kaitan perencanaan dan penganggaran publik
Post on 12-Dec-2015
300 Views
Preview:
TRANSCRIPT
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGANPERENCANAAN & PENGANGGARAN
UU No.17/2003 Keuangan NegaraUU No. 1/2004 Perbendaharaan NegaraUU No.15/2004 Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab
Keuangan NegaraUU No. 25/2004 Sistem Perenc. Pembangunan NasionalUU No. 32/2004 Pemerintahan DaerahUU No. 33/2004 Perimbangan Keu. antara Pem. Pusat & PemdaUU No. 17/2007 RPJP
PP No. 20/2004 Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah
PP No. 21/2004 Penyusunan RKA-KL
PP No. 24/2005 Standar Akuntansi Pemerintahan
PP No. 54/2005 Pinjaman Daerah
PP No. 55/2005 Dana Perimbangan
PP No. 56/2005 Sistem Informasi Keuangan Daerah
PP No. 57/2005 Hibah Kepada Daerah
PP No. 58/2005 Pengelolaan Keuangan Daerah
PP No. 65/2005 Pedoman Penyus. & Penerapan SPM
PP No. 8/2006 Lap Keu & Kinerja Instansi Pemerintah
PP No. 40/2006 Tatacata Penyus Renc Pemb Nas
PP No. 3/2007 Lap Penyeleng Pemda & LKPJ
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGANPERENCANAAN & PENGANGGARAN
PP 38/2007 Pembagian Urusan Pemerintahan
PP 39/2007 Pengelolaan Uang Negara/Daerah
PP 41/2007 Organisasi Perangkat Daerah
PP 6/2008 Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemda
PP 8/2008 Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian
& Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah
Perpres 7/2005 RPJM 2004 - 2009
PMDN 13/2006 Pedoman Pengelolaan Keu. Daerah
PMDN 59/2007 Perubahan atas PMDN 13/2006 ttg PKD
PMDN 30/2007 Pedoman Penyus. APBD TA 2008
SE Mendagri No. 050/2020/SJ/2005 Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJP Daerah dan RPJM Daerah
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGANPERATURAN PERUNDANG-UNDANGANPEPERENCANAAN & PERENCANAAN & PENGNGANGGARANANGGARAN
UU 17/2003UU 17/2003 UU 1/2004UU 1/2004 UU 15/2004UU 15/2004UU 25/2004UU 25/2004 UU 33/2004UU 33/2004
PPPP PPPP PPPP
PERMENDAGRI 13 / 2006 & 59/2007 & 21/2011
Pedoman Pengelolaan keuangan Daerah
PERMENDAGRI 13 / 2006 & 59/2007 & 21/2011
Pedoman Pengelolaan keuangan Daerah
misal: PP 24/2005misal: PP 24/2005
PP 58/2005:Pengelolaan Keuda
(Omnibus Regulation)
UU 32/2004UU 32/2004
MENUJU PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAHMENUJU PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAHYANG SEMAKIN BERKUALITASYANG SEMAKIN BERKUALITAS
Pasal 182 & Pasal 194 UU 32/2004
Pasal 69 & Pasal 86 UU 33/2004Pasal 155 PP 58 /2005
Perda Pokok2
Pengelolaan Keu Daerah
Perkada ttg Sistem & ProsedurPengelolaan Keu Daerah
Psl 330 Permendagri 13/2006 Kandungan lokal berdasarkan
kesepakatan bersama yg tidak bertentangan dng
peraturan perUUan
SE ttg Pedoman Penyusunan RKA - SKPD
1
Psl 151 Ayat 1 PP 58 / 2005
Psl 151 Ayt 1 PP 58 /2005
SINKRONISASI PENYUSUNAN RANCANGAN APBD (UU 17/2003, UU 25/2004 UU 32/2004, UU 33/2004)
RPJMDRPJMD
RenstraSKPD
RenstraSKPD
RenjaSKPDRenjaSKPD
RKPD (Mei)
RKPD (Mei)
KUA(Juni)KUA(Juni)
PPAS(Juni)
PPAS(Juni)
PEDOMAN PENYUSUNANRKA-SKPD (Awl Agustus)
PEDOMAN PENYUSUNANRKA-SKPD (Awl Agustus)
RAPERDAAPBD
(Sept/Awl Okt)
RAPERDAAPBD
(Sept/Awl Okt)TAPDTAPD
RKA-SKPDRKA-SKPD
Dibahas bersama Panitia Anggaran DPRD
5 tahun
5 tahun
1 tahunRKPRKP
RPJMRPJM
NOTA KESEPAKATAN PIMPINAN DPRD DGN
KDH
NOTA KESEPAKATAN PIMPINAN DPRD DGN
KDH
Musrembang
TAPDTAPD
Pengelolaan Keuangan DaerahPerencanaa
nPelaksanaan Penatausahaa
nPertgjwban Pengawasan
RPJMD
RKPD
KUA PPAS
Nota Kesepakatan
Pedoman Penyusunan RKA-SKPD
RKA-SKPD
RAPBD
APBD
Dasar Pelaksanaan Anggaran
• Pendapatan• Belanja
• Pembiayaan
Pelaksanaan APBD
Rancangan DPA-SKPD
DPA-SKPD
Verifikasi
Laporan Realisasi Semester Pertama
Perubahan APBD
Penatausahaan Belanja
BendaharaPengeluaran
Penatausahaan Pendapatan
BendaharaPenerimaan
Kekayaan dan Kewajiban daerah
• Kas Umum• Piutang
• Investasi• Barang
• Dana Cadangan• Utang
AkuntansiKeuangan Daerah
Laporan KeuanganPemerintah Daerah
• Laporan Realisasi Anggaran
• Neraca• Laporan Arus Kas• Catatan atas
Laporan Keuangan
Laporan Keuangan diaudit oleh BPK
Rancangan Peraturan Daerah
tentang Pertanggungjawaban
APBD
AkuntansiKeuangan Daerah
• Pemberian Pedoman
• Bimbingan• Supervisi• Konsultasi• Pendidikan• Pelatihan• Penelitian dan
Pengembangan
Pembinaan:
Pengawasan terhadap
pelaksanaan Perda tentang
APBD
Pengendalian Intern
Pemeriksaan Ekstern
SATU SIKLUS ANGGARAN DAERAHSATU SIKLUS ANGGARAN DAERAH
1/1 31/12 1/1 31/12 1/1 30/6
PERENCANAANDAN
PENGANGGARAN
PELAKSANAANANGGARAN
AKUNTANSIKEUANGAN
DAERAH
PERTANGGUNGJAWABAN
12 BULAN12 BULAN 12 BULAN12 BULAN 6 BULAN6 BULAN
30 BULAN30 BULAN
PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAHPEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Kepala Daerah
• pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah.
• mewakili pemda dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.
Kepala Daerah
• pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah.
• mewakili pemda dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.
mempunyai kewenangan menetapkan :• kebijakan pelaksanaan APBD;• kebijakan pengelolaan barang daerah;• kuasa pengguna anggaran/pengguna barang;• bendahara penerimaan dan/atau bendahara
pengeluaran;• pejabat yang melakukan penerimaan daerah;• pejabat yang mengelola utang dan piutang
daerah;• pejabat yang mengelolan barang milik daerah; • pejabat yang menguji tagihan &
memerintahkan pembayaran.
mempunyai kewenangan menetapkan :• kebijakan pelaksanaan APBD;• kebijakan pengelolaan barang daerah;• kuasa pengguna anggaran/pengguna barang;• bendahara penerimaan dan/atau bendahara
pengeluaran;• pejabat yang melakukan penerimaan daerah;• pejabat yang mengelola utang dan piutang
daerah;• pejabat yang mengelolan barang milik daerah; • pejabat yang menguji tagihan &
memerintahkan pembayaran.
Melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya kepada • SEKDA selaku koordinator pengelola keuangan daerah;
• Kepala SKPKD selaku PPKD; • Kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran/pengguna barang.
Melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya kepada • SEKDA selaku koordinator pengelola keuangan daerah;
• Kepala SKPKD selaku PPKD; • Kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran/pengguna barang.
berdasarkan prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji, dan yang menerima atau mengeluarkan uang.
berdasarkan prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji, dan yang menerima atau mengeluarkan uang.
Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah
Sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah mempunyai tugas koordinasi di bidang:
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBD;
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang daerah;
penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
penyusunan Raperda APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
tugas-tugas pejabat perencana daerah, PPKD, dan pejabat pengawas keuangan daerah; dan
penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
Selain mempunyai tugas koordinasi Sekretaris Daerah mempunyai tugas:
memimpin TAPD; menyiapkan pedoman pelaksanaan APBD; menyiapkan pedoman pengelolaan barang
daerah; memberikan persetujuan pengesahan DPA-
SKPD/DPPA-SKPD; dan melaksanakan tugas-tugas koordinasi
pengelolaan keuangan daerah lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah.
bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada kepala daerah.
Kepala SKPKD selaku PPKD mempunyai tugas:
menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD;
melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
melaksanakan fungsi BUD; menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; dan melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa
yang dilimpahkan oleh kepala daerah.
PPKD selaku BUD berwenang: menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan
APBD; mengesahkan DPA-SKPD/DPPA-SKPD; melakukan pengendalian pelaksanaan APBD; memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem
penerimaan dan pengeluaran kas daerah; melaksanakan pemungutan pajak daerah; menetapkan SPD; menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian
pinjaman atas nama pemerintah daerah; melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan
keuangan daerah; menyajikan informasi keuangan daerah; dan melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan
serta penghapusan barang milik daerah.
PPKD selaku BUD menunjuk pejabat di Iingkungan satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku Kuasa BUD.
Penunjukan kuasa BUD ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.
Kuasa BUD bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada BUD.
PPKD dapat melimpahkan kepada pejabat lainnya dilingkungan SKPKD untuk melaksanakan tugas-
tugas sebagai berikut:
menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD;
melakukan pengendalian pelaksanaan APBD; melaksanakan pemungutan pajak daerah; menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian
jaminan atas nama pemerintah daerah; melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan
keuangan daerah; menyajikan informasi keuangan daerah; dan melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan
serta penghapusan barang milik daerah.
Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang
menyusun RKA-SKPD; menyusun DPA-SKPD; melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban
anggaran belanja; melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya; melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan
pembayaran; melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak; mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam
batas anggaran yang telah ditetapkan; menandatangani SPM; mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD
yang dipimpinnya; mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi
tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya; menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang
dipimpinnya; mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya; melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang
lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah; dan
bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.
Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang
Pejabat pengguna anggaran/pengguna barang dalam melaksanakan tugas-tugasnya dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala unit kerja pada SKPD selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.
Pelimpahan sebagian kewenangan tersebut berdasarkan pertimbangan tingkatan daerah, besaran SKPD, besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya.
Pelimpahan sebagian kewenangan dimaksud ditetapkan oleh kepala daerah atas usul kepala SKPD.
Kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang sebagaimana dimaksud bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada pengguna anggaran/ pengguna barang.
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan SKPD
Pejabat pengguna anggaran/pengguna barang dan kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang dalam melaksanakan program dan kegiatan menunjuk pejabat pada unit kerja SKPD selaku PPTK.
Penunjukan pejabat dimaksud berdasarkan pertimbangan kompetensi jabatan, anggaran kegiatan, beban kerja, lokasi, dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya.
PPTK yang ditunjuk oleh pejabat pengguna anggaran/pengguna barang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada pengguna anggaran/pengguna barang.
PPTK mempunyai tugas mencakup: mengendalikan pelaksanaan kegiatan; melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
dan menyiapkan dokumen anggaran atas beban
pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD
Untuk melaksanakan anggaran yang dimuat dalam DPA-SKPD, kepala SKPD menetapkan pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD sebagai PPK-SKPD.
PPK-SKPD mempunyai tugas: meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan
oleh bendahara pengeluaran dan diketahui/ disetujui oleh PPTK; meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan
tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;
melakukan verifikasi SPP; menyiapkan SPM; melakukan verifikasi harian atas penerimaan; melaksanakan akuntansi SKPD; dan menyiapkan laporan keuangan SKPD. PPK-SKPD tidak boleh merangkap sebagai pejabat yang bertugas melakukan
pemungutan penerimaan negara/daerah, bendahara, dan/atau PPTK.
Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran
Kepala daerah atas usul PPKD menetapkan bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pada SKPD.
Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran adalah pejabat fungsional.
Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran baik secara langsung maupun tidak langsung dilarang melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/ pekerjaan/penjualan, serta membuka rekening/giro pos atau menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan Iainnya atas nama pribadi.
Bendahara penerimaan dan/atau bendahara pengeluaran dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh bendahara penerimaan pembantu dan/atau bendahara pengeluaran pembantu.
Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran secara fungsional bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada PPKD selaku BUD.
Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran
Kepala daerah atas usul PPKD menetapkan bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pada SKPD.
Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran adalah pejabat fungsional.
Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran balk secara langsung maupun tidak langsung dilarang melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/ pekerjaan/penjualan, serta membuka rekening/giro pos atau menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan Iainnya atas nama pribadi.
Bendahara penerimaan dan/atau bendahara pengeluaran dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh bendahara penerimaan pembantu dan/atau bendahara pengeluaran pembantu.
Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran secara fungsional bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada PPKD selaku BUD.
2222aa
mengurangi ketidakpastian serta perubahan di masa datang;
mengarahkan semua aktivitas pada pencapaian visi dan misi organisasi;
meningkatkan efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya yang tersedia;
memberikan arah bagi pemda dalam memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat;
sebagai wahana untuk mengukur tingkat keberhasilan atau kegagalan kinerja organisasi.
2424
PERDAPERDA
RPJP DAERAH
PERDA
RPJM DAERAH
RKP DAERAHPENJABARANRPJP
20 TH
5 TH
1 TH
SISTEM PERENCANAAN
MUSRENBANGDA
Arah Kebijakan Keuangan Daerah
Strategi Pembangunan
Daerah
Kebijakan Umum
Program Kerja
Rencana Kerja (Kerangka Regulasi)
Rencana Kerja (Kerangka
Pendanaan)
MUSRENBANGDA
VISI
MISIARAH
PEMBANGUNAN
Rancangan Kerangka Ekonomi
Daerah
Prioritas Pembangunan
Daerah
Rencana Kerja dan Pendanaan
Pasal 150 UU 32/ 2004
4. Dalam menyusun RPJM Daerah, ditambahkan rancangan program indikatif 1 (satu) tahun ke depan setelah periode RPJM Daerah berakhir. Hal ini adalah untuk menjembatani kekosongan dokumen perencanaan jangka menengah pada masa awal jabatan Kepala Daerah yang baru, disebut sebagai program transisi.
5. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Daerah merupakan pedoman dalam penyusunan KUA dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), dalam rangka penyusunan rancangan APBD untuk tahun berkenaan.
Lanjutan ……
RKPD = Dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
RKPD disusun UNTUK MENJAMIN keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.
RKPD memuat: Rancangan kerangka ekonomi daerah, Prioritas pembangunanPrioritas pembangunan dan kewajiban daerahkewajiban daerah, Rencana kerja yang terukur dan pendanaannya, baik yang
dilaksanakan langsung oleh pemerintah, pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
RKPD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
Urutan kegiatan penyusunan RKPD: Penyiapan rancangan awal rencana pembangunan; Penyiapan rancangan rencana kerja; Musyawarah perencanaan pembangunan; dan Penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan.
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAHPerencanaanPerencanaan
RPJMD
RKPD
KUAKUA PPASPPAS
Nota Kesepakatan
Pedoman Penysnan RKA-SKPD
RKA-SKPDRKA-SKPD RKA-SKPDRKA-SKPD
APBD
Renstra SKPD
Renja SKPD
RKP
Permendagri ttg Penyusu-nan APBD
Pnjbaran APBD
Evaluasi RAPBD & RPAPBD
RPAPBD
Pmbhasan RAPBD
NO JENIS KEGIATAN WAKTU
1 Musrenbang Desa/Kelurahan Januari
2 Musrenbang Kecamatan Februari
3 Forum SKPD Kabupaten/Kota/Propinsi Maret
4 Musrenbang Kabupaten/Kota Maret
5 Musrenbang Propinsi/Nasional April
6 Penyusunan Renja SKPD – Menjadi Keputusan Ka SKPD April - Mei
7 Penyusunan RKPD – menjadi Peraturan Kepala Daerah s/d Akhir Mei
8 Penyusunan Kebijakan Umum APBD – mengacu Pedoman Peny. APBD dari Mendagri
Juni
9 Penyampaian Kebijakan Umum APBD kpd DPRD s.d. Pertengahan Juni
10 Pembahasan Rancangan Kebijakan Umum APBD menjadi KUA Akhir Juni
11 Pembahasan PPAS dgn DPRD – Nota Kesepakatan KUA & PPAS
s/d Minggu II Juli
12 Kepala Daerah Menerbitkan Pedoman Penyusunan RKA SKPD Agustus
JADWAL PERENCANAAN (UU 25 Tahun 2004)
dan PENGANGGARAN DAERAH (PP 58 Tahun 2005)
NO JENIS KEGIATAN WAKTU
13 Penyusunan RKA SKPD Akhir Juli s/d Minggu IV Agustus
14 Evaluasi RKA SKPD oleh Tim Anggaran Eksekutif Daerah Minggu I September
15 Penyusunan Raperda APBD & Raper KDH tentang Penjabaran APBD
Minggu II - III September
16 Penyebarluasan Raperda tentang APBD kepada Masyarakat Minggu IV September
17 Pengajuan Raperda tentang APBD kpd DPRD Minggu I Oktober
18 Pembahasan Raperda APBD & persetujuan bersama DPRD Minggu I – IV November
19 Penyampaian Raperda APBD & Raper KDH tentang Penjabaran APBD untuk dievaluasi
(3 hari)
20 Evaluasi Raperda APBD dan Raper KDH tentang Penjabaran APBD
(15 hari)
21 Penyempurnaan hasil evaluasi (7 hari)
22 Pengesahan Raperda APBD Minggu IV Desember
JADWAL PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DAERAH
(PP 58 tahun 2005 - Lanjutan)
KETERKAITAN ANTAR ELEMEN - DINAS PENDIDIKAN
VISI:Kota Indah Cerdas 2020
Mewujudkan Mutu Pendidikanyg Berdaya Saing Ditingkat Regional
Peningkatan Kualitas Pengelolaan SD, SMP & SLTA Melalui Pemberdayaan Masyarakat
Berdirinya Sekolah Unggulan di tingkat Pendidikan Menengah Sebesar 30% pada Tahun 2004
Program Pembinaan SLTP & SLTA
Penyusunan Kurikulum Berbasis Kompetensi
TUJUAN
SASARAN
KEGIATAN
PROGRAM
TUJUAN
SASARAN
PROGRAM
KEGIATAN
MISI
INPUT:Dana, SDM, Material,
Metode, & Alat
OUTPUT: Tersedianya KBK
5 Mata Pelajaran Utama
OUTCOME: Terakreditasinya 2 SMP & 2 SLTA
sbg Sekolah Unggulan
No Kebijakan Program/Kegiatan
IndikatorOrganisasi
Pagu IndikatifKondisi
thn 2007Hasil Keluaran Jumlah(Rp) Sumber
1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
1. Program Pendidikan Anak Usia Dini (AUD)
Rasio Anak Usia Dini bersekolah dengan Jumlah Anak Usia Dini sebesar 1 : 2
Dinas Pendidikan
7.800.000.000
Rasio Anak Usia Dini bersekolah dengan Jumlah Anak Usia Dini sebesar 1 : 5
a. Pembang sarana & prasarana
Gdg Sekolah (TK)
1. Rasio jumlah sekolah dibanding anak didik sebesar 1:40
2. Jumlah anak yang terlayani 500 orang
5 (Lima) Unit Gdg Sekolah Baru (TK)
6.900.000.000
APBD 1. Rasio jmlh sekolah dibanding anak didik sebesar 1:70
2. Jmlh anak yg tidak terlayani 1200 orang
b. Pengadaan mebeleir sekolah
1. Rasio jumlah sekolah dibanding anak didik sebesar 1:40
2. Jumlah anak yang terlayani menjadi 500 orang
Mebeleir pendidikan utk 5 (lima) unit gdg sekolah baru (TK)
650.000.000 APBD 1.Rasio jmlh sekolah dibanding anak didik sebesar 1:70
2.Jmlh anak yg tdk terlayani 1200 orang
c. Pengemb Kurikulum, bahan ajar & model pembe-lajaran pen-didikan AUD dgn muatan lokal
Terpenuhinya materi pembe-lajaran utk 500 org anak murid
Tersusunnya 10 mata pelajaran pokok berbasis minat & bakat bermuatan lokal
250.000.000 APBD Belum tersedia kurikulum, bahan ajar dan model pembe-lajaran pendi-dikan AUD dgn muatan lokal
CONTOH RPJMD 2007 - 2011
No Kebijakan Program/Kegiatan
IndikatorOrganisasi
Pagu IndikatifKondisi thn
2007Hasil Keluaran Jumlah(Rp) Sumber
2. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Presentasi jumlah surat terkirim dibanding dengan total jumlah surat dalam satu tahun adalah 90 %
Dinas Pendidikan
150.000.000
Presentasi jumlah surat terkirim dibanding dengan total jumlah surat dalam satu tahun adalah 60 %
Penyediaan jasa surat menyurat
Tercapainya presen tase rata-rata surat yang gagal ter sampaikan 5% dari rata-rata jumlah surat yang seharus nya terkirim
1500 surat terkirim
150.000.000
APBD Presentase rata-rata surat yang gagal tersampaI kan 35% dari rata-rata jumlah surat yang seharus nya terkirim
3. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Perbandingan jumlah mebelair layak pakai dengan jumlah pegawai non struktural adalah 1:1
Dinas Pendidikan
65.000.000 Perbandingan jumlah mebelair layak pakai dengan jumlah pegawai non struktural adalah 1:1
Pengadaaan mebeleir (meja kursi)
Tercapainya presen tase total mebelair untuk pegawai non struktural yg tidak layak pakai sebesar 30% dari total mebelair yg dimiliki
62 unit mebel
65.000.000 APBD Presentase total mebelair untuk pegawai non struktural yang tidak layak pakai sebesar 30% dari total mebelair yang dimiliki
Lanjutan ……
NOPRIORITAS PEMBANGU
NAN
PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR PROGRAM
INDIKATOR KEGIATAN
ORGA NISASI
PAGU INDIKATIF
LOKASI
Hasil Keluaran HasilJumlah
(Rp)Sum ber
1 Peningkatan Kualitas SDM
Program Pen didikan AUD
Rasio AUD ber sekolah dgn Jumlah AUD sebesar 1 : 3
Dinas Pendi dikan
858.000.000
a. Pembangunan sarana & prasarana Gdg Sekolah (TK)
5 (Lima) Unit Gedung Sekolah Baru (TK)
1.Rasio Jmlh Sekolah diban ding anak didik 1: 50
2.Jumlah anak yg terlayani menjadi 400 org
754.000.000
APBD 1.Kec. A a.Desa
x 1 unit b.Desa
y 3 unit• Kec. B Desa z
2 unit
b. Pengadaan mebeleir sekolah
Mebeleir pendidikan utk 5 (lima) unit gdg sekolah baru (TK)
1.Rasio Jmlh Sekolah dibanding anak didik sebesar 1: 50
2.Jumlah anak yg terlayani menjadi 400 orang
57.000.000
APBD Kabupaten
c. Pengemb Kurikulum , bahan ajar & model pem belajaran pendidikan AUD dgn muatan lokal
Tersusun nya 7 mata pelajaran pokok ber basis minat & bakat ber muatan lokal
Terpenuhinya materi pembelajaran untuk 400 orang anak murid
47.000.000
APBD Kabupaten
CONTOH RKPD TAHUN ANGGARAN 2008
NO
PRIORITAS PEMBANGUN
AN
PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR PROGRAM
INDIKATOR KEGIATANORGA NISA
SIPAGU INDIKATIF
LOKASI
Hasil Keluaran HasilJumlah
(Rp)Sum ber
1 Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
Program Pendidikan Anak Usia Dini
Rasio Anak Usia Dini bersekolah dengan Jumlah Anak Usia Dini sebesar 1 : 3
Dinas Pendi dikan
858.000.000
Pembangunan sarana dan prasarana Gedung Sekolah (TK)
5 (Lima) Unit Gedung Sekolah Baru (TK)
1.Rasio Jumlah Sekolah diban-ding anak didik sebesar 1 : 50
2.Jumlah anak yg terlayani menja-di 400 orang
754.000.000
APBD
Kec. AKec. BKec. C
Program Peningkatan Mutu Pendidikan SD
Rata-rata biaya pendidikan menurun sebesar 20% dari Rp 5 juta
100.000.000
Penyediaan Biaya Operasional Sekolah
Biaya Ujian Gratis
Biaya Pendidikan menurun sebesar 20%
100.000.000
APBN
Setiap SD
CONTOH RKPD TAHUN ANGGARAN 2008 (Lanjutan)
NO
PRIORITAS PEMBANGUNA
N
PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR PROGRAM
INDIKATOR KEGIATAN
ORGA NISASI
PAGU INDIKATIF
LOKASI
Hasil Keluaran Hasil Jumlah (Rp)Sumber
1 Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
Program Pendidikan Anak Usia Dini
Rasio AUD bersekolah dibanding dgn Jumlah AUD sebesar 1 : 3
Dinas Pendi dikan
858.000.000
Pembang.Sarana dan Prasarana GedungSekolah
(TK)
5 (Lima) Unit Gedung Sekolah Baru (TK)
1.Rasio Jml Sekolah dibanding anak didik sebesar 1 : 50
2.Jml anak yg terlaya ni menja di 400 org
754.000.000
APBD
1.Kec. A• Kec. B• Kec. C
RKPD YANG DITUANGKAN DALAM KUA
HUBUNGAN TOLOK UKUR PROGRAM DAN HUBUNGAN TOLOK UKUR PROGRAM DAN KEGIATANKEGIATAN
PROGRAM/ KEGIATAN
INDIKATOR PROGRAM INDIKATOR KEGIATAN
Hasil Keluaran Hasil
Program Pendidikan AUD
Rasio Anak Usia Dini bersekolah dengan Jumlah Anak Usia Dini sebesar 1 : 3
Pembangunan sarana & prasarana Gedung Sekolah (TK)
5 (Lima) Unit Gedung Sekolah Baru (TK) dgn standar 3 kelas setiap sekolah
1. Rasio jumlah kelas dibanding anak didik
sebesar 1 : 502. Jmlh anak yg terlayani menjadi
400 org
Pengadaan Mebelair sekolah
Mebelair pendidikan untuk 5 (lima) unit Gedung Sekolah baru (TK) dengan standar 3 kelas setiap sekolah
1. Rasio jumlah kelas dibanding anak didik
sebesar 1 : 50 2. Jmlh anak yg terlayani menjadi
400 org
Pengembangan kurikulum, bahan ajar & model pembelajaran Pendidikan Anak usia Dini dengan muatan lokal
Tersusunnya kurikulum 7 (tujuh) mata pelajaran pokok berbasis minat dan bakat bermuatan lokal
Terpenuhinya kurikulum untuk untuk pelayanan pendidikan anak usia dini sebanyak 400 orang
HUBUNGAN INFORMASI DALAM RKPD DENGAN RPJMD
PROGRAM/ KEGIATAN
INDIKATOR KEGIATAN SELAMA 5 TAHUN KONDISI TAHUN
2007KeluaranHasil
Pembangunan sarana dan prasarana Gedung Sekolah (TK)
5 (Lima) Unit Ge- dung Sekolah Baru (TK)
1.Rasio Jumlah Sekolah dibanding anak didik sebesar 1 : 40
2.Jumlah anak yang terlayani menjadi 500 orang
Rasio Jumlah Sekolah dan anak didik sebesar 1 : 70 dengan data jumlah anak usia sekolah dini yang belum sekolah rata-rata sebesar 600 orang.
INFORMASI DALAM RPJMD ( 2007 – 2011 )
PROGRAM/ KEGIATAN
INDIKATOR KEGIATAN PAGU INDIKATIFLOKAS
IKeluaranHasil
Jumlah (Rp)
Sumber
Pembangunan sarana dan prasarana Gedung Sekolah (TK)
5 (Lima) Unit Gedung Sekolah Baru (TK)
1.Rasio Jumlah Sekolah dibanding anak didik sebesar 1 : 50
2.Jumlah anak yang terlayani menjadi 400 orang
754.000.000
APBDKec. AKec. BKec. C
INFORMASI DALAM KUA ( RKPD 2008 )
CONTOH : PERHITUNGAN PENCAPAIAN TARGET DALAM
KUA
PROGRAM/ KEGIATAN
INDIKATOR KEGIATAN SELAMA 5 TAHUN KONDISI TAHUN
2007Hasil
Pembangunan sarana dan prasarana Gedung Sekolah (TK)
Rasio Jumlah Sekolah dibanding anak didik sebesar 1 : 40
Rasio Jumlah Sekolah & anak didik sebesar 1 : 70 dengan data jumlah anak usia sekolah dini yang belum sekolah rata-rata sebesar 600 orang.
INFORMASI DALAM RPJMD ( 2007 – 2011 )
PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KEGIATAN PAGU INDIKATIF
HasilJumlah
(Rp)Sumb
er Dana
Pembangunan sarana dan prasarana Gedung Sekolah (TK)
Rasio Jumlah Sekolah dibanding anak didik sebesar 1 : 50
754.000.000
APBD
INFORMASI DALAM KUA ( RKPD 2008 )
PENCAPAIAN TARGET 2008(70-50)
:
(70 - 40)
{ } x 100% = 66,67%
KODEBIDANG URUSANPEMERINTAHAN
DAERAH
SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN
TARGET (%)
ORGANISASI
PAGU INDIKATIF(Juta Rp)
1 URUSAN WAJIB
101
PENDIDIKAN
101
Program Pendidikan Anak Usia Dini
Rasio Anak Usia Dini bersekolah dengan Jumlah Anak Usia Dini sebesar 1 : 3
66,67 %
Dinas Pendidikan
858.000.000,00
101
Pembangunan sarana dan prasarana Gedung Sekolah (TK)
Rasio Jumlah Sekolah dibanding anak didik sebesar 1 : 50 dengan terbangunnya 5 unit sekolah baru (USB) TK sehingga jumlah anak yang terlayani menjadi 400 orang
66,67%Dinas Pendidikan
754.000.000,00
CONTOH PENYAJIAN PENCAPAIAN TARGET DALAM KUA
CONTOH PENYAJIAN INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN
PROGRAM/ KEGIATAN
INDIKATOR PROGRAM
INDIKATOR KEGIATAN
KELUARAN HASIL
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Prosentase Jumlah Surat Terkirim dibanding dengan Total Jumlah Surat dalam Satu Tahun adalah 80%
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.500 Surat Terkirim
Tercapainya prosentase rata-rata surat yang gagal ter-sampaikan 20% dari rata-rata jumlah surat yang seharusnya terkirim
CONTOH PENYAJIAN INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN (Lanjutan)
PROGRAM/ KEGIATAN
INDIKATOR PROGRAM
INDIKATOR KEGIATAN
KELUARAN HASIL
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Perbandingan Jumlah Mebelair layak pakai dgn Jumlah Pegawai non Struktural adalah 1 : 1
Pengadaan Mebelair (meja dan kursi)
62 Unit Mebelair (meja dan kursi)
Tercapainya prosentase total mebelair untuk pegawai non struktural yang tidak layak pakai sebesar 30% dari total mebelair yang dimiliki
Pemerintah daerah dapat mengembangkan program dan
kegiatan beserta kode rekeningnya sesuai kebutuhan
obyektif, nyata dan sesuai karakteristik daerah.
(Permendagri 59/2007)
RPJP Daerah (Perda)
RPJM Daerah (Perda)
Renstra SKPD
Renja SKPD
RKPD (Perkada)
KUA &PPAS
RKA-SKPD & RKA-PPKDRAPBD & P-APBD
DPA-SKPD & DPA-PPKD
DPA-L
Anggaran Kas
20
5
5
1
1
1
1
1
1
1
1
RPJP Daerah (Perda)
RPJM Daerah (Perda)
Renstra SKPD
Renja SKPD
RKPD (Perkada)
KUA & PPARKA-SKPD
RAPBD & P-APBD
DPA-SKPD
DPA-L
Anggaran Kas
Baru
(Permendagri 59/2007)
Periode(Tahun)
Lama
(Permendagri 13/2006)
SEKIAN &
TERIMA KASIHatas Perhatian Bapak & Ibu
Wassalam...........
top related