informasi laporan penyelenggaraan pemerintahan … · sesuai amanat pasal 72 undang-undang nomor 23...
Post on 05-Nov-2020
16 Views
Preview:
TRANSCRIPT
INFORMASI LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH (ILPPD) ILPPD KAB. KARAWANG TAHUN 2019
Abstract [Penyampaian Informasi kemajuan dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah selama Tahun 2019
1
INFORMASI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (ILPPD)
INFORMASI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH ( ILPPD ) PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2019
I. PENDAHULUAN
Sesuai amanat Pasal 72 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Bupati Karawang sebagai Kepala Daerah mempunyai
kewajiban untuk menginformasikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Karawang Tahun 2019 kepada masyarakat.
Penyampaian ringkasan LPPD ini sekaligus juga untuk melaksanakan amanat pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat. Melalui Penyampaian Informasi kemajuan dan kinerja
penyelenggaraan pemerintahan daerah selama Tahun 2019 tersebut diharapkan dapat diperoleh masukan dan saran untuk peningkatan kinerja
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat ke depan
II. GAMBARAN UMUM DAERAH
Kabupaten Karawang memiliki luas wilayah 1.753,27 Km2 atau 175.327 Ha, dan laut seluas 4 Mil x 84,23 Km, dimana secara geografis terletak antara
1070,02’ - 1070,40’ BT dan 50,56’ - 60,34’ LS.
III. CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH BERDASARKAN MISI DAN URUSAN PEMERINTAHAN
Misi Pertama : “Mewujudkan Aparatur Pemerintah Daerah yang bersih dan berwibawa”, bertujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang
bersih, efektif, efisien dan bebas KKN, dengan sasaran meningkatkan tatakelola pemerintahan yang bersih dan efisien. Pada Tahun 2019 ini, Kabupaten
Karawang dalam bidang Pemerintahan :
• Nilai/Predikat SAKIP Tahun 2019 : B, (Sudah mencapai target).
• Nilai Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah : WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)
• Nilai LPPD 2018 Sangat Tinggi.
• Indeks Reformasi Birokrasi Sangat Baik
2
INFORMASI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (ILPPD)
Misi Kedua : “Mewujudkan Kabupaten Karawang yang Berdaya Saing” dengan tujuan mewujudkan peningkatan kualitas hidup masyarakat dan
meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dengan sasaran peningkatan kemandirian ekonomi. Pada Tahun 2019 ini, Kabupaten Karawang melalui :
• Bidang Pendidikan, Meningkatnya kualitas pelayanan Pendidikan, Indeks Pendidikan Kabupaten Karawang 58.27% (Sudah mencapai target).
Angka Melek Huruf (AMH) sebesar 98,90.%. Angka Rata-rata lama sekolah 7.65%. Angka Partisipasi Murni SD 95,14%. Angka Partisipasi Murni
SMP 95,14%. Angka Partisipasi Kasar SD 104,82%. Angka Partisipasi Kasar SMP 110,01%.
• Bidang Kesehatan, Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, Indeks Kesehatan Kabupaten Karawang 79,41% (Sudah mencapai target).
Target persentase cakupan desa siaga aktif di Kabupaten Karawang pada tahun 2019 adalah 100 %. Untuk realisasinya 100 %, sehingga
capaiannya 100 %. Dari 309 desa/kelurahan yang ada di Kabupaten Karawang seluruhnya sudah desa/kelurahan aktif. Untuk stratanya sebagai
berikut : Strata pratama : 84 desa ( 27,18 %), Strata madya : 201 desa (65,05 %), Strata purnama : 18 desa (5,82 %) dan Strata mandiri : 6
desa (1,94 %)
• Bidang Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, Meningkatnya pemberdayaan perempuan, Indeks Pembangunan Gender
(IPG) 90,45% (Sudah mencapai target). Meningkatnya perlindungan anak, Capaian Nilai Evaluasi Kota Layak Anak 729,86 (Sudah mencapai
target).
• Bidang Kependudukan, Terkendalinya pertumbuhan penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) 0.77% (Sudah mencapai target). Salah
satu produk unggulan dari Program Pencatatan Sipil yang sudah dimulai dari bulan Oktober 2011 sampai sekarang adalah Pelayanan Akta
Kelahiran one-day service, pelayanan akta kelahiran di tempat/desa, yaitu berupa Pelayanan Pembuatan Akta Kelahiran satu hari selesai serta
pelayanan akta kelahiran online (melalui WhatsApp) dengan cara persyaratan boleh difoto atau di scan kirim ke nomor WhatsApp. Kutipan Akta
Kelahiran yang siap diambil akan diinformasikan melalui WA, masyarakat dapat mengambil Kutipan Akta Kelahiran dengan membawa
persyaratan fisiknya.
• Bidang Ketenagakerjaan, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 9,61%.
• Bidang Pertanian, Nilai Tukar Petani 107,82. Peningkatan produktivitas Tanaman Padi 74.53%. Skor Pola Pangan Harapan 89.5%. Persentase
Peningkatan pendapatan masyarakat perikanan Rp. 1,83 (Sudah mencapai target). Peningkatan Pencapaian Skor PPH (Pola Pangan Harapan)
89,5%. Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah Kab. Karawang : 88,22 Ton. Pendapatan Masyarakat Perikanan (Rp/Tahun) : Rp. 19.144.482
dengan Prosentase Rata-rata kenaikan 1,83 %/Thn. Pada tahun 2018, pencapaian index nilai tukar petani ditargetkan rata-rata sebesar 107,82
3
INFORMASI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (ILPPD)
dan hanya tercapai rata-rata sebesar 102,00 (BPS Kabupaten Karawang th. 2018). Meskipun target Index nilai tukar petani tidak tercapai,
petani masih mengalami surplus. Harga yang diterima petani masih lebih besar dari harga yang dibayar oleh petani, dengan demikian tingkat
kesejahteraan petani masih lebih baik. Produktivitas Padi tahun 2019 sebesar 74,53 kw/ha.
• Bidang Pariwisata, Jumlah wisatawan 9.951.723 orang (Sudah mencapai target).
• Bidang Perhubungan, Untuk sasaran strategis pertama, rasio jaringan trayek kabupaten karawang karena realisasinya mencapai 63,63 %.
• Bidang Penanaman Modal, Jumlah nilai investasi berskala nasional 24.296. Jumlah penerbitan ijin 10.565 ijin.
• Bidang Kopersi dan UKM, Jumlah Penerimaan Manfaat Kredit Modal Usaha 49.418 penerima.
• Bidang Sosial, Persentase PMKS skala Kabupaten/Kota yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama
(KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya 971.655
• Bidang Perdagangan dan Industri, Persentase Peningkatan Pertumbuhan Industri Formal 1,5%. Persentase Peningkatan Pertumbuhan
Industri Non Formal 1,5%.
Misi Ketiga : “Mewujudkan Masyarakat Demokratis Berlandaskan Hukum” dengan tujuan mewujudkan stabilitas keamanan yang kondusif bagi
pembangunan wilayah dengan sasaran Peningkatan ketentraman dan ketertiban umum daerah dan Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pemilu.
Pada Tahun 2018 ini, Kabupaten Karawang, :
• Indeks ketentraman dan ketertiban umum 100% (Sudah mencapai target)
• Angka partisipasi Pilpres 80.07%.(Sudah mencapai target)
Misi Keempat : “Mewujudkan Kabupaten Karawang yang Asri dan Lestari” dengan tujuan Peningkatan kualitas infrastruktur dasar dengan sasaran
meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur di Kabupaten Karawang dan Meningkatnya pengelolaan kawasan permukiman layak huni. Pada Tahun
2018 ini, Kabupaten Karawang :
• Persentase jaringan jalan kabupaten dalam kondisi baik 77,17%.
• Persentase Saluran Irigasi Kabupaten yang kondisinya baik 53,84 % (Sudah mencapai target).
• Rasio rumah layak huni 64.99% (Sudah mencapai target).
• Penanganan Sampah Perkotaan 45.60% (Sudah mencapai target).
4
INFORMASI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (ILPPD)
• Indeks kualitas lingkungan hidup 47.89% (Sudah mencapai target).
Misi Kelima : Membangun Kabupaten Karawang Melalui Penguatan Desa” dengan tujuan Mewujudkan kemandirian desa dengan sasaran
Pengentasan Desa sangat tertinggal. Pada Tahun 2018 ini, Kabupaten Karawang :
• Indikator Penurunan persentase desa dengan status desa tertinggal 0 Desa (mencapai target)
IV. PENGHARGAAN YANG DIRAIH
1. Juara II tanding kelas SMPN putra (pencak silat) Tingkat Internasional
2. Runner up (meritz) Thailand International Mathematical Olimpiad
3. Juara III seni tunggal SMP Putra (pencak silat) Tingkat Internasional
4. Juara 3 (bronze medals) Thailand internetional mathematical olimpiad
5. Piagam Penghargaan Apresiasi Bunda PAUD Tingkat Nasional
6. Anugrah Penggiat Pendidikan Keaksaraan Tingkat Nasional - Pecepatan Penutasan Buta Aksara
7. Sekolah adiwiyata Nasional 2019
8. Finalis kategori Pengelola TPA/KB/SPS Tingkat Nasional
9. Finalis Kategori Pendidik berpestasi dan Berdedikasi Tk. Nasional
10. Juara 1( gold medals) taekwondo championship KAPOLRI CUP Tingkat Nasional
11. Juara 1 SANDI jambore nasional
12. Juara II SHORINJI kepo "Monas Cup" Tingkat nasional
13. Juara 2 silat indonesia pusaka open tingkat nasional
14. Juara II Kategori Penilik PAUD Berprestasi dan Berdedikasi Tk Nasional
15. Kabupaten Layak Anak Dengan Predikat Pratama
16. Sekolah Adiwiyata Nasional
5
INFORMASI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (ILPPD)
17. Penghargaan Tanda Penghormatan Satyalancana Pembangunan
18. Role Model Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kategori “ Sangat Baik “ Tahun 2019
19. Judo Juara Sea Games International
20. Juara Terfavorit Festival Tari dan Budaya Nusantara, Nusa Dua Bali
21. Juara terbaik 1 koreografi pencak silat Pencak Malioboro Festifal 6, Yogyakarta
22. Juara sabet terbaik Festival Dalang Bocah Tingkat Nasional, TMII
23. Rekor Muri Festival Goyang Karawang Internasional
24. Juara ke-3 Destinasi Wisata Belanja Terfavorit Kementrian Pariwisata RI
25. Juara 1 Tingkat Nasional Qasidah LASQI, Maluku Ambon
26. Penghargaan dari Menteri Perdagangan untuk 3 (tiga) Pasar Tertib Ukur yaitu Pasar Cikampek I, Pasar Cikampek II dan Pasar Telagasari
6
INFORMASI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (ILPPD)
INDIKATOR KINERJA KUNCI
1. Tataran Pengambil Kebijakan
TATARAN PENGAMBIL KEBIJAKAN LPPD TAHUN 2019
NO
ASPE
K
FOKUS
NO
IK
K
RUMUS/ PERHIT
UNGAN
CAPAIAN
KINERJA
JENISDATA
KETERANGAN
(TAHUN2019)
(1) (2
) (3) (4) (5) (
6
)
(7) (8) (9
) 1 KETENTRAMAN
DAN KETERTIBAN
UMUM DAERAH
Peraturan ttg Ketertiban
Umum
1 Keberadaan PERDA IMB Ada/tidak ada PERDA
Apabila ADA: Sebutkan legal formalnya.
1. PERDA No.08 Tahun 2013 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu
2. PERDA No.07 Tahun 2016
Tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah
Kabupaten Karawang
No.08 Tahun 2013
Tentang Retribusi Perizinan
Tertentu
3. PERDA Nomor : 8 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung
Adak Dasar Hukum: PP Nomor 36 Th 2005 (psl.
112) Permen PUPR
No.5 Tahun 2016 tentang
IMB Pasal 52
2 Rasio Rumah ber IMB Jumlah Rumah ber IMB dibagi
jumlah rumah1 seluruhnya
Jumlah rumah ber IMB sd. akhir
Tahun 2019, sebanyak 210.761
unit.
Jumlah seluruh rumah sd. akhir Tahun 2019, sebanyak 590.382
Unit.
35,69 % Dasar Hukum: PP Nomor 36 Th 2005 (psl. 112)
Permen PUPR
No.5 Tahun 2016 tentang
IMB Pasal 52
3 Keberadaan PERDA
tentang Ketertiban Umum
Ada/tidak
ada PERDA Ketertiban
Umum
Sebutkan dasar hukumnya,
PERDA Nomor: 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan
Ketertiban, Kebersihan dan
Keindahan
Ada/tidak Dasar Hukum:
Permendagri no 121 Tahun 2018
tentang SPM
Trantibum psl 1 nomor 5
7
INFORMASI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (ILPPD)
Peraturan ttg kependudukan
4 Pengurusan E-KTP Jumlah penduduk yang
sudah terekam dalam E- KTP
dibagi Jumlah
penduduk yang wajib ber- KTP
Jumlah penduduk yang sudah
terekam dalam EKTP
1.679.709
Jumlah penduduk yang wajib
berKTP
1.701.741
98,71 % Permendagri Nomor 69
Tahun 2014 tentang
Perubahan atas
Permendagri Nomor 9 Tahun
2011 tentang Pedoman
Penerbitan Kartu Tanda
Penduduk
Berbasis Nomor Induk
Kependudukan secara Nasional
5 Pengurusan KIA Prosentase Anak yang sudah
memiliki KIA
Jumlah Anak yang sudah
memiliki KIA
31.296
Jumlah Anak yang seharusnya
memiliki KIA
622.106
5,03 % Permendagri Nomor 2 Tahun
2016 tentang
Kartu Identitas Anak
Personil Satpol PP
(Kebijakan Ketersediaan
apparat Trantibum)
6 Rasio personil SatpoL
PP terhadap jumlah penduduk
Jumlah personil
Satpol PP pada akhir tahun 2019
dibagi 10.000 penduduk x
100%
Personil Satpol PP (PNS) pada
Tahun 2019, sebanyak = 182
orang
Penduduk pada akhir tahun 2019, berjumlah = 2.323.738
orang
0,78 per
10.000 penduduk
Dasar Hukum:
Permen No. 121 Tahun 2018
tentang SPM Trantibum Pasal
3
Kebijakan bidang
Penanganan
Bencana
7 Keberadaan PERDA tentang
Penangangan Bencana
Ada atau tidak ada PERDA
Penangangan Bencana
Apabila ADA:
Sebutkan dasar hukumnya.
PERDA Nomor 12 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan
Penanggulangan Bencana
Ada Dasar Hukum: Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2007
tentang Penangangan
Bencana
8
INFORMASI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (ILPPD)
Peraturan tentang
Kebersihan Kabupaten
8 Keberadaan peraturan tentang kebersihan
Kabupaten
Ada atau tidak ada PERDA
Kebersihan Kabupaten
Apabila ADA:
Sebutkan dasar hukumnya,
PERDA Nomor :
1. Peraturan Daerah Kabupaten
Karawang Nomor 9 Tahun 2017
tentang Pengelolaan Sampah;
2. Peraturan Bupati Karawang
Nomor 72 Tahun 2018 tentang
Kebijakan Strategi kabupaten
Karawang Dalam Pengelolaan
Sampah dan Sampah Sejenis
Sampah Rumah Tangga;
3. Peraturan Bupati Karawang Nomor 77 Tahun 2018 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karawng
Nomor 9 Tahun 2017 tentang
Pengelolaan Sampah.
Ada
Dasar Hukum: Peraturan
Pemerintah Nomor 81 Tahun
2012 tentang
Pengelolaan Sampah
2 KESELARASAN DAN EFEKTIVITAS
HUBUNGAN ANTARA PEMERINTAHAN
DAERAH DAN
PEMERINTAH, SERTA ANTAR
PEMERINTAHAN DAERAH
DALAM RANGKA
PENGEMBANGAN OTONOMI
DAERAH
Penyampaian laporan kepada
pemerintah
9 Ketepatan waktu penyampaian LPPD
berdasarkan PP Nomor 13 tahun 2019,
Tepat atau tidak tepat
penyampaian sesuai jadwal
yang telah
ditetapkan oleh peraturan
perundangan
Bukti Pengiriman: LPPD Tahun2019 disampaikan
pada tanggal----2020 sesuai surat pengantar Nomor-------
tanggal------2020.
Tepat
Dasar Hukum: PP No. 13
Tahun 2019 tentang
LEPPD
Pasal 11 Penyampaian
laporan keuangan dan
kinerja
10 Ketepatan waktu
penyampaian Laporan keuangan dan
Laporan kinerja berdasarkan PP
8/2008
Tepat atau tidak
tepat penyampaian
sesuai jadwal yang telah
ditetapkan oleh
peraturan perundangan
Bukti Pengiriman:
- Laporan Keuangan 2019,disampaikan pada tanggal-----2020 sesuai surat pengantar Nomor-----tanggal-------2020
- Laporan Kinerja tahun 2019. Disampaikan pada tanggal-----2020 sesuai surat pengantar Nomor------- tanggal------2020
Tepat
Dasar Hukum:
Permendagri No.
13 Tahun 2006 Pasal 296 ayat 1
dan
9
INFORMASI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (ILPPD)
Implementasi Standar
Pelayanan Minimal (SPM)
11 Pemerintah Daerah yang Memiliki
Peraturan tentang Penerapan SPM
Ada atau tidaknya Peraturan
tentang penerapan SPM
1. Peraturan Bupati karawang
Nomor 51 Tahun 2019
tentang Standar Pelayanan
Minimal Bidang Kesehatan;
2. Peraturan Bupati Karawng
Nomor 52 Tahun 2019
tentang Penerapan dan
Pencapaian Standar
Pelayanan Minimal Sub
urusan Kebakaran Daerah
3. Peraturan Bupati Karawang
nomor 53 Tahun 2019
tentang Penerapan dan
Pencapaian Standar
Pelayanan Minimal Bidang
Pendidikan;
4. Peraturan Bupati Karawang
Nomor 54 Tahun 2019
tentang Penerapan dan
encapaian Standar
Pelayanan Minimal di Bidang
Sosial;
5. Peraturan Bupati Karawang
nomor 55 Tahun 2019
tentang Penerapan dan
Pencapaian Standar
Pelayanan Minimal Sub
Urusan Ketentraman dan
Ketertiban Umum;
6. Peraturan Bupati Karawang
Nomor 56 Tahun 2019
tentang Penerapa dan
Pencapaian Standar
Pelayanan Minimal Bidang
Permukiman Rakyat;
7. Peraturan Bupati Karawang
Nomor 58 Tahun 2019
tentang Penerapan dan
Ada
Dasar Hukum : PERMENDAGRI
No. 100 Tahun 2018 tentang
Penerapan SPM
Pasal 15 dan 16
10
INFORMASI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (ILPPD)
ASPEK
FOKUS
NO
IK
K
RUM
US/ PERHIT
UNGAN
CAPAIAN KINERJA
JENISDATA
KETERAN
GAN (TAHUN2019)
Hubungan antar daerah
12 Kerjasama dengan daerah lain
Jumlah MOU yang masih
berlaku pertahun 2019
Jumlah MOU yang masih
berlaku pada tahun 2019,
sebanyak 52 MOU yang
terdiri dari:
MOU dengan Kejaksaan
Negeri Karawang tentang
kerjasama Kesepakatan
Bersama Penanganan
Masalah HukumBidang
Perdata dan Tata Usaha
Negara sebanyak 35 naskah
kesepakatan bersama
MOU dengan Badan Pusat
Statistik tentang kerjasama
bersama kestatistikan di Kab
Karawang
MOU dengan Direktorat
Jenderal Minyak tentang
kesepakatan bersama penyediaan dan
pendistribusian gas bumi melalui jaringan distribusi
gas bumi untuk rumah
tangga di wilayah kabupaten karawang
52 MOU Sumber Hukum : PP No.28 Tahun
2018 tentang Kerjasama Daerah
Pasal 3
3 KESELARASAN ANTARA
KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH
DENGAN KEBIJAKAN PEMERINTAH
Sinkronisasi
Pelaksanaan pembangunan
nasional dan daerah
13 Kesesuaian
prioritas pembangunan
Jumlah
prioritas pembangunan
daerah dibagi Jumlah
prioritas
pembangunan nasional2
Prioritas pembangunan daerah
(RKPD) mendukung prioritas
pembangunan nasional,
sebanyak5 prioritas.
Prioritas pembangunan nasional ada sebanyak 5
Program/agenda prioritas.
100 % Sumber Hukum :
Lampiran Permenda
gri 38
Tahun 2018
tentang Pedoman
Penyusunan APBD
Tahun
2019,
11
INFORMASI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (ILPPD)
ASPEK
FOKUS
NO
IK
K
RUM
US/ PERHIT
UNGAN
CAPAIAN KINERJA
JENISDATA
KETERAN
GAN (TAHUN2019)
Kewenangan 14 Urusan wajib yang diselenggarakan
daerah
Jumlah urusan yang
dilaksanakan daerah dibagi
24 (Jumlah
urusan wajib di UU23/2014) X
100%
Urusan Wajib yang dilaksanakan
pada Tahun 2019 SEBANYAK 6
urusan.
6/24 x 100
25 %
Keuangan 15 Waktu penetapan PERDA APBD 2019
Tepat atau tidak tepat
waktu penetapan
PERDA APBD 2019
Apabila TEPAT:
Sebutkan dasar hukumnya.
PERDA Nomor : 1 Tahun 2018
tentang
APBD 2018. (Paling lambat
tanggal 31 Desember 2018).
Tepat
16 Keberadaan PERDA tentang pengelolaan
keuangan daerah berdasarkan PP
58/2005
Ada atau tidak adanya
PERDA ttg pengelolaan
keuangan daerah
Apabila ADA:
Sebutkan legal formalnya.
PERDA Nomor : 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah
Ada
Dasar Hukum :
PP Nomor 58
Tahun 2005
tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Pasal 151) 17 Belanja untuk
pelayanan dasar
Jumlah
belanja untuk pelayanan
dasar dibagi
Jumlah total belanja X
100%
Total belanja pelayanan dasar
Rp. 2.147.513.512.420,00,-
Total belanja APBD Tahun 2019,
sebesar Rp.
4.987.193.761.184,-
43,06 % Dasar Hukum : Lampiran
Permendagri Nomor 38 Tahun
2018 tentang Pedoman APBD
Tahun 2019
(hal.25)
18 Belanja untuk
urusan pendidikan
dan kesehatan
Jumlah
belanja untuk
kesehatan dan
pendidikan dibagi Jumlah
total belanja
X 100%
Belanja Pendidikan dan
Kesehatan APBD Tahun 2019,
Rp. 1.136.650.065.460
Total Belanja APBD tahun 2019,
sebanyak Rp 4.987.193.761.184
22,79 % Dasar Hukum : Lampiran
Permendagri Nomor 38 Tahun
2018 tentang
Pedoman APBD Tahun 2019
(hal.25)
12
INFORMASI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (ILPPD)
ASPEK
FOKUS
NO
IK
K
RUM
US/ PERHIT
UNGAN
CAPAIAN KINERJA
JENISDATA
KETERAN
GAN (TAHUN2019)
Pelayanan Publik 19 Keberadaan PERDA
tentang Standar
Pelayanan Publik3sesuai
dengan peraturan perundang-
undangan
Ada atau
tidak adanya
standar pelayanan
publik
Peraturan Daerah Kabupaten
Karawang Nomor 15 Tahun 2016
tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Publik;
Peraturan Daerah Kabupaten
Karawang Nomor 17 Tahun
2012 tentang Penyelenggaraan
Pelayanan PerizinanTerpadu ;
Peraturan Bupati Karawang
Nomor 40 Tahun 2017 tentang
Pelayanan Perizinan Secara
Elektronik;
Peraturan Bupati Karawang
Nomor 72 Tahun 2017 tentang
Petunjuk Pelaksanaan
Penyelenggaraan Standar
Pelayanan Minimal Desa;
Peraturan Bupati Karawang
Nomor 78 Tahun 2018 tentang
Pengembangan Sistem
Pelayanan Uji Kir Terpadu;
Peraturan Bupati Karawang Nomor 43 Tahun 2018 tentang
Program Pelayanan Kesehatan Karawang Sehat.
Ada
Dasar Hukum:
UU No 25 Tahun
2009 tentang Pelayanan Publik
(Pasal 20), dan PP. Nomor 96 Tahun
2012 tentang Pelaksanaan UU
No. 25 Tahun
2009 tentang Pelayanan Publik
(Pasal 27).
Kepegawaian 20 Ratio PNS terhadap penduduk
Jumlah PNS Kabupaten
dibagi jumlah penduduk
- Jumlah PNS Kabupaten tahun
2019 sebanyak = 10.942 orang
- Jumlah penduduk kabupaten
tahun 2019 sebanyak = 2.316.702 orang
0,47% Dasar Hukum :
UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN
(Pasal 56).
13
INFORMASI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (ILPPD)
ASPEK
FOKUS
NO
IK
K
RUM
US/ PERHIT
UNGAN
CAPAIAN KINERJA
JENISDATA
KETERAN
GAN (TAHUN2019)
21 Rasio PNS Memiliki Kualifkasi Pendidikan
Tinggi minimal DIII (PNS tidak termasuk
Guru dan Tenaga
Tesehatan)
Jumlah PNS Memiliki
Kualifikasi Pendidikan
Tinggi Minimal D
III dibagi Jumlah PNS dikali 100%
Jumlah PNS Kabupatern tahun
2019 yang memiliki Kualifikasi
Pendidikan Tinggi Minimal DIII
(Diluar Guru dan Tenaga
Kesehatan)... 2.237 /3.086 orang
72,49 %
Dasar Hukum :
UU Nomor 5
Tahun 2014
tentang ASN (Pasal 62).
Kelembagaan 22 Penataan Perangkat Daerah
Jumlah pembentukan
Perangkat Daerah
berdasarkan PP
18/2016
Jumlah Perangkat Daerah, sbb:
Bagian (Setda) = 12 unit
Dinas = 22 unit
Badan = 5 unit
Kantor = 1 unit
Rumah Sakit = 1 unit
Lembaga Teknis lainya = 3 unit
Kecamatan/Distrik = 30
unit Jumlah Perangkat Daerah
= 61 unit)
61 unit Dasar Hukum : PP 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah
(Pasal 2 dan 3)
4 EFEKTIVITAS HUBUNGAN ANTARA PEMDA DAN
DPRD
Produk peraturan perundangan
23 PERDA yang ditetapkan
Jumlah PERDA yang ditetapkan
dalam tahun
2019
PERDA yang ditetapkan
dalam Tahun 2019, sebanyak
19 Perda ( Daftar terlampir)
19 PERDA Dasar Hukum:
Permendagri No 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan
Produk Hukum
Daerah psl 1 point 4
14
INFORMASI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (ILPPD)
ASPEK
FOKUS
NO
IKK
RUMUS/ PERHITUNGAN
CAPAIAN KINERJA
JENISDATA
KETERANGAN (TAHUN2019)
RAPERDA yang
diajukan tahun
berjalan
24 RAPERDA yang disetujui DPRD tahun 2019
Jumlah RAPERDA yang disetujui DPRD tahun
2019 dibagi Jumlah RAPERDA yang diusulkan
tahun 2019
RAPERDA yang disetujui
tahun 2019, sebanyak
10 RAPERDA. Yaitu :
Peraturan Daerah
Kabupaten Karawang
Nomor 1 Tahun 2019
tentang Retribusi
Pengujian Kendaraan
Bermotor tanggal 14
januari 2019;
Peraturan Daerah
Kabupaten Karawang
Nomor 2 Tahun 2019
tentang Pengelolaan
Penerangan Jalan
Umum tanggal 14
Januari 2019;
Peraturan Daerah
Kabupaten Karawang
Nomor 3 Tahun 2019
tentang Izin
Penyelenggara Reklame
tanggal 8 Maret 2019;
Peraturan Daerah
Kabupaten Karawang
Nomor 4 Tahun 2019
52,63 % Dasar Hukum:
Permendagri No 80
Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Pasal 16
ayat 1)
15
INFORMASI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (ILPPD)
ASPEK
FOKUS
NO
IKK
RUMUS/ PERHITUNGAN
CAPAIAN KINERJA
JENISDATA
KETERANGAN (TAHUN2019)
tentang Desa tanggal 12
Maret 2019;
Peraturan Daerah
Kabupaten Karawang
Nomor 5 Tahun 2019
tentang Tuntutan Ganti
Kerugian Daerah
Terhadap Pegawai
Negeri Bukan
Bendahara Atau Pejabat
Lain tanggal 9 Mei
2019;
Peraturan Daerah
Kabupaten Karawang
Nomor 6 Tahun 2019
tentang Retribusi Jasa
Usaha tanggal 20 Mei
2019;
Peraturan Daerah
Kabupaten Karawang
Nomor 7 Tahun 2019
tentang
Penyelenggaraan
Keolahragaan tanggal
23 Mei 2019;
Peraturan Daerah
Kabupaten Karawang
16
INFORMASI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (ILPPD)
ASPEK
FOKUS
NO
IKK
RUMUS/ PERHITUNGAN
CAPAIAN KINERJA
JENISDATA
KETERANGAN (TAHUN2019)
Nomor 8 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah
Kabupaten Karawang
Nomor 8 Tahun 2016
tentang Rencana
Pembangunan Jangka
Menengah Daerah
Kabupaten Karawang
Tahun 2016-2021
tanggal 23 Mei 2019;
Peraturan Daerah
Kabupaten Karawang
Nomor 9 Tahun 2019
tentang Fasilitasi
Pencegahan dan
Pemberantasan
Penyalahgunaan dan
Peredaran Gelap
Narkotika dan Prekusor
Narkotika tanggal 14
Juni
Peraturan Daerah
Kabupaten Karawang
Nomor 10 Tahun 2019
tentang Pembentukan
Lembaga Penyiaran
Publik Lokal Sturada
17
INFORMASI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (ILPPD)
ASPEK
FOKUS
NO
IKK
RUMUS/ PERHITUNGAN
CAPAIAN KINERJA
JENISDATA
KETERANGAN (TAHUN2019)
Pangkal Perjuangan
tanggal 2 juli 2019;
Peraturan Daerah
Kabupaten Karawang
Nomor 11 Tahun 2019
tentang
Penyelenggaraan
Kearsipan tanggal 2 Juli
2019;Peraturan Daerah
Kabupaten Karawang
Nomor 12 Tahun 2019
tentang
Penyelenggaraan
Penanggulangan
Bencana tanggal 2 Juli
2019;
Peraturan Daerah
Kabupaten Karawang
Nomor 13 Tahun 2019
tentang
Penyelenggaraan
Perpustakaan tanggal
14 Agustus 2019;
Peraturan Daerah
Kabupaten Karawang
Nomor 14 Tahun 2019
tentang
Pertanggungjawaban
18
INFORMASI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (ILPPD)
ASPEK
FOKUS
NO
IKK
RUMUS/ PERHITUNGAN
CAPAIAN KINERJA
JENISDATA
KETERANGAN (TAHUN2019)
Pelaksanaan Angga ran
Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran
2019tanggal 16 Agustus
2019;
Peraturan Daerah
Kabupaten Karawang
Nomor 15 Tahun 2019
tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2019
tanggal 28 Oktober
2019;
Peraturan Daerah
Kabupaten Karawang
Nomor 16
Tahun 2019 tentang
Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2020
tanggal 31 Desember
2019;
Peraturan Daerah
Kabupaten Karawang
Nomor 17 Tahun 2019
19
INFORMASI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (ILPPD)
ASPEK
FOKUS
NO
IKK
RUMUS/ PERHITUNGAN
CAPAIAN KINERJA
JENISDATA
KETERANGAN (TAHUN2019)
tentang
Penanggulangan dan
Pengendalian Human
Immunodeficiency Virus
dan Acquired Immune
Deficiency Syndrome
tanggal 31 Desember
2019;
Peraturan Daerah
Kabupaten Karawang
Nomor 18
Tahun 2019 tentang
Organisasi
Kemasyarakatan tanggal
31 Desember 2019;
Peraturan Daerah
Kabupaten Karawang
Nomor 19
Tahun 2019 tentang
Pengelolaan dan
Penyelenggaraan
Pendidikan tanggal 31
Desember 2019
RAPERDA yang di
usulkan DPRD tahun
20
INFORMASI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (ILPPD)
ASPEK
FOKUS
NO
IKK
RUMUS/ PERHITUNGAN
CAPAIAN KINERJA
JENISDATA
KETERANGAN (TAHUN2019)
2019, sebanyak 24 RA
PERDA yaitu :
Raperda tentang
Perubahan Kedua Atas
Peraturan
Daerah Nomor 8 Tahun
2014 tentang Retribusi
Perizinan Tertentu;
Raperda tentang
Penyelenggaraan
Penanggulangan
Bencana;
Raperda tentang
Penyelenggaraan
Perpustakaan;
Raperda tentang
Pencegahan dan
Penanggulangan Human
Immunodeficiency Virus
(HIV) dan Acquired
Immune Deficiency
Syndrome (AIDS);
Raperda tentang
Pembentukan Lembaga
Penyiaran Publik Lokal
21
INFORMASI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (ILPPD)
ASPEK
FOKUS
NO
IKK
RUMUS/ PERHITUNGAN
CAPAIAN KINERJA
JENISDATA
KETERANGAN (TAHUN2019)
Sturada Pangkal
Perjuangan FM
Kabupaten Karawang;
Raperda tentang
Penyelenggaraan
Pendidikan;
Raperda tentang
Perubahan Atas
Peraturan Daerah
kabupaten Karwang
Nomor 9 Tahun 2009
tentang Penyerahan
Prasarana, Sarana dan
Utilitas Perumahan dan
Permukiman;
Raperda tentang
Penyelenggaraan
Kearsipan;
Raperda tentang
Perubahan Atas
Peraturan Daerah
Kabupaten Karawang
Nomor 4 Tahun 2011
tentang Bea Perolehan
Hak Atas Tanah dan
Bangunan;
22
INFORMASI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (ILPPD)
ASPEK
FOKUS
NO
IKK
RUMUS/ PERHITUNGAN
CAPAIAN KINERJA
JENISDATA
KETERANGAN (TAHUN2019)
Raperda tentang
Pengarusutamaan
Gender;
Raperda tentang
Penyelenggaraan
Perhubungan;
Raperda tentang Desa
Wisata;
Raperda tentang Garis
Sempadan;
Raperda tentang
Perubahan Atas
Peraturan Daerah
Kabupaten Karawang
Nomor 11 Tahun 2018
tentang Kerjasama
Daerah;
Raperda tentang
Pencabutan Peraturan
Daerah
Kabupaten Karawang
Nomor 8 Tahun 2013
tentang Izin Lokasi;
Raperda tentang
Pengelolaan Zakat;
23
INFORMASI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (ILPPD)
ASPEK
FOKUS
NO
IKK
RUMUS/ PERHITUNGAN
CAPAIAN KINERJA
JENISDATA
KETERANGAN (TAHUN2019)
Raperda tentang
Perlindungan Pekerja
Migran Daerah;
Raperda tentang
Perlindungan dan
Pemberdayaan Pelaku
Usaha Perikanan;
Raperda tentang
Penyelenggaraan
Ketentraman dan
Ketertiban Umum;
Raperda tentang
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan dan
Belanaja daerah Tahun
Anggaran 2018;
Raperda tentang
Perubahan Anggaran
Pendapatan
Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2019;
Raperda tentang
Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2020;
24
INFORMASI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (ILPPD)
ASPEK
FOKUS
NO
IKK
RUMUS/ PERHITUNGAN
CAPAIAN KINERJA
JENISDATA
KETERANGAN (TAHUN2019)
Raperda tentang
Organisasi
Kemasyarakatan;
Raperda tentang
Fasilitasi Pencegahan
dan Penanggulangan
Narkotika dan
Psikotropika dan Zat
Adiktif Lainnya
5 EFEKTIVITAS PROSES PENGAMBILAN
KEPUTUSAN OLEH DPRD BESERTA TINDAKLANJUT
PELAKSANAAN
KEPUTUSAN
Keputusan DPRD yang
ditindaklanjuti
25 Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti.
Jumlah keputusan DPRD yang
ditindaklanjuti oleh DPRD dibagi jumlah
keputusan DPRD yang
dihasilkan dalam tahun 2019 x 100%
Keputusan DPRD yang
ditindaklanjuti oleh DPRD
dalam tahun 2019, sebanyak
28 keputusan.
Keputusan DPRD dalam
tahun 2019, sebanyak
28 keputusan.
100 % Dasar Hukum:
Permendagri No 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah psl 1
point 9
6 EFEKTIVITASPROSES
PENGAMBILAN KEPUTUSAN OLEH
KEPALA DAERAH BESERTA TINDAKLANJUT
PELAKSANAAN
KEPUTUSAN
Tindaklanjut
keputusan Walikabupaten
26 Keputusan kabupaten
yang ditindaklanjuti
Jumlah keputusan yang
ditindaklanjuti dibagi jumlah keputusan
walikabupaten dalam tahun 2019 x1 00%
Keputusan Bupati yang
ditindaklanjuti tahun 2019,
sebanyak 973 keputusan.
Keputusan Bupati tahun 2019
yang di usulkan, sebanyak 973 keputusan.
0 % Dasar Hukum:
Permendagri No 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk
Hukum Daerah psl 1 point 9
Tindaklanjut Peraturan
Walikabupaten
27 Peraturan kabupaten yang ditindaklanjuti
Jumlah Peraturan kabupaten yang
ditindak- lanjuti dibagi jumlah Peraturan
kabupaten dalam tahun
2019 x 100%
Peraturan Bupati yang
ditindaklanjuti tahun 2019,
sebanyak 67 Peraturan
Bupati.
Peraturan Bupati dalam
tahun 2019 sebanyak 67
Peraturan Bupati.
100 % Dasar Hukum:
Permendagri No 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah psl 1
point 5
25
INFORMASI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (ILPPD)
ASPEK
FOKUS
NO
IKK
RUMUS/ PERHITUNGAN
CAPAIAN KINERJA
JENISDATA
KETERANGAN (TAHUN2019)
7 KETAATAN PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH PADA PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
PERDAyang dibatalkan
28 Jumlah PERDA yang dibatalkan
Jumlah PERDA yang dibatalkan dibagi Jumlah
PERDA yang dikirim ke pemerintah untuk
dievaluasi x 100%
Perda yang dibatalkan,
sebanyak 0 , yang terdiri
dari:
Perda yang dikirimkan untuk
dievaluasi oleh Pemerintah
sebanyak 6 Raperda yaitu :
Retribusi Pengujian
Kendaraan Bermotor;
Retribusi Jasa Usaha
Perubahan Atas Peraturan
Daerah kabupaten Karawang
Nomor 8 Tahun 2016
tentang Rencana
Pembangunan Jangka
Menengah Daerah
Kabupaten Karawang Tahun
2016-2021;
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran
2019;
Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran
2019;
Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.
0 % Dasar Hukum:
Permendagri No 80
Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Pasal
128 s/d 156)
8 INTENSITASDAN EFEKTIVITASPROSES
KONSULTASIPUBLIK
ANTARAPEMERINTAHAN DAERAHDENGAN
MASYARAKATATAS PENETAPANKEBIJAKAN
PUBLIKYANGSTRATEGIS DANRELEVANUNTUK
DAERAH
PERDA tentang konsultasi publik
29 Ada atau tidaknya kegiatan konsultasi
publik
Ada atau tidaknya Peraturan Daerah Kabupaten
Karawang Nomor 14 Tahun
2017 tentang Keterbukaan
Infornasi Publik tanggal 29
Desember 2017;
Peraturan Bupati Karawang
Nomor 2 Tahun 2019 tentang Jaringan
Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten
Karawang tanggal 11 Maret
2019
Ada
Permenpan Nomor 16 Tahun 2017 tentang
Forum Konsultasi Publik
Media informasi pemda yang
dapat diakses
oleh publik
30 Adanya media informasi pemda yang
dapat diakses oleh
publik (website Kabupaten, pos, bag
humas, leaflet/brosur)
Ada atau tidak ada media Informasi yang
ditetapkan dengan
Perkada
Apabila ADA,
Sebutkan Nama Medianya :
jdih.karawangkab.go.id
Ada
Sumber data dari Dinas Kominfo
26
INFORMASI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (ILPPD)
ASPEK
FOKUS
NO
IKK
RUMUS/ PERHITUNGAN
CAPAIAN KINERJA
JENISDATA
KETERANGAN (TAHUN2019)
Sebutkan Peraturan Bupati
Karawang Nomor 2 Tahun
2019
Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi
Hukum Kabupaten Karawang tanggal 11 Maret
2019 Karawangkab.go.id
9 TRANSPARANSI DALAM
PEMANFAATAN ALOKASI, PENCAIRAN DAN
PENYERAPAN DAU,DAK
DAN BAGI HASIL
Serapan dana
perimbangan
31 Dana perimbangan
yang terserap disbanding yang
direncanakan
Jumlah dana
perimbangan yang terserap dibagi jumlah
dana perimbangan x
100%
Dana perimbangan yang
terserap Tahun 2019 sebesar
Rp. 2.138.791.255.642
Dana perimbangan yang
direncanakan sesuai dengan APBD Tahun 2019 sebesar
Rp. 2.262.590.416.700
94,53 % % PP Nomor 55 Tahun
2005 tentang Dana Perimbangan pasal 1
Nomor 8 (Dana
Perimbangan) Permendagri no 13
tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah pasal 27
Alokasi Belanja
pada APBD dari DAU
32 Belanja Publik terhadap
DAU
Jumlah belanja publik
dibagi DAUx 100% Realisasi Belanja langsung
APBD tahun 2019, sebesar
Rp. 2.375.127.288.052
DAU Tahun 2019, sebesar
Rp. 1.325.136.134.000
179,24 % Permendagri no 13
tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah pasal 36 ayat 3
AlokasiBelanja
padaAPBD
33 Belanja Langsung
terhadap total APBD
Total realisasi belanja
Langsung dibagi
APBDx100%
Total realisasi Belanja
langsung APBD tahun 2019,
sebesar Rp.
2.375.127.288.052 Total
realisasi Belanja APBD Tahun
2019, Sebesar Rp.
4.987.193.761.184
47,62 % Sumber data berasal dari
Realisasi Laporan
Pertanggungjawaban Keuangan (BPKAD).
27
INFORMASI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (ILPPD)
ASPEK
FOKUS
NO
IKK
RUMUS/ PERHITUNGAN
CAPAIAN KINERJA
JENISDATA
KETERANGAN (TAHUN2019)
10 INTENSITAS,EFEKTIVITAS DAN TRANSPARANSI
PEMUNGUTAN SUMBER- SUMBER PAD DAN
PINJAMAN/OBLIGASI DAERAH
Besaran Pendapatan Asli
Daerah (PAD)
34 Besaran PAD terhadap seluruh pendapatan
dlm APBD (Realisasi)
Jumlah PAD dibagi jumlah total pendapatan
APBD (realisasi) X 100%
PAD APBD (Realisasi) Tahun
2019, sebesar Rp.
1.356.345.814.910
Total Pendapatan dalam APBD (Realisasi) Tahun 2019,
sebesar Rp. 4.678.958.402.056
28,99 % Sumber data berasal dari Realisasi Laporan
Pertanggungjawaban Keuangan (BPKAD).
11 EFEKTIVITAS
PERENCANAAN, PENYUSUNAN,
PELAKSANAAN TATA
USAHA, PERTANGGUNG JAWABAN DAN
PENGAWASAN APBD
Kewajaran
Laporan Keuangan
(Lapkeu)
35 Opini BPK terhadap
LapKeu Daerah
Jenis opini BPK terhadap
Hasil LapKeu Daerah Daerah untuk 2 tahun
terakhir
Laporan Hasil Pemeriksaan
BPK RI Tahun 2018,
dengan opini: WTP
Laporan Hasil Pemeriksaan
BPK RI Tahun 2019,
dengan opini: WTP
Opini tahun
2018 = WTP
Opini tahun
2019 = WTP
BesaranSILPA 36 Persentase SILPA thdp
total pendapatan
Besaran SILPA
dibagi jumlah
pendapatan x 100%
SILPA Tahun 2019, sebesar
Rp. 162.880.971.920
Total Pendapatan dalam APBD (Realisasi) Tahun 2019,
sebesar Rp.
4.679.958.402.058
3,48. % Sumber data berasal dari
Realisasi Laporan
Pertanggung jawaban Keuangan (BPKAD).
Realisasibelanja 37 Persentase realisasi
belanja thdp anggaran belanja
Realisasi belanja dibagi
total anggaran belanja APBD X 100%
Realisasi belanja Tahun
2019, sebesar Rp.
4.672.971.900.655
Total Anggaran Belanja
dalam APBD Tahun 2019,
sebesar
Rp. 4.987.193.761.184
93,70 %
28
INFORMASI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (ILPPD)
ASPEK
FOKUS
NO
IKK
RUMUS/ PERHITUNGAN
CAPAIAN KINERJA
JENISDATA
KETERANGAN (TAHUN2019)
Pengawasan Inspektorat
Kabupaten
38 Persentase temuan BPKRI yang
ditindaklanjuti
Jumlah temuan BPK RI yang ditindaklanjuti
dibagi dengan temuan BPK RI sampai dengan
akhir Tahun 2019
Temuan BPK RI yang
ditindaklanjuti sampai
dengan Tahun 2019,
sebanyak
783 temuan.
Temuan BPK RI sampai dengan akhir tahun 2019
sebanyak 1008 temuan.
77,68 % Sumber data dari Inspektorat. Data
merupakan rekomendasi dari jumlah temuan yang
sudah ditindaklanjuti.
12 PENGELOLAANPOTENSI
DAERAH
Peta potensi
daerah
39 Persentase realisasi
PAD 2019 terhadap
potensi PAD4
Jumlah realisasi PAD
2019 dibagi dengan
potensi PAD X100%
Realisasi PAD Tahun 2019,
sebesar
Rp.1.356.345.814.910
Potensi PAD pada APBD
Tahun 2019
APBD Rp 1.114.831.000.000
121.66 % Sumber data dari BPKAD
(target tahunan dalam
RPJMD)
40 Peningkatan PAD Kenaikan/penurunan PAD
dibagi PAD tahun lalu x 100%
(PAD 2019-PAD 2018):
PAD 2018 X100%
Total PAD pada Tahun 2019
sebesar
Rp. 1.356.345.814.910,25
Total PAD pada Tahun 2018 sebesar Rp. 1.169.569.261.195,82
15,97 % Sumber data dari BPKAD
13 TEROBOSAN/INOVASI BARU DALAM
PENYELENGGRAAN
PEMERINTAHAN DAERAH
Penghargaan 41 Penghargaan dari pemerintah yang
diterima oleh Pemda
dalam tahun 2019.
Jumlah penghargaan dari pemerintah yang
diterima oleh Pemerintah
Daerah dalam Tahun 2019
Penghargaan yang diterima,
sebanyak 39 buah yang
terdiri dari
1) Kabupaten Sehat (Predikat
Wistara)
2) Desa Sadar Hukum
3) Kerjasa Antar Daerah
4) Dst .
39 Penghargaan
Sumber data dari Bagian Humas dan Perangkat
Daerah yang menerima
penghargaan
Pengadaan
barang dan jasa
42 Keberadaan
E-procurement
Ada/Tidak Apabila ADA
Sebutkan Penerapan
Eprocurement mulai operasi
pada bulan Januari tahun
2011
Ada
Sumber data dari ULP.
Data berupa proses E- procurement
29
INFORMASI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (ILPPD)
ASPEK
FOKUS
NO
IKK
RUMUS/ PERHITUNGAN
CAPAIAN KINERJA
JENISDATA
KETERANGAN (TAHUN2019)
Daya saing daerah
43 Jumlah persetujuan investasi
Jumlah ijin investasi dalam tahun 2019
Persetujuan ijin investasi pada Tahun 2019, sebanyak
4.673 ijin
4.673 ijin PP Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Izin
Berusaha Terintegrasi psl 18 (PMDN dan PMA)
30
TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN ASPEK TINGKAT CAPAIAN KINERJA URUSAN WAJIB DAN PILIHAN (IKK III)
NO
URUSAN
NO.
IKK
RUMUS/PERHITUNGAN
CAPAIAN
KINERJA
KETERANGAN
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
URUSANWAJIB
1 Pendidikan 1 Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD
Jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan
PAUD 46.145/87.860 x 100%
Jumlah anak usia 5-6 tahun pada
kabupaten yang bersangkutan
52,52 % Dasar Hukum: Permendikbud No 32 Tahun
2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal
Pendidikan (Pasal 6 Ayat 1
huruf a),
2 Persentase pendidik PAUD yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)
bidang pendidikan anak usia dini,
kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini
Jumlah Pendidik PAUD yang memiliki Ijazah D IV atau sarjana (S1), dan
sertifikat Profesi guru Pendidikan PAUD
179/5.637 x100% Jumlah Pendidik PAUD
3,18 % UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan
Dosen psl 8 sd 13
3 Persentase Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
Terakreditasi
Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
yang terakreditasi
332/ 1.579x100% Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
21,03 % PP Nomor 17 Tahun
2010 tentang
Pengelolaan Penyelenggaraan
Pendidikan psl 12
4 Penduduk yang berusia> 15 tahun melek huruf
(tidak buta aksara)
Jumlah Penduduk usia 15 thn keatas dapat
baca tulis
1.702.676 / 1.718.334 x100% Jumlah penduduk usia 15th
keatas
99,09 %
5 Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12
tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan
dasar
Jumlah anak usia 7-12 tahun yang
sudah tamat atau sedang belajar di
sekolah dasar
236.519 /241.649 x 100 %
Jumlah anak usia 7-12 tahun pada kabupaten yang bersangkutan
97,88 %
Dasar Hukum:
Permendikbud No 32 Tahun
2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal
Pendidikan (Pasal 6 Ayat 1 huruf b),
6 Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15
tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama
Jumlah anak usia 13-15 tahun yang
sudah tamat atau sedang belajar di
sekolah menengah pertama
91,55 %
Dasar Hukum:
Permendikbud No 32 Tahun 2018 tentang Standar
Teknis Pelayanan Minimal
31
INFORMASI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (ILPPD)
NO
URUSAN
NO.
IKK
RUMUS/PERHITUNGAN
CAPAIAN
KINERJA
KETERANGAN
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
91.159 / 99.578 x 100 %
Jumlah anak usia 13-15 tahun pada
kabupaten yang bersangkutan
Pendidikan (Pasal 6 Ayat 1
huruf b),
7 Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI Jumlah putus sekolah pd
tingkat & jenjang SD/MI 178 / 254.854 x100%
Jumlah siswa pd tingkat yg
sama dan jenjang SD/MI pd tahun ajaran sebelumnya
0,07 %
8 Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs Jumlah putus sekolah pd tingkat& jenjang SMP/MTs
61 / 105.008 x 100%
Jumlah siswa pd tingkat yg sama dan jenjang SMP/MTs pd tahun ajaran
sebelumnya
0,06 %
9 Persentase pendidik pada jenjang sekolah
dasar yang memiliki ijazah diploma empat
(D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik
Jumlah Pendidik Jenjang Sekolah Dasar
yang memiliki Ijazah
(D IV) atau sarjana (S1), dan sertifikat Profesi guru Pendidikan Sekolah Dasar
4.840 / 8.796 x100% Jumlah Pendidik Jenjang Sekolah Dasar
55,03 % UU Nomor 14 Tahun
2005 tentang Guru dan
Dosen psl 8 sd 13
10 Persentase pendidik pada jenjang sekolah
menengah pertama yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan
sertifikat pendidik
Jumlah Pendidik Jenjang Menengah
Pertama yang memiliki Ijazah D IV atau sarjana (S1), dan sertifikat Profesi guru
Pendidikan Menengah Pertama 1.414 / 3.284 x100%
Jumlah Pendidik Jenjang Menengah Pertama
43,06 % UU Nomor 14 Tahun
2005 tentang Guru dan Dosen psl 8 sd 13
11 Persentase SD dan SMP Terakreditasi Jumlah Satuan Pendidikan SD dan SMP yang terakreditasi
1.071 / 1.079 x100% Jumlah Satuan Pendidikan SD dan SMP
99,26 % PP Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan Penyelenggaraan
Pendidikan psl 12
32
INFORMASI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (ILPPD)
NO
URUSAN
NO.
IKK
RUMUS/PERHITUNGAN
CAPAIAN
KINERJA
KETERANGAN
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
12 Angka Kelulusan (AL) SD/MI Jumlah lulusan pada jenjang SD/MI
40.973 / 41.159 x100% Jumlah siswa tingkat tertinggi pada
jenjang SD/MI pada tahun ajaran sebelumnya
99,55 %
13 Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs Jumlah lulusan pada jenjang SMP/MTs
34.955 / 35.414 x100% Jumlah siswa tingkat tertinggi pada
jenjangSMP/MTs pada tahun
ajaran sebelumnya
98,70 %
14 Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke
SMP/MTs
Jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang
SMP/MTs 39.077 / 40.973 x 100%
Jumlah lulusan pd jenjang SD/MI
tahun ajaran sebelumnya
95,37 %
15 Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18
tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam
pendidikan kesetaraan
Jumlah anak usia 7-18 tahun yang
sudah tamat atau sedang belajar di
pendidikan kesetaraan
13.096 / 159.205 x 100 %
Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum
menyelesaikan pendidikan dasar dan
menengah pada kabupaten yang bersangkutan
8,23 % Dasar Hukum:
Permendikbud No 32 Tahun 2018 tentang Standar
Teknis Pelayanan Minimal
Pendidikan (Pasal 6 Ayat 1 huruf c),
2 Kesehatan 16 Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk
Jumlah daya tampung rumah sakit
rujukan
2.599/2.353.915 x 100 %
Jumlah Penduduk di Kabupaten
0,11 %
Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas
Kesehatan (RS milik Pemda
dan Swasta ????)
17 Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten
yang terakreditasi Jumlah RS Rujukan yang terakreditasi
minimal tingkat utama
21 / 21 x 100 %
Jumlah RS di Kabupaten
100 % UU Nomor 44 Tahun 2009
tentang Rumah Sakit psl 40
(RS Milik Pemda)
33
INFORMASI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (ILPPD)
NO
URUSAN
NO.
IKK
RUMUS/PERHITUNGAN
CAPAIAN
KINERJA
KETERANGAN
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
18 Rasio Tenaga Kesehatan terhadap Jumlah
Penduduk Kabupaten Jumlah Tenaga kesehatan
5.895 / 2.353.915 x 100%
Jumlah Penduduk Kabupaten
0.25 % Undang-Undang Nomor 36
Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan psl 11
(Tenaga Kesehatan PNS dan non PNS ???)
19 Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan
kesehatan ibu hamil Jumlah ibu hamil yang mendapatkan
pelayanan kesehatan
44.535 / 45.032 x 100 %
Jumlah ibu hamil di Kabupaten
98,90 % Permenkes Nomor 4 Tahun
2019 tentang Standar Pelayanan Minimal
Kesehatan psl 2 ayat 3
20 Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan
Jumlah ibu bersalin yang
mendapatkan pelayanan persalinan
43.939/ 42.985 x 100 %
Jumlah ibu bersalin di Kabupaten
102,22 % Permenkes Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar
Pelayanan Minimal Kesehatan psl 2 ayat 3
21 Persentase bayi baru lahir mendapatkan
pelayanan kesehatan bayi baru lahir Jumlah bayi baru lahir yang
mendapatkan layanan kesehatan
sesuai standar
44.047 / 40.938 x 100 %
Jumlah bayi baru lahir diKabupaten
107,59% Permenkes Nomor 4 Tahun
2019 tentang Standar
Pelayanan Minimal Kesehatan psl 2 ayat 3
22 Presentase pelayanan kesehatan balita sesuai
standar Jumlah balita yang mendapatkan
layanan kesehatan sesuai standar
135.643 / 161.496 x 100 %
Jumlah balita di Kabupaten
83,99 % Permenkes Nomor 4 Tahun
2019 tentang Standar Pelayanan Minimal
Kesehatan psl 2 ayat 3
23 Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai
standar
Jumlah anak usia pendidikan dasar
yang mendapatkan layanan
kesehatan sesuai standar
77.442/80.393 x 100 %
Jumlah anak usia pendidikan dasar di
Kabupaten
96,42 % Permenkes Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar
Pelayanan Minimal
Kesehatan psl 2 ayat 3
34
INFORMASI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (ILPPD)
NO
URUSAN
NO.
IKK
RUMUS/PERHITUNGAN
CAPAIAN
KINERJA
KETERANGAN
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
24 Persentase orang usia 15-59 tahun
mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar
Jumlah orang usia 15-59 tahun yang
mendapatkan skrining kesehatan
sesuai standar
62.235/ 1.492.130 x 100 %
Jumlah orang usia 15-59 tahun di
kabupaten
4,17 % Permenkes Nomor 4 Tahun
2019 tentang Standar Pelayanan Minimal
Kesehatan psl 2 ayat 3
25 Persentase warga negara usia 60 tahun ke
atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar
Jumlah warga negara usia 60 tahun
yang mendapatkan skrining
kesehatan sesuai standar
148.231 / 291.281 x 100 %
Jumlah orang warga negara usia 60
tahun di Kabupaten
50,89 % Permenkes Nomor 4 Tahun
2019 tentang Standar Pelayanan Minimal
Kesehatan psl 2 ayat 3
26 Persentase penderita hipertensi yang
mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai
standar
Jumlah penderita hipertensi yang
mendapatkan pelayanan kesehatan
sesuai standar
116.345 / 606.949 x 100 %
Jumlah penderita hipertensi di
Kabupaten
19,17 % Permenkes Nomor 4 Tahun
2019 tentang Standar
Pelayanan Minimal Kesehatan psl 2 ayat 3
27 Persentase penderita Diabetes Mellitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai
standar
Jumlah penderita Diabetes Mellitus
yang mendapatkan pelayanan
kesehatan sesuai standar
37.346 / 149.537 x 100 %
Jumlah penderita DM di Kabupaten
24,97 % Permenkes Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar
Pelayanan Minimal Kesehatan psl 2 ayat 3
28 Persentase ODGJ berat yang mendapatkan
pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar Jumlah penderita ODGJ yang
mendapatkan pelayanan kesehatan
sesuai standar
1.404 / 3.295 x 100 %
Jumlah penderita ODGJ di Kabupaten
42,61 % Permenkes Nomor 4 Tahun
2019 tentang Standar
Pelayanan Minimal Kesehatan psl 2 ayat 3
35
INFORMASI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (ILPPD)
NO
URUSAN
NO.
IKK
RUMUS/PERHITUNGAN
CAPAIAN
KINERJA
KETERANGAN
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
29 Persentase orang terduga TBC mendapatkan
pelayanan TBC sesuai standar Jumlah penderita TBC yang
mendapatkan pelayanan kesehatan
sesuai standar
8.843 /20.783 x 100 %
Jumlah penderita TBC di Kabupaten
42,55 % Permenkes Nomor 4 Tahun
2019 tentang Standar Pelayanan Minimal
Kesehatan psl 2 ayat 3
30 Persentase orang dengan resiko terinfeksi
HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar
Jumlah orang dengan resiko terinfeksi
HIV yang mendapatkan pelayanan
deteksi dini HIV sesuai standar
18.793 / 50.432 x 100 %
Jumlah orang dengan resiko terinfeksi
HIV di Kabupaten
37.26 % Permenkes Nomor 4 Tahun
2019 tentang Standar Pelayanan Minimal
Kesehatan psl 2 ayat 3
31 Persentase Desa/kelurahanUniversal Child
Immunization(UCI)
Jumlah Kelurahan UCI
300 / 309 x 100% Jumlah Seluruh Kelurahan
97.09 % Perpres Nomor 59 Tahun
2007 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan
Pembangunan
Berkelanjutan
32 Presentase Balita Gizi Buruk dan Stunting yg
mendapatkan Perawatan/Pelayanan Kesehatan
Jumlah balita gizi buruk dan stunting
mendapat perawatan disarana Pelay. Kes. Disatuwil Kerja pd kurun wkt tertentu
------------------------------------------------
x100% Jumlah seluruh balita gizi buruk
dan stunting yang ditemukan Disatu wilayah kerja dalam waktu yang
sama
289/289
(100%)
Perpres Nomor 59 Tahun
2007 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan
Pembangunan
Berkelanjutan
33 Persentase penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD
Jumlah penderita DBD yang ditangani sesuai SOP disatuwil. Kerja selama 1thn
199 / 199 x 100 %
x100%
Jumlah penderita DBD yang ditemukan
100 % Permenkes Nomor 82 Tahun 2014 tentang
Penanggulangan Penyakit Menular psl 4 ayat 4
36
INFORMASI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (ILPPD)
NO
URUSAN
NO.
IKK
RUMUS/PERHITUNGAN
CAPAIAN
KINERJA
KETERANGAN
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
disatu wilayah dalam Kurun wkt yang
sama
34 Angka Kematian Ibu Per 100.000 Kelahiran
Hidup
Jumlah Kematian Ibu Melahirkan
45 / 44.489 x 100.000
Jumlah Ibu Melahirkan 0.10 %
Perpres Nomor 59 Tahun
2007 tentang Pelaksanaan
Pencapaian Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan
3 Pekerjaan Umum
dan Penataan
Ruang
35 Panjang jalan Kabupaten dalam kondisi baik Panjang jalan Kabupaten dalam kondisi
mantap (baik dan sedang)
1.812,12 / 1.937,53 x 100% Panjang seluruh jalan Kabupaten
didaerah tersebut
93,53%
Pembilang dan Penyebut
berasa ldari Dinas
Pekerjaan Umum (klasifikasi kondisi seluruh
panjang jalan)
36 Presentase Panjang Jalan Kabupaten yang di
rehabilitasi/direkonstruksi
Panjang jalan Kabupaten yang
direhabilitasi/direkonstruksi 12,342 / 1.937,53 x 100%
Panjang Jalan Kabupaten yang
seharusnya direhabilitasi/direkonstruksi
9,84 %
PP nomor 34 Tahun 2006
tentang Jalan psl 97 ayat 3
37 Persentase luas kawasan permukiman rawan
banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan
Kabupaten
Luas kawasan permukiman rawan banjir
yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan
Kabupaten (ha)
0,147 KM2 / 17,83 KM2 x 100 % Luas kawasan permukiman rawan banjir
di WS Kewenangan Kabupaten (ha)
0,82 %
38 Persentase luas kawasan permukiman
sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan
akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan
Kabupaten
Luas kawasan permukiman sepanjang
pantai rawan abrasi, erosi dan akresi
yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan
Kabupaten (m) 3 KM / 20 KM x 100 %
Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi di WS Kewenangan
Kabupaten (m)
15 %
37
INFORMASI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (ILPPD)
NO
URUSAN
NO.
IKK
RUMUS/PERHITUNGAN
CAPAIAN
KINERJA
KETERANGAN
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
39 Persentase jumlah rumah tangga yang
mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan
jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten
Jumlah kumulatif masyarakat yang rumah
tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan
perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah Kabupaten.
581.618 / 754.792 x 100 %
Jumlah total rumah tangga di seluruh Kabupaten tersebut.
77,06 % Permen PU PR Nomor 29
Tahun 2018 tentang SPM Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat psl 5 ayat 2
40 Persentase jumlah rumah yang memperoleh
layanan pengolahan air limbah domestik
Jumlah rumah yang memiliki akses
pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah
di PLT+ jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya
diolah di IPALD 457.633 / 590.382 x 100 %
Jumlah rumah di Kabupaten
77.51 %
Permen PU PR Nomor 29
Tahun 2018 tentang SPM Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat psl 5 ayat 2
41 Persentase tenaga operator/teknisi/analisis
yang memiliki sertifikat kompetensi
Jumlah tenaga kerja konstruksi yang
terlatih di wilayah kabupaten yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan
operator dan teknis/analis
40/ 40 x 100 % Jumlah kebutuhan tenaga operator dan
teknis/analis di wilayah Kabupaten
100 %
UU no 2 Tahun 2017
tentang Jasa Konstruksi psl 17
42 Persentase proyek yang menjadi kewenangan
pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi
Jumlah proyek yang menjadi
kewenangan pengawasannya yang
terjadi kecelakaan konstruksi --------------- x 100%
Jumlah total proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya
................%
Permen PUPR Nomor 21
Tahun 2019 tentang
Pedoman Manajemen Keselamatan Konstruksi
43 Rumah Tangga Bersanitasi Jumlah rumah tangga bersanitasi
452.453 / 754.792 x 100% Jumlah seluruh rumah tangga
59,94 % Peraturan Presiden Nomor
185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air
Minum dan Sanitasi
44 Rumah tangga pengguna air bersih Jumlah rumah tangga pengguna air bersih
587.792 / 754.792 x 100%
77,87 % Peraturan Presiden Nomor
185 Tahun 2014 tentang
38
INFORMASI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (ILPPD)
NO
URUSAN
NO.
IKK
RUMUS/PERHITUNGAN
CAPAIAN
KINERJA
KETERANGAN
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Jumlah seluruh rumah tangga Percepatan Penyediaan Air
Minum dan Sanitas
45 Kawasan Kumuh Luas kawasan kumuh
27,5 / 63,89 x 100 %
• Luas Wilayah
43,04 % PP Nomor 88 Tahun 2014
tentang Pembinaan
Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan
Permukiman
46 Ruang terbuka hijau persatuan luas wilayah
Luas ruang terbuka hijau
140,62 Ha / 215,02 x 100%
Luas wilayah
65,40 % Undang-undang Nomor 26
Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang
47 Persentase luas daerah irigasi kewenangan
kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi
Luas irigasi kewenangan kabupaten yang
dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun (ha), ditingkatkan (ha),
direhabilitasi (ha), dioperasi dan pelihara
(ha) di tahun eksisting 8.957 / 9.792 x 100 %
luas daerah irigasi kewenangan kabupaten
91,47 %
4 Perumahan
Rakyat dan Kawasan
Permukiman
48 Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni
bagi korban bencana kabupaten • Jumlah unit rumah korban bencana yang
ditangani pada tahun n
• 0 / 24 x 100 %
Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan
ditangani pada tahun n
0 % Permen PU PR Nomor 29
Tahun 2018 tentang SPM Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat psl 10
ayat 2
49 Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program
pemerintah kabupaten
• Rumah Tangga Penerima Fasilitasi
Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan + Rumah
Tangga Penerima Subsidi Uang Sewa + Rumah Tangga Penerima
Penyediaan Rumah Layak Huni
• 0 / 0 x 100 %
• Jumlah total rumah tangga terkena
relokasi program Pemerintah Daerah
100 %
Permen PU PR Nomor 29 Tahun 2018 tentang SPM
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat psl 10
ayat 2
39
INFORMASI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (ILPPD)
NO
URUSAN
NO.
IKK
RUMUS/PERHITUNGAN
CAPAIAN
KINERJA
KETERANGAN
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
yang memenuhi kriteria penerima
pelayanan
50 Persentase kawasan permukiman kumuh
dibawah 10 ha di kabupaten yang ditangani
Luas kawasan permukiman kumuh dibawah
10 ha yang ditangani (ha)
46,5 / 63,18 x 100 %
• Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha
73,60%
Permen PU PR nomor 2
tahun 2016 tentang
Penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman
Kumuh psl 15
51 Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)
Jumlah unit rumah kumuh/tidak layak huni
2.254 / 590.382 x 100 %
Jumlah total unit rumah Kabupaten
0,38%
Permen PU PR nomor 2 tahun 2016 tentang
Penanganan Perumahan
Kumuh dan Permukiman Kumuh
52 Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)
Jumlah unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU
2.533 x 24.584 100 %
Jumlah unit rumah kabupaten
10,30 % UU Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perumahan dan
Kawasan Permukiman
53 Rumah layak huni Jumlah rumah layak huni
588.128 / 590.382 x100% Jumlah seluruh rumah diwilayah pemda
ybs.
99,62 %
5 Ketentraman, Ketertiban Umum
dan Perlindungan Masyarakat
54 Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan
Jumlah pengaduan yang ditangani 51 / 51 x 100 %
Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk
100 %
Permendagri nomor 121 tahun 2018 tentang SPM
Trantibum Linmas
55 Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan Jumlah Perda/Perkada yang memuat
sanksiyang ditegakkan 6 / 6 x 100%
Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi
100 %
Permendagri nomor 121
tahun 2018 tentang SPM Trantibum Linmas
56 Jumlah warga negara yang memperoleh
layanan informasi rawan bencana
Jumlah warga negara yang memperoleh
layanan informasi rawan bencana 18.027 orang
Permendagri nomor 101
tahun 2018 tentang SPM Bencana Daerah psl 3
57 Jumlah warga negara yang memperoleh
layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
Jumlah warga negara yang memperoleh
layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
18.027 orang
Permendagri nomor 101
tahun 2018 tentang SPM Bencana Daerah psl 3
40
INFORMASI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (ILPPD)
NO
URUSAN
NO.
IKK
RUMUS/PERHITUNGAN
CAPAIAN
KINERJA
KETERANGAN
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
58 Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban
bencana
Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi
korban bencana
3.365 orang Permendagri nomor 101 tahun 2018 tentang SPM
Bencana Daerah psl 3
59 Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana
Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan
terdampak kebakaran di kabupaten dalam tingkat waktu tanggap oleh Dinas
Pemadam Kebakaran dan
Penyelamatan/Perangkat Daerah ditambah jumlah layanan pemadaman di
kabupaten dalam tingkat waktu tanggap oleh relawan kebakaran yang dibentuk
dan/atau di bawah pembinaan Dinas
Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah
100 / 272 x 100 % Jumlah kejadian kebakaran di Kabupaten
36,76 %
Permendagri nomor 114 tahun 2018 tentang SPM
Kebakaran psl 3
60 Waktu tanggap (response time) penanganan
kebakaran
Waktu tanggap (response time)
penanganan kebakaran 15-30 menit
Permendagri nomor 114
tahun 2018 tentang SPM Kebakaran psl 3
61 Persentase Personil Satpol PP berkualitas PPNS Jumlah Personil Satpol PP Berkualitas PPNS
5 / 182 x 100 %
Jumlah Personil Satpol PP
2,75 %
PP nomor 16 tahun 2018 tentang Satpol PP psl 9
6 Sosial 62 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan
gelandangan pengemisyang terpenuhi
kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)
Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan
gelandangan pengemis yang terpenuhi
kebutuhan dasarnya di luar panti
3.268 / 13.131 x 100 %
Populasi penyandang disabilitas terlantar,
anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis
24,89 % Permensos Nomor 9 Tahun 2018 tentang SPM Bidang
Sosial Prov/Kab Kabupaten
psl 26
41
INFORMASI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (ILPPD)
NO
URUSAN
NO.
IKK
RUMUS/PERHITUNGAN
CAPAIAN
KINERJA
KETERANGAN
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
63 Persentase korban bencana alam dan sosial
yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah
kabupaten
Jumlah korban bencana alam dan sosial
yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam satu tahun anggaran
6.018 / 6.018 x 100 % Populasi korban bencana alam dan sosial
di daerah Kabupaten yang membutuhkan
perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat
bencana daerah Kabupaten
100 %
Permensos Nomor 9 Tahun
2018 tentang SPM Bidang Sosial Prov/Kab Kabupaten
psl 26
64 Persentase rumah singgah/shelter/tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar
dengan Jumlah Penyandang Diabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan
gepeng
Jumlah rumah singgah/shelter/ tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai
standar 1 / 39 x100%
Jumlah Penyandang Diabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan
gepeng
2.56 %
Permensos Nomor 9 Tahun 2018 tentang SPM Bidang
Sosial Prov/Kab Kabupaten psl 42
65 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng
yang direunifikasi dengan keluarga
Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng
yang direunifikasi dengan keluarga 31 / 39 x 100 % Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng seharusnya dapat di reunifikasi dengan keluarga
79,49 %
Permensos Nomor 9 Tahun 2018 tentang SPM Bidang
Sosial Prov/Kab Kabupaten psl 34
66 Persentase pekerja sosial professional dan/atau
TKS dan/atau relawan sosial yang disediakan
Jumlah pekerja sosial profesional dan
atau Tenaga Kerja Sosial dan atau relawan sosial yang ada
1.277 / 3.268 x 100 % Jumlah penyandang disabilitas terlantar,
anak terlantar, lanjut usia terlantar dan
gepeng yang dibina
39,08 %
Permensos Nomor 9 Tahun
2018 tentang SPM Bidang Sosial Prov/Kab Kabupaten
psl 40
7 Tenaga Kerja 67 Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang
mengacu ke rencana tenaga kerja
Jumlah kegiatan keseluruhan yang
dilaksanakan yang mengacu ke RTKD 27 / 3.042 x 100%
Jumlah kegiatan keseluruhan yang
dilaksanakan di Kabupaten
0,89 %
PP Nomor 15 Tahun 2007
tentang Pelaksanaan Perencanaan Naker
42
INFORMASI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (ILPPD)
NO
URUSAN
NO.
IKK
RUMUS/PERHITUNGAN
CAPAIAN
KINERJA
KETERANGAN
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
68 Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat
Kompetensi
Jumlah tenaga kerja yang memiliki
sertifikat kompetensi 1.314 / 214.760 x 100%
Jumlah tenaga kerja keseluruhan
0.61 %
Permenaker Nomor 2
Tahun 2016 tentang Standarisasi Kompetensi
Kerja Nasional
69 Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja
PDRB tahun berjalan (atas dasar harga konstan)
159.186.823,5 / 214.760 Jumlah tenaga kerja
74,123.13 %
70 Persentase Perusahaan yang menerapkan tata
kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta
BPJS Ketenagakerjaan).
Jumlah Perusahaan yang menerapkan
tata kelola kerja yang layak 2.693 / 2.693 x 100%
Jumlah Perusahaan
100 %
UU Nomor 13 Tahun 2003
tentang Tenaga Kerja psl 50, psl 67 – 101,
71 Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan
(dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kabupaten
Jumlah pencaker (pencari kerja) yang
ditempatkan 36.380 / 42.558 x 100%
Jumlah pencaker yang terdaftar
85,48 %
Permenaker Nomor 39
Tahun 2016 tentang Penempatan Naker
72 Persentase perselisihan hubungan industrial
yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama
oleh Mediator Hubungan Industrial
Jumlah Perselisihan Hubungan Industrial
yang diselesaikan Melalui Perjanjian
Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial
54 / 139 x 100% Jumlah Perselisihan Hubungan Industrial
38,85 %
Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2004 tentang
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
73 Persentase instruktur bersertifikat kompetensi
Jumlah Instruktur Bersertifikat
Kompetensi 4 / 13 x 100%
Jumlah Instruktur
30,77 %
PNS dan non PNS
74 Persentase Lembaga Pelatihan Kerja yang
memiliki perizinan
Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang
memiliki perizinan
107 / 107 x 100% Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja
100 %
Permenaker Nomor 17
tahun 2016 tentang Tata
Cara Pendaftaran dan Perizinan LPK psl 3
8 Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan
75 Persentase ARG pada belanja langsung APBD Jumlah ARG pada blanja langsung APBD
21.885.201.900 / 2.552.623.854 x 100% Jumlah seluruh belanja langsung APBD
0,85 %
Permendagri Nomor 15
Tahun 2008 tentang
43
INFORMASI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (ILPPD)
NO
URUSAN
NO.
IKK
RUMUS/PERHITUNGAN
CAPAIAN
KINERJA
KETERANGAN
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Anak
Pedoman
Pengarusutamaan Gender
76 Persentase anak korban kekerasan yang
ditangani instansi terkait Kabupaten
Jumlah anak (penduduk usia kurang dari
18 tahun) korban kekerasan yang
ditangani instansi tingkat kabupaten yang didampingi
55 / 798.256 x 100% Jumlah Anak (Penduduk usia Kurang dari
18 tahun)
0,01 %
UU nomor 35 Tahun 2014
tentang Perlindungan Anak
(psl 15, psl 20
77 Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk
perempuan)
Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan
78/1.139.317 x 100.000 Jumlah penduduk perempuan
0,01 % UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan
Kekerasan dalam Rumah Tangga
78 Persentase korban kekerasan perempuan yang
terlayani
Jumlah korban kekerasan terhadap
perempuan yang terlayani 78 / 78 x 100%
Jumlah korban kekerasan terhadap perempuan
100%
UU Nomor 23 Tahun 2004
tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah
Tangga psl 13
79 Partisipasi angkatan kerja perempuan Jumlah partisipasi Angkatan kerja
perempuan 333.935 / 369.982 x 100%
Jumlah angkatan kerja perempuan
90,26%
9 Pangan 80 Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya
cadangan beras dan atau jagung sesuai
kebutuhan)
Jumlah cadangan pangan
269.825.887 / 304.409.678 x 100%
Jumlah kebutuhan pangan
88,64 %
UU Nomor 18 Tahun 2012
tentang Pangan psl 27
81 Tersedianya infrastruktur pergudangan dan
sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan
GBB Pangulah Utara GBB Adiarsa GBB Palumbonsari GSP Tegalwaru GSP Jatiragas GSP Purwasari I GBB Purwasari II GSP Cikarang GBB Amansari KWT Asih Munggaran Poktan Berkah Jaya Poktan Ganda Mekar
Ada
Perpres Nomor 71 Tahun
2015 tentang Penetapan Dan Penyimpanan Barang
Kebutuhan Pokok Dan
Barang Penting
44
INFORMASI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (ILPPD)
NO
URUSAN
NO.
IKK
RUMUS/PERHITUNGAN
CAPAIAN
KINERJA
KETERANGAN
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Poktan Srimulya II Poktan Sari Jaya Poktan Sri Asih Poktan tani Bakti Poktan Karya Jati KWT Silih Asih
10 Pertanahan 82 Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai
dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi
dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan
Luas tanah sesuai peruntukan ijin lokasi
183.591,29 m2 / 13.824,493 m2 x 100%
seluruh luas tanah yang diberikan ijin lokasi
1,33 % Permen Agraria TR BPN
Nomor 5 Tahun 2015
tentang Izin Lokasi psl 9
83 Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum
Jumlah penetapan tanah untuk
pembangunan fasilitas umum
0/0 x 100%
Jumlah kebutuhan tanah untuk pembangunan fasilitas umum
100 % UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah
bagi Pembangunan
Kepentingan Umum
84 Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal.
Luas tanah yang telah dimanfaatkan sesuai
dengan peruntukannya di atas izin lokasi
183.591.29m2 / 13.824.493m2 x 100%
Luas izin lokasi yang diterbitkan
1,33 % Permen Agraria TR BPN Nomor 5 Tahun 2015
tentang Izin Lokasi psl 2
ayat 1
85 Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL)
yang siap diredistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah
Absentee
Jumlah luas Tanah Obyek Landreform
(TOL);
0/0 (todak ada tanah absentee) x 100%
Jumlah penerima tanah obyek
landreform
100 % PP Nomor 11 Tahun 2010
Tentang Penetapan dan Pendayagunaan Tanah
Terlantar pasal 5
86 Luas lahan bersertifikat Luas lahan bersertifikat di suatu daerah
2.046.954 / 17.232.523,07x 100 %
Luas lahan yang seharusnya bersertifikat
di suatu daerah
11,86 % PP Nomor 24 Tahun 1997
tentang Pendaftaran Tanah Psl 31
87 Tersedianya tanah untuk masyarakat. Luas tanah yang telah dimanfaatkan
berdasarkan Izin Membuka Tanah
0/0 x 100%
100 % PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
Psl 13
45
INFORMASI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (ILPPD)
NO
URUSAN
NO.
IKK
RUMUS/PERHITUNGAN
CAPAIAN
KINERJA
KETERANGAN
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Luas Izin Membuka Tanah yang
diterbitkan
88 Penangan sengketa tanah garapan yang
dilakukan melalui mediasi
Jumlah sengketa tanah garapan yang
ditangani
12 / 12 x 100%
jumlah pengaduan sengketa tanah
garapan
100 % Permen Agraria Nomor 11
Tahun 2016 tentang
Penyelesaian Kasus Pertanahan psl 37
11 Lingkungan Hidup 89 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
Kabupaten
1. Indeks Kualitas / Pencemaran Air
(30%)
2. Indeks Kualitas / Pencemaran Udara (30%)
3. Indeks Tutupan Hutan/Lahan (40%)
40,22
68,58
38,13
47,89
Keputusan Menteri
Lingkungan Hidup Nomor
115 Tahun 2003 tentang Penentuan Status mutu air,
dan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup
Nomor 45 Tahun 1997
tentang Indeks Standar Pencemaran udara
90 Terlaksananya pengelolaan sampah Regional/Terpadu di wilayah
Kabupaten
Total Vol sampah yang dapat ditangani
471.272/1.033.404 x 100%
Total vol timbunan sampah Kabupaten
45.60 % PP Nomor 81 tahun 2012 tentang Pengelolaan
Sampah
91 Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau
kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah
Daerah Kabupaten
Jumlah penanggung jawab usaha dan/atau
kegiatan yang melanggar terhadap izin lingkungan, dan izin PPLH yang diterbitkan
Pemerintah Kabupaten
7/41 x 100%
Usaha dan/atau kegiatan dilakukan
pemeriksaan
17,07 % UU Nomor 32 Tahun 2009
tentang Perlindungan dan Pengelolaan LH pasal 63
ayat 1 huruf o
12 Administrasi
Kependudukan
dan Catatan Sipil
92 Persentase Penduduk usia 0 - 18 tahun Yang
Mempunyai Akte Kelahiran
Jumlah penduduk usia 0 – 18 Tahun tahun
yang memiliki akte kelahiran
601.140/671.756 x 100%
Jumlah penduduk usia 0 – 18 tahun
89.49 % UU Nomor 24 Tahun 2013
tentang Administrasi
Kependudukan psl 27
46
INFORMASI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (ILPPD)
NO
URUSAN
NO.
IKK
RUMUS/PERHITUNGAN
CAPAIAN
KINERJA
KETERANGAN
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
93 Persentase Penduduk berumur dari 17 tahun ke
atas yang mempunyai KTP Elektronik
Jumlah Penduduk berumur 17 tahun ke
atas yang memiliki KTP
1.630.034/1.701.741 x 100%
Jumlah penduduk 17 tahun ke atas
95,79 % UU Nomor 24 Tahun 2013
tentang Administrasi Kependudukan psl 63
13 Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa
94 Persentase pengentasan desa tertinggal
Jumlah desa tertinggal yang memenuhi kriteria desa berkembang per tahun
berdasarkan Indeks Desa Membangun per
tahun
21/33 x 100%
Jumlah desa tertinggal (perawal thun n)
63,64 % Permen Desa PDTT nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas
Penggunaan Dana Desa psl 9 dan 18 dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016
95 Persentase peningkatan status desa mandiri
Jumlah desa tertinggal yang memenuhi
kriteria desa mandiri per tahun berdasarkan
Indeks Desa Membangun per tahun
55/203 x 100%
Jumlah desa berkembang (perawal tahun n)
27,09 % Permen Desa PDTT nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa psl 9 dan 18, dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016
96 PKK aktif Jumlah PKK aktif
6.809/6.809 x 100 %
Jumlah PKK
100 % Perpres No 99 Tahun 2017
tentang Gerakan PKK
97 Posyandu Jumlah Posyandu Aktif
2.021/2.021 x 100 %
Total Posyandu
100 %
14 Pengendalian Penduduk dan
Keluarga
Berencana
98 TFR (Angka Kelahiran Total)
Jumlah anak yang dilahirkan oleh Perempuan usia subur (15-49 tahun)
12.223 / 523.800 x 100
Jumlah Perempuan Usia Subur (15 -49 tahun)
0,02
99 Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)
Jumlah anak yang dilahirkan oleh Perempuan usia subur (15-19 tahun)
187.957 / 91.785
2,05 kelahiran
47
INFORMASI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (ILPPD)
NO
URUSAN
NO.
IKK
RUMUS/PERHITUNGAN
CAPAIAN
KINERJA
KETERANGAN
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Jumlah Perempuan Usia Subur (15 -19
tahun)
100 Persentase pemakaian kontrasepsi Modern
(Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)
Jumlah peserta KB Aktif Modern
387.644 / 523.800 x 100%
Jumlah Pasangan Usia Subur
74.01 %
101 Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak
terpenuhi (unmet need)
Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak
terlayani 56.151 / 523.800 x 100%
Jumlas Pasangan Usia Subur
10,72 %
15 Perhubungan 102 Rasio konektivitas Kabupaten
Rasio konektvitas Kabupaten 1,56
103 Kinerja lalu lintas Kabupaten V/C Ratio di Jalan Kabupaten
0.77
16 Komunikasi dan
Informatika
104 Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo
Jumlah PD yang terhubung dengan akses
internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo
30/62 x 100%
Jumlah PD
48,39 %
105 Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi
Jumlah Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan
terintegrasi
6/10 x 100%
Jumlah Layanan Publik
60 %
106 Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui
kebijakan dan program prioritas pemerintah
dan pemerintah daerah kabupaten
Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui
kebijakan dan program prioritas pemerintah
dan pemerintah daerah kabupaten
189.345 / 2.323.738 x 100%
Jumlah penduduk
8.15 %
107 Peraturan daerah atau peraturan kepala daerah
terkait implementasi e-government
Tersedianya peraturan daerah atau
peraturan kepala daerah terkait
Tersedia
48
INFORMASI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (ILPPD)
NO
URUSAN
NO.
IKK
RUMUS/PERHITUNGAN
CAPAIAN
KINERJA
KETERANGAN
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
implementasi egovernment
Perda No.16/2018 tentang Penyelenggaraan SPBE
108 Persentase ASN pengelola TIK yang
tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo
Jumlah ASN Pengelola TIK yang tersertifikasi
Kompetensi
4/5 x 100%
Jumlah ASN Pengelola TIK yang seharusnya tersertifikasi Kompetensi
80 %
17 Koperasi, Usaha
Kecil dan Menengah
109 Meningkatnya Koperasi yang berkualitas
Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya
berdasarkan RAT, volume usaha dan asset
200 /1.595 x 100%
Jumlah seluruh koperasi
12,54 % Permenkop Nomor 9 tahun
20018 tentang Penyelenggaraan dan
Pembinaan Koperasi psl 146 dan 147
110 Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi
wirasausaha
Jumlah usaha mikro yang menjadi
wirausaha
2.457
---------------- x 100%
35.726
Jumlah usaha mikro keseluruhan
6,88 %
111 Persentase jumlah usaha Mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi
produk usaha
Jumlah usaha kecil yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk
usaha
3.093
---------------- x 100%
35.726
Jumlah usaha kecil keseluruhan
8,66 %
112 Koperasi aktif Jumlah Koperasi aktif
1.086
------------------ x 100%
68,09 %
49
INFORMASI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (ILPPD)
NO
URUSAN
NO.
IKK
RUMUS/PERHITUNGAN
CAPAIAN
KINERJA
KETERANGAN
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
1.595
Jumlah seluruh koperasi
18 Penanaman
Modal
113 Persentase peningkatan investasi di Kabupaten Presentase Peningkatan Investasi
= 24.296 − 20.023
20.023
= 21
121,34 %
UU Nomor 25 Tahun 2007
tentang Penanaman Modal
19 Kepemudaan dan Olahraga
114 Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri
Jumlah pemuda (1630 tahun) yang berwirausaha di kabupaten
470 /562.612 x 100%
Jumlah pemuda (umur 1630 tahun) di kabupaten
0,08 %
UU Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan psl
17
115 Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial
kemasyarakatan
Jumlah pemuda (1630 tahun) yg menjadi anggota aktif pada organisasi
kepemudaan dan organisasi social
kemasyarakatan di kabupaten 26.386 / 562.612 x 100%
jumlah pemuda (umur 1630 tahun) di kabupaten
4,69 %
UU Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan psl
40
116 Peningkatan prestasi olahraga Jumlah perolehan medali pada event
olahraga nasional dan internasional 38 68
117 Presentase Jumlah pelatih olah raga yang
memiliki kompetensi di satuan2 pendidikan
Jumlah Pelatih Olah Raga yang Memiliki
Kompetensi di satuan Pendidikan 92 / 660 x 100%
jumlah Pelatih Olah Raga yang
seharusnya Memiliki Kompetensi
13,94 %
20 Statistik 118 Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah
Jumlah OPD yang menggunakan data
statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah
62 / 62 x 100%
jumlah OPD
100 %
119 Persentase OPD yang menggunakan data
statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah
Jumlah OPD yang menggunakan data
statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah
62 / 62 x 100%
Jumlah OPD
100 %
50
INFORMASI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (ILPPD)
NO
URUSAN
NO.
IKK
RUMUS/PERHITUNGAN
CAPAIAN
KINERJA
KETERANGAN
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
21 Persandian 120 Tingkat keamanan informasi pemerintah Jumlah nilai per area keamanan
informasi (206 : 5) x 100%
Jumlah area penilaian
4120 %
ISO/IEC 27001 tentang
SMKI
22 Kebudayaan 121 Terlestarikannya Cagar Budaya
Jumlah cagar budaya yang dilestarikan
417/417 x 100% Jumlah cagar budaya yang terdata
100 %
UU Nomor 11 Tahun 2010
tentang Cagar budaya psl 3
122 Penyelenggaraan festifal seni & budaya Jumlah penyelenggaraan festival seni
dan budaya 99 kali
23 Perpustakaan 123 Nilai Budaya Baca Nilai budaya baca
44,37
UU No 43 Tahun 2007
tentang Perpustakaan psl 8 dan psl 48
124 Persentase naskah kuno dan koleksi budaya
etnis nusantara yang dikelola dan dilestarikan
x = a′+b′/a+b × 100%
x = persentase naskah kuno yang dikelola dan dilestarikan a' = naskah
kuno yang dikelola dan dilestarikan (eks) b' = koleksi budaya etnis nusantara yang
dikelola dan dilestarikan (eks)
a = koleksi naskah kuno yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di
wilayahnya (eks) b = koleksi budaya etnis nusantara yang
tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di
wilayahnya (eks) 1. Naskah Ciranggon 4 naskah
2. Naskah Cikampek Pusaka 1 naskah 3. Naskah Gempol Kolot 1 naskah
4. Naskah Wadas 2 naskah 5. Naskah Sukaharja 1 naskah
6/6 x 100 %
100 %
UU No 43 Tahun 2007
tentang Perpustakaan psl 10
125 Koleksi buku yg tersedia di perpustakaan daerah
Jumlah koleksi judul buku yg tersedia di perpustakaan daerah
12.524/21.637 x 100% Jumlah koleksi jumlah buku yg tersedia di
perpustakaan daerah
57,88%
UU No 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan psl 8
51
INFORMASI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (ILPPD)
NO
URUSAN
NO.
IKK
RUMUS/PERHITUNGAN
CAPAIAN
KINERJA
KETERANGAN
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
24 Kearsipan 126 Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan
akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Ps40 dan 59 U
43/2009)
1. T = (a + i + s + j)/4
T= tingkat ketersediaan arsip a = persentase arsip aktif yg telah
dibuatkan daftar arsip i = persentase arsip inaktif yg telah
dibuatkan daftar arsip s = persentase
arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik
j = persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN
80+95+80+5=65%
4
65 %
UU Nomor 43 Tahun 2009
tentang Kearsipan
127 Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip
sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara
untuk kepentingan negara, pemerintahan,
pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat
T = (m + b + g + a + c + i)/6
T = tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan
pertanggungjawaban
m = tingkat kesesuaian kegiatan pemusnahan arsip dengan NSPK
b = tingkat kesesuaian kegiatan perlindungan dan penyelamatan arsip
dari bencana dengan NSPK
g = tingkat kesesuaian kegiatan penyelamatan arsip perangkat daerah
provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan dan pemekaran Daerah
Kabupaten/Kota dengan NSPK a = tingkat kesesuaian kegiatan
autentikasi arsip statis dan arsip hasil
alih media dengan NSPK c = tingkat kesesuaian kegiatan
pencarian arsip statis dengan NSPK I = tingkat kesesuaian kegiatan
penerbitan izin penggunaan arsip yang
bersifat tertutup dengan NSPK 70+80+0+80+90+90= 68.33%
6
68.33 %
UU Nomor 43 Tahun 2009
tentang Kearsipan
52
INFORMASI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (ILPPD)
25 Kelautan dan Perikanan
128 Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kabupaten
(sumber data: one data KKP)
Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kabupaten (sumber data:
one data KKP) Budi Daya 44.477,89 Ton
Tangkap 8.981,98 Ton
53.459,87
Ton
Sumber data dari Dinas KKP
129 Persentase Tempat Pelelangan Ikan
yang operasional
Jumlah Tempat Pelelangan Ikan yang
Operasional
11/13 x 100 %
Jumlah Tempat Pelelangan Ikan
84,62%
Permen KKP Nomor 26
Tahun 2016 tentang Pedoman PD Bidang
KKP Psl 18
26 Pariwisata 130 Persentase pertumbuhan jumlah
wisatawan mancanegara per kebangsaan
(Jumlah wisatawan tahun n – Jumlah
wisatawan tahun n1)
1,126 - 820
x 100 %
820
Jumlah wisatawan tahun n1
.37,31 %
131 Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke
kabupaten
(Jumlah wisatawan tahun n – Jumlah
wisatawan tahun n1)
9.951.723 - 7.975.473
x 100%
7.975.473
Jumlah wisatawan tahun n1
124,78 %
132
Tingkat hunian akomodasi
Jumlah kamar yang terjual
6.800
x 100%
6.800
Jumlah kamar yang tersedia
100 %
133 Kontribusi sektor pariwisata terhadap
PDRB harga berlaku
Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor
pariwisata
146.906.661.373,00
0,007 %
53
INFORMASI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (ILPPD)
x 100%
217.000.000.000.000,00
Jumlah total PDRB
134 Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD
Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor
pariwisata
146.906.661.373,00
x 100%
1.335.353.962.130.25,00
Jumlah total PAD
7,48
%
27 Pertanian 135 Produktivitas pertanian per hektar
per tahun
Jumlah produksi pertanian pangan per
hektar per tahun
1.409.790,66/189.150 x 100%
Luas Panen
745,33 %
atau 7,4 Ton/Ha
Sumber data dari Dinas
Pertanian
136 Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Tahun 2019
Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor
pertanian
6.951.403 / 217.404.170,9 x 100%
Jumlah total PDRB
3,2 % Sumber data dari Dinas Pertanian atau dari buku
PDRB Sektor pertanian (harga berlaku)
137 Persentase Penurunan kejadian dan
jumlah kasus penyakit hewan menular
Jumlah kejadian penyakit/kasus tahun
berjalan (t) – jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya
(t1)
90/392 x 100%
Jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular
tahun sebelumnya (t1)
-77,04 % PP Nomor 47 Tahun 2014
tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit
Hewan psl 2,
28 Energi Sumber Daya Mineral
138
Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di
kab/kabupaten
Jumlah perusahaan pemanfaatan panas
bumi yang memiliki ijin
0/0 x 100%
Jumlah perusahaan
pemanfaatan panas bumi
100 %
54
INFORMASI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (ILPPD)
29 Perdagangan 139 Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB Tahun 2019
Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor
perdagangan
Jumlah total PDRB
21.248.054.000
-------------------------- X 100 %
217.404.171.000
9.77 %
140 Persentase pelaku usaha yang
memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat
Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP
Toko Swalayan)
Jumlah pelaku usaha yang telah memiliki
izin sesuai ketentuan
Jumlah pelaku usaha di wilayah Kabupaten
494
------------- x 100 %
494
100 % Permendag No 36 Tahun
2007 tentang SIUP
141 Persentase kinerja realisasi pupuk
Realisasi RDKK
97.096,95
--------------------- x 100 %
127.206,11
76,33 % Permendag No 7 Tahun 2009 tentang Pupuk Subsidi psl 3
ayat 6 dan 8
142 Persentase alat – alat ukur, takar,
timbang dan perlengkap annya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku
jumlah UTTP Bertanda Tera Sah yang
berlaku pada tahun berjalan
jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan
tera ulang di wilayah kabupaten
2.365.006
--------------------------- X 100 %
3.094.954
76.41% Permendag No 68 tahun 2018
tentang Tera, Tera Ulang, Alat Ukur psl 3
30 Perindustrian 143 Pertambahan jumlah Industri kecil dan
Menengah di kabupaten
(Jumlah Industri kecil dan menengah tahun
n – Jumlah industri kecil dan menengah
tahun n1)
27
----------- x 100 %
1,04 % Permen nomor 6 Tahun
2016 tentang Besaran
Jumlah Naker dan Nilai Investasi untuk Klasifikasi
Usaha Industri
55
INFORMASI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (ILPPD)
673 Jumlah industri besar tahun n1
144 Persentase pencapaian sasaran
pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri
dalam RIPIN (Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional) yang
ditetapkan dalam RPIK (Rencana Pembangunan Industri Kabupaten)
Jumlah Jenis Industri Prioritas Kabupaten 8 / 10 x 100%
Jumlah Jenis Industri Prioritas Nasional
80 % PP Nomor 14 Tahun 2015
tentang RIPIN psl 4
145 Persentase jumlah hasil pemantauan
dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri
Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait
Jumlah izin yang dipantau dan
dianalisis dalam laporan hasil
pemantauan
15 ----------- x 100 %
48
Jumlah izin yang dikeluarkan
31, 25 % Permendag No 36 Tahun
2007 tentang SIUP psl 17
146
Persentase jumlah hasil pemantauan
dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan
Industri Menengah yang dikeluarkan
oleh instansi terkait
Jumlah izin yang dipantau dan
dianalisis dalam laporan hasil
pemantauan
0 / 0 x 100%
Jumlah izin yang dikeluarkan
100% Permen nomor 6 Tahun 2016
tentang Besaran Jumlah Naker dan Nilai Investasi
untuk Klasifikasi Usaha
Industri
147 Persentase jumlah hasil pemantauan
dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin
Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang
lokasinya di Daerah Kabupaten
Jumlah izin yang dipantau dan
dianalisis dalam laporan hasil pemantauan
2 2 / 2x 100%
Jumlah izin yang dikeluarkan
100 % PP Nomor 142 Tahun 2015
Tentang Kawasan Industri
31 Transmigrasi 148 Jumlah satuan pemukiman transmigrasi
yang difasilitasi pembangunannya dan
pembinaannya
Jumlah satuan pemukiman transmigrasi
yang difasilitasi pembangunannya dan
pembinaannya 0 / 0
100 % UU nomor 29 Tahun 2009
tentang Perubahan UU
Transmigrasi psl 13
56
INFORMASI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (ILPPD)
FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
1 Sistem Informasi Manajemen
Pemerintahan Kabupaten
Menunjukkan jumlah Sistem Informasi
Manajemen Pemerintahan Kabupaten
ada
2 Penjabaran program RPJMD dalam
RKPD
Penjabaran program RPJMD dalam RKPD
197/197 x 100 %
Jumlah program RPJMD yang harus
dilaksanakan tahun berkenaan
100 %
3 Persentase Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan
Jumlah belanja pegawai diluar guru dan
tenaga kesehatan
1.710.562.328.878
------------------------------- X 100%
1.356.345.814.910,25
Jumlah APBD
53,12 %
4 Persentase PAD Jumlah PAD
1.356.292.614.417,25
------------------------------------ X 100%
4.619.431.416.312,25
Jumlah PDRB non migas
29,36 %
5 Persentase Belanja Urusan
Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)
Jumlah belanja urusan pemerintahan –
transfer expenditures
2.375.127.288.052,299
X 100%
4.987.193.761.183,8203
jumlah belanja APBD
38,05 %
6 Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
Tingkat Maturitas SPIP (belum dinilai (0)/level 1/level 2/level 3) berdasarkan
Laporan Hasil Quality Assurance (QA)
yang dikeluarkan oleh BPKP
Level 2
57
INFORMASI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (ILPPD)
7 Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)
Tingkat Kualitas APIP (belum dinilai (0)/level 1/level 2/level 3) berdasarkan
Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP
Level 3
8 Persentase jumlah total proyek
konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada
kuartal pertama
jumlah kontrak infrastruktur dengan nilai
besar yang perlu pembangunan dalam 3 kuartal yang ditandatangani pada kuartal
pertama tahun n 0 / 24.853.440.845.987 X 100%
jumlah kontrak keseluruhan tahun n
0 %
9 Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif
jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif
312.027.058.854 / 140.221.068.973 X
100% Jumlah pengadaan yang dilakukan tanpa
metode kompetitif
222,53 %
10 Persentase nilai belanja yang dilakukan
melalui pengadaan
Jumlah nilai belanja langsung yang
melalui pengadaan
Rp. 452.248.127.827 /
Rp.2.375.127.288.052.2998X 100%
Total belanja langsung
19,05%
11 Persentase Pegawai Fungsional
terhadap Seluruh Jumlah Pegawai
Pemerintah daerah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)
Jumlah pegawai PNS fungsional (diluar
guru dan tenaga kesehatan)
420 / 3.086 X 100%
Seluruh jumlah pegawai pemerintah
(PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)
13,61 %
12 Persentase Jabatan Fungsional
bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)
Jumlah pegawai Fungsional yang
memiliki sertifikat kompetensi
420 / 80 X 100%
525 %
58
INFORMASI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (ILPPD)
Seluruh jumlah pegawai non Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga
kesehatan)
13 Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam
APBD
Nilai absolut dari Total belanja dalam
realisasi
4.987.193.761.183,8203
X 100%
4.987.193.761.182.,8203
Total belanja APBD dikurangi satu
100 %
14 Assets management 1. Apakah ada daftar asset tetap? (Ya/Tidak)
2. Apakah ada manual untuk menyusun daftar asset tetap? (Ya/Tidak)
3. Apakah ada proses inventarisasi asset tahunan? (Ya/Tidak)
4. Apakah nilai asset tercantum dalam
laporan anggaran? (Ya/Tidak)
Ya
Ya Ya
Ya
15 Cash Management: Persentase
anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya
Nilai Realisasi SiLPA
161.909.372.125,77
X 100%
4.315.267.288.954,00
Total Belanja Anggaran tahun sebelumnya
3,75 %
16 Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (Information
on resources available to frontline
service delivery units)
Belanja anggaran untuk unit pelayanan
dapat diakses di website Pemda
259.749.358,795 : 2.534.377.854,542 X
100%
Realisasi belanja untuk unit pelayanan
dapat diakses di website Pemda
10,25 %
59
INFORMASI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (ILPPD)
17 Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (Public access to
fiscal information)
Jumlah dokumen yang dipublikasikan di
website Pemda
260/260 X 100%
total jumlah dokumen yang telah dirinci
100%
URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
1 Kegiatan pembinaan politik di daerah Menunjukkan jumlah kegiatan pembinaan politik
2 Sumber data Dinas dari Kesbangpol/ Perangkat
Daerah yg menangani
2 Kegiatan pembinaan terhadap LSM, ORMAS dan OKP
Menunjukkan jumlah kegiatan pembinaan terhadap LSM, ORMAS dan OKP
4 Sumber data Dinas dari Kesbangpol/ Perangkat
Daerah yg menangani
PENUTUP
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2019 juga dapat dilihat pada website www.karawangkab.go.id.
Bagi masyarakat yang ingin menyampaikan masukan, saran dan tanggapan guna peningkatan penyelenggaraan pemerintahan ke depan, dapat melalui
Pemerintah Kabupaten Karawang, Jl. Jenderal Ahmad Yani No.1 Telp. (0267) 429800, 429801, 429802, 429803, Fax (0267) 411923
Karawang, Maret 2020
BUPATI KARAWANG
dr. CELLICA NURRACHADIANA
top related