kata pengantar - kesbangpol.temanggungkab.go.id€¦ · kabupaten temanggung tahun 2019 rencana...
Post on 27-Oct-2020
9 Views
Preview:
TRANSCRIPT
1
KATA PENGANTAR
Puji Syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT,yang telah memberikan petunjuk serta memperkenankan sehingga kita dapat
menyelesaiakan Rencana Kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Temanggung Tahun 2019 Rencana kerja merupakan dokumen perencanaan PD untuk satu tahun
kedepan sebagai tindak lanjut pelaksanaan RPJMD Kabupaten yang dimulai
tahun 2014 sampai tahun 2018 Dengan memuat kebijakan,program dan kegiatan pembangunan yang
didasarkan pada kondisi,potensi,permasalahan ,kebutuhan nyata dan aspirasi
masyarakat yang tumbuh dan berkembang di Kabupaten Temanggung dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu satu tahun di
tahun 2019.
Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Rencana Kerja ini masih banyak kekurangan oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun
sangat kami harapkan demi penyempurnaan.
Akhirnya kami berharap semoga Rencana Kerja ini dapat berguna dan
bermanfaat untuk mendukung pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Temanggung.
Temanggung, 2 - Juni- 2018
KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN TEMANGGUNG
SFK.KUNTJORO,SH,MM
Pembina Tk. I/ IV/b NIP.19640716199303 1 008
iii
2
BAB I
P E N D A H U L U A N
1.1 LATAR BELAKANG
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Temanggung merupakan salah satu Lembaga
Tehnis Daerah Kabupaten Temanggung , yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah
Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah
Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 16)
mempunyai kewajiban membantu Bupati dalam pelaksanaan tugas pembangunan dan
mewujudkan Visi Kabupaten Temanggung ” Terwujudnya Temanggung sebagai daerah
Agraris, berwawasan lingkungan, memiliki masyarakat Agamis, Berbudaya dan
sejahtera dengan Pemerintahan yang bersih ” dan telah dirinci dalam Renstra Kantor
Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Temanggung Tahun 2014 –2018 yang merupakan
Program Kerja 5 ( lima ) Tahunan.
Sebagai Lembaga Tehnis Daerah, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai
Tugas Pokok ” Menyelenggarakan Kewenangan Daerah dalam Bidang Ketahanan Bangsa
dan Politik
Dalam melaksanakan Tugas Pokok tersebut Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Temanggung mempunyai 9 fungsi yaitu :
1. Perumusan kebijaksanaan teknis dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik
2. Pelaksanaan penyusunan rencana dan program dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik
3. Pelaksanaan kegiatan di bidang bina Idiologi, Wawasan Kebangsaan, Politik dan
Kewaspadaan Nasional, Ketahanan seni, budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi.
4. Pembinaan di bidang Idiologi, Wawasan Kebangsaan, Politik dan Kewaspadaan
Nasional, Ketahanan Seni, Budaya , Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi .
5. Pengawasan di bidang Bina Idiologi, Wawasan Kebangsaan, Politik dan Kewaspadaan
Nasional, Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi
6. Peningkatan kapasitas aparatur di bidang Bina idiologi, Wawasan Kebangsaan, Politik
dan Kewaspadaan Nasional, Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan
Ekonomi.
7. Monitoring, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang Bina
Idiologi, Wawasan Kebangsaan, Politik dan Kewaspadaan Nasional, Ketahanan Seni,
Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan ekonomi
8. Penyelenggaraan tugas kesekretariatan Kantor ; dan
9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3
Guna merealisasikan tercapainya tujuan dan cita –cita tersebut diatas,maka
diformamulasikan dokumen dimana didalamnya dimuat rincian kegiatan dan indikator
kinerja,tolok ukur yang lebih detail, jelas dan transparan dimana Renstra ini bersifat
fleksibel dan dapat menampung berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh dinas/instansi
sebgai bahan referensi maupun kegiatan dalam pelaksanaan tugas.
1.2 LANDASAN HUKUM
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih
dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Nasional Tahun 2005–2025;
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104.Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421 );
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan
Daerah
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja
Instansi Pemerintah;
4
16. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana
Pembangunan Nasional;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan
antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
21. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan
Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
22. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional Tahun 2010–2014;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir melalui Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelelolaan Keuangan
Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian,
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan
Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten
Temanggung;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2008 tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Bappeda, Inspektorat, dan Lembaga Teknis Daerah
Kabupaten Temanggung.
28. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Daerah;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah.
30. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2018.
5
31. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 71 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas
Pokok,Fungsi dan Tata kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten
Temanggung
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN
Renstra disusun dengan maksud untuk memberikan arah kebijakan serta pedoman
dalam penyelenggaraan Pemerintahan 5 tahun kedepan di bidang kesatuan bangsa dan
politik dalam negeri pada kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Masyarakat kabupaten
Temanggung
Tujuan Penyusunan Renstra adalah :
1. Menjabarkan visi dan misi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Temanggung
2. Menyamakan persepsi dalam proses perumusan kebijakan, perencanaan program dan
pelaksanaannya.
3. menyeleraskan perencanaan program dengan rencana penganggaran
4. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pemanfaatan sumber dana
5. Terwujudnya tolok ukur penilaian kinerja, kebijakan dan program di bidang kesatuan
bangsa dan politik dalam negeri yang terukur selama 5 ( lima ) tahun kedepan.
1.4 HUBUNGAN RENSTRA DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA
Untuk mewujudkan suatu dokumen perencanaan pembangunan sebagai satu kesatuan yang
utuh dengan sistem perencanaan pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan dalam
Undang – undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem perencanaan Pembangunan Nasional
dan Peraturan Pemerintahh Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka Rencana
Strategis Kantor Kesbangpol Kabupaten Temanggung Tahun 2014 - 2018 di susun dengan
memperhatikan dan mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD ) Kabupaten Temanggung Tahun 2014 – 2018.
1.5. SISTEMATIKA PENULISAN
Sistematika penulisan Renstra Kantor Kesbangpol Kabupaten Temanggung Tahun 2014 –
2018 terdiri dari 7 ( tujuh ) bab. Secara garis besar sebagai berikut :
Bab I. Pendahuluan
Bagian ini menguraikan latar belakang, landasan hukum penyusunan, maksud dan
tujuan, hubungan antara dokumen RPJMD dengan dokumen rencana
pembangunan daerah lainnya
Bab II. Gambaran Umum Organisasi Kantor Kesbangpol
6
Bagian ini memaparkan Tugas, Fungsi dan struktur organisasi, sumber daya,
kinerja pelayanan, Tantangan dan Peluang pengembangan Pelayanan Kantor
Kesbangpol
Bab III. Isu – isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Bagian ini memaparkan Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pelayanan Kantor Kesbangpol, Telaah Visi, Misi, dan Program Bupati
Temanggung, Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Penentuan Isu-isu
Strategis.
Bab IV. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
Bagian ini menjelaskan Visi dan Misi Kantor Kesbangpol tahun 2014 - 2018
yang merupakan penjabaran visi dan misi kepala daerah terpilih. Pada bagian ini
juga diuraikan tujuan dan sasaran jangka panjang menengah Kantor Kesbangpol,
strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta kebijakan dari
setiap strategi terpilih.
Bab V. Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan
Pendanaan Indikatif
Bagian ini memaparkan Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja dan
Kelompok Sasaran Kantor Kesbangpol Kabupaten Temanggung Tahun 2014 -
2018. Pada bagian ini, disajikan pula pencapaian target indikator kinerja program
pada akhir periode perencanaan yang dibandingkan dengan pencapaian indikator
kinerja pada awal periode perencanaan beserta kebutuhan pendanaannya.
Bab VI. Indikator Kinerja
Bagian ini menguraikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi
dan misi Kantor Kesbangpol pada akhir periode masa jabatan Kepala Daerah
terpilih, dengan menggambarkan akumulasi pencapaian indikator outcome
program pembangunan daerah atau indikator capaian yang bersifat mandiri
sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat
dicapai
Bab VII. Penutup
Bagian ini menjelaskan dengan singkat definisi, fungsi, dan peran dari dokumen
Renstra yang telah ditetapkan
7
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN KESBANGPOL
2.1 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi
Sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Bupati Temanggung, Nomor 71 Tahun
2011 tentang Tugas Pokok fungsi dan tata kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Temanggung adalah melaksanakan urusan pemerintahan daerah dalam bidang
kesatuan bangsa dan politik dalam negeri. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Kantor
Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Temanggung mempunyai susunan organisasi
sebagai berikut :
1. Kepala
2. Sub Bagian Tata Usaha
3. Seksi Bina idiologi dan Wawasan Kebangsaan
4. Seksi Politik dan Kewaspadaan Nasional
5. Seksi Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi
Tugas pokok dan fungsi Kantor Kesbangpol dapat dijabarkan sebagai berikut :
1. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
a. Tugas Pokok
Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas pokok membantu Bupati
dalam Bidang Kesatuan Bangsa dan politik
b. Fungsi
1) Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik
2) Pelaksaaan penyusunan rencana dan program di bidang Kesatuan Bangsa dan
Politik
3) Pelaksanaan Kegiatan di bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Politik dan
Kewaspadaan Nasional dan Ketahanan Seni, Budaya, Agama Kemasyarakatan
dan Ekonomi
4) Pembinaan di Bindang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Politik dan
Kewaspadaan Nasional dan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan
Ekonomi
5) Pengawasan di Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Politik dan
Kewaspadaan Nasional dan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan
Ekonomi
6) Peningkatan kapasitas Aparatur di Bidang Bina Ideologi, Wawassan
Kebangsaan, Politik, Kewaspadaan Nasional dan Seni Budaya, Agama,
Kemasyarakatan dan Ekonomi
7) Monitoring, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di Bidang
Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Politik, Kewaspadaan Nasional dan Seni
Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi
8) Penyelenggaraan tugas keseketariatan Kantor dan pelaksanaan tugas lain di
berikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya
8
2. Kepala Subbagian Tata Usaha
a. Tugas Pokok
Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pelayanan
administrasi umum dan kepegawaian serta administrasi keuangan
b. Fungsi
1) Pengelolaan urusan perencanaan dan pelaporan bidang ketatausahaan.
2) Pengordinasian penyusunan,pengelolaan dan pelayanan data
3) Pengordinasian perencanaan,evaluasi dan pelaporan progran/kegiatan.
4) Pengelolaan urusan keuangan.
5) Pengelolaan urusan umum dan kepegawaian dan.
6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor.
3. Kepala Seksi Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan
i. Tugas Pokok
Melaksanakan tugas dibidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan.
ii.Fungsi
1. Koordinasi perencaan, penyenggaraan dan fasilitasi di bidang penguatan
wawasan Kebangsaan
2. Koordinasi, perencanaan, penyelenggraan dan mensosialisasikan penguatan
Ideologi Pancasila dan amandemen UUD 1945
3. Kooordinasi, perencanaan, penyelenggaraan kajian ilmiah melalui seminar,
penataran, talk show, dialog interaktif, sarasehan, di bidang bina ideologi dan
Wawasan Kebangsaan dan mensosialisasikan 4 ( empat ) Pilar Kebangsaan (
Bhinneka Tunggal Ika )
4. Koordinasi, fasilitasi di bidang Bina Idelogi dan Wawasan Kebangsaan.
Pendidikan, Bela Negara, Nilai-nilai sejarah Kebangsaan dan penghargaan
Kebangsaan
5. Pengumpulan, pengawasan, analisa data dan evaluasi hasil pendataan
terhadap perkembangan Ideologi di Masyarakat dan penyelenggaraan Bina
Ideologi dan Wawasan Kebangsaan di jajaran Pemerintahan dan Masyarakat
6. Pengawasan penyelenggaraan Pemerintah di Bidang Idelogi dan Wawasan
Kebangsaan
7. Fasilitasi dan peningkatan kapsitas Aparatur Kesatuan Bangsa dan Politik
8. Koordinasi, perencanaan, sosialisasi dan evaluasi penyelenggaraan
Pemerintah di bidang Ideologi Negara
9. Koordinasi, fasilitasi, bimbingan, super visi dan konsultasi, perencanaan,
pemantauan, pengembangan serta evaluasi di bidang ketahanan Ideologi
Negara dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor
9
4. Kepala Seksi Politik dan Kewaspadaan Nasional
a. Tugas Pokok
Melaksanakan tugas di Bidang Politik dan Kewaspadaan Nasional
b. Fungsi
1) Koordinasi penetapan kebijakan teknis di bidang sistem dan implementasi,
budaya, politik dan pendidikan politik/sosialisasi Undan-undang di bidang
Politik dan elemen Masyarakat ( Parpol, Ormas, LSM, OKP, Organisasi
Nirlaba lainnya, Pelajar/Mahasiswa, Toga, Toma dan Masyarakat )
2) Koornidasi, perencanaan, penelitian, konsultasi, pemantauan/pengawasan
penyelenggaraan Pemerintah di bidang dan upaya mewujudkan stabilitas
Daerah, pemantauan penyelenggaran Pemilu/Pemilukada.
3) Memfasilitasi penguatan antar lembaga-lembaga politik, Pemerintah bagi
Masyarakat ( Eksekutif, Legislatif dan Elemen Masyarakat )
4) Fasilitasi, Verifikasi Ormas, LSM, OKP dan Partai Politik di Bidang
Pemberdayaan Politik, bantuan keuangan Partai Politik dan pendirian serta
legalitas Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat.
5) Koordinasi, konsultasi, evaluasi, pengawasan penyelenggaraan
pengawasan dini dan penanganan Orang Asing, Lembaga Asing dan kerja
sama instansi terkait.
6) Fasilitasi dan penyelenggaraan kajian ilmiah dan analisa data kehidupan
situasi Daerah dan Demokrasi ( rekomendasi, seminar, talk show, diskusi
panel, sarasehan dll )
7) Koordinasi fasilitasi dan Pemberdayaan Intelijen Daerah dalam
memaksimalkan peran dan fungsinya dalam pengolahan, pengumpulan
data dan analisa data situasi Sosial Politik Daerah.
8) Koordinasi, perencanaan, evaluasi dan menyelenggarakan
pembekalan/penaratan terhadap Aparatur Pemerintah terkait di bidang
Politik dan Kewaspadaan Nasional.
9) Memaksimalkan Lembaga Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat / FKDM
di Daerah.
10) Menyelenggarakan orientasi kewaspadaan dini bagi Aparatur Pemerintah (
tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa )
11) Koordinasi dan fasilitasi penanganan konflik di bidang Sosial
Kemasyarakatan dan pematauan gerakan-gerakan sosial politik,
demontrasi atau gejolak sosial politik.
12) Koordinasi dan verifikasi penerbitan surat ijin penelitian / survey bagi
Lembaga / Instansi baik dalam maupun luar negeri, Mahasiswa /
Akademisi, LSM maupun dari pihak swasta dan antisipasi hasil penelitian.
10
13) Koordinasi, konsultasi pengawasan terhadap simbol-simbol kenegaraan ke
Instansi Pemerintah maupun Non Pemerintah dan Masyarakat.
14) Koordinasi, konsultasi dan pelaporan terkait di Bidang Politik dan
Kewaspadaan Nasional
15) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor.
5. Seksi Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi
a. Tugas Pokok
Melaksanakan tugas di Bidang Seni, Budaya, Agama, Kemsyarakatan dan
Ekonomi.
b. Fungsi
1) Koordinasi, perencanaan, penetapan kebijakan teknis di Bidang Seni,
Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi Daerah.
2) Fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan di Bidang Ketahanan Seni, Budaya,
Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi ( FPBI, FKUB dan lain-lain )
3) Pengawasan penyelenggaraan Pemerintah di Bidang Ketahanan Seni,
Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi.
4) Kajian Ilmiah, penelitian dan analisa data terkait di Bidang Ketahanan
Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi.
5) Pemantauan dampak perkembangan Ekonomi Mikro maupun dalam Skala
Mikro di daerah terhadap kehidupan Masyarakat.
6) Koordinasi, perencanaan, pembinaan dan inventarisasi perkembangan
Agama dan Aliran / Sekte / Faham Kepercayaan terhadap Tuhan Yang
Maha Esa.
7) Kajian Ilmiah, seminar, sarasehan terkait Akulturasi Seni, Budaya dan
Pemeberdayaan Bidang Ketahanan Bangsa, di Bidang Seni, Budaya,
Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi.
8) Koordinasi, perencanaan, penyelenggaraan dan evaluasi peningkatan
toleransi antar dan inter umat beragama dan Pemerintah Daerah pada
Elemen Masyarakat.
9) Sosialisasi Perundang-undangan / Peraturan-peraturan di Bidang Seni,
Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi.
10) Pemberdayaan, fasilitasi dan peningkatan kapasitas Aparatur Kesatuan
Bangsa dan Politik.
11) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor.
11
Untuk lebih jelasnya susunan organisasi Kantor Kesbangpol dapat dilihat pada bagan
struktur Organisasi sebagai berikut :
Gambar 2.1
Struktur Organisasi dan Tatalaksana Kantor Kesbangpol
2.2 Sumber Daya Kantor Kesbangpol
Sumber daya Kantor Kesbangpol Kabupaten Temanggung dalam penyelenggaraan tugas dan
fungsi Kantor Kesbangpol meliputi data sumber daya manusia dan aset barang / gedung
yang dimiliki Kantor Kesbangpol Kabupaten Temanggung.
2.2.1 Sumber Daya Manusia
Jumlah kepegawaian/SDM Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik sebanyak 16
orang dengan perincian :
KASUBAG TU
Kasi Politik dan
Kewaspadaan Nasional
Kasi Bina Ideologi dan
Wawasan Kebangsaan
Kasi Ketahanan Seni, Budaya, Agama,
Kemasyarakatan dan Ekonomi
KEPALA
12
Tabel 2.1
Kondisi Sumber daya manusia Kantor Kesbangpol Kabupaten Temanggung
NO URAIAN GENDER JUMLAH PEGAWAI %
1 2 L P 3 4
Kondisi pegawai
berdasarkan:
1 Kualisasi Pendidikan
a SD 2 2 12,5
b SMP 1 1 2 12,5
c SMA 6 3 9 56,25
d Sarjana Muda (D-III) - -
e S-1 dan D-IV 1 1 2 12,5
f S-2 1 1 6,25
Jumlah 16 100
2 Pangkat/Golongan Ruang
a Gol I 2 1 3 18,75
b Gol II 4 1 5 31,25
c Gol III 4 3 7 43,75
d Gol IV 1 1 6,25
Jumlah 16 100
3 Jabatan
a Eselon II - -
b Eselon III 1 1 13
c Eselon IV 3 1 4 25
d Eselon V - - - 0
e Jabatan Fungsional - - - 3
f Jabatan Fungsional
Umum
7 4 11 57
Jumlah 16 100
JUMLAH 11 5 16
Sumber : Kantor Kesbangpol Kabupaten Temanggung Tahun 2014
Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Kantor Kesbangpol belum didukung dengan
Kuantitas SDM yang memadai ( sejumlah 16 orang )untuk dapat melaksanakan tugas pokok dan
fungsi secara optimal
13
2.2. Sumber Daya Selain Manusia
Berikut ini tabel sumber daya selain manusia di Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Tabel 2.2
Sarana dan prasarana yang dimiliki
NO JENIS SARPRAS JUMLAH SATUAN KETERANGAN
1 2 3 4 5
a. Tanah 1 Bidang Baik
b. Gedung
Bangunan gedung permanen 1 Gedung Baik
Tempat ibadah 1 Gedung
Baik
Pos Jaga 1 Gedung
Baik
garasi pol
2 Gedung Baik
Pagar keliling
2 Gedung Baik
Rumah Negara permanen Gol
II tipe A 1 Gedung Baik
Jumlah 8
c.
Alat alat angkutan
Station Wagon 2 Buah Baik
Sepeda motor
4 Buah Baik
Jumlah 6
d. Alat alat perkantoran
Personal computer 5 Buah Baik
Printer 6 Buah Baik
Jumlah 11
Sumber Kantor Kesbangpol Kabupaten Temanggung Tahun 2014
14
2.3 KINERJA PELAYANAN KANTOR KESBANGPOL
2.3.1 Capaian Kinerja Kantor Kesbangpol Tahun 2009 – 2013
Capaian kinerja pelayanan Kantor Kesbangpol Kabupaten Temangggung berdasarkan rencana strategi Kantor Kesbangpol tahun 2009 – 2013 dan
RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2009 – 2013 dengan indikator sesuai urusan yang menjadi tugas dan fungsi Kantor Kesbangpol sebagaimana
tercantum dalam tabel dibawah ini :
Tabel 2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kantor. Kesbangpol Kabupaten Temanggung Tahun 2009 - 2013
No Indikator kinerja sesuai tugas dan Fungsi
SKPD
Target Renstra SKPD Tahun ke - Realisasi Capaian Tahun ke - Rasio Capaian pada Tahun ke -
1
2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Frekuensi kegiatan sosialisasi tentang
wawasan kebangsaan
3 kgt 3 kgt 4 kgt 3 desa 3 desa 3 desa 3 desa 3 desa 3 desa 3desa 100% 100
%
75% 100% 10
0%
Terciptany komunikasi antar umat beragama 16 kgt 16 kgt 16 kgt 100 org 100 org 16 kgt 16 kgt 16 kgt 100
org
100
org
100% 100
%
100
%
100% 10
0%
Terciptanya kebersamaan antar etnis dengan
pribumi
7 kgt 7 kgt 7 kgt 1desa 1desa 7 kgt 7 kgt 7 kgt 1 desa 1desa 100% 100
%
100
%
100% 10
0%
Terlaksananya peran dan fungsi lembaga /
organisasi partai politik melalui penyaluran
banpol yang memperkokoh kursi di DPRD (
10
parpol
10
parpol
10
parpol
10
parpol
10
parpol
10
parpol
10
parpol
10
parpol
10
parpol
10
Parp
ol
100% 100
%
100
%
100% 10
0%
15
parpol )
Terwujudnya hubungan komunikasi antara
Muspida dengan Ormas, OKP, LSM dan
tokoh masyarakat
175 org 175org 175org 175org 175org 175
org
175or
g
175or
g
175or
g
175o
rg
100% 100
%
100
%
100% 10
0%
Meningkatnya jumlah partisipasi
masyarakat dalam setiap kejadian politik di
kabupaten Temanggung
85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 100% 100
%
100
%
100% 10
0%
Meningkatnya fungsi kominda dalam rangka
mencari dan mengolah / menganalisis data
situasi daerah sebagai masukan kepada
Bupati dalam mengambil suatu kebijakan
12 bln 12 bln 12 bln 80 org 80 org 12 bln 12 bln 12 bln 80 org 80
org
100% 100
%
100
%
100% 10
0%
Frekuensi ungkap kasus kejahatan narkotika 80 % 80 % 80 % 10
kasus
10
kasus
80 % 80 % 80 % 10
kasus
10
kasus
100% 100
%
100
%
100% 10
0%
Dari tabel diatas diketahui keberhasilan hampir semua indikator tercapai sampai pada tahun 2013, hal ini dipengaruhi oleh keberhasilan Kantor
Kesbangpol dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berpolitik, berwawasan kebangsaan dan mengamankan situasi daerah. Sedangkan satu
indikator yang kurang memenuhi (Sosialisasi Wawasan Kebangsaan ) dikarenakan berkurangnya jumlah yang memasuki usia pensiun dan tidak adanya
penambahan jumlah tenaga tehnis lapangan maupun tenaga administrasi.
16
2.3.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Kantor Kesbangpol Tahun 2009 – 2013
Analisis pengelolaan pendanaan pelayanan Kantor Kesbangpol melalui pelaksanaan renstra Kantor Kesbangpol tahun 2009-2013 untuk
mengindentifikasi potensi dan permasalahan khusus pada aspek pendanaan pelayanan Kantor Kesbangpol Kabupaten Temanggung sebagaimana
tersebut pada tabel 2.2
Tabel 2.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Kantor Kesbangpol Kabupaten Temanggung Tahun 2009 - 2013
Dari tabel diatas terlihat rasio antara realisasi dan anggaran dari tahun 2009 – 2013 terlihat cukup stabil hal ini dikarenakan adanya efisiensi
anggaran di Kantor Kesbangpol Kabupaten Temanggung
Uraian Anggaran pada tahun ke – Realisasi anggaran pada tahun ke Rasio antara realisasi dan anggaran tahun
ke-
Rata – rata
pertumbuhan
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 anggara
n
realisas
i
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)
Anggaran Kantor
Kesbangpol
1.517.023.
000
1.256.140.
100
1.183.592.
536
1.226.346
.550
1.407.41
2.707
1.129.1
23.438
1.106.2
86.542
990.829
.522
1.330.3
02.336
90 93 81 95 4% 90
17
2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN KANTOR
KESBANGPOL.
Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Kantor Kesbangpol tahun 2014 – 2018
sebagai berikut :
A.Tantangan
1. Menurunnya pemahaman penghayatan dan pengamalan nilai Pancasila sebagai idiologi
dan dasar negara,semakin jauh dari kehidupan berbangsa dan bernegara .
2. Munculnya seni budaya asing yang membuat masyarakat lambat laun meninggalkan seni
budaya tradisional asli Indonesia.
3. Masih dikendalikannya perekonomian rakyat oleh kelompok tertentu sehingga
masyarakat sangat tertekan dengan aturan –aturan yang diberikan.
4. Menjelang persiapan proses demokrasi, yaitu pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif
dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung pada Tahun 2014
memberikan sinyal kepada masyarakat untuk saling mencari calon Pemimpin yang
sesuai dengan harapannya.
5. Perlunya diantisipasi dampak dari adanya pelaksanaan Pilpres dan Pilwapres secara
langsung pada Tahun 2014.
6. Berkembangnya kepentingan politik yang dilakukan Partai Politik dalam merespon PP
Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik maupun calon Kepala Daerah.
7. Adanya warga Negara asing yang masuk wilayah Kabupaten Temanggung tanpa
identitas yang jelas, baik berkedok sebagai pekerja di sebuah perusahaan maupun
wiraswasta.
8. Dinamika Ipoleksosbud hankam ada iskalasi yg terus terjadi perubahan situasi dan
9. Kondisi termasuk keberadaan masyarakatnya maka perlu ada cipta kondisi stabilitas
daerah dan antisipasi konflik serta pentingnya kewaspadaan dini dimasyarakat .
10. Terus bermunculan gerakan sosial maupun ormas dan lsm baru yg perlu diberikan
pembinaan dan monitoring agar tidak meresahkan masyarakat maupun instansi
pemerintah dan paham hak dan tanggung jawabnya .
11. Pragmatisme politik masyarakat perlu dikikis sehingga tidak melanggengkan transaksi
politik .maka perlu pendidikan politik .dan kedewasaan berdemokrasi .
12. Keberadaan peran dan fungsi Partai politik perlu difasilitasi agar berfungsi sebagaimana
mestinya .
13. Konflik dan gesekan masyarakat akibat sengketa pertanahan, kepentingan kelompok
/individu /golongan keagamaan ,ekonomi dan masalah lainnya bahkan tumbuhnya
gerakan radikalisme ,aliran,sekte-sekte di masyarakat masih dimungkinkan akan timbul .
sehingga perlu analisa ,monitoring situasi dan kondisi serta identifikasi peta konflik.
14. Tantangan intern Kesbangpol adalah kurangnya staf/personil dan pentingnya segera ada
Kepala Kantor definitif.
18
B. Peluang.
1.Komitmen pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten dalam upaya menjaga
stabilitas daerah serta mengembangkan semangat Kebangsaan/Nasionalisme
2.Adanya regulasi tentang Revitalisasi Nili-nilai Pancasila maupun pengawasan orang
asing.
3.Adanya peran masyarakat dalam meningkatkan kewaspadaan dini terhadap kemungkinan
munculnya gangguan Kamtibmas.
4. Menjalin silaturahmi antar tokoh umat beragama sehingga kerukunan hidup beragama
terjaga.
5. Membentuk tim pemantau ekonomi yang handal sehingga para pelaku ekonomi ada
keberpihakan pada ekonomi kerakyatan.
6. Sudah ada regulasi /aturan yang menjadi pedoman dalam melaksanakan kegiatan –
kegiatan Kesbangpol .
7. Sudah ada dukungan anggaran Th 2015 meski masih jauh dari harapan dan kebutuhan
realitas dilapangan.
8. Dukungan sebagian tokoh masyarakat/politik/agama termasuk pemerintah pentingnya
mewujudkan Stabilitas Daerah/kondusifisme daerah.
9. Thn 2015 sudah bukan tahun politik sehingga diharapkan dapat memperlancar semua
kegiatan dilapangan.
19
BAB III
ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
3.1. Indentifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kantor
Kesbangpol
Permasalahan umum yang dihadapi oleh Kantor Kesbangpol antara lain :
Tabel 3.1
Identifikasi Permasalahan Kantor Kesbangpol
Kabupaten Temanggung
Aspek kajian Capaian /
kondisi saat
ini
Standar yang
digunakan
Faktor yang mempengaruhi Permasalahan
pelayanan SKPD Internal (
kewenangan
SKPD )
Eksternal (
diluar
kewenangan
SKPD )
Terselenggar
anya
Pembinaan
FPBI
Terbantunya
warga RTM
di desa
Tercapainya
kebersamaan
antara warga
etnis dan
pribumi
Terbatasnya
anggaran
yang tertsedia
Kurang
pedulinya
warga yang
mampu
terhadap
masyarakat
yang kurang
mampu
Masih banyaknya
warga kita yang kurang
mampu
Terlaksanany
a pembinaan
Wawasan
Kebangsaan
kepada
masyarakat
Masih
perlunya
peningkatan
kesadaran
berbangsa,ber
negara dan
rasa
nasionalisme
Terlaksananya
penyuluhan
Wasbang di 10
desa setiap
tahun
Kurangtnya
tenaga
penceramah
Rendahnya
semangat
masyarakat
untuk
meningkatkan
pengetahuan
tentang
Wasbang dan
Nasioanalisme
Kualitas SDM masih
rendah
Terlaksanany
a
pembekalan
masyarakat
Masih
rendahnya
pengetahuan
masyarakt
Terlksannya
pembekalan
masyarakat di
5 desa setiap
Kurangnya
tenaga
penceramah
Kurangnya
kepedulian
masyarakat
dalam upaya
Kurangnya tenaga
penyuluh
20
tentang isu
menonjol
yang dapat
meresahkan
tentang
kerawana di
bidng
IPOLEKSOS
BUD
tahun cegah dini
untuk
kemungkinan
munculnya
keresahan
masyarakat
Terlaksanany
a pembinaan
dan
pengawasan
orang asing
Masih sering
ditemukan
keberadaan
orang asing
di.Wil.Tmg
yang tdk
memenuhi
kewajibn
sesuai dengan
ketentuan
yang ada
Terpntaunya
kegiatan orang
asing di.Wil.
Tmg
Terbatasnya
anggaran
untuk
menjakau
keberadaan
orang asing
di Wil .Tmg
Pengguna
tenaga
asing/org
asing kurang
memhami
peraturan yang
ada
Terbatasnya anggaran
Terlaksanany
a sosialisasi
dan
pembentukan
FKUB
Sebagian
masy.masih
kurang
memahami
pentingnya
kerukunan
umat
beragama
Terlaksananya
surat keputusan
bersama 3
Menteri
Terbatasnya
anggaran
yang tersedia
Kurangnya
perhatian para
tokoh agama
untuk
memberikan
arahan pada
penganutnya
Masih rendahnya SDM
Terlaksanany
a Kgt
Pendidikan
UU di bidang
Politik,Tata
pemerintahan
dan Etika
berbangsa
dan
bernegara.
Terlaksanany
a kgt
Komonitas
Wawasan
dibidang
Regulasi di
bidang politik
,Tata
Pemerintahan
,hak dan
kewajiban
sebagai warga
negra di
masyarakat
masih kurang
optimal .
Dinamika
Ipoleksosbud
hankam di
Terlaksananya
Sosialisasi UU
dibid.Politik
dan Tata
Pemerintahan
dan masalalah
Etika
berbangsa dan
Bernegara. 2
kali kgt
Terlaksananya
kegitan
Rapat/kajian ,
Kurangnya
StafTeknis/
Administrasi
.
Terbatasnya
personil yg
pernah ikut
Instansi
/lembaga lain /
KPUD
pembinaan
Dikpol
dominan teknis
pemilu saja
.dan
Masyarakat
dilanda
prakmatisme
politik.
Terbatasnya
peralatan
dijjajaran
Kurangnya Tenaga
pengajar yg mumpuni .
Kurangnya Sarpras
dilapangan .
21
Inteljen
Daerah
(Kominda)
Terlaksanany
a Monitoring
dan Evaluasi
terhadap
dinamika
Ormas dan
LSM
Terlaksanany
a
Monitoring,E
valuasi
Pelaporan
Pembinaan
/fasilitator
Bantuan
Keuangan
Partai Politik
dan ormas
lainnya
Temanggung
masih banyak
potensi
kerawanan
sosial dan
rawan konflik
kepentingan
.yg mengarah
pada
instsabilitas
daerah .
Banyak lahir
ormas,lsm
,yayasan baru
yang
keberadaanny
a kadang
meresahkan
masyarakat
/instansi
pemerintah
daerah
Terbitnya
undang-
undang
/peraturan
baru dibidang
politik
/mekanisme
pencairan
Banpol dan
ada 10 parpol
yg
mempunyai
kursi di
DPRD hasil
Pemilu 2014 .
monitoring,kun
jungan cipta
kondisi
stabilitas
daerah ,
pembuatan
peta rawan
konflik
,pengamanan
pejabat Negara
,pengolahan
data situasi
daerah 20
kecamatan
Terlaksananya
kgt
Monitoring,eva
luasi dan
pembinaan
ormas/lsm/yay
asan 15 kali
kgt
Terlaksananya
pembekalan /
sosialisasi UU
Politik
/peraturan
terkait
mekanisme
Banpol .dan
verifikasi 10
Parpol
diklat Inteljen
daerah
Terbatasnya
personil yg
menangani
ormas,lsm.
Kurangnya
personil dan
sulitnya
koordinatif
tim Verifikasi
Banpol antar
instansi
terkait
Komonitas
Inteljen
Daerah
.(TNI,POLRI,
Kejaksaan
Negeri )
Banyak
pengurus
ormas lsm
yang kurang
memahami uu
/peraturan
Ormas dan
tidak sedikit
melanggar
etika /fungsi
organisasi
Masih ada
pengurus
Parpol yang
kurang
memahami
aturan main
terkait
penggunaan
Banpol dan
peng SPJ-
annya.
Lamanya
Pemeriksaan
BPK RI
Perwakilan
Jateng .
Kurangnya anggaran
verifikasi penerbitan
legalitas Ormas/LSm .
Tercapainya
peningkatan
toleransi dan
kerukunan
umat
beragama
Terpantaunya
penyelenggara
an
pemerinthan
di bidang
seni,budaya,a
gama,kemasy
arkatan dan
ekonomi
Tercapainya
monitoring dan
evaluasi
kegiatan seni
,budaya,agama
dan ekonomi
masyarakat
Terbatasnya
personil dan
anggaran
Kurang
koordinasinya
tokoh
agama,seni dan
masyarakat
Terbatasnya sarana dan
prasarana
Terlaksanany
a pembinaan
dan
Termonitorny
a kegitan
penghayat
Terlaksananya
peraturan
bersama
Kurangnya
tenaga
penceramah
Kurangnya
SDM Pengurus
dan anggota
Terbatasnya personil
monitor
22
pengawasan
terhadap
penghayat
aliran
kepercayaan
terhadap
Tuhan Yang
Maha Esa
aliran
kepercayaan
terhadap
Tu8han YME
Menteri Dalam
Negeri
Kebudayaan
dan Pariwisata
N0.43 tahun
2009 dan No
41 tahun 2009
dan anggaran
Penanaman
Nilai-nilai
Pancasila
kepada
masyarakat
Kurangtnya
penghayat dan
pengamalan
nilai-nilai
Pancasila
dalam
kehidupan
berbangsa dan
bernegara
Terlaksananya
pemasyarakata
n nilai-nilai
Pancasila di 20
Ds/Kec.setiap
tahun
Kurangnya
tenaga
penceramah
Menurunnya
penghayat dan
pengamalan
nilai-nilai
Pancasila oleh
masyarakat.
Kurangnya tenaga
penceramah
Verifikasi
proposal ijin
riset/penelitia
n bagi
mahasiswa/le
mbaga
- Terlaksananya
kegiatan
verifikiasi
proposal dan
terpantaunya
kegiatan
penelitian/riset
bagi
mahasiswa/lem
baga.
- - -
23
3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Terpilih
KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2014 - 2018
VISI
“TERWUJUDNYA TEMANGGUNG SEBAGAI DAERAH AGRARIS BERWAWASAN
LINGKUNGAN, MEMILIKI MASYARAKAT AGAMIS, BERBUDAYA, DAN
SEJAHTERA
DENGAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH”
Daerah agraris berwawasan lingkungan merupakan sebuah kondisi daerah yang ingin
diwujudkan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yaitu suatu kondisi
daerah yang secara ekonomi bertumpu pada sector pertanian sebagai penggerak utama
perekonomian daerah dan tumpuan kehidupan masyarakat.Sebagai sector penggerak
perekonomian daerah maka pengembangan sector pertanian tetap dengan memperhatikan
peningkatan kualitas lingkungan hidup.
Masyarakat Agamis merupakan sebuah kondisi masyarakat yang ingin diwujudkan dalam
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, yaitu suatu kondisi dimana selain
terpenuhinya kebutuhan jasmani masyarakat Kabupaten Temanggung, namun juga
terpenuhinya kebutuhan rohani yang ditandai dengan sikap dan akhlak mulia yang sesuai
dengan pemahaman, penghayatan, pengamalan ajaran agama, dan didukung dengan
kebebasan menjalankan ajaran agama, serta toleransi antar pemeluk agama dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sehingga diharapkan seluruh proses pembangunan
yang dilaksanakan di Kabupaten Temanggung selalu tidak meninggalkan norma-norma
agama.
Berbudaya merupakan sebuah kondisi yang ingin diwujudkan dalam penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan, yaitu suatu kondisi masyarakat yang memiliki budaya sehat,
budaya peduli pendidikan, budaya kebersihan lingkungan khususnya tempat tinggal dan
lingkungan perumahan, dan budaya peduli atas lingkungan sosial kemasyarakatan dan
kebudayaan yang berkembang di lingkungan sekitarnya.
Sejahtera merupakan sebuah kondisi yang ingin diwujudkan dalam penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan, yaitu suatu kondisi masyarakat dimana seluruh individu
masyarakat dapat mencukupi kebutuhan lahiriah dan batiniah yang ditandai dengan
meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat karena terpenuhinya kebutuhan
ekonomi, sosial, dan religius. Sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan
daerah yang berkelanjutan.
24
Pemerintahan yang bersih merupakan sebuah kondisi yang ingin diwujudkan dalam
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, yaitu suatu kondisi pelaksanaan
pemerintahan yang bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme sesuai dengan arah pelaksanaan
reformasi birokrasi sehingga terwujud pemerintahan yang bersih di semua aspek pelaksanaan
pemerintahan.
Untuk mewujudkan Visi Daerah Kabupaten Temanggung di atas, pelaksanaan pemerintahan
dan pembangunan dilakukan dalam 6 ( enam ) Misi Daerah yaitu: Mewujudkan Pertanian
modern yang berwawasan lingkungan;
1. Mewujudkan masyarakat pedesaan dan perkotaan ,berbudaya dan sejahtera
2. Mewujudkan infrastruktur permukimn perdesaan dan perkotaan yang layak dan
berwawasan lingkungan
3. Mewujudkan pendidikan yang berkwalitas tanta meningggalkan kearifan lokal
4. Mewujudkan budaya sehat dan aksesbilitas kesehatan masyarakat
5. Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Transparan, Tidak KKN, dan Berorientasi pada
Pelayanan Publik.
Untuk mewujudkan Visi dan Misi Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana tersebut di
atas, maka pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di Tahun 2014 - 2018 harus
memiliki langkah, gerak, arah, semangat, dan dinamika yang sama.
Disamping hal tersebut, pelaksanaan pembangunan juga memperhatikan prinsip
pembangunan berkelanjutan yang terdiri dari: keterkaitan, keseimbangan, dan keadilan.
Keterkaitan diartikan sebagai keterkaitan antar wilayah, antar sector, antar tingkat
pemerintahan, dan antar pemangku kepentingan pembangunan. Keseimbangan diartikan
sebagai keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. Keadilan
diartikan sebagai keadilan antar kelompok masyarakat dan generasi.
Untuk menyatukan langkah, gerak, arah, semangat, dan dinamika para pemangku kepentingan
pembangunan tersebut maka Pemerintah Kabupaten Temanggung menetapkan sebuah tekad
pembangunan yang dituangkan dalam sebuah Motto yaitu:
“BERSAMA MEMBANGUN TEMANGGUNG”
Sebuah tekad yang mengandung pemahaman bahwa pembangunan daerah merupakan
tanggung-jawab bersama seluruh pemangku kepentingan pembangunan di Kabupaten
Temanggung.
Menelaah visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah ditujukan untuk
memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama lima tahun mendatang dan
untuk mengidentifikasi faktor – faktor penghambat dan pendorong pelayanan Kantor
Kesbangpol Kabupaten Temanggung yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi
kepala daerah dan wakil kepala daerah. Telaahan sebagaimana dimaksud tercantum dalam
tabel berikut :
25
Tabel 3.2
Faktor penghambat dan pendorong pelayanan Kantor Kesbangpol Terhadap pencapaian Visi,
Misi dan Program Kepala Daerah
Visi : TERWUJUDNYA TEMANGGUNG SEBAGAI DAERAH AGRARIS BERWAWASAN
LINGKUNGAN, MEMILIKI MASYARAKAT AGAMIS, BERBUDAYA, DAN SEJAHTERA DENGAN
PEMERINTAHAN YANG BERSIH
NO
Misi dan Program KDH dan
Wakil KDH terpilih
Permasalahan pelayanan
SKPD
Faktor
Penghambat Pendorong
1 Misi 2 : Mewujudkan Masyarakat
Perdesaan dan Perkotaan yang
Agamis, Berbudaya, dan
Sejahtera
A Program Pengembangan
Wawasan Kebangsaan
Terbatasnya tenaga
penceramah
Rendahnya
semangat
masyarakat
untuk
meningkatkan
pengetahuan
tentang
Wasbang dan
Nasionalisme
Komitmen pemerintah
dalam upaya menjaga
st6abilitas daerah serta
mengembangkan
semangat
kebangsaan/nasionalisme
B Program Kemitraan
Pengembangan Wawasan
Kebangsaan
Terbatasnya tenaga
penceramah
Kurangnya
pengetahuan
tetang
wawasan
kebangsaan
serta
menurunnya
Adanya komitmen
pemerintah dalam
meningkatkan
pengetahuan wasbang
dan penghayat
pengamalan nilai-nilai
Pancasila
26
penghayat
dan
C Program Peningkatan
Pemberantasan Penyakit
Masyarakat (PEKAT )
Kurangnya personil yang
bersertifikat inteligen daerah
Minimnya
anggaran
untuk
mendukung
operasional di
lapangan
Adanya undang-undang
yang ada dan kerja sama
instansi daerah dan
vertikal yang baik
D Program Pendidikan Politik
Masyarakat
Terbatasnya tenaga
penceramah
Masih
rendahnya
masyarakat
dalam
memahami
pentingnya
pendidikan
politik
Pentingnya pendidikan
politik bagi semua
elemen masyarakat
terkait sistim politik
ketatanegaraan dan
pemerintahan serta
politik kebangsaan
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi (bagi SKPD yang ada keterkaitan dengan K/L dan
SKPD Propinsi ). Kantor Kesbangpol Kabupaten Temanggung tidak ada keterkaitan dengan
Badan Kesbangpol dan Linmas Propinsi dalam hal koordinasi atau dalam bentuk kegiatan
dari Badan Kesbangpol dan Linmas Propinsi yang di laksanakan di Kabupaten Temanggung.
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan hidup strategis
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Temanggung tidak ada keterkaitan dengan
tata ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan hidup strategis.
3.5. Penentuan Isu – isu Strategis
Isu – isu strategis pelayanan Kantor Kesbangpol Kabupaten Temanggung Tahun 2014 –
2018 dilakukan oleh Kantor Kesbangpol dengan menggunakan metoda pembobotan
dirumuskan isu isu strategis pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kesatuan Bangsa
dan Politik melalui dengan melibatkan semua kepala Seksi, dan beberapa staf. Isu – isu
strategis yang disepakati adalah sebagai berikut :
1. Memiliki pengaruh yang besar terhadap pencapaian sasaran renstra
2. Merupakan tugas dan tanggung jawab Kantor Kesbangpol
3 .Berdampak besar pada publik
4. Memiliki daya ungkit terhadap pembangunan daerah
5. Kemudahan untuk menangani
6. Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan
27
Berdasarkan pertimbangan pembobotan tersebut,diperoleh hasil isu strategis sebagai
berikut :
1. Belum optimalnya evaluasi sebagai bahan kebijakan
2. Belum optimalnya kerjsama dan sinergi dengan SKPD terkait
3. Belum adanya kepanjangan fungsi Kantor Kesbangpol di tingkat Kecamatan
4. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam upaya antisipasi munculnya permasalahan
5. Masih lemahnya sistim data dan informasi di bidang kesatuan bangsa
6. Belum optimalnya implementasi peran dan fungsi lembaga-lembaga politik dan
pendidikan politik rakyat
7. Merosotnya sikap nasionalisme atau wawasan kebangsaan
8. Berkembangnya penyakit masyarakat
28
BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN KEBIJAKAN
4.1 Visi dan Misi Kantor Kesbangpol
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Temanggung, telah merumuskan
pernyataan Visi ” TERWUJUDNYA TEMANGGUNG SEBAGAI DAERAH AGRARIS
BERWAWASAN LINGKUNGAN, MEMILIKI MASYARAKAT AGAMIS, I
BERBUDAYA DAN SEJAHTERA DENGAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH ”
Pernyataan tersebut telah secara obyektif disesuaikan dengan kondisi serta karakteristik
masyarakat kabupaten Temanggung yang heterogen dan mempunyai potensi terhadap
kerawanan konflik, baik konflik sosial budaya maupun konflik yang bersifat vertikal maupun
horizontal.
Atas dasar hal tersebut, kiranya perlu adanya antisipasi dini atas kerawanan konflik di
daerah yang berakibat menghambat jalannya pemerintahan dan pembangunan serta akan
menggoyangkan sendi – sendi persatuan dan kesatuan dalam kerangka Negara Kesatuan
Republik Indonesia.
Pengertian Visi sebagaimana tersebut diatas adalah sebagai berikut :
1. Kehidupan politik dan sosial budaya yang demokratis, adil dan dinamis adalah suatu
kondisi dan tatanan kehidupan yang selama ini telah berlangsung di tengah – tengah
masyarakat yang heterogen dan dinamis, dimana demokratis yang adil merupakan ciri
heterogenitas dan tingkatan dinamika kehidupan masyarakat itu sendiri.
2. Mantapnya ketahanan masyarakat yang tinggi adalah suatu upaya meningkatkan
partisipasi masyarakat yang responsif dalam menciptakan kondisi politik sosial budaya
berbangsa dan bernegara serta meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman dan
tantangan, hambatan dan gangguan ( ATHG )
3. Etos kesatuan dan persatuan bangsa adalah mencerminkan suasana yang kondusif,
terkendali dan dinamis yang memungkinkan berkembangnya semangat bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah NKRI.
29
4. untuk menanggulangi pengaruh dari luar terhadap ancaman dan gangguan pembangunan
dibidang seni,budaya,agama dan ekonomi agar tetap tegaknya persatuan dan kesatuan
bangsa dalam mewujudkan cita-cita luhur bangsa.
Dalam rangka mencapai Visi tersebut diatas, maka dalam kurun waktu lima tahun ke
depan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Masyarakat Kabupaten Temanggung mengemban
Misi sebagai berikut :
1. Mewujudkan situasi dan kondisi yang tentram dalam masyarakat, yang kondusif bagi
penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan yang selaras dengan jiwa dan semangat
Otonomi Daerah serta mewujudkan stabilitas daerah di bidang Ipoleksosbudhankam
melalui upaya deteksi dini dan pengkajian situasi wilayah
2. Mewujudkan situasi dan kondisi yang tentram dalam masyarakat, yang kondusif bagi
penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan yang selaras dengan jiwa dan semangat
Otonomi Daerah serta mewujudkan stabilitas daerah di bidang Ipoleksosbudhankam
melalui upaya deteksi dini dan pengkajian situasi wilayah
3. Mewujudkan iklim politik lokal yang demokratis dan adil berbasis pada main berfungsinya
secara efektif dan transparan suprastruktur dan infrastruktur politik serta komunikasi
politik
4. Menciptakan kesejukan dan keharmonisan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
melalui fungsi komunikasi dan silaturahmi antar tokoh dan pemuka
4.2. Tujuan dan sasaran jangka menengah Kantor Kesbangpol
Tujuan
1. Terwujudnya kehidupan masyarakat yang rukun, damai dan tentram dalam temali
masyarakat madani dengan indikasi :
a. Moral berdasarkan ajaran agama ;
b. Kehidupan bermasyarakat dalam tatanan saling hormat menghormati
2. Terwujudnya wawasan kebangsaan yang mantap sebagai perekat kokohnya ketahanan
bangsa
3. Terwujudnya stabilitas politik yang dinamis dan kondusif dengan penerapan / pengamalan
etika politik dan budaya politik yang santun guna kelancaran penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan
4. Termonitornya penyelenggaraan pemerintahan di bidang seni,budaya,agama
kemasyarakatan dan ekonomi.
Sasaran
30
1. Terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa serta keutuhan wilayah negara, dengan
indikator :
Terbinanya wawasan kebangsaan segenap komponen masyarakat Kabupaten
Temanggung
Meningkatnya kesadaran masyarakat guna menanggulangi penyakit masyarakat dan
terciptanya stabilitas daerah
Terfasilitasinya forum dialog interaktif lintas kelompok masyarakat dan antar/ inter
agama
2. Terwujudnya lembaga demokrasi yang aspiratif, akomodatif dan cerdas dalam
menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat yang dinamis dan maju, dengan
indikator :
Tersosialisasinya Undang – Undang bidang politik kepada masyarakat secara jujur,
transparan dan bertanggung jawab.
Terfasilitasinya penyelenggaraan Pemilu 2014
Terbinanya kehidupan partai politik
Tersosialisasinya surat keputusan bersama 3 menteri dam 2 menteri.
Terbinanya keharmonisan dalam kerukunan umat beragama dan antar etnis.
3. Tersedianya informasi sebagai bahan pengkajian mengenai perkembangan situasi dan
kondisi strategis di daerah.
Tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Kantor Kesbangpol Kabupaten
Temanggung Tahun 2013 – 2018 adalah sebagaimana tabel berikut :
Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kantor Kesbangpol Kabupaten
Temanggung Tahun 2014 – 2018
NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR
SASARAN
TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN
KE -
1 2 3 4 5
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Meningkatkan Kualitas
Kehidupan
Politik,Wawasan
Kebangsaan,Keamanan
dan Ketertiban
Meningkatnya
Kualitas
Kehidupan
Politik
Masyarakat
Persentase
Peserta
Kegiatan Politik
Masyarakat
100 100 100 100 100
Persentase
Kasus Pekat
yang tertangani
100 100 100 100 100
31
Persentase
Partisipasi
Pemilih
83,3 100
Penurunan
Kasus SARA
100 100 100 100 100
Persentase
Penanganan
Tindak
Penyalahgunaan
Narkotika
100 100 100 100 100
Meningkatnya
Ketertiban
dan
Keamanan
Cakupan
Penegakan
Perda dan
Peraturan
Kepala Daerah
100 100 100 100 100
Angka Kriminal 0,45 0,48 0,47 0,47 0,46
Cakupan
Penanganan
Demontrasi
100 100 100 100 100
4.3 STRATEGI DAN KEBIJAKAN KANTOR KESBANGPOL
Strategi dan kebijakan dalam rencana strategi Kantor Kesbangpol adalah strategi dan
kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Kantor Kesbangpol
Kabupaten Temanggung tahun 2014 – 2018 yang selaras dengan strategi dan kebijakan
daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD Kabupaten
Temanggung Tahun 2014 – 2018. Kebijakan adalah program dalam melakukan tindakan
untuk melaksanakan strategi yang dipilih sehingga lebih terarah dalam mencapai tujuan
dan sasaran.
Strategi dan kebijakan Kantor Kesbangpol Kabupaten Temanggung Tahun 2014 – 2018
adalah sebagaimana tabel berikut :
Tabel 4.3.
Strategi dan kebijakan Kantor Kesbangpol Kabupaten Temanggung Tahun 2014 – 2018
VISI : TERWUJUDNYA TEMANGGUNG SEBAGAI DAERAH AGRARIS
BERWAWASAN LINGKUNGAN, MEMILIKI MASYARAKAT AGAMIS,
BERBUDAYA, DAN SEJAHTERA DENGAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH
Misi 2. Mewujudkan Masyarakat Perdesaan dan Perkotaan yang Agamis, Berbudaya, dan
32
Sejahtera;
Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan
Meningkatkan
Kualitas Kehidupan
Politik.Wawasan
Kebangsaan
,Keamanan dan
Ketertiban
Meningkatnya
Kualitas Kehidupan
politik dan Wawasan
Kebangsaan
Peningkatkan Kualitas
Kehidupan Politik dan
Wawasan Kebangsaan
Mengembangkan Kualitas
Kehidupan Politik dan
Wawasan Kebangsaan
masyarakat melalui pendidikan
politik masyarakat dan
penanganan penyakit
masyarakat
BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR
KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN
INDIKATIF
Kantor Kesbangpol Kabupaten Temanggung dalam melaksanakan tugas dan
fungsinya selama lima tahun kedepan, yaitu tahun 2014 – 2018 mempunyai rencana program
kegiatan sebagai berikut :
1. Program pelayanan administrasi perkantoran
a. Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
b. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
c. Penyediaan jasa kebersihan kantor
d. Penyediaan alat tulis kantor
e. Penyediaan barang cetak dan penggandaan
f. Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor
g. Pengadaan bahan bacaan dan peraturan perundangan
h. Penyediaan makan dan minuman
i. Rapat – rapat koordinasidan konsultasi keluar daerah
j. Rapat – rapat koordinasidan konsultasi dalam daerah
k. Jasa pelayanan perkantoran
2 .Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
a. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
b. Pemeliharaan rutin /berkala gedung kantot
c. Pemeliharaan rutin/berkala peraltan gegung kantor
3.Program Peningkatan disiplin aparatur
Pengadaan pakaian Dinas dan Perlengkapanya
4. Program pengembangan wawasan kebangsaan
33
Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila
5. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaaan
a. Pembinaan Wawasan Kebangsaan
b. Pembinaan FPBI
c. Peningkatan toleransi dalam kehidupan beragama
d. Sosialisasi dan Pembentukan FKUB
e. Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penghayat Aliran Kepercayaan Kepada Tuhan
Yang Maha Esa (Pakem )
f. Pembinan dan pengawasan orang asing
6. Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (Pekat )
a. Penanganan Masalah Aktual
b. Komunitas Inteljen Daerah
7. Program pendidikan politik masyarakat
a. Monitoring,evaluasi dan pelaporan
b. Fasilitasi bantuan Parpol dan ormas lainnya
c. Peningkatan kapabilitas petugas Kominda dalam mewujudkan sospol dalam
Pemilukada
d. Verifikasi proposal ijin riset/penelitian bagi mahasiswa/lembaga untuk menciptakan
situasi obyek penelitian aman dan kondusif.
Adapun rencana program kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan
pendanaan indikatif ada pada lampiran.
34
35
BAB VI
INDIKATOR KINERJA KANTOR KESBANGPOL YANG
MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2013 – 2018
Indikator kinerja Kantor Kesbangpol kabupaten Temanggung Tahun 2014 – 2018 yang
secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Kantor Kesbangpol Kabupaten
Temanggung pada tahun 2014 – 2018 sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan
sasaran RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2014 – 2018 adalah sebagaimana tersebut pada
tabel berikut :
Tabel 6.1
INDIKATOR KINERJA KANTOR KESBANGPOL
NO INDIKATOR
SASARAN
Kondisi
kinerja
pada awal
periode
RPJMD
TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE
-
Kondisi
kinerja
pada
akhir
periode
RPJMD Tahun
2013 Tahun 2014
Tahun
2015
Tahun
2016
Tahun
2017
Tahun
2018
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Persentase peserta
kegiatan politik
masyarakat
100 100 100 100 100 100 100
Persentase kasus pekat
yang tertangani
100 100 100 100 100 100 100
Persentase Partisipasi
pemilih
- 86 - - - 100 100
Penurunan kasus
SARA
100 100 100 100 100 100 100
Persentase
Penanganan tindak
penyalah gunaan
narkotika
100 100 100 100 100 100 100
36
BAB VII
PENUTUP
Rencana Strategis Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Temanggung Tahun
2014 - 2018 merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Temanggung Tahun 2014 - 2018, melalui pelaksanaan rencana program dan kegiatan selama 5
(lima) tahun kedepan. Mendasarkan pada ketentuan peraturan perundangan terkait, Renstra
disusun dengan mempedomani dokumen perencanaan, baik nasional maupun daerah, dan
penyusunannya dilakukan melalui berbagai rangkaian kegitan dengan melibatkan para pemangku
kepentingan.
Selanjutnya Renstra dijadikan pedoman bagi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupten Temanggung dalam rangka mengimplementasikan serangkaian program/kegiatan
jangka menengah tahun 2014 - 2018 melalui penyusunan Rencana Kerja ( Renja ) tahunan. Selain
itu Renstra juga menjadi alat pengendalian dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan daerah yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kantor
Kesbangpol
Keberhasilan mewujudkan cita-cita masyarakat yang lebih sejahtera diperlukan kehidupan
politik dan sosial budaya yang demokratis,adil dan dinamis dalam rangka memantapkan
ketahanan masyarakat yang tinggi serta etos persatuan dan kesatuan bangsa adalah sebagai alat
pembangunan politik dalam negeri merupakan visi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten.Temanggung yang merupakan bagian sinergi dari visi ” Terwujudnya Temanggung
sebagai daerah Agraris berwawasan Lingkungan, memiliki masyarakat Agamis, Berbudaya dan
Sejahtera dengan Pemerintahan yang bersih ” menjadi titik sentral dari perncanaan strategi
pembangunan Kabupaten Temanggung untuk jangka waktu lima tahun periode Tahun 2014 -
2018 memerlukan dukungan seluruh para pemangku kepentingan yang terkait. Oleh karena itu
dukungan, keseungguhan serta rasa tanggung jawab perlu dimiliki oleh seluruh pemangku
kepentingan
Demikian Rencana Strategis Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tenanggung
disusun. Kami menyadari tentu saja dalam penyusunan dokumen ini masih banyak kekurangan
,oleh sebab itu masih dapat memungkinkan adanya perubahan secara tehnis, substansi maupun
redaksional sepanjang prosedur yang disepakati
37
LAMPIRAN I
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Kantor Kesbangpol ( 2013 – 2018 )
Kabupaten Temanggung
MISI Tujuan Sasaran Program dan
Kegiatan
Indikator Kinerja Daerah (Indikator
Program) dan Indikator Kegiatan
Data Capaian
pada Tahun 2012
Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2013 (Sesuai APBD 2013) 2014 (sesuai DPA
2014) 2015 2016 2017 2018
target
prediksi
capaia
n
Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Program Pelayanan Administrasi
1.Penyediaan jasa
komunikasi sumber daya air dan listrik
Terpenuhinya perlengkapan gedung kantor
100 % Kantor
Kesbangpol 100 % 15.000.000 100% 16.272.000 100 % 20 jt !00% 25 Jt 100% 28 jt 100% 30 jt
2.Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan
dinas/operasional
Terpeliharanya kendaraan dinas
100% Kantor
Kesbangpol 100% 28.000.000 100% 23.970.000 100% 28 jt 100% 30 jt 100% 33 Jt 100% 35 Jt
3.Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya jasa
kebersihan kantor 100%
Kantor Kesbangpol
100% 2.000.000 100% 2.000.000 100% 2,5 Jt 100% 3 jt 100% 3,5 Jt 100% 4 jt
4 Penyediaan alat tulis kantor
Jumlah surat terkirim selama 1
th 100%
Kantor Kesbangpol
100% 5.000.000 100% 4.563.750 100% 7 jt 100% 8 jt 100% 9 jt 100% 10 jt
5 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
tersedianya baranf cetakan dan
penggandaan 100%
Kantor Kesbangpol
100% 5.000.000 100% 5.000.000 100% 6 jt 100% 7 jt 100% 8 jt 100% 8 jt
6 Penyediaan komponen i nstalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
terpenuhinya perlengkapan gedung kantor
100% Kantor
Kesbangpol 100% 1.500.000 100% 1.500.000 100% 1,7 jt 100% 1,7 jt 100% 2 jt 100% 2 jt
38
7.Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Bertambahnya wawasan dan pengettahuan
pegawai
100% Kantor
Kesbangpol 100% 1.800.000 100% 1.800.000 100% 2,5 jt 100% 2.5jt 100% 2,5 jt 100% 2,7 jt
8.Penyediaan makanan dan minuman
tersedianya jamuan makanan
dan minuman 100%
Kantor Kesbangpol
100% 6.000.000 100% 6.290.000 100% 8 jt 100% 8 jt 100% 9 jt 100% 10 jt
9.Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Terlaksananya rakor dan
konsultasi luar daerah
100% Kantor
Kesbangpol 100% 30.220.000 100% 28.407.000 100% 30 jt 100% 30 jt 100% 33 jt 100% 35 jt
10 Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke dala
m daerah
Terlaksananya rakor dan
konsultasi dalam
daerah
100% Kantor
Kesbangpol 100% 5.000.000 100% 5.000.000 100% 6 jt
10-0 %
6jt 100% 7 Jt 100% 8 jt
11.Jasa pelayanan perkantoran terbayarnya gaji
pegawai 100%
Kantor
Kesbangpol 100% 5.000.000 100% 5050.000 100% 7 jt 100% 10 jt 100% 10 jt 100% 10 jt
2. Program
Peningkatan
sarana dan
prasarana
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
bertambahnya
modal kantor 100%
Kantor
Kesbangpol 100% 64.250.000 100% 19.000.000 100% 20 jt 100% 20 jt 10-0% 25 jt 100 jt 25 jt
Pemeliharaan rutin /berkala
gedung kantor
terpenuhinya sarana dan
prasarana kantor yan g memadai
100% Kantor
Kesbangpol 100% 5.000.000 100% 5.000.000 100% 7 jt 100% 7 jt 100% 8 jt
10-0
% 10 jt
Pemeliharaan rutin /berkala peralatan gedung kantor
tersedianya peralatan dan perlengkapan
kantor
100% Kantor
Kesbangpol 100% 4.500.000 100% 3.000.000 100% 3.5 jt 100% 3,5 jt 100% 4 jt 100% 5jt
3. Program
peningkatan
disiplin aparatur
39
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
terpenuhinya pakaian dinas karyawan/wati
Kantor
Kesbangpol 100% 3.200.000 100% 5 jt 100% 6jt 100% 7 Jt 100% 8 jt
Mewujudkan masyarakat
pedesaan dan perkotaan yang agamis.berbudaya dan sejahtera
Meningkatkan kehidupa
n demokrasi dan politik lokal
Meningkatnya pengetahua
n masyarakat tentang wawasan kebangsaan,nilai -nilai Pancasila maupun
keberadaan orang asing
4. Program
kemitraan
pengembangan
Wawasan
Kebangsaan
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam
upaya menciptakan stabilitas daerah
a.Kegiatan Pembinaan wawasan Kebangsaan
terselenggaranya pembinaan wasbang di kab. Tmg
100% 5 Ds 100% 20.000.000 5 Ds 19.655.000 8 Ds 30 jt 8 Ds 30 Jt 8 Ds 30 Jt 10 Ds 40 Jt
b.Kegiatan Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai -Nilai Pancasila
terselengaranya seminar punyluhan tentang revitaslisai dan aktuallisasi nilai ninali pancasila kepsa Toga, Tomas, Toda dan
Ormas
7 kgt 100% 40..000.000 7 kgt 88.747.000 10 Ds 60 Jt 10 Ds 60 Jt 10 Ds 60 Jt 10 Ds 60 Jt
c. Pembinaan dan Pengawasan orang asing
melakukan pemantauan dan cek dokumen terhadap kegiatan orang asing di wil Tmg
6 kgt 100% 5.000.000 6 kgt 5.000.000 6 kgt 10 jt 6 kgt 10 jt 6 kgt 10 jt 6 kgt 10 jt
40
Terciptanya hubungan yang harmonis antara warga etnis dengan
pribumi
Desa yang memiliki RTM tertinggi
d. Pembinaan FPBI
Terselenggaranya bhakti sosial FPBI di desa
100% 1 Ds 100% 10.000.000 1 Ds 18.810.000 2 Ds 30 Jt 2 Ds 40 Jt 2 Ds 40 Jt 2 Ds 50 Jt
e. Peningkatan toleransi dan kerukunan umat beragama
Monitoring dan evaluasi seni budaya dan agama di kab.Temanggung
100% Kab. Tmg (
12 bln ) 100% 11.047.000
Kab.
Tmg 18.762.500
kab.
Tmg 20 jt
kab.
Tmg 25 jt
kab.
Tmg 25 jt
kab.
Tmg 30 jt
f. Sosialisasi dan pembentukan FKUB
terselenggaranya sosialisasi dan monitoring SKB 3 Menteri
100% 4 kec 100% 72.069.000 4 kec 66.912.500 4 kec 60 jt 4 kec 65 jt 5 kec 75 jt 5 kec 75 jt
Terciptannya tata
kehidupan umat beragama dan penghayat aliran kepercayaan
Toga,Toma,Ormas
Penghayat aliran kepercayaan
g. Pembinaan dan pengawasan
terhadap penghayat aliran keprcayaan kepada Tuhan YME
terfasilitasinya dan terbinanya
kerukunan hidup antar umat bergama dan penghayat aliran kpercayaan kepada Tuhan YME
100% 4 Kgt 100% 26.000.000 2 kgt 28.930.000 3 kgt 40 jt 3 kgt 45 jt 5 kgt 50 jt 5 kgt 50 jt
2 Diperoleh hasil analisa dan kondisi wilayah
masy. Tmg 5. Program
Peningkatan
Pemberantasan
penyakit
masyarakat
Terciptanya situasi daerah yang kondusif
41
Meningkatkan keamanan dan kertertiban wilayan
Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang upaya antisipasi
kemungkinan munculnya ancaman dan ganggguan daerah
a. Kegiatan Penanganan Masalah Aktual
memberikan informasi kepada masyarakat melalui penyuluhan di Desa
100% 3 Ds 100% 1`5.000.000 3Ds 13.643.000 5 Ds 25 jt 5 Ds 25 jt 5 Ds 25 jt 8 Ds 35 jt
b. Komunitas
Intelijen Daerah terfasilitasinya
pengumpulan dan analisa data intelejen daerah dan operasional satgas kominda
100% 12 bln 100% 50.000.000 12 bln 73.817.500 12 bln 125 jt 12 bln 125 jt 12 bln 125 jt 12 bln 150 jt
Terpantaunya
kegiatan riset/penelitian/survey yang dilakukan oleh mahasiswa/lembag
a
Mahasiswa/lembaga
yang sedang melakukan riset/survey
Program Verifikasi
proposal ijin riset/penelitian bagi mahasiswa/lembaga
Terbentuknya tim verifikasi proposal ijin riset/survey/penelitian
100%
15.800.000
100% 20.000.000
100% 23.000.000
100% 25.000.0
00
42
Mewujudkan Masyarakat Perdesaan dan
Perkotaan yang Agamis, Berbudaya, dan Sejahtera
Meningkatkan Kualitas Kehidupan Politik,
Wawasan Kebangsaan, Keamanan, dan Ketertiban
Meningkatnya Kualitas Kehidupan Politik dan
Wawasan Kebangsaan
6 . Program
Pendidikan
politik
masyarakat
Terpataunnya kegiatan sosialisasi pendidikan politik
masyarakat
Ormas,LSM,OKP,,Tokoh Masyarakat
a. monitoring Evaluasi dan pelaporan
terciptanya situasi aman dan kondosif di kab. Tmg
100% 30 ormas 100% 2.000.000 30 18.985.000 35 25 jt 40 30 jt 45 45 jt 50 50 jt
terlaksananya kegiatan sosialisasi pendidika
n masyarakat
ormas, lsm, OKP anggota DPRD Kab. Tmg
b. Sosialisasi UU Bidang Politik
meningkatnya pemahaman ormas, lsm, OKP, dan tokoh masarakat di bidang politik
100% 25 ormas 100% 28.713.000
45 50 jt 45 50 jt 45 50 jt 50 60 jt
mantabnya stabilitas daerah
camat, kapolsek, danrami, sekdes kab.
Tmg
c. peningkatan dan kapabilitas petugas penyelenggara
pilkada
dialog interaktir bersama muspida dan monitoring situasi wilayah
100% 20 desa 100% 125.000.000 60 92.670.000 20
desa 100 jt
20 desa
100 jt 20
desa 100 jt
20 desa
125 jt
43
Meningkatnya Kinerja Partai Politik
Partai Politik
d. Fasilitasi bantuan keuangan partai politik
Tersalurnya dana bantuan partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kab.Temanggung
100% 10 Partai 100% 17.500.000 10
partai 16.925.000
10 partai
25 jt 10
partai 25 jt
10 partai
30 jt 10
partai 35 jt
44
LAMPIRAN II
BERITA ACARA
HASIL KESEPAKATAN FORUM KANTOR KESBANGPOL PENYUSUNAN RENSTRA
KANTOR KESBANGPOL
KABUPATEN TEMANGGUNG
Pada hari Senin tanggal 6 Januari 2014 sampai dengan hari Jum’at tanggal 7 Maret 2014
telah diselenggarakan forum penyusunan Renstra Kantor Kesbangpol yang dihadiri oleh
pemangku kepentingan sebagaimana daftar hadir peserta yang tercantum dalam LAMPIRAN I
berita acara ini.
Setelah memperhatikan, mendengar, dan mempertimbangkan :
1. Pemaparan materi :
a. VISI Kab Temanggung dan Isu Isu Strategis disampaiakan oleh Kepala Kantor
Kesbangpol Kab Temanggung ( Supangkat,S.Sos. MM.)
b. Misi 2. Mewujudkan Masyarakat Perdesaan dan Perkotaan yang agamis,Berbudaya dan
Sejahtera (Meningktkan kualitas kehidupan politik ,Wawasan Kebangsaan,Keamanan dan
ketertiban disampaiakan oleh :
1 .Kepala seksi Politik dan Kewaspadaan Nasional
2 .Kepala Seksi Bina Idiologi dan Wawsan Kebangsaan
3 .Kepala Seksi Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi
2. Tanggapan dan saran dari seluruh peserta forum Kantor Kesbangpol terhadap materi yang
dipaparkan oleh Kepala, Kasi dan Kasubaag Tata Usaha , sebagaimana diskusi telah
dirangkum menjadi hasil keputusan kelompok, maka pada :
Hari dan Tanggal : Jum’at Tanggal Maret 2014
Jam :10.00 WIB
Tempat : Kantor Kesbangpol Kab Temanggung
MENYEPAKATI
KESATU : Isu strategis ( pelayanan ) Kantor Kesbangpol , tujuan dan sasaran,
strategis dan kebijakan pelayanan rancangan renstra Kantor Kesbangpol
Kabupaten Temanggung Tahun 2014 – 2018 sebagaimana tercantum
dalam Lampiran berita acara ini.
45
KEDUA : Rencana program dan kegitan prioritas Kantor Kesbangpol Kabupaten
Temanggung Tahun 2014 - 2018 yang disertai dengan target dan
kebutuhan pendanaan sebagaimana tercantum dalam lampiran berita acara
ini.
KETIGA : Indikator kinerja Kantor Kesbangpol yang mengacu pada tujuan dan
sasaran RPJMD sebagaimana tercantum dalam Lampiran berita acara ini.
KEEMPAT : Hasil kesepakatan sidang – sidang kelompok forum Kantor Kesbangpol
Kabupaten Temanggung Tahun 2014 – 2018 sebagaimana tercantum
dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari
berita acara ini.
KELIMA : Berita acara ini beserta lampiran sebagaimana dimaksud pada diktum
KEEMPAT dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan renstra
Kantor Kesbangpol Kabupaten Temanggung Tahun 2014 – 2018
Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.
Temanggung, Maret 2014
Plt. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Selaku pimpinan sidang Forum Kantor Kesbangpol
SUPANGKAT,S.Sos.MM,
Pembina Tk I
NIP. 19580404 198003 1 019
46
LAMPIRAN III
BERITA ACARA HASIL KESEPAKATAN FORUM
KANTOR KESBANGPOL
NOMOR :
TANGGAL : Maret 2014
Penyusun Renstra Kantor Kesbangpol Kabupaten Temanggung Tahun 2014 – 2018
No
NAMA JABATAN KEDUDUKAN DALAM
TIM
TANDA
TANGAN
1. SUPANGKAT .S.Sos M.M
Kepala Kantor Ketua 1
2. LILIK IKA
RATNAWATI,SH
Kasubag TU Sekretaris 2
3. SRI WIDADA,S.Sos Kasi Politik dan
Kewaspadaan Nasional
Koordinator Kelompok
Kerja Penyusunan data,
informasi dan isu-isu
strategis
3
4. TRIATNO
Staf Administrasi Anggota 4
5. SUMALHADI Kasi Ketahanan Seni
Budaya,Agama,Kemasyaraka
tan dan Ekonomi
Koordinator Kelompok
Kerja Penyusunan
Renmcana Program
Kegiatan ,Indikator
Kinerja,Kelompok Sasaran
dan Pendanaan Indikatif
5
6. ERWANI LODY PONY
Staf Administrasi Anggota 6
7. BAMBANG WIDYO
UTOMO
Kasi Bina Idiologi dan
Wawasan Kebangsaan
Koordinator Kelompok
Kerja Penyusunan,
Indikator Kinerja, Vsi
,Misi yang mengacu pada
tujuan dan Sasaran
RPJMD
7
8. SULASTRI
Staf Administrasi Anggota 8
Temanggung, Maret 2014
Plt. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Selaku pimpinan sidang Forum Kantor Kesbangpol
SUPANGKAT,S.Sos.MM,
Pembina Tk I
NIP. 19580404 198003 1 019
47
DAFTAR HADIR PENYUSUN RENSTRA KANTOR KESBANGPOL KABUPATEN
TEMANGGUNG TAHUN 2014 – 2018
Tanggal : Maret 2014
No
NAMA JABATAN KEDUDUKAN DALAM
TIM
TANDA
TANGAN
1. SUPANGKAT .S.Sos M.M
Kepala Kantor Ketua 1
2. LILIK IKA
RATNAWATI,SH
Kasubag TU Sekretaris 2
3. SRI WIDADA,S.Sos Kasi Politik dan
Kewaspadaan Nasional
Koordinator Kelompok
Kerja Penyusunan data,
informasi dan isu-isu
strategis
3
4. TRIATNO
Staf Administrasi Anggota 4
5. SUMALHADI Kasi Ketahanan Seni
Budaya,Agama,Kemasyaraka
tan dan Ekonomi
Koordinator Kelompok
Kerja Penyusunan
Renmcana Program
Kegiatan ,Indikator
Kinerja,Kelompok Sasaran
dan Pendanaan Indikatif
5
6. ERWANI LODY PONY
Staf Administrasi Anggota 6
7. BAMBANG WIDYO
UTOMO
Kasi Bina Idiologi dan
Wawasan Kebangsaan
Koordinator Kelompok
Kerja Penyusunan,
Indikator Kinerja, Vsi
,Misi yang mengacu pada
tujuan dan Sasaran
RPJMD
7
8. SULASTRI
Staf Administrasi Anggota 8
Temanggung, Maret 2014
Plt. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Selaku pimpinan sidang Forum Kantor Kesbangpol
SUPANGKAT,S.Sos.MM,
Pembina Tk I
NIP. 19580404 198003 1 019
48
DAFTAR HADIR PENYUSUN RENSTRA KANTOR KESBANGPOL KABUPATEN
TEMANGGUNG TAHUN 2014 – 2018
Tanggal : Januari 2014
No
NAMA JABATAN KEDUDUKAN DALAM
TIM
TANDA
TANGAN
1. SUPANGKAT .S.Sos M.M
Kepala Kantor Ketua 1
2. LILIK IKA
RATNAWATI,SH
Kasubag TU Sekretaris 2
3. SRI WIDADA,S.Sos Kasi Politik dan
Kewaspadaan Nasional
Koordinator Kelompok
Kerja Penyusunan data,
informasi dan isu-isu
strategis
3
4. TRIATNO
Staf Administrasi Anggota 4
5. SUMALHADI Kasi Ketahanan Seni
Budaya,Agama,Kemasyaraka
tan dan Ekonomi
Koordinator Kelompok
Kerja Penyusunan
Renmcana Program
Kegiatan ,Indikator
Kinerja,Kelompok Sasaran
dan Pendanaan Indikatif
5
6. ERWANI LODY PONY
Staf Administrasi Anggota 6
7. BAMBANG WIDYO
UTOMO
Kasi Bina Idiologi dan
Wawasan Kebangsaan
Koordinator Kelompok
Kerja Penyusunan,
Indikator Kinerja, Vsi
,Misi yang mengacu pada
tujuan dan Sasaran
RPJMD
7
8. SULASTRI
Staf Administrasi Anggota 8
Temanggung, Januari 2014
Plt. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Selaku pimpinan sidang Forum Kantor Kesbangpol
SUPANGKAT,S.Sos.MM,
Pembina Tk I
NIP. 19580404 198003 1 019
49
DAFTAR HADIR PENYUSUN RENSTRA KANTOR KESBANGPOL KABUPATEN
TEMANGGUNG TAHUN 2013 – 2018
Tanggal : Pebruari 2014
No
NAMA JABATAN KEDUDUKAN DALAM
TIM
TANDA
TANGAN
1. SUPANGKAT .S.Sos M.M
Kepala Kantor Ketua 1
2. LILIK IKA
RATNAWATI,SH
Kasubag TU Sekretaris 2
3. SRI WIDADA,S.Sos Kasi Politik dan
Kewaspadaan Nasional
Koordinator Kelompok
Kerja Penyusunan data,
informasi dan isu-isu
strategis
3
4. TRIATNO
Staf Administrasi Anggota 4
5. SUMALHADI Kasi Ketahanan Seni
Budaya,Agama,Kemasyaraka
tan dan Ekonomi
Koordinator Kelompok
Kerja Penyusunan
Renmcana Program
Kegiatan ,Indikator
Kinerja,Kelompok Sasaran
dan Pendanaan Indikatif
5
6. ERWANI LODY PONY
Staf Administrasi Anggota 6
7. BAMBANG WIDYO
UTOMO
Kasi Bina Idiologi dan
Wawasan Kebangsaan
Koordinator Kelompok
Kerja Penyusunan, Indikator
Kinerja, Vsi ,Misi yang
mengacu pada tujuan dan
Sasaran RPJMD
7
8. SULASTRI
Staf Administrasi Anggota 8
Temanggung, Pebruari 2014
Plt.Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Selaku pimpinan sidang Forum Kantor Kesbangpol
SUPANGKAT,S.Sos.MM,
Pembina Tk I
NIP. 19580404 198003 1 019
50
DAFTAR HADIR PENYUSUN RENSTRA KANTOR KESBANGPOL KABUPATEN
TEMANGGUNG TAHUN 2013 – 2018
Tanggal : 7 Maret 2014
No
NAMA JABATAN KEDUDUKAN DALAM
TIM
TANDA
TANGAN
1. SUPANGKAT .S.Sos M.M
Kepala Kantor Ketua 1
2. LILIK IKA
RATNAWATI,SH
Kasubag TU Sekretaris 2
3. SRI WIDADA,S.Sos Kasi Politik dan
Kewaspadaan Nasional
Koordinator Kelompok
Kerja Penyusunan data,
informasi dan isu-isu
strategis
3
4. TRIATNO
Staf Administrasi Anggota 4
5. SUMALHADI Kasi Ketahanan Seni
Budaya,Agama,Kemasyaraka
tan dan Ekonomi
Koordinator Kelompok
Kerja Penyusunan
Renmcana Program
Kegiatan ,Indikator
Kinerja,Kelompok Sasaran
dan Pendanaan Indikatif
5
6. ERWANI LODY PONY
Staf Administrasi Anggota 6
7. BAMBANG WIDYO
UTOMO
Kasi Bina Idiologi dan
Wawasan Kebangsaan
Koordinator Kelompok
Kerja Penyusunan, Indikator
Kinerja, Vsi ,Misi yang
mengacu pada tujuan dan
Sasaran RPJMD
7
8. SULASTRI
Staf Administrasi Anggota 8
Temanggung, Maret 2014
Plt. Kepala Kantor.Kesatuan Bangsa dan Politik
Selaku pimpinan sidang Forum Kantor Kesbangpol
SUPANGKAT,S.Sos.MM,
Pembina Tk I
NIP. 19580404 198003 1 019
51
LAMPIRAN IV : BERITA ACARA HASIL KESEPAKATAN FORUM SKPD
NOMOR :
TANGGAL : Maret 2014
No
NAMA JABATAN KEDUDUKAN DALAM
TIM
TANDA
TANGAN
1. SUPANGKAT .S.Sos M.M
Kepala Kantor Ketua 1
2. LILIK IKA
RATNAWATI,SH
Kasubag TU Sekretaris 2
3. SRI WIDADA,S.Sos Kasi Politik dan
Kewaspadaan Nasional
Koordinator Kelompok
Kerja Penyusunan data,
informasi dan isu-isu
strategis
3
4. TRIATNO
Staf Administrasi Anggota 4
5. SUMALHADI Kasi Ketahanan Seni
Budaya,Agama,Kemasyaraka
tan dan Ekonomi
Koordinator Kelompok
Kerja Penyusunan
Renmcana Program
Kegiatan ,Indikator
Kinerja,Kelompok Sasaran
dan Pendanaan Indikatif
5
6. ERWANI LODY PONY
Staf Administrasi Anggota 6
7. BAMBANG WIDYO
UTOMO
Kasi Bina Idiologi dan
Wawasan Kebangsaan
Koordinator Kelompok
Kerja Penyusunan, Indikator
Kinerja, Vsi ,Misi yang
mengacu pada tujuan dan
Sasaran RPJMD
7
8. SULASTRI
Staf Administrasi Anggota 8
Temanggung, Maret 2014
Plt. Kepala Kantor.Kesatuan Bangsa dan Politik
Selaku pimpinan sidang Forum Kantor Kesbangpol
SUPANGKAT,S.Sos.MM,
Pembina Tk I
NIP. 19580404 198003 1 019
52
LAMPIRAN V : BERITA ACARA HASIL KESEPAKATAN FORUM KOMUNIKASI KANTOR .KESBANGPOL
NOMOR :
TANGGAL : 7 Maret 2014
Rekapitulasi Hasil Pembahasan Kelompok Forum Kantor Kesbangpol terhadap
Isu Strategis, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Renstra Kantor Kesbangpol Tahun 2013 – 2018
Kabupaten Temanggung
Tanggal : Maret 2014
Tempat : Kantor Kesbangpol Kab Temanggung
ISU STRATEGIS :
1. Adanya warga luar Temanggung yang menetap di wilayah Kabupaten Temanggung dengan menyebarkan ajaran tertentu yang dianggap aneh oleh
warga setempat ;
2. Adanya kelompok tertentu yang berusaha menyebarkan aliran sesat yang dapat menimbulkan keresahan di masyarakat ;
3. Disinyalir Temanggung merupakan target opersional terorisme dan tempat rekruitmen teroris, mengingat kondisi wilayah maupun masyarakat
merupakan wilayah yang stretegis.
4. Sebagai dampak krisis ekonomi dan kenaikan harga sembako menimbulkan beban masyarakat secara luas yang dapat menyebabkan tingginya
tingkat kriminalitas.
5. Munculnya berbagai tuntutan dari berbagai kelompok yang mempunyai kepentingan yang berbeda baik buruh pabrik, angkutan dan lain – lain yang
diwujudkan dalam bentuk unjuk rasa ;
6. Terjadinya konflik lintas agama yang berkaitan dengan masalah pendirian tempat ibadah dan kegiatan keagamaan ;
53
7. Merebaknya peredaran narkoba yang mengancam masa depan generasi muda ;
8. Munculnya berbagai partai baru, ormas / LSM dengan berbagai kepentingan yang banyak memberikan koreksi kepada penyelenggaraan
pemerintahan, baik eksekutif maupun legislatif ;
9. Menjelang persiapan proses demokrasi, yaitu pelaksanaan pemilihan umum legislatif dan pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung
pada Tahun 2014 memberikan sinyal kepada masyarakat untuk saling mencari calon pemimpin yang sesuai dengan harapannya ;
10. Perlunya diantisipasi dampak dari adanya pelaksanaan Pilpres dan Pilwapres secara langsung pada Tahun 2014 ;
11. Berkembangnya kepentingan politik yang dilakukan Partai Politik dalam merespon UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang –
Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik
12. Adanya warga negara asing yang masuk wilayah Kabupaten Temanggung tanpa identitas yang jelas, baik berkedok sebagai pekerja di sebuah
perusahaan maupun wiraswasta.
VISI : TERWUJUDNYA TEMANGGUNG SEBAGAI DAERAH AGRARIS
BERWAWASAN LINGKUNGAN, MEMILIKI MASYARAKAT AGAMIS,
BERBUDAYA, DAN SEJAHTERA DENGAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH
Misi 2. Mewujudkan Masyarakat Perdesaan dan Perkotaan yang Agamis, Berbudaya, dan
Sejahtera;
Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan
Meningkatnya Kualitas Kehidupan
Politik,Wawasan
Kebangsaan,Keamanan dan
Ketertiban
Meningkatnya kualitas Kehidupan
politik dan Wawasan Kebangsaan
Peningkatan Kualitas Kehidupan
Politik dan Wawasan Kebangsaan
Meningkatkan kualitas Kehidupan politik dan
Wawasan Kebangsaan
top related