kejaksaan republik indonesia
Post on 22-Jan-2016
180 Views
Preview:
DESCRIPTION
TRANSCRIPT
KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIAKEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIAKEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIAKEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
NAMA SAYA : Dr. SETYO UTOMO, SH.,M.Hum
PEKERJAAN : JAKSA SATSUS PENUNTUTAN JAM PIDSUS
ALAMAT : Limus Pratama Regency F.3 No.9 Cileungsi Bogor
Email : doctorsetyojpu@gmail.com
HP : 0817.2009.73
Tempat dan tanggal lahir :
PATI, JAWA TENGAH
29 NOVEMBER 1973
SISTEM PEMIDANAAN DALAM HUKUM PIDANA
YANG BERBASIS
RESTORATIVE JUSTICE
PIDANA
• Nestapa/derita• Yang dijatuhkan dengan sengaja
oleh negara (melalui pengadilan)
• Dikenakan pada seseorang• Yang secara sah telah melanggar
hukum pidana• Melalui proses peradilan pidana
PEMIDANAAN
Penjatuhan Pidana/sentencing :• Upaya yang sah• Yang dilandasi oleh hukum• Untuk mengenakan nestapa
penderitaan• Pada seseorang yang melalui proses
peradilan pidana• Terbukti secara sah dan meyakinkan• Bersalah melakukan suatu tindak
pidana.
Teori-Teori Pemidanaan/Tujuan Pemidanaan menurut
doktrinTeoriAbsolut/Retributif/Pembalasan
(lex talionis):• Hukuman adalah sesuatu yang harus ada sebagai konsekwensi dilakukannya kejahatan;
• Orang yang salah harus dihukum
(E. Kant, Hegel, Leo Polak).
Teori Relatif/Tujuan (utilitarian)
• Menjatuhkan hukuman untuk tujuan tertentu, bukan hanya sekedar sebagai pembalasan:
• Hukuman pd umumnya bersifat menakutkan, o.k.i, seyogyanya : Hukuman bersifat memperbaiki/merehabilitasi orang yang “sakit moral” harus diobati.
• Tekanan pada treatment/pembinaan. • Rehabilitasi, individualisasi pemidanaan. • Anti punishment, model medis.
Tujuan Pemidanaan :
Berdasarkan Pasal 54 R-KUHP tahun 2008:• Prevensi umum, mencegah dilakukannya tindak
pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman kepada masyarakat
• Rehabilitasi & Resosialisasi, memasyarakatkan terpidana, dengan melakukan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna.
• Supaya mereka bisa kembali ke masyarakat (• LP = Lembaga Pemasyarakatan):• ” Mereka bukan penjahat, hanya tersesat,
masih ada waktu untuk bertobat .. ”
Tujuan Pemidanaan
• Restorasi, menyelesaikan konflik, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai.
• Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.• Pemidanaan tidak dimaksudkan utk
menderitakan dan merendahkanmartabat manusia.
• Sampai saat ini Hukum Pidana Indonesia belum memiliki Sentencing Guidelines (pedoman yang memuat tentang pemidanaan), tp sudah dirumuskan dalam Pasal 55 R-KUHP 2008.
Jenis - Jenis
KUHP (UU No. 1/1946)
Pidana
R-KUHP (2008)
Bab II Buku I Pasal 10 Bab III Buku I Pasal 65
A. Hukuman/Pidana Pokok :1. Hukuman mati (death
penalty/capital punisment)2. Hukuman penjara3. Hukuman kurungan4. Hukuman denda5. Hukuman tutupan
(khusus utk perbuatan yang patut dihormati) UU No.
20/1946
B.Hukuman/Pidana Tambahan:1. Pencabutan hak-hak
tertentu2. Perampasan barang-barang
tertentu3. Pengumuman putusan
hakim
A. Pidana Pokok :1.Pidana penjara2.Pidana tutupan3.Pidana pengawasan4.Pidana denda5.Pidana kerja sosial
B. Pidana Tambahan :1.Pencabutan hak-hak tertentu2.Perampasan barang-barang tertentu dan/atau tagihan3.Pengumuman putusan hakim4. Pembayaran ganti kerugian5. Pemenuhan kewajiban adat setempat dan/atau kewajiban menurut hukum yang hidup dalam masyarakat
SISTEM PEMIDANAAN
GENERAL
RULES
BUKU I
KUHP
SPECIAL RULESBk. II
KUHP
Bk. III
KUHP
UU KHUSUS DI LUAR KUHP
STATUTORY RULES
Restorative justice “…is a form of conflict resolution and
seeks to make it clear to the offender that the behaviour is not condoned (welcomed), at the same time as
being supportive and respectful of the individual/s.”
(Morrison, 2002)
PRINSIP-PRINSIP• Menjadikan pelaku tindak pidana
bertanggung jawab memperbaiki kerugian yang ditimbulkan akibat kesalahannya
• Memberikan kesempatan kepada pelaku tindak pidana membuktikan kapasitas dan
kualitasnya disamping mengatasi rasa bersalahnya secara konstruktif
• Melibatkan korban, keluarga dan pihak-pihak lain dalam hal penyelesaian
masalahnya• Menciptakan forum untuk bekerjasama
dalam menyelesaikan masalah• Menetapkan hubungan langsung dan nyata
antara perbuatan yang dianggap salah atau jahat dengan reaksi sosial yang formal
MEKANISME RESOLUSI KONFLIK
• Mediasi• Pendekatan
Adat Lokal• Ombudsman• Alternative
Dispute Resolution• Family/Industrial
Conference
• Confidence Building
Management• Rekonsiliasi
• Litigasi• Negosiasi• Arbitrase
TUJUAN“…To create a participatory process
that addresses wrongdoing while offering respect to the parties
involved…” “…(This is achieved) by facilitating a drift back to law-supportive identities
from law-neutralising ones.”
(Braithwaite, 1999)
MENGAPA PERLU Restorative Justice
• Pemidanaan membawa masalah lanjutan bagi keluarga pelaku
kejahatan• Pemidanaan pelaku kejahatan tidak
melegakan/menyembuhkan korban• Proses formal peradilan pidana terlalu lama, mahal dan tidak pasti
• Pemasyarakatan, sebagai kelanjutan pemidanaan, juga berpotensi tidak menyumbang apa-apa bagi masa
depan narapidana dan tata hubungannya dengan korban
PERKEMBANGAN Paradigma Peradilan
• Retributive Justice• Rehabilitative
Justice• Alternative Justice• Transitional Justice• Restorative Justice
Restorative justice, PERWUJUDAN
• Hadirnya kelembagaan baru melengkapi lembaga yang
sudah ada• Cara pandang, semangat,
motivasi yang tumbuh di kalangan pelaksana peradilan
• Peraturan, regulasi atau manual yang baru atau
khusus
Sebagai proses peradilan pidana,
restorative justice, berpotensi terlihat sejak :
• Fenomena kejahatan/penyimpan
gan diketahui/teramati
– Sebagian dianggap tak termaafkan, serius dan
berimplikasi besar– Sebagian lain
dianggap layak memperoleh diskresi
dan sensitivitas dalam perlakuan
– Oleh polisi dan jaksa
• Posisi & keberadaan pihak-pihak terkait dengan kejahatan/
penyimpangan tertentu telah jelas– Sebagian ada yang
mendapat ganjaran– Sebagian lain tidak mendapat perhatian
– Oleh pengadilan dan LP
Prinsip-Prinsip Implementasi Restorative Justice dalam
konteks LP
• Tidak menderogasi narapidana dalam bentuk perlakuan tidak
manusiawi/sub-standar • Mendukung narapidana menjadi
orang yang patuh hukum saat kembali ke masyarakat
• Menempatkan masa pembinaan sebagai ajang menyetarakan kembali hubungan narapidana dan korban
Retributive Justice
• Retributive Justice : Pemidanaan untuk tujuan pembalasan
• Restorative Justice : Keadilan yang merestorasi pelaku
harus mengembalikan kepada kondisi semula; Keadilan yang bukan saja menjatuhkan sanksi yang seimbang bagi pelaku namun juga memperhatikan keadilan bagi korban.
RESTORATIF JUSTICE MODEL RETRIBUTIF JUSTICE MODEL
Kejahatan dirumuskan sebagai pelanggaran seseorang terhadap orang lain, dan diakui sebagai konflik.
Kejahatan dirumuskan sebagai pelanggaran terhadap Negara, hakekat konflik dari kejahatan dikaburkan dan ditekan.
Titik perhatian pada pemecahan masalah pertanggungjawaban dan kewajiban pada masa depan.
Perhatian diarahkan pada penentuan kesalahan pada masa lalu (sesuatu yang sudah terjadi)
sifat normative dibangun atas dasar dialog negosiasi. Hubungan Para pihak bersifat perlawanan, melalui proses yang teratur dan bersifat normative.
Restitusi sebagai sarana perbaikan para pihak, rekonsiliasi dan restorasi sebagai tujuan utam.
Penerapan penderitaan untuk penjeraan dan pencegahan
keadilan dirumuskan sebagai hibungan hak, dinilai atas dasar hasil.
Keadilan dirumuskan dengan kesengajaan dan dengan proses.
Sasaran perhatian pada perbaikan kerugian social Kerugian social yang satu digantikan oleh yang lain
masyarakat merupakan fasilitator didalam proses restorative.
Masyarakat berada pada garis samping dan ditampilkan secara abstrak oleh Negara
Peran korban dan pelaku tindak pidana diakui, baik dalam masalah maupun penyelesaian hak-hak dan kebutuhan korban. Pelaku tindak pidana didorong untuk bertanggungjawab.
Aksi diarahkan dari Negara pada pelaku tindak pidana, korban harus pasif
Pertanggungjawaban sipelaku dirumuskan sebagai dampak pemahaman terhadap perbuatan dan untuk membantu memutuskan yang terbaik.
Pertanggungjawaban sipelaku tindak pidana dirumuskan dalam rangka pemidanaan.
Tindak pidana dipahami dalam konteks menyeluruh, moral, social dan ekonomis
Tindak pidana dirumuskan dalam terminology hukum yang bersifat teoritis dan murni tanpa dimensi moral, social dan ekonomi.
stigma dapat dihapus melalui tindakan restoratif Stigma kejahatan tak dapat dihilangkan
TERIMA KASIH
top related