kebijakan dan mekanisme penilaian mandiri...
Post on 22-Jul-2019
241 Views
Preview:
TRANSCRIPT
KEBIJAKAN DAN MEKANISME PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
( PMPRB ) DAN PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN ZONA INTEGRITAS ( PMPZI)
Disampaikan oleh
Asisten Deputi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi
Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan III
Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi.
Pada acara Sosialisasi Kebijakan dan Mekanisme PMPRB dan PMPZI
di lingkungan Setjen dan BK DPR RI
Jakarta, 07 Mei 2019
1
KEBIJAKAN REFORMASI BIROKRASI2
PERATURAN PRESIDEN NO 81 TAHUN 2010 TENTANG GRANDDESIGN REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2010-2025
VISI REFORMASI BIROKRASI NASIONAL MENJADI
PEMERINTAHAN YANG BERKELAS DUNIA ( WORLD CLASS GOVERNMENT
Road Map RB merupakan operasionalisasi Grand Design Reformasi Birokrasi
• Gelombang I : 2010 – 2014 ( Per MenPAN dan RB Nomor 20 Tahun 2010
• Gelombang II : 2015 – 2019 ( Per MenPAN dan RB Nomor 11 Tahun 2015
44
POLA PIKIR (MIND-SET)
DAN BUDAYA KERJA
(CULTURE-SET)
PIMPINAN DAN PEGAWAI BELUM SEPENUHNYA MENDUKUNG
BIROKRASI YANG PROFESIONAL SERTA BENAR-BENAR MEMILIKI
POLA PIKIR YANG MELAYANI MASYARAKAT ATAU STAKEHOLDER
DAN PENCAPAIAN KINERJA YANG LEBIH BAIK
EFEKTIVITAS PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG APARATUR
NEGARA YANG MASIH TUMPANG TINDIH, INKONSISTEN, TIDAK
JELAS, MULTI TAFSIR, PERTENTANGAN ANTARA PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN YANG SATU DENGAN YANG LAIN
PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN YANG
BERSIH, BEBAS KKN DAN
AKUNTABEL
MASIH ADANYA PRAKTEK PENYIMPANGAN DAN
PENYALAHGUNAAN WEWENANG DALAM PROSES
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN, SERTA BELUM MANTAPNYA
AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH
ORGANISASI YANG MASIH
GEMUK DAN FRAGMENTED
STRUKTUR YANG MASIH BESAR TIDAK SESUAI DENGAN KINERJA
YANG DIHASILKAN, SEHINGGA MEMBUTUHKAN SDM. TERDAPAT
KECENDERUNGAN PEMBENTUKAN STRUKTUR YANG TIDAK
BERORIENTASI KINERJA. PEMBENTUKAN LEMBAGA NON
STRUKTURAL BERIRISAN DENGAN INSTANSI FUNGSIONAL
SDM APARATUR MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR YANG BELUM
DILAKSANAKAN SECARA OPTIMAL UNTUK MENINGKATKAN
PROFESIONALISME, KINERJA PEGAWAI DAN KINERJA
ORGANISASI. BELUM MENERAPKAN SISTEM MERIT DALAM
MENGELOLA SDM APARATUR YAITU PENGELOLAAN SDNM YANG
DIDASARKAN KEPADA KUALIFIKASI, KOMPETENSI DAN KINERJA
SECARA ADIL DAN WAJAR TANPA MEMBEDAKAN LATAR
BELAKANG, RAS, WARNA KULIT, AGAMA, ASAL USUL, STATUS
PERNIKAHAN,UMUR ATAU KONDISI KECATATAN
PERMASALAHAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DI INDONESIA
AKUNTABILITAS DAN
KAPABILITAS APARATUR
YANG BELUM OPTIMAL
DALAM MENDUKUNG
KINERJA ORGANISASI
IN EFISIENSI DAN INEFEKTIVITAS DALAM PENGELOLAAN
PEMBANGUNAN. PENERAPAPAN SISTEM AKUNTABILITAS
APARATUR .BANYAK PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DILAKUKAN SECARA SERAMPANGAN TANPA MEMIKIRKAN
OTCOME ( MANFAAT ) YANG AKAN DICAPAI DALAM PROSES
PERENCANAAN PEMBANGUNAN. PROGRAM DAN KEGIATAN
YANG TIDAK MENDUKUNG PENCAPAIAN TUJUAN DAN
SASARAN YANG BEORIENTASI KINEJA. KEGIATAN YANG
DIRANCANG SENGAJA UNTUK MEMPEROLEH TAMBAHAN
PENGHASILAN UNTUK KEUNTUNGAN PRIBADI,
PENGGELEMBUNGAN BIAYA AKIBATNYA BANYAK
PENGGUNAAN ANGGARAN YANG TIDAK TEPAT SASARAN DAN
BOROS.
PELAYANAN PUBLIK PELAYANAN PUBLIK BELUM DAPAT MENGAKOMODASI
KEPENTINGAN DAN HARAPAN MASYARAKAT PENERIMA
PELAYANAN, DAN MEMENUHI HAK-HAK DASAR WARGA
NEGARA/PENDUDUK.
DENGAN SIKAP MASYARAKAT YANG SEMAKIN KRITIS
DAN SEMAKIN TINGGI TUNTUTANNYA TERHADAP
KUALITAS PELAYANAN YANG DIBERIKAN OLEH
PEMERINTAH SEHARUSNYA PEMERINTAH MAMU
MENGIKUTI ERUBAHAN PELAYANAN YANG DIINGINKAN
OLEH MASYARAKAT .
5
• Pemerintah yang bersih, akuntabel, dan
berkinerja tinggi
• Pemerintah yang efektif dan efisien
• Pelayanan publik yang baik dan berkualitas
• 3 S A S A R A NR E F O R M A S I B I R O K R A S I
PELAYANAN PUBLIK MASIH BURUK
PEMERINTAHAN BELUM EFEKTIF DAN
EFISIEN
PEMERINTAHAN BELUM BERSIH,
KURANG AKUNTABEL DAN BERKINERJA
RENDAH
EVALUASI
1. REFORMASI BIROKRASI2. ZONA INTEGRITAS3. AKUNTABILITAS KINERJA
MENDORONG PELAKSANAAN
Budaya Kerja Aparatur (culture set dan mind set) Birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi
Organisasi Organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing)
Tatalaksana Sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif,efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance
Peraturan Perundang-undanganRegulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif
Sumber daya manusia aparatur SDM apatur yang berintegritas, netral , kompeten, capable, profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera
Pengawasan Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN
Pelayanan publik Pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat
Akuntabilitas Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi
S1. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja yang efisien dan
efeektif
S2. Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN
S3. Meningkatnya kualitas pelayanan publik
Tujuan: Menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.
8 A
REA
PER
UB
AH
AN
RB
LANGKAH-LANGKAH REFORMASI BIROKRASI
7
Mendapatkan komitmen yang kuat dari pimpinan
Melibatkan seluruh pemangku kepentingan
Membentuk Tim Reformasi Birokrasi
Menetapkan Road Map (8 Area Perubahan)
Menerapkan manajemen berbasis kinerja
Menginformasikan upaya dan hasil secara berkala, termasuk quick wins
Melaksanakan monitoring dan evaluasi (PMPRB)
Menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi
Perbaikan berkelanjutan
• Hasil penilaian digunakan sebagai
masukan untuk memperbaiki
pelaksanaan RB secara terus-
menerus melalui siklus
rencanakan, laksanakan,
monitoring, dan evaluasi serta
lakukan tindak lanjut perbaikan
Kejujuran dalam penilaian
•Untuk memotret/menilai kemajuan
pelaksanaan RB secara akurat sesuai dengang
kondisi yang senyatanya dalam praktek,
diperlukan kejujuran dalam melakukan
penilaian. Rekayasa/ketidakjujuran justru tidak
akan dapat memberikan informasi mengenai
perbaikan-perbaikan yang harus dilakukan
PRINSIP PENILAIAN
PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
• Seluruh proses perlaksanaan RB harusdidokumentasikan dengan baik sesuaidengan siklus rencanakan, laksanakan,monitoring dan evaluasi serta lakukantindak lanjut perbaikan
Terdokumentasi
• Seluruh hasil pelaksanaan RB harusdibuktikan oleh stakeholder melalui surveyinternal dan eksternalDibuktikan oleh stakeholder
PRINSIP PENILAIAN
PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
Menilai kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam rangka menilai pencapaian sasaran atau hasil berupa peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja, pemerintahan yang bersih dan bebas KKN dan peningkatan kualitas pelayanan ublik
Memberikan saran perbaikan bagi instansi untukmeningkatkan pencapaian sasaran reformasi birokrasi sehingga berdampak terhadap perbaikan reformasi birokrasi yang hasilnya akan dirasakan oleh masyarakat.
TUJUAN EVALUASI
PERBEDAAN ANTARA PMPRB LAMA DAN YANG BARU
PMPRB 14 tahun 2014 PMPRB 30 Tahun 2018
Obyek evaluasiadalah instansi
PemerintahSurvey Internal hanya survey
internal organisasi
Pengungkithanya melihat
proses
Obyek evaluasiadalah InstansiPemerintah dan
Unit KerjaSurvei Internal
(IntegritasOrganisasi dan
IntegritasJabatan)
Pengungkit(proses dan hasil antara)
SURVEI INTEGRITAS JABATAN
• Memahami tugas danfungsi serta memahamiukuran keberhasilanpekerjaan
• Tidak memahami tugasdan fungsi serta tidakmemahami ukurankeberhasilan pekerjaan
• Memahami tugas danfungsi tetapi tidakmemahami ukurankeberhasilan pekerjaan
Indeks Integritas Jabatan
JawabanPeserta
Bobot Score Indeks
A 3 (total ax3) {(total score)/(total
peserta x 3)} x 4= IndeksIntegritasJabatan
B 2 (total bx2)
C 1 (total cx1)
(Total Peserta)
(total score)
Indeks integritas organisasi di atas menggambarkan persepsi para pegawai di lingkunganSekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat terhadap kualitas penerapansistem integritas yang berlaku secara internal. Pada tahun 2018 Indeks integritas organisasiSekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat adalah 3,22, turun jikadibandingkan dengan nilai tahun 2017, sebesar 3,35
SURVEY INTEGRITAS ORGANISASI
Input PMPRB level organisasi oleh Inspektorat
Tahap 1Reviu hasil PMPRB oleh Sesmen/Sekjen/Sestamauntuk kemudian dikirimke Kementerian PANRB
Tahap 2Masuk dalam profil RB nasional di Kementerian PAN RB
Tahap 3
Tahap Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
PMPRB14 tahun 2014
Input PMPRB untuk level unit kerja es. I
Tahap 1Input PMPRB level organisasioleh Inspektorat
Tahap 2Reviu hasil PMPRB oleh Sesmen/Sekjen/Sestama untukkemudian dikirim keKementerian PANRB
Tahap 3Masuk dalamprofil RB nasionaldi Kementerian PAN RB
Tahap 4PMPRB30 Tahun
2018
Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
16
Penyampaian PMPRB (tahap 4)
Paling lambat
31 Mei 2019
PMPRB selain dilakukan pada level organisasi, tetapi juga WAJIB dilakukan pada seluruh unit kerja eselon I
pada organisasi tersebut (untuk tahun 2019).
INSTANSI PEMERINTAH DAN UNIT KERJA
Penilaian hanya melihatkualitas pada level
pusat/instansi pemerintah
• Nilai merupakan gabungan dariProses di instansi dan unit
• List pertanyaan adadua;(1)untuk instansi;(2)untukinstansi dan unit
PMPRB Nomor : 30 TAHUN 2018
HASIL ANTARA YANG DIGUNAKAN
Hasil Pengawasan Kearsipan(penguatan tatalaksana)
Maturitas SPIP (penguatanpengawasan)
Penyampaian LHKPN dan LHKASN (penguatanpengawasan)
Indeks Internal Audit Capability Model (IACM) (penguatan pengawasan)
Hasil Pengaduan Masyarakat (penguatan pengawasan)
No Komponen Penilaian BobotNilai2017 Nilai 2018
A Pengungkit
1 Manajemen Perubahan 5,00 4,11 4,14
2Penataan PeraturanPerundang-undangan 5,00 3,34 3,44
3Penataan dan PenguatanOrganisasi 6,00 3,84 3,84
4 Penataan Tata laksana 5,00 3,60 3,38
5Penataan SistemManajemen SDM 15,00 13,23 13,25
6 Penguatan Akuntabilitas 6,00 2,76 2,77
7 Penguatan Pengawasan 12,00 6,81 7,20
8Peningkatan KualitasPelayanan Publik 6,00 3,67 4,04
Sub Total KomponenPengungkit 60,00 41,36 42,06
Parameter Unsur Penilaian:
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
Opini BPK (WTP)Maturitas SPIP (Level3 )Maturitas IACM (Level 3)Nilai Akuntabiltas/LAK (B)Maturitas ULP (Merah)Maturitas SPBE (1,6)Kepatuhan LHKPN (80 %)Kepatuhan LHKASN (80%)Unit Kerja Berpredikat WBK/WBBMTindak Lanjut Pengaduan MasyarakatPengelolaan GratifikasiPengelolaan WBSPenanganan CoIIndeks Reformasi
Birokrasi100 71,05 72,71
No Komponen Penilaian Bobot Nilai 2017 Nilai 2018
B Hasil
1Kapasitas dan AkuntabilitasKinerja Organisasi 20,00 11,42 12,87
2Pemerintah Yang Bersih DanBebas KKN 10,00 9,62 9,23
3 Kualitas Pelayanan Publik 10,00 7,55 8,55
Sub Total Komponen Hasil 40,00 29,69 30,65
Dari hasil survey integritas jabatan bahwa84,21% responden telah memahami tugasfungsi yang harus dilaksanakan namun tidakmemahami ukuran keberhasilanpelaksanaan tugasnya. Kemudian 8,70% responden yang memahami tugas fungsi yang harusdilaksanakan dan memahami pula ukurankeberhasilan pelaksanaan tugasnya. Serta sejumlah 7,01% respondenyang belum memahami tugas fungsi danukuran keberhasilannya.
1.
2.
Mengimplementasikan pelaksanaan reformasi birokrasi kepada seluruh unit kerja.
Konsistensi penerapan peran pimpinan sebagai role model dan penguatan agen perubahan, menetapkan target terukur dan melakukan monitoring secara
berkala.
Mengidentifikasi langkah-langkah perbaikan yang diperlukan, perubahan mind set aparatur berdasarkan nilai organisasi, perubahan apa yang ingin dicapai
dan rencana tindak lanjutnya.
Memberikan pemahaman kepada pejabat dan pegawai akan arti pentingnya uraian tugas dan jabatan serta tugas fungsi serta ukuran keberhasilan dan
pelaksanaan tugas dan fungsi dimaksud.
Penurunan indeks integritas organisasi Setjen dan BK DPR tahun 2018 dibandingkan dengan nilai tahun 2017 maka perlu memperbaiki sistem integritas
yang telah dibangun terutama pada budaya organisasi anti korupsi secara berkala
Hasil survei terhadap indeks persepsi anti korupsi terhadap pegawai Setjen dan BK DPR RI menunjukkan gambaran yang belum memuaskan. Oleh sebab
itu, perlu diperbaiki sistem integritas dalam pemberian pelayanan di lingkungan Setjen dan BK DPR RI.
Dengan ditetapkannya PP No. 49 Th. 2018 tentang PPPK perlu segera menata pegawai di lingkungan Setjen dan BK DPR RI, sehingga seluruh pegawai
dapat diklasifikasikan pada jenis pegawai yang dikenal dengan UU ASN atau PNS dan PPPK
Merencanakan kebutuhan pegawai dengan memperhatikan bentuk organisasi yang ideal, tepat fungsi, dan adaptif yang dapat diperoleh melalui hasil
evaluasi kelembagaan secara berkala
Menyempurnakan rumusan ukuran kinerja secara berjenjang serta melaksanakan pemantuan dan pengukuran kerja tersebut secara elektronik diseluruh
level organisasi secara berkala, melakukan penyelarasan antara kinera yang akan dicapai dengan anggaran real, serta melakukan perbaikan atas hasil
pemantauan capaian kinerja melalui perencanaan kinerja untuk tahun berikutnya
Menerapkan penilaian kinerja individu yang sesuai dengan kinerja organisasi pada seluruh formasi jabatan dan menetapkan hasil pengukuran kinerja
individu sebagai dasar pemberian tunjangan kinerja yang didasarkan kepada kinerja
Meningkatkan penerapan e-government, tugas layanan koordinasi dengan stakeholder Setjen dan BK DPR dan mempercepat penerapan SPBE di bidang
kearsipan yang berbasis elektronik yang terintegrasi
Diperlukan peningkatan maturitas SPIP dan kapasistas pengawasan intern dengan penilaian tingkat kapabilitas Inspektorat Utama (IACM) yang saat ini
masih menuju level 3
Evaluasi pelaksanaan penanganan gratifikasi, implementasi kebijakan whistle blowing system, penanganan benturan kepentingan secara berkala dan
menindaklanjuti hasil evaluasi tersebut
Melanjutkan pembangunan unit kerja yang akan diusulkan menjadi unit wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani (WBK/WBBM) dan
setelah dilakukan evaluasi oleh APIP bagi yang lolos berdasarkan standar penilaian dapat diusulkan pada Tim Penilai Nasional dalam hal ini Kementerian
PAN-RB
3.
4.14 REKOMENDASI5.PERBAIKAN 6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
ARAHAN PRESIDEN TERKAIT MASALAH EFISIENSI BIROKRASI
Money FollowProgram
Alokasi anggaran harus digunakan untuk program pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat, misalnya infrastruktur, pengentasan kemiskinan, pendidikan, dan kesehatan. (pemerintahan berorientasi hasil)
e-Government
Dalam sistem pemerintahan elektronik, rakyat bisa mengakses dokumen-dokumen
pemerintah dan semua hal dapat dilihatsecara transparan, termasuk soal anggaran
publik.
Stop Pemborosan Anggaran
Seberapapun anggaran yang diberikan kepada K/L/Pemda pasti habis, tetapi tujuan (hasil) tidak tercapai.
Fokus Kinerja, bukan SPJ
ASN jangan terlalu banyakmenghabiskan waktu dan
tenaga hanya untuk mengurusi SPJ.
Menghemat jumlah anggaranyang dibelanjakan dari kegiatan-kegiatan yang tidak penting.
Anggaran digunakan hanyauntuk membiayaiprogram/kegiatan prioritasyang mendukung pencapaiantujuan pembangunan.
Anggaran yang digunakanmenghasilkan manfaat besaruntuk masyarakat.
EFISIENSI
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
Akuntabilitas Kinerja , pemerintahan yang bersih dan bebas KKN serta pelayanan publik yang berkualitas sebagaidasar dalam pelaksanaan RB secara menyeluruh.
Pelaksanaan RB menjangkau Unit Kerjaterendah
Pengelolaan SDM didasarkan pada merit sistem
Proses bisnis yang disusun terkait langsungdengan encaaian kinerja organisasi melalui kinerja individu
Organisasi yang dibangun didasarkanpada kinerja yang akandihasilkan.
Kualitas pelayanan publiksangat ditentukan oleh ersyaratan pemberian pelayanan
Pengawasan dikaitkandengan pencapaiantujuan/sasaran organisasi.
Peraturan perundangandilakukan dalam rangkaefektivitas pelaksanaan legalitas pencapaiankinerja
Pelaksanaan Zona Integritasuntuk percepatanpelaksanaan RB.
Pelaksanaan e-government dilaksanakansecara terintegrasi.
1
2
3
4 5 6
7
8
910
PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
1. MENUMBUHKAN SEMANGAT PERUBAHAN PADA JAJARAN PIMPINAN DAN SELURUH PEGAWAI
2. JADIKAN REFORMASI / PERUBAHAN MENJADI KEBUTUHAN INSTANSI MELALUI PROGRAM REFORMASIBIROKRASI (8 AREA PERUBAHAN)
3. LAKUKAN TINDAK LANJUT TERHADAP SELURUH REKOMENDASI PERBAIKAN
4. BUATKAN RENCANA AKSI PERBAIKAN SETIAP AREA PERUBAHAN
5. PERLU MEMPERHATIKAN HARAPAN /KEPUASAN STAKEHOLDERS DENGAN MELAKUKAN SURVEY SECARABERKALA DAN MENINDAKLANJUTI KELUHAN PENERIMA LAYANAN
6. MELAKUKAN INOVASI PELAYANAN PUBLIK YANG MEMENUHI HARAPAN MASYARAKAT
7. PERLU MEMBUKTIKAN PERUBAHAN YANG TERJADI SETELAH REFORM
8. KOMUNIKASIKAN KEPADA PUBLIK ATAU MASYARAKAT PERUBAHAN APA
YANG SUDAH DILAKUKAN SETJEN DAN BK DPR ( MANAJEMEN MEDIA )
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITASMENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI
DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANIPER MENPAN DAN REFORMASI BIROKASI
NOMOR 52 TAHUN 2014 DAN PERUBAHANNYA
26
HAKIKAT PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WBK/WBBM
Membangun dan mengimplementasikansistem integritas yang mampu menumbuh-kembangkan budaya kerja birokrasi antikorupsi dan budaya birokrasi melayani dilingkungan K/L/Pemda
Pembangunan Zona Integritas, dilakukandengan membangun percontohan-percontohan pada tingkat unit kerja K/Ldan Pemda sebagai ZI Menuju WBK-WBBM
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (WBK & WBBM) MERUPAKAN
INDEKS RB
Unit Percontohan1) Dianggap sebagai unit yang
penting/strategis dalam melakukanpelayanan publik
2) Mengelola sumber daya yang cukup besar3) Memiliki tingkat keberhasilan Reformasi
Birokrasi yang cukup tinggi di unit tersebut
Merupakan Miniatur Implementasi Reformasi Birokrasi di Unit Kerja
Bertujuan untuk membangun program RB sehinggamampu mengembangkan budaya kerja birokrasi yanganti korupsi, berkinerja tinggi, dan memberikanpelayanan publik yang berkualitas
Membangun percontohan pada tingkat unit kerja padaInstansi Pemerintah sebagai unit menuju Wilayah Bebasdari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih danMelayani
DEFENISI
ZONA INTEGRITAS
• Predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannyamempunyai komitmen untuk mewujudkanWBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi danpeningkatan kualitas pelayanan publik
DEFENISI
Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)
• predikat yang diberikan kepada suatu Unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan dan penguatan akuntabilitas kinerja mempunyaikomitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melaluireformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitaspelayanan publik
Permohonan reviu pembangunan ZI kepada TPN menggunanakan PMP-ZI
melalui alamat websitewww.pmpzi.menpan.go.id.
Paling lambat 31 Mei 2019
Tujuan:Mempercepat proses pembangunan dan pengajuan Zona Integritas yang dilakukan oleh masing-masing K/L dan Pemda dalam hal pengumpulan
data, pengolahan data, evaluasi data, dan monitoring.
5 LANGKAH STRATEGI MEMBANGUN ZONA INTEGRITAS
KOMITMEN
Komitmenpimpinan dan
semua pegawai dengan
melibatkanpegawai secara
keseluruhan dalam
pelaksanaanreformasi
birokrasi dan menularkan
semangat dan visiyang sama
1
2
KEMUDAHAN PELAYANAN
MenyediakanFasilitas
Lebih Baikdan
SemangatHospitallitty
untukkepuasan
publik
3
PROGRAM YANG MENYENTUH MASYARAKAT
Membuat program yang membuatunit kerja lebih
dekat kemasyarakat
sehinggamasyarakatmerasakan
kehadiran unit kerja tersebut
4
MONITORING DAN EVALUASI
Melakukan pemantauandan evaluasi
berkelanjutan untukmemastikan bahwa
program yang sedang dijalankan
tetap di jalurnya
5
MANAJEMEN MEDIA
Menetapkan strategikomunikasi untuk
memastikan bahwasetiap aktivitas dan inovasi perubahan
yang telah dilakukandiketahui oleh
masyarakat
PROSES PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
Pencanangan ZI
• Penandatanganpakta integritas
• Pernyataankomitmen
Pembangunan ZI
• Menetapkan unit kerja
• Membangun dan melakukanmonev ataspembangunan
Pengusulan ZI
• Penilaian mandiri oleh TPI
• Pengusulan ke Kementerian PANRB
Reviu oleh TPN
• Verifikasi di lapangan
• Survey oleh BPS
PenetapanWBK/WBBM
• Panel TPN
• Kementerian PAN RB bersama KPK dan Ombudsman menetapkanbersama
PROSES PENILAIAN DAN PENETAPAN ZONA INTEGRITAS34
Unit Kerja Percontohan
Penilaian TPI
Pemenuhan Indikator Hasil
Pemenuhan Indikator
Pengungkit
Reviu TPN
MEMENUHI SYARAT
TIDAK MEMENUHI SYARAT
KERANGKA LOGIS PENILAIAN 35
H A S I L ( 4 0 % )P E N G U N G K I T ( 6 0 % )
P E R B A I K A N D A N P E M B E L A J A R A N
PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN (20)
PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK(20)
)
MA
NA
JEM
EN P
ERU
BA
HA
N (
5)
PENATAAN TATALAKSANA (5)
PEN
ING
KA
TAN
KU
ALI
TAS
PEL
AYA
NA
N P
UB
LIK
(1
0)
PENATAAN MANAJEMEN SDM (15)
PENGUATAN PENGAWASAN (15)
PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA (10)
Nilai persepsi korupsi (survei eksternal) (15)
Presentase penyelesaian TLHP (5)
Nilai persepsi kualitas pelayanan (survei eksternal)
(20)
Tatalaksana
• Sistem, proses dan prosedur kerja
yang jelas, efektif, efisien, terukur
dan sesuai prinsip-prinsip good
governance
Sumber Daya Manusia Aparatur
• SDM aparatur yang berintegritas,
netral, kompeten, capable,
profesional, berkinerja tinggi dan
sejahtera
Pengawasan
• Meningkatnya penyelenggaraan
pemerintahan yang bebas KKN
Akuntabilitas
• Meningkatnya kapasitas dan
kapabilitas kinerja birokrasi
Pelayanan publik
• Pelayanan prima sesuai
kebutuhan dan harapan
masyarakat
Mindset dan cultural Set
Aparatur
• Birokrasi dengan integritas dan
kinerja yang tinggi
PENGUNGKIT ( 60 %)
HASIL (40 %)
PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN
(20)
• NILAI PERSEPSI KORUPSI (SURVEI EKSTERNAL) (15)
• PERSENTASE TEMUAN HASIL PEMERIKSAAN (INTERNAL DAN EKSTERNAL) YANG DITINDAKLANJUTI (5)
KUALITAS PELAYANAN PUBLIK(20)
• NILAI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SURVEI EKSTERNAL) (20)
37
PROSES PENILAIAN DAN PENETAPAN ZONA INTEGRITAS38
Unit Kerja Percontohan
Penilaian TPI
Pemenuhan Indikator Hasil
Pemenuhan Indikator
Pengungkit
Reviu TPN
MEMENUHI SYARAT
TIDAK MEMENUHI SYARAT
PERBEDAAN ZI BARU DAN LAMASyarat Pengajuan Zona Integritas
SYARAT WBK WBBM
Tingkat Instansipemerintah
Opini BPK minimal “WDP”
Opini BPK minimal “WTP”
Nilai AKIP minimal “B”
Tingkat unit kerja Unit kerja yang diajukan merupakan core layanan utama dari instansinya
Mengelola sumber daya yang cukup besar
Memiliki tingkat keberhasilan Reformasi Birokrasi yang cukup tinggi di unit tersebut
Telah mendapatpredikat WBK sebelumnya
LHKASN dan LHKPN 100%
Permenpan52/2014
2019
Mandiri
PENETAPAN UNIT KERJA BERPREDIKAT WBK DAN WBBM
SYARAT WBK WBBM
Nilai Total (Pengungkit dan Hasil) minimal
75 85
Nilai komponen hasil “Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN” minimal
18 18
Nilai sub-komponen “Survei Persepsi Anti Korupsi” minimal
13,5 13,5
Nilai sub-komponen “Persentasi TLHP” minimal
3,5 3,5
Nilai komponen hasil “Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat” minimal
- 16
SYARAT WBK WBBM
Nilai Total 75 85
Nilai Minimal Pengungkit 40 48
Bobot nilai minimal per area pengungkit
60% 75%
Nilai komponen hasil “Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN” minimal
18,50 18,88
Nilai sub-komponen “Survei Persepsi Anti Korupsi” minimal
13,5(survey 3,60)
13,88(survey 3,70)
Nilai sub-komponen “Persentasi TLHP” minimal
5,0 5,0
Nilai komponen hasil “Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat” minimal
15(survey 3,00)
17(survey 3,40)
PERMENPANRB 52/20142019
41
Riau Kepulauan
Aceh
SumateraUtara
Riau
SumateraBarat Jambi
Bengkulu
SumateraSelatan
Bangka-Belitung
Lampung
KalimantanBarat
Banten
Jakarta
JawaBarat Yogyakarta
JawaTengah
JawaTimur
Bali
KalimantanTengah
KalimantanTimur
KalimantanSelatan
NTB
SulawesiSelatan
SulawesiTenggara
SulawesiBarat
SulawesiTengah
SulawesiUtara
Maluku
MalukuUtara
PapuaBarat
Papua
NTT
KalimantanUtara Gorontalo
Saat ini telah terdapat 23 unit kerjaWBBM dan 309 unit kerja WBK. Terdiri atas:• Polres• Rumah Sakit• Kantor Pelayanan Pajak• Kantor Pelayanan Perbendaharaan
Negara• Kantor Pelayanan Bea dan Cukai• Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan• Lapas• Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil• Dinas Perijinan• Badan POM• Kem Pertanian • Dan lain-lain
Unit kerja pelayanan percontohanini (WBK/WBBM) akan menjadi
role model bagi unit kerja lainnyadalam upaya peningkatan
kualitas pelayanan publik danbudaya anti-korupsi
Keterangan: Jumlah unit kerja WBK/WBBM akumulasi sampai dengan tahun yang bersangkutan
TAHUN 2014 2015 2016 2017 2018 TOTAL
Pengusulan 33 51 174 485 910 1.653
WBK 12 11 15 71 200 309
WBBM 9 1 2 6 5 23
PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
top related