kebijakan pengelolaan data pembelajaran, warisan … · 2018. 2. 24. · ijin operasional kondisi...
Post on 02-Nov-2020
16 Views
Preview:
TRANSCRIPT
KEBIJAKAN PENGELOLAAN DATA PEMBELAJARAN, WARISAN BUDAYA TAK BENDA
DAN KELEMBAGAAN - PDSPK
Sekretariat Jenderal , KemendikbudJakarta, 2018
Permendikbud Nomor 11 Tahun 2015 tentang Tata Kelola Kemendikbud
• Pasal 798
Pusat Data dan Statistik Pendidikan danKebudayaan mempunyai tugas melaksanakanpengelolaan data dan statistik pendidikan dankebudayaan
TUGAS PDSPK
Tugas dan Fungsi PDSPK, Permendikbud Nomor 79 Tahun 2015 Tentang DAPODIK yang dilakukan oleh Sub Bidang Kelembagaan
Pasal 2Mewujudkan basis data tunggal sehingga dapat tercipta tata kelola data pendidikanyang terpadu dan menghasilkan data yang representative untuk memenuhiKementerian dan pemangku kepentingan lainnya.
Pasal 7Pengumpulan data yang diintegrasikan oleh PDSPK sebagaimana dimaksuddilaksanakan melalui mekanisme sinkronisasi DAPODIK
Pasal 10Atribut data satuan pendidikan sebagaimana dimaksud meliputi: informasi identitas, lokasi, data pelengkap, data spasial, data citra, sarana dan prasarana satuanpendidikan.
Pasal 12(1) PDSPK menerbitkan dan mengelola data referensi pendidikan untuk menjamin
integrasi data pendidikan.(2) Data referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan data yang
terverval keabsahannya utk memenuhi kualifikasi sebagai acuan yang terdiri atasreferensi wilayah, referensi data operasional dan referensi nomor identitas.
(6) Referensi nomor identitas yang dimaksud pada ayat(2) meliputi:NPSN, NISN, NUPTK dan NPYP
SP
Ijin Operasional
KONDISI AWAL PENGUMPULAN DATA SEBELUM TERINTEGRASI
Ijin Operasional oleh Lembaga yang berwewenang
Program-program Pembangunan/Pembinaan
Dinas Kab-Kota
Dinas Provinsi
Mekanisme
SP = Satuan Pendidikan
Setiap Program Pembangunan memiliki mekanisme pengelolaan data secara parsial yang bersumber darisekolah, koordinasi dengan Dinasmelalui bidang bidang yang berbeda, sesuai jenis program pembinaannya.
GTK (NUPTK)
Peserta Didik (NISN)
SP (NPSN)
Ijin Operasional
PAUDDikmas
Dikdasmen Kebudayaan
Bahasa
STRATEGI PENGUMPULAN DATA PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN YANG TERINTEGRASI
Pengumpulan data yang terkontrol melalui Data Master Referensi
Ijin Operasional oleh Lembaga yang berwewenang
Integrator entitasdata yang terkontrol
melalui sifat data relational dan
longitudinal sebagaiData Master
Referensi
Program-program Pembangunan/Pembinaan
Terkontrolnya Data Entitas MasterReferensi, maka diharapkan data program-program pembangunan terkontrol dalamsatu mekanisme pengelolaan. Berakarpada Ijin operational yang dikeluarkan olehlembaga berwewenang.
SP = Satuan Pendidikan
NPSN = Nomor Pokok Sekolah Nasional (8 dgt)NISN = Nomor Identitas Siswa Nasional (10 dgt)NUPTK = Nomor Unik Pendidik-Tenaga Kependidikan (14 dgt)NPYP = Nomor Pokok Yayasan Pendidikan
Mekanisme Penerbitan NPSN DIKMASMEN
Dinas PDSPK
SK Operasional
Dan Citra
Peserta Didik
PTK
Rombeldapodikdas dapodikmen dapodikpaudni
Master Reference
http://referensi.data.kemdikbud.go.id/
http://vervalsp.data.kemdikbud.go.id/
Mekanisme Penerbitan NPSN PAUD DIKMAS
Dinas PDSPK
DapodikPaudDikmas
Peserta Didik
PTK
Rombel
NILE
Master Referencehttp://referensi.data.kemdikbud.go.id/
SK Operasional
dan Citra
Identitas
Citra
Spasial
Operator Sekolah
Kepastian Sekolah
SMP NEGERI 6 SORONG LS -0.873364; BT 131.312250
http://referensi.data.kemdikbud.go.id/
Identitas Sekolah
Peserta Didik
Guru
Sarana/Prasarana
Akreditasi
Ujian Nasional
Program Pembangunan
1. Ruang Kelas (menurut kondisi)2. Laboratorium (menurut kondisi)3. Perpustakaan (menurut kondisi)4. Sanitasi (menurut kondisi)
1. Tahun Akreditasi2. Standard Isi3. Standard Proses4. Standard Kelulusan5. Standard Tendik6. Standard Sarpras7. Standar Pengelolaan8. Standard Biaya9. Standar Penilaian10.Nilai Akhir11.Akreditasi
1. Nama2. SK Operational3. Alamat4. Foto5. Lokasi6. Operator Sekolah
Sekolah
Nilai Ujian Nasional per Mapel
1. BOS2. Rehab3. PIP4. dll
1. Siswa (tingkat, agama, jk, umur)2. Siswa Baru (tingkat, jk)3. Siswa Mengulang (tingkat, jk, umur)4. Lulusan (umur, jk)
1. Jabatan2. Status Kepegawaian3. Ijasah4. Umur5. Sertifikasi6. Jenis Kelamin
Sumber: Dapodik
Sumber: BAN-SM
Sumber: Unit Terkait
Sumber: Puspendik, Balitbang
INFORMASI
TUGAS PDSPK
Permendikbud No. 79 Tahun 2015 tentang Data Pokok Pendidikan, Bab V, Pasal 12, ayat 1 :
Permendikbud Nomor 11 Tahun 2015 tentang Tata Kelola Kemendikbud
• Berdasarkan Pasal 800, salah satu bidang di PDSPK adalah:Bidang Pembelajaran, Warisan Budaya Tak Benda (WBTB),dan Kelembagaan.
Ada 2 subbidang adalah subbidang pembelajaran danWBTB dan subbidang kelembagaan.
Tugas, melakukan verifikasi dan validasi (verval) datapembelajaran dan kelembagaan.
Hal tersebut dilakukan dengan membangun sistemverval data pembelajaran dan verval satuanpendidikan.
Bagian di PDSPK
• MekanismeMelakukan Verifikasi dan Validasi Data Satuan Pendidikan Melalui lamanhttp://vervalsp.data.kemdikbud.go.id/, login dengan user dan password yang sudah terdaftar pada Jaringan Pengelolan Pendidikan (SDM).
• Kewenangan
Sekolah:- Update Identitas (Alamat Jalan, Desa/Kelurahan)
- Update Legalitas Satuan Pendidikan (SK Operasional dan SK Ijin Pendirian)- Update Foto Profil dan Foto Sarpras Satuan Pendidikan- Update Spasial Satuan Pendidikan (Titik Koordinat)
Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota:- Pencetakan Sertifikat Satuan Pendidikan- Pengajuan NPSN Satuan Pendidikan (PAUD-DIKMAS, DIKDAS)- Perbaikan Identitas (Alamat Jalan, Desa/Kelurahan, Kecamatan)- Merger Satuan Pendidikan, Penutupan Satuan Pendidikan,
Penghapusan Data Duplikat/Ganda
Verifikasi dan Validasi (1)
Dinas Pendidikan Provinsi:- Pencetakan Sertifikat Satuan Pendidikan- Pengajuan NPSN Satuan Pendidikan (DIKMEN)- Perbaikan Identitas (Alamat Jalan, Desa/Kelurahan, dan Kecamatan)- Merger Satuan Pendidikan, Penutupan Satuan Pendidikan,
Penghapusan Data Duplikat/Ganda.
PDSPK: - Aproval Pengajuan NPSN- Aproval Pengajuan Update Legalitas Satuan Pendidikan- Aproval Pengajuan Update Identitas Satuan Pendidikan- Aproval Pengajuan Update Spasial (Koordinat)- Aproval Pengajuan Update Foto Profil dan Foto Sarpras- Pengaktifan NPSN non Aktif.- Pendaftaran NPSN lama.- Merger Satuan Pendidikan.- Penutupan dan Penghapusan Data Ganda.
Verifikasi dan Validasi (2)
Pengembangan Sistem Pendukung TUSI PDSPK
Business Intelligence(BI)
1. Business Intelligence (BI) Arus Data
2. Business Intelligence (BI) Kualitas Data
3. Business Intelligence (BI) Pendayagunaan Data
Tiga Business Intelligence (BI) yang dibangun:
Berfungsi untuk memastikan bahwa aliran data dapat berjalan dengan baik, dari Dapodikdasmen dan DapodikPaudDikmas, Dapo Kebudayaan dan DapoKebahasaan ke PDSPK, dan dari PDSPK ke unit yang lain, provinsi, LPMP dan Kab-Kota, setelah melalui proses verifikasi-validasi terlebih dahulu.
Berfungsi untuk memastikan bahwa kualitas data tetap terjaga, dengan memunculkan fungsi-fungsi Control Quality untuk tingkat Pusat, Provinsi, Kab-kota dan Satuan Pendidikan.
Potret Pendidikan disesuikan dengan kebutuhan-kebutuhan pada tingkat pusat, provinsi dan kab-kota. Yang dapat digunakan sebagai acuan perencanaan, analisis, dan monitoring-evaluasi sampai dengan tingkat mikro.
Informasi
Komunikasi
MonitoringDATA WAREHOUSE
KEMENDIKBUD
1. DAPODIKDASMEN2. DAPOPAUDDIKMAS3. DAPOBUDAYA4. DAPOBAHASA
Sekolah
Data dan Informasi(Level Makro)
WilayahData Master Referensi
Data Attribut
Mekanisme PengelolaanImplikasi Perbaikan Data
Masyarakat Umum
Pemangku Kebijakan1. Tingkat Pusat2. Tingkat Provinsi3. Tingkat Kab-Kota4. Tingkat Kecamatan5. Tingkat Desa6. Tingkat Sekolah
EKOSISTEM DATA dan INFORMASI sebagai Oksigen EKOSISTEM PENDIDIKAN dan KEBUDAYAAN
TERIMAKASIH
PUSAT DATA DAN STATISTIK PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAANKEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2018
• Dengan Data Membuka Mata• Dengan Data Membuka Pikiran• Dengan Data Membuka Hati
top related