kebijakan sektor perhubungan dalam · pdf filetentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan...
Post on 07-Feb-2018
233 Views
Preview:
TRANSCRIPT
KEBIJAKAN SEKTOR PERHUBUNGAN
DALAM RANGKA PENGANGKUTAN LIMBAH B3
disampaikan oleh : Kepala Pusat Kajian Kemitraan dan Pelayanan Jasa Transportasi
Kementerian Perhubungan
dalam acara : Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah Non B3
Yogyakarta, 18 Nopember 2015
1
PENDAHULUAN
1. • Pelayanan Prima
2.
• Keselamatan Transportasi
Fokus utama Kementerian
Perhubungan :
2
3
PENDAHULUAN ...(2)
FILOSOFI KESELAMATAN
“KESELAMATAN ADALAH SEGALA-GALANYA. Lebih
baik tidak pernah berangkat daripada tidak
pernah sampai”
KESELAMATAN ADALAH SUATU KEHARUSAN. Tidak
ada kompromi dalam aturan keselamatan
transportasi
“KESELAMATAN bukan BARANG MURAHAN. Kalau sampai terjadi kecelakaan transportasi maka harga yang akan dibayar akan
sangat mahal”
OUTLINE
4
Dasar Legalitas
Kebijakan Pengangkutan Barang (Limbah B3)
Mekanisme Perizinan
Ketentuan Pengangkutan Limbah B3 di Jalan
Ketentuan Pengangkutan Limbah B3 di Kereta Api
Ketentuan Pengangkutan Limbah B3 di Kapal
Ketentuan Pengangkutan Limbah B3 dengan Pesawat Udara
1
2
3
4
5
6
7
DASAR LEGALITAS
UU Nomor 32 Tahun 2009
tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
• KEWAJIBAN MELAKUKAN PENGELOLAAN B3.
Pasal 58
• WAJIB MENDAPAT IZIN dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota.
Pasal 59
DASAR LEGALITAS ...(2)
PP NO 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3
Pengelolaan Limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan,
dan/atau penimbunan.
(1) Menggunakan alat angkut tertutup untuk Limbah B3 kategori 1. (2) Menggunakan alat angkut terbuka untuk Limbah B3 kategori 2.
Pengangkutan Limbah B3 (Pasal 47)
(1) Wajib memiliki: a. rekomendasi Pengangkutan Limbah B3; b. izin Pengangkutan Limbah B3
Pengangkutan Limbah B3 (Pasal 48)
6
(1) Setelah mendapat rekomendasi dari Menteri LH, Pengangkut Limbah B3 WAJIB MENGAJUKAN PERMOHONAN IZIN PENGELOLAAN LIMBAH B3;
(2) IZIN Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan PENGANGKUTAN LIMBAH B3 DITERBITKAN OLEH MENTERI yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang PERHUBUNGAN.
Pengangkutan Limbah B3 (Pasal 51)
DASAR LEGALITAS ...(3)
PP NO 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3
7
KEBIJAKAN PENGANGKUTAN BARANG
Trans. Darat
Dan KA
• Kepmenhub No 30 Tahun 2002 Tentang Perubahan Kepmenhub No. 69 tahun 1993 Penyelenggaraan Angkutan Barang di Jalan
• Permenhub No. 48 tahun 2014 tentang Tata Cara Pemuatan, Penyusunan, Pengangkutan, dan Pembongkaran Barang Dengan Kereta Api
• SK Dirjen Perhubungan Darat No. SK.725/AJ-302/DRJD/2004 tentang Penyelenggaraan Pengangkutan B3 di Jalan
Trans. Laut
• Permenhub No : 29 tahun 2014 tentang Pencegahan Pencemaran Lingkungan Maritim
• SE Dirjen Perhubungan Laut No. UM.003/1/2/DK-15 tentang Pengangkutan Limbah B3 bagi Kapal-kapal Berbendera Indonesia
Trans. Udara
• PM 90 tahun 2013 tentang Keselamatan Pengangkutan Barang Berbahaya dengan Pesawat Udara.
8
9
14 Hari Kerja
BUMN / BUMD SWASTA
PERORANGAN
P
E
R
M
O
H
O
N
A
N
PERMOHONAN BARU
PEMBAHARUAN MASA BERLAKU
DIRJEN HUBDAT
KAJIAN
ADMINISTRATIF
1. Surat keterangan jenis B3 2. Rekomendasi
pengangkutan B3 3. Keterangan tempat
bongkar muat 4. STNK & Buku uji
kendaraan 5. Jadwal pengangkutan 6. Izin usaha angkutan 7. Prosedur penanggulangan
darurat
DITOLAK
DISETUJUI
PERSYARATAN LENGKAP
SURAT PERSETUJUAN
PENGANGKUTAN B3
PERSYARATAN TIDAK LENGKAP
SURAT PENOLAKAN
PEMOHON PERMOHONAN PROSES JAWABAN
MEKANISME PERIZINAN PENGANGKUTAN B3
KAJIAN KETENTUAN PENGANGKUTAN LIMBAH B3 DI JALAN
Persyaratan Kendaraan Pengangkut
10
Plakat
Nama perusahaan
Jati diri pengemudi
Kotak obat
Alat pantau kerja pengemudi
Alat pemadam kebakaran
No. Telepon (Emergency Call)
1
7
2
3
4
5
6
11
Bentuk Plakat Peletakan Plakat
Bentuk dan Peletakan Plakat
KAJIAN KETENTUAN PENGANGKUTAN LIMBAH B3 DI JALAN ..(2)
Persyaratan PENGEMUDI dan PEMBANTU PENGEMUDI :
• Persyaratan Umum : a. Surat Izin Mengemudi; b. BERPENGETAHUAN
mengenai : jaringan jalan dan kelas jalan, kelaikan kendaraan bermotor, dan tata cara mengangkut barang.
• Persyaratan khusus, berpengetahuan :
a. B3 yang diangkut; b. Mengatasi keadaan darurat; c. Cara pengangkutan B3; d. Ketentuan pengangkutan B3; e. Psikologi baik; f. Fisik sehat.
Pembuktian persyaratan khusus: a. Sertifikat, dari Dirjen Hubdat (a - d); b. Surat Dokter (e & f)
12
KAJIAN KETENTUAN PENGANGKUTAN LIMBAH B3 DI JALAN ..(3)
Persyaratan LINTASAN angkutan B3 :
13
Kelas jalan
Tingkat bahaya muatan,
Frekuensi pengangkutan
Jenis kemasan,
Volume B3,
Kelestarian lingkungan
1
2
3
4
5
6
KAJIAN KETENTUAN PENGANGKUTAN LIMBAH B3 DI JALAN ..(4)
14
1. Aspek keselamatan dan keamanan;
2. Pedoman pengoperasian
3. Pelaksanaan pengangkutan
4. Pemisahan bahan berbahaya
Persyaratan Pengoperasian Angkutan B3 :
• ANGKUTAN BARANG terdiri atas: angkutan barang umum, angkutan barang khusus, angkutan B3 dan ANGKUTAN LIMBAH B3
Pasal 2 PM No. 48 Tahun 2014
• harus dilengkapi dengan IZIN DARI MENTERI PERHUBUNGAN setelah mendapat REKOMENDASI DARI INSTANSI YANG BERWENANG;
PENGANGKUTAN LIMBAH B3 dengan KA
• Kegiatan pengangkutan barang dengan kereta api didasarkan atas PERJANJIAN angkutan barang antara penyelenggara sarana perkeretaapian dan pengguna jasa kereta api serta adanya SURAT ANGKUTAN BARANG yang diterbitkan oleh penyelenggara sarana perkeretaapian atau badan usaha sebagai penyelenggara kegiatan jasa angkutan kereta api.
Pasal 7 PM No. 48 Tahun 2014 :
KETENTUAN ANGKUTAN BARANG DI KERETA API
KETENTUAN PENGANGKUTAN LIMBAH B3 DENGAN KAPAL
Kapal yang memenuhi persyaratan diberikan surat Persetujuan Pengangkutan limbah B3 oleh Syahbandar.
Pemilik kapal berkewajiban untuk melaporkan segala kegiatan pengangkutan limbah B3 kepada Syahbandar pelabuhan.
16
Persyaratan Kapal
1. Daftar jenis
muatan
2. Penandaan, penamaan, dan
penempatan
3. Tata cara pemuatan
4. Peralatan keselamatan
KETENTUAN PENGANGKUTAN B3 DENGAN PESAWAT UDARA
• Sedang dalam proses penyusunan draft RPM pengangkutan limbah B3 • PM No. 90 tahun 2013 tentang Pengangkutan Barang Berbahaya dengan
Pesawat Udara
17
1. Pembatasan kuantitas
2. Pemuatan (loading);
3. Pemisahan barang berbahaya
4. Pelabelan dan penandaan
5. Penggantian label dan marka
yang hilang
6. Prosedur penerimaan
7. Penanganan barang yang tidak
terkirim
8. Penanganan barang yang
kemasannya rusak
9. Pemeriksaan barang berbahaya
10. Penanganan kontaminasi
Pusat Kajian Kemitraan dan Pelayanan Jasa Transportasi, Kementerian Perhubungan Jl. Medan Merdeka Barat No. 8, Gedung Cipta Lt. 6
Jakarta Pusat – 10110 Telp/fax : 021 - 3852671
18
top related