ii · 2020. 9. 2. · kepulauan riau merupakan dinas kesehatan tipe a yang menyelenggarakan urusan...
Post on 03-Feb-2021
6 Views
Preview:
TRANSCRIPT
-
ii
LKIP 2019
KATA PENGANTAR
Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah
melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(LKIP) Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019, dapat diselesaikan tepat
waktu.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan
Riau Tahun 2019 disusun sebagai media untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan
atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang
telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan
Riau Tahun 2019.
Penyajian LKIP Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019 disusun
berdasarkan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014
tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
Sangat disadari bahwa laporan kinerja ini belum sempurna seperti yang
diharapkan, namun setidaknya masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan
(Stakeholders) dapat memperoleh gambaran kinerja yang telah dilakukan oleh Dinas
Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau sepanjang tahun 2019. Akhirnya, kami berharap
semoga laporan ini dapat memberi manfaat kepada banyak pihak dan berguna sebagai
bahan masukan bagi pengelolaan, penataan serta peningkatan kinerja Dinas Kesehatan
Provinsi Kepulauan Riau.
Tanjungpinang, 18 Maret 2020
KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
Dr. H. TJETJEP YUDIANA, M.Kes
Pembina Utama Madya/ IV.d
NIP. 19600630 198303 1 013
-
iii
LKIP 2019
DAFTAR ISI
Halaman
KATA PENGANTAR ………………………………………………………………………………….. ii DAFTAR ISI ……………………………………………………………………………………………. iii IKHTISAR EKSEKUTIF ……………………………………………………..……………………. iv BAB 1 PENDAHULUAN …………………………………………………..……………………. 1 1.1. Latar Belakang ……………………………………………………………. 1 1.2 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi ……………………………. 2 BAB 2 RENCANA STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA ................... 4 2.1. Rencana Strategis …………………....................................... 4 2.2. Perjanjian Kinerja………………………………………................... 6 BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA ………………………………………………………. 7 3.1. Akuntabilitas Kinerja Tahun 2019 ……………....................... 7 3.1.1. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) ……….................... 8 3.1.1.1. Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 KH…………………….. 9 3.1.1.2. Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 KH………………………. 11 3.1.1.3. Persentase kekurangan gizi (underweight) pada anak
balita……………………………………………………………………………
13 3.1.2. Capaian Kinerja Indikator Berdasarkan Sasaran Rencana
Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau……….......................................................................
19 3.2. Akuntabilitas Kinerja RSUD Raja Ahmad Tabib Provinsi
Kepulauan Riau……..……………………………………………………..
43 3.3. Akuntabilitas Kinerja RSUD Enku Haji Daud Provinsi
Kepulauan Riau……….……………………………………………………
46 3.4. Akuntabilitas Keuangan Tahun 2019 …………………………….. 48 3.5. Analisis SWOT ……………………………………………................. 50 BAB 4 PENUTUP ………………………………………………………………………………….. 51 4.1. Kesimpulan ..........………………………………………………………. 51 4.2. Saran .......................………………………………………………….. 52 LAMPIRAN :
1. Formulir Perjanjian Kinerja (PK) APBD Murni dan APBD-Perubahan Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019.
2. Formulir Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019.
3. Formulir Pengukuran Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019. 4. Laporan Realisasi Keuangan dan Fisik Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2019:
- Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau
-
iv
LKIP 2019
IKHTISAR EKSEKUTIF
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019 merupakan sebuah media pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, kebijakan, program, dan kegiatan Dinas Kesehatan sebagai pelayanan publik. Kegiatan yang diprioritaskan dijabarkan dalam bentuk 6 Sasaran Strategis, 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (IKU) dan 13 indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019. Pengukuran indikator kinerja berpedoman pada Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021.
Berdasarkan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021, terdapat 6 sasaran strategis, dengan 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (IKU), 13 Indikator Kinerja Sasaran dengan capaian “sangat baik”. Walau pencapaian kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau masuk dalam kategori sangat baik, perlu dipertahankan dan tetap meningkatkan performa kinerja agar target akhir periode RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 mampu dicapai.
Hasil analisis pencapaian kinerja sasaran strategis menunjukkan terdapat beberapa permasalahan yang ditemui dalam peningkatan kinerja tahun 2019 seperti : adanya risiko yang tidak dapat dikontrol pada pelaksanaan kegiatan, kesenjangan capaian indikator kesehatan antara Kabupaten/Kota, tingginya beban kerja puskesmas, masih terdapat target yang harus dipenuhi untuk mencapai total coverage JKN/KIS dan perlunya pemahaman pentingnya aktifitas fisik pada masyarakat.
-
1
LKIP 2019
BAB 1 PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Dalam rangka mewujudkan cita-cita bernegara sesuai dengan konstitusi negara Republik Indonesia setiap penyelenggara pemerintahan, baik Pusat maupun Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota), wajib menyelenggarakan kepemerintahan yang baik. Untuk mewujudkan kepemerintahan yang baik diperlukan suatu sistem yang dapat menunjang pelaksanaannya, sistem tersebut dikenal dengan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sistem ini mencakup Perencanaan Strategis, Perencanaan Kinerja, Perjanjian Kinerja, Pengukurn Kinerja dan Pelaporan Kinerja.
Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Kepulauan Riau, berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur guna senantiasa membangun akuntabilitas sehingga tercipta penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan kesehatan yang berlangsung dengan bijaksana, transparan, akuntabel, efektif, dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip good governance yang bersih dan bebas korupsi, kolusi serta nepotisme.
Pertanggungjawaban pelaksanaan kebijakan dan kewenangan dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan harus dapat dipertanggungjawabkan, merujuk pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan dalam Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi dan dalam PermenPAN Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), maka Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau menyusun laporan kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja yang telah dilakukan pada tahun 2019.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini akan memberikan gambaran pencapaian kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau dalam satu tahun anggaran beserta dengan hasil capaian indikator kinerja dari masing-masing
-
2
LKIP 2019
indikator kinerja sasaran yang ada di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2019.
1.2. Maksud dan Tujuan
Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau didasarkan pada permenpan No. 53 tahun 2014 sebagai pelaporan kinerja dan bentuk pertanggungjawaban untuk menilai keberhasilan dan kegagalan organisasi Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau dalam mencapai sasaran Program yang wajib dipenuhi sebagaimana yang terdapat dalam Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2019. Tujuan : 1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja
yang telah dan seharusnya dicapai 2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Kesehatan Provinsi Kepri
untuk meningkatkan kinerjanya.
1.3. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi
Berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 59 Tahun 2017 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja perangkat daerah, Dinas Kesehatan provinsi kepulauan Riau mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas Pembantuan yang di tugaskan kepada Daerah Provinsi dalam hal ini merumuskan kebijakan dibidang sekretariat, bidang kesehatan masyarakat, bidang pencegahandan pengenddalian penyakit, bidang pelayanan kesehatan, bidang sumber daya kesehatan, kelompok jabatan fungsional. Sedangkan fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, adalah : a. Perumusan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan
pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, dan sumber daya kesehatan; b. Pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan
pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, dan sumber daya kesehatan;
-
3
LKIP 2019
c. Pelaksanaan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, dan sumber daya kesehatan;
d. Pelaksanaan proses penerbitan rekomendasi perizinan dan pelayanan umum di bidang kesehatan;
e. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; f. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam lingkup tugasnya; dan g. Pelaksanaan fungsi lain yang terkait bidang kesehatan yang diberikan oleh
Gubernur.
Berdasarkan jenis dan tipologi perangkat daerah, Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau merupakan Dinas Kesehatan Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan. Pada Gambar 1.1., Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan 4 (empat) Bidang. Sekretariat memiliki 3 Subbag, sedangkan tiap bidang memiliki 3 seksi. Jumlah jabatan eselon II terdiri atas 1 orang, eselon III sebanyak 5 orang dan eselon IV sebanyak 15 orang. Terdapat dua Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau yaitu RSUD Provinsi Kepulauan Riau Tanjungpinang dan RSUD Provinsi Kepulauan
Riau Tanjung Uban. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat melalui gambar berikut ini :
Gambar 1.1.
Bagan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau
-
4
LKIP 2019
BAB 2 RENCANA STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA
2.1. Rencana Strategis
Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kepulauan Riau merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Dinas Kesehatan Kepulauan Riau telah menyusun Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kepulauan Riau yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 ( lima ) tahun yaitu dari tahun 2016 – 2021 MISI ke- 4 (Empat) : Meningkatkan derajat kesehatan, kesetaraan gender,
pemberdayaan masyarakat, penanganan kemiskinan dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Rumusan pernyataan strategi dan kebijakan Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau dalam lima tahun mendatang, secara rinci dapat dilihat melalui Tabel 2.1. berikut ini :
Tabel 2.1. Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan
VISI (Gubernur Kepulauan Riau) : “Terwujudnya Kepulauan Riau sebagai Bunda Tanah Melayu yang Sejahtera, Berakhlak Mulia, Ramah
Lingkungan dan Unggul di Bidang Maritim”
MISI (Gubernur Kepulauan Riau) ke - 4 : Meningkatkan derajat kesehatan, kesetaraan gender, Pemberdayaan Masyarakat, penanganan
kemiskinan dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan Tujuan 1 : Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan pelayanan yang terjangkau dan berkualitas
Meningkatkan derajat kesehatan
Akselerasi Pemenuhan Akses Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak, Remaja, dan Lanjut Usia yang Berkualitas.
1. Meningkatkan Kesehatan Masyarakat
2. Penerapan Pendekatan Keberlanjutan Pelayanan (Continuum Of Care)
3. Intervensi Berbasis Risiko Kesehatan.
Meningkatkan status gizi
Mempercepat Perbaikan Gizi Masyarakat
-
5
LKIP 2019
Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan Meningkatkan
perilaku hidup bersih dan sehat di lingkungan Provinsi Kepulauan Riau
Meningkatkan penyehatan lingkungan
4. Penguatan Pelayanan Kesehatan Primer (Primary Health Care)
5. Meningkatkan Akses dan Mutu Fasilitas Pelayanan Kesehatan
6. Meningkatkan Jumlah,
Jenis, Kualitas Dan Pemerataan Tenaga Kesehatan
7. Meningkatkan akses, mutu sediaan farmasi dan alat kesehatan
8. Meningkatkan cakupan
kepemilikan jaminan kesehatan
Meningkatkan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat
Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan
Meningkatkan akses pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas Meningkatkan akses pelayanan kesehatan rujukan yang berkualitas Meningkatkan Ketersediaan, Keterjangkauan, Pemerataan, dan Kualitas Farmasi dan Alat Kesehatan
Meningkatkan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
Memantapkan Pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Bidang Kesehatan
Tujuan 2 Meningkatkan upaya pengendalian dan penanggulangan penyakit
Menurunkan angka kesakitan penyakit menular dan tidak menular
Meningkatkan pengendalian dan penanggulangan faktor risiko penyakit menular dan tidak menular
Meningkatkan Pengendalian Penyakit
-
6
LKIP 2019
2.2. Perjanjian Kinerja Perjanjian kinerja menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.
Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji kinerja tahunan yang akan dicapai, antara pimpinan instansi pemerintah yang menerima amanah/tanggung jawab (Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau) dengan pihak yang memberikan amanah/tanggung jawab kinerja (Gubernur Kepulauan Riau). Perjanjian Kinerja merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah, sekaligus sebagai pimpinan organisasi atau instansi kepada atasan langsungnya.
Perjanjian Kinerja berisi sasaran strategis, indikator kinerja dan target yang akan dicapai melalui program yang ada pada lembaga/instansi yang bersangkutan. Adapun Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019 selengkapnya terdapat pada Lampiran 1.
-
7
LKIP 2019
BAB 3
AKUNTABILITAS KINERJA
Akuntabilitas Kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi
pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan
pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah
ditetapkan melalui pertanggungjawaban secara periodik. Kinerja instansi pemerintah
merupakan gambaran mengenai pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi
pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi yang mengindikasi
tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksananan kegiatan sesuai dengan program
dan kebijakan yang ditetapkan.
Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk menilai kemajuan yang telah dicapai
dibandingkan dengan tujuan dan Indikator yang ditetapkan. Pengukuran dilakukan
dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan
memanfaatkan data kinerja. Data kinerja diperoleh melalui sistem pengumpulan data
kinerja dari dua sumber yaitu: (a) data internal, yang berasal dari sistem informasi
yang ada baik laporan kegiatan reguler yang ada seperti laporan bulanan, triwulanan,
semesteran dan laporan kegiatan lainnya, (b) data eksternal digunakan sepanjang
relevan dengan pencapaian kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Kepri.
3.1. Akuntabilitas Kinerja Tahun 2019
Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2019 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi
masing-masing indikator kinerja sasaran. Nilai realisasi kinerja dilakukan dengan
membandingkan rencana dan realisasi sebagai berikut :
1. Indikator dengan progress positif adalah indikator dengan realisasi semakin
tinggi menunjukkan pencapaian kinerja semakin baik. Digunakan rumus :
𝑪𝒂𝒑𝒂𝒊𝒂𝒏 𝑲𝒊𝒏𝒆𝒓𝒋𝒂 𝑰𝒏𝒅𝒊𝒌𝒂𝒕𝒐𝒓 = 𝑹𝒆𝒂𝒍𝒊𝒔𝒂𝒔𝒊
𝑻𝒂𝒓𝒈𝒆𝒕 𝒙 𝟏𝟎𝟎%
-
8
LKIP 2019
2. Indikator dengan progress negatif adalah indikator dengan realisasi semakin
rendah menunjukkan pencapaian kinerja semakin baik. Digunakan rumus :
𝑪𝒂𝒑𝒂𝒊𝒂𝒏 𝑲𝒊𝒏𝒆𝒓𝒋𝒂 𝑰𝒏𝒅𝒊𝒌𝒂𝒕𝒐𝒓 = (𝑻𝒂𝒓𝒈𝒆𝒕 − (𝑹𝒆𝒂𝒍𝒊𝒔𝒂𝒔𝒊 − 𝑻𝒂𝒓𝒈𝒆𝒕)
𝑻𝒂𝒓𝒈𝒆𝒕 𝒙 𝟏𝟎𝟎%
Nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai
berikut :
INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA
KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
X > 100% Sangat Baik
75 < X < 99 Baik
55 < X < 74 Cukup
X < 55 Kurang
3.1.1. Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU)
Penyusuan Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai dengan Peraturan Menteri
Pendayagunaan dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk
Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Petunjuk
Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi. Penetapan indikator kinerja utama
dilingkungan pemerintah harus selaras antar tingkatan unit organisasi, meliputi
indikator keluaran (output) dan hasil (outcame).
Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam balanced scorecard merupakan ukuran
keberhasilan pencapaian sasaran strategis. IKU berperan dalam merubah sesuatu
yang bersifat normatif (sasaran strategis) menjadi definitif, terukur dan realistis.
Capaian kinerja indikator utama Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau dijabarkan
melalui tabel dibawah ini, dengan membandingkan antara target dengan capaian
tahun 2019 dan capaian kinerja tahun 2018 serta 2017.
-
9
LKIP 2019
Tabel 3.1.
Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Utama
Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019
No Indikator Kinerja
Target 5
(Lima)
Tahun (2016-
2021)
Tahun 2019 Tahun 2018
Tahun 2017
Target Capaian % Status
Capaian Capaian Capaian
1
Angka
Kematian Ibu (AKI) per
100.000 KH
128 130 98 124,35 Sangat
Baik 120 128
2
Angka
Kematian Bayi (AKB) per
1.000 KH
30 32 13 159,97 Sangat
Baik 33 35
3
Persentase
kekurangan gizi
(underweight) pada anak balita)
16,2 16,8 11,45 131,86 sangat
Baik 17,1 17,4
Berdasarkan tabel 3.1 di atas diketahui bahwa dari indikator kinerja utama Dinas
Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, Indikator Persentase kekurangan gizi
(underweight) pada anak balita tercapai sebesar 11,45% dari target 16,8 % sehingga
pencapaian indikator ini masuk pada kategori “sangat baik” dengan nilai persentase
kinerja sebesar 131,86%. Diikuti juga dengan dua indikator lainya yaitu Angka
Kematian Ibu (AKI) per 100.000 KH, dan Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 KH
tercapai dengan kategori “sangat baik”. Analisis pencapaian kinerja indikator utama
dijabarkan sebagai berikut :
3.1.1.1. Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 KH
Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) merupakan masalah
kesehatan global yang menjadi indikator penting dalam keberhasilan program
kesehatan ibu dan anak sekaligus indikator dalam menggambarkan derajat kesehatan
masyarakat serta berpotensi menyebabkan kemunduran ekonomi dan sosial di level
rumah tangga, komunitas, dan nasional.
-
10
LKIP 2019
AKI adalah banyaknya kematian ibu di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu
yang dinyatakan dalam 100.000 kelahiran hidup di wilayah dan kurun waktu yang
sama. Suatu kasus kematian bisa dikategorikan sebagai kasus kematian ibu jika terjadi
pada perempuan selama kehamilan atau dalam periode 42 hari setelah berakhirnya
kehamilan akibat semua sebab yang terkait dengan atau diperberat oleh kehamilan
atau penanganannya tetapi bukan disebabkan kecelakaan, bencana, cedera, atau
bunuh diri.
Berdasarkan kematian ibu yang dilaporkan, Angka Kematian Ibu (AKI) Provinsi
Kepulauan Riau Tahun 2019 yaitu sebesar 98 per 100.000 kelahiran hidup (41
kematian Ibu/41.689 kelahiran hidup dikali konstanta 100.000). Capaian AKI Tahun
2019 lebih baik jika dibandingkan dengan AKI pada tahun 2018 yang sebesar 120 per
100.000 kelahiran hidup. Berdasarkan jumlah kasus kematian ibu, juga terdapat
penurunan dari 51 kasus kematian ibu ditahun 2018, turun menjadi 41 kasus ditahun
2019.
Gambar 3.1
Jumlah Kasus Kematian IBU di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018 – 2019
Penyebab kematian ibu di Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2019 masih
didominasi oleh penyebab langsung yaitu pendarahan dan hipertensi dalam
kehamilan. Selain itu, persentase penyebab lainnya yang merupakan penyebab tidak
4 42
6
2
25
8
35
1 2 2
23
5
0
5
10
15
20
25
30
Jumlah Kematian Ibu
2018
2019
-
11
LKIP 2019
langsung juga cukup besar, contohnya kondisi penyakit malaria, HIV, oedema paru,
gagal ginjal, batu empedu atau penyakit lain yang diderita ibu. Kabupaten Bintan
merupakan kabupaten dengan peningkatan jumlah kasus kematian ibu di Tahun 2019.
Gambar 3.2.
Pelaksanaan Kelas Ibu Hamil dilingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
3.1.1.2. Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 KH
AKB adalah banyaknya kematian bayi di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu
yang dinyatakan dalam 1.000 kelahiran hidup di wilayah dan kurun waktu yang sama.
Suatu kasus kematian bisa dikategorikan sebagai kematian bayi jika terjadi pada bayi
usia 0 – 11 bulan (termasuk neonatal) tetapi bukan disebabkan oleh kecelakaan,
bencana, cedera, atau bunuh diri.
Berdasarkan hasil pencatatan dan pelaporan dari pelayanan kesehatan yang
ada diketahui bahwa AKB di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2019 ialah sebesar 6,4 per
1.000 kelahiran hidup. Angka ini bisa dikatakan sangat rendah jika dibandingkan
dengan data AKB hasil survey seperti data AKB Nasional berdasarkan hasil Survei
Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) Tahun 2017 yaitu sebesar 32 per 1.000
kelahiran hidup dan data AKB Nasional berdasarkan hasil Survei Penduduk Antar
Sensus (SUPAS) Tahun 2015 yaitu sebesar 22,23 per 1.000 kelahiran hidup. Selain
itu, ada kemungkinan kasus kematian bayi yang belum atau tidak terlapor karena
-
12
LKIP 2019
berbagai macam sebab antara lain faktor budaya etnis tertentu. Oleh karena itu dirasa
perlu untuk menghitung estimasi AKB sebesar 2 kali lipat dari AKB yang dilaporkan
oleh pelayanan kesehatan dan ditetapkan AKB estimasi di Provinsi Kepulauan Riau
yaitu sebesar 13 per 1.000 kelahiran hidup dengan perhitungan (267 kematian
bayi/41.689 kelahiran hidup dikali konstanta 1.000).
Gambar 3.3.
Jumlah Kematian Bayi di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018 – 2019
Jika dibandingkan dengan target AKB Tahun 2019 pada renstra Dinas Kesehatan
Provinsi Kepulauan Riau (32 per 1.000 kelahiran hidup), capaian AKB Provinsi
Kepulauan Riau Tahun 2019 termasuk dalam kategori “sangat baik”. Jumlah kematian
bayi pada tahun 2019 juga mengalami penurunan berbanding tahun 2018 yaitu dari
299 kasus menjadi 267 kasus kematian bayi. Penyebab terbesar kematian bayi pada
tahun 2019 adalah BBLR dan asfiksia pada bayi usia 0 – 28 hari (neonatal) dan
pneumonia dan diare pada bayi usia 29 hari – 11 bulan (post neonatal).
Berdasarkan distribusi kabupaten/kota diketahui bahwa ada 3 kabupaten yang
mengalami peningkatan jumlah kematian bayi jika dibandingkan dengan tahun
sebelumnya yaitu Kabupaten Bintan, Lingga dan Natuna. Sedangkan 4 kabupaten/
kota lainnya mengalami penurunan jumlah kematian bayi.
5425 17 23 9
145
26
299
54 29 18 25 8 110 23
267
0
50
100
150
200
250
300
350
JUMLAH KEMATIAN BAYI
2018 2019
-
13
LKIP 2019
Upaya penurunan AKI dan AKB ditunjang dengan pelaksanaan antenatal yang
berkualitas dan terpadu, kelas ibu hamil, persalinan yang aman serta pemantauan
kasus kematian ibu dan bayi yang akurat sehingga dapat menggambarkan penyebab
kematian yang nantinya bisa menjadi bahan pembelajaran.
Secara garis besar ada beberapa hal yang mendukung terjadinya penurunan AKI
dan AKB di Provinsi Kepulauan Riau yaitu adanya pembiayaan Jampersal, peningkatan
pelayanan ANC, ketersediaan SDM yang berkompeten, Rumah Tunggu Kelahiran
(RTK), pelaksanaan Kelas Ibu Hamil di puskesmas, pelaksanaan Program Perencanaan
Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K) yang melibatkan lintas sektor,
membaiknya sistem rujukan di beberapa kabupaten/ kota, dan pelaksanaan Audit
Maternal Perinatal (AMP) yang rutin setiap tahunnya.
3.1.1.3. Persentase kekurangan gizi (underweight) pada anak balita
Status gizi balita merupakan salah satu indikator kesehatan penting yang
digunakan dalam penilaian status kesehatan masyarakat. Pentingnya indikator status
gizi bukan hanya di tingkat nasional tetapi juga terdapat dalam berbagai komitmen
global. Upaya perbaikan gizi masyarakat bertujuan untuk meningkatkan mutu gizi
perseorangan dan masyarakat, antara lain melalui perbaikan pola konsumsi makanan,
perbaikan perilaku sadar gizi, peningkatan akses dan mutu pelayanan gizi serta
kesehatan sesuai dengan kemajuan ilmu teknologi.
Gizi yang baik merupakan landasan kesehatan, gizi mempengaruhi kekebalan
tubuh, kerentanan terhadap penyakit, serta pertumbuhan dan perkembangan fisik dan
mental. Gizi yang baik akan menurunkan kesakitan, kecacatan dan kematian sehingga
meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
-
14
LKIP 2019
Gambar 3.4.
Pelacakan Kasus Gizi Buruk dan Stunting
Permasalahan gizi di Indonesia antara lain kegagalan pertumbuhan pada awal
kehidupan seperti : Berat Badan Lahir Rendah, Underweight (Gizi Kurang), Wasting
(Gizi Buruk) dan Stunting yang akan berdampak pada pertumbuhan selanjutnya. Anak
yang kekurangan gizi nantinya akan mengalami hambatan kognitif dan kegagalan
pendidikan sehingga berdampak pada rendahnya produktifitas di masa dewasa.
Kurang gizi yang dialami pada awal kehidupan juga berdampak pada peningkatan
risiko gangguan metabolik yang berujung pada kejadian penyakit tidak menular pada
usia dewasa.
Gizi kurang (underweight) adalah gangguan kesehatan akibat kekurangan atau
ketidakseimbangan zat gizi yang diperlukan untuk pertumbuhan, aktivitas berfikir dan
semua hal yang berhubungan dengan kehidupan. Kekurangan zat gizi adaptif bersifat
ringan sampai dengan berat. Gizi kurang banyak terjadi pada anak usia kurang dari 5
tahun.
Berdasarkan model penyebab underweight yang dikembangkan UNICEF,
underweight disebabkan oleh banyak faktor yang saling terkait baik secara langsung,
dipengaruhi oleh penyakit infeksi dan tidak cukupnya asupan gizi secara kuantitas dan
kualitas. Penyebab underweight secara tidak langsung di pengaruhi oleh jangkauan
dan kualitas pelayanan kesehatan, pola asuh anak yang kurang memadai, kurang
baiknya kondisi sanitasi lingkungan serta rendahnya ketahanan pangan di tingkat
rumah tangga.
-
15
LKIP 2019
Gambar 3.5.
Penghargaan 99 Inovasi Pelayanan Publik “ Cegah Stuting Bersama Dokter Keluarga” dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Indikator underweight pada balita diukur dengan rumus perhitungan yaitu
jumlah anak usia 0-59 Bulan 29 hari dengan status gizi kurus (BB/PB -3 Standar
Deviasi s.d.
-
16
LKIP 2019
Gambar 3.6.
Persentase Balita Underweight menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019
Realisasi Persentase kekurangan gizi (underweight) pada anak balita Provinsi
Kepulauan Riau Tahun 2019 sebesar 11,45% dihitung berdasarkan hasil temuan
surveilans gizi yaitu 2.736 balita dengan status gizi kurang dan kurang berbanding
23.899 balita yang diukur dikali 100%. Kabupaten Lingga merupakan Kabupaten
dengan persentase balita underweight tertinggi di Provinsi Kepulauan Riau (15%), hal
ini dikarenakan perbandingan kasus dan sasaran yang signifikan. Berbeda dengan
persentase underweight yang terjadi di Kabupaten Karimun, walau jumlah kasus
underweight Kabupaten Karimun tinggi 710 kasus (12,2%) namun sebanding dengan
jumlah sasaran balitanya. Persentase balita underweight terendah berada di Kota
Tanjungpinang sebesar 5,6%.
Setiap tahun terjadi penurunan kasus yang signifikan, terlihat dengan
pembandingan persentase balita underweight Provinsi Kepulauan Riau dari tahun
2016 – 2018. Tahun 2017, persentase underweight sebesar 16,4%, lalu menurun di
tahun 2017 menjadi 13%, dan menurun kembali tahun 2019 menjadi 11,45%. Secara
tren penurunan tergambar melalui Gambar 3.7 berikut ini:
5837
2213
4235
2598
1019
5769
2228710246
569 389115
583124
12,211,1
13,4
15,0
11,3
10,1
5,6
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
14,0
16,0
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
% U
nderw
eig
ht
Jum
lah B
alit
a y
ang d
iukur
Balita diukur Underweight % Underweight
-
17
LKIP 2019
Gambar 3.7.
Tren penurunan persentase underweight di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2019
Penurunan kasus underweight di Provinsi Kepulauan Riau merupakan kinerja
dari berbagai pihak. Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan, Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota, Puskesmas dan RS, bersama lintas sektor terkait telah menjalin
komitmen untuk menanggulangi kasus permasalahan gizi yang ditemukan di
masyarakat. Pelaksanaan Program Indonesia Sehat melalui Pendekatan Keluarga serta
pelaksanaan pelacakan kasus gizi dengan mekanisme home visit berdampak signifikan
dalam penemuan kasus gizi di Kepulauan Riau sehingga kasus dapat ditemukan dan
ditanggulangi dalam waktu cepat. Penatalaksaan yang telah dilakukan dalam menekan
kasus gizi di Provinsi Kepulauan Riau yaitu sebagai berikut :
1. Dalam rangka percepatan perbaikan gizi, pemerintah telah mengeluarkan
Peraturan Presiden nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan
Perbaikan Gizi yang fokus pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).
2. Distribusi PMT Balita Gizi Kurang untuk Puskesmas se-Provinsi Kepulauan Riau.
3. Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK) sebagaimana
tercantum dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia no. 52 Tahun
2015 bertujuan untuk tercapainya program kesehatan termasuk gizi masyarakat.
Program gizi ini dapat tercapai jika program gizi yang diselenggarakan di
Puskesmas menerapkan konsep paradigma sehat dan penguatan pelayanan gizi,
terintegrasi dengan upaya kesehatan yang diselenggarakan di puskesmas, baik
melalui UKP maupun UKM.
4. Terjalinnya kerjasama lintas sektor terkait bantuan untuk balita gizi kurang seperti
bantuan CPP (Cadangan Pangan Provinsi) yang terdapat di Dinas Ketahanan
16,4
1311,45
2017 2018 2019
-
18
LKIP 2019
Pangan, Pertanian, Kehutanan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau
yang dapat di distribusikan kepada keluarga Balita Gizi Kurang yang tidak mampu.
Upaya yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau yaitu:
Gambar 3.8.
Upaya - upaya yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau
UP
AY
A
UP
AY
A
Pemenuhan Dokter /Bidan Keluarga
Tenaga dokter dan bidan yang diangkatberkewajiban untuk melaksanakan kunjungan kerumah-rumah penduduk (home visite)
Pelacakan kasus gizi buruk dan gizi kurang bagibalita yang tidak datang ke Posyandu melaluisweeping
Perawatan kasus gizi buruk di Puskesmas danRujukan ke Rumah Sakit
Distribusi dan Pemberian PMT bagi Ibu Hamil danBalita gizi kurang terutama di daerah-daerahhinterland dan terpencil
Pemantauan kasus gizi buruk pasca perawatan(Follow up)
Konseling pada keluarga melalui kunjungan rumah
Program 1000 HPK (Hari Pertama Kehidupan)berupa pemberian tablet Fe (zat besi) pada IbuHamil, IMD, ASI Ekslusif, MP-ASI
Integrasi program KIA –Gizi melalui Kelas IbuHamil dan Ibu Balita
Sosialisasi GerakanKADARZI, GiziSeimbang melaluimedia massa danelektronik
Koordinasi denganlintas sektor (BadanKetahanan Pangan),Badan PenanggulanganBencana Daerah, Dinassosial, Dinas UKM danKoperasi terkait bantuanuntuk keluarga Balitagizi buruk
Jambore kaderposyandu.
-
19
LKIP 2019
Gambar 3.9.
Dokumentasi Pelaksanaan Penanggulangan Underweight di Provinsi Kepulauan Riau
3.1.2 Capaian Kinerja Indikator Berdasarkan Sasaran Rencana Strategis
Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau
Capaian kinerja untuk masing-masing sasaran dapat diuraikan sebagai berikut:
Untuk mencapai sasaran 1, diukur melalui pencapaian atas 2 indikator kinerja
yaitu sebagai berikut :
01 Meningkatkan Derajat Kesehatan Sasaran 1
Pemberian CPP Kepada Keluarga Balita Stunting Surveilans Gizi
PMT pada Bumil KEK PMT pada Balita
-
20
LKIP 2019
Tabel 3.2.
Pengukuran Kinerja Sasaran 1
Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019
No Indikator
Kinerja
Target 5 (Lima)
Tahun (2016-
2021)
Tahun 2019 Tahun 2018
Tahun 2017
Target Capaian % Status
Capaian Capaian Capaian
1.
Angka Kematian Ibu (AKI) per
100.000 KH
128 130 98 124,35 Sangat Baik
131 128
2. Angka Kematian Bayi (AKB) per
1.000 KH
30 32 13 159,97 Sangat Baik
33 18
Dari 2 indikator yang menjadi pengukuran keberhasilan pencapaian kinerja
sasaran 1 (Meningkatkan derajat kesehatan); yaitu Angka Kematian Ibu (AKI) per
100.000 KH, dan Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 KH telah dijelaskan pada poin
3.1.1. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU). Hasil analisis Ke-2 indikator ada dalam
kategori “sangat baik”.
-
21
LKIP 2019
Untuk mencapai sasaran 2, diukur melalui pencapaian atas 1 indikator kinerja
yaitu sebagai berikut :
Tabel 3.3.
Pengukuran Kinerja Sasaran 2
Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019
No Indikator
Kinerja
Target
5 (Lima) Tahun
(2016-2021)
Tahun 2019 Tahun
2018
Tahun
2017
Target Capaian % Status
Capaian Capaian Capaian
1.
Persentase kekurangan
gizi (underweight) pada anak
balita)
16,2 16,8 11,45 131,86 Sangat
Baik 17,1 16,4
Untuk indikator persentase kekurangan gizi (underweight) pada anak balita
telah dijelaskan pada poin 3.1.1 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator
persentase kekurangan gizi (underweight) pada anak balita yang menjadi pengukuran
keberhasilan pencapaian kinerja sasaran 2 memiliki capaian “sangat baik”.
02 Meningkatkan Status Gizi Sasaran 2
-
22
LKIP 2019
Sasaran 3 diukur melalui pencapaian atas 4 indikator kinerja yaitu sebagai
berikut :
Tabel 3.4.
Pengukuran Kinerja Sasaran 3
Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019
No Indikator Kinerja
Target
5 (Lima) Tahun
(2016-2021)
Tahun 2019 Tahun
2018 Tahun
2017
Target Capaian % Status
Capaian Capaian Capaian
1.
Case Notification Rate (CNR) Semua Kasus TB
per 100.000 penduduk
175 165 316 191,71 Sangat Baik 160 193
2.
API (Annual Paracite Incidence) per 1.000 penduduk
0.27 0,31 0,14 157,07 Sangat Baik 0.33 0.2
3. Prevalensi HIV
-
23
LKIP 2019
tubuh seseorang pada saat itu. Pengidap HIV/AIDS atau orang dengan status gizi yang
buruk lebih mudah untuk terinfeksi dan terjangkit TBC.
Gambar 3.10.
Upaya Pengendalian Faktor Risiko Tuberculosis
Salah satu indikator keberhasilan pencapaian program TB adalah angka
notifikasi semua kasus TB (case notification rate/CNR). Angka notifikasi kasus/case
notification rate (CNR) adalah jumlah semua kasus TBC yang diobati dan dilaporkan
di antara 100.000 penduduk yang ada di suatu wilayah tertentu yang apabila
dikumpulkan serial, akan menggambarkan kecenderungan (trend) meningkat atau
menurunnya penemuan kasus dari tahun ke tahun di suatu wilayah.
Gambar 3.11.
Intensifikasi Pemeriksaan Kasus TB di Lapas Kelas II A Kota Batam
-
24
LKIP 2019
Total penemuan kasus TBC Paru terkonfirmasi bakteriologis, terdiagnosis
klinis dan extra paru baru dan kambuh berdasarkan laporan TB berbasis web yaitu
data SITT (Sistem Informasi Terpadu Tuberkulosis) Tahun 2019 adalah sebesar 7213
berbanding 2.280.334 total populasi dikali konstanta 100.000 penduduk, sehingga
didapat CNR sebesar 316 per 100.000 penduduk. P Capaian CNR TBC Tahun 2019
jauh lebih tinggi berbanding dengan target 2019 (165 per 100.000 penduduk). Hal ini
merupakan progress yang sangat baik dalam peningkatan penemuan kasus TBC di
masyarakat.
Gambar 3.12.
Capaian Success Rate dan Cure Rate TBC berdasarkan Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019
Angka keberhasilan pengobatan pasien TB semua kasus adalah jumlah
semua kasus TB yang sembuh dan pengobatan lengkap di antara semua kasus TB
yang diobati dan dilaporkan. Dengan demikian, angka keberhasilan pengobatan TBC
merupakan penjumlahan dari angka kesembuhan semua kasus ditambah angka
pengobatan lengkap semua kasus. Semakin tinggi angka keberhasilan kasus TBC
maka menggambarkan semakin tinggi kualitas pengobatan TBC. Pada tahun 2019,
Angka Keberhasilan Pengobatan TBC di Provinsi Kepulauan Riau sebesar 88 %,
95 86 92 88 86 80 95 88
94,5
48,3 42,972,4 71,5
62,2
9471,1
020406080
100120140160180200
Succsess Rate (%) Cure Rate (%)
-
25
LKIP 2019
capaian ini lebih tinggi berbanding target Renstra Provinsi (80 %), dan target Nasional
minimal 85%. Pencapaian ini menunjukkan peningkatan kualitas pengobatan TBC di
Provinsi Kepulauan Riau dibandingkan dengan capaian hasil pengobatan yang telah
dilaporkan di tahun 2018.
Annual Parasite Incidence (API) adalah jumlah kasus positif malaria per 1.000
penduduk berisiko dalam satu tahun. API Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019
sebesar 0,14 per 1000 penduduk berisiko dengan jumlah kasus malaria positif
sebesar 276 kasus berbanding 1.981.728 penduduk berisiko di kali konstanta 1.000.
Pada tahun 2019, berdasarkan hasil penghitungan API (Annual Paracite Incidence)
per 1000 penduduk berisiko, dari 7 Kabupaten/Kota yang ada di wilayah Kepulauan
Riau, 3 Kabupaten telah masuk dalam tahap eliminasi malaria yaitu Kota Batam,
Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Karimun. Kabupaten/Kota dengan API
-
26
LKIP 2019
Gambar 3.14.
Survei Habitat Positif Vektor Malaria di Kabupaten Kepulauan Anambas
Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan upaya pengendalian vektor malaria
adalah pengelolaan lingkungan untuk mengendalikan vektor di tempat perindukan
dengan larvasida atau penaburan ikan pemakan jentik, surveilans malaria untuk
mencegah pendatang yang masuk membawa parasit malaria (Penguatan Surveilans
Migrasi), pembentukan pos malaria desa dan lainnya.
Angka prevalensi HIV (Human Immunodeficiency Virus) Provinsi Kepulauan
Riau merujuk kepada angka prevalensi pusat tahun 2019 yaitu
-
27
LKIP 2019
secara teratu karena itu pemerintah masih terus mencari penderita HIV untuk
kemudian diberikan pengobatan secara teratur.
Upaya yang dilakukan Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau dalam
menurunkan prevalensi HIV di Provinsi Kepulauan Riau yaitu :
• Pengembangan layanan HIV (Testing dan Pengobatan) di 7 Kab/Kota
• Penerapan kebijakan Test & Treat di semua layanan pengobatan HIV
• Identifikasi Odha yang belum ART dan Odha yang LFU dan berkoordinasi dengan
LSM penjangkau & Pendamping dalam penelusuran ODHA
• Menghitung sasaran tes HIV tiap kab/kota dan dilakukan tes HIV untuk pencapaian
SPM
• Tes HIV pada semua pasangan Odha yang ditemukan (Notifikasi Pasangan)
• melakukan monev pencatatan dan pelaporan termasuk validasi data HIV, TB-HIV
dan Triple Eliminasi (HIV, IMS & Hep) Tk. Faskes.
Hipertensi adalah penyakit yang didefinisikan sebagai peningkatan tekanan
darah secara menetap, seseorang dikatakan mengalami hipertensi jika tekanan darah
berada di atas 140/90 mmHg. Beberapa faktor resiko diduga memiliki peran dalam
terjadinya hipertensi seperti gaya hidup, pola makan dan usia. Hipertensi merupakan
salah satu faktor resiko penyebab terjadinya penyakit kardiovaskuler. Sampai saat ini,
hipertensi masih merupakan tantangan besar di Indonesia. Betapa tidak, hipertensi
merupakan kondisi yang sering ditemukan pada pelayanan kesehatan primer.
Gambar 3.15.
Kegiatan Posbindu PTM di Desa Toapaya Kab. Bintan
-
28
LKIP 2019
Pada tahun 2019, prevalensi hipertensi di Provinsi Kepulauan Riau sebesar
28,2% (dengan perhitungan 139.160 kasus hipertensi berbanding 492.980 jumlah
penduduk yang diukur tekanan darahnya dikali 100%) lebih rendah berbanding
hipertensi nasional (34,1%). Prevalensi hipertensi di Kepulauan Riau nomor 4 (empat)
terendah nasional. Walaupun secara prevalensi, hipertensi di Kepulauan Riau cukup
rendah namun penanggulangan hipertensi harus dimaksimalkan, hal ini terkait dengan
upaya kontrol keteraturan konsumsi obat hipertensi dan kesadaran mengukur tekanan
darah secara rutin di masyarakat.
Gambar 3.16. Persentase Tekanan Darah Tinggi Berdasarkan Hasil Pengukuran Menurut
Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019
Dari gambar 3.16. diatas dapat dilihat bahwa persentase tekanan darah tinggi
tertinggi di wilayah Provinsi Kepulauan Riau berada di Kota Tanjungpinang (40,7%)
dan Kabupaten Kepulauan Anambas (38,5%). Perlu dioptimalkan upaya guna
menurunkan angka prevalensi tekanan darah tinggi dan penyakit tidak menular
lainnya seperti sosialisasi Posbindu PTM di kecamatan, Pembekalan Kader Posbindu
PTM, Deteksi dini faktor risiko PTM, Pelatihan dan Sosialisasi program Pandu PTM,
Pengadaan bahan habis pakai (strip test gula darah dan kolesterol), alat pemeriksaan
gula darah dan alat pemeriksaan kolesterol untuk deteksi dini faktor risiko PTM.
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
BATAM T.PINANG BINTAN KARIMUN LINGGA ANAMBAS NATUNA KEPRI
24,9
40,7
25,5
34,6
37,4 38,5
35,6
28.2
-
29
LKIP 2019
Gambar 3.17. Upaya Preventif Penyakit Tidak Menular
Berbagai upaya dimulai dari diri sendiri dapat kita lakukan guna mencegah
terjadinya penyakit tidak menular, dalam hal ini seperti hipertensi, diabetes mellitus,
stroke, kanker dan lainnya. Konsumsi makanan bergizi dan rajin aktifitas fisik akan
meningkatkan daya tahan tubuh, ditambah kebiasaan cek Kesehatan secara berkala
akan mampu mendeteksi penyakit sedari dini.
-
30
LKIP 2019
Untuk mencapai sasaran 4, diukur melalui pencapaian atas 4 indikator kinerja
yaitu sebagai berikut :
Tabel 3.5.
Pengukuran Kinerja Sasaran 4 Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019
No Indikator Kinerja
Target 5
(Lima) Tahun
(2016-2021)
Tahun 2019
Target Capaian % Status
Capaian
1.
Persentase Kabupaten/Kota yang
memiliki minimal 1 RS terakreditasi
71.4 57.14 100 175,01 Sangat
Baik
2. Status akreditasi RSUD Provinsi Kepulauan Riau
Tanjungpinang
Paripurna Paripurna Paripurna 100 Sangat
Baik
3. Status akreditasi RSUD Provinsi Kepulauan Riau Tanjung Uban
Paripurna Paripurna Paripurna 100 Sangat
Baik
4. Persentase Puskesmas Terakreditasi
27,9 38 96,5 253,98 Sangat
Baik
Menurut Hendrick L. Blum, seorang ahli kesehatan masyarakat, derajat
kesehatan masyarakat dipengaruhi oleh 4 (empat) faktor yang saling berinteraksi yaitu
: faktor keturunan (herediter), faktor perilaku (behavior), faktor lingkungan
(environment) dan faktor pelayanan kesehatan.
Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran ke 4 (Meningkatkan mutu
pelayanan kesehatan) pada Tabel 3.5 diatas dapat dilihat bahwa dari 4 indikator
kinerja yang menjadi tolak ukur, semua indikator tersebut tercapai dengan status
capaian kategori “sangat baik”.
04 Meningkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan Sasaran 4
-
31
LKIP 2019
Gambar 3.18. Bakti Sosial dalam rangka HUT Kepri ke 17 di RSUD Tarempa Anambas
Sasaran meningkatnya mutu pelayanan kesehatan dengan indikator persentase
Kabupaten/Kota yang memiliki minimal 1 RS terakreditasi, tahun 2019 ditargetkan
sebesar 57.14 % dan terealisasi sebesar 100%. Dengan demikian seluruh
Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau telah memiliki minimal 1 RS terakreditasi
(dengan perhitungan 7 Kab/Kota dengan 1 Minimal RS terakreditasi/7 Kab/kota dikali
100%. Secara rinci, Jumlah RS yang telah terakreditasi di Provinsi Kepulauan Riau
dapat dilihat melalui Gambar 3.19 berikut ini :
-
32
LKIP 2019
Gambar 3.19.
Jumlah Rumah Sakit Terakreditasi se- Provinsi Kepulauan Riau
Yang Telah Terakreditasi KARS 2019
Hingga Tahun 2019 terdapat 9 RS di Provinsi Kepulauan Riau telah terakreditasi
dengan tingkat paripurna yaitu : RSUD Provinsi Kepulauan Riau, RSUD Engku Haji
Daud, RSUD Raja Ahmad Tabib, RSAL dr. Midiyato S. Tanjungpinang, RS Umum
Daerah Embung Fatimah Batam, RS Umum Budi Kemuliaan Batam, RS St. Elizabeth
Batam, RS St. Elisabeth Batam Kota dan RS Awal Bros Batam. Sedangkan tingkat
Utama sebanyak 2 Rumah Sakit, Tingkat Madya sebanyak 9 Rumah Sakit dan 9 Rumah
Sakit dengan Status Lulus perdana. Sehingga secara keseluruhan sudah 29 RS baik
pemerintah dan swasta yang telah terakreditasi.
32
Rumah Sakit
29
Sudah Terakreditasi
9
PARIPURNA
2
UTAMA
9
MADYA
3
Belum Terakreditasi
9
LULUS PERDANA
-
33
LKIP 2019
Gambar 3.20.
Plt. Gubernur Kepri, H. Isdianto menerima Piagam Re - Akreditasi Paripurna
RSUD Raja Ahmad Tabib dan RSUD Engku Haji Daud
Sedangkan 3 Rumah Sakit yang belum terakreditasi, yaitu RSUD Tarempa
Kabupaten Kepulauan Anambas, RS Dr. Yuniati Wisma Karyani Kabupaten Natuna dan
RSIA (Rumah Sakit Ibu dan Anak) Kasih Sayang Ibu Kota Batam. Berdasarkan status
kepemilikan dari 32 Rumah Sakit terdiri dari 12 Rumah Sakit Umum Daerah, 3 Rumah
Sakit TNI/POLRI/BUMN, 1 Rumah Sakit BUMN, dan 16 Rumah Sakit Swasta.
Beberapa Permasalahan dalam Akreditasi Rumah sakit yaitu :
1. Terbatasnya anggaran untuk melakukan pendampingan akreditasi bagi RSUD
Tarempa, Dr. Yuniati Wisma Karyani Kabupaten Natuna dan RSIA Kasih Sayang
Ibu Kota Batam
2. Sulitnya pencapaian akreditasi paripurna di Rumah sakit kelas C dan D, karena
terbatasnya anggaran yang dimiliki rumah sakit khususnya rumah sakit swasta.
3. RSUD Tarempa baru mendapatkan Surat Izin Operasional pada bulan November
2018, sehingga belum mencapai 1 tahun rumah sakit tersebut beroperasional.
4. Keterbatasan SDM, hanya memiliki dokter umum, tidak memiliki dokter Spesialis,
apoteker dll.
5. Sarana dan prasarana yang belum memadai untuk melakukan akreditasi.
-
34
LKIP 2019
Gambar 3.21.
Peninjauan dan pendampingan proses re-akreditasi RS oleh Kepala Dinas Kesehatan
Provinsi Kepulauan Riau
Akreditasi dapat terlaksana, jika ada komitmen bersama dari pimpinan rumah
sakit dan seluruh staf yang ada. Akreditasi juga tidak terlepas dari peran Dinas
Kesehatan Provinsi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah, dimana Rumah Sakit Umum Daerah merupakan Unit
Pelaksana Teknis Daerah (UPTD). Begitu juga rumah sakit swasta dituntut untuk
melaksanakan akreditasi rumah sakit.
Selain Akreditasi Rumah Sakit, untuk meningkatkan mutu pelayanan Kesehatan
perlu adanya peningkatan pelayanan kesehatan di puskesmas dengan adanya sistem
pelayanan yang baik. Untuk dapat melihat itu semua maka diperlukan penilaian
terhadap puskesmas melalui Akreditasi. Akreditasi puskesmas adalah pengakuan
terhadap Puskesmas yang diberikan oleh lembaga independen penyelenggara
akreditasi yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan setelah dinilai bahwa Puskesmas
telah memenuhi standar pelayanan Puskesmas yang telah ditetapkan oleh Menteri
Kesehatan.
Tujuan diberlakukannya akreditasi puskesmas adalah untuk membina
puskesmas dan fasilitas pelayanan kesehatan primer dalam upaya untuk berkelanjutan
memperbaiki sistem pelayanan dan kinerja. Sebagai Fasilitas Pelayanan Kesehatan
tingkat pertama (FKTP), Puskesmas merupakan fasilitas pelayanan kesehatan
terdepan yang secara langsung memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat
-
35
LKIP 2019
baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang bermutu. Hal ini sesuai
dengan Isu Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Kepri dalam Penguatan pelayanan
Kesehatan primer.
Persentase Puskesmas Terakreditasi Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019
dicapai dengan realisasi sebesar 96,5% dengan perhitungan 83 puskesmas
terakreditasi berbanding 86 puskesmas terigister dikali 100%. Capaian ini jauh tinggi
berbanding target 2019 yang hanya 38%. Hal ini dapat dicapai karena adanya
komitmen pemerintah pusat dan daerah untuk memenuhi akreditasi fasilitas
pelayanan kesehatan.
Gambar 3.22.
Proses Penilaian Akreditasi Puskesmas Lanjut Kabupaten Lingga
Proses akreditasi puskesmas dimulai dari penyusunan rencana kerja,
pelaksanaan kegiatan, monitoring dan evaluasi kegiatan yang dilakukan melalui
manajemen puskesmas. Koreksi mendasar atas berbagai kelemahan ataupun kualitas
manajemen pelayanan kesehatan primer, utamanya perlu dilaksanakan tidak hanya di
level puskesmas, akan tetapi dalam tatanan koreksi yang terpadu dengan mekanisme
pembinaan baik di level kabupaten/kota, provinsi, maupun nasional.
Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan Provinsi wajib mendampingi Puskesmas
dalam melakukan tahapan menyusunan berkas berkas akreditasi. Akreditasi
-
36
LKIP 2019
Puskesmas memiliki tingkatan kriteria mulai dari Tingkat Dasar, Madya, Utama dan
Paripurna.
Salah satu syarat utama puskesmas yang akan di akreditasi adalah puskesmas
tersebut harus sudah terdaftar di kementerian kesehatan dengan diterbitkannya
nomor registrasi puskesmas. Hingga Tahun 2019 sudah ada 86 puskesmas dari 87
puskesmas yang sudah terigister. Saat ini Provinsi Kepulauan Riau sudah memiliki 29
Puskesmas dengan kriteria Utama dan 1 puskesmas yang memiliki kriteria Paripurna
yaitu Puskesmas Batu 10 dengan 11 puskesmas BLUD.
Gambar 3.23.
Status Akreditasi Puskesmas di Provinsi Kepulauan Riau
Tiga puskesmas yang belum akreditasi (namun sudah terigister) yaitu
Puskesmas Numbing Kabupaten Bintan, Puskesmas Pulau Tiga Natuna dan Puskesmas
Tanjung Uncang Kota Batam rencananya akan di akreditasi tahun 2020. Untuk 1
puskesmas lainnya yaitu Puskesmas Pulau Tiga Barat Kabupaten Natuna sedang
dalam proses pengajuan register puskesmas dan dijadwalkan akan pendampingan
akreditasi pada tahun 2020.
TOTAL PUSKESMAS
87
JUMLAH PUSKESMAS TERIGISTER
86
PUSKESMAS TERAKREDITASI
83 PUSKESMAS BELUM
TERAKREDITASI
3
-
37
LKIP 2019
Distribusi rincian data puskesmas menurut kabupaten/kota dapat dilihat pada
tabel berikut:
Tabel 3.6. Jumlah Puskesmas, Jumlah Puskesmas Teregister
dan Puskesmas Terakreditasi Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018 - 2019
No. Kabupaten/
Kota
Jumlah
Puskesmas
Jumlah Puskesmas
Terigister
PKM Terakreditasi
2019 2018 2019 2018 2019 2018
1. Karimun 13 13 13 13 9 4
2. Bintan 15 15 15 15 6 8
3. Natuna 14 14 13 13 6 6
4. Lingga 11 11 11 10 6 5
5. Batam 20 20 20 19 7 12
6. Tanjungpinang 7 7 7 7 7 1
7. Kep. Anambas 7 7 7 7 2 5
TOTAL 87 87 86 84 43 40
Sumber : Seksi Yankes Primer, 2019
Kementerian Kesehatan RI sangat mendukung pencapaian akreditasi
puskesmas, hal ini terlihat dengan adanya dukungan Dana Alokasi Khusus Akreditasi
Puskesmas yang dialokasikan ke Kabupaten Kota. Tugas pemerintah daerah adalah
menyiapkan puskesmas untuk segera mendapatkan nomor register puskesmas.
-
38
LKIP 2019
Untuk mencapai sasaran 5, diukur melalui pencapaian atas 1 indikator kinerja
yaitu sebagai berikut :
Tabel 3.7.
Persentase Penduduk Dengan Kepemilikan Jaminan Kesehatan Nasional/KIS
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019
No Indikator Kinerja
Target
5 (Lima)
Tahun (2016-2021)
Tahun 2019
Target Capaian % Status
Capaian
1. Persentase penduduk dengan
kepemilikan Jaminan Kesehatan Nasional/KIS
85 72 86.1 119,56 Sangat
Baik
Dari tabel 3.7 diketahui capaian persentase penduduk dengan kepemilikan
jaminan kesehatan Nasional/KIS sebesar 86,1%, angka ini melebihi dari target 2019
(72%). Realisasi indikator tersebut didapat dari perhitungan 1.705.296 penduduk
dengan kepemilikan JKN/KIS berbanding 1.980.963 jumlah penduduk dikali 100%.
Pencapaian total coverage atau dengan kata lainnya cakupan Kesehatan semesta
terus digesa oleh Pemerintan Pusat dan Daerah, dan menjadi salah satu isu strategis
Kesehatan yang harus segera dicapai.
Semua penduduk ditargetkan untuk menjadi peserta JKN-KIS yang dikelola
oleh BPJS Kesehatan termasuk orang asing yang telah bekerja paling singkat 6 (enam)
bulan di Indonesia dan telah membayar iuran, yang dibagi atas jenis kepesertaan
sebagai berikut:
1. Penerima Bantuan Iuran-Jaminan Kesehatan (PBI-JK), merupakan program
Jaminan Kesehatan fakir miskin dan orang tidak mampu yang dibayar oleh
Pemerintah Pusat melalui APBN dan Pemerintah Daerah melalui APBD.
05 Meningkatkan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Sasaran 5
-
39
LKIP 2019
2. Bukan Penerima Bantuan Iuran (Non PBI) terdiri dari: Pekerja Penerima Upah
(PPU), Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP).
Ket : *Anambas tidak mengirimkan data
Gambar 3.24.
Persentase Peserta JKN/KIS berdasarkan Kabupaten/Kota
Berdasarkan Gambar 3.24 dapat dilihat capaian kepesertaan JKN/KIS Provinsi
Kepulauan Riau sebesar 86,1%. Dari 7 (tujuh) Kabupaten/Kota capaian tertinggi
kepesertaan JKN/KIS berada di Kabupaten Natuna (95,4) lalu Kota Batam (93,9%).
Pada bulan Desember 2019 terdapat 230 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
(FTKP) dan 35 Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut (FKTL) di wilayah Provinsi Kepulauan
Riau yang sudah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Jumlah tersebut terdiri dari:
Gambar 3.25. Jenis FKTP dan FKTL yang telah bekerjasama dengan BPJS Tahun 2019
BintanTg.
PinangBatam Karimun Lingga Natuna Provinsi
% JKN 73,6 66,4 93,9 73,9 78,3 95,4 86,1
0
20
40
60
80
100
120
81
19
5
118
7
Puskesmas
Praktek Dokter
Praktek Dr. Gigi
Klinik Pratama/Setara
RS Pratama
0 50 100 150
Jumlah FKTP ; 230 Unit
81
19
5
Kinik Utama
RS Umum
RS Khusus
0 50 100
Jumlah FKTL : 35 Unit
-
40
LKIP 2019
Sasaran 6 (Meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat di lingkungan Provinsi
Kepulauan Riau) diukur melalui pencapaian atas 1 indikator kinerja yaitu sebagai
berikut :
Tabel 3.8.
Pengukuran Kinerja Sasaran 6
Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019
No Indikator
Kinerja
Target
5 (Lima)
Tahun (2016-2021)
Tahun 2019 Tahun
2018
Tahun
2017
Target Capaian % Status
Capaian Capaian Capaian
1. Cakupan kabupaten/ kota sehat (%)
70 57 100 175,44 Sangat Baik 57 43
Cakupan Kabupaten/Kota sehat (175,44%) Provinsi Kepulauan Riau Tahun
2019 tercapai 100% yang artinya seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau
sudah mampu mencapai sertifikasi Kabupaten/Kota Sehat. Realisasi didapat dari
penghitungan 7 Kabupaten/Kota yang tersertifikasi Kab/Kota Sehat berbanding 7
Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Riau dikali 100%.
Pencapaian Kabupaten/Kota sehat tahun 2019 yaitu 7 Kabupaten/Kota sudah
menyelenggarakan tatanan kawasan sehat dibuktikan dengan ikut dalam penilaian
tingkat nasional. Hasilnya 1 Kabupaten Kota mendapatkan Penghargaan Swastisaba
wistara (Kabupaten Bintan), 1 Kota mendapatkan Penghargaan Swastisaba Wiwerda
(Kota Tanjungpinang) dan 5 kabupaten kota mendapatkan Penghargaan Swastisaba
Padapa (Kota Batam, Kabupaten Karimun, Lingga, Natuna dan Anambas).
Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat sendiri merupakan kegiatan
pemerintah daerah yang ditujukan untuk meningkatkan kondisi lingkungan di
06 Meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat di lingkungan Provinsi Kepulauan Riau Sasaran 6
-
41
LKIP 2019
wilayahnya kearah yang lebih baik sehingga masyarakatnya dapat hidup dengan
aman, nyaman, bersih dan sehat. Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat adalah
juga merupakan pelaksanaan berbagai kegiatan dalam mewujudkan Kabupaten/Kota
Sehat berbasis masyarakat yang berkesinambungan, melalui forum yang difasilitasi
oleh pemerintah Kabupaten/Kota.
Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan kawasan sehat adalah
Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan pendekatan Kabupaten/Kota Sehat dengan
membentuk Tim Pembina dan Forum Kabupaten/Kota Sehat yang menerapkan
minimal 2 Tatanan dari 9 Tatanan Kawasan Sehat yaitu : Kawasan permukiman,
sarana, dan prasarana umum, Kawasan sarana lalu lintas tertib dan pelayanan
transportasi, Kawasan pertambangan sehat, Kawasan hutan sehat, Kawasan industri
dan perkantoran sehat, Kawasan pariwisata sehat, Ketahanan pangan dan gizi,
Kehidupan masyarakat yang mandiri serta Kehidupan sosial yang sehat.
Gambar 3.26. Penghargaan Swasti Saba untuk Kabupaten/Kota Sehat tahun 2019
oleh Menkes RI Terawan Agus Putranto dan Mendagri Tito Karnavian Kepada Kabupaten Karimun
Sasaran dari pelaksanaan Kabupaten/Kota Sehat yaitu :
1. Terlaksananya program kesehatan dan sektor terkait yang sinkron dengan
kebutuhan masyarakat, melalui pemberdayaan forum yang disepakati masyarakat.
2. Terbentuknya forum masyarakat yang mampu menjalin kerjasama antar
masyarakat, pemerintah kabupaten dan pihak swasta, serta dapat menampung
-
42
LKIP 2019
aspirasi masyarakat dan kebijakan pemerintah secara seimbang dan berkelanjutan
dalam mewujutkan sinergi pembangunan yang baik.
3. Terselenggaranya upaya peningkatan lingkungan fisik, sosial dan budaya serta
perilaku dan pelayanan kesehatan yang dilaksanakan secara adil, merata dan
terjangkau dengan memaksimalkan seluruh potensi sumber daya di kabupaten
tersebut secara mandiri.
4. Terwujudnya kondisi yang kondusif bagi masyarakat untuk meningkatkan
produktifitas dan ekonomi wilayah dan masyarakatnya sehingga mampu
meningkatkan kehidupan dan penghidupan masyarakat menjadi lebih baik.
Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di Provinsi Kepulauan Riau juga didukungan
atas pelaksanaan indikator penyehatan lingkungan lainnya seperti Sanitasi Total
Berbasis Masyarakat, pengawasan kualitas air minum, fasiltas umum, tempat
pegelolaan makanan. Capaian sebagai berikut :
Gambar 3.27. Capain indikator penyehatan lingkungan lainnya
Desa/Kelurahan yang sudah melaksanakan STBM ada 385 Desa/Kelurahan dari
416 desa/Kelurahan di Provinsi Kepulauan Riau. Begitu juga dengan jumlah
pengawasan Air Minum, sudah 739 yang diawasi dari 1634 Sarana yang ada.
Sedangkan untuk tempat fasillitas umum yang memenuhi syarat kesehatan telah
dilakukan pemantauan pada 877 dari 1512 TTU yang terdiri dari Sarana Pendidikan
100
3402
877
739
385
Kabupaten Kota Sehat (KKS)
Tempat Pengelolaan Makan (TPM)
Tempat Fasilitas Umum (TFU)
Pengawasan Kualitas Ir Minum(PKAM)
STBM
Air Minum
-
43
LKIP 2019
(Sekolah SD, SMP/Sederajat) dan Puskesmas. Untuk pengawasan Tempat Pengolahan
Makanan (TPM) yang memenuhi syarat kesehatan juga terealisasi sebanyak 3.402
TPM dari 7.336 TPM yang ada.
3.2. Akuntabilitas Kinerja RSUD Raja Ahmad Tabib Provinsi Kepulauan
Riau
Sasaran RSUD Raja Ahmad Tabib dicapai melalui realisasi atas 3 (tiga) indikator
yaitu sebagai berikut :
Tabel 3.9.
Pengukuran Kinerja Sasaran
RSUD Provinsi Raja Ahmad Tabib Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019
NO. INDIKATOR TARGET
2019 REALISASI CAPAIAN (%)
I
Indeks Kepuasan Masyarakat 80% 80.62% 100,78%
Status Akreditasi RSUD
Provinsi Kepri Tanjungpinang Paripurna Paripurna 100
% Tenaga Kesehatan di area khusus (IBS, ICU, IGD & Perinatologi) yang
tersertifikasi
67% 85% 126%
Survei Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan yang dilaksanakan di
RSUD Raja Ahmad Tabib bertujuan untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan
secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan
kualitas pelayanan publik dan bagi masyarakat bermanfaat untuk memberi gambaran
tentang kinerja pelayanan RS. Dibawah ini adalah tabel hasil survei terhadap unsur
pelayanan di RSUD Provinsi Kepulauan Riau Tanjungpinang :
-
44
LKIP 2019
Tabel 3.10. Hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
RSUD Engku Haji Daud Provinsi Kepulauan Riau 2019
Kode Unsur-unsur Pelayanan IKM (%) Kategori
U1 Persyaratan Teknis dan Administrasi
81.87 Baik
U2 Sistem, Mekanisme dan
Prosedur
82.03 Baik
U3 Waktu Penyelesaian 75.15 Kurang Baik
U4 Biaya/Tarif 81.89 Baik
U5 Perilaku Pelaksana 84.04 Baik
U6 Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan
76.51 Kurang Baik
U7 Sarana dan Prasarana 81.08 Baik
U8 Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
80.76 Baik
U9 Kompetensi Pelaksana 80.84 Baik
Total 80.62 Baik
Sumber : Hasil Survei IKM, 2019
Dari 9 unsur yang dinilai 7 unsur tercapai dengan kategori baik dan 2 unsur
tercapai dengan kategori kurang baik. Dua unsur tersebut yaitu waktu penyelesaian
dan unsur Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan. Hal ini memperlihatkan
bahwa waktu penyelesaian untuk segala proses pelayanan mulai dari administrasi
hingga selesai alur pelayanan yang ada pada unit pelayanan masih dirasakan terlalu
lama. Namun secara garis besar nilai Survei Indeks Kepuasan Masyarakat dari
keseluruhan pelayanan yang diberikan oleh RSUD Raja Ahmad Tabib tercapai sebesar
80.62% dan termasuk dalam kategori “baik”.
Pencapaian akreditasi RS di RSUD Raja Ahmad Tabib merupakan salah satu
indikator kinerja sasaran Gubernur pada setiap tahun termasuk tahun 2019. Bahwa
berdasarkan Surat dari Komisi Akreditasi Rumah Sakit Nomor 949/KARS/IX/2017
tanggal 14 September tentang Pemberitahuan Hasil Akreditasi maka RSUD Raja
Ahmad Tabib berhasil memenuhi standar Akreditasi tingkat PARIPURNA dengan masa
-
45
LKIP 2019
berlaku sampai dengan 22 Januari Tahun 2020, yang kemudian dikukuhkan dengan
Sertifikat Akreditasi Nomor: KARS-SERT/822/IX/2017 tanggal 14 September 2017.
Sebagai bentuk peningkatan mutu pelayanan Rumah Sakit maka diwajibkan untuk
melaksanakan akreditasi ulang dalam jangka waktu setiap tiga tahun sekali dan
melaksanakan survei akreditasi verifikasi setiap tahun.
Gambar 3.28. Sertifikat Akreditasi
KARS RSUD Raja Ahmad Tabib
Provinsi Kepulauan Riau
Indikator persentase tenaga kesehatan di area kritis yang memiliki sertifikat
dan masih berlaku, pada tahun 2019 dicapai sebesar 85,7% dengan target 65%.
Area kritis yang dimaksud adalah ICU, Instalasi Bedah Sentral, Perinatologi dan IGD.
JUmlah pegawai di area kritis sebanyak 98 orang dan yang memiliki sertifikat yang
masih berlaku sebanyak 84 orang (85.7%).
-
46
LKIP 2019
3.3. Akuntabilitas Kinerja RSUD Engku Haji Daud Provinsi Kepulauan Riau
Sasaran RSUD Engku Haji Daud dicapai melalui realisasi atas 3 (tiga) indikator
yaitu sebagai berikut :
Tabel 3.11.
Pengukuran Kinerja Sasaran
RSUD Engku Haji Daud Tahun 2019
NO. INDIKATOR TARGET
2019 REALISASI CAPAIAN (%)
I
Indeks Kepuasan Masyarakat 77% 86% 112
Status Akreditasi RSUD Provinsi Kepri Tanjung Uban
Paripurna Paripurna 100
Persentase perawat terlatih layanan kesehatan jiwa
65% 93% 143%
Berdasarkan tabel 3.11 dapat dilihat bahwa capaian indikator Kinerja RSUD
Engku Haji Daud sudah melebihi target yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat dengan
capaian kinerja 112% dari total rata-rata IKM seluruh unit kerja dan Akreditasi Rumah
Sakit dengan penilaian KARS mencapai bintang 5 (Paripurna) serta capaian Persentase
perawat terlatih layanan kesehatan jiwa kinerja (143%) dalam kategori “sangat baik”
Gambar 3.29.
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Engku Haji Daud Provinsi Kepri di Tanjunguban, meraih predikat Paripurna dari Komisi Akreditasi di Jakarta
Survei Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan yang dilaksanakan di
RSUD Engku Haji Daud bertujuan untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan
-
47
LKIP 2019
secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan
kualitas pelayanan publik selanjutnya bagi masyarakat serta memberi gambaran
tentang kinerja pelayanan. Dari beberapa pertanyaan survey dalam media
penyampaian penerimaan pengaduan publik RSUD Engku Haji Daud antara lain
melalui ruang pengaduan, kotak saran, web/Email, FB, IG, SMS/WA, Telepon humas,
Meja CS (customer service). Dari hasil Analisa IKM diketahui bahwa waktu tunggu
pengambilan hasil labor, hasil apotik, nomor antrian, ketidakpuasan pelayanan
terhadap petugas medis di IGD harus ditingkatkan pelayanan kedepannya. Berikut ini
hasil survei IKM berdasarkan unit, yaitu sebagai berikut:
Tabel 3.12
Hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) RSUD Engku Haji Daud Tahun 2019
UNIT IKM MUTU PELAYANAN
Rawat jalan 88,00 Sangat baik
Rawat inap 83,00 Sangat baik
TOTAL 86,00 Sangat baik
Sumber : Hasil Survei IKM, 2019
Akreditasi merupakan sebuah sarana pengakuan atau standarisasi pelayanan
dan manajemen di suatu institusi, dalam hal ini adalah rumah sakit. Akreditasi dan
peningkatan mutu rumah sakit perlu untuk dilakukan agar masyarakat mendapatkan
pelayanan kesehatan yang baik dan telah terstandar serta memberikan jaminan
kepuasan kepada masyarakat.
-
48
LKIP 2019
Gambar 3.30. Sertifikat Akreditasi KARS RSUD Engku Haji Daud
Persentase perawat terlatih layanan kesehatan jiwa dicapai sebesar 93 %
dengan perhitungan 14 perawat jiwa terlatih / 15 target perawat jiwa yang harus
dimiliki dikali 100%. Peningkatan mutu SDM pada tenaga kesehatan terlatih
Kesehatan jiwa dilakukan melalui diklat spesialis, pendidikan keperawatan dan atau
melalui kursus-kursus singkat, peningkatan kapasitas, on the job training maupun
seminar-seminar ilmiah.
3.4. Akuntabilitas Keuangan Tahun 2019
Realisasi belanja APBD (Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung) Dinas
Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019 sebesar Rp. 48,292,802,851.25,-
(realisasi keuangan 95,21% dan fisik : 98,81%) dari jumlah anggaran sebesar Rp.
50,722,606,383,03,-. Bila dibandingkan dengan realisasi keuangan tahun 2018
(87,47%), maka serapan keuangan tahun 2019 mengalami peningkatan signifikan.
-
49
LKIP 2019
Tabel 3.13. LAPORAN KINERJA KEUANGAN DAN FISIK APBD DINAS KESEHATAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU TA. 2019
PROGRAM ANGGARAN APBD-P 2019 REALISASI KEUANGAN %
KEUANGAN
%
FISIK
BELANJA LANGSUNG Rp 35,134,276,226.73 Rp 32,956,010,416.25 93,80% 98,71%
a. Belanja Pegawai Rp 10,594,992,000.00 Rp 9,760,791,535,00 92,13% 95,52%
b. Belanja Barang dan Jasa
Rp 23,447,545,226.73 Rp 22,188,633,984.15 94.63% 97,30%
c. Belanja Modal Rp 1,091,739.000 Rp 1,006,584,933.10 92.00% 95,00%
BELANJA TIDAK LANGSUNG
Rp 15,588,330,156.00 Rp 15,336,792,435,00 98.39% 98.39%
a. Belanja Pegawai Rp 15,588,330,156.00 Rp 15,336,792,435,00 98.39% 98.39%
Total BL+BTL Rp 50.722.606.383,03 Rp 48,292,802,851.25 95.21% 98.81%
Beberapa permasalahan yang ditemui dalam peningkatan akuntabilitas
keuangan Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019, yaitu sebagai berikut
:
• Terdapat sisa anggaran dari belanja transportasi peserta dan belanja akomodasi
penginapan peserta dari beberapa pertemuan yang disebabkan ketidakhadiran
peserta pada acara kegiatan khusunya peserta dari Kabupaten Anambas
dikarenakan faktor cuaca/gelombang tinggi dan transportasi udara saat
pelaksanaan pertemuan tidak tersedia.
• Pengelolaan Instalasi Farmasi Provinsi Kepulauan Riau, karena lamanya proses
administrasi dokumen persetujuan pemusnahan barang milik daerah dan belum
terdaftarnya perusahaan PT. Desa Air Cargo ke dalam aplikasi LPSE sehingga
menyebabkan kegiatan gagal dilaksanakan.
• Penguatan Kelembagaan Bidang Kesehatan. Kegiatan PMI di Dinas Kesehatan
batal dilaksanakan karena pemanfaatan kegiatan diakhir tahun dialihkan melalui
Hibah Bansos BPKAD Provinsi Kepulauan Riau.
• Adanya tenaga medis dan paramedis yang lulus PNS di pertengahan tahun, dan
belum adanya pengganti atas tenaga tersebut menyebabkan sisa anggaran
pengangkatan tenaga non PNS.
-
50
LKIP 2019
3.5. Analisis SWOT
Analisis SWOT adalah analisis yang menggambarkan strategi organisasi
pemerintahan untuk memaksimalkan kekuatan (strengths) dan memanfaatkan
peluang (Opportunities) sehingga sekaligus berperan sebagai alat untuk meminimalisir
kelemahan(Weakness) dan menekan dampak ancaman atau tantangan (Threats)
yang ada. Adapun Faktor kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan disajikan
melalui gambar berikut ini :
‘
Gambar 3.31. Identifikasi SWOT
Kekuatan•(Strength)
•Komitmen pemerintah daerah dalam memenuhi 10 % anggaran untuk Bidang Kesehatan
•Komitmen Pusat untuk menyediakan anggaran bersumber APBN /DAK
•Tercpaiannya cakupan masyarakat dengan kepemilikan jaminan kesehatan100%
•Komitmen Pemerintah fasyankes (klinik, RSUD, dan PKM)yang terakreditasi
•Komitmen nyata Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Program Indonesia Sehat melalui pendekatan keluarga dan GERMAS
Kelemahan• (Weakness)•Meningkatnya kasus penyakit tidak menular
•Terbatasnya fasilitas rujukan tindak lanjut
•Double Burden Diseases
•Belum meratanya distribusi tenaga kesehatan, 50% masih terkosentrasi di Kota Batam
•Beberapa Kab/Kota merupakan daerah dengan peminatan rendah dr. spesialis
•Sulitnya akses transportasi
•Sanitasi Masyarakat Pesisir
Peluang• (Opportunity)•Peningkatan Umur Harapan Hidup (UHH) Provinsi Kepulauan Riau
•Jalur masuk perdagangan internasional
•Merupakan gerbang pariwisata indonesia
•Pemberlakuan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)
Tantangan• (Threaths)•Kondisi geografis berbentuk kepulauan
•Termasuk wilayah perbatasan Indonesia dengan negara lain
•Bonus Demografi
•Wilayah rentan transaksi Narkoba
-
51
LKIP 2019
BAB 4 PENUTUP
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kesehatan Provinsi
Kepulauan Riau merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) serta penerapan dari tugas pokok dan fungsi, kebijakan, program, dan kegiatan Dinas Kesehatan sebagai pelayanan publik.
Dengan parameter indikator kinerja dan target yang telah ditentukan di rencana srategis tahun 2019 maka secara umum pencapaian indikator pada program dan kegiatan di Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau tercapai dengan baik, disamping ada beberapa kegiatan yang belum mencapai target indikator. Kegiatan yang diprioritaskan dijabarkan dalam bentuk 6 Sasaran Strategis dan 13 Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019.
4.1. Kesimpulan
Hasil analisis yang telah dilakukan pada Bab 3 dan dengan mempertimbangkan capaian realisasi indikator kinerja, didapat kesimpulan sebagai berikut :
1. Berdasarkan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021, terdapat 6 sasaran strategis, dengan 1 Indikator Kinerja Utama (IKU), dan 13 Indikator Kinerja Sasaran.
2. Dari 6 Sasaran Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, semua sasaran tecapai dengan kategori “sangat baik”.
3. Dari 13 Indikator Sasaran Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, semua indikator tercapai dengan kategori “sangat baik”.
4. Adanya risiko yang tidak dapat dikontrol pada pelaksanaan kegiatan seperti cuaca sehingga mempengaruhi realisasi keuangan.
5. Adanya kesenjangan capaian indikator kesehatan antara Kabupaten/Kota terutama Kabupaten Lingga dan Kepulauan Anambas.
-
52
LKIP 2019
6. Tingginya beban kerja puskesmas sebagai lini utama pelayanan kesehatan untuk masyarakat.
7. Masih terdapat target yang harus dipenuhi untuk mencapai total coverage JKN/KIS
8. Perlunya pemahaman pentingnya aktifitas fisik pada masyarakat.
4.2. Saran Saran yang dapat diberikan atas kesimpulan hasil analisis pada Bab 3 adalah
sebagai berikut : 1. Pencapaian kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau perlu dipertahankan
dan tetap meningkatkan performa kinerja agar target akhir periode RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 mampu dicapai.
2. Melakukan pemenuhan sarana prasarana kesehatan dan pemerataan SDM Kesehatan terutama bagi Kabupaten Lingga dan Kepulauan Anambas.
3. Mengembangkan pelayanan kesehatan menggunakan pendekatan siklus hidup dan intervensi secara kontinum (promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif) dengan penekanan pada promotive dan preventif.
4. Melakukan pemetaan risiko dan menyiapkan opsi pilihan pada kegiatan dengan risiko tinggi.
5. Peningkatan kewaspadaan, respon cepat penanggulangan wabah dan kegawatdaruratan kesehatan
6. Penguatan pelayanan kesehatan primer 7. Pencapaian Cakupan Kesehatan Semesta. 8. Penguatan pencegahan faktor risiko, deteksi dini, dan aksi multisektoral
(pembudayaan GERMAS), guna pencegahan dan pengendalian penyakit tidak
menular.
Sangat disadari bahwa laporan kinerja ini belum sempurna seperti yang diharapkan, namun setidaknya masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran kinerja yang telah dilakukan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau sepanjang tahun 2019.
-
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DINAS KESEHATAN
Komplek Perkantoran Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Gedung C2 lantai 2 dan 3 Dompak Laut Kota Tanjungpinang Kepulauan Riau
Email: mail@dinkesprovkepri.org Website: www.dinkesprovkepri.org
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU Nomor : 179/SK/Dinkes/I/2018
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA
PADA DINAS KESEHATAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU
KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU,
Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka perlu menetapkan Indikator
Kinerja Utama Pada Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau;
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara
Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4237);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Republik Indonesia tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia nomor 5587) sbagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesi nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
mailto:mail@dinkesprovkepri.orghttp://www.dinkesprovkepri.org/
-
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 80);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M/PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M/PAN/ 11/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
8. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau
Nomor 41);
9. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Provinsi Kepulauan Riau Nomor 8 Tahun 2016 Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021 (Lembaran
Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau
Nomor 49);
10. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 59 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah
(Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 Nomor 437).
MEMUTUSKAN Menetapkan :
KESATU : Indikator Kinerja Utama pada Dinas Kesehatan Provinsi
Kepulauan Riau;
KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU disebutkan dalam Lampiran Keputusan ini.
KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan ini, merupakan acuan ukuran
kinerja yang digunakan di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyampaikan Rencana Kerja dan
Anggaran, menyusun dokumen Perjanjian Kinerja, menyusun Laporan Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen perencanaan.
-
KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di : Tanjungpinang Pada Tanggal : 26 Januari 2018
KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU,
Dr. H. TJETJEP YUDIANA, M.Kes
NIP. 19600630 198303 1 013
-
Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau
Nomor : 179/SK-Dinkes/I/2018 Tanggal : 26 Januari 2018
INDIKATOR KINERJA UTAMA
PADA DINAS KESEHATAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU
1. Nama Organisasi : Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau
2. Tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan di bidang
kesehatan yang menjadi kewenangan Provinsi dan Tugas Pembantuan yang
ditugaskan kepada Provinsi.
3. Fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, adalah :
a. Perumusan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan
pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, dan sumber daya
kesehatan;
b. Pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan
pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, dan sumber daya
kesehatan;
c. Pelaksanaan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang
kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit,
pelayanan kesehatan, dan sumber daya kesehatan;
d. Pelaksanaan proses penerbitan rekomendasi perizinan dan pelayanan
umum di bidang kesehatan;
e. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
f. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam lingkup
tugasnya; dan
g. Pelaksanaan fungsi lain yang terkait bidang kesehatan yang diberikan
oleh Gubernur.
4. Indikator Kinerja Utama :
No Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Satuan Rumus
Perhitungan Sumber
Data
Penanggung
jawab
1 Meningkatk
an derajat kesehatan
Angka
Kematian Ibu (AKI) per 100.000
KH
per
100.000 KH
Jumlah kematian
ibu berkaitan dengan kehamilan, persalinan dan
masa nifas pada tahun tertentu /
Jumlah kelahiran hidup pada tahun yang sama x
100.000
Profil
Keseha-tan
Ka.
Bidang Kesehatan
Masyarkat
-
No Sasaran
Strategis
Indikator
Kinerja Satuan
Rumus
Perhitungan
Sumber
Data
Penanggung jawab
Angka Kematian
Bayi (AKB) per 1.000
KH
per 1.000
KH
Jumlah bayi yang meninggal sebelum
usia 1 tahun / jumlah kelahiran
hidup pada tahun yang sama x 1.000
Profil Keseha-
tan
Ka. Bidang
Kesehatan
Masyarkat
2 Meningkat-
kan status gizi
Persentase
kekura-ngan gizi
(underweight) pada anak balita
% Jumlah anak usia
top related