kata pengantar · 2014. 11. 17. · tahun 2010 kementerian pendayagunaan aparatur negara dan...
Post on 12-Aug-2021
4 Views
Preview:
TRANSCRIPT
i
KATA PENGANTAR
Dengan mengucap puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, telah tersusun
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Agama Muara Tebo
tahun 2011 , yang merupakan LAKIP dari Renstra tahun 2010-2014. Selain dalam
rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor: 7 Tahun 1999
tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), yang dituangkan
dengan Surat Edaran Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi
Birokrasi Negara Nomor : 10 Tahun 2010 tertanggal 23 Nopember 2010 yang kemudian
di tindaklanjuti dengan surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor :
018/Sek/01/I/201 1 tertanggal 14 Januari 2011 perihal : Penyampaian LAKIP Tahun
2011 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2012.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Agama Muara Tebo tahun 2011 selain
menguraikan tahun 2011, juga menguraikan menguraikan Penetapan Kinerja Tahun
2012. Tahun 2010 merupakan tahap awal dari perubahan pada Badan Peradilan yang
bertepatan pada momentum diluncurkan Cetak Biru 25 Tahun Mahkamah Agung 2010 –
2035 pada acara Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung yang diadakan di
Balikpapan September 2010. Cetak Biru 25 Tahun Mahkamah Agung 2010-2035
akan menjadi pedoman Pengadilan Agama Muara Tebo dalam melaksanakan
perubahan peradilan.
Perubahan yang dilakukan Mahkamah Agung berkelanjutan sejak adanya
penyatuan atap (one roof system) di mana 4 lingkungan peradilan berada di bawah
Mahkamah Agung dan diharapkan melalui proses Cetak Biru Pembaruan yang
merupakan acuan dalam pengembangan Organisasi selama 25 tahun kedepan sejalan
dengan Reformasi Birokraksi Nasional. Rencana Pembangunan
2
Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional (RPJPN).
Tahun 2010 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi mengeluarkan Grand Design dan Road Map Reformasi Birokrasi
Nasional 2010-2025 yang merupakan penyempurnaan dari Pedoman Reformasi
Birokrasi yang dikeluarkan pada Tahun 2008. Dua Program baru yang ditambahkan
dalam Reformasi Birokrasi antara lain adalah penguatan akuntabilitas kinerja
dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua program tersebut mulai di
implementasikan oleh Mahkamah Agung dan tercakup dalam Cetak Biru Pembaruan
Peradilan 2010-2035.
Sebagai bentuk kesadaran dan mempertanggungjawabkan amanah yang
diberikan, Pengadilan Agama Muara Tebo telah menyusun Laporan Akuntabilitas
Kinerja Pengadilan Agama Muara Tebo tahun 2011 dan Dokumen Penetapan Kinerja
Tahun 2012 dalam rangka mewujudkan Reformasi Peradilan dan meningkatkan
kualitas pelayanan publik terkait dengan visi dan misi Pengadilan Agama Muara Tebo
yaitu Pengadilan Agama Muara Tebo sebagai Pengadilan yang agung.
Muara Tebo, Januari 2012
Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo
Drs. SUHAIM
NIP. 19640707 199403 1 008
3
IKHTISAR EKSEKUTIF
(EXECUTIVE SUMMARY)
Salah satu azas dalam penerapan tata kepemerintahan yang baik adalah
akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan pertanggung jawaban dari amanah atau
mandat yang melekat pada suatu lembaga. Dengan landasan pemikiran tersebut,
Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Satuan Kerja Pengadilan Agama Muara Tebo
Tahun 2011 ini disusun. LAKIP ini menyajikan capaian kinerja dari Satuan Kerja
Pengadilan Agama Muara Tebo selama tahun 2011 yang merupakan pelaksanaan
amanah yang diemban oleh organisasi. Walaupun Inpres No.7 Tahun 1999 memang
mensyaratkan setiap Instansi Pemerintah menyusun suatu laporan akuntabilitas,
namun LAKIP ini juga merupakan kebutuhan kami dalam melakukan analisis dan
evaluasi kinerja dalam rangka peningkatan kinerja organisasi secara menyeluruh.
1. LAKIP Tahun 2011 ini menyajikan berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Pengadilan Agama Muara Tebo sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai Peradilan Tingkat Pertama dan Tidak terlepas dari Visi Misi Mahkamah Agung RI sebagai puncak tertinggi Badan Peradilan di Indonesia yakni mewujudkan supremasi hukum melalui kekuasaan kehakiman yang mandiri, efektif, efisien, serta pelayanan hukum yang berkualitas, terjangkau yang berbiaya rendah bagi masyarakat serta mampu menjawab panggilan pelayanan publik. Mengacu kepada blue print Mahkamah Agung Tahun 25 tahun 2010-2035, Adapun Visi Pengadilan Agama Muara Tebo adalah “terwujudnya Pengadilan Agama Muara Tebo sebagai Pengadilan yang agung. ” dan Misi Pengadilan Agama Muara Tebo adalah
1. Memaksimalkan peran, kedudukan dan kewenangan Pengadilan Agama Muara Tebo agar lebih mampu dalam memberikan pelayanan hukum yang prima terhadap masyarakat pencari keadilan.
2. Menyelenggarakan manajemen dan administrasi proses perkara yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan proporsional.
3. Mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta aparat peradilan yang berintegritas dan professional.
4. Meningkatkan kualitas, efesiensi, efektifitas kinerja dan budaya kerja di lingkungan Pengadilan Agama Muara Tebo.
5. Mewujudkan aparatur Peradilan Agama Muara Tebo yang profesional, bersih, berwibawa dan berakhlakul karimah.
6. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dibidang hukum dan keadilan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Peradilan Agama.
4
DAFTAR ISI
Halaman KATA PENGANTAR I IKHTISAR EKSEKUTIF (EEXECUTIVE SUMMARY) Iii DAFTAR ISI Iv BAB I PENDAHULUAN 1 A. Latar Belakang ……………………………………………… 1 B. Tugas dan Fungsi…………………………………………… 2 C. Organisasi Pengadilan Agama Muara Tebo………..
D. Sistematika Penyajian………………………………………
3 9
BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA 10 A. Rencana Strategis………………………………………… 10 B. Tujuan Strategis………….……………………………….. 11 C. Sasaran Strategis………………………………………… 12 D. Indikator Kinerja Utama ………. …………………………
E. Rencana Kinerja Tahun 2011 …………………………… F. Penetapan Kinerja Tahun 2011 …………………………
13 16 18
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 24 A. Realisasi Indikator Kinerja Utama……………………….. 24 B. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2011……………….. 25 C. Analisa Kinerja di Pengadilan Agama Muara Tebo…….. 25 D. Analisis Capaian Akuntabilitas Keuangan……………….. 37 BAB IV PENUTUP 42 A. Kesimpulan ……………………………………………….. 42 B. Saran-saran………………………………………………… 42 15
LAMPIRAN :
1. Struktur Organisasi 2. Indikator Kinerja Utama 3. SK Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan. 4. Rencana Kerja Tahun 2012. 5. Penetapan Kinerja Tahun 2012. 6. Pengukuran Kinerja Tahun 2011. 7. Pengukuran Pencapaian Sasaran tahun 2011
5
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Secara umum kebijakan yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Muara Tebo
sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya adalah melakukan pelayanan kepada
masyarakat dibidang peradilan yaitu menerima, memeriiksa, mengdili dan
menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya. Disamping melaksanakn
tugas pokok dan fungsi tersebut Pengadilan Agama Muara Tebo juga
menyelenggarakan tugas-tugas yang bersifat administratif , keuangan dan organisasi
mengacu pada Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI
Nomor:MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat
Mahkamah Agung RI , Lembaga Mahkamah Agung RI sebagai salah satu institusi
negara /kepemerintahan sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
Nomor:XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah , berkewajiban untuk mempertanggung
jawabkan pelaksanaan tugas , fungsi dan peranannya dalam pengelolaan
sumberdaya, dan sumber dana serta kewenangan yang ada yang dipercayakan
kepada publik.
Untuk itulah Pengadilan Agama Muara Tebo membuat Laporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) Tahun 2011 dan Penetapan Kinerja Tahun
2012.
6
B. Tugas dan Fungsi
Pengadilan Agama Muara Tebo merupakan lingkungan Peradilan Agama di
bawah Mahkamah Agung RI sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang
merdeka untuk menyelenggarakan Peradilan guna menegakan Hukum dan
Keadilan, Pengadilan Agama Muara Tebo bertugas dan berwenang menerima,
memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat
pertama.
Adapun tugas pokok dan fungsi sesuai dengan struktur organisasi adalah
sebagai berikut:
1. Tugas :
Pengadilan Agama Muara Tebo merupakan lingkungan Peradilan Agama di
bawah Mahkamah Agung RI sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang
merdeka untuk menyelenggarakan Peradilan guna menegakan Hukum dan
Keadilan, Pengadilan Agama Muara Tebo bertugas dan berwenang menerima,
memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat
pertama.
2. Fungsi :
Pengadilan Agama Muara Tebo sebagai lembaga peradilan di
Indonesia mempunyai 6 (enam) fungsi utama lembaga yaitu :
a. Fungsi Peradilan (Pasal 28 Undang-undang No. 3 Tahun 2009)
Sebagai Pengadilan tingkat pertama, Penadilan Agama Muara
Tebo merupakan pengadilan yang bertugas membina keseragaman dalam
penerapan hukum melalui putusan untuk menjaga agar semua hukum dan
undang-undang diterapkan secara adil, tepat dan benar.
b. Fungsi Pengawasan
Pengadilan Agama Muara Tebo melakukan pengawasan terhadap
jalannya proses penanganan perkara agar terwujud pengadilan
diselenggarakan dengan seksama dan wajar dengan berpedoman pada
azas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, tanpa
mengurangi kebebasan dalam memeriksa dan memutus perkara. Juga
melakukan pengawasan dibidang administrasi perkara maupun administrasi
7
umum.
c. Fun gsi Nasihat
1) Pengdilan Agama Muara Tebo dapat memberi nasihat -nasihat
atau pertimbangan-pertimbangan dalam bidang hukum kepada
instansi atau masyarakat yang meminta untuk diberikan nasihat.
f. Fungsi Lain-lain.
Selain tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta
menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, berdasar Pasal 2
ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 serta Pasal 39 Undang
undang Nomor 3 Tahun 2009, Pengadilan
Agama Muara Tebo dapat diserahi tugas dan kewenangan lain berdasarkan
Undang-Undang.
A. Penyusunan Alur (TUPOKSI)
Dalam Undang-undang Nomor 7
tahun 1989 yang terakhir dirubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun
2009, Pengadilan Agama merupakan Pengadilan tingkat pertama yang mempunyai
susunan organisasi Pengadilan Agama yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Hakim,
Panitera/Sekretaris, Wakil Panitera, Wakil Sekretaris, Panitera Muda Gugatan,
Panitera Muda Permohonan, Panitera Muda Hukum, Kaur Umum, Kaur
Kepegawaian, Kaur Keuangan, Panitera Pengganti dan Jurusita/ Jurusita Pengganti
yang mempunyai tugas pokok dan fungsi antara lain :
1. Ketua Pengadilan Agama
Tugas pokok dan fungsinya dalam manajerial/ kepemimpinan adalah
pemimpin, perencana, pelaksanaan tugas Pengadilan Agama Muara Tebo,
mengawasi, mengevaluasi, memerintahkan sita eksekusi, memimpin eksekusi
dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijakan tugas menurut
D
8
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan tugas pokok dan
fungsi jabatan fungsionalnya memimpin jalannya persidangan, memerintahkan
sita dan tugas-tugas fungsional hakim lainnya.
2. Wakil Ketua Pengadilan Agama
Tugas pokok dan fungsinya manajerial/
kepemimpinan adalah mewakili Ketua
Pengadilan Agama Muara Tebo dalam hal
merencanakan dan melaksanakan tugas
pokok dan fungsi sebagai Wakil Ketua
Pengadilan Agama Muara Tebo sebagai
koordinator dari hakim pengawas bidang dan melaporkan hasil pengawasan
kepada Ketua. Sedangkan tugas pokok dan fungsi jabatan fungsionalnya
memimpin jalannya persidangan, memerintahkan sita dan tugas-tugas
fungsional hakim lainnya.
3. Hakim
Tugas pokok dan fungsinya adalah menerima dan menyidangkan berkas
perkara serta bertanggung jawab atas perkara baik dalam proses maupun
peneyelesaiannya sampai dengan minutasi, memerintahkan sita dan tugas
fungsional lainnya. Mengusulkan kepada Ketua Pengadilan Agama Muara
Tebo dalam hal-hal yang perlu diusulkan untuk menyusun Program kerja
jangka panjang dan jangka pendek Pengadilan Agama Muara Tebo.
Melaksanakan tugas pengawasan sesuai dengan bidang yang dibebankan
kepadanya.
4. Panitera/Sekretaris
Tugas pokok dan fungsi manajerial/ kepemimpinan adalah berkoordinasi
dengan Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo dalam merencanakan dan
melaksanakan pelayanan teknis di bidang Administarsi Perkara, administarsi
umum dan administrasi lainya, memimpin pelaksanaan tugas-tugas bidang
keuangan baik keuangan perkara maupun pengelolaan DIPA, menggerakkan
dan mengarahkan pelaksanaan tugas kegiatan Kepaniteraan dan
Kesekretariatan dalam menyusun program kerja jangka panjang dan jangka
9
pendek. Tugas pokok fungsionalnya mendampingi majalis dalam persidangan
dan tugas-tugas panitera lainnya.
5. Wakil Panitera
Tugas pokok dan fungsi manajerialnya/ kepemimpinannya adalah membantu
Panitera dalam memimpin dan melaksanakan tugas-tugas Kepaniteraan dan
bertanggungjawab dalam mengawasi tugas meja 1 meja II meja, III.
Mengevaluasi dan melaporkan tugas sesuai dengan peraturan
perundangundangan yang berlaku. Tugas pokok fungsionalnya mendampingi
majalis dalam persidangan dan tugas-tugas panitera lainnya.
6. Wakil Sekretaris
Tugas pokok dan fungsinya adalah membantu Sekretaris dalam memimpin
dan melaksanakan tugas dalam memimpin pelaksanaan tugas-tugas
dikesekretariatan bertanggungjawab sebagai pejabat pembuat
komitmen/penanggugjawab kegiatan, menggerakkan dan menyiapkan konsep
serta memecahkan masalah yang muncul di bidang Kesekretariatan serta
bertanggungjawab kepada Panitera/Sekretaris.
7. Kaur Umum
Tugas pokok dan fungsinya adalah memimpin dan mengkoordinir dan
menggerakan seluruh aktivitas pada bagian umum (rumah tangga) serta
menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi,
membuat laporan dan bertanggungjawab kepada Wakil Sekretaris. Membuat
laporan SIMAK BMN dan laporan lain yang berkaitan dengan rumah tangga
kantor.
8. Kaur Kepegawaian
Tugas pokok dan fungsinya adalah memimpin dan mengkoordinir/
menggerakan seluruh aktivitas pada bagian kepegawaian serta menyiapkan
konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat
laporan/bertanggungjawab kepada Wakil Sekretaris.
9. Kaur Keuangan
10
Tugas pokok dan fungsinya adalah memimpin dan mengkoordinir/
menggerakan seluruh aktivitas pada bagian keuangan serta menyiapkan
konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat
laporan/bertanggungjawab kepada Wakil Sekretaris.
10. Panitera Muda Gugatan
Tugas pokok dan fungsinya adalah memimpin dan mengkoordinir/
menggerakan seluruh aktivitas pada bagian gugatan serta menyiapkan
konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat
laporan/bertanggungjawab kepada Wakil Panitera. Tugas pokok
fungsionalnya mendampingi majalis dalam persidangan dan tugas-tugas
panitera lainnya.
11. Panitera Muda Permohonan
Tugas pokok dan fungsinya adalah memimpin dan mengkoordinir/
menggerakan seluruh aktivitas pada bagian permohonan serta menyiapkan
konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat
laporan/ bertanggungjawab kepada Wakil Panitera. Tugas pokok
fungsionalnya mendampingi majalis dalam persidangan dan tugas-tugas
panitera lainnya.
12. Panitera Muda Hukum
Tugas pokok dan fungsinya adalah memimpin dan mengkoordinir/
menggerakan seluruh aktivitas pada bagian hukum serta menyiapkan konsep
rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan/
bertanggungjawab kepada Wakil Panitera. Tugas pokok fungsionalnya
mendampingi majalis dalam persidangan dan tugas-tugas panitera lainnya.
13. Panitera Pengganti
Tugas pokok dan fungsinya adalah mendampingi dan membatu Majelis Hakim
mengikuti sidang pengadilan membuat berita acara membuat instrument
sidang mengetik putusan dan penetapan perkara menyerahkan berkas
perkara yang telah selesai pada pan muda hukum/meja III melalui Panitera
Muda Gugatan/ Meja II serta bertanggung jawab kepada Panitera/Sekretaris.
14. Jurusita dan Jurusita Pengganti
11
Tugas pokok dan fungsinya adalah melaksanakan tugas kejurusitaan dan
bertanggungjawab dengan Panitera.
B. Penyusunan Standar Operasional Prosedur
Secara umum, Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengadilan Agama
Muara Tebo merupakan gambaran langkah-langkah kerja (sistem, mekanisme dan
tata kerja internal) yang diperlukan dalam pelaksanaan suatu tugas untuk mencapai
tujuan yang diinginkan. Standar Operasional Prosedur sebagai suatu dokumen/
instrumen memuat tentang proses dan prosedur suatu kegiatan yang bersifat efektif
dan efisisen berdasarkan suatu standar yang sudah baku. Pengembangan instrumen
manajemen tersebut dimaksudkan untuk memastikan bahwa proses pelayanan di
Pengadilan Agama Muara Tebo dapat terkendali dan dapat berjalan sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.
Tahap penting dalam penyusunan Standar operasional prosedur Pengadilan
Agama Muara Tebo adalah melakukan analisis sistem dan prosedur kerja, analisis
tugas, dan melakukan analisis prosedur kerja.
1. Analisis sistem dan prosedur kerja
Mengidentifikasikan fungsi - fungsi utama dalam suatu pekerjaan, dan
langkah-langkah yang diperlukan dalam melaksanakan fungsi sistem dan
prosedur kerja. Sistem adalah kesatuan unsur atau unit yang saling
berhubungan dan saling mempengaruhi sedemikian rupa, sehingga muncul
dalam bentuk keseluruhan, bekerja, berfungsi atau bergerak secara harmonis
yang ditopang oleh sejumlah prosedur yang diperlukan, sedang prosedur
merupakan urutan kerja atau kegiatan yang terencana untuk menangani
pekerjaan yang berulang dengan cara seragam dan terpadu.
2. Analisis Tugas
Penelaahan yang mendalam dan teratur terhadap suatu pekerjaan. Analisa
tugas ini diharapkan dapat memberikan keterangan mengenai pekerjaan, sifat
pekerjaan, syarat pejabat, dan tanggung jawab pejabat di Pengadilan Agama
Muara Tebo. Melalui analisa tugas ini tugas-tugas dapat dibakukan, sehingga
12
dapat dibuat pelaksanaan tugas yang baku.
3. Analisis prosedur kerja
Analisis prosedur kerja adalah kegiatan untuk mengidentifikasi urutan
langkah-langkah pekerjaan yang berhubungan apa yang dilakukan,
bagaimana hal tersebut dilakukan, bilamana hal tersebut dilakukan, dimana
hal tersebut dilakukan, dan siapa yang melakukannya. Prosedur diperoleh
dengan merencanakan terlebih dahulu bermacam-macam langkah yang
dianggap perlu untuk melaksanakan pekerjaan.
C. Organisasi Pengadilan Agama Muara Tebo
Jumlah keseluruhan tenaga pegawai Pengadilan Agama Muara Tebo berjumlah
28 ( Dua puluh delapan ) Orang terdiri dari :
a. Jumlah Pegawai Menurut Golongan :
Tenaga Honorer = 7 Orang
Golongan I = - Orang
Golongan II = 3 Orang
Golongan III = 16 Orang
Golongan IV = 4 Orang
b. Jumlah Tenaga Teknis dan Non Teknis
Ketua ,Wakil Ketua dan Hakim = 7 Orang
Panitera / Sekretaris = 1 Orang
Wakil Panitera = 1 Orang
Panitera Muda Gugatan = 1 Orang
Panitera Muda Permohonan = - Orang
Panitera Muda Hukum = 1 Orang
Panitera Pengganti = 1 Orang
Jurusita/Jurusita Pengganti = 4 Orang
c. Jumlah Pejabat Struktural
Wakil Sekretaris = 1 Orang
Kaur Umum
Staff
=
=
1
1
Orang
Kaur Kepegawaian = 1 Orang
Kaur Keuangan
Staff
=
=
1
2
Orang
Orang
13
D. Sistematika Penyajian
Pada dasarnya laporan akuntabilitas kinerja ini untuk
mengkomunikasikan pencapaian kinerja Mahkamah Agung dalam tahun
anggaran 2010, dengan bentuk sajian seperti berikut :
Bab I. Pendahuluan, menguraikan gambaran secara garis besar tentang Pengadilan
Agama Muara Tebo dan tentang LAKIP, yang berisikan antara lain; a. Latar
Belakang; b. Tugas dan fungsi; c. Organisasi Pengadilan Agama Muara Tebo dan;
d. Sistematika Penyajian. Bab II, menguraikan perencanaan dan penetapan kinerja
serta program kerja mahkamah agung republik indonesia dalam tahun anggaran 2011
yang berisikan antara lain; a. Rencana Strategis; b. Tujuan Strategis; c. Sasaran
Strategis dan; d. IKU MA-RI; e. Rencana Kinerja Pengadilan Agama Muara Tebo
Tahun 2011 dan; f. Penetapan Kinerja MA Tahun 2011. Bab III. Akuntabilitas kinerja,
menguraikan tentang capaian kinerja Pengadilan Agama Muara Tebo yang terdiri
dari; a. Realisasi IKU; b. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2011; c. Analisis
Kinerja di MA-RI; dan d. Analisis Capaian Akuntabilitas Keuangan. Bab IV.
Penutup, menguraikan kesimpulan dari seluruh sajian laporan tentang kinerja
(LAKIP) serta harapan adanya koreksi untuk peningkatan kinerja Pengadilan Agama
Muara Tebo di masa dating, yang berisikan antara lain; a. Kesimpulan dan b.
Saran. Bab V. Lampiran, yang berisi antara lain ; 1. Struktur Organisasi Pengadilan
Agama Muara Tebo 2. Pengukuran Pencapaian Sasaran Tahun 2011; 3. Pengukuran
Kinerja Kegiatan Tahun 2011; 4. Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Muara
Tebo;
14
5.Rencana Kinerja Tahun 2011; 6. Penetapan Kinerja Tahun 2012; dan; 7. Matrik
Rencana Strategis Mahkamah Agung RI Tahun 2010 – 2014.
15
BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA
A. Rencana Strategis
Tahun 2010 merupakan awal tahun dari Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan
Agama Muara Tebo tahun 2010 – 2014 merupakan gambaran atau visionable dari
kinerja dan rencana kinerja lembaga Mahkamah Agung RI, yang lingkupnya
dalam kurun waktu 5 tahunan. Sehingga Rencana Strategis (Renstra)
Pengadilan Agama tahun 2010 – 2014 sebagai proses yang berorientasi pada
hasil yang ingin dicapai dalam Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah
ditetapkan organisasi.
Visi dan Misi Pengadilan Agama Muara Tebo
Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan
cita-cita dan citra yang ingin diwujudkan organisasi Mahkamah Agung Republik
Indonesia.
Visi Mahkamah Agung adalah :
"TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA MUARA TEBO SEBAGAI
PENGADILAN AGAMA YANG AGUNG”
Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Agama Muara Tebo menetapkan
misi yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu :
1. Menjaga kemandirian badan peradilan;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
3. Memaksimalkan peran, kedudukan dan kewenangan Pengadilan Agama Muara
Tebo agar lebih mampu dalam memberikan pelayanan hukum yang prima
terhadap masyarakat pencari keadilan.
4. Menyelenggarakan manajemen dan administrasi proses perkara yang
sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan proporsional.
5. Mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria
obyektif, sehingga tercipta aparat peradilan yang berintegritas dan
16
professional.
6. Meningkatkan kualitas, efesiensi, efektifitas kinerja dan budaya kerja di
lingkungan Pengadilan Agama Muara Tebo.
7. Mewujudkan aparatur Peradilan Agama Muara Tebo yang profesional, bersih,
berwibawa dan berakhlakul karimah.
8. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dibidang hukum dan keadilan sesuai
dengan tugas pokok dan fungsi Peradilan Agama.
Upaya untuk mencapai visi dan misi yang agung tersebut jelaslah bukan
suatu pekerjaan mudah. Diperlukan suatu pemahaman yang mendalam atas
permasalahan yang dihadapi Pengadilan Agama Muara Tebo dan rencana serta
strategyang tepat dan menyeluruh untuk menjawab permasalahan yang ada.
Tujuannya, agar dapat mendorong terwujudnya lembaga peradilan yang
bermartabat, berwibawa dan dihormati, tegaknya supremasi hukum.
B. Tujuan Strategis
Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi
yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima)
tahun. Tujuan Stratejik yang termuat di dalam Rencana Strategis sebagai berikut:
1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi
2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan
3. Publik percaya bahwa Pengadilan Agama Muara Tebo adalah badan
peradilan yang memmenuhi butir 1 dan 2 diatas.
Dengan diformulasikannya tujuan strategis, Pengadilan Agama Muara Tebo
akan dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi
dalam memenuhi visi misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dan
memungkinkan untuk mengukur sejauh mana visi misi organisasi telah dicapai
mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi misi organisasi.
Adapun isu strategis Pengadilan Agama Muara Tebo oleh publik adalah
pelayanan dalam penanganan perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan
Agama Muara Tebo, sehingga tujuan stratejik diharapkan dapat menjawab isu
17
strategis tersebut.
Tujuan yang ditetapkan Pengadilan Agama Muara Tebo sebagai berikut :
1. Meningkatkan kemampuan dan kinerja pengadilan agar lebih efektif dan efesien;
2. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi peradilan;
3. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Pengadilan Agama Muara Tebo.
4. Meningkatkan pelayanan terhadap pencari keadilan sehingga pencari keadilan
merasa puas dan terlayani.
C. Sasaran Strategis
Sasaran adalah hasil yang akan dicapai organisasi dalam waktu yang
lebih pendek dari pada tujuan. Sasaran yang ditetapkan dalam Renstra
Pengadilan Agama Muara Tebo adalah :
1. Meningkatkan kinerja dan pelayanan terhadap pencari keadilan.
2. Meningkatkan transparansi akuntabilitas keuangan.
18
3. Menyelesaikan tunggakan perkara;
4. Memperkuat sistem dan meningkatkan kinerja pengawasan dan
pembinaan ;
Keempat sasaran tersebut merupakan sasaran yang akan dicapai Pengadilan
Agama Muara Tebo dalam tahun 2010-2014.
D. Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Muara Tebo
Pengadilan Agama Muara Tebo telah menetapkan Indikator Kinerja Utama berdasarkan SK. Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo NOMOR : W5-A9/ .
/KP.00./II/2011 tanggal 16 Februari 2012 :
1. Nama Unit Organisasi : Pengadilan Agama Muara Tebo.
Tugas : menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara
yang masuk di tingkat pertama.
Fungsi : sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka
untuk menyelenggarakan Peradilan guna menegakan Hukum
dan Keadilan :
2. Indikator Kinerja Utama
IKU sebelum di review sebagai berikut:
NO. URAIAN ALASAN
1 .
Persentase sisa perkara tahun lalu
yang tertunggak yang harus di putus.
Sisa Perkara tahun lalu harus
segera diputus agar tercapai
peradilan yang cepat, sederhana
dan biaya ringan dan para pencari
keadilan merasa puas atas kinerja
Peradilan . 2 .
Persentase mediasi yang
diselesaikan.
Perbandingan antara mediasi yang
berhasil dengan yang tidak berhasil
dari jumlah perkara yang diterima.
19
3 .
Persentase perkara yang diputus . Mengukur kinerja lembaga peradilan
untuk mewujudkan peradilan
yang bersih, berwibawa dan
transparan
4 .
Persentase jumlah rekomendasi
temuan pemeriksaan yang di tindak
lanjuti.
Mengukur kinerja lembaga peradilan
untuk mewujudkan peradilan
yang bersih, berwibawa dan
transparan.
5.
Persentase putusan perkara yang
di informasikan melalui Web Site
Mengukur informasi peradilan
dalam menyelesaian perkara
dan mewujudkan modernisasi
peradilan.
20
Indikator Kinerja Utama yang disinkronisasi dengan Rencana Strategis
Pengadilan Agama Muara Tebo Tahun 2011 yang outputnya sebagai
berikut :
No. Indikator Kinerja
Utama
Penj elasan Penanggung
Jawab
Sumber Data
1 a. Prosentase Mediasi yang
diselesaikan
b. Prosentase sisa perkara tahun lalu yang harus diselesaikan c. Prosentase perkara putus yang diselesaikan
a. Perbandingan antara mediasi yang berhasil dengan jumlah perkara yang diterima. b. perbandingan antara sisa perkara tahun yang lalu dan perkara yang masuk tahun ini. Dengan SDM yang tersedia c. .Perbandingan antara perkara yang diputus dan yang diminutasi
Kepaniteraan
Kepaniteraan
Kepaniteraan
Laporan
Bulanan dan
Laporan
Tahunan.
Laporan Bulanan
dan Laporan
Tahunan.
Laporan bulanan
dan tahunan 2 a. Prosentase
berkas yang masuk dan siap deregister. b. Prosentase pemanggilan sidang tepat waktu.
c. Prosentase Pemberitahuan Isi Putusan tepat waktu
a. Perbandingan antara
berkas yang masuk dan dan
siap deregister dan siap
didistribusikan kepada
majelis untuk disidangkan.
b. Perbandingan antara jumlah
perkara dan para pihaknya
dengan jumlah SDM
jurusita/jurusita pengganti yang
ada.
c. Perbadingan antara isi
putusan yang harus
disampaikan dengan jumlah
SDM jurusita/JSP yang tersedia
Ditjen
Jurusita/JSP
Jurusita
Laporan Bulanan
dan Laporan
Tahunan.
Laporan Bulanan
dan Laporan
Tahunan.
Laporan bulanan
dan tahaunan
21
3 a. Prosentase
penyampaian
salinan putusan
kepada para pihak
berperkara.
a.
b. Prosentase putusan perkara yang dapat dipublikasikan
Perbandingan antara
perkara yang putus dan
para pihak yang meminta
salinan putusan
b.Perbandingan antara
prosentase putusan perkara
yang sudah diminutasi dapat
dapat didownload di website
Pengadilan tingkat pertama
dengan perkara yang
diputus.
Panitera
Panitera
Laporan Bulanan,
Laporan Tahunan,
Laporan Bulanan,
Laporan Tahunan,
22
4 a. Prosentase
Pelayanan meja
informasi.
Perbandingan antara
pemohon informasi yang
dikabulkan dengan
permohonan informasi yang
dikabulkan.
Panitera L a p o r a n
bulanan dan
laporan Tahunan.
b. Prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti. c. Prosentase temuan yang ditindaklanjuti.
c. Perbandingan antara jumlah
pengaduan yang ditindak
lanjuti mengenai prilaku
aparaat peradilan (teknis dan
non teknis) dengan jumlah
pengaduan yang dilaporkan.
d. Perbandingan antara
jumlah temuan hasil
pengawasan internal yang
ditindaklanjuti dengan temuan
yang dillaporkan
Ketua dan
Panitera
Ketua/pansek
L a p o r a n
hasil pengaduan
masyarakat lisan
atau tertulis.
Hasil
pengawasan
internal
5 Prosentase
pelaksanaan siding
keliling terhadap
pencari keadilan
Perbandingan pelaksanaan
siding keliling dengan perkara
yang diterima.
Ketua/pansek Laporan Bulanan
dan Laporan
Tahunan.
23
E. Rencana Kinerja Pengadilan Agama Muara Tebo Tahun 2012.
Rencana Kinerja Tahun 2012 ini disusun berdasarkan Penetapan Kinerja
Tahun 2011 yang belum mempunyai Indikator Kinerja Utama yang
diformalkan dan dikaji sebagai berikut:
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET (%)
1 a. Peningkatan penyelesaian
perkara di Pengadilan Agama
Muara Tebo.
b. Peningkatan penyelesaian
perkara diPengadilan TK I
c.Meningkatnya kinerja dalam
penyelesaian perkara.
Prosentase putusan perkara
dan putusan tunggakan
perkara yang selesai dari
pencari keadilan.
Prosentase dilaksanakannya
sidang keliling/zetting
plane/hakim terbang.
Prosentase perkara yang
diputus Pengadilan TIngkat
Pertama
kurang dari 6 bulan (sejak
dimajlis).
Prosentase Putusan
Pengadilan Tk. I yang tidak
naik banding.
Prosentase Putusan
Pengadilan Tk. Banding
yang tidak naik Kasasi.
Prosentase Putusan
Pengadilan Kasasi atau BHT
yang tidak PK.
100%
100%
100%%
100%
100%
100%
2 Mewujudkan pelayanan di
bidang hukumsecara lebih cepat,
murah dan mampu
menjangkau seluruh lapisan
masyarakat
pencari keadilan.
Prosentase bantuan hukum
untuk pencari keadilan
secara prodeo
100%
24
3 Menyusun himpunan putusan
peradilan,berbagai peraturan
pembinaan hukum,serta
peraturan perundang -
undanganbidang administrasi.
Prosentase referensi hukum
dan hasil kajian putusan
Pengadilan.
Prosentase Pengadilan yang
menerima buku hasil kajian.
100%
4 Menyusun hasil kajian putusan
Mahkamah
Agung, Peraturan perundang -
undangan,
serta naskah - naskah akademis.
Prosentase jenis putusan
Pengadilan TIngkat Pertama
yang
menjadi yurisprudensi.
Prosentase jenis kebijakan
dalam penyelesaian perkara
dan bidang Peradilan.
Jumlah hasil kajian hukum
naskah akademis
100%
100%
11 Kajian
5 Meningkatkan SDM
penyelenggaraan
peradilan.
Prosentase pelaksanaan
Kebijakan Peningkatan SDM :
- Diklat tenaga teknis Hakim
- Diklat tenaga teknis Panitera
- Diklat tenaga teknis Juru sita
- Diklat Prajabatan
- Diklat Pimpinan
- Rintisan gelar S2 dan
S3Prosentase pelaksanaan
100%
6 Mewujudkan tindaklanjut temuan
hasil
Pemeriksaan
Prosentase temuan
pemeriksaan yang
ditindaklanjuti
100%
7 Mewujudkan keterbukaan
informasi publik tentang
pengadilan kepada masyarakat.
Prosentase akses pelayanan
yang terbuka kepada
masyarakat melalui meja
informasi dan website
pengadilan.
100%
25
.B. Penetapan Kinerja Pengadilan Agama Muara Tebo Tahun 2012.
Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mepresentasikan tekad
dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun
tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Penetapan kinerja ini
merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2012. Penyusunan
Penetapan Kinerja ini didasarkan pada Inpres Nomor: 5 Tahun 2004 tentang Percepatan
Pemberantasan Korupsi, dan Surat Edaran Menteri Negara PAN Dan Reformasi Birokraksi
Nomor: 29 Tahun 2010 tentang Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah, acuan dalam menyusun Penetapkan Kinerja tahun 2012 tidak terlepas
dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Rencana Kerja Pemerintah (RKP)
tahun 2013 dan Kebijakan Umum Pengadilan Agama Muara Tebo dalam rangka
penggunaan anggaran tahun 2012. Sasaran-sasaran yang akan dicapai Pengadilan Agama
Muara Tebo tahun 2012 dan dinyatakan dalam penetapan sasaran kinerja 2012, dengan
menyesuaikan hasil dari Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Muara Tebo yang
disusun tahun 2012. Selain berdasarkan IKU tersebut dan dengan mengembangkan
sasaran-sasaran yang menjadi isu strategis Pengadilan Agama Muara Tebo pada tahun
2012, maka dapat diperinci sebagai berikut :
Tabel Penetapan Kinerja Pengadilan Agama Muara TEbo Tahun 2012
No SASARAN INDIKATOR TARG
ET
1 Peningkatan Penyelesaian
Perkara di Pengadilan Agama Muara
Tebo.
a. Prosentase tunggakan perkara
yang diselesaikan
b. Prosentase perkara yang
diselesaikan
100 %
95%
26
2 Peningkatan tertib administrasi
Perkara
a. Prosentase penerimaan perkara yang diajukan para pihak pencari keadilan
b. Penyelesaian prosentase pengiriman berkas banging dan PK yang didampaikan secara lengkap kepada PTA dan Mahkamah Agung RI.
c. Prosentase berkas yang diregister
dan siap didistribusikan ke Majelis
100%
100%
100%
3 Peningkatan Kualitas SDM a. Prosentase pegawai yang diutuskan
untuk mengikuti diklat yustisial dan non
yustisial
15%
4 Peningkatan kualitas pengawasan a. Prosentase pembinaan dan
pengawasan yang dilakukan oleh
Hawasbid .
b. Prosentase pengawasan atasan
langsungi
c. Prosentase tindak lanjut pembinaan
dan pengawasan
50 %
100%
100%
5 Peningkatan aksesibilitas
masyarakat terhadap peradilan
(acces to justice)
a. Prosentase pengumuman putusan
melalui direktori putusan
b.Prosentase transparansi dan
akuntabilitas tentang biaya perkara
50%
100%
6 Meningkatnya kepercayaan
masyarakat kepada hukum melalui
tindakan penegakan hukum dan
kebijakan di bidang peradilan
a. Prosentase putusan Pengadilan
Agama Muara Tebo yang melakukan
upaya hukum.
1%
27
7 Peningkatan penyelesaian perkara
di Pengadilan Agama Muara Tebo
dengan Mewujudkan pelayanan di
bidang hukum secara lebih cepat,
murah dan mampu menjangkau
seluruh lapisan masyarakat pencari
keadilan.
a. Prosentase dilaksanakannya sidang
keliling/zetting plate/hakim terbang
b. Prosentase bantuan hukum untuk
pencari keadilan secara prodeo
100%
100%
8 Meningkatnya kinerja dalam
penyelesaian perkara.
Prosentase perkara yang diputus
Pengadilan Agama Muara Tebo kurang
dari 6 bulan.
95%
28
- Sasaran nomor 1 a menargetkan 50% untuk Indikator tunggakan perkara yang
disesuaikan dengan historis dalam penyelesaian tunggakan perkara
berdasarkan tahun lalu, sedangkan nomor 1b menargetkan 100 % karena
merupakan target core business (ciri khas) kinerja lembaga yang ditargetkan
secara sempurna.
- Sasaran nomor 2a dan 2b menargetkan 100% (merupakan kinerja yang
harus diselesaikan secara tuntas) yaitu berkas perkara yang diajukan yang
disampaikan secara lengkap serta berkas yang diregister dan siap
didistribusikan ke Majelis
- Sasaran nomor 3a dan 3b menargetkan 100% karena peningkatan kualitas
SDM dapat berpengaruh dengan indikator utama lainnya seperti dalam
penyelesaian perkara.
- Sasaran nomor 4a dan 4b menargetkan 100% karena sebagai wujud dari
good governance untuk memberikan sangsi kepada jajaran peradilan yang
melakukan tindakan tercela
- Sasaran nomor 5 menargetkan 100% karena wujud dari transparansi
peradilan untuk dapat diakses setiap produk putusan oleh masyarakat
- Sasaran nomor 6 menargetkan 0 % karena merupakan kinerja yang
memberikan keadilan bagi yang mencari keadilan baik putusan tingkat
pertama, tingkat banding, kasasi, peninjauan kembali serta putusan yang
berkekuatan hukum tetap. Bahwa tidak ada satupun dari majelis hakim dalam
memutus perkara yang berniat tidak memberikan keadilan bagi masyarakat,
karena di dalam putusan selalu ada kata “Demi Keadilan Berdasarkan
Ketuhanan YME”, sehingga menargetkan 0% dari setiap putusan yang
dihasilkan oleh Majelis hakim untuk memberikan keadilan.
- Sasaran nomor 7 menargetkan 100 % karena merupakan upaya dari lembaga
peradilan dalam mewujudkan pelayanan peradilan yang lebih cepat, murah
dan mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat pencari keadilan yang
tidak mampu, disesuaikan dengan anggaran yang tersedia dan lokasi kasus
29
yang ada
- Sasaran nomor 8 hanya menargetkan 60 % karena pada data perkara yang
berusia dibawah 6 bulan hanya 60 % dari perkara yang masuk, khususnya
perkara yang mempunyai jadwal waktu penyelesaian.
Khusus mengenai indikator kinerja sasaran dalam tabel di atas, merupakan
penyempurnaan dari indikator kinerja sasaran yang ada dalam dokumen penetapan
kinerja, serta diupayakan mensinkronisasikan dengan Indikator Kinerja Utama
Pengadilan Agama Muara Tebo.
Program prioritas Pengadilan Agama Muara Tebo untuk tahun 2012 adalah sebagai
berikut :
1. Penyelesaian sisa perkara tahun 2011.
Salah satu program prioritas Pengadilan Agama Muara Tebo yang harus segera
dilakukan adalah penyelesian sisa perkara tahun 2011, agar para pencari
keadilan merasa berperkara di Pengadilan Agama Muara Tebo dapat terlaksana
dengan sederhana, cepat dan biaya ringan. Sisa perkara tahun 2011 merupakan
perkara yang masuk pada akhir tahun dan perkara-perkara yang masuk pada
bulan September 2011 yang menurut hukum acara belum bisa disidangkan
dalam tahun 2011. seperti perkara yang tidak diketahui tempat tinggal
Tergugatnya. Oleh karena itu sisa perkara tahun 2011 ini merupakan prioritas
utama yang harus diselesaikan.
2. Meningkatkan peran mediasi agar perkara-perkara tertentu dapat diselesaikan
dengan jalan mediasi.
Salah satu program nasional dalam perkara perdata adalah mewajibkan mediasi.
Di Pengadilan Agama Muara Tebo mediasi setiap perkara yang sudah diregistrasi
telah dilaksanakan sebagaimana adanya, untuk kedepan program mediasi ini
akan ditingkatkan dengan mengirim dan mengikutsertakan hakim untuk mengikuti
pelatihan mediator.
3. Meningkatkan publikasi putusan di Website Pengadilan Agama Muara Tebo.
Salah satu program nasional peradilan adalah mempublikasikan putusan di
website Pengadilan Agama Muara Tebo dan menguploadnya ke website
Mahkamah Agung RI, program ini sudah berjalan namun perlu peningkatan demi
transparansi agar program pengadilan dapat di akses oleh pencari keadilan dan
pemerhati peradilan dimanapun.
30
4. Peningkatan pelayanan meja informasi.
Juga program nasional yang telah diaturkan dalam peraturan adalah meja
informasi peradilan selama ini sudah berjalan sebagaimana mestinya namun
perlu peningkatan.
5. Pening katan pelayanan sidang keliling.
Salah satu program Mahkamah Agung RI dalam pelayanan dan bantuan hukum
adalah mengadakan sidang keliling, bagi masyarakat yang jauh tempat tinggalnya
dan sulit mendapat akses ke pengadilan. Pengadilan Agama Muara Tebo telah
melaksanakan sidang keliling di tempat yang radius jaraknya 70 KM dari Kantor
Pengadilan Agama Muara Tebo, sidang keliling ini mendapat apresiasi yang
tinggi dari masyarakat dan tokoh-tokoh pemerintahan setempat dan berharap
agar sidang keliling ini dapat dilaksanakan ditempat tersebut setiap tahun.
Harapan masyarakat memang punya alasan karena jarak tempuh yang jauh dan
sulit ke Pengadilan Agama Muara Tebo.
31
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
A. Realisasi Indikator Kinerja Utama
Dalam melaksanakan kegiatan suatu Lembaga/Kementerian
diperlukan mengetahui tugas pokok dan fungsi dari Kementerian /Lembaga
tersebut. Sehubungan dengan penyusunan Laporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah, diperlukan Indikator Kinerja Utama
Pengadilan Agama Muara Tebo sebagai lembaga peradilan yang
menegakan keadilan bagi masyarakat. Peraturan Menteri Negara PAN
Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan
Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah j.o Surat Edaran
Menteri Negara PAN No. SE/12/M.PAN-RB/11/2009. Tentang Penetapan I
ndikator Kinerja Utama Kementerian/Lembaga yang dilengkapi oleh Peratu
ran Menteri Negara PAN dan RB Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman
Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah.
Dalam menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU), memperhatikan
faktorfaktor tertentu, kondisi, dan kemanfataan IKU, sebagai berikut :
Pemilihan dan Penetapan IKU :
Spesifik , dapat dicapai, relevan, menggambarkan keberhasilan sesuatu
yg diukur, dapat dikuantifikasi dan diukur
Pengembangan dan Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) :
Kehati-hatian, kecermatan, keterbukaan dan transparansi
Penggunaan Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah berguna untuk
menghasilkan informasi kinerja yang handal dengan substansi antara lain :
Perencanaan Jangka Menengah, Perencanaan Tahunan, Penyusunan
32
dokumen Penetapan Kinerja, Pelaporan Akuntabilitas Kinerja, Evaluasi
Kinerja, Pemantauan dan Pengendalian Kinerja.
Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Muara Tebo
ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo
dalam Surat Keputusan No. W5-A9/ /Kp.01/II/2012 tanggal 16 Februari
2012 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Muara
Tebo.
Adapun pencapaian kinerja Pengadilan Agama Muara Tebo
berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan yang menjadi isu strategis
di Pengadilan Agama Muara Tebo tahun 2011 adalah sebagai berikut :
No. Indikator Kinerja Utama Target
2011
Realisasi ( % ) Keterangan
2012
1 a. Prosentase mediasi yang
diselesaikan.
b. Prosentase sisa perkara
tahun lalu yang
diselesaikan
c. Prosentase perkara
putus yang diselesaikan
100%
100%
100 %
100 %
100 %
75 %
Masih ada perkara
yang belum
minutasi sesuai
target waktu
2 a. Prosentase berkas yang masuk dan siap deregister
100% 100%
b. Prosentase pemanggilan sidang tepat waktu.
c. Prosentase Pemberitahuan Isi putusan tepat waktu
100%
100%
100%
90%
PBT melalui PA lain
sering terlambat.
3 a. Prosentase penyampaian salinan putusan kepada pihak berperkara
100 % 100%
33
4.
5.
b. Prosentase putusan perkara yang dapat dipublikasikan
a. porsentase pelayanan meja informasi
a. prosentase pelaksanaan sidang keliling
100 %
100%
100%
60%
100%
100%
kekurangan jumlah
SDM dan
keterbatasan jaringan
telkom
34
Sejak diterbitkannya Undang-undang No. 17 tahun 2003 tentang
Keuangan Negara, maka pada setiap lembaga negara lebih ditegaskan
bahwa kegiatan anggaran harus berbasis kepada kinerja dituangkan dalam
bentuk DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) TA.2011
Selanjutnya untuk menetapkan target kinerja tahun 2012 maka
tidak terlepas core bussines Pengadilan Agama Muara Tebo yaitu
menerima, memeriksa, dan memutus perkara, sehingga apa saja yang
harus dilaksanakan yang didukung oleh jumlah anggaran yang mencukupi
dan berimbang untuk menyelesaikan perkara yang diterima dari para pihak
sampai menjadi putusan yang berkekuatan hokum tetap. Selain
melaksanakan sebagai pemegang kekuasaan kehakiman, juga melakukan
pembinaan kepada pegawai dilingkungan Pengadilan Agama Muara
Tebo, Hal ini sebagai konsekuensi dari sistem pembinaan dan pengawasan
sebagaimana yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan.
Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen
yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang
jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan
mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Penetapan kinerja ini
merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2011.
Penyusunan Penetapan Kinerja ini didasarkan pada Inpres Nomor 5 Tahun
2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, dan Surat Edaran Menteri
Negara PAN Nomor: SE/31/M.PAN/12/2004 tentang Penetapan Kinerja,
merupakan acuan dalam menyusun Penetapkan Kinerja 2012 tidak terlepas
dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Rencana Kerja
Pemerintah (RKP) tahun 2012 dan Kebijakan Umum Pengadilan Agama
Muara Tebo dalam rangka penggunaan anggaran tahun 2012.
Khusus mengenai indikator kinerja sasaran dalam tabel di atas,
merupakan lanjutan dan penyempurnaan dari indikator kinerja sasaran yang
ada dalam dokumen penetapan kinerja. Hal ini karena indikator kinerja yang
35
ada dalam dokumen penetapan kinerja belum dapat menggambarkan sebagai
ukuran keberhasilan atau kegagalan dari pencapaian sasaran, tetapi baru
menggambarkan terlaksananya kegiatan dan kinerja sebagian saja. Sangat
disadari bahwa indikator kinerja sasaran yang disempurnakan ini belum
seluruhnya pada level outcome, merupakan kendala dalam sistem
pengumpulan data kinerja outcome harus di lakukan survey lebih mendetil lagi.
Indikator kinerja akan senantiasa disempurnakan sejalan dengan pembangunan
sistem pengumpulan data kinerja.
B. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2011
Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam
tahun 2011 secara umum Pengadilan Agama Muara Tebo dalam melaksanakan
tugas pokok dan fungsi telah dapat mencapai keberhasilan yang dapat
ditunjukkan dari pencapaian sebagian besar target indikator kinerja sasaran
strategis yang telah ditetapkan akan dicapai pada tahun 2011. Namun demikian
disisi lain masih terdapat sebagian kecil dari target indikator kinerja sasaran
strategis yang ditetapkan akan dicapai pada tahun ini, tetapi realisasinya belum
dapat dicapai. Pengadilan Agama Muara Tebo telah melakukan analisis dan
evaluasi atas capaian kinerja tahun 2011, untuk mendapatkan umpan balik guna
melakukan perbaikan pada awal Renstra 2012- 2014 secara berkesinambungan.
36
C. Analisis Kinerja di Pengadilan Agama Muara Tebo
Keadaan Perkara di Pengadilan Agama Muara TEbo
esuai dengan tugas dan fungsi suatu lembaga kekuasaan kehakiman, yaitu
menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara - perkara yang
diajukan kepadanya, maka Pengadilan Agama Muara Tebo selama tahun 2011
telah menerima perkara sebanyak 294 perkara, yang terdiri dari 289 perkara
contentious dan 5 perkara voluntair. Ditambah dengan sisa perkara tahun 2010
sebanyak 43 perkara. Jadi dalam tahun 2011 Pengadilan Agama Muara Tebo
memeriksa dan memutus serta menyelesaikan perkara sebanyak 337 perkara. Untuk
lebih jelasnya dapat dilihat dalam rekapitulasi perkara di bawah ini ;
A. Perkara sisa tahun 2010 dan perkara yang diterima tahun 2011.
1. Sisa perkara tahun 2010
Adapun sisa perkara tahun 2010 berjumlah sebanyak 43 perkara dengan rincian
sebagaimana pada table berikut:
Tabel 3.1
Perkara Sisa Tahun 2010 pada Pengadilan Agama Muara Tebo
No Jenis Perkara Jumlah Perkara
1. Cerai Talak 7
2. Cerai Gugat 32
3. Harta Bersama 2
4. Penetapan Ahli waris 2
Jumlah 43
S
37
2. Perkara yang diterima tahun 2011
Selama tahun 2011 perkara yang diterima berjumlah 294 perkara dengan
rincian sebagai berikut :
a. Perkara Gugatan (Contentius) sebanyak 289 perkara terdiri dari:
Tabel 3.2
Perkara Gugatan (Contentius) yang diterima tahun 2011
di Pengadilan Agama Muara Tebo
No Jenis Perkara Jumlah Perkara
1. Cerai Talak 93
2. Cerai Gugat 193
3. Izin Poligami -
4. Harta Bersama 3
Jumlah 289
38
b. Perkara Permohonan (Voluntair) sebanyak 5 perkara terdiri dari :
Tabel. 3.3
Perkara Permohonan (Voluntair) yang diterima tahun 2011
di Pengadilan Agama Muara Tebo
No Jenis Perkara Jumlah Perkara
1. Isbat Nikah -
2. Wali Adhol 1
3. Dispensasi Kawin 2
4. Penetapan Ahli Waris 2
Jumlah 5
Jumlah perkara yang diterima ditambah dengan sisa perkara tahun 2010 adalah
sebanyak 337 perkara. Dan dari jumlah perkara yang diterima dalam tahun berjalan
2011, 12 (dua belas) perkara diantaranya diterima secara prodeo (miskin). Sebagai
perbandingan, pada tahun 2010 Pengadilan Agama Muara Tebo menerima perkara
sebanyak 277 sedangkan pada tahun 2011 menerima perkara sebanyak 294. Dengan
kondisi tersebut dapat disimpulkan bahwa perkara pada Pengadilan Agama Muara
Tebo, tahun 2011 ini mengalami peningkatan penerimaan sebesar 6 persen.
B. Perkara yang Diputus
Dari 337 perkara yang diterima dan diperiksa tahun 2011, maka Pengadilan Agama
39
Muara Tebo telah mengadili serta memutus perkara sebanyak 291 perkara dengan
jenis perkara sebagai berikut:
1. Perkara Gugatan (Contentius) :
Tabel. 3.4
Perkara Gugatan (Contentius) yang diputus tahun 2011
No Jenis Perkara Jumlah Perkara
1. Cerai Talak 85
2. Cerai Gugat 196
3. Izin Poligami -
4. Harta Bersama 3
Jumlah 284
2. Perkara Permohonan (Voluntair):
Tabel. 3.5
Perkara Permohonan (Voluntair) yang diputus tahun 2011
No Jenis Perkara Jumlah Perkara
1. Isbat Nikah -
2. Wali Adhol 1
3. Dispensasi Kawin 2
4. Penetapan Ahli Waris 4
Jumlah 7
C. Perkara yang dikabulkan, dicoret, digugurkan, ditolak dan dicabut
Dari jumlah perkara yang diputus dan diselesaikan tersebut, ada yang
40
dikabulkan, ada yang dicoret dari register, ada yang digugurkan, ditolak, tidak
diterima serta ada yang dicabut dengan rincian sebagai berikut :
1. Dikabulkan
Adapun Perkara yang telah diterima Pengadilan Agama Muara Tebo pada tahun
2011, yang dikabulkan / diputus sebanyak 280 Perkara, yang terdiri dari sebagai
berikut :
Tabel. 3.6
Perkara yang dikabulkan tahun 2011
di Pengadilan Agama Muara Tebo
No Jenis Perkara Jumlah Perkara
1. Cerai Talak 82
2. Cerai Gugat 189
3. Izin Poligami -
4. Harta Bersama 3
5. Isbat Nikah -
6. Wali Addhol 1
7. Dispensasi Kawin 2
8. Penetapan Ahli Waris 3
Jumlah 280
2. Dicoret
Adapun Perkara yang telah diterima Pengadilan Agama Muara Tebo tahun 2011,
41
yang dicoret / diputus sebanyak 4 Perkara, yang terdiri dari sebagai berikut :
Tabel. 3.7
Perkara yang dicoret tahun 2011
No Jenis Perkara Jumlah Perkara
1. Cerai Talak 1
2. Cerai Gugat 2
3. Izin Poligami -
4. Harta Bersama -
5. Isbat Nikah -
6. Wali Addhol -
7. Dispensasi Kawin -
8. Penetapan Ahli Waris 1
Jumlah 4
3. Digugurkan
Adapun Perkara yang telah diterima Pengadilan Agama Muara Tebo tahun 2011,
yang digugurkan / diputus sebanyak 5 Perkara, yang terdiri dari sebagai berikut :
Tabel. 3.8
Perkara yang digugurkan tahun 2011
42
No Jenis Perkara Jumlah Perkara
1. Cerai Talak 1
2. Cerai Gugat 4
3. Izin Poligami -
4. Harta Bersama -
5. Isbat Nikah -
6. Wali Addhol -
7. Dispensasi Kawin -
8. Penetapan Ahli Waris -
Jumlah 5
4. Ditolak
Adapun perkara yang ditolak PA Muara Tebo tahun 2011 sebanyak 1 Perkara,
yaitu sebagai berikut:
Tabel. 3.9
Perkara yang ditolak tahun 2011
No Jenis Perkara Jumlah Perkara
1. Cerai Talak 1
2. Cerai Gugat -
3. Izin Poligami -
4. Harta Bersama -
5. Isbat Nikah -
43
6. Wali Addhol -
7. Dispensasi Kawin -
8. Penetapan Ahli Waris -
Jumlah 1
5. Tidak Diterima
Adapun Perkara yang diterima PA Muara Tebo tahun 2011, yang tidak diterima
sebanyak 1 Perkara, yang terdiri dari sebagai berikut :
Tabel. 3.10
Perkara yang tidak diterima tahun 2011
No Jenis Perkara Jumlah Perkara
1. Cerai Talak -
2. Cerai Gugat 1
3. Izin Poligami -
4. Harta Bersama -
5. Isbat Nikah -
6. Wali Addhol -
7. Dispensasi Kawin -
8. Penetapan Ahli Waris -
Jumlah 1
44
6. Dicabut
Adapun Perkara yang telah diterima Pengadilan Agama Muara Tebo tahun 2011,
yang dicabut sebanyak 10 Perkara, yang terdiri dari sebagai berikut ;
Tabel.3.11
Perkara yang dicabut tahun 2011
No Jenis Perkara Jumlah Perkara
1. Cerai Talak 6
2. Cerai Gugat 4
3. Izin Poligami -
4. Harta Bersama -
5. Isbat Nikah -
6. Wali Addhol -
7. Dispensasi Kawin -
8. Penetapan Ahli Waris -
Jumlah 10
Dari jumlah perkara yang diputus tersebut di atas, pelaksanaan sidangnya
dilakukan bertempat sebagai berikut:
No Tempat Sidang Jumlah
1 Ruang Sidang Pengadilan Agama Muara
Tebo
275
45
2 Sidang Keliling di Desa Suka Damai Kec.
Rimbo Ulu
26
Jumlah Perkara 301
D. Data Perkara Masuk Per - Kecamatan
Khusus mengenai perkara perceraian yang masuk terdiri dari perkara Cerai Talak
dan Cerai Gugat pada tahun 2011, berjumlah 286 perkara dan berdasarkan pendataan
perkara yang masuk dari berbagai Kecamatan dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan
Agama Muara Tebo, maka pada laporan ini disusun menurut urutan jumlah perkara
per-kecamatan, dari yang teratas sampai terbawah sebagaimana tercantum dalam data
sebagai berikut :
Tabel. 3.12
Perkara yang masuk Per - Kecamatan tahun 2011
di Pengadilan Agama Muara Tebo
No. Nama
Kecamatan
Jenis perkara Jumlah Posisi
Cerai
Talak
Cerai
Gugat
1 Rimbo Bujang 31 48 79 I
2 Rimbo Ulu 25 42 65 II
3 Tebo Tengah 12 30 41 III
4 Rimbo Ilir 9 18 27 IV
5 Tebo Ulu 3 15 18 V
6 Sumay 4 10 14 VI
46
7 Muara Tabir 3 11 14 VII
8 VII Koto Ilir 4 8 12 VIII
9 Tebo Ilir - 7 7 IX
10 Tengah Ilir 2 1 3 X
11 Serai Serumpun - 2 2 XI
12 VII Koto - 1 1 XII
JUMLAH 93 193 286
Adapun perkara Permohonan yang terdiri dari perkara Wali Adhol, Dispensasi
Kawin dan Penetapan Ahli Waris pada tahun 2011 berjumlah 5 perkara menurut
data per-Kecamatan sebagai berikut ;
Tabel. 3.13
Perkara Permohonan yang masuk Per – Kecamatan Tahun 2011
di Pengadilan Agama Muara Tebo
No. Nama Jenis perkara Jumlah Posisi
47
Kecamatan Wali
Adhol
Dispensasi
Kawin
Penetapa
n Ahli
Waris
1 Rimbo Ulu - 2 2 4 I
2 Tebo Tengah 1 - - 1 II
JUMLAH 1 2 2 5
Dari data perkara Harta bersama yang masuk pada tahun 2011 berjumlah 3 perkara
yang terdiri dari perkara Gono-gini, menurut data per-kecamatan sebagai berikut ;
Tabel. 3.14
Perkara Harta Bersama yang masuk Per – Kecamatan Tahun 2011
di Pengadilan Agama Muara Tebo
No. Nama Kecamatan Jenis perkara Jumlah Posisi
Gono - Gini
1. Tebo Tengah 1 1 I
2. Semabu 1 1 II
3. Tebo Ulu 1 1 III
JUMLAH 3 3
Secara menyeluruh, grafik keadaan perkara yang diterima perkecamatan dalam
yuridiksi Pengadilan Agama Muara Tebo dapat dilihat pada gambar 3.1
48
Grafik 3.1
Grafik Keadaan Perkara Per Kecamatan
E. Faktor Penyebab
Dari jumlah perkara perceraian yang diputus Pengadilan Agama Muara Tebo
tersebut, faktor penyebabnya adalah sebagaimana tertera pada Tabel dibawah ini :
Tabel. 3.15
Faktor Penyebab Perceraian yang diputus tahun 2011
di Pengadilan Agama Muara Tebo
No Jenis Faktor Penyebab Jumlah Perkara
1. Poligami tidak sehat -
2. Krisis Akhlak 2
3. Cemburu -
49
4. Ekonomi 3
5. Penganiayaan -
6. Gangguan pihak ketiga 2
7. Tidak ada Keharmonisan
(Perselisihan)
84
8. Tidak ada tanggung jawab
(Meninggalkan kewajiban)
180
Jumlah 271
F. Perkara Tabayun (Bantuan Panggilan)
Perkara Tabayun (bantuan panggilan) Pengadilan Agama Muara Tebo ke
Pengadilan Agama dalam Wilayah PTA Jambi sebanyak 4 (empat) Pengadilan
Agama dengan jumlah perkara sebanyak 13 (tiga belas) perkara. Adapun rincian
perkara tabayun (Mohon bantuan panggilan) ke Pengadilan Agama dalam Wilayah
PTA Jambi adalah sebagai berikut:
Tabel. 3.16
Perkara Tabayun (Bantuan panggilan)
ke PA wilayah PTA Jambi tahun 2011
50
No Nama Wilayah Jumlah Perkara
1. PA. Bungo 4
2. PA. Bangko 2
3. PA. Sabak 1
4. PA. Jambi 6
Jumlah 13
Perkara Tabayun (bantuan panggilan) Pengadilan Agama Muara Tebo ke
Pengadilan Agama diluar Wilayah PTA Jambi sebanyak 11 (sebelas) Pengadilan
Agama dengan jumlah perkara sebanyak 12 (dua belas) perkara. Adapun rincian
perkara tabayun (mohon bantuan panggilan) ke Pengadilan Agama diluar Wilayah
PTA Jambi adalah sebagai berikut:
51
Tabel. 3.17
Perkara Tabayun (Bantuan panggilan)
ke PA diluar Wilayah PTA Jambi tahun 2011
No Nama Wilayah Jumlah Perkara
1. PA. Bengkulu 1
2. PA. Lubuk Linggau 1
3. PA. Babel 1
4. PA. Binjai 2
5. PA. Padang Panjang 1
6. PA. Purwodadi 1
7. PA. Pandeglang 1
8. PA. Bengkalis 1
9. PA. Sukoharjo 1
10. PA. Batang 1
11. PA. Blitar 1
Jumlah 12
F. Sisa perkara Akhir Tahun 2011
Dengan telah diselesaikannya 291 perkara dan dicabut 10 perkara sampai 30
Desember 2011 oleh Pengadilan Agama Muara Tebo, maka sisa perkara akhir
tahun 2011 sebanyak 36 perkara, atau sekitar 10,6 persen.
52
Tabel. 3.18
Sisa Perkara Akhir Tahun 2011
di Pengadilan Agama Muara Tebo
No Jenis Perkara Jumlah Perkara
1. Cerai Talak 9
2. Cerai Gugat 25
3. Harta Bersama 2
4. Penetapan Ahli waris -
Jumlah 36
G. Perkara yang mengalami upaya Hukum
Perkara yang mengalami upaya hukum sebagaimana tertera pada tabel dibawah
ini :
Tabel. 3.19
Perkara Yang Mengalami Upaya Hukum Tahun 2011
di Pengadilan Agama Muara Tebo
No Jenis Perkara Jumlah Perkara
1. Verzet -
2. Banding -
3. Kasasi -
53
4. Peninjauan Kembali -
Jumlah -
H. Pengeluaran Akta Cerai
Pengeluaran Akta Cerai yang dikeluarkan Pengadilan Agama Muara Tebo
sampai dengan akhir tahun 2011 berjumlah 263 Akta Cerai dengan rincian sebagai
berikut:
Tabel. 3.20
Pengeluaran Akta Cerai Pengadilan Agama Muara Tebo
No Jenis Jumlah Keterangan
1 Akta Cerai
Gugat 182
Salah cetak 2 eks antara lain: No Seri
E/001337 dan E/001624 dan 1 eks
nomor akta cerai doble yaitu nomor
92/AC/2011/PA dengan nomor seri
E/001633 dan
2 Akta Cerai
Talak 79
Jumlah 263
I. Sita dan Eksekusi
Dalam tahun 2011, Pengadilan Agama Muara Tebo telah melaksanakan sita
jaminan sebanyak 1 (satu) kali yaitu sita jaminan terhadap harta bersama (gono-
54
gini) dengan nomor perkara : 176/Pdt.G/2010/PA.Mto. Sita jaminan harta bersama
tersebut telah berhasil dilaksanakan Pengadilan Agama Muara Tebo.
J. Mediasi
Sesuai dengan ketentuan pasal 130 HIR/154 RBg jo PERMA Nomor 1 tahun
2008 tentang Mediasi, maka diPengadilan Agama Muara Tebo dalam setiap perkara
yang dihadiri oleh Pihak Penggugat dan Tergugat atau Pemohon dan Termohon
telah diperintahkan untuk mengikuti proses mediasi dengan mediator para hakim
yang terdiri dari hakim-hakim Pengadilan Agama Muara Tebo yang tidak mengadili
atau menyidangkan perkara tersebut. Mediator tersebut dipilih dan ditunjuk sendiri
oleh para pihak. Jika para pihak tidak mencapai kesepakatan untuk menentukan
mediator atau tidak mau menunjuk siapa yang menjadi mediator, maka majelis
hakim yang menunjuk mediator dan memerintahkan para pihak berperkara untuk
mengikuti proses mediasi.
Dalam tahun 2011, Pengadilan Agama Muara Tebo telah melakukan mediasi
untuk pihak berperkara sebanyak 29 perkara, namun dari proses mediasi tersebut
tidak satu pun pihak berperkara yang berhasil didamaikan.
K. Grafik Perkara dari Tahun 2003 s/d Tahun 2011
Sebagai gambaran untuk melihat kinerja Pengadilan Agama Muara Tebo, berikut
disajikan statistik perkara dari tahun 2003 s/d 2011:
Grafik 3.2
55
Grafik Perkara dari Tahun 2003 s.d 2011
56
Pengawasan Internal
engawasan internal merupakan
pengawasan yang dilakukan oleh orang
atau badan yang ada di dalam lingkungan unit
organisasi yang bersangkutan. Pada
dasarnya pengawasan internal diarahkan
sepenuhnya untuk menghindari adanya
kemungkinan penyelewengan atau
penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Melalui pengawasan internal diharapkan
dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan
yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Bahkan, melalui pengawasan
internal tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi
mengenai sejauhmana pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan. Pengawasan internal
juga dapat mendeteksi sejauhmana kebijakan pimpinan dijalankan dan sampai
sejauhmana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut.
Di lingkungan Pengadilan Agama Muara Tebo, pengawasan internal
dilaksanakan dengan berpedoman kepada Surat Keputusan Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor : KMA/080/SK/III/2006 tanggal 24 Agustus 2006 tentang
pedoman pelaksanaan pengawasan di lingkungan lembaga peradilan. Berdasarkan
Keputusan tersebut, pengawasan internal meliputi 2 (dua) jenis pengawasan, yaitu
Pengawasan Melekat dan Pengawasan Fungsional.
4.1. Pengawasan Melekat
P
Pengawasan dari PTA Jambi
57
Pengawasan melekat dalam organisasi Mahkamah Agung dan Lembaga
Peradilan di bawahnya adalah pengawasan secara struktural yang melekat dalam suatu
organisasi, sebagaimana yang dimaksudkan oleh Pedoman Umum angka 1 huruf a
Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1989 tentang Pedoman Pengawasan Melekat yaitu
sebagai berikut:
“Pengawasan melekat adalah serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai
pengendalian yang terus menerus, dilakukan oleh atasan langsung terhadap
bawahannya secara preventif dan represif, agar pelaksanaan tugas bawahan
tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan
peraturan perundang-undangan yang berlaku”
.
Dalam pelaksanaan pengawasan melekat, wewenang dan tanggung jawab
pengawasan di lingkungan Pengadilan Agama Muara Tebo berada pada: Pimpinan,
Hakim Pengawas Bidang, pejabat kepaniteraan, dan pejabat struktural di lingkungan
Pengadilan Agama Muara Tebo. Adapun Hakim Pengawas Bidang ditunjuk oleh Ketua
Pengadilan Agama Muara Tebo berdasarkan Surat Keputusan tanggal 24 Februari 2011
Nomor: W5-A9/88/Kp.04.5/II/2011 tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang.
Sebagai penanggung jawab hakim pengawas bidang ditunjuk Wakil Ketua Pengadilan
Agama Muara Tebo sebagai koordinator pelaksanaan teknis dan memimpin dalam
pengawasan dan pembinaan serta membuat hasil pembinaan secara tertulis kepada
Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo untuk selanjutnya ditindak lanjuti dalam rangka
perbaikan selanjutnya. Selain itu, hasil pengawasan juga dilaporkan secara berkala
kepada Pengadilan Tinggi Agama Jambi.
Pengawasan yang dilakukan di Pengadilan Agama Muara Tebo dilakukan rutin
setiap 2 (dua) Bulan sekali. Adapun Susunan Hakim Pengawas Bidang Pengadilan
Agama Muara Tebo yaitu sebagai berikut:
58
Tabel 4.1
Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Agama Muara Tebo
NO
Pengawas Bidang
Nama/NIP
Ket
1 Kepaniteraan SIADPA/Reg
ister Perkara
RONI FAHMI,
S.Ag.,MA/
19770221 200502 1
001
C2
Arsip
Perkara
SUSPAWATI, S.ag/
19760710 200112 2
003
C4
Keuangan
Perkara
Drs. ASLI NASUTION/
19620924 199202 1
001
C1
2 Kesekretariatan Kepegawaia
n dan Umum
SENEN, S.Ag/
19700515 199703 1
002
C3
Keuangan/
Website
ZAKARIA A, S.H.I.,MH/
19780706 200604 1
005
C5
Sumber: Surat Keputusan Ketua PA Muara Tebo tanggal 24 Februari 2011 Nomor: W5-A9/88/Kp.04.5/II/2011 tentang Penunjukan
Hakim Pengawas Bidang.
4.2 Pengawasan Fungsional
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana
telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 menentukan adanya
Pengawasan Fungsional di lingkungan Mahkamah Agung RI. Pengawasan fungsional
merupakan pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan yang khusus ditunjuk
untuk melaksanakan tugas tersebut dalam satuan kerja tersendiri yang diperuntukkan
59
untuk itu. Di lingkungan lembaga peradilan, pengawasan fungsional ini dilaksanakan
oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pada tingkat wilayah,
kewengangan pengawasan Badan Pengawas Mahkamah Agung Republik Indonesia
didelegasikan kepada Pengadilan Tingkat Banding atau Pengadilan Tinggi Agama,
sesuai dengan penjelasan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang telah diubah
oleh Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 ayat (3).
“Kewengangan untuk melaksanakan pengawasan oleh Mahkamah Agung dapat
didelegasikan kepada Pengadilan Tingkat Banding di semua lingkungan
peradilan”.
Foto Bersama Tim Pengawas PTA Jambi dengan Ketua,
Wakil Ketua, Hakim dan Pegawai Pengadilan Agama Muara Tebo
Pengawasan fungsional ini dilaksanakan dalam bentuk pengawasan langsung yaitu
dengan cara melakukan pemeriksaan terhadap para pejabat terkait (penanggung jawab
kegiatan) baik dibidang keperkaraan maupun kesekretariatan dengan metode interview
dan pemeriksaan dokumen. Pada pengadilan Agama Muara Tebo, pelaksanaan
pengawasan fungsional dilakukan Pengadilan Tinggi Agama Jambi setiap semesternya.
Pada tahun 2011 pengawasan ini dilaksanakan pada 27 s/d 29 Juli 2011 dan 2 s/d 4
Nov
60
ember 2011. Adapun hakim tinggi Pengadilan Tinggi Agama Jambi yang ditugaskan
untuk melaksanakan pengawasan fungsional ini di Pengadilan Agama Muara Tebo
adalah sebagai berikut:
1) Pelaksanaan Pengawasan Semester Pertama
Drs. H.M. Yamin Awie :Waka PTA Jambi/ Ketua Tim Pengawas
Drs.H.Salahuddin Mahmud : Hakim Tinggi Pengawas Daerah
Drs.H.Endang Kusnadi : Hakim Tinggi Pengawas Daerah
Rizal Sayuthi, BA : Anggota Tim Pengawas
Drs. H.M. Saman H. Anwar : Anggota Tim Pengawas
2) Pelaksanaan Pengawasan Semester Kedua
Drs. H.M. Yamin Awie : Waka PTA Jambi/ Ketua Tim Pengawas
Drs. A. Bahri Adnan, MH : Hakim Tinggi Pengawas Daerah
Drs.H.Endang Kusnadi : Hakim Tinggi Pengawas Daerah
Mawardi, SH : Anggota Tim Pengawas
Drs. H.M. Saman H. Anwar : Anggota Tim Pengawas
61
Pembinaan dan Pengelolaan
5.1 Sumber Daya Manusia
edudukan dan peranan Sumber Daya Manusia (SDM) pada institusi manapun
sangatlah penting dan menentukan karena SDM adalah roda penggerak sistem
yang telah dikembangkan oleh institusi tersebut. Sumber daya manusia (SDM)
merupakan modal utama didalam sebuah organisasi untuk mencapai tujuan
kesempurnaan. Untuk itu diperlukan SDM yang dapat bekerjasama, berintegrasi tinggi,
berdaya guna, cakap, profesional dan bertanggungjawab dalam menggerakan roda
institusi. Oleh karena itu sangatlah penting untuk mengelola SDM dengan tepat dan
cermat.
Peranan SDM bila dikaitkan dengan lembaga peradilan sebagai lembaga yang
dalam sistem kenegaraan merupakan lembaga yang terhormat, dengan tujuan pokok
menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila
sebagaimana tercantum dalam pasal 3 ayat (2) Undang-undang No. 4 tahun 2004
merupakan peranan yang tidak saja penting secara organisatoris tetapi juga
menyangkut faktor-faktor filosofis dan sosiologis.
Secara umum, Sumber Daya Manusia Peradilan dapat dikategorikan pada dua
kelompok yaitu:
1. Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial seperti hakim, panitera, wakil panitera,
panitera muda, panitera pengganti, jurusita, dan jurusita pengganti.
2. Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial, seperti sekretaris, wakil sekretaris, kaur
umum, kaur keuangan, kaur kepegawaian dan para pegawai pada umumnya.
5.1.1 Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial
Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial merupakan Sumber Daya Manusia yang
menjalankan tugas pokok dari Pengadilan Agama yaitu menerima, memeriksa,
K
62
memutus dan menyelesaikan perkara di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf,
zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari’ah. Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial
pada Pengadilan Agama Muara Tebo sampai dengan bulan akhir bulan Desember
2011 (setelah adanya mutasi dan sebagainya) terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu)
orang Wakil Ketua, 5 (lima) orang Hakim, 1(satu) orang Panitera/Sekretaris, 1 (satu)
orang Wakil Panitera, 2 (dua) orang Panitera Muda, 1 (satu) orang Panitera Pengganti,
1 (satu) orang Jurusita, dan 3 (tiga) orang Jurusita Pengganti. Seluruh Sumber Daya
Manusia Teknis Yudisial Pengadilan Agama Muara Tebo berjumlah 16 orang.
Formasi jabatan pegawai teknis yudisial yang ada di Pengadilan Agama Muara
Tebo belum sepenuhnya terisi karena terdapat kekosongan jabatan pada Panitera
Muda Permohonan. Untuk menutupi kekurangan tersebut, maka Ketua Pengadilan
Agama Muara Tebo mengangkat Jek Laymar Putra, SH (Panitera Pengganti) sebagai
Pelaksana Harian Panitera Muda Permohonan.
Penerapan hasil Rapat Kerja Daerah Pengadilan Agama se-wilayah Pengadilan
Tinggi Agama Jambi tahun 2010 tentang larangan rangkap jabatan, maka Pengadilan
Agama Muara Tebo telah menonaktifkan pejabat kesekretariatan yang selama ini
merangkap jabatan sebagai Jurusita Pengganti. Saat ini di Pengadilan Agama Muara
Tebo bidang kejurusitaan terdapat 1 orang jurusita dan 3 orang jurusita pengganti.
Gambaran Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial Pengadilan Agama Muara Tebo
dapat dilihat pada tabel 5.1
63
Tabel 5.1
Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial
No
Nama/ NIP Pangkat Gol.
Pendidi
kan Jabatan
1 Drs. SUHAIMI
196407071994031008
Pembina
TK.I
(IV/b) S.1 Ketua
2 Dra. EMANELI
196307251994032001
Pembina (IV/a) S.1 Wakil Ketua
3 Drs. ASLI NASUTION
196209241992021001
Pembina (IV/a) S.1 Hakim
4 MASTUHI, S.Ag., MH
197704102011121004
Penata (III/c) S.2 Hakim
5 SENEN, S.Ag
197005151997031002
Penata Tk.
I
(III/d) S.1 Hakim
6 SUSPAWATI, S.Ag
197607102001122003
Penata (III/c) S.1 Hakim
7 ZAKARIA A, S.HI, MH
197807062006041005
Penata
Muda Tk. I
(III/b) S.2 Hakim
8 Drs. YUSRAN MP
196307061991031005
Pembina (IV/a) S.1 Pansek
9 HUDORI, S.Ag
196712211998031005
Penata Tk.
I
(III/d) S.1 Wakil Panitera
64
10 H. HASYIMI, BA
195803091992031001
Penata (III/c) D.3 Panmud
Gugatan
11 NUR AMRI, SH
196309231989022001
Penata
Muda Tk. I
(III/b) S.1 Panmud
Hukum
12 JEK LAYMAR PUTRA,
SH
197706202003121004
Penata
Muda Tk. I
(III/b) S.1 Panitera
Pengganti
13 FAHRIZAL
196103031987031002
Penata
Muda Tk. I
(III/b) SMA Jurusita
14 IMRAN, A.Md
197812142008051002
Pengatur (II/c) D.3 Jurusita
Pengganti
15 KAMAL SHAPUTRA, SH
198207062009041002
Penata
Muda
(III/a) S.1 Jurusita
Pengganti
16 AHMAD KHUMAIDI, S.HI
19860408200912105
Penata
Muda
(III/a) S.1 Jurusita
Pengganti
Dalam rangka peningkatkan mutu keterampilan, kinerja dan profesionalisme
tenaga teknis peradilan dibutuhkan sumber daya yang berkualitas. Oleh karena itu
beberapa pegawai tenaga teknis yudisial Pengadilan Agama Muara Tebo telah
mengikutkan berbagai pelatihan dalam rangka peningkatan kualitas Sumber Daya
Manusia.
65
Tabel 5.2
Pelatihan Pegawai Tenaga Teknis Yudisial
No Nama/ NIP/Jabatan Waktu Nama Pelatihan Tempat
1 Dra. Emaneli
196307251994032001
Hakim
2-4 Mei Bimbingan Teknis
Yudisial Hakim
Peradilan Agama
Hotel Wiltop,
Jambi
2 Senen, S.Ag
197005151997031002
Hakim
2-4 Mei Bimbingan Teknis
Yudisial Hakim
Peradilan Agama
Hotel Wiltop,
Jambi
3 Suspawati, S.Ag
197607102001122003 : 19760710 2001122 003
Hakim
2-4 Mei Bimbingan Teknis
Yudisial Hakim
Peradilan Agama
Hotel Wiltop,
Jambi
4 Zakaria A, S.HI.,MH
197807062006041005
Hakim
2-4 Mei Bimbingan Teknis
Yudisial Hakim
Peradilan Agama
Hotel Wiltop,
Jambi
5 Roni Fahmi, S.Ag.,MA
197702212005021001
Hakim
23-25
Mei
Bimbingan
pelaksanaan pola
Bindalmin dan
SIADPA PLUS
Hotel Wiltop,
Jambi
6 Drs. Yusran Marpaung
196307061991031005
Panitera/ Sekretaris
23-25
Mei
Bimbingan
pelaksanaan pola
Bindalmin dan
SIADPA PLUS
Hotel Wiltop,
Jambi
66
7 Hudori, S.Ag
196712211998031005
Wakil Panitera
23-25
Mei
Bimbingan
pelaksanaan pola
Bindalmin dan
SIADPA PLUS
Hotel Wiltop,
Jambi
8 Jek Laymar Putra, SH
197706202003121004
Panitera Pengganti
23-25
Mei
Bimbingan
pelaksanaan pola
Bindalmin dan
SIADPA PLUS
Hotel Wiltop,
Jambi
9 Fahrizal
196103031987031002
Jurusita
13-17
Juni
Pelatihan Teknis
Fungsional jurusita
Megamendung,
Bogor
10 Suspawati, S.Ag
197607102001122003 : 19760710 2001122 003
Hakim
11-15 Juli Diklat Hakim
Berkelanjutan
Megamendung,
Bogor
11 Hudori, S.Ag
196712211998031005
Wakil Panitera
24
Oktober
Sosialisasi
konsinyering
penyampaian
putusan melalui
elektronik
PTA Jambi
12 Kamal Shaputra
198207062009041002
Jurusita Pengganti
24
Oktober
Sosialisasi
konsinyering
penyampaian
putusan melalui
elektronik
PTA Jambi
67
5.1.2 Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial
Tenaga Teknis Non Yudisial adalah Pegawai Negeri Sipil pada kesekretariatan
yang terdiri dari pejabat struktural dan tenaga staf/ administrasi. Sumber Daya Manusia
Non Teknis Yudisial pada Pengadilan Agama Muara Tebo sampai dengan bulan akhir
bulan Desember 2011 (setelah adanya mutasi dan sebagainya) berjumlah 7 orang yang
terdiri dari 1 (satu) orang Wakil Sekretaris, 3 (tiga) orang Kepala Urusam, dan 3 (empat)
orang staf kesekretariatan.
Tabel 5.3
Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial
No Nama/ NIP/Jabatan Pangkat Golongan Pendidikan Jabatan
1 RAJANI, S.Ag
197404282003121004
Penata
Muda
Tk. I
(III/b) S.1 Wakil
Sekretaris
2 AZHAR AMIR, SH
198410132006041004
Penata
Muda
(III/a) S.1 Kaur
Kepegawaian
& Ortala
3 MUHAMMADIYAH,
S.ThI, M.HI
198008162003121004
Penata
Muda
Tk. I
(III/b) S.2 Kaur Umum
4 ABDUL MUTHALIB,
SH
19840126200312
1003
Penata
Muda
(III/a) S.1 Kaur
Keuangan &
Perencanaan
5 RIDUANSYAH
198403252009121005
Pengatur
Muda
(II/a) STM Staf
Keuangan
68
6 AHMAD GHUFRAN,
SE
19840311201101005
Penata
Muda
(III/a) S.1 Staf Umum
7 AGUSTIAR, A.Md
198310292011011006
Pengatur (II/c) D.3 Staf
Kepegawaian
Dalam rangka peningkatkan mutu keterampilan, kinerja dan profesionalisme
tenaga non teknis yudisial peradilan dibutuhkan sumber daya yang berkualitas. Oleh
karena itu beberapa pegawai tenaga non teknis yudisial Pengadilan Agama Muara Tebo
telah mengikutkan berbagai pelatihan dalam rangka peningkatan kualitas Sumber Daya
Manusia.
Tabel 5.4
Pelatihan Pegawai Tenaga Teknis Yudisial
Pengadilan Agama Muara Tebo
No Nama/ NIP/Jabatan Waktu Nama
Pelatihan
Tempat
1 Azhar Amir, SH
198410132006041004
Kaur Kepegawaian
13-14
Oktober
Verifikasi dan
Validasi
SIMKEP
PTA Jambi
2 Ahmad Ghufran, SE
198403112011011005
Staf
13-14
Oktober
Verifikasi dan
Validasi
SIMKEP
PTA Jambi
3 Drs.Yusran Marpaung
196307061991031005
Panitera/ Sekretaris
13-14
Oktober
Penyusunan
Anggaran
Berbasis
Kinerja Satuan
Kerja
PTA Jambi
69
4 Rajani, S.Ag
197404282003121004
Panitera/ Sekretaris
13-14
Oktober
Penyusunan
Anggaran
Berbasis
Kinerja Satuan
Kerja
PTA Jambi
6 Agustiar, A.Md
198310292011011006
Operator IT
24
Oktober
Sosialisasi
konsinyering
penyampaian
putusan
melalui
elektronik
PTA Jambi
7 Muhammadiyah,
S.Th.I., M.H.I
198008162003121004
2
Desember
Pengelolaan
Sistem
Akuntansi
Pemerintahan
PTA Jambi
8 Ahmad Ghufran, SE
198403112011011005
Staf
2
Desember
2009
Pengelolaan
Sistem
Akuntansi
Pemerintahan
PTA Jambi
9 Abdul Muthalib, SH
198401262003121003
Kaur Keuangan dan
Perencanaan
7-9
Desember
Pengelolaan
Pembukuan
Bendahara,
Perpustakaan
dan
Pengahapusan
Barang
Inventaris
Hotel Wiltop Jambi
10 Ahmad Ghufran, SE
19840311 2011011
005
Staf
7-9
Desember
Pengelolaan
Pembukuan
Bendahara,
Perpustakaan dan
Pengahapusan
Barang Inventaris
Hotel Wiltop
Jambi
Untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat dan mengingat
70
keterbatasan Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Pengadilan Agama Muara Tebo,
maka pada tahun 2011 sesuai dengan anggaran yang tersedia di dalam DIPA,
Pengadilan Agama Muara Tebo telah mengangkat 8 (delapan) orang tenaga honorer
yang bersifat tidak mengikat dan dapat ditinjau setiap saat bila tidak sesuai dengan
kontrak kerja selama 1 (satu) tahun. Berikut ini adalah nama-nama tenaga honorer di
Pengadilan Agama Muara Tebo.
Tabel 5.5
Daftar Tenaga Honorer di Pengadilan Agama Muara Tebo
No Nama Status Tingkat Pendidikan
1 Rico Subroto Honorer SMA
2 Endra Cipta Honorer SMA
3 Ibnu Aiman Honorer SMA
4 Yuli Hartini, A.Md Honorer D.3
5 Supangat Honorer SMP
6 Juariah Honorer SMP
7 Suryanto, SE Honorer S.1
8 Fauzana, SE. Honorer S.1
Secara umum, komposisi pegawai Pengadilan Agama Muara Tebo sampai
dengan 31 Desember 2011 berjumlah 31 orang yaitu terdiri dari 7 orang Hakim, 5
Panitera, 4 orang Jurusita/ Pengganti, 7 orang pegawai dan 8 orang tenaga honorer.
Gambaran dari Sumber Daya Manusia Pengadilan Agama Muara Tebo secara
keseluruhan dapat dilihat dari statistik sebagai berikut.
71
a) Statistik SDM PA Muara Tebo
Gambar 5.1 Keadaan SDM PA Muara Tebo
b) Statistik SDM PA Muara Tebo berdasarkan Pangkat dan Golongan.
Gambar 5.2 Keadaan SDM PA Muara Tebo berdasarkan Pangkat dan Golongan
c) Statistik SDM PA Muara Tebo berdasarkan Pendidikan.
72
Gambar 5.3 Keadaan SDM PA Muara Tebo berdasarkan Pendidikan
d) Statistik SDM PA Muara Tebo berdasarkan Jenis Kelamin
Gambar 5.4 Keadaan SDM PA Muara Tebo berdasarkan Jenis Kelamin
73
5.1.3 Promosi dan Mutasi
Secara Teknis Promosi dan Mutasi bagi pegawai di dasarkan pada Undang-
Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dan Peraturan
Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 2003 sedangkan Wewenang Pengangkatan,
Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang secara internal di
lingkungan Mahkamah Agung RI sebagaimana diatur dalam KMA 125 Tahun 20091.
Promosi dan Mutasi merupakan bagian dari pengembangan karir seseorang yang
ditandai dengan perpindahan dari suatu wilayah kerja ke wilayah kerja lainnya serta
bagian dari program penyegaran yang dilakukan Mahkamah Agung. Promosi dan
Mutasi di lingkungan Mahkamah Agung dilakukan melalui kajian sebuah tim yang
disebut Tim Promosi dan Mutasi.
Pelantikan Hakim Pengadilan Agama Muara Tebo
Promosi dan Mutasi bisa dilakukan dari pengadilan tingkat pertama ke tingkat
banding. Seorang hakim bisa saja dimutasikan dan dipromosikan menjadi hakim biasa,
atau langsung menjadi ketua pengadilan. Seseorang yang mendapatkan jabatan ke
jenjang yang lebih tinggi disebut promosi. Sedangkan mutasi adalah perpindahan
wilayah kerja yang belum tentu dalam rangka promosi. Pada tahun 2011, pegawai
1 KMA 125 Tahun 2009 tentang Pendelegasian sebagian Wewenang kepada Pejabat Eselon I dan Ketua Pengadilan Tingkat Banding untuk Penandatanganan Di Bidang Kepegawaian.
74
Pengadilan Agama Muara Tebo yang mendapatkan promosi sebanyak 3 (tiga) orang
pegawai. Sedangkan pegawai Pengadilan Agama Muara Tebo mutasi ke daerah lain
pada tahun 2011 adalah sebanyak 3 (tiga) orang.
Tabel 5.6
Pegawai PA Muara Tebo yang Mendapatkan Promosi
No Nama Jabatan Lama Jabatan Baru TMT
1 Azhar Amir, SH Staf Keuangan
PA. Sungai
Penuh
Kaur
Kepegawaian
& Ortala
PA. Muara
Tebo
26-01-2011
2 Hudori, S.Ag Panitera
Pengganti
PA. Jambi
Wakil Panitera
PA. Muara
Tebo
21-04-2011
3 Ahmad Khumaidi,
S.HI
Staf
PA. Muara Tebo
Jurusita
Pengganti
PA. Muara
Tebo
26-10-2011
75
Tabel 5.6
Pegawai PA Muara Tebo yang Mutasi
No Nama Jabatan Lama Jabatan Baru TMT
1 Drs. Aidil Mujahid Wakil Panitera
PA. Muara Tebo
Wakil Panitera
PA. Sengeti
19-04-2011
2 Nur Amri, SH Panmud
Permohonan
PA. Muara Tebo
Panmud
Hukum
PA. Muara
Tebo
21-04-2011
3 Roni Fahmi, S.Ag, MA Hakim
PA. Muara Tebo
Hakim
PA. Muara
Bulian
27-10-2011
4 Mastuhi, S.Ag Hakim
Msy. Idi
Hakim
PA. Muara
Tebo
28-12-2011
5.1.4 Pengisian Jabatan
Pengisian jabatan struktural didasarkan kepada Peraturan Pemerintah Nomor 13
Tahun 2002 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural.
Selama tahun 2011, pengisian jabatan struktural di Pengadilan Agama sebayak 3
formasi yaitu untuk formasi Wakil Panitera, Panmud Hukum dan Kepala Urusan
Kepegawaian.
76
Tabel 5.7
Pengisian Jabatan Struktural di Pengadilan Agama Muara Tebo
No Nama Jabatan Lama Jabatan Baru TMT
1 Azhar Amir, SH
Staf Keuangan
PA. Sungai
Penuh
Kaur
Kepegawaian &
Ortala
PA. Muara Tebo
26-01-2011
2 Nur Amri, SH
Panmud
Permohonan
PA. Muara Tebo
Panmud Hukum
PA. Muara Tebo 21-04-2011
2 Hudori, S.Ag
Panitera
Pengganti
PA. Jambi
Wakil Panitera
PA. Muara Tebo 21-04-2011
5.2 Pengelolaan Sarana dan Prasarana
Pembenahan pengelolaan sarana dan prasarana yang merupakan asset Negara
ke arah yang tertib dan akuntabel menjadi hal yang subtansial di tengah usaha
pemerintah untuk meningkatkan citra pengelolaan keuangan Negara yang lebih baik
melalui LKPP yang wajar tanpa pengecualian (unqualified opinion). Secara umum
sarana dan prasarana adalah alat penunjang keberhasilan suatu proses yang dilakukan
di dalam pelayanan publik, karena apabila kedua hal ini tidak tersedia maka kegiatan
yang dilakukan tidak akan mencapai hasil yang diharapkan sesuai dengan rencana.
Perubahan paradigma baru pengelolaan Asset Negara atau biasa disebut
dengan Barang Milik Negara ditandai dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 6
tahun 2006 yang merupakan turunan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara, diharapkan akan membuat pengelolaan Asset Negara
77
menjadi lebih tertib, akuntabel dan transparan kedepannya. Pengelolaan Asset Negara
yang professional dan modern dengan mengedepankan good governance akan mampu
meningkatkan kepercayaan pengelolaan keuangan Negara dari masyarakat.
Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2006 yang dimaksud Pengelolaan
Asset Negara tidak sekedar administratif semata, tetapi lebih maju berfikir dalam
menangani Asset Negara, dengan bagaimana meningkatkan efisiensi, efektifitas dan
menciptakan nilai tambah dalam mengelola asset. Oleh karena itu, lingkup pengelolaan
asset Negara mencakup perencanaan dan pengadaan, pemeliharaan dan pengamanan
serta penghapusan ketika Asset Negara tersebut tidak dapat digunakan lagi.
5.2.1 Sarana dan Prasarana Gedung
A. Pengadaan
Sesuai dengan RKA-KL yang telah disususun, pada tahun 2011 Pengadilan
Agama Muara Tebo membangun Rumah Dinas untuk Ketua Pengadilan Agama Muara
Tebo di Komplek Perumahan Hakim Jl. Lintas Tebo-Bungo Km.7. Dana untuk
pembangunan tersebut sepenuhnya dibebankan kepada APBN tahun 2011
sebagaimana tertuang di dalam DIPA Pengadilan Agama Muara Tebo dengan nilai
realisasi Rp 192.624.000 (Seratus Sembilan Puluh
Dua Juta Enam Ratus Dua Puluh Empat Ribu
Rupiah). Pembangunan rumah dinas ini pada
awalnya terkendala pemblokiran anggaran yang
tersedia di dalam DIPA PA Muara Tebo. Kondisi ini
mengakibatkan pembangunan rumah dinas Ketua
PA Muara Tebo menjadi terlambat
dilaksanakan. PA Muara Tebo telah berupaya
untuk mengangkat blokir anggaran rumah
dinas ke Dirjen Anggaran dan baru terealisasi
pada bulan September 2011. Pembangunan
78
rumah dinas sendiri di mulai pada tanggal 14 Oktober 2011 dan selesai pada tanggal 12
Desember 2011.
Selain itu, pada tahun 2011 Pengadilan Agama Muara Tebo juga melakukan
pembangunan sarana dan prasarana di lingkungan gedung. Adapun pembangunan
yang dilakukan yaitu pembangunan gapura dan melanjutkan pembangunan pagar
kantor. Dana untuk pembangunan tersebut sepenuhnya dibebankan kepada APBN
tahun 2011 sebagaimana tertuang di dalam DIPA Pengadilan Agama Muara Tebo
dengan nilai realisasi Rp 180.524.355 (Seratus Delapan Puluh Juta Lima Ratus Dua
Puluh Empat Juta Tiga Ratus Lima Puluh Lima Rupiah). Pembangunan pagar
Pengadilan Agama Muara Tebo dimulai pada 11 April 2011 dan selesai 9 Juni 2011.
Sedangkan untuk gapura, pembangunan dimulai pada 27 Mei 2011 dan selesai 24 Juli
2011.
Pada tahun 2011, Pengadilan Agama Muara Tebo mendapatkan bantuan dari
Pemerintah Kabupaten Tebo untuk pembangunan Musholla. Hal ini tidak terlepas dari
kerjasama yang terjalin dengan Pemerintah Kabupaten Tebo selama ini. Lokasi
pembangunan mushola terletak di halaman belakang kantor Pengadilan Agama Muara
Tebo.
B. Pemeliharaan
Selama tahun 2011, Pengadilan Agama Muara Tebo telah melaksanakan
kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana gedung berupa perawatan gedung Kantor
Pengadilan Agama Muara Tebo, parawatan halaman kantor dan pemeliharaan jaringan
daya dan jasa. Anggaran yang terealisasi untuk pemeliharaan sarana dan prasarana
gedung kantor Pengadilan Agama Muara Tebo adalah sebesar Rp 15.500.000 (Lima
Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
a) Perawatan Gedung : Rp. 8.000.000,-
b) Pemeliharaan halaman kantor : Rp. 7.500.000,-
79
C. Penghapusan
Pengadilan Agama Muara Tebo pada tahun 2011 tidak melaksanakan
penghapusan gedung karena sarana dan prasarana gedung yang tersedia saat ini
masih dalam kondisi baik.
5.2.2 Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung
A. Pengadaan
Sesuai dengan RKA-KL yang telah disususun, pada tahun 2011 Pengadilan
Agama Muara Tebo melaksanakan pengadaan fasilitas gedung berupa penambahan
barang inventaris baru seperti meubelair (meja, kursi, lemari), air conditioning (AC) dan
alat pengolah data (laptop). Dana untuk barang inventaris tersebut dibebankan kepada
APBN tahun 2011 sebagaimana tertuang di dalam DIPA Pengadilan Agama Muara
Tebo dengan nilai realisasi Rp. 61.831.000 (Enam Puluh Satu Juta Delapan Ratus Tiga
Puluh Satu Ribu Rupiah). Adapun rincian pembelian barang inventaris tersebut adalah :
1. Meubelair : Rp. 24.750.000,-
2. Alat Pengolat Data : Rp. 22.440.000,-
3. Air Conditioning : Rp. 6.974.000,-
Rp. 61.831.000,-
B. Pemeliharaan
Selama tahun 2011, Pengadilan Agama Muara Tebo telah melaksanakan
kegiatan pemeliharaan barang inventaris sesuai dengan alokasi dana yang tersedia
dalam DIPA. Anggaran yang terealisasi untuk pemeliharaan barang inventaris
Pengadilan Agama Muara Tebo adalah sebesar Rp 53.250.000 (Lima Puluh Tiga Juta
Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
80
a) Pemeliharaan Kendaraan Roda 2 Rp. 8.000.000,-
b) Pemeliharaan Kendaraan Roda 4 Rp. 32.000.000,-
c) Pemeliharaan Peralatan komputer Rp. 13.250.000,-
Rp. 53.250.000,-
C. Penghapusan
Pengadilan Agama Muara Tebo pada tahun 2011 tidak melaksanakan
penghapusan fasilitas barang inventaris. Rencana penghapusan barang inventaris akan
dilakukan pada bulan Februari 2012.
D. Analisis Capaian Akuntabilitas Keuangan
A. Pengelolaan Keuangan
Dalam Tahun Anggaran 2011 Pengadilan Agama Muara Tebo mengelola
keuangan rutin sebesar Rp. 1.990.591.000,- ( Satu Milyar Sembilan Ratus Sembilan
Puluh Juta Lima Ratus Sembilan Satu Ribu Rupiah). Realisasi Anggaran sebesar Rp.
1.825.916.520,- (Satu Milyar Delapan Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Enam Belas
Ribu Lima Ratus Dua Puluh Rupih) dengan persentase serapan Anggaran sebesar
91,73 %(Sembilan Puluh Satu Koma Tujuh Puluh Tiga Persen), dengan sisa Anggaran
sebesar Rp. 164.674.480 (Seratus Enam Puluh Empat Juta Enam Ratus Tujuh Puluh
Empat Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Rupiah atau 8,27 % (Delapan Koma Dua
Puluh Tujuh Persen). Anggaran Pengeluaran Pengadilan Agama Muara Tebo adalah
digunakan untuk membiayai kegiatan sebagai berikut :
1. Belanja Pegawai
Anggaran Belanja Pegawai Pengadilan Agama Muara Tebo sebagaimana
dalam DIPA 2011 adalah Rp. 1.252.674.000,-(Satu Milyar Dua Ratus Lima Puluh Dua
Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah) dengan realisasi Anggaran sebesar
81
Rp. 1.098.839.165,-(Satu Milyar Sembilan Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Tiga
Puluh Sembilan Ribu Seratus Enam Puluh Lima Rupiah) dan persentase Serapan
87.72% (Delapan Puluh Tujuh Koma Tujuh Puluh Dua Persen) dan sisa Anggaran
Sebesar Rp. 153.807.835,-( Seratus Lima Puluh Tiga Juta Drlapan Ratush Tujuh Ribu
Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah) atau 12.28 % (Dua Belas Koma Dua Puluh
Delapan Persen). Rincian realisasi dan penyerapan anggaran belanja pegawai
Pengadilan Agama Muara Tebo tahun Anggaran 2011 dapat dilihat pada tabel 5.8.
82
Tabel 5.8
Perincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai PA.Muara Tebo
KODE URAIAN PAGU REALISASI %
SISA
ANGGARA
N
1 2 3 4 5 6
511111
511119
511121
511122
511123
511124
511125
511126
511129
511151
512211
Gaji pokok pegawai
Pembulatan gaji PNS
Tunjangan
suami/isteri
Tunjangan anak PNS
Tunjangan struktural
PNS
Tunjangan fungsional
PNS
Tunjangan PPh PNS
Tunjangan beras
PNS
Belanja Uang Makan
PNS
Uang Tunjangan
Umum PNS
Uang lembur PNS
757.490.000
20.000
56.325.000
19.339.000
14.040.000
168.480.000
36.953.000
29.390.000
121.440.000
46.596.000
2.574.000
668,546,440
18,649
50,737,364
16,603,744
18,000,000
161,255,000
24,678,528
48,084,440
99,953,000
8,395,000
2,567,000
88.26
93.25
90.08
85.86
128.2
95.71
66.78
163.6
82.31
18.02
99.73
88.943.560
1.351
5.587.636
2.735.256
(3.960.000)
7.225.000
12.274.472
(18.694.440)
21.487.000
38.201.000
7.000
Jumlah 1,252,647,000
1.098.839.165 87.72 153.870.835
83
2. Belanja Barang
Anggaran Belanja Barang Pengadilan Agama Muara Tebo sebagaimana dalam
DIPA 2011 adalah Rp. 264.444.000,- (Dua Ratus Enam Puluh Empat Juta Empat Ratus
Empat Puluh Empat Ribu Rupiah) yang telah dikelola dengan realisasi Anggaran
sebesar Rp. 263.610.000,-(Dua Ratus Enam Puluh Tiga Juta Enam Ratus Sepuluh Ribu
Rupiah) dengan persentase serapan Anggaran sebesar 99.68% (Sembilan Puluh
Sembilan Koma Enam Puluh Delapan Persen) dan sisa Anggaran sebesar Rp. 834.000
(Delapan Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah) atau 0.32% (Nol Koma Tiga Puluh Dua
Persen). Rincian realisasi dan penyerapan anggaran belanja barang Pengadilan Agama
Muara Tebo tahun Anggaran 2011 dapat dilihat pada tabel 5.9
Tabel 5.9
Perincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai PA.Muara Tebo
KODE URAIAN PAGU
PELAKSA
NAAN /
REALISAS
I
%
SISA
ANGGAR
AN
1 2 3 4 5 6
521119
521119
521119
521119
523111
523121
Pelantikan / Pengambilan Sumpah
Pengadaan pakaian dinas Pegawai
Pengadaan Pakaian/
Pramubakti/sopir/satpam
Pertemuan/jamuan tamu
Perawatan Gedung Kantor
Perawatan Kendaraan Bermotor
1.800.000
7.500.000
1.525.000
3.200.000
15.500.000
32.000.000
1.800.000
7.200.000
1.525.000
3.200.000
15.500.000
32.000.000
100
96
100
100
100
100
-
300.000
-
-
-
-
84
3. Belanja Modal
Anggaran Belanja Modal Pengadilan Agama Muara Tebo sebagaimana dalam
DIPA 2010 adalah sebesar Rp. 444.000.000,-(Empat Ratus Empat Puluh Empat Juta
Rupiah) dengan realisasi Anggaran sebesar Rp. 434.979.355,- (Empat Ratus Tiga
Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Lima Puluh
Lima Rupiah) dengan persentase serapan sebanyak 97.97% (Sembilan Puluh Tujuh
Koma Sembilan Puluh Tujuh Persen). Rincian realisasi dan penyerapan anggaran
belanja modal Pengadilan Agama Muara Tebo tahun Anggaran 2011 dapat dilihat pada
522114
523121
523121
522111
521114
521111
521111
521115
524111
524219
Roda 4
Sewa Peralatan
Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 2
Perawatan Sarana Gedung
Langganan Daya dan Jasa
Jasa Pos/Giro/Sertifikat
Oprasional Perkantoran dan Pimpinan
Jasa Keamanan dan Kebersihan
Honor yang terkait dengan oprasional satuan kerja
Belanja Perjalan Biasa
Penyusunan Program dan Rencana Kerja RKAKL
2.219.000
8.000.000
13.250.000
27.480.000
2.400.000
31.350.000
71.400.000
20.940.000
24.200.000
1.680.000
1.685.000
8.000.000
13.250.000
27.480.000
2.400.000
31.350.000
71.400.000
20.940.000
24.200.000
1.680.000
75.9
100
100
100
100
100
100
100
100
100
534.000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Jumlah 264.444.000 263.610.000 0.32 834.000
85
tabel 5.10.
Tabel 5.10
Perincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal PA. Muara Tebo.
KODE URAIAN PAGU
PELAKSAN
AAN /
REALISASI
%
SISA
ANGGAR
AN
1 2 3 4 5 6
533111
533111
533111
533111
533111
533111
Rumah Negara
Pengadaan
Meubelair
Pengadaan Alat
Pengolah Data
Pengadaan AC
Pembuatan
Perlengkapan
Sarana Gedung
Pembangunan
Prasarana dan
Sarana Gedung
196.000.000
25.000.000
22.500.000
7.000.000
7.900.000
185.600.000
192.624.000
24.750.000
22.440.000
6.974.000
7.667.000
180.524.355
98.28
99
99.73
99.63
97.05
97.27
3.376.000
250.000
60.000
26.000
233.000
5.075.645
Jumlah 444.000.000 434.979.355 97.97 9.020.645
86
5.4 Pengelolaan Adminstrasi
A. Administrasi Perkara
Dalam rangka tertib administrasi perkara dan penyelenggaraan administrasi
peradilan, Pengadilan Agama Muara Tebo telah berupaya maksimal untuk
meningkatkan pelaksanaan administrasi peradilan sesuai dengan keputusan Ketua
Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/001/SK/I/1991 tanggal 24 Januari 1991 tentang pola-
pola pembinaan dan pengendalian administrasi perkara (pola Bindalmin) yang meliputi 5
bidang:
1. Pola prosedur penyelenggaraan administrasi perkara tingkat pertama,
banding, kasasi dan peninjauan kembali (PK).
Prosedur penerimaan perkara pada Pengadilan Agama Muara Tebo telah
menerapkan Sistem Meja (Meja I, Meja II dan Meja III), dengan Surat Keputusan
Pengadilan Agama Muara Tebo tanggal 2 Januari 2011 Nomor: W5-
A9/03/Kp.04.5/I/2011. Sebagai koordinator dan pengawas sistem meja ini yaitu
Wakil Panitera. Tugas-tugas Meja I, Meja II dan Meja III secara umum yaitu sebagai
berikut:
Tugas Meja I adalah menerima gugatan, permohonan, verzet, permohonan
eksekusi dan permohonan pihak ketiga (derden verzet) permohonan banding,
kasasi dan peninjauan kembali.
87
Petugas Meja I sedang menerima gugatan pihak berperkara
Tugas Meja II yaitu mendaftarkan perkara yang masuk ke dalam buku register
induk perkara dan mencatat semua hal tentang perkara tersebut ke dalam kolom-
kolom register sesuai perjalanan perkara tersebut.
Tugas Meja III yaitu menyerahkan salinan putusan kepada yang bersangkutan
dan Kantor Urusan Agama (KUA) tempat dilangsungkan pernikahan Penggugat
dan Tergugat, menerima berkas perkara yang telah selesai diminutasi oleh
Panitera Pengganti, menyimpan berkas perkara kedalam box untuk keperluan
arsip, serta menyiapkan data, pembuatan statistik dan laporan perkara.
2. Pola Register Perkara
Pengadilan Agama Muara Tebo telah melaksanakan tertib pencatatan dalam
Buku Register Perkara yang jumlahnya sebanyak 11 jenis, yaitu:
a) Register Induk Perkara Gugatan (C1A)
b) Register Induk Perkara Permohonan Volunteer (C1B)
c) Register Permohonan Banding (C1C)
d) Register Permohonan Kasasi (C1D)
e) Register Permohonan Peninjauan Kembali (PK) C1E
f) Register Permohonan Perkara Prodeo (RIPA 8)
g) Register Akta Cerai (C6)
h) Register Pendaftaran Putusan Arbitrase Syariah (R1PA 11)
i) Buku Jurnal Keuangan Perkara Tk. Pertama (KIPA 1)
j) Buku Jurnal Keuangan Perkara Banding (KIPA 2)
k) Buku Induk Keuangan Perkara
3. Laporan Perkara
Pengadilan Agama Muara Tebo secara rutin membuat laporan perkara setiap
bulan, empat bulanan, semester dan tahunan. Laporan perkara yang dibuat yaitu:
a) Laporan Bulanan (Januari s/d Desember 2011)
Laporan Keadaan Perkara (LI-PA 1)
Laporan Keuangan Perkara (LI-PA 7)
Laporan Jenis Perkara (LI-PA 8)
88
Laporan Hasil Mediasi (LI-PA 9)
Laporan Penggunaan Formulir Akta Cerai (LI-PA 10)
Laporan Pertanggungjawaban Uang Iwadl (LI-PA 11)
Laporan Sebab-sebab Terjadinya Perceraian (LI-PA 12)
Laporan Perkara Prodeo
Laporan Sidang Keliling
Laporan Perkara Lewat 6 Bulan
Laporan Khusus Pegawai Negeri Sipil.
b) Laporan 4 (Empat) Bulanan ( April, Agustus dan Desember)
Laporan Perkara yang Dimohonkan Banding (LI-PA 2)
Laporan Perkara yang Dimohonkan Kasasi (LI-PA 3)
Laporan Perkara yang Dimohonkan Peninjauan Kembali (LI-PA 4)
Laporan Perkara yang Dimohonkan Eksekusi (LI-PA 5)
c) Laporan 6 Bulanan (Juli dan Desember)
Laporan Kegiatan Hakim (LI-PA 6)
d) Laporan Tahunan (Desember)
4. Pola Kearsipan Perkara
Kegiatan pengarsipan perkara di Pengadilan Agama Muara Tebo dilakukan setelah
perkara diminutasi dan ditata dalam box file serta disimpan pada ruang arsip.
Kegiatan dan tanggung jawab kearsipan perkara ini berada pada panmud Hukum
dan ditempatkan pada satu ruangan tertentu.
5. Keuangan Perkara
Pengelolaan keuangan perkara Pengadilan Agama Muara Tebo dari bulan Januari
sampai dengan Desember 2011 termuat sebagai berikut:
1 Saldo Akhir Desember 2010 Rp 10,692,000
2 Penerimaan Kas
Januari Rp 21,903,000
Februari Rp 19,193,000
89
Maret Rp 14,175,000
April Rp 18,374,000
Mei Rp 16,415,000
Juni Rp 14,343,000
Juli Rp 8,994,000
Agustus Rp 9,675,000
September Rp 14,113,000
Oktober Rp 17,295,000
November Rp 14,597,000
Desember Rp 22,432,000
Jumlah Penerimaan Kas 2011 Rp 191,509,000
3 Pengeluaran Kas
Biaya panggilan pihak berperkara Rp 97,160,000
Biaya pemeriksaan setempat Rp 2,910,000
Biaya pemberitahuan isi putusan Rp 22,590,000
Biaya pengiriman -
Biaya hak-hak kepaniteraan Rp 8,460,000
Redaksi Rp 1,455,000
Materai Rp 1,788,000
Pengembalian sisa panjar kepada
pihak berperkara Rp 22,374,000
Biaya proses Rp 14,100,000
Biaya sita Rp 2,490,000
90
Jumlah Pengeluaran Kas 2011 (Rp 173,327,000 )
Saldo Akhir Keuangan Perkara
Pengadilan Agama Muara Tebo Tahun 2011 Rp 28,874,000
6. Pengelolaan Uang Proses
Adapun uang proses yang diterima Pengadilan Agama Muara Tebo pada tahun
2011 adalah sebesar Rp. 14.100.000,- , ditambah dengan saldo akhir tahun 2010
sebesar Rp. 3.530.000,- . Sehingga jumlah penerimaan uang proses pada tahun
2011 adalah Rp. 17.630.000,- Sedangkan pengeluaran uang proses pada
Pengadilan Agama Muara Tebo sebesar Rp. 14.487.350,- sehingga saldo akhir
uang proses Pengadilan Agama Muara Tebo pada tahun 2011 berjumlah Rp.
3.142.650. Pengeluaran biaya proses ini dikelola oleh Tim pengelola biaya proses.
Pengelolaan biaya proses untuk Alat Tulis Kantor (ATK) perkara dilakukan sesuai
dengan kebutuhan untuk mengindari duplikasi dengan ATK yang tersedia dari DIPA.
Saldo Uang Proses 2010 Rp 3,530,000
Penerimaan Uang Proses 2011 Rp 14,100,000
Jumlah Penerimaan Uang Proses 2011 Rp 17,630,000
Pengeluaran Uang Proses 2011 Rp (14,487,350)
Saldo Akhir Uang Proses 2011 Rp 3,142,650
7. Pemanfaatan Teknologi Informasi
Sesuai dengan 7 program prioritas pembaharuan Peradilan di lingkungan
Mahkamah Agung dimana salah satu poin pentingnya yaitu Pamanfaatan Teknologi
Informasi dan Implentasi SIADPA, maka di Pengadilan Agama Muara Tebo mulai
dari penerimaan perkara sampai dengan perkara putus telah menggunakan Sistem
Informasi Administrasi Peradilan Agama (SIADPA) Plus. Tim pengelola SIADPA
91
Plus di Pengadilan Agama Muara Tebo dibentuk berdasarkan Surat Keputusan
Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo nomor: W5-A9/230/Kp.04.6 /V/2011 tanggal
31 Mei 2011.
Untuk keterbukaan informasi, Pengadilan Agama Muara Tebo telah telah
memasukkan berbagai kegiatan ke portal Pengadilan Agama Muara Tebo, sehingga
kegiatan Pengadilan Agama Muara Tebo baik kegiatan kesekretariatan, seperti
pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan jabatan, kegiatan pembangunan dan
kegiatan pelaksanan DIPA maupun kegiatan kepaniteraan, seperti kegiatan
persidangan, penundaan sidang, panggilan sidang, dan putusan serta kegiatan
yang bersifat kedinasan maupun non kedinasan, seperti PTWP, DYK, yang dapat
diakses pada situs Pengadilan Agama Muara Tebo (www.pa-muaratebo.go.id).
Disamping itu Pengadilan Agama Muara Tebo, telah mengupload Putusan
Pengadilan Agama Muara Tebo ke dalam direktori putusan Mahkamah Agung pada
situs www.mahkamahagung.go,id. Dari 296 perkara Pengadilan Agama Muara
Tebo, putusan yang telah diupload ke direktori Mahkamah Agung berjumlah 113
perkara.
8. Meja Informasi
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik, maka di Pengadilan Agama Muara Tebo telah
mengimplementasikan pelayanan publik melalui Meja Informasi pada tanggal 1
Agustus 2011 berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo
nomor W5-A9/316.a/Kp.04.3/ VIII/2011 tanggal 1 Agustus 2011. Kebutuhan meja
informasi di Pengadilan Agama Muara Tebo bertujuan untuk memudahkan pihak
berperkara mendapatkan infomasi baik tentang perkara, biaya perkara maupun
informasi tentang lembaga peradilan.
B. Administerasi Umum
Yang dimaksud dengan administrasi umum adalah sistem administrasi yang
berlaku di pengadilan yang tidak termasuk kedalam administrasi keperkaraan.
Administrasi umum di dalam dunia peradilan dikelola oleh bidang kesekretariatan yang
92
meliputi umum, kepegawaian dan keuangan.
1. Pengelolaan Administrasi Bidang Kepegawaian
Sesuai dengan tugas pokok, Urusan Kepegawaian Pengadilan Agama Muara
Tebo telah melakukan berbagai kegiatan, antara lain :
1) Penataan Arsip surat-surat yang berhubungan dengan kepegawaian.
2) Penataan file kepegawaian.
3) Pembuatan DUK, Bezetting Formasi, Daftar urut senioritas Hakim dan Panitera
Pengganti.
4) Memperbarui Struktur Organisasi Pengadilan Agama Muara Tebo
5) Membuat usulan kenaikan pangkat dan kenaikan gaji berkala.
6) Pengisian biodata pegawai untuk kelengkapan data SIMPEG Pengadilan
Agama Muara Tebo.
7) Membuat data pegawai Pengadilan Agama Muara Tebo.
2. Administrasi Umum
Sesuai dengan tugas pokok, Urusan Umum Pengadilan Agama Muara Tebo
telah melakukan berbagai kegiatan, antara lain:
1) Menertibkan dan mengadendakan surat masuk dan keluar.
2) Penyusunan rencana dan program kerja.
3) Mengelola dan membuat perencanaan kebutuhan ATK kantor bersama dengan
bagian keuangan
4) Menyiapkan bahan pelayanan adminitrasi perkantoran, pengurusan
kerumahtanggaan, perlengkapan, dokumentasi, perpustakaan dan pearsipan.
5) Melaksanakan pemeliharaan barang milik negara yang dikelola PA Muara Tebo
6) Menertibkan pendaftaran barang milik Negara ke dalam SIMAK BMN dan
memberikan nomor registerasinya serta memeliharanya dengan baik.
7) Melakukan rekonsiliasi untuk Barang Milik Negara dengan KPKNL per semester
dan membuat laporannya.
Pelaksanaan penertiban seluruh surat-surat yang masuk dan keluar diterapkan
dengan sistem arsip dinamis dalam rangka meningkatkan tertib administrasi tata
persuratan sesuai Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor
143/KMA/SK/VIII/2007. Sedangkan surat-surat berhubungan dengan kepaniteraan
93
didistribusikan dan dikelola oleh Panitera Muda Hukum. Dengan dibedakanya penangan
surat masuk dan keluar pada sekretariat dan kepanitraan, akan mempercepat proses
penanganan suatu masalah.
3. Bagian Keuangan dan Perencanaan
Sesuai dengan tugas pokok, Urusan
Keuangan Pengadilan Agama Muara Tebo telah
melakukan berbagai kegiatan, antara lain:
1. Kegiatan rutin setiap bulannya
dilaksanakan Keuangan dan Perencanaan
Pengadilan Agama Muara Tebo adalah
sebagai berikut :
a. Tanggal 01 s/d 03 setiap bulannya dilakukan kegiatan Pencairan dana cek giro di
BRI Muara Bungo, mempersiapkan semua yang berhubungan dengan
pembayaran gaji pegawai Memasukkan SPM Honor, SPM gaji bulan berikutnya,
SPM GU-UP, input sp2d aplikasi SAKPA dan rekonsiliasi SAI di KPPN Muara
Bungo
b. Setiap tanggal 04 s/d 10 setiap bulanya Pengambilan SP2D GUP, honor
Penandatanganan Berita Acara Rekonsiliasi, memasukkan SPM yang sipatnya
LS (Pengadaan dan SPPD), Pencairan dana untuk SP2D yang sudah keluar dari
KPPN di BRI Muara Bungo. Mempersiapkan berkas Laporan ke KORWIL
(Pengadilan Tinggi Jambi), Mempersiapkan tanda terima honor untuk pegawai
honor dan pengolah keuangan.
c. Tanggal 16 s/d 22 setiap bulannya Membuat daftar permintaan kekurangan gaji
(rapel)
d. Tanggal 27 s/d tanggal 31 setiap bulan berupa kegiatan Membuat daftar
permintaan gaji (amprah gaji) bulan berikutnya Mempersiapkan semua yang
berhubungan dengan pembayaran gaji pegawai ( slip gaji, potongan-potongan
gaji).
Semua kegiatan diatas disusun bertujuan untuk efisiensi waktu dan biaya,
mengingat jarak antara Kabupaten Tebo ke KPPN Muara Bungo cukup jauh yaitu + 50
Kaur Keuangan konsultasi dengan
Panitera Sekretaris
94
KM. serta merancang waktu pelaksanaan belanja barang atau pelaksanaan
pembangunan dan kegiatan pemeliharaan inventaris.
2. Kegiatan Tahunan.
a. Pada bulan Januari dilaksanakan Pembahasan DIPA dan membuat rencana
Anggaran Belanja DIPA Pengadilan Agama Muara Tebo merancang waktu
pelaksanaan belanja barang atau pelaksanaan pembangunan dan kegiatan
pemeliharaan inventaris .
b. Pada bulan Januari dan Februari Pengadilan Agama Muara Tebo melalui
program kegiatan yang disusun, menyusun perencanaan Anggaran Tahun yang
akan datang (RKA-KL 2011).
c. Rencana pembentukan panitia pengadaan, panitia pembangunan/ pemeliharaan
sarana dan prasarana kantor serta waktu pelaksanaannya.
d. Monitoring realisasi anggaran Tahun 2011 dan evaluasi terhadap masa anggaran
kegiatan pelaksanaan pada bulan Oktober dan November 2011.
e. Persiapan untuk laporan tahunan khusus bagian keuangan Pengadilan Agama
Muara Tebo.
95
Kesimpulan dan Rekomendasi
6.1 Kesimpulan
Dengan menganalisa tugas-tugas Pengadilan Agama Muara Tebo tahun 2011,
maka dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Pengadilan Agama Muara Tebo telah berupaya maksimal melaksanakan tugas dan
kewajiban sebagaimana ketentuan yang diatur dalam perundang-undangan dan
program kerja yang telah ditetapkan pada tahun 2011, meskipun masih dapat
beberapa hambatan.
2. Penggunaan anggaran yang tersedia di dala DIPA 2011 Pengadilan Agama Muara
Tebo, baik untuk belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal telah
dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku.
3. Administrasi kepaniteraan dan kesekretariatan telah dikelola sesuai dengan tata
kelola dan aturan yang berlaku.
4. Perkara yang diterima oleh Pengadilan Agama Muara Tebo tahun 2011 sebanyak
294 perkara ditambah dengan sisa perkara tahun 2010 sebanyak 43 perkara.
6.2 Rekomendasi
Untuk menghadapi berbagai permasalahan dan hambatan yang diidentifikasi
berdasarkan keadaan yang ada di Pengadilan Agama Muara Tebo dan untuk
peningkatan pelaksanaan tugas di masa yang akan datang, maka Pengadilan Agama
Muara Tebo merekomendasikan hal-hal sebagai berikut:
1. Anggaran DIPA Pengadilan Agama Muara Tebo untuk tahun yang akan datang agar
dapat ditingkatkan.
2. Mengusulkan rehab atap gedung Pengadilan Agama Muara Tebo yang bocor,
disertai faktor pendukung.
3. Mengusulkan pembangunan gedung Pengadilan Agama susuai dengan prototype
96
dari Mahkamah Agung RI.
Demikian Laporan Tahunan ini dibuat sebagai gambaran kegiatan dan program
yang telah dilaksanakan Pengadilan Agama Muara Tebo tahun 2011. Semoga apa yang
telah dilakukan di tahun 2011 dapat menjadi catatan dan dorongan untuk berusaha
keras lebih baik di tahun yang akan datang. Amin.
Muara Tebo, 30 Desember 2011
Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo
Drs. SUHAIMI
NIP.196407071994031008
PA.Mto/KEU/LAKIP/.2011 Page 97
top related