hukum aparatur negara
Post on 07-Jul-2018
232 Views
Preview:
TRANSCRIPT
-
8/19/2019 Hukum Aparatur Negara
1/27
PENDAHULUAN
LATAR BELAKANG
Sejalan dengan upaya reformasi di seluruh sendi kehidupan
berbangsa dan bernegara, Pemerintah juga berupaya melaksanakan
reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata pemerintahan yang bersih
dan berwibawa atau yang lebih dikenal dengan tata pemerintahan
yang baik (good governance) sebagai bagian yang tidak terpisahkan
dari keseluruhan agenda pemerintah. Permasalahan birokrasi yang
dihadapi selama ini merupakan permasalahan yang rumit dan salingterkait, mulai dari aspek kelembagaan, ketatalaksanaan, dan
pengawasan hingga aspek sumber daya manusianya. Keberhasilan
pelaksanaan reformasi birokrasi akan berdampak positif untuk
mendukung keberhasilan pembangunan nasional secara keseluruhan,
termasuk dalam pengelolaan sumber daya publik secara lebih akurat
dan bermanfaat bagi kepentingan bangsa. Pada akhirnya, hal itu dapat
mendukung terwujudnya wibawa dan kehormatan bangsa ndonesia di
tengah!tengah komunitas internasional
ndonesia, sebagai bangsa yang mempunyai cita " cita untuk
mewujudkan tujuan #asional seperti yang telah diamanatkan dalam
Pembukaan $ndang " $ndang %asar &' yaitu mewujudkan suatu
masyarakat yang adil dan makmur, merata dan berkesinambungan.
*angsa ndonesia memperoleh kemerdekaannya melalui perjuangan
panjang dan tak kenal lelah. Setelah kemerdekaan diperoleh, tentu
saja harus diisi dengan pembangunan di semua bidang dengan
semangat dan kemauan yang kuat dan pantang menyerah.
%alam usaha mencapai tujuan nasional di atas diperlukan
adanya pegawai negeri yang penuh kesetiaan dan ketaatan pada
Pancasila dan $ndang " $ndang %asar &', negara dan pemerintah
bersatu padu, bermental baik, berwibawa, berdaya guna, berkualitas
tinggi, mempunyai kesadaran tinggi akan akan tanggung jawabnya
sebagai aparatur negara, abdi negara, serta abdi masyarakat.
& + P a g e
-
8/19/2019 Hukum Aparatur Negara
2/27
-
8/19/2019 Hukum Aparatur Negara
3/27
Pemerintahan yang bersih umumnya berlangsung di negara
yang masyarakatnya menghormati hukum. Pemerintahan yang seperti
ini juga disebut sebagai pemerintahan yang baik. Pemerintahan yang
baik itu hanya bisa dibangun melalui pemerintahan yang bersih
dengan aparatur birokrasinya yang terbebas KK#. %alam rangka
mewujudkan pemerintahan yang bersih, pemerintah harus memilikimoral dan proaktif serat check and balance% .
enurut 9ogemann bahwa tiap!tiap pegawai mempunyai
hubungan dinas publik (openbare diensbetreking). 5ubungan dinas
publik ini ada, apabila seseorang menyetujui untuk mengikatkan
dirinya diangkat sebagai pelaksana pekerjaan!pekerjaan tertentu yang
lebih kurang sejenis (dalam keseluruhan jabatan tertentu), dengan
menerima gaji dan imbalan!imbalan pribadi lainnya6.
ewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa serta
pelayanan publik yang baik, e8sien, efektif dan berkualitas menuntut
kehadiran sumber daya manusia (S%) aparatur khususnya pegawai
yang profesional, bertanggung jawab, adil, jujur dan kompeten dalam
bidangnya. %engan kata lain, seorang pegawai dalam menjalankan
tugas tentunya harus profesionalisme dan memiliki kompetensi sesuai
kuali8kasi bidang keahlian yang dimilikinya.
%ata *adan Kepegawaian #egara (*K#) menunjukkan bahwa
sampai dengan tahun -7&& terdapat hampir ,6 juta pegawai negeri
sipil (P#S) yang menuai banyak kritik terkait dengan rendahnya
Semarang1 /esis agister lmu 5ukum $niversitas %iponegoro, 5al. .
2.5. Parper, -77-, &ilsa'at Politik! Plato, (ristoteles, (ugustinus, Machiavelli, 2akarta1P/. :aja ;ra8ndo Persada. 5al1 '.
6 0mrah uslimin, &'31 &3.
+ P a g e
-
8/19/2019 Hukum Aparatur Negara
4/27
kualitas dan tidak profesionalnya P#S dalam melaksanakan tugas dan
fungsinya sebagai aparatur negara. *anyak faktor yang menjadi
penyebab kondisi ini, di antaranya tidak berimbangnya rasio jumlah
P#S dengan para stakeholders!nya. P#S di ndonesia hanya &,'< dari
total jumlah masyarakat ndonesia (Kementerian #egara
Pendayagunaan 0paratur #egara dan :eformasi *irokrasi 0rea
Perubahan *idang S% 0paratur).
Kuantitas pegawai sebagai aspek yang penting dalam
pelaksanaan tugas dan fungsinya harus diikuti dengan menge8sienkan
jumlah pegawai. Kuantitas pegawai dan e8siensi jumlah pegawai
dipandang sebagai formula yang dapat diterapkan guna memastikan
setiap pegawai dapat bekerja secara lebih maksimal sesuai dengan
posisinya. P#S yang juga sering disebut birokrat, sesungguhnya adalah
public servant yang wajib memberikan pelayanan publik terbaik
kepada masyarakat.
Sebagaimana tertuang dalam Ketetapan ajelis
Permusayawaratan :akyat :epublik ndonesia #omor =>-77& tentang
Penyelenggaraan kekuasaan #egara yang *ebas Korupsi, Kolusi dan
#epotisme, sesungguhnya sudah mengamanatkan agar Presiden
membangun kultur birokrasi ndonesia menjadi birokrasi yang
transparan, akuntabel, bersih dan bertanggung!jawab serta dapat
menjadi pelayan masyarakat dan menjadi teladan masyarakat4.
*irokrasi harus melaksanakan pemerintahan yang baik dan bersih
(clean and good governance).
:endahnya kinerja para birokrasi (P#S) mengakibatkan
rendahnya kualitas pelayanan publik yang ada, bahkan akan
berdampak pada pengguna jasa karena pembangunan infrastruktur
4 /0P P: #omor =>-77&, Tentang Pen$elenggaraan Kekuasaan Negara Yang Bebas
Korupsi, Kolusi #an Nepotisme)
+ P a g e
-
8/19/2019 Hukum Aparatur Negara
5/27
-
8/19/2019 Hukum Aparatur Negara
6/27
-
8/19/2019 Hukum Aparatur Negara
7/27
aspirasinya masing!masing. Partisipasi yang luas ini perlu
dibangun dalam suatu tatanan kebebasan berserikat dan
berpendapat, serta kebebasan untuk berpartisipasi secara
konstruktif.-. 0turan 5ukum 1
Kerangka aturan hukum dan perundang!undangan
haruslah berkeadilan, ditegakkan dan diputuhi secara utuh
tanpa memihak kepada siapapun, terutama aturan hukum
tentang hak!hak asasi manusia.. /ranparansi 1
/ransparansi harus dibangun dalam kerangka kebebasan
aliran informasi. *erbagai proses, kelembagaan dan informasi
harus dapat diakses secara bebas oleh mereka yang
membutuhkannya dan informasinya harus dapat digunakan
sebagai alat monitoring dan evalusi.. %aya /anggap 1
Setiap institusi dan prosesnya harus diarahkan pada
upaya untuk melayani berbagai pihak yang berkepentingan.. *erorientasi Konsesus 1
Pemerintahan yang baik akan bertindak sebagai
penengah (mediator) bagi berbagai kepentingan yang berbeda
untuk mencapai konsesus atau kesepakatan yang terbaik bagi
kepentingan masing!masing pihak dan jika dimungkinkan juga
dapat diberlakukan terhadap berbagai kebijakan dan prosedur
yang akan ditetapkan pemerintah.6. *erkeadilan 1
Pemerintahan yang baik alan memberikan kesempatan
yang sama baik terhadap laki!laki maupun perempuan dalam
upaya mereka untuk meningkatkan dan memelihara kualitashidupnya.
4. Bfektivitas dan B8siensi 1Setiap proses kegiatan dan kelembagaan di arahkan untuk
menghasilkan sesuatu yang benar!benar sesuai dengan
kebutuhan melalui pemanfaatan yang sebaik!baiknya berbagai
sumber!sumber yang tersedia.3. 0kuntabilitas 1
Para pengambil keputusan dalam organisasi sekotor
publik, swasta dan masyarakat madani memiliki pertanggung
4 + P a g e
-
8/19/2019 Hukum Aparatur Negara
8/27
jawaban kepada publik. Sebagaimana halnya kepada para
pemilik. Pertanggung jawaban tersebut berbeda!beda,
bergantung apa jenis keputusan organisasi itu bersifat internal
dan bersifat eksternal.'. *ervisi Strategi 1
Para pimpinan dan masyarakat memiliki perspektif yang
luas dan jangka panjang tentang penyelenggaraan
pemerintahan yang baik dan pembangunan manusia,
bersamaan dengan dirasakannya kebutuhan untuk
pembangunan tersebut. ereka juga memahami aspek!aspek
historis, kultural dan kompleksitas sosial yang mendasari
perspektif mereka.
&7.Saling Keterkaitan 1*ahwa keseluruhan ciri good governence tersebut di atas
adalah saling memperkuat dan saling terkait dan tidak bisa
berdiri sendiri. isalnya, informasi semakin mudah di akses
berarti tranparansi semakin baik tingkat partisipasi akan
semakin luas dan proses pengambilan keputusan akan semakin
efektif. Partisipasi yang semakin luas akan berkontribusi kepada
dua hal yaitu terhadap pertukaran informasi yang diperlukan
bagi pengambilan keputusan dan untuk memperkuat keabsahan
atau legitimasi atas berbagai keputusan yang di tetapkan.
/ingkat legitimasi keputusan yang kuat pada gilirannya akan
mendorong efektivitas pelaksanaan, dan sekaligus mendorong
peningkatan partisipasi dalam pelaksanaannya. %an
kelembagaan yang responsif harus transparan dan berfungsi
sesuai dengan aturan hukum dan perundangan!undangan yang
berlaku agar keberfungsiannya itu dapat di nilai berkeadilan'.
Sebagai komitmen terhadap pelaksanaan good governance di
berbagai negara, terutama di negara!negara maju telah dikembangkan
' Suhady, dup, Modul #iklatim Tingkat - ! #asar+#asar Kepemerintahan Yang Baik,
90# :, 2akarta.
3 + P a g e
-
8/19/2019 Hukum Aparatur Negara
9/27
berbagai inisiatif yang di arahkan pada peningkatan etos kerja birokrasi
pemerintahan melalui pengembangan norma!norma etika
pemerintahan.
Penerapan standar!standar etika oleh organisasi pemerintah
beserta aparatur pemerintahannya jelas harus di monitor
perkembangannya. 5arus ada sistem pengawasan dan evaluasi atas
penerapan etika organisasi pemerintah. %alam kerangka pemerintahan
yang baik, maka perlu pengawasan dan evaluasi penerapan etika oleh
aparatur pemerintah sebaiknya tidak hanya dilakukan oleh lembaga
pemerintahan saja secara eksklusif tetapi juga memberi kesempatan
seluas!luasnya kepada masyarakat dan sektor swasta untuk menilai
bagaimana sebenarnya etika pemerintah tersebut di wujudkan&7.
eningkatkan standar etika organisasi pemerintah secara integral
merupakan bagian dari proses pembangunan administrasi negara di
indonesia, yang di arahkan pada peningkatan kemampuan sistem
administrasi negara maupun aparatur negara dalam menjawab
tuntutan perkembangan lingkungan strategis nasional dan global.Crientasi pembangunan administrasi negara sekarang ini perlu lebih
ditekankan kepada peningkatan kompetensi profesioal dan daya saing
melalui berbagai pengembangan kebijaksanaan dan sistem pelayanan
yang prima dan lebih mengutamakan penggunaan perangkat jaingan
kerja ynag e8sien dan efektif.
&7 0dam, ndrawijaya, &'36, Perilaku .rganisasi, penerbit Sinar *aru, *andung.
' + P a g e
-
8/19/2019 Hukum Aparatur Negara
10/27
Selain itu pembangunan administrasi perlu lebih di fokuskan
kepada kepentingan pelayanan dan kebutuhan masyarakat dan
penghayatan serta pengamalan etika pelayanan publik. Seluruhnya
merupakan totalitas dari sistem pengembangan etika dan moralitas
organisasi dan sumber daya aparatur pemerintah dalam era reformasi
dan demokratis sekarang ini di indonesia.
Penertian Pea(ai Neeri Si)i*
enurut Kamus $mum *ahasa ndonesia, kata pegawai berarti
orang yang bekerja pada Pemerintah (Perusahaan dan sebagainya).Sedangkan negeri berarti negara atau pemerintah. 2adi Pegawai #egeri
adalah orang yang bekerja pada pemerintah atau negara&&.
Be/oldingings regeling li"ke lands dienaar &'3 (**9. &'3)
menggunakan istilah landsdienaar, yang berarti pengabdi negeri,
sedangkan Betalings regeling ambtenaren in *epen sioneerden &'4
(*0;. &'') menggunakan istilah ambtenaar yang berarti pegawai&-.
%alam Kitab $ndang!$ndang 5ukum Pidana (K$5P), meskipun
tidak diberikan suatu de8nisi tertentu, tapi diberikan beberapa
perumusan tentang istilah Pegawai #egeri. %alam pasal!pasal
mengenai DKejahatan 2abatanE (pasal!pasal & sampai dengan 4),
pada pokoknya dianggap sebagai Pegawai #egeri dan atau disamakan
&& F.2.S.Poerwadarmita, &'&. Kamus 0mum Bahasa ndonesia, 9embaga Penyelidikan*ahasa %an Kebudayaan, 2akarta, 5al.&.
&- :oGali 0bdullah, &'36. ukum Kepegawaian, A=. :ajawali, 2akarta, 5al.&.
&7 + P a g e
-
8/19/2019 Hukum Aparatur Negara
11/27
dengannya adalah Dseseorang yang secara tetap atau untuk
sementara diserahi sesuatu jabatan publikE&.
Kemudian dalam Pasal '- K$5P diterangkan, bahwa termasuk
dalam arti Pegawai #egeri, Dorang!orang yang dipilih dalam pemilihan!
pemilihan berdasarkan peraturan!peraturan umum dan juga mereka
yang bukan dipilih, tetapi diangkat menjadi anggota %ewan :akyat dan
%ewan!%ewan %aerah serta Kepala!Kepala %esaE dan sebagainya.
2adi, pengertian Pegawai #egeri menurut K$5P ini adalah luas
sekali, tapi pengertian ini hanya berlaku dalam hal ada orang!orangyang melakukan Dkejahatan dan pelanggaran jabatanE dan tindak
pidana lain yang disebut dalam K$5P&.
Sedangkan menurut $$ #o. tahun -7& /entang 0paratur Sipil
#egara pasal &, Pegawai #egeri Sipil yang selanjutnya disingkat P#S
adalah warga negara ndonesia yang memenuhi syarat tertentu,
diangkat sebagai Pegawai 0S# secara tetap oleh pejabat pembina
kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan&. %i dalam $$
#o. tahun -7& pasal 4 ayat & juga di jelaskan bahwa P#S merupakan
Pegawai 0S# yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh Pejabat
& K$5P pasal 213+234)
& 5.#ainggolan, &'3, Pembinaan Pegawai Negeri Sipil, *0K# 2akarta, AetakanKetujuh, 2akarta, 5al..
& $$ #o. tahun -7& pasal & /entang 0paratur Sipil #egara
&& + P a g e
-
8/19/2019 Hukum Aparatur Negara
12/27
Pembina Kepegawaian dan memiliki nomor induk pegawai secara
nasional.
Penertian Disi)*in Pea(ai Neeri Si)i*
*agi seorang Pegawai #egeri Sipil kedisiplinan harus menjadi
acuan hidupnya. /untutan masyarakat akan pelayanan yang semakin
tinggi membutuhkan aparatur yang bersih, berwibawa, dan berdisiplin
tinggi dalam menjalankan tugas. Sikap dan perilaku seorang P#S dapat
dijadikan panutan atau keteladanan bagi P#S di lingkungannya dan
masyarakat pada umumnya. %alam melaksanakan tugas sehari!hari
mereka harus mampu mengendalikan diri sehingga irama dan suasana
kerja berjalan harmonis, #amun kenyataan yang berkembang sekarang
justru jauh dari kata sempurna. asih banyak P#S yang melakukan
pelanggaran disiplin dengan berbagai cara.
%isiplin berasal dari kata 9atin discipulus yang berarti siswa atau
murid. %i bidang psikologi dan pendidikan, kata ini berhubungan
dengan perkembangan, latihan 8sik, dan mental serta kapasitas moral
anak melalui pengajaran dan praktek. Kata ini juga berarti hukuman
atau latihan yang membetulkan serta kontrol yang memperkuatketaatan. akna lain dari kata yang sama adalah seseorang yang
mengikuti pemimpinnya&6.
*agi aparatur pemerintah, disiplin mencakup unsur!unsur
ketaatan, kesetiaan, kesungguhan dalam menjalankan tugas dan
kesanggupan berkorban. 5al ini berarti kita harus mengorbankan
&6 %olet $naradjan 1 Mana"emen #isiplin ! 5 2akarta 1 P/.;ramedia Fidiasarana
ndonesia 1 -77), 5al.3.
&- + P a g e
-
8/19/2019 Hukum Aparatur Negara
13/27
kepentingan pribadi dan golongan untuk kepentingan negara dan
masyarakat. Pasal -' $$ #o. 3 /ahun &'4 tentang Pokok!pokok
Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan $$ #o. /ahun &'''
menyatakan bahwa H%engan tidak mengurangi ketentuan dalam
peraturan perundang!undangan pidana, maka untuk menjamin tata
tertib dan kelancaran pelaksanaan tugas, diadakan Peraturan %isiplin
Pegawai #egeri SipilH.
Peraturan %isiplin Pegawai #egeri Sipil adalah peraturan yang
mengatur mengenai kewajiban, larangan, dan sanksi apabila kewajiban
tidak ditaati atau larangan dilanggar oleh Pegawai #egeri Sipil.
. Situmorang dan 2usuf 2uhir berpendapat bahwa adapun yang
dimaksud dengan disiplin ialah ketaatan, kepatuhan dalam
menghormati dan melaksanakan suatu sistem yang mengharuskan
orang tunduk pada keputusan, perintah atau peraturan yang berlaku&4.
Sementara itu, Soegeng Prijodarminto dalam bukunya D%isiplin
Kiat enuju SuksesD menyatakan bahwa disiplin adalah suatu kondisi
yang tercipta dan terbentuk melalui proses dari serangkaian perilaku
yan menunjukkan nilai " nilai ketaatan, kepatuhan, kesetiaan,
keteraturan, dan atau ketertiban&3.
Pem+erian H!man Terha$a) Pea(ai Neeri Si)i* Yan
Me*a!!an Pe*anaran Disi)*in
Pegawai #egeri Sipil yang tidak melakukan kewajiban dan
melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana diatur dalam
Peraturan Pemerintah #o. 7 /ahun &'37, dianggap telah melakukan
&4 =ictor .Situmorang dan 2usuf 2uhir 1 (spek ukum Pengawasan Melekat #i6ingkungan (paratur Pemerintah 1 (2akarta 1 P/.:ineka Aipta 1 &''), 5al.&.
&3 Soegeng Prijodarmito 1 #isiplin Kiat Men"u"u Sukses 1 (*andung 1 Pradnya Paramita 1
&''), 5al.-
& + P a g e
-
8/19/2019 Hukum Aparatur Negara
14/27
pelanggaran disiplin P#S dan tentu saja harus mendapatkan hukuman
disiplin.
/ujuan hukuman disiplin adalah untuk memperbaiki dan
mendidik Pegawai #egeri Sipil yang melakukan pelanggaran disiplin.
Karena itu setiap pejabat yang berwenang menghukum sebelum
menjatuhkan hukuman disiplin harus memeriksa lebih dahulu Pegawai
#egeri Sipil yang melakukan pelanggaran disiplin.
/erhadap P#S yang disangka melakukan pelanggaran disiplin
diadakan pemeriksaan. /ujuan pemeriksaan adalah untuk mengetahuiapakah P#S yang bersangkutan benar telah melakukan pelanggaran
disiplin. Pemeriksaan juga bertujuan untuk mengetahui latar belakang
serta hal!hal yang mendorong pelanggaran disiplin tersebut.
Pemeriksaan dilaksanakan sendiri oleh pejabat yang berwenang
menghukum atau pejabat lain yang ditunjuk.
0pabila pejabat pada waktu memeriksa P#S yang disangka
melakukan pelanggaran disiplin berpendapat, bahwa berdasarkan hasil
pemeriksaannya hukuman disiplin yang wajar dijatuhkan adalah di luar
wewenangnya, maka pejabat tersebut wajib melaporkan hal itu kepada
pejabat yang berwenang menghukum yang lebih tinggi melalui saluran
hirarkhi. 9aporan tersebut disertai dengan hasil!hasil pemeriksaan dan
bahan!bahan lain yang diperlukan. Pejabat yang berwenang
menghukum yang lebih tinggi wajib memperhatikandan mengambil
keputusan atas laporan itu.
Pelanggaran disiplin itu sendiri adalah setiap ucapan, tulisan,
atau perbuatan P#S yang melanggar ketentuan Peraturan %isiplin P#S,
baik di dalam maupun di luar jam kerja. P#S dinyatakan melanggar
Peraturan %isiplin apabila dengan ucapan, tulisan, dan atau
& + P a g e
-
8/19/2019 Hukum Aparatur Negara
15/27
perbuatannya tersebut secara sah terbukti melanggar ketentuan
mengenai kewajiban dan atau larangan PP #o. 7 /ahun &'37.
?ang dimaksud dengan ucapan adalah setiap kata!kata yang
diucapkan dihadapan atau dapat didengar oleh orang lain seperti
dalam rapat, ceramah, diskusi, melalui telepon, radio, televisi,
rekaman, atau alat komunikasi lainnya.
Sedangkan tulisan merupakan pernyataan pikiran dan atau
perasaan secara tertulis baik dalam bentuk tulisan maupun dalam
bentuk gambar, karikatur, coretan dan lain!lain yang serupa denganitu.
Perbuatan itu sendiri adalah setiap tingkah laku, sikap, atau
tindakan. *erdasarkan Peraturan Pemerintah #o. 7 tahun &'37,
hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Pegawai
#egeri Sipil karena melanggar Peraturan %isiplin Pegawai #egeri Sipil.
%i dalam Peraturan Pemerintah #omor 7 /ahun &'37 /entang
Peraturan %isiplin Pegawai #egeri Sipil pada Pasal 6 memuat tingkat
dan jenis hukuman disiplin, yaitu 1
&. 5ukuman disiplin ringan terdiri dari 1a. /eguran lisan.
5ukuman disiplin yang berupa teguran lisan dinyatakan dan
disampaikan secara lisan oleh pejabat yang berwenang
menghukum kepada Pegawai #egeri Sipil yang melakukan
pelanggaran disiplin. 0pabila seorang atasan menegor
bawahannya tetapi tidak dinyatakan secara tegas sebagai
hukuman disiplin, bukan hukuman disiplin
b. /eguran tertulis.
5ukuman disiplin yang berupa teguran tertulis dinyatakan dan
disampaikan secara tertulis oleh.pejabat yang berwenang menghukum
kepada Pegawai #egeri Sipil yang melakukan pelanggaran disiplin.
& + P a g e
-
8/19/2019 Hukum Aparatur Negara
16/27
c. Pernyataan tidak puas secara tertulis.
5ukuman disiplin yang berupa pernyataan tidak puas dinyatakan
dan disampaikan secara tertulis oleh pejabat yang berwenang
menghukum kepada Pegawai #egeri Sipil yang melakukan pelanggaran
disiplin.
-. 5ukuman disiplin sedang, terdiri dari 1
a. Penundaan kenaikan gaji berkala untuk paling lama satu
tahun.
5ukuman disiplin yang berupa penundaan kenaikan gaji berkala,
ditetapkan untuk masa sekurangkurangnya tiga bulan dan untuk paling
lama satu tahun. asa penundaan kenaikan gaji berkala tersebut
dihitung penuh untuk kenaikan gaji berkala berikutnya.
b. Penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala
untuk paling lama satu tahun.
5ukuman disiplin yang berupa penurunan gaji sebesar satu kali
kenaikan gaji berkala, ditetapkan untuk masa sekurangkurangnya tiga
bulan dan untuk paling lama satu tahun. Setelah masa menjalani
hukuman disiplin tersebut selesai, maka gaji pokok Pegawai #egeri
Sipil yang bersangkutan langsung kembali pada gaji pokok semula.
asa penurunan gaji tersebut dihitung penuh untuk kenaikan gaji
berkala berikutnya. 0pabila dalam masa menjalani hukuman disiplin
Pegawai #egeri Sipil yang bersangkutan memenuhi syarat!syarat untuk
kenaikan gaji berkala, maka kenaikan gaji berkala tersebut baru
diberikan terhitung mulai bulan berikutnya dari saat berakhirnya masa
menjalani hukuman disiplin.
c. Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama satu
tahun.
&6 + P a g e
-
8/19/2019 Hukum Aparatur Negara
17/27
5ukuman disiplin yang berupa penundaan kenaikan pangkat
ditetapkan untuk masa sekurangkurangnya enam bulan dan untuk
paling lama satu tahun, terhitung mulai tanggal kenaikan pangkat
Pegawai #egeri Sipil yang bersangkutan dapat dipertimbangkan.
. 5ukuman disiplin berat, terdiri dari 1
a. Penurunan pangkat pada pangkat setingkat lebih rendah
untuk paling lama satu tahun.
5ukuman disiplin yang berupa penurunan pangkat pada pangkat
yang setingkat lebih rendah, ditetapkan untuk masa sekurang!
kurangnya 6 (enam) bulan, dan untuk paling lama satu tahun. Setelah
masa menjalani hukuman disiplin penurunan pangkat selesai, maka
pangkat Pegawai #egeri Sipil yang bersangkutan dengan sendirinya
kembali pada pangkat yang semula. asa dalam pangkat terakhir
sebelum dijatuhi hukuman disiplin berupa penurunan pangkat, dihitung
sebagai masa kerja untuk kenaikan pangkat berikutnya. Kenaikan
pangkat berikutnya Pegawai #egeri Sipil yang dijatuhi hukuman disiplin
berupa penurunan pangkat, baru dapat dipertimbangkan setelah
Pegawai #egeri Sipil yang bersangkutan sekurang!kurangnya satu
tahun dikembalikan pada pangkat semula.
b. Pembebasan dari jabatan.
5ukuman disiplin yang berupa pembebasan dari jabatan adalah
pembebasan dari jabatan organik. Pembebasan dari jabatan berarti
pula pencabutan segala wewenang yang melekat pada jabatan itu.
Selama pembebasan dari jabatan, Pegawai #egeri Sipil yang
bersangkutan menerima penghasilan penuh kecuali tunjangan jabatan.
&4 + P a g e
-
8/19/2019 Hukum Aparatur Negara
18/27
c. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri
sebagai Pegawai #egeri Sipil.
Pegawai #egeri Sipil yang dijatuhi hukuman disiplin berupa
pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai
Pegawai #egeri Sipil, apabila memenuhi syarat masa kerja dan usia
pensiun menurut peraturan perundang!undangan yang berlaku, yang
bersangkutan diberikan hak pensiun.
d. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai #egeri
Sipil.
Pegawai #egeri Sipil yang dijatuhi hukuman disiplin
pemberhentian tidak dengan hormat maka kepada P#S tersebut tidak
diberikan hak " hak pensiunnya meskipun memenuh syarat " syarat
masa kerja usia pensiun.
Pemberian hukuman disiplin Pegawai #egeri Sipil dilakukan oleh
pejabat yang berwenang. Pejabat yang berwenang menghukum adalah
pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin.
&3 + P a g e
-
8/19/2019 Hukum Aparatur Negara
19/27
Ke$$!an Pea(ai Neeri Si)i* "PNS' Da*am Pemerintahan Di
In$#nesia
%i dalam Pasal ayat (&) $ndang!$ndang #omor /ahun &'''
disebutkan kedudukan Pegawai #egeri Sipil sebagai berikut 1
DPegawai #egeri berkedudukan sebagai aparatur #egara yang
bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara
professional, jujur, adil, dan merata dalam penyelengaraan tugas
#egara, pemerintahan, dan pembangunan.E
Seorang Pegawai #egeri dalam menjalankan tugasnya harus
bertindak secara netral. Pengertian netral di sini berarti Pegawai #egeri
dalam melaksanakan tugasnya tidak mementingkan Suku, 0gama,
;olongan, atau partai politik. Seorang Pegawai #egeri harus
menghindari pengaruh tersebut sehingga ia dapat menjalankan tugas
memberikan pelayanan kepada masyarakat secara maksimal. $ntuk
menghindari pengaruh partai politik, seorang Pegawai #egeri tidak
boleh menjadi anggota aktif dan atau pengurus partai politik.
*ila seorang Pegawai #egeri ingin menjadi anggota suatu partai
politik atau duduk sebagai pengurus suatu partai politik, maka yang
bersangkutan diharuskan mengundurkan diri sebagai Pegawai #egeri.
Pemerintah sendiri telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah #o.4
/ahun -77 tentang 9arangan Pegawai #egeri Sipil enjadi 0nggota
Partai Politik.
9arangan bagi Pegawai #egeri menjadi anggota aktif ataupengurus suatu partai politik bertitik tolak dari pokok pikiran bahwa
Pemerintah tidak hanya menjalankan fungsi umum pemerintahan
tetapi juga harus mampu melaksanakan fungsi pembangunan atau
dengan perkataan lain, Pemerintah bukan hanya menyelenggarakan
tertib pemerintahan tetapi juga harus mampu menggerakkan dan
memperlancar pembangunan untuk kepentingan rakyat banyak.
&' + P a g e
-
8/19/2019 Hukum Aparatur Negara
20/27
5al ini tidak akan terwujud bila pegawai negeri diperkenankan
menjadi anggota atau pengurus suatu partai politik. Karena dalam
pelaksanaan tugasnya antara pegawai negeri yang satu dengan yang
lainnya akan saling jegal menjegal sehingga program pembangunan
tidak akan berjalan dengan lancar&'.
0gar Pegawai #egeri Sipil sebagai unsur 0paratur negara, abdi
negara dan abdi masyarakat dapat melaksanakan tugasnya dengan
baik, maka ia harus mempunyai kesetiaan dan ketaatan penuh
terhadap Pancasila, $ndang!$ndang %asar &', negara, dan
pemerintah, sehingga dengan demikian dapat memusatkan segala
perhatian dan pikiran serta mengarahkan segala daya dan tenaganya
untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan
secara berdaya guna dan berhasil guna. %engan demikian kesetiaan
dan ketaatan penuh tersebut mengandung pengertian bahwa Pegawai
#egeri Sipil berada sepenuhnya di bawah pimpinan pemerintah. 5al ini
perlu ditegaskan untuk menjamin kesatuan pimpinan dan garis
pimpinan yang jelas dan tegas. %ari uraian ini, maka timbullah
kewajiban dan hak setiap Pegawai #egeri Sipil.
Pegawai #egeri Sipil (P#S) mempunyai peran dan kedudukan
yang menentukan yaitu sebagai pemikir, pelaksana, perencana maka
kedudukan pegawai negeri sipil sangat menentukan dalam
memperlancar jalannya roda pemerintahan. engingat pentingnya
tugas yang diemban Pegawai #egeri Sipil, maka perlu ditata dan dibina
dengan sebaik!baiknya, agar diperoleh Pegawai #egeri Sipil yang setia
dan taat sepenuhnya kepada pemerintah :epublik ndonesia yang
berdasarkan Pancasila dan $ndang!$ndang %asar &' dan
diharapkan pula agar dalam melaksanakan tugasnya penuh dengan
pengabdian, bersatu, bermental baik, berwibawa, kuat, berdayaguna,
berhasilguna, bersih dari KK#, berkualitas tinggi sehingga sadar akan
tanggung jawabnya sebagai unsur 0paratur #egara dan 0bdi
asyarakat.
&' bid, al)17
-7 + P a g e
-
8/19/2019 Hukum Aparatur Negara
21/27
Kedudukan Pegawai #egeri Sipil sebagai petugas publik yang diatur
dalam norma pemerintahan merupakan proses penyediaan layanan
sipil dan jasa!jasa publik yang tidak dapat diprivatisasikan bagi setiap
orang pada saat dibutuhkan oleh yang bersangkutan sehingga
kedudukan Pegawai #egeri merupakan bagian dari jabatan publik.
2abatan publik yang melekat pada kedudukan pegawai negeri Sipil
merupakan kewajiban untuk menyediakan layanan sipil dan jasa!jasa
publik yang dibutuhkan oleh masyarakat yang dilayani.
Kesempurnaan peranan aparatur pemerintahan, seperti halnya
Pegawai #egeri Sipil didalam memberikan layanan publik yang
memadai merupakan kedudukan dan peranan strategis dan
menentukan karena Pegawai #egeri Sipil merupakan penyelenggara
tugas!tugas pemerintahan dan pembangunan yakni dalam upaya
mencapai tujuan nasional yang selalu diharapkan oleh semua rakyat
ndonesia, maka diperlukan kelancaran penyelenggaraan
pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan nasional terutama
tergantung dari kesempurnaan aparatur negara dan aparatur #egara
pada intinya adalah sangat tergantung dari kesempurnaan Pegawai
#egeri Sipil, sehingga dalam rangka mencapai tujuan #asional tentu
sangat diharapkan adanya Pegawai #egeri Sipil yang penuh kesetiaan
dan ketaatan kepada Pancasila, $ndang!$ndang %asar &', #egara
dan pemerintah serta bersatu padu , bermental baik, berwibawa, kuat ,
berdaya guna, bersih, berkualitas tinggi dan sadar akan tanggung
jawabnya sebagai unsur aparatur negara yang mana peranannya
sangat strategis sebagai 0bdi #egara dan 0bdi asyarakat.
-& + P a g e
-
8/19/2019 Hukum Aparatur Negara
22/27
A Peranan Pea(ai Neeri Si)i* "PNS' Se+aai A+$i Neara
Kedudukan Pegawai #egeri adalah unsur aparatur negara, abdi
negara dan abdi masyarakat yang dengan penuh kesetiaan dan
ketaatan kepada Pancasila, $ndang!$ndang %asar &', #egara dan
pemerintah yang bertugas juga memberikan pelayanan kepada
masyarakat secara profesional, jujur, adil dan merata dalam
penyelenggaraan tugas negara , pemerintahan dan pembangunan.
Pegawai #egeri adalah bagian dari aparatur negara merupakan
salah satu unsur penyelenggara negara. Sebagai salah satu unsur
aparatur negara, pegawai negeri dalam kedudukannya sebagai
aparatur pemerintah dikendalikan oleh pemerintah walaupun setiap
ada pergantian kepala pemerintahan Pegawai #egeri harus tetap
mengabdi kepada negara dan pemerintahan yang sah tanpa
terpengaruh oleh pergantian itu.
Pegawai #egeri adalah pelaksana peraturan perundang!undangan
oleh karena itu wajib berusaha agar setiap peraturan perundang!
undangan ditaati oleh masyarakat yakni dengan memberi contoh dan
tauladan kepada masyarakat dalam mentaati dan melaksanakan
segala peraturan perundang!undangan yang berlaku. %alam
melaksanakan peraturan perundang!undangan, pada umumnya
Pegawai #egeri Sipil yang merupakan bagian dari aparatur negaradiberikan tugas kedinasan untuk dilaksanakan dengan sebaik!baiknya
yakni dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab.
Sesuai dengan /0P P: #omor =>P:>&''', tentang ;aris!;aris
*esar 5aluan #egara /ahun&'''!-77 yaitu doantaranya terdapat visi,
misi dan Kebijaksanaan Pendayagunaan 0paratur #egara (P0#), maka
ditetapkan arah kebijaksanaan anatara lain membersihkan
penyelenggara negara dan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme
-- + P a g e
-
8/19/2019 Hukum Aparatur Negara
23/27
dengan memberikan sanksi seberat!beratnya sesuai dengan ketentuan
hukum yang berlaku, meningkatkan efekti8tas pengawasan internal
dan fungsional serta pengawasan masyarakat dan megembangkan etik
dan moral, meningkatkan kualitas aparatur negara dengan
memperbaiki kesejahteraan dan keprofesionalisme serta meningkatkan
fungsi dan keprofesionalisme birokrasi dalam melayani masyarakat,
dengan demikian kedudukan Pegawai #egeri Sipil sebagai abdi #egara
dapat terwujud.
B Peranan Pea(ai Neeri Si)i* "PNS' Se+aai A+$i
Mas.ara!at
Pegawai #egeri Sipil (P#S) selain berkedudukan sebagai abdi
negara, Pegawai #egeri Sipil juga berkedudukan sebagai abdi
masyarakat. Sebagai abdi masyarakat mengandung pengertian bahwa
dalam melaksanakan tugas Pegawai #egeri Sipil (P#S) harus tetap
berusaha melayani kepentingan masyarakat dan memperlancar segala
urusan anggota masyarakat. Setiap Pegawai #egeri Sipil (P#S) harus
mempunyai kesetiaan dan ketaatan penuh kepada Pancasila, $ndang!
$ndang %asar &', #egara dan Pemerintah.
$ntuk mewujudkan adanya Pegawai #egeri Sipil yang tangguh
bersatu padu bermental baik, berwibawa, berdayaguna, berhasilguna,
bersih bebas dari Kolusi, korupsi dan nepotisme serta profesional maka
terhadap setiap Pegawai #egeri Sipil yang menjalankan tugas
kedinasan harus benar!benar menghayati akan nilai etika dan
moralitas. $ntuk mewujudkan adanya Pegawai #egeri Sipil yang
profesional tentunya harus dibedakan yaitu profesi pada umumnya dan
profesi yang luhur sedangkan peranan Pegawai #egeri Sipil sebagai
abdi masyarakat tentunya menyangkut profesi yang luhur karena
menyangkut pengabdian pada masyarakat. $ntuk menjadi Pegawai
#egeri Sipil yang profesionalis.
- + P a g e
-
8/19/2019 Hukum Aparatur Negara
24/27
$ntuk menjadi seorang Pegawai #egeri Sipil (P#S) yang
berdayaguna dan berhasil guna dan menjadikan Pegawai #egeri Sipil
yang kuat, kompak, dan bersatupadu, memiliki kepekaan, tanggap
dan memiliki kesetiakawanan yang tinggi, berdisiplin, serta sadar akan
tanggung jawabnya sebagai unsur aparatur negara dan abdi
masyarakat, dapat diwujudkan melalui pembinaan korps Pegawai
#egeri Sipil, termasuk kode etiknya Selain pembinaan korps, terhadap
Pegawai #egeri Sipil juga diikat oleh kode etik dimana kode etik
pegawai #egeri Sipil adalah merupakan pedoman, sikap, tingkah laku
dan perbuatan Pegawai #egeri Sipil didalam melaksanakan tugasnya
dan pergaulan hidup sehari!hari. Khusus dalam rangka pembahasan
etika profesi atau kode etik Pegawai #egeri Sipil kiranya Peraturan
Pemerintah :epublik ndonesia #omor - /ahun -77 /entang
Pembinaan 2iwa Korps %an Kode Btik Pegawai #egeri Sipil mengatur
secara khusus perihal pembinaan dan kemampuan profesi Pegawai
#egeri Sipil.
Kode etik Pegawai #egeri Sipil meliputi 1 Btika dalam berorganisasi,
Btika dalam bermasyarakat, Btika terhadap diri sendiri dan Btika
terhadap sesama Pegawai #egeri Sipil, karena itu Pegawai #egeri Sipil
dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman pada kode etik yang
diatur oleh pemerintah.
- + P a g e
-
8/19/2019 Hukum Aparatur Negara
25/27
PENUTUP
KESIMPULAN
Pemerintahan dibentuk dengan maksud untuk membangun peradaban
dan menjaga sistem ketertiban sosial sehingga masyarakat bisa
menjalanai kehidupan secara wajar dalam konteks kehidupan
bernegara. Pemerintahan dibentuk dengan maksud untuk membangun
peradaban dan menjaga sistem ketertiban sosial sehingga masyarakat
bisa menjalanai kehidupan secara wajar dalam konteks kehidupan
bernegara. Pemerintahan yang bersih umumnya berlangsung di negara
yang masyarakatnya menghormati hukum. Pemerintahan yang seperti
ini juga disebut sebagai pemerintahan yang baik. Pemerintahan yang
baik itu hanya bisa dibangun melalui pemerintahan yang bersih
dengan aparatur birokrasinya yang terbebas KK#. %alam rangka
mewujudkan pemerintahan yang bersih, pemerintah harus memiliki
moral dan proaktif serat check and balance. ewujudkan
pemerintahan yang bersih dan berwibawa serta pelayanan publik yang
baik, e8sien, efektif dan berkualitas menuntut kehadiran sumber daya
manusia (S%) aparatur khususnya pegawai yang profesional,
bertanggung jawab, adil, jujur dan kompeten dalam bidangnya.
%engan kata lain, seorang pegawai dalam menjalankan tugas tentunya
- + P a g e
-
8/19/2019 Hukum Aparatur Negara
26/27
harus profesionalisme dan memiliki kompetensi sesuai kuali8kasi
bidang keahlian yang dimilikinya.
Da/tar Psta!a
• Kitab $ndang!$ndang 5ukum Pidana
• $$ #o. tahun -7& /entang 0paratur Sipil #egara
• #ainggolan, &'34. Pembinaan Pegawai Negeri Sipil 1) 2akarta 1
P/ Pertija
• arsono, &'4, pembahasan undang+undang republik
indonesia nomor 8 tahun 1742 tentang pokok+pokok
kepegawaian, 2akarta 1 P/. khtiar *aru.• *appenas, -77, Menumbuhkan Kesadaran Tata
Kepemerintahan Yang Baik , 2akarta.• Siregar, uhammad 0ri8n, -773, Penerapan Tata
Kepemerintahan Yang Baik #alam Pen$elenggaraan Pengadaan
Barang #an asa Pemerintahan Provinsi Bengkulu, Semarang.• Parper, 2.5, -77-, &ilsa'at Politik! Plato, (ristoteles, (ugustinus,
Machiavelli, 2akarta1 P/. :aja ;ra8ndo Persada.• uslimin, 0mrah, &'3.
• /0P P: #omor =>-77&, Tentang Pen$elenggaraan Kekuasaan
Negara Yang Bebas Korupsi, Kolusi #an Nepotisme.• $#%P, &''4, *overnance &or Sustainable #evvelopment+(
Polic$ #ocument , #ew ?ork.• dup, Suhady, Modul #iklatim Tingkat - ! #asar+#asar
Kepemerintahan Yang Baik , 2akarta.
-6 + P a g e
-
8/19/2019 Hukum Aparatur Negara
27/27
• ndrawijaya, 0dam &'36, Perilaku .rganisasi, penerbit Sinar
*aru, *andung.
• F.2.S.Poerwadarmita, &'&. Kamus 0mum Bahasa ndonesia,
6embaga Pen$elidikan Bahasa #an Kebuda$aan, 2akarta.
• 0bdullah, :ojali, &'36. ukum Kepegawaian, 2akarta.
• 5.#ainggolan, &'3, Pembinaan Pegawai Negeri Sipil, B(KN
akarta, 9etakan Ketu"uh, 2akarta.
• $naradjan, %olet, -77, Mana"emen #isiplin, P/.;ramedia
Fidiasarana ndonesia, 2akarta.• .Situmorang, =ictor dan 2uhir, 2usuf, &'', (spek ukum
Pengawasan Melekat #i 6ingkungan (paratur Pemerintah,
P/.:ineka Aipta, 2akarta.
• Prijodarmito, Soegeng, &'', #isiplin Kiat Men"u"u Sukses,
Pradnya Paramita, *andung.
top related