kebijakan pencegahan korupsi di lingkungan kemenkes ri
Post on 11-Sep-2021
14 Views
Preview:
TRANSCRIPT
UPAYA MELINDUNGI
FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN
DARI KORUPSI(TERMASUK GRATIFIKASI DAN FRAUD)
Oleh:Drs. Purwadi, MM, ME
Inspektur Jenderal Kemenkes RI
SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN
BATAM, 9 – 12 DESEMBER 2015
12/23/2015 2
Jangka Panjang (2012-2025)
Jangka Menengah (2012-2014)
STRATEGI NASIONAL PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI (PERPRES 55 Tahun 2012)
VisiTerwujudnya kehidupan berbangsa yang bersih dari korupsi dengan didukung
oleh sistem nilai budaya yang berintegritas
Terwujudnya tata kepemerintahan yang bersih dari korupsi dengan
kapasitas pencegahan dan penindakan serta sistem nilai budaya yang
berintegritas
3
Inpres 5/2004 Percepatan
Pemberantasan Korupsi
Inpres 9/ 2011 Rencana
Aksi Pencegahan dan
Pemberantasan Korupsi
Tahun 2011
Inpres No. 17 Tahun 2011
tentang Aksi Pencegahan
dan Pemberantasan
Korupsi Tahun 2012
Inpres No. 1 Tahun 2013
tentang Aksi Pencegahan
dan Pemberantasan Korupsi
Tahun 2013
Inpres 2 Tahun 2014
tentang Aksi Pencegahan dan
Pemberantasan Korupsi Tahun
2014
Inpres 7 Tahun 2015
tentang Aksi Pencegahan
dan Pemberantasan
Korupsi Tahun 2015
PERJALANAN KEBIJAKAN NASIONAL AKSI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI
4
5
Aksi PPK MenujuReformasi Birokrasi
Pemerintahan yang bersih
(clean government)
Kepemerintahan yang baik
(good governance)
REFORMASI BIROKRASI
• Inpres 5/2004
• Inpres 7/2011
• Inpres 1/2013
• Inpres 2/2014
• Inpres 7/2015
Aksi PPK
6
1. Penataan Struktur Birokrasi
2. Penataan Jumlah dan Distribusi PNS
3. Sistem Seleksi CPNS dan Promosi PNS secara terbuka
4. Profesionalisasi PNS
5. Pengembangan Sistem Eletronik
6. Peningkatan Pelayanan Publik
7. Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Aparatur
8. Peningkatan Kesejahteraan Pegawai Negeri
9. Efisiensi penggunaan fasilitas, sarana dan prasarana kerja PNS.
9 PROGRAM PERCEPATANREFORMASI BIROKRASI
7
ARAHAN BAPAK PRESIDEN RI(PELUNCURAN INPRES NO. 7 TAHUN 2015 – 26 MEI 2015)
• Saya ingin, aksi-aksi yang ada dalam Inpres dilaksanakan
dengan sebaik-baiknya,
" Tidak hanya formalitas …”
• Saya sering menyampaikan untuk membangun sistemnya
karena itu akan jadi pagar yang besar, tembok yang besar
dalam pencegahan korupsi. Kalau masalah ada yang
loncat pagar itu penegakan hukum.
8
NAWACITA PRESIDEN JOKOWI - JK
8
99
10
Komitmen
Tata Kelola
Pemerintahan
yg Baik
Komitmen Menkes dg Pimpinan UPT/Kadinkes/Dir RSUD se Indonesia
Pencanangan ZI menuju WBK
Komitmen
Pengendalian
Gratifikasi dg
Stake Holder
MoU
Kemenkes
dg PPATK
16 Des 2010
21 Feb 2011 &7 Maret 2011
18 Juli 2012
12 Maret 2014
30 April 2015
Pondasi Mewujudkan Kemenkes Bersih & Bebas KKN
Permenkes
14/2014 ttg
Pengendalian
Gratifikasi
& Kepmenkes
306/2014 ttg
Juknisnya
27 Maret 2014& 24 Sept 2014
MoU
Kemenkes
dg LPSK
28 Sept 2015
11
NILAI - NILAI KEMENTERIAN KESEHATAN
INKLUSIF
RESPONSIF
EFISIEN & EFEKTIF
PRO RAKYAT
BERSIH/CLEAN
P
I
R
E
CNilai – nilai Kemenkes adalah modal dasar
yang mengamanatkan bahwa:
Tujuan program kesehatan harus dicapai melalui kegiatan
yang baik, benar dan bersih serta terhindar dari tindak pidana korupsi.
12JUPE MANDI TANGKER SEBEDIL
KEJUJURAN
1
KEPEDULIAN
2
KEMANDIRIAN
3
KEDISIPLINAN
4
TANGGUNG JAWAB
5
KERJA KERAS
6
KESEDERHANAAN
7
KEBERANIAN
8
KEADILAN
9
12/23/2015 1313
Pengelolaan Anggaran Belum Akuntabel
Program Kesehatan Belum Optimal
Aksi PPKTATA KELOLA PEMERINTAH
YANG BAIK DAN BERSIH
SEHAT TANPA KORUPSI adalah Pesan utama untuk komunikasi anti korupsi Kemenkes Hal ini mengingat bahwa korupsi akan merampas hak masyarakat untuk sehat.
(Permenkes 232/2013 ttg: Strategi Komunikasi PBAK Kemenkes 2013)
14
1 tahun menjelang MEA : dimana kita berada saat ini ?
• Tahun 2013, indeks daya saing global (Global Competitiveness Index/GCI) Indonesia peringkat 34 dari 144 negara, sebagaimana dilansir WEF (World Economic Forum) dalam Global Competitiveness Report 2014-2015.
• Di level ASEAN, peringkat Indonesia masih kalah dari tiga negara tetangga, yaitu Singapura di peringkat 2, Malaysia di 20, dan Thailand di 31.
• Indonesia dianggap lemah dalam penanganan suap di sektor pelayanan public (indeks 106) dan menjamin keamanan (indeks 104).
• Indonesia juga dinilai lemah dalam memperbaiki sektor kesehatan dan pendidikan dasar. Terlihat pada penurunan peringkat tiga tahun terakhir (posisi 64 Th 2011, posisi 70 Th 2012, dan 72 Th 2013).
Jakarta, 18/09/2014 sumber : kemenkeu.go.id
15
Problem Korupsi Indonesia: Korupsi Birokrasi dan Korupsi Politik
Skala 1-5, Skor 1 berarti tidak korup sama sekali, sedangkan Skro 5 berarti sangat korup
Sumber: Global Corruption Barometer (2013)
Jasa Kesehatan dipersepsikan korup oleh masyarakat
16
Korupsivs
Gratifikasi
17
18
KASUS ANAS URBANINGRUM
Dugaan gratifikasi PLTS : diduga menerima mobil Alphard
Dugaan gratifikasi perguruan tinggi diduga menerima uang
Dugaan gratifikasi proyek Hambalang diduga menerima Harrier
19
KORUPSI
1
6
2
3
4
7
5
Konflik
Kepentingan
Merugikan Keuangan Negara
Suap
Perbuatan Curang
Penggelapan dalam
Jabatan
Gratifikasi
Pemerasan
7 Klasifikasi Korupsi
20
30 Jenis Delik Tindak Pidana Korupsi
(UU 31/1999 jo UU 20/2001)Delik yg terkait dg kerugian
keuangan negara
Delik perbuatan pemerasan
Delik perbuatan curang
Delik penggelapan dalam jabatan
Delik Gratifikasi
Pasal 2(1); 3
Pasal 12 huruf e,f,g
Pasal 7 (1) huruf a,b,c,d;Ps 7 (2); Ps 12 huruf h
Pasal 8; 9; 10 a,b,c
Pasal 12B jo Pasal 12C
Merupakan
delik-delik yg
diadopsi dari
KUHP (berasal
dari pasal 1
ayat 1 sub c UU
no. 3/71)
Delik pemberian sesuatu/janji kpd Peg Neg/PN (Penyuapan)
Ps 5(1) a,b; Ps 13; Ps, 5(2); Ps 12 a,b; Ps 11; Ps 6(1) a,b; Ps 6(2); Ps 12 c,d
Delik benturan kepentingandalam pengadaan
Pasal 12 huruf i
Dari 30 jenis di atas, yang cukup sering dijumpai di dunia usaha : Pemerasan dlm jabatan; penyuapan; benturan kepentingan & GRATIFIKASI.
12/23/2015 21
PERATURAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN:
21
1. PERMENKES NO 14 TAHUN 2014 TENTANG PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KEMENKES
2. KEPMENKES No. HK.02.02/MENKES/ 306/2014 TENTANG JUKNIS PENGENDALIAN GRATIFIKASI
22
LATAR BELAKANG ATURAN GRATIFIKASI
Netral
&
Wajar
Sekedar tanda terimakasih dan sah sah
saja
“SERING” kali terkait dengan
jabatan
serta kemungkinan
adanya benturan kepentingan
(COI)
23
PP NO. 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL
Pasal 4 Angka 8 sbb :
Setiap PNS DILARANG MENERIMA HADIAH ATAUSUATU PEMBERIAN APA SAJA dari siapapun juga yang
berhubungan dengan jabatan dan/ atau pekerjaannya.
24
HASIL ASSESSMENT PERSEPSI BUDAYA ANTI KORUPSI PEGAWAI DI 10 SATKER TERPILIH
77%
80%
84%
94%
85%
83%
64%
68%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Sikap Kepemimpinan
Rekan Sejawat
Mitra Kerja Inferior
Mitra Kerja Superior
Mitra Kerja non Aparatur
Peraturan/Ketentuan Kerja
Kebutuhan Pribadi
Persepsi Gratifikasi
Kebutuhan hidup & Gratifikasi Skor Nilai Terendah
Rata-rata Pegawai beranggapan : Pendapatan belum cukup untuk kebutuhan hidup, Gratifikasi adalah hal wajar
25
Apa
itu
Gratifikasi?
26
Pemberian dalam arti luas
Gratifikasi adalah...
Penjelasan Pasal 12 B UU No.31/1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001:
27
GratifikasiGratifikasi adalah : Pemberian uang, barang,
rabat (discount), komisi pinjaman tanpa bunga,
tiket perjalanan, fasilitas penginapan,
perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan
fasilitas lainnya baik yang diterima di dalam
negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan
dengan menggunakan sarana elektronik atau
tanpa sarana elektronik yang berhubungan
dengan jabatan atau kewenangan (penjelasan
Pasal 12 B Ayat(1) UU 31/1999 jo UU 20/2001)
PENGERTIAN GRATIFIKASI
28
KATEGORI GRATIFIKASI
Gratifikasi
Tidak Dianggap
Suap
Terkait Kedinasan
Tidak Terkait
Kedinasan
Dianggap Suap
29
Gratifikasi yang dianggap suap
Gratifikasi yang diterima oleh Aparatur Kementerian Kesehatanyang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengankewajiban dan tugas penerima
JIKA SAYA TIDAK MENJABAT SEBAGAI DIREKTUR/PPK/DOKTER/..... APAKAH MEREKA AKAN MEMBERI GRATIFIKASI ???
APAKAH GRATIFIKASI YANG DITERIMA MEMPENGARUHI KEWAJIBAN SAYA UNTUK MEMBERIKAN PELAYANAN SEBAIK-BAIKNYA KEPADA
MASYARAKAT ???
30
Karakteristik Umum:Gratifikasi yang Tidak Dianggap Suap
Dan Tidak Wajib Dilaporkan
BERLAKU UMUM
(Jenis, persyaratan, dan nilai sama dan
memenuhi prinsip kewajaran/kepatutan)
Tidak bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku
dalam ranah adat istiadat, kebiasaan,
dan norma yang hidup di masyarakat
Dipandang sebagai wujud ekspresi,
keramah-tamahan
31
SEGITIGA SUAP –GRATIFIKASI - PEMERASAN
Pengusaha/ Masyarakat
Penyuapan
“Transaksional”
Pegawai Negeri/ Penyelenggara
Negara
Pemerasan
“Aktif”
Pengusaha/ Masyarakat
Gratifikasi
“Pasif”
Pengusaha/ Masyarakat
32
GRATIFIKASI YANG TIDAK WAJIB DILAPORKAN
Karena hubungan keluarga,sepanjang tidak memiliki konflik kepentingan.
Penyelenggaraan pernikahan, kelahiran, aqiqah, baptis, khitanan, dan potong gigi, atau upacara adat/agama lain paling banyak Rp1.000.000,00.
terkait musibah atau bencana paling banyak Rp1.000.000,00;
Sesama Pegawai pada pisah sambut, pensiun, promosi, dan ulang tahun (tidak berbentuk uang) paling banyak Rp300.000,00 dengan total pemberian Rp1.000.000,00 dalam 1 th dari pemberi yang sama;
Sesama rekan kerja paling banyak (tidak dalam bentuk uang) Rp200.000,00 dengan total pemberian Rp1.000.000,00 dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama;
hidangan atau sajian yang berlaku umum;
33
prestasi akademis atau non akademis yang diikuti dengan menggunakan biaya sendiri seperti kejuaraan, perlombaan atau kompetisi tidak terkait kedinasan;
keuntungan atau bunga dari penempatan dana, investasi atau kepemilikan saham pribadi yang Berlaku Umum;
manfaat bagi seluruh peserta koperasi atau organisasi pegawai berdasarkan keanggotaan yang Berlaku Umum;
Seminar kit yang berbentuk seperangkat modul dan alat tulis serta sertifikat yang diperoleh dari kegiatan resmi kedinasan seperti rapat, seminar, workshop, konferensi, pelatihan, atau kegiatan lain sejenis yang Berlaku Umum;
penerimaan hadiah, beasiswa atau tunjangan baik berupa uang atau barang yang ada kaitannya dengan peningkatan prestasi kerja yang diberikan oleh Pemerintah atau pihak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
diperoleh dari kompensasi atas profesi diluar kedinasan, yang tidak terkait dengan tupoksi dari pejabat/pegawai, tidak memiliki konflik kepentingan dan tidak melanggar aturan internal instansi pegawai/kode etik;
GRATIFIKASI YANG TIDAK WAJIB DILAPORKAN
12/23/2015 34
PELAPORAN GRATIFIKASI
Aparatur Kemenkes
UPG Unit Pelaksana Teknis
UPG Unit Utama
UPG Kemenkes
KPK
5 hari
5 hari
30 hari
5 hari
15 hari
35
SELF ASSESSMENT PELAPORAN GRATIFIKASI
1.Apakah ada aturan atau kode etik yang melarang penerimaan tersebut ?
2.Apakah ada kegiatan kedinasan yang dilakukan bersama-sama dengan pihak pemberi
saat itu ?
3.Apakah publikasi atas penerimaan tersebut akan membuat anda merasa malu atau
apakah pemberian dilakukan secara terbuka atau tertutup (sembunyi-sembunyi) ?
4.Apakah setidaknya patut diduga seseorang memberikan gratifikasi karena pemberi
berpikir bahwa anda memiliki jabatan di sebuah instansi, terkait pengambilan keputusan,
pelayanan atau perizinan ?
5.Apakah nilai pemberian gratifikasi tersebut wajar atau tidak ?
6.Apakah nilai moral pribadi anda memperbolehkan sebuah gratifikasi diterima ?
Apabila jawaban dari salah satu dari pertanyaan reflektif di atas adalah “Ya”, maka penerimaan
tersebut sebaiknya ditolak, atau jika terpaksa diterima segera dilaporkan.
Apa
itu
FRAUD (KECURANGAN)
Perbuatan-perbuatan yang melawan hukum yang
dilakukan dengan sengaja untuk tujuan tertentu dilakukan
orang-orang dari dalam atau luar organisasi untuk
mendapatkan keuntungan pribadi ataupun
kelompok secara langsung atau tidak langsung
merugikan pihak lain.
(The Association of Certified Fraud Examiners (ACFE ))
PENGERTIAN FRAUD/KECURANGAN DALAM JKN
Tindakan yang dilakukan dengan sengaja untuk
mendapatkan keuntungan finansial dari program
jaminan kesehatan dalam Sistem Jaminan Sosial
Nasional melalui perbuatan curang yang tidak
sesuai dengan ketentuan.
(Pasal 1 Permenkes Nomor 36 Tahun 2015)
• Memalsukan status kepesertaan
• Memalsukan kondisi kesehatan
• Memberikan gratifikasi
• Memanipulasi penghasilan
• Mengajukan Klaim palsu
KECURANGAN PESERTA
• Klaim palsu
• Memanipulasi manfaat yang seharusnya tidakdijamin
• Menahan pembayaran ke faskes
• Membayarkan dana kapitasi tidak sesuaiketentuan
KECURANGAN PETUGAS BPJS
KECURANGAN PROVIDER FKTP
Memanfaatkan dana kapitasi tidak sesuai dengan
ketentuan;
Memanipulasi Klaim pada pelayanan yang dibayar
secara nonkapitasi;
Menerima komisi atas rujukan ke FKRTL;
Menarik biaya dari peserta;
Melakukan rujukan pasien yang tidak sesuai
1. Upcoding
2. Cloning
3. Phantom billing
4. Inflated bills
5. Service unbundling or fragmentation
6. Self-referral
7. Repeat billing
8. Prolonged Length of stay
9. Type of room charge
10. Cancelled services
11. No medical value
12. Standard of care
13. Unnecessary treatment
14. Phantom Visit
15. Phantom procedur
16. Readmisi
17. Melakukan rujukan untuk
keuntungan pihak
tertentu
18. Meminta tambahan biaya
pada pasien yang
menerima manfaat sesuai
haknya
KECURANGAN PROVIDER FKRTL
• Tidak memenuhi kebutuhan obat dan/atau alkessesuai ketentuan
• Melakukan kerjasama dengan pihak lain mengubah obatdan/atau alkes yang tercantum dalam e-catalog denganharga tidak sesuai dengan e-catalog
KECURANGAN
PENYEDIA OBAT &ALKES/INDUSTRIFARMASI
Pencegahan Kecurangan JKN
FKTP
FKRTL
PENCEGAHAN KECURANGAN JKN
Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota harus membangun sistem
pencegahan Kecurangan JKN di FKTP melalui:
1. Penyusunan kebijakan dan pedoman pencegahan
Kecurangan JKN mendorong seluruh sumber daya
manusia di FKTP bekerja sesuai etika, standar profesi,
dan standar pelayanan.
2. Pengembangan pelayanan kesehatan yang berorientasi
kepada kendali mutu dan kendali biaya membentuk
tim pencegahan Kecurangan JKN di FKTP
3. Pengembangan budaya pencegahan Kecurangan JKN
sebagai bagian dari tata kelola organisasi dan tata kelola
klinis yang baik.
Di FKTP
PENCEGAHAN KECURANGAN JKN
Di FKRTL
FKRTL yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan harus membangun
sistem pencegahan Kecurangan JKN melalui:
1. Penyusunan kebijakan dan pedoman pencegahan Kecurangan JKN
mampu mengatur dan mendorong seluruh sumber daya manusia
FKRTL bekerja sesuai etika, standar profesi, dan standar pelayanan.
2. Pengembangan pelayanan kesehatan yang berorientasi kepada
kendali mutu dan kendali biaya, dilakukan melalui:
a. Penggunaan konsep manajemen yang efektif dan efisien;
b.Penggunaan teknologi informasi berbasis bukti; dan
c. Pembentukan tim pencegahan Kecurangan JKN di FKRTL.
3. Pengembangan budaya pencegahan Kecurangan JKN sebagai
bagian dari tata kelola organisasi dan tata kelola klinis yang
berorientasi kepada kendali mutu dan kendali biaya
PRINSIP PENGEMBANGAN BUDAYA PENCEGAHANKECURANGAN JKN
SEBAGAI BAGIAN DARI TATA KELOLA ORGANISASI
Di FKRTL
1.Transparansi;
2.Akuntabilitas;
3.Responsibilitas;
4.Independensi; dan
5.Kewajaran.
PRINSIP PENGEMBANGAN BUDAYAPENCEGAHAN KECURANGAN JKN SEBAGAI
BAGIAN DARI TATA KELOLA KLINIK
Di FKRTL
1. Ketepatan kompetensi dan kewenangan
tenaga kesehatan;
2. Penerapan standar pelayanan, pedoman
pelayanan klinis, dan clinical pathway;
3. Audit klinis; dan
4. Penetapan prosedur Klaim.
TIM PENCEGAHAN KECURANGAN JKN1. Tim terdiri atas unsur dinas kesehatan, organisasi profesi, BPJS
Kesehatan, dan asosiasi fasilitas kesehatan.
2. Tugas Tim :
a.Menyosialisasikan kebijakan, pedoman, dan budaya baru yang
berorientasi pada kendali mutu dan kendali biaya;
b.Mendorong pelaksanaan tata kelola organisasi dan tata kelola
klinik yang baik;
c.Melakukan upaya pencegahan, deteksi dan penindakan
Kecurangan JKN di FKTP;
d.Menyelesaikan perselisihan Kecurangan JKN;
e.Monitoring evaluasi; dan
f. Pelaporan.
Di FKTP
TIM PENCEGAHAN KECURANGAN JKN1. Tim terdiri atas satuan pemeriksaan internal, komite medik, perekam medis,
Koder, dan unsur lain yang terkait..
2. Tugas Tim :
a. Melakukan deteksi dini Kecurangan JKN berdasarkan data Klaim pelayanan
kesehatan yang dilakukan oleh FKTRL;
b. Menyosialisasikan kebijakan, regulasi, dan budaya baru yang berorientasi pada
kendali mutu dan kendali biaya;
c. Mendorong pelaksanaan tata kelola organisasi dan tata kelola klinik yang baik;
d. meningkatkan kemampuan Koder, serta dokter dan petugas lain yang berkaitan
dengan Klaim;
e. melakukan upaya pencegahan, deteksi dan penindakan Kecurangan JKN;;
f. Monitoring evaluasi; dan
g. Pelaporan.
Di FKRTL
UPAYA PENCEGAHAN KECURANGAN JKN
1. Peningkatan kemampuan KODER;
2. Peningkatan kemampuan DOKTER dan PETUGAS
LAIN yang berkaitan dengan Klaim; dan
3. Peningkatan MANAJEMEN FASILITAS KESEHATAN
dalam upaya deteksi dini.
Di FKTP& FKRTL
PENINGKATAN KEMAMPUAN KODER1. Identifikasi faktor-faktor penting atau meningkatkan
akurasi koding untuk mencegah kesalahan;
2. Edukasi tentang pengetahuan Kecurangan JKN;
3. Pelatihan dan edukasi koding yang benar;
4. Penyesuaian beban kerja Koder dengan jumlah tenaga
dan kompetensinya; dan
5. Meningkatkan interaksi dengan staf klinis dalam
rangka
6. Memastikan diagnosa primer dan sekunder.
Di FKRTL
PENINGKATAN KEMAMPUAN DOKTER & PETUGAS LAIN
1. Pemahaman dan penggunaan sistem koding yang
berlaku;
2. Melakukan edukasi dan pemberian pemahaman
tentang langkah-langkah pencegahan dan
sanksi Kecurangan JKN;
3. Meningkatkan ketaatan terhadap standar prosedur
operasional; dan
4. Menulis dan memberikan resume medis secara
jelas, lengkap dan tepat waktu.
Di FKRTL
PENINGKATAN MANAJEMEN FASILITAS KESEHATAN1. Penguatan tugas Koder sebagai pendamping verifikator,
investigator, dan auditor internal;
2. Melakukan surveilans data atau audit data rutin;
3. Penggunaan perangkat lunak untuk pencegahan Kecurangan
JKN;
4. Membuat panduan praktik klinik pada setiap jenis layanan
dengan mengimplementasikan clinical pathway.
5. Membentuk tim edukasi kepada pasien dan tenaga kesehatan.
6. Membuat kebijakan prosedur dan pengendalian efektif untuk
menghalangi, mencegah, mengetahui, melaporkan, dan
memperbaiki potensi Kecurangan JKN
Di FKRTL
PENGADUAN DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN
• Setiap orang yang mengetahui adanya tindakan Kecurangan JKN dapat
melakukan pengaduan secara tertulis.
• Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada
pimpinan fasilitas kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan/atau Dinas
Kesehatan Provinsi.
• Pengaduan harus memuat paling sedikit:
a. identitas pengadu;
b. nama dan alamat instansi yang diduga melakukan tindakan Kecurangan
JKN; dan
c. alasan pengaduan.
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN• Dilakukan oleh Menteri, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, dan Kepala Dinas
Kesehatan Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing.
• Binwas di rumah sakit dapat melibatkan badan pengawas rumah sakit,
dewan pengawas rumah sakit, perhimpunan/asosiasi perumahsakitan, dan
organisasi profesi.
• Binwas di FKTP dapat melibatkan asosiasi fasilitas kesehatan dan organisasi
profesi.
• Pembinaan dan pengawasan dilaksanakan melalui:
a. advokasi, sosialisasi, dan bimbingan teknis;
b. pelatihan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia; dan
c. monitoring dan evaluasi.
SANKSI ADMINISTRATIF
• Dalam rangka pembinaan dan pengawasan Menteri, Kepala Dinas Kesehatan
Provinsi, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dapat memberikan sanksi
administratif bagi fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan, dan penyedia obat dan
alat kesehatan.
• Sanksi administratif dapat berupa:
a. teguran lisan;
b. teguran tertulis; dan/atau
c. perintah pengembalian kerugian akibat kecurangan JKN kepada pihak yang
dirugikan.
59
website = www.itjen.kemkes.go.id
email = itjen@kemkes.go.id
top related