kebijakan dan peraturan tentang bangunan …
Post on 22-Oct-2021
4 Views
Preview:
TRANSCRIPT
KEBIJAKAN DAN PERATURAN
TENTANG BANGUNAN
GEDUNG 2018 (1 JP)
BALAI PENERAPAN TEKNOLOGI KONSTRUKSI
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
MATERI SUPLEMEN PENGETAHUAN PEMBEKALAN KEPROFESIAN
O U T L I N E
KEBIJAKAN & PERATURAN
PERSYARATAN TATA RUANG
PERENCANAAN BANGUNAN
GEDUNG
TENAGA AHLI PERENCANAAN
PENGADAAN TANAH
KEBIJAKAN PEMERINTAH
terkait
Penyelenggaraan Bangunan Gedung
4
Mendorong terbitnya Perda Bangunan
Gedung di Kab/Kota sebagai payung dalam
penyelenggaraan Bangunan Gedung.
Mendorong implementasi Perda Bangunan
Gedung di kab/kota:
• IMB, TABG, SLF, dan Pendataan
Bangunan Gedung
T A R G E T Y A N G
A K A N D I C A P A IKegiatan Fasilitasi Implementasi Perda
Bangunan Gedung dimaksudkan sebagai
bentuk pembinaan teknis bagi
kabupaten/kota, demi tercapainya:
1
2
3
Terlaksananya penerapan
pendataan bangunan gedung.
30% kabupaten/kota telah
melaksanakan SLF pada 2019
50% bangunan gedung
ber-IMB pada 2019
7
A
B
C
D
Permen PU 05/2007 Pedoman
Teknis Pembangunan Rumah
Susun Sederhana Bertingkat Tinggi.
Permen PU 25/2007 Pedoman
Sertifikat Laik Fungsi Bangunan
Gedung.
Permen PU 24/2008 Pedoman
Pemeliharaan dan Perawatan
Bangunan Gedung.
Permen PU 25/2008 Pedoman
Teknis Penyusunan Rencana Induk
Sistem Proteksi Kebakaran.Permen PU 29/2006 Pedoman
Persyaratan Teknis Bangunan Gedung
8
A
B
C
D
Permen PU 20/2009 Pedoman Teknis
Manajemen Proteksi Kebakaran di
Perkotaan.
Permen PU 16/2010 Pedoman
Teknis Pemeriksaan Berkala
Bangunan Gedung.
Permen PU 17/2010 Pedoman
Teknis Pendataan Bangunan
Gedung.
Permen PU 18/2010 Pedoman
Revitalisasi Kawasan.Permen PU 26/2008 Persyaratan Teknis Sistem
Proteksi Kebakaran Pada Bangunan dan Lingkungan.
9
Permen PU 11/2014 Pengelolaan Air Hujan pada Bangunan Gedung dan Persilnya.
Permen PUPR 01/2015 Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan.
Permen PUPR 02/2015 Bangunan Gedung Hijau.
Permen PUPR 06/2017 Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor:
05/PRT/M/2016 Tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung.
Permen PUPR 14/2017 Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung
SE Menteri PUPR Nomor 10/SE/M/2016 Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik
Fungsi Bangunan Gedung untuk Bangunan Gedung Usaha Menegah Kecil dan Mikro Seluas 1.300 M2
dengan Menggunakan Desain Prototipe.
SE Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR nomor 86/SE/DC/2016 tanggal 29 Desember 2016
tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Bangunan Gedung Hijau.
mengatur
11
FUNGSI
HUNIAN
KEAGAMAAN
USAHA
SOSIAL DAN BUDAYA
PERSYARATAN
PERSYARATAN
ADMINISTRATIF
PERSYARATAN
TEKNIS
PENYELENGGARAAN
PEMBANGUNAN
PEMANFAATAN
PELESTARIAN
PEMBONGKARAN
memantau dan menjaga ketertiban
penyelenggaraan;
memberi masukan kepada Pemerintah dan/atau Pemerintah
Daerah dalam penyempurnaan peraturan, pedoman, & standar
teknis di bidang bangunan gedung;
menyampaikan pendapat & pertimbangan kepada instansi yang
berwenang terhadap penyusunan rencana tata bangunan dan
lingkungan, rencana teknis bangunan gedung tertentu, dan
kegiatan penyelenggaraan yang menimbulkan dampak penting
terhadap lingkungan;
melaksanakan gugatan perwakilan terhadap bangunan gedung
yang mengganggu, merugikan, dan/atau membahayakan
kepentingan umum.
PERAN MASYARAKAT
The Power of PowerPoint | thepopp.com 13
Pemerintah menyelenggarakan pembinaan bangunan gedung
secara nasional untuk meningkatkan pemenuhan persyaratan dan
tertib penyelenggaraan bangunan gedung.
Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan penyelenggaraan
bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di daerah.
Sebagian penyelenggaraan dan pelaksanaan pembinaan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilakukan
bersama-sama dengan masyarakat yang terkait dengan bangunan
gedung.
Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam melaksanakan
pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan
ayat (3) melakukan pemberdayaan masyarakat yang belum
mampu untuk memenuhi persyaratan
PEMBINAAN
- Peringatan tertulis,
- Pembatasan kegiatan pembangunan,
- Penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan
pelaksanaan pembangunan,
- Penghentian sementara atau tetap pada
- pemanfaatan bangunan gedung;
- Pencabutan iin mendirikan bangunan Gedung;
- Pembekuan izin mendirikan bangunan gedung;
- Pencabutan izin mendirikan bangunan gedung;
- Pencabutan sertifikat laik fungsi bangunan Gedung
- Perintah pembongkaran bangunan gedung.
- Pembekuan sertifikat laik fungsi
bangunan gedung;
- Pencabutan sertifikat laik fungsi
bangunan gedung; atau
- Perintah pembongkaran
bangunan gedung.
PIDANA
SANKSIADMINISTRATIF
15
2. Arsitektur bangunan gedung;
1. Peruntukan lokasi
dan intensitas
bangunan gedung;5. Pembangunan
bangunan gedung di atas
dan/atau di bawah
tanah, air dan/atau
prasarana/sarana umum.
4. Rencana Tata Bangunan
dan Lingkungan (RTBL);
3. Pengendalian
dampak lingkungan;
Persyaratan Tata Bangunan
Bangunan gedung yang berkualitas sesuai
dengan fungsinya, andal, serasi, selaras dengan
lingkungannya
16
01Persyaratan Keselamatan
02 Persyaratan Kesehatan
03Persyaratan Kenyamanan
04 Persyaratan Kemudahan
Peraturan Menteri PU Nomor 29 Tahun 2006
Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung
Persyaratan Keandalan Bangunan
Selamat, sehat, nyaman, dan memberikan kemudahan bagi penghuni dan/atau
pengguna bangunan gedung, serta efisien, serasi, dan selaras dengan lingkungannya
17
Persyaratan Tata BangunanPeruntukan lokasiPP-No-8-Thn-2013-tentang-KETELITIAN-PETA
Sesuai RTRW
Sesuai RDTR
Sesuai RTBL
NAMA UNSUR PENGERTIAN SIMBO
L/NOT
ASI
Peristiwa alam Kawasan yang diperuntukkan bagi
kegiatan wisata alam
Pariwisata budaya Kawasan yang diperuntukkan bagi
kegiatan wisata budaya
Taman buatan Kawasan yang diperuntukkan bagi
kegiatan wisata buatan
Kawasan
permukiman
Kawasan yang secara teknis dapat
digunakan untuk permukiman yang
aman dari bahaya bencana alam
maupun buatan manusia, sehat dan
mempunyai akses untuk
kesempatan berusaha
20
1
Menjaga keseimbangan
daya dukung lahan.
2
Mencerminkan keserasian
bangunan dengan
lingkungan 3
Menjamin kesehatan dan
kenyamanan pengguna serta
masyarakat pada umumnya.
I N T E N S I T A S
B A N G U N A N
Koefisien Dasar Bangunan Jumlah
Lantai Bangunan Koefisien Lantai
Bangunan
A R S I T E K T U R B A N G U N A N G E D U N G
21
PENAMPILAN BANGUNAN
GEDUNG
memperhatikan bentuk dan
karakteristik arsitektur lingkungan
yang ada di sekitarnya
Keserasian dengan bangunan
yang dilestarikan tersebut
TATA RUANG-DALAM
Penempatan dinding-dinding penyekat
dan lubang-lubang pintu/jendela
diusahakan sedapat mungkin simetris
terhadap sumbu-sumbu denah bangunan
mengantisipasi terjadinya kerusakan
akibat gempa
Ruangan dalam bangunan harus
mempunyai tinggi yang cukup untuk
fungsi yang diharapkan
Bangunan atau bagian bangunan yang
mengalami perubahan perbaikan,
perluasan, penambahan, tidak boleh
menyebabkan berubahnya
fungsi/penggunaan utama
KESEIMBANGAN, KESERASIAN
& KESELARASAN DENGAN
LINGKUNGAN BANGUNAN
GEDUNG
Keseimbangan,keserasiandan
keselarasan dengan lingkungan
bangunan gedung adalah perlakuan
terhadap lingkungan di sekitar
bangunan gedung yang menjadi
pertimbangan penyelenggaraan
bangunan gedung baik dari segi
sosial, budaya, maupun dari segi
ekosistem
RTH,RTHP,GSB,Parkir,Sirkulasi,
Signage, dst
22
Persyaratan Keandalan BangunanPersyaratan keselamatan bangunan gedung;
Umum
beban muatan,
bahaya kebakaran,
bahaya petir
bahaya kelistrikan.
Struktur Bangunan Gedung
kuat, kokoh, dan stabil dalam memikul beban/kombinasi beban dan memenuhi
persyaratan keselamatan (safety), serta memenuhi persyaratan kelayanan (serviceability)
selama umur layanan yang direncanakan dengan mempertimbangkan fungsi bangunan
gedung, lokasi, keawetan, dan kemungkinan pelaksanaan konstruksinya.
beban muatan tetap maupun beban muatan sementara yang timbul akibat gempa, angin,
pengaruh korosi, jamur, dan serangga perusak
Sistem proteksi kebakaran pasif dan aktif
PERENCANAAN
KONSTRUKSI
MENGACU KEPADA SNI
YANG BERLAKU
23
RUANG PUSAT PENGENDALI KEBAKARAN
Pada bangunan gedung yang tinggi efektifnya lebih dari 50 meter
harus merupakan ruang terpisah
Ruang untuk pengendalian dan pengarahan selama berlangsungnya
operasi penanggulangan kebakaran atau penanganan kondisi darurat
Konstruksi penutupnya dari beton, dinding atau sejenisnya mempunyai
kekokohan yang cukup terhadap keruntuhan akibat kebakaran
Mempunyai luas lantai tidak kurang dari 10
Memiliki fasilitas Pencahayaan darurat
24
PERSYARATAN KESEHATAN BANGUNAN GEDUNG
Persyaratan Sistem Penghawaan
Setiap bangunan gedung harus mempunyai ventilasi alami dan/atau ventilasi
mekanik/buatan sesuai dengan fungsinya
Persyaratan Sistem Pencahayaan
Setiap bangunan gedung untuk memenuhi persyaratan sistem pencahayaan harus
mempunyai pencahayaan alami dan/atau pencahayaan buatan, termasuk pencahayaan
darurat sesuai dengan fungsinya.
Persyaratan Sanitasi
Sistem plumbing, penyaluran air hujan, pembuangan air kotor, sampah
Persyaratan Penggunaan Bahan Bangunan Gedung
Bahan bangunan gedung yang digunakan harus aman bagi kesehatan pengguna
bangunan gedung dan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan.
Bahan bangunan yang mengandung racun, memantulkan cahaya secara berlebihan.
25
PERSYARATAN KENYAMANAN BANGUNAN GEDUNG
kenyamanan ruang gerak dan hubungan antarruang, kenyamanan
termal dalam ruang, kenyamanan pandangan (visual), serta
kenyamanan terhadap tingkat getaran dan kebisingan
PERSYARATAN KEMUDAHAN
BANGUNAN GEDUNGPermen PUPR No.14 Tahun 2017
Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung
Persyaratan kemudahan meliputi kemudahan
hubungan ke, dari, dan di dalam bangunan gedung,
serta kelengkapan fasilitas prasarana dan sarana
dalam pemanfaatan bangunan gedung
26
29
PERENCANAAN BANGUNAN GEDUNG
Proses perencanaan teknis
Pelaksanaan konstruksi
Kegiatan pemanfaatanPelestarian
Pembongkaran
P E R E N C A N A A N B A N G U N A N G E D U N G
DOKUMEN PERENCANAAN
Setiap bangunan gedung negara harus memiliki dokumen
perencanaan, yang dihasilkan dari proses perencanaan teknis, baik
yang dihasilkan oleh Penyedia Jasa Perencana Konstruksi, Tim
Swakelola Perencanaan, atau yang berupa Disain Prototipe.
30
31
LINGKUP DOKUMEN PERENCANAAN
- Gambar rencana teknis (arsitektur, struktur, mekanikal dan elektrikal, serta tata
lingkungan);
- Rencana kerja dan syarat-syarat (RKS), yang meliputi persyaratan umum, administratif,
dan teknis bangunan
- Rencana anggaran biaya pembangunan;
- Laporan-laporan terkait:
1) Laporan Arsitektur;
2) Laporan Perhitungan Struktur Termasuk Laporan Penyelidikan Tanah;
3) Laporan Perhitungan Mekanikal Dan Elektrikal;
4) Laporan Perhitungan IT (Informasi & Teknologi);
5) Laporan Tata Lingkungan.
32
Tenaga Ahl i Arsitektur;
Tenaga Ahl i Struktur;
Tenaga Ahl i Uti l i tas (M&E);
Tenaga Ahl i Est imasi Biaya;
TENAGA AHLI PERENCANAAN DENGAN
LINGKUP DAN KOMPLEKSITAS
PEKERJAAN
33
TENAGA AHLI PERENCANAAN DENGAN
LINGKUP DAN KOMPLEKSITAS
PEKERJAAN
LINGKUP TANGGUNG JAWAB PERENCANA
Konsep perencanaan
Pra-rencana
Value engineering
Pengembangan rencana
Rencana detail
• Gambar detil
• rencana kerja dan syarat-syarat
• rincian volume pelaksanaan pekerjaan,
• rencana anggaran biaya pekerjaan konstruksi
• pengawasan berkala
35
O U T L I N E
p e n g a d a a n
t a n a h
DASAR HUKUM
TAHAP PERENCANAAN
TAHAP PERSIAPAN
TAHAP PELAKSANAAN
TAHAP PENYERAHAN HASIL
Dasar Hukum Pengadaan Tanah Bag i Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (1)
UU Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
Perpres Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan ProyekStrategis Nasional
Perpres Nomor 71 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan PengadaanTanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
Perpres Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan
Perpres Nomor 102 Tahun 2016 Tentang Pendanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.
Perpres Nomor 56 Tahun 2017 Tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Proyek Strategis Nasional
Perpres No. 40/2014 Perpres No. 99/2014 Perpres No. 30/2015 Perpres No.
148/2015
1
2
3
4
Perpres No. 58/2017
5
6
PERUBAHAN
Dasar Hukum Pengadaan Tanah Bag i Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (2)Inpres Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional
Pmk Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Biaya Operasional Dan Pendukung Pengadaan Tanah Melalui Anggaran Apbn
Per MA Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pedoman Beracara Dalam Sengketa Penetapan Lokasi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Pada Peradilan Tata Usaha Negara
PerMA Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian Ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
Perka Bpn Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
Surat Menteri Atr/Ka Bpn Nomor 3061/2.1/Vii/2016 Tanggal 1 Juli 2016 Perihal Ketentuan Pengelolaan Biaya Satgas A Dan B Dalam Rangka Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
Permendagri Nomor 72 Tahun 2012 Tentang Biaya Operasional Dan Pendukung Anggaran Pengadaan Tanah Apbd Prov/Kab/Kota
Permen Esdm Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Teknis Terhadap Tanah, Bangunan, Dan/Atau Tanaman Yang Dikuasai Masyarakat Pada Kawasan Hutan Dalam Rangka Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan
7
8
9PMK NOMOR 10
TAHUN 2016
PERMEN ATR/KABPN NOMOR 6 TAHUN 2015
PERMEN ATR/KABPN NOMOR 22 TAHUN 2015
PERUBAHAN
10
11
12
13
14
DIATAS 5 HAdilaksanakan sesuai tahapan Perpres No 71 Tahun 2012
Dasar : Pasal 121 Perpres No 148Tahun 2015
Pasal 34 Perpres No 4 Tahun 2016 (untuk
pembangungan infrastruktur ketenagalistrikanDAPAT dilaksanakan langsung oleh instansi yang
memerlukan tanah
(jual beli, tukar-menukar, hibah, bentuk lain yang disepakati)
Dalam hal tertentu / dianggap perlu, dapat dilaksanakan dengan tahapan
sebagaimana UU 2/2012
PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM YANG LUASNYA
TIDAK LEBIH DARI 5 (LIMA) HEKTAR
PENGANGGARAN
PERENCANAAN
PERSIAPAN
PELAKSANAAN
PENILAIAN
PELEPASAN HAK
PENSERTIPIKATAN
RKA-K/L
• Tanpa Penetapan Lokasi
• Penyusunan Proposal
- Kesesuaian RTRW- Penentuan/Survey lokasi- Pertemuan pemilik tanah
Jual beli/ Tukar Menukar/
Hibah
Proposal/ Site Plan
- RekomendasiRTRW
- Lokasi yg sesuai- Persetujuan
pemilik tanah
Peralihan Hak
Nilai Objek
Pengadaan Tanah
Pelepasan hak harus
dilakukan di depan
kepala kantor
Sertipikat
Penilaian oleh Appraisal
Pembayaran Ganti Rugi
• Pengukuran
• Tim Peneliti
• Proses pensertipikatan
DIPA
PASAL 54 A PERMEN ATR/ KABPN NOMOR 6 TAHUN 2015
OBYEK SELAIN KEPENTINGAN UMUM (Pasal 10 UU 2/2012 )
DILAKSANAKAN OLEH /
DIMILIKI OLEH
PEMERINTAH
1. INSTANSI PEMERINTAH
(APBN)
2. PEMERINTAH DAERAH
(APBD)
Dilaksanakan secara
langsung (jual
beli, hibah, tukar
menukar
PROYEK STRATEGIS
NASIONALUu No. 2 Tahun 2012
TIDAK SETUJU
SETUJU
DITOLAK
TIDAK SETUJU
SETUJU
SETUJU
TIDAK SETUJU, TITIP
VERIFIKASI
INSTANSI YANG
MEMERLUKAN TANAHGUBERNUR
TIM
PERSIAPAN
SOSIALISASI
KEPADA PIHAK YG
BERHAK DAN
PENDATAAN AWAL
PENGUMUMAN
INVENTARISASI &
IDENTIFIKASI
TIDAK LENGKAP
MENOLAK
DOKUMEN
PENGADAAN
PENILAI OLEH
INSTANSI
DAFTAR
NOMINATIF &
PETA BIDANG
KONSULTASI
PUBLIK
KONSULTASI
PUBLIK ULANG
DOKUMEN PERENCANAAN
SETUJU
DIBATALKAN
SK PENETAPAN
LOKASI
TIM KAJIAN
KEBERATAN
LENGKAP
MA
PEMBENTUKAN
PELAKSANA PT PERMOHONAN KE
KANWIL BPN
PEMBENTUKAN
SATGAS A & B
PELEPASAN HAK
DIHADAPAN
KAKANTAH
PENAKSIRAN
GANTI RUGI
OLEH PENILAI
MUSYAWARAH
BENTUK GANTI
RUGI
PEMBERIAN
GANTI RUGI
PN
TAHAPAN PERENCANAAN
KANTAH
TAHAPAN
PENYERAHAN
HASIL
TAHAPAN PERSIAPAN
TAHAPAN PELAKSANAAN
DIUMUMKAN 14 HARI
SETUJU
PENETAPAN
PENILAI OLEH
KETUA PPT
PENGADAAN TANAH
UNTUK KEPENTINGAN UMUM
PENYERAHAN HASIL
01
02
03
04
3hr+20 hr +
30 hr
60 hr30 hr
30 hr
14 hr
14 hr
30 hr30 hr30 hr
JW putusan 30 hrJW putusan 30 hr
10 hr
2 hr
14 hr
7 hr
KEBERATAN
Gugatan ke
MA
SETUJU
Gugatan PTUN
Putusan MA
lanjut/tidak
14 hr
30 hr
30 hr
14 hr
7 hr
KEBERATAN
14 hr
3 hr
30 hr
14 hr
7 hr
2 hr
2 hr 2 hr
min 2
hr
3 hr
DIDASARKAN PADA :
1. Maksud dan tujuan rencanapembangunan
2. Kesesuaian dengan RTRW danPrioritas pembangunan
3. Letak tanah4. Luas tanah yang dibutuhkan
5. Gambaran umum status tanah6. Perkiraan jangka waktu
pelaksanaan Pengadaan Tanah7. Perkiraan jangka waktu
pelaksanaan pembangunan8. Perkiraan nilai tanah9. Rencana penganggaran
1. RTRW (Nasional, Prov, Kab/Kota)2. Prioritas Pembangunan
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah- Rencana Strategis- Rencana Kerja Pemerintah/Instansi Yang
Bersangkutan
STUDI KELAYAKAN1. Survey sosial ekonomi2. Kelayakan lokasi3. Analis biaya dan manfaat pembangunan bagi
wilayah dan masyarakat4. Perkiraan nilai tanah5. Dampak lingkungan dan dampak sosial yang
mungkin timbul6. Studi lain yang dibutuhkan
ISI DOKUMEN PERENCANAAN
PERSIAPAN PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM (1)
Pembentukan TIM1.TIM Persiapana)Instansi terkaitb)Bupati/ walikotac)Instansi yang memerlukan tanahd)Saturan Kerja Perangkat Daerah ProvinsiTerkait2.TIM Kajian Keberatana)Sekretaris Daerah Provinsi b)Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsic)Instansi di Bidang Perencanaan Pembangunan Daerahd)Kakanwil KUMHAMe)Bupati/ Walikota/ yang ditunjukf)Akademisi3.Sekretariat Provinsi4.Pendelegasian Persiapan Pengadaan Tanah kepadaBupati/ Walikota
Tugas Tim Persiapan1. Pemberitahuan Rencana Pembangunan2. Pendataan Awal Lokasi3. Konsultasi Publik/ Konsultasi Publik Ulang4. SK Penetapan Lokasi5. Pengumuman penetapan Lokasi6. Keberatan Pihak Yang Berhak7. Kajian TIM8. Diterima/ Ditolak Gubernur9. Keberatan Melalui PTUN10.Kasasi melalui MA11.Penetapan Lokasi12.Pemindahan Lokasi13.Penetapan Lokasi Berlaku 2 Tahun Dapat
Diperpanjang 2 Tahun14.Durasi Maksimal 207 HariI
PERSIAPAN PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM (2)
INPRES NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PERCEPATAN PELAKSANAAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL
Diktum Kesembilan: Gubernur dan Bupati/Walikota1.Wajib mendukung percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional di
wilayahnya masing-masing.2.Melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk mendukung pengadaan
tanah dan percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional.3.Mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengendalikan
kenaikan harga terkait pengadaan tanah untuk percepatan pelaksanaanproyek strategis nasional.
4.Melakukan evaluasi dan revisi atas peraturan daerah yang menghambatdan/atau menimbulkan biaya tinggi pelaksanaan proyek strategis nasional.
PERSIAPAN PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM (3)
PEMBERITAHUAN RENCANA PEMBANGUNAN
1.Maksud dan tujuan rencana pembangunan;2.Letak tanah dan luas tanah yang dibutuhkan;3.Tahapan rencana pengadaan tanah;4.Perkiraan jangka waktu pelaksanaan pengadaan tanah;5.Perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan;6.Informasi lainnya yang dianggap perlu;7.Pemberitahuan disampaikan secara langsung, kepada
masyarakat melalui sosialisasi, tatap muka, dan surat pemberitahuan
PERSIAPAN PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM (4)
KONSULTASI PUBLIK
PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN
PENGUMUMAN PENETAPAN LOKASI
PEMBANGUNAN
1. Dilaksanakan di kantor kelurahan atau desa
2. Undangan diberikan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum konsultasi
publik dilaksanakan
3. Tim persiapan menjelaskan maksud dan tujuan rencana
pembangunan, tahapan pengadaan tanah, peran penilai dalam
menentukan nilai ganti rugi, dsb
4. Konsultasi publik dilakukan secara dialogis
1. Penetapan lokasi dilakukan oleh gubernur berdasarkan hasil
kesepakatan
2. Gubernur menetapkan perpanjangan 1 tahun (Non PSN) dan 2 tahun
(PSN), apabila tidak diperpanjang maka terhadap sisa tanah diproses
ulang dari tahap perencanaan
1. Gubernur bersama Instansi yang memerlukan tanah mengumumkan
Penetapan Lokasi Pembangunan memuat nomor dan tanggal
keputusan Penetapan Lokasi, peta lokasi, maksud dan tujuan
pembangunan, letak dan luas tanah yang dibutuhkan, perkiraan
jangka waktu Pengadaan Tanah termasuk waktu pembangunannya
2. Tata cara dan pelaksanaan pengumuman, tempat, media massa,
pengumuman selama 7 (tujuh) hari kerja (diatur secara rinci)
PENDATAAN AWAL LOKASI RENCANA PEMBANGUNAN
Kegiatan:1. Pengumpulan data awal pihak yang berhak dan obyek pengadaan tanah.2. Pasal 17 Perpres 71/2012, Pihak yang berhak terdiri dari:
a.Perseoranganb.Badan hukumc.Badan sosiald.Badan keagamaane.Instansi pemerintah
3. Pihak yang berhak meliputi:a. Pemegang atas tanah Perseorangan atau badan hukumb. Pemegang HPL Instansi Pemerintah dan Badan Hukumc. Nadzir untuk tanah wakaf dilakukan sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan di bidang wakaf
PERSIAPAN PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM (5)
d.Pemilik tanah bekas milik adat, dibuktikan dengan:1)Petuk pajak Bumi/Landrente, girik, pipil, ketitir, Verponding Indonesia atau alat
pembuktian tertulis dengan nama apapun juga;2)Akta pemindahan hak yang dibuat di bawah tangan dengan tanda tangan oleh
kepala adat, lurah, kepala desa atau nama lain sebelum berlakunya PP No. 10Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah dengan disertai alas hak yang dialihkan;
3)Surat tanda bukti hak milik yang diterbitkan berdasarkan peraturan Swaprajabersangkutan;
4)Surat keputusan hak milik dari pejabat yang berwenang, baik sebelum ataupunsejak berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan DasarPokok-pokok Agraria, yang tidak disertai kewajiban untuk mendaftarkan hak yangdiberikan, tetapi telah dipenuhi semua kewajiban yang disebut di dalamnya;
5)Surat keterangan riwayat tanah yang pernah dibuat oleh Kantor Pelayanan PajakBumi dan Bangunan disertai dengan alas hak yang dialihkan.
PERSIAPAN PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM (6)
e.Masyarakat hukum adat, yang diakui keberadaannya setelahdilaksanakan penelitian dan ditetapkan dengan Perda setempat:1)terdapat sekelompok orang yang masih terikat oleh tatanan hukum
adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum adattertentu, yang mengakui dan menerapkan ketentuan persekutuantersebut dalam kehidupannya sehari-hari;
2)terdapat tanah ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup parawarga persekutuan hukum adat tersebut dan tempatnya mengambilkeperluan hidupnya sehari-hari;
3)terdapat tatanan hukum adat mengenai pengurusan, penguasaan danpenggunaan tanah ulayat yang berlaku dan ditaati oleh para wargapersekutuan hukum adat tersebut.
PERSIAPAN PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM (7)
f.Pihak yang menguasai tanah negara dengan itikad baik, yang dibuktikan dengan:1)Sertipikat hak atas tanah yang telah berakhir jangka waktu haknya;2)Surat sewa menyewa tanah;3)Surat keputusan penerima obyek tanah landreform;4)Surat ijin garapan/ membuka tanah; atau5)Surat penunjukan/ pembelian kavling tanah pengganti.
g.Pemegang dasar penguasaan hak atas tanah, dengan alat bukti penguasaan,berupa:1)Akta jual beli hak atas tanah yang sudah bersertipikat yang belum dibalik nama;2)Akta jual beli atas hak milik adat yang belum diterbitkan sertipikatnya;3)Surat ijin menghuni;4)Risalah lelang; atau5)Akta ikrar wakaf, akta pengganti ikrar wakaf, atau surat ikrar wakaf.
PERSIAPAN PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM (8)
h.Pemilik bangunan, tanaman, atau benda lain yang berkaitan dengan tanah, yang dibuktikan dengan: :1)Ijin Mendirikan Bangunan dan bukti fisik bangunan;2)Surat Pernyataan Penguasaan Fisik;3)Bukti tagihan atau pembayaran listrik, telepon, atau perusahaan air minum,
dalam 1 (satu) bulan terakhir.
PERSIAPAN PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM (9)
Dalam hal bukti kepemilikan atau penguasaan sebidang tanah tidak ada, pembuktian pemilikan atau penguasaan dapat dilakukan dengan bukti lain berupa:1. Pernyataan tertulis dari yang bersangkutan; dan2. Keterangan yang dapat dipercaya dari paling sedikit 2 (dua) orang saksi dari lingkungan masyarakat setempat yang tidak mempunyai hubungan keluarga dengan yang bersangkutan sampai derajat kedua, baik dalam kekerabatan vertikal maupun horizontal, yang menyatakan bahwa yang bersangkutan adalah benar sebagai pemilik atau menguasai sebidang tanah tersebut.
(Pasal 26 Perpres 71/2012)
PELAKSANAAN
PENGADAAN TANAH
Penyiapan
pelaksanaan
Invetarisiasi
&
Identifikasi
Pengumuman
Verifikasi
Peta Bidang
dan Daftar
Nominatif
Pengadaan
Penilai
Pertanahan
Penaksiran
Ganti
Kerugian
Pemberitahuan
Besarnya Ganti
Kerugian
Validasi
Pembayaran
ganti kerugian
dan pelepasan
hak
Penitipan uang
ganti kerugian
ke pengadilan
Penyerahan
Hasil
57
1
8
6
7
5
Permohonan Pencairan kebutuhan Anggaran
Membentuk Satgas A
dan Satgas B
Membentuk Pelaksana
Pengadaan Tanah
Membuat Rencana Kerja
Membuat Jadwal Kegiatan
Menghitung BOBP dan membuat RAB
PENYIAPAN
PELAKSANAAN
2
34
8
Membuat surat permintaan personil ke
Pemerintah Provinsi dan Pemerintah
Kabupaten
4
INVENTARISASI DAN
IDENTIFIKASI
Materi yang harus disiapkan sekretariat:
• Daftar hadir tamu undangan, Panitia Pelaksana, Satgas A dan Satgas B
• Daftar penerima SK Satgas A dan Satgas B
• Daftar penerima peralatan kerja Satgas A dan Satgas B
• Penandatanganan Pakta Integritas
• Uraian tugas Satgas A dan Satgas B
• Lebel nama/ ID Card
• Sarana/prasarana lain
A. Pembekalan kepada Anggota Pelaksana Pengadaan tanah dan Anggota Satgas A dan Satgas B
INVENTARISASI DAN
IDENTIFIKASI
B. Pemberitahuan rencana akan dimulainya kegiatan inventarisasi dan identifikasi kepada kepada warga/pihak yang berhak
Dilakukan secara tertulis dan tatap mukaTugas Satgas A dan Satgas B bersama KepalaDesa setempat untuk menyampaikan kepadapihak yang berhak tentang rencana pelaksanaan(Pasal 55 huruf a s/d q Perpres 71/2012 danPasal 9 ayat 1 s/d 3 Perkaban 5/2012)Pasal 55 Perpres 71/2012satuan tugasmelakukan persiapan pelaksanaan pengadaantanah yang meliputi kegiatan:
1)Penyusunan rencana jadwal kegiatan2)Penyiapan bahan3)Penyiapan peralatan teknis4)Koordinasi dengan perangkat Kecamatandan Lurah/kepala Desa dan Panitia5)Penyiapan Peta Bidang Tanah6)Pemberitahuan rencana dan jadwalpengukuran dan pelaksanaan pengumpulandata pihak yang berhak dan obyekpengadaan tanah7)Biaya Satgas A dan Satgas B perludisampaikan atau tidak
INVENTARISASI DAN IDENTIFIKASIA. Penyerahan Peta Bidang dan Daftar Nominatif hasil inventarisasi dan identifikasi dari Satgas A
Satgas B kepada Ketua Pelaksana
•Evaluasi pekerjaan Satgas A dan Satgas B setiap minggu
•Menyiapkan Solusi dan Penyelesaian hambatan/permasalahan di lapangan
•Membuat rekapitulasi hasil inventarisasi dan identifikasi Satgas A dan Satgas B
•Membuat daftar/rekapitulasi tanah aset instansi yang menjadi obyek
No Data/ Lokasi
Data Awal Hasil Identifikasi & Inventarisasi
Hasil Akhir
Pihak yg berhak
Jumlah bidang
Pihak yg berhak
Jml. Bid. Satgas A
Jml. Bid. Satgas B
Satgas A Satgas B
No Nama Ins Lokasi Alas Hak Luas (m2) Penggunaan Ket
1 TNI AU Dn. Nglawang, Ds. Jangkaran
HP. No. 4/JangkaranL. = 3.045 m2
3.237 Mess walet TNI AU
TNI AU
2 Pakualaman Dn. Nglawang, Ds. Jangkaran
198.553 Tanaman Semusim, Tanaman keras, kebun, cemara udang
PAG
3 PLN Dn. Seling, Ds. Kebonrejo
HP. No. 01/KebonrejoL. = 144 m2
1.329 Makam Joleang
TKD
1 2 3
61
a) KECAMATAN
b) KELURAHAN
c) LOKASI PENGADAAN TANAH
DILAKUKAN
DI 3 LOKASI
MEMBERI KESEMPATAN
KEPADA PIHAK YANG BERHAK
UNTUK MENCERMATI DATA
YANG DIUMUMKAN DAN
MENGAJUKAN KEBERATAN
BILA DIRASA KURANG TEPAT
DILAKUKAN
SELAMA 14
HARI KERJA
a) APABILA ADA PIHAK YANG BERHAKYANG KEBERATAN, MAKA SATGAS A DANSATGAS B AKAN MELAKUKAN VERIFIKASI
b) BILA KEBERATAN DITERIMA MAKA,DAFTAR NOMINATIF ATAU PETA BIDANGAKAN DIBETULKAN.
c) BILA KEBERATAN DITOLAK, MAKADIBUATKAN BERITA ACARA PENOLAKANKEBERATAN YANG DITANDATANGANIKETUA PELAKSANA
VERIFIKASI
PENGUMUMAN PETA BIDANG DAN DAFTAR NOMINATIF
KETUA PELAKSANAINSTANSI YANG
MEMERLUKAN TANAH
Surat untuk mengadakan pengadaan penilai
Melaporkan hasil pemenang penilai
SK PENETAPAN PENILAI PERTANAHAN
1.Penilai Pertanahan melaksanakan penilaian dalam jangkawaktu 30 hari kerja.
2.Melaksanakan koordinasi dengan Tim PelaksanaPengadaan Tanah apabila terdapat perbedaan daftarnominatif dan peta bidang dilapangan.
3.Mendampingi Tim Pelaksana pada saat musyawarah.
Dasar: Daftar Nominatif dan Peta Bidang
PENETAPAN PENILAI
PENILAIBERITA ACARA
KETUA PELAKSANA
PIHAK YANG BERHAKMUSYAWARAH
1. MUSYAWARAH sepakat atau tidak sepakat akan dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan2. Pihak yang berhak yang belum sepakat dalam waktu 14 (empat belas) hari dapat mengajukan keberatan kepada
Pengadilan Negeri.3. Untuk keberatan ke Pengadilan Negeri pihak yang berhak dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pelaksana
Pengadaan Tanah untuk menerbitkan salinan/kutipan BA Musyawarah Ganti Rugi4. Ketua Pelaksana dapat membentuk Tim Musyawarah Ganti Rugi yang terdiri dari unsur:
1)BPN2)Appraisal3)Satgas A dan B,4)Pemerintah Daerah setempat
5. VALIDASI:• Hasil musyawarah bentuk dan besarnya ganti rugi akan diolah, sehingga akan diketahui berapa yang minta ganti
kerugian berbentuk uang, tanah pengganti atau permukiman kembali serta besaran nilai ganti kerugian danvalidasi untuk konsinyasi bidang tanah yang bersengketa/belum memberikan persetujuan.
• Dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak surat Validasi, Instansi yang memerlukan tanah diharapkan sudah dapatmenyiapkan dana untuk pembayaran ganti kerugian
PEMBERITAHUAN DAN MUSYAWARAH BESAR
DAN BENTUK GANTI KERUGIAN
PEMBAYARAN GANTI RUGI DAN PELEPASAN HAK ATAS TANAH
a. Naskah Berita Acara Pelepasan Hak dan kuitansi disiapkan oleh Sekretariat PelaksanaPengadaan Tanah
b. Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah dapat membentuk Tim Pembayaran Ganti Rugi yangterdiri dari unsur:
c. TEKNIS PEMBAYARAN GANTI RUGI:
1. BPN 4. PEMERINTAH DAERAH
2. INSTANSI YG MEMERLUKAN TANAH 5. PIHAK PERBANKAN
3. KEPALA DESA 6. PIHAK KEAMANAN
Meja 1 : Daftar Hadir Meja 4 : Penyerahan Asli Dokumen
Meja 2 : Pemeriksaan kelengkapan dokumen
Meja 5 : Penandatanganan Kuitansi
Meja 3 : Penandatangan Pelepasan Hak
Meja 6 : Administrasi keuangan/Perbankan
PELEPASAN ASET – SUBYEK HAK(1)
NO SUBYEK DASAR HUKUM PENYELESAIAN PELAKSANAAN
1 Tanah Instansi
Pemerintah/TNI/Polri
- Pasal 45 UU 2/2012
- Pasal 46 UU 2/2012
- Pasal 47 UU 2/2012
Tidak diberikan ganti rugi
kecuali:
Obyek Pengadaan Tanah telah
berdiri bangunan yang digunakan
secara aktif untuk
penyelenggaraan tugas
pemerintah
- Dilakukan oleh Pejabat yang berwenang
atau yang diberi pelimpahan kewenangan
- Bentuk ganti rugi Tanah/Bangunan atau
Relokasi
- Pelepasan dilaksanakan 60 hari kerja sejak
Penlok
- Apabila pelepasan belum selesai dalam waktu
60 hari, tanahnya dinyatakan telah dilepaskan
dan menjadi tanah negara dan langsung
digunakan untuk pembangunan
2 Tanah BUMN/BUMD - UU 2/2012
- Pasal 45, Pasal 46, dan
Pasal 47 UU 2/2012
Obyek Pengadaan Tanah yang
dimiliki/dikuasai BUMN/BUMD
- Pemberitahuan kepada Direksi BUMN/BUMD
- Tanpa RUPS/Ijin DPRD
- Bentuk Ganti Rugi
a.Uang
b.Tanah pengganti
c.Pemukiman Kembali
d.Kepemilikan sahame.Bentuk lain yang disepakati
3 Tanah Kas Desa - UU 2/2012
- Pasal 45, Pasal 46, dan
Pasal 47 UU 2/2012
- PMDN 1/2016
Obyek Pengadaan Tanah Kas
Desa
- Ijin dari Bupati/Walikota persetujuan Gubernur
- Bentuk ganti rugi
a.Tanah/bangunan
b.Relokasi
- Uang (harus mendapat ijin dan persetujuan
Gubernur)
PELEPASAN ASET – SUBYEK HAK(2)
NO SUBYEK DASAR
HUKUM
PENYELESAIAN PELAKSANAAN
4 Tanah Wakaf - Pasal 17 Perpres
71/2012
- Perpres 42/2006
Pelepasan/ganti rugi tanah wakaf sesuai
ketentuan perundang- undangan tentang
wakaf
- Koordinasi dengan Badan Wakaf Indonesia setempat
- Bentuk ganti rugi
a. Tanah
b. Bangunan
c. Relokasi
d. Uang (setelah mendapat persetujuanBadan Wakaf Indonesia)
5 Tanah
Kehutanan
- Perpres 4/2016
- Permen ESDM
33/2016
- Sesuai RTRW (diluar kawasan hutan)
- Dalam Kawasan Hutan
- Pelepasan Kawasan Hutan/APL
- Pinjam-pakai Kawasan
- Tanam/Tumbuh Bangunan
- Penyelesaian teknis tanah, bangunan dan/atau tanaman yang dikuasai
masyarakat dalam kawasan hutan
6 Tanah Ulayat UU 2/2012
Pasal 22
Pasal 17
- Masyarakat Hukum Adat harus
memenuhi persyaratan (Pasal 22)
- Masyarakat Hukum Adat keberadaannya
setelah dilaksanakan penelitian dan
ditetapkan dengan perda setempat
- Perda tanah ulayat
- Bentuk ganti rugi
a.Tanah/bangunan
b.Relokasi
7 Tanah
Makam
- Tanah Kas Desa
- Tanah Wakaf
- Tanah Instansi
Sesuai PMDN 1/2016
-Bentuk penyelesaian relokasi
(pembangunan pemakaman kembali)
-Koordinasi dengan Dinas Pemakaman/Kepala Desa/Ahli Waris
1. Penyerahan hasil Pengadaan Tanah (paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak pelepasan hak Objek PengadaanTanah);
2. Berita Acara Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah;
3. Pendaftaran/ pensertifikatan (paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penyerahan hasil);
4. Pelaksanaan Pembangunan;
5. Dokumen yang diserahkan:
Dokumen 1 : Dokumen perencanaan
Dokumen 2 : Dokumen tahapan persiapan
Dokumen 3 : Dokumen Penyiapan pelaksanaan
Dokumen 4 : Dokumen hasil inventarisasi dan identifikasi, pengumuman dan hasil verifikasi
Dokumen 5 : Penilai Pertanahan, Hasil Taksiran ganti kerugian
Dokumen 6 : Dokumen Musyawarah ganti kerugian, Berita Acara Kesepakatan dan Validasi
Dokumen 7 : Dokumen pembayaran ganti kerugian, Berita Acara Pelepasan Hak dan Kuitansi
Dokumen 8 : Foto, Video
PENYERAHAN HASIL PENGADAAN TANAH
FAKTOR KUNCI KESUKSESAN PENGADAAN TANAH1. Perencanaan yang baik dan akurat
2. Kepastian ketersediaan Uang Ganti Rugi ataupun Biaya Operasional Pelaksanaan Pengadaan Tanah
3. Tidak adanya penundaan waktu pelaksanaan
4. Tata kelola yang baik dalam pelaksanaan pengadaan tanah:
a) Rincian Anggaran Biaya Operasional
b) Rencana Jadwal Kegiatan
c) Kualitas Daftar Nominatif dan Peta Bidang
d) Kepatuhan terhadap jangka waktu pelaksanaan pengadaan tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan
5. Dokumen yang berkualitas terdiri dari
a) Peta Bidang dan Daftar Nominatif yang berkualitas
b) Pelepasan Hak dan Pembayaran Ganti Rugi
c) Dokumen Penyerahan Hasil
6. Sinergi dan koordinasi antar K/L dan pihak terkait lainnya
T E R I M A K A S I H
BALAI PENERAPAN TEKNOLOGI KONSTRUKSI
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
balaiptk@gmail.com sibimakonstruksi@gmail.com
top related