pok Kimmil Gol V Dilmil III-12 Surabaya.
Hal 15 dari 36 hal Laporan Tahun 2017
c. Berdasarkan Surat Perintah Kadilmiltama Nomor :
Sprin/351/KP.04.6/XI/2017 tanggal 15 Nopember 2017 tentang
Pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan bagi Prajurit TNI yang
bertugas di Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Militer a.n. DR
Parluhutan Sagala, S.H.,M.H. Letkol Chk NRP 11940008221167 Anggota
Pok Kimil Gol V Dilmil I-04 Palembang menjadi Anggota Pok Kimmil Gol V
Dilmil II-08 Jakarta.
d. Berdasarkan Surat Perintah Kadilmiltama Nomor :
Sprin/351/KP.04.6/XI/2017 tanggal 15 Nopember 2017 tentang
Pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan bagi Prajurit TNI yang
bertugas di Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Militer a.n. Edfan
Hendrarto, S.H. Mayor Chk NRP 11000045870579 Anggota Pok Kimmil Gol
VI Dilmil I-04 Palembang menjadi Waka Dilmil I-03 Padang.
2. Promosi
a. Berdasarkan Surat Tugas Dirbinganismil Nomor :
474/Djmt.2/Ratgas/11/2016 tanggal 23 Nopember 2016 tentang
Pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di Pengadilan dalam
Lingkungan Peradilan Militer a.n. Arief Rachman, S.E.,S.H. Kapten Chk
NRP 11040005990378 Panitera Pengganti Gol VII Dilmilti II Jakarta menjadi
Panitera Dilmil I-04 Palembang.
b. Berdasarkan Surat Perintah Kadilmiltama Nomor :
Sprin/351/KP.04.6/XI/2017 tanggal 15 Nopember 2017 tentang
Pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan bagi Prajurit TNI yang
bertugas di Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Militer a.n. Edfan
Hendrarto, S.H. Mayor Chk NRP 11000045870579 Anggota Pok Kimmil Gol
VI Dilmil I-04 Palembang menjadi Waka Dilmil I-03 Padang.
c. Berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor :
644/Djmt/Kep/11/2017 tanggal 8 November 2017 tentang Pemberhentian
dari dan Pengangkatan dalam jabatan di Pengadilan dalam lingkungan
Hal 16 dari 36 hal Laporan Tahun 2017
Peradilan Militer a.n. Warsono, S.H. Letkol Chk NRP 544975 Kadilmil I-06
Banjarmasin menjadi Waka Dilmil I-04 Palembang
d. Berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor :
644/Djmt/Kep/11/2017 tanggal 8 November 2017 tentang Pemberhentian
dari dan Pengangkatan dalam jabatan di Pengadilan dalam lingkungan
Peradilan Militer a.n. Asril Siagian, S.H. Mayor Chk NRP 11990003550870
Wakadilmil I-01 Banda Aceh menjadi Anggota Pok Kimmil Gol VI Dilmil I-04
Palembang.
e. Berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor :
644/Djmt/Kep/11/2017 tanggal 8 November 2017 tentang Pemberhentian
dari dan Pengangkatan dalam jabatan di Pengadilan dalam lingkungan
Peradilan Militer a.n. Syawaluddinsyah, S.H. Mayor Chk NRP
11010002461171 Anggota Pok Kimmil Gol VI Dilmil III-15 Kupang menjadi
Anggota Pok Kimmil Gol VI Dilmil I-04 Palembang.
f. Berdasarkan Surat Perintah Kadilmiltama Nomor :
Sprin/320/KP.04.6/X/2017 tanggal 27 Oktober 2017 tentang pemberhentian
dari dan pengangkatan dalam jabatan bagi Prajurit TNI yang bertugas di
Pengadilan dalam lingkungan Pengadilan Militer a.n. Muhammad Arief Zaki
Ibrahim, S.H. NRP 524420 Anggota Pok Kimmil Gol VI Dilmil II-10
Semarang menjadi Anggota Pok Kimmil Gol V Dilmil I-04 Palembang.
3. Pensiun.
Pada tahun 2017 anggota Pengadilan Militer I-04 Palembang yang
pensiun adalah Rudi Trisman Gol. III/b NIP 196403151991101001,
Berdasarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor : 97/SEK/Kp.I/SK/VI/2017 Tentang Pemberhentian dengan hormat
tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil a.n. Rudi
Trisman PNS Gol III/b NIP196403151991101001.
Hal 17 dari 36 hal Laporan Tahun 2017
4. Diklat
a. Teknis
Berdasarkan Surat Dirbinganismil Dirjen Badilmiltun MARI Nomor :
1166a/Djmt.2/Ratgas/10/2017 tanggal 13 Nopember 2017 tentang Diklat
Tehnis Fungsional di Lingkungan Peradilan Militer.
1) Lettu Sus Hendra Aritha, SH NRP 541961
2) Letda Chk Tobry Anthony, SH NRP 21000015161077
3) Pelda Sapriyanto, SH NRP 21960346860974
Mengikuti Diklat Tehnis Fungsional pada tanggal 23 sampai dengan
30 Nopember 2017 bertempat di Pusdiklat Badan Litbang Diklat
Kumdil Mahkamah Agung RI.
b. Non Teknis
Berdasarkan Surat Kepala Pusdiklat Manajemen dan Kepemimpinan
Badan Litbang Diklat Kumdil MARI Nomor : 474/Bld.4/Pim/11/2017 tanggal
17 Nopember 2017 tentang Pemanggilan Peserta Diklat Sistem
Ankutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Angkatan ke XI dan XII
Wilayah Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu, Bangka Belitung dan
Lampung Tahun 2017.
1) Mayor Chk Paija, SH. NRP 2920087110870
2) Kapten Chk Sugandi, SH. NRP 21950303621075
Mengikuti Diklat Sistem Ankutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(SAKIP) Angkatan ke XI dan XII pada tanggal 17 dan 22 Desember
2017 bertempat di Badan Diklat Propinsi Sumatera Selatan Jalan
Putri Kembang Dadar No.77 9 Ilir IT II Palembang.
B. Penyelesaian Perkara
Pada tahun anggaran tahun 2017 Pengadilan Militer I-04 Palembang telah
melaksanakan percepatan penyelesaian perkara dengan mengedepankan hasil putusan
yang berkualitas, guna tercapainya hasil teknis yustisial yang dititikberatkan kepada
upaya memantapkan hasil penyelesaian perkara yang disesuaikan dengan azas
peradilan yang cepat, tepat dan adil dengan biaya ringan. Adapun perkara diminutasi dan
perkara yang telah diputus oleh Dilmil I-04 Palembang sebagai berikut :
Hal 18 dari 36 hal Laporan Tahun 2017
No. Nama Perkara
Masuk Perkara
yang di Putus Sisa Perkara Keterangan
I Dilmil I-04
Palembang
1. Pidana Kejahatan 155 152 25
2. Pidana Kusus - - -
3. Perdata - - -
4. Pelanggaran 50 50 0
1. Jumlah Perkara yang diputus
Pada tahun 2017 sisa perkara yang di putus oleh Pengadilan Militer I-
04 Palembang berjumlah 25 perkara.
2. Jumlah Perkara yang diputus tepat waktu
Pada tahun 2017 perkara yang di putus tepat waktu oleh Pengadilan
Militer I-04 Palembang berjumlah 152 perkara.
3. Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding,
Kasasi dan PK
Pada tahun 2017 jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya
hukum banding, kasasi dan PK sebanyak 118 perkara.
Rekapitulasi perkara :
a. Sisa perkara tahun 2016 :
1) Kejahatan : 22 perkara.
2) Pelanggaran : - perkara.
b. Keadaan perkara tahun 2017.
1) Kejahatan.
a) Sisa awal perkara : 22 perkara.
b) Perkara masuk : 155 perkara.
c) Perkara putus : 152 perkara.
d) Perkara dikembalikan : - perkara.
Hal 19 dari 36 hal Laporan Tahun 2017
e) Sisa perkara : 25 perkara.
2) Pelanggaran.
a) Sisa awal perkara : - perkara.
b) Perkara masuk : 50 perkara.
c) Perkara putus : 50 perkara.
d) Perkara dikembalikan : - perkara.
e) Sisa perkara : - perkara.
c. Perkara pidana yang dimohonkan banding : 15 perkara.
d. Perkara pidana yang dimohonkan kasasi : 19 perkara.
c. Perkara pidana yang dimohonkan peninjauan kembali : - perkara.
d. Perkara pidana yang dimohonkan grasi : - perkara.
e. Perkara-perkara yang diajukan upaya hukum tahun 2017 dan belum turun
putusannya, yaitu :
1) Perlawanan : - perkara.
2) Banding : 4 perkara.
3) Kasasi : 5 perkara.
4) Peninjauan Kembali : 1 perkara.
5) Grasi : - perkara
6) Eksaminasi : - perkara.
f. Putusan yang diajukan banding.
Putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer pada tahun 2017 yang diajukan
banding sebanyak 17 perkara yaitu :
1). Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang yang dikuatkan oleh
Pengadilan Militer Tinggi I Medan sebanyak 4 perkara.
2). Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang yang diperbaiki oleh
Pengadilan Militer Tinggi I Medan sebanyak 7 perkara.
3). Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang yang tidak dapat diterima
oleh Pengadilan Militer Tinggi I Medan sebanyak – perkara (nihil).
g. Putusan yang diajukan kasasi.
Putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer pada tahun 2017 yang diajukan
kasasi sebanyak 19 perkara yaitu :
Hal 20 dari 36 hal Laporan Tahun 2017
1). Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang yang dikuatkan tingkat
banding dan dikuatkan kasasi oleh Pengadilan Militer Tinggi I Medan
sebanyak 5 perkara.
2). Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang yang dikuatkan tingkat
banding dan dibatalkan kasasi sebanyak 1 perkara.
3). Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang yang dikuatkan tingkat
banding dan tidak dapat diterima tingkat kasasi sebanyak – perkara (nihil).
4). Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang yang dibatalkan tingkat
banding dan dikuatkan tingkat kasasi sebanyak 6 perkara.
5). Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang yang di perbaiki tingkat
banding dan diperbaiki tingkat kasasi sebanyak 2 perkara.
h. Putusan yang diajukan peninjauan kembali (PK).
Pada tahun 2017 tidak ada putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang yang
diajukan upaya hukum peninjauan kembali baik oleh Terdakwa, ahli waris
Terdakwa maupun Oditur Militer.
C. Pengelolaan Sarana dan Prasarana.
1. Sarana dan Prasarana Gedung
a. Gedung
Gedung yang ditempati oleh Pengadilan Militer I-04 Palembang
beralamat di Jl. H. Bastari, Komplek Perumahan Ogan Permata Indah (OPI)
Jakabaring Palembang, dan untuk mencapai ke gedung ini cukup mudah
serta dapat ditempuh dari beberapa arah karena lokasinya terletak di dalam
kota Palembang. Berikut data fisik lahan dan bangunan Pengadilan Militer I-
04 Palembang :
1) Status lahan : Sertifikat Hak Pakai No. 36 atas nama
Mahkamah Agung Republik Indonesia Cq. Pengadilan Militer
Palembang, diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Palembang tanggal
12 April 2013.
2) Luas tanah : 3.250 M2 (tiga ribu dua ratus lima puluh meter
persegi).
Hal 21 dari 36 hal Laporan Tahun 2017
3) Luas bangunan : 1000 M2 (seribu meter persegi) terdiri dari 2
(dua) lantai :
4) Batas-batas :
a) Utara (depan) : Jl. Utama Perumahan OPI.
b) Timur (kanan) : Gedung BNN Palembang.
c) Selatan (kiri) : Gedung Bawas Lu Palembang.
d) Barat (belakang) : Tanah kosong milik Pemprov
Sumsel.
No Saranan Prasarana Gedung Jumlah Keterangan
Lantai 1 (satu)
1. Ruang sidang utama 1
2. Meja Informasi & Pengaduan 1
3. Ruang Sekretaris 1
4. Ruang Umum & Keuangan 1
5. Ruang Kepegawaian & Ortalak 1
6. Ruang Perencanaan, IT, Pelaporan 1
7. Ruang IT/Panel 1
8. Ruang Tunggu 1
9. Ruang Tahanan Pria 1
10. Ruang Tahanan Wanita 1
11. Toilet Pria 1
12. Toilet Wanita 1
13. Ruang Oditur 1
14. Ruang Penasihat Hukum 1
15. Ruang Saksi 1
16. Ruang Menyusui 1
Lantai 2 (dua)
1. Ruang Kepala 1
2. Ruang Waka 1
3. Ruang Ajudan 1
Hal 22 dari 36 hal Laporan Tahun 2017
4. Ruang Pokkimmil 1
5. Ruang Panitera 1
6. Ruang Sidang 1
7. Ruang Rapat 1
8. Ruang Staf Tera 1
9. Toilet Pria 1
10. Toilet Wanita 1
11. Ruang Arsip Perkara 1
2. Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung
a. Pengadaan.
Pengadilan Militer I-04 Palembang pada tahun 2017 telah melakukan
pengadaan sarana dan prasarana berupa Peralatan dan Mesin (Gordyin &
Rak Server dan Pengolah Data dan Komunikasi), adapun pelaksanaan
Pengadaan Barang dan Jasa dimaksud adalah sebagai berikut :
1) Pengadaan Gordyin & Rak Server
Pelaksana : CV. Citra Lahan Pratama
No. SPK : W1-Mil 04/08/PL.04/II/2017
Tanggal 24-02-2017
Nilai Kontrak : Rp. 108.700.000,00
2) Pengadaan Pengolah Data dan Komunikasi Pendukung SIPP.
Pelaksana : CV. Citra Lahan Pratama
No. SPK : W1-Mil 04/49/PL.04/VII/2017
Tanggal 12-07-2017
Nilai Kontrak : Rp. 98.582.000,00
3) Pengadaan Pengolah Data dan Komunikasi Pendukung
Kesekretariatan.
Pelaksana : CV. Citra Lahan Pratama
No. SPK : W1-Mil 04/50/PL.04/VII/2017
Tanggal 12-07-2017
Nilai Kontrak : Rp. 39.446.000,00
Hal 23 dari 36 hal Laporan Tahun 2017
serta 1(satu) buah hibah bangunan berupa Mushola Al-Ikhlas hasil
swadaya dari seluruh anggota Pengadilan Militer I-04 Palembang dan
berdasarkan Berita Acara Serah Terima Bangunan Mushola Al-Ikhlas
kepada Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : 01/X/2015 dan Surat
Perintah Pengesahan Pendapatan Hibah Langsung (SP3HL-BJS) Bentuk
Barang/Jasa/Surat Berharga tanggal 3 Desember 2015 Nomor W1-Mil
04/39/PL.07/2015 untuk dimasukan dalam daftar Barang Milik Negara
(BMN) Pengadilan Militer I-04 Palembang, serta bangunan mushola Al-
Ikhlas tersebut dapat berfunsi guna peningkatan rasa keimanan dan
pembinaan mental bagi anggota Pengadilan Militer I-04 Palembang yang
beragama Islam serta dapat pula digunakan bagi pencari keadilan dalam
melaksanakan kewajiban menjalan sholat.
b. Penghapusan barang.
Pengadilan Militer I-04 Palembang dalam tahun 2017 telah
mengajukan penghapusan Barang Milik Negara (BMN) masih dalam proses
di KPKNL Palembang dan adapun barang-barang yang dihapuskan/lelang
sebanyak 52 (lima puluh dua) buah (daftar terlampir).
c. Barang Inventaris.
Barang Inventaris merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang
sudah dimasukkan ke dalam aplikasi SIMAK BMN tahun 2017 terdiri dari :
No Sarana Prasarana Fasilitas Perkantoran Jumlah Keterangan
1. Mesin ketik manual standard (14-16) inci 1 Baik
2. Mesin ketik listrik standard (14-16) inci 1 Baik
3. Mesin fotocopy folio 2 Baik
4. Lamari Kayu 11 Baik
5. Lemari Besi/Metal 10 Baik
6. Mesin Diesel 1 Baik
7. Movitex Board 1 Baik
8. Meja Rapat 2 Baik
9. Filing cabinet besi 11 Baik
Hal 24 dari 36 hal Laporan Tahun 2017
10. Brangkas 1 Baik
11. Buffet 3 Baik
12. Mobile File 2 Baik
13. Movitex Board 1 Baik
14. Alat penghancur kertas 4 Baik
15. Mesin absensi 2 Baik
16. LCD projector/infocus 1 Baik
17. Papan Pengumuman 1 Baik
18. Meja kerja kayu 59 Baik
19. Kursi besi/metal 173 Baik
20. Kursi kayu 13 Baik
21. Meja Resepsionis 1 Baik
22. Kasur/Spring Bed 2 Baik
23. Partisi 2 Baik
24. Publik Astari (pembatas Antrian) 4 Baik
25. Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner 1 Baik
26. Mesin Pemotong Rumput 1 Baik
27. Lemari Es 1 Baik
28. A.c. Split 24 Baik
29. Ketchen Set 1 Baik
30. Telivisi 5 Baik
31. Sound System 1 Baik
32. Unit Power Supplay 11 Baik
33. Stabilisator 7 Baik
34. Tiang Bendera 4 Baik
35. Dispenser 6 Baik
36. Lambang Instansi 1 Baik
37. Hendy Cam 1 Baik
38. Camera Digital 2 Baik
39. Facsimile 1 Baik
40. P.c. Unit 20 Baik
Hal 25 dari 36 hal Laporan Tahun 2017
41. Note Book 19 Baik
42. Printer (Peralatan Personal Komputer) 15 Baik
43. Scaner 5 Baik
44. Server 1 Baik
45. Rauter 1 Baik
46. Hub 8 Baik
47. Cat 6 Cable 1 Baik
48. Peralatan Jaringan Lainnya 1 Baik
49. Bangunan Gedung Tempat Ibadah 1 Baik
50. Bangunan Gedung Kantor Pemerintah 1 Baik
51. Lisensi 1 Baik
52. Tanah Bangunan Kantor 1 Baik
53. Tanah Kosong 1 Baik
54. CCTV 1 Baik
55. Rak Server 1 Baik
56. Gordyin 114 Baik
Kendaraan Dinas.
No Uraian Tahun
Perolehan
Kondisi Keterangan
Baik Rusak Ringan
Rusak Berat
I. Jenis Kendaraan Roda 4 Kondisi
1. Toyota Kijang Innova E 2008 Baik 80 %
2. Nissan Grand Livina 2011 Baik 90 %
II. Jenis Kendaraan Roda 2
1. Honda Supra X 125 R 2006 Baik 80 %
2. Honda Mega Pro CW 2007 Baik 80 %
3. Honda Mega Pro STD 2008 Baik 80 %
4. Honda Revo NF 100 TD 2008 Baik 80 %
5. Honda Revo NF 100 TD 2008 Baik 80 %
6. Honda Revo NF 100 TD 2008 Baik 80 %
7. Honda Revo NF 100 TD 2008 Baik 80 %
8. Honda GL MAX 2005 Baik 60 %
9. Honda Tiger CW GL 200 R 2009 Baik 90 %
10. Honda Mega Pro STD 2009 Baik 90 %
Hal 26 dari 36 hal Laporan Tahun 2017
Rumah Dinas.
No Uraian Jumlah Kondisi
Keterangan Baik
Rusak Ringan
Rusak Berat
I. Rumah Dinas
1. Rumah Dinas Kepala Nihil
2. Rumah Dinas Wakil Kepala Nihil
3. Rumah Dinas Hakim Nihil
4. Rumah Dinas Panitera Nihil
5. Rumah Dinas Sekretaris Nihil
D. Pengelolaan Keuangan.
DIPA Pengadilan Militer I-04 Palembang pada tahun 2017 terdiri dari DIPA BUA
MARI (01) sebesar Rp 3.598.756.000,00 dan DIPA Dirjen Badilmiltun MARI sebesar Rp
75.000.000,00 DIPA tersebut dianggarkan untuk melaksanakan program-program yang
sudah ditentukan yaitu :
1. DIPA BUA MARI (01) digunakan untuk melaksanakan 2 (dua) program yaitu
:
a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis
lainnya, dengan rincian sebagai berikut :
Belanja Pegawai :
Pagu : Rp 2.533.468.000,00
Realisasi : Rp 2.439.947.840,00
Sisa : Rp 93.520.160,00
(96,31 %)
b. Program Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung, dengan
rincian sebagai berikut :
Belanja Modal :
Pagu : Rp 255.000.000,00
Realisasi : Rp 252.839.181,00
Sisa : Rp 2.160.819,00
(99,15 %)
Hal 27 dari 36 hal Laporan Tahun 2017
2. DIPA Dirjen Badilmiltun MARI sebesar Rp 75.000.000,00 digunanakan
untuk melaksanakan Program Peningkatan Manajemen Peradilan, dengan rincian
sebagai berikut :
Belanja Barang.
Pagu : Rp 75.000.000,00
Realisasi : Rp 74.847.200,00
Sisa : Rp 152.800,00
(99,80 %)
3. Rincian Belanjan Barang pada Program Dukungan Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas lainnya, yaitu :
a) Belanja Barang Non Operasional.
Pagu : Rp 65.250.000,00
Realisasi : Rp 65.004.715,00
Sisa : Rp 245.285,00
(99,62 %)
b) Belanja Barang Operasional.
Pagu : Rp 745.038.000,00
Realisasi : Rp 701.784.351,00
Sisa : Rp 43.253.649,00
(94,19 %)
E. Dukungan Teknologi Informasi Terkait SIPP
Dalam rangka untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok sehari-hari Pengadilan
Militer I-04 Palembang telah meningkatkan mutu teknologi informasi dalam pengelolaan
informasi yang diperlukan baik oleh internal organisasi maupun para pencari keadilan dan
pengguna pengadilan, disisi lain masih merasakan perlunya satu kebijakan sistem
pengelolaan Teknologi Informasi yang komprehensif dan terintegrasi, untuk memudahkan
dan mempercepat proses pelaksanaan tugas dan fungsi di setiap unit kerja. Dengan
demikian dapat diharapkan tejadinya peningkatan kualitas pelayanan informasi kepada
masyarakat.
Hal 28 dari 36 hal Laporan Tahun 2017
1. Publikasi Perkara (One Day One Publish)
Adapun perangkat keras dan perangkat lunak Teknologi Informasi terkait SIPP
yang dimiliki Pengadilan Militer I-04 Palembang saat ini adalah :
Hal 29 dari 36 hal Laporan Tahun 2017
PERANGKAT KERAS DAN PERANGKAT LUNAK TEKNOLOGI INFORMASI TERKAIT SIPP DILMIL I-04 PALEMBANG
NO Perangkat
Perangkat Keras/Hardwer Perangkat Lunak/Software Jumlah
Mainboard CPU RAM Optical Monitor UPS O.S Office Player Browser Software
Pengelolaan Perkara
Personal Computer Desktop 1
PC Compaq Presario
CQ3035D
MSI MS-7525
(Boston)
Dual Core Intel
Pentium E5400,
2700 MHz (13.5 x 200)
2 Gb
HL-DT-ST DVD-RAM
GH40L ATA Device
Qompaq CQ1569
ICA CS12
38
Microsoft Win7
Ultimate
Microsoft Office 2007
K-Lite Codec Pack, GOM
Player & Winamp 5
Mozila Firefox & Google Chrome
Client SIPP 5
2 ACER Aspire M1610
ACER F672CR
Dual Core Intel
Pentium E2140,
1600 MHz (8 x 200)
512 Mb
HL-DT-ST DVD-RAM
GSA-H60 N ATA Device
Acer AL1516
W
ICA CS12
38
Microsoft Win7
Ultimate
Microsoft Office 2007
K-Lite Codec Pack, GOM
Player & Winamp 5
Mozila Firefox & Google Chrome
Client SIPP 4
3 POWERLO
GIC ASUS
P5GC-VM
Dual Core Intel Core 2 Duo E6550, 1866 Mhz (7 x 267 )
2 Gb HL-DT-ST DVD-RAM
GH24NSB0
LG LED 16EN33
Microsoft WinXp Service Pack 2
Microsoft Office 2007
K-Lite Codec Pack, GOM
Player & Winamp 5
Mozila Firefox & Google Chrome
Meja Pengaduan
1
Hal 30 dari 36 hal Laporan Tahun 2017
4
ERSYS Intel
Coryville D945GCL
Intel Pentium 4 631 3000 Mhz ( 15 x
200 )
1 Gb Samsung Samsung
SyncMaster 633NW
ICA CS123
8
Microsoft WinVista Service Pack 2
Microsoft Office 2007
K-Lite Codec
Pack, GOM Player &
Winamp 5
Mozila Firefox & Google Chrome
Client SIPP
1
5 Ace Power
Toshiba 310
Asus H97-Pro
Intel Core I5 4690 3.5
Ghz 4 Gb Genius
LG Led 16M38A
- Microsoft
Windows 7
Microsoft Office 2007
K-Lite Codec
Pack, GOM Player &
Winamp 5
Mozila Firefox & Google Chrome
Client SIPP
Computer Laptop
6 Toshiba Sattelite
L635 -
Intel Celleron
P4600 2.0 Ghz
2 Gb Optional Optional - Microsoft
Win7 Ultimate
Microsoft Office 2007
K-Lite Codec
Pack, GOM Player &
Winamp 5
Mozila Firefox & Google Chrome
Client SIPP
6
7 Toshiba Portege M800
-
Intel® Core™2
Duo processor
P8400
2 Gb Optional Optional -
Microsoft WinXp Service Pack 2
Microsoft Office 2007
K-Lite Codec
Pack, GOM Player &
Winamp 5
Mozila Firefox & Google Chrome
Aplikasi Bendaha
ra 1
8 Acer Aspire
4732Z -
Intel® Pentium®
T4300 1 Gb Optional Optional -
Microsoft Win7
Ultimate
Microsoft Office 2007
K-Lite Codec
Pack, GOM Player &
Winamp 5
Mozila Firefox & Google Chrome
Client SIPP
3
9 Hp Pavilion
80A3 - Core I7 8 Gb Optional Optional -
Windows 2010
Microsoft Office 2007
K-Lite Codec
Pack, GOM Player &
Winamp 5
Mozila Firefox & Google Chrome
Aplikasi Keuanga
n
Hal 31 dari 36 hal Laporan Tahun 2017
8 Acer Aspire
1810TZ
Intel Pentium
Processor SU4100
Microsoft WinXp Service Pack 2
Microsoft Office 2007
K-Lite Codec
Pack, GOM Player &
Winamp 5
Mozila Firefox & Google Chrome
Aplikasi Bendahara
1
Computer Server
9 Server IBM Tower
x3400 IBM M97IP
QuadCore Intel Xeon
E5410, 2333 MHz (7 x 333)
1 Gb
TSSTcorp DVD-
ROM TS-H352D
ATA Device
- -
Microsoft WinServer
2008 Service Pack 2
Microsoft Office 2007
10 Server IBM Rack
3250M5 IBM
00KC500
Intel(R) Xeon(R) CPU E3-
1230 v3 @ 3.30GHz
8 Gb
IBM SATA
DEVICE 81Y3683
ATA Device
LG LED
20M35
ICA SE200
0
Microsoft WinServer
2008 Service Pack 2
Microsoft Office 2007
SIPP
11 Server Fujitsu RX1330 M1
D3229
Intel(R) Xeon(R) CPU E3-
1231 v3 @ 3.40GHz
8 Gb
TSSTcorp CDDVDW
SU-208GB
ATA Device
- -
Microsoft WinServer
2008 Service Pack 2
Microsoft Office 2007
Penyimpanan Lokal
Hal 32 dari 36 hal Laporan Tahun 2017
F. Regulasi Tahun 2017
Sepanjang tahun 2017 ini Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang telah
mengeluarkan Regulasi dalam bentuk Surat Keputusan berupa :
1. Surat Keputusan Kadilmil I-04 Palembang tanggal 3 Januari 2017 tentang
Pembentukan Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Tahun 2017 a.n. Surono, S.H., M.H. Letkol Chk NRP 539833 Kepala Pengadilan
Militer I-04 Palembang sebagai Pelindung bersama cs. 10 (sepuluh) orang
anggota.
2. Surat Keputusan Kadilmil I-04 Palembang Nomor : Wi Mil
04/01/PL.07/SK/I/2017 tanggal 10 Januari 2017 tentang Pembentukan Tim
Pengelola Perpustakaan Pada Pengadilan Militer I-04 Palembang a.n. Surono,
S.H., M.H. Letkol Chk NRP 539833 Kadilmil sebagai Pengarah/Pembina cs 5
(lima) orang.
3. Surat Keputusan Kadilmil I-04 Palembang Nomor : W1MIL 04/SK/01/III/2017
tanggal 6 Maret 2017 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Pengadilan
Militer I-04 Palembang a.n. Surono, S.H., M.H. Letkol Chk NRP 539833 Kadilmil
sebagai Pengarah.
4. Surat Keputusan Kadilmil I-04 Palembang Nomor : Skep/09/PM I-04/XI/2017
tanggal 1 Nopember 2017 tentang Penunjukan Tim Admin Implementasi Informasi
Penelurusan Perkara (SIPP) Pada Pengadilan Militer I-04 Palembang a.n. Surono,
S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 539833 sebagai Pengawas dan Pengendali dalam
Pelaksanaan Tugas Hakim dan Seluruh anggota Dilmil I-04 Palembang cs 2 (dua)
orang.
5. Surat Keputusan Kadilmil I-04 Palembang Nomor : Skep/08/PM I-04/XI/2017
tanggal 1 Nopember 2017 tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang Pada
Pengadilan Militer I-04 Palembang a.n. Surono, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP
539833.
6. Surat Keputusan Kadilmil I-04 Palembang Nomor : Skep/10/PM I-04/XI/2017
tanggal 1 Nopember 2017 tentang Tim Pengawasan dan Pembinaan Atasan
Hal 33 dari 36 hal Laporan Tahun 2017
Langsung di Lingkungan Pengadilan Militer I-04 Palembang a.n. Surono, S.H.,
M.H. Kolonel Chk NRP 539833 Kadilmil sebagai Ketua Tim cs 6 (enam) orang.
Hal 34 dari 36 hal Laporan Tahun 2017
BAB IV
PENGAWASAN
A. Internal
Pengawasan internal adalah pengawasan dari dalam lingkungan Pengadilan Militer
I-04 Palembang sendiri yang mencakup 2 (dua) jenis pengawasan yaitu :
1. Pengawasan melekat adalah serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai
pengendalian yang terus menerus, dilakukan oleh atasan langsung terhadap
bawahannya secara preventif dan represif, agar pelaksanaan tugas bawahan
tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengawasan fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh
Kepanitera dan Kesekretaris yang khusus ditunjuk untuk melaksanakan tugas
tersebut dalam satuan kerja tersendiri. Di lingkungan Dilmil I-04 Palembang,
pengawasan fungsional ini dilaksanakan oleh Panitera dan Sekretaris pada Dilmil
I-04 Palembang.
Pengawasan dilaksanakan dengan maksud untuk :
a. Memperoleh informasi apakah penyelenggaraan teknis peradilan,
pengelolaan administrasi peradilan, dan pelaksanaan tugas umum peradilan
telah dilaksanakan sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
b. Memperoleh umpan balik bagi kebijaksanaan, perencanaan dan
pelaksanaan tugas-tugas peradilan.
c. Mencegah terjadinya penyimpangan administrasi, dan tidak
efisiennya penyelenggaraan peradilan.
d. Menilai Kinerja. Adapun tujuan pengawasan dilaksanakan untuk dapat mengetahui
kenyataan yang ada sebagai masukan dan bahan pertimbangan bagi pimpinan
untuk menentukan kebijakan dan tindakan yang diperlukan menyangkut
pelaksanaan tugas pengadilan, tingkah laku personel pengadilan, dan kinerja
pelayanan publik. Adapun fungsi pengawasan meliputi :
Hal 35 dari 36 hal Laporan Tahun 2017
1. Menjaga agar pelaksanaan tugas Dilmil I-04 Palembang sesuai dengan
rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Mengendalikan agar administrasi Dilmil I-04 Palembang dikelola secara
tertib sebagaimana mestinya, dan personel Dilmil I-04 Palembang melaksanakan
tugasnya dengan sebaik-baiknya.
3. Menjamin terwujudnya pelayanan publik yang baik bagi para pencari
keadilan yang meliputi kualitas putusan, waktu penyelesaian perkara yang cepat,
dan biaya ringan.
4. Menilai Kinerja.
Adapun bentuk dan prinsip pengawasan yaitu :
1. Bentuk pengawasan terdiri atas; pengawasan langsung dan pengawasan
tidak langsung.
2. Prinsip pengawasan dilakukan dengan berpegang pada prinsip-prinsip yaitu;
independensi, objektivitas, kompetensi, formalistik, koordinasi, integrasi dan
sinkronisasi, serta efisien, efektif .
Dalam rangka peningkatan pelaksanaan pengawasan Pengadilan Militer I-
04 Palembang, ada 5 (lima) point penting yang harus diperhatikan sebagaimana
surat Keputusan Kadilmil I-04 Palembang Nomor : 08/PM I-04/XI/2017 tanggal 1
Nopember 2017 menunjuk pengawas bidang yang didasarkan Perma No.8 tahun
2016 tanggal 25 Juli 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung
di Lingkungan Mahkamah Agung dan Peradilan di bawahnya yaitu :
1. Pengawasan dan Pengendalian dalam Pelaksanaan tugas terhadap
Panitera, Panmud Hukum, Panmud Pidana dan Panitera Pengganti serta Staf
Kepaniteraan oleh DR. Parluhutan Sagala, S.H.,M.H. Letkol Chk NRP
11940008221167.
2. Pengawasan terhadap Administrasi Umum oleh Syaiful Ma’arif, S.H. Letkol
Chk NRP 547972.
3. Pengawasan terhadap Administrasi Perkara dan Persidangan oleh Agus
Husin, S.H.M.H. Letkol Chk NRP 636562.
Hal 36 dari 36 hal Laporan Tahun 2017
4. Pengawasan terhadap Administrasi Keuangan oleh Adeng, S.Ag.,S.H.
Letkol Chk NRP 11980005390289
5. Pengawasan terhadap Administrasi Personil oleh Edfan Hendrarto, S.H.
Mayor Chk NRP 11000045870579
Dengan adanya pengawasan ini diharapkan kinerja, kualitas dan pelanggaran
dapat ditekan semaksimal mungkin sehingga pelaksanaan tugas Dilmil I-04 Palembang
dapat berjalan dengan baik dan lancar.
B. Evaluasi
Dari hasil kerja pengawasan tersebut yang dilakukan oleh Hakim Pengawas
Bidang dapat meningkatkan kinerja Pengadilan Militer I-04 Palembang sesuai dengan
sasaran yang telah ditentukan satuan kerja Pengadilan Militer I-04 Palembang, hal ini
dapat dilihat dari kondisi riil meliputi ; kedisiplinan aparatur, kebersihan lingkungan
kantor, kinerja pelayanan publik, keuangan DIPA dan keuangan perkara serta kondisi
prasarana dan sarana yang ada berjalan sebagaimana yang telah ditentukan.
Dengan demikian diharapkan kedepan dapat menguatkan kemampuan di bidang
pengawasan terhadap kinerja pegawai dan hakim pada Pengadilan Militer I-04
Palembang dalam mendukung tugas pokok Pengadilan Militer I-04 Palembang serta bagi
pencari keadilan.
Hal 37 dari 36 hal Laporan Tahun 2017
BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan.
1. Laporan tahunan menggambarkan seluruh rangkaian kegiatan selama 1
(satu) tahun anggaran yang disusun dan dijabarkan melalui substansi kebijakan
umum peradilan yang berpedoman kepada misi dan visi peradilan, renstra yang
dimulai dari tahap persiapan rencana, tahap pelaksanaan dan sampai dengan
tahap evaluasi.
2. Pelaksanaan tugas Pengadilan Militer I-04 Palembang di bidang urusan
perkara dapat berjalan dengan baik dan penyelesaian perkara dapat diselesaikan
dibawah waktu yang telah ditentukan dengan perkara yang cukup banyak karena
wilayah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang meliputi 5 Provinsi.
3. Dengan adanya pengawasan Internal kinerja, kualitas dan pelanggaran
dapat ditekan semaksimal mungkin sehingga pelaksaaan tugas Pengadilan Militer
I-04 Palembang dapat berjalan dengan baik dan lancar. Demikian juga
Pengawasan dan Pengamatan terhadap pelaksanaan putusan pengadilan oleh
Hakim Wasmat guna memperoleh kepastian bahwa putusan pengadilan
dilaksanakan sebagaimana mestinya.
4. Sumber Daya Manusia (SDM) pada Pengadilan Militer I-04 Palembang baik
di Bidang Teknis Yudisial maupun non Yudisial jumlahnya belum sesuai dengan
kebutuhan organisasi dan masih memerlukan personel yang memiliki
kemampuan dan pendidikan di Bidang Information Technology (IT) dan Teknik
Komputer, untuk memenuhi personel tersebut pada saat ini Dilmil I-04
menggunakan tenaga honorer.
B. SARAN
Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Militer I-04 Palembang dapat terlaksana
optimal tergantung dari faktor sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang
Hal 38 dari 36 hal Laporan Tahun 2017
tersedia dalam tahun anggaran berjalan. Kendala dan hambatan dapat diatasi dengan
tidak mengesampingkan Tupoksi, oleh karena itu disarankan :
1. Mohon dapatnya penambahan 1 (satu) orang Hakim dan personel TNI
khususnya Bintara dan Tamtama karena dibutuhkan sebagai provost pengamanan
sidang dan penambahan personel Aparatus Sipil Negara (ASN) Golongan II dan III
dengan mengangkat tenaga Honorer yang sudah lama mengabdi pada lingkungan
Pengadilan Militer I-04 Palembang agar tidak menyulitkan dalam pembinaan dan
pelaksanaan tugas pokok sehari-hari.
2. Dengan diberlakukan Perma RI Nomor : 7 Tahun 2015 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Peradilan masih ada 5 (lima)
Aparatus Sipil Negara (ASN) Gol. III/b di Pengadilan Militer I-04 Palembang yang
belum menduduki jabatan karena di Perma ini hanya ada 3 (tiga) jabatan Struktural
yang tersedia.
3. Pada tahun 2017 anggaran untuk sidang keliling dialokasikan hanya untuk 3
(tiga) kali sidang keliling sedangkan dihadapkan dengan wilayah hukum
Pengadilan Militer I-04 Palembang yang cukup luas dan dalam rangka percepatan
penyelesaian perkara direkomendasikan kepada Pimpinan agar alokasi anggaran
untuk sidang keliling ditambah karena wilayah hukum meliputi 5 (lima) Provinsi.
4. Dalam mendukung pelaksanaan tugas di Pengadilan Militer I-04 Palembang
perlu adanya dukungan untuk rumah dinas jabatan dihadapkan dengan rotasi dan
pergeseran personel yang cukup cepat terutama untuk rumah jabatan Kadilmil dan
Waka Dilmil. Sehubungan dengan hal tersebut maka direkomendasikan kepada
pimpinan agar mendukung adanya rumah dinas tersebut dalam menunjang
pelaksanaan dan kelancaran tugas pokok di Pengadilan Militer I-04 Palembang
tersebut.
Hal 39 dari 36 hal Laporan Tahun 2017
Demikian Laporan Tahunan Tahun 2017 ini dibuat untuk dapat dijadikan sebagai
bahan pertimbangan bagi pimpinan dalam menentukan kebijakan selanjutnya.
Palembang, Januari 2018
Pgs. Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang
Warsono, S.H. Letkol Chk NRP 544975
top related