indonesia era reformasi part 2

MASA REFORMASIdan DAMPAKNYA BAGI

MASYARAKAT

INDONESIA

Indonesia Masa Pemerintahan

ABDURRAHMAN WAHID (20 oktober 1999-

23 Juli 2001)

Membentuk Kabinet Persatuan Nasional 28

Oktober 1999

Membentuk dewan keamanan ekonomi (DEN)

dipimpin Prof. Emil Salim, wakil Subiyakto

Cakra Cakrawerdaya, sekretaris Dr. Sri

Mulyani Indrawati. Tujuan memperbaiki

ekonomi yang belum pulih pasca krisis

Merestrukturisasi lembaga pemerintahan

Meneruskan kehidupan yang demokratis

seperti pemerintahan sebelumnya.

• Banyak bermunculannya gerakan-gerakan

separatisme yang berkembang di Aceh, Maluku,

dan Papua.

• Banyak kebijakan Abdurrahman Wahid yang

ditentang oleh MPR/DPR.

• Terjadinya skandal Buloggate dan Bruneigate.

• Terhentinya pemeriksaan terhadap mantan

presiden Soeharto atas dugaan kasus korupsi.

• Terjadinya berbagai kerusuhan dan peristiwa

pemboman, seperti kerusuhan Poso dan Bom

Kedubes Malaysia di Kuningan, Jakarta.

• Kekerasan antar etnis Dayak dan Madura di

Kalimantan.

• Pemberlakuan Hari Imlek bagi etnis Tionghoa.

• Etnis Tionghoa diberikan kebebasan sama

seperti halnya warga negara lainnya.

• Tanggal 29 Januari 2001, ribuan demonstran

berkumpul di Gedung DPR/MPR menuntut

turunnya Presiden Abdurrahman Wahid.

Gus Dur tidak mampu menjalin hubungan

yang harmonis dengan TNI-Polri

Masalah dana non-budgeter Bulog dan

Bruneigate yang dipermasalahkan oleh

anggota DPR sehingga mengeluarkan

Memorandum I (1 Februari 2001),

memorandum II (30 April 2001)

Dekrit Gus Dur tanggal 22 Juli 2001 yang

berisikan pembekuan DPR dan MPR serta

pembubaran Golkar.

Dan sidang istimewa MPR 23 Juli 2001

menuntutnya diturunkan dari jabatan.

Indonesia Masa Pemerintahan

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI23 Juli 2001 – 20 September 2004

Meminta penundaan pembayaran utang luar negeri

sebesar US$ 5,8 Milyar pada pertemuan Paris Club 3

tanggal 12 April 2002

Memutuskan kerjasama dengan IMF

Melakukan kebijakan pemulihan keamanan untuk

menarik investor ke Indonesia

Menekan inflasi dan menumbuhkan perekonomian

dengan melakukan privatisasi BUMN dengan menjual

Indosat tahun 2003. hasil penjualan berhasil

meningkatkan pertumbuhakn ekonomi menjadi 4,1%,

sehingga nilai inflasi hanya 5,06%

Memperbaiki kinerja Ekspor

Melakukan pemberantasan korupsi dengan

membentuk KPK

Pemilu 2004 dilaksanakan dua tahap. Pertama,

memilih anggota legislatif tanggal 5 April 2004 dan

diikuti 24 partai politik. Kedua, Pemilihan presiden

dan wakil presiden langsung oleh rakyat 5 juli 2004.

pesertanya yaitu:Megawati – Hasim Muzadi diusung PDIP

Wiranto – Solehuddin Wahid diusung Golkar

Amien Rais – Siswono Yudohusodo diusung PAN

Hamzah Haz – Agum Gumelar diusung PPP

SBY – Jusuf Kalla diusung Partai Demokrat

Pemilu ini dimenangkan pasangan Mega – Hasim

dan SBY – kala. Karena tidak ada yang berhasil

mencapai 50% dilakukan putaran kedua tanggal 20

September 2004 dan dimenangkan oleh pasangan

SBY - Kalla

Peristiwa Bom Bali

Perebutan pulan Ligitan dan Sipadan

Indonesia Masa Pemerintahan

SOESILO BAMBANG YUDHOYONO

Anggaran pendidikan ditingkatkan menjadi

20% dari keseluruhan APBN.

Konversi minyak tanah ke gas

Memberikan BLT (Bantuan Langsung Tunai).

Pelayanan Usaha Kecil Menengah bagi rakyat

kecil

Mengurangi Subsidi BBM dgn menaikan harga

BBM

Pemberantasan korupsi melalui KPK

Melakukan penjadwalan pembayaran utang

luar negeri maret 2005, karena penundaan

Paris Club 3 berakhir

Meningkatkan Volume ekspor dan impor

Masalah pembangunan ekonomi yang ala

kadarnya

Penanganan bencana alam yang datang

bertubi-tubi berjalan lambat dan sangat

tidak profesional

Masalah korupsi, mulai dari dasar

hukumnya sampai proses peradilan, terjadi

perdebatan yang semakin mempersulit

pembersihan Republik Indonesia dari

koruptor-koruptor perampok kekayaan

bangsa Indonesia

• Pemerintahan orde baru jatuh dan

muncul era reformasi

• Rakyat sulit membedakan apakah

sang pejabat bertindak sebagai

eksekutif

• Banyak kasus muncul ke permukaan

• Pemerintah tidak lagi otoriter dan

terjadi demokratisasi di bidang

politik

• Peranan militer di dalam bidang

politik pemerintahan terus dikurangi

Presiden sebagai pemegang

kekuasaan pemerintahan Republik

Indonesia, memerlukan

penyelesaian secara bertahap

berdasarkan skala prioritas.

Pemerintah hendaknya juga

memperhatikan kondisi pendidikan

Indonesia

…APA YANG BISA

KITA LAKUKAN…

LAKUKAN !

SEMUA DEMI TUHAN

DAN