kajian ekonomi dan keuangan regional - bi.go.id · investasi diperkirakan meningkat didukung oleh...
Post on 06-May-2019
224 Views
Preview:
TRANSCRIPT
KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN
REGIONAL
PROVINSI SUMATERA UTARA
Agustus 2018
VISI DAN MISI
i
VISI DAN MISI
Visi Bank Indonesia
-
nilai strategis yang
Misi Bank Indonesia
1. Mencapai stabilitas nilai tukar rupiah dan menjaga efektivitas transmisi kebijakan moneter
untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.
2. Mendorong sistem keuangan nasional bekerja secara efektif dan efisien serta mampu
bertahan terhadap gejolak internal dan eksternal untuk mendukung alokasi sumber
pendanaan/pembiayaan dapat berkontribusi pada pertumbuhan dan stabilitas
perekonomian nasional.
3. Mewujudkan sistem pembayaran yang aman, efisien dan lancar yang berkontribusi
terhadap perekonomian, stabilitas moneter dan stabilitas sistem keuangan dengan
memperhatikan aspek perluasan akses dan kepentingan nasional.
4. Meningkatkan dan memelihara organisasi dan SDM Bank Indonesia yang menjunjung
tinggi nilai-nilai strategis dan berbasis kinerja, serta melaksanakan tata kelola (governance)
yang berkualitas dalam rangka melaksanakan tugas yang diamanatkan UU.
Nilai-nilai Strategis
Trust and Integrity - Professionalism Excellence Public Interest Coordination & Teamwork
Visi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara
Menjadi Kantor Perwakilan yang kredibel dalam pelaksanaan tugas Bank Indonesia dan
kontribusi bagi pembangunan ekonomi daerah maupun nasional
VISI DAN MISI
ii
Misi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara
Menjalankan kebijakan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, stabilitas
sistem keuangan, efektivitas pengelolaan uang rupiah dan kehandalan sistem pembayaran
untuk mendukung pembangunan ekonomi daerah maupun nasional jangka panjang yang
inklusif dan berkesinambungan.
VISI DAN MISI
iii
KATA PENGANTAR
iv
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala rahmat dan
karunia-Nya, sehingga kami dapat menyusun Laporan Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional
(KEKR) Provinsi Sumatera Utara Agustus 2018. Laporan ini disusun untuk memenuhi
kebutuhan stakeholders internal maupun eksternal Bank Indonesia mengenai informasi
perkembangan ekonomi, moneter, perbankan, keuangan dan sistem pembayaran di Provinsi
Sumatera Utara.
Perekonomian Sumatera Utara pada triwulan II 2018 tumbuh meningkat di level 5,3%
(yoy) dari 4,73% (yoy) pada triwulan sebelumnya. Pencapaian ini diatas pertumbuhan ekonomi
nasional (5,27%, yoy) dan lebih tinggi dibandingkan rata-rata historis periode yang sama
dalam tiga tahun terakhir yaitu 5,26% (yoy). Akselerasi pertumbuhan ekonomi pada triwulan
II 2018 bersumber dari permintaan domestik, terutama konsumsi swasta dan investasi. Namun
demikian, kinerja eksternal yang cenderung terkontraksi menahan laju perekonomian lebih
lanjut.
Secara sektoral, kinerja sektor utama pada triwulan II 2018 mengalami perbaikan,
terutama untuk sektor pertanian, industri pengolahan, dan perdagangan. Perbaikan di sektor
pertanian ditopang oleh peningkatan kinerja sektor tanaman pangan dan perkebunan
tahunan. Lebih lanjut, kinerja industri pengolahan meningkat didorong oleh peningkatan
utilisasi kapasitas dengan tercukupinya bahan baku. Sektor perdagangan tumbuh meningkat
sejalan dengan tingginya antusiasme belanja menjelang lebaran.
Perekonomian Sumatera Utara pada triwulan III 2018 diperkirakan tetap tumbuh
ditopang oleh permintaan domestik, terutama investasi dan belanja pemerintah. Memasuki
semester kedua, realisasi belanja Pemda dan Swasta diprediksi akan meningkat. Realisasi
investasi diperkirakan meningkat didukung oleh Percepatan Proyek Strategis Nasional yang
dicanangkan Pemerintah Pusat di Sumatera Utara. Konsumsi pemerintah berpotensi
meningkat dengan kenaikan realisasi belanja modal setelah proses pengadaan dan pelelangan
yang berjalan sesuai dengan rencana. Peningkatan investasi dan konsumsi pemerintah ini
diperkirakan akan tercermin pada perbaikan kinerja sektor konstruksi.
Gejolak ekonomi dunia yang sedang berlangsung serta diikuti dengan potensi
penurunan harga komoditas diperkirakan akan memberikan dampak terhadap perekonomian
Sumatera Utara. Dengan demikian, diperlukan strategi untuk memperkuat sektor eksternal
ditengah tantangan depresiasi nilai tukar rupiah dan kebijakan proteksionisme Negara mitra
KATA PENGANTAR
v
dagang. Di sisi lain, upaya menciptakan iklim investasi yang kondusif tetap perlu menjadi
perhatian agar tercipta perbaikan ekonomi domestik yang berkelanjutan.
Pada kesempatan ini, kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak
yang telah membantu dalam penyediaan data dan informasi yang kami perlukan antara lain
Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara, Badan Pusat Statistik (BPS), perbankan, akademisi,
dan instansi pemerintah lainnya. Kami menyadari bahwa cakupan dan analisis dalam KEKR
masih belum sepenuhnya sempurna sehingga saran, kritik dan dukungan informasi/data dari
pembaca sekalian sangat diharapkan guna peningkatan kualitas dari kajian tersebut. Akhir
kata, kami berharap semoga Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Sumatera Utara
ini bermanfaat bagi para pembaca.
Medan, Agustus 2018
KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA
PROVINSI SUMATERA UTARA
Hilman Tisnawan
Direktur
DAFTAR ISI
vi
DAFTAR ISI
vii
DAFTAR ISI
VISI DAN MISI ............................................................................................................ I
KATA PENGANTAR .................................................................................................. IV
DAFTAR ISI .............................................................................................................. VI
DAFTAR GRAFIK ....................................................................................................... X
DAFTAR TABEL ....................................................................................................... XV
RINGKASAN UMUM ............................................................................................... XIX
BAB 1 PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO DAERAH ................................................ 1
1.1 Perkembangan Ekonomi Makro Regional Secara Umum ................................................ 2
1.2 Perkembangan Ekonomi Sisi Penggunaan.......................................................................... 4
1.3 Perkembangan Ekonomi Sisi Lapangan Usaha ................................................................ 13
Mendorong Pengembangan Pariwisata Daerah melalui Akselerasi Pengembangan
Destinasi Pariwisata Prioritas: Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Danau Toba .......... 20
BAB 2 KEUANGAN PEMERINTAH ............................................................................ 25
2.1 Gambaran Umum .................................................................................................................. 26
2.2 APBD Provinsi Sumatera Utara ........................................................................................... 26
2.2.1 ANGGARAN PENDAPATAN PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2018 ................................... 28
2.2.2 REALISASI PENDAPATAN PROVINSI SUMUT ............................................................................... 29
2.2.3 ANGGARAN BELANJA PROVINSI SUMATERA UTARA ................................................................. 32
2.2.4 REALISASI BELANJA PROVINSI SUMATERA UTARA .................................................................... 33
2.3 APBN Provinsi Sumatera Utara ........................................................................................... 34
2.3.1 ANGGARAN BELANJA APBN DI PROVINSI SUMATERA UTARA TRIWULAN II 2018 ................... 35
2.3.2 REALISASI BELANJA APBN DI PROVINSI SUMATERA UTARA ..................................................... 36
2.4 Realisasi APBD Kabupaten/ Kota Provinsi Sumatera Utara ............................................ 38
2.4.1. ANGGARAN PENDAPATAN APBD KABUPATEN/KOTA ............................................................ 38
2.4.2. REALISASI PENDAPATAN APBD KABUPATEN/KOTA ............................................................... 39
2.4.3. ANGGARAN BELANJA APBD KABUPATEN/KOTA ................................................................... 40
2.4.4. REALISASI BELANJA APBD KABUPATEN/KOTA ...................................................................... 41
DAFTAR ISI
viii
BAB 3 PERKEMBANGAN INFLASI DAERAH ............................................................... 43
3.1 Kondisi Umum ....................................................................................................................... 44
3.2 Inflasi menurut Kelompok Barang dan Jasa ..................................................................... 48
3.3.1. KELOMPOK BAHAN MAKANAN ............................................................................................. 49
3.3.2. KELOMPOK MAKANAN JADI, MINUMAN, ROKOK DAN TEMBAKAU ....................................... 50
3.3.3. KELOMPOK PERUMAHAN, AIR, LISTRIK, GAS DAN BAHAN BAKAR ........................................ 51
3.3.4. KELOMPOK SANDANG ........................................................................................................... 51
3.3.5. KELOMPOK KESEHATAN ........................................................................................................ 52
3.3.6. KELOMPOK PENDIDIKAN, REKREASI DAN OLAH RAGA ........................................................... 52
3.3.7. KELOMPOK TRANSPORTASI, KOMUNIKASI DAN JASA KEUANGAN .......................................... 53
3.3 Tekanan Inflasi Sisi Penawaran ........................................................................................... 53
3.4 Tekanan Inflasi Sisi Permintaan .......................................................................................... 54
3.5 Upaya Pengendalian Inflasi ................................................................................................. 55
3.5.1. PENGUATAN KELEMBAGAAN ................................................................................................. 55
3.5.2. PENGUATAN PENGENDALIAN EKSPEKTASI .............................................................................. 55
3.5.3. PENGUATAN MONITORING .................................................................................................... 56
Peningkatan Harga Telur Dan Daging Ayam Ras di Sumatera Utara ................................... 57
BAB 4 STABILITAS KEUANGAN DAERAH, PENGEMBANGAN AKSES KEUANGAN DAN
UMKM 61
4.1 Kondisi Umum ....................................................................................................................... 62
4.2 Stabilitas Sistem Keuangan Daerah Di Sumatera Utara ................................................. 63
4.2.1 ASESMEN SEKTOR KORPORASI ................................................................................................. 63
4.2.2 EKSPOSUR PERBANKAN PADA SEKTOR KORPORASI .................................................................. 67
4.2.3 ASESMEN SEKTOR RUMAH TANGGA ........................................................................................ 67
4.3 Perkembangan Perbankan Sumatera Utara ..................................................................... 72
4.3.1 ASESMEN KINERJA PERBANKAN ............................................................................................... 72
BAB 5 PENYELENGGARAAN SISTEM PEMBAYARAN DAN PENGELOLAAN UANG RUPIAH
88
5.1 Perkembangan Sistem Pembayaran Tunai ........................................................................ 89
5.2 Sistem Pembayaran Non Tunai ........................................................................................... 89
5.2.1. PERKEMBANGAN TRANSAKSI REAL TIME GROSS SETTLEMENT (RTGS)................................... 89
5.2.2. PERKEMBANGAN TRANSAKSI SKNBI ..................................................................................... 90
DAFTAR ISI
ix
5.3 Pengelolaan Kelancaran Sistem Pembayaran ................................................................... 91
5.3.1. PENANGANAN UANG TIDAK ASLI .......................................................................................... 91
5.3.2. PENYEDIAAN UANG RUPIAH .................................................................................................. 92
5.4 Pengawasan Kegiatan Penukaran Valuta Asing .............................................................. 93
5.5 Pengawasan Penyelenggaraan Transfer Dana (PTD) ...................................................... 94
5.6 Program Elektronifikasi ........................................................................................................ 95
5.7 Layanan Keuangan Digital (LKD) ........................................................................................ 97
BAB 6 KETENAGAKERJAAN DAN KESEJAHTERAAN ................................................ 101
6.1 Ketenagakerjaan ................................................................................................................. 102
6.2 Pengangguran...................................................................................................................... 107
6.3 Kesejahteraan ...................................................................................................................... 108
6.4 Tingkat Kemiskinan ............................................................................................................ 111
6.5 Ketimpangan Pendapatan ................................................................................................. 113
GRAN FONDO NEW YORK (GFNY) SAMOSIR CHAMPIONSHIP 2018: BUKTIKAN SAMOSIR
SEBAGAI DESTINASI SPORT-TOURISM ...................................................................................... 117
BAB 7 PROSPEK PEREKONOMIAN DAERAH ........................................................... 120
7.1 Prospek Pertumbuhan Ekonomi ....................................................................................... 121
7.2 Prospek Inflasi ...................................................................................................................... 123
7.3 Rekomendasi kepada Pemerintah Daerah ...................................................................... 125
LAMPIRAN ........................................................................................................... 127
DAFTAR ISTILAH ................................................................................................... 128
DAFTAR GRAFIK
x
DAFTAR GRAFIK
Grafik 1.1 Perkembangan PDRB dan PDB ...................................................................................... 2
Grafik 1.2 Survei Kegiatan Dunia Usaha ......................................................................................... 3
Grafik 1.3 Andil Perekonomian Domestik dan Eksternal .............................................................. 5
Grafik 1.4 Andil Perekonomian dari Sisi Penggunaan ................................................................... 5
Grafik 1.5 Indeks SPE ...................................................................................................................... 5
Grafik 1.6 Likert Scale Permintaan Domestik ................................................................................ 6
Grafik 1.7 Perkembangan Kredit Kendaraan Bermotor ............................................................... 6
Grafik 1.8 Indeks Ekspektasi Penjualan 6 Bulan Kedepan ........................................................... 6
Grafik 1.9 Persentase Realisasi Belanja APBN ................................................................................. 7
Grafik 1.10 Rekening Pemda ........................................................................................................... 7
Grafik 1.11 Impor Barang Modal .................................................................................................... 8
Grafik 1.12 Kredit Investasi dan Modal Kerja ................................................................................. 8
Grafik 1.13 Perkembangan Ekspor Sumatera Utara ...................................................................... 9
Grafik 1.14 Perkembangan Ekspor Luar Negeri Sumatera Utara ................................................. 9
Grafik 1.15 Likert Scale Permintaan Ekspor ................................................................................. 10
Grafik 1.16 Pangsa Komoditas Ekspor Utama ............................................................................. 10
Grafik 1.17 Pangsa Negara Tujuan Ekspor Utama ....................................................................... 10
Grafik 1.18 Perkembangan Ekspor CPO ....................................................................................... 10
Grafik 1.19 Perkembangan Harga CPO Internasional ................................................................. 11
Grafik 1.20 Perkembangan Harga CPO Lokal .............................................................................. 11
Grafik 1.21 Perkembangan Ekspor Karet ..................................................................................... 11
Grafik 1.22 Perkembangan Harga Karet Internasional ................................................................ 11
Grafik 1.23 Manufacturing PMI Negara Mitra Dagang ............................................................... 12
Grafik 1.24 Perkembangan Impor ................................................................................................. 12
Grafik 1.25 Perkembangan Impor (Jenis Barang) ........................................................................ 12
Grafik 1.26 Nilai Tukar Petani ........................................................................................................ 14
DAFTAR GRAFIK
xi
Grafik 1.27 Kapasitas Produksi Terpakai ...................................................................................... 15
Grafik 1.28 Perkembangan Kredit Pertanian................................................................................ 15
Grafik 1.29 Perkembangan Kredit Perkebunan Sawit dan Karet ............................................... 15
Grafik 1.30 SKDU Industri Pengolahan ......................................................................................... 16
Grafik 1.31 Likert Scale Kapasitas Utilisasi dan Investasi ............................................................. 16
Grafik 1.32 Perubahan Inventory .................................................................................................. 16
Grafik 1.33 Perkembangan Kredit Industri Pengolahan .............................................................. 16
Grafik 1.34 Penyaluran Kredit Konstruksi ..................................................................................... 17
Grafik 1.35 Penjualan Semen ........................................................................................................ 17
Grafik 1.36 SKDU Kegiatan Usaha Perdagangan, Hotel dan Restoran ...................................... 18
Grafik 1.37 Penyaluran Kredit Perdagangan ................................................................................ 18
Grafik 1.38 Perkembangan Penumpang Angkutan Udara (Berangkat) ..................................... 19
Grafik 1.39 Perkembangan Penumpang Angkutan Udara (Datang) ......................................... 19
Grafik 1.40 Perkembangan Bongkar Muat Barang ..................................................................... 19
Grafik 1.41 Perkembangan Kredit Transportasi ........................................................................... 19
Grafik 2.1 Perkembangan APBD Provinsi Sumatera Utara (dalam Miliar Rp) ........................... 27
Grafik 2.2 Perkembangan DOF APBD Provinsi Sumatera Utara ........................................... 28
Grafik 2.3 Proporsi Anggaran PAD ............................................................................................ 29
Grafik 2.4 Persentase Realisasi Pendapatan pada APBD Provinsi Sumatera Utara ........... 29
Grafik 2.5 Pangsa Realisasi Pendapatan pada APBD Provinsi Sumatera Utara .................. 29
Grafik 2.6 % Realisasi Komponen PAD Triwulan II 2018 ...................................................... 30
Grafik 2.7 Persentase Realisasi Komponen Pendapatan Transfer Pemerintah .................. 31
Grafik 2.8 Proporsi Realisasi Komponen Pendapatan Transfer Pemerintah Tahun 2018 31
Grafik 2.9 Proporsi Anggaran Belanja pada APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018
.......................................................................................................................................................... 32
Grafik 2.10 Persentase Realisasi Komponen Belanja Operasi Triwulan II 2018 ................. 33
Grafik 2.11 Proporsi Realisasi Komponen Belanja Triwulan II 2018 .................................... 34
Grafik 2.12 Perkembangan APBD Kabupaten/Kota Sumut ........................................................ 38
Grafik 2.13 Derajat Ekonomi Fiskal Kabupaten/Kota Sumut 2018 ...................................... 38
Grafik 2.14 Proporsi Anggaran Pendapatan APBD ................................................................. 39
DAFTAR GRAFIK
xii
Grafik 2.15 Proporsi Anggaran Pendapatan APBD ................................................................. 39
Grafik 3.1 Inflasi Sumut dan Nasional ......................................................................................... 44
Grafik 3.2 Inflasi Provinsi di Sumatera .......................................................................................... 44
Grafik 3.3 Inflasi Kota IHK Di Sumatera Utara (%yoy) ............................................................... 44
Grafik 3.4 Nilai Tukar Rupiah ......................................................................................................... 54
Grafik 3.5 Prakiraan Curah Hujan Sumatera Utara bulan Juni 2018 ......................................... 54
Grafik 3.6 Prakiraan Sifat Hujan Sumatera Utara bulan Juni 2018 ............................................ 54
Grafik 3.7 Prakiraan Sifat Hujan Sumatera Utara bulan Juni 2018 ............................................ 55
Grafik 4.1 Perkembangan Dunia Usaha ...................................................................................... 63
Grafik 4.2 Pergerakan PDRB Ekspor dan Hasil LS Permintaan Ekspor ........................................ 63
Grafik 4.3 LS Tenaga Kerja & Harga Jual ..................................................................................... 65
Grafik 4.4 LS Penjualan Domestik & Ekspor .............................................................................. 66
Grafik 4.5 Pertumbuhan Kredit Korporasi Sektor Utama Sumatera Utara ............................... 66
Grafik 4.6 Rasio NPL Kredit Korporasi Sektor Utama Sumatera Utara ....................................... 66
Grafik 4.7 Alokasi pengeluaran Rumah Tangga ..................................................................... 68
Grafik 4.8 Perkembangan Pangsa DPK RT Provinsi Sumatera Utara ......................................... 69
Grafik 4.9 Perkembangan Kredit Pemilikan Rumah ................................................................... 70
Grafik 4.10 Perkembangan Suku Bunga Kredit Rumah Tangga ................................................ 70
Grafik 4.11 Perkembangan Suku Bunga Kredit Rumah Tangga ............................................... 71
Grafik 4.12 Perkembangan Kredit Kendaraan Bermotor ............................................................ 72
Grafik 4.13 Perkembangan Kredit, DPK dan NPL Bank Umum .................................................. 72
Grafik 4.14 Pertumbuhan Aset Bank Umum Menurut Kelompok Bank................................... 73
Grafik 4.15 Perkembangan dan Laju DPK di Sumut ................................................................... 73
Grafik 4.16 Perkembangan Giro .................................................................................................. 74
Grafik 4.17 Laju DPK dan Konsumsi di Sumut ............................................................................. 74
Grafik 4.18 Proporsi DPK di Sumatera Utara .............................................................................. 74
Grafik 4.19 Pertumbuhan Tabungan ............................................................................................ 75
Grafik 4.20 Pertumbuhan Kredit Berdasarkan Tujuan Penggunaan ......................................... 76
Grafik 4.21 Perkembangan Kredit Investasi ................................................................................. 76
Grafik 4.22 Pangsa Kredit Sektoral Bank Umum ........................................................................ 76
DAFTAR GRAFIK
xiii
Grafik 4.23 Pertumbuhan Kredit Sektor Utama ........................................................................... 76
Grafik 4.24 Perkembangan Kredit PBE & Konsumsi PDRB .......................................................... 77
Grafik 4.25 Perkembangan Kredit Industri Pengolahan & Realisasi SKDU Industri
Pengolahan ..................................................................................................................................... 77
Grafik 4.26 DPK Menurut Kabupaten/Kota di Sumut Tahun 2010 .......................................... 78
Grafik 4.27 DPK Menurut Kabupaten/Kota di Sumut Tahun 2018 ..................................... 78
Grafik 4.28 Rasio NPL/NPF Menurut Kelompok Bank ........................................................... 79
Grafik 4.29 Rasio NPL/NPF Menurut Jenis Penggunaan ......................................................... 80
Grafik 4.30 Komposisi Deposito Berdasarkan Jangka Waktu .............................................. 81
Grafik 4.31 Komposisi Kredit UMKM .......................................................................................... 82
Grafik 4.32 Perkembangan Aset Perbankan Syariah .................................................................. 85
Grafik 4.33 Perkembangan Penyaluran Pembiayaan Syariah Per Jenis Penggunaan .............. 85
Grafik 4.34 Perkembangan Pembiayaan Berdasarkan Lapangan Usaha ................................... 85
Grafik 4.35 Perkembangan NPF Bank Syariah Per Jenis Penggunaan ....................................... 86
Grafik 4.36 Perkembangan NPF Bank Syariah Per Sektor Utama ............................................... 86
Grafik 5.1 Perkembangan Inflow/Outflow ................................................................................... 89
Grafik 5.2 Perkembangan Transaksi RTGS ................................................................................... 90
Grafik 5.3 Perkembangan Transaksi SKNBI .................................................................................. 90
Grafik 5.4 Kegiatan Penukaran Valuta Asing ............................................................................... 94
Grafik 5.5 Jumlah Agen LKD dan Pemegang U-Nik di Sumatera Utara .................................... 98
Grafik 6.1 Proporsi Pekerja Bebas ............................................................................................... 103
Grafik 6.2 NTP Sumatera Utara ................................................................................................... 105
Grafik 6.3 Proporsi Penyerapan TK Menurut Sektor.................................................................. 105
Grafik 6.4 Proporsi TK Berdasarkan Tingkat Pendidikan ........................................................... 106
Grafik 6.5 Lapangan Pekerjaan Utama ....................................................................................... 106
Grafik 6.6 Indeks Kondisi Ketenagakerjaan dan Penghasilan Saat Ini ..................................... 107
Grafik 6.7 Indeks Ketenagakerjaan dan Penghasilan Saat ini ................................................... 107
Grafik 6.8 TPT Sumut Menurut Pendidikan ................................................................................ 108
Grafik 6.9 NTP Sumatera dan Nasional ....................................................................................... 109
Grafik 6.10 Pertumbuhan Harga Gabah Kering Panen ............................................................. 110
DAFTAR GRAFIK
xiv
Grafik 6.11 NTP Sumatera Utara Berdasarkan Subsektor ......................................................... 111
Grafik 6.12 Jumlah Penduduk Miskin Sumatera Utara ............................................................. 111
Grafik 6.13 Jumlah Penduduk Miskin Sumatera Utara ............................................................. 112
Grafik 6.14 Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan ..................................................... 112
Grafik 6.15 Perkembangan Koefisien Gini Sumatera Utara ...................................................... 113
Grafik 6.16 Distribusi Pendapatan Pedesaan.............................................................................. 114
Grafik 6.17 Distribusi Pendapatan Perkotaan ............................................................................ 114
Grafik 6.18 IPM Sumut dan Nasional .......................................................................................... 116
Grafik 6.19 IPM 33 Kabupaten/Kota Sumut .............................................................................. 116
Grafik 7.1 Outlook PDRB Sumatera Utara 2018 ........................................................................ 122
Grafik 7.2 Komponen Indeks Ekspektasi Konsumen ................................................................. 122
Grafik 7.3 PMI Negara-Negara Partner Dagang ......................................................................... 123
DAFTAR TABEL
xv
DAFTAR TABEL
Tabel 1.1 Perekonomian Sumatera Utara Sisi Penggunaan .......................................................... 4
Tabel 1.2 Realisasi PMA dan PMDN Sumatera Utara .................................................................... 9
Tabel 1.3 Pangsa Perekonomian Sumatera Utara Sisi Penawaran ............................................. 13
Tabel 1.4 Perekonomian Sumatera Utara Sisi Penawaran .......................................................... 14
Tabel 2.1 Rincian Anggaran & Realisasi Pendapatan APBD Provinsi Sumatera Triwulan II 2018
.......................................................................................................................................................... 27
Tabel 2.2 Rincian Anggaran & Realisasi Belanja pada APBD Provinsi Sumatera Tahun 2018 .. 32
Tabel 2.3 Realisasi APBN Tahun 2018 ........................................................................................... 35
Tabel 2.4 Realisasi Belanja Modal berdasarkan Subfungsi .................................................... 37
Tabel 3.1 Inflasi Sumut Bulanan (%mtm) ..................................................................................... 45
Tabel 3.2 Inflasi Sumut Tahunan (%yoy) ...................................................................................... 45
Tabel 3.3 Komoditas Penyumbang Inflasi Sumatera Utara Periode April 2018 ........................ 45
Tabel 3.4 Tabel Laju Inflasi Bulan April 2018 Sumatera Utara .................................................... 46
Tabel 3.5 Komoditas Penyumbang Inflasi Sumatera Utara Periode Mei 2018 .......................... 47
Tabel 3.6 Tabel Laju Inflasi Bulan Mei 2018 ................................................................................. 47
Tabel 3.7 Komoditas Penyumbang Inflasi Sumatera Utara Periode Juni 2018 ......................... 47
Tabel 3.8 Tabel Laju Inflasi Bulan Juni 2018 Sumatera Utara ..................................................... 48
Tabel 3.9 Inflasi Menurut Kelompok Barang dan Jasa ................................................................ 49
Tabel 3.10 Inflasi Kelompok Bahan Makanan .............................................................................. 50
Tabel 3.11 Inflasi Kelompok Makanan Jadi, Minuman, Rokok, dan Tembakau ....................... 51
Tabel 3.12 Inflasi Kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar ............................. 51
Tabel 3.13 Inflasi Kelompok Sandang ........................................................................................... 52
Tabel 3.14 Inflasi Kelompok Kesehatan ........................................................................................ 52
Tabel 3.15 Inflasi Kelompok Pendidikan, Rekreasi dan Olahraga............................................... 52
Tabel 3.16 Inflasi Kelompok Transportasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan ............................. 53
Tabel 4.2 Indikator Kinerja Keuangan Korporasi Sektoral ..................................................... 63
DAFTAR TABEL
xvi
Tabel 4.3 Pengelompokan Tabungan Perseorangan Berdasarkan Nilai .............................. 69
Tabel 4.4 Perkembangan Risiko Kredit Rumah Tangga per Kategori ................................ 72
Tabel 4.5 Klaster Ketahanan Pangan Sumut ............................................................................... 83
Tabel 5.1 Transaksi RTGS Spasial Triwulan II 2018 ...................................................................... 90
Tabel 5.2 Transaksi Penyelenggaraan Transfer Dana Triwulan IV 2017 dan Triwulan I 2018 . 95
Tabel 5.3 Inflow PTD Sumatera Utara ........................................................................................... 95
Tabel 6.1 Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas di Sumatera Utara Menurut Jenis Kegiatan
Utara (Ribu Orang) ...................................................................................................................... 103
Tabel 6.2 Tabel IPM Menurut Komponen .................................................................................. 115
Tabel 7.1 Perkiraan Harga Komoditas Unggulan .................................................................. 122
Tabel 7.2 Outlook Pertumbuhan Ekonomi Dunia dan Negara-Negara Utama ................ 123
DAFTAR TABEL
xvii
TABEL INDIKATOR
I II III IV Total I II III IV Total I II IIIP
PDRB (%,yoy) 4.66 5.49 5.28 5.25 5.18 4.53 5.14 5.24 5.56 5.12 4.73 5.30 5 - 5.4
Sisi Permintaan
Konsumsi 4.57 4.80 3.83 4.10 4.32 5.50 5.37 4.94 4.89 5.16 5.14 6.56 4.9 - 5.3
Konsumsi Swasta 4.60 4.85 4.84 5.50 4.95 5.60 5.47 4.63 4.69 5.09 5.02 6.72 4.9 - 5.3
Konsumsi Rumah Tangga 4.61 4.85 4.87 5.56 4.98 5.63 5.51 4.66 4.73 5.12 4.98 6.64 4.9 - 5.3
Konsumsi Rumah LNPRT 4.00 4.70 3.33 2.96 3.73 3.96 3.70 2.76 2.63 3.26 7.06 11.10 3.7 - 4.1
Konsumsi Pemerintah 4.31 4.46 -3.53 -4.83 -0.38 4.63 4.54 7.41 6.29 5.77 6.26 5.25 5.2 - 5.6
Pembentukan Modal Tetap Bruto 5.25 5.67 4.42 4.11 4.85 4.02 4.73 6.09 8.71 5.91 6.96 7.37 7.2 - 7.6
Ekspor 3.34 3.58 0.01 3.82 2.68 1.32 -2.74 15.54 11.08 6.34 -0.08 5.38 1 - 1.4
Impor -4.44 -2.69 -3.40 1.49 -2.23 2.01 -4.92 16.67 12.75 6.65 0.88 9.95 1.5 - 1.9
Sisi Produksi
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 3.77 7.81 5.16 2.38 4.74 2.22 3.97 7.17 7.93 5.31 3.25 5.02 4.9 - 5.3
Pertambangan dan Penggalian 1.71 6.72 8.22 6.12 5.68 4.78 4.56 4.44 5.20 4.75 4.65 5.56 3.1 - 3.5
Industri Pengolahan 10.04 3.06 3.12 5.53 5.34 3.34 4.11 1.53 0.41 2.31 2.52 3.50 4.1 - 4.5
Pengadaan Listrik, Gas 3.49 10.98 7.13 -1.30 4.85 11.10 7.80 7.97 8.18 8.72 4.52 3.21 2.5 - 2.9
Pengadaan Air 3.12 3.07 8.74 7.90 5.71 9.18 6.67 4.96 6.04 6.67 3.14 2.23 4.8 - 5.2
Konstruksi 3.47 5.99 5.48 7.37 5.60 5.21 5.88 7.36 8.55 6.79 6.87 5.95 6 - 6.4
Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi
Mobil dan Sepeda Motor0.94 3.98 6.81 7.31 4.76 7.16 6.44 4.80 5.17 5.87 5.66 6.02 5.3 - 5.7
Transportasi dan Pergudangan 3.35 6.17 7.46 7.22 6.07 7.79 7.78 6.31 7.56 7.35 7.48 6.78 6.4 - 6.8
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 4.25 5.70 7.66 8.50 6.54 6.71 7.04 7.72 7.79 7.32 7.48 7.70 5.7 - 6.1
Informasi dan Komunikasi 5.78 6.89 8.60 9.65 7.76 9.26 8.73 8.04 8.31 8.57 8.20 8.38 5.7 - 6.1
Jasa Keuangan 7.54 6.17 3.69 -0.57 4.11 -0.47 2.50 -1.13 1.07 0.49 1.91 0.66 3.7 - 4.1
Real Estate 4.55 5.25 6.79 6.92 5.90 9.41 8.69 7.01 5.32 7.56 5.31 5.09 5.3 - 5.7
Jasa Perusahaan 5.67 5.94 5.95 6.23 5.95 6.94 7.02 8.03 7.81 7.46 7.75 8.27 4.8 - 5.2
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan
Jaminan Sosial Wajib2.81 5.05 2.15 2.12 3.02 1.21 0.67 3.35 4.73 2.52 5.86 6.01 2 - 2.4
Jasa Pendidikan 7.39 7.00 2.88 2.71 4.90 2.73 2.69 5.93 8.22 4.93 8.09 9.79 6.7 - 7.1
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 7.92 5.24 8.55 7.74 7.37 6.88 7.35 7.83 8.46 7.64 6.61 6.27 6.1 - 6.5
Jasa lainnya 6.96 6.30 6.42 6.35 6.50 8.33 7.71 7.31 6.93 7.56 6.06 6.24 6.6 - 7
Inflasi IHK (%,yoy) 7.2 4.3 6.0 6.3 6.3 3.9 3.8 3.9 3.2 3.2 3.9 3.4
Inti 4.4 5.7 5.8 4.5 4.5 4.8 3.6 2.4 2.3 2.3 1.7 2.2
Volatile Foods 4.5 5.6 11.2 13.1 13.1 3.1 -0.2 3.9 2.4 2.4 7.1 6.7
Administered Prices 1.0 1.3 1.6 1.8 1.8 3.6 8.5 7.0 6.7 6.7 4.7 3.1
Berbagai sumber, diolah
p : angka proyeksi
Indikator Makro2016 2017
3.5±1
2018
DAFTAR TABEL
xviii
RINGKASAN UMUM
xix
RINGKASAN UMUM
ASESMEN MAKRO EKONOMI REGIONAL
Perekonomian Sumatera Utara pada triwulan II 2018 tumbuh meningkat di level 5,30 % (yoy),
dari 4,73% (yoy) pada triwulan sebelumnya bersumber dari permintaan domestik, terutama
konsumsi swasta.
Aktivitas konsumsi rumah tangga meningkat menjelang periode Ramadhan dan Idul Fitri,
didukung oleh pencairan Tunjangan Hari Raya (THR). Lebih lanjut, pelaksanaan PILKADA 2018
pada 27 Juni 2018 juga turut mengakselerasi konsumsi LPNRT.
Kenaikan konsumsi juga dibarengi oleh kenaikan investasi ditopang oleh optimisme perbaikan
ekonomi yang tetap terjaga dan konsistensi Pemerintah untuk membangun infrastruktur.
Kinerja sisi eksternal relatif melambat didorong oleh peningkatan impor yang tinggi ditengah
perbaikan ekspor.
Akselerasi ekonomi tercermin oleh perbaikan kinerja sektor sektor utama, terutama untuk
sektor pertanian, industri pengolahan, dan perdagangan.
Perekonomian Sumatera Utara pada triwulan III 2018 diperkirakan tetap tumbuh didorong oleh
permintaan domestik seiring dengan lebih baik dibandingkan triwulan sebelumnya, terutama
bersumber dari permintaan domestik seiring dengan realisasi belanja Pemerintah Daerah dan
kegiatan investasi yang terus meningkat di paruh kedua tahun 2018.
ASESMEN KEUANGAN DAERAH
Anggaran Belanja dan Transfer pemerintah di Sumatera Utara secara total mencapai Rp81,1
triliun pada tahun 2018. APBD Kabupaten/Kota merupakan kontributor terbesar dengan
pangsa 48,18%.
Pada semester I tahun 2018, realisasi anggaran pemerintah di Sumatera Utara mencapai 30,6%
dari pagu anggaran.
ASESMEN INFLASI
Inflasi Sumatera Utara pada triwulan II 2018 tercatat sebesar 3,36% (yoy) menurun dari triwulan
sebelumnya 3,91% (yoy) seiring dengan terjaganya pasokan bahan makanan.
Tekanan inflasi kelompok sandang meningkat dari 2,3% (yoy) menjadi 2,9% (yoy) juga turut
mendorong kenaikan tekanan inflasi pada triwulan II 2018.
Tekanan inflasi kelompok transpor, komunikasi dan jasa keuangan meningkat dari 1,3% (yoy)
menjadi 2,8% (yoy) turut mendorong kenaikan tekanan inflasi umum.
RINGKASAN UMUM
xx
Secara umum inflasi pada triwulan III 2018 diperkirakan relatif stabil cenderung menurun dan
masih dalam kisaran sasaran inflasi 3,5±1%. Penurunan inflasi diperkirakan didorong oleh
penurunan pada kelompok pangan seiring dengan kecukupan pasokan dan upaya
pengendalian inflasi yang intensif oleh TPID Kota dan Kabupaten di Sumatera Utara.
ASESMEN STABILITAS KEUANGAN DAERAH, PENGEMBANGAN AKSES KEUANGAN DAN
UMKM
Stabilitas sistem keuangan Provinsi Sumatera Utara triwulan II tahun 2018 diindikasikan
meningkat.
Kondisi tersebut didukung oleh peningkatan ketahanan sektor korporasi dan sektor rumah
tangga, serta kinerja perbankan yang meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya.
Ketahanan sektor korporasi tetap terjaga sejalan dengan peningkatan laju ekonomi pada
periode laporan.
Kondisi tersebut juga sejalan dengan masih berlanjutnya pembangunan infrastruktur serta
penyerapan anggaran pemerintah pada awal tahun yang lebih tinggi dibandingkan periode
yang sama pada tahun sebelumnya.
Hal ini memberikan iklim yang kondusif bagi perbaikan kinerja korporasi maupun keuangan RT.
ASESMEN PENYELENGGARAAN SISTEM PEMBAYARAN DAN PENGELOLAAN
UANG RUPIAH
Akselerasi konsumsi jelang lebaran yang mendorong pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara
pada triwulan II 2018 tercermin oleh net outflow yang tercatat 1,86 triliun.
Pada periode HBKN Idul Fitri, total transaksi Real Time Gross Settlement (RTGS) dan Sistem
Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) mengalami penurunan dipengaruhi oleh berkurangnya
jumlah hari kerja.
Namun demikian, akselerasi perekonomian tetap tercermin oleh peningkatan rata-rata volume
RTGS harian serta rata-rata nilai dan volume SKNBI harian.
Selain itu, peningkatan jumlah agen Layanan Keuangan Digital pada triwulan II 2018 juga
diprediksi mendorong peningkatan konsumsi melalui kelancaran penyaluran bantuan non tunai.
Peningkatan jumlah Uang Elektronik juga mengindikasikan Gerakan Nasional Non Tunai telah
berkembang secara spasial di seluruh Sumatera Utara.
ASESMEN KETENAGAKERJAAN DAN KESEJAHTERAAN
Kondisi ketenagakerjaan dan kesejahteraan Provinsi Sumatera Utara pada semester 1
mengalami perbaikan, tercermin dari meningkatnya jumlah penduduk bekerja, meningkatnya
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), meningkatnya penduduk yang bekerja diatas jam
kerja normal (full time worker) dan menurunnya pekerja bebas di sektor pertanian.
RINGKASAN UMUM
xxi
Sejalan dengan hal tersebut, tingkat kemiskinan dan ketimpangan yang dicerminkan melalui
gini ratio juga menunjukkan tren yang menurun. Namun demikian Nilai Tukar Petani (NTP)
sebagai cerminan kesejahteraan petani menunjukkan penurunan pada triwulan laporan seiring
dengan penurunan NTP di subsektor tanaman pangan dan hortikultura.
PROSPEK PEREKONOMIAN
Perekonomian Sumatera Utara di penghujung tahun berpotensi tumbuh meningkat di rentang
5,1 5,5% (yoy) didorong oleh puncak realisasi belanja Pemerintah di akhir tahun. Konsumsi
rumah tangga diperkirakan juga kembali meningkat menjelang perayaan HBKN Natal dan
Tahun Baru. Dari sisi eksternal, ekspor diperkirakan tetap tumbuh sejalan dengan perbaikan
sektor pertanian dan industri pengolahan sementara impor disinyalir meningkat sejalan dengan
peningkatan investasi ditengah penguatan nilai tukar Amerika Serikat terhadap mata uang
negara lain secara global. Secara keseluruhan tahun 2018, perekonomian Sumatera Utara
secara diperkirakan akan tumbuh lebih baik dari tahun sebelumnya, terutama bersumber dari
perekonomian domestik. Perbaikan daya beli masyarakat mendorong kegiatan konsumsi rumah
tangga, sementara Pelaksanaan Pilkada 2018 menjadi motor penggerak konsumsi pemerintah
serta konsumsi LPNRT.
Tekanan inflasi diperkirakan meningkat di akhir tahun namun masih berada pada rentang
sasaran nasional yang telah ditetapkan, yaitu 3,5±1%. Peningkatan tekanan inflasi terutama
didorong oleh kenaikan tekanan inflasi bahan makanan. Meski demikian, aktivitas panen raya
komoditas padi yang terjadi pada triwulan III hingga jelang triwulan IV diperkirakan akan
menahan tekanan inflasi lebih lanjut.
RINGKASAN UMUM
xxii
RINGKASAN UMUM
xxiii
Perkembangan Ekonomi Makro Daerah
1
BAB 1 PERKEMBANGAN EKONOMI
MAKRO DAERAH
Perekonomian Sumatera Utara pada triwulan II 2018 tumbuh meningkat di level 5,30 % (yoy), dari
4,73% (yoy) pada triwulan sebelumnya bersumber dari permintaan domestik, terutama konsumsi
swasta.
Aktivitas konsumsi rumah tangga meningkat menjelang periode Ramadhan dan Idul Fitri, didukung
oleh pencairan Tunjangan Hari Raya (THR). Lebih lanjut, pelaksanaan PILKADA 2018 pada 27 Juni
2018 juga turut mengakselerasi konsumsi LPNRT.
Kenaikan konsumsi juga dibarengi oleh kenaikan investasi ditopang oleh optimisme perbaikan
ekonomi yang tetap terjaga dan konsistensi Pemerintah untuk membangun infrastruktur.
Kinerja sisi eksternal relatif melambat didorong oleh peningkatan impor yang tinggi ditengah
perbaikan ekspor.
Akselerasi ekonomi tercermin oleh perbaikan kinerja sektor sektor utama, terutama untuk sektor
pertanian, industri pengolahan, dan perdagangan.
Perekonomian Sumatera Utara pada triwulan III 2018 diperkirakan tetap tumbuh didorong oleh
permintaan domestik seiring dengan lebih baik dibandingkan triwulan sebelumnya, terutama
bersumber dari permintaan domestik seiring dengan realisasi belanja Pemerintah Daerah dan
kegiatan investasi yang terus meningkat di paruh kedua tahun 2018.
TUK TUK, PULAU SAMOSIR
Perkembangan Ekonomi Makro Daerah
2
1.1 Perkembangan Ekonomi
Makro Regional Secara
Umum
Perekonomian Sumatera Utara pada
triwulan II 2018 tumbuh meningkat di level
5,30 % (yoy), dari 4,73% (yoy) pada
triwulan sebelumnya. Pencapaian ini diatas
pertumbuhan ekonomi nasional (5,27%, yoy)
dan lebih tinggi dibandingkan rata-rata
historis periode yang sama dalam tiga tahun
terakhir yaitu 5,26% (yoy). Akselerasi
pertumbuhan ekonomi pada triwulan II 2018
bersumber dari permintaan domestik,
terutama konsumsi swasta. Kondisi tersebut
mencerminkan masih terjaganya daya beli
masyarakat ditengah tren perkembangan
harga komoditas yang kurang stabil.
Konsumsi rumah tangga dan konsumsi
lembaga keuangan non profit meningkat
cukup signifikan. Konsumsi rumah tangga
meningkat tajam didorong oleh tingginya
antusiasme belanja masyarakat pada periode
Ramadhan dan Idul Fitri. Hal ini didukung juga
oleh adanya pencairan Tunjangan Hari Raya
(THR). Selain itu, pelaksanaan PILKADA 2018
pada 27 Juni 2018 juga turut menggerakkan
permintaan domestik lebih lanjut, tercermin
dari pertumbuhan konsumsi LPNRT yang
meningkat tajam dari 7,06% (yoy) menjadi
11,10% (yoy).
Kenaikan konsumsi juga dibarengi oleh
kenaikan investasi sehingga sumber
pertumbuhan menjadi lebih berimbang.
Optimisme perbaikan ekonomi yang tetap
terjaga dan konsistensi Pemerintah untuk
membangun infrastruktur mendorong
kegiatan investasi lebih lanjut. Sejalan dengan
hasil liaision, pelaku usaha melakukan
peningkatan investasi terutama untuk
maintenance produksi dari sisi non bangunan.
Percepatan proyek-proyek infrastruktur
nasional juga mendukung perbaikan investasi
lebih lanjut.
Di sisi lain, konsumsi pemerintah tumbuh
melambat, sejalan dengan realisasi belanja
modal Pemerintah Daerah yang masih
terbatas akibat proses administrasi dan
pelelangan yang masih berlangsung.
Grafik 1.1 Perkembangan PDRB dan PDB
Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara, diolah
Peningkatan permintaan domestik tersebut
tercermin pada peningkatan impor. Impor
yang tinggi bersumber dari kenaikan impor
barang konsumsi dan impor barang modal.
Perkembangan Ekonomi Makro Daerah
3
Peningkatan impor barang konsumsi sejalan
dengan tingginya aktivitas belanja menjelang
HBKN Idul Fitri sementara impor bahan modal
mengalami kenaikan didorong oleh akselerasi
investasi untuk mengoptimalisasi permintaan
yang tinggi. Nilai mata uang Amerika Serikat
yang menguat secara global juga
mempengaruhi posisi impor di triwulan II
2018.
Ekspor tumbuh membaik meski lebih
lambat dibanding impor sehingga kinerja
sektor eksternal melambat. Perbaikan kinerja
ekspor luar negeri didorong oleh optimalnya
kinerja industri pengolahan kelapa sawit.
Pertumbuhan harga CPO dan karet
internasional yang lebih baik dari triwulan
sebelumnya juga menjaga momentum
perbaikan ekspor. Hal ini didukung juga oleh
depresiasi nilai tukar rupiah. Searah dengan
ekspor luar negeri, ekspor dalam negeri juga
meningkat ditopang oleh peningkatan sektor
tanaman pangan yang mengalami pergeseran
panen raya dari Maret ke April.
Secara sektoral, kinerja sektor utama pada
triwulan II 2018 mengalami perbaikan,
terutama untuk sektor pertanian, industri
pengolahan, dan perdagangan. Perbaikan di
sektor pertanian ditopang oleh peningkatan
kinerja sektor tanaman pangan dan
perkebunan tahunan. Lebih lanjut, kinerja
industri pengolahan meningkat didorong oleh
peningkatan utilisasi kapasitas dengan
tercukupinya bahan baku. Sektor
perdagangan tumbuh meningkat sejalan
dengan tingginya antusiasme belanja
menjelang lebaran. Akselerasi laju
perekonomian juga dikonfirmasi oleh Survei
Kegiatan Dunia Usaha terkait perkembangan
dunia usaha di triwulan II 2018 yang naik dari
-0,50% menjadi 14,89%.
Grafik 1.2 Survei Kegiatan Dunia Usaha
Sumber: Survei Kegiatan Dunia Usaha Bank Indonesia, diolah
Kegiatan Ekonomi Sumatera Utara pada
triwulan III 2018 diperkirakan tetap kuat,
utamanya tetap ditopang oleh permintaan
domestik. Memasuki semester kedua, realisasi
belanja Pemda sesuai polanya diperkirakan
semakin meningkat dengan puncaknya di
triwulan IV. Demikian halnya dengan kegiatan
investasi yang diprediksi akan meningkat di
paruh kedua tahun 2018. Sementara itu,
dukungan konsumsi yang tetap kuat menjadi
faktor pendorong pertumbuhan ekonomi
hingga akhir tahun.
Realisasi investasi diperkirakan meningkat
didukung oleh Percepatan Proyek Strategis
Nasional yang dicanangkan Pemerintah Pusat
di Sumatera Utara, diantaranya Kawasan
Strategis Pariwisata Danau Toba dan Tol Trans
Sumatera serta pengembangan infrastruktur
konektivitas seperti Pelabuhan Belawan Phase
II dan Kereta Api Kuala Tanjung KEK Sei
Mangkei. Konsumsi pemerintah berpotensi
meningkat dengan kenaikan realisasi belanja
modal setelah proses pengadaan dan
Perkembangan Ekonomi Makro Daerah
4
pelelangan berjalan. Peningkatan investasi
dan konsumsi pemerintah ini diperkirakan
akan tercermin pada perbaikan kinerja sektor
konstruksi.
Dari sisi eksternal, impor dan ekspor
diperkirakan akan tetap tumbuh.
Pertumbuhan impor ditopang oleh kebutuhan
untuk investasi. Ekspor luar negeri
diperkirakan tetap tumbuh sejalan dengan
kinerja industri pengolahan yang tetap terjaga
ditengah depresiasi nilai tukar.
Risiko pertumbuhan ekonomi Sumatera
Utara terutama terkait dengan dinamika
ekonomi global yang dapat mempengaruhi
harga komoditas dan stabilitas nilai tukar.
Perbaikan ekonomi global diperkirakan dapat
mendorong ekspor Sumatera Utara. Di sisi
lain, kebijakan Amerika Serikat yang
cenderung mendorong terjadinya perang
dagang, terutama dengan Tiongkok, dapat
mengganggu kinerja ekspor. Sementara itu,
perbaikan ekonomi Amerika Serikat yang
tercermin oleh menguatnya nilai US Dollar
terhadap mata uang secara global
memberikan risiko terhadap kinerja sektor
eksternal. Secara keseluruhan dampak
penguatan nilai tukar Amerika Serikat
tersebut memberikan dampak positif terhadap
ekspor meski memberikan gangguan
terhadap impor khususnya barang modal
yang diperlukan untuk kegiatan ekspor.
Kebijakan proteksionisme juga perlu menjadi
perhatian yang dapat memperlambat kinerja
ekspor Sumatera Utara.
Tabel 1.1 Perekonomian Sumatera Utara Sisi Penggunaan
Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara, diolah
1.2 Perkembangan Ekonomi Sisi
Penggunaan
Dari sisi penggunaan, ekonomi Sumatera
Utara pada triwulan II 2018 ditopang
oleh konsumsi swasta yang tumbuh
tinggi. Konsumsi rumah tangga meningkat
didorong oleh menggeliatnya aktivitas
belanja jelang lebaran yang juga didukung
dengan kenaikan pendapatan melalui
pembagian THR. Lebih lanjut, pelaksanaan
Pilkada 2018 menopang konsumsi LPNRT
yang terakselerasi. Investasi mengalami
perbaikan sejalan dengan perecepatan
pembangunan PSN serta perbaikan
kapasitas industri pengolahan untuk
mendorong pemenuhan permintaan yang
tinggi menjelang lebaran. Disisi lain,
I II III IV Total I II III IV Total I II
PDRB (%,yoy) 4.66 5.49 5.28 5.25 5.18 4.53 5.14 5.24 5.56 5.12 4.73 5.30 0.6
Sisi Permintaan
Konsumsi 4.57 4.80 3.83 4.10 4.32 5.50 5.37 4.94 4.89 5.16 5.14 6.56 1.4
Konsumsi Swasta 4.60 4.85 4.84 5.50 4.95 5.60 5.47 4.63 4.69 5.09 5.02 6.72 1.7
Konsumsi Rumah Tangga 4.61 4.85 4.87 5.56 4.98 5.63 5.51 4.66 4.73 5.12 4.98 6.64 1.7
Konsumsi Rumah LNPRT 4.00 4.70 3.33 2.96 3.73 3.96 3.70 2.76 2.63 3.26 7.06 11.10 4.0
Konsumsi Pemerintah 4.31 4.46 -3.53 -4.83 -0.38 4.63 4.54 7.41 6.29 5.77 6.26 5.25 -1.0
Pembentukan Modal Tetap Bruto 5.25 5.67 4.42 4.11 4.85 4.02 4.73 6.09 8.71 5.91 6.96 7.37 0.4
Ekspor 3.34 3.58 0.01 3.82 2.68 1.32 -2.74 15.54 11.08 6.34 -0.08 5.38 5.5
Impor -4.44 -2.69 -3.40 1.49 -2.23 2.01 -4.92 16.67 12.75 6.65 0.88 9.95 9.1
Indikator Makro2016 2017
Arah2018
Perkembangan Ekonomi Makro Daerah
5
konsumsi pemerintah tumbuh melambat
dipengaruhi oleh realisasi belanja yang
belum optimal pada triwulan II 2018.
Kinerja sektor eksternal terbatas karena
impor yang tinggi ditengah ekspor yang
membaik. Peningkatan impor ditopang oleh
tingginya impor barang konsumsi dan
barang modal pada Periode Ramadhan dan
HBKN Idul Fitri. Ekspor membaik didukung
oleh perbaikan industri pengolahan dan
perbaikan pertumbuhan harga internasional
komoditas CPO dan karet.
Grafik 1.3 Andil Perekonomian Domestik
dan Eksternal
Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara, diolah
Grafik 1.4 Andil Perekonomian dari Sisi
Penggunaan
Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara, diolah
1 Berdasarkan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan
Republik Indonesia No. 2 tahun 2018, THR Keagamaan
wajib dibayarkan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum
hari raya keagamaan. Lebih lanjut, aktivitas belanja
juga didukung oleh keputusan Pemerintah
menetapkan Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri dari
Di sisi permintaan domestik, konsumsi
rumah tangga terakselerasi tinggi dari
4,98% (yoy) menjadi 6,64% (yoy).
Pencapaian ini merupakan yang tertinggi
dalam tiga tahun terakhir pada periode
yang sama. Percepatan terutama didorong
oleh konsumsi transportasi dan komunikasi
yang naik dari 5,14% (yoy) menjadi 7,60%
(yoy) dan konsumsi makanan dan minuman
yang tumbuh dari 5,14% (yoy) menjadi
7,33% (yoy). Daya beli masyarakat
membaik dengan adanya kenaikan upah
minimum di awal tahun serta pembagian
THR, sehingga mendorong tingginya
aktivitas konsumsi masyarakat pada periode
Ramadhan dan HBKN Idul Fitri1.
Grafik 1.5 Indeks SPE
Sumber: Survei Pedagang Eceran , diolah
selama 10 hari, yaitu dari 11 20 Juni 2018 melalui
Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri
Ketenagakerjaan dan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Regormasi Birokrasi Republik
Indonesia.
Perkembangan Ekonomi Makro Daerah
6
Antusiasme konsumsi masyarakat
tercermin oleh peningkatan di sektor
Perdagangan Besar Eceran dan
Penyediaan Akomodasi Makan dan
Minum. Hal ini juga dapat terlihat dari
indeks Survei Penjualan Eceran Kota Medan
pada triwulan II 2018 yang mengalami
peningkatan menjadi 218,03 dari 214,82
dari triwulan sebelumnya. Selain itu,
kenaikan juga ditunjukkan oleh hasil Likert
Scale permintaan domestik Liasion Kantor
Perwakilan Bank Indonesia wilayah
Sumatera Utara yang meningkat dari 0,13
menjadi 0,48 pada triwulan II 2018.
Berdasarkan hasil liaison, periode HBKN
merupakan puncak penjualan ritel. Harga
yang kompetitif di tingkat penjualan ritel
melalui promo dan kerjasama dengan
perbankan diperkirakan mendorong
aktivitas konsumsi di triwulan II 2018.
Grafik 1.6 Likert Scale Permintaan Domestik
Sumber: Liaison Kantor Perwakilan Bank Indonesia , diolah
Dari sisi pembiayaan, akselerasi konsumsi
tercermin oleh peningkatan kredit
kendaraan bermotor, kredit peralatan
rumah tangga, dan kredit alat elektronik.
Kredit Kendaraan Bermotor yang meningkat
dari 16,69% (yoy) pada triwulan I 2018
menjadi 17,15% (yoy) pada triwulan
berjalan.
Grafik 1.7 Perkembangan Kredit
Kendaraan Bermotor
Sumber: Laporan Bank Umum berdasarkan Lokasi Proyek, diolah
Memasuki awal triwulan III 2018,
konsumsi rumah tangga diprediksi
terbatas pasca HBKN. Aktivitas belanja
masyarakat diperkirakan telah melewati
puncaknya setelah perayaan Idul Fitri. Hal
tersebut didukung oleh penurunan Indeks
Ekspektasi Penjualan 3 bulan kedepan pada
Survei Penjualan Eceran Kota Medan, yaitu
dari 144 menjadi 100 untuk tiga bulan
kedepan.
Grafik 1.8 Indeks Ekspektasi
Penjualan 6 Bulan Kedepan
Sumber: Survei Penjualan Eceran Bank Indonesia, diolah
Perkembangan Ekonomi Makro Daerah
7
Pada triwulan II 2018, pertumbuhan
konsumsi pemerintah menurun di level
5,25% (yoy), dari triwulan sebelumnya
6,26% (yoy). Konsumsi pemerintah
tumbuh lebih lambat karena realisasi APBN
dan APBD Provinsi yang masih terbatas.
Nominal realisasi belanja APBD Provinsi
Sumatera Utara pada triwulan II 2018
mencapai Rp4,32 triliun, atau 35,3% dari
pagu anggaran. Belanja pegawai di triwulan
berjalan belum optilam karena penyaluran
gaji ke 13 akan jatuh pada bulan Juli 2018.
Selain itu, berdasarkan hasil Focus Group
Discussion, realisasi belanja modal tercatat
masih rendah dipengaruhi oleh proses
penyelenggaraan lelang yang masih
berjalan.
Grafik 1.9 Persentase Realisasi Belanja APBN
Sumber: DJBPN, diolah
Sementara itu, realisasi APBN di Sumatera
Utara di triwulan II 2018 menurun menjadi
2 DAK Fisik merupakan dana yang dialokasikan kepada
daerah untuk pendanaan kegiatan khusus fisik yang
merupakan urusan daerah, seperti pendidikan,
Rp9,68 triliun dari Rp10,23 triliun pada
periode yang sama di tahun 2017.
Penurunan realisasi APBN dipengaruhi oleh
belum maksimalnya penyerapan Dana
Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik)2 pada
triwulan berjalan, terkait dengan kebijakan
anggaran tahun 2018 yang mengalokasikan
waktu penyerapan DAK Fisik Tahap I paling
lambat bulan Juli 2018.
Grafik 1.10 Rekening Pemda
Sumber: Laporan Bank Umum (LBU), diolah
Pada triwulan III 2018, kinerja konsumsi
pemerintah diperkirakan akan meningkat.
Peningkatan diperkirakan bersumber dari
realisasi belanja modal Pemerintah Provinsi
karena proses pelelangan yang cukup
panjang dan kontrak pelaksanaan proyek
proyek pembangunan atau pemeliharaan
infrastruktur atau bangunan akan mulai
pada bulan Juli 2018. Selain itu, penyaluran
gaji ke 13 juga berpotensi mendorong
kenaikan belanja pemerintah lebih lanjut.
kesehatan, Pasar, Industri Kecil dan Menengah,
Pertanian, Pariwisata, Jalan, dan lainnya.
Perkembangan Ekonomi Makro Daerah
8
Pada triwulan II 2018, investasi
terakselerasi dari 6,96% (yoy) menjadi
7,37% (yoy). Perbaikan kinerja investasi
bersumber dari investasi bangunan dan non
bangunan yang masing masing tercatat
7,50% (yoy) dan 6,75% (yoy), meningkat
dari 7,02% (yoy) dan 6,67% (yoy) pada
triwulan sebelumnya. Peningkatan investasi
tercermin oleh Likert Scale Investasi hasil
Liasion Kantor Perwakilan Bank Indonesia
wilayah Sumatera Utara yang meningkat
dari 0,24 menjadi 0,36. Investasi bangunan
tumbuh meningkat didorong oleh terus
berlanjutnya proyek-proyek strategis
nasional di Sumatera Utara, seperti Jalan Tol
Trans Sumatera dan Kawasan Strategis
Pariwisata Nasional (KSPN) Danau Toba.
Selain itu, perbaikan infrastruktur
konektivitas pendukung KSPN Danau Toba
dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei
Mangkei juga terus berlanjut. Selain itu,
peningkatan investasi non bangunan
diperkirakan bersumber dari maintenance
mesin dan peralatan produksi industri
pengolahan ditengah tingginya permintaan.
Hal ini tercermin oleh kenaikan impor
barang modal di triwulan II 2018.
Grafik 1.11 Impor Barang Modal
Sumber: Bea Cukai, diolah
Peningkatan investasi tercermin oleh
perbaikan pertumbuhan kredit investasi dan
modal kerja. Kredit investasi tumbuh dari
3,30%% (yoy) menjadi 6,12% (yoy)
sementara kredit modal kerja meningkat
dari 9.80% (yoy) menjadi 10,43% (yoy).
Nilai investasi PMA tercatat sebesar
US$153,38 juta meningkat dari triwulan
sebelumnya US$134,98 juta, didukung oleh
tingginya realisasi investasi pada sektor
primer. Nilai PMDN pada triwulan tercatat
sebesar Rp1,31 triliun, khususnya untuk
pembiayaan industri pengolahan, seperti
industri karet, kimia, dan kertas.
Grafik 1.12 Kredit Investasi dan Modal Kerja
Sumber: Laporan Bank Umum Lokasi Proyek, diolah
Pada triwulan III 2018, investasi
diperkirakan akan tetap solid sejalan
dengan percepatan pembangunan Proyek
Strategis Nasional yang terus berlanjut.
Pelaku usaha industri pengolahan
Perkembangan Ekonomi Makro Daerah
9
diperkirakan akan terus melakukan investasi
non bangunan terkait aktivitas maintenance
peralatan produksi. Meskipun demikian,
penguatan nilai tukar Amerika Serikat
terhadap mata uang negara-negara lain
secara global diperkirakan berpotensi
memperlambat investasi. Pemerintah
berisiko menahan keberlangsungan
beberapa proyek yang tidak mendesak dan
memiliki komponen impor yang tinggi
untuk memperkecil current account deficit.
Tabel 1.2 Realisasi PMA dan PMDN Sumatera
Utara
Sumber: Badan Koordinasi Penanaman Modal, diolah
Kinerja ekspor pada triwulan II 2018
mengalami perbaikan dari -0,08% (yoy)
menjadi 5,38% (yoy). Ekspor luar negeri
dan ekspor antar daerah masing masing
meningkat dari -0,05% (yoy) dan -0,12%
(yoy) menjadi 7,93% (yoy) dan 2,92% (yoy)
(Grafik 1.13). Perbaikan ekspor luar negeri
(Grafik 1.14) dipengaruhi oleh perbaikan
penjualan industri pengolahan kelapa sawit
yang didukung oleh terpenuhinya pasokan
bahan baku. Selain itu, kinerja industri
pengolahan produk perikanan juga mulai
mengalami pemulihan didorong oleh inovasi
produk yang terus dilakukan. Kinerja ekspor
pada triwulan ini juga didukung oleh
depresiasi nilai rupiah. Lebih lanjut, ekspor
antar daerah dipengaruhi oleh perbaikan
kinerja subsektor tanaman pangan ditengah
permintaan yang tinggi menjelang lebaran.
Percepatan ekspor tercermin oleh Likert
Scale permintaan ekspor Liaison Kantor
Perwakilan Bank Indonesia wilayah
Sumatera Utara yang tercatat meningkat
dari -0,38 menjadi 0,13 (Grafik 1.15).
Grafik 1.13 Perkembangan Ekspor Sumatera
Utara
Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara, diolah
Grafik 1.14 Perkembangan Ekspor Luar Negeri
Sumatera Utara
Sumber: Bea Cukai, diolah
Proyek (juta USD) Proyek (Rp miliar)
I 123 308.12 53 905.06
II 74 323.63 44 2110.11
III 101 308.22 24 82.76
IV 140 306.13 48 1189.49
I 28 18.08 11 161.31
II 227 320.01 87 888.18
III 179 283.09 39 1129.53
IV 254 393.48 91 2685.23
I 52 195.31 24 4311.50
II 92 397.34 40 1440.30
III 53 332.31 33 2573.79
IV 329 423.42 187 3358.05
I 148 134.50 95 1531.74
II 148 153.38 95 1309.14
P: jumlah proyek; I: Ni lai Investasi
Periode
2015
2017
PMA PMDN
2016
2018
Perkembangan Ekonomi Makro Daerah
10
Grafik 1.15 Likert Scale Permintaan Ekspor
Sumber: Liaison Bank Indonesia, diolah
Ekspor luar negeri Sumatera Utara masih
didominasi oleh ekspor berbasis komoditas,
terutama perkebunan. CPO memiliki pangsa
terbesar yaitu 29,15% dari total nilai
ekspor, disusul oleh komoditas karet
dengan pangsa 7,90% dan kopi 4,45%
(Gambar 1.16). Kinerja ekspor Sumatera
Utara masih bergantung pada kinerja
perekonomian beberapa mitra dagang
utama seperti Tiongkok, Amerika Serikat,
Euro Area dan India (Gambar 1.17).
Grafik 1.16 Pangsa Komoditas Ekspor Utama
Sumber: Bea Cukai, diolah
Grafik 1.17 Pangsa Negara Tujuan Ekspor
Utama
Sumber: Bea Cukai, diolah
Ekspor komoditas CPO secara nominal dan
volume terakselerasi dari triwulan
sebelumnya (Grafik 1.18). Produksi kelapa
sawit sebagai bahan baku utama CPO
meningkat dengan selesainya siklus trek.
Berdasarkan hasil liaison pada triwulan
sebelumnya, siklus trek terjadi pada periode
Januari Maret 2018.
Grafik 1.18 Perkembangan Ekspor CPO
Sumber: Bea Cukai, diolah
Hal ini juga didukung oleh harga CPO di
pasar global yang tumbuh lebih baik
dibandingkan triwulan sebelumnya (Grafik
1.19). Perkembangan ekspor CPO relatif
dipengaruhi oleh harga komoditas di pasar
internasional yang tergantung pada
sentimen permintaan dunia. Kedepan,
Pemerintah akan menerapkan campuran
biodiesel sebanyak 30% dalam bahan bakar
minyak jenis solar di tahun 2019. Penerapan
ini diharapkan menjadi pasar baru untuk
penyerapan CPO ditengah ketidakpastian
global dan kebijakan proteksionisme
negara-negara mitra dagang.
Perkembangan Ekonomi Makro Daerah
11
Grafik 1.19 Perkembangan Harga CPO
Internasional
Sumber: Bloomberg, diolah
Grafik 1.20 Perkembangan Harga CPO Lokal
Sumber: Bappebti, diolah
Pertumbuhan ekspor karet mengalami
perbaikan dibandingkan triwulan
sebelumnya. Hal ini ditopang oleh akselerasi
pertumbuhan harga komoditas karet
dibandingkan triwulan I 2018 yang
diperkirakan dipengaruhi oleh penurunan
suplai karet secara global, bertepatan
dengan gugur daun. Di Sumatera Utara
sendiri telah terjadi siklus gugur daun
pohon karet sebanyak dua kali di tahun
2018. Kedepan, Dinas Bina Marga dan Bina
Konstruksi akan bekerjasama dengan
stakeholders terkait dalam rangka persiapan
penggunaan aspal karet di salah satu ruas
jalan. Hal ini diharapkan dapat menyerap
produksi karet domestik ditengah
perkembangan harga karet yang terbatas.
Grafik 1.21 Perkembangan Ekspor Karet
Sumber: Bea Cukai, diolah
Grafik 1.22 Perkembangan Harga Karet
Internasional
Sumber: Bloomberg, diolah
Pada triwulan III 2018, ekspor Sumatera
Utara diperkirakan tetap tumbuh. Ekspor
luar negeri di triwulan III 2018 diperkirakan
tetap tumbuh sejalan dengan tercukupinya
pasokan bahan baku. Namun demikian,
industri manufaktur di beberapa mitra
dagang, seperti Amerika Serikat, Tiongkok,
dan Jepang diperkirakan melambat
tercermin oleh penurunan Manufacturing
PMI negara-negara tersebut di awal
triwulan III 2018. Pertumbuhan harga CPO
dan karet di pasar global yang masih
tertahan berisiko menghambat kinerja
ekspor. Selain itu, tendensi negara mitra
untuk melakukan kebijakan proteksionisme
juga dapat menahan pertumbuhan kinerja
ekspor lebih lanjut. Kedepannya, kebijakan
kenaikan bea masuk impor CPO dan
turunannya oleh India berisiko
Perkembangan Ekonomi Makro Daerah
12
menimbulkan potential loss permintaan
CPO hingga 23 ribu metric ton per bulan3.
Grafik 1.23 Manufacturing PMI Negara Mitra
Dagang
Sumber: Ieconomics, diolah
Di triwulan II 2018, pertumbuhan impor
tumbuh di level 9,95% (yoy) dari 0,88%
(yoy) pada triwulan sebelumnya.
Pertumbuhan tersebut terutama didorong
oleh impor antardaerah -5,77% (yoy)
menjadi 6,16% (yoy) (Grafik 1.24).
Akselerasi impor dalam negeri diperkirakan
berkaitan dengan kebutuhan proyek-proyek
infrastruktur yang terus berjalan. Impor luar
negeri juga mengalami peningkatan dari
15,09% (yoy) menjadi 16,88% (yoy).
3 Asumsi pertumbuhan potensial 50% dari rata-rata
pertumbuhan tahunan Januari Agustus 2017,
Grafik 1.24 Perkembangan Impor
Sumber: BPS, diolah
Grafik 1.25 Perkembangan Impor (Jenis
Barang)
Sumber: Bea Cukai, diolah
Impor luar negeri tumbuh positif terutama
berkaitan dengan impor bahan modal dan
bahan konsumsi (Grafik 1.25). Impor bahan
modal dan bahan konsumsi tumbuh
masing-masing dari 1,65% (yoy) dan
36,47% (yoy) menjadi 24,80% (yoy) dan
64,68% (yoy). Impor bahan modal tumbuh
sejalan dengan peningkatan investasi non
bangunan untuk menjaga momentum
perbaikan industri pengolahan. Sementara
itu, impor bahan konsumsi terakselerasi
sejalan dengan tingginya antusiasme
masyarakat untuk berbelanja menjelang
lebaran.
dimana belum ada kebijakan kenaikan tarif bea masuk
India, yaitu 5,67% (yoy).
Perkembangan Ekonomi Makro Daerah
13
Akselerasi impor ini juga dipengaruhi oleh
apresiasi nilai tukar Amerika Serikat
terhadap seluruh mata uang secara global.
Ekonomi Amerika Serikat tumbuh kuat
ditopang oleh kegiatan investasi dan
konsumsi. Ditengah penguatan ekonomi
Amerika Serikat, perekonomian Eropa,
Jepang, dan Tiongkok masih menurun.
Ketidakmerataan pertumbuhan ekonomi
dunia ditambah ketegangan politik dan
perang dagang meningkatkan risiko
ketidakpastian ekonomi.
Memasuki awal triwulan III tahun 2018,
kinerja impor diprediksi tetap tumbuh
sejalan dengan pertumbuhan investasi dan
konsumsi pemerintah yang mulai meningkat
di semester II. Kebutuhan impor bahan baku
dan barang modal diperkirakan tumbuh
kuat didorong oleh realisasi belanja
pemerintah khususnya untuk
pembangunan.
1.3 Perkembangan Ekonomi Sisi
Lapangan Usaha
Dari sisi Lapangan Usaha, sektor utama
yang menjadi penopang pertumbuhan
ekonomi pada triwulan II 2018 adalah
pertanian, perdagangan, konstruksi, dan
industri pengolahan dengan kontribusi
masing-masing 1,24%, 1,06%, 0,74%, dan
0,67%. Kinerja sektor pertanian
terkaselerasi didorong oleh sektor tanaman
pangan dan perkebunan. Tercukupinya
bahan baku dari hasil produksi sektor
pertanian dan peningkatan kegiatan
investasi menopang perbaikan kinerja
industri pengolahan. Sektor perdagangan
meningkat sejalan dengan tingginya
antusiasme konsumsi masyarakat menjelang
lebaran. Sementara itu, pertumbuhan sektor
konstruksi relatif melambat sejalan dengan
realisasi belanja modal pemerintah yang
belum optimal.
Tabel 1.3 Pangsa Perekonomian Sumatera Utara
Sisi Penawaran
Sektor Pangsa
Pertanian, Perkebunan dan Perikanan 24.58%
Industri Pengolahan 18.81%
Perdagangan 17.81%
Konstruksi 12.51%
Jasa-Jasa 9.90%
Transportasi dan Pergudangan 4.81%
Real Estate 1.98%
Jasa Keuangan dan Asuransi 2.93%
Informasi dan Komunikasi 2.74%
Penyedia Akomodasi dan Makan Minum 2.37%
Pertambangan dan Penggalian 1.33%
Pengadaan Listrik, Gas 0.14%
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 0.09%
Perkembangan Ekonomi Makro Daerah
14
Tabel 1.4 Perekonomian Sumatera Utara Sisi Penawaran
Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara, diolah
Pada triwulan II 2018, kinerja sektor
pertanian mengalami perbaikan dari
4,31% (yoy) menjadi 5,02% (yoy).
Perbaikan terutama didorong oleh subsektor
tanaman pangan, peternakan, dan
perkebunan tahunan. Pergerseran musim
panen padi dari bulan Maret ke April
meningkatkan pertumbuhan subsektor
tanaman pangan dari -2,77% (yoy) menjadi
5,01% (yoy). Masuknya periode Ramadhan
dan Idul Fitri mendorong peningkatan
permintaan untuk subsektor peternakan.
Perbaikan subsektor perkebunan tahunan
terutama dipengaruhi oleh kenaikan produksi
komoditas kelapa sawit setelah musim trek
berakhir. Sementara itu, kinerja komoditas
karet relatif menurun karena musim gugur
daun yang terjadi akibat pergantian cuaca
yang ekstrem pada musim pancaroba.
Perbaikan kinerja sektor pertanian
terkonfirmasi oleh indikator Kapasitas
Produksi Terpakai dari Survei Kegiatan Dunia
Usaha (SKDU) dari 61% menjadi 72%. Selain
itu, peningkatan sektor pertanian juga
dirasakan oleh petani di Sumatera Utara
tercermin oleh indikator kesejahteraan petani
pada triwulan II 2018. Nilai Tukar Petani pada
triwulan laporan meningkat 0,5 (qtq), dari
98,1 menjadi 98,6.
Grafik 1.26 Nilai Tukar Petani
Sumber: SKDU Bank Indonesia, diolah
I II III IV Total I II III IV Total I II
PDRB (%,yoy) 4.66 5.49 5.28 5.25 5.18 4.53 5.14 5.24 5.56 5.12 4.73 5.30 0.6
Sisi Produksi
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 3.77 7.81 5.16 2.38 4.74 2.22 3.97 7.17 7.93 5.31 3.25 5.02 1.8
Pertambangan dan Penggalian 1.71 6.72 8.22 6.12 5.68 4.78 4.56 4.44 5.20 4.75 4.65 5.56 0.9
Industri Pengolahan 10.04 3.06 3.12 5.53 5.34 3.34 4.11 1.53 0.41 2.31 2.52 3.50 1.0
Pengadaan Listrik, Gas 3.49 10.98 7.13 -1.30 4.85 11.10 7.80 7.97 8.18 8.72 4.52 3.21 -1.3
Pengadaan Air 3.12 3.07 8.74 7.90 5.71 9.18 6.67 4.96 6.04 6.67 3.14 2.23 -0.9
Konstruksi 3.47 5.99 5.48 7.37 5.60 5.21 5.88 7.36 8.55 6.79 6.87 5.95 -0.9
Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi
Mobil dan Sepeda Motor0.94 3.98 6.81 7.31 4.76 7.16 6.44 4.80 5.17 5.87 5.66 6.02 0.4
Transportasi dan Pergudangan 3.35 6.17 7.46 7.22 6.07 7.79 7.78 6.31 7.56 7.35 7.48 6.78 -0.7
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 4.25 5.70 7.66 8.50 6.54 6.71 7.04 7.72 7.79 7.32 7.48 7.70 0.2
Informasi dan Komunikasi 5.78 6.89 8.60 9.65 7.76 9.26 8.73 8.04 8.31 8.57 8.20 8.38 0.2
Jasa Keuangan 7.54 6.17 3.69 -0.57 4.11 -0.47 2.50 -1.13 1.07 0.49 1.91 0.66 -1.2
Real Estate 4.55 5.25 6.79 6.92 5.90 9.41 8.69 7.01 5.32 7.56 5.31 5.09 -0.2
Jasa Perusahaan 5.67 5.94 5.95 6.23 5.95 6.94 7.02 8.03 7.81 7.46 7.75 8.27 0.5
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan
Jaminan Sosial Wajib2.81 5.05 2.15 2.12 3.02 1.21 0.67 3.35 4.73 2.52 5.86 6.01 0.2
Jasa Pendidikan 7.39 7.00 2.88 2.71 4.90 2.73 2.69 5.93 8.22 4.93 8.09 9.79 1.7
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 7.92 5.24 8.55 7.74 7.37 6.88 7.35 7.83 8.46 7.64 6.61 6.27 -0.3
Jasa lainnya 6.96 6.30 6.42 6.35 6.50 8.33 7.71 7.31 6.93 7.56 6.06 6.24 0.2
Indikator Makro2016 2017
Arah2018
Perkembangan Ekonomi Makro Daerah
15
Grafik 1.27 Kapasitas Produksi Terpakai
Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara, diolah
Dari sisi pembiayaan, penyaluran kredit
pertanian masih berjalan dengan baik.
Pertumbuhan kredit pertanian tumbuh sedikit
melambat dari 9,38% (yoy) menjadi 5,23%
(yoy). Penyaluran kredit kelapa sawit
menurun dari 8,94% (yoy) menjadi 3,01%
(yoy). Sementara itu, penyaluran kredit untuk
komoditas karet meningkat dari 53,82%
(yoy) menjadi 55,53% (yoy).
Grafik 1.28 Perkembangan Kredit
Pertanian
Sumber: Laporan Bank Umum per Lokasi Proyek, diolah
Grafik 1.29 Perkembangan Kredit
Perkebunan Sawit dan Karet
Sumber: Laporan Bank Umum per Lokasi Proyek, diolah
Pada triwulan III 2018, pertumbuhan
sektor pertanian secara keseluruhan
diperkirakan akan meningkat seiring
dengan cuaca yang kondusif untuk panen
tanaman pangan dan perkebunan tahunan.
Faktor tren harga komoditas CPO yang terus
menurun juga diperkirakan dapat
meningkatkan permintaan sektor Pertanian.
Optimisme ini juga terindikasikan oleh
penyaluran kredit sektor pertanian dan
komoditas perkebunan (sawit dan karet) yang
mengalami peningkatan pada awal triwulan
III 2018.
Pada triwulan II 2018, pertumbuhan
industri pengolahan meningkat dari 2,31%
(yoy) menjadi 3,50% (yoy). Berdasarkan
subsektornya, pertumbuhan industri
pengolahan terutama bersumber dari
aktivitas industri makanan dan minuman dan
industri kimia. Industri makanan dan
minuman salah satunya dipengaruhi oleh
peningkatan produksi CPO. Sementara itu,
industri kima didorong oleh subusaha pupuk
yang permintaannya meningkat sejalan
dengan perbaikan pertanian. Percepatan
pertumbuhan di sektor ini tercermin oleh
SKDU terkait Kegiatan Usaha Industri
Pengolahan yang meningkat dari -3%
menjadi 5%.
Pertumbuhan diperkirakan disebabkan oleh
terpenuhinya pasokan bahan baku yang
sejalan dengan perbaikan kinerja pertanian.
Perkembangan Ekonomi Makro Daerah
16
Intensnya aktivitas investasi pelaku usaha
dalam rangka menjaga peralatan/mesin
produksi ditengah peningkatan permintaan
menjelang lebaran diperkirakan menopang
akselerasi industri pengolahan lebih lanjut.
Kenaikan utilitasi kapasitas serta investasi di
industri pengolahan tercermin oleh
peningkatan likert scale hasil liaison Kantor
Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera
Utara untuk indikator kapasitas utilitasi dan
investasi.
Grafik 1.30 SKDU Industri Pengolahan
Sumber: Likert Scale Liasion Bank Indonesia, diolah
Grafik 1.31 Likert Scale Kapasitas Utilisasi
dan Investasi
Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara, diolah
Grafik 1.32 Perubahan Inventory
Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara, diolah
Pertumbuhan industri pengolahan juga
didukung oleh penggunaan stok/inventori
perusahaan. Pembiayaan industri pengolahan
di Sumatera Utara pada triwulan II 2018
bersumber dari PMDN. Total realisasi PMDN
industri karet dan industri kimia dasar pada
triwulan berjalan tercatat sebesar Rp520
triliun, atau 43,5% dari total realisasi PMDN
di triwulan berjalan. Selanjutnya, penyaluran
kredit industri pengolahan relatif tumbuh
melambat dari 10,02% (yoy) menjadi 7,90%
(yoy).
Grafik 1.33 Perkembangan Kredit Industri
Pengolahan
Sumber: Laporan Bank Umum per Lokasi Proyek, diolah
Memasuki triwulan III 2018, kinerja
industri pengolahan diperkirakan akan
meningkat seiring dengan peningkatan
bahan baku, terutama untuk kelapa sawit
dan karet dengan cuaca yang mendukung.
Namun demikian, permintaan dari pasar
global diperkirakan lebih terbatas
dipengaruhi oleh perlambatan industri
manufaktur di beberapa negara mitra
dagang. Hal ini tercermin oleh indeks
Manufacturing PMI Tiongkok, Jepang, dan
Amerika Serikat yang turun pada awal
triwulan III 2018.
Perkembangan Ekonomi Makro Daerah
17
Sektor konstruksi di triwulan II 2018
mengalami perlambatan dari 6,87% (yoy)
menjadi 5,95% (yoy). Hal ini diperkirakan
dipengaruhi oleh penyerapan belanja modal
pemerintah daerah yang belum optimal.
Belum optimalnya belanja modal ini terkait
dengan proses pelelangan yang cukup
panjang dan konstruksi pembangunan atau
perbaikan jalan dan jembatan yang akan
mulai pada Juli 20184. Selain itu,
berkurangnya hari jam kerja sepanjang
periode Ramadhan dan HBKN Idul Fitri
mengakibatkan pertumbuhan sektor
konstruksi melambat. Perlambatan kinerja
konstruksi tercermin oleh penyaluran kredit
yang turun dari 31,18% (yoy) menjadi
14,69% (yoy). Selain itu, rata-rata penjualan
semen juga terkontraksi dari 4,62% (yoy)
menjadi 1,13% (yoy).
Grafik 1.34 Penyaluran Kredit Konstruksi
Sumber: Laporan Bank Umum per Lokasi Proyek, diolah
4 Hasil Focus Group Discussion dengan OPD OPD
terkait.
Grafik 1.35 Penjualan Semen
Sumber: Asosiasi Semen Indonesia, diolah
Pada triwulan III 2018, kinerja sektor
konstruksi diprediksi akan meningkat
seiring beberapa kontrak pengerjaan
pembangunan Pemerintah Daerah yang
mulai berjalan di semester ke II. Perbaikan ini
diperkirakan juga diduk oleh peningkatan
penyerapan DAK Fisik dari Pemerintah Pusat
dan terus berlanjutnya proyek strategis
nasional di Sumatera Utara
Di triwulan II 2018, kinerja sektor
perdagangan tumbuh pesat dari 4,44%
(yoy) menjadi 6,02% (yoy) ditopang oleh
tingginya konsumsi rumah tangga.
Kenaikan upah minimum di awal tahun serta
pembagian THR mendorong geliat aktivitas
konsumsi masyarakat menjelang lebaran.
Peningkatan kinerja sektor pertanian dan
industri pengolahan dipekirakan juga
Perkembangan Ekonomi Makro Daerah
18
mendorong aktivitas perdagangan lebih
lanjut lagi. Akselerasi sektor perdagangan
tercermin oleh SKDU yang menyatakan
realisasi kegiatan usaha perdagangan, hotel,
dan restoran pada triwulan II 2018
mengalami akselerasi menjadi 2% dari 0%
pada triwulan sebelumnya.
Grafik 1.36 SKDU Kegiatan Usaha
Perdagangan, Hotel dan Restoran
Sumber: SKDU Bank Indonesia, diolah
Pembiayaan untuk sektor perdagangan juga
tumbuh membaik dari -1,2% (yoy) menjadi
6,04% (yoy). Hal ini mengindikasikan
kedepannya sektor perdagangan akan
semakin aktif.
Grafik 1.37 Penyaluran Kredit Perdagangan
Sumber: Laporan Bank Umum per Lokasi Proyek, diolah
Memasuki triwulan III 2018, aktivitas
perdagangan diperkirakan akan terbatas
setelah periode Ramadhan dan HBKN Idul
Fitri. Namun demikian, pengoperasian Seksi I
Jalan Tol Medan Kualaanamu Tebing
Tinggi serta rencana peresmian Pelabuhan
Kuala Tanjung diharapkan dapat
meningkatkan konektivitas sehingga
memperlancar arus distribusi barang dan jasa.
Ditengah perbaikan kinerja industri
pengolahan dan perdagangan, kinerja sektor
transportasi dan pergudangan mengalami
perlambatan dari 7,31% (yoy) menjadi
6,78% (yoy). Perlambatan pertumbuhan
tersebut bersumber dari subsektor angkutan
darat dan pergudangan serta jasa penunjang
angkutan, pos, dan kurir. Sektor transportasi
dan pergudangan kurang optimal
dipengaruhi oleh berkurangnya hari kerja
pada periode Ramadhan dan Idul Fitri.
Kenaikan biaya logistik pada angkutan darat
serta murahnya biaya tiket pesawat disinyalir
memperlambat pertumbuhan sektor
subsektor angkutan darat.
Pariwisata di Sumatera Utara diperkirakan
meningkat pada triwulan II 2018. Hal ini
terindikasi dari jumlah penumpang angkutan
udara domestik dan mancanegara yang
datang ke Bandara di Sumatera Utara yang
meningkat di triwulan II 2018 (Gambar 1.38).
Selain itu, penumpang angkutan udara yang
berangkat dari Bandara di Sumatera Utara
mengalami penurunan pada periode Lebaran
dan Idul Fitri (Gambar 1.39).
Perkembangan Ekonomi Makro Daerah
19
Grafik 1.38 Perkembangan Penumpang
Angkutan Udara (Berangkat)
Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara, diolah
Grafik 1.39 Perkembangan Penumpang
Angkutan Udara (Datang)
Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara, diolah
Pada triwulan III 2018, sektor transportasi
dan pergudangan diperkirakan tetap tumbuh
meski terbatas. Pertumbuhan diprakirakan
melambat pasca lebaran. Hal ini juga sejalan
dengan kredit transportasi yang mengalami
perlambatan di awal triwulan III 2018.
Grafik 1.40 Perkembangan Bongkar Muat Barang
Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara, diolah
Grafik 1.41 Perkembangan Kredit
Transportasi
Sumber: Laporan Bank Umum Lokasi Proyek, diolah
Perkembangan Ekonomi Makro Daerah
20
Mendorong Pengembangan Pariwisata Daerah melalui Akselerasi
Pengembangan Destinasi Pariwisata Prioritas: Kawasan Strategis
Pariwisata Nasional Danau Toba
Di era globalisasi, Indonesia dihadapkan oleh beberapa tantangan perekonomian, terutama
dari sisi eksternal. Ketidakpastian ekonomi dunia yang tinggi akibat divergensi pertumbuhan
ekonomi global dan eskalasi perang dagang mengakibatkan penurunan perdagangan dunia.
Ditengah itu, harga komoditas ekspor unggulan Indonesia mengalami penurunan di pasar
internasional, kecuali minyak yang yang memiliki kecenderungan meningkat disebabkan masalah
pasokan. Berdasarkan perkembangan tersebut, tren penguatan dollar AS masih berlanjut dan
mendorong modal keluar dari Emerging Market. Tekanan tekanan ini mempengaruhi
pertumbuhan ekonomi dan defisit transaksi berjalan Indonesia ditengah struktur perekonomian
domestik yang belum kuat.
Di Sumatera Utara sendiri, pertumbuhan ekonomi serta kinerja transaksi berjalan
bergantung kepada komoditas utama, yaitu kelapa sawit dan karet. Sejalan dengan
penurunan harga komoditas di pasar global, pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara mengalami
perlambatan. Tren harga komoditas ini juga mempengaruhi kinerja ekspor meskipun transaksi
berjalan masih mengalami surplus. Permintaan juga berisiko menurun seiring dengan kebijakan
kebijakan proteksionisme yang diambil negara mitra dagang serta meningkatnya produk
substitusi, seperti karet sintesis dan minyak kedelai. Untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi
dan kinerja neraca transaksi berjalan, diperlukan sumber sumber pertumbuhan ekonomi baru
yang kuat secara fundamental dan memiliki penciptaan nilai tambah yang besar.
Pemerintah telah menetapkan untuk mendorong sektor Pariwisata sebagai sektor unggulan
dalam RPJMN 2015 2019 untuk menjaga pertumbuhan ekonomi serta mengurangi defisit
pada neraca transaksi berjalan. Untuk menstimulus pengembangan sektor Pariwisata,
Pemerintah menetapkan empat destinasi yang menjadi prioritas pembangunan, salah satunya
adalah Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Danau Toba, di Sumatera Utara.
Saat ini, sektor pariwisata di Sumatera Utara terus tumbuh. Pada tahun 2017, jumlah
kunjungan wisman ke Sumatera Utara mencapai 261 ribu orang dengan total belanja wisman
Suplemen 1
Perkembangan Ekonomi Makro Daerah
21
US$631 per kunjungan5. Rata rata lama durasi tinggal (length of stay) adalah 6,01 hari,
sehingga total devisa yang diperoleh Sumatera Utara diperkirakan mencapai US$231 juta di tahun
2017. Berdasarkan data BPS, 53,7% wisman masih berasal dari negara tetangga, Malaysia dan
Singapura.
Gambar 1. Statistik Pariwisata Sumatera Utara
Berdasarkan simulasi yang dilakukan, pembangunan sektor pariwisata mampu memperkuat
perekonomian domestik. Total dari Backward Linkage Forward Linkage (IRIO 2015) mencapai
3,21 menunjukkan pengembangan sektor pariwisata6 dapat memberikan multiplier effect yang
besar bagi perekonomian. Hasil estmasi simulasi menggunakan model Vector Auto Regresif (VAR)
dengan variabel variabel yaitu PDRB akomodasi, makan & minum, Penumpang Pesawat, PDB
Indonesia, dan PDB Dunia menunjukkan bahwa peningkatan jumlah penumpang pesawat
sebesar 1 standar deviasi akan meningkatkan PDRB Sumatera Utara sebesar 0,4%.
Secara garis besar, kondisi akses, atraksi, dan amenitas KSPN Danau Toba masih dalam
tahap pengembangan. Aksesibilitas KSPN Danau Toba terus diperluas melalui percepatan
pembangunan infrastruktur konektivitas. Wisman dapat mencapai Danau Toba melalui Bandara
Internasional Kualanamu dan Bandara Internasional Silangit di Sumatera Utara. Kemudian,
dilanjutkan dengan perjalanan darat melalui Jalur Kualanamu Tebing Tinggi Pematangsiantar
Parapat ataupun Jalur Silangit Parapat. Saat ini, Pemerintah tengah mempercepat
penyelesaian pembangunan Ruas Jalan Tol Sei Rampah Tebing Tinggi, yang merupakan bagian
dari Ruas Jalan Tol Medan Kualanamu Tebing Tinggi, dan ditargetkan mulai beroperasi di
5 Berdasarkan data Badan Pusat Statistik
6 Pendekatan sektor hotel dan restoran sebagai sektor pariwisata.
Perkembangan Ekonomi Makro Daerah
22
awal 2019. Selain itu, Pemerintah juga sedang melakukan feasibility study untuk Ruas Jalan Tol
Tebing Tinggi Pematangsiantar Parapat, berencana memperbaiki jalan lingkar luar dan lingkar
dalam area Danau Toba serta melakukan perbaikan Pelabuhan Penyeberangan Utama di Danau
Toba.
Pemerintah dan stakeholders juga terus mendukung pengembangan KSPN Danau Toba,
melalui peningkatan jumlah maupun kualitas atraksi dalam bentuk objek wisata maupun
event event berskala internasional. Atraksi wisata di Kawasan Danau Toba berfokus pada
wisata alam dan wisata budaya di tiga lokasi utama, yaitu Parapat (Kab. Simalungun), Balige (Kab.
Tobasa), dan Pulau Samosir (Kab. Samsosir). Disamping itu, Badan Pelaksana Otorita Danau Toba
(BPODT) sebagai perpanjangan tangan Pemerintah tengah mengembangkan dua kawasan
Flower Garden
selain atraksi, telah banyak event berskala internasional yang secara rutin dilakukan di kawasan
sekitar Danau Toba seperti Samosir Music International dan Grand Fondo New York. Dalam
mendukung atraksi tersebut, amenitas berupa hotel, restoran, dan kafe telah tersebar di lokasi
lokasi utama tempat wisata. Namun saat ini, hanya 10% dari 277 hotel di kawasan Danau Toba
yang merupakan hotel berbintang.
Melihat kondisi saat ini, masih terdapat ruang untuk mengembangkan KSPN Danau Toba
menjadi salah satu dari 10 Bali Baru di Indonesia. Percepatan pembangunan untuk
meningkatkan aksesibilitas belum diimbangi dengan dukungan transportasi yang memadai.
Untuk itu, diperlukan alternatif moda transportasi umum yang tersertifikasi untuk menuju
ataupun di dalam kawasan Danau Toba. Atraksi wisata dan event internasional belum memiliki
impact signifikan dalam mendatangkan wisatawan mancanegara karena kurangnya promosi dan
amenitas yang mendukung. Kualitas dan kuantitas dari fasilitas pendukung, baik soft
Perkembangan Ekonomi Makro Daerah
23
infrastructure maupun hard infrastructure, juga masih perlu ditingkatkan. Selain jumlah hotel
berbintang yang masih minim, salah satu yang perlu mendapatkan perhatian adalah keterbatasan
restoran halal dan ibadah muslim di kawasan ini. Hal ini menjadi penting karena pangsa terbesar
wisman yang datang ke Sumatera Utara berasal dari Malaysia yang mayoritas penduduknya
adalah muslim. Untuk mendukung kemajuan pariwisata Kawasan Danau Toba juga dibutuhkan
tenaga kerja yang lebih berdaya saing. Sementara, ketersediaan sekolah dan akademi pariwisata
di Sumatera Utara belum diimbangi oleh kualitas tenaga kerja yang merata.
Kedepan, diperlukan upaya upaya pengembangan pariwisata dari sisi penguatan
Aksesibilitas, Atraksi dan Amenitas (3A) serta peningkatan jumlah kunjungan dan belanja
wisatawan mancanegara (wisman). Salah satu quick win yang dapat dilakukan adalah
mengikuti bidding untuk menjadi penyelenggara event event internasional. Selain itu, dalam
jangka pendek, atraksi atraksi dari setiap kabupaten di Kawasan Danau Toba dapat direvitalisasi
dan diintegrasikan untuk memperpanjang length of stay wisatawan. Lebih lanjut, wisata di
Kawasan Danau Toba juga dapat dikonsolidasikan dengan beberapa tempat wisata lain di
Sumatera Utara seperti Tangkahan, Bukit Lawang, dan lainnya. Integrasi ini tentunya perlu
didukung dengan kualitas dan kuantitas transportasi umum yang terstandarisasi serta
peningkatan dari sisi fasilitas pendukung, seperti restoran dan sarana prasana umum. Dalam
jangka dekat, beberapa langkah yang telah disiapkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara
untuk mendorong daya tarik wisatawan diantaranya melalui (i) memperbanyak kegiatan family
trip untuk mendorong jumlah wisatawan mancanegara yang sebagian besar berasal dari Malaysia
dan Tiongkok; (ii) Melakukan promosi aktif luar negeri; (iii) Kerjasama dengan industri pariwisata
lokal; dan (iv) Asistensi kesiapan pelaksanaan event di 8 kabupaten dengan APPARA (Asosiasi
Penyelenggara Acara/asosiasi EO).
Selanjutnya, pariwisata dapat dipromosikan melalui jaringan diaspora Indonesia maupun jaringan
berbasis teknologi yang lebih beragam dan efektif. Rencana pengembangan yang dimiliki BPODT
perlu didukung dengan meningkatkan kesadaran serta partisipasi masyarakat. Pemerintah dan
stakeholders perlu terus menanamkan pemahaman budaya sadar wisata kepada masyarakat
tanpa merubah local wisdom. Lebih lanjut, diperlukan pelatihan vokasi atau training dengan
orientasi pariwisata yang bekerjasama dengan pelaku usaha, sehingga kualitas tenaga kerja
sesuai dengan ekspektasi industri. Selain sebagai tenaga kerja, keterlibatan masyarakat dapat
dilakukan melalui pemberdayaan UMKM. Dengan demikian, pengembangan KSPN Danau Toba
tidak hanya menjawab tantangan perekonomian, tetapi juga dapat meningkatkan kesejahteraan
masyarakat.
Perkembangan Ekonomi Makro Daerah
24
KEUANGAN PEMERINTAH
25
BAB 2 KEUANGAN PEMERINTAH
Anggaran Belanja dan Transfer pemerintah di Sumatera Utara secara total mencapai Rp81,1 triliun
pada tahun 2018. APBD Kabupaten/Kota merupakan kontributor terbesar dengan pangsa 48,18%.
Pada semester I tahun 2018, realisasi anggaran pemerintah di Sumatera Utara mencapai 30,6%
dari pagu anggaran.
TAMAN BUNGA, SIMALEM RESORT
KEUANGAN PEMERINTAH
26
2.1 Gambaran Umum
Anggaran Belanja dan Transfer pemerintah di
Sumatera Utara secara total mencapai Rp81,1
triliun pada tahun 2018. APBD
Kabupaten/Kota merupakan kontributor
terbesar dengan pangsa 48,18%. Pada
semester I tahun 2018, realisasi anggaran
pemerintah di Sumatera Utara mencapai
30,6% dari pagu anggaran.
Pada tahun 2018, pagu anggaran belanja
daerah Sumatera Utara secara agregat7
mengalami penurunan menjadi sebesar
Rp81,19 triliun, atau turun (3,64%)
dibandingkan pagu anggaran tahun 2017
yaitu sebesar Rp84,27 triliun. Pagu anggaran
belanja daerah paling besar didominasi oleh
anggaran belanja 31 kabupaten/kota dengan
pangsa 48,18% atau sebesar Rp38,36 triliun.
Kemudian disusul oleh pagu APBN dengan
pangsa 36,38% atau sebesar Rp28,96 triliun,
serta pagu anggaran belanja provinsi dengan
pangsa 15,44% atau sebesar Rp12,29 triliun.
Dari sisi realisasi, pada triwulan II 2018 belanja
daerah Sumatera Utara secara agregat sebesar
30,6% dari pagu.
2.2 APBD Provinsi Sumatera
Utara
Pagu anggaran pendapatan pada APBD
Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 sejak
7 Belanja daerah agregat mencakup belanja provinsi,
belanja kabupaten/kota, dan APBN
tiga tahun terakhir terus mengalami
peningkatan. Pada tahun 2018, pagu
anggaran pendapatan meningkat 7,1%
dibandingkan tahun 2017 menjadi sebesar
Rp13,03 triliun yang didorong oleh
peningkatan pagu anggaran pendapatan asli
daerah sebesar 16,4% menjadi sebesar
Rp5,73 triliun. Adapun pagu anggaran
pendapatan APBD Provinsi Sumatera Utara
tahun 2018 didominasi oleh pagu anggaran
pendapatan transfer sebesar 59,5%.
Sejalan dengan peningkatan pagu anggaran
pendapatan, pagu anggaran belanja pada
APBD Provinsi Sumatera Utara mengalami
peningkatan sebesar 11,2% dibanding tahun
2017 menjadi sebesar Rp12,29 triliun.
Kelompok pagu anggaran belanja yang
mengalami peningkatan paling tinggi yaitu
belanja operasi sebesar 15,5%. Peningkatan
ini didorong oleh peningkatan belanja barang
dan jasa sebesar 16,9% yang merupakan
pangsa ketiga terbesar dalam belanja operasi
(24,4%). Belanja operasi masih menjadi
pangsa terbesar anggaran belanja Pemerintah
Provinsi Sumatera Utara sebesar 84,0%.
KEUANGAN PEMERINTAH
27
Grafik 2.1 Perkembangan APBD Provinsi Sumatera Utara (dalam Miliar Rp)
Sumber : BPKAD Provinsi Sumatera Utara
Tabel 2.1 Rincian Anggaran & Realisasi Pendapatan APBD Provinsi Sumatera Triwulan II
2018
Sumber : BPKAD Sumatera Utara
PENDAPATAN 12,170.6 4,395.3 36.1% 13,037.5 6,458.6 49.5%
PENDAPATAN ASLI DAERAH 4,925.6 2,347.6 47.7% 5,732.4 2,565.1 44.7%
Pendapatan Pajak Daerah 4,486.8 2,034.4 45.3% 5,214.9 2,268.4 43.5%
Pendapatan Retribusi Daerah 34.0 15.0 44.2% 37.6 43.4 115.4%
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan277.5 178.7 64.4% 318.4 185.4 58.2%
Lain-lain PAD yang Sah 127.4 119.5 93.8% 161.5 68.0 42.1%
PENDAPATAN TRANSFER 7,235.4 1,783.0 24.6% 7,295.6 3,888.9 53.3%
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 7,235.4 1,783.0 24.6% 7,295.6 3,888.9 53.3%
- Dana Bagi Hasil Pajak 543.0 298.1 54.9% 530.3 190.0 35.8%
- Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam 24.9 9.1 36.5% 53.9 19.9 36.9%
- Dana Alokasi Umum 2,638.7 1,454.5 55.1% 2,629.2 1,533.7 58.3%
- Dana Alokasi Khusus 4,028.8 21.3 0.5% 4,082.1 2,145.2 52.6%
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya 0.0 - 0.0 0.0 -
- Dana Penyesuaian 0.0 0.0 - 0.0 0.0 -
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 9.5 264.7 2776.4% 9.5 4.6 48.4%
- Pendapatan Hibah 9.5 254.9 2674.0% 9.5 4.6 48.4%
- Pendapatan Lainnya 0.0 9.8 - 0.0 0.0 -
APBD
(miliar Rp)
URAIAN
2017 2018
Realisasi Tw II
(miliar Rp) % Realisasi
APBD
(miliar Rp)
Realisasi Tw II
(miliar Rp) % Realisasi
KEUANGAN PEMERINTAH
28
2.2.1 Anggaran Pendapatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018
Seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah
yang telah berjalan dengan baik, maka pagu
anggaran pendapatan pada APBD Provinsi
Sumatera Utara tahun 2018 juga mengalami
peningkatan sebesar 7,1%. Dari beberapa
tahun terakhir, peningkatan pagu anggaran
paling tinggi terjadi pada tahun 2017 yaitu
sebesar 23,4% dibandingkan peningkatan
rata-rata 5 tahun terakhir sebesar 10,1%.
Peningkatan pagu anggaran pendapatan
utamanya bersumber dari Pendapatan Asli
Daerah (PAD) sebesar 16,4% dari Rp4,92
triliun menjadi sebesar Rp5,73 triliun.
Sementara kenaikan pendapatan asli daerah
bersumber dari pendapatan pajak daerah dan
pendapatan hasil pengelolaan kekayaan
daerah, yang merupakan kontributor utama
pendapatan asli daerah dengan total pangsa
sebesar 96,5% dari pagu pendapatan daerah.
Disaat target PAD oleh Pemerintah Provinsi
meningkat, sumber pendapatan dari transfer
Pemerintah Pusat pada tahun 2018 hanya
tumbuh 0,5% dibandingkan tahun
sebelumnya. Komponen yang mengalami
peningkatan adalah Dana Bagi Hasil SDA yang
meningkat 116,3% (yoy) dari tahun 2017.
Sementara komponen Dana Bagi Hasil Pajak
dan Dana Alokasi Umum tercatat menurun
8 DOF merupakan skala interval derajat desentralisasi fiscal untuk menunjukkan
kemampuan keuangan daerah yang dihitung berdasarkan perbandingan PAD
terhadap Total Pendapatan Daerah (TPD).
masing-masing sebesar -2,3% (yoy) dan -
0,4% (yoy).
Peningkatan target PAD mendorong
meningkatnya Derajat Otonomi Fiskal (DOF)8
Provinsi Sumatera Utara (Pagu) yang
mengalami peningkatan dari tahun 2017
sebesar 40,5% menjadi 44,0% pada pagu
APBD Provinsi tahun 2018. Hal ini merupakan
pertama kalinya DOF meningkat sejak 5 tahun
terakhir yang selalu turun. Hal ini sejalan
dengan optimisme pemerintah daerah akan
penerimaan pajak daerah sehubungan
dengan pelaksanaan Pilkada serentak pada
tahun 2018, terutama terkait pendapatan
pajak daerah dari sektor jasa.
Grafik 2.2 Perkembangan DOF APBD
Provinsi Sumatera Utara
Sumber : BPKAD Sumatera Utara
KEUANGAN PEMERINTAH
29
Sumber utama PAD di Provinsi Sumatera
Utara berasal dari pendapatan pajak daerah
dengan pangsa 91,0% terhadap PAD dan
40,0% terhadap total target pendapatan
Provinsi Sumatera Utara. Target pendapatan
pajak daerah untuk Provinsi Sumatera Utara
berangsur-angsur meningkat seiring dengan
optimisme terhadap perekonomian daerah
dan kooperasi pelaku usaha untuk membayar
pajak.
2.2.2 Realisasi Pendapatan Provinsi
Sumut
Realisasi pendapatan APBD Provinsi
Sumatera Utara pada semester pertama
2018 meningkat signifikan dibandingkan
tahun sebelumnya. Sampai dengan semester
I 2018, realisasi pendapatan Provinsi Sumut
mencapai 49,5% dari pagu, meningkat dari
tahun sebelumnya yang baru mencapai
36,1%. Peningkatan penerimaan pemerintah
diperkirakan dampak pelaksanaan Pilkada
yang telah berlangsung pada bulan Juni yang
menyumbang cukup banyak pajak dan
retribusi khususnya dari sektor LNPRT.
Realisasi pendapatan Pemerintah Provinsi
pada triwulan laporan didorong oleh
peningkatan realisasi Pendapatan Transfer
Pemerintah Pusat sebesar 53,3% (Rp3,88
triliun), sementara realisasi pada periode yang
sama di tahun sebelumnya mencapai 24,6%
(Rp1,78 triliun). Selanjutnya realisasi PAD
tercatat sedikit lebih rendah dibandingkan
periode yang sama pada tahun 2017
Grafik 2.4 Persentase Realisasi Pendapatan
pada APBD Provinsi Sumatera Utara
Sumber : BPKAD Sumatera Utara
Grafik 2.5 Pangsa Realisasi Pendapatan
pada APBD Provinsi Sumatera Utara
Sumber : BPKAD Sumatera Utara
Pendapatan Asli Daerah
Realisasi PAD di triwulan II 2018 melambat
dibandingkan periode yang sama pada
Grafik 2.3 Proporsi Anggaran PAD
Provinsi Sumatera Utara
Sumber : BPKAD Sumatera Utara
KEUANGAN PEMERINTAH
30
tahun sebelumnya. Pada triwulan II 2018
realisasi PAD mencapai 44,7% dari target
atau sebesar Rp2,56 triliun, sedikit lebih
rendah dibandingkan realisasi periode yang
sama pada tahun sebelumnya yang mencapai
47,7% dari target. Meskipun demikian, secara
nominal realisasi PAD triwulan laporan lebih
tinggi dibandingkan nominal realisasi tahun
sebelumnya yang mencapai Rp2,34 triliun.
Pendapatan pajak daerah merupakan
penyumbang utama PAD Provinsi Sumatera
Utara (pangsa sebesar 91,0%) pada tahun ini.
Realisasi pendapatan pajak daerah sedikit
melambat dari 45,3% pada triwulan II
2017 menjadi 43,5% pada triwulan II
2018. Perlambatan disebabkan melambatnya
pemasukan pajak reklame karena banyak
objek reklame yang sudah tidak berlaku masa
izinnya (tidak diperpanjang) sehingga tidak
dapat dipungut pajaknya. Realisasi
pendapatan pajak daerah Provinsi Sumatera
Utara utamanya masih ditopang oleh Pajak
Kendaraan Bermotor (PKB), dan Pajak Bahan
Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air
Permukaan Umum (APU), pajak Bea Balik
Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
Beberapa strategi yang diterapkan untuk
meningkatkan pendapatan pajak daerah yaitu
sensus kendaraan bermotor, peningkatan
layanan pembayaran PKB melalui
implementasi e-Samsat, Samsat Masuk
Kampung, serta insentif berupa diskon denda
untuk menarik minat masyarakat membayar
pajak.
Perlambatan realisasi pendapatan yang
signifikan juga terjadi pada lain-lain PAD yang
Sah yaitu melambat menjadi sebesar 42,1%
lebih disebabkan realisasi penerimaan
komponen lain-lain PAD yang Sah melampaui
target yang ditetapkan Pemda. Pada triwulan
II 2017 realisasi penerimaan jasa giro, denda
pajak kendaraan bermotor, dan pendapatan
Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) telah
hampir mencapai target Pemerintah sebesar
93,8%.
Grafik 2.6 % Realisasi Komponen PAD
Triwulan II 2018
Sumber : BPKAD Sumatera Utara
Pendapatan Transfer
Pendapatan Transfer terdiri atas pendapatan
transfer pemerintah pusat dan pendapatan
transfer pemerintah pusat lainnya (dana
penyesuaian). Pada tahun 2018, Pemerintah
Provinsi Sumatera Utara hanya
mengalokasikan anggaran pendapatan
transfer untuk transfer pemerintah pusat.
Berbeda dengan realisasi PAD, realisasi
pendapatan transfer pada semester pertama
2018 meningkat signifikan dibandingkan
periode yang sama pada tahun 2017. Realisasi
pendapatan transfer mencapai 53,3%
KEUANGAN PEMERINTAH
31
didorong oleh realisasi Dana Alokasi Khusus
(DAK) yang terealisasi 52,5% dari pagu atau
55,2% dari total realisasi pendapatan transfer
Pemerintah Pusat pada triwulan II 2018.
Realisasi DAK pada triwulan laporan jauh lebih
tinggi dibandingkan realisasi pada triwulan II
2017 yang hanya mencapai 0,5% dari pagu.
DAK merupakan komponen pendapatan
transfer terbesar dengan pangsa sebesar
55,6%. Salah satu hal yang menyebabkan
peningkatan realisasi DAK adalah realisasi
Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
yang terjadwal. Sesuai UU No 23 Tahun 2014
tentang Pemerintah Daerah, beberapa urusan
pemerintah yang berkaitan dengan pelayanan
dasar meliputi pendidikan, kesehatan,
pekerjaan umum dan tata ruang, perumahan
rakyat dan kawasan pemukiman,
perlindungan masyarakat dan dana sosial,
beralih kewenangannya pada pemerintah
pusat. Berdasarkan hal tersebut, DAK Provinsi
Sumatera Utara mayoritas dialokasikan
sebagai Dana Bantuan Operasional Sekolah
(BOS)-DAK Non Fisik. Sementara realisasi
Dana Alokasi Umum (DAU) pada triwulan II
2018 sedikit meningkat dibandingkan dengan
periode yang sama pada tahun sebelumnya
dari 55,1% menjadi 58,3%.
Grafik 2.7 Persentase Realisasi Komponen
Pendapatan Transfer Pemerintah
Sumber : BPKAD Provinsi Sumatera Utara
Selanjutnya, Lain-Lain Pendapatan Daerah
yang Sah berkontribusi terhadap realisasi
pendapatan daerah triwulan II 2018 sebesar
0,1% atau Rp4,6 miliar. Realisasi pos Lain-Lain
Pendapatan Daerah yang Sah pada triwulan
laporan masih merupakan realisasi
pendapatan hibah.
Grafik 2.8 Proporsi Realisasi Komponen
Pendapatan Transfer Pemerintah Tahun
2018
Sumber : BPKAD Provinsi Sumatera Utara
KEUANGAN PEMERINTAH
32
Tabel 2.2 Rincian Anggaran & Realisasi Belanja pada APBD Provinsi Sumatera Tahun 2018
Sumber : BPKAD Sumatera Utara
2.2.3 Anggaran Belanja Provinsi Sumatera Utara
Pagu anggaran belanja dan transfer pada
APBD Provinsi Sumatera Utara tahun 2018
mencapai Rp12,29 triliun, meningkat
11,2% (yoy) dari tahun 2017. Peningkatan
ini utamanya bersumber dari peningkatan
pagu anggaran belanja operasi mencapai
15,5% (yoy). Selanjutnya disusul oleh
peningkatan pagu anggaran belanja tak
terduga sebesar 241,3% (yoy). Sementara,
pagu anggaran belanja modal dan transfer
mengalami penurunan dibandingkan periode
yang sama di tahun sebelumnya. Anggaran
belanja modal turun 9,5% dibandingkan
tahun sebelumnya sementara anggaran
transfer turun 20,4%.
Komponen terbesar pagu anggaran belanja
pada APBD Provinsi Sumatera Utara berasal
dari belanja operasi yang mencapai pangsa
84,02% atau sebesar Rp10,32 triliun dari
total anggaran belanja dan tumbuh 15,5%
dibandingkan tahun 2017. Kenaikan tertinggi
komponen anggaran belanja operasi
disebabkan oleh peningkatan yang cukup
signifikan pada belanja pegawai yang
mencapai Rp3,59 triliun atau meningkat
13,80% dari tahun 2017. Peningkatan
tersebut didorong oleh peningkatan
komponen tunjangan kesejahteraan pegawai
disamping merupakan penyesuaian belanja
pegawai terhadap tingkat inflasi tahunan.
Grafik 2.9 Proporsi Anggaran Belanja pada
APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018
Sumber : BPKAD Provinsi Sumatera Utara
BELANJA 11,055.30 3,204.42 28.99% 12,290.33 4,342.76 35.33%
BELANJA OPERASI 8,937.36 3,180.50 35.59% 10,325.90 4,316.27 41.80%
-Belanja Pegawai 3,159.24 1,437.00 45.49% 3,594.92 1,612.55 44.86%
-Belanja Barang dan Jasa 2,155.46 281.60 13.06% 2,520.52 335.07 13.29%
-Belanja Hibah 3,620.21 1,461.90 40.38% 3,621.01 2,368.66 65.41%
-Belanja Bantuan Sosial 0.00 0.00 0.00% 589.44 0.00 0.00%
-Bantuan Keuangan 2.44 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00%
BELANJA MODAL 2,099.19 23.32 1.11% 1,900.43 26.22 1.38%
-Belanja Modal Tanah 12.61 0.00 0.00% 36.35 0.00 0.00%
-Belanja Modal Peralatan dan Mesin 348.42 21.00 6.03% 322.41 13.67 4.24%
-Belanja Modal Gedung dan Bangunan 545.88 0.02 0.00% 305.69 11.53 3.77%
-Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan 1,165.79 1.70 0.15% 1,117.33 0.00 0.00%
-Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 26.48 0.60 2.27% 118.65 1.02 0.86%
BELANJA TAK TERDUGA 18.75 0.60 3.20% 64.00 0.27 0.42%
-Belanja Tak Terduga 18.75 0.60 3.20% 64.00 0.27 0.42%
TRANSFER 1,982.46 1,190.60 60.06% 1,577.21 1,037.33 65.77%
TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN 1,982.46 1,190.60 60.06% 1,577.21 1,037.33 65.77%
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER 13,037.76 4,395.02 33.71% 13,867.54 5,380.09 38.80%
APBD
(miliar Rp)
URAIAN
2017
Realisasi Tw II
(miliar Rp) % Realisasi
2018
APBD
(miliar Rp)
Realisasi Tw II
(miliar Rp) % Realisasi
KEUANGAN PEMERINTAH
33
2.2.4 Realisasi Belanja Provinsi Sumatera
Utara
Realisasi belanja dan transfer Provinsi
Sumatera Utara sampai dengan Semester I
2018 mencapai Rp 5,38 triliun atau 38,8%
dari pagu anggaran. Realisasi anggaran
belanja dan transfer Provinsi Sumatera Utara
meningkat dibandingkan periode yang sama
tahun 2017 yang mencapai 5,1%. Secara
nominal realisasi belanja pemerintah provinsi
meningkat 35,5% (yoy) dibandingkan tahun
sebelumnya yang disebabkan realisasi belanja
hibah yang meningkat 62,0% (yoy) dimana
sebagian besar merupakan dana pelaksanaan
Pilkada serentak yang khususnya yang
diberikan kepada KPUD. Selanjutnya realisasi
belanja modal aset tetap lainnya tumbuh
70,5% (yoy) dari realisasi tahun sebelumnya
dari Rp0,6 miliar menjadi Rp1,0 miliar pada
semester I 2018. Namun demikian realisasi
belanja modal dan aset tetap lainnya pada
triwulan II 2018 baru mencapai 0,86% dari
pagu anggaran belanja.
Belanja Operasi
Belanja Operasi merupakan komponen
yang paling besar menyerap anggaran
belanja pada APBD Provinsi Sumatera
Utara. Pada triwulan II tahun 2018, porsi
realisasi belanja operasi mencapai 99,3%
terhadap anggaran belanja yang telah
terserap sebanyak Rp4,3 triliun atau 41,8%
terhadap pagu anggaran belanja. Kontributor
utama dari belanja operasi merupakan belanja
hibah dan belanja pegawai. Porsi realisasi
belanja hibah mencapai 54,8% sementara
belanja pegawai memiliki pangsa 37,3%
terhadap total realisasi belanja operasi pada
triwulan II 2018. Belanja pegawai berhasil
direalisasikan sebesar Rp1,6 triliun atau
44,8% pada triwulan II 2018. Selanjutnya,
realisasi belanja hibah pada triwulan II 2018
sebesar Rp2,3 triliun atau 65,4% dari pagu
yang sebagian besar merupakan dana
pelaksanaan Pilkada serentak pada bulan Juni
yang dikucurkan untuk KPUD (Komisi
Pemilihan Umum Daerah).
Komponen belanja operasi dengan realisasi
paling rendah sepanjang triwulan II 2018
yaitu belanja barang dan jasa dengan
realisasi Rp335 miliar atau 13,2% terhadap
pagu anggaran. Namun demikian secara
nominal realisasi belanja barang dan jasa
meningkat sebesar 19,0% dibanding periode
yang sama pada tahun 2017 (Rp281,6 miliar).
Realisasi belanja barang dan jasa belum
mencapai target antara lain akibat adanya
penyiapan administrasi dokumen,
pelaksanaan tender tidak tepat waktu, serta
pekerjaan yang tidak selesai pada waktunya.
Grafik 2.10 Persentase Realisasi Komponen
Belanja Operasi Triwulan II 2018
Sumber : BPKAD Provinsi Sumatera Utara
KEUANGAN PEMERINTAH
34
Grafik 2.11 Proporsi Realisasi Komponen
Belanja Triwulan II 2018
Sumber : BPKAD Provinsi Sumatera Utara
Belanja Modal
Pada triwulan II 2018, realisasi belanja
modal dan belanja tak terduga Pemerintah
Provinsi Sumatera Utara masih sangat
rendah, masing-masing sebesar 1,4% dan
0,4%. Secara umum hal ini disebabkan proses
pengadaan yang membutuhkan waktu
persiapan administrasi yang cukup serta
anggaran belanja modal umumnya baru dapat
direalisasikan jika pelaksanaan proyek telah
diselesaikan hingga batasan tertentu,
sehingga pada triwulan laporan belum
terdapat realisasi anggaran belanja modal.
2.3 APBN Provinsi Sumatera
Utara
Alokasi belanja APBN di Provinsi Sumatera
Utara pada tahun 2018 relatif sama
dibandingkan anggaran tahun sebelumnya.
Alokasi APBN untuk Provinsi Sumatera Utara
pada tahun 2018 sebesar Rp29,48 triliun,
relatif sama dengan pagu alokasi APBN di
tahun 2017 sebesar Rp29,40 triliun.
Peningkatan pagu terjadi pada anggaran
belanja pegawai dan belanja barang
sementara pagu anggaran lainnya seperti
Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Dana
Desa menurun pada tahun 2018. Berdasarkan
fungsinya, anggaran belanja APBN
berdasarkan fungsi Ekonomi menurun dari
awalnya sejumlah Rp7,89 triliun menjadi
Rp7,43 triliun pada tahun 2018. Sementara di
sisi lain anggaran belanja untuk fungsi
Keamanan dan Ketertiban meningkat 7,7%
(yoy) yang merupakan langkah pemerintah
untuk mengamankan jalannya Pilkada
serentak pada Juni 2018.
KEUANGAN PEMERINTAH
35
Tabel 2.3 Realisasi APBN Tahun 2018
Sumber : DJPbN Kantor Wilayah Provinsi Sumatera Utara
2.3.1 Anggaran Belanja APBN di Provinsi Sumatera Utara Triwulan II 2018
Grafik 2.12 Pangsa APBN 2017 & 2018 Berdasarkan
Jenis Belanja
Sumber : DJPbN Kantor Wilayah Provinsi Sumatera Utara
Pada tahun 2018, anggaran belanja
APBN di Provinsi Sumatera Utara relatif
tidak berubah dibandingkan anggaran
tahun 2017. Pos anggaran yang
mengalami peningkatan adalah anggaran
belanja pegawai dan barang dengan
mengkompensasi anggaran belanja lainnya
yakni anggaran belanja modal, bantuan
sosial, DAK fisik dan dana desa.
Pagu anggaran belanja modal yang
merupakan pangsa terbesar ketiga (21,2%)
dari anggaran belanja APBN tercatat
menurun dari Rp6,98 triliun pada tahun
2017 menjadi Rp6,25 triliun pada tahun
Pagu Pagu
Miliar Rp Miliar Rp % Pagu Miliar Rp Miliar Rp % Pagu
Belanja Pegawai 8,041 3,410 42.4% 8,107 3,740 46.1%
Belanja Barang 6,287 1,966 31.3% 7,976 2,217 27.8%
Belanja Modal 6,989 1,537 22.0% 6,250 1,377 22.0%
Belanja Bantuan Sosial 69 9 13.6% 21 6 29.2%
Dana Alokasi Khusus Fisik 3,825 1,002 26.2% 3,252 79 2.4%
Dana Desa 4,198 2,311 55.0% 3,880 2,264 58.4%
Total 29,408 10,235 34.8% 29,486 9,684 32.8%
Pelayanan Umum 9,185 3,671 40.0% 9,250 2,822 30.5%
Pertahanan 2,413 1,073 44.5% 2,348 1,182 50.3%
Ketertiban dan Keamanan 3,120 1,398 44.8% 3,363 1,620 48.2%
Ekonomi 7,895 1,882 23.8% 7,439 1,838 24.7%
Lingkungan Hidup 452 107 23.5% 557 155 27.9%
Perumahan dan Fasilitas Umum 547 94 17.2% 676 121 17.9%
Kesehatan 1,069 371 34.7% 1,153 286 24.8%
Pariwisata dan Budaya 13 3 24.2% 76 8 10.5%
Agama 448 151 33.7% 361 158 43.8%
Pendidikan 4,221 1,477 35.0% 4,218 1,485 35.2%
Perlindungan Sosial 45 8 17.4% 44 9 20.1%
Total 29,408 10,235 34.8% 29,486 9,684 32.8%
Kantor Pusat 6,323 1,515 24.0% 6,557 1,591 24.3%
Kantor Daerah 13,389 3,174 23.7% 15,018 5,581 37.2%
Dekonsentrasi 356 73 20.5% 313 93 29.7%
Tugas Pembantuan 493 134 0 467 75 0
Desentralisasi 8,023 1,240 0 7,131 2,343 0
Total 28,583 6,136 21.5% 29,486 9,684 32.8%
Realisasi Tw IIUraian
Berdasarkan Wewenang
2018
Realisasi Tw II
Berdasarkan Jenis Belanja
Berdasarkan Fungsi
2017
KEUANGAN PEMERINTAH
36
2018. Selain itu DAK Fisik yang disalurkan
di Sumatera Utara juga mengalami
penurunan -15% (yoy) dari Rp3,82 triliun
menjadi Rp3,25 triliun. Selanjutnya,
anggaran Dana Desa juga tercatat
mengalami penurunan sebesar 7,65% (yoy)
dibandingkan anggaran tahun 2017.
Berdasarkan fungsinya, fokus belanja
APBN Sumatera Utara juga mengalami
perubahan dalam rangka peningkatan
ketertiban dan keamanan menjelang
Pilkada serentak. Pada tahun 2018,
anggaran ketertiban dan keamanan
mengalami kenaikan tertinggi sebesar 7,8%
(yoy) dibandingkan pagu tahun 2017 atau
naik dari Rp3,12 triliun menjadi Rp3,36
triliun. Hal ini dinilai sebagai langkah
Pemerintah untuk menjaga kelancaran
jalannya Pilkada serentak yang akan
dilaksanakan pada Juni 2018 di 9 wilayah di
Sumatera Utara. Khusus untuk pelaksanaan
Pilkada serentak di Sumut, dana yang
dialokasikan oleh Pemerintah Provinsi
sebesar Rp1,27 triliun dengan alokasi
Rp855 miliar sebagai dana pelaksaaan oleh
KPUD dan Rp273 miliar merupakan dana
pengawasan oleh Bawaslu serta Rp149
Miliar merupakan dana pengamanan.
Grafik 2.13 Pangsa APBN 2017 & 2018 di Daerah
Berdasarkan Jenis Fungsi
Sumber : DJPbN Kantor Wilayah Provinsi Sumatera Utara
2.3.2 Realisasi Belanja APBN di Provinsi
Sumatera Utara
Secara kumulatif, realisasi belanja APBN
Sumatera Utara sampai Semester I 2018
mencapai 32,8% atau Rp9,68 triliun dari
total pagu anggaran sebesar Rp29,40
triliun. Realisasi ini sedikit lebih rendah
dibandingkan realisasi belanja APBN
triwulan II tahun 2017 yang mencapai
34,8% dari total pagu 29,40 triliun.
Berdasarkan jenis belanja, realisasi
anggaran belanja pada semester pertama
2018 didorong oleh peningkatan realisasi
dana desa dan belanja pegawai. Pada
triwulan II tahun 2017, realisasi belanja
dana desa mencapai 55,0%, namun pada
triwulan II tahun 2018 realisasi belanja dana
desa mencapai 58,1% (Rp2,26 triliun)
terhadap pagu anggaran. Hal ini
menunjukkan pelaporan
pertanggungjawaban dana desa di
beberapa daerah dapat diselesaikan sesuai
jadwal sehingga dana desa dapat
direalisasikan lebih cepat.
KEUANGAN PEMERINTAH
37
Sementara realisasi belanja pegawai pada
triwulan II 2018 mencapai 46,1% (Rp3,74
triliun) lebih tinggi dibandingkan periode
yang sama pada tahun sebelumnya yang
mencapai 42,4%. Peningkatan ini
dipengaruhi realisasi Tunjangan Hari Raya
PNS yang direalisasikan pada bulan Juni
lebih awal dari realisasi tahun sebelumnya.
Peningkatan realisasi belanja pegawai juga
disebabkan oleh reorganisasi dan
pemenuhan beberapa fungsi jabatan pada
struktur kementerian di daerah.
Di sisi lain, pos belanja yang memberikan
dampak penurunan realisasi triwulan II
2018 adalah DAK Fisik. Realisasi DAK Fisik
pada triwulan II 2018 baru mencapai 2,4%
dari pagu sebesar Rp3,25 triliun. Sementara
pada periode yang sama pada tahun
sebelumnya, realisasi DAK Fisik mencapai
26,2% dari pagu sebesar Rp3,82 triliun.
Namun demikian hal tersebut masih on
track mengingat sesuai ketentuan,
penyaluran DAK Fisik tahap I (25% pagu)
paling lambat dicairkan pada bulan Juli
2018. Adapun pencairan DAK Fisik baru
dapat dilaksanakan jika Pemerintah Daerah
telah melengkapi dokumen persayaratan
pencairan.
Berdasarkan fungsinya, realisasi alokasi
APBN terbesar adalah pada belanja pada
fungsi pertahanan sebesar 50,3% dari
pagu atau sebesar Rp1,18 triliun. Realisasi
ini meningkat dibandingkan periode yang
sama tahun lalu yang hanya mencapai
Rp1,07 triliun atau 44,5% dari pagu.
Realisasi anggaran terbesar selanjutnya
adalah di fungsi ketertiban dan keamanan
sebesar 48,2% dari pagu atau sebesar
Rp1,62 triliun, meningkat dibandingkan
tahun 2017 sebesar 44,8% atau Rp1,39
triliun. Hal ini sejalan dengan upaya
pemerintah mengamankan jalannya pesta
demokrasi di Sumatera Utara pada tahun
2018, khususnya pada masa kampanye
Pilkada serentak yang telah berjalan sejak
Februari 2018.
Berdasarkan pemetaan realisasi belanja
berdasarkan sub fungsi pada triwulan II
2018, maka realisasi anggaran belanja
paling banyak ditujukan untuk
pembangunan daerah (pangsa 24,2%),
pertahanan negara (pangsa 12,1%) dan
kepolisian (pangsa 11,7%).
Tabel 2.4 Realisasi Belanja Modal berdasarkan
Subfungsi
Sub Fungsi Pangsa
Pembangunan Daerah 24.2%
Pertahanan Negara 12.1%
Kepolisian 11.7%
Transportasi 11.8%
Pendidikan Tinggi 4.9%
Pendidikan Lainnya 4.9%
Lainnya 30.5%
Sumber : DJPbN Kantor Wilayah Provinsi Sumatera Utara
KEUANGAN PEMERINTAH
38
2.4 Realisasi APBD
Kabupaten/ Kota
Provinsi Sumatera Utara
Grafik 2.12 Perkembangan APBD
Kabupaten/Kota Sumut
Sumber: BPKAD Provinsi Sumatera Utara, diolah
Berdasarkan data yang diperoleh dari 31
Kabupaten/Kota di Sumatera Utara, pagu
anggaran pendapatan Pemerintah
Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera
Utara tahun 2018 sebesar Rp39,1 triliun.
Sementara anggaran belanja tercatat sebesar
38,3 triliun. Sampai dengan 30 Juni 2018,
realisasi pendapatan APBD Kabupaten/Kota
di Provinsi Sumatera Utara9 tercatat sebesar
37,88% dari pagu ABPD tahun 2018 atau
mencapai Rp14,8 triliun. Selanjutnya realisasi
belanja APBD Kabupaten/Kota hingga
triwulan II 2018 mencapai 25,7% dari pagu
atau senilai Rp9,8 triliun.
9 per 24 Agustus 2018 data yang tersedia sejumlah 29
kabupaten/kota belum termasuk kota Medan
2.4.1. Anggaran Pendapatan APBD
Kabupaten/Kota
APBD Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera
Utara masih bergantung kepada
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.
Hal ini tercermin dari anggaran pendapatan
transfer yang mendominasi proporsi
anggaran pendapatan APBD 31
Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara
sebesar 76,1% pada tahun 2018. Seluruh
Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara
kecuali kota Medan, memiliki Derajat
Otonomi Fiskal (DOF) dibawah 40%.
Apabila dinilai secara kumulatif, DOF 31
Kabupaten/Kota sebesar 15,91%.
Grafik 2.13 Derajat Ekonomi Fiskal Kabupaten/Kota
Sumut 2018
Sumber : BPKAD Provinsi Sumatera Utara
KEUANGAN PEMERINTAH
39
Grafik 2.14 Proporsi Anggaran Pendapatan APBD
Sumber : BPKAD Provinsi Sumatera Utara
Secara spasial, Kota Medan memiliki
proporsi anggaran pendapatan terbesar
yaitu sebesar 12,8% terhadap 31 anggaran
pendapatan Kabupaten/Kota Provinsi
Sumatera Utara. Sebagai pusat
pemerintahan dan pusat ekonomi Provinsi
Sumatera Utara, Kota Medan mendapatkan
anggaran pendapatan transfer dari
pemerintah pusat sebesar 58,88% terhadap
anggaran pendapatan Kota Medan tahun
2018 atau mencapai Rp3,02 triliun.
Sementara itu, target anggaran
pendapatan pajak daerah berkontribusi
sebesar 29,40% terhadap total target
anggaran pendapatan Kota Medan
tahun 2017. Disamping itu, Kota Medan
merupakan wilayah dengan DOF
tertinggi di wilayah Sumatera Utara
dengan nilai 41,11%, yang berarti Kota
Medan cukup sanggup memenuhi
kebutuhan keuangan wilayahnya.
Selanjutnya, Kabupaten Deli Serdang
sebagai wilayah yang mengitari Ibu Kota
Provinsi Sumatera Utara juga
memperoleh anggaran pendapatan
transfer dari pemerintah pusat sebesar
68,60% sedikit lebih tinggi secara
persentase dibandingkan kota Medan.
Hal ini dalam rangka langkah
pengembangan Kabupaten Deli
Serdang sebagai penyangga (kota
satelit) kota Medan, salah satunya
melalui perbaikan dan pengembangan
akses masuk kota Medan, termasuk
akses jalan ke bandara Kualanamu.
Grafik 2.15 Proporsi Anggaran Pendapatan
APBD
Sumber : BPKAD Provinsi Sumatera
Utara
2.4.2. Realisasi Pendapatan APBD
Kabupaten/Kota
Secara kumulatif, total realisasi pendapatan
29 Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara
hingga triwulan II 2018 mencapai 37,8%
atau sebesar Rp14,8 triliun. Tingginya
pertumbuhan realisasi pajak daerah
disebabkan oleh upaya pemerintah daerah
dalam memperluas basis data dengan
kerjasama pihak-pihak terkait, peningkatan
KEUANGAN PEMERINTAH
40
layanan pembayaran pajak, serta insentif
berupa diskon denda untuk menarik minat
masyarakat membayar pajak.
Tingginya realisasi pendapatan APBD
Kabupaten/Kota terutama didorong oleh
tingginya realisasi pendapatan transfer
sebesar 42,0% atau senilai Rp12,5 triliun.
Sementara itu, realisasi pendapatan transfer
pemerintah pusat mencapai 46,8% pada
triwulan laporan. Hal ini didorong oleh
realisasi DAU yang sebesar 57,0% pada
triwulan laporan. Peningkatan realisasi DAU
sebagai indikasi beberapa tahapan realisasi
program Pemerintah Pusat dapat selesai
sesuai jadwal.
Secara spasial, 3 kabupaten/kota yang
paling optimal dalam melakukan realisasi
anggaran pendapatan pada triwulan II 2018
yaitu Kabupaten Nias dengan realisasi
sebesar 56%, Kabupaten Tapanuli Selatan
dengan realisasi 55% dan Kabupaten
Langkat dengan realisasi 54%
dibandingkan pagu anggaran pendapatan.
2.4.3. Anggaran Belanja APBD
Kabupaten/Kota
Total anggaran belanja dari 31
Kabupaten/Kota se Provinsi Sumatera
Utara pada tahun 2018 sebesar Rp39,10
triliun. Dari nilai pagu tersebut, 79,08%
merupakan anggaran belanja operasi,
sisanya merupakan anggaran belanja modal
serta anggaran belanja tak terduga dengan
pangsa masing-masing sebesar 20,74%
dan 0,18%. Selain secara pangsa pagu
anggaran belanja modal lebih kecil
dibandingkan belanja operasi, secara
nominal pagu anggaran belanja modal di
31 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera
Utara juga tercatat menurun 22,18%
dibandingkan pagu tahun sebelumnya dari
Rp9,2 triliun menjadi Rp7,1 triliun.
Penurunan terbesar terdapat pada pos
belanja modal tanah yang turun sebesar
92,49% (yoy) dari Rp1,8 triliun menjadi
Rp140,15 miliar.
Secara spasial, Kota Medan juga memiliki
anggaran belanja terbesar se-
Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera
Utara. Total anggaran belanja kota Medan
mencapai 14,22% dari pagu anggaran
belanja dari 31 Kabupaten/Kota di Provinsi
Sumatera Utara. Sejalan dengan penurunan
pagu anggaran belanja modal secara
keseluruhan, anggaran belanja modal Kota
Medan juga tercatat turun 13,63% dari
anggaran belanja Kota Medan pada tahun
2017.
Grafik 2.20 Proporsi Anggaran Belanja APBD 31
Kabupaten/Kota di Sumut 2018
Sumber : BPKAD Provinsi Sumatera Utara
KEUANGAN PEMERINTAH
41
Grafik 2.21 Proporsi Anggaran Belanja APBD Spasial
31 Kabupaten/Kota di Sumut 2018
Sumber : BPKAD Provinsi Sumatera Utara
2.4.4. Realisasi Belanja APBD
Kabupaten/Kota
Sampai dengan triwulan II 2018, secara
umum realisasi anggaran belanja di 2910
Kabupaten/Kota mencapai 25,7% dari
pagu anggaran. Realisasi belanja APBD
Kab/Kot didorong realisasi belanja operasi
dengan realisasi mencapai 33,0% dari
pagu. Realisasi terbesar pada pos belanja
operasi adalah pos belanja subsidi yang
mencapai 57,7% dari pagu, disusul realisasi
belanja hibah yang mencapai 55,3% dari
pagu atau mencapai Rp408,5 miliar.
Realisasi belanja hibah didorong realisasi
anggaran pelaksanaan Pilkada serentak di 8
Kab/kota di Provinsi Sumatera Utara yang
berlangsung pada bulan Juni 2018.
Berbeda dengan realisasi belanja APBD
Kab/kot secara umum, realisasi belanja
modal pada triwulan laporan masih
relatif kecil. Realisasi belanja modal pada
triwulan II 2018 masih relatif terbatas
sebesar 10,6% dari pagu disebabkan masa
persiapan pengadaan yang membutuhkan
waktu beberapa bulan.
Secara spasial, Kabupaten Langkat memiliki
realisasi anggaran belanja dan transfer
terbesar pada triwulan II 2018 yaitu 45,6%
dari total pagu. Selanjutnya, Kabupaten
Batubara dan Kota Pematangsiantar juga
telah mendorong konsumsi pemerintah
secara optimal dengan realisasi belanja
sebesar 38,0% dan 35,2%.
10 data per 24 Agustus 2018 dari BPKAD Sumatera
Utara
KEUANGAN PEMERINTAH
42
PERKEMBANGAN INFLASI DAERAh
43
BAB 3 PERKEMBANGAN INFLASI
DAERAH
Inflasi Sumatera Utara pada triwulan II 2018 tercatat sebesar 3,36% (yoy) menurun dari
triwulan sebelumnya 3,91% (yoy) seiring dengan terjaganya pasokan bahan makanan.
Tekanan inflasi kelompok sandang meningkat dari 2,3% (yoy) menjadi 2,9% (yoy) juga turut
mendorong kenaikan tekanan inflasi pada triwulan II 2018.
Tekanan inflasi kelompok transpor, komunikasi dan jasa keuangan meningkat dari 1,3% (yoy)
menjadi 2,8% (yoy) turut mendorong kenaikan tekanan inflasi umum.
Secara umum inflasi pada triwulan III 2018 diperkirakan relatif stabil cenderung menurun dan
masih dalam kisaran sasaran inflasi 3,5±1%. Penurunan inflasi diperkirakan didorong oleh
penurunan pada kelompok pangan seiring dengan kecukupan pasokan dan upaya
pengendalian inflasi yang intensif oleh TPID Kota dan Kabupaten di Sumatera Utara.
Pulau Mursala
PERKEMBANGAN INFLASI DAERAh
44
3.1 Kondisi Umum
Secara tahunan, inflasi Sumatera Utara
pada triwulan II 2018 tercatat sebesar
3,36% (yoy) menurun dari triwulan
sebelumnya 3,91% (yoy). Realisasi inflasi
Lebaran (TW II 2018) merupakan yang
terendah dalam sepuluh tahun terakhir.
Secara keseluruhan, realisasi inflasi Sumatera
Utara masih berada dalam kisaran target
inflasi nasional tahun 2018 yaitu 3,5±1%
(yoy). Penurunan tekanan inflasi secara
tahunan didorong oleh berakhirnya dampak
penyesuaian tarif listrik non subsidi dan tarif
air minum PAM di tahun 2017. Rendahnya
laju inflasi juga dipengaruhi oleh pasokan
bahan makanan relatif terjaga ditengah
peningkatan permintaan pada periode
Ramadhan dan HBKN Idul Fitri.
Grafik 3.1 Inflasi Sumut dan Nasional
Sumber: BPS diolah
Grafik 3.2 Inflasi Provinsi di Sumatera
Sumber: BPS diolah
Di Regional Sumatera, Inflasi Sumatera Utara
periode triwulan II 2018 merupakan
terendah ke-5 berada di bawah Provinsi
Aceh, Kepulauan Riau, Bengkulu dan Aceh
(Grafik 3.2). Sejalan dengan hal tersebut,
berdasarkan 4 kota sampel inflasi Sumatera
Utara, kota Medan, Padangsidimpuan dan
Sibolga mencatatkan inflasi yang lebih
rendah dibandingkan triwulan sebelumnya
yaitu 3,3% (yoy), 2,6% (yoy) dan 4,7%
(yoy). Sementara inflasi kota
Pematangsiantar triwulan II 2018 tercatat
2,6% (yoy) lebih tinggi dibandingkan
triwulan sebelumnya (Grafitk 3.3).
Pada triwulan III 2018, tekanan inflasi
diperkirakan kembali menurun sejalan
dengan terjaganya pasokan bahan
makanan. Aktivitas panen komoditas
tanaman pangan maupun hortikultura
diperkirakan berlangsung normal sejalan
dengan cuaca yang kondusif. Selain itu,
keputusan Pemerintah untuk tidak
melakukan penyesuaian harga listrik atau
BBM Subsidi di sisa tahun 2018 diperkirakan
dapat menjaga tekanan inflasi lebih lanjut.
Grafik 3.3 Inflasi Kota IHK Di Sumatera
Utara (%yoy)
Sumber: BPS diolah
PERKEMBANGAN INFLASI DAERAh
45
Tabel 3.1 Inflasi Sumut Bulanan
(%mtm)
Sumber: BPS, diolah
Tabel 3.2 Inflasi Sumut Tahunan (%yoy)
Sumber: BPS, diolah
Mengawali kuartal II 2018, tekanan inflasi
April Sumatera Utara mereda dari 0,56%
(mtm) bulan sebelumnya menjadi 0,06%
(mtm). Laju inflasi Sumatera Utara pada
April 2018 tercatat 0,06% (mtm), lebih
rendah dari bulan sebelumnya yang
mengalami inflasi 0,56%. Realisasi ini lebih
rendah dibandingkan inflasi nasional
(0,10%, mtm) dan lebih rendah
dibandingkan historis inflasi pada bulan April
selama 3 tahun terakhir yang tercatat
sebesar 0,51% (mtm). Tekanan terhadap
inflasi Sumatera Utara terutama bersumber
dari kenaikan harga BBM Non Subsidi yang
ditetapkan akhir Maret 2018. Sejalan
dengan hal tersebut, sub kelompok Transpor
dan Komunikasi, dan Jasa Keuangan
memiliki andil inflasi paling besar yaitu
0,12%.
Sementara itu, komoditas bahan makanan
mengalami deflasi -0,68% (mtm) dan
memberikan andil -0,17%terhadap inflasi
umum. Meredanya tekanan inflasi sub
kelompok bahan makanan didorong oleh
harga komoditas hortikultura yang stabil,
khususnya komoditas cabai merah. Selain
itu, komoditas cabai rawit, tomat buah,
beras, dencis dan ikan kembung juga turut
meredam laju inflasi. Penurunan harga
komoditas-komoditas tersebut didorong
oleh melimpahnya pasokan serta pengaruh
faktor cuaca.
Tabel 3.3 Komoditas Penyumbang Inflasi Sumatera
Utara Periode April 2018
Sumber: BPS
Secara tahunan, inflasi April 2018 Utara
meningkat dari 3,91% (yoy) menjadi
4,43% (yoy). Peningkatan bersumber dari
komponen inflasi sub kelompok Bahan
Makanan (10,23%,yoy), Perumahan, Air,
Listrik, Gas dan Bahan Bakar (3,64%, yoy)
serta sub kelompok Makanan Jadi,
Minuman, Rokok dan Tembakau
(2,91%,yoy). Meskipun pasokan relatif
terjaga sehingga bulan April mengalami
deflasi, namun diperkirakan ketersediaan
pasokan relatif turun dibandingkan dengan
periode yang sama pada tahun sebelumnya.
Sementara secara tahunan inflasi pada
kedua subkelompok lainnya diperkirakan
Apr
2018
Mei
2018
Juni
2018
Juli
2018
0.06% -0.74% 0.04% 0.48%
Apr 2018 Mei
2018
Juni
2018Juli 2018
4,42% 3,58% 3,35% 3,59%
No. Komoditas (%, mtm) Andil (%, mtm) (%, yoy) Andil (%, yoy) No. Komoditas (%, mtm) Andil (%, mtm) (%, yoy) Andil (%, yoy)
1 Bawang Merah 43,20 0,24 4,43 4,43 1 Cabai Merah -10,75 -0,37 4,43 4,43
2 Angkutan Udara 8,31 0,07 12,16 0,00 2 Cabai Rawit -17,49 -0,04 2,13 0,00
3 Bawang Putih 21,35 0,05 7,54 0,00 3 Tomat Buah -20,24 -0,03 10,57 0,03
4 Bensin 1,19 0,05 -4,88 0,00 4 Dencis -2,67 -0,03 7,54 0,00
5 Rokok Kretek Filter 1,51 0,04 4,87 0,00 5 Kembung/Gembung/Banyar/G
embolo/Aso-Aso
-3,08 -0,02 -4,88 0,00
6 Jeruk 6,56 0,03 6,66 0,00 6 Beras -0,52 -0,02 4,87 0,00
7 Teri 4,45 0,03 5,18 0,00 7 Celana Panjang Jeans -14,80 -0,02 4,09 0,09
8 Sabun Cuci Batangan 4,10 0,02 1,65 0,00 8 Celana Panjang Jeans -7,88 -0,02 1,19 0,00
9 Shampo 5,35 0,01 2,52 0,02 9 Kentang -4,36 -0,02 4,86 0,05
10 Upah Pembantu RT 0,62 0,01 3,29 0,00 10 Tongkol/Ambu-ambu -2,22 -0,01 10,60 0,01
Apr-18
INFLASI DEFLASI
PERKEMBANGAN INFLASI DAERAh
46
didorong oleh kenaikan harga bahan bakar
non subsidi serta dampak dari penyesuaian
tarif listrik tahun sebelumnya dengan
kecenderungan tekanan yang menurun.
Tabel 3.4 Tabel Laju Inflasi Bulan April 2018
Sumatera Utara
Sumber: BPS
Secara spasial, inflasi terjadi di kota
sampel IHK di Sumatera Utara bervariasi.
Kota Padangsidimpuan menjadi kota dengan
inflasi tertinggi yaitu mencapai 0,76%
(mtm), sedangkan Sibolga menjadi kota
dengan deflasi terendah -0,64% (mtm).
Sementara kota Medan tercatat deflasi -
0,01% (mtm) dan Pematangsiantar tercatat
inflasi 0,56% (mtm).
Memasuki bulan Mei, inflasi Sumatera
Utara bulan Mei 2018 mengalami deflasi
cukup dalam yaitu sebesar -0,74% (mtm).
Realisasi ini tercatat lebih rendah
dibandingkan historis inflasi pada bulan Mei
selama 3 tahun terakhir yang tercatat
sebesar 0,51% (mtm) dan lebih rendah
dibandingkan realisasi inflasi Nasional
sebesar 0,10% (mtm). Secara tahunan,
inflasi Sumatera Utara pada Mei tercatat
sebesar 3,59% (yoy).
Deflasi yang dalam terutama bersumber
dari kelompok bahan makanan yang
memberikan andil deflasi -0,81% pada
periode laporan. Penurunan harga tersebut
diperkirakan karena pasokan bahan
makanan yang melimpah terutama
komoditas bumbu-bumbuan seperti cabai
merah, bawang putih dan bawang merah.
Berdasarkan pantauan harga melalui web
Pusat Informasi Harga Pangan Strategis
(PIHPS), harga cabai merah di pasar
tradisional Sumatera Utara pada Mei senilai
Rp20.400 jauh lebih rendah dibandingkan
bulan sebelumnya Rp20.450. Melimpahnya
pasokan di beberapa sentra penghasil seperti
Karo, Simalungun dan Aceh memicu
turunnya harga di pasaran. Di sisi lain,
realisasi impor bawang putih juga turut
mendorong pasokan bawang putih
membanjiri pasar dan mengakibatkan harga
turun
Sejalan dengan hal tersebut, laju inflasi
komoditas perumahan, air, listrik, gas dan
bahan bakar juga mencatatkan
penurunan. Penurunan inflasi tersebut
bersumber dari tarif angkutan udara yang
diprediksi karena koreksi harga tiket terkait
perayaan Cheng Beng di bulan April 2018.
Selain itu, pembelian tiket diindikasikan
banyak dilakukan di awal Juni menyusul
pembagian Tunjangan Hari Raya yang baru
dilaksanakan Juni 2018. Sementara itu,
tekanan inflasi pada komoditas bensin akibat
dampak penyesuaian harga bahan bakar
non subsidi menahan deflasi lebih dalam.
No Kelompok/SubkelompokAndil
Inflasi
Inflasi/Deflasi
April 2018
Laju Inflasi
Tahun Kalender
2018
Inflasi
(YoY)
0,06 0,06 0,43 4,43
1 Bahan Makanan -0,17 -0,68 -1,09 10,23
2Makanan Jadi, Minuman, Rokok
dan Tembakau0,08 0,46 1,32 2,91
3Perumahan, Air, Listrik, Gas, dan
Bahan Bakar0,05 0,21 0,48 3,64
4 Sandang -0,04 -0,73 0,41 1,31
5 Kesehatan 0,03 0,70 2,78 3,47
6 Pendidikan, Rekreasi, dan Olahraga 0,00 -0,02 0,18 0,50
7Transpor dan Komunikasi, dan Jasa
Keuangan0,12 0,65 1,24 1,98
U m u m
PERKEMBANGAN INFLASI DAERAh
47
Tabel 3.5 Komoditas Penyumbang Inflasi
Sumatera Utara Periode Mei 2018
Sumber: BPS
Secara tahunan, inflasi Sumatera Utara
bulan Mei turun dari 4,43% (yoy) menjadi
3,59% (yoy). Penurunan ini bersumber dari
komponen bahan makanan dan komoditas
transportasi, komunikasi dan jasa. Tekanan
inflasi bahan makanan dari 10,23% (yoy) pada
April menjadi 7,21% (yoy) di Mei. Pasokan
bahan makanan, khususnya bumbu-bumbuan
di bulan Mei relatif lebih meningkat
dibandingkan periode yang sama pada tahun
sebelumnya. Inflasi tahunan kelompok
perumahan dan transportasi menurun seiring
dengan meredanya tekanan akibat
penyesuaian harga angkutan dalam kota dan
bahan bakar rumah tangga.
Tabel 3.6 Tabel Laju Inflasi Bulan Mei 2018
Sumatera Utara
Sumber: BPS
Pada akhir triwulan II 2018 (Juni 2018),
Sumatera Utara mencatatkan inflasi
sebesar 0,04% (mtm), lebih rendah
dibandingkan inflasi nasional (0,59%,
mtm) dan rata-rata inflasi lebaran 3 tahun
terakhir 0,41% (mtm). Tekanan inflasi pada
periode laporan terutama bersumber dari
kelompok komoditas transportasi, makanan
jadi dan kelompok sandang. Seiring dengan
perayaan Hari Besar Keagamaan Nasional
(HBKN) yang jatuh pada Juni 2018,
mayoritas masyarakat melakukan aktivitas
mudik, kenaikan harga komoditas tarif
angkutan udara memberikan andil paling
besar terhadap inflasi bulan berjalan.
Sementara itu, kelompok bahan makanan
memberikan andil negatif 0,45%
sehingga menahan kenaikan inflasi lebih
lanjut. Penurunan harga beberapa
komoditas pangan utama seperti cabai
merah, bawang merah, dan daging ayam ras
mencatatkan koreksi harga kelompok bahan
makanan yang cukup dalam dengan
kontribusi -0,45% terhadap inflasi
keseluruhan.
Tabel 3.7 Komoditas Penyumbang Inflasi Sumatera
Utara Periode Juni 2018
Sumber: BPS
No. Komoditas (%, mtm) Andil (%, mtm) (%, yoy) Andil (%, yoy) No. Komoditas (%, mtm) Andil (%, mtm) (%, yoy) Andil (%, yoy)
1 Daging Ayam Ras 10,47 0,11 17,80 0,18 1 Cabai Merah -27,06 -0,84 38,77 0,66
2 Kain Gorden 9,31 0,02 11,41 0,03 2 Bawang Putih -35,04 -0,10 -47,88 -0,17
3 Telur Ayam Ras 3,41 0,02 6,97 0,04 3 Angkutan Udara -5,81 -0,05 1,05 0,01
4 Kembung/Gembung/Banyar/G
embolo/Aso-Aso
2,41 0,02 9,08 0,07 4
Bawang Merah
-5,85 -0,05 25,03 0,16
5 Udang Basah 2,22 0,01 4,29 0,03 5 Cabai Rawit -26,44 -0,05 32,19 0,03
6 Cat Tembok 2,63 0,01 9,13 0,04 6 Minyak Goreng -1,65 -0,02 -1,81 -0,02
7 Kacang Panjang 6,98 0,01 9,19 0,01 7 Cabe Hijau -14,97 -0,02 42,54 0,03
8 Bayam 3,63 0,01 23,79 0,06 8 Cumi-cumi -3,67 -0,01 4,89 0,01
9 Tomat Buah 7,53 0,01 -33,85 -0,07 9 Baju Kaos Berkerah -2,15 -0,01 0,13 0,00
10 Pisang 1,71 0,01 5,25 0,03 10 Beras -0,15 -0,01 6,84 0,30
May-18
INFLASI DEFLASI
No Kelompok/SubkelompokAndil
Inflasi
Inflasi/Deflasi
April 2018
Laju Inflasi
Tahun Kalender
2018
Inflasi
(YoY)
-0,74 -0,74 -0,31 3,59
1 Bahan Makanan -0,81 -3,23 -4,28 7,21
2Makanan Jadi, Minuman, Rokok
dan Tembakau0,01 0,04 1,36 2,49
3Perumahan, Air, Listrik, Gas, dan
Bahan Bakar0,08 0,35 0,83 3,79
4 Sandang 0,02 0,28 0,69 1,73
5 Kesehatan 0,01 0,11 2,90 3,31
6 Pendidikan, Rekreasi, dan Olahraga 0,00 0,05 0,22 0,57
7Transpor dan Komunikasi, dan Jasa
Keuangan-0,05 -0,23 1,01 1,49
U m u m
No. Komoditas (%, mtm) Andil (%, mtm) (%, yoy) Andil (%, yoy) No. Komoditas (%, mtm) Andil (%, mtm) (%, yoy) Andil (%, yoy)
Angkutan Udara 30,44 0,24 30,50 0,25 Cabai Merah -16,43 -0,37 63,84 0,76
Tomat Buah 56,00 0,08 -3,10 -0,01 Bawang Merah -8,88 -0,07 14,26 0,09
Angkutan Antar Kota 12,09 0,04 3,16 0,01 Daging Ayam Ras -4,23 -0,05 10,36 0,11
Angkutan Dalam Kota 1,14 0,04 0,44 0,01 Dencis -2,38 -0,02 1,92 0,02
Cabai Rawit 26,08 0,03 78,86 0,07 Jeruk -5,43 -0,02 1,39 0,01
Upah Pembantu RT 1,20 0,03 6,21 0,14 Bawang Putih -10,91 -0,02 -40,98 -0,11
Telur Ayam Ras 3,03 0,02 11,37 0,07 Kentang -4,48 -0,02 -20,98 -0,10
Kue Basah 8,19 0,02 8,19 0,02 Teri -1,98 -0,01 -0,58 0,00
Rokok Kretek Filter 0,64 0,02 4,03 0,11 Pisang -1,12 -0,01 0,77 0,00
Baju Muslim 7,90 0,02 5,98 0,01 Sabun Detergen Bubuk/Cair -1,37 -0,01 0,67 0,00
Jun-18
INFLASI DEFLASI
PERKEMBANGAN INFLASI DAERAh
48
Tabel 3.8 Tabel Laju Inflasi Bulan Juni 2018
Sumatera Utara
Sumber: BPS
Secara tahunan, inflasi Sumatera Utara pada
Juni turun dari 3,58% (yoy) pada bulan Mei
menjadi 3,36% (yoy). Penurunan ini
terutama didorong oleh kelompok bahan
makanan. Tekanan inflasi kelompok bahan
makanan turun dari 7,21% ke 6,66%. Hal ini
terkonfirmasi oleh pasokan bahan makanan,
khususnya sayur-sayuran serta daging dan
hasil-hasilnya di bulan Juni, yang tersedia lebih
banyak dibandingkan periode yang sama pada
tahun sebelumnya. Ketersediaan cabai merah
yang melimpah pada juni 2018, yaitu
mencapai 41,2 ribu ton sementara
kebutuhan berkisar 16,5 ribu ton
mendorong penurunan harga di pasar.
Secara umum inflasi Sumatera Utara di
triwulan III 2018 diperkirakan cenderung
menurun dan masih berada dalam target
inflasi tahunan yaitu 3,5±1%, terutama
didorong oleh penurunan inflasi pada
komoditas bahan pangan yang memiliki
andil terhadap inflasi cukup besar. Faktor
penahan inflasi pada kelompok bahan
pangan antara lain penurunan permintaan
bahan pangan pasca Idul Fitri, kecukupan
stock bahan pangan dan berbagai upaya
TPID Kota dan Kabupaten dalam
melaksanakan kegiatan pengendalian inflasi.
Sementara itu, pada kelompok komoditas
transportasi terdapat potensi kenaikan tarif
seiring dengan banyaknya event Nasional
maupun Internasional. Lebih lanjut fluktuasi
nilai tukar rupiah berpotensi mempengaruhi
harga komoditas yang terkait (imported
inflation) sebagai respon atas kondisi
domestik dan geopolitik global. Lebih lanjut,
peningkatan daya beli masyarakat sejalan
dengan prosek pertumbuhan ekonomi
Sumatera Utara juga dapat menjadi faktor
pendorong inflasi.
3.2 Inflasi menurut Kelompok
Barang dan Jasa
Berdasarkan kelompok barang dan jasa,
penurunan tekanan inflasi pada triwulan II
2018 didorong oleh penurunan kelompok
bahan makanan dan kelompok
perumahan, air, listrik, gas dan bahan
bakar. Laju inflasi kelompok bahan
makanan pada triwulan II 2018 tercatat di
level 6,6% (yoy), menurun dari 7,8% (yoy)
pada triwulan sebelumnya. Sementara itu,
laju inflasi kelompok perumahan, air, listrik,
gas, dan bahan bakar tercatat menurun dari
4,58% (yoy) 2,14% (yoy). Kedua kelompok
tersebut berkontribusi dalam inflasi umum
Sumatera Utara dengan andil mencapai
2,07%, menurun dari triwulan sebelumnya
yang tercatat 2,99% terhadap inflasi umum
tahunan.
No Kelompok/SubkelompokAndil
Inflasi
Inflasi/Deflasi
April 2018
Laju Inflasi
Tahun Kalender
2018
Inflasi
(YoY)
0,04 0,04 -0,27 3,36
1 Bahan Makanan -0,45 -1,81 -6,01 6,66
2Makanan Jadi, Minuman, Rokok
dan Tembakau0,09 0,54 1,90 2,35
3Perumahan, Air, Listrik, Gas, dan
Bahan Bakar0,05 0,22 1,06 2,14
4 Sandang 0,04 0,70 1,39 2,86
5 Kesehatan 0,01 0,18 3,09 3,20
6 Pendidikan, Rekreasi, dan Olahraga 0,00 0,00 0,22 0,54
7Transpor dan Komunikasi, dan Jasa
Keuangan0,29 1,55 2,58 2,76
U m u m
PERKEMBANGAN INFLASI DAERAh
49
Tabel 3.9 Inflasi Menurut Kelompok Barang
dan Jasa
Sumber: BPS, diolah
3.3.1. Kelompok Bahan Makanan
Kelompok bahan makanan merupakan
kelompok dengan penurunan tekanan
harga terdalam pada triwulan II 2018,
yaitu dari 7,8% (yoy) menjadi 6,6% (yoy).
Penurunan tekanan harga paling dalam
terjadi pada subkelompok bumbu-bumbuan
yang turun signifikan dari 39,6% (yoy) pada
triwulan I 2018 menjadi 31,7% (yoy) pada
periode berjalan disusul oleh subkelompok
padi-padian, umbi-umbuan dan hasilnya
yang turun dari 7,6% (yoy) menjadi 6,8%
(yoy).
Laju inflasi pada kelompok bumbu-bumbuan
mengalami kontraksi terutama didorong
oleh pasokan cabai merah dan bawang
putih yang melimpah. Laju inflasi cabai
merah tercatat menurun dari 81,51%
menjadi 63,83% (yoy) dengan andil sebesar
0,76% (yoy). Rendahnya harga cabai merah
di tingkat konsumen disebabkan oleh
melimpahnya pasokan di pasaran akibat
panen yang merata di sejumlah sentra
produksi cabai merah di Sumatera Utara
yaitu di Kabupaten Karo dan Simalungun
dan sentra produksi di Aceh. Berdasarkan
pemantauan harga rata-rata cabai merah di
pasar tradisional Sumatera Utara
berdasarkan PIHPS pada bulan April, Mei
dan Juni secara berurutan Rp37.200,- ,
Rp28.000, Rp21.650,-Sejalan dengan
komoditas cabai merah, pasokan bawang
putih di pasar juga mengalami peningkatan.
Laju inflasi bawang putih tercatat -16,75%
(yoy) menjadi -40,98% (yoy) dengan andil
sebesar -0,11% (yoy) di triwulan II 2018.
Produksi bawang putih di Sumatera Utara
belum dapat memenuhi kebutuhan
masyarakat, sehingga dibutuhkan pasokan
dari luar seperti Jawa Tengah dan India.
Realiasi impor yang tinggi, yaitu secara
Nasional sebanyak 94.529 ton dari total
kuota impor sebanyak 296 ton kepada 26
perusahaan menyebabkan komoditas
bawang putih melimpah.
Senada dengan subkelompok bumbu-
bumbuan, penurunan tekanan inflasi juga
terlihat pada subkelompok padi-padian yaitu
dari 7,6% (yoy) pada triwulan I 2018
menjadi 6,8% (yoy) dengan andil 0,3% (yoy)
pada periode berjalan. Penurunan tekanan
inflasi subkelompok ini terutama disebabkan
oleh inflasi pada komoditas beras yang
turun dari 7,6% (yoy) menjadi 6,7% (yoy)
dengan andil terhadap inflasi sebesar 0,29%
serta mie kering instant yang turun dari
10,6% (yoy) menjadi 8,17% (yoy) dengan
andil terhadap inflasi sebesar 0,02% (yoy).
Penurunan tekanan inflasi pada komoditas
beras di triwulan II 2018 disebabkan oleh
meningkatnya pasokan pasca bergesarnya
masa panen raya tanam utama.
KELOMPOK BARANG DAN JASA
2015
IV I II III IV I II III IV I II
BAHAN MAKANAN 4,1 14,8 5,4 12,5 14,9 3,5 0,2 4,6 2,4 7,8 6,6 1,6
MAKANAN JADI 6,3 10,8 11,9 13,5 11,9 6,9 5,5 3,6 2,3 2,3 2,3 0,4
PERUMAHAN, AIR, LISTRIK, GAS DAN BB 4,1 3,0 1,6 1,9 2,5 4,4 7,6 6,8 6,5 4,6 2,1 0,5
SANDANG 3,9 4,8 6,3 7,2 2,8 1,3 -1,1 -2,0 1,7 2,3 2,9 0,2
KESEHATAN 6,1 4,9 4,7 4,5 4,8 5,0 3,8 3,0 1,8 3,2 3,2 0,1
PENDIDIKAN, REKREASI DAN OLAH RAGA 6,2 6,0 6,5 4,5 4,1 4,1 3,6 0,3 0,4 0,6 0,6 0,0
TRANSPOR, KOMUNIKASI & JASA KEUANGAN -2,8 1,8 -1,1 -2,0 -1,8 1,9 3,8 3,1 3,0 1,3 2,8 0,5
2018Kelompok
2016 2017Arah
Andil
(yoy)
PERKEMBANGAN INFLASI DAERAh
50
Lebih lanjut tertahannya laju inflasi
disebabkan juga oleh deflasi pada sub
kelompok sayur-sayuran yang tercatat
sebesar -0,2% (yoy) menjadi -1,4% (yoy)
dengan andil sebesar -0,03%. Deflasi pada
subkelompok ini terutama disebabkan oleh
penurunan pada komoditas kentang dan
nangka muda yang disebabkan oleh
melimpahnya pasokan.
Tabel 3.10 Inflasi Kelompok Bahan Makanan
Sumber: BPS, diolah
Sementara itu, pergerakan harga pada sub
kelompok ikan segar berkontribusi terhadap
tekanan inflasi kelompok bahan makanan.
Inflasi subkelompok ini tercatat meningkat
menjadi -0,7% (yoy) menjadi 6,3% (yoy)
dengan andil sebesar 0,2%. Cuaca yang
kurang baik yang menyebabkan nelayan
tidak melaut dan menyebabkan pasokan
ikan menurun turut mendorong kenaikan
harga ikan.
Sesuai dengan pola historisnya, pada
periode Ramadhan dan Idul Fitri, terjadi
peningkatan harga telur ayam, daging ayam
dan daging sapi. Peningkatan harga terlihat
cukup signifikan pada harga daging ayam,
sementara pada daging sapi kenaikan harga
relatif terkendali. Hal ini salah satunya
disebabkan oleh peran aktif TPID Provinsi
Sumatera Utara mengambil langkah strategis
dalam menstabilkan harga daging sapi
antara lain sidak pasar dan monitoring
perusahaan feed lotter.
Memasuki bulan Juli 2018, tekanan inflasi
relatif meningkat didorong oleh kenaikan
harga beberapa komoditas seperti daging
ayam dan telur ayam. Hal ini disinyalir
disebabkan oleh permasalahan jalur
distribusi ditengah kenaikan harga bahan
baku pakan ternak dan keterbatasan
produksi.
3.3.2. Kelompok Makanan Jadi, Minuman,
Rokok dan Tembakau
Realisasi inflasi kelompok makanan jadi,
minuman, rokok dan tembakau stabil pada
level 2,3% (yoy). Subkelompok makanan jadi
menunjukkan adanya penurunan tekanan
inflasi dibandingkan triwulan sebelumnya
yaitu dari 4,0% (yoy) menjadi 2,8% (yoy).
Adanya penurunan tekanan inflasi pada
makanan jadi diperkirakan didorong oleh
penurunan permintaan. Penurunan yang
lebih dalam tertahan oleh inflasi pada
subkelompok Minuman yang tidak
Beralkohol serta sub kelompok Tembakau
dan Minuman Beralkohol menunjukkan
peningkatan yaitu masing-masing -1,9%
(yoy) dan 3,6% (yoy). Peningkatan pada
subkelompok minuman yang tidak
beralkohol karena faktor tingginya animo
masyarakat untuk mengkonsumsi lebih
banyak gula serta membuat penganan
berbahan dasar tepung dan gula
menyambut Ramadhan dan hari raya Idul
2015
IV I II III IV I II III IV I II
BAHAN MAKANAN 4,1 14,8 5,4 12,5 14,9 3,5 0,2 4,6 2,4 7,8 6,6 1,6
Padi-padian, Umbi-umbian dan Hasilnya 10,3 7,7 6,3 1,7 -1,5 -0,2 0,6 0,5 3,4 7,6 6,8 0,3
Daging dan Hasil-hasilnya 10,5 12,3 9,8 -0,5 4,6 4,6 -3,4 8,0 2,8 -0,7 6,3 0,1
Ikan Segar 1,5 0,3 -0,9 3,0 4,2 12,8 11,8 10,7 14,7 0,7 3,5 0,2
Ikan Diawetkan 4,3 2,7 0,7 0,7 10,1 24,6 29,1 27,3 15,7 2,4 2,5 0,0
Telur, Susu dan Hasil-hasilnya 7,5 7,9 4,6 3,1 3,7 2,6 1,3 1,0 3,1 2,2 5,8 0,1
Sayur-sayuran 0,9 9,8 15,0 17,6 16,0 5,5 -2,1 -3,9 -3,3 -0,2 -1,4 0,0
Kacang-kacangan 3,8 8,9 11,1 8,8 8,2 2,2 0,7 0,7 0,1 -0,5 -0,4 0,0
Buah-buahan 7,7 5,1 1,8 -0,7 -1,1 1,8 4,0 6,9 0,1 1,8 0,4 0,0
Bumbu-bumbuan -5,4 100,4 9,0 83,6 88,7 -7,8 -23,2 2,2 -7,5 39,6 31,7 0,8
Lemak dan Minyak -2,5 -2,6 -1,5 5,0 6,1 6,3 7,0 4,9 3,2 1,2 -0,2 0,0
Bahan Makanan Lainnya 4,2 6,3 9,4 9,8 10,1 11,2 5,8 5,9 5,4 2,5 5,4 0,0
2018Kelompok
2016Arah
Andil
(yoy)2017
PERKEMBANGAN INFLASI DAERAh
51
Fitri, sehingga turut mendorong kenaikan
permintaan pada sub kelompok ini.
Sementara capaian inflasi subkelompok
tembakau dan minuman beralkohol
terutama didorong peningkatan harga
komoditas rokok yang diperkirakan
disebabkan oleh dampak lanjutan dari
kenaikan cukai rokok pada akhir 2017.
Tabel 3.11 Inflasi Kelompok Makanan Jadi,
Minuman, Rokok, dan Tembakau
Sumber: BPS, diolah
Pada awal triwulan III 2018, tekanan pada
subkelompok ini diperkirakan akan
cenderung melandai mengingat permintaan
telah mencapai puncaknya pada triwulan II
2018 yaitu pada periode Ramadhan dan Idul
Fitri.
3.3.3. Kelompok Perumahan, Air, Listrik,
Gas dan Bahan Bakar
Tekanan inflasi kelompok perumahan, air,
listrik, gas dan bahan bakar menurun dari
4,6% (yoy) pada triwulan I 2018 menjadi
2,1% (yoy) pada triwulan II 2018. Hal ini
terutama didorong oleh penurunan tekanan
inflasi subkelompok bahan bakar,
penerangan dan air. Penurunan tekanan
inflasi yang lebih dalam tertahan oleh
peningkatan inflasi subkelompok lain.
Menurunnya tekanan inflasi subkelompok
bahan bakar, penerangan dan air dari
12,8% (yoy) menjadi 1,2% (yoy), hal ini
diperkirakan didorong oleh berakhirnya
dampak penyesuaian tarif listrik non subsidi
yang ditetapkan pada tahun 2017 serta
Penurunan tarif air minum PAM.
Tabel 3.12 Inflasi Kelompok Perumahan,
Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar
Sumber: BPS, diolah
Pada bulan Juli 2018, tekanan inflasi
kelompok perumahan, air, listrik, gas dan
bahan bakar relatif stabil yaitu dari 1,2%
(yoy) menjadi 1,1% (yoy). Berdasarkan
pemantauan terhadap komoditas pada sub
kelompok ini tidak terdapat kenaikan yang
berarti.
3.3.4. Kelompok Sandang
Tekanan inflasi kelompok sandang
meningkat dari 2,3% (yoy) menjadi 2,9%
(yoy) juga turut mendorong kenaikan
tekanan inflasi pada triwulan II 2018.
Kenaikan tekanan inflasi kelompok ini
terutama didorong kebiasaan masyarakat
untuk menggunakan baju baru di hari raya
Idul Fitri yang terjadi pada bulan akhir
triwulan II 2018 yang juga didukung oleh
pembayaran THR oleh pemerintah yang
dilakukan pada bulan Juni 2018 mendekati
hari raya.
2015
IV I II III IV I II III IV I IIMAKANAN JADI 6,3 10,8 11,9 13,5 11,9 6,9 5,5 3,6 2,3 2,3 2,3 0,4
Makanan Jadi 3,2 7,1 7,9 9,4 9,5 5,0 5,6 4,0 3,5 4,0 2,8 0,2
Minuman yang Tidak Beralkohol 8,9 8,8 12,8 12,1 12,2 9,3 -0,7 -0,9 -3,6 -4,3 -1,9 -0,1
Tembakau dan Minuman Beralkohol 10,9 18,6 18,6 21,5 15,3 8,4 8,5 5,2 3,4 2,6 3,6 0,2
Andil
(yoy)2017
Kelompok2016
Arah 2018
2015
IV I II III IV I II III IV I II
PERUMAHAN, AIR, LISTRIK, GAS DAN BB 4,1 3,0 1,6 1,9 2,5 4,4 7,6 6,8 6,5 4,6 2,1 0,5
Biaya Tempat Tinggal 3,8 4,3 3,5 3,2 3,0 2,6 2,4 1,6 1,6 1,1 1,5 0,2
Bahan Bakar, Penerangan dan Air 5,2 -0,6 -3,7 -2,1 -0,6 8,3 22,2 20,2 20,1 12,8 1,2 0,1
Perlengkapan Rumah Tangga 3,6 6,4 8,4 8,7 7,0 4,9 3,0 2,7 3,1 3,0 5,6 0,1
Penyelenggaraan Rumah Tangga 3,7 3,9 2,3 2,4 3,8 4,0 3,5 3,7 2,8 2,8 4,2 0,2
KelompokAndil
(yoy)20172016 Arah 2018
PERKEMBANGAN INFLASI DAERAh
52
Tabel 3.13 Inflasi Kelompok Sandang
Sumber: BPS, diolah
Memasuki bulan Juli 2018, tekanan inflasi
kelompok sandang cenderung meningkat
yaitu dari 2,9% (yoy) menjadi 3,3% (yoy).
Peningkatan tekanan pada subkelompok ini
terjadi pada semua subsubkelompok, yang
diperkirakan terjadi karena permintaan
kebutuhan sandang terutama menjelang
tahun ajaran baru anak sekolah.
3.3.5. Kelompok Kesehatan
Kelompok kesehatan pada triwulan II 2018
stabil dari 3,2% (yoy) menjadi 3,2% (yoy).
Peningkatan tekanan inflasi terjadi pada
subkelompok jasa perawatan jasmani dan
kosmektika, sementara subkelompok lain
cenderung menurun. Hal ini terutama masih
didorong oleh peningkatan tekanan inflasi
subkelompok perawatan jasmani dan
kosmetika, sementara subkelompok lainnya
terlihat menurun.
Tabel 3.14 Inflasi Kelompok Kesehatan
Sumber: BPS, diolah
Pada bulan Juli 2018, tekanan inflasi
kelompok kesehatan sedikit meningkat dari
3,2% (yoy) menjadi 3,3% (yoy) terutama
didorong oleh subkelompok jasmani dan
kosmetika yang disinyalir disebabkan oleh
sebagian bahan baku pendukung kosmetika
merupakan barang impor. Dengan demikian,
masih terdapat potensi risiko kenaikan
tekanan inflasi pada kelompok kesehatan
pada triwulan III 2018.
3.3.6. Kelompok Pendidikan, Rekreasi dan
Olah Raga
Tekanan inflasi pada kelompok pendidikan,
rekreasi dan olahraga yang stabil mampu
menahan peningkatan tekanan inflasi lebih
jauh. Meski masih ada tekanan inflasi sub
kelompok rekreasi, namun inflasi
subkelompok lainnya relatif menurun.
Sehingga kontribusi kelompok ini terhadap
inflasi keseluruhan sangat rendah. Kenaikan
tekanan inflasi pada subkelompok rekreasi
diperkirakan didorong oleh libur panjang
lebaran dan anak sekolah.
Tabel 3.15 Inflasi Kelompok Pendidikan,
Rekreasi dan Olahraga
Sumber: BPS, diolah
Memasuki Juli 2018, tekanan inflasi
kelompok pendidikan, kursus, perlengkapan
pendidikan dan rekreasi cenderung
meningkat dengan peningkatan tertinggi
2015
IV I II III IV I II III IV I II
SANDANG 3,9 4,8 6,3 7,2 2,8 1,3 -1,1 -2,0 1,7 2,3 2,9 0,2
Sandang Laki-Laki 3,7 2,5 2,4 4,3 -2,0 -1,3 -4,2 -5,0 -0,8 -1,2 0,9 0,0
Sandang Wanita 6,8 10,1 11,0 8,8 5,1 -0,1 -1,4 -0,6 1,7 2,3 1,2 0,0
Sandang Anak-Anak 3,0 3,3 5,1 5,5 1,9 2,1 -0,5 -1,3 0,6 0,0 1,9 0,0
Barang Pribadi dan Sandang Lain 2,0 3,4 7,3 10,4 6,6 5,0 1,9 -0,9 5,2 7,2 6,9 0,1
2017Kelompok
2016Arah
Andil
(yoy)2018
2015
IV I II III IV I II III IV I II
KESEHATAN 6,1 4,9 4,7 4,5 4,8 5,0 3,8 3,0 1,8 3,2 3,2 0,1
Jasa Kesehatan 1,7 0,8 3,1 5,4 5,3 5,2 4,6 2,1 1,9 3,0 1,5 0,0
Obat-obatan 1,4 2,1 2,8 2,6 3,1 2,7 2,4 2,7 2,8 2,6 1,8 0,0
Jasa Perawatan Jasmani 8,7 2,5 6,0 6,2 6,3 8,9 6,8 5,6 5,9 15,1 12,9 0,1
Perawatan Jasmani dan Kosmetika 10,4 9,4 6,1 4,1 4,7 5,0 3,1 3,3 0,5 0,8 2,6 0,0
2017Kelompok
2016Arah
Andil
(yoy)2018
2015 2018
IV I II III IV I II III IV I II
PENDIDIKAN, REKREASI DAN OLAH RAGA 6,2 6,0 6,5 4,5 4,1 4,1 3,6 0,3 0,4 0,6 0,6 0,0Pendidikan 9,3 9,2 10,1 7,0 6,9 6,9 6,1 0,2 0,2 0,4 0,4 0,0
Kursus-Kursus / Pelatihan 0,7 0,7 0,7 0,4 0,3 0,4 0,7 0,4 0,4 0,4 0,1 0,0
Perlengkapan / Peralatan Pendidikan 3,9 4,3 4,2 1,6 1,2 0,0 0,2 1,2 1,6 2,1 1,9 0,0
Rekreasi 2,5 1,7 2,1 1,4 -0,1 0,5 0,0 0,1 0,4 0,2 0,4 0,0
Olahraga 4,1 0,8 0,8 0,9 0,5 0,3 1,0 0,7 0,7 1,3 0,8 0,0
Andil
(yoy)2017
Kelompok2016
Arah
PERKEMBANGAN INFLASI DAERAh
53
pada kelompok perlengkapan/peralatan
sekolah dari 1,9% menjadi 2,5% (yoy).
Peningkatan pada subkelompok ini terutama
disebabkan mulai masuknya tahun ajaran
baru anak sekolah. Namun demikian,
tekanan inflasi kelompok ini diperkirakan
akan cenderung mereda seiring dengan
stabilnya permintaan pada kelompok
pendidikan, rekreasi dan olahraga jelang
akhir triwulan III 2018.
3.3.7. Kelompok Transportasi, Komunikasi
dan Jasa Keuangan
Tekanan inflasi kelompok transpor,
komunikasi dan jasa keuangan meningkat
dari 1,3% (yoy) menjadi 2,8% (yoy) turut
mendorong kenaikan tekanan inflasi umum.
Peningkatan tekanan inflasi didukung oleh
subkelompok seperti transport, sementara
sub kelompok lainnya komunikasi dan
pengiriman serta jasa keuangan cenderung
stabil.
Peningkatan tekanan inflasi pada
subkelompok transportasi terutama
didorong oleh peningkatan tarif angkutan
udara dan angkutan dalam kota seiring
dengan masa liburan lebaran dan budaya
mudik masyarakat serta liburan akhir tahun
ajaran sekolah.
Tabel 3.16 Inflasi Kelompok Transportasi,
Komunikasi dan Jasa Keuangan
Sumber: BPS, diolah
Pada bulan Juli 2018, tekanan inflasi
kelompok transpor, komunikasi dan jasa
keuangan cenderung melambat dari 2,8%
(yoy) menjadi 1,9% (yoy). Penurunan
tekanan inflasi disebabkan oleh penurunan
harga angkutan udara yang kembali normal
pasca berakhirnya libur lebaran dan sekolah.
Namun demikian, penurunan tekanan inflasi
lebih dalam tertahan oleh kenaikan harga
BBM Non Subsidi yaitu harga Pertamax dan
Pertamax turbo yang mengalami
peningkatan sebesar Rp600,- dan Rp500,-.
3.3 Tekanan Inflasi Sisi
Penawaran
Tekanan inflasi dari sisi penawaran masih
relatif stabil terkendali dibandingkan
triwulan sebelumnya, terutama disebabkan
oleh panen raya yang merata sehingga
pasokan bahan pangan melimpah dan
strategi antisipatif dari TIPD dalam
mengelola dan mengendalikan peningkatan
harga komoditas pangan menghadapi
perayaan HBKN yaitu Ramadhan dan Idul
Fitri. Kondisi ekonomi dan perkembangan
global mendorong peningkatan inflasi
terutama pada komoditas yang terimbas
langsung maupun tidak langsung dengan
2015
IV I II III IV I II III IV I II
TRANSPOR, KOMUNIKASI & JASA KEUANGAN -2,8 1,8 -1,1 -2,0 -1,8 1,9 3,8 3,1 3,0 1,3 2,8 0,5
Transpor -4,5 2,0 -2,1 -3,3 -3,3 -0,3 2,4 1,7 1,9 1,6 3,7 0,5
Komunikasi dan Pengiriman 0,1 0,1 0,1 0,6 2,1 4,1 4,0 3,8 2,2 0,2 0,3 0,0
Sarana dan Penunjang Transpor 7,9 3,5 3,8 4,1 3,5 19,0 17,6 15,3 15,5 0,8 0,6 0,0
Jasa Keuangan 0,0 1,5 1,5 1,5 1,5 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0
2017Kelompok
2016Arah
Andil
(yoy)2018
PERKEMBANGAN INFLASI DAERAh
54
bahan baku import sebagai contoh
peningkatan harga pakan yang bahan
bakunya sebagian besar merupakan bahan
baku impor turut mendorong kenaikan
harga daging ayam dan telur ayam.
Meskipun kenaikan tersebut, dapat ditekan
dengan peran dan strategi antisipatif dari
TPID.
Sementara itu, sesuai dengan pola
historisnya, terjadi peningkatan harga tiket
angkutan udara yang disebabkan
peningkatan permintaan menghadapi libur
panjang Idul Fitri dan libur sekolah yang
berada pada periode bulan yang sama.
Grafik 3.4 Nilai Tukar Rupiah
Sumber: Bank Indonesia
Kondisi cuaca di triwulan II 2018 cukup
memadai dengan prakiraan curah hujan di
Sumatera Utara periode bulan Juni pada
level menengah dengan sifat hujan Atas
Normal dan potensi banjir pada level non
banjir dan aman pada sebagian besar daerah
di Sumatera. (Grafik 3.7 dan grafik 3.8)
Grafik 3.5 Prakiraan Curah Hujan Sumatera
Utara bulan Juni 2018
Sumber: BMKG
Grafik 3.6 Prakiraan Sifat Hujan Sumatera
Utara bulan Juni 2018
Sumber: BMKG
3.4 Tekanan Inflasi Sisi
Permintaan
Tekanan inflasi pada triwulan II 2018 dari sisi
permintaan menunjukan peningkatan.
Kondisi ini tercermin dari peningkatan indeks
Kondisi Ekonomi (IKE) saat Ini dari 87,0 pada
tw I 2018 menjadi 97,5. Peningkatan IKE
antara lain disebabkan oleh peningkatan
ekspektasi pengeluaran konsumen yang
diperkirakan merupakan pengeluaran dalam
menyambut HBKN Idul Fitri dan libur
PERKEMBANGAN INFLASI DAERAh
55
sekolah. Sementara itu, dilihat dari
ekspektasi masyarakat terhadap kondisi
perekonomian Sumatera Utara terlihat
sedikit meningkat dibandingkan triwulan
sebelumnya yang terlihat dari pencapaian
Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) sebesar
111,0 meningkat dibandingkan dengan
triwulan sebelumnya sebesar 100,5. Sejalan
dengan peningkatan IKE, peningkatan IEK
salah satunya disebabkan oleh peningkatan
konsumsi terhadap barang tahan lama.
Dengan demikian, agregasi dari kedua
indeks tersebut yaitu Indeks Keyakinan
Konsumen (IKK) juga menunjukan
peningkatan yaitu dari 93,8 menjadi 104,2.
Hal ini merepresentasikan optimisme
konsumen yang meningkat seiring dengan
momentum hari raya Idul Fitri yang jatuh
pada kuartal II.
Grafik 3.7 Prakiraan Sifat Hujan Sumatera
Utara bulan Juni 2018
Sumber: Bank Indonesia
3.5 Upaya Pengendalian Inflasi
Dalam rangka pengendalian inflasi, TPID
Provinsi dan Kabupaten/Kota di Sumatera
Utara senantiasa melakukan upaya
pengendalian inflasi, terutama memantau
dan mengelola harga komoditas strategis
guna mencapai sasaran inflasi 3,5±1% di
akhir tahun. Terkait hal tersebut, kegiatan
yang telah dilakukan selama triwulan II 2018
adalah:
3.5.1. Penguatan Kelembagaan
Dalam rangka melakukan penguatan
kelembagaan, telah dilakukan rapat
koordinasi TPID di tingkat Provinsi maupun
TPID di tingkat Kota/Kabupaten di Sumatera
Utara dengan output strategi pengendalian
inflasi jelang Ramadhan dan Idul Fitri yaitu:
a. TPID dan Satgas Pangan akan
melaksanakan pengawasan distribusi
bahan pangan;
b. Melaksanakan operasi pasar dan pasar
murah di bulan Ramadhan;
c. Komisi Pengawasan Persaingan Usaha
(KPPU) mengawasi mata rantai cabai
merah yang menjadi penggerak utama
inflasi Sumatera Utara; dan
d. Melakukan edukasi kepada masyarakan
melalui ceramah dan dakwah para
ulama maupun TV dan Radio. Selama
triwulan II 2018, TPID telah melakukan
enam kali talkshow di TV maupun radio
yaitu dengan menghimbau masyarakat
untuk berbenja dengan cermat.
3.5.2. Penguatan Pengendalian
Ekspektasi
Guna meminalisir terjadinya lonjakan harga
akibat kenaikan permintaan, TPID Kota
Medan, Bulog dan Bank Indonesia
Pusat Pasar Medan. Kedai Kita dibuka juga
dalam upaya stabilitasi harga pangan
PERKEMBANGAN INFLASI DAERAh
56
khususnya komoditas strategis melalui
pembentukan ekspektasi masyarakat di
Medan yaitu menjadi tempat rujukan harga
bahan pangan terutama bagi masyarakat di
sekitar Pusat Pasar. Adapun bahan pangan
yang dijual di gerai ini diantaranya beras
medium dan premium, minyak goreng,
tepung terigu dan daging sapi.
Selain Kedai Kita, Dinas Perindustrian
Provinsi Sumatera Utara sebagai anggota
TPID juga menginisiasi Pasar Murah di
sembilan kota di Sumatera Utara yaitu Kota
Tebing Tinggi, Kota Labuhan Ruku, Kota
Medan, Kota Gunung Tua, Kota Pinang,
Kota Rantau Prapat, Lubuk Pakam, Stabat
dan Binjai. Pasar murah tersebut
dilaksanakan pada tanggal 1-15 Mei 2018.
Bahan pokok yang dijual dalam pasar
murah tersebut adalah beras sebanyak 750
kg/kota, gula pasir sebanyak 1 ton/kota,
minyak goreng 1.000 liter/kota, sirup
sebanyal 30 lusin/kota, tepung terigu
sebanyak 500 kg/kota dan produk UKM
Kabupaten/Kota yang dijual dengan harga
distributor.
3.5.3. Penguatan Monitoring
Dalam rangka mendalami mekanisme
perdagangan komoditas cabai merah yang
merupakan komoditas yang relatif
fluktuatif, telah dilaksanakan rapat bersama
KPPU Kota Medan. Berdasarkan penelitian
KPPU ditemukan bahwa Pasar Roga,
Berastagi merupakan pusat distribusi cabai
merah terbesar di Sumatera Utara. Namun
demikian, dalam penentuan harga cabai
merah banyak ditentukan oleh pembeli dari
Padang, Sumatera Barat. Secara umum,
rantai pasokan pada komoditas cabai
cenderung cukup panjang yaitu dari petani
selanjutnya dijual ke bakul yang kemudian
dibeli oleh pengepul dan selanjutnya
diteruskan kepada pengepul besar.
Pengepul besar akan mendistribusikan
kepada bandar cabai yang selanjutnya
diteruskan ke rantai pasok menuju asar
induk dan dilanjutkan ke pedangan eceran.
Konsumen sendiri akan membeli cabai
merah dari pedagang eceran. Dengan
demikian, terdapat enam rantai distribusi
dari petani hingga ke konsumen. Harga
cabai merah di tingkat petani cenderung
rendah karena tidak memiliki akses
langsung ke pasar. KPPU juga menemukan
bahwa harga cabai merah di Sumatera
Utara juga ditentukan oleh pasokan cabai
dari pulau Jawa.
Lebih lanjut, monitoring juga dilaksanakan
melalui operasi pasar sebanyak 8 kali guna
memastikan ketersediaan pasokan dan
langka-langkah korektif atas ketidakwajaran
kenaikan harga. Selain itu, TPID juga
melakukan pengawasan ke feed lotter dan
pemotongan hewan. Hal ini dilakukan
dalam rangka memastikan pasokan daging
yang berdasarkan data historis turut
menjadi penyumbang inflasi pada saat
lebaran.
PERKEMBANGAN INFLASI DAERAh
57
Peningkatan Harga Telur Dan Daging Ayam Ras di Sumatera Utara
Paska lebaran, kenaikan harga telur ayam ras dan daging ayam ras yang cukup signifikan
menjadi isu nasional. Di Kota Medan sendiri, rata rata harga telur ayam pada bulan Juli 2018
mencapai Rp 24.030,00, meningkat 11,50% dari bulan Lebaran. Disisi lain, rata rata harga
daging ayam pada bulan Juli 2018 tercatat Rp30.190,00 atau 12,72% diatas rata rata bulan
Lebaran yang hanya Rp26.780,00. Daging ayam ras tercatat mencapai puncaknya di akhir bulan
Juli pada harga Rp34,380,00.
Gambar 1. Perkembangan harga daging ayam ras dan telur ayam ras di Kota Medan (PIHPS Nasional)
Terdapat beberapa hal yang secara simultan mempengaruhi kenaikan harga daging ayam
dan telur ayam. Harga daging ayam dan telur ayam diperkirakan meningkat dikarenakan supply
ayam Indukan (parent stock) yang dimiliki oleh produsen ayam mengalami penurunan. Hal ini
diperkirakan terkait dengan pembatasan impor grandparent yang pernah diberlakukan satu
tahun silam. Penurunan supply ayam indukan ini tentu saja berpengaruh lebih lanjut, yaitu
produksi day old chick (DOC) yang menurun. Dampaknya tentu saja terasa pada pasokan daging
ayam yang lebih sedikit sementara permintaan daging ayam tetap. Sesuai dengan teori supply
dan demand, hal ini mendorong peningkatan harga baik di tingkat produsen (day old chick)
maupun di tingkat konsumen (daging ayam).
Di sisi lain, peningkatan harga akhir juga dipengaruhi oleh kenaikan harga pakan ternak yang
sekitar 40-45% nya berbahan baku impor, seperti Bongkol Kacang Kedelai, Dedak, dan lainnya.
Hasil FGD menyebutkan pakan ternak memiliki porsi 60% terhadap biaya produksi keseluruhan.
Untuk itu, kenaikan harga pakan tentu mendorong kenaikan harga ayam. Meski demikian,
pelemahan nilai tukar tidak berdampak signifikan terhadap kenaikan harga pakan, diperkirakan
hanya meningkatkan Rp100 Rp200/kg.
Suplemen 2
PERKEMBANGAN INFLASI DAERAh
58
Sementara itu, berdasarkan FGD dengan salah satu kontak liaison KPw BI Provinsi Sumatera
Utara, pelarangan penggunaan Antibiotic Growth Promoter (AGP) dan pengawasan pemerintah
terhadap obat-obatan bagi ternak sebagaimana tertuang dalam Pasal 16 Permentan No.14/207
tentang Klasifikasi Obat Hewan dan berlaku efektif mulai 1 Januari 2018, turut mendorong
penurunan produksi daging ayam dan telur ayam ras. Pelarangan AGP ini tidak berimbas secara
langsung namun secara bertahap pada produksi daging dan telur ayam. AGP yang biasanya
dicampur dalam pakan ayam, selain membantu pertumbuhan ayam juga membantu daya tahan
ayam terhadap perubahan cuaca dan penyakit. Larangan ini diperkirakan turut mendorong
penurunan produksi daging ayam sekitar 30 - 40% dari berat maksimal dan menyebabkan
tingkat kematian populasi anak ayam mencapai 30%, sehingga secara tidak langsung turut juga
mengurangi jumlah produksi telur ayam11
.
Selain itu, supply komoditas telur ayam pada masa Ramadhan dan masa Idul Fitri di pasaran juga
menurun. Hal ini disebabkan beberapa bulan yang lalu harga telur mengalami penurunan,
sehingga modal yang digunakan peternak untuk regenerasi ayam petelur menipis. Sejalan
dengan hal tersebut, usia produktif ayam petelur (1,5 tahun) pada masa Ramadhan dan Idul Fitri
juga telah mencapai masa afkir, sebagai akibatnya peternak melakukan afkir dini pada ayam-
ayam tersebut. Hal ini juga berdampak pada total jumlah ayam petelur juga mengalami
penurunan dan secara langsung berakibat pada jumlah produksi telur ayam.
Kenaikan harga daging ayam dan telur ayam semakin tinggi ditengarai akibat permasalahan
pada jalur distribusi yang memanfaatkan momen ini. Panjangnya jalur distribusi juga menjadi
masalah dalam mencari akar permasalahan dalam jalur distribusi pada kedua komoditas tersebut.
Jalur perdagangan dari produsen daging ayam hingga ke konsumen akhir berpotensi menjadi
enam mata rantai. Sementara itu, rantai distribusi perdagangan dapat mencapai lima mata rantai.
11 Hasil Focus Group Discussion yang diinisasi oleh Komisi Pengawasan Pelaku Usaha
PERKEMBANGAN INFLASI DAERAh
59
Gambar 2. Distribusi Perdagangan Daging Ayam Ras dan Telur Ayam Ras di Sumatera Utara (BPS)
Melihat permasalahan tersebut, Pemerintah Daerah serta Bank Indonesia yang tergabung
di dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah berkoordinasi dan berperan aktif dalam menjaga
kestabilan harga bahan pangan, khususnya daging ayam dan telur ayam. KPPU terus
mengawasi perilaku pelaku pelaku usaha di bidang peternakan dalam bermitra. Pemerintah
Daerah juga melakukan Operasi Pasar demi menjaga ketersediaan pasokan di tingkat pedagang
eceran. Bank Indonesia juga terus berupaya menjaga kestabilan nilai tukar rupiah tetap berada
pada level fundamentalnya, ditengah penguatan dollar Amerika Serikat dalam skala global. Lebih
lanjut, agar kondisi harga kedua komoditas tersebut dapat lebih terjaga, pemerintah dapat
menggunakan alternatif kebijakan yang mengatur pola penjualan/pembelian bahan baku berupa
anakan parent stock agar tidak terjadi over atau undersupply (sebagai contoh di Negara Malaysia).
Dengan teratasinya supply DOC, maka diharapkan tidak terjadi pola pergerakan harga yang
cenderung fluktuatif dan frekuensi pergolakan harga juga berkurang, khususnya komoditas ayam
ras (produknya daging dan telur ayam ras).
PERKEMBANGAN INFLASI DAERAh
60
STABILITAS KEUANGAN DAERAH, PENGEMBANGAN AKSES KEUANGAN DAN UMKM
61
BAB 4 STABILITAS KEUANGAN
DAERAH, PENGEMBANGAN AKSES
KEUANGAN DAN UMKM
Stabilitas sistem keuangan Provinsi Sumatera Utara triwulan II tahun 2018 diindikasikan meningkat.
Kondisi tersebut didukung oleh peningkatan ketahanan sektor korporasi dan sektor rumah tangga,
serta kinerja perbankan yang meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya.
Ketahanan sektor korporasi tetap terjaga sejalan dengan peningkatan laju ekonomi pada periode
laporan.
Kondisi tersebut juga sejalan dengan masih berlanjutnya pembangunan infrastruktur serta
penyerapan anggaran pemerintah pada awal tahun yang lebih tinggi dibandingkan periode yang
sama pada tahun sebelumnya.
Hal ini memberikan iklim yang kondusif bagi perbaikan kinerja korporasi maupun keuangan RT.
INNA PARAPAT
STABILITAS KEUANGAN DAERAH, PENGEMBANGAN AKSES KEUANGAN DAN UMKM 62
4.1 Kondisi Umum
Stabilitas sistem keuangan Provinsi
Sumatera Utara triwulan II tahun 2018
diindikasikan meningkat. Kondisi tersebut
didukung oleh peningkatan ketahanan sektor
korporasi dan sektor rumah tangga, serta
kinerja perbankan yang meningkat
dibandingkan triwulan sebelumnya.
Ketahanan sektor korporasi tetap terjaga
sejalan dengan peningkatan laju ekonomi
pada periode laporan. Kondisi tersebut juga
sejalan dengan masih berlanjutnya
pembangunan infrastruktur serta penyerapan
anggaran pemerintah pada awal tahun yang
lebih tinggi dibandingkan periode yang sama
pada tahun sebelumnya. Hal ini memberikan
iklim yang kondusif bagi perbaikan kinerja
korporasi maupun keuangan RT.
Ketahanan sektor korporasi juga tercermin
pada kinerja keuangan yang membaik.
Kinerja keuangan korporasi pada periode
laporan membaik sejalan dengan
meningkatnya ekspor yang didorong oleh
perbaikan ekonomi mitra dagang yang terus
berlanjut ditengah harga komoditas
cenderung melambat. Produktivitas sektor
korporasi tercatat meningkat, dengan tingkat
profitabilitas yang membaik dibandingkan
periode yang sama tahun sebelumnya.
Kemampuan membayar hutang korporasi
juga diindikasikan relatif stabil dengan kondisi
likuiditas yang cukup optimal.
Pada periode laporan, kerentanan sektor
rumah tangga (RT) membaik ditandainya
dengan membaiknya konsumsi rumah
tangga yang merupakan pangsa terbesar
PDRB Sumatera Utara pada triwulan II
2018. Perbaikan tersebut juga didukung oleh
tingkat inflasi pada semester I tahun 2018
yang masih dalam kisaran target dengan
capaian yang relatif rendah dibandingkan
historinya. Hal tersebut didukung oleh
meningkatnya alokasi pengeluaran RT untuk
konsumsi sebagaimana indikator Survei
Konsumen Bank Indonesia (IKK) yang
meningkat dari 93,8% pada triwulan I 2018
menjadi 104,2 pada triwulan II 2018.
Sementara itu, pertumbuhan kredit rumah
tangga yang tumbuh positif dengan tingkat
NPL yang membaik memperkuat indikasi
terjaganya ketahanan rumah tangga.
Stabilitas sistem keuangan juga didukung
oleh kinerja perbankan yang tumbuh
meningkat, baik penghimpunan Dana
Pihak Ketiga maupun penyaluran
pembiayaan. Peningkatan perekonomian
Sumatera Utara pada triwulan II 2018 sesuai
dengan pola seasonalnya tercemin oleh
meningkatnya penyaluran kredit perbankan.
Sejalan dengan kredit, di awal tahun 2018
pertumbuhan aset dan dana pihak ketiga
(DPK) meningkat dibanding triwulan
sebelumnya. Secara umum intermediasi
perbankan berjalan dengan baik seiring yang
diindikasikan pada tingkat Loan to Funding
Ratio (LFR) sebesar 93,8%. Kondisi tersebut
juga didukung oleh risiko kredit yang masih
terjaga di bawah level indikatifnya.
STABILITAS KEUANGAN DAERAH, PENGEMBANGAN AKSES KEUANGAN DAN UMKM 63
Tabel 4.1 Indikator Kinerja Keuangan Korporasi Sektoral
4.2 Stabilitas Sistem
Keuangan Daerah Di
Sumatera Utara
4.2.1 Asesmen Sektor Korporasi
Secara umum kinerja korporasi pada
triwulan II 2018 meningkat. Ketahanan
sektor korporasi pada triwulan laporan
meningkat seiring dengan peningkatan yang
terjadi pada sektor utama, yaitu pertanian,
meningkat dari 3,25% (yoy) pada triwulan I
2018 menjadi 5,02% (yoy) dan industri
pengolahan yang tumbuh dari 2,52% (yoy)
pada triwulan sebelumnya menjadi 3,50%
(yoy) pada triwulan laporan. Berdasarkan hasil
liaison, peningkatan kinerja sektor utama
dipengaruhi meningkatnya produktifitas
tanaman perkebunan terutama kelapa sawit
paska berakhirnya musim trek. Dari sisi
permintaan, sebagian besar pelaku usaha
yang bergerak di bidang perkebunan sawit
juga menyatakan bahwa tingkat permintaan
kelapa sawit domestik masih cukup tinggi
yang terutama berasal dari pabrik refinery.
Grafik 4.1 Perkembangan Dunia Usaha
Sumber : Survei Kegiatan Dunia Usaha, BI
Grafik 4.2 Pergerakan PDRB Ekspor dan
Hasil LS Permintaan Ekspor
Sumber : Survei Kegiatan Dunia Usaha, BI
Q1 2017 Q1 2018 Q1 2017 Q1 2018
Perkebunan 1.3 0.8 1.8 2.2
Industri Dasar dan Kimia 0.9 0.9 2.1 2.1
Industri Barang Konsumsi 1.0 0.9 2.0 2.1
Infrastruktur, Utilitas, dan Transportasi 0.7 0.7 2.4 2.4
Pertambangan 0.7 1.0 2.4 2.0
Properti dan Real Estate 1.6 2.0 1.6 1.5
Perdagangan, Service dan Investasi 1.0 0.9 2.1 2.1
SUMUT 1.4 1.2 1.7 1.8
Sektor
Solvability Ratio
DER TL/TA
Q1 2017 Q1 2018 Q1 2017 Q1 2018
Perkebunan 0.6 0.7 10.7 12.7
Industri Dasar dan Kimia 1.4 1.5 0.1 0.1
Industri Barang Konsumsi 1.2 1.0 1.4 1.4
Infrastruktur, Utilitas, dan Transportasi 0.7 0.7 0.0 0.0
Pertambangan 0.9 0.7 3.8 4.1
Properti dan Real Estate 0.4 0.5 0.0 0.0
Perdagangan, Service dan Investasi 1.2 1.2 0.2 0.2
SUMUT 0.7 0.8 0.1 0.0
Sektor
Productivity
Asset T/O Inventory T/O
Q1 2017 Q1 2018 Q1 2017 Q1 2018
Perkebunan 0.9 1.3 0.2 0.3
Industri Dasar dan Kimia 2.0 1.9 0.4 0.3
Industri Barang Konsumsi 1.9 2.1 0.4 0.7
Infrastruktur, Utilitas, dan Transportasi 1.3 1.2 0.8 0.6
Aneka Industri 2.2 1.8 0.0 0.0
Properti dan Real Estate 1.6 1.6 0.3 0.3
Perdagangan, Service dan Investasi 1.6 1.6 0.4 0.4
SUMUT 1.5 1.5 0.4 0.4
Sektor Current Ratio
Liquidity Ratio
Quick Ratio
Q1 2017 Q1 2018 Q1 2017 Q1 2018
Perkebunan 3.8 (4.7) 5.2 2.3
Industri Dasar dan Kimia 14.9 15.4 3.5 6.7
Industri Barang Konsumsi 13.3 12.5 3.8 5.4
Infrastruktur, Utilitas, dan Transportasi 19.1 17.5 20.0 16.6
Aneka Industri 22.5 21.4 18.2 15.5
Properti dan Real Estate 8.3 10.9 5.9 7.2
Perdagangan, Service dan Investasi 6.4 9.9 3.2 6.0
SUMUT 12.0 12.2 8.3 8.4
Sektor
Rentability/Profitability Ratio
ROE Profit Margin
STABILITAS KEUANGAN DAERAH, PENGEMBANGAN AKSES KEUANGAN DAN UMKM
64
Indikator lain yang turut mengkonfirmasi
adanya penurunan kinerja dunia usaha
adalah dari hasil Survei Kegiatan Dunia
Usaha (SKDU) Bank Indonesia. Nilai Saldo
Bersih Tertimbang (SBT) SKDU Bank
Indonesia pada triwulan II 2018 meningkat
dibandingkan triwulan sebelumnya yakni
dari -1% menjadi 15%, terutama didorong
peningkatan pada sektor industri
pengolahan dari -3% menjadi 5% (Grafik
4.1).
Berdasarkan hasil liason, pada triwulan II
2018, penguatan permintaan domestik
terutama didorong oleh perbaikan kinerja
sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran
seiring dengan periode Ramadhan dan Idul
Fitri sebagai periode puncak penjualan pada
industri ritel. Selain itu, mulai kembali
diselenggarakannya Meeting, Incentive,
Exhibition and Conference (MICE) juga
mendorong kinerja subsektor perhotelan.
Meskipun demikian, permintaan domestik
masih belum optimal seiring dengan tingkat
produksi produk perkebunan yang masih
relatif terbatas. Selain itu, daya saing produk
dalam negeri yang relatif lebih rendah
dibandingkan dengan produk impor juga
menyebabkan tertahannya perbaikan
permintaan domestik pada triwulan II 2018.
12 Asesmen kinerja keuangan korporasi dilakukan
dengan menggunakan data posisi triwulan I 2018
sesuai ketersediaan data.
Kinerja Korporasi Keuangan
Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi
Sumatera Utara pada triwulan laporan
mendorong kinerja keuangan korporasi
yang tercermin pada indikator
profitabilitas, likuiditas, solvabilitas, dan
repayment capacity yang menunjukkan
perbaikan. 12
Produktivitas
Dibandingkan tahun sebelumnya (triwulan I
2017), produktivitas korporasi di Sumatera
Utara yang tercermin pada indikator asset
turnover, meningkat dari level 0,7 menjadi
0,8 pada triwulan I 2018. Hal ini
mengindikasikan bahwa korporasi semakin
efisien dalam menggunakan asetnya untuk
meningkatkan keuntungan perusahaan.
Sementara indikator inventory turnover
menurun dari 0,1 pada triwulan IV 2016
menjadi 0,05 pada triwulan I 2018. Hal ini
mengindikasikan kemampuan perusahaan
untuk mengoptimalkan penggunaan
inventory menurun dibandingkan periode
sebelumnya. Kondisi ini terkait dengan
tingkat permintaan domestik yang
meningkat sehubungan dengan
berlangsungnya HBKN.
STABILITAS KEUANGAN DAERAH, PENGEMBANGAN AKSES KEUANGAN DAN UMKM 65
Profitabilitas
Seiring dengan kinerja ekspor triwulan II
2018 yang tumbuh tinggi (5,38%, yoy)
terutama karena didorong oleh peningkatan
produktifitas tanaman perkebunan, kinerja
korporasi juga membaik. Perbaikan tersebut
juga kemudian mendorong perbaikan
profitablitas perusahaan. Return On Equity
(ROE) meningkat dari 12,0% pada triwulan I
2017 menjadi 12,2% pada triwulan I 2018.
Secara sektoral, peningkatan profitabilitas
khususnya terjadi pada sektor perdagangan
seiring dengan peningkatan konsumsi
masyarakat menyambut HBKN. Selain itu,
profit margin korporasi meningkat dari 8,3
pada triwulan I tahun 2017 menjadi 8,4
pada triwulan I 2018, mengindikasikan
korporasi masih cukup efisien dalam
mengelola perusahaannya dan cukup kuat
menghadapi tantangan permintaan global
yang belum pulih optimal.
Grafik 4.3 LS Tenaga Kerja & Harga Jual
Sumber : Liaison Bank Indonesia
Solvabilitas
Tingkat ketahanan korporasi pada triwulan I
2018 secara keseluruhan cenderung lebih
baik dibanding kondisi triwulan I tahun
sebelumnya. Kondisi ini dipengaruhi oleh
penurunan komposisi hutang (leverage),
yang tercermin melalui penurunan indikator
Debt to Equity Ratio (DER) dari 1,4 pada
triwulan I 2017 menjadi 1,2 pada triwulan I
2018. Penurunan hutang khususnya terjadi
pada perusahaan di sektor perkebunan &
perdagangan. Ketahanan likuiditas korporasi
Sumatera Utara dalam jangka panjang
(solvabilitas) juga cukup terjaga. Kondisi ini
tercermin pada peningkatan kemampuan
membayar utang jangka panjang,
sebagaimana terlihat dari rasio TL/TA (Total
Liability/Total Asset) yang naik dari 1,7 pada
triwulan I 2017 menjadi 1,8 pada triwulan I
2018. Hal ini dialami oleh sektor perkebunan
& industri barang konsumsi.
Likuiditas
Likuiditas korporasi stabil dibandingkan
periode yang sama pada tahun sebelumnya,
tercermin nilai current ratio yang stabil 1,5
dibandingkan triwulan I 2018. Nilai current
ratio yang melebihi 1,0 juga
mengindikasikan tingkat kesehatan
korporasi masih cukup baik. Sektor yang
cenderung stabil adalah perdagangan dan
properti. Selain itu indikator quick ratio
(membandingkan dengan aset yang lebih
likuid) juga stabil di angka 0,4.
Risiko Korporasi
Rasio Non Performing Loan korporasi
membaik dibandingkan periode
sebelumnya, mengindikasikan risiko
korporasi pada semester I tahun 2018
masih terjaga. NPL korporasi pada triwulan
II 2018 sebesar 3,07% masih dibawah batas
STABILITAS KEUANGAN DAERAH, PENGEMBANGAN AKSES KEUANGAN DAN UMKM 66
indikatif 5%, nilai ini sedikit menurun
dibandingkan triwulan sebelumnya 3,13%
(yoy). Lebih lanjut, NPL korporasi
perkebunan sawit relatif terjaga dari 0,79%
menjadi 0,73% yang dipengaruhi dari
peningkatan produktifitas perkebunan sawit
sejalan dengan pola seasonal (berakhirnya
musim trek). Sementara tingkat NPL
korporasi pada perkebunan karet juga masih
relatif terjaga di angka 3,32%, menurun
dibandingkan periode sebelumnya sebesar
3,43%.
Grafik 4.4 LS Penjualan Domestik & Ekspor
Sumber : Liaison Bank Indonesia
Membaiknya risiko korporasi juga terlihat
dari hasil liaison yang mengindikasikan
kinerja penjualan korporasi yang
meningkat pada triwulan II 2018. Hal ini
terkonfirmasi dari perkembangan Likert
Scale (LS) penjualan domestik yang
meningkat dari 0,13 menjadi 0,48 dan LS
penjualan ekspor yang meningkat dari -0,38
menjadi 0,13. Selain itu harga jual dan
marjin keuntungan yang meningkat turut
memperkuat ketahanan risiko korporasi. LS
harga jual meningkat dari 0,06 menjadi 0,13
sementara LS marjin keuntungan meningkat
dari 0,12 menjadi 0.
Di sisi lain, kenaikan biaya bahan baku
dan energi sejalan dengan depresiasi nilai
tukar serta kebijakan pemerintah menjadi
faktor pendorong risiko korporasi pada
periode laporan. Hal ini tercermin dari LS
biaya bahan baku yang meningkat dari 0,47
pada triwulan I 2018 menjadi 0,64 pada
periode laporan. Sementara LS biaya energi
meningkat dari 0,41 pada triwulan
sebelumnya menjadi 0,56 pada triwulan II
2018.
Grafik 4.5 Pertumbuhan Kredit Korporasi
Sektor Utama Sumatera Utara
Sumber : Laporan Bank Umum, diolah
Grafik 4.6 Rasio NPL Kredit Korporasi Sektor
Utama Sumatera Utara
Sumber : Laporan Bank Umum, diolah
STABILITAS KEUANGAN DAERAH, PENGEMBANGAN AKSES KEUANGAN DAN UMKM 67
4.2.2 Eksposur Perbankan pada Sektor
Korporasi
Eksposur perbankan pada sektor korporasi
di triwulan laporan meningkat.
Pertumbuhan kredit korporasi meningkat
dari 7,5% (yoy) pada triwulan I 2018
menjadi 8,9% pada triwulan II 2018,
dengan pangsa kredit korporasi terhadap
total kredit Sumatera Utara mencapai
74,9%. Di sisi lain, peningkatan kualitas
kredit korporasi pada triwulan laporan juga
menjadi salah satu indikator yang
mengkonfirmasi meningkatnya kinerja
korporasi pada triwulan laporan.
Penyaluran kredit korporasi masih
didominasi oleh penyaluran kredit modal
kerja dengan pangsa 64,0% diikuti dengan
kredit investasi dengan pangsa 35,7% dari
total kredit korporasi. Meningkatnya kinerja
kredit korporasi bersumber dari akselerasi
kredit modal kerja dari 9,8% pada triwulan I
2018 menjadi 10,4% pada triwulan laporan.
Hal ini sejalan dengan hasil liaison bahwa
kinerja penjualan domsetik dan ekspor
korporasi meningkat pada triwulan laporan.
Berdasarkan kategori lapangan usaha,
penyaluran kredit korporasi masih
didominasi oleh penyaluran kredit pada
kategori industri pengolahan (pangsa
30,1%), perdagangan besar dan eceran
(pangsa 27,9%), dan pertanian (pangsa
24,4%) yang telah mencapai 82,5% dari
total kredit tersalur. Secara sektoral,
peningkatan laju pertumbuhan kredit
bersumber dari sektor PBE didorong
meningkatnya konsumsi menyambut
perayaah HBKN. Sementara industri
pengolahan, pertanian dan konstruksi
cenderung melambat meskipun masih
mengalami pertumbuhan.
Sejalan dengan peningkatan kinerja sektor
pertanian pada triwulan laporan, kinerja
kredit sektor perkebunan karet mengalami
peningkatan, dari 53,8% (yoy) pada triwulan
I 2018 menjadi 55,5% pada triwulan
laporan.
4.2.3 Asesmen Sektor Rumah Tangga
Konsumsi swasta terdiri dari konsumsi
Rumah Tangga (RT) dan konsumsi Lembaga
Non Profit (LNPRT), yang merupakan
komponen utama penopang perekonomian
Sumatera Utara dengan nilai mencapai
Rp67,2 triliun atau sebesar 53,5% dari PDRB
Sumatera Utara di triwulan II 2018.
Konsumsi Rumah Tangga mendominasi
komponen konsumsi swasta yaitu mencapai
98% dari total konsumsi swasta, sementara
sisanya merupakan konsumsi LNPRT.
4.2.1.1 Sumber Kerentanan dan Kondisi
Sektor Rumah Tangga
Pada Triwulan II Tahun 2018, ketahanan
sektor rumah tangga Sumatera Utara
diindikasikan menguat sejalan dengan
penguatan konsumsi rumah tangga.
Kondisi tersebut tercermin dari konsumsi
masyarakat yang masih cukup kuat pada
semester I 2018 yang diukung oleh tingkat
inflasi yang relatif terkendali. Secara umum,
sumber kerentanan RT Sumatera Utara
STABILITAS KEUANGAN DAERAH, PENGEMBANGAN AKSES KEUANGAN DAN UMKM 68
dipengaruhi oleh kinerja konsumsi dan
kinerja sektor utama.
Kinerja Konsumsi Rumah Tangga (RT)
Sejalan dengan kinerja perekonomian
Sumut secara keseluruhan yang tercatat
meningkat, kinerja konsumsi RT pada
triwulan II 2018 kembali menguat
dibandingkan triwulan sebelumnya, yakni
dari 4,98% (yoy) menjadi 6,64% (yoy).
Kondisi ini diperkuat oleh Indeks Keyakinan
Konsumen (IKK) dan likert scale (LS)
permintaan domestik yang meningkat pada
periode laporan. IKK meningkat dari 93,8
pada triwulan I 2018 menjadi 104,2 pada
triwulan laporan. Sementara LS permintaan
domestik meningkat dari 0,13 menjadi 0,48
pada triwulan II 2018. Sementara indikator
Survei Konsumen lainnya yakni Indeks
Kondisi Ekonomi (IKE) juga megalami
peningkatan dari 87,0 pada periode
sebelumnya menjadi 97,5 pada triwulan II
2018.
Kinerja Sektor Utama
Pada triwulan II 2018 kinerja sektor utama
Sumut meningkat dibandingkan periode
sebelumnya. Peningkatan terjadi pada
seluruh sektor utama yakni pertanian,
industri pengolahan, konstruksi dan PBE.
Kontribusi PDRB sektor utama sejalan
dengan kontribusi penyerapan tenaga kerja,
sehingga secara tidak langsung pendapatan
masyarakat dipengaruhi kinerja sektor
utama. Pada periode laporan, sektor
pertanian meningkat dari 3,25% (yoy)
menjadi 5,02%(yoy). Sementara sektor
industri pengolahan meningkat dari 2,52%
(yoy) menjadi 3,50% (yoy). Meningkatnya
kinerja sektor pertanian dan pengolahan
dipengaruhi oleh peningkatan produktifitas
perkebunan sejalan dengan berakhirnya
musim trek pada komoditas kelapa sawit.
4.2.1.2 Kinerja Keuangan Rumah Tangga
Kinerja keuangan rumah tangga pada
triwulan laporan relatif menurun.
Penurunan kinerja keuangan RT tercermin
dari melambatnya kredit RT dan DPK RT
pada periode laporan, namun demikian
risiko NPL relatif terjaga di bawah level
indikatifnya.
Grafik 4.7 Alokasi pengeluaran Rumah
Tangga
Sumber : Survei Konsumen, BI
Melambatnya eksposur RT di perbankan
terkonfirmasi oleh hasil Survei Konsumen
Bank Indonesia, yakni tercermin dari
peningkatan alokasi pengeluaran RT untuk
konsumsi dibandingkan alokasi untuk
tabungan dan cicilan (Grafik 4.7). Lebih rinci,
alokasi pengeluaran untuk konsumsi
menunjukkan peningkatan dari 71,3% pada
triwulan I 2018 menjadi 73,1% pada
triwulan laporan. Selain itu, terdapat indikasi
bahwa masyarakat juga membiayai
STABILITAS KEUANGAN DAERAH, PENGEMBANGAN AKSES KEUANGAN DAN UMKM 69
konsumsinya dari simpanan yang dimiliki,
tidak hanya dari pinjaman perbankan. Hal ini
tercermin dari melambatnya DPK
perseorangan dari 7,4% (yoy) menjadi 5,7%
(yoy) pada periode laporan.
Dana Pihak Ketiga Rumah Tangga di
Perbankan
Secara umum, RT berperan sebagai surplus
unit (net saving), yang secara agregat
memiliki jumlah simpanan lebih besar
dibanding kredit. Pada triwulan II 2018,
dana pihak ketiga (DPK) perseorangan di
perbankan Sumatera Utara mencapai
Rp158,7 triliun. Sementara kredit
perseorangan di perbankan tercatat sebesar
Rp53,0 triliun. Dengan demikian, penduduk
perseorangan di Sumatera Utara memiliki
net saving di perbankan sebesar Rp105,7
triliun.
Komposisi DPK perbankan di Sumatera Utara
yang bersumber dari sektor rumah tangga
mencapai sekitar 70,2% relatif stabil
dibandingkan triwulan sebelumnya yang
mencapai 70,6%. DPK rumah tangga ini
secara umum terdiri atas tabungan dengan
pangsa 52,9%, disusul dengan deposito
yang mencapai 42,8%. Sementara itu giro
perseorangan di Sumatera Utara relatif
minim. Secara umum pertumbuhan DPK RT
menurun dibandingkan triwulan sebelumnya
dari 7,4% (yoy) menjadi 5,8% (yoy).
Ditinjau berdasarkan kelompok nilainya,
terlihat ketergantungan perbankan
Sumatera Utara terhadap deposan
perseorangan tertentu dengan nilai besar
masih tinggi pada triwulan II 2018. Hal
tersebut tercermin dari komposisi DPK
dimana 0,2% deposan perseorangan
dengan nilai tabungan di atas Rp.1 Miliar
menguasai hingga 50,4% tabungan
perseorangan di Sumatera Utara.
Grafik 4.8 Perkembangan Pangsa DPK RT
Provinsi Sumatera Utara
Sumber : Laporan Bank Umum, diolah
Tabel 4.2 Pengelompokan Tabungan
Perseorangan Berdasarkan Nilai
Pengelompokan
Nominal
Pangsa
Nominal
Pangsa Deposan
0 100 Juta 17.72% 97.75%
100 500 Juta 23.19% 1.85%
500 Juta 1 Miliar 8.60% 0.21%
>1 Miliar 50% 0.19%
Sumber : Laporan Bank Umum, diolah
Kredit Sektor Rumah Tangga di Perbankan
Penyaluran kredit sektor Rumah Tangga
(RT) oleh perbankan di Provinsi Sumatera
Utara pada triwulan II 2018 melambat.
Pada Triwulan II 2018, penyaluran kredit ke
sektor rumah tangga tercatat sebesar
Rp49,6 triliun, mencapai 23,4% dari total
STABILITAS KEUANGAN DAERAH, PENGEMBANGAN AKSES KEUANGAN DAN UMKM 70
kredit perbankan dan tumbuh 11,9% (yoy)
melambat dari triwulan sebelumnya yang
tumbuh 13,8% (yoy). Perlambatan kinerja
kredit RT bersumber dari menurunnya
pertumbuhan Kredit Pemilikan Rumah (KPR),
Kredit Multiguna, dan Kredit Perlengkapan
Rumah Tangga ditengah Kredit Kendaraan
Bermotor (KKB) yang meningkat.
Grafik 4.10 Perkembangan Kredit Rumah
Tangga
Sumber : Laporan Bank Umum, diolah
Berdasarkan jenis kredit yang disalurkan,
kredit multiguna memiliki share terbesar
mencapai 49,5%, diikuti oleh Kredit
Pemilikan Rumah (KPR) sebesar 29,5%, dan
Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) 11,2%.
Kredit Pemilikan Rumah (KPR)
Kinerja KPR pada triwulan II 2018 sedikit
melambat, tercatat tumbuh 11,8% (yoy)
lebih rendah dibandingkan triwulan
sebelumnya 12,9% (yoy). Namun demikian
pertumbuhan tersebut lebih baik
dibandingkan rata-rata pertumbuhan
triwulan II dalam 3 tahun terakhir yang
tumbuh 4,6% (yoy). Hal ini mengkonfirmasi
bahwa secara umum kinerja Rumah Tangga
pada periode laporan masih cukup baik.
Grafik 4.9 Perkembangan Kredit Pemilikan
Rumah
Sumber : Laporan Bank Umum, diolah
Grafik 4.10 Perkembangan Suku Bunga
Kredit Rumah Tangga
Sumber : Laporan Bank Umum, diolah
Keseluruhan jenis KPR yang disalurkan
mencatatkan perlambatan. Kredit untuk
Rumah Tinggal Tipe 22 s/d 70 melambat dari
21,4% (yoy) pada triwulan sebelumnya
menjadi 16,6% (yoy) pada triwulan II 2018.
Kredit untuk Rumah Tinggal Tipe sd. 21 juga
melambat dari 3,4% (yoy) pada triwulan I
2018 menjadi 0,43% (yoy) pada triwulan
laporan. Selanjutnya kredit Pemilikan Ruko
terkontraksi semakin dalam dari -1,1% (yoy)
menjadi -6,3% (yoy).
STABILITAS KEUANGAN DAERAH, PENGEMBANGAN AKSES KEUANGAN DAN UMKM
71
Perlambatan kredit KPR tersebut
kemungkinan dipengaruhi shifting
consumption pada periode laporan kepada
kebutuhan konsumsi lainnya, mengingat
pada periode laporan terdapat HBKN dimana
prioritas masyarakat cenderung untuk
memenuhi kebutuhan HBKN. Pada triwulan
II 2018, suku bunga tertimbang (SBT) kredit
KPR realatif stabil dibandingkan triwulan
sebelumnya. Suku bunga tertimbang
pinjaman Kredit Pemilikan Rumah mencapai
9,3%, paling rendah dibandingkan kedua
jenis kredit lainnya yakni KKB dan Multiguna
masing-masing sebesar 10,3% dan 12,4%.
Kredit Kepemilikan Kendaraan Bermotor
Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) tumbuh
meningkat pada Triwulan II 2018.
Meningkat dari 16,6% (yoy) pada triwulan I
2018 menjadi 17,1% (yoy) pada triwulan II
2018. Pangsa KKB didominasi oleh kredit
mobil roda empat yang memiliki pangsa
76% diikuti oleh kredit sepeda motor yang
memiliki pangsa 22,2%. Pertumbuhan KKB
didorong oleh meningkatkan pertumbuhan
kredit mobil roda empat ditengah kredit
sepeda motor yang masih mengalami
kontraksi.
Pertumbuhan kredit mobil roda empat
tumbuh 25,2% (yoy) meningkat dari
triwulan sebelumnya sebesar 24,4% (yoy),
13Hasil Focus Group Discussion Kantor Perwakilan Bank
Indonesia Provinsi Sumatera Utara
bahkan per Juli 2018 mampu tumbuh
27,4% (yoy). Pertumbuhan kredit untuk jenis
ini didorong oleh naiknya permintaan
sehubungan dengan kebutuhan pada
HBKN13
. Peningkatan jumlah kendaraan
berbasis online yang beroperasi di Sumatera
Utara terutama Medan ditengarai juga
mengakselerasi kredit KKB lebih lanjut.
Sementara itu penyaluran kredit untuk jenis
kendaraan sepeda motor pada triwulan
laporan masih mengalami kontraksi sebesar -
4,7% (yoy) lebih dalam dari triwulan
sebelumnya yang terkontraksi 3,7% (yoy).
Ke depan, pertumbuhan kredit KKB untuk
jenis kendaraan sepeda motor diperkirakan
akan meningkat sejalan dengan perbaikan
ekonomi pada riwulan
III menyusul masa panen raya kedua.
Grafik 4.11 Perkembangan Suku Bunga
Kredit Rumah Tangga
Sumber : Laporan Bank Umum, diolah
STABILITAS KEUANGAN DAERAH, PENGEMBANGAN AKSES KEUANGAN DAN UMKM 72
Grafik 4.12 Perkembangan Kredit Kendaraan
Bermotor
Sumber : Laporan Bank Umum, diolah
Risiko Ketahanan Sektor Rumah Tangga
Risiko kredit Rumah Tangga pada triwulan
laporan masih terjaga di level 2,30% (yoy)
dibawah level indikatif 5%. Namun kondisi
ini perlu mendapat perhatian mengingat
tren risiko yang meningkat dari 2,2% (yoy)
pada Triwulan I 2018 menjadi 2,3% (yoy)
pada triwulan laporan. Secara umum, risiko
seluruh jenis kredit rumah tangga terpantau
meningkat, namun masih berada dibawah
level indikatif 5%. Sementara risiko KPR
pada triwulan laporan perlu menjadi
perhatian dengan rasio NPL mencapai
4,44%. Hal ini terutama didorong kredit
Rumah tinggal Tipe >22 yang memiliki
pangsa kredit mencapai 80,8%.
Sementara tren NPL kredit Multiguna
sebagai pangsa terbesar kredit RT juga
meningkat dari 1,0% pada triwulan I 2018
menjadi 1,2% pada triwulan laporan.
Namun demikian rasio NPL ini masih cukup
rendah karena masih berada dibawah rasio
NPL kredit RT secara keseluruhan.
Tabel 4.3 Perkembangan Risiko Kredit Rumah
Tangga per Kategori
Sumber : Laporan Bank Umum, diolah
4.3 Perkembangan
Perbankan Sumatera
Utara
4.3.1 Asesmen Kinerja Perbankan
Peningkatan laju perekonomian Sumatera
Utara pada triwulan laporan tercermin
dari meningkatnya penyaluran kredit
perbankan. Sejalan dengan kredit, di awal
tahun 2018 pertumbuhan aset dan dana
pihak ketiga (DPK) tumbuh meningkat
dibanding triwulan sebelumnya. Namun
demikian, secara umum intermediasi
perbankan berjalan dengan baik seiring yang
diindikasikan pada tingkat Loan to Funding
Ratio (LFR) sebesar 93,8%. Kondisi tersebut
juga didukung oleh risiko kredit yang masih
terjaga di bawah level indikatifnya.
Grafik 4.13 Perkembangan Kredit, DPK dan
NPL Bank Umum
Sumber : Laporan Bank Umum, diolah
I II III IV I II Jul
Kredit RT 2.54% 2.60% 2.55% 2.17% 2.24% 2.34% 2.30%
KPR 5.37% 5.59% 5.31% 4.45% 4.52% 4.44% 4.45%
KKB 2.32% 2.38% 1.36% 1.24% 1.22% 1.39% 1.45%
Perlengkapan RT 1.11% 1.50% 1.66% 1.47% 1.58% 1.61% 1.69%
Multiguna 1.02% 1.03% 1.05% 0.96% 1.05% 1.21% 1.15%
2017NPL
2018
STABILITAS KEUANGAN DAERAH, PENGEMBANGAN AKSES KEUANGAN DAN UMKM 73
Secara tahunan aset bank umum Sumatera
Utara pada triwulan II 2018 mencapai
Rp313,5 triliun, meningkat dibandingkan
triwulan I 2018 yang tercatat Rp298,2
triliun. Secara tahunan, pertumbuhan aset
bank umum periode tersebut mengalami
peningkatan menjadi 10,4% (yoy), lebih
rendah dibandingkan triwulan sebelumnya
yang tumbuh 6,8% (yoy). Peningkatan
terjadi pada bank umum konvensional
maupun syariah.
Pertumbuhan aset kelompok bank umum
konvensional meningkat dari 6,5% (yoy)
menjadi 10,3% (yoy) pada triwulan laporan.
Dominasi aset bank konvensional yang
mencapai 95,4% mendorong perlambatan
total aset bank umum secara keseluruhan
pada triwulan laporan. Di sisi lain, aset
kelompok bank umum syariah juga tumbuh
lebih rendah dibandingkan triwulan
sebelumnya dari 14,4% (yoy) menjadi
12,8%.
Grafik 4.14 Pertumbuhan Aset Bank Umum
Menurut Kelompok Bank
Sumber : Laporan Bank Umum, diolah
Grafik 4.19 Intermediasi Bank Umum Sumut
4.3.1.1 Perkembangan Dana Pihak Ketiga
(DPK)
Grafik 4.15 Perkembangan dan Laju DPK di
Sumut
Sumber : Laporan Bank Umum, diolah
Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK)
pada triwulan II 2018 relatif stabil
dibandingkan periode sebelumnya, dari
6,7% (yoy) menjadi 6,9% (yoy) pada periode
laporan. Komponen tabungan dan deposito
mencatatkan pertumbuhan ditengah
simpanan berbentuk giro yang masih
mengalami kontraksi sejak triwulan
sebelumnya. Tabungan dan deposito
masing-masing tumbuh sebesar 12,1% (yoy)
dan 6,0% (yoy).
STABILITAS KEUANGAN DAERAH, PENGEMBANGAN AKSES KEUANGAN DAN UMKM 74
Stabilnya DPK ditengah konsumsi
masyarakat yang meningkat pada perayaan
HBKN mengindikasikan daya beli masih
terjaga, didukung adanya pendapatan
tambahan gaji ke 13 PNS dan THR bagi
pekerja di sektor swasta. Hal ini tercermin
dari DPK milik masyarakat yang mengalami
peningkatan dari 8,4% (yoy) pada triwulan
sebelumnya menjadi 9,3% (yoy) pada
triwulan II 2018.
Pertumbuhan giro yang mengalami kontraksi
bersumber dari giro milik pemerintah yang
mengalami kontraksi lebih dalam pada
periode laporan, dari -17,7% (yoy) menjadi -
22,0% (yoy). Penurunan ini dapat menjadi
salah satu indikator realisasi belanja
pemerintah yang lebih baik dibandingkan
tahun sebelumnya. Hal ini juga terkonfirmasi
pada konsumsi pemerintah/realisasi belanja
APBD.
Grafik 4.16 Perkembangan Giro
Sumber : Laporan Bank Umum, diolah
Grafik 4.17 Laju DPK dan Konsumsi di
Sumut
Sumber : Laporan Bank Umum, diolah
Sementara itu, deposito tumbuh sebesar
6,0% (yoy) melambat dari triwulan
sebelumnya yang mencapai 7,7% (yoy).
Sumber perlambatan berasal dari deposito
milik perseorangan yang memiliki pangsa
mencapai 68,4% dari seluruh nilai deposito
perbankan Sumatera Utara. Deposito
perseorangan menurun dari triwulan I 2018
sebesar 5,5% (yoy) menjadi 0,2% (yoy) pada
triwulan laporan. Penurunan tersebut
diperkirakan adanya pengaruh tren suku
bunga tertimbang dalam bentuk deposito
yang terus mengalami penurunan sejak akhir
2016 hingga triwulan laporan yang tercatat
sebesar 5,2%.
Grafik 4.18 Proporsi DPK di Sumatera
Utara
Sumber : Laporan Bank Umum, diolah
STABILITAS KEUANGAN DAERAH, PENGEMBANGAN AKSES KEUANGAN DAN UMKM 75
Di sisi lain, pertumbuhan tabungan tercatat
meningkat dari triwulan sebelumnya dari
9,7% (yoy) menjadi 12,1% (yoy).
Meningkatnya pertumbuhan tabungan
didorong oleh peningkatan tabungan milik
perseorangan yang merupakan pangsa
terbesar tabungan mencapai 94%.
Tabungan perseorangan meningkat dari
9,3% (yoy) pada triwulan I 2018 menjadi
10,4% (yoy) di triwulan laporan.
Peningkatan tabungan persediperkirakan
dipengaruhi meningkatnya pendapatan
masyarakat (THR dan gaji ke 13 bagi PNS)
yang masih lebih tinggi dibandingkan
peningkatan kebutuhan seasonal pada
periode HBKN.
Grafik 4.19 Pertumbuhan Tabungan
Sumber : Laporan Bank Umum, diolah
4.3.1.2 Perkembangan Kredit
Kredit Berdasarkan Jenis Penggunaan
Pada triwulan II 2018, kredit yang disalurkan
di provinsi Sumatera Utara berdasarkan
lokasi proyek mencapai Rp212 triliun,
tumbuh meningkat dari 8,8% (yoy) dari
triwulan sebelumnya menjadi 9,5% (yoy).
Dapat diinformasikan bahwa penyaluran
kredit berdasarkan lokasi bank mencapai
Rp208,7 triliun. Kondisi tersebut
menunjukkan bahwa sebagian besar kredit
yang disalurkan di Sumatera Utara berasal
dari bank yang berada di Provinsi Sumatera
Utara. Hal ini menjadi hal yang positif karena
sumber pendanaan kredit sebagian besar
masih berasal dari Sumatera Utara sehingga
suku bunga kredit dapat lebih kompetitif.
Pertumbuhan kredit produktif (kredit modal
kerja dan investasi) pada triwulan II 2018
meningkat dari 3,3% (yoy) menjadi 6,1%
(yoy) sejalan dengan meningkatnya investasi
perusahaan yang ditunjukkan oleh Likert
Scale investasi yang meningkat pada
triwulan II 2018. Selain itu progress
pembangunan infrastruktur pemerintah
pusat yang masih berjalan serta proses
pengerjaan proyek pemerintah daerah yang
diperkirakan meningkat pada triwulan III
sesuai dengan pola seasonalnya menjadi
faktor pendorong meningkatnya
pertumbuhan kredit produktif pada triwulan
laporan.
Di sisi lain pertumbuhan kredit konsumsi
sedikit melambat dibandingkan triwulan
sebelumnya. Pertumbuhan krkonsumsi di
Sumatera Utara pada triwulan II 2018
sebesar 11,3% (yoy), melambat
dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar
12,8% (yoy). Stabilnya pertumbuhan kredit
konsumsi sejalan dengan peningkatan
kebutuhan masyarakat menjelang HBKN.
STABILITAS KEUANGAN DAERAH, PENGEMBANGAN AKSES KEUANGAN DAN UMKM 76
Grafik 4.20 Pertumbuhan Kredit Berdasarkan
Tujuan Penggunaan
Sumber : Laporan Bank Umum, diolah
Grafik 4.21 Perkembangan Kredit Investasi
Sumber : Laporan Bank Umum, diolah
Kredit Berdasarkan Sektor Ekonomi
Berdasarkan sektor ekonomi, mayoritas
kredit disalurkan pada sektor utama
penopang perekonomian Sumatera Utara,
yakni sektor industri pengolahan, sektor
pertanian, sektor perdagangan besar dan
eceran (PBE) serta sektor konstruksi.
Dominasi keempat sektor tersebut mencapai
65,4% dari total kredit tersalur. Sejalan
dengan peningkatan laju pertumbuhan
ekonomi Sumut di triwulan II 2018,
pertumbuhan kredit sektor utama
meningkat tercermin dari pertumbuhan
kredit yang meningkat terutama pada sektor
konstruksi.
Grafik 4.22 Pangsa Kredit Sektoral
Bank Umum
Sumber : Laporan Bank Umum, diolah
Grafik 4.23 Pertumbuhan Kredit Sektor
Utama
Sumber : Laporan Bank Umum, diolah
Kredit dengan pangsa terbesar, yaitu kredit
sektor pengolahan (22,6%) tercatat tumbuh
stabil dari 1,76% (yoy) menjadi 1,63% (yoy).
STABILITAS KEUANGAN DAERAH, PENGEMBANGAN AKSES KEUANGAN DAN UMKM
77
Namun demikian berdasarkan hasil SKDU14,
realisasi kegiatan usaha pada sektor industri
pengolahan tercatat meningkat dengan
SBT15 sebesar 5%. Periode panen raya yang
masih berlangsung pada triwulan II 2018
turut mendorong kinerja sektor PBE, hal ini
tercermin dari pertumbuhan kredit sektor
PBE yang mampu tumbuh stabil pada
triwulan II 2018 sebesar 5,41% (yoy) dari
triwulan sebelumnya sebesar 5,35% (yoy).
Selain itu, masih berlanjutnya proyek
strategis pemerintah turut mendorong
tumbuh positifnya sektor konstruksi pada
triwulan II 2018 sebesar 7,64% (yoy)
meningkat dibandingkan triwulan
sebelumnya sebesar 5,83% (yoy). Sementara
itu, kredit sektor pengolahan sebagai sektor
dengan pangsa kredit terbesar (22,6%)
tumbuh stabil 1,63% (yoy) dari triwulan
sebelumnya 1,76% (yoy).
Grafik 4.24 Perkembangan Kredit PBE &
Konsumsi PDRB
Sumber : Laporan Bank Umum, diolah
14 Survei Kondisi Dunia Usaha, Bank Indonesia
Grafik 4.25 Perkembangan Kredit Industri
Pengolahan & Realisasi SKDU Industri
Pengolahan
Sumber : Laporan Bank Umum, diolah
4.3.1.3 Kinerja Secara Spasial
Penghimpunan Dana
Dilihat secara spasial, mayoritas
penghimpunan DPK perbankan di Sumatera
Utara bersumber dari Kota Medan dengan
pangsa 71,3%, disusul dengan
Pematangsiantar 5,5% dan Asahan 4,6%.
Apabila dibandingkan dengan tahun 2010,
dominasi komposisi penghimpunan DPK
tidak berubah. Namun demikian, secara
porsi telah terlihat adanya geliat
perkembangan ekonomi di daerah tercermin
dari meningkatnya pangsa DPK di Kab/Kota
di Sumatera Utara diiringi penurunan pangsa
DPK di kota Medan. Peningkatan pangsa
yang lebih besar pada tahun 2018 seperti
yang terjadi di Kabupaten Deli Serdang (dari
0,8% menjadi 1,4%) dan Kab. Asahan (dari
3,2% menjadi 4,6%). Hal ini diperkirakan
15 Saldo Bersih Tertimbang, indeks yang digunakan
dalam SKDU
STABILITAS KEUANGAN DAERAH, PENGEMBANGAN AKSES KEUANGAN DAN UMKM 78
terkait kegiatan pembangunan di daerah
yang lebih agresif sejalan dengan
pembangunan infrastruktur yang
menghubungkan berbagai daerah baik di
Sumatera Utara maupun provinsi lainnya.
Tantangan ke depan adalah mengurangi
dominasi penghimpunan dana yang
berpusat di pantai timur dan mendorong
potensi penghimpunan dana di
kabupaten/kota lainnya.
Grafik 4.26 DPK Menurut Kabupaten/Kota
di Sumut Tahun 2010
Sumber : Laporan Bank Umum, diolah
Grafik 4.27 DPK Menurut Kabupaten/Kota
di Sumut Tahun 2018
Sumber : Laporan Bank Umum, diolah
Secara spasial perlambatan DPK terjadi di
kota Medan. Sementara Kabupaten/Kota
dengan pangsa DPK terbesar selain Medan,
justru mencatatkan peningkatan DPK seperti
di Kota Pematangsiantar, Kab. Asahan dan
Kab. Labuhan Batu. Mayoritas daerah yang
mengalami peningkatan DPK adalah
Kabupaten/Kota berbasis pertanian.
Perlambatan DPK di Kabupaten/Kota seperti
di Medan diperkirakan dipengaruhi
peningkatan konsumsi pada perayaan
HBKN. Perlambatan yang terjadi di kota
Medan dari 6,09% (yoy) pada triwulan I
2018 menjadi 3,13% (yoy) pada triwulan
laporan. Sementara peningkatan DPK
tertinggi terjadi di Kab. Asahan dari 2,5%
(yoy) menjadi 26,3% (yoy). Namun
demikian, secara keseluruhan pertumbuhan
DPK pada triwulan berjalan tersebut masih
relatif stabil (6,8%, yoy).
Di sisi lain, gencarnya aktivitas perbankan
dalam menjaring nasabah dana maupun
kredit melalui berbagai program seperti Laku
Pandai serta program Keuangan Inklusif
yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia dan
Pemerintah, diharapkan dapat
mengoptimalkan penetrasi akses layanan
keuangan hingga daerah tertinggal.
Penyaluran Kredit
Secara spasial penyaluran kredit bank umum
di Sumatera Utara hingga triwulan II 2018
masih terkonsentrasi di 5 kabupaten/kota di
Sumatera Utara, seperti Medan, Deli
Serdang, Asahan, Labuhan Batu dan
Pematang Siantar yang mendominasi pangsa
kredit sebesar 78,3%, relatif stabil
dibandingkan triwulan sebelumnya yang
mencapai 78,5%. Kabupaten/Kota yang
mencatatkan peningkatan pertumbuhan
kredit tertinggi, yakni Kabupaten Serdang
Berdagai (68,9%,yoy), Mandailing Natal
STABILITAS KEUANGAN DAERAH, PENGEMBANGAN AKSES KEUANGAN DAN UMKM 79
(43%, yoy), Sibolga (33,3%, yoy) dan Binjai
(21,5%, yoy). Tingginya pertumbuhan kredit
di daerah tersebut ditengarai terkait dengan
aktivitas ekonomi yang mulai menggeliat
seiring dengan proyek infrastruktur serta
komitmen pemerintah untuk
mengembangkan daerah tertinggal.
Grafik 4.34 Pertumbuhan Kredit Menurut
Kabupaten/Kota di Sumut
Sumber : Laporan Bank Umum, diolah
Kualitas kredit yang disalurkan oleh
perbankan di berbagai kabupaten/kota di
Sumatera Utara umumnya masih terjaga
sesuai target indikatif, yakni dengan rasio
NPL dibawah 5%. Mayoritas kabupaten/kota
juga mengalami perbaikan rasio NPL dengan
NPL terendah tercatat di Kota Tebing Tinggi
sebesar 0,5%, kecuali Kabupaten Tapanuli
Selatan yang pada triwulan laporan masih
mencatatkan rasio NPL diatas 5%.
4.3.1.4 Risiko Perbankan
Risiko Kredit
Mengakhiri semester pertama tahun
2018, risiko perbankan di Sumatera Utara
menurun. Penurunan risiko perbankan yang
tercermin dari NPL (Non Performing Loan)
bahkan jauh dibawah level indikatifnya. Tren
NPL menurun dibandingkan triwulan
sebelumnya dari 2,8% menjadi 2,7%. Tren
penurunan non performing financing (NPF)
yang signifikan terjadi pada bank umum
syariah, yakni dari 6,6% pada triwulan I
2018 menjadi 5,8% pada triwulan laporan.
Sementara NPL bank umum konvensional
cenderung stabil di level 2,6%. Apabila
dilihat berdasarkan jenis penggunaannya,
perbaikan kualitas kredit terjadi pada jenis
kredit modal kerja dari 3,4% menjadi 3,3%,
dan kredit investasi dari 2,2% menjadi
2,1%. Sementara NPL kredit konsumsi
tercatat meningkat dari 2,2 menjadi 2,3%.
Namun demikian, tingginya jumlah kredit
modal kerja bermasalah pada perbankan
syariah yang jauh diatas level indikatifnya,
yakni mencapai 9,8% patut mendapat
perhatian khusus.
Grafik 4.28 Rasio NPL/NPF Menurut
Kelompok Bank
Sumber: Laporan Bank Umum (diolah)
STABILITAS KEUANGAN DAERAH, PENGEMBANGAN AKSES KEUANGAN DAN UMKM
80
Grafik 4.29 Rasio NPL/NPF Menurut Jenis
Penggunaan
Sumber: Laporan Bank Umum (diolah)
Dilihat berdasarkan sektor ekonomi, risiko
kredit sektor utama relatif meningkat.
Peningkatan NPL terjadi pada sektor
pertanian, kontruksi dan PBE. Sementara
sektor industri pengolahan tercatat
membaik.
Grafik 4.36 Rasio NPL/NPF Menurut Sektoral
Sumber: Laporan Bank Umum (diolah)
16 perbedaan jangka waktu penempatan dana dengan
jangka waktu penyaluran kredit
Grafik 4.37 NPL Kontruksi & Pertumbuhan
PMTB
Sumber: Laporan Bank Umum (diolah)
Rasio NPL pada sektor kontruksi perlu
dicermati karena berada di atas level
indikatif, yakni mencapai 6,2%. Kondisi
tersebut terkait kebutuhan akan pendanaan
di sektor kontruksi yang meningkat seiring
dengan percepatan pembangunan
infrastruktur strategis yang mendorong
investasi swasta di bidang kontruksi.
Percepatan realisasi belanja infrastruktur
yang merata sejak awal tahun, sindikasi
kredit, serta penguatan proses monitoring
penyaluran kredit, diharapkan dapat
menekan risiko penyaluran kredit di sektor
konstruksi.
Risiko Likuiditas
Pada triwulan II 2018, risiko likuiditas16
perbankan di Sumatera Utara
diindikasikan masih cukup tinggi. Hal ini
terlihat dari pangsa penempatan DPK untuk
STABILITAS KEUANGAN DAERAH, PENGEMBANGAN AKSES KEUANGAN DAN UMKM
81
jangka pendek masih sangat tinggi
sementara penyaluran kredit sebagai besar
untuk jangka panjang.
Penghimpunan DPK di Sumatera Utara
didominasi oleh deposito (share 44%),
disusul oleh tabungan (39,5%) dan giro
(16,5%). Berdasarkan jangka waktunya,
komposisi deposito tersebut 89,6%
didominasi oleh deposito berjangka waktu
pendek, mayoritas 1 bulan dengan pangsa
43,9%, disusul oleh deposito berjangka
waktu 3 bulan dan 6 bulan masing-masing
dengan pangsa 30,0% dan 15,7%.
Sementara berdasarkan jenis
penggunaannya, mayoritas kredit diberikan
dengan jangka waktu 12 bulan 5 tahun
untuk kredit modal kerja dan lebih dari 5
tahun untuk kredit investasi.
Grafik 4.30 Komposisi Deposito
Berdasarkan Jangka Waktu
Sumber: Laporan Bank Umum (diolah)
17 - Kredit kepada UMKM adalah kredit yang diberikan
kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah
Untuk mengurangi dampak risiko likuiditas,
perbankan melakukan penempatan dana
dalam bentuk selain kredit. Selain dalam
bentuk kredit, penempatan dana perbankan
di Sumatera Utara juga dalam bentuk aset
antar kantor (42,25%), kepemilikan surat
berharga (0,73%) dan penempatan pada
Bank Indonesia (0,42%), yang diharapkan
dapat mengurangi risiko mismatch.
4.3.1.5 Akses Keuangan Kepada UMKM
Kredit UMKM Secara Umum
Peran perbankan dalam pembiayaan
UMKM17
di Sumatera Utara mencapai
pangsa 25,5% dari total kredit tersalur atau
sebesar Rp54,2 triliun. Kredit UMKM
didominasi oleh kredit skala usaha
menengah (share 43,3%), disusul dengan
kredit skala kecil (share 29,7%) dan kredit
mikro (share 27,0%). Seiring dengan
peningkatan laju ekonomi pada periode
laporan, pertumbuhan kredit UMKM juga
mengalami peningkatan signifikan dari -
7,8% (yoy) pada triwulan I 2018 menjadi
7,2% (yoy) pada triwulan laporan.
Meningkatnya laju pertumbuhan kredit
UMKM didorong pertumbuhan kredit
skala menengah yang mengalami
pertumbuhan sebesar 6,4% (yoy) pada
triwulan II 2018, meningkat dibandingkan
sebagaimana diatur dalam UU No.20 Tahun 2008
tentang UMKM.
STABILITAS KEUANGAN DAERAH, PENGEMBANGAN AKSES KEUANGAN DAN UMKM 82
periode sebelumnya yang mengalami
kontraksi -22,8% (yoy). Peningkatan kredit
skala menengah terdampak langsung dari
peningkatan laju ekonomi Sumut pada
periode laporan yang didorong oleh
konsumsi rumah tangga. Selanjutnya
pertumbuhan kredit kecil mengalami
peningkatan dari 0,6% (yoy) pada triwulan I
2018 menjadi 2,4% (yoy) pada triwulan
laporan. Pertumbuhan kredit kecil salah
satunya didorong oleh gencarnya program
kredit usaha rakyat (KUR) pemerintah. Di sisi
lain, berlakunya Peraturan Bank Indonesia
(PBI) No.14/22/2012 tentang kewajiban
minimal penyaluran Kredit UMKM sebesar
15% dari total kredit pada tahun 2017 juga
mendukung percepatan realisasi kredit
UMKM. Sementara kredit skala mikro
tercatat tumbuh melambat dibandingkan
triwulan sebelumnya namun masih mampu
tumbuh tinggi mencapai 14,4% (yoy).
Grafik 4.31 Komposisi Kredit UMKM
Sumber: Laporan Bank Umum (diolah)
Grafik 4.36 Pertumbuhan Kredit
UMKM Berdasarkan Tujuan
Penggunaan
Sumber: Laporan Bank Umum (diolah)
Berdasarkan jenis penggunaannya, kredit
UMKM Sumatera Utara didominasi oleh
kredit modal kerja, dengan pangsa 69,8%
dari total kredit UMKM. Pertumbuhan
kredit modal kerja dan investasi UMKM
mengalami peningkatan pada triwulan
laporan. Peningkatan paling signifikan terjadi
pada kredit investasi dari terkontraksi -
19,0% (yoy) pada triwulan sebelumnya
menjadi tumbuh 12,0% (yoy) pada triwulan I
2018. Meningkatnya pertumbuhan kredit
investasi sejalan dengan optimisme pelaku
usaha terhadap perkembangan permintaan
kedepan sejalan dengan hasil SKDU investasi
pada triwulan II 2018. Selanjutnya kredit
modal kerja juga tercatat meningkat dari -
2,0% (yoy) pada triwulan I 2018 menjadi
5,0% (yoy) pada periode laporan, sejalan
dengan peningkatan.
Dilihat berdasarkan lapangan usahanya,
peningkatan kredit UMKM didorong oleh
meningkatnya penyaluran kredit di
seluruh sektor utama. Porsi penyaluran
STABILITAS KEUANGAN DAERAH, PENGEMBANGAN AKSES KEUANGAN DAN UMKM 83
kredit UMKM terbesar terkonsentrasi pada 3
subsektor utama, yaitu PBE sebesar 50,5%,
Pertanian 19,2% dan Industri Pengolahan
sebesar 8,9%. Penyaluran kredit sektor
pertanian mengalami pertumbuhan 7,8%
(yoy), meningkat dibandingkan triwulan
sebelumnya yang terkontraksi -32,0% (yoy).
Selanjutnya, kredit subsektor industri
pengolahan juga tumbuh 1,3% (yoy)
meningkat dibandingkan triwulan
sebelumnya sebesar -9,7% (yoy). Sementara
sektor PBE sebagai pangsa kredit UMKM
terbesar mengalami peningkatan dari 1,3%
(yoy) menjadi sebesar 4,2% (yoy).
Peningkatan kinerja kredit Lapangan Usaha
(LU) industri pengolahan merupakan
dampak peningkatan produktifitas
komoditas CPO sejalan dengan pasokan
bahan baku (TBS) yang meningkat pasca
berakhirnya musim trek.
Grafik 4.37 NPL Kredit UMKM
Berdasarkan Sektor Ekonomi
Sumber: Laporan Bank Umum (diolah)
Tabel 4.4 Klaster Ketahanan Pangan Sumut
Sumber: Bank Indonesia
Grafik 4.38 Kredit UMKM Berdasarkan
Sektor Ekonomi
Sumber: Laporan Bank Umum (diolah)
Tren risiko kredit UMKM pada triwulan II
2018 membaik. Perbaikan NPL bersumber
dari penurunan NPL mikro dan menengah,
sementara NPL relatif stabil dibandingkan
triwulan sebelumnya. Secara sektoral,
sumber penurunan risiko kredit UMKM
terdapat pada sektor industri pengolahan,
PBE dan konstruksi. Secara umum
penurunan risiko dipengaruhi peningkatan
kinerja sektoral didukung oleh tren suku
bunga kredit UMKM yang relatif menurun
dibandingkan periode sebelumnya.
No Wilayah Kerja Klaster Lokasi
1 Bawang Merah Dairi dan Karo
2 Padi Organik Serdang Bedagai
3 Padi Pulau Kampai
4 Desa Pesisir Serdang Bedagai
5 Kopi Karo
6 Integrasi Padi Sapi Langkat
7 Sapi Potong Labuhan Batu
8
Bawang Merah
Simalungun,
Baru Bara dan
Asahan
9 Cabai Merah Pematangsiantar
10 LED Songket Batu Bara
11 Cabai Merah Tapanuli Utara
12
Pertanian
TerintegrasiMandailing Natal
13 Padi Tapanuli Selatan
14 Bawang Merah Samosir
Kantor Perwakilan
Bank Indonesia
Provinsi Sumatera
Utara
Kantor Perwakilan
Bank Indonesia
Pematangsiantar
Kantor Perwakilan
Bank Indonesia
Sibolga
STABILITAS KEUANGAN DAERAH, PENGEMBANGAN AKSES KEUANGAN DAN UMKM 84
Program Pengembangan Akses Keuangan
dan UMKM oleh Bank Indonesia
Selanjutnya, dalam rangka menjaga stabilitas
sistem keuangan dan mencapai
pertumbuhan ekonomi yang stabil dan
berkelanjutan, Bank Indonesia senantiasa
mendorong peningkatan akses keuangan
diantaranya kepala pelaku usaha UMKM.
Peningkatan akses keuangan UMKM
terhadap layanan jasa keuangan perbankan
ditujukan untuk mengatasi kesenjangan
informasi diantara kedua institusi tersebut.
Perbankan memiliki keterbatasan informasi
mengenai kelayakan UMKM, sementara
pelaku UMKM memiliki keterbatasan
informasi mengenai produk bank, prosedur
serta persyaratan yang harus dipenuhi
sebagai bagian dari upaya percepatan
pertumbuhan kredit UMKM.
Upaya peningkatan akses keuangan dan
daya saing UMKM di Sumatera Utara
ditempuh berbagai cara, diantaranya melalui
edukasi keuangan, program pengendalian
inflasi melalui pembentukan klaster,
monitoring rasio kredit UMKM, memfasilitasi
lahirnya program penjaringan Wirausaha
Baru Indonesia (WUBI), fasilitasi UMKM
binaan pada berbagai pamerah, dan
implementasi program kemandirian
pesantren. Beberapa klaster ketahanan
pangan dan lainnya terdiri dari 14 pelaku
usaha.
4.2.2 Perkembangan Bank Syariah
Aset Perbankan Syariah
Pada triwulan II 2018, aset perbankan
syariah di Sumatera Utara tercatat sebesar
Rp14,1 triliun, meningkat dibandingkan
triwulan sebelumnya yaitu mencapai
Rp13,5 triliun. Meskipun secara nominal
meningkat, namun aset perbankan syariah
pada triwulan laporan tumbuh melambat
dari 14,4% (yoy) menjadi 12,8% (yoy).
Namun demikian, pertumbuhan tersebut
lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan aset
pada semester pertama dalam 5 tahun
terakhir, ditopang oleh pertumbuhan kredit
yang cukup tinggi. Meskipun demikian,
market share perbankan syariah masih relatif
kecil dan tidak berubah, yakni dibawah 5%.
Perkembangan Kredit dan Risiko Kredit
Kinerja intermediasi perbankan syariah
pada triwulan II 2018 relatif lebih baik
dibandingkan triwulan sebelumnya,
tercemin dari tingkat LFR dari 86,5%
menjadi 90.3% pada periode laporan dan
berada di bawah batas atas yang ditetapkan
Bank Indonesia (92%). Meningkatnya LFR
perbankan syariah di Provinsi Sumatera
Utara terutama disebabkan oleh
peningkatan aktifitas perekonomian yang
mendorong penyaluran kredit pada periode
laporan.
Penyaluran pembiayaan di perbankan syariah
pada triwulan II 2018 relatif stabil dari 7,8%
(yoy) di triwulan I 2018 menjadi 7,7% (yoy)
pada periode laporan. Perlambatan
penyaluran pembiayaan konsumsi dari
triwulan I 2018 sebesar 24,1% (yoy) menjadi
20,3% (yoy) ditahan oleh perbaikan kinerja
STABILITAS KEUANGAN DAERAH, PENGEMBANGAN AKSES KEUANGAN DAN UMKM 85
pembiyaan modal kerja dan investasi yang
mengalami peningkatan. Pembiayaan modal
kerja syariah tercatat membaik dari -8,3%
(yoy) pada triwulan sebelumnya menjadi -
4,2% (yoy) pada triwulan II 2018, meskipun
masih terkontraksi. Sementara pembiayaan
investasi syariah tercatat membaik dari -
2,7% (yoy) menjadi -1,6% (yoy) pada
triwulan laporan.
Grafik 4.33 Perkembangan Penyaluran
Pembiayaan Syariah Per Jenis Penggunaan
Sumber: Laporan Bank Umum (diolah)
Grafik 4.34 Perkembangan Pembiayaan
Berdasarkan Lapangan Usaha
Sumber: Laporan Bank Umum (diolah)
Berdasarkan lapangan usaha, pembiayaan
sektor utama Sumatera Utara mengalami
peningkatan dibandingkan Triwulan I
Tahun 2018. Pembiayaan perbankan syariah
terkonsentrasi pada sektor PBE (13,7%),
pertanian (9,5%) dan industri pengolahan
(4,7%). Pada triwulan laporan, kredit sektor
pertanian meningkat dari 11,9% (yoy) pada
triwulan I 2018 menjadi 29,9% (yoy) pada
periode laporan. Sementara kredit sektor
industri pengolahan juga meningkat dari
16,3% (yoy) menjadi 17,2% (yoy).
Selanjutnya kredit sektor PBE tercatat
meningkat dari -3,9% (yoy) menjadi -0,7
(yoy).
Sementara itu, risiko pembiayaan
perbankan syariah Triwulan I Tahun 2018
meembaik dibandingkan triwulan
sebelumnya. NPF perbankan syariah
menurun dari periode sebelumnya dari 6,5%
menjadi 5,8%, meskipun masih berada
diatas level indikatifnya. Hal ini perlu menjadi
concern bagi perbankan syariah untuk
melakukan perbaikan kualitas yang
Grafik 4.32 Perkembangan Aset
Perbankan Syariah
Sumber: Laporan Bank Umum (diolah)
STABILITAS KEUANGAN DAERAH, PENGEMBANGAN AKSES KEUANGAN DAN UMKM 86
mendorong penurunan agresifitas
penyaluran pembiayaan pada periode
laporan. Penurunan risiko kredit terlihat di
keseluruhan jenis pembiayaan berdasarkan
jenis penggunaan dan hampir di seluruh
sektor lapangan usaha. Risiko tertinggi
terdapat di pembiayaan modal kerja yang
mencapai 11,3% (yoy) sementara risiko
pembiayaan konsumsi dan investasi sebesar
4,1% (yoy) dan 3,6% (yoy), terjaga dibawah
batasan 5%. Sementara berdasarkan
lapangan usaha, pembiayaan dengan risiko
tertinggi terjadi pada sektor konstruksi dan
PBE.
Grafik 4.35 Perkembangan NPF Bank
Syariah Per Jenis Penggunaan
Sumber: Laporan Bank Umum (diolah
Grafik 4.36 Perkembangan NPF Bank Syariah
Per Sektor Utama
Sumber: Laporan Bank Umum (diolah)
STABILITAS KEUANGAN DAERAH, PENGEMBANGAN AKSES KEUANGAN DAN UMKM 87
PENYELENGGARAAN SISTEM PEMBAYARAN DAN PENGELOLAAN UANG RUPIAH
88
BAB 5 PENYELENGGARAAN SISTEM
PEMBAYARAN DAN PENGELOLAAN
UANG RUPIAH
Akselerasi konsumsi jelang lebaran yang mendorong pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara pada
triwulan II 2018 tercermin oleh net outflow yang tercatat 1,86 triliun.
Pada periode HBKN Idul Fitri, total transaksi Real Time Gross Settlement (RTGS) dan Sistem Kliring
Nasional Bank Indonesia (SKNBI) mengalami penurunan dipengaruhi oleh berkurangnya jumlah
hari kerja.
Namun demikian, akselerasi perekonomian tetap tercermin oleh peningkatan rata-rata volume
RTGS harian serta rata-rata nilai dan volume SKNBI harian.
Selain itu, peningkatan jumlah agen Layanan Keuangan Digital pada triwulan II 2018 juga
diprediksi mendorong peningkatan konsumsi melalui kelancaran penyaluran bantuan non tunai.
Peningkatan jumlah Uang Elektronik juga mengindikasikan Gerakan Nasional Non Tunai telah
berkembang secara spasial di seluruh Sumatera Utara.
PENYELENGGARAAN SISTEM PEMBAYARAN DAN PENGELOLAAN UANG RUPIAH
89
5.1 Perkembangan Sistem
Pembayaran Tunai
Perputaran aliran uang masuk dan keluar
cukup tinggi di triwulan II 2018. Nominal
inflow pada triwulan berjalan tercatat Rp11,
48 triliun, lebih tinggi 6,61% (qtq) dari
triwulan sebelumnya. Secara tahunan,
pertumbuhan nominal inflow juga meningkat
menjadi 64,08% (yoy) dari 8,27% (yoy) pada
triwulan I 2018. Nominal outflow di triwulan
berjalan tercatat Rp11,34 triliun, meningkat
tajam hingga 149,53% (qtq) dari triwulan
sebelumnya. Secara tahunan, pertumbuhan
nominal outflow melambat dari 18,27% (yoy)
menjadi 10,69% (yoy). Dengan demikian
kondisi aliran uang secara keseluruhan di
triwulan II 2018 tercatat net outflow sebesar
Rp1,86 triliun18
.
Net outflow ini juga juga sejalan dengan
tingginya antusiasime belanja masyarakat
menjelang lebaran. Kebutuhan uang di
masyarakat dalam rangka pemenuhan
konsumsi di periode Ramadhan dan HBKN
Idul Fitri mengalami kenaikan, sehingga dana
pihak ketiga yang disimpan perbankan
menurun.
18 Aliran uang masuk/keluar (inflow /outflow) melalui
Bank Indonesia dapat menjadi salah satu indikator untuk
melihat perkembangan perekonomian suatu daerah.
Aliran uang masuk (inflow) adalah aliran uang yang
masuk ke Bank Indonesia dari perbankan. Sedangkan,
Grafik 5.1 Perkembangan Inflow/Outflow
Sumber: Bank Indonesia (diolah)
5.2 Sistem Pembayaran Non Tunai
5.2.1. Perkembangan Transaksi Real
Time Gross Settlement (RTGS)
Real Time Gross Settlement (RTGS)
merupakan fasilitas sistem transfer dana
elektronik yang dapat digunakan oleh seluruh
bank dan lembaga selain bank. RTGS dapat
memproses transaksi pembayaran dengan
nilai transaksi Rp100 juta keatas dalam
jangka waktu yang sangat singkat. Dalam hal
ini, Bank Indonesia berperan sebagai
pembuat ketentuan, pengawas, serta
penyelenggara sistem BI-RTGS. Volume dan
nominal transaksi pada sistem ini dapat
menjadi salah satu indikator pertumbuhan
ekonomi.
aliran uang keluar (outflow) adalah aliran yang keluar
dari Bank Indonesia kepada perbankan. Net outflow
adalah kondisi ketika aliran uang keluar dari Bank
Indonesia ke perbankan lebih banyak dibandingkan
dengan uang yang masuk.
PENYELENGGARAAN SISTEM PEMBAYARAN DAN PENGELOLAAN UANG RUPIAH 90
Transaksi pembayaran dalam jumlah besar
RTGS Sumatera Utara pada triwulan II 2018
secara total mengalami penurunan baik
dalam nominal maupun volume. Total nilai
transaksi tercatat Rp83,66 triliun menurun
dari triwulan sebelumnya Rp102,71 triliun,
sementara total volume transaksi tercatat
23.789 transaksi lebih rendah triwulan
sebelumnya 25.343 transaksi. Penurunan
secara total diperkirakan dipengaruhi oleh
penetapan cuti bersama pada periode
Lebaran yang berdampak pada penyesuaian
hari kerja. Pemerintah menetapkan jumlah
hari cuti bersama dan libur lebaran selama 10
hari, 11 20 Juni 2018 sehingga hari kerja
untuk melakukan transaksi RTGS pada
triwulan II 2018 adalah 55 hari, menurun dari
triwulan sebelumnya (62 hari). Hal ini juga
terkonfirmasi oleh rata rata volume
transaksi harian yang meningkat dari 409
transaksi menjadi 433 transaksi pada triwulan
II 2018.
Secara spasial, transaksi RTGS di Sumatera
Utara masih berpusat di Kawasan Pantai
Timur. Di Kota Medan, total nilai transaksi
RTGS pada triwulan II 2018 mencapai
Rp80,76 triliun dengan volume mencapai
22.674 transaksi. Nilai transaksi Kota Tebing
Tinggi tercatat Rp2,15 triliun, kedua tertinggi
di Sumatera Utara. Volume transaksi di Kota
Tebing Tinggi pada triwulan berjalan
mencapai 169 transaksi. Kota Kisaran,
Kabupaten Asahan memiliki nilai transaksi
Rp394,70 miliar dengan 320 jumlah
transaksi.
Grafik 5.2 Perkembangan Transaksi RTGS
Sumber: Bank Indonesia (diolah)
Tabel 5.1 Transaksi RTGS Spasial Triwulan II 2018
Sumber: Bank Indonesia (diolah)
5.2.2. Perkembangan Transaksi SKNBI
Grafik 5.3 Perkembangan Transaksi SKNBI
Sumber: Bank Indonesia (diolah)
Selain BI-RTGS, sistem transaksi non tunai
yang diselenggarakan Bank Indonesia adalah
Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia
(SKNBI). SKNBI berperan untuk memproses
aktivitas kliring kredit dan kliring debet
dengan nilai transaksi dibawah Rp500 juta. Di
Sumatera Utara, Penyelenggara Kliring Lokal
terdapat di beberapa kota, diantaranya Kota
Kabupaten/Kota Nilai (Rp Miliar) Volume
12.81 31.00
30.95 68.00
394.70 320.00
80,764.04 22,674.00
94.90 138.00
173.45 245.00
24.25 76.00
24.19 68.00
2,146.47 169.00
SUMATERA UTARA 83,665.76 23,789.00
DELI SERDANG
TEBING TINGGI
MEDAN
PADANG SIDEMPUAN
PEMATANG SIANTAR
KARO
KISARAN
RANTAU PRAPAT
SIBOLGA
PENYELENGGARAAN SISTEM PEMBAYARAN DAN PENGELOLAAN UANG RUPIAH
91
Medan, Tebing Tinggi dan Kabanjahe.
Transaksi yang diproses oleh SKNBI meliputi
akumulasi data keuangan elektronik transaksi
card based melalui mesin EDC (kartu kredit
dan kartu debet) dan transaksi paper based
(cek, bilyet giro dan nota debet). Seperti
halnya dengan RTGS, SKNBI juga dapat
menjadi salah satu indikator untuk melihat
perkembangan ekonomi pada suatu daerah.
Sejalan dengan transaksi RTGS, nominal dan
volume transaksi SKNBI mengalami
penurunan. Transaksi SKNBI pada triwulan II
2018 tercatat Rp34,04 triliun dengan total
volume 843860 transaksi, menurun dari
triwulan sebelumnya yang total nominalnya
tercatat Rp35,53 triliun dengan total volume
848.992 transaksi. Namun demikian, rata-
rata volume dan nominal harian di triwulan
berjalan mengalami peningkatan dari
triwulan I 2018. Pada triwulan II 2018, rata-
rata nominal harian tercatat Rp618,84 miliar,
lebih tinggi 8,00% (qtq) dari triwulan
sebelumnya yang tercatat Rp573,01 miliar.
Lebih lanjut, rata-rata volume harian sebesar
15.342 transaksi, lebih tinggi 12,05% (qtq)
dari triwulan sebelumnya. Hal ini
mengkonfirmasi dugaan penurunan total
transaksi SKNBI baik secara nilai maupun
volume disebabkan oleh penurunan jumlah
hari kerja. Giatnya aktivitas ekonomi
19 Surat Edaran No. 18/28/DPU tahun 2016 perihal Tata
Cara Klarifikasi atas Uang Rupiah yang Diragukan
Keasliannya.
tertangkap oleh peningkatan rata-rata
volume dan nominal harian transaksi SKNBI.
5.3 Pengelolaan Kelancaran
Sistem Pembayaran
Dalam menjaga kelancaran sistem
pembayaran di Sumatera Utara, Bank
Indonesia senantiasa melakukan berbagai
tindakan yang bersifat preventif maupun
represif, agar sistem pembayaran berjalan
lancar, aman, efektif dan efisien.
5.3.1. Penanganan Uang Tidak Asli
Dalam menjaga kelancaran sistem
pembayaran dan pengelolaan uang rupiah,
Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk
mengklarifikasi keaslian uang rupiah yang
diragukan keasliannya19. Bank Indonesia akan
menindaklanjuti permintaan klarifikasi perihal
uang rupiah yang diragukan. Hal ini tentunya
dapat menahan peredaran uang palsu di
Indonesia. Di Kantor Perwakilan Bank
Indonesia Provinsi Sumatera Utara terdapat
1442 lembar rupiah yang diragukan
keasliannya pada triwulan II 2018, menurun
5,13% (qtq) dari triwulan sebelumnya.
Temuan uang palsu didominasi oleh Uang
Pecahan Besar (UPB), khususnya uang
pecahan Rp50.000,00 dan Rp100.000,00.
PENYELENGGARAAN SISTEM PEMBAYARAN DAN PENGELOLAAN UANG RUPIAH 92
5.3.2. Penyediaan Uang Rupiah
Sebagaimana amanat Undang-Undang Mata
Uang Nomor 11 Tahun 2011 bahwa Bank
Indonesia merupakan satu-satunya lembaga
di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang
diberikan wewenang untuk mengedarkan
uang Rupiah kepada masyarakat.
Sehubungan dengan kewenangan tersebut,
Bank Indonesia selalu berupaya untuk dapat
memenuhi kebutuhan uang kartal di
masyarakat, baik dalam jumlah nominal yang
cukup, jenis pecahan yang sesuai, tepat
waktu, dan dalam kondisi yang layak edar
(clean money policy).
Kegiatan pelayanan penukaran uang kepada
masyarakat dan perbankan dilakukan melalui
layanan kas dalam kantor, layanan kas
keliling, serta layanan kas titipan. Di Sumatera
Utara, Layanan Kas Dalam Kantor dapat
dilakukan di tiga Kantor Perwakilan Bank
Indonesia di wilayah Sumatera Utara. Disaat
yang bersamaan, kantor-kantor perwakilan
Bank Indonesia juga berupaya melakukan
pelayanan kas keliling untuk mendistribusikan
uang dengan kondisi layak edar ke seluruh
daerah, bahkan yang terpencil.
Selama triwulan II 2018, Kantor Perwakilan
Bank Indonesia di Provinsi Sumatera Utara
telah melakukan kas keliling ke beberapa
daerah wilayah kerja, seperti Kabupaten
Pakpak Bharat, Kabupaten Serdang Bedagai
dan Kabupaten Langkat. Selain itu, Kantor
Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera
Utara juga meningkatkan pelayanan kas
keliling di Kota Medan dalam rangka
pemenuhan kebutuhan uang pecahan pada
periode Ramadhan dan HBKN Idul Fitri.
Layanan kas keliling mobile dipusatkan di
pasar-pasar tradisional serta di beberapa
instansi, seperti TVRI, OJK, Bulog, MUI, dan
Pemko Medan. BI dan Perbankan juga
membuka layanan penukaran di Lapangan
Benteng sejak tanggal 28 Mei 7 Juni 2018.
Bank Indonesia juga berupaya memenuhi
kebutuhan uang masyarakat melalui kegiatan
layanan kas luar kantor yaitu kas titipan. Kas
titipan adalah kegiatan penyediaan uang
Rupiah milik Bank Indonesia yang dititipkan
kepada salah satu bank untuk mencukupi
persediaan kas bank-bank dalam rangka
memenuhi kebutuhan masyarakat di suatu
wilayah/daerah tertentu. Pada kegiatan kas
titipan terdapat 2 (dua) pihak yang
bekerjasama dengan Bank Indonesia yaitu
Bank Pengelola dan Bank Peserta. Bank
Pengelola adalah kantor bank yang disetujui
oleh Bank Indonesia sebagai pengelola kas
titipan di suatu wilayah dan yang
menggunakan kas titipan. Bank Peserta
adalah bank yang menggunakan kas titipan.
Bank Pengelola melakukan pengelolaan kas
titipan untuk dan atas nama Bank Indonesia
dengan memenuhi persyaratan layanan
antara lain memenuhi kebutuhan jumlah
nominal penarikan uang dari Bank Peserta,
melakukan penukaran uang kepada
masyarakat, dan melakukan kas keliling.
Terdapat delapan kas titipan di Provinsi
Sumatera Utara, antara lain Pangkalan
Brandan, Kabanjahe, Tebingtinggi,
PENYELENGGARAAN SISTEM PEMBAYARAN DAN PENGELOLAAN UANG RUPIAH 93
Rantauparapat, Kisaran, Sibolga, Gunung
Sitoli, Balige, dan Padangsidempuan.
5.4 Pengawasan Kegiatan
Penukaran Valuta Asing
Dalam rangka mencapai dan memelihara
kestabilan nilai Rupiah serta menjaga
kelangsungan ekonomi nasional, dibutuhkan
dukungan pasar keuangan termasuk pasar
valuta asing domestik yang sehat. Untuk
mewujudkan pasar valuta asing domestik
yang sehat, perlu dilakukan penyelarasan
pengaturan transaksi valuta asing terhadap
Rupiah antara penyelenggara kegiatan usaha
penukaran valuta asing bukan bank (KUPVA
BB) dengan pihak lain dengan ketentuan
Bank Indonesia. Bank Indonesia mengatur
mengenai transaksi valuta asing terhadap
Rupiah antara bank dengan pihak domestik
dan transaksi valuta asing terhadap Rupiah
antara bank dengan pihak asing. Hal ini
dilakukan untuk mencegah KUPVA BB
dimanfaatkan untuk pencucian uang,
pendanaan terorisme, atau kejahatan lainnya.
Selain itu, pengaturan KUPVA BB diharapkan
dapat meningkatkan profesionalisme
penyelenggara KUPVA BB dalam memberikan
pelayanan terhadap masyarakat serta
mendukung perkembangan kegiatan usaha
penukaran valuta asing bukan bank menjadi
lebih sehat dan efisien.
Dalam PBI No. 18/20/PBI/2016 perihal KUPVA
BB, Bank Indonesia memiliki kewenangan
untuk menerbitkan izin kepada
Penyelenggara KUPVA BB. Untuk
mendapatkan izin, KUPVA BB harus melalui
beberapa tahapan, diantaranya: 1)
pemenuhan persyaratan kelembagaan; 2)
penelitian pemenuhan persyaratan sebagai
anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris,
dan pemegang saham; 3) pemeriksaan lokasi
tempat usaha calon Penyelenggara KUPVA
BB; dan 4) penyuluhan ketentuan. Hingga
triwulan I 2018, terdapat 55 KUPVA BB di
wilayah Kantor Perwakilan Bank Indonesia
Provinsi Sumatera Utara dan 3 KUPVA BB di
Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kota
Pematangsiantar.
Bank Indonesia selanjutnya melakukan
pengawasan terhadap Penyelenggara KUPVA
BB yang telah mendapatkan izin dari Bank
Indonesia. Pengawasan terhadap
Penyelenggara mencakup pengawasan
langsung dan pengawasan tidak langsung.
Pengawasan langsung antara lain dilakukan
melalui pemeriksaan secara umum dan/atau
khusus terhadap Penyelenggara. Pengawasan
tidak langsung antara lain dilakukan melaui
kegiatan analisis terhadap laporan,
keterangan, dan penjelasan yang
disampaikan oleh Penyelenggara dan/atau
sumber atau pihak lain. Pada triwulan II 2018,
Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi
Sumatera Utara telah melaksanakan fungsi
pengawasan terhadap tiga KUPVA BB di
wilayah kerja. Kedepannya, Bank Indonesia
akan terus melakukan pengawasan dan
pembinaan sehingga kegiatan penukaran
valuta asing lebih aman bagi masyarakat.
PENYELENGGARAAN SISTEM PEMBAYARAN DAN PENGELOLAAN UANG RUPIAH 94
Komitmen Kantor Perwakilan Bank Indonesia
Provinsi Sumatera Utara dalam menjaga
profesionalisme pelayanan KUPVA BB juga
didukung secara penuh oleh Kepolisian
Daerah Sumatera Utara. Pada tanggal 2 3
Juli 2018, Polda Sumut (Ditpamobvit dan
Direskrimsus) bersama Kantor Perwakilan
Bank Indonesia Sumatera Utara
melaksanakan rapat koordinasi terkait tata
cara penanganan dugaan Tindak Pidana
KUPVA BB. Pada kesempatan ini diurai juga
perihal tata cara penanganan dugaan
pelanggaran kewajiban penggunaan uang
Rupiah di wilayah NKRI dan tata cara
pelaksanaan pembinaan dan pengawasan
terhadap Badan Usaha Jasa Pengamanan
(BUJP) dalam rangka kegiatan kawal angkut
pengelolaan uang Rupiah.
Nominal transaksi beli pada triwulan II 2018
senilai Rp337,88 miliar, meningkat 13,75%
(qtq) dari triwulan sebelumnya. Secara
tahunan, nominal ini tumbuh 5,31% (yoy).
Transaksi jual pada triwulan II 2018 juga naik
menjadi Rp381,83 miliar dari Rp331,62 miliar
pada triwulan sebelumnya. Secara tahunan,
nominal ini tumbuh 5,61% (yoy).
Grafik 5.4 Kegiatan Penukaran Valuta Asing
Sumber: Bank Indonesia (diolah)
5.5 Pengawasan
Penyelenggaraan Transfer
Dana (PTD)
Transfer Dana merupakan rangkaian kegiatan
yang dimulai dengan perintah dari pengirim
asal yang bertujuan memindahkan sejumlah
dana kepada penerima yang disebutkan
dalam perintah transfer dana sampai dengan
diterimanya dana oleh penerima. Dalam
rangka mendukung keamanan dan
kelancaran transaksi transfer dana serta
memberikan kejelasan pengaturan hak dan
keawajiban bagi pihak yang terkait dalam
penyelenggaraan kegiatan transfer dana,
Bank Indonesia mengatur lebih lanjut dalam
peraturan pelaksanaan antara lain meliputi
ketentuan mengenai tata cara dan proses
perizinan, penyelenggaraan transfer dana,
dan penyampaian laporan oleh
penyelenggara. Badan usaha yang berbadan
hukum Indonesia bukan bank yang
melakukan penyelenggaraan kegiatan
transfer dana wajib memperoleh izin dari
Bank Indonesia.
Pada triwulan II 2018, kegiatan transaksi PTD
menurun dari triwulan sebelumnya, baik
untuk dana yang masuk maupun dana yang
keluar. Dana yang masuk ke PTD di Sumatera
Utara (incoming) senilai Rp546,11 miliar lebih
tinggi dari dana yang keluar (outgoing) yang
tercatat Rp79,93 miliar sehingga terjadi net
inflow pada triwulan laporan. Aliran dana
yang masuk (incoming) masih di dominasi
dari Malaysia.
PENYELENGGARAAN SISTEM PEMBAYARAN DAN PENGELOLAAN UANG RUPIAH 95
Tabel 5.2 Transaksi Penyelenggaraan Transfer
Dana Triwulan IV 2017 dan Triwulan I 2018
Sumber: Bank Indonesia (diolah)
Tabel 5.3 Inflow PTD Sumatera Utara
Sumber: Bank Indonesia (diolah)
5.6 Program Elektronifikasi
Dalam rangka mewujudkan sistem
pembayaran yang aman, lancar, dan efisien,
dan mendorong sistem keuangan nasional
yang bekerja secara efektif dan efisien, Bank
Indonesia mencanangkan program
elektronifikasi, atau mengubah cara
pembayaran dari tunai menjadi non tunai.
Program elektronifikasi ini merupakan salah
satu bentuk Gerakan Nasional Non Tunai
(GNNT) yang ditandai dengan
penandatanganan Nota Kesempahaman
antara Bank Indonesia dengan Kemeterian
Bidang Perekonomian, Kementerian
Keuangan, Pemerintah Daerah serta Asosiasi
Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia pada
tanggal 14 Agustus 2014.
Gerakan Nasional Non Tunai memberikan
kemudahan untuk masyarakat dalam
bertransaksi dengan tidak perlu membawa
banyak uang tunai, meningkatkan akses
masyarakat ke sistem pembayaran,
membantu usaha pencegahan dan
identifikasi kejahatan kriminal, menekan
biaya pengelolaan uang Rupiah dan cash
handling, dan transaksi tercatat secara lebih
lengkap sehingga perencanaan lebih akurat.
GNNT sebagai bagian dari Strategi Nasional
Keuangan Inklusif, memiliki 3 (tiga) program
prioritas Bank Indonesia yaitu elektronifikasi
penyaluran bantuan sosial, perluasan
elektronifikasi transaksi penerimaan dan
pembayaran Pemerintah Daerah, serta
pengembangan ekosistem pembayaran ritel
secara non tunai seperti elektronifikasi
pembayaran jalan tol, Railink, dsb. Secara
khusus, Bank Indonesia Provinsi Sumatera
Utara sedang bekerjasama dengan pihak-
pihak terkait dalam pelaksanaan program
elektronifikasi penyaluran bantuan sosial,
program elektronifikasi transaksi non tunai di
Pemerintah Daerah, dan program
elektronifikasi jalan tol.
Program elektronifikasi penyaluran bantuan
sosial merupakan tranformasi bentuk
penyaluran bantuan sosial dari tunai ke non
tunai melalui sistem perbankan dan
diintegrasikan dalam satu kartu (Kartu
Kombo/Kartu Keluarga Sejahtera). Dengan
perubahan sistem ini, diharapkan bantuan
sosial lebih tepat waktu dan tepat sasaran.
Dalam program ini, Kantor Perwakilan Bank
Indonesia Provinsi Sumatera Utara ikut andil
TW I 2018 TW II 2018
595,777,479,811 546,105,430,324
84,995,610,653 79,934,030,347
510,781,869,158 466,171,399,977
INCOMING
OUTGOING
NET
PENYELENGGARAAN SISTEM PEMBAYARAN DAN PENGELOLAAN UANG RUPIAH 96
dalam edukasi dan monitoring penyaluran
bantuan sosial non tunai Program Keluarga
Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non
Tunai (BPNT). Pada triwulan II 2018, Kantor
Perwakilan Bank Indonesia Sumatera Utara
telah melaksanakan edukasi terkait transaksi
non tunai kepada KPM, e-Waroeng, dan
TKSK di Kota Medan pada 26 April 2018.
Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi
Sumatera Utara juga telah melakukan survei
dalam rangka monitoring dan evaluasi bansos
non tunai pada 28 29 Juni 2018.
Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi
Sumatera Utara juga mendukung program
implementasi transaksi non tunai di
Pemerintah Daerah tingkat I dan II. Program
ini diinisiasi oleh Menteri Dalam Negeri
dengan menerbitkan Surat Edaran Menteri
Dalam Negeri masing-masing No.
910/1866/SJ dan 910/1867/SJ tanggal 17
April 2017 tentang Implementasi Transaksi
Non Tunai pada Pemerintah Daerah, dan
mulai diberlakukan per tanggal 1 Januari
2018 yang pelaksanaannya dapat dilakukan
secara bertahap. Dengan adanya program ini,
diharapkan transaksi yang dilakukan oleh
pemerintah lebih aman dan efisien. Kantor
Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera
Utara bersama dengan Perbankan khususnya
PT BPD Sumatera Utara telah aktif melakukan
sosialisasi kepada pemerintah daerah tingkat I
dan II sejak triwulan III-2017. Pada triwulan II
2018, KPw BI Provinsi Sumatera Utara
berkoordinasi dengan PT BPD Sumatera Utara
dan Pemerintah Kabupaten Phakpak Bharat
terkait penerapan non tunai di Kabupaten
Phakpak Bharat. Sehingga, pada tanggal 6
Agustus telah dilaksanakan Penandatanganan
MoU Bank Sumut dengan Pemkab. Phakpak
Bharat.
Selain itu, Kantor Perwakilan Bank Indonesia
juga bekerjasama dengan pengelola jalan tol
dan perbankan dalam rangka program
elektronifikasi jalan tol. Program ini
mengharuskan pengendara menggunakan
uang elektronik untuk dapat masuk dan
keluar dari jalan tol. Program elektronifikasi
jalan tol ini telah diimplementasikan sejak
Oktober 2017 di seluruh ruas jalan tol, yaitu
Ruas Tol Belawan Medan Tanjong
Merawa yang dikelola Jasa Marga Belmera,
Ruas Tol Medan Binjai yang dikelola
Hutama Karya, dan Ruas Tol Kualanamu
Tebing Tinggi yang dikelola oleh Jasa Marga
Kualanamu Tol. Pada triwulan II 2018, Kantor
Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera
Utara melakukan rapat koordinasi terkait isu-
isu penetrasi non tunai di jalan tol menjelang
lebaran.
Untuk memperkuat kedaulatan sistem
pembayaran dan mendorong GNNT, Bank
Indonesia telah meluncurkan program
Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) yang
mulai berlaku di Indonesia sejak 4 Desember
2017. Launching GPN ini sebagai wujud
interkoneksi atau saling terkoneksi,
interoperabilitas dan kapabilitas transaksi
yang mencakup otorisasi, kliring, dan
setelmen secara domestik. Implementasi GPN
dapat menghemat devisa, menciptakan
efisiensi, dan meningkatkan perlindungan
PENYELENGGARAAN SISTEM PEMBAYARAN DAN PENGELOLAAN UANG RUPIAH 97
konsumen, dan meyakinkan integritas data
transaksi guna mendukung efektivitas
transmisis kebijakan moneter, efisiensi
intermediasi, dan resiliensi sistem keuangan.
GPN juga bisa menekan biaya operasional
yang dikeluarkan bank dan lembaga penerbit
serta pengelola transaksi karena routing atau
penerusan data transaksi pemrosesan
pembayaran tidak lagi dilakukan di luar
negeri. Dengan penghematan pada pelaku
industri alat pembayaran itu, maka komsisi
transaksi yang dibebabnkan kepada
masyarakat seperti untuk transfer dana,
penarikan, tunai, maupun komisi pembelian
melalui dari bisa berkurang. GPN di Indonesia
juga tidak langsung diterapkan namun
dilakukan dengan kajian best practices
tentang sistem pembayaran yang sudah
diberlakukan di negara-negara seperti
Tiongkok dengan Union Pay, Jepang dengan
JCB, Malayisa dengan My Card dan
Singapura dengan Nets.
Per Juni 2018, sudah ada 95 bank yang
sudah terhubung dengan GPN secara
nasional. Fitur layanan GPN yang diatur
adalah fitur layanan yang memang disediakan
oleh penyelenggara GPN dan pihak yang
trehubung dengan GPN. Biasanya fitur
tersebut adalah pembayaran transfer, tarik
tunai, cek saldo atau fitur layanan lainnya
yang disesuaikan untuk masing-masing
instrumen. Dan sesuai dengan
perkembangannya dan inovasi, transaksi
pembayaran yang diproses melalui GPN bisa
ditambahkan melalui fitur layanan lainnya.
GPN diimplementasikan dalam beberapa fase,
dimulai dari kartu ATM debet. Bank Indonesia
melaksanakan kampanye yang dilanjutkan
dengan kegiatan penukaran kartu secara
bertahap di berbagai kota di Indonesia. Di
Sumatera Utara sendiri, kampanye dilakukan
pada bulan Oktober 2018, secara serentak di
3 kota, Medan, Pematangsiantar, dan
Sibolga. Rangkaian kegiatan kampanye
diantaranya fun walk/fun bike, senam,
talkshow, dan penukaran kartu di tiga lokasi,
yaitu pusat keramaian, komplek kantor
pemerintah, dan Kantor BI selama 5 hari.
5.7 Layanan Keuangan Digital
(LKD)
Layanan Keuangan Digital merupakan
layanan keuangan berbasis uang elektronik
dimana masyarakat dapat menikmati layanan
seperti tarik tunai, transfer, menabung dan
sejumlah layanan pembayaran tanpa harus
datang ke kantor bank. Menurut Peraturan
Bank Indonesia (PBI) Nomor 16/8/PBI/2014
tentang Uang Elektronik (Electronic Money),
yang dimaksud dengan Layanan Keuangan
Digital adalah kegiatan layanan jasa sistem
pembayaran dan keuangan yang dilakukan
melalui kerjasama dengan pihak ketiga, serta
menggunakan sarana dan perangkat
teknologi berbasis mobile/web dalam rangka
keuangan inklusif. Program LKD dilaksanakan
Bank Indonesia bekerjasama dengan
perbankan agar masyarakat yang bermukim
jauh dari kantor bank tetap dapat menikmati
layanan keuangan tanpa harus mendatangi
PENYELENGGARAAN SISTEM PEMBAYARAN DAN PENGELOLAAN UANG RUPIAH 98
kantor bank yang menyita waktu, tenaga dan
biaya.
Penyelenggaraan LKD melihat adanya
kebutuhan masyarakat akan layanan
keuangan seperti tabungan, layanan transfer,
pembayaran online kebutuhan sehari-hari
serta pembayaran tagihan. Masyarakat juga
membutuhkan jaminan keamanan atas dana
yang disimpan sebagaimana ditawarkan oleh
perbankan. Melalui LKD, diharapkan
masyarakat memperoleh keuntungan seperti
menghemat biaya perjalanan ke kantor bank
terdekat, transaksi lebih cepat dan mudah
tidak bergantung pada kantor bank maupun
mesin ATM (dapat dilakukan dimana saja
kapan saja), keamanan dalam bertransaksi,
sarana alternatif tabungan masyarakat,
membantu pengelolaan keuangan rumah
tangga sekaligus membantu peningkatan
taraf hidup atau kondisi ekonomi, jalur
penyaluran bantuan dari pemerintah
(Program Simpanan Keluarga Sejahtera),
resiko kehilangan uang terbilang kecil, dan
memberikan kemudahan dalam transfer dana
tanpa harus memiliki rekening bank.
Pada triwulan laporan, terdapat tiga
perbankan dan dua perusahaan yang telah
memperoleh izin untuk melaksanakan LKD.
Dua perusahaan yang baru mendapatkan izin
di tahun 2017 tersebut lebih berfokus kepada
Uang Elektronik.
Jumlah agen LKD meningkat pada triwulan
laporan meningkat dari 6.332 menjadi 7.084
agen, atau meningkat 5.979 menjadi 6.332,
atau meningkat 11,88% dari triwulan
sebelumnya. Agen LKD sudah tersebar di
seluruh kabupaten/kota di Sumatera Utara,
dan jumlahnya meningkat di hampir seluruh
daerah. Peningkatan ini sejalan dengan
penyaluran bantuan non tunai yang terus
berjalan. Transaksi LKD tercatat mencapai
Rp21,78 miliar, mencakup pengisian ulang
atau top up (35,32%), tarik tunai (1,60%),
pembayaran atas tagihan yang bersifat rutin
atau berkala (29,07%), fasilitator registrasi
pemegang (12,87%), transfer person to
person (15,09%), dan transfer person to
account (6,06%).
Jumlah pemegang Uang Elektronik (U-Nik)
tercatat 45.102, meningkat 5,42% (qtq) dari
triwulan sebelumnya. Kenaikan terbesar
terjadi di Kabupaten Nias Barat, Kota Sibolga,
dan Kota Mandailing datal, mengindikasikan
GNNT telah berkembang di seluruh
kabupaten/kota di Sumatera Utara.
Grafik 5.5 Jumlah Agen LKD dan Pemegang U-
Nik di Sumatera Utara
Sumber: Bank Indonesia (diolah)
PENYELENGGARAAN SISTEM PEMBAYARAN DAN PENGELOLAAN UANG RUPIAH 99
Suplemen 3
PENYELENGGARAAN SISTEM PEMBAYARAN DAN PENGELOLAAN UANG RUPIAH 100
KETENAGAKERJAAN DAN KESEJAHTERAAN 101
BAB 6 KETENAGAKERJAAN DAN
KESEJAHTERAAN
Kondisi ketenagakerjaan dan kesejahteraan Provinsi Sumatera Utara pada semester 1 mengalami perbaikan,
tercermin dari meningkatnya jumlah penduduk bekerja, meningkatnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
(TPAK), meningkatnya penduduk yang bekerja diatas jam kerja normal (full time worker) dan menurunnya
pekerja bebas di sektor pertanian.
Sejalan dengan hal tersebut, tingkat kemiskinan dan ketimpangan yang dicerminkan melalui gini ratio juga
menunjukkan tren yang menurun. Namun demikian Nilai Tukar Petani (NTP) sebagai cerminan kesejahteraan
petani menunjukkan penurunan pada triwulan laporan seiring dengan penurunan NTP di subsektor tanaman
pangan dan hortikultura.
102
6.1 Ketenagakerjaan
Jumlah penduduk usia produktif (diatas
15 tahun) sebagai angkatan kerja
meningkat dibandingkan periode yang
sama tahun sebelumnya. Pada Februari
2018, jumlah angkatan kerja meningkat
dibandingkan dengan periode yang sama
tahun sebelumnya, yaitu dari 6,7 juta orang
menjadi 7,2 juta orang atau tumbuh 7,5%
(yoy). Realisasi ini lebih baik dibandingkan
dengan pertumbuhan angkatan kerja tahun
2017 yang hanya mencapai 1,85% (yoy),
mengindikasikan potensi terlibatnya
penduduk usia produktif pada
perekonomian di tahun 2018 lebih besar
sehingga memberikan optimisme perbaikan
ekonomi ke depan yang didorong dari
tersedianya pasokan tenaga kerja untuk
terlibat dalam aktivitas perekonomian.
Dari keseluruhan angkatan kerja
tersebut, jumlah penduduk yang
bekerja20
pada Februari 2018 juga
meningkat. Pekerja tercatat sebanyak 6,8
20 Penduduk bekerja merupakan seseorang yang
memperoleh pendapatan atau keuntungan, paling
sedikit 1 jam (tidak terputus) dalam seminggu yang
lalu. Kegiatan tersebut termasuk pola kegiatan pekerja
juta orang (94,4% dari total angkatan kerja)
atau tumbuh 8,5% (yoy), lebih tinggi
dibandingkan periode yang sama tahun
sebelumnya tumbuh 1,9% (yoy). Sisanya,
yaitu sebesar 5,6% atau 403 ribu orang
merupakan angkatan kerja yang
menganggur. Persentase ini tidak jauh
berbeda dibandingkan nasional, dimana
95% angkatan kerja tergolong bekerja
sementara 5% merupakan pengangguran.
Sejalan dengan meningkatnya jumlah
pekerja, Tingkat Partisipasi Angkatan
Kerja (TPAK) pada Februari 2018 juga
mengalami peningkatan dibandingkan
periode yang sama tahun sebelumnya.
Realisasi TPAK Februari 2018 sebesar
73,3%, meningkat 4,2 persen poin dari
tahun sebelumnya yang mencapai
69,13%. Meningkatnya TPAK
mengindikasikan adanya tambahan
penduduk usia kerja yang aktif dalam
perekonomian. Realisasi TPAK periode ini
merupakan yang tertinggi selama 5
tahun terakhir (periode data Februari)
dan lebih baik dibandingkan dengan
TPAK nasional sebesar 69,02%.
Struktur lapangan pekerjaan Sumatera
Utara relatif tidak banyak mengalami
perubahan meski terlihat adanya
tak dibayar yang membantu dalam suatu
usaha/kegiatan ekonomi
103
peningkatan di sektor jasa. Sesuai
dengan karakteristik daerah, sektor
pertanian masih menjadi andalan dalam
penyerapan tenaga kerja di Sumatera
Utara dengan pangsa 38,9% (2,6 juta
orang). Meskipun demikian, sektor ini
mengalami penurunan jumlah pekerja
dari tahun sebelumnya yang memiliki
pangsa 42,5%. Hal ini juga terkonfirmasi
melalui penurunan tenaga kerja bebas di
sektor pertanian21 yang beralih ke
sektor non pertanian.
Tabel 6.1 Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas di Sumatera Utara Menurut Jenis Kegiatan Utara (Ribu Orang)
Sumber : BPS, diolah
Grafik 6.1 Proporsi Pekerja Bebas
Sumber: BPS, Diolah
Fenomena penurunan jumlah tenaga
kerja di sektor pertanian juga dirasakan
secara nasional. Di Sumatera Utara, hal ini
21 Pekerja bebas di pertanian, adalah seseoran yang
bekerja pada orang lain/instansi/majikan yang tidak
tetap (lebih dari 1 majikan dalam sebulan), di usaha
pertanian meliputi tanaman pangan, perkebunan,
kehutanan, peternakan, perikanandan perburuan,
termasuk jasa pertanian.
sejalan dengan indeks Nilai Tukar Petani
(NTP) yang masih berada dibawah 10022
,
serta dalam tren menurun untuk NTP
subsektor tanaman pangan dan
perkebunan. Imbal hasil yang rendah di
sektor pertanian dan korekasi harga
komoditas menyebabkan penduduk beralih
ke lapangan usaha lainnya yang
memberikan pendapatan lebih baik. Di sisi
lain, peralihan tersebut juga diperkirakan
terkait dengan faktor demografi dimana
sebagian besar negara mengarah ke
22 Nilai indeks dibawah 100 merepresentasikan indeks
yang diterima petani (It) lebih kecil dibandingkan
dengan indeks yang dibayar petani (Ib)
2018
Feb Agst Feb Agst Feb Agst Feb Agst Feb Agst Feb
PENDUDUK USIA PRODUKTIF 8,953 9,205 9,264 9,351 9,432 9,499 9,575 9,642 9,716 9,789 9,850
ANGKATAN KERJA 6,452 6,501 6,766 6,272 6,593 6,391 6,594 6,363 6,716 6,743 7,227
BEKERJA 6,241 6,081 6,364 5,881 6,171 5,962 6,166 5,991 6,286 6,366 6,823
PENGANGGURAN 401 420 402 391 421 429 427 372 430 377 403
BUKAN ANGKATAN KERJA 2,501 2,704 2,498 3,079 2,839 3,108 2,981 3,279 3,000 3,046 2623
TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA (TPAK) % 72.10 70.60 73.00 67.07 69.90 67.28 68.87 65.99 69.13 68.88 73.36
TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (TPT) % 6.20 6.50 5.90 6.23 6.39 6.71 6.49 5.84 6.41 5.59 5.57
STATUS PEKERJAAN UTAMA2013 2014 2015 2016 2017
104
perkotaan. Fenomena perpindahan tersebut
biasanya ditandai
105
dengan beberapa karakteristik yaitu penduduk
berusia produktif lebih banyak, berjenis
kelamin laki-laki dan statusnya belum
menikah.23
Grafik 6.2 NTP Sumatera Utara
Sumber: BPS, Diolah
Lebih jauh, lapangan usaha perdagangan
menempati posisi kedua, menyerap tenaga
kerja 1,3 juta orang atau 19,3% penduduk
bekerja di Sumatera Utara. Namun demikian
secara persentase, serapan tenaga kerja di
sektor ini juga terlihat menurun. Sementara
serapan tenaga kerja yang meningkat
tercermin di sektor industri pengolahan dan
transportasi, mengindikasikan adanya
fenomena migrasi tenaga kerja dari yang
bekerja di sektor pertanian ke sektor sekunder
dan tersier. Terlebih, sifat dari tenaga kerja di
23 Analisis dan Proyeksi Tenaga Kerja Sektor Pertanian
2013 2019, Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian
Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian 2013
sektor pertanian yang berhubungan erat
dengan pola tanam dan musim.
Grafik 6.3 Proporsi Penyerapan TK
Menurut Sektor
Sumber: BPS, Diolah
Berdasarkan tingkat pendidikannya, tenaga
kerja di Sumut masih didominasi oleh
tenaga kerja berpendidikan rendah (SMP
kebawah) dengan porsi 52,8%. Rendahnya
pendidikan penduduk usia kerja tersebut juga
menyebabkan serapan tenaga kerja masih
terkonsentrasi pada lapangan kerja unskilled
seperti sektor pertanian dan sektor informal.
Di sisi lain, jumlah tenaga kerja berpendidikan
diploma dan universitas juga sedikit
mengalami penurunan yaitu dari 12,3% (feb
2017) menjadi 11,8% (feb 2018). Meski
106
demikian, secara absolut masih tercatat
meningkat dari 771 ribu
menjadi 804 ribu orang. Kenaikan jumlah
tenaga kerja berpendidikan tinggi diharapkan
dapat menjadi faktor pendorong perbaikan
ekonomi Sumut ke depan. Secara rinci, jumlah
tenaga kerja yang berpendidikan SMP ke
bawah tercatat sebanyak 3,6 juta orang
(52,8%), SMA sebanyak 1,5 juta orang
(22,6%), SMK sebanyak 872 ribu orang
(12,8%), dan Diploma-Universitas sebanyak
804 ribu orang (11,8%).
Grafik 6.4 Proporsi TK Berdasarkan
Tingkat Pendidikan
Sumber : BPS (diolah)
Sejalan dengan latar belakang pendidikan
yang masih rendah, peran sektor informal24
masih mendominasi struktur
24 Berdasarkan klasifikasi pekerjaannya, status pekerjaan
utama dibagi menjadi dua, yaitu formal dan informal.
Pekerja formal merupakan pekerjaan yang mencakup
kategori berusaha dengan dibantu buruh tetap dan
ketenagakerjaan di Sumut. Proporsi tenaga
kerja informal di Sumut mencapai 62,2% atau
sebanyak 4,2 juta orang terdiri dari tenaga
kerja yang berusaha sendiri (17,05%),
berusaha dibantu buruh tidak tetap (18,75%),
pekerja bebas (7,24%) dan pekerja keluarga
(19,14%). Tingginya serapan tenaga kerja
pada sektor informal diperkirakan sebagai
akibat dari rendahnya tingkat pendidikan
tenaga kerja di Sumut.
Grafik 6.5 Lapangan Pekerjaan Utama
Sumber : BPS (diolah)
Jumlah pekerja waktu penuh Sumatera
Utara mengalami peningkatan
dibandingkan dengan periode yang sama
tahun lalu. Jumlah pekerja waktu penuh
Sumatera Utara per Februari 2018 tercatat
sebanyak 4,45 juta orang atau meningkat
kategori buruh/karyawan. Sementara, pekerjaan informal
terdiri dari buruh, pekerja bebas pertanian, pekerja bebas
non pertanian dan pekerja keluarga/tidak dibayar.
107
3,73% dibandingkan Februari 2017 yang
mencapai 4,2 juta orang. Kondisi ini sejalan
dengan kinerja ekonomi Sumatera Utara
triwulan I 2017 yang tumbuh 4,73% (yoy),
lebih baik dibandingkan periode yang sama
tahun 2017 4,5% (yoy).
6.2 Pengangguran
Grafik 6.6 Indeks Kondisi
Ketenagakerjaan dan Penghasilan Saat Ini
Sumber : Survey Konsumen, Bank Indonesia
Angka pengangguran mengalami
penurunan pada Februari 2018
dibandingkan periode yang sama tahun
sebelumnya. Jumlah pengangguran per
Februari 2018 sebanyak 403 ribu, lebih rendah
dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 430
ribu orang. Namun demikian, jumlah tersebut
menyumbang 6,3% angka pengangguran
nasional.25
Jumlah penganggur Nasional
tercatat sebanyak 6,8 juta orang per Februari
2018.
25 Jumlah pengangguran nasional Februari 2018 sebanyak
1,05 juta orang, BPS Nasional
Sejalan dengan penurunan angka
pengangguran, indikator Tingkat
Pengangguran Terbuka (TPT) Sumatera
Utara mengalami penurunan. TPT Februari
2018 sebesar 5,58% menurun dari tahun
sebelumnya 6,41%. Besaran TPT 5,58%
tersebut dapat diartikan dari 100 orang
angkatan kerja terdapat sekitar 5 orang yang
tidak bekerja / sedang mencari pekerjaan/
sedang mempersiapkan usaha. Realisasi TPT
periode ini terendah selama 5 tahun (bulan
data Februari), mengindikasikan adanya
perbaikan ketersediaan lapangan pekerjaan.
Namun demikian, apabila dibandingkan
dengan daerah lainnya, TPT Sumatera Utara
masih berada diatas nasional yang sebesar
5,13%, bahkan berada di urutan ke-4
tertinggi dibandingkan provinsi di Sumatera
lainnya.
Grafik 6.7 Indeks Ketenagakerjaan dan
Penghasilan Saat ini
Sumber : BPS (diolah)
108
Secara spasial, Tingkat Pengangguran
Terbuka26
(TPT) perkotaan cenderung lebih
tinggi dibandingkan pedesaan. TPT di
perkotaan sebesar 5,35 persen sedangkan TPT
di pedesaan sebesar 3,57 persen. Tingginya
tingkat pengangguran di perkotaan tersebut
disinyalir karena pertumbuhan ekonomi yang
belum optimal dan belum diimbangi dengan
peningkatan kesempatan kerja. Tenaga kerja
yang berpendidikan tinggi tumbuh lebih cepat
dibandingkan pertumbuhan lapangan kerja
sehingga menyebabkan peningkatan rasio
pengangguran di beberapa kota besar
dimaksud.
Grafik 6.8 TPT Sumut Menurut
Pendidikan
Sumber : BPS (diolah)
26 Tingkat pengangguran merupakan persentasi dari
jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja.
Penganggur terbuka terdiri dari Penduduk berusia 15
tahun keatas yang : 1) Tidak memiliki dan mencari
pekerjaan; 2)tidak memiliki dan mempersiapkan usaha;
Menurut tingkat pendidikannya, TPT
tertinggi bergelar pendidikan menengah ke
atas. TPT berjenjang Universitas tercatat paling
tinggi sebesar 8,35% , SMA sebesar 8,11%,
dan Diploma 7,02%. Hal ini
merepresentasikan daya serap tenaga kerja
berpendidikan tinggi di Sumut masih relatif
rendah atau lapangan kerja yang tersedia
tidak sesuai dengan kompetensi lulusan
menengah ke atas. Meski demikian,
peningkatan serapan tenaga kerja terlihat
pada tenaga kerja lulusan SMK, yang
ditunjukkan dari penurunan TPT semula
7,91% (Feb 2017) menjadi 4,96% (Feb 2018)
yang mengindikasikan kondisi industri relatif
membaik di Sumatera Utara.
6.3 Kesejahteraan
6.2.1. NILAI TUKAR PETANI (NTP)
Pada triwulan II 2018, kesejahteraan petani
di Sumatera Utara mengalami penurunan
dibandingkan periode yang sama tahun
sebelumnya. Nilai Tukar Petani (NTP)
Sumatera Utara masih berada dibawah batas
100 dan mengalami penurunan dibandingkan
triwulan II 2017. NTP triwulan laporan sebesar
3)tidak memiliki pekerjaan dan mencari pekerjaan karena
merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan; 4) sudah
memiliki pekerjaan tetapi belum mulai bekerja
UNIVERSITAS
DIPLOMA
SMK
SMA
FEB 17 FEB 18
5,65
5,89
7,91
7,55
5,34
5,97
8,35
7,02
4,96
8,11
5,29
3,27 SD
SMP
109
98,60%, lebih rendah dibanding periode
sebelumnya 99,39%. Apabila dilihat secara
spasial, realisasi NTP Sumut juga termasuk
tertinggi ke-4 di Sumatera setelah Lampung,
Riau dan Jambi dan lebih rendah
dibandingkan NTP nasional sebesar 101.9
Grafik 6.9 NTP Sumatera dan Nasional
Sumber : BPS (diolah)
Penurunan NTP Sumatera Utara didorong oleh
peningkatan pengeluaran petani tercermin
dalam Indeks yang dibayar (Ib)27
yang lebih
tinggi dibandingkan penerimaan (It)28
.
Pengeluaran tercermin historis dari indeks yang
dibayarkan (Ib) petani meningkat 4,8% dari
tahun sebelumnya 128.12 menjadi 134.31 pada
triwulan II 2018. Sementara indeks penerimaan
(It) naik 4% dari 127.34 menjadi 132.43.
Peningkatan Ib terutama didorong oleh kenaikan
27 Indeks yang dibayar mencerminkan fluktuasi harga
barang yang dikonsumsi oleh petani yang merupakan
bagian terbesar dari masyarakat di pedesaan (Indeks
IKRT), serta fluktuasi harga barang yang diperlukan untuk
memproduksi hasil pertanian (indeks BPPBM).
Perkembangan Ib juga dapat menggambarkan
perkembangan inflasi pedesaan.
Indeks Konsumsi Rumah Tangga (IKRT) yang
terjadi karena adanya peningkatan pengeluaran
untuk konsumsi, diperkirakan terkait momen
lebaran yang terjadi pada triwulan II 2018, dari
131,46 poin menjadi 138,80 poin atau
meningkat 5,8%. Peningkatan IKRT diperkirakan
terutama didorong oleh pengeluaran untuk
sandang dan bahan makanan. Sejalan dengan
hal tersebut, biaya produksi dan penambahan
barang modal yang dicerminkan dari Indeks
BPPBM juga meningkat 2,6%.
Di sisi lain, penerimaan petani yang tercermin
dari Indeks yang diterima (IT) pada triwulan
laporan menunjukkan peningkatan, sehingga
mampu menahan penurunan NTP lebih dalam.
Indeks yang diterima petani triwulan laporan
naik 4% dibandingkan triwulan yang sama
tahun sebelumnya. Kenaikan penerimaan petani
diperkirakan terkait dengan penyesuaian pola
tanam sehingga mendorong pergeseran siklus
panen raya tanaman pangan yang semula terjadi
pada triwulan I bergeser ke triwulan II, yang
kemudian mempengaruhi pendapatan petani
secara umum. Selain itu, peningkatan harga
Gabah Kering Panen (GKP) dan Gabah Kering
28 Indeks harga yang diterima (It), mencerminkan fluktuasi
harga barang-barang yang dihasilkan petani. Indeks ini
digunakan sebagai data penunjang dalam perhitungan
pendapatan sektor pertanian.
110
Giling (GKG) juga menjadi faktor pendorong
kenaikan penerimaan petani.
Penurunan NTP ini sejalan dengan
perlambatan harga gabah kering panen (GKP)
dan harga komoditas pada triwulan II 2018
dibandingkan dengan periode yang sama
tahun sebelumnya. Harga gabah dan harga
komoditas utama (sawit dan karet) disinyalir
mempengaruhi penerimaan di tingkat petani
secara umum. Hal ini diduga karena mayoritas
petani masih menjual hasil panennya tanpa
melakukan proses penggilingan terlebih dahulu.
Sehingga penerimaan petani cenderung kecil
dibandingkan dengan pengusaha/tengkulak
yang meneruskan melakukan proses
penggilingan. Pada triwulan II 2018 grafik
menunjukan pertumbuhan harga gabah kering
panen di tingkat petani mengalami perlambatan
dibandingkan triwulan yang sama tahun
sebelumnya (porsi penjualan di tingkat petani
lebih antara 60%-70%) sehingga diperkirakan
mempengaruhi NTP secara total. Di sisi lain, hal
ini juga terkait dengan kenaikan Indeks yang
diterima (It) yang lebih kecil dibandingkan
dengan Indeks yang dibayar (Ib).
29 Cakupan komoditas subsektor tanaman pangan: padi,
palawija. Cakupan komoditas subsektor hortikultura:
sayur-sayuran, buah-buahan, tanaman hias&tanaman
obat-obatan. Sub sektor perkebunan: kelapa, kopi dan
Grafik 6.10 Pertumbuhan Harga Gabah
Kering Panen
Sumber : BPS (diolah)
Berdasarkan sektornya, penurunan NTP
khususnya didorong oleh penurunan NTP
dari subsektor tanaman pangan dan
hortikultura. Penurunan NTP tanaman
pangan sejalan dengan koreksi harga tanaman
pangan dan hortikultura yang bergerak turun
di kuartal II 2018 dibandingkan tahun
sebelumnya. Sementara NTP subsektor
perkebunan, peternakan dan nelayan
mengalami peningkatan.29
Berdasarkan harga
pangan strategis pada web
www.hargapangan.id diketahui pergerakan
harga beberapa komoditas searah dengan NTP
subsektor tanaman pangan, hortikultura dan
peternakan.
serta komoditas lainnya, bervariasi antara daerah. Sub
sektor peternakan: ternak besar (sapi, kerbau), ternak
kecil (kambing, domba, babi)
111
Grafik 6.11 NTP Sumatera Utara
Berdasarkan Subsektor
Sumber : BPS (diolah)
6.4 Tingkat Kemiskinan
Perbaikan sektor tenaga kerja disertai
dengan inflasi yang relatif rendah
berdampak pada tingkat kemiskinan yang
menurun. Angka kemiskinan30
Sumatera
Utara pada Maret 2018 mengalami penurunan
dibandingkan dengan periode yang sama
tahun lalu dan memperlihatkan
kecenderungan tren yang menurun sejak 3
tahun terakhir. Pada bulan Maret 2018,
jumlah penduduk miskin mencapai 1.324,980
jiwa atau 9,2% dari total penduduk di
Sumatera Utara. Angka ini menurun 9% atau
sebanyak 128,8 ribu orang dibandingkan
Maret 2017.
30 Penduduk miskin adalah mereka yang memiliki rata-rata
pengeluaran per kapita per bulan dibawah garis
Grafik 6.12 Jumlah Penduduk Miskin
Sumatera Utara
Sumber : BPS (diolah)
Perbaikan tingkat kemiskinan terjadi baik di
perkotaan maupun pedesaan. Jumlah
penduduk miskin di daerah perdesaan
umumnya selalu lebih tinggi dibandingkan
perkotaan. Namun demikian, pada periode
Maret 2018, jumlah penduduk miskin di
daerah pedesaan menurun signifikan 15,2%
(113,04 ribu jiwa) menjadi sebanyak 630,1
ribu jiwa. Sementara itu, jumlah penduduk
miskin di kota juga menurun sebanyak
2,2%(15,8 ribu jiwa) menjadi sebanyak 694,8
ribu jiwa. Penurunan jumlah penduduk miskin
di desa diindikasikan terkait dengan
keberhasilan program Dana Desa yang sedang
bergulir saat ini. Program Dana Desa yang
digunakan untuk pembangunan infrastruktur
desa serta program produktif disinyalir
kemiskinan. Pada September 2017 garis kemiskinan
Sumatera Utara sebesar Rp423.696 per kapita/bulan
112
memberikan dampak positif dalam
pembangunan desa serta pengentasan
kemiskinan.
Grafik 6.13 Jumlah Penduduk Miskin
Sumatera Utara
Sumber : BPS (diolah)
Selain itu, penurunan jumlah penduduk miskin
di Sumatera Utara secara umum disinyalir
didorong oleh beberapa faktor salah satunya
laju inflasi yang relatif terkendali dan pada
tren yang menurun di 2018. Inflasi yang
terkendali ini kemudian berdampak pada
stabilitas harga komoditas. Selanjutnya,
kesuksesan penyaluran beras sejahtera (rastra)
dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) kepada
rumah tangga uga turut berkontribusi pada
penurunan jumlah penduduk miskin di
Sumatera Utara.
Perbaikan tingkat kemiskinan juga
ditunjukkan dengan Indeks Kedalaman
Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan
Kemiskinan (P2) yang menunjukkan
kecenderungan menurun. Selama Maret
2017-Maret 2018, Indeks P1 turun dari 1.7
menjadi 1.6. Sejalan dengan hal tersebut
indeks P2 juga menurun dari 0.44 menjadi
0.41. Hal ini mengindikasikan rata-rata
pengeluaran penduduk miskin cenderung
semakin mendekati garis kemiskinan dan
tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk
miskin semakin menurun.
Grafik 6.14 Indeks Kedalaman dan
Keparahan Kemiskinan
Sumber : BPS (diolah)
Apabila dibandingkan dengan provinsi lain di
Sumatera, maka Provinsi Sumatera Utara
merupakan provinsi dengan peringkat 4
dengan tingkat kemiskinan tertinggi pada
Maret 2018 yang memiliki 9,2% penduduk
miskin. Adapun persentase jumlah penduduk
miskin paling tinggi adalah Provinsi Aceh
sebesar 15,9% dan terendah adalah Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung sebesar 5,3%.
Namun, persentase penduduk miskin
Sumatera Utara masih di bawah nasional yang
mencapai 9,8%.
113
6.5 Ketimpangan Pendapatan
Berbeda dengan tingkat kemiskinan yang
membaik, kondisi ketimpangan pendapatan
Sumatera Utara menunjukkan angka yang
stabil. Ketimpangan pendapatan yang
tercermin dari rasio gini yang mengukur
ketimpangan distribusi pendapatan melalui
pengukuran yang berkisar antara 0 sampai 1.
Apabila koefisien gini bernilai 0 berarti terjadi
pemerataan sempurna di suatu daerah,
sementara apabila bernilai 1 maka terjadi
ketimpangan sempurna.
Pada Maret 2017 , koefisien Gini Sumatera
Utara tercatat sebesar 0,32 sama dengan
periode yang sama tahun sebelumnya. Hal
ini mengindikasikan kondisi ketimpangan yang
masih sama di Sumatera Utara. Namun
demikian, realisasi gini ratio ini masih lebih
rendah dibandingkan nasional sebesar 0,38.
Dengan kata lain, tingkat pemerataan
pendapatan di Sumatera Utara relatif lebih
baik dibandingkan nasional.
Grafik 6.15 Perkembangan Koefisien Gini
Sumatera Utara
Sumber : BPS (diolah)
Ditinjau dari wilayahnya, tingkat
ketimpangan di kawasan perkotaan tercatat
lebih tinggi dibandingkan pedesaan. Pada
September 2017, koefisien gini perkotaan
Sumatera Utara tercatat sebesar 0,33, lebih
tinggi dibandingkan dengan pedesaan yang
mencapai 0,25. Tingkat ketimpangan yang
lebih tinggi di daerah perkotaan sejalan
dengan nasional. Koefisien gini perkotaan
nasional tercatat sebesar 0,40 sementara
pedesaan 0,32.
Di daerah pedesaan Sumatera Utara,
ketimpangan pendapatan pada Maret 2018
sedikit meningkat dibandingkan periode
yang sama tahun 2017. Pada Maret 2018,
rasio mencapai 0,27 sedikit meningkat
dibandingkan tahun sebelumnya 0,26.
Berdasarkan distribusinya, meningkatnya gini
ratio pedesaan didorong oleh realisasi
pendapatan kelompok 20% masyarakat tinggi
yang sedikit meningkat yaitu dari 35,57
menjadi 37,11. Sementara pendapatan
penduduk golongan 40% pendapatan
menengah dan rendah, justru menunjukkan
penurunan. Dengan kata lain, ketimpangan
didorong oleh kenaikan rata-rata pengeluaran
per kapita per bulan pada kelompok 20%
teratas. Dampaknya tingkat ketimpangan di
desa terpengaruh. Ketimpangan di desa dapat
ditekan melalui peningkatan pengeluaran per
kapita kelompok 40% terendah yang lebih
cepat dari sebelumnya.
114
Grafik 6.16 Distribusi Pendapatan
Pedesaan
Sumber : BPS (diolah)
Sementara di daerah perkotaan,
ketimpangan pendapatan pada tahun 2018
relatif sama dengan periode yang sama
tahun sebelumnya. Distribusi pendapatan
20% penduduk berpendapatan tinggi
menurun dari semula 42,35 menjadi 41,39.
Sementara penguasaan pendapatan oleh 40%
penduduk menengah dan rendah meningkat.
Hal ini sejalan dengan penurunan Tingkat
Pengangguran Terbuka (TPT) dan tren
penurunan tingkat kemiskinan di Sumatera
Utara yang mendorong distribusi pendapatan
pada kelompok 40% terbawah dan 40%
menengah lebih cepat.
Grafik 6.17 Distribusi Pendapatan Perkotaan
Sumber : BPS (diolah)
Ketimpangan distribusi pendapatan masih
sangat terlihat khususnya daerah perkotaan.
Hal tersebut tercermin dari distribusi
pendapatan yang tidak merata dimana sekitar
80% distribusi pendapatan dinikmati oleh
masyarakat berpendapatan menengah dan
kelompok teratas atau sekitar 60% total
penduduk. Sementara masyarakat
berpendapatan rendah atau 40% dari total
penduduk hanya mendapatkan share 20%
pendapatan perkotaan. Hal ini
mengindikasikan masih adanya kendala yang
belum teratasi antara lain 1) perbedaan
konsentrasi kegiatan ekonomi wilayah.
Dimana Sumatera Utara bagian timur memiliki
pertumbuhan yang lebih baik dibandingkan
bagian barat; 2) alokasi investasi yang belum
merata. Pembangunan infrastruktur strategis
seperti jalan tol dan bandara masih
terkonsentrasi di wilayah timur, serta beberapa
pembangunan yang masih dalam proses
115
belum memberikan dampak yang siginifikan;
3) tingkat mobilitas faktor produksi yang
rendah seperti tenaga kerja atau modal yang
belum merata menyebabkan ketimpangan di
level regional; serta 4) ketersediaan
infrastruktur yang belum mengakomodir
seluruh daerah hingga pelosok Sumatera
Utara.
Terkait dengan distribusi pendapatan
sebagaimana diulas diatas, perbaikan aspek
pemerataan (equity) dalam distribusi
pendapatan juga dapat dilakukan melalui
pembangunan modal manusia. Salah satu
upaya dalam menekan tingkat ketimpangan
adalah mengupayakan agar penduduk
mendapatkan kemudahan dalam mengakses
kebutuhan dasar untuk mengembangkan
potensinya yang kemudian akan tercermin
dalam Indeks Pembangunan Manusia. IPM
merupakan indikator penting untuk mengukur
keberhasilan dalam membangun kualitas
hidup manusia. IPM juga menjelaskan
bagaimana penduduk dapat mengakses hasil
pembangunan untuk memperoleh
pendapatan, kesehatan, dan dan pendidikan.
31 IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan
sehat (a long and healthy life), pengetahuan (knowledge), dan
standar hidup (decent standar of living).
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Sumatera Utara terus mengalami
peningkatan.31
IPM Sumatera Utara tahun
2017 mencapai 70,57 meningkat
dibandingkan tahun sebelumnya meski masih
sedikit berada dibawah IPM nasional.
Peningkatan IPM tersebut didorong oleh
peningkatan pada 3 aspek esensial, yaitu
aspek umur panjang dan hidup sehat,
pengetahuan dan standar hidup layak. Ketiga
aspek tersebut dijabarkan ke dalam 3 indeks
yaitu Indeks Harapan Hidup Saat Lahir (UHH),
Indeks Harapan Lama Sekolah (HLS) dan
Indeks Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) serta
Indeks Pengeluaran Per Kapita, yang
keseluruhannya menunjukkan peningkatan di
tahun 2017.
Tabel 6.2 Tabel IPM Menurut Komponen
Dibandingkan provinsi lain di Sumatera, IPM
Provinsi Sumatera Utara tahun 2017
menempati peringkat ke 5 setelah IPM
tertinggi dibawah Kepulauan Riau (74,5), Riau
Komponen Satuan 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Umur Harapan Hidup saat Lahir
(UHH)Tahun 67.46 67.63 67.81 67.94 68.04 68.29 68.33 68.37
Harapan Lama Sekolah (HLS) Tahun 11.82 11.83 11.97 12.41 12.61 12.82 13.00 13.1
Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Tahun 8.51 8.61 8.72 8.79 8.93 9.03 9.12 9.25
Pengeluaran per Kapita Rp 000 9,196 9,231 9,266 9,309 9,391 9,563 9,744 10,036
IPM 67.09 67.34 67.74 68.38 68.87 69.51 70 70.57
Pertumbuhan IPM % - 0.37 0.59 0.94 0.72 0.93 0.7 0.81
116
(71,8), Sumatera Barat (71,2), dan Aceh
(70,6).
Grafik 6.18 IPM Sumut dan Nasional
Sumber : BPS (diolah)
Secara spasial, dari 33 Kabupaten/Kota di
Sumatera Utara, yang menyandang IPM status
32 sebanyak 14 kabupaten/kota atau
sebesar 42,4%, dengan 3 kabupaten/kota
dengan IPM tertinggi adalah Kota Medan
(79,3); Kota Pematangsiantar (76,9) dan Kota
Binjai (74,1). Sementara itu IPM status
sebesar 48,5%. Sementara itu, masih terdapat
3 kabupaten yaitu Nias, Nias Selatan dan Nias
Barat yang masih berstat
angka IPM masing-masing sebesar 59,8; 59,1;
dan 59,0. Selaras dengan pembangunan yang
lebih banyak dilakukan di Pantai Timur,
32 Capaian pembangunan manusia di suatu wilayah dapat
IPM≥ ≤ IPM
sehingga tingkat kesejahteraan dan
pembangunan manusia di Sumatera Utara
juga relatif lebih baik di wilayah Pantai Timur
(Grafik 6.20).
Grafik 6.19 IPM 33 Kabupaten/Kota Sumut
Sumber : BPS (diolah)
≤80;3)Kelompok sedang : 60 ≤ IPM ≤70; 4) Kelompok
117
GRAN FONDO NEW YORK (GFNY) SAMOSIR CHAMPIONSHIP 2018:
BUKTIKAN SAMOSIR SEBAGAI DESTINASI SPORT-TOURISM
Apa itu Grand Fondo New York (GFNY)? Gran Fondo merupakan event cycling marathon yang
pertama kalinya berkembang di Italia pada tahun 1970. Dalam perkembangannya United States
juga melaksanakan hal yang sama dengan sebutan Gran Fondo New York sejak 2009 dan
menjadi salah satu yang paling terkenal di dunia disamping Gran Fondo Itali. Dalam Bahasa Italia,
Bersepeda Jarak Jauh
yang pesertanya bukanlah atlet professional. Balap sepeda jalanan ini telah digelar di 11 negara
di Benua Eropa, Amerika, dan Asia. Kini, GFNY Championship Asia 2018 telah dilaksanakan di
Pulau Samosir pada 2 September 2018.
Pulau Samosir terpilih menjadi locus
keempat GFNY setelah Nusa Tenggara
Barat, Malang dan Bali sejak 2016 silam.
Penyelenggaraan ini juga sekaligus
menjadikan Samosir sebagai tempat
penyelenggaraan GFNY Championship
Asia, dimana pemenangnya akan
diikutsertakan dalam kejuaran GFNY di New
York. Menurut Badan Pelaksana Otorita
Suplemen 4
118
Danau Toba (BPODT), peserta GFNY Samosir mencapai 800
orang peserta berasal dari 24 negara. Ajang ini dibagi
menjadi dua kategori yaitu kategori long distance berjarak
152 km (gran fondo) dan 106 km (medio fondo) dengan
lintasan eksotis ala Toba.
Tentu menjadi suatu kebanggan apabila perhelatan berkelas internasional ini dapat dilaksanakan
di Pulau Samosir, Negeri Indah Kepingan Surga. Selain menjadi ajang pembuktian bahwa
Pemerintah Daerah beserta seluruh jajarannya mampu melaksanakan event besar, kedatangan
ratusan peserta jelas akan memberikan manfaat ekonomi, komersil dan sosial. Secara ekonomi,
kedatangan peserta akan memberikan nilai tambah di berbagai sektor mulai dari sektor
transportasi (udara, air, dan darat), hotel, akomodasi hingga jasa travel. Di sisi lain, manfaat
komersil juga akan dirasakan bahkan dalam jangka waktu yang lebih panjang, yaitu seluruh
peserta yang turut menikmati keindahan lintasan Danau Toba akan kembali ke negaranya dengan
membawa kesan baik yang kemudian diharapkan dapat menjadi duta pariwisata Toba. Dari segi
sosial, event ini akan menjadi pembelajaran alamiah bagi penduduk sekitar, mereka akan
menangkap peluang dari kedatangan para pedalis.
Sumber Gambar: BPODT
119
PROSPEK PEREKONOMIAN DAERAH
120
BAB 7 PROSPEK PEREKONOMIAN
DAERAH
Perekonomian Sumatera Utara di penghujung tahun berpotensi tumbuh meningkat di rentang 5,1
5,5% (yoy) didorong oleh puncak realisasi belanja Pemerintah di akhir tahun. Konsumsi rumah tangga
diperkirakan juga kembali meningkat menjelang perayaan HBKN Natal dan Tahun Baru. Dari sisi
eksternal, ekspor diperkirakan tetap tumbuh sejalan dengan perbaikan sektor pertanian dan industri
pengolahan sementara impor disinyalir meningkat sejalan dengan peningkatan investasi ditengah
penguatan nilai tukar Amerika Serikat terhadap mata uang negara lain secara global. Secara keseluruhan
tahun 2018, perekonomian Sumatera Utara secara diperkirakan akan tumbuh lebih baik dari tahun
sebelumnya, terutama bersumber dari perekonomian domestik. Perbaikan daya beli masyarakat
mendorong kegiatan konsumsi rumah tangga, sementara Pelaksanaan Pilkada 2018 menjadi motor
penggerak konsumsi pemerintah serta konsumsi LPNRT.
Tekanan inflasi diperkirakan meningkat di akhir tahun namun masih berada pada rentang sasaran
nasional yang telah ditetapkan, yaitu 3,5±1%. Peningkatan tekanan inflasi terutama didorong oleh
kenaikan tekanan inflasi bahan makanan. Meski demikian, aktivitas panen raya komoditas padi yang
terjadi pada triwulan III hingga jelang triwulan IV diperkirakan akan menahan tekanan inflasi lebih lanjut.
DANAU TOBA
PROSPEK PEREKONOMIAN DAERAH 121
7.1 Prospek Pertumbuhan
Ekonomi
Perekonomian Provinsi Sumatera Utara pada
triwulan IV 2018 diprediksi terakselerasi di level
5,1% 5,5% (yoy). Pertumbuhan diperkirakan
bersumber dari permintaan domestik, terutama
didorong oleh puncak realisasi belanja
Pemerintah. Sisi eksternal diperkirakan tetap
tumbuh didorong oleh kinerja ekspor yang solid
ditengah impor yang tinggi.
Pertumbuhan konsumsi swasta diprediksi
bersumber dari konsumsi rumah tangga
sementara konsumsi LPNRT diperkirakan akan
tumbuh terbatas. Konsumsi rumah tangga
disinyalir kembali bergairah seiring dengan
perayaan HBKN Natal dan tahun baru. Kenaikan
UMP di awal tahun ditengah ketidakstabilan
harga komoditas disinyalir dapat menjaga daya
beli masyarakat. Stimulus fiskal Pemerintah dalam
bentuk penyaluran bantuan sosial yang terus
dilakukan secara berkala juga diharapkan dapat
menjaga momentum perbaikan konsumsi rumah
tangga, terutama dari kalangan bawah.
Lebih lanjut, optimisme perbaikan ekonomi di
akhir tahun juga tercermin oleh hasil Survei
Konsumen Bank Indonesia yang menunjukkan
peningkatan indeks terkait perbaikan penghasilan
di enam bulan yang akan datang. Sementara itu,
konsumsi LPNRT diperkirakan mulai meningkat
menyambut Pemilu Legislatif (Pileg) dan Pemilu
Presiden (Pilpres) 2019.
Konsumsi pemerintah diperkirakan meningkat di
triwulan IV 2018. Realisasi belanja Pemerintah
diprediksi akan mencapai puncaknya di akhir
tahun, sesuai dengan pola historisnya.
Pelaksanaan proyek proyek pembangungan
serta pemeliharaan infrastruktur akan terus
berlanjut dan puncak pembiayaan dari kontrak
diperkirakan terjadi di penghujung semester ke-II.
Sejalan dengan peningkatan realisasi belanja
Pemerintah, investasi disinyalir juga akan tumbuh
positif. Realisasi investasi untuk investasi
bangunan diperkirakan akan tumbuh positif
sejalan dengan percepatan proyek proyek
infrastruktur yang diharapkan dapat beroperasi di
tahun 2018/2019. Pelaku usaha industri
pengolahan juga diprediksi akan tetap melakukan
investasi terkait dengan pemeliharaan barang
modal. Produksi kelapa sawit disinyalir tetap kuat
diakhir tahun mendorong pelaku melakukan
maintenance untuk mengoptimalisasi kapasitas
pengolahan.
Pengembangan Kawasan Industri Kualatanjung
serta pembangunan infrastruktur pendukung KEK
Sei Mangkei, seperti Kereta Api KEK Sei Mangkei
Kuala Tanjung diharapkan dapat mendorong
masuknya investasi swasta. Program Online Single
Submission yang saat ini di dalam tahap
percobaan berpotensi menambah kekondusifan
iklim investasi sehingga dapat merangsang
investasi swasta. Selain itu, Pemerintah Daerah,
Bank Indonesia, dan instansi terkait terus
melakukan promosi proyek proyek strategis
yang sudah clean and clear melalui Regional
Investment Relation Unit (RIRU).
Dari sisi eksternal, perdagangan antardaerah
diperkirakan dapat terakselerasi seiring dengan
perbaikan kinerja sektor pertanian. Ekspor luar
negeri diperkirakan tetap tumbuh sejalan dengan
perbaikan sektor industri pengolahan. Depresiasi
nilai tukar disinyalir dapat mendorong harga
barang ekspor menjadi lebih kompetitif. Disisi lain,
harga komoditas yang relatif tumbuh terbatas
berpotensi menahan pertumbuhan ekspor.
Kebijakan kebijakan proteksionisme negara
mitra dan ketegangan hubungan dagang Amerika
PROSPEK PEREKONOMIAN DAERAH 122
Serikat dengan negara lainnya diperkirakan dapat
mempengaruhi harga komoditas di pasar
internasional. Sementara itu, impor disinyalir akan
meningkat sejalan dengan peningkatan investasi
ditengah penguatan nilai tukar Amerika Serikat
terhadap mata uang negara lain secara global.
Dari sisi lapangan usaha, perekonomian di
triwulan IV 2018 diperkirakan akan bersumber
oleh perbaikan kinerja sektor utama. Puncak
realisasi belanja Pemerintah dan kegiatan
percepatan pembangunan infrastruktur yang terus
berjalan diperkirakan dapat mengakselerasi kinerja
sektor konstruksi. Kembali menggeliatnya
konsumsi rumah tangga menjelang HBKN Natal
dan Tahun Baru diprediksi turut tercermin pada
sektor Perdagangan dan juga Penyediaan
Akomodasi dan Makan Minum. Pengoperasian
Pelabuhan Kuala Tanjung serta beberapa seksi Tol
Trans Sumatera di Sumatera Utara diharapkan
dapat memperlancar arus distribusi perdagangan
barang dan jasa. Cuaca yang kondusif diharapkan
dapat mendukung proses panen, sehingga dapat
meningkatkan sektor pertanian. Tercukupinya
bahan baku dan optimalisasi kapasitas melalui
investasi non bangun berpotensi mendorong
kinerja industri pengolahan.
Grafik 7.1 Outlook PDRB Sumatera
Utara 2018
Grafik 7.2 Komponen Indeks Ekspektasi
Konsumen
Sumber: Survei Konsumen Bank Indonesia, diolah
Tabel 7.1 Perkiraan Harga Komoditas Unggulan
Sumber: IMF Edisi April 2018, diolah
Secara keseluruhan tahun 2018, perekonomian
Sumatera Utara diperkirakan akan lebih tinggi
dibandingkan tahun sebelumnya, ditopang oleh
perbaikan permintaan domestik. Stimulus fiskal
berupa kenaikan UMP dan peningkatan alokasi
bantuan sosial dapat meningkatkan daya beli
masyarakat. Pelaksanaan Pilkada 2018 juga
memperkuat permintaan domestik melalui
konsumsi LPNRT dan konsumsi Pemerintah.
Komitmen pemerintah dalam mendukung
percepatan pembangunan infrastruktur di
Sumatera Utara juga turut menopang
pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, sisi
eksternal diperkirakan tumbuh melambat sejalan
dengan perkembangan harga komoditas yang
relatif terbatas. Secara sektoral, kinerja
Perdagangan dan Penyedia Akomodasi dan
Makan Minum diprediksi meningkat searah
dengan tingginya aktivitas konsumsi masyarakat.
Kinerja perdagangan juga didukung oleh
kelancaran arus distribusi barang dan jasa seiring
dengan telah selesainya beberapa infrastruktur
konektivitas.
Pertumbuhan Harga Komoditas (%yoy) 2017 2018 2019
Minyak Dunia 23.29 17.99 -6.54
Minyak Kelapa Sawit 1.24 -2.57 0.20
Kopi -7.35 -5.33 10.08
Karet 21.89 -14.14 0.28
PROSPEK PEREKONOMIAN DAERAH 123
Kedepan, perekonomian Sumatera Utara masih
dihadapkan beberapa risiko, terutama dari sisi
eksternal. The Fed diperkirakan akan tetap
melanjutkan rencana kenaikan suku bunga Fed
Fund Rate (FFR) secara bertahap, seiring dengan
perekonomian Amerika Serikat yang tumbuh
kuat. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi
Eropa, Jepang, dan Tiongkok relatif terbatas.
Kenaikan FFR ditengah pertumbuhan ekonomi
global yang tidak merata dapat memperbesar
tekanan terhadap nilai tukar negara negara lain
secara global, termasuk Rupiah. Untuk itu, Bank
Indonesia secara konsisten mengambil langkah
preemptive, front loading, dan ahead the curve
untuk mempertahankan daya tarik pasar
keuangan domestik dan memperbaiki defisit
transaksi berjalan. Sejalan dengan hal tersebut,
Pemerintah juga melakukan langkah konkrit
dengan mendorong kinerja ekspor dan menunda
proyek proyek nasional dengan komponen
impor yang tinggi.
Selain itu, ketegangan perdagangan antara
Amerika Serikat dan sejumlah negara serta
potensi kebijakan proteksionisme negara - negara
parter dagang juga perlu menjadi perhatian
bersama. India masih memiliki ruang untuk
meningkatkan bea masuk CPO dan turunannya
hingga 300% sesuai dengan bound tariff di WTO.
Selain itu, Amerika Serikat juga sedang mengkaji
ulang fasilitas Generalized System of Preference
(GSP) yang didapatkan Indonesia. Untuk itu,
Pemerintah terus berupaya membuka pintu
kerjasama perdagangan dengan negara negara
lain, sehingga dapat mendiversifikasi negara mitra
dagang.
Grafik 7.3 PMI Negara-Negara Partner
Dagang
Sumber: tradingeconomics.com, diolah
Tabel 7.2 Outlook Pertumbuhan Ekonomi Dunia dan
Negara-Negara Utama
Sumber: IMF Juli 2018, diolah
7.2 Prospek Inflasi
Laju inflasi Sumatera Utara pada
keseluruhan tahun 2018 diperkirakan akan
terkendali pada kisaran sasaran inflasi
nasional 3,5%±1%. Tekanan inflasi pada
semester II 2018 diperkirakan tidak signifikan.
Kenaikan harga secara umum diperkirakan
terutama bersumber dari beberapa komoditas
di kelompok bahan makanan, kelompok
transportasi, dan kelompok makanan jadi.
Adanya gangguan pasokan di triwulan III dan
faktor musiman kenaikan permintaan di
Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi (%yoy) 2017 2018 2019
PDB Dunia 3.7 3.9 3.9
PDB Amerika Serikat 2.3 2.9 2.7
PDB Euro Area 2.4 2.2 1.9
PDB Jepang 1.7 1.0 0.9
PDB Tiongkok 6.9 6.6 6.4
PDB India 6.7 7.3 7.5
Inflasi KELOMPOK MAKANAN
JADI
Inflasi BAHAN
MAKANAN
Inflasi KELOMPOK
TRANSPORTASI, KOMIKASI DAN
JASA KEUANGAN
PROSPEK PEREKONOMIAN DAERAH 124
triwulan terakhir 2018 menjadi penyebab
inflasi.
Pada kelompok bahan makanan, sesuai pola
musimannya pasokan beberapa komoditas
utama sedikit menurun dibandingkan tahun
sebelumnya terkait dengan faktor cuaca yang
cenderung lebih kering. Namun demikian
secara umum siklus panen komoditas padi
yang jatuh pada akhir triwulan II hingga
jelang triwulan IV masih cukup baik sehingga
kenaikan harga diperkirakan masih terjaga.
Secara historis, komoditas penyumbang
inflasi di semester II terutama beras, cabe
merah, daging ayam ras, serta bawang
merah.
Sementara itu, tekanan inflasi juga
diperkirakan bersumber dari kelompok
Transportasi, Komunikasi dan Jasa
Keuangan serta Kelompok Makanan Jadi,
Minuman, Rokok dan Tembakau. Ditengah
isu daya beli yang menurun, konsumsi
masyarakat di Sumatera Utara diindikasikan
masih kuat. Dengan kondisi tersebut, aktivitas
perayaan Hari Natal dan Tahun baru
diperkirakan akan mendorong kenaikan
permintaan masyarakat. Hal tersebut
diindikasikan pada masih tingginya aktivitas
jumlah penumpang yang menggunakan
angkutan udara sehingga diperkirakan akan
meningkatkan inflasi kelompok Transportasi,
Komunikasi dan Jasa Keuangan. Sejalan
dengan hal tersebut, inflasi pada kelompok
ini diperkirakan didorong oleh kenaikan tarif
angkutan udara yang secara historis cukup
signifikan menjadi penyumbang inflasi. Selain
itu, penyesuaian harga bahan bakar yang
terjadi pada semester I juga diperkirakan akan
meningkatkan harga komoditas turunan,
meski dampak penyesuaian harga
diperkirakan tidak signifikan menyumbang
inflasi
Demikian pula dengan kenaikan cukai rokok
yang dilakukan di semester I sesuai dengan
polanya akan secara gradual ditransmisikan
pada kenaikan harga rokok yang menjadi
komponen pada Kelompok Makanan Jadi,
Minuman, Rokok dan Tembakau. Secara
historis, kenaikan harga rokok pada semester
II diperkirakan sebesar 0,05%.
Bank Indonesia bersama TPID Provinsi
Sumatera Utara terus melakukan
koordinasi langkah pengendalian inflasi.
Menjaga stabilitas inflasi senantiasa menjadi
komitmen Pemerintah Daerah dan Bank
Indonesia dalam rangka mendukung
optimisme masyarakat dan pelaku ekonomi
untuk melakukan kegiatan ekonomi di
Sumatera Utara, Dalam rangka meredam
tekanan inflasi, TPID Provinsi Sumatera Utara
terus melaksanakan koordinasi serta
mengimplementasikan poin-poin rumusan
hasil Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil)
Sumatera secara konsisten dan terukur.
Beberapa langkah strategis yang diharapkan
dapat menjaga stabilitas inflasi antara lain 1)
mempercepat pembentukan BUMD Pangan;
2) meningkatkan kerjasama antar daerah; 3)
pembuatan sistem informasi neraca pangan
PROSPEK PEREKONOMIAN DAERAH 125
yang terintegrasi dari tingkat desa hingga
provinsi (data produksi dan data pasar); dan
4) perluasan informasi komoditas.
Sejalan dengan hal tersebut untuk
mendukung upaya meredam inflasi bahan
makanan, Bank Indonesia senantiasa
melakukan pengembangan klaster
komoditas pangan strategis di beberapa
Kabupaten di Sumatera Utara. Tersedianya
pasokan barang khususnya bahan pangan
menjadi kunci penting dalam mendukung
stabilitas harga. Dalam kaitan tersebut, Bank
Indonesia bersama pemerintah daerah
melakukan pengembangan klaster komoditas
pangan utama seperti klaster padi di Serdang
Bedagai dan Langkat serta klaster cabai
merah di Deli Serdang. Pengembangan
klaster secara umum bertujuan untuk
meningkatkan produksi ini diharapkan dapat
mendorong peningkatan pasokan sehingga
dapat menekan laju inflasi bahan makanan.
Selain itu, pengawasan dan distribusi juga
menjadi dua hal yang selalu menjadi
perhatian TPID Provinsi Sumatera Utara.
Untuk memperlancar distribusi, TPID Kota
Medan belum lama ini meresmikan Kedai Kita
di Pusat Pasar yang ditujukan memonitor dan
menajaga pasokan dan sebagai pusat
referensi harga pangan. Keberadaan Kedai
Kita akan memperkuat Toko Tani Indonesia
yang saat ini telah memiliki cabang sebanyak
95 unit di Sumatera Utara.
7.3 Rekomendasi kepada
Pemerintah Daerah
Pertumbuhan Ekonomi
Perbaikan ekonomi Sumatera Utara
diperkirakan masih akan terus berlanjut.
Namun demikian, kedepannya masih
diperlukan penguatan dari sisi domestik
seiring dengan tingginya risiko dari eksternal.
Pemerintah Daerah memiliki peran besar
dalam mendorong pertumbuhan ekonomi ini
dari sisi domestik, sehingga beberapa langkah
dan rekomendasi, diantaranya adalah:
1. Optimalisasi realisasi APBD untuk proyek
infrastruktur serta mempercepat
pembangunan dan perbaikan
infrastruktur jalan, rel kereta api, dan
jembatan yang dapat mendukung
insfrastuktur strategis, seperti pelabuhan,
kawasan pariwisata, dan kawasan
industri.
2. Mendorong pembangunan industri
subtitusi impor serta mengurangi impor
barang konsumsi yang diiringi dengan
peningkatan kualitas produk dalam
negeri dalam rangka meminimalisir
defisit transaksi berjalan;
3. Meningkatkan alokasi dana desa untuk
hal yang bersifat lebih produktif
berlandaskan kearifan lokal, seperti
mewujudkan sentra usaha baru bagi
terwujudnya kedaulatan pangan;
4. Mempersiapkan infrastruktur fisik
termasuk meningkatkan daya tarik
daerah wisata dan infrastruktur lunak
khususnya SDM yang berkualitas serta
PROSPEK PEREKONOMIAN DAERAH 126
menyelenggarakan event-event berskala
nasional dan internasional di daerah;
5. Harmonisasi peraturan pemerintah
kabupaten/kota, provinsi, dan pusat
untuk mendukung kelancaran proses
integrasi perizinan;
6. Mengupayakan peningkatan penyerapan
tenaga kerja sektor formal serta
menciptakan program padat karya dalam
pembangunan desa;
7. Meningkatkan alokasi program
pemerintah yang dapat mengakselerasi
pertumbuhan ekonomi dan pada
akhirnya meningkatkan daya beli
masyarakat seperti Program Keluarga
Harapan; Bantuan Pangan Non Tunai;
Rastra, dll.
Pengendalian Inflasi
Inflasi Sumatera Utara diperkirakan masih
akan terjaga pada kisaran sasaran inflasi
3,5±1%, namun demikian untuk meredam
risiko tekanan inflasi , beberapa langka yang
perlu dilakukan antara lain:
8. Perluasan peran dan bidang usaha
BUMD yang telah ada (exist) untuk
melakukan pengendalian harga.
9. Memperkuat basis data yang terintegrasi
guna mendukung kebijakan yang terarah
dan tepat sasaran, salah satunya melalui
pembuatan sistem informasi neraca
pangan terintegrasi dari tingkat desa
hingga provinsi (data produksi dan data
pasar);
10. Memperkuat pengawasan serta
memastikan penyaluran Bantuan Pangan
Non Tunai (BPNT) agar berjalan dengan
baik sehingga dapat mengantisipasi
terjadinya kenaikan harga pangan
utama.
11. Memperbaiki pengelolaan paska panen,
seperti dengan menggunakan Controlled
Atmosphere Storage (CAS) untuk
menyimpan produk hortikultura dalam
waktu yang lebih panjang.
12. Mengintensifkan dan melakukan
penguatan strategis komunikasi untuk
mempengaruhi perilaku serta ekspektasi
masyarakat terhadap inflasi melalui
berbagai program.
LAMPIRAN
127
LAMPIRAN
INDIKATOR PERBANKAN PROVINSI SUMATERA UTARA
2018
I II III IV I II III IV I II III IV I II III - Jul
Umum 93.6% 93.8% 94.5% 96.7% 92.5% 92.6% 93.2% 93.5% 92.6% 92.2% 90.2% 93.7% 91.7% 92.4% 93.7%
Konvensional 93.1% 93.1% 94.0% 96.5% 92.0% 92.2% 93.1% 93.4% 92.5% 92.0% 90.2% 94.1% 91.9% 92.4% 94.0%
Syariah 105.8% 110.9% 107.3% 100.8% 104.6% 101.3% 96.0% 94.9% 95.1% 96.4% 91.1% 86.7% 87.4% 90.9% 89.5%
Umum 233,130 239,942 254,331 245,167 242,350 256,941 262,606 266,165 279,298 283,951 291,184 290,581 298,285 313,549 302,903
Konvensional 223,879 230,548 244,212 234,210 231,776 245,817 251,060 253,767 267,457 271,421 278,172 276,518 284,739 299,418 288,529
Syariah 9,251 9,395 10,119 10,958 10,574 11,123 11,547 12,398 11,841 12,530 13,012 14,063 13,546 14,131 14,374
Umum 7.1% 7.7% 13.4% 7.4% 3.5% 5.2% 2.4% 5.3% 11.7% 8.2% 6.6% 8.5% 5.6% 7.1% 9.3%
Konvensional 7.6% 8.2% 13.7% 7.4% 3.0% 4.7% 1.9% 5.0% 11.8% 8.2% 6.6% 8.6% 5.4% 7.0% 9.3%
Syariah -1.9% -2.0% 5.8% 8.1% 14.0% 17.4% 12.9% 13.2% 9.4% 8.8% 8.2% 7.8% 8.2% 8.1% 8.9%
Umum 10.4% 8.7% 9.7% 6.6% 3.3% 5.4% 5.8% 6.5% 12.4% 9.2% 6.0% 10.8% 8.8% 9.5% 12.3%
Konvensional 11.5% 10.0% 11.4% 7.5% 3.8% 5.7% 5.5% 6.1% 12.1% 8.7% 5.6% 10.8% 8.8% 9.6% 12.5%
Syariah -7.5% -11.8% -17.3% -9.5% -5.9% -1.0% 12.6% 15.7% 18.7% 19.3% 13.2% 11.7% 7.8% 7.7% 7.2%
Umum 2.7% 3.0% 3.1% 2.7% 3.1% 3.1% 3.1% 2.5% 2.8% 2.8% 2.9% 2.6% 2.8% 2.8% 2.9%
Konvensional 2.4% 2.7% 2.8% 2.4% 2.8% 2.8% 2.9% 2.3% 2.5% 2.6% 2.7% 2.4% 2.6% 2.6% 2.7%
Syariah 10.1% 10.4% 9.8% 8.2% 8.6% 8.5% 7.5% 6.4% 7.0% 6.7% 6.2% 6.1% 6.6% 5.8% 6.1%
Umum 2.78% 3.10% 3.28% 2.85% 3.22% 3.20% 3.08% 2.52% 2.74% 2.77% 3.04% 2.77% 2.90% 2.9% 3.0%
Konvensional 2.44% 2.77% 2.91% 2.52% 2.90% 2.89% 2.81% 2.27% 2.51% 2.54% 2.86% 2.60% 2.72% 2.7% 2.8%
Syariah 9.31% 9.79% 11.35% 9.82% 9.98% 9.88% 8.60% 7.34% 7.50% 7.24% 6.54% 6.07% 6.58% 5.8% 6.0%
Umum 12.82% 9.60% 9.33% 3.24% 4.67% 6.53% 3.78% 8.98% 11.54% 8.72% 10.21% 8.25% 6.66% 6.88% 5.40%
Konvensional 12.84% 9.75% 9.25% 2.84% 4.24% 5.69% 2.89% 8.47% 11.15% 8.47% 10.02% 7.75% 6.13% 6.50% 5.06%
Syariah 12.19% 5.83% 11.23% 12.59% 15.32% 28.51% 26.22% 20.19% 20.42% 14.27% 14.08% 18.06% 17.70% 14.70% 12.11%
7.2% 7.6% 7.8% 7.9% 7.9% 7.9% 8.0% 8.1% 7.7% 7.9% 7.8% 7.8% 7.8% 7.3% 7.3%
4.3% 4.2% 4.2% 4.3% 4.4% 4.1% 4.1% 4.2% 4.1% 4.0% 4.1% 4.1% 4.4% 3.8% 4.0%
6.7% 7.0% 4.7% 3.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 10.0% 8.3%
2015 2016 2017
LDR (%)
Aset (Rp Miliar)
Kredit
(YoY)
Lokasi
Bank
Lokasi
Proyek
NPL (%)
Lokasi
Bank
Lokasi
Proyek
DPK (%, YoY)
Rasio
NIM (%)
ROA (%)
BOPO (%)
DAFTAR ISTILAH
128
DAFTAR ISTILAH
Administered Price
Harga barang/jasa yang diatur oleh pemerintah, misalnya bahan bakar, penerangan, dan air serta
transportasi ataupun harga barang/jasa yang dipengaruhi oleh ketentuan pemerintah misalnya
tembakau dan minuman beralkohol.
Base Effect
Efek kenaikan/penurunannilai pertumbuhan yang cukup tinggi sebagai akibat dari nilai level
variabel yang dijadikan dasar perhitungan/perbandingan mempunyai nilai yang cukup
rendah/tinggi.
BEC
Pengklasifikasian kode barang dengan 3 digit angka yang dikelompokkan berdasarkan kegunaan
utama barang berdasarkan daya angkut komoditi tersebut.
Barang Modal (Capital Goods)
Barang-barang yang digunakan untuk keperluan investasi, biasanya bernilai guna lebih dari 1
tahun.
Bahan Baku (Raw Material)
Barang-barang mentah atau setengah jadi yang akan diproses kembali oleh sektor industri.
BI Rate
Suku bunga referensi yang mencerminkan sikap atau arah kebijakan moneter yang ditetapkan
dalam Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia setiap bulannya dan diumumkan kepada publik.
BI-RTGS
Bank Indonesia Real Time Gross Settlement, merupakan proses penyelesaian akhir transaksi (settlement)
pembayaran yang dilakukan per transaksi (individually processed / gross settlement) dan bersifat real time
(electronically processed), di mana rekening peserta dapat didebit/ dikredit berkali-kali dalam sehari
sesuai dengan perintah pembayaran dan penerimaan pembayaran.
Ceteris paribus
Semua variabel di luar sistem/model dianggap konstan.
DAFTAR ISTILAH
129
CPO (Crude Palm Oil)
Minyak nabati yang dihasilkan oleh buah-buahan dari kelapa sawit.
Dana Pihak Ketiga (DPK)
Simpanan pihak ketiga bukan bank yang terdiri dari giro, tabungan, dan simpanan berjangka
(deposito).
Disposable income
Sejumlah uang yang dapat dapat dibelanjakan dan ditabung setelah dikurangi dengan pajak
penghasilan.
Ekspor dan Impor
Dalam konteks PDRB adalah mencakup perdagangan barang dan jasa antar negara dan antar
daerah.
Financing to Deposit Ratio (FDR) atau Loan to Deposit Ratio (LDR)
Rasio pembiayaan atau kredit terhadap dana pihak ketiga yang diterima oleh bank, baik dalam
rupiah maupun valas. Terminologi FDR untuk bank syariah sementara LDR untuk bank
konvensional.
Harga Minyak WTI
Harga minyak mentah dunia yang mengacu pada sebuah ukuran kualitas bernama West Texas
Intermediate atau Texas light sweet.
Indeks Penjualan Barang Konstruksi
Indeks yang merepresentasikan nilai penjualan dari barang-barang konstruksi.
Indeks Keyakinan Konsumen
Indeks yang dihasilkan oleh Survei Konsumen Bank Indonesia yang menggambarkan tingkat
keyakinan konsumen terhadap kondisi perekonomian, baik saat ini maupun masa mendatang.
Indeks Kondisi Ekonomi
Salah satu indeks pembentuk Indeks Keyakinan Konsumen Bank Indonesia yang menggambarkan
persepsi konsumen akan kondisi perekonomian pada saat ini.
Inflasi IHK
DAFTAR ISTILAH
130
Kenaikan harga barang dan jasa dalam satu periode, yang diukur dengan perubahan indeks harga
konsumen (IHK), yang mencerminkan perubahan harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh
masyarakat luas.
Inflasi Inti
Inflasi IHK setelah mengeluarkan komponen volatile foods dan administered prices.
Inflow
Aliran masuk uang kartal ke Kantor Bank Indonesia.
Kredit
Penyediaan uang atau tagihan yang sejenis berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam
meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan peminjam untuk melunasi utangnya
setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.
Kredit Investasi
Kredit jangka menengah dan panjang untuk investasi barang modal seperti pembangunan pabrik
dan pembelian mesin.
Kredit Modal Kerja
Kredit jangka pendek atau menengah yang diberikan untuk pembiayaan/pembelian bahan baku
produksi.
Kredit Konsumsi
Kredit bagi perorangan untuk pembiayaan barang-barang pribadi seperti rumah (KPR-Kredit
Pemilikan Rumah), kendaraan (KKB-Kredit Kendaraan Bermotor), dan lain-lain seperti Kredit
tanpa agunan.
Kredit Usaha Rakyat (KUR)
Kredit yang diberikan oleh perbankan kepada UMKM memiliki prospek bisnis yang baik (feasible)
tapi belum memiliki kemampuan mengembalikan (bankable). Dana KUR berasal dari bank
pelaksana, namun dijamin sebagian besarnya oleh Pemerintah.
Leading Indicators
DAFTAR ISTILAH
131
Indikator yang digunakan untuk memprediksi pergerakan atau titik balik dari suatu siklus bisnis.
Liaison
Suatu kegiatan pengumpulan data statistik dan informasi yang dilaksanakan secara periodik
melalui wawancara langsung kepada pelaku usaha mengenai perkembangan dan arah kegiatan
usaha.
Loan to Value (LTV)
Sebuah dasar atau metode yang digunakan untuk menentukan seberapa besar pinjaman yang
dapat diberikan kepada debitur berdasarkan aset yang dijadikan jaminan.
Non Performing Loan (NPL) atau Non Performing Financing (NPF)
Persentase kredit/pembiayaan yang masuk dalam kategori kurang lancar, diragukan, dan macet
terhadap total kredit. Terminologi NPL untuk bank konvensional sementara NPF untuk bank
syariah
NTP (Nilai Tukar Petani)
Rasio antara indeks harga yang diterima petani dengan indeks harga yang dibayar petani yang
dinyatakan dalam persentase.
Outflow
Aliran keluar uang kartal dari Kantor Bank Indonesia.
Passthrough effect
Efek dari perubahan kondisi ekonomi terhadap ongkos produksi yang pada akhirnya akan
berdampak pada harga retail suatu produk.
Perjanjian Kerja Bersama (PKB)
Perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja atau beberapa serikat pekerja
(yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan) dengan
pengusaha, atau beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat syarat
kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak.
Quarter on Quarter (qtq)
DAFTAR ISTILAH
132
Ukuran pertumbuhan yang membandingkan posisi triwulan tertentu terhadap posisi triwulan
sebelumnya.
PDRB Riil
Produk Domestik Bruto Regional yang nilainya menggunakan harga konstan. Hal ini untuk
menghilangkan pengaruh inflasi dalam mengukur pertumbuhan antar waktu.
Seasonal event
Kejadian yang terjadi secara musiman yang dapat mempengaruhi kondisi ekonomi dan
cenderung terjadi berulang antar tahun.
Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI)
SKNBI adalah sistem transfer dana elektronik yang meliputi kliring debet dan kliring kredit yang
penyelesaian setiap transaksinya dilakukan secara nasional. Sejak dioperasikan oleh Bank
Indonesia pada tahun 2005, SKNBI berperan penting dalam pemrosesan aktivitas transaksi
pembayaran, khususnya untuk memproses transaksi pembayaran yang termasuk Retail Value
Payment System (RVPS) atau transaksi bernilai kecil (retail) yaitu transaksi di bawah Rp100 juta.
SurveI Konsumen
Survei yang dilakukan oleh Bank Indonesia yang dilakukan secara bulanan untuk mengetahui
persepsi atau tingkat keyakinan konsumen terhadap kondisi perekonomian.
Survei Penjualan Eceran
Survei yang dilakukan oleh Bank Indonesia untuk merefleksikan pergerakan dari penjualan eceran
dan dilakukan secara bulanan.
Uang Kartal
Alat pembayaran yang sah yang dikeluarkan dan dijamin oleh Bank Indonesia, baik berupa kertas
maupun logam.
Volatile Foods
Komoditas yang termasuk kelompok bahan makanan, kecuali subkelompok ikan diawetkan dan
bahan makanan lainnya, yang pergerakan naik turunnya harga cukup besar (volatile).
DAFTAR ISTILAH
133
Year on year (yoy)
Ukuran pertumbuhan yang membandingkan posisi satu titik waktu (misal bulan atau triwulan)
terhadap posisi satu titik waktu yang sama tahun sebelumnya. Pembandingan ini dilakukan untuk
menghilangkan efek seasonal yang biasanya terjadi di titik waktu tertentu (misal bulan
Ramadhan, tahun ajaran baru, dsb).
DAFTAR ISTILAH
134
Editor
Departemen Regional 1
Divisi Asesmen dan Advisory: Yura A. Djalins
Kontributor
Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara
Tim Asesmen dan Advisory:
Citra Agustina
Rukmi Gayatri
Muhammad Fajar Andrianto
Shofi Aulia Riza Harahap
Kontributor: Nur Fikriyah Dzakiyah
Elian Ciptono
Rizki Rahmawati
Yudha Wastu Prawira
Tim Data dan SEKDA: Fransiska O.S
Nur Fikriyah Dzakiyah
Henni Monika
Suriana
Purnama Lubis
Fadli Putra
DAFTAR ISTILAH
135
Informasi lebih lanjut dapat menghubungi:
Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara
Tim Asesmen dan Advisory
Telp. 061-4150500
Fax. 061-4534760
top related