k a t a p e n g a n t a r - pa-putussibau.go.id · kami dapat menyusun laporan kinerja instansi...
Post on 07-Mar-2019
214 Views
Preview:
TRANSCRIPT
i
K A T A P E N G A N T A R
Puji syukur senantiasa kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas ridha-Nya
kami dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama
Putussibau tahun 2015 dapat disusun.
Pengadilan Agama Putussibau sebagai suatu lembaga yang bertugas melayani
masyarakat pencari keadilan khusus yang beragama Islam dalam perkara-perkara
tertentu yang diatur dalam pasal 2 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 merupakan
salah satu ujung tombak pelaksana kekuasaan kehakiman di tingkat pertama dalam
memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat muslim di wilayah Kabupaten
Kapuas Hulu.
Laporan ini dibuat dalam rangka pertanggungjawaban atas seluruh kinerja
Pengadilan Agama Putussibau dengan berpedoman kepada Rencana Strategis,
Penetapan Kinerja, dan indiktor keberhasilan yang telah dicapai yang pada gilirannya
dapat dipergunakan sebagai tolak ukur program kerja tahun berikutnya.
LKjIP tahun 2015 ini diharapkan dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan
sekaligus menjadi informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja
pada masa yang akan datang.
Koreksi dan saran yang membangun diharapkan bagi kami, guna peningkatan
kualitas pelaporan pada masa yang akan datang.
Putussibau, 4 Januari 2016Pengadilan Agama PutussibauWakil Ketua,
Drs. H. M. Azhari, M.H.I.NIP. 19590102 199003 1 001
ii
IKHTISAR EKSEKUTIF
Laporan Kinerja Pengadilan Agama Putussibau (LKjIP) tahun 2015 ini
dimaksudkan untuk menginformasikan capaian kinerja Pengadilan Agama
Putussibau selama tahun anggaran 2015. Capaian kinerja tersebut adalah capaian
tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana kinerja Pengadilan Agama
Putussibau, yang merupakan pertanggungjawaban serta menjelaskan keberhasilan
dan atau kegagalan yang dicapai oleh Pengadilan Agama Putussibau selama Tahun
2015.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Agama Putussibau
merupakan laporan terhadap penetepan kinerja selama kurun waktu satu tahun,
yang dimulai sejak bulan Januari sampai dengan Desember 2015. Pencapaian
program kerja berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan
Agama Putussibau tahun 2015 sebagai tahun pertama dari Rencana Strategis tahun
2015-2019, yang terdiri dari 3 program sebagai berikut:
1. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dengan
anggaran Rp. 2.119.440.000,-
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Mahkamah Agung dengan
anggaran Rp. 1.740.000.000,-
3. Program peningkatan manajemen peradilan agama dengan anggaran Rp.
33.850.000,-
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Agama Putussibau yang
diajukan secara sistematik bertujuan lebih mengefektifkan kegiatan-kegiatan yang
dapat ditempuh dengan beberapa penyelesaian, antara lain:
1. Dalam penyusunan anggaran didasarkan pada perencanaan berbasis kinerja.
2. Dalam tahun mendatang akan dipersiapkan penerapan indikator pengukuran
dan pengumpulan data kinerja yang handal termasuk penetapan indikator
kinerja outcome sudah dapat dilaksanakan, sehingga Pengadilan Agama
Putussibau dapat memperlihatkan manfaat program dan kegiatannya bagi
masyarakat.
3. Pengadilan Agama Putussibau berusaha memanfaatkan anggaran sesuai
dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis tahun
iii
2015-2019.
4. Menjadikan capaian sasaran LKjIP tahun 2015 sebagai masukan dalam
proses pengambilan keputusan guna meningkatkan kinerja Pengadilan Agama
Putussibau dimasa mendatang.
iv
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ................................................................................. i
IKHTISAR EKSEKUTIF .................................................................................... ii
DAFTAR ISI ...................................................................................................... iv
BAB I PENDAHULUAN ................................................................................ 1
A. Latar Belakang ............................................................................. 1
B. Tugas dan Fungsi ........................................................................ 3
C. Sistematika Penyajian .................................................................. 6
BAB II PERENCANAAN KINERJA .............................................................. 8
A. Rencana Strategis 2015 – 2019 .................................................. 8
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2015 (Dokumen Penetapan Kinerja
Tahun 2015 ............................................................................ 11
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ............................................................. 13
A. Capaian Kinerja Organisasi .......................................................... 13
B. Evaluasi dan Analisis Kinerja ....................................................... 17
c. Analisis Capaian Keuangan ......................................................... 34
BAB IV PENUTUP .......................................................................................... 38
A. Kesimpulan .................................................................................. 38
B. Saran-saran ................................................................................. 39
LAMPIRAN
1. Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun (PKT) 2015
2. Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun (PKT) 2016
3. Rencana Kinerja Tahun (RKT) 2015
4. Rencana Kinerja Tahun (RKT) 2016
5. Rencana Kinerja Tahun (RKT) 2017
6. Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2015
7. Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2015-2019
8. Reviu Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2015-2019
9. SK Tim Penyusunan LkjIP Tahun 2015
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Terwujudnya tata pemerintahan yang baik (good governance)
merupakan harapan semua pihak. Langkah untuk mewujudkan hal tersebut
ditegaskan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, salah satu
diantaranya adalah Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Kinerja
Instansi Pemerintah. Dari peraturan tersebut, maka setiap Instansi Pemerintah
diwajibkan mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (Sistem AKIP), tujuannya adalah untuk mendorong terciptanya
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk
terciptanya pemerintahan yang baik (good governance).
Kedudukan Pengadilan Agama Putussibau secara organisatoris,
administratif dan finansial serta teknis yustisial berada di bawah pembinaan dan
pengawasan Mahkamah Agung, sesuai ketentuan pasal 13 Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Jo KEPPRES No.21
Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi, dan Finansial
dilingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan
Agama ke Mahkamah Agung dan UU No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan
kedua atas UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
SAKIP pada dasarnya merupakan sistem manajemen berorientasi pada
kinerja, yang merupakan salah satu instrumen untuk mewujudkan instansi
pemerintah yang akuntabel, sehingga dapat beroperasi secara efesien, efektif,
transparan, serta responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungan.
Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah salah
satu rangkaian kegiatan yang harus dilakukan setiap tahun dan merupakan
salah satu bentuk manifestasi dari evaluasi semua rangkaian yang telah
dilakukan selama satu tahun anggaran. Kesemuanya harus terangkum dalam
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), selain sebagai bahan evaluasi
dari rangkaian program yang telah dicanangkan pada awal tahun anggaran
juga sebagai bahan pijakan serta sebagai umpan balik untuk memacu
perbaikan kinerja Pengadilan Agama pada tahun mendatang.
2
Adapun peraturan-peraturan yang menjadi Dasar Hukum Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah tersebut adalah sebagai berikut :
a. Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas
Kinerja Instansi
b. Pemerintah (AKIP) dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).
c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara.
d. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 Tentang Jenis dan Tarif
Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada
Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya.
e. Instruksi Presiden RI Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan
Strategi Nasional Pengembangan E-Government
f. Peraturan Presiden RI Nomor 95 tahun 2007 Tentang Perubahan
Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 Tentang
Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
g. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor
235/IX/6/8/2003 Tentang Rencana Strategik (Renstra).
h. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 tentang
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
i. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 2015 tentang
Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 339).
j. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk
Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
Berdasarkan pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen dikatakan bahwa “Kekuasaan
kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang
berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan
Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara,
dan oleh Mahkamah Konstitusi”. Dengan amandemen Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, khususnya Bab IX tentang
3
Kekuasaan Kehakiman pasal 24 telah membawa perubahan penting terhadap
penyesuaian tersebut, lahirlah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2010 tentang Kekuasaan Kehakiman dan
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung.
Berdasarkan pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2010
tentang Kekuasan Kehakiman disebutkan bahwa “Ketentuan mengenai
organisasi, administrasi dan finansial badan peradilan sebagaimana dimaksud
ayat (1) untuk masing-masing lingkungan peradilan diatur dalam Undang-
Undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing-masing”.
Dengan demikian berdasarkan pasal tersebut, lahirlah apa yang disebut dengan
peradilan satu atap. Sebagai realisasi dari pasal tersebut lahirlah Undang-
Undang Nomor 49 Tahun 2010 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagai penyempurnaan dari
Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2010 tentang perubahan kedua Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2010 tentang perubahan kedua atas
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
Pengadilan Agama Putussibau merupakan salah satu badan pelaku
kekuasaan kehakiman tingkat pertama dari lingkungan Peradilan Agama di
bawah Mahkamah Agung. Hal ini merupakan amanat Pasal 24 ayat (2)
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dan peran
Pengadilan Agama (Putussibau khususnya) lebih dipertegas lagi dalam
ketentuan Pasal 1, 2 dan 10 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang
Kekuasaan Kehakiman, guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan
Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia agar
terwujud tatanan kehidupan dan jaminan persamaan kedudukan warga negara
dalam hukum.
B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI
1. Tugas Pokok Pengadilan Agama Putussibau
Pengadilan Agama Putussibau melaksanakan tugas pokoknya sesuai
dengan ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
Tentang Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan
4
menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama
Islam dibidang
a. Perkawinan;
b. Waris;
c. Wasiat;
d. Hibah;
e. Wakaf
f. Zakat;
g. Infaq;
h. Shadaqah;
i. Ekonomi Syari'ah;
j. Sengketa Kewenangan Mengadili;
k. Itsbat Rukyatul Hilal.
2. Fungsi Pengadilan Agama Putussibau
Untuk melaksanakan tugas pokok di atas, Pengadilan Agama
mempunyai fungsi sebagai berikut :
a. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi
kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyelesaian
perkara dan eksekusi.
b. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara
banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi
peradilan lainnya.
c. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua
unsur di lingkungan Pengadilan Agama (umum, kepegawaian
dan keuangan).
d. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang
hukum Islam pada instansi pemerintah di daerah hukumnya,
apabila diminta sebagaimana diatur dalam pasal 52 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Nomor 50 Tahun
2009 tentang Peradilan Agama.
e. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan
pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa
antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan
5
berdasarkan hukum Islam sebagaimana diatur dalam pasal
107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo.
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan
kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama.
f. Melaksanakan tugas penyelesaian sengketa ekonomi syari’ah
sesuai dengan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3
tahun 2006 yang telah diperbaharuai yang kedua dengan
Undang– Undang Nomor 50 Tahun 2009.
Sejalan dengan ketentuan Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 2004, maka sejak tanggal 30 Juni 2004 Struktur
organisasi, administrasi dan finansial dalam lingkungan Peradilan Agama
beralih dari Departemen Agama Republik Indonesia ke Mahkamah
Agung Republik Indonesia. Maka dalam pelaksanaan tugas dan fungsi
Pengadilan Agama (Putussibau khususnya) sebagai pelaku kekuasaan
kehakiman di daerah, mengalami perubahan. Terutama dengan adanya
penyatuatapan semua lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung
semakin mempertegas tugas Pengadilan Agama Putussibau sebagai
penegak keadilan sesuai dengan kewenangannya.
Disamping itu, seiring dengan berjalannya waktu dengan telah
berjalannya tugas dan fungsi pokok Pengadilan Agama Putussibau yaitu
sebagai lembaga yang memberikan layanan akses hukum kepada
masyarakat pencari keadilan khususnya di daerah, maka lembaga
peradilan agama menjadi sangat dibutuhkan dan diharapkan
keberadaanya ditengah-tengah masyarakat. Agar pencapaian tujuan
yang telah ditetapkan oleh lembaga Pengadilan Agama Putussibau
dapat terwujud, maka diperlukan adanya kesungguhan dan kemampuan
dari seluruh aparatur pengadilan agama untuk menjadikan masyarakat
sadar akan kewajibannya sebagai Warga Negara yang baik yang tahu
akan hukum, khususnya segala yang menjadi tugas dan wewenang
Pengadilan Agama.
Untuk itu, Pengadilan Agama Putussibau membuka akses
pelayanan kepada masyarakat melalui sarana sidang keliling yang
6
bertujuan memberikan kemudahan bagi masyarakat pencari keadilan
untuk beperkara di Pengadilan Agama Putussibau, yang telah ditunjuk
dan ditentukan wilayah-wilayahnya. Demikian pula dengan pelayanan
beperkara secara cuma-cuma (prodeo) yang diberikan khusus kepada
masyarakat yang kurang mampu, hal ini untuk memberikan kemudahan
berupa keringanan biaya untuk beperkara di Pengadilan Agama
Putussibau.
Dalam pelaksanaan tugas-tugasnya Pengadilan Agama
Putussibau berupaya untuk menjadi suatu lembaga yang terbuka baik
dalam pelayanan, transparansi keuangan, dan keterbukaan informasi
yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat, baik melalui meja
informasi yang ada di kantor Pengadilan Agama Putussibau maupun
melalui website Pengadilan Agama Putussibau yang dapat diakses
secara langsung melalui Internet.
Atas dasar perencanaan dan program Pengadilan Agama
Putussibau ini, maka untuk mengetahui tingkat kemampuan dan
capaian yang diperoleh adalah dengan mengevaluasi kinerja aparat dan
aplikasi yang dituangkan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Putussibau ini.
C. SISTIMATIKA PENYAJIAN
Sistematika penyajian LKjIP Pengadilan Agama Putussibau tahun 2015 dapat
diilustrasikan sebagai berikut :
I. PENDAHULUAN
Menjelaskan latar belakang pembuatan LKjIP dan gambaran umum
Pengadilan Agama Putussibau tahun 2015.
II. PERENCANAAN KINERJA
Menjelaskan tentang ringkasan/ iktisar perjanjian kinerja Pengadilan
Agama Putussibau selama tahun 2015
III. AKUNTABILITAS KINERJA
Menjelaskan tentang capaian kinerja dan realisasi anggaran yang
digunakan untuk mewujudkan kinerja sesuai dengan Penetapan Kinerja
Tahunan (dokumen Perjanjian Kinerja) Pengadilan Agama Putussibau
pada tahun 2015.
7
IV. PENUTUP
Menjelaskan simpulan menyeluruh dari LKjIP Pengadilan Agama
Putussibau tahun 2015 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan
bagi perbaikan kinerja dimasa datang.
V. Lampiran-lampiran
8
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015– 2019
Rencana Strategis Pengadilan Agama Putussibau Tahun 2015-2019
merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-
tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan,
penertiban, perbaikan, pengkajian, pengelolaan terhadap sistem, kebijakan
dan peraturan perundang-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.
Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta
sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Agama Putussibau
diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang
disesuaikan dengan pembangunan Nasional yang telah ditetapkan dalam
Pembangunan Jangka Panjang (2005-2025) dan Pembangunan Jangka
menengah (PJM) tahun 2015-2019, sebagai pedoman dan pengendalian
kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan Agama
Putussibau dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun
2010-2015.
1. Visi dan Misi
a. Visi
Adapun visi dari Pengadilan Agama Putussibau, adalah :
“Terwujudnya Pengadilan Agama Putussibau Yang Agung”
b. Misi
Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Agama Putussibau
menetapkan misi yang menggambarkan hal yang harus
dilaksanakan, yaitu :
1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan,
dan transparan.
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan
dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat.
3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan
efisien.
9
4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan
yang efektif dan efisien.
5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana
peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Tujuan dan Sasaran Strategis
a. Tujuan Strategis
Berdasarkan visi dan misi yang ditetapkan tersebut di atas,
Pengadilan Agama Putussibau menetapkan tujuan organisasi
yang akan dicapai adalah sebagai berikut :
1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya
terpenuhi.
2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan.
3. Publik percaya bahwa Pengadilan Agama Putussibau
memenuhi butir 1 dan 2 di atas.
b. Sasaran Strategis
Berdasarkan tujuan tersebut di atas, Pengadilan Agama
Putussibau menetapkan sasaran strategis sebagai berikut :
1. Meningkatnya penyelesaian perkara.
2. Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim.
3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan
(acces to justice).
5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
6. Meningkatnya kualitas pengawasan.
3. Program Utama dan Kegiatan Pokok
Pengadilan Agama Putussibau mempunyai Program Utama dan
Kegiatan Pokok sebagai berikut :
a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama
Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama merupakan
program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal
penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan
aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok
10
yang dilaksanakan Pengadilan Agama Putussibau dalam
pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan
Agama adalah :
1. Penyelesaian Perkara Perdata Islam;
2. Penyelesaian Sisa Perkara Perdata Islam;
3. Penelitian berkas perkara banding disampaikan secara
lengkap dan tepat waktu;
4. Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang
tepat waktu;
5. Publikasi dan transparansi proses penyelesaian dan putusan
perkara;
6. Penerimaan Perkara Prodeo;
7. Pelaksanaan Sidang Keliling.
b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas
Teknis Lainnya Mahkamah Agung
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran
strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas
dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok
yang dilaksanakan dalam program ini adalah :
1. Tindak lanjut pengaduan yang masuk;
2. Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa;
3. Pelaksanaan Operasional Perkantoran sesuai dengan
Standar Operasional Pekerjaan (SOP).
11
B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015
Perjanian kinerja atau semula dikenal dengan penetapan kinerja pada
dasarnya adalah lembar/ dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan
instansi yang lebih tinggi kepada instansi yang lebih rendah untuk
melaksanakan program/ kegiatan yang disertai indikator kinerja. Melalui
perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan
antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu
berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.
Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas
kegiatan tahun yang bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang
seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan
demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang
dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud
kesinambungan kinerja setiap tahunnya.
Adapun lampiran perjanjian kinerja tahun 2015 Pengadilan Agama
Putussibau dapat dilihat dalam tabel berikut :
NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET
1. Meningkatnya penyelesaian perkara
a. Persentase mediasi yang diselesaikan
5%
b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan
100%
c. Persentase perkara yang diselesaikan
86%
d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan
100%
2. Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim
Persentase penurunan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali
95% 95%
100% 3. Peningkatan efektifitas
pengelolaan penyelesaian perkara
a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap
100%
b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis
100%
c. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara
25%
d. Persentase penyampaian 100%
12
pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak
e. Prosentase Penyitaan tepat waktu dan tempat
100%
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)
a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan
86%
b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling.
86%
c. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.
100%
d. Persentase pencari keadilan golongan tertentu (miskin) yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)
0%
5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti
100%
6. Meningkatnya kualitas pengawasan
a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti
100%
b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.
100%
KEGIATAN
ANGGARAN (Rp)
1. Penyelesaian administrasi perkara 350.000,- 2. Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo) 8.500.000,- 3. Sidang Keliling 25.000.000,-
13
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
Pembahasan dalam bagian ini meliputi capaian kinerja dan realisasi
anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja sesuai dengan
Perjanjian Kinerja Pengadilan Agama Putussibau pada tahun 2015. Terkait
dengan capaian kinerja organisasi, dipaparkan pencapaian atas indikator
kinerja utama dan hal-hal berkaitan dengan capaian tersebut.
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
Pada tahun 2015, Pengadilan Agama Putussibau menetapkan 7
sasaran dengan 30 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan ukuran
keberhasilan untuk menggambarkan tingkat pencapaian sasaran strategis
yang ditetapkan. Pencapaian seluruh IKU tersebut dapat ditabulasikan
sebagai berikut:
NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET
1. Meningkatnya penyelesaian perkara
a. Persentase mediasi yang diselesaikan
5%
b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan
100%
c. Persentase perkara yang diselesaikan
86%
d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan
100%
2. Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim
Persentase penurunan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali
95% 95%
100% 3. Peningkatan efektifitas
pengelolaan penyelesaian perkara
a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap
100%
b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis
100%
c. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara
25%
d. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat
100%
14
dan para pihak e. Prosentase Penyitaan tepat
waktu dan tempat 100%
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)
a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan
86%
b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling.
86%
c. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.
100%
d. Persentase pencari keadilan golongan tertentu (miskin) yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)
0%
5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti
100%
6. Meningkatnya kualitas pengawasan
a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti
100%
b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.
100%
Dari 17 indikator kinerja tersebut, secara umum terdapat 12 IKU yang
berhasil dicapai (sesuai) atau melebihi target yang telah ditetapkan, bahkan
ada 7 indikator dapat melebihi target, sedangkan 5 indikator yang belum
tercapai targetnya. Untuk indikator persentase sisa perkara yang
diselesaikan, persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke
majelis, rasio Majelis Hakim terhadap perkara, persentase (amar) putusan
perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on
line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus, persentase temuan hasil
pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti tercapai 100%.
Sedangkan persentase mediasi yang diselesaikan, persentase perkara
yang diselesaikan, persentase penurunan upaya hukum banding, kasasi dan
peninjauan kembali, prosentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan
tepat waktu, tempat dan para pihak (prosentase akta cerai yang diserahkan
penggugat/ pemohon), persentase perkara prodeo yang diselesaikan,
15
persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling
melebihi target yang ditetapkan.
Adapun indikator yang belum memenuhi target adalah persentase
perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan, persentase
berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap,
prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat, persentase permohonan
eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang
ditindaklanjuti, persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti.
Terkait tidak tercapainya indikator persentase perkara yang
diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan disebabkan adanya
perkara yang memerlukan izin atasan dalam perkara yang berkenaan dengan
Pegawai Negeri Sipil.
Terkait tidak tercapainya indikator persentase berkas yang diajukan
kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap dikarenakan tidak adanya
perkara yang diajukan upaya hukum kasasi dan PK pada Pengadilan Agama
Putussibau selama tahun 2015.
Terkait tidak tercapainya indikator prosentase penyitaan tepat waktu
dan tempat dikarenakan tidak adanya permohonan penyitaan yang masuk
pada Pengadilan Agama Putussibau.
Terkait tidak tercapainya indikator persentase permohonan eksekusi
atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang
ditindaklanjuti dikarenakan tidak adanya permohonan eksekusi atas putusan
hakim pada tahun 2015.
Terkait tidak tercapainya indikator persentase pengaduan masyarakat
yang ditindaklanjuti dikarenakan tidak adanya laporan pengaduan yang masuk
sepanjang tahun 2015.
Adapun perbandingan capaian indikator kinerja utama Pengadilan
Agama Putussibau dalam kurun waktu 2012-2015 dapat dilihat dalam tabel
berikut :
NO INDIKATOR KINERJA REALISASI INDOKATOR (%)
2012 2013 2014 2015 MENINGKATNYA PENYELESAIAN PERKARA
1 Persentase mediasi yang diselesaikan
76 100 142,8 518
16
2 Persentase sisa perkara yang diselesaikan
100 100 100 100
3 Persentase perkara yang diselesaikan
91 79,31 100,95 101,9
4 Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan
100 100 81,4 97,5
PENINGKATAN AKSEPTABILITAS PUTUSAN HAKIM 5 Persentase penurunan upaya
hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali
100
- -
80
- -
125 125 125
104,6 105,3
100
PENINGKATAN EFEKTIFITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA
6 Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap
0 0 0 0
7 Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis
100 100 100 100
8 Rasio Majelis Hakim terhadap perkara
85 100 100 116
9 Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak (prosentase akta cerai yang diserahkan kepada penggugat/pemohon).
75 75 128,13 100
10 Persentase Penyitaan tepat waktu dan tempat
100 100 0 0
PENINGKATAN AKSESIBILITAS MASYARAKAT TERHADAP PERADILAN (ACCES TO JUSTICE) PENINGKATAN
PENYELESAIAN PERKARA 11 Persentase perkara prodeo
yang diselesaikan 85 93,02 116,28 116,3
12 Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling.
100 99,05 106,98 116,3
13 Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.
0 0 100 100
14 Persentase pencari keadilan golongan tertentu (miskin) yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)
- - - 0
MENINGKATNYA KEPATUHAN TERHADAP
17
PUTUSAN PENGADILAN 15 Persentase permohonan
eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti
100 100 0 0
MENINGKATNYA KUALITAS PENGAWASAN 16 Persentase pengaduan
masyarakat yang ditindaklanjuti 100 100 0 0
17 Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.
100 100 100 100
B. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA
Pada akhir tahun 2015, Pengadilan Agama Putussibau telah
melaksanakan kegiatan-kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun
seluruh capaian tujuan yang diuraikan dalam capaian sasaran dapat dilihat,
sebagai berikut :
SASARAN 1 : PENINGKATAN PENYELESAIAN PERKARA
Sasaran yang tersebut di atas mempunyai 4 (empat) indikator kinerja
yaitu:
INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN
a. Persentase mediasi yang diselesaikan. 5% 25,9% 518%
b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan 100% 100% 100%
c. Persentase perkara yang diselesaikan 86% 86,82% 101,9%
d. Persentase perkara yang diselesaikan
dalam jangka waktu maksimal 5 bulan
100% 97,5% 97,5%
Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2015 dapat
digambarkan sebagai berikut :
INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN
a. Persentase mediasi yang diselesaikan. 5% 25,9% 518%
Perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama Putussibau pada tahun
2015 sebanyak 137 perkara, yang terdiri dari 17 perkara merupakan sisa
perkara tahun 2014 dan 120 perkara yang diterima pada tahun 2015. Dari
perkara tersebut yang dilaksanakan mediasi sebanyak 31 perkara, dan
perkara yang berhasil diselesaikan dengan mediasi (damai/ dicabut) sebanyak
18
9 perkara. Dengan demikian, jika diukur dari rata-rata perkara yang dimediasi
selama setahun, maka pada tahun 2015 ini tercatat rata-rata perkara yang
dimediasi selama setahun adalah 25,9%, sehingga persentase capaian
mencapai 518% dari target sebesar 5 %.
Masalah yang dihadapi antara lain masih terdapat pihak yang dimediasi
tidak mematuhi aturan sesuai PERMA Nomor 01 Tahun 2008 tentang
prosedur mediasi di pengadilan, yang seharusnya pihak yang dimediasi
datang untuk menghadiri proses mediasi yang telah ditetapkan namun pihak
yang dimediasi tidak datang di muka hakim mediator.
Hakim Mediator sebagai sumber daya bagi pengadilan memiliki
peranan strategis dalam melakukan proses perundingan guna mencari
kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau
memaksakan sebuah penyelesaian. Sesuai dengan Peraturan Mahkamah
Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi
di Pengadilan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui
proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan
dibantu oleh mediator.
SASARAN 1 : PENINGKATAN PENYELESAIAN PERKARA
INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN
b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan 100% 100% 100%
Pada tahun 2014 penanganan perkara pada Pengadilan Agama
Putussibau menyisakan sebanyak 17 perkara dan seluruhnya telah dapat
diselesaikan pada tahun 2015 sehingga realisasi dan capaiannya sebesar
100%.
Majelis Hakim Pengadilan Agama Putussibau yang tertuang dalam SK
Ketua Pengadilan Agama Putussibau memiliki peranan penting dalam
menangani perkara. Salah satu tugas Hakim adalah menerima dan meneliti
berkas perkara serta bertanggung jawab atas perkara yang diterima yang
menjadi wewenang nya baik dalam proses maupun penyelesaiannya sampai
dengan minutasi dan berkoordinasi dengan Ketua pengadilan menyusun
program kerja jangka panjang dan jangka pendek. Serta melaksanakan
pengawasan dan pembinaan atas perintah Ketua.
19
Sesuai Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 14 tahun 1970 tugas pokok
pengadilan adalah menerima, memeriksa, mengadili, menyelesaikan/memutus
setiap perkara yang diajukan kepadanya.
Sisa sebanyak 17 perkara tersebut dikarenakan beberapa hal
diantaranya perkara yang masuk pada akhir tahun 2015, perkara yang para
pihaknya tidak diketahui keberadaannya diseluruh wilayah Republik Indonesia
(ghaib), perkara yang membutuhkan izin perceraian dari atasan (PNS, BUMN,
TNI, POLRI), dan lain sebagainya. Untuk itu ke depan Pengadilan Agama
Putussibau berupaya untuk mengambil tindakan preventif dalam penanganan
penyelesaian perkara agar tidak menyisakan banyak perkara dalam periode
akhir tahun.
SASARAN 1 : PENINGKATAN PENYELESAIAN PERKARA
INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN
c. Persentase perkara yang diselesaikan 86% 87,6% 101,9%
Penanganan perkara yang diterima maupun diputus oleh Pengadilan
Agama Putussibau dapat dilihat dalam tabel berikut ini :
KEADAAN PERKARA TAHUN 2014
Jenis Perkara Sisa Tahun 2013
Diterima Diputus/ Diselesaikan
Sisa Tahun 2013
Cerai Talak 6 26 30 2 Cerai Gugat 18 73 78 13 Dispensasi Kawin - 4 2 2 Perwalian - 1 1 - Wali Adhal - 1 1 - Jumlah 24 105 112 17
KEADAAN PERKARA TAHUN 2015
Jenis Perkara Sisa Tahun 2014
Diterima Diputus/ Diselesaikan
Sisa Tahun 2015
Cerai Talak 2 29 28 3 Cerai Gugat 13 72 72 13 Dispensasi Kawin 2 13 15 - Perwalian - 1 1 - Isbat Nikah - 1 - 1 Penetapan Ahli Waris
2 2 -
20
Lain-lain 2 2 - Jumlah 17 120 120 17
PERBANDINGAN PERKARA YANG DITERIMA
TAHUN 2014 DENGAN 2015
Jenis Perkara 2014 2015
Cerai Talak 26 29 Cerai Gugat 73 72 Dispensasi Kawin 4 13 Perwalian 1 1 Isbat Nikah - 1 Wali Adhal 1 - Penetapan Ahli Waris - 2 Lain-lain - 2 Jumlah 105 120
PERBANDINGAN PERKARA YANG DISELESAIKAN
TAHUN 2014 DENGAN 2015
Jenis Perkara 2014 2015
Cerai Talak 30 28 Cerai Gugat 78 72 Penguasaan Anak - - Isbat Nikah - - Dispensasi Kawin 2 15 Perwalian 1 1 Penetapan Ahli Wariss - 2 Wali Adhal 1 - Lain-lain - 2 Jumlah 112 120
Jika dilihat dari tabel di atas maka diketahui jumlah perkara yang
ditangani Pengadilan Agama Putussibau pada tahun 2015 sebanyak 137
perkara dengan target sebesar 86% dan telah diselesaikan sebanyak 120
perkara dengan persentase realisasinya 87,6%, sehingga realisasi
capaiannya sebesar 101,9%.
Sudah menjadi tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Putussibau
21
untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama
antara orang-orang yang beragama Islam sesuai ketentuan Pasal 2 jo. Pasal
49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama yang menyebutkan
bahwa peradilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan
menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam
dibidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah,
ekonomi syari'ah, sengketa kewenangan mengadili, dan itsbat rukyatul hilal.
Pengadilan Agama Putussibau merupakan salah satu pengadilan yang
jumlah penanganan perkaranya kurang dari 200 perkara dalam setahun hal ini
dikarenakan mayoritas penduduk Kabupaten Kapuas Hulu yang merupakan
wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Putussibau pada umumnya lebih memilih
menyelesaikan permasalahan keperdataannya secara hukum adat. Meskipun
demikian Pengadilan Agama Putussibau dengan sumber daya yang ada
berupaya semaksimal mungkin untuk melebihi target penyelesaian perkara
yang telah ditetapkan.
SASARAN 1 : PENINGKATAN PENYELESAIAN PERKARA
INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN
d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam
jangka waktu maksimal 5 bulan
100% 97,5% 97,5%
Pada tahun 2015 ini tercatat rata-rata perkara yang diselesaikan dalam
jangka waktu maksimal 5 bulan yaitu sebesar 97,5%, sehingga persentae
capaian mencapai 97,5% dari target sebesar 100%.
Pada saat ini Pengadilan Agama Putussibau telah melaksanakan sistem
manajemen perkara yang berbasis elektronik yang memungkinkan
penyelesaian perkara dapat diselesaikan lebih cepat. Sesuai SEMA Nomor 2
Tahun 2015 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tinggkat pertama
dan tingkat banding pada 4 lingkungan peradilan, sehingga menggambarkan
dengan jelas dan tugas dan kewajiban dari badan peradilan untuk
mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan akan
terwujud.
22
Namun demikian, Pengadilan Agama Putussibau tidak memenuhi target
yang ditetapkan dalam penanganan perkara yang diselesaikan dalam jangka
waktu maksimal 5 bulan, ini dikarenakan terdapat perkara yang para pihaknya
membutuhkan izin atasan sehingga Majelis Hakim berpandangan perlu
menunda persidangan guna memberikan ruang waktu kepada pihak
berperkara dalam upaya melengkapi berkas persidangannya.
SASARAN 2 : MENINGKATKAN AKSEPBILITAS PUTUSAN HAKIM
Sasaran yang tersebut di atas mempunyai 1 (satu) indikator kinerja
yaitu :
INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN
Persentase penurunan upaya hukum:
- Banding
- Kasasi
- Peninjauan Kembali
95%
95%
100%
99,3%
100%
100%
104,6%
105,3%
100%
Sepanjang tahun 2015 terjadi penurunan pengajuan upaya hukum
(banding, kasasi, dan peninjauan kembali) pada Pengadilan Agama
Putussibau yaitu sebesar 99,3%, dengan target sebesar 95% maka capaian
yang diperoleh 104,6%. Hal ini dikarenakan dari 137 perkara yang ditangani
hanya 1 (satu) perkara yang mengajukan upaya hukum banding yaitu perkara
nomor 0080/Pdt.G/2015/PA.Pts. Sedangkan untuk perkara kasasi dan
peninjauan kembali Pengadilan Agama Putussibau mampu mengupayakan
penurunan dengan tidak adanya permohonan upaya hukum baik kasasi
maupun peninjauan kembali sepanjang tahun 2015.
Peningkatan kualitas pemeriksaan perkara dan putusan selalu
ditingkatkan untuk menghindari komunikasi yang tidak tersampaikan (miss
communication) terhadap para pihak yang berperkara baik kedudukannya
sebagai pemohon/ penggugat maupun termohon/ tergugat.
Selain itu, jurusita/ jurusita pengganti yang bertugas menyampaikan
pemberitahuan isi putusan berusaha memberikan keterangan yang dianggap
perlu penjelasan kepada yang bersangkutan mengenai isi amar putusan yang
disampaikan dan lain sebagainya.
23
Pemantapan sumber daya manusia yang dimiliki tersebut memiliki
peranan yang sangat menunjang terhadap capaian penurunan upaya hukum
di Pengadilan Agama Putussibau.
SASARAN 3 : PENINGKATAN EFEKTIFITAS PENGELOLAAN
PENYELESAIAN PERKARA
Sasaran yang tersebut di atas mempunyai 5 (lima) indikator kinerja
yaitu :
INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN
a. Persentase berkas yang diajukan kasasi
dan PK yang disampaikan secara lengkap
100% 0% 0%
b. Persentase berkas yang diregister dan
siap didistribusikan ke Majelis
100% 100% 100%
c. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara 25% 29% 116%
d. Persentase penyampaian pemberitahuan
relaas putusan tepat waktu, tempat dan
para pihak.
100% 100% 100%
e. Prosentase Penyitaan tepat waktu dan
tempat
100% 0% 0%
Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2015 dapat
digambarkan sebagai berikut :
INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN
a. Persentase berkas yang diajukan kasasi
dan PK yang disampaikan secara lengkap
100% 0% 0%
Dengan tidak adanya permohonan pengajuan upaya hukum banding
kasasi dan peninjauan kembali pada tahun 2015, maka tidak ada
pemberkasan yang diajukan baik berupa kasasi maupun peninjauan kembali.
Dengan demikian realisasi yang dicapai sebesar 0%, dengan target
persentase berkas yang diajukan kasasi dan peninjauan kembali yang
disampaikan secara lengkap sebesar 100% maka capaian yang diperoleh
sebesar 0%.
Upaya untuk menyajikan kelengkapan berkas kasasi dan peninjauan
kembali secara lengkap menjadikan Pengadilan Agama Putussibau
menetapkan target 100%. Tidak tercapaianya target tersebut semata-mata
bukan karena Pengadilan Agama Putussibau tidak melengkapi berkas
24
pengajuan kasasi dan peninjauan kembali akan tetapi dikarenakan tidak
adanya permohonan upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali.
SASARAN 3 : PENINGKATAN EFEKTIFITAS PENGELOLAAN
PENYELESAIAN PERKARA
INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN
b. Persentase berkas yang diregister dan
siap didistribusikan ke Majelis
100% 100% 100%
Pencapaian target indikator kinerja sasaran, dari berkas perkara yang
diregister dan siap didistribusikan ke Majelis pada tahun 2015 sesuai dengan
target sehingga realisasi dan capaiannya sebesar 100%.
Semua permohonan yang masuk kemudian dicatat ke dalam buku
register yang telah disediakan untuk itu dan selanjutnya disampaikan ke
majelis yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Putussibau.
Dengan jumlah perkara yang diterima sebanyak 120 perkara di tahun
2015, maka dalam sebulan rata-rata perkara yang diterima sebanyak 10
perkara. Hal ini menjadikan petugas penulis buku register dapat memasukan
data permohonan ke dalam buku register dengan tepat waktu dan menyeluruh
sehingga capaian yang diperoleh sebesar 100%.
SASARAN 3 : PENINGKATAN EFEKTIFITAS PENGELOLAAN
PENYELESAIAN PERKARA
INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN
c. Rasio Majelis Hakim terhadap perkara 25% 29% 116%
Target indikator kinerja sasaran sebanyak 25% dari 137 perkara yang
ditangani tahun 2015 dengan jumlah majelis sebanyak 3 (tiga) majelis dengan
persentase realisasinya sebesar 29% dan capaiannya sebesar 116%.
Mengingat majelis hakim yang berjumlah 3 (tiga) majelis maka rasio
majelis hakim dalam upaya penanganan perkara sebesar 29%, karenanya
capaian yang diperoleh sebesar 116%.
Dengan sumber daya hakim yang berjumlah 6 orang, maka Ketua
Pengadilan Agama Putussibau menetapkan 3 (tiga) orang majelis hakim untuk
25
menangani perkara yang masuk selama tahun 2015.
Adapun keempat majelis hakim yang telah ditetapkan tersebut dapat
dilihat dalam tabel berikut ini:
NO KODE MAJELIS
SUSUNAN MAJELIS KETERANGAN HARI SIDANG
KODE HAKIM
NAMA
2 I B
C3
C4
Drs. H.M. Azhari, M.H.I.
Taufiq Rakhman Alhaq, S.H.I.
H. Arif Budiman, Lc., MA., Hk.
Ketua Majelis
Hakim Anggota
Hakim Anggota
SENIN
3 II C1
C4
C5
Darda Aristo, S.H.I.
H. Arif Budiman, Lc., MA., Hk.H.
Muhammad Novriandi, S.H.
Ketua Majelis
Hakim Anggota
Hakim Anggota
SELASA
4 III C2
C3
C5
Erik Aswandi, S.H.I.
Taufiq Rakhman Alhaq, S.H.I.
Muhammad Novriandi, S.H.
Ketua Majelis
Hakim Anggota
Hakim Anggota
KAMIS
SASARAN 3 : PENINGKATAN EFEKTIFITAS PENGELOLAAN
PENYELESAIAN PERKARA
INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN
d. Persentase penyampaian pemberitahuan
relaas putusan tepat waktu, tempat, dan
para pihak
100% 100% 100%
Dari sejumlah pemberitahuan relaas putusan yang disampaikan oleh
juru sita pengganti Pengadilan Agama Putussibau semua disampaikan
dengan resmi dan patut. Resmi disampaikan oleh juru sita yang telah diangkat
sumpah dan patut berarti disampaikan tepat waktu yaitu maksimal 1 (satu)
bulan pemberitahuan relaas putusan telah disampaikan. Dengan demikian
100% target yang direncanakan, telah tercapai.
SASARAN 3 : PENINGKATAN EFEKTIFITAS PENGELOLAAN
PENYELESAIAN PERKARA
INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN
26
e. Persentase Penyitaan tepat waktu dan
tempat
100% 0% 0%
Dengan tidak adanya pengajuan permohonan sita pada tahun 2015,
maka tidak ada realisasi maupun capaian yang diperoleh yaitu 0%.
Upaya penanganan perkara sita dengan tepat waktu dan tempat
menjadikan Pengadilan Agama Putussibau menetapkan target 100%. Tidak
tercapaianya target tersebut semata-mata bukan karena Pengadilan Agama
Putussibau tidak melaksanakan penyitaan dengan tepat waktu dan tempat
akan tetapi dikarenakan tidak adanya pengajuan permohonan sita yang
masuk sepanjang tahun 2015.
SASARAN 4 : PENINGKATAN AKSESIBILITAS MASYARAKAT
TERHADAP PERADILAN (ACCES TO JUSTICE)
Sasaran yang tersebut di atas mempunyai 4 (empat) indikator kinerja
yaitu:
INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN
a. Persentase perkara prodeo yang
diselesaikan
86% 100% 116,3%
b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan
dengan cara sidang keliling.
86% 100% 116,3%
c. Persentase (amar) putusan perkara (yang
menarik perhatian masyarakat) yang dapat
diakses secara on line dalam waktu
maksimal 1 hari kerja sejak diputus.
100% 100% 100%
d. Persentase pencari keadilan golongan
tertentu (miskin) yang mendapat layanan
bantuan hukum (posbakum)
0% 0% 0%
Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2015 dapat
digambarkan sebagai berikut :
INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN
a. Persentase perkara prodeo yang
diselesaikan
86% 100% 116,3%
Layanan berperkara dengan prodeo atau dikenal dengan layanan
pembebasan biaya perkara yaitu negara menanggung biaya proses
berperkara di pengadilan sehingga setiap orang atau sekelompok orang yang
27
tidak mampu secara ekonomi dapat berperkara secara cuma-cuma. Layanan
pembebasan biaya perkara berlaku pada tingkat pertama, banding, kasasi
dan peninjauan kembali (PERMA Nomor 1 Tahun 2015).
Pada tahun 2015 Pengadilan Agama Putussibau menerima dan
mengabulkan 5 (lima) perkara prodeo dan dari kelima perkara tersebut semua
perkara dapat diselesaikan/ diputus pada tahun 2015, sehingga persentase
capaian prodeo yang diselesaikan Pengadilan Agama Putussibau mencapai
116,3% dari target sebesar 86%.
Upaya percepatan penanganan perkara sebagaimana tercantum dalam
SEMA Nomor 2 Tahun 2015 mencakup keseluruhan perkara, tidak terkecuali
pada penanganan pelayanan perkara bebas biaya (prodeo).
Untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan,
Pengadilan Agama Putussibau yang memiliki sumber daya sebanyak 3 (tiga)
Majelis Hakim dapat menyelesaikan keenam perkara tersebut sesuai dengan
waktu yang telah ditentukan (maksimal 5 bulan).
SASARAN 4 : PENINGKATAN AKSESIBILITAS MASYARAKAT
TERHADAP PERADILAN (ACCES TO JUSTICE)
INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN
b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan
dengan cara sidang keliling.
86% 100% 116,3%
Sidang di luar gedung pengadilan adalah sidang yang dilaksanakan
secara tetap, berkala atau sewaktu-waktu oleh pengadilan di suatu tempat
yang ada di dalam wilayah hukumnya tetapi di luar tempat kedudukan gedung
pengadilan dalam bentuk sidang keliling atau sidang di tempat sidang tetap.
(PERMA Nomor 1 tahun 2015)
Sidang keliling atau sidang di luar gedung pengadilan merupakan salah
satu penjabaran dari acces to justice yang telah menjadi komitmen
masyarakat hukum di banyak negara. Sidang keliling ini merupakan langkah
untuk mendekatkan “pelayanan hukum dan keadilan” kepada masyarakat.
Pada prinsipnya pengadilan hanya bersifat menunggu para pencari
keadilan datang ke pengadilan untuk menyelesaikan perkaranya (pengadilan
tidak mencari perkara). Namun demikian, masih banyak masyarakat yang
28
mengalami kesulitan datang ke pengadilan, padahal mereka sangat
membutuhkan pelayanan hukum dan keadilan menjadi gagal karena
terkendala oleh kondisi geografis, transportasi dan lain sebagainya. Terlebih
wilayah hukum Pengadilan Agama Putussibau yang terbilang luas. Dengan
luas wilayah sebesar 29.842 km2 yang terbagi menjadi 23 kecamatan,
karenanya Pengadilan Agama Putussibau menetapkan Balai Sidang di Kantor
Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mentebah sebagai lokasi sidang keliling di
tahun 2015. Jumlah perkara yang ditangani dengan pelaksanaan sidang
keliling tersebut sebanyak 21 perkara, dan semua perkara tersebut telah
diselesaikan atau terealisasi sebesar 100%, sehingga persentase capaian
mencapai 116,3% dari target sebesar 86%.
Tercapainya target bahkan melebihi yang telah ditetapkan didukung
oleh beberapa sumber daya yang ada diantaranya tim yang bersidang, dana
yang tersedia dan fasilitas persidangan.
SASARAN 4 : PENINGKATAN AKSESIBILITAS MASYARAKAT
TERHADAP PERADILAN (ACCES TO JUSTICE)
INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN
c. Persentase (amar) putusan perkara (yang
menarik perhatian masyarakat) yang dapat
diakses secara on line dalam waktu maksimal
1 hari kerja sejak diputus.
0% 100% 100%
Dalam gugatan penggugat atau permohonan pemohon ada yang
namanya petitum, yakni apa yang dituntut atau diminta supaya diputuskan
oleh hakim. Jawaban terhadap petitum dalam gugatan penggugat atau
permohonan pemohon itulah yang kemudian disebut sebagai amar putusan
(diktum).
Dalam mempublikasi amar putusan atau putusan secara utuh, baik
yang telah berkekuatan hukum tetap (BHT) maupun yang belum berkekuatan
hukum tetap, Pengadilan Agama Putussibau berpedoman pada KMA 1-
144/KMA/SK/I/2011.
Di dalam lampiran 1 huruf C.2. KMA Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011,
tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan, dijelaskan bahwa
29
maksud dengan publikasi putusan adalah seluruh putusan dan penetapan
pengadilan, baik yang telah berkekuatan hukum tetap maupun yang belum
berkekuatan hukum tetap (dalam bentuk fotokopi atau naskah elektronik,
bukan salinan resmi).
Berkaitan dengan publikasi putusan juga dikenal dengan adanya
anonimisasi putusan, yaitu pengaburan informasi yang memuat identitas para
pihak yang berperkara, saksi dan pihak terkait dalam putusan yang akan
dipublikasikan. Artinya walaupun akses informasi yang berkaitan dengan
putusan sebuah perkara, privacy dari para pihak, saksi dan pihak-pihak yang
terkait tetap terjaga.
Amar putusan perkara Pengadilan Agama Putussibau merupakan
semua amar perkara yang diselesaikan oleh Majelis Hakim Pengadilan
Agama Putussibau pada tahun 2015, karenanya tidak hanya yang menarik
perhatian masyarakat akan tetapi semua amar dipublikasikan melalui website
www.putusan.mahkamahagung.go.id.
Untuk tahun 2015 Pengadilan Agama Putussibau telah memutus/
menyelesaikan perkara sebanyak 112 perkara yang kesemua perkara
tersebut telah terupload pada direktori putusan mahkamah agung. Dengan
demikian Pengadilan Agama Putussibau telah memenuhi capaian kinerja
sebesar 100% dari target 0%.
Kegiatan mengupload amar maupun putusan secara utuh menjadi
rutinitas yang penanganannya dengan menunjuk seorang admin sebagai
petugas pengupload putusan berdasarkan SK Ketua Pengadilan Agama
Putussibau.
Kendala yang dihadapai antara lain yaitu mengenai ketepatan waktu
penguploadan dikarenakan jaringan internet dan koneksi pada portal direktori
putusan mahkamah agung mengalami gangguan. Meskipun demikian
Pengadilan Agama Putussibau berusaha menyajikan informasi amar/ putusan
utuh melalui media online secara maksimal, dan berencana untuk menambah
kuota bandwith jaringan internet jika diperlukan.
SASARAN 4 : PENINGKATAN AKSESIBILITAS MASYARAKAT
TERHADAP PERADILAN (ACCES TO JUSTICE)
30
INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN
d. Persentase pencari keadilan golongan
tertentu (miskin) yang mendapat layanan
bantuan hukum (posbakum)
0% 0% 0%
Pada tahun 2015 Pengadilan Agama Putussibau belum mendapatkan
anggaran untuk melaksanakan layanan pos bantuan hukum (posbakum),
karenanya target, realisasi maupu capaian yang diperoleh masih 0%.
SASARAN 5 : MENINGKATKAN KEPATUHAN TERHADAP
PUTUSAN PENGADILAN
Sasaran yang tersebut di atas mempunyai 1 (satu) indikator kinerja
yaitu :
INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN
Persentase permohonan eksekusi atas
putusan perkara perdata yang berkekuatan
hukum tetap yang ditindaklanjuti
100% 0% 0%
Eksekusi yaitu menjalankan putusan pengadilan yang sudah
berkekuatan hukum tetap. Putusan pengadilan yang dieksekusi adalah
putusan yang mengandung perintah kepada salah satu pihak untuk
membayar sejumlah uang atau juga pelaksanaan putusan hakim yang
memerintahkan pengosongan benda tetap, sedangkan pihak yang kalah tidak
mau melaksanakan putusan itu secara sukarela sehingga memerlukan upaya
paksa dari pengadilan untuk melaksanakannya (Abdul Manan, 2005: 313).
Dari pengertian diatas, maka eksekusi diartikan sebagai upaya
untuk merealisasikan kewajiban dari pihak yang kalah dalam perkara
guna memenuhi prestasi sebagaimana ditentukan dalam putusan hakim,
melalui perantaraan panitera/ jurusita/ jurusita pengganti pada pengadilan
tingkat pertama dengan cara paksa karena tidak dilaksanakannya secara
sukarela.
Pelaksanaan putusan hakim tersebut merupakan proses terakhir dari
proses penyelesaian perkara yang sekaligus juga merupakan prestise dari
lembaga peradilan itu sendiri.
31
Pada tahun 2015 tidak terdapat permohonan eksekusi atas putusan
perkara yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga realisasi dan capaian
yang diperoleh 0%.
Penetapan target 100% merupakan upaya Pengadilan Agama
Putussibau untuk melaksanakan proses eksekusi secara tuntas (apabila
terdapat permohonan eksekusi).
SASARAN 6 : MENINGKATNYA KUALITAS PENGAWASAN
Sasaran yang tersebut di atas mempunyai 2 (dua) indikator kinerja
yaitu :
INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN
a. Persentase pengaduan masyarakat yang
ditindaklanjuti
100% 0% 0%
b. Persentase temuan hasil pemeriksaan
eksternal yang ditindaklanjuti.
100% 100% 100%
Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2015 dapat
digambarkan sebagai berikut :
INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN
a. Persentase pengaduan masyarakat yang
ditindaklanjuti
100% 0% 0%
Pengaduan merupakan laporan yang mengandung informasi atau
indikasi terjadi penyalahgunaan wewenang, penyimpangan atau pelanggaran
perilaku yang dilakukan oleh aparat pengadilan, yang berasal dari
masyarakat, anggota instansi peradilan, instansi di luar pengadilan, maupun
dari media massa dan sumber-sumber informasi lain yang relevan.
Mengenai mekanisme penanganan pengaduan Pengadilan Agama
Putussibau berpedoman pada SK KMA Nomor 076/KMA/SK/VI/2009 tentang
Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga
Peradilan.
Selanjutnya melalui SK Ketua Pengadilan Agama Putussibau
menetapkan petugas yang menangani pengaduan yang masuk untuk
ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.
Berbagai upaya telah dilakukan untuk memberikan kemudahan bagi
masyarakat yang ingin menyampaikan aduannya terhadap civitas Pengadilan
32
Agama Putussibau antara lain dengan menyediakan form pengaduan di
website resmi Pengadilan Agama Putussibau yang beralamat di www.pa-
putussibau.go.id serta kotak pengaduan yang terdapat di gedung kantor
pengadilan.
Realisasi dan capaian sebesar 0% pada Persentase pengaduan
masyarakat yang ditindaklanjuti menunjukkan bahwa tidak adanya
perngaduan yang masuk sepanjang tahun 2015.
Pengadilan Agama Putussibau selalu berupaya meningkatkan kualitas
sumber daya yang ada melalui pertemuan-pertemuan, pengawasan dan lain
sebagainya demi tercapainya pelayanan yang maksimal sehingga
meminimalisir aduan yang masuk.
SASARAN 6 : MENINGKATNYA KUALITAS PENGAWASAN
INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN
b. Persentase temuan hasil pemeriksaan
eksternal yang ditindaklanjuti.
100% 100% 100%
Pengawasan merupakan salah satu fungsi pokok manajemen untuk
menjaga dan mengendalikan agar tugas-tugas yang harus dilaksanakan dapat
berjalan sebagaimana mestinya, sesuai dengan rencana dan aturan yang
berlaku. Demikian pula halnya dengan Pengadilan Agama Putussibau
maupun Pengadilan Tinggi Agama Pontianak dalam melaksanakan
pengawasan diarahkan pada upaya menjaga agar pelaksanaan tugas
lembaga peradilan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan yang
berlaku, mengendalikan agar administrasi peradilan dikelola secara tertib,
teratur serta menjamin terwujudnya pelayanan publik yang baik bagi
masyarakat pencari keadilan.
Seluruh hasil dan temuan serta pemeriksaan dan pengawasan yang
telah dilakukan oleh para Hakim Pengawas Bidang baik dengan pelaksanaan
tugas pokok di lingkungan kepaniteraan maupun kesektariatan serta evaluasi
atas penyelenggaraan managemen peradilan, kinerja lembaga peradilan dan
kualitas pelayanan publik, dituangkan dalam bentuk laporan tertulis atau berita
acara pemeriksaan dengan susunan dan format yang sistematis, untuk
selanjutnya dilaporkan kepada Ketua Pengadilan.
33
Terhadap temuan-temuan atau hasil pengawasan yang memerlukan
tindak lanjut para Hakim pengawas merekomendasikan kepada Ketua
Pengadilan atau para pejabat yang berkompeten untuk segera menindak
lanjuti hasil temuan tersebut, sehingga pada tahun-tahun berikutnya dapat
disusun program kerja secara cermat dan tepat serta kendala-kendala yang
ada dapat segera diantisipasi dan diselesaikan, sehingga tidak muncul lagi
pada pelaksanaan tugas tahun anggaran berikutnya.
Pada tahun 2015 tim HATIBINWASDA Pengadilan Tinggi Agama
Pontianak menyelenggarakan pemeriksaan sebanyak 1 (satu) kegiatan yaitu
pada tanggal 27 - 29 April 2015. Terhadap temuan hasil pemeriksaan tersebut
Pengadilan Agama Putussibau telah melaksanakan tindak lanjut atas temuan
tim pemeriksa sehingga realisasi dan capaian indikator persentase temuan
hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti mencapai 100%, serta
pengawasan dan pembinaan oleh Wakil Ketua Pengadilan Agama Pontianak
pada tanggal 15 - 17 Desember 2015 sebagai monitoring tindak lanjut
pengawasan HATIBINWASDA sebelumnya dan realisasi pembangunan
gedung Pengadilan Agama Putussibau.
34
C. ANALISIS CAPAIAN KEUANGAN
Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan salah satu tuntutan
masyarakat yang harus dipenuhi. Salah satu pilar tata kelola tersebut adalah
akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan kata kunci dari sistem tersebut yang
dapat diartikan sebagai perwujudan dari kewajiban seseorang atau instansi
pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan
pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka
pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban
dan berupa laporan akuntabilitas yang disusun secara periodik.
Pada dasarnya penyelenggara negara wajib menyampaikan
pertanggungjawaban kepada masyarakat, berupa akuntabilitas keuangan
(financial accountability) dan akuntabilitas kinerja (performance accountability).
Dengan pola pertanggung jawaban yang demikian, pemerintah tidak hanya
dituntut untuk mempertanggungjawabkan sumber daya keuangan yang
dipungut dari rakyat tetapi juga dituntut untuk mempertanggungjawabkan atas
hasil- hasil yang dicapai.
Pada tahun anggaran 2015, untuk pengolaan Program Peningkatan
Manajemen Peradilan Agama, Pengadilan Agama Putussibau memperoleh
pagu anggaran yang tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
(DIPA) sebesar Rp33.850.000 (tiga puluh tiga juta delapan ratus lima puluh ribu
rupiah). Jika dibandingkan dengan perolehan pagu anggaran tahun 2014
dimana Pengadilan Agama Putussibau mendapatkan pagu anggaran sebesar
Rp26.850.000,- maka pada tahun 2015 pagu anggaran yang dimiliki
Pengadilan Agama Putussibau mengalami kenaikan sebesar Rp 5.000.000,-
Perkembangan pagu dan realisasi anggaran Program Peningkatan
Manajemen Peradilan Agama Pengadilan Agama Putussibau dari tahun 2012
s.d. 2015 secara lengkap dapat dilihat pada tabel di bawah ini :
PAGU (Rp) REALISASI (Rp) CAPAIAN (%)
2012 16.800.000 9.000.000 53,57%
2013 60.675.000 31.825.000 52,45%
2014 26.850.000 22.150.000 82,50%
2015 33.850.000 31.984.000 96,37%
35
Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa penyerapan anggaran pada
Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama pada Pengadilan Agama
Putussibau bila dibandingkan dengan tahun anggaran 2012 dan 2013
mengalami pola fluktuatif, hal ini bisa dilihat dari hasil prosentase realisasi
penyerapan anggaran yang naik dan turun. Persentase capaian pada tahun
anggaran 2014 mengalami peningkatan secara signifikan, yaitu mencapai
82,50%. Sedangkan persentase capaian pada tahun anggaran 2015 terus
mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya yaitu mencapai 96,37%,
peningkatan ini disebabkan oleh peningkatan jumlah perkara yang dapat
dilaksanakan dengan sidang keliling sehingga mempengaruhi persentase
realisasi anggaran dan pembebasan biaya perkara (prodeo), dengan begitu
trend kenaikan jumlah perkara masuk di Pengadilan Agama Putussibau dapat
mempengaruhi realisasi pelaksanaan kegiatan program Peningkatan
Manajemen Peradilan Agama, begitu juga sebaliknya.
Dari pagu anggaran Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama
tersebut selanjutnya dibagi dalam beberapa kegiatan yang terdiri dari
penyelesaian administrasi perkara, perkara prodeo, sidang keliling, dan
penyelesaian perkara yang kurang dari 5 bulan.
Adapun alokasi dari anggaran triwulan selama tahun 2015 pada masing-
masing program tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:
NO. TRIWULAN
KE
PAGU (Rp) REALISASI
(Rp)
CAPAIAN
(%)
1 I 33.850.000,- 3.182.000,- 9,40
2 II - 13.332.000,- 39,39
3 III - 6.516.000,- 19,25
4 IV - 8.960.000,- 26,47
JUMLAH 33.850.000,- 31.990.000,- 94,51
Dari pagu anggaran Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama
tersebut selanjutnya dibagi dalam beberapa kegiatan yang terdiri dari
penyelesaian administrasi perkara, pembebasan biaya perkara (prodeo) dan
sidang keliling.
Sedangkan alokasi dari anggaran secara keseluruhan selama tahun
36
2015 pada masing-masing program tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:
MAK
PROGRAM
PENINGKATAN
MANAJEMEN
PERADILAN
AGAMA
PAGU
(Rp)
REALISASI
(Rp) % SISA (Rp)
1053.008.002 Penyelesaian Administrasi Perkara
1053.012 Berkas perkara yang diselesaikan dengan sidang keliling dan prodeo
011.521119 Penyelesaian
Administrasi Perkara 350.000 350.000 100 0
012.521119 Pembebasan Biaya
Perkara (Prodeo) 8.500.000 6.640.000 78,12 1.860.000
012.524111 Sidang Keliling 5.750.000 5.750.000 100 0
012.524113 Sidang Keliling 19.250.000 19.250.000 100 0
Jumlah Kegiatan 1054 33.850.000 31.990.000 94,51% 1.860.000
Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa capaian penyerapan
anggaran Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama pada
Pengadilan Agama Putussibau mencapai lebih dari 94,51%. Besarnya capaian
kinerja anggaran ini disebabkan persentase pelaksanaan sidang keliling dan
pembebasan biaya perkara (prodeo) yang meningkat, sehingga mempengaruhi
persentase capaian akhirnya. Untuk pelaksanaan sidang keliling mencapai
angka mendekati 100% dikarenakan pada pelaksanaan sidang keliling di
Pengadilan Agama Putussibau dibagi menjadi 2 kelompok kegiatan, yakni:
1. Kelompok kegiatan perjalanan dinas sampai dengan 8 jam dengan besaran
pencairan transport dalam kota, pada pelaksanaannya yang telah
dilaksanakan di Kecamatan Mentebah.
2. Kelompok kegiatan perjalanan dinas lebih dari 8 jam dengan besaran
pencairan perjalanan dinas biasa, pada pelaksanaannya yang telah
dilaksanakan di Kecamatan Jongkong.
37
Dikarenakan kurangnya perkara masuk untuk pembebasan biaya
perkara (prodeo) sehingga pembebasan biaya perkara (prodeo) yang diterima
mempengaruhi realisasi anggaran pembebasan biaya perkara (prodeo) yang
bertahan dikisaran 78,12% sehingga anggarannya mempengaruhi capaian
program secara keseluruhan, dengan besaran capaian realisasi
keseluruhannya baru mencapai 94,51%.
38
BAB IV
PENUTUP
A. Kesimpulan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2015 ini
menyajikan berbagai capaian strategis baik yang mencapai target
maupun yang belum mencapai target. Berbagai capaian strategis
tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
maupun analisis kinerja berdasarkan perjanjian kinerja (dokumen
penetapan kinerja).
Secara umum hasil capaian kinerja sasaran telah dapat
memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan
hanya ada beberapa yang belum mencapai target dan dapat menjadi
bahan perbaikan untuk tahun 2016.
Untuk lebih mengefektifkan kegiatan-kegiatan dapat ditempuh beberapa
penyelesaian sebagai berikut :
a. Lebih mengoptimalkan penerapan Sistem AKIP pada Pengadilan Agama
Putussibau. mulai dari penyusunan RENSTRA, Rencana Kinerja
Tahunan, penganggaran, Perjanjian Kinerja, LKjIP, antara lain :
1. Memanfaatkan RENSTRA sebagai acuan dalam perumusan
berbagai dokumen perencanaan lainnya, seperti Rencana Kinerja
Tahunan, penganggaran, Perjanjian Kinerja dan lain-lain.
2. Dalam penyusunan anggaran agar memperhatikan keselarasan
antara RENSTRA Pengadilan Agama Putussibau dengan berbagai
satuan kerja yang ada, sehingga pemanfaatannya dapat dipastikan
untuk pencapaian dalam renstra.
3. Dalam tahun mendatang dipersiapkan penerapan sistem pengukuran
dan pengumpulan data kinerja yang handal termasuk penetapan
indikator kinerja dan outcome.
b. Pemanfaatan anggaran untuk tahun mendatang harus mengacu kepada
pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis
tahun 2010-2015.
39
c. Menjadikan capaian sasaran dalam LKjIP tahun 2015 ini sebagai
masukan dalam proses pengambilan keputusan guna meningkatkan
kinerja Pengadilan Agama Putussibau di masa mendatang.
B. Saran
Untuk lebih mengefektifkan kegiatan-kegiatan dapat ditempuh beberapa
penyelesaian sebagai berikut :
1. Lebih mengoptimalkan dalam penyusunan anggaran agar
memperhatikan keselarasan antara RENSTRA Pengadilan Agama
Putussibau dengan berbagai satuan kerja yang ada, sehingga
pemanfaatannya dapat dipastikan untuk pencapaian dalam renstra.
2. Pemanfaatan anggaran untuk tahun mendatang harus mengacu kepada
pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis
tahun 2015-2019.
3. Menjadikan capaian sasaran dalam LKjIP tahun 2015 ini sebagai
masukan dalam proses pengambilan keputusan guna meningkatkan
kinerja Pengadilan Agama Putussibau di masa mendatang.
.
LAMPIRAN 1. Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun (PKT) 2015
2. Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun (PKT) 2016
3. Rencana Kinerja Tahun (RKT) 2015
4. Rencana Kinerja Tahun (RKT) 2016
5. Rencana Kinerja Tahun (RKT) 2017
6. Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2015
7. Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2015-2019
8. Reviu Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2015-2019
9. SK Tim Penyusunan LKjIP Tahun 2015
PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJAPENGADILAN AGAMA PUTUSSIBAU
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan danakuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : Mustafa, S.H.
Jabatan : Panitera/ Sekretaris Pengadilan Agama Putussibau
Selanjutnya disebut pihak pertama
Nama : Hasanuddin, S.Ag.
Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Putussibau
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiranperjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yangtelah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukanevaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yangdiperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Putussibau, 2 Januari 2015Pihak Kedua Pihak Pertama
Hasanuddin, S.Ag. Mustafa, S.H.
PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJAPENGADILAN AGAMA PUTUSSIBAU
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan danakuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : Mustafa, S.H.
Jabatan : Panitera/ Sekretaris Pengadilan Agama Putussibau
Selanjutnya disebut pihak pertama
Nama : Hasanuddin, S.Ag.
Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Putussibau
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiranperjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yangtelah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukanevaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yangdiperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Putussibau, 2 Januari 2015Pihak Kedua Pihak Pertama
Hasanuddin, S.Ag. Mustafa, S.H.
PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJAPENGADILAN AGAMA PUTUSSIBAU
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan danakuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : Mustafa, S.H.
Jabatan : Panitera/ Sekretaris Pengadilan Agama Putussibau
Selanjutnya disebut pihak pertama
Nama : Hasanuddin, S.Ag.
Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Putussibau
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiranperjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yangtelah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukanevaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yangdiperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Putussibau, 2 Januari 2015Pihak Kedua Pihak Pertama
Hasanuddin, S.Ag. Mustafa, S.H.
Lampiran
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015
UNIT KERJA: PENGADILAN AGAMA PUTUSSIBAU
NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET
1. Meningkatnyapenyelesaian perkara
a. Persentase mediasi yangdiselesaikan
5%
b. Persentase sisa perkarayang diselesaikan
100%
c. Persentase perkara yangdiselesaikan
86%
d. Persentase perkara yangdiselesaikan dalam jangkawaktu maksimal 5 bulan
100%
2. Peningkatanaksepbilitas putusanHakim
Persentase penurunan upayahukum:- Banding- Kasasi- Peninjauan Kembali
95%95%
100%3. Peningkatan efektifitas
pengelolaanpenyelesaian perkara
a. Persentase berkas yangdiajukan kasasi dan PK yangdisampaikan secara lengkap
100%
b. Persentase berkas yangdiregister dan siapdidistribusikan ke Majelis
100%
c. Ratio Majelis Hakim terhadapperkara
25%
d. Persentase penyampaianpemberitahuan relaasputusan tepat waktu, tempatdan para pihak
100%
e. Prosentase Penyitaan tepatwaktu dan tempat
100%
4. Peningkatanaksesibilitas masyarakatterhadap peradilan(acces to justice)
a. Persentase perkara prodeoyang diselesaikan
86%
b. Persentase perkara yangdapat diselesaikan dengancara sidang keliling.
86%
c. Persentase (amar) putusanperkara (yang menarikperhatian masyarakat) yangdapat diakses secara on linedalam waktu maksimal 1 harikerja sejak diputus.
100%
d. Persentase pencari keadilangolongan tertentu (miskin)yang mendapat layananbantuan hukum (posbakum)
0%
5. Meningkatnyakepatuhan terhadapputusan pengadilan.
Persentase permohonaneksekusi atas putusan perkaraperdata yang berkekuatanhukum tetap yang ditindaklanjuti
100%
6. Meningkatnya kualitaspengawasan
a. Persentase pengaduanmasyarakat yangditindaklanjuti
100%
b. Persentase temuan hasilpemeriksaan eksternal yangditindaklanjuti.
100%
7. Meningkatnya saranadan prasarana dilingkungan PengadilanAgama Putussibau
a. Persentase penyelesaianpenataan sarana danprasarana lingkungan gedung(lanscape)
100%
b. Persentase pelaksanaanpengadaan peralatan danfasilitas perkantoran,berupa:1. Pengadaan Meubelair
Kantor0%
2. Pengadaan MeubelairRumah Dinas JabatanKetua
0%
3. Pengadaan MeubelairRumah Dinas JabatanWakil Ketua
0%
4. Pengadaan MeubelairRumah Dinas Jabatan
0%
5. Pengadaan AirConditioner (A.C.)Sebanyak 15 Unit
0%
6. Pengadaan UPS sebanyak2 Unit
0%
7. Pengadaan Gensetsebanyak 1 Unit
0%
8. Pengadaan VacuumCleaner sebanyak 1 Unit
0%
c. Persentase pelaksanaanpengadaaan perangkatpengolah data dankomunikasi, berupa :1. Server sebanyak 1 Unit 100%2. Handskey sebanyak 1 Unit 0%3. Laptop sebanyak 16 Unit 12,5%4. Sound System
sebanyak 2 Unit0%
5. LCD Proyektorsebanyak 2 Unit
0%
6. Printer sebanyak 16 Unit 18,75%7. CCTV sebanyak 1 Unit 0%
d. Persentase penyelesaianpembangunan rumah dinasjabatan, berupa :
1. Rumah Dinas Tipe 70(Rumah Dinas JabatanWakil Ketua) sebanyak 1Unit
0%
2. Rumah Dinas tipe 54sebanyak 6 Unit
0%
e. Persentase penyelesaianpengadaan kendaraan dinas,berupa :1. Kendaraan Dinas
Jabatan Roda Empatsebanyak 2 Unit
0%
2. Kendaraan DinasOperasional Roda Empatsebanyak 1 Unit
0%
3. Kendaraan DinasOperasional Roda Duasebanyak 2 Unit
0%
KEGIATAN ANGGARAN (Rp)1. Penyelesaian Administrasi Perkara 350.000,-2. Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo) 8.500.000,-3. Sidang Keliling 25.000.000,-
Putussibau, 2 Januari 2015Ketua Panitera/ Sekretaris
Hasanuddin, S.Ag. Mustafa, S.H.
1. Rumah Dinas Tipe 70(Rumah Dinas JabatanWakil Ketua) sebanyak 1Unit
0%
2. Rumah Dinas tipe 54sebanyak 6 Unit
0%
e. Persentase penyelesaianpengadaan kendaraan dinas,berupa :1. Kendaraan Dinas
Jabatan Roda Empatsebanyak 2 Unit
0%
2. Kendaraan DinasOperasional Roda Empatsebanyak 1 Unit
0%
3. Kendaraan DinasOperasional Roda Duasebanyak 2 Unit
0%
KEGIATAN ANGGARAN (Rp)1. Penyelesaian Administrasi Perkara 350.000,-2. Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo) 8.500.000,-3. Sidang Keliling 25.000.000,-
Putussibau, 2 Januari 2015Ketua Panitera/ Sekretaris
Hasanuddin, S.Ag. Mustafa, S.H.
1. Rumah Dinas Tipe 70(Rumah Dinas JabatanWakil Ketua) sebanyak 1Unit
0%
2. Rumah Dinas tipe 54sebanyak 6 Unit
0%
e. Persentase penyelesaianpengadaan kendaraan dinas,berupa :1. Kendaraan Dinas
Jabatan Roda Empatsebanyak 2 Unit
0%
2. Kendaraan DinasOperasional Roda Empatsebanyak 1 Unit
0%
3. Kendaraan DinasOperasional Roda Duasebanyak 2 Unit
0%
KEGIATAN ANGGARAN (Rp)1. Penyelesaian Administrasi Perkara 350.000,-2. Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo) 8.500.000,-3. Sidang Keliling 25.000.000,-
Putussibau, 2 Januari 2015Ketua Panitera/ Sekretaris
Hasanuddin, S.Ag. Mustafa, S.H.
PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJAPENGADILAN AGAMA PUTUSSIBAU
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan danakuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : Agus Fitriandari, S.H.I.
Jabatan : Sekretaris Pengadilan Agama Putussibau
selanjutnya disebut pihak pertama
Nama : Drs. H. M. Azhari, M.H.I.
Jabatan : Wakil Ketua Pengadilan Agama Putussibau
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiranperjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yangtelah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukanevaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yangdiperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Putussibau, 4 Januari 2016Pihak Kedua Pihak Pertama
Drs. H. M. Azhari, M.H.I. Agus Fitriandari, S.H.I.
PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJAPENGADILAN AGAMA PUTUSSIBAU
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan danakuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : Agus Fitriandari, S.H.I.
Jabatan : Sekretaris Pengadilan Agama Putussibau
selanjutnya disebut pihak pertama
Nama : Drs. H. M. Azhari, M.H.I.
Jabatan : Wakil Ketua Pengadilan Agama Putussibau
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiranperjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yangtelah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukanevaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yangdiperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Putussibau, 4 Januari 2016Pihak Kedua Pihak Pertama
Drs. H. M. Azhari, M.H.I. Agus Fitriandari, S.H.I.
PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJAPENGADILAN AGAMA PUTUSSIBAU
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan danakuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : Agus Fitriandari, S.H.I.
Jabatan : Sekretaris Pengadilan Agama Putussibau
selanjutnya disebut pihak pertama
Nama : Drs. H. M. Azhari, M.H.I.
Jabatan : Wakil Ketua Pengadilan Agama Putussibau
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiranperjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yangtelah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukanevaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yangdiperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Putussibau, 4 Januari 2016Pihak Kedua Pihak Pertama
Drs. H. M. Azhari, M.H.I. Agus Fitriandari, S.H.I.
Lampiran
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
UNIT KERJA: PENGADILAN AGAMA PUTUSSIBAU
NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET
1. Meningkatnyapenyelesaian perkara
a. Persentase mediasi yangdiselesaikan
5%
b. Persentase sisa perkarayang diselesaikan
100%
c. Persentase perkara yangdiselesaikan
86%
d. Persentase perkara yangdiselesaikan dalam jangkawaktu maksimal 5 bulan
100%
2. Peningkatanaksepbilitas putusanHakim
Persentase penurunan upayahukum:- Banding- Kasasi- Peninjauan Kembali
95%95%
100%3. Peningkatan efektifitas
pengelolaanpenyelesaian perkara
a. Persentase berkas yangdiajukan kasasi dan PK yangdisampaikan secara lengkap
100%
b. Persentase berkas yangdiregister dan siapdidistribusikan ke Majelis
100%
c. Ratio Majelis Hakim terhadapperkara
25%
d. Persentase penyampaianpemberitahuan relaasputusan tepat waktu, tempatdan para pihak
100%
e. Prosentase Penyitaan tepatwaktu dan tempat
100%
4. Peningkatanaksesibilitas masyarakatterhadap peradilan(acces to justice)
a. Persentase perkara prodeoyang diselesaikan
86%
b. Persentase perkara yangdapat diselesaikan dengancara sidang keliling.
86%
c. Persentase (amar) putusanperkara (yang menarikperhatian masyarakat) yangdapat diakses secara on linedalam waktu maksimal 1 harikerja sejak diputus.
100%
d. Persentase pencari keadilangolongan tertentu (miskin)yang mendapat layananbantuan hukum (posbakum)
0%
5. Meningkatnyakepatuhan terhadapputusan pengadilan.
Persentase permohonaneksekusi atas putusan perkaraperdata yang berkekuatanhukum tetap yang ditindaklanjuti
100%
6. Meningkatnya kualitaspengawasan
a. Persentase pengaduanmasyarakat yangditindaklanjuti
100%
b. Persentase temuan hasilpemeriksaan eksternal yangditindaklanjuti.
100%
7. Meningkatnya saranadan prasarana dilingkungan PengadilanAgama Putussibau
a. Persentase penyelesaianpenataan sarana danprasarana lingkungan gedung(lanscape)
100%
b. Persentase pelaksanaanpengadaan peralatan danfasilitas perkantoran,berupa:1. Pengadaan Meubelair
Kantor0%
2. Pengadaan MeubelairRumah Dinas JabatanKetua
0%
3. Pengadaan MeubelairRumah Dinas JabatanWakil Ketua
0%
4. Pengadaan MeubelairRumah Dinas Jabatan
0%
5. Pengadaan AirConditioner (A.C.)Sebanyak 15 Unit
0%
6. Pengadaan UPS sebanyak2 Unit
0%
7. Pengadaan Gensetsebanyak 1 Unit
0%
8. Pengadaan VacuumCleaner sebanyak 1 Unit
0%
c. Persentase pelaksanaanpengadaaan perangkatpengolah data dankomunikasi, berupa :1. Server sebanyak 1 Unit 100%2. Handskey sebanyak 1 Unit 0%3. Laptop sebanyak 16 Unit 12,5%4. Sound System
sebanyak 2 Unit0%
5. LCD Proyektorsebanyak 2 Unit
0%
6. Printer sebanyak 16 Unit 18,75%7. CCTV sebanyak 1 Unit 0%
d. Persentase penyelesaianpembangunan rumah dinasjabatan, berupa :
1. Rumah Dinas Tipe 70(Rumah Dinas JabatanWakil Ketua) sebanyak 1Unit
0%
2. Rumah Dinas tipe 54sebanyak 6 Unit
0%
e. Persentase penyelesaianpengadaan kendaraan dinas,berupa :1. Kendaraan Dinas
Jabatan Roda Empatsebanyak 2 Unit
0%
2. Kendaraan DinasOperasional Roda Empatsebanyak 1 Unit
0%
3. Kendaraan DinasOperasional Roda Duasebanyak 2 Unit
0%
KEGIATAN ANGGARAN (Rp)1. Monitoring Administrasi Kepaniteraan Tata
Kerja dan Tata Kelola Pengadilan Agama1.500.000
2. Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo) 8.500.0003. Sidang Keliling 21.000.000
Putussibau, 4 Januari 2016Wakil Ketua Sekretaris
Drs. H. M. Azhari, M.H.I. Agus Fitriandari, S.H.I.
RENCANA KINERJA TAHUNAN
PENGADILAN AGAMA PUTUSSIBAUTAHUN ANGGARAN 2015
NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET
1. Meningkatnyapenyelesaian perkara
a. Persentase mediasi yangdiselesaikan
5%
b. Persentase sisa perkarayang diselesaikan
100%
c. Persentase perkara yangdiselesaikan
86%
d. Persentase perkara yangdiselesaikan dalam jangkawaktu maksimal 5 bulan
100%
2. Peningkatanaksepbilitas putusanHakim
Persentase penurunan upayahukum:- Banding- Kasasi- Peninjauan Kembali
95%95%
100%3. Peningkatan efektifitas
pengelolaanpenyelesaian perkara
a. Persentase berkas yangdiajukan kasasi dan PK yangdisampaikan secara lengkap
100%
b. Persentase berkas yangdiregister dan siapdidistribusikan ke Majelis
100%
c. Ratio Majelis Hakim terhadapperkara
25%
d. Persentase penyampaianpemberitahuan relaasputusan tepat waktu, tempatdan para pihak
100%
e. Prosentase Penyitaan tepatwaktu dan tempat
100%
4. Peningkatanaksesibilitas masyarakatterhadap peradilan(acces to justice)
a. Persentase perkara prodeoyang diselesaikan
86%
b. Persentase perkara yangdapat diselesaikan dengancara sidang keliling.
86%
c. Persentase (amar) putusanperkara (yang menarikperhatian masyarakat) yangdapat diakses secara on linedalam waktu maksimal 1 harikerja sejak diputus.
100%
d. Persentase pencari keadilangolongan tertentu (miskin)yang mendapat layananbantuan hukum (posbakum)
0%
5. Meningkatnyakepatuhan terhadapputusan pengadilan.
Persentase permohonaneksekusi atas putusan perkaraperdata yang berkekuatanhukum tetap yang ditindaklanjuti
100%
6. Meningkatnya kualitaspengawasan
a. Persentase pengaduanmasyarakat yangditindaklanjuti
100%
b. Persentase temuan hasilpemeriksaan eksternal yangditindaklanjuti.
100%
7. Meningkatnya saranadan prasarana dilingkungan PengadilanAgama Putussibau
a. Persentase penyelesaianpenataan sarana danprasarana lingkungan gedung(lanscape)
100%
b. Persentase pelaksanaanpengadaan peralatan danfasilitas perkantoran,berupa:1. Pengadaan Meubelair
Kantor0%
2. Pengadaan MeubelairRumah Dinas JabatanKetua
0%
3. Pengadaan MeubelairRumah Dinas JabatanWakil Ketua
0%
4. Pengadaan MeubelairRumah Dinas Jabatan
0%
5. Pengadaan AirConditioner (A.C.)Sebanyak 15 Unit
0%
6. Pengadaan UPS sebanyak2 Unit
0%
7. Pengadaan Gensetsebanyak 1 Unit
0%
8. Pengadaan VacuumCleaner sebanyak 1 Unit
0%
c. Persentase pelaksanaanpengadaaan perangkatpengolah data dankomunikasi, berupa :1. Server sebanyak 1 Unit 100%2. Handskey sebanyak 1 Unit 0%3. Laptop sebanyak 16 Unit 12,5%4. Sound System
sebanyak 2 Unit0%
5. LCD Proyektorsebanyak 2 Unit
0%
6. Printer sebanyak 16 Unit 18,75%7. CCTV sebanyak 1 Unit 0%
d. Persentase penyelesaianpembangunan rumah dinasjabatan, berupa :
1. Rumah Dinas Tipe 70(Rumah Dinas JabatanWakil Ketua) sebanyak 1Unit
0%
2. Rumah Dinas tipe 54sebanyak 6 Unit
0%
e. Persentase penyelesaianpengadaan kendaraan dinas,berupa :1. Kendaraan Dinas
Jabatan Roda Empatsebanyak 2 Unit
0%
2. Kendaraan DinasOperasional Roda Empatsebanyak 1 Unit
0%
3. Kendaraan DinasOperasional Roda Duasebanyak 2 Unit
0%
Putussibau, 2 Januari 2014Ketua Pengadilan Agama Putussibau
Hasanuddin, S.Ag.
1. Rumah Dinas Tipe 70(Rumah Dinas JabatanWakil Ketua) sebanyak 1Unit
0%
2. Rumah Dinas tipe 54sebanyak 6 Unit
0%
e. Persentase penyelesaianpengadaan kendaraan dinas,berupa :1. Kendaraan Dinas
Jabatan Roda Empatsebanyak 2 Unit
0%
2. Kendaraan DinasOperasional Roda Empatsebanyak 1 Unit
0%
3. Kendaraan DinasOperasional Roda Duasebanyak 2 Unit
0%
Putussibau, 2 Januari 2014Ketua Pengadilan Agama Putussibau
Hasanuddin, S.Ag.
1. Rumah Dinas Tipe 70(Rumah Dinas JabatanWakil Ketua) sebanyak 1Unit
0%
2. Rumah Dinas tipe 54sebanyak 6 Unit
0%
e. Persentase penyelesaianpengadaan kendaraan dinas,berupa :1. Kendaraan Dinas
Jabatan Roda Empatsebanyak 2 Unit
0%
2. Kendaraan DinasOperasional Roda Empatsebanyak 1 Unit
0%
3. Kendaraan DinasOperasional Roda Duasebanyak 2 Unit
0%
Putussibau, 2 Januari 2014Ketua Pengadilan Agama Putussibau
Hasanuddin, S.Ag.
RENCANA KINERJA TAHUNAN
PENGADILAN AGAMA PUTUSSIBAUTAHUN ANGGARAN 2016
NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET
1. Meningkatnyapenyelesaian perkara
a. Persentase mediasi yangdiselesaikan
5%
b. Persentase sisa perkarayang diselesaikan
100%
c. Persentase perkara yangdiselesaikan
86%
d. Persentase perkara yangdiselesaikan dalam jangkawaktu maksimal 5 bulan
100%
2. Peningkatanaksepbilitas putusanHakim
Persentase penurunan upayahukum:- Banding- Kasasi- Peninjauan Kembali
95%95%
100%3. Peningkatan efektifitas
pengelolaanpenyelesaian perkara
a. Persentase berkas yangdiajukan kasasi dan PK yangdisampaikan secara lengkap
100%
b. Persentase berkas yangdiregister dan siapdidistribusikan ke Majelis
100%
c. Ratio Majelis Hakim terhadapperkara
25%
d. Persentase penyampaianpemberitahuan relaasputusan tepat waktu, tempatdan para pihak
100%
e. Prosentase Penyitaan tepatwaktu dan tempat
100%
4. Peningkatanaksesibilitas masyarakatterhadap peradilan(acces to justice)
a. Persentase perkara prodeoyang diselesaikan
86%
b. Persentase perkara yangdapat diselesaikan dengancara sidang keliling.
86%
c. Persentase (amar) putusanperkara (yang menarikperhatian masyarakat) yangdapat diakses secara on linedalam waktu maksimal 1 harikerja sejak diputus.
100%
d. Persentase pencari keadilangolongan tertentu (miskin)yang mendapat layananbantuan hukum (posbakum)
0%
5. Meningkatnyakepatuhan terhadapputusan pengadilan.
Persentase permohonaneksekusi atas putusan perkaraperdata yang berkekuatanhukum tetap yang ditindaklanjuti
100%
6. Meningkatnya kualitaspengawasan
a. Persentase pengaduanmasyarakat yangditindaklanjuti
100%
b. Persentase temuan hasilpemeriksaan eksternal yangditindaklanjuti.
100%
7. Meningkatnya saranadan prasarana dilingkungan PengadilanAgama Putussibau
a. Persentase penyelesaianpenataan sarana danprasarana lingkungan gedung(lanscape)
100%
b. Persentase pelaksanaanpengadaan peralatan danfasilitas perkantoran,berupa:1. Pengadaan Meubelair
Kantor0%
2. Pengadaan MeubelairRumah Dinas JabatanKetua
0%
3. Pengadaan MeubelairRumah Dinas JabatanWakil Ketua
0%
4. Pengadaan MeubelairRumah Dinas Jabatan
0%
5. Pengadaan AirConditioner (A.C.)Sebanyak 15 Unit
0%
6. Pengadaan UPS sebanyak2 Unit
0%
7. Pengadaan Gensetsebanyak 1 Unit
0%
8. Pengadaan VacuumCleaner sebanyak 1 Unit
0%
c. Persentase pelaksanaanpengadaaan perangkatpengolah data dankomunikasi, berupa :1. Server sebanyak 1 Unit 100%2. Handskey sebanyak 1 Unit 0%3. Laptop sebanyak 16 Unit 12,5%4. Sound System
sebanyak 2 Unit0%
5. LCD Proyektorsebanyak 2 Unit
0%
6. Printer sebanyak 16 Unit 18,75%7. CCTV sebanyak 1 Unit 0%
d. Persentase penyelesaianpembangunan rumah dinasjabatan, berupa :
1. Rumah Dinas Tipe 70(Rumah Dinas JabatanWakil Ketua) sebanyak 1Unit
0%
2. Rumah Dinas tipe 54sebanyak 6 Unit
0%
e. Persentase penyelesaianpengadaan kendaraan dinas,berupa :1. Kendaraan Dinas
Jabatan Roda Empatsebanyak 2 Unit
0%
2. Kendaraan DinasOperasional Roda Empatsebanyak 1 Unit
0%
3. Kendaraan DinasOperasional Roda Duasebanyak 2 Unit
0%
Putussibau, 2 Januari 2015Ketua Pengadilan Agama Putussibau
Hasanuddin, S.Ag.
1. Rumah Dinas Tipe 70(Rumah Dinas JabatanWakil Ketua) sebanyak 1Unit
0%
2. Rumah Dinas tipe 54sebanyak 6 Unit
0%
e. Persentase penyelesaianpengadaan kendaraan dinas,berupa :1. Kendaraan Dinas
Jabatan Roda Empatsebanyak 2 Unit
0%
2. Kendaraan DinasOperasional Roda Empatsebanyak 1 Unit
0%
3. Kendaraan DinasOperasional Roda Duasebanyak 2 Unit
0%
Putussibau, 2 Januari 2015Ketua Pengadilan Agama Putussibau
Hasanuddin, S.Ag.
1. Rumah Dinas Tipe 70(Rumah Dinas JabatanWakil Ketua) sebanyak 1Unit
0%
2. Rumah Dinas tipe 54sebanyak 6 Unit
0%
e. Persentase penyelesaianpengadaan kendaraan dinas,berupa :1. Kendaraan Dinas
Jabatan Roda Empatsebanyak 2 Unit
0%
2. Kendaraan DinasOperasional Roda Empatsebanyak 1 Unit
0%
3. Kendaraan DinasOperasional Roda Duasebanyak 2 Unit
0%
Putussibau, 2 Januari 2015Ketua Pengadilan Agama Putussibau
Hasanuddin, S.Ag.
RENCANA KINERJA TAHUNAN
PENGADILAN AGAMA PUTUSSIBAUTAHUN ANGGARAN 2017
NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET
1. Meningkatnyapenyelesaian perkara
a. Persentase mediasi yangdiselesaikan
5%
b. Persentase sisa perkarayang diselesaikan
100%
c. Persentase perkara yangdiselesaikan
86%
d. Persentase perkara yangdiselesaikan dalam jangkawaktu maksimal 5 bulan
100%
2. Peningkatanaksepbilitas putusanHakim
Persentase penurunan upayahukum:- Banding- Kasasi- Peninjauan Kembali
95%95%
100%3. Peningkatan efektifitas
pengelolaanpenyelesaian perkara
a. Persentase berkas yangdiajukan kasasi dan PK yangdisampaikan secara lengkap
100%
b. Persentase berkas yangdiregister dan siapdidistribusikan ke Majelis
100%
c. Ratio Majelis Hakim terhadapperkara
25%
d. Persentase penyampaianpemberitahuan relaasputusan tepat waktu, tempatdan para pihak
100%
e. Prosentase Penyitaan tepatwaktu dan tempat
100%
4. Peningkatanaksesibilitas masyarakatterhadap peradilan(acces to justice)
a. Persentase perkara prodeoyang diselesaikan
86%
b. Persentase perkara yangdapat diselesaikan dengancara sidang keliling.
86%
c. Persentase (amar) putusanperkara (yang menarikperhatian masyarakat) yangdapat diakses secara on linedalam waktu maksimal 1 harikerja sejak diputus.
100%
d. Persentase pencari keadilangolongan tertentu (miskin)yang mendapat layananbantuan hukum (posbakum)
0%
5. Meningkatnyakepatuhan terhadapputusan pengadilan.
Persentase permohonaneksekusi atas putusan perkaraperdata yang berkekuatanhukum tetap yang ditindaklanjuti
100%
6. Meningkatnya kualitaspengawasan
a. Persentase pengaduanmasyarakat yangditindaklanjuti
100%
b. Persentase temuan hasilpemeriksaan eksternal yangditindaklanjuti.
100%
7. Meningkatnya saranadan prasarana dilingkungan PengadilanAgama Putussibau
a. Persentase penyelesaianpenataan sarana danprasarana lingkungan gedung(lanscape)
100%
b. Persentase pelaksanaanpengadaan peralatan danfasilitas perkantoran,berupa:1. Pengadaan Meubelair
Kantor0%
2. Pengadaan MeubelairRumah Dinas JabatanKetua
0%
3. Pengadaan MeubelairRumah Dinas JabatanWakil Ketua
0%
4. Pengadaan MeubelairRumah Dinas Jabatan
0%
5. Pengadaan AirConditioner (A.C.)Sebanyak 15 Unit
0%
6. Pengadaan UPS sebanyak2 Unit
0%
7. Pengadaan Gensetsebanyak 1 Unit
0%
8. Pengadaan VacuumCleaner sebanyak 1 Unit
0%
c. Persentase pelaksanaanpengadaaan perangkatpengolah data dankomunikasi, berupa :1. Server sebanyak 1 Unit 100%2. Handskey sebanyak 1 Unit 0%3. Laptop sebanyak 16 Unit 12,5%4. Sound System
sebanyak 2 Unit0%
5. LCD Proyektorsebanyak 2 Unit
0%
6. Printer sebanyak 16 Unit 18,75%7. CCTV sebanyak 1 Unit 0%
d. Persentase penyelesaianpembangunan rumah dinasjabatan, berupa :
1. Rumah Dinas Tipe 70(Rumah Dinas JabatanWakil Ketua) sebanyak 1Unit
0%
2. Rumah Dinas tipe 54sebanyak 6 Unit
0%
e. Persentase penyelesaianpengadaan kendaraan dinas,berupa :1. Kendaraan Dinas
Jabatan Roda Empatsebanyak 2 Unit
0%
2. Kendaraan DinasOperasional Roda Empatsebanyak 1 Unit
0%
3. Kendaraan DinasOperasional Roda Duasebanyak 2 Unit
0%
Putussibau, 4 Januari 2016Wakil Ketua Pengadilan Agama Putussibau
Drs. H. M. Azhari, M.H.I.
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PUTUSSIBAUNOMOR : W14-A7/26/OT.01/I/2015
TENTANGPENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN AGAMA PUTUSSIBAU
KETUA PENGADILAN AGAMA PUTUSSIBAUMenimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentangPedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di LingkunganInstansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama diPengadilan Agama Putussibau;
Mengingat : 1. Undang –Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan KeduaAtas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang MahkamahAgung;
2. Undang-Nndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang KekuasaanKehakiman ;
3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Keduaatas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang PeradilanAgama;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang PelaporanKeuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RencanaPembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
6. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang AkuntabilitasKinerja INstansi Pemerintah;
7. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang PercepatanPemberantasan Korupsi;
8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 1996tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Susunan Organisasi dan TataKerja Pengadilan Tinggi Agama dan Peradilan Agama;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara NomorPER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan IndikatorKinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah.
M E M U T U S K A NMenetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PUTUSSIBAU TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR UTAMA PENGADILAN AGAMAPUTUSSIBAU
Kesatu : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampurankeputusan ini merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan olehPengadilan Agama Putussibau untuk menetapakan rencana kinerjatahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusundokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerjaserta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumenRencana Strategis Pengadilan Agama Putusibau Tahun 2015-2019.
Kedua : Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan evaluasi terhadappencapaian kinerja dilakukan oleh Panitera/Sekretaris dan disampaikankepada Ketua Pengadilan Agama Putussibau.
Ketiga : Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan keputusan ini,Panitera/Sekretaris diberikan tugas untuk:
a. Melakukan review atas capaian kinerja setiap unit kerja dalamrangka menyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalamlaporan akuntabilitas kinerja;
b. Melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan keputusan ini danmelaporkannya kepada Ketua Pengadilan Agama Putussibau
Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di : Putussibau
Tanggal : 2 Januari 2015
Ketua
Hasanuddin, S.Ag
NIP. 19530101 198103 1 010
Ketiga : Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan keputusan ini,Panitera/Sekretaris diberikan tugas untuk:
a. Melakukan review atas capaian kinerja setiap unit kerja dalamrangka menyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalamlaporan akuntabilitas kinerja;
b. Melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan keputusan ini danmelaporkannya kepada Ketua Pengadilan Agama Putussibau
Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di : Putussibau
Tanggal : 2 Januari 2015
Ketua
Hasanuddin, S.Ag
NIP. 19530101 198103 1 010
Ketiga : Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan keputusan ini,Panitera/Sekretaris diberikan tugas untuk:
a. Melakukan review atas capaian kinerja setiap unit kerja dalamrangka menyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalamlaporan akuntabilitas kinerja;
b. Melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan keputusan ini danmelaporkannya kepada Ketua Pengadilan Agama Putussibau
Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di : Putussibau
Tanggal : 2 Januari 2015
Ketua
Hasanuddin, S.Ag
NIP. 19530101 198103 1 010
INDIKATOR KINERJA UTAMAPENGADILAN AGAMA PUTUSSIBAU TAHUN 2015 – 2019
NO SASARAN INDIKATOR KINERJA
1. Meningkatnya
penyelesaian perkara
a. Persentase mediasi yang diselesaikan
b. Persentase sisa perkara yang
diselesaikan
c. Persentase perkara yang diselesaikan
d. Persentase perkara yang diselesaikan
dalam jangka waktu maksimal 6 bulan
2. Peningkatan
aksepbilitas putusan
Hakim
Persentase penurunan upaya hukum:
- Banding
- Kasasi
- Peninjauan Kembali
3. Peningkatan efektifitas
pengelolaan
penyelesaian perkara
a. Persentase berkas yang diajukan kasasi
dan PK yang disampaikan secara lengkap
b. Persentase berkas yang diregister dan
siap didistribusikan ke Majelis
c. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara
d. Persentase penyampaian pemberitahuan
relaas putusan tepat waktu, tempat dan
para pihak
e. Prosentase Penyitaan tepat waktu dan
tempat
4. Peningkatan
aksesibilitas masyarakat
terhadap peradilan
(acces to justice)
a. Persentase perkara prodeo yang
diselesaikan
b. Persentase perkara yang dapat
diselesaikan dengan cara sidang keliling.
c. Persentase (amar) putusan perkara (yang
menarik perhatian masyarakat) yang
dapat diakses secara on line dalam waktu
maksimal 1 hari kerja sejak diputus.
d. Persentase pencari keadilan golongan
tertentu (miskin) yang mendapat layanan
bantuan hukum (posbakum)
5. Meningkatnya
kepatuhan terhadap
putusan pengadilan.
Persentase permohonan eksekusi atas
putusan perkara perdata yang berkekuatan
hukum tetap yang ditindaklanjuti
6. Meningkatnya kualitas
pengawasan
a. Persentase pengaduan masyarakat yang
ditindaklanjuti
b. Persentase temuan hasil pemeriksaan
eksternal yang ditindaklanjuti.
7. Meningkatnya sarana
dan prasarana di
lingkungan Pengadilan
Agama Putussibau
a. Persentase penyelesaian gedung lanjutan
(Tahap IV)
b. Persentase penyelesaian penataan sarana
dan prasarana lingkungan gedung (lanscape)
c. Persentase pelaksanaan pengadaan
peralatan dan fasilitas perkantoran,
berupa :
1. Pengadaan Meubelair Kantor
2. Pengadaan Meubelair Rumah Dinas
Jabatan Ketua
3. Pengadaan Meubelair Rumah Dinas
Jabatan Wakil Ketua
4. Pengadaan Meubelair Rumah Dinas
Jabatan
5. Pengadaan Air Conditioner (A.C.)
Sebanyak 15 Unit
6. Pengadaan UPS sebanyak 2 Unit
7. Pengadaan Genset sebanyak 1 Unit
8. Pengadaan Vacuum Cleaner
sebanyak 1 Unit
PENGADILAN AGAMAPUTUSSIBAU
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)TAHUN 2015 - 2019
i
KATA PENGANTAR
Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah
melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga kami dapat menyelesaikan
Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Putussibau 2015 - 2019.
Pengadilan Agama Putussibau adalah pelaksana kekuasaan kehakiman
yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan
keadilan dan sekaligus merupakan kawal depan (vrovost) Mahkamah Agung yang
berada Kabupaten Kapuas Hulu.
Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) adalah merupakan amanat
Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional. Pada undang-undang tersebut Bab V Pasal 15 disebutkan bahwa setiap
Kepala Satuan kerja wajib menyiapkan rancangan Renstra sesuai dengan tugas
pokok dan fungsinya.
Akhir kata kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah
membantu memberikan sumbangsih pikiran dalam menyusun Renstra ini.
Samovar bermanfaat dan dapat mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat,
biaya ringan, dan transparan di wilayah hukum Pengadilan Agama Putussibau.
Putussibau, 30 Januari 2014PENGADILAN AGAMA PUTUSSIBAUKetua,
Hasanuddin, S.AgNIP. 19530101 198103 1 010
ii
DAFTAR ISI
Hal
KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Kondisi Umum 1
1.2. Potensi dan Permasalahan 2
BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN
2.1.Visi 6
2.2.Misi 6
2.3.Tujuan dan Sasaran Strategis 7
2.4.Program dan Kegiatan 9
BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI
3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan AgamaPutussibau
11
BAB IV PENUTUP 13
LAMPIRAN
Matrik Rencana Strategis Pengadilan Agama Putussibau
1
BAB I – PENDAHULUAN
1.1. KONDISI UMUM
Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar
bagi peran Pengadilan Agama Putussibau dalam menjalankan tugas dan
fungsi pokoknya, di bidang Administrasi, Organisasi, Perencanaan dan
Keuangan. Pengadilan Agama Putussibau merupakan lingkungan Peradilan
Agama di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pelaksana
kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan
guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Agama Putussibau
sebagai kawal depan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertugas dan
berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara
yang masuk di tingkat pertama.
Perencanaan strategis suatu proses yang berorientasi pada hasil yang
ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun
secara sistematis dan bersinambungan dengan memperhitungkan potensi,
peluang dan kendala yang ada pada lingkungan Pengadilan Agama
Putussibau. Rencana Strategis ini dijabarkan ke dalam program yang
kemudian diuraikan kedalam rencana tindakan. Rencana Strategis ini kelak
didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya
manusia yang kompeten, ditunjang sarana dan prasarana serta
memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Agama
Putussibau, baik lingkungan internal maupun eksternal sebagai
variable strategis.
2
Pengadilan Agama Putussibau dalam menjalankan tugas dan
fungsinya tersebut adalah untuk mendukung tercapainya visi dan misi
Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga pelaksana
kekuasaan kehakiman di Indonesia.
1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN
A. Kekuatan (Strength)
Kekuatan Pengadilan Agama Putussibau mencakup hal-hal yang
memang sudah diatur dalam peraturan/ perundang-undangan sampai
dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, mencakup :
1. Merupakan vrovost (kawal depan) di wilayah Kabupaten Kapuas
Hulu Pengadilan Agama Putussibau merupakan unsur Forkomida
dan memiliki hubungan baik dengan pemerintah daerah
di Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Merupakan pengambil keputusan dalam pertimbangan karir
(promosi dan mutasi) pegawai sewilayah hukum Pengadilan
Agama Putussibau.
3. Adanya undang undang yang mengatur kewenangan Pengadilan
Agama Putussibau selaku Pengadilan Tingkat Pertama.
B. Kelemahan (Weakness)
Kelemahan–kelemahan yang ada di Pengadilan Agama
Putussibau dirinci dalam beberapa aspek:
1. Aspek Proses Peradilan
Putusan Pengadilan Agama Putussibau belum dapat diunduh/
diakses cepat oleh masyarakat.
Belum memiliki mekanisme evaluasi yang dapat mengukur
kepuasan masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum
Pengadilan Agama Putussibau.
2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
Pengadilan Agama Putussibau belum mempunyai kewenangan
untuk merekrut pegawai sendiri sesuai kebutuhan Pengadilan.
3
Rekrutmen PNS yang diterima belum sesuai dengan kapasitas
dan kemampuan kerja yang dibutuhkan di Pengadilan Agama
Putussibau.
3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
Belum diterapkannya evaluasi penilaian kinerja.
Belum adanya sistem pengaduan masyarakat yang berbasis
teknologi informasi.
4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan
Belum ada sistem manajemen perkara berbasis teknologi
informasi
5. Aspek Sarana dan Prasarana
Anggaran yang diterima Pengadilan Agama Putussibau dari
pusat belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan dan rencana
yang diajukan.
C. Peluang (Opportunities)
Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan
Agama Putussibau untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa
aspek berikut ini :
1. Aspek Proses Peradilan
Adanya website Pengadilan Agama Putussibau yang
memberikan informasi kepada masyarakat tentang alur proses
berperkara.
2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
Adanya tunjangan kinerja/ remunerasi sebagai motivasi dalam
peningkatan kinerja.
Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang
dilaksanakan Pengadilan Agama Putussibau maupun
Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas sumber daya
manusia.
4
3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara
berkala ke Pengadilan Agama sewilayah hukum Pengadilan
Tinggi Agama Pontianak oleh Hakim Tinggi Pengawas Daerah
(HATIWASDA) Pengadilan Tinggi Agama Pontianak.
Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara
berkala oleh Hakim Pengawas Bidang (HAWASBID)
Pengadilan Agama Putussibau.
4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan
Dukungan dan koordinasi yang baik antar Pengadilan
Agama di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama
Pontianak.
5. Aspek Sarana dan Prasarana
Sudah tersedianya fasilitas Teknologi Informasi di Pengadilan
Agama Putussibau berupa internet, website Pengadilan Agama
Putussibau www.pa-putussibau.go.id.
D. Tantangan yang dihadapi (Threats)
Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Agama
Putussibau yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk
tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan, yaitu :
1. Aspek Proses Peradilan
Belum tersedianya suatu alat pengukuran kepuasan pengguna
jasa pengadilan.
2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
Personil di Pengadilan Agama Putussibau belum seluruhnya
memahami visi dan misi Pengadilan Agama Putussibau.
3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
Belum adanya sistem reward & punishment untuk mengontrol
kinerja aparat peradilan.
5
4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan
Letak Pengadilan Agama Putussibau yang jauh dari Pengadilan
Tingkat Banding, sehingga pengiriman administrasi dari
Pengadilan tingkat banding ke Pengadilan Agama Putussibau
dan sebaliknya membutuhkan waktu lebih lama.
5. Aspek Sarana dan Prasarana
Anggaran yang diberikan pusat untuk pengadaan sarana dan
prasarana tidak sesuai dengan kebutuhan.
6
BAB II – VISI, MISI, TUJUAN
2.1. VISI
Rencana Strategis Pengadilan Agama Putussibau Tahun 2015 – 2019
merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-
tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan,
penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan
dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivas
dan efesiensi.
Selanjutnya untk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta
sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Agama Putussibau
diselaraskan denga arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang
disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan
dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP)
2005 – 2025, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan
program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan
organisasi pada tahun 2010 – 2014.
Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa
depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan
fungsi Pengadilan Agama Putussibau.
Visi Pengadilan Agama Putussibau mengacu pada Visi Mahkamah
Agung RI adalah sebagai berikut :
“TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA PUTUSSIBAU YANG
AGUNG”
2.2. MISI
Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai
visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud
dengan baik.
7
Misi Pengadilan Agama Putussibau adalah sebagai berikut :
1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan,dan transparan.
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangkapeningkatan pelayanan pada masyarakat.
3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien.
4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektifdan efisien.
5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuaidengan ketentuan yang berlaku.
2.3. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS
Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam
jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu
kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Agama Putussibau, adapun
Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Agama Putussibau adalah sebagai
berikut :
1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi
2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan
3. Publik percaya bahwa Pengadilan Agama Putussibau memenuhi
butir 1 dan 2 di atas.
Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu
yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan
dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, sasaran strategis yang hendak
dicapai Pengadilan Agama Putussibau adalah sebagai berikut :
1. Meningkatnya penyelesaian perkara.
2. Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim.
3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to
justice).
5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
6. Meningkatnya kualitas pengawasan.
8
2.3. INDIKATOR KINERJA UTAMA
Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas
keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan,
sasaran dan indikator kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut :
SASARAN INDIKATOR KINERJA
Meningkatnyapenyelesaian perkara
a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan
b. Persentase perkara yang diselesaikanc. Persentase perkara yang diselesaikan
dalam jangka waktu maksimal 6 bulanPeningkatanaksepbilitas putusanHakim
Persentase penurunan upaya hukum:- Banding- Kasasi- Peninjauan Kembali
Peningkatan efektifitaspengelolaanpenyelesaian perkara
a. Persentase berkas yang diajukan kasasidan PK yang disampaikan secara lengkap
b. Persentase berkas yang diregister dan siapdidistribusikan ke Majelis
c. Ratio Majelis Hakim terhadap perkaraPeningkatanaksesibilitasmasyarakat terhadapperadilan (acces tojustice)
a. Persentase perkara prodeo yangdiselesaikan
b. Persentase perkara yang dapat diselesaikandengan cara zitting plaat
c. Persentase (amar) putusan perkara (yangmenarik perhatian masyarakat) yang dapatdiakses secara on line dalam waktumaksimal 1 hari kerja sejak diputus.
Meningkatnyakepatuhan terhadapputusan pengadilan.
Persentase permohonan eksekusi atas putusanperkara perdata yang berkekuatan hukumtetap yang ditindaklanjuti
Meningkatnya kualitaspengawasan
a. Persentase pengaduan masyarakat yangditindaklanjuti
b. Persentase temuan hasil pemeriksaaneksternal yang ditindaklanjuti.
9
2.4. PROGRAM DAN KEGIATAN
Enam sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan
Agama Putussibau untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan
dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan
sebagai berikut :
a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama
Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama merupakan
program untuik mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian
perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesbilitas masyarakat
terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan
Agama Putussibau dalam pelaksanaan Program Peningkatan
Manajemen Peradilan Agama adalah :
1. Penyelesaian Perkara Perdata Islam.
2. Penyelesaian Sisa Perkara Perdata Islam.
3. Penelitian berkas perkara banding disampaikan secara lengkap dan
tepat waktu.
4. Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat
waktu.
5. Publikasi dan transparasi proses penyelesaian dan putusan perkara.
6. Penerimaan Perkara Prodeo.
7. Pelaksaan Sidang Keliling.
b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya Mahkamah Agung
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis
menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai
pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan
dalam program ini adalah :
1. Pelaksanaan diklat teknis yudisial dan non yudisial.
2. Tindak lanjut pengaduan yang masuk.
3. Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa.
10
4. Pelaksanaan Operasional Perkantoran sesuai dengan Standar
Operasional Pekerjaan (SOP).
c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah
Agung
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam
penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah
pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat
banding dan tingkat pertama.
1. Pembangunan Gedung Kantor Pengadilan Agama Putussibau
sesuai dengan standar Prototipe yang ditetapkan oleh Mahkamah
Agung RI.
2. Peningkatan sarana dan prasarana penunjang kinerja.
11
BAB III – ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI
3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN AGAMAPUTUSSIBAU
Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang
ditetapkan, Pengadilan Agama Putussibau menetapkan arah dan kebijakan
dan strategi sebagai berikut :
1. Peningkatan kinerja.
Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan
sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga
masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum.
Kinerja sangat mempengaruhi tinggi rendahnya angka penyelesaian
perkara, proses peradilan yang cepat, sederhana, transparan dan
akuntabel. Peningkatan kinerja bertujuan untuk meningkatkan
integritas sumber daya aparatur peradilan.
Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan
dan strategi peningkatan kinerja :
1. Sistem karir merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan
mutasi sesuai dengan kompetensi.
2. Pengawasan eksternal dan internal, hal ini disebutkan untuk
menjamin berjalannya proses penegakan hukum yang akuntabel,
dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.
3. Menguasai Standar Operasional Pekerjaan (SOP) sesuai bidangnya.
4. Perlu adanya dukungan sarana dan prasarana dan teknologi
informasi yang memadai untuk meningkatkan kinerja.
12
2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik,
diperlukan kebijakan yang memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan mengatur dengan
jelas hak dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun
penerima layanan.
Memiliki mekanisme penanganan pengaduan
Meningkatkan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk
pelayanan publik
13
BAB IV – PENUTUP
Rencana Strategis Pengadilan Agama Putussibau tahun 2015 - 2019
diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan
perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat
eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta
permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapkan, dan
strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta output yang
ingin dihasilkan dan out come yang diharapkan.
Rencana Strategis Pengadilan Agama Putussibau harus terus
disempurnakan dari waktu kewaktu. Dengan demikian renstra ini bersifat terbuka
dari kemungkinan perubahan. Melalui renstra ini diharapkan dapat membantu
pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan
terhadap kegiatan yang dikelola.
Dengan Renstra ini pula, diharapkan unit-unit kerja dilingkungan
Pengadilan Agama Putussibau memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun
bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2015 -
2019, sehingga visi dan misi Pengadilan Agama Putussibau dapat terwujud
dengan baik.
MATRIK RENCANA STRATEGIS KINERJA 2015 – 2019Tujuan : 1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi
2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan
3. Publik percaya bahwa Pengadilan AgamaPutussibau memenuhi butir 1 dan 2 di atas
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA2015 2016 2017 2018 2019
1 2 3 4 5 6 7Meningkatnya penyelesaianperkara.
a. Persentase mediasi yang diselesaikanb. Persentase sisa perkara yang
diselesaikan.c. Persentase perkara yang diselesaikan.d. Persentase perkara yang diselesaikan
dalam jangka waktu maksimal 6bulan
5%100%
86%100%
5%100%
86%100%
5%100%
86%100%
5%100%
86%.100%
5%100%
86%100%
Peningkatan akseptabilitasputusan Hakim.
Persentase penurunan upaya hukum:
- Banding
- Kasasi
- Peninjauan Kembali.
80%
80%
80%
80%
80%
80%
80%
80%
80%
80%
80%
80%
80%
80%
80%
Peningkatan efektifitaspengelolaan penyelesaianperkara.
a. Persentase berkas yang diajukan kasasidan PK yang disampaikan secara lengkap.
b. Persentase berkas yang diregister dansiap didistribusikan ke Majelis.
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
14
1 2 3 4 5 6 7c. Rasio Majelis Hakim terhadap perkara.d. Persentase penyampaian pemberitahuan
relaas putusan tepat waktu, tempat danpara pihak
e. Persentase Penyitaan tepat waktu dantempat.
25%100%
100%
25%100%
100%
25%100%
100%
25%100%
100%
25%100%
100%
Peningkatan aksesibilitasmasyarakat terhadap peradilan(acces to justice)Peningkatan penyelesaianperkara.
a. Persentase perkara prodeo yangdiselesaikan.
b. Persentase perkara yang dapatdiselesaikan dengan cara sidang keliling.
c. Persentase (amar) putusan perkara (yangmenarik perhatian masyarakat) yang dapatdiakses secara on line dalam waktumaksimal 1 hari kerja sejak diputus.
d. Persentase pencari keadilan golongantertentu (miskin) yang mendapat layananbantuan hukum (POSBAKUM)
86%
86%
100%
0%
86%
86%
100%
0%
86%
86%
100%
0%
86%
86%
100%
0%
86%
86%
100%
0%.
Meningkatnya kepatuhanterhadap putusan pengadilan.
Persentase permohonan eksekusi atas
putusan perkara perdata yang berkekuatan
hukum tetap yang ditindaklanjuti.
100% 100% 100% 100% 100%.
Meningkatnya kualitaspengawasan.
a. Persentase pengaduan masyarakat yangditindaklanjuti.
b. Persentase temuan hasil pemeriksaaneksternal yang ditindaklanjuti.
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
15
1 2 3 4 5 6 7Meningkatnya sarana danprasarana di lingkunganPengadilan Agama Putussibau
a. Persentase penyelesaian gedung lanjutan(Tahap IV)
b. Persentase penyelesaian penataan saranadan prasarana lingkungan gedung(Lanscape)
c. Persentase pelaksanaan penambahannilai jaringan (Penambahan daya listrikdari 4.400 VA menjadi 33.000 VA)
d. Persentase pelaksanaan pengadaanperalatan dan fasilitas perkantoran,berupa :
1. Pengadaan Meubelair Kantor2. Pengadaan Meubelair Rumah
Dinas Jabatan Ketua3. Pengadaan Meubelair Rumah
Dinas Jabatan Wakil Ketua4. Pengadaan Meubelair Rumah
Dinas Jabatan5. Pengadaan Air Conditioner (A.C.)
Sebanyak 15 Unit6. Pengadaan UPS sebanyak 2 Unit7. Pengadaan Genset sebanyak 1
Unit8. Pengadaan Vacuum Cleaner
sebanyak 1 Unit
100%
100%
100%
100%100%
0%
0%
20%
0%100%
100%
0%
0%
0%
0%0%
100%
100%
20%
50%0%
0%
0%
0%
0%
0%0%
0%
0%
20%
50%0%
0%
0%
0%
0%
0%0%
0%
0%
20%
0%0%
0%
0%
0%
0%
0%0%
0%
0%
20%
0%0%
0%
16
1 2 3 4 5 6 7e. Persentase pelaksanaan pengadaan
perangkat pengolah data dankomunikasi, berupa :1. Server sebanyak 1 Unit2. Handskey sebanyak 1 Unit3. Laptop sebanyak 16 Unit4. Sound System sebanyak
4 Unit5. LCD Proyektor sebanyak
2 Unit6. Printer sebanyak 16 Unit7. CCTV sebanyak 1 Unit
f. Persentase penyelesaianpembangunan rumah dinas jabatan,berupa :1. Rumah Dinas Tipe 70 (Rumah
Dinas Jabatan Wakil Ketua)sebanyak 1 Unit
2. Rumah Dinas tipe 54 sebanyak 6Unit
g. Persentase penyelesaian pengadaankendaraan dinas, berupa :1. Kendaraan Dinas Jabatan Roda
Empat sebanyak 2 Unit2. Kendaraan Dinas Operasional
Roda Empat sebanyak 1 Unit3. Kendaraan Dinas Operasional
Roda Dua sebanyak 2 Unit
100%100%25%25%
50%
25%0%
100%
50%
100%
0%
0%
0%0%
25%25%
0%
25%0%%
0%
50%
0%
0%
50%
0%25%25%25%
50%
0%0%
0%
0%
0%
100%
0%
0%0%
25%25%
0%
25%0%
0%
0%
100%
0%
50%
0%0%0%0%
0%
25%100%
0%
0%
0%
0%
0%
17
PENGADPUTUSS
RE
PENGADILAN AGAMA PUTUSSIBAU
ADILAN AGAMA SIBAU
ENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
PENGADILAN AGAMA PUTUSSIBAU2015 - 2019
PENGADILAN AGAMA PUTUSSIBAU
i
KATA PENGANTAR
Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah
melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga kami dapat menyelesaikan
Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Putussibau 2015 – 2019 yang telah
kami review kembali, karena adanya penyesuaian target kinerja Pengadilan
Agama Putussibau.
Pengadilan Agama Putussibau adalah pelaksana kekuasaan kehakiman
yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan
keadilan dan sekaligus merupakan kawal depan (vrovost) Mahkamah Agung yang
berada di Kabupaten Kapuas Hulu.
Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) adalah merupakan amanat Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional. Pada undang-undang tersebut Bab V Pasal 15 disebutkan bahwa setiap
Kepala Satuan kerja wajib menyiapkan rancangan Rencana Strategis (Renstra)
sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
Akhir kata kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah
membantu memberikan sumbangsih pikiran dalam menyusun Renstra ini. Samovar
bermanfaat dan dapat mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan,
dan transparan di wilayah hukum Pengadilan Agama Putussibau.
Putussibau, 22 Februari 2016
PENGADILAN AGAMA PUTUSSIBAU
Wakil Ketua,
Drs. H.M.AZHARI, M.H.I.
NIP. 19590102 199003 1 001
ii
DAFTAR ISI
Hal
KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Kondisi Umum 1
1.2. Potensi dan Permasalahan 2
BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN
2.1.Visi 6
2.2.Misi 6
2.3.Tujuan dan Sasaran Strategis 7
2.4.Program dan Kegiatan 9
BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI
3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Agama 11 Putussibau
BAB IV PENUTUP 13
LAMPIRAN
Matrik Rencana Strategis Pengadilan Agama Putussibau
1
BAB I – PENDAHULUAN
1.1. KONDISI UMUM
Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar
bagi peran Pengadilan Agama Putussibau dalam menjalankan tugas dan
fungsi pokoknya, di bidang Administrasi, Organisasi, Perencanaan dan
Keuangan. Pengadilan Agama Putussibau merupakan lingkungan Peradilan
Agama di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pelaksana
kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan
guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Agama Putussibau
sebagai kawal depan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertugas dan
berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara
yang masuk di tingkat pertama.
Perencanaan strategis suatu proses yang berorientasi pada hasil yang
ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun
secara sistematis dan bersinambungan dengan memperhitungkan potensi,
peluang dan kendala yang ada pada lingkungan Pengadilan Agama
Putussibau. Rencana Strategis ini dijabarkan ke dalam program yang
kemudian diuraikan kedalam rencana tindakan. Rencana Strategis ini kelak
didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya
manusia yang kompeten, ditunjang sarana dan prasarana serta
memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Agama
Putussibau, baik lingkungan internal maupun eksternal sebagai
variable strategis.
2
Pengadilan Agama Putussibau dalam menjalankan tugas dan
fungsinya tersebut adalah untuk mendukung tercapainya visi dan misi
Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga pelaksana
kekuasaan kehakiman di Indonesia.
1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN
A. Kekuatan (Strength)
Kekuatan Pengadilan Agama Putussibau mencakup hal-hal yang
memang sudah diatur dalam peraturan/ perundang-undangan sampai
dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, mencakup :
1. Merupakan vrovost (kawal depan) di wilayah Kabupaten Kapuas
Hulu Pengadilan Agama Putussibau merupakan unsur Forkomida
dan memiliki hubungan baik dengan pemerintah daerah
di Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Merupakan pengambil keputusan dalam pertimbangan karir
(promosi dan mutasi) pegawai sewilayah hukum Pengadilan
Agama Putussibau.
3. Adanya undang undang yang mengatur kewenangan Pengadilan
Agama Putussibau selaku Pengadilan Tingkat Pertama.
B. Kelemahan (Weakness)
Kelemahan–kelemahan yang ada di Pengadilan Agama
Putussibau dirinci dalam beberapa aspek:
1. Aspek Proses Peradilan
Putusan Pengadilan Agama Putussibau belum dapat diunduh/
diakses cepat oleh masyarakat.
Belum memiliki mekanisme evaluasi yang dapat mengukur
kepuasan masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum
Pengadilan Agama Putussibau.
2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
Pengadilan Agama Putussibau belum mempunyai kewenangan
untuk merekrut pegawai sendiri sesuai kebutuhan Pengadilan.
3
Rekrutmen PNS yang diterima belum sesuai dengan kapasitas
dan kemampuan kerja yang dibutuhkan di Pengadilan Agama
Putussibau.
3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
Belum diterapkannya evaluasi penilaian kinerja.
Belum adanya sistem pengaduan masyarakat yang berbasis
teknologi informasi.
4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan
Belum ada sistem manajemen perkara berbasis teknologi
informasi
5. Aspek Sarana dan Prasarana
Anggaran yang diterima Pengadilan Agama Putussibau dari
pusat belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan dan rencana
yang diajukan.
C. Peluang (Opportunities)
Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan
Agama Putussibau untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa
aspek berikut ini :
1. Aspek Proses Peradilan
Adanya website Pengadilan Agama Putussibau yang
memberikan informasi kepada masyarakat tentang alur proses
berperkara.
2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
Adanya tunjangan kinerja/ remunerasi sebagai motivasi dalam
peningkatan kinerja.
Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang
dilaksanakan Pengadilan Agama Putussibau maupun
Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas sumber daya
manusia.
4
3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara
berkala ke Pengadilan Agama sewilayah hukum Pengadilan
Tinggi Agama Pontianak oleh Hakim Tinggi Pengawas Daerah
(HATIWASDA) Pengadilan Tinggi Agama Pontianak.
Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara berkala
oleh Hakim Pengawas Bidang (HAWASBID) Pengadilan
Agama Putussibau.
4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan
Dukungan dan koordinasi yang baik antar Pengadilan
Agama di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Pontianak.
5. Aspek Sarana dan Prasarana
Sudah tersedianya fasilitas Teknologi Informasi di Pengadilan
Agama Putussibau berupa internet, website Pengadilan Agama
Putussibau www.pa-putussibau.go.id.
D. Tantangan yang dihadapi (Threats)
Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Agama
Putussibau yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk
tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan, yaitu :
1. Aspek Proses Peradilan
Belum tersedianya suatu alat pengukuran kepuasan pengguna
jasa pengadilan.
2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
Personil di Pengadilan Agama Putussibau belum seluruhnya
memahami visi dan misi Pengadilan Agama Putussibau.
3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
Belum adanya sistem reward & punishment untuk mengontrol
kinerja aparat peradilan.
5
4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan
Letak Pengadilan Agama Putussibau yang jauh dari Pengadilan
Tingkat Banding, sehingga pengiriman administrasi dari
Pengadilan tingkat banding ke Pengadilan Agama Putussibau
dan sebaliknya membutuhkan waktu lebih lama.
5. Aspek Sarana dan Prasarana
Anggaran yang diberikan pusat untuk pengadaan sarana dan
prasarana tidak sesuai dengan kebutuhan.
6
BAB II – VISI, MISI, TUJUAN
2.1. VISI Rencana Strategis Pengadilan Agama Putussibau Tahun 2015 – 2019
merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-
tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan,
penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan
dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivas
dan efesiensi.
Selanjutnya untk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta
sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Agama Putussibau
diselaraskan denga arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang
disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan
dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP)
2005 – 2025, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan
program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan
organisasi pada tahun 2015 – 2019.
Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa
depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan
fungsi Pengadilan Agama Putussibau.
Visi Pengadilan Agama Putussibau mengacu pada Visi Mahkamah
Agung RI adalah sebagai berikut :
“TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA PUTUSSIBAU YANG
AGUNG”
2.2. MISI
Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai
visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud
dengan baik.
7
Misi Pengadilan Agama Putussibau adalah sebagai berikut :
1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, dan transparan.
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat.
3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien.
4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien.
5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2.3. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS
Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam
jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu
kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Agama Putussibau, adapun
Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Agama Putussibau adalah sebagai
berikut :
1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi
2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan
3. Publik percaya bahwa Pengadilan Agama Putussibau memenuhi
butir 1 dan 2 di atas.
Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu
yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan
dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, sasaran strategis yang hendak
dicapai Pengadilan Agama Putussibau adalah sebagai berikut :
1. Meningkatnya penyelesaian perkara.
2. Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim.
3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to
justice).
5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
6. Meningkatnya kualitas pengawasan.
8
SASARAN
INDIKATOR KINERJA
Meningkatnya penyelesaian perkara
a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan
b. Persentase perkara yang diselesaikan c. Persentase perkara yang diselesaikan
dalam jangka waktu maksimal 5 bulan Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim
Persentase penurunan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali
Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap
b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis
c. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)
a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan
b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara zitting plaat
c. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.
Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti
Meningkatnya kualitas pengawasan
a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti
b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.
2.3. INDIKATOR KINERJA UTAMA
Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas
keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan,
sasaran dan indikator kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut :
9
2.4. PROGRAM DAN KEGIATAN
Enam sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan
Agama Putussibau untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan
dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan
sebagai berikut :
a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama
Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama merupakan
program untuik mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian
perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesbilitas masyarakat
terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan
Agama Putussibau dalam pelaksanaan Program Peningkatan
Manajemen Peradilan Agama adalah :
1. Penyelesaian Perkara Perdata Islam.
2. Penyelesaian Sisa Perkara Perdata Islam.
3. Penelitian berkas perkara banding disampaikan secara lengkap dan
tepat waktu.
4. Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat
waktu.
5. Publikasi dan transparasi proses penyelesaian dan putusan perkara.
6. Penerimaan Perkara Prodeo.
7. Pelaksaan Sidang Keliling.
b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya Mahkamah Agung
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis
menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai
pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan
dalam program ini adalah :
1. Pelaksanaan diklat teknis yudisial dan non yudisial.
2. Tindak lanjut pengaduan yang masuk.
3. Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa.
10
4. Pelaksanaan Operasional Perkantoran sesuai dengan Standar
Operasional Pekerjaan (SOP).
c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah
Agung
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam
penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah
pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat
banding dan tingkat pertama.
1. Pembangunan Gedung Kantor Pengadilan Agama Putussibau
sesuai dengan standar Prototipe yang ditetapkan oleh Mahkamah
Agung RI.
2. Peningkatan sarana dan prasarana penunjang kinerja.
11
BAB III – ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI
3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN AGAMA
PUTUSSIBAU
Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang
ditetapkan, Pengadilan Agama Putussibau menetapkan arah dan kebijakan
dan strategi sebagai berikut :
1. Peningkatan kinerja.
Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan
sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga
masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum.
Kinerja sangat mempengaruhi tinggi rendahnya angka penyelesaian
perkara, proses peradilan yang cepat, sederhana, transparan dan
akuntabel. Peningkatan kinerja bertujuan untuk meningkatkan
integritas sumber daya aparatur peradilan.
Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan
dan strategi peningkatan kinerja :
1. Sistem karir merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan
mutasi sesuai dengan kompetensi.
2. Pengawasan eksternal dan internal, hal ini disebutkan untuk
menjamin berjalannya proses penegakan hukum yang akuntabel,
dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.
3. Menguasai Standar Operasional Pekerjaan (SOP) sesuai bidangnya.
4. Perlu adanya dukungan sarana dan prasarana dan teknologi
informasi yang memadai untuk meningkatkan kinerja.
12
2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik,
diperlukan kebijakan yang memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan mengatur dengan
jelas hak dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun
penerima layanan.
Memiliki mekanisme penanganan pengaduan
Meningkatkan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk
pelayanan publik
13
BAB IV – PENUTUP
Rencana Strategis Pengadilan Agama Putussibau tahun 2015 - 2019
diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan
perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat
eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta
permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapkan, dan
strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta output yang
ingin dihasilkan dan out come yang diharapkan.
Rencana Strategis Pengadilan Agama Putussibau harus terus
disempurnakan dari waktu kewaktu. Dengan demikian renstra ini bersifat terbuka
dari kemungkinan perubahan. Melalui renstra ini diharapkan dapat membantu
pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan
terhadap kegiatan yang dikelola.
Dengan Renstra ini pula, diharapkan unit-unit kerja dilingkungan
Pengadilan Agama Putussibau memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun
bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2015 -
2019, sehingga visi dan misi Pengadilan Agama Putussibau dapat terwujud
dengan baik.
MATRIK RENCANA STRATEGIS KINERJA 2015 – 2019
Tujuan : 1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi
2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan
3. Publik percaya bahwa Pengadilan AgamaPutussibau memenuhi butir 1 dan 2 di atas
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA 2015 2016 2017 2018 2019
1 2 3 4 5 6 7 Meningkatnya penyelesaian
perkara.
a. Persentase mediasi (berhasil) b. Persentase sisa perkara yang
diselesaikan. c. Persentase perkara tahun sebelumnya
yang diselesaikan. d. Persentase perkara yang diselesaikan
dalam jangka waktu maksimal 5 bulan
5% 100%
86%
100%
3% 100%
86%
100%
4% 100%
86%
100%
5% 100%
86%
. 100%
5% 100%
86%
100%
Peningkatan akseptabilitas
putusan Hakim.
Persentase penurunan upaya hukum:
- Banding
- Kasasi
- Peninjauan Kembali.
95%
95%
100%
95%
95%
100%
95%
95%
100%
95%
95%
100%
95%
95%
100%
Peningkatan efektifitas
pengelolaan penyelesaian
perkara.
a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap.
b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis.
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
14
1 2 3 4 5 6 7 c. Rasio Majelis Hakim terhadap perkara.
d. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak
e. Persentase Penyitaan tepat waktu dan tempat.
25% 100%
100%
35% 100%
100%
35% 100%
100%
35% 100%
100%
35% 100%
100%
Peningkatan aksesibilitas
masyarakat terhadap peradilan
(acces to justice)
Peningkatan penyelesaian
perkara.
a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.
b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling.
c. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.
d. Persentase pencari keadilan golongan tertentu (miskin) yang mendapat layanan bantuan hukum (POSBAKUM)
86%
86%
100%
0%
100%
100%
100%
0%
100%
100%
100%
0%
100%
100%
100%
0%
100%
100%
100%
0%.
Meningkatnya kepatuhan
terhadap putusan pengadilan.
Persentase permohonan eksekusi atas
putusan perkara perdata yang berkekuatan
hukum tetap yang ditindaklanjuti.
100% 100% 100% 100% 100%.
Meningkatnya kualitas
pengawasan.
a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti.
b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
15
1 2 3 4 5 6 7 Meningkatnya sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Agama Putussibau
a. Persentase penyelesaian gedung lanjutan (Tahap IV)
b. Persentase penyelesaian penataan sarana dan prasarana lingkungan gedung (Lanscape)
c. Persentase pelaksanaan pengadaan peralatan dan fasilitas perkantoran, berupa :
1. Pengadaan Meubelair Kantor 2. Pengadaan Meubelair Rumah
Dinas Jabatan Ketua. 3. Pengadaan Meubelair Rumah
Dinas Jabatan Wakil Ketua 4. Pengadaan Meubelair Rumah
Dinas Jabatan 5. Pengadaan Air Conditioner (A.C.)
Sebanyak 15 Unit 6. Pengadaan UPS sebanyak 2 Unit 7. Pengadaan Genset sebanyak 1
Unit 8. Pengadaan Vacuum Cleaner
sebanyak 1 Unit
0%
50%
100%
75% 100%
0%
0%
75%
0% 0%
0%
0%
100%
0%
0% 0%
0%
0%
0%
0% 0%
0%
0%
0%
0%
100% 0%
0%
0%
100%
100% 100%
100%
0%
0%
0%
0% 0%
100%
100%
0%
0% 0%
0%
0%
0%
0%
0% 0%
0%
0%
0%
0% 0%
0%
16
1 2 3 4 5 6 7 e. Persentase pelaksanaan pengadaan
perangkat pengolah data dan komunikasi, berupa : 1. Server sebanyak 1 Unit 2. Handskey sebanyak 1 Unit 3. Laptop sebanyak 16 Unit 4. Sound System sebanyak
2 Unit 5. LCD Proyektor sebanyak
2 Unit 6. Printer sebanyak 16 Unit 7. CCTV sebanyak 1 Unit
f. Persentase penyelesaian pembangunan rumah dinas jabatan, berupa : 1. Rumah Dinas Tipe 70 (Rumah
Dinas Jabatan Wakil Ketua) sebanyak 1 Unit
2. Rumah Dinas tipe 54 sebanyak 6 Unit
g. Persentase penyelesaian pengadaan kendaraan dinas, berupa : 1. Kendaraan Dinas Jabatan Roda
Empat sebanyak 2 Unit 2. Kendaraan Dinas Operasional
Roda Empat sebanyak 1 Unit 3. Kendaraan Dinas Operasional
Roda Dua sebanyak 2 Unit
100% 0% 0%
25%
0%
0% 0%
0%
0%
0%
0%
0%
0% 0%
12,5% 25%
0%
18,75% 0%
0%
0% 0% 0%
0%
0% 100% 100% 25%
100%
100% 0%
100%
100%
0%
100%
50%
0% 0% 0%
25%
0%
0% 0%
0%
0%
100%
0%
100%
0% 0% 0% 0%
0%
0%
100%
0%
0%
0%
0%
0%
17
top related