integrasi database pendidikan dan database ketenagakerjaan
Post on 12-Jan-2017
277 Views
Preview:
TRANSCRIPT
VOLUME V NOMOR 5 EDISI MEI 2015 www.ekon.go.id
INTEGRASI
DATABASE PENDIDIKAN DAN
DATABASE KETENAGAKERJAAN
Source :www.anrcg.com
TINJAUAN EKONOMI DAN KEUANGAN
VOLUME V NOMOR 5 EDISI mei 2015
DAFTAR ISI
03 Editorial
Koordinasi Kebijakan Ekonomi
04 Menanti Ekfektivitas LTV
Did You Know?
06 E-commerce
Laporan Utama
09 Arah Pengembangan Database Pendidikan
11 Database Ketenagakerjaan Indonesia
Resensi Buku
13 Habibie Tak Boleh Lelah dan Kalah
Ketenagakerjaan
14 Strategi dan Kesiapan Daerah Kantong TKI Merespon Kebijakan Moratorium
Ekonomi Domestik
17 Outlook Ekonomi Triwulan I 2015
Kegiatan Menko
21 Kerjasama Indonesia dan Iran dalam Bidang Ekonomi dan Perdagangan
BUMN
23 Revaluasi Aset BUMN
PEMBINA:
Menteri Koordinator
Bidang perekonomian
PENGARAH:
Sekretaris Kementerian
Koordinator Bidang
Perekonomian
Deputi Bidang Koordinasi
Ekonomi Makro dan
Keuangan
KOORDINATOR:
Bobby Hamzar Rafinus
EDITOR:
Edi Prio Pambudi
Puji Gunawan
Ratih Purbasari Kania
ANALIS:
Sri Purwanti, Hesti
Wahyudi Surasmono
Susiyanti, Trias Melia, Desi
Maola Ayu Saputri,
KONTRIBUTOR:
FISIP UI
02
DAFTAR ISI
VOLUME VI | NOMOR 5 | EDISI MEI 2015
TINJAUAN EKONOMI DAN KEUANGAN
VOLUME V NOMOR 5 EDISI mei 2015
APBN 2015 yang sebelumnya telah
dikeluarkan bisa dikatakan lebih
bersifat baseline dan disusun dimasa
transisi pemerintahan. Adalah suatu
yang lumrah jika kemudian dilakukan
penyesuaian-penyesuaian untuk
mengakomodasi RPJMN-2015-2019,
RKP 2015 maupun visi misi Presiden
terpilih. Tahun 2015 merupakan
momentum yang sangat penting bagi
Pemerintah baru untuk melakukan
terobosan di bidang fiskal guna
mendukung APBN yang lebih sehat
dan berkualitas
Hal ini tercermin dalam APBNP 2015,
dimana terdapat peningkatan target penerimaan perpajakan sebesar 29,9% dari realisasi 2014. Upaya
menjadikan penerimaan perpajakan sebagai sumber pendanaan utama dapat meminimalkan resiko
keuangan dan lebih memudahkan Pemerintah dalam melakukan mitigasi resiko maupun dalam hal
pengaturan penggunaannya.
Dari sisi belanja negara, Pemerintah juga berupaya untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas melalui
penyesuaian harga BBM bersubsidi pada bulan November tahun 2014, dan penerapan subsidi tetap di
awal tahun 2015. Kebijakan ini juga bertujuan untuk meningkatkan ruang fiskal cukup untuk membiayai
program-program yang lebih produktif, dan meminimalkan kerentanan fiskal dari fluktuasi harga minyak
mentah dan nilai tukar.
Secara umum, terdapat beberapa pokok perubahan yang diusulkan dalam APBN-P 2015 :
1. Penyesuaian asumsi dasar ekonomi makro dengan kondisi perekonomian terkini
2. Optimalisasi penerimaan pajak non-migas dan cukai untuk mengompensasi penurunan PNBP akibat
penurunan harga minyak dunia.
3. Perubahan belanja pemerintah pusat mempertimbangkan pengalihan subsidi energi kepada
program-program prioritas yang lebih produktif. belanja pemerintah juga diarahkan untuk
mendukung berbagai program prioritas visi dan misi Presiden, yang meliputi: dukungan sektor
pendorong pertumbuhan seperti pangan, energi, maritim, pariwisata, dan industri; pemenuhan
kewajiban dasar; pengurangan kesenjangan antar kelas pendapatan dan antar wilayah; dan
pembangunan infrastruktur konektivitas.
4. Peningkatan anggaran transfer ke daerah dan dana desa.
5. Penurunan defisit APBNP 2015 menjadi 1,90% terhadap PDB dalam rangka Pengendalian defisit
dalam batas aman. Hal ini dilakukan sekaligus tetap menjaga iklim investasi dan menjaga konservasi
lingkungan
Untuk menjaga kesinambungan fiskal jangka menengah, Pemerintah harus terus berkomitmen menjaga
defisit kumulatif APBN dan APBD dibawah ambang batas 3,0 % terhadap PDB sesuai dengan amanah UU
Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
EDITORIAL
03
TINJAUAN EKONOMI DAN KEUANGAN
VOLUME V NOMOR 5 EDISI mei 2015
Menanti
Efektifitas LTV Oleh Susiyanti
Bank Indonesia kembali menerbitkan aturan
baru terkait rasio loan to value (LTV) untuk
pembiayaan properti dan uang muka kendaraan
bermotor. Penerbitan rasio LTV memang bukan
yang pertama kali dilakukan Bank Indonesia (BI).
Namun, sebenarnya apa yang diinginkan BI
dalam penerbitan kebijakan LTV kali ini.
Aturan baru terkait LTV pada pembiayaan
properti dan kendaraan bermotor tertuang
dalam Peraturan Bank Indonesia
No.17/10/PBI/2015 yang akan mulai berlaku
pada bulan Juni 2015. BI beralasan penerbitan
aturan baru LTV dalam rangka menjaga
pertumbuhan perekonomian nasional agar tetap
berada pada momentum positif. Direktur
Kebijakan Makroprudensial Bank Indonesia Yati
Kurniati menyatakan bahwa pelonggaran LTV
juga bertujuan untuk mendorong pertumbuhan
kredit dan untuk mendorong pertumbuhan
ekonomi yang sedang lesu.
Secara umum LTV merupakan sebuah dasar atau
metode yang digunakan untuk menentukan
seberapa besar pinjaman yang dapat diberikan
kepada debitur berdasarkan aset yang dijadikan
jaminan. Kebijakan LTV diperlukan dalam upaya
meningkatkan pembiayaan perekonomian
dengan mendorong berjalannya fungsi
intermediasi perbankan. Salah satunya melalui
kelonggaran dalam penentuan perkreditan.
Penekannnya diantaranya pada sektor properti
dan kendaraan bermotor.
LTV bukanlah kebijakan baru yang diambil BI.
Pada tahun 2012 lalu, BI juga mengeluarkan
peraturan serupa pada sektor properti yang
kemudian disempurnakan setahun kemudian.
Namun, dalam kebijakan baru yang diambil BI,
bersaran rasio LTV yang diberlakukan lebih
tinggi.
Jika pada 2012 rasio LTV mencapai 30- 40
persen. Maka aturan LTV yang baru, kredit
kepemilikan rumah (KPR) atau kredit
kepemilikan rumah susun (KPRS) dikenakan LTV
berjenjang mulai dari 70 hinga 90 persen untuk
tipe dan kepemilikan rumah. Kebijakan LTV juga
diberlakukan pada kredit kendaraan bermotor
yang turun dibanding 2012. Kebijakan LTV pada
2015 memberi kelonggaran sebesar 25 persen
untuk kendaraan roda empat dan diatasnya.
Sementara untuk kredit kendaraan bermotor
roda dua LTV yang diberlakukan adalah 20
persen.
Menurut Andry Asmoro, Ekonom dari mandiri
sekuritas, meskipun dampaknya tidak akan
langsung terasa, kebijakan pelonggaran LTV
akan berperangauh pada setidaknya 100 sektor
turunan dari sektor properti yang menjadi fokus
dalam kebijakan LTV yang dikeluarkan
pemerintah.
Sektor-sektor seperti sektor konstruksi dan
pengembang akan terkena dampak langsung
dari relaksasi LTV yang akan diikuti dengan
penyerapan tenaga kerja karena disebabkan
banyaknya proyek dari permintaan
pembangunan perumahan. Produsen dan
distribusi bahan bangunan pun akan meningkat,
seiring dengan meningkatnya permintaan
proyek. Belum lagi, sektor kerajinan perabot
rumah tangga dan perlengkapan kerajinan
pembangunan gedung yang juga akan terkena
dampak dari sektor properti yang berkembang.
Penyediaan infrastruktur termasuk jaminan
kemudahan dalam perizinan baik oleh
KOORDINASI KEBIJAKAN EKONOMI
04
TINJAUAN EKONOMI DAN KEUANGAN
VOLUME V NOMOR 5 EDISI mei 2015
pemerintah pusat maupun pemerintah daerah
menjadi salah program yang dapat diambil oleh
pemerintah untuk mendukung kebijakan BI
tersebut. Selain itu, pemberian intensif bagi
industri-industri kerajinan dan perlengkapan
rumah tangga, juga perlu dilakukan. Sebab
industri ini termasuk salah satu yang akan
mendapat dampak dari kebijakan LTV.
Efektitas
Kebijakan LTV mulai diberlakukan pada Juni
2012 dan kemudian dilanjutkan pada September
2013 hingga Mei 2015, BI kembali merilis
kebijakan ini kembali. Pada dasarnya, beberapa
negara dengan perekonomian yang sedang
berkembang telah berhasil menerapkan LTV
seperti malaysia dan Hongkong. Selanjutnya
bagaimana efektifitas kebijakan LTV ini di
Indonesia?
Secara umum, kebijakan LTV yang mulai
terapkan sejak 2012 tersebut sesuai dengan
tujuannya. Kebijakan LTV telah berhasil
memperlambat laju pertumbuhan kredit
perbankan nasional. Pertumbuhan kredit bank
umum kepada rumah tangga untuk kepemilikan
rumah tinggal, ruko atau rukan, flat atau
apartemen, serta kendaraan bermotor melambat
dari 33,18 persen pada Juni 2012 menjadi 12,28
persen pada Desember 2012. Kemudian
penerapan LTV tahap kedua juga berdampak
terhadap perlambatan pertumbuhan kredit dari
22,97 persen pada September 2013 menjadi
20,66 persen pada Maret 2014.
PBI Nomor 17/10/PBI/2015 telah memberikan
kelonggaran dalam rangka untuk mendorong
perlambatan pertumbuhan kredit perbankan.
Dengan relaksasi terhadap kebijakan LTV
tersebut, diharapkan kredit perbankan secara
nasional akan tumbuh di tengah perlambatan
ekonomi nasional dan diperkirakan pembiayaan
KPR akan tumbuh sekitar 10-15 persen hingga
akhir 2015.
Seberapa besar efektivitas kebijakan LTV ini
sebenarnya dapat dilihat dari peningkatan
pertumbuhan kredit. Jika dengan adanya
kebijakan LTV ini kredit dapat tumbuh dari 11%
menjadi 12% maka bisa dianggap kebijakan
relaksasi LTV ini sudah berhasil.
Efektifitas dari perubahan kebijakan LTV juga
dipertanyakan oleh sejumlah kalangan
perbankan. Salah satunya Ekonom PT Bank
Tabungan Negara (Persero) Tbk Agustinus
Prasetyantoko yang menyatakan bahwa dampak
pelonggran LTV dirasakan tidak akan terlalu
signifikan. Hal ini disebabkan perubahan
kebijakan Bank Indonesia (BI) tersebut
berbarengan dengan keputusan Menteri
Keuangan menurunkan batas minimal harga
properti mewah yang terkena pajak penghasilan
(PPh). Kebijakan perpajakan yang baru tersebut
kontradiktif dengan rencana BI melonggarkan
batas minimal rasio agunan terhadap harga jual
atau loan to value (LTV). Akibatnya efektivitas
dalam upaya untuk mendorong pertumbuhan
ekonomi tidak akan terlihat.
05
TINJAUAN EKONOMI DAN KEUANGAN
VOLUME VI NOMOR 5 EDISI APRIL 2015
oleh Desi Maola Ayu Saputri
Foto: www.innovativebyte.com
Menurut RUU ITE Pasal 1 angka 10, transaksi
elektronik adalah perbuatan hukum yang
dilakukan dengan menggunakan komputer,
jaringan komputer atau media elektronik.
Transaksi secara elektronik, pada dasarnya
adalah perikatan ataupun hubungan hukum
yang dilakukan secara elektronik dengan
memadukan jaringan dari sistem elektronik
berbasiskan komputer dengan sistem
komunikasi, yang selanjutnya difasilitasi oleh
keberadaan jaringan komputer global atau
Internet.
Dalam penjelasan RUU ITE disebutkan transaksi
elektronik dipandang sebagai bagian dari
perikatan para pihak (Pasal 1233 KUHPerdata).
Transaksi tersebut akan merujuk kepada semua
jenis dan mekanisme dalam melakukan
hubungan hukum secara elektronik itu sendiri
yang akan mencakup jual beli, lisensi, asuransi,
dan lelang.
Definisi transaksi elektronik dirumuskan dari
terminologi Electronic Commerce (E-Commerce)
atau mengarah pada perniagaan/perdagangan.
RUU ITE tidak mendefinisikan e-commerce
secara jelas, hanya dalam penjelasan disebutkan:
“ …transaksi seringkali direduksi sebagai
perjanjian jual beli antar para pihak yang
bersepakat untuk itu”.
Electronic Commerce adalah kemampuan untuk
membentuk transaksi bisnis yang meliputi
pertukaran barang dan jasa di antara dua pelaku
bisnis dengan menggunakan peralatan dan
teknologi elektronika (Indonesian Information
Society Initiative, UGM).
Dalam perspektif yuridis, makna yuridis transaksi
pada dasarnya lebih ditekankan pada aspek
materiil dari hubungan hukum yang disepakati
oleh para pihak, bukan perbuatan hukumnya
secara formil. Oleh karena itu, keberadaan
ketentuan-ketentuan hukum mengenai
perikatan tetap mengikat walaupun terjadi
perubahan media maupun perubahan tata cara
bertransaksi.
Pihak Dalam Transaksi Elektronik
Melibatkan tiga pelaku / pihak yang berbeda :
1. Perusahaan ("business"),
2. Konsumen ("consumer"),
3. Pemerintah ("public administration").
Upaya perlindungan hukum dan penegakan
hukum terhadap tindakan melawan hukum
menurut Undang-Undang:
1. RUU Tindak Pidana TI
2. RUU ITE
3. RUU Kebebasan Memperoleh Informasi
Publik
DID YOU KNOW?
E-COMMERCE
06
TINJAUAN EKONOMI DAN KEUANGAN
VOLUME VI NOMOR 5 EDISI APRIL 2015
4. UU Perlindungan Konsumen
5. UU Telekomunikasi
6. UU No.12 / 2002 tentang Hak Cipta
7. UU No.14 / 2001 tentang Paten
8. UU No.15 / 2001 tentang Merek
9. UU Money Laundring
10. UU Kedokteran
11. UU Penyiaran
Kementerian Perdagangan menyatakan akan
menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) yang
mengatur regulasi perdagangan secara
elektronik (e-commerce). Definisi perdagangan
secara elektronik adalah segala bentuk transaksi
bisnis yang menggunakan teknologi informasi
dan komunikasi. Seiring perkembangan waktu,
definisi e-commerce menjadi meluas.
Saat ini, e-commerce diartikan tidak hanya
penjualan dan pembelian melalui internet
semata, tetapi juga mencakup pelayanan
pelanggan online dan pertukaran dokumen
bisnis. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah
memetakan empat model transaksi e-commerce,
yaitu Online Marketplace, Classified Ads, Daily
Deals dan Online Retail.
Online Marketplace adalah kegiatan
menyediakan tempat kegiatan usaha berupa
toko internet dengan merchant yang menjual
barang dan/atau jasa. Dalam model transaksi ini,
ada imbalan dalam bentuk biaya sewa atau biaya
pendaftaran tas jasa penyediaan tempat
dan/atau waktu memajang iklan barang
dan/atau jasa dan melakukan penjualan di toko
internet melalui internet. Selain itu, ada sejumlah
uang yang dibayarkan oleh Online Marketplace
Merchant ke penyelenggara Online Marketplace
sebagai komisi atas jasa perantara pembayaran
atas penjualan barang dan/atau jasa.
Model transaksi e-commerce Classified Ads
adalah kegiatan menyediakan tempat dan/atau
waktu untuk memajang iklan barang dan/atau
jasa yang dilakukan oleh pengiklan melalui situs
yang disediakan oleh penyelenggara Classified
Ads. Kemudian pengiklan membayar sejumlah
uang sebagai biaya transaksi kepada
penyelenggara Classified Ads yang merupakan
objek PPh dan PPN.
Model transaksi elektronik ketiga yaitu Daily
Deals, mirip dengan Online Marketplace, tetapi
alat pembayaran yang digunakan berupa
voucher. Model terakhir adalah Online Retail
dimana kegiatan menjual barang dan/atau jasa
yang dilakukan secara langsung oleh
penyelenggara Online Retail kepada pembeli di
situs Online Retail.
Dalam keempat model transaksi e-commerce ini,
ada pembayaran imbalan atau penghasilan
karena jual-beli barang/atau jasa yang
merupakan objek pajak Pajak Penghasilan (PPh)
dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang akan
dikenakan pajak menurut aturan perpajakan
yang berlaku. Namun, transaksi e-commerce
seringkali tidak sesederhana seperti pada model
yang disebutkan tadi. Setidaknya, akan terjadi
kondisi dimana transaksi e-commerce akan sulit
dikenakan pajaknya. Kondisi pertama adalah
transaksi melalui e-commerce menembus batas
geografis antar negara (borderless). Kedua,
bentuk barang atau jasa yang diperjualbelikan
dapat berformat digital seperti piranti lunak
komputer, musik, majalah atau lainnya. Transaksi
fisik bisa tidak diperlukan lagi dan digantikan
dengan perpindahan bentuk digital saja. Ketiga,
transaksi e-commerce terjadi begitu cepat di
seluruh dunia dalam waktu singkat. Oleh karena
itu, tantangan dalam mengenakan pajak
transaksi e-commerce adalah bagaimana
membuat aturan khusus yang mampu
menangkap potensi pajak atas transaksi e-
commerce dengan kondisi-kondisi tadi.
Sumber : Kementerian Keuangan
07
TINJAUAN EKONOMI DAN KEUANGAN
VOLUME VI NOMOR 5 EDISI APRIL 2015
L A P O R A N U T A M A Arah pengembangan database pendidikan
Database ketenagakerjaan indonesia
TINJAUAN EKONOMI DAN KEUANGAN
VOLUME VI NOMOR 5 EDISI APRIL 2015
ARAH PENGEMBANGAN DATABASE PENDIDIKAN Wawancara dengan Dr. Ing. Ir. Yul Yunazwin Nazaruddin, Kepala Pusat Data dan Statistik Pendidikan, Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan
oleh Puji Gunawan dan Trias Melia
Hingga saat ini, informasi apa saja yang tercakup dalam database pendidikan di Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan yang Bapak kelola?
Informasi yang ada di dalam database pendidikan kami mencakup data siswa (NIK, nilai rapor, nilai ujian,
data orang tua, alamat) dimana setiap siswa diberikan unique number yang akan terus digunakan hingga
perguruan tinggi untuk mempermudah proses tracing. Selain itu, terdapat informasi sekolah (data spasial,
fasilitas sekolah), data guru (jumlah jam mengajar, lokasi mengajar, siswa yang diajar, gaji, tunjangan).
Penjaringan data dilakukan dengan sistem pendataan Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) bersifat
relasional dan longitudinal yang mencakup 3 entitas data pokok yaitu satuan pendidikan, tenaga
kependidikan serta data peserta didik.
Berapa Jumlah personel yang mengelola database pendidikan?Apakah pengelolaan database
menggunakan data APBN atau bantuan luar negeri?
Saat ini, jumlah personel pengelola database mencapai 50 orang. Database pendidikan kami kelola sendiri
dengan menggunakan dana yang berasal dari APBN. Dana tersebut kami gunakan untuk mengelola data
server sebesar 50 TB.
Di dalam forum Lembaga Produktivitas Nasional tahun 2014 sempat terkemuka bahwa terdapat
database yang terpisah dari tiap Direktorat Jenderal di Kemendikbud. Apakah sudah ada upaya
untuk mengintegrasikan data?
Saat ini, sesuai arahan Menteri, data-data di setiap direktorat dikonsentrasikan ke pusat data dan
informasi.
Bagaimanakah metodologi yang diterapkan dalam memperoleh data pendidikan? Bagaimana
koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait dalam perolehan data (misalnya instansi di daerah,
jenis/level pendidikan)?
Agar data yang dikumpulkan sesuai dengan kondisi di lapangan dan terjaga kualitasnya, data disusun
dalam tiga tahapan, yaitu tahap pengumpulan, tahap pengelolaan, dan tahap pendayagunaan (Gambar 2).
Database pendidikan menyajikan informasi-informasi penting yang dapat digunakan dalam proses
penyusunan kebijakan di bidang pendidikan.
Apakah Bapak dapat memberi gambaran mengenai bagaimana database pendidikan berperan
dalam proses perumusan kebijakan selama ini?
Database yang telah diolah dan dianalisis digunakan untuk menyusun proyeksi (misal proyeksi jumlah
sekolah yang dibutuhkan di tahun xxxx) dan data ini dipakai untuk menyusun RPJMN.
Kendala apa saja yang ditemui dalam proses penyusunan database pendidikan?
Beberapa kendala yang kami temui adalah kurangnya anggaran karena kami mengelola data pendidikan
dan kebudayaan di seluruh Indonesia. Selain itu, kami juga mengalami kesulitan untuk menjangkau
sekolah-sekolah di wilayah yang sulit aksesnya.
LAPORAN UTAMA
09
TINJAUAN EKONOMI DAN KEUANGAN
VOLUME VI NOMOR 5 EDISI APRIL 2015
Database Pendidikan yang ideal menurut Bapak? Negara mana yang bisa menjadi acuan yang
baik untuk diterapkan di Indonesia
Saat ini database pendidikan di Indonesia sebenarnya sudah cukup kompetitif. Saingan kita di dunia
adalah Cina, Rusia, Brazil, Amerika. Namun database kita masih belum ideal karena masih dibutuhkan
verifikasi validasi
Selain untuk memenuhi kebutuhan pimpinan dalam penyusunan kebijakan, apakah database
pendidikan bisa juga dimanfaatkan oleh masyarakat luas ?
Database pendidikan juga digunakan untuk: (1) Pengembangan konsep e-monitoring di Kementerian, (2)
Penyusunan profil pendidikan/indikator-indikator pendidikan, (3) Penyusunan proyeksi pendidikan, (4)
Publikasi dan analisis, (5) Penyusunan konsep indeks kompetensi sekolah.
Bagaimanakah arah pengembangan database pendidikan ke depan ?
Di tahun 2015, terdapat tiga target pengelolaan dapodik: data berkualitas yang terintegrasi,
pengembangan backbone ke daerah, dan pengembangan simpul-simpul
Apakah saat ini sudah ada upaya integrasi data pendidikan dengan data lainnya? Menurut
pendapat Bapak, apa saja potensi yang dapat dicapai jika database pendidikan dapat terintegrasi
dengan database lainnya?
Saat ini di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sudah ada upaya pengintegrasian data pendidikan
dengan kebudayan. Menurut pendapat saya pribadi, database pendidikan memang sebaiknya
diintergasikan dengan database ketenagakerjaan agar terlihat penyerapan tenaga kerja dan dapat
diketahui kebutuhan sekolah. Contohnya, jika kita mengetahui demand di sektor kemaritiman meningkat,
maka SMK Kemaritiman akan lebih diperhatikan.
10
TINJAUAN EKONOMI DAN KEUANGAN
VOLUME VI NOMOR 5 EDISI APRIL 2015
DATABASE KETENAGAKERJAAN INDONESIA
Wawancara dengan Bapak Edi Purnama, Kepala Pusat Data dan Informasi Ketenagakerjaan, Kementerian
Ketenagakerjaan
oleh Puji Gunawan dan Trias Melia
Mengapa pengelolaan database ketenagakerjaan perlu untuk dilakukan?
Database ketenagakerjaan mempunyai peran penting sebagai bahan penyusunan kebijakan dan strategi,
rencana dan program serta pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program pembangunan di bidang
ketenagakerjaan baik lingkup nasional, provinsi maupun kabupaten/kota. Selain itu, database
ketenagakerjaan juga dibutuhkan sebagai bahan penyusunan kebijakan strategi, rencana dan program,
pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program pembangunan di bidang ketenagakerjaan internasional,
serta sebagai bahan penyusunan makalah, kegiatan penelitian/kajian ilmiah, dsb.
Jenis data dan informasi apa sajakah yang dikelola di Kementerian Ketenagakerjaan?
Hingga saat ini, jenis data dan informasi dikumpulkan dan dikategorikan berdasarkan masing-masing unit
direktorat jenderal di Kementerian Ketenagakerjaan. Data dan informasi tersebut mencakup data:
a. Ketenagakerjaan umum (penduduk usia kerja, angkatan kerja, penduduk yang bekerja,
pengangguran terbuka).
b. Pelatihan dan produktivitas tenaga kerja (standar kompetensi kerja, lembaga pelatihan kerja,
instruktur, tenaga pelatihan, jenis program dan peserta pelatihan, pemagangan, Lembaga
Sertifikasi Kompetensi (LSP), produktivitas tenaga kerja).
c. Penempatan tenaga kerja (kesempatan kerja, pencari kerja terdaftar, calon TKI terdaftar,
lowongan kerja terdaftar, lowongan kerja luar negeri yang terdaftar, lembaga penempatan tenaga
kerja, penempatan tenaga kerja terdaftar, penempatan tenaga kerja melalui mekanisme antar
kerja, penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI), Penggunaan tenaga kerja asing (PTKA), pegawai
pengantar kerja).
d. Pengembangan dan perluasan kesempatan kerja (usaha mandiri, tenaga kerja mandiri, Tenaga
Kerja Sarjana (TKS), perluasan kerja sistem padat karya, Teknologi Tepat Guna (TTG)).
e. Hubungan industrial (sarana hubungan industrial, permasalahan hubungan industrial,
pengupahan, jaminan sosial tenaga kerja (BPJS Ketenagakerjaan), koperasi pekerja/buruh,
pegawai teknis penyelesaian perselisihan hubungan industrial, hubungan kerja).
f. Pengawasan ketenagakerjaan (norma kerja dan jamsostek, norma keselamatan dan kesehatan
kerja, norma kerja anak dan perempuan, penegakan hukum).
Bagaimanakah proses pengumpulan data dan informasi dilakukan?
Proses pengumpulan data dilakukan dalam tiga lingkup, yaitu nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Di
lingkup nasional, pengelolaan data dilakukan oleh Pusat Data dan Informasi Ketenagakerjaan
(Pusdatinaker) yang memiliki tugas untuk melaksanakan pembinaan dan pengembangan serta
pemantauan dan evaluasi kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Ketenagakerjaan Nasional serta
berkoordinasi dengan unit teknis dan instansi terkait. Laporan data dan informasi di tingkat nasional
disampaikan pada minggu ke-3 setiap bulan dari unit teknis di pusat kepada Kepala Pusdatinaker.
LAPORAN UTAMA
11
TINJAUAN EKONOMI DAN KEUANGAN
VOLUME VI NOMOR 5 EDISI APRIL 2015
Pada lingkup provinsi, pengelolaan dilakukan oleh Sekretaris Dinas/Kepala Bidang Program, Evaluasi dan
Pelaporan yang bertugas untuk melaksanakan pembinaan dan penyelenggaraan serta pemantauan dan
evaluasi kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Ketenagakerjaan Kabupaten/kota/Provinsi serta
mengoordinasikan unit teknis dan instansi terkait sesuai kewenangan masing-masing. Laporan data
disampaikan pada minggu ke-2 setiap bulan kepada Kepala Pusdatinaker dan ditembuskan kepada
Sekretaris masing-masing Ditjen di Kementerian Ketenagakerjaan.
Data dan informasi di tingkat kabupaten/kota dikelola oleh Sekretaris Dinas Ketenagakerjaan. Data yang
dikumpulkan kemudian dilaporkan pada minggu pertama setiap bulannya kepada Kepala Dinas
Ketenagakerjaan Provinsi dan ditembuskan kepada Kepala Pusdatinaker.
Bagaimanakah dukungan Sumber Daya Manusia serta dukungan anggaran dalam pelaksanaan
pengelolaan data dan informasi ketenagakerjaan?
Pusat Data dan Informasi Ketenagakerjaan di tingkat pusat saat ini didukung oleh 53 orang. Untuk
penganggaran, selama ini penganggaran dirasa belum cukup memadai karena Pusdatinaker hanyalah unit
pendukung (supporting unit) di Kementerian Ketenagakerjaan. Sedangkan di daerah, terdapat beberapa
daerah yang belum menganggarkan kegiatan pengelolaan data di dalam APBD akibat rendahnya
kesadaran dan komitmen daerah atas pentingnya data.
Apakah sudah ada upaya integrasi data ketenagakerjaan dengan data lainnya? Apa saja kendala
yang dihadapi dalam proses integrasi tersebut?
Sinergi data dilakukan dengan BNP2TKI dalam mengelola data penempatan TKI dan BPS dalam
pengelolaan data ketenagakerjaan umum, untuk menyajikan data sesuai format tabel yang telah diatur
pada Permenakertrans No. 1 Tahun 2014. Selain itu, sedang dilaksanakan rangkaian koordinasi dengan
Kementerian Ristek dan Pendidikan Tinggi dalam rangka link and match dunia pendidikan dan
ketenagakerjaan.
Dalam pengintegrasian data ketenagakerjaan, kendala yang dihadapi adalah masing-masing unit teknis
memiliki aplikasi sendiri dalam pengumpulan dan pengelolaan data, sehingga data internal belum
terintegrasi. Untuk dapat mengintegrasikan data di setiap unit teknis, saat ini sedang dibangun database
ketenagakerjaan yang sudah dianggarkan di tahun 2015 dalam kegiatan pembangunan sistem informasi
ketenagakerjaan terpadu.
Bagaimanakah arah pengembangan database ketenagakerjaan kedepannya?
Untuk database internal, pengembangan dilakukan dengan integrasi database yang telah dibangun di
masing-masing unit menjadi satu database yang dimanfaatkan semua unit di lingkungan Kementerian
Ketenagakerjaan maupun dinas yang membidangi ketenagakerjaan di tingkat provinsi dan
kabupaten/kota. Selain itu, kami juga akan mensosialisasikan aplikasi yang telah dibangun atau
dikembangkan untuk diimplementasikan oleh masing-masing unit sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Kami juga saat ini pada prinsipnya siap untuk mengintegrasikan database ketenagakerjaan dengan
database pendidikan dalam rangka link and match antara dunia pendidikan dan pelatihan. Upaya yang
telah dilakukan adalah berkoordinasi dengan pihak Apindo dalam rangka link and match antara supply
tenaga kerja (dunia pendidikan dan pelatihan) dan demand tenaga kerja (dunia usaha). Selain itu, kami
juga kedepannya akan membentuk forum data yang beranggotakan unit data Kementerian
Ketenagakerjaan, Kementerian Pendidikan, BPS dan Apindo.
12
TINJAUAN EKONOMI DAN KEUANGAN
VOLUME VI NOMOR 5 EDISI APRIL 2015
HABIBIE TAK BOLEH LELAH DAN KALAHoleh Melanthon Tumpal dan Tumpak Ferdinand
Banyak buku yang mengulas tuntas seorang
Bacharuddin Jusuf Habibie, baik mengenai
kehidupan pribadi maupun jejak pemikirannya.
Salah satunya adalah buku yang berjudul
“Habibie, Tak Boleh Lelah dan Kalah” karangan
Fachmy Casofa. Buku ini menampilkan koleksi
foto Habibie dan keluarganya, mulai dari
Habibie kecil, remaja, hingga pada saat
menjabat sebagai presiden. Ulasan mengenai
kehidupan pribadi Habibie diceritakan secara
garis besar.
Buku ini merupakan sebuah persembahan untuk
generasi muda Indonesia. Ada pengejaran dan
pembuktian cinta mulia. Ada semangat berkarya
tanpa jeda. Ada semangat yang kadang patah,
tetapi tak jarang juga tinggi menjulang. Ada
kisah manis cinta sejati berbalut kesetiaan
hingga ujung usia.
Secara garis besar, buku ini ditulis dalam dua
bagian yaitu: menerbangkan Indonesia melalui
N-250 dan 50 gagasan brilian. Bagian pertama
menceritakan kisah sukses Habibie dalam
merancang dan menerbangkan pesawat buatan
Indonesia N-250/Gatotkoco. Dengan latar
belakangnya sebagai ilmuwan di bidang
teknologi, Habibie mengabdikan dirinya untuk
Indonesia dengan pembuktian lahirnya pesawat
N-250. Sebuah pesawat terbang tercanggih
buatan putra-putri Indonesia, dan
kecanggihannya diperhitungkan oleh dunia.
Penerbangan perdana pesawat N-250 pada 10
Agustus 1995 menjadi tonggak awal
kebangkitan teknologi Indonesia yang
diperingati sebagai hari Kebangkitan Teknologi
Indonesia.
Bagian kedua mengenai lima puluh gagasan
brilian Habibie untuk generasi muda Indonesia.
Setiap gagasan diberikan penjelasan singkat,
jelas dan bisa diaplikasikan dalam kehidupan.
Gagasan mencakup nasionalisme,
pembangunan, cinta, keluarga dan cita-cita.
Selain itu, terdapat pembahasan tentang riwayat
hidup Habibie, dari kisah Ayah dan Ibu Habibie,
proses kelahiran Habibie, masa kecilnya, masa
remajanya hingga menikah dengan Ibu Ainun.
Dengan membaca buku ini, pembaca bisa
menikmati kisah hidup Habibie yang inspiratif.
Buku ini dilengkapi dengan foto-foto penuh
kenangan yang menarik, bahasa yang sederhana
dan layout yang menarik dengan ukuran dan
warna huruf dalam paragraf yang berbeda sesuai
dengan penekanan pada isi paragraph. Kisah
Habibie dan 50 gagasan briliannya memberikan
semangat pada anak bangsa untuk belajar dan
berkarya dengan cerdas sebaik mungkin dalam
menggapai mimpi.
RESENSI BUKU
13
TINJAUAN EKONOMI DAN KEUANGAN
VOLUME VI NOMOR 5 EDISI APRIL 2015
S T R A T E G I D A N
K E S I A P A N
D A E R A H K A N T O N G
T K I M E R E S P O N
K E B I J A K A N
M O R A T O R I U M
oleh Susiyanti
Pemerintah akhirnya memberlakukan penghentian
penempatan TKI secara permanen ke 21 negara di
kawasan Timur Tengah. Beragam kebijakanpun
disiapkan sebagai langkah antisipasi moratorium
permanen ini.
Moratorium TKI pada sektor informal merupakan
kebijakan diambil pemerintah sebagai solusi
beragam persoalan di sektor tenaga kerja
migran ini. Pemerintah pernah mengambil
kebijakan serupa pada tahun 2011. Salah satu
dampak dari kebijakan ini adalah jumlah TKI di
sektor informal terus menurun dari tahun ke
tahun, sedangkan TKI di sektor formal
cenderung naik.
Berdasarkan pada data Puslitfo Badan Nasional
Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja
Indonesia (BNP2TKI), jumlah penempatan
Tenaga Kerja Indonesia tahun 2014 sebesar
429.872 orang, turun sebesar 16,07 persen
dibanding tahun sebelumnya sebesar 512.168
orang. Dalam laporan yang dirilis BNP2TKI pada
Januari 2015, disebutkan bahwa secara bertahap
terjadi kenaikan persentase penempatan TKI
formal. Pada tahun 2011 tercatat TKI formal 45
persen dan naik menjadi 58 persen di tahun
2014 (lihat Grafik 1.1).
Grafik 1.1 Penempatan Tenaga Kerja Indonesia
Sumber: BNP2TKI, 2015
Kebijakan moratorium TKI secara permanen
dituangkan dalam Surat Keputusan (SK) Menteri
Ketenagakerjaan nomor 260 tahun 2015 yang
ditandatangani pada 4 Mei 2015. Adapun ke-21
negara yang dimaksud dalam SK tersebut adalah
Aljazair, Arab Saudi, Bahrain, Irak, Iran, Kuwait,
Lebanon, Libya, Maroko, Mauritania, Mesir,
Oman, Pakistan, Palestina, Qatar, Sudan Selatan,
Suriah, Tunisia, Uni Emirat Arab (UEA), Yaman,
dan Jordania.
Kelompok 21 negara kawasan Timur Tengah ini
merupakan incaran para tenaga kerja Indonesia
untuk mengadu nasib. Misalnya, sepanjang 2014
Arab Saudi menempati urutan ketiga terbayak
dalam penempatan TKI setelah Malaysia dan
Taiwan.
Dalam sebuah keterangannya kepada media
yang dikutip dari sejumah sumber, Menteri
Ketenagakerjaan, Hanif Dhakiri menyebutkan
kebijakan keras (hard policy) terpaksa diterapkan
bagi negara-negara Timur Tengah karena
penerapan budaya atau sistem kafalah
(sponsorship) yang masih kental dimana hak
privasi majikan lebih kuat daripada perjanjian
kerja maupun peraturan ketenagakerjaan.
Secara umum, Menaker menilai langkah
moratorium yang dilakukan secara permanen ini,
KETENAGAKERJAAN
14
TINJAUAN EKONOMI DAN KEUANGAN
VOLUME VI NOMOR 5 EDISI APRIL 2015
diperlukan pemerintah untuk membenahi sistem
perlindungan para pekerja informal di luar
negeri. Harapan ke depannya, tidak ada lagi TKI
yang dihukum mati karena budaya negara
setempat yang mempersulit tindakan
perlindungan terhadap para pekerja migran
yang bekerja pada sektor domestik.
Perlu Sosialisasi
Pasca dikeluarkanya kebijakan moratorium
secara permanen ini, pemerintah selanjutnya
menyiapkan beragam program-program sebagai
tindak lanjut kebijakan tersebut. Sejumlah intansi
terkait seperti Departemen Luar Negeri dan
BNP2TKI akan dilibatkan dalam kegiatan
sosialisasi dan program antisipasi dampak
moratorium permanen ini. Sosialiasi juga
melibatkan dinas-dinas sosial di tingkat
kabupaten maupun tingkat provinsi untuk
menjangkau lebih dekat kantong-kantong TKI di
Indonesia.
Langkah sosialisasi yang diambil pemerintah
utamanya dilakukan di 25 daerah yang menjadi
kantong-kantong TKI seperti Lombok Timur
(NTB), Indramayu (Jawa Barat), Cilacap (Jawa
Tengah). Salah satu kantong TKI yang dikunjungi
Menaker Hanif Dakiri adalah kabupaten
Indramayu, basis TKI di Jawa Barat. Pada 2014.
Indramayu mengirim 22.521 TKI ke berbagai
negara. Sebagian besar TKI yang dikirim
merupakan pekerja di sektor informal.
Dikutip dari situs berita BeritaSatu, Menaker
Hanif Dakiri dalam kunjungannya ke Indramayu
menegaskan moratorium bukanlah melanggar
hak warga untuk bekerja. Kebijakan ini bertujuan
penataan pekerja untuk sektor-sektor informal.
Menaker menjelaskan bahwa kebijakan juga
berlaku di negara-negara di kawasan Asia
Pasifik, seperti Hongkong, Malaysia, Singapura
dan lainnya. Meskipun gaji dan jaminan
keamanan di negara tersebut lebih baik dari
kawasan Timur Tengah.
Pemberdayaan kantong TKI
Saat moratorium pengiriman TKI di lakukan 2011
lalu, mantan Menaker Muhaimin Iskandar saat
itu langsung mengintruksikan kepada dinas-
dinas tenaga kerja di tingkat provinsi dan
kabupaten kota untuk langsung membenahi
sistem penempatan dan perlindungan TKI.
Langkah ini diambil untuk mencegah kasus-
kasus TKI ilegal sebagai dampak dari
moratorium yang diambil pemerintah saat itu.
Slogan “Jangan berangkat sebelum siap” pun
digulirkan dengan melibatkan dinas-dinas
tenaga kerja dan instansi-instansi terkait. Balai
latihan kerja kemudian dioptimalkan untuk
memberikan ketrampilan kepada masyarakat,
terutama di daerah basis rekrutmen TKI di
Indonesia.
Berdasarkan data di BNP2TKI, tercatat 25
kabupaten pengirim TKI terbayak sepanjang
2014 diantaranya Kabupaten Lombok Timur
sebanyak 29.510 orang, Indramayu 25.521
orang, Cilacap 16.013 orang, Cirebon 15.786
orang, Lombok Tengah 14.109 orang, Cianjur
11.311 orang, Kendal 11.212 orang, Ponorogo
8.869 orang, Sukabumi 8.665 orang, Karawang
8.499 orang, Subang 8.357 orang, Brebes 8.216
orang, Malang 8.114 orang, Blitar 7.973 orang,
Lampung Timur 7.582 orang, Lombok Barat
7.472 orang, Banyuwangi 7.271
orang, Tulungagung 6.723 orang, Banyumas
5.642 orang, Tegal 5.576 orang, Majalengka
5.563 orang, Pati 5.267 orang, Madiun 5.185
orang, Kediri 4.570 orang, dan Jakarta Utara
3.955 orang. Sisanya, sebanyak 182,911 orang
berasal dari dari daerah-daerah lain yang di
seluruh Indonesia.
Sementara itu, untuk mengurangi jumlah TKI
yang ingin bekerja ke luar negeri terutama untuk
15
TINJAUAN EKONOMI DAN KEUANGAN
VOLUME VI NOMOR 5 EDISI APRIL 2015
domestic worker, pemerintah saat itu melalui
Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
melakukan pemberdayaan terhadap 38 daerah
basis TKI di Indonesia.
Prioritas program pemerintah saat ini adalah
menciptakan lapangan pekerjaan yang seluas-
luasnya untuk mengantisipasi dampak
moratorium ini. Pemberdayaan masyarakat di 38
kantong TKI dilakukan melalui penguatan
berbagai kegiatan dan program-program yang
mendekatkan pada potensi daerah asal TKI,
yaitu Wira Usaha Baru, Teknologi Tepat Guna,
Padat Karya Produktif, Desa Produktif, Mobil
Terampil, Rumah Terampil, Program Link and
Match dengan Kemendiknas, peningkatan
peran perbankan dalam program Kredit Usaha
Rakyat (KUR) TKI dan pelayanan remitansi.
Masyarakat diberikan berbagai jenis pelatihan
untuk meningkatkan ketrampilan sehingga
mereka dapat membuka lapangan pekerjaan
sendiri di tanah air. Jenis-jenis pelatihan
wirausaha yang dilakukan seperti budidaya
ayam, sapi dan kambing, usaha konveksi,
menjahit dan border. Selain itu, ada juga
pelatihan tata rias pengantin, tata boga,
bengkel motor, sablon dan percetakan,
pengelasam konstruksi skala kecil, dan lainnya.
Pelatihan kewirausahaan yang dilakukan pihak
Kemenakertrans dilakukan dengan metode
pengetahuan teknis, praktik kerja lapangan,
pemberian modal usaha, proses pendampingan
serta strategi pemasaran hasil usaha.
Terkait kebijakan moratorium secara permanen
tahun 2015, sejumlah Pemerintah daerah
menunjukan kesiapan mereka. Pasca kebijakan
moratorium ini diberlakukan, dinas-dinas terkait
di lingkup pemerintah daerah baik Provinsi
maupun Kabupaten/Kota gencar melakukan
sosialiasi hingga bekerjasama dengan instansi
terkait di jajaran pemerintah daerah dan pusat
untuk mengupayakan pemberdayaan dan
penyiapan tenaga-tenaga kerja yang kompeten.
Seperti kesiapan yang ditunjukan dinas terkait di
Kabupaten Indramayu. Saat kunjungan Menaker
Hanif Dakiri, kepada dinas sosial,
ketenagakerjaan dan transmigrasi Kabupaten
Indramayu mengatakan pihaknya terus berupaya
meningkatkan kemampuan calon tenaga kerja
yang akan berangkat.
Dikutip dari situs berita Tempo, Bangkalan,
Madura, juga menunjukan kesiapan serupa.
Selain terus melakukan sosialisasi di kantong-
kantong TKI di kabupaten tersebut, pembekalan
keterampilan dan pemberdayaan perempuan
juga terus dilakukan melalui peningkatan
keterampilan kerja di balai latihan kerja yang
tersedia, terutama bagi calon pekerja
perempuan. Keterampilan yang diberikan seperti
menjahit, merias, tata boga dan lain sebagainya.
16
TINJAUAN EKONOMI DAN KEUANGAN
VOLUME VI NOMOR 5 EDISI APRIL 2015
OUTLOOK EKONOMI TRIWULAN I 2015
oleh Hesti Wahyudi Surasmono
Produk Domestik Bruto
Pertumbuhan ekonomi pada triwulan I 2015 mengalami perlambatan sebesar 4,7% (yoy), melambat
dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 5,0% (yoy). Hal ini didorong lemahnya kinerja beberapa
komponen permintaan domestik seperti konsumsi pemerintah. Konsumsi pemerintah pada triwulan I 2015
tumbuh lebih rendah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya Konsumsi pemerintah tercatat sebesar 2,2%
(yoy), lebih rendah dibandingkan dengan triwulan IV 2014 yang tumbuh sebesar 2,8% (yoy). Belum
terealisasinya belanja pada beberapa kementerian dan lembaga pemerintah yang baru, serta terbatasnya
belanja modal terkait dengan implementasi proyek-proyek infrastruktur pemerintah mengakibatkan
lemahnya kinerja konsumsi pemerintah.
Konsumsi rumah tangga yang memiliki kontribusi paling besar sebesar 55% terhadap PDB tumbuh sebesar
4,7%, lebih rendah dibandingkan dengan triwulan IV 2014 sebesar 4,9%. Dari komponen investasi,
pertumbuhan tercatat sedikit lebih tinggi yang meningkat dari 4,3 (yoy) pada triwulan IV 2014 menjadi 4,4%
(yoy) pada triwulan I 2015. Komponen ekspor meskipun masih negatif namun mengalami perbaikan dari
sebesar -4,5% pada triwulan IV 2014 menjadi -0.5% di triwulan I 2015. Perbaikan kinerja ekspor juga diikuti
oleh penurunan impor sebesar -2.2% pada triwulan I 2015 dibandingkan triwulan IV 2014 sebesar 3.2%.
Gambar 1
Porsi Pengeluaran Terhadap PDB (%)
Dari sisi sektoral (lapangan usaha), pertumbuhan ekonomi masih didominasi oleh sektor industri pengolahan,
perdagangan dan pertanian, kehutanan dan perikanan yang menyumbang lebih dari 10% PDB (Gambar 2).
Perlambatan ekonomi pada triwulan I 2015 terjadi di hampir seluruh sektor ekonomi, kecuali sektor pertanian,
perdagangan, informasi dan komunikasi, dan jasa kesehatan (Tabel 2). Sektor industri pengolahan tumbuh
melambat seiring dengan menurunnya permintaan ekspor dan masih lemahnya permintaan domestik. Sektor
pertambangan juga menurun, bersumber dari menurunnya lifting migas dan produksi batubara. Di sisi lain,
kinerja sektor pertanian, kehutanan dan perikanan meningkat akibat perbaikan kinerja tanaman perkebunan
dan perikanan. Sementara itu, sektor konstruksi tumbuh melambat disebabkan oleh masih adanya sikap wait
and see sektor swasta dan masih belum berjalannya proyek-proyek pemerintah. Sektor transportasi dan
pergudangan melambat sejalan dengan melambatnya aktivitas perekonomian. Sektor penyediaan akomodasi
dan makan minum juga tumbuh melambat seiring masih lemahnya konsumsi domestik dan impor yg turun
EKONOMI DOMESTIK
17
TINJAUAN EKONOMI DAN KEUANGAN
VOLUME VI NOMOR 5 EDISI APRIL 2015
lebih tajam dari perkiraan semula. Selain itu, sektor keuangan, persewaan, dan jasa tumbuh melambat karena
melambatnya kinerja subsektor jasa keuangan, real estate, dan jasa perusahaan. Di sisi lain, pertumbuhan
sektor informasi dan komunikasi meningkat seiring diluncurkannya teknologi broadband 4G-LTE.
Gambar 2
Porsi Sektoral Terhadap PDB (%)
Menurut Lapangan Usaha
Tabel 2
Pertumbuhan Ekonomi Sisi Produksi (%)
Sektor 2014 (yoy) 2014
Yoy
I-2015
I II III IV yoy qtq
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 5.3 5.0 3.6 2.8 4.2 3.8 14.8
Pertambangan dan Penggalian -2.0 1.1 0.8 2.2 0.5 -2.3 -8.1
Industri Pengolahan 4.5 4.8 5.0 4.2 4.6 3.9 -0.5
Listrik, Gas dan Air Bersih 3.3 6.5 6.0 6.5 5.6 1.5 -7.1
Pengadaan Air 3.6 3.2 2.8 2.7 3.0 2.3 0.2
Konstruksi 7.2 6.5 6.5 7.7 7.0 6.0 -5.9
18
TINJAUAN EKONOMI DAN KEUANGAN
VOLUME VI NOMOR 5 EDISI APRIL 2015
Perdagangan Besar dan Eceran dan Reparasi Mobil
& Motor 6.1 5.1 4.8 3.5 4.8 3.7 -0.4
Transportasi dan Pergudangan 8.4 8.5 8.0 7.1 8.0 6.3 -1.2
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 6.5 6.4 5.9 4.9 5.9 3.6 0.1
Informasi dan Komunikasi 9.8 10.5 9.8 10.0 10.0 10.5 2.6
Jasa Keuangan 3.2 4.9 1.5 10.2 4.9 7.6 0.7
Real Estate 4.7 4.9 5.1 5.3 5.0 5.3 1.1
Jasa Perusahaan 10.3 10.0 9.3 9.7 9.8 7.4 2.2
Administrasi Pemerintahan 2.9 -2.5 2.6 6.9 2.5 4.7 -6.4
Jasa Pendidikan 5.2 5.4 7.3 7.3 7.1 6.3 -10.8
Jasa kesehatan dan Kegiatan Lainnya 7.7 8.5 9.9 6.1 8.0 7.3 -6.3
Jasa lainnya 8.4 9.5 9.5 8.4 8.9 8.0 1.8
PDB 5.1 5.0 4.9 5.0 5.0 4.7 -0.1
Inflasi
Inflasi pada triwulan I 2015 terkendali dan mendukung pencapaian sasaran inflasi 2015 yakni 4,0±1%. IHK
mencatat deflasi sebesar -0,44% (qtq) atau 6,38% (yoy), menurun dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar
4,49% (qtq) atau 8,36% (yoy). Penurunan ini terutama didorong oleh kelompok volatile food yang tercatat
deflasi sebesar -1,98% (qtq) atau 5,87% (yoy). Kelompok administered prices juga mengalami deflasi sebesar -
3,91% (qtq) atau 11,49% (yoy), terutama didorong oleh koreksi harga BBM serta dampak lanjutannya terhadap
angkutan dalam kota. Koreksi harga BBM terjadi pada Januari, yaitu pada tanggal 1 Januari 2015 harga bensin
turun dari Rp8.500 per liter menjadi Rp7.600 per liter dan harga solar turun dari Rp7.500 per liter menjadi
Rp7.250 per liter. Selanjutnya, pada tanggal 14 Januari 2015 harga bensin kembali turun dari Rp7.600 per liter
menjadi Rp6.600 per liter dan harga solar turun dari Rp7.250 per liter menjadi Rp6.400 per liter.
Inflasi inti tercatat sebesar 1,25% (qtq) atau 5,04% (yoy), sedikit lebih rendah dibandingkan triwulan
sebelumnya sebesar 1,70% (qtq). Penurunan tekanan eksternal terutama didorong oleh penurunan harga
global di tengah tekanan pelemahan rupiah pada triwulan I 2015. Demikian pula dengan permintaan
domestik yang tumbuh lebih rendah dari perkiraan sebelumnya. Meskipun inflasi pada triwulan I 2015 secara
nasional terkendali, namun beberapa daerah seperti Maluku, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, dan Maluku
Utara mencatat inflasi yang tinggi dibandingkan rata-rata nasional. Tingginya inflasi tahunan pada beberapa
daerah tersebut disebabkan kenaikan harga beras yang cukup tinggi akibat kendala pasokan dan penyaluran
raskin, serta kenaikan harga ikan karena kondisi cuaca yang tidak kondusif.
Nilai Tukar
Nilai tukar rupiah mengalami tekanan seiring penguatan dolar AS terhadap hampir semua mata uang. Pada
triwulan I 2015, rupiah secara rata-rata melemah sebesar 4,4% (qtq) ke level Rp12.807 per dolar AS.
Penguatan dolar AS yang terjadi terhadap mayoritas mata uang dunia ditopang oleh ekonomi AS yang
19
TINJAUAN EKONOMI DAN KEUANGAN
VOLUME VI NOMOR 5 EDISI APRIL 2015
membaik dan kebijakan Quantitative Easing oleh Bank Sentral Eropa (ECB). Pada triwulan I 2015, nilai tukar
mencatat peningkatan volatilitas yang juga dialami oleh mata uang negara peers.
IHSG
Kinerja Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) triwulan I 2015 mencapai level 5.518,68 (31 Mar 2015), naik
sebesar 292 poin atau 5,58% (qtq) (Grafik 1.52). IHSG beberapa kali mencatatkan rekor tinggi sepanjang waktu
selama periode Januari hingga Maret 2015. Penguatan ini dipengaruhi oleh sentimen positif domestik atas
rilis data beberapa indikator fundamental ekonomi Indonesia yang lebih baik dari perkiraan serta sentimen
positif rilis laporan keuangan dan pembayaran dividen emiten di bulan Maret. Meskipun demikian, tekanan
terhadap nilai tukar membuat penguatan IHSG relatif tertahan. Di pasar global, sentimen positif muncul dari
kesepakatan Eurogroup terkait masalah utang Yunani turut membawa pergerakan positif di pasar saham
domestik. Kinerja IHSG tergolong baik dibandingkan dengan pergerakan bursa saham kawasan (Vietnam,
Filipina, Thailand, Malaysia dan Singapura). Pertumbuhan IHSG termasuk besar di antara negara kawasan dan
berada di bawah Filipina (9,8%), tetapi masih berada di atas Malaysia, Singapura, dan Vietnam.
Neraca Pembayaran
Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) pada triwulan I 2015 mencatat surplus, terutama ditopang oleh defisit
transaksi berjalan yang menurun. Defisit Transaksi Berjalan Triwulan I 2015 menurun menjadi sebesar 3,8
miliar dolar AS (1,8% PDB) lebih rendah dari triwulan sebelumnya sebesar 5,7 miliar dolar AS (2,6% PDB).
Defisit tersebut juga lebih rendah dari defisit pada triwulan yang sama pada 2014 sebesar 4,1 miliar dolar AS
(1,9% PDB). Peningkatan kinerja transaksi berjalan terutama ditopang oleh perbaikan neraca perdagangan
migas seiring dengan menyusutnya impor minyak karena harga minyak dunia yang lebih rendah dan
turunnya konsumsi bahan bakar minyak (BBM) sebagai dampak positif dari reformasi subsidi yang ditempuh
Pemerintah. Di sisi nonmigas, surplus neraca perdagangan nonmigas tercatat lebih rendah akibat turunnya
ekspor nonmigas (-8,0% yoy) seiring dengan dalamnya penurunan harga komoditas, meskipun impor
nonmigas juga mencatat penurunan -3,7% (yoy). Perbaikan kinerja transaksi berjalan juga disumbang oleh
berkurangnya defisit neraca jasa mengikuti turunnya impor barang, berkurangnya pengeluaran wisatawan
nasional selama berkunjung ke luar negeri, dan turunnya neraca pendapatan primer seiring dengan pola
musimannya.
Sementara itu, transaksi Modal dan Finansial triwulan I 2015 tetap surplus. Transaksi modal dan finansial
mencatat surplus pada triwulan I 2015, terutama ditopang oleh aliran masuk modal asing dalam bentuk
investasi portofolio dan investasi langsung. Pada investasi portofolio, secara akumulatif aliran masuk modal
portofolio asing pada triwulan I 2015 lebih besar dari inflow pada triwulan IV 2014. Di sisi lain, aliran masuk
investasi langsung pada triwulan I 2015 tercatat sebesar 5,3 miliar dolar AS. Besarnya arus masuk investasi
langsung tersebut mencerminkan kepercayaan investor terhadap kondisi fundamental ekonomi Indonesia
serta prospek pertumbuhan ekonomi kedepan yang terjaga dengan baik. Namun, surplus transaksi modal
dan finansial triwulan I 2015 lebih rendah dibandingkan dengan surplus triwulan sebelumnya yang mencapai
8,9 miliar dolar AS terutama karena meningkatnya penempatan simpanan sektor swasta di luar negeri dan
penarikan pinjaman luar negeri swasta yang lebih rendah.
20
TINJAUAN EKONOMI DAN KEUANGAN
VOLUME VI NOMOR 5 EDISI APRIL 2015
Oleh Melanthon Tumpal dan Tumpak Ferdinand Foto: ekon.go.id
Menindak lanjuti pembicaraan kerjasama
Indonesia-Iran bidang ekonomi dan
perdagangan antara Presiden Joko Widodo
dan Presiden Iran Hassan Rouhani pada
Konferensi Asia Afrika 2015, Menteri
Koordinator (Menko) Perekonomian Republik
Indonesia (RI) Sofyan Djalil melakukan
kunjungan kerja ke Iran pada tanggal 25 Mei
2015. Pada kunjungannya, Menko
Perekonomian yang didampingi Menteri
ESDM dan pejabat dari Kementerian terkait,
Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK),
BUMN terkait, serta pengusaha KADIN,
berkesempatan untuk bertemu dengan
sejumlah pejabat tinggi Iran.
Iran diwakili Wakil Presiden Iran, Menteri
Perdagangan, Pertambangan, dan
Perindustrian, Menteri Energi, Menteri
Teknologi Informasi dan Komunikasi, Gubernur
Bank Sentral Iran, serta para pengusaha yang
terhimpun dalam Kamar Dagang, Industri,
Perdagangan, dan Agrikultur Iran.
Pada kunjungannya, Menko Perekonomian
membawa tiga pokok pembahasan yaitu:
1. Bidang perdagangan, investasi, dan
industri
Di bidang industri, kedua negara
sepakat untuk mendukung
pengembangan industri petrokimia di
Indonesia dengan suplai bahan baku
dari Iran, serta mendukung minat
pengusaha Indonesia untuk memasok
suku cadang turbin untuk memenuhi
kebutuhan Iran.
2. Perbankan dan Keuangan
Di bidang perbankan dan keuangan,
kedua belah pihak menyadari bahwa
penurunan kerjasama perdagangan
maupun investasi bilateral disebabkan
oleh hambatan pada sistem keuangan
dan pembayaran. Kedua negara
sepakat mencari cara untuk
memfasilitasi perdagangan dan
investasi dengan memperkuat
kerjasama di bidang perbankan dan
keuangan.
KERJASAMA
INDONESIA DAN
IRAN
DALAM BIDANG
EKONOMI DAN
PERDAGANGAN
KEGIATAN MENKO
21
TINJAUAN EKONOMI DAN KEUANGAN
VOLUME VI NOMOR 5 EDISI APRIL 2015
3. Energi
Di bidang energi, kedua pihak sepakat
untuk mendukung pembangunan
kilang minyak di Indonesia dengan
pasokan minyak mentah dari Iran.
Selain itu, Indonesia mengharapkan
partisipasi Iran dalam pembangunan
proyek pembangkit listrik 35.000 MW.
Dalam pertemuan ini dibahas juga kerjasama
lainnya yang meliputi kerjasama di bidang
pertanian, infrastruktur, transportasi udara,
penelitian dan teknologi, pendidikan, serta
kerjasama antar kamar dagang kedua negara.
Selain agenda tersebut, Menko Perekonomian
berkesempatan berkunjung ke Universitas
Imam Khomeini di Kota Qom untuk berdiskusi
dengan para mahasiswa Indonesia yang
belajar di sana. Sofyan Djalil berpesan kepada
para mahasiswa untuk terus menjaga
semangat belajar, karena kesempatan belajar
di luar negeri, apalagi mendapat beasiswa
adalah kesempatan berharga, sebagaimana
banyak yang diimpikan oleh para pelajar yang
berada di Indonesia.
Menko Perekonomian beserta delegasi juga
mengunjugi Pardis Silicon Valley, berjarak 30
menit perjalanan dari Tehran. Tempat ini
merupakan sebuah cluster tempat
pengembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi dari berbagai disiplin ilmu. Tempat
ini dibuka pada tahun 2012 dan telah
menghasilkan sejumlah paten dan teknologi
teregistrasi, yang sebagian besar sudah
digunakan secara komersial. Diskusi dan tanya
jawab antara Menko Sofyan dan pihak
pengelola menunjukkan ia cukup terkesan
dengan konsep yang ditawarkan serta manfaat
yang dihasilkan oleh tempat ini.
Sebagai hasil dari pertemuan ini, kedua Ketua
Sidang pihak telah menandatangani Agreed
Minutes of The 11th Session of The Joint
Commission on Economic and Trade Cooperation
between the Government of the Republic of
Indonesia and the Government of the Islamic
Republic of Iran yang mencakup kerjasama
berbagai program strategis yang telah dibahas
sebelumnya.
22
TINJAUAN EKONOMI DAN KEUANGAN
VOLUME VI NOMOR 5 EDISI APRIL 2015
Demi bersaing di pasar global, Presiden Joko
Widodo (Jokowi) meminta semua perusahaan
Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melakukan
revaluasi aset. Presiden menargetkan revaluasi
aset perusahaan-perusahaan BUMN selesai
dalam satu sampai dua tahun ke depan.
BUMN memiliki potensi yang cukup besar
dalam mendorong pertumbuhan ekonomi
nasional dan menjadikan Indonesia sebagai
salah satu negara dengan pertumbuhan
ekonomi terkuat di Asia. Hingga saat ini
tercatat ada 700 BUMN, baik yang langsung
dimiliki oleh pemerintah maupun anak
perusahaan BUMN, bergerak di berbagai
bidang dan tersebar di seluruh Indonesia.
Revaluasi aset BUMN bukanlah hal baru. Isu ini
pernah muncul dan kembali hilang pada era
Orde Baru. Pada pemerintahan Susilo
Bambang Yudhoyono, isu revaluasi aset
perusahaan-perusahaan milik Negara juga
sempat muncul. Menteri Koordinator
Kemaritiman dan Sumber Daya, Rizal Ramli
juga sempat mendengungkan ide tersebut
saat menjabat Menko Ekuin di era Presiden
Megawati Soekarno Putri. Pada saat itu,
sebagai contoh, PLN mengalami posisi kas
minus Rp 9 triliun dan nilai aset Rp 50 triliun.
Setelah melakukan revaluasi aset, nilai aset
PLN meningkat dari Rp 50 triliun menjadi Rp
200 triliun. Sementara, posisi kas dari minus Rp
9 triliun meningkat tajam menjadi Rp 104
triliun.
Revaluasi aset dinilai oleh beberapa kalangan
merupakan langkah yang strategis. Menteri
BUMN, Rini Soemarno mengatakan nilai aset
dari 119 BUMN saat ini mencapai Rp 4.500
triliun. Angka tersebut berdasarkan
perhitungan per Desember 2014. Harapannya,
revaluasi aset dapat membuat perusahaan
nasional menjadi lebih kuat. Dikutip dari situs
berita Tempo, Menteri Koordinator Bidang
Perekonomian, Sofyan Djalil mengatakan
BUMN dapat segera melakukan revaluasi aset
untuk bersaing dengan perusahaan dunia.
Pemerintah berencana mencanangkan pajak
yang akan dikenakan kepada BUMN yang
telah melakukan revaluasi aset.
BUMN
REVALUASI
ASET
BUMN
Oleh Susiyanti
23
TINJAUAN EKONOMI DAN KEUANGAN
VOLUME VI NOMOR 5 EDISI APRIL 2015
BUMN yang asetnya direvaluasi secara berkala
ditujukan pada BUMN yang solid dan terdaftar
di Bursa Efek Indonesia (BEI). Jumlah hanya
119 BUMN. Artinya, sebagian besar aset BUMN
saat ini masih menggunakan basis valuasi
puluhan tahun silam. Dengan demikian, aset
BUMN yang sebenarnya bisa bernilai di atas
Rp 4.500 triliun.
Ekonom dari The Indonesia Economic
Intelligence, Sunarsip dalam salah satu
tulisannya mengatakan, revaluasi aset dapat
meningkatkan leverage (daya ungkit) BUMN
hingga 1,5 kalinya atau hingga Rp 6.000 triliun.
Peningkatan nilai BUMN ini akan
meningkatkan kapasitas BUMN untuk
mendapatkan tambahan pendanaan eksternal,
tanpa pemerintah kehilangan satu lembar
saham pun di BUMN.
Revaluasi aset BUMN dapat memberikan
dampak yang luar biasa. Jika BUMN direvaluasi
dengan menggunakan basis penilaian saat ini,
nilai aset dan nilai buku perusahaan-
perusahaan BUMN akan melonjak. Alhasil,
perusahaan-perusahaan milik negara bisa
mengajukan pinjaman jauh lebih besar kepada
perbankan dan lembaga pembiayaan lainnya.
Dengan modal lebih besar, mereka dapat lebih
ekspansif.
Ekspansi perusahaan-perusahaan BUMN
tersebut juga akan memiliki daya ungkit
terhadap perekonomian, jika mereka
bersentuhan langsung dengan program-
program prioritas yang sedang dilaksanakan
pemerintah, misalnya pembangunan
infrastruktur. Semakin gesit BUMN
infrastruktur berekspansi, semakin cepat pula
proyek-proyek infrastruktur dibangun di
tengah terbatasnya pendanaan dari APBN.
Tak kalah penting, dengan adanya revaluasi
aset, kepercayaan kreditor, mitra bisnis,
konsumen, masyarakat, maupun pemerintah
terhadap BUMN akan meningkat. Kepercayaan
yang tinggi akan meningkatkan brand image
(citra merek) masing-masing BUMN. Merek
merupakan intangible asset (aset tak berwujud)
yang nilainya sangat tinggi. Kepercayaan yang
tinggi dari segenap stakeholders (pemangku
kepentingan) pada akhirnya akan
meningkatkan kredibilitas perusahaan-
perusahaan milik negara.
Modal tersebut dapat digunakan saat
perusahaan-perusahaan tersebut menerbitkan
obligasi, melangsungkan initial public
offering/IPO (penawaran saham umum
perdana), menjalin aliansi strategis,
mengakuisisi perusahaan lain, ataupun saat
melakukan aksi korporasi lainnya. Aksi
korporasi di pasar modal, seperti emisi global
(global bond) atau IPO dengan target investor
asing dalam porsi besar, merupakan wahana
paling efektif untuk mempromosikan BUMN,
pemerintah, dan perekonomian domestik ke
internasional.
Promosi yang dilakukan para investment
banker di luar negeri dapat meningkatkan
kepercayaan internasional terhadap iklim
investasi tanah air. Harapannya, akan semakin
banyak investor asing yang menanamkan
modalnya di Indonesia baik di level portofolio
maupun juga di sektor riil.
Tantangan Revaluasi Aset
Sejumlah tantangan muncul dalam
mengimplementasikan revaluasi aset.
Revaluasi aset memiliki konsekuensi pajak
yang harus dibayar BUMN. Secara teori,
revaluasi aset tidak menyebabkan
penambahan aset secara kas, tetapi pajak yang
muncul dari proses tersebut, harus dibayar
secara kas. Di posisi ini, pemerintah dapat
melakukan Penyertaan Modal Negara (PMN)
untuk mengkonversi pajak yang timbul dari
24
TINJAUAN EKONOMI DAN KEUANGAN
VOLUME VI NOMOR 5 EDISI APRIL 2015
kegiatan revaluasi aset. Dalam hal ini tidak ada
yang dirugikan, karena Kementerian Keuangan
tetap mengakui adanya penerimaan
perpajakan. Namun, BUMN tidak harus
membayar pajak secara kas karena telah
dikonversikan menjadi saham.
Lebih lanjut, revaluasi ternyata juga dianggap
sebagai sesuatu yang menakutkan bagi
sebagian perusahaan-perusahaan milik
pemerintah tersebut. Jika hasil revaluasi
menyebutkan nilai aset perusahaan lebih
tinggi dari aset sebelumnya, selisih aset
tersebut nantinya akan dikenakan pajak
sebesar 10%.
Terlepas dari tantangan yang ada, revaluasi
aset harus segera dilaksanakan. Pemerintah
bersama parlemen dapat memutuskan opsi
yang paling murah, minim risiko, dan tidak
berbenturan dengan undang-undang untuk
metode revaluasi aset. Revaluasi aset
berpotensi menjadi salah satu kunci Indonesia
untuk keluar dari perlambatan ekonomi.
Ide Kreatif
Pemerintah dalam hal ini memiliki beberapa
opsi tersendiri. Menurut Menteri BUMN,
pemerintah mempertimbangkan PMN dalam
bentuk penghapusan pajak bagi BUMN dalam
periode tertentu. Konsekuensinya, langkah
tersebut akan meningkatkan kepemilikan
jumlah saham pemerintah di perusahaan.
Alternatif lainnya, perusahaan-perusahaan
BUMN tersebut akan diberi kemudahan seperti
dapat mencicil pajaknya hingga 10 tahun
mendatang. Kedua alternatif tersebut belum
final dan masih dalam pembahasan.
Pada akhirnya, tujuan Pemerintah adalah
membantu perusahaan-perusahaan milik
negara untuk meningkatkan kinerja
keuangannya, melalui perbaikan nilai aset yang
terkena dampak depresiasi rupiah dan inflasi.
Dengan perbaikan kinerja keuangan, ada
ruang bagi perusahaan untuk melakukan
ekspansi usaha. Manfaat lainnya adalah, beban
arus kas pajak saat revaluasi menjadi lebih
ringan, karena tariff PPh revaluasi lebih rendah.
Beban PPh pada tahun-tahun setelah revaluasi
juga lebih rendah.
Dua opsi yang akan dipertimbangkan oleh
pemerintah ini cukup kreatif. Hingga saat ini,
belum pernah ada kebijakan untuk
mengkonversi pajak revaluasi aset menjadi
penyertaan modal negara di sebuah BUMN.
Ide ini cukup positif jika dijalankan walaupun
ada dampak negatif yang ditimbulkan.
Misalnya, potensi penerimaan pajak yang akan
berkurang. Akan tetapi, hal itu bukan masalah
besar, karena pemerintah bisa mendapatkan
gantinya dari dividen dari BUMN.
25
Untuk informasi lebih lanjut hubungi:
REDAKSI TINJAUAN EKONOMI DAN KEUANGAN
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Gedung Sjafruddin Prawiranegara (d.h. Gd. PAIK II) Lantai 4
Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2 – 4 Jakarta, 10710
Telp. 021-3521843, Fax. 021-3521836
Email: tinjauan.ekon@gmail.com
Tinjauan Ekonomi dan Keuangan dapat diunduh pada website
www.ekon.go.id
top related