isu monev di indonesia
Post on 26-Jun-2015
598 Views
Preview:
DESCRIPTION
TRANSCRIPT
11
Apakah MONEV ?Apakah MONEV ? MONEV = Monitoring (pengendalian) dan
Evaluasi
MONITORING = PENGENDALIANUntuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yg tertuang dlm rencana, melalui kegiatan koreksi dan penyesuaian SELAMA pelaksanaan rencana tsb.
EVALUASIUntuk menilai pencapaian sasaran, tujuan dan kinerja pembangunan. Penjelasan Umum UU 25 / 2004 SPPN
22
Tujuan PENGENDALIAN dan EVALUASI
Untuk mewujudkan:
a. Konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah;
b. Konsistensi antara RPJPD dengan RPJPN dan RTRW nasional;
c. Konsistensi antara RPJMD dengan RPJPD dan RTRW daerah;
d. Konsistensi antara RKPD dengan RPJMD; dan
e. Kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan.
33
1.KEBIJAKAN PERENCANAAN Bangda Apakah proses penyusunan dokumen rencana
bangda (pembangunan daerah) sudah tepat syarat dan menghasilkan rencana yg baik?
2.PELAKSANAAN Rencana Bangda Apakah pelaksanaan rencana sudah optimal sesuai
syarat pelaksanaan dan beban target kinerjanya?
3.HASIL Pelaksanaan Rencana Bangda Apakah hasilnya sesuai dgn yg direncanakan atau
tlh dapat dimanfaatkan sesuai rencana?
Apa yang DIEVALUASI dan DIKENDALIKAN ?
44
Pergeseran Pendekatan dan Peran dalam Evaluasi
Evaluasi Berorientasi Pembelajara
n
Audit Keuanga
n
Audit Kinerja
Evaluasi
Dampak
Evaluator = Akuntan
Evaluator = Peneliti
Evaluator = Fasilitator
55
Beberapa Isu MONEV (1)
1. Monev belum menjadi kebutuhan mendasar utk perbaikan kinerja.Indikasi: LAKIP & laporan2 lainnya, masih berorientasi pd
pemenuhan kewajiban administrasi dan formalitas semata.
Hasil monev belum menjadi dasar perencanaan tahun berikutnya.
Kualitas SPIP di SKPD masih rendah.
2. Rendahnya kemampuan PNS dalam perencanaan. Indikasi: Blm mampu menyusun indikator kinerja yg tepat syarat,
sehingga menyulitkan proses pelaporan dan monev.Lakip = Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah SPIP = Sistem Pengendalian Internal Pemerintah
66
3. Rendahnya kualitas data dan informasi.Indikasi: Data tidak ada, atau berbeda antar instansi (SKPD),
atau terlambat dlm beberapa tahun.
4. Belum optimalnya audit kinerja oleh BPK; masih fokus pada audit laporan keuangan. Padahal Opini BPK dari Lap Keuangan, tdk terkait secara lsng dng substansi kinerja yg nyata DIHARAPKAN masyarakat.
5. Rendahnya kualitas Rekomendasi DPRD thdp LKPj Kep. Daerah. Padahal rekomendasi tsb = bentuk evaluasi DPRD thdp penyelenggaraan pemerintahan daerah.LKPj = Laporan Keterangan Pertanggungjawaban SKPD = Satuan Kerja Perangkat Daerah (Kantor, Badan, Dinas, Sekretariat, atau yg sejenisnya)
Beberapa Isu MONEV (2)
77
6. Rendahnya peran serta CSO dan Media dalam pengawasan kinerja Pemda.
7. Ketidakjelasan mekanisme pengawasan masyarakat thdp penyelenggaraan pemerintahan daerah ILPPD disampaikan pd masyarakat agar
mendapatkan tanggapan sbg masukan utk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Tetapi, tatacaranya tidak dijelaskan secara cukup.
8. Rendahnya kualitas diseminasi materi pelaporan.
ILPPD = Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pd Masyarakat
Beberapa Isu MONEV (3)
CSO = Civil Society Organization
top related