kelompok 1

Kelompok 1

BAB 2 BUDAYA DEMOKRASI

A. PENGERTIAN DAN PRINSIP – PRINSIP BUDAYA DEMOKRASI

1. Pengertian Budaya DemokrasiSBY mempunyai pandangan mengenai demokrasi :

a. Ukuran normatif. Demokrasi adalah partisipasi rakyat dalam pengambilan keputusan pada penetapan kebijakan .

b. Ukuran demokrasi yang mapan (consolidateddmocracy). Negara dikatakan demokratis atau demokrasi dikatakan telah mapan apabila memiliki 5 arena, yaitu adanya masyarakat madani, masyarakat politik, masyarakat ekonomi, undang –undang dan peraturan, dan aparatur negara yang berfungsi dengan baik.

Dari segi pelaksanaan, menirut Inu Kencana, demokrasi terbagi atas 2 model, yaitu:

a. Demokrasi langsung, terjadi bilarakyat mewujudkan kedaulatan pada suatu negara secara langsung.

b. Demokrasi tidak langsung (demokrasi perwakilan), terjadi apabila rakyat mewujudkan kedaulatan tidak melalui pihak ekskutif.

Beberpa ahli juga mengemukakan pengertian demokrasi sbb :

a. Sidney HookDemokrasi adalah bentu pemerintahan yang

keputusan-keputusan penting pemerintahnya didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa secara langsung atau tidak langsung.

b. Philippe C. Schmitter dan Terry Lynn KarlDemokrasi adalah sistem pemerintahan yang

rakyatnya meminta pertanggung jawaban atas tindakan-tindakan pemerintah diwilayah publik secara tidak langsung melalui komptisi dan kerja sama dengan para wakil rakyat yang telah terpilih.

c. Afan GaffarAfan Gaffar memakai 2 bntuk, yaitu secara

demokrasi normatif demokrasi empirik. Demokrasi normatif adalah demokrasi yang secara ideal hendak dilakukan oleh negara . Demokrasi emperik adalah demokrasi yang iwujudkan dalam dunia politik praktis.

Berdasarkan beberapa definisi tersebut, hakikat demokrasi adalah sbb :

a. Pemerintahan dari rakyatb. Pemerintaha oleh rakyatc. Pemerintahan untuk rakyat

2. Prinsip-Prinsip Budaya Demokrasia. Masykuri Abdillah. Prinsip-prinsip demokrasi

terdiri atas prinsip persamaan, kebebasan dan pluralisme.

b. Robert A. Dahl. Terdapat 7 prinsip yang harus ada dalam sistem dmkrasi:

1. Kontrol atas keputusan pemerintah2. Pemilihan yang teliti dan jujur

3. Hak memilih dan dipilih4. Kebebasan menyatakan pendapat tanpa

ancaman5. Kebebasan mengakses informasi6. Kebebasan berserikatc. Blaug dan SchwarzmentalMenurut Blaug dan schwarzmental terdapat 5

nilai universal demokrasi, yaitu :

• Kebebasan dan otomoni• Persamaan• Perwakilan• Kekuasaan mayoritas• Kewargaand. Riswandha Imawan1. Demokrasi rakyat deliberatif (mengutamakan

musyawarah)

2. Subtantif (mengena ke akar permasalahan)3. Partisipasi (melibatkan seliruh rakyat)c. Melvin Urofsky- Prinsip pemerintahan berdasarkan konstitusi- Pemilihan umum yang demokrasi- Federalisme pemerintahan negara bagian dan

lokal- Pembuatan undang-undang

- Sistem peradilan yang independen- Kekuasaan lembaga kepresidenan- Peran media yang bebas- Peran kelompok-kelompok kepentingan- Hak masyarakat untuk tahu- Perlindugan atas hak-hak minoritas- Kontrol sipil atas militer

Beberapa ahli juga mengemukakan parameter (ukuran) negara demokrasi sbb :

a. Amien rais- Adanya partisipasi dalam pembuatan

keputusan- Distribusi pendapatan secara adil- Kesempatan memperoleh pendidikan - Ketersediaan dan keterbukaan informasi

- Mengindahkan etika politik - Kebebasan individu- Semangat kerja sama- Hak untuk prosesb. Sri Soemantri- Hukumditetapkan dengan persetujuan wakil

rakyat yang dipilih secara bebas

• Hasil pemilu dapat mengakibatkan perganyian orang-orang pemerintahan

• Pemerintahan harus terbuka• Kepentingan minoritas harus dipertimbangkanc. Frans Magnis-Suseno- Negara terikat demikrasi hukum- Kontrol efektifterhadap pemerintah oleh

rakyat

• Pemilu yang bebas• Prinsip mayoritas• Adanya jaminan terhadap hak-hak demokratis

B. MASYARAKAT MADANI

1. Pengertian Masyarakat Madani a. Zbigniew Rau : sebuah ruang dalam masyarakat

bebas dari pengaruh keluargada kekuasaan negarab. Han Sung-Joo : sebuah kerangka hukum yang

melindungi dan menjamin hak-hak dasar individu.c. Anwar Ibrahim : sistem sosial yang subur yang

berasaskan prinsip moral yang menjamin keseimbangan antara kebebasan perorangan dan kestabilan masyarakat.

2. Ciri-Ciri Masyarakat Madani- Ruang publik yang bebas- Demokratisasi- Toleransi- Pluralisme - Keadilan sosial- Partisipasi sosial- Supremasi hukum

C. DEMOKRASI di INDONESIA

1. Prinsip-Prinsip Demokrasi Pancasilaa. Prof. Dr. Drs. Notonegoro, S.H. : kerakyatan

yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permunyawaratan/perwakilan yang ber-Ketuhanan YHE yang berperikemanusiaan yang adil dan beradab, da yang berkeadilan sosial bagi seliruh rakyat Indonesia

b. Prof. Dardji Darmodiardjo, S.H. : paham demokrasi yang bersumber pada kepribadian dan falsafah hidup bangsa Indonesia, yang perwujudannya seperti dalam ketentuan pembukaan UUD 1945.

c. Prof. S. Pamudji : aspek normatif, material, formal, optatif, organisasi, dan kejiwaan.

2. Pelaksanaan Demokrasi di Inonesia pada Era Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi

a. Demokrasi pada era orde lama (1945-1965)b. Demokrasi pada era orde baru (1965-1998)c. Demokrasi pada era reformasi (1998-sekarang)3. Pelilihan Umum (Pemiu)d. Definisi Pemilu - Menurut Arendt Liphart, sistem pemilu adalah

elemen paling mendasar dari demokrasi perwakilan.

- Menurut Benjuino Theodore, sistem pemilu adalah rangkaia aturan yang mengeksprsika preferensi politik pemilu.

b. Tujuan Pemilu :- Melaksanakan kedaulatan rakyat- Mewujudkan hak asasi politik rakyat- Memilih wakil-wakil rakyat yang duduk di DPR,

DPD, dan DPRD serta memilih presiden dan walpres.

- Melaksanakan perwakilan personil pemerontah secara damai, aman, tertib, dan konstitusional.

- Menjamin kesinambungan pembangunan nasional

c. Pelaksanaan Pemilu di Indonesia Pemilu adalah sarana demokrasi.

1. Penghormatan terhadap subtansi demokrasi2. Kematangan kesadaran politik warga negara

dan seleksi rotasi kepemimpinan yang sehat dan profesional melalui pendidikan politik yang beradab.

3. Adanya kepastian hukumd. Sistem Pemilu di Indonesia- Sistem proposional dengan daftar calon terbuka

(mamilih DPR)

2. Sistem distrik berwakil banyak (memilih DPD)e. Pelaksanaan Pemilu 2004f. Pelaksanaan Pemilihan Umum1. Ditingkat nasional2. Di tingkat kecamatan3. Di tingkat kelurahan4. Di tingkat yang palingbawah

g. Tahap-Tahap Pemilihan Umum Legislatif1. Pendaftaran pemilih2. Pendaftaran peseta pemilu3. Penetapan pesrta pemilu4. Penetapan jumlah kursi5. Pencalonan anggota DPR, DPRD, DPD6. Kampanye 7. Pemungutan suara dan penghitungan suara

D. PERILAKU YANG MENDUKUNG TEGAKNYA PRINSIP-PRINSIP DEMIKRASI

1. Membudayakan sikap terbuka2. Mengutamakan dialog dalam

menyelesaikan masalah 3. Menghargai pendapat orang lain4. Mau beajar menerima

keberagaman

BAB 3KETERBUKAAN DAN JAMINAN KEADILAN

A. KETERBUKAAN DAN KEADILAN1. Makna KeterbukaanKeterbukaan berasal dari kata terbuka yang

berarti terlihat, kelihatan, tampak. Jadi pemerintah yang terbuka adalah, pemerintah yang menjalankan kekuasaannya dengan menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan dan membuka kontrol masyarakat yang dipimpinnya.

2. Makna KeadilanKata kadilan berasal dari kata adil, kata adil

berasal dari bahasa arab adl yang berarti adil. Aris toteles mengemukakan 5 jenis keadilan yaitu :

- Keadilan komutetif- Keadilan distributif- Keadilan kodrat alam

- Keadilan konfensional- Keadilan perbaikanPlato menyebutkan 2 teori keadilan, yaitu:- Keadilan moral- Keadilan prosedual

3. Pentingnya Keterbukaan dan Jaminan Kadilan dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara

a. Aktifitas yang bersikap routin, selalu dilakukan secara berulang-ulang

b. Aktifitas yang bersikap future adalah persiapan untuk menghadapi masa depan.

James Wilford Garner berpendapat bahwa negara memiliki 3 tujuan, yaitu:

1. Tujuan negara yang asli (utama, langsung)

2. Tujuan negara sekunder3. Tujuan ngara dalam bidang peradaban

B. PENYELENGGARAAN PEMERINTAH YANG TIDAK TRANSPARAN

1. Penyelenggaraan Pemerintah Yang Tidak Transparan

Bangsa dan negara Indonesia dari dulu hingga kini terus mengalami penderitaan, 350 th dijajah oleh Belanda, 3,5 th dijajah oleh Jepang. Peranan rakyat terhadap eksitensi biroktensi pemerintah kurang memperoleh perhatian dan penekanan dalam kehidupan negara.

2. Dampak Penyelenggaraan Pemerintah yang Tidak Transparan

Pendapat tentang penyimpangan kekuasaan pertama kali dikemukakan oleh Lord Acton bahwa “the power tends to corrupt….” (kekuasaan untuk korup).

Bahkan “…and absolute power corrups absolutely” (….dan kekuasaan yang absolut menyebabkan korup yang absolut pula). Untuk melaksanakan keinginan politik , dibentuklah UU baru, yaitu :

1. UU no 28 th 1998

tentang penyelenggaraan yang bersih dari KKN. Keluarnya UU berarti UU no 3 th 1971 tentang Penberabtasan Korupsi diperbaharui.

2. Presiden selaku kepala negara membetuk Komisi Pemeriksaan Kekayaan Pejabat Negara (KPKPN)

Dampak pemerintahan yang tidak transparan tersebut adalah sbb:

1. Tumbuh dan berkembngnya KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme)

2. Munculnya pejabat atau kepala daerah terpilih karena politik uang.

3. Timbulnya kesenhsaraan dan kemiskinan yang semakin dalam.

4. Timbulnya jurang pemisah yang dalam antara si kaya dan si miskin.

C. SIKAP KETERBUKAAN DAN KEADILAN DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA

1. Sikap Keterbukaan dan KeadilanBerikut ini syarat-syarat terwujudnya

pemerinyahan yang terbuka dan bersih (transparan) :

a. Kontrol internalb. Perbaikan kontrol masyarakatc. Perbaika budaya yang kondusif

d. Perbaikan sistem politik2. E-Government: Keterbukaan Pemerintah

di Era Digitala. Pengertian E-GovernmentProses pemanfaatan teknologi informasi

sebagai alat untuk membantu menjalankan sistem pemerintahan secara lebih efesien.

b. Tahapan dan Manfaatan E-Government- Fase pertama, fase penampilan

website- Fase kedua, fase interaksi- Fase ketiga, transaksi- Fase keempat, fase transformasi

c. Bentuk Penerapan E-GovernmentBentuk-bentuk pelayanan yang

diberikan dapat berupa:- Pembuatan KTP dan paspor- Pembayaran listrik, pajak, dll- E-employment- E-pricurement

- Pendafratan pmilu- Penyampaian keluhan atas jumlah dan

kualitas pelayanan - Saran-saran atas proses pelayanan- Saran-saran politik, baik pada level

kebijakan maupun personal- Informasi tentang kegiatan pemerintah

maupun masyarakat

- Informasi kredit/pinjaman, kesehatan, nomor pokok wajib pajak

- Pelayanan hukum dan statistik (kelahiran, pernikahan, kematian, sertifikat tanah, dan izin usaha)

d. Penerapan dan TantanganSebagian besar institusipemerintahan

baru berada pada tahap transformasi, yaitu memindahkan aktifitas pemerintah yang dilakukan secara manual keaktifitas yang dilakukan secara elektronis.

Ada beberpa hal yang menjadi hambatan atau tantangan pengimplementasian e-government di Indonsia. Tantangan utamanya adalah kemampuan dan kesiapan manajemen serta para pelakunya. Tantangan berikutnya adalah adanya

mekanisme pasar yang memperlambat laju penetrasi prasarana jaringan informasi dan pemanfaatannya bagi kegiatan pemerintahan, bisnis, pelayanan publik, serta kegiatan masyarakat.

3. Kesejahteraan Sosial: Hak Masyarakat dan Kewajiban Negara

a. Jaminan UUD 1945Pasal 34 UUD 1945 menyatakan “Fakir

miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.” Yang dimaksud dengan fakir miskin disini adalah orang yang sama sekali tidak

mempunyai sumber penghasilan dan tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan. Dengan berjalannya mekanisme ekonomi kerakyatan yang memberikan kesempatan yang adil terhadap sumber-sumber modal, kesejahteraan

masyarakat dapat dipelihara agar tidak jatuh kejurang kemiskinan.

b. Bantuan dan Rehabilitasi SosialPasal 1 UU no 6 th 1974 menyatakan

“setiap warga negara berhak atas taraf kesejahteraan sosial yang sebaik-baiknya dan berkewajiban untuk

menerapkan sistem ekonomi kerakyatan merupkwn wujud tanggung jawab negara memelihara kesejahteraan rakyatnya. Selain usaha penciptaan sistem perekonomian yang bersifat mendasar, usaha yang bersifat

pelaksanaan langsung dilapangan juga diperlukan. Bantuan sosial adalah bantuan bersifat sementara yang diberikan kepada keluarga fkir miskin agar mereka dapat meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya.

c. Proses Pemberian BantuanProses pemberian bantuan dilakukan

pemerintah melalui pengajuan datakeluarga miskin yang perlu mendapat bantuan. Tindak lanjut pemberian bantuan sosial ini adalahrehabilitasi sosial yang berfungsi

Sebagai proses refungsional dan pengembangan nntuk memungkinkan fakir miskin mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupannya.

d. Jaringan Pengaman SosialJaringan pengaman sosial adalah salah

satuprogram yang digalakkan

oleh pemerintah untuk membantu meringankan beban masyarakat dan mencegah timbulnya fakir miskin baru adalah program Jaringan Pengamanan Sosial (JPS). JPS dilakukan melalui kerja sama dengan badan-badan dana luar negri.

Salah satu bentuk pelaksanaan program ini adalah kemitraan dengan prusahaan-perusahaan yang masih mampu bertahan untuk dapat menampung sebagia tenaga kerja yang terkena PHK.

e. Partisipasi MasyarakatAda beberapa peraturan yang telah

dibuat untuk memfasilitasi kewajiban masyarakat tersebut. Salah satunya adalah Keputusan Mentri Sosial Nomor 19 Tahun 1998 yang memberikan wewenang kepada masyarakat yang

yang menyelenggarakan pelayanan kesejahteraan sosial bagi fakir miskin untuk melakukan pengumpulan dana serta menerima dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah. Menyelenggarakan pelayanan kesejahteraan soaial bukanlah satu-satunya bentuk partisipasi masyarakat.

f. TransparansiBerbagai pengamatan langsung di

lapangan pernah menemukan fakta adanya komunitas masyarakat tidak mampu yang belum pernah sekalipun mendapat bantuan dari pemerintah.

Transparansi sanat dibutuhkan dalam proses pemberian bantuan untuk memberi kepastian bahwa dana bantuan telah dimanfaatkan sesuia peruntukannya. Masyarakat pemberi dana yaitu, penyumbag dana seluruh masyarakat pembayar pajak kpda negara.

g. Hak dan Kewajiban dalam Jaminan Kesejahteraan Sosial

Warga negara memiliki hak sekaligus kewajiban dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Hak-hak warga negara diatur sbb:

1. Setiap warga negara berhak atas taraf kesejahteraan sosial yang

sebaik-baiknya (pasal 1 UU no 6 th 1974)2. Fakir miskin berhak mendapatkan

pemeliharaan dari negara (pasal 34 UUD 1945)

3. Fakir miski berhak mendapatkan sarana bantuan sosaial dan rehabilitasi soaial (Pasal 2 Peraturan Pemerintah RI no 42 th 1981)

Dipihak lain kewajiban warga negara diatur sbb:

4. Setiap warga negara wajib ikut serta dalam usaha-usaha kesejahteraan sosial (Pasal 1 UU No. 6 Tahun 1974)

5. Pemerintah wajib mengusahakan sistem ekonomi yang berpihak pada rakyat banyak (Pasal 33UUD 1945)

4. Perilaku Positif Terhadap Upaya Peningkatan Jaminan Keadilan

Dalam pembukaan UUD 1945 kita jumpai 5 kali istilah keadilan, baik dibidang nasional maupun internasional, baik dibidang hukum maupun politik, serta bidang ekonomi, sosial, dan budaya.

Semua komponen bangsa harus berpartisipasi dalam upaya peningkatan jaminan keadilan sosial. Partisipasi tersebut dapat berbentuk pemerintahan yang bersih dan terbuka, kontrol masyarakat yang efektif dan efisien demi terwujudnya

pemerintah yang terbuka.a. Prinsip UniversalTugas setiap negara, sebagaimana

tercantum dalam Piagam Hak-Hak Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Konvensi ILO adalah menjamin terselenggaranya tingkat kesejahteraan sosial minimal yang

dibutuhkan oleh tiap warga negara. Namun, tidaklah berarti seluruh tugas dibebankan kpda pemerintah. Pemerintah wajib memfasilitasi, mendorong, mengatur, dan mengawasi agar masyarakat memperoleh haknya.

b. Sistem Jaminan SosialBerikut adalah prinsip-prinsip universal:1. Untuk membangun Sistem Jaminan

Sosial diperlukan solidaritas sosial, 2. Kepesertaan Sistem Jaminan Sosial

bersifat wajib sesuai perundangan yang berlaku

3. Penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial harus bersifat non profit (nirlaba)

4. Investasi dana Sistem Jaminan Sosial harus mengacu prinsip-prinsip yang aman

5. Sistem Jaminan Sosial diselenggarakan melalui mekanisme asuransi sosial

6. Sistem Jaminan Sosial hendaklah di bedakan dengan bantuan sosial yang seluruh biaya nya di jamin negara

c. Langkah Langkah Yang Diperlukan prsepsi yang harus di samakan

antara lain:

1. Wujud kegotong royaongan yang belum berjalan senagai mana mestinya

2. prinsip pengelolaan dana yang belum sesuai dengan prinsip-prinsip sebagaimana di kemukakan di atas

3. Kebijakan investasi dana tampaknya belum terarah

4. Perlunya pemahaman terhadap prinsip asuransi sosial bahwa mekanisme asuransi harus mempertimbangkan sunguh-sungguh hukum bilangan banyak