kementerian lingkungan hidup dan kehutanan republik...
Post on 08-Nov-2020
5 Views
Preview:
TRANSCRIPT
RINGKASAN EKSEKUTIF
KPHP Model Muara Dua memiliki tugas mengelola 2 (dua) Kawasan HutanProduksi yaitu KHP Register 44 Sungai Muara Dua dan KHP Register 46 WayHanakau. Secara administratif pemerintahan berada di 3 (tiga) kabupaten yaituKabupaten Way Kanan, Kabupaten Tulang Bawang Barat, dan Kabupaten LampungUtara, Provinsi Lampung. Luas wilayah KPHP Model Muara Dua Berdasarkan SuratKeputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.236/Menhut-II/2012 tanggal 10 Mei 2012adalah ± 49.134 ha. Terbagi menjadi dua blok yaitu blok pemanfaatan dan blokpemberdayaan. Untuk memudahkan kendali pengelolaan, telah terbagi ke dalam 4(empat) Resort Pengelolaan Hutan (RPH) yang ditentukan berdasarkan KHP(Register), wilayah berizin, dan wilayah administrasi.
Wilayah kelola KPHP Model Muara Dua memiliki potensi sumberdaya alamyang cukup tinggi. Secara umum dapat dikategorikan menjadi 3 (tiga) yaitu potensikayu, non kayu, serta jasa lingkungan dan wisata alam. Terdapat 2 (dua)perusahaan pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu - Hutan TanamanIndustri (IUPHHK-HTI) yaitu P.T. Inhutani V Unit Lampung dan P.T. Budi LampungSejahtera (BLS). Juga terdapat penggunaan kawasan hutan untuk kepentinganpembangunan non kehutanan yaitu pembangunan jaringan listrik 150 KV oleh P.T.PLN Pikitring Lampung – Bengkulu, pipanisasi gas bumi oleh P.T. Perusahaan GasNegara (Persero), pembangunan jalan lintas umum sepanjang ± 15,5 km, kerjasamaoperasional (KSO) antara P.T. Inhutani V Unit Lampung dengan P.T. Paramitra MuliaLanggeng, Kebun Penelitian Hanakau yang dikelola oleh Balai Penelitian KehutananPalembang seluas ± 100 ha.
Dalam Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) KPHP ModelMuara Dua terdapat beberapa isu strategis yang dapat dikembangkan untukmencapai tujuan yang telah ditetapkan yaitu (1) Tingginya gangguan hutan; (2)Rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan budidaya dalam kawasanhutan produksi yang tidak hanya memperhatikan lestari ekonomi tetapi juga lestariekologi; (3) Masih rendahnya persepsi para pihak tentang KPH; (4) Operasional KPHbelum optimal; (5) Belum tergalinya potensi hasil hutan non kayu, konservasikeanekaragaman hayati, jasa lingkungan, dan wisata alam; (6) Belum terbangunnyakesepakatan dan mekanisme kolaborasi pengelolaan kawasan dengan pemegangizin dan para pihak.
Visi pengelolaan KPHP Model Muara Dua hingga tahun 2023 adalah“Pengembalian Fungsi Hutan Produksi Pada Wilayah Kelola KPHP Muara DuaBerbasis Pemberdayaan Masyarakat”. Misi pengelolaan hutan meliputi (1)Memantapkan penataan kawasan KPHP Model Muara Dua; (2) Mengembangkanpartisipasi dan kolaborasi para pihak dalam pengelolaan KPHP Model Muara Dua;(3) Meningkatkan produksi sumber bahan baku kayu dan non kayu pada kawasanhutan produksi; (4) Mewujudkan pemanfaatan jasa lingkungan dan potensikonservasi keanekaragaman hayati.
Hasil identifikasi faktor internal untuk kekuatan antara lain (1) Telahterbentuknya kelembagaan KPHP Model Muara Dua dengan kualifikasi SDM yangcukup memadai; (2) Telah adanya sarana dan prasarana yang cukup untukmenjalankan tugas operasional; dan (3) Banyaknya potensi SDH yang dapatdikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan untukmendukung kemandirian KPH, yang meliputi potensi hasil hutan kayu / bukan kayu,jasa lingkungan, dan potensi wisata alam. Sedangkan hasil identifikasi faktor internaluntuk kelemahan antara lain (1) Belum adanya kemantapan wilayah kerja; (2) Belum
ii
terpenuhinya kebutuhan SDM aparatur sesuai dengan kebutuhan; (3) Data dasartentang kondisi lapangan dalam wilayah kerja KPH belum tersedia secara cukup;dan (4) Masih rendahnya partisipasi para pihak dalam mendukung operasionalisasipengelolaan hutan.
Hasil identifikasi faktor eksternal untuk peluang antara lain (1) Pengelolaankolaboratif dengan para pihak terkait; (2) Adanya keinginan yang kuat darimasyarakat untuk ikut terlibat dalam pengelolaan kawasan hutan yang didukungadanya kelembagaan kelompok tani maupun lembaga swadaya masyarakat; (3)Adanya Tata Ruang Hutan Tanaman pada areal IUPHHK - HTI yang belumdimanfaatkan oleh pemegang izin; (4) Wilayah kerja merupakan salah satu DASprioritas di Provinsi Lampung sehingga diharapkan akan mendapat perhatian daribanyak pihak; (5) Adanya persepsi yang baik dari para petani penggarap tentangkawasan hutan.
Hasil identifikasi faktor eksternal untuk ancaman antara lain (1) Belumkomprehensifnya regulasi tentang KPH yang dapat mendukung operasionalisasi dankewenangan; (2) Tingginya gangguan hutan dari tindakan manusia yangmengancam kelestarian fungsi hutan produksi; (3) Tata hubungan kerja antara KPHdengan dinas yang membidangi kehutanan di kabupaten belum terdefinisi secarajelas; (4) Mekanisme pengawasan pelaksanaan kegiatan di KPH belum terdefinisisecara jelas; dan (5) Petani penggarap belum memiliki pengetahuan dan kesadaranuntuk melaksanakan teknik budidaya dalam kawasan hutan secara baik.
Rencana Program Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) KPHPModel Muara Dua meliputi (1) Inventarisasi Berkala Wilayah Kelola dan PenataanHutan; (2) Pemanfaatan Hutan pada Wilayah Tertentu; (3) PemberdayaanMasyarakat; (4) Pembinaan dan Pemantauan Pemanfaatan Hutan dan PenggunaanKawasan Hutan pada Areal yang Berizin; (5) Rehabilitasi pada Areal Kerja di LuarIzin; (6) Pembinaan dan Pemantauan Rehabilitasi dan Reklamasi di dalam Arealyang Berizin; (7) Rencana Penyelenggaraan Perlindungan Hutan dan KonservasiAlam; (8) Rencana Penyelenggaraan Koordinasi dan Sinkronisasi Antar PemegangIzin; (9) Koordinasi dan Sinergi dengan Instansi dan Stakeholder Terkait; (10)Rencana Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas SDM; (11) PenyediaanPendanaan; (12) Pengembangan Data Base; (13) Rencana Rasionalisasi WilayahKelola; (14) Review Rencana Pengelolaan; dan (15) Pengembangan Investasi.
RPHJP KPHP Model Muara Dua diharapkan dapat mengatasi berbagaikendala dan permasalahan yang ada serta memberikan arahan dalam pengelolaanKPHP Model Muara Dua dalam waktu 10 (sepuluh) tahun ke depan. Sehinggadengan rencana pengelolaan tersebut UPTD KPH Muara Dua memiliki kerangkakerja yang terpadu serta komprehensif dalam pelaksanaan pengelolaan yang lebihefektif, efisien, dan bermanfaat.
iv
DAFTAR ISI
Halaman
RINGKASAN EKSEKUTIF .......................................................................... i
KATA PENGANTAR .................................................................................. iii
DAFTAR ISI ................................................................................................. ivDAFTAR TABEL ......................................................................................... vii
DAFTAR GAMBAR .................................................................................... vii
DAFTAR LAMPIRAN .................................................................................. ix
BAB I. PENDAHULUAN .............................................................................. 1
1.1. Latar Belakang ...................................................................................... 1
1.2. Tujuan ................................................................................................. 3
1.3. Sasaran................................................................................................ 3
1.4. Ruang Lingkup ..................................................................................... 4
1.5. Batasan Pengertian.............................................................................. 5
BAB II. DESKRIPSI KAWASAN.................................................................... 8
2.1. Risalah Wilayah KPHP Muara Dua ........................................................ 8
2.1.1. Letak .............................................................................................. 8
2.1.2 Luas ............................................................................................... 8
2.1.3. Batas Wilayah KPHP Muara Dua.................................................. 9
2.1.4. Pembagian Blok ............................................................................. 9
A. Sesuai Fungsi Kawasan ........................................................... 9
B. Biofisik ...................................................................................... 10
C. Potensi Sumberdaya Alam ...................................................... 13
D. Sosial Ekonomi Masyarakat Sekitar ......................................... 14
E. Keberadaan Izin Pemanfaatan Hutan ....................................... 16
F. Penggunaan Kawasan Hutan ................................................... 17
2.1.5. Aksesibilitas Kawasan.................................................................... 17
2.1.6. Sejarah Wilayah ............................................................................ 19
2.2. Potensi Wilayah KPHP Muara Dua ........................................................ 20
2.2.1. Informasi Penutupan Vegetasi ....................................................... 20
2.2.2. Potensi Kayu ................................................................................ 22
2.2.3. Potensi Non Kayu ......................................................................... 24
2.2.4. Keberadaan Flora dan Fauna Langka .......................................... 24
2.2.5. Potensi Jasa Lingkungan dan Wisata Alam ................................. 25
v
2.3. Sosial Budaya ........................................................................................ 25
2.4. Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan ......................... 27
2.5. Posisi Areal Kerja dalam Tata Ruang Wilayah dan Pembangunan
Daerah..................................................................................................... 29
2.6. Isu Strategis, Kendala, Permasalahan ................................................... 31
BAB III. VISI DAN MISI PENGELOLAAN HUTAN ........................................ 36
3.1. Visi ......................................................................................................... 36
3.2. Misi ......................................................................................................... 36
3.3. Tujuan ................................................................................................... 36
BAB IV. ANALISIS DAN PROYEKSI ............................................................ 37
4.1. Analisis Data dan Informasi ................................................................... 37
4.1.1 Analisis Lingkungan Internal................................................................. 38
A. Kekuatan (Strength) ............................................................................ 38
B. Kelemahan (Weakness)...................................................................... 38
4.1.2 Analisis Lingkungan External ............................................................... 39
4.1.3. Peluang (Opportunity) ................................................................... 39
4.1.4. Ancaman (Threat)......................................................................... 39
4.2. Proyeksi Kondisi Wilayah di Masa Mendatang........................................ 40
BAB V. RENCANA KEGIATAN STRATEGIS SELAMA JANGKAWAKTU PENGELOLAAN ................................................................ 44
5.1. Inventarisasi Berkala Wilayah Kelola dan Penataan Hutan .................... 44
5.2. Pemanfaatan Hutan pada Wilayah Tertentu ........................................... 45
5.3. Pemberdayaan Masyarakat .................................................................... 45
5.4. Pembinaan dan Pemantauan Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan
Kawasan Hutan pada Areal yang Berizin ............................................... 46
5.5. Rehabilitasi pada Areal Kerja di Luar Izin ............................................... 47
5.6. Pembinaan dan Pemantauan Rehabilitasi dan Reklamasi didalam
Areal yang Berizin .................................................................................. 47
5.7. Rencana Penyelenggaraan Perlindungan Hutan dan Konservasi
Alam ....................................................................................................... 47
5.8. Rencana Penyelenggaraan Koordinasi dan Sinkronisasi Antar
Pemegang Izin ....................................................................................... 48
5.9. Koordinasi dan Sinergi dengan Instansi dan Stakeholder terkait ............ 49
vi
5.10.Rencana Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas SDM ....................... 49
5.11. Penyediaan Pendanaan ....................................................................... 51
5.12. Pengembangan Database .................................................................... 52
5.13. Rencana Rasionalisasi Wilayah Kelola ................................................ 53
5.14. Review Rencana Pengelolaan ............................................................. 53
5.15. Pengembangan Investasi ..................................................................... 54
BAB VI. PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN ................ 66
6.1. Pembinaan ............................................................................................. 66
6.2. Pengawasan........................................................................................... 67
6.3. Pengendalian ......................................................................................... 67
BAB VII. PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN.......................... 69
7.1. Pemantauan dan Evaluasi....................................................................... 69
7.2 Pelaporan................................................................................................ 69
BAB VIII. PENUTUP ...................................................................................... 71
vii
DAFTAR TABEL
Halaman
1. Luas Kawasan Hutan Produksi yang Dikelola UPTD
KPH Muara Dua ........................................................................................ 8
2. Data Curah Hujan, Suhu Udara, dan Kelembaban Rata-rata
di Sekitar Wilayah KPHP Muara Dua Tahun 2010................................... 10
3. Kualitas Air Sungai di Bagian Hilir Register 46 Way Hanakau .................. 12
4. Debit Bulanan Sub DAS Way Kanan dan Sub DAS Way Kiri.................... 13
5. Jumlah Rumah Tangga menurut Jenis Mata Pencaharian utama dari
Empat Desa Sampel di Sekitar Kawasan KPHP Muara Dua................... 15
6. Sarana Perekonomian yang Tersedia di Desa Sekitar Kawasan
KPHP Muara Dua..................................................................................... 15
7. Aksesibilitas Menuju KPHP Muara Dua (Reg. 46) dari Kota Bandar Lampung 18
8. Penutupan Lahan di Wilayah KPHP Muara Dua ...................................... 20
9. Tingkat Kekritisan Lahan di KHP Way Hanakau Register 46 ................... 21
10. Potensi Kayu pada Areal IUPHHK-HTI di Wilayah KPH Muara Dua ..... 23
11. Kondisi Kependudukan di Wilayah Adminitrasi Sekitar KPHP Muara Dua 27
12. Izin Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan di KPHP Muara Dua 29
13. Analisis SWOT Pengelolaan KPHP Muara Dua ..................................... 40
14. Ketersediaan dan Kebutuhan SDM KPHP Muara Dua ............................ 50
15. Matrik Rencana Program dan Kegiatan Pengelolaan Hutan
di Wilayah KPHP Muara Dua ................................................................... 55
viii
DAFTAR GAMBAR
Halaman
1. Potensi Tanaman Kayu Putih di KHP Register 46 Way Hanakau ............. 14
2. Potensi Tanaman Kayu Putih di KHP Register 46 Way Hanakau ............. 14
3. Kebun Penelitian Way Hanakau yang Dikelola oleh Badan Penelitian
Kehutanan Palembang ............................................................................. 17
4. Penggunaan Areal IUPHHK-HTU oleh Masyarakat untuk Perkebunan
Singkong .................................................................................................. 17
5. Pertanian Lahan Kering dengan Tanaman Singkong di Dalam Wilayah
KPHP Muara Dua.................................................................................... 21
6. Pertanian Lahan Kering dengan Tanaman Sawit di Dalam Wilayah
KPHP Muara Dua.................................................................................... 21
7. Potensi Karet (Hevea brasiliensis) di Wilayah KPHP Muara Dua............. 23
8. Potensi Mangium (Acacia mangium) di Wilayah KPHP Muara Dua ......... 23
9. Potensi Mahoni (S. Macrophylla) di Kebun Penelitian Hanakau ................ 24
ix
DAFTAR LAMPIRAN
Halaman
1. Peta Wilayah KPHP Muara Dua ........................................................... L-1
2. Peta Penutupan Lahan KPHP Muara Dua.............................................. L-2
3. Peta Batas Sub DAS – DAS Tulang Bawang ......................................... L-4
4. Peta Sebaran Potensi Wilayah KPHP Muara Dua dan Aksesibilitas ..... L-5
5. Peta Penataan Hutan Berupa Zona/Blok di Wilayah KPHP Muara Dua L-9
6. Peta Penggunaan Lahan Sesuai dengan Ketentuan ............................. L-11
7. Peta Keberadaan Izin Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan
Kawasan Hutan........................................................................................ L-12
8. Peta Tanah, Iklim, dan Geologi .............................................................. L-14
VIII. PENUTUP
Pengelolaan KPHP Muara Dua yang dilakukan oleh UPTD KPH Muara Dua,
Dinas Kehutanan Provinsi Lampung masih memiliki kendala dan permasalahan, baik
dari segi internal maupun eksternal. Disusunnya Rencana Pengelolaan Hutan
Jangka Panjang KPHP Muara Dua diharapkan dapat mengatasi berbagai kendala
dan permasalahan tersebut serta memberikan arahan dalam pengelolaan KPHP
Muara Dua dalam waktu 10 (sepuluh) tahun ke depan. Sehingga dengan rencana
pengelolaan tersebut UPTD KPH Muara Dua memiliki kerangka kerja yang terpadu
serta komprehensif dalam pelaksanaan pengelolaan yang lebih efektif, efisien, dan
bermanfaat. Semoga Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHP Muara
Dua ini mendapat dukungan dan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
I. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Kerusakan sumber daya hutan di Indonesia terus meningkat. Puncaknya
adalah sejak dimulainya era reformasi tahun 1998 sampai dengan 2004. Pada saat
itu perubahan kondisi politik yang dramatis tidak hanya menerpa perubahan tata
kelola pemerintah pusat dan daerah tetapi juga menerpa tata kelola kewenangan
dan pemanfaatan sumberdaya hutan.
Kebijakan Desentralisasi dan Otonomi Daerah telah memberikan
kewenangan yang semakin luas kepada pemerintah daerah dalam pengurusan
hutan. Untuk mewujudkan pengelolaan hutan lestari seluruh kawasan hutan terbagi
dalam Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). Kebijakan untuk menciptakan model
pengelolaan hutan yang optimal, efisien, dan lestari melalui pembentukan
kelembagaan pengelolaan hutan di tingkat tapak dalam bentuk Kesatuan
Pengelolaan Hutan (KPH) pada setiap fungsi kawasan hutan berdasarkan Peraturan
Pemerintah No. 6 Tahun 2007 jo PP No. 3 tahun 2008 tentang Tata Hutan dan
Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan dijelaskan
bahwa Kesatuan Pengelolaan Hutan selanjutnya disingkat KPH adalah wilayah unit
terkecil pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya, yang dapat
dikelola secara efisien dan lestari. Sesuai dengan PP No. 44 tahun 2004 pasal 32
ayat (1) bahwa institusi pengelola kehutanan bertanggung jawab terhadap
pengelolaan hutan yang meliputi antara lain perencanaan, pengorganisasian,
pelaksanaan, pengelolaan, serta pengendalian, dan pengawasan.
Pemerintah Provinsi Lampung telah menyusun Rancang Bangun KPH dan
Action Plan KPH Provinsi Lampung yang kemudian ditindaklanjuti oleh Kementerian
Kehutanan RI dengan menetapkan 16 (enam belas) wilayah yang terdiri dari 9
(sembilan) unit KPHL seluas ± 277.690 ha dan 7 (tujuh) unit KPHP seluas ± 241.223
ha melalui SK Menhut No. 68/Menhut-II/2010 tanggal 28 Januari 2010. Dengan
dibaginya kawasan hutan menjadi wilayah-wilayah KPH, diharapkan segera dibentuk
institusi pengelolaan hutan agar kawasan hutan dapat dikelola secara lebih baik.
Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Muara Dua merupakan salah
KPHP di Provinsi Lampung yang penunjukkannya berdasarkan Surat Keputusan
Menteri Kehutanan Nomor SK. 236/Menhut-II/2012 tanggal 10 Mei 2012 tentang
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHP Muara DuaUPTD KPH Muara Dua Provinsi Lampung
2
BUKUIPenetapan Wilayah KPHP Muara Dua (Unit IV) Provinsi Lampung dengan luas ±
49.134 ha. Pengelolaan KPHP Muara Dua berada pada Unit Pelaksana Teknis Dinas
(UPTD) KPH Muara Dua sesuai Peraturan Gubernur Lampung Nomor 27 Tahun
2010 Tanggal 6 Agustus 2010 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja
UPTD pada Dinas Daerah Provinsi Lampung.
Secara administrasi pemerintahan, wilayah KPHP Muara Dua berada di 3
(tiga) wilayah kabupaten di Provinsi Lampung yaitu Kabupaten Way Kanan, Tulang
Bawang Barat, dan Lampung Utara. Kawasan Hutan Produksi (KHP) Register 44
Sungai Muara Dua di Kabupaten Tulang Bawang Barat dan Kabupaten Way Kanan
serta KHP Register 46 Way Hanakau di Kabupaten Way Kanan dan Lampung Utara.
Sebagai organisasi baru yang diberikan kewenangan mengelola hutan pada
tingkat tapak, maka KPHP Muara Dua perlu menyusun Rencana Pengelolaan Hutan
Jangka Panjang (RPH-JP) untuk kurun waktu 10 (sepuluh) tahun ke depan yang
bersifat komprehensif sebagai pedoman untuk melaksanakan program/kegiatan
strategis dan menjadi acuan bagi penyusunan rencana pengelolaan jangka pendek
serta rencana-rencana teknis lainnya. Mengingat wilayah KPHP Muara Dua secara
keseluruhan telah diberikan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu - Hutan
Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) kepada pihak swasta dan terdapat masyarakat
yang memanfaatkan areal HTI untuk perladangan/perkebunan monokultur, maka
RPHJP KPHP Muara Dua memuat kegiatan yang bersifat kemitraan sebagai upaya
pemberdayaan masyarakat yang berada di dalam atau sekitar KHP dengan para
pemegang IUPHHK-HTI, agar pengelolaan hutan dapat berjalan baik dan mencapai
tujuan yang diharapkan serta memberikan manfaat bagi semua pihak.
Adapun operasionalisasi KPHP Muara Dua dilaksanakan setelah terbitnya SK.
236/Menhut-II/2012 tanggal 10 Mei 2012 tentang Penetapan Wilayah KPHP Muara
Dua (Unit IV) Provinsi Lampung, melalui berbagai kegiatan :
a. Prakondisi pengelolaan hutan : 1) Pengadaan sarana dan prasarana; 2) Tata
hutan, dan 3) Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan (RPH), yang difasilitasi
oleh BPKH II Palembang.
b. Konvergensi Kegiatan teknis pada lokasi KPH dari UPT Kementerian Kehutanan,
dan Dinas Kehutanan Provinsi/Kabupaten.
c. Mengingat pengesahan rencana pengelolaan yang diatur dengan permenhut
P.46/Menhut-II/2013 tentang Tata Cara Pengesahan Rencana Pengelolaan Hutan
Jangka Panjang KPHL/P baru terbit tahun 2013, dan hasil dari diskusi dengan
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHP Muara DuaUPTD KPH Muara Dua Provinsi Lampung
3
BUKUIpara Kepala KPH lingkup Regional Sumatera, maka RPHJP KPHL/P disepakati
mulai periode 2014 – 2023
1.2. Tujuan
Manajemen sumberdaya hutan dalam lingkup KPH dimulai dengan
penyusunan dan penetapan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang. Maksud
dari penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHP Muara Dua
adalah mewujudkan rencana pengelolaan periode tahun 2014 - 2023 yang
pencapaiannya dilaksanakan oleh UPTD KPHP Muara Dua sebagai pemegang
kewenangan pengelolaan, bersama para pihak pemangku kepentingan yang terkait
dan bersinergi dalam pengelolaan. Tujuan penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan
Jangka Panjang KPHP Muara Dua adalah :
1. Menemukenali isu-isu pokok dan permasalahan-permasalahan kunci yang dapat
memberikan pengaruh dan dampak yang bersifat penting dan strategis dalam
pengelolaan KPHP Muara Dua;
2. Merumuskan strategi pengelolaan KPHP Muara Dua yang rasional, efektif, efisien,
dan implementatif sehingga pemangku kepentingan dapat langsung melakukan
tindakan pengelolaan, monitoring dan evaluasi; dan
3. Menentukan prioritas kegiatan pengelolaan berdasarkan pada waktu, lokasi, dan
peran para pihak dalam mengelola KPHP Muara Dua sesuai dengan visi dan misi
KPHP Muara Dua, serta permasalahan-permasalahan aktual dan potensial yang
ada dalam wilayah KPHP Muara Dua.
1.3. Sasaran
Sasaran lokasi pengelolaan KPHP Muara Dua berdasarkan pada SK.
236/MENHUT-II/2012 tanggal 10 Mei 2012 tentang Penetapan Wilayah KPHP Muara
Dua (Unit IV) Provinsi Lampung meliputi KHP Reg 44 Sungai Muara Dua dan KHP
Reg 46 Way Hanakau seluas 49.134 hektar. Adapun sasaran yang hendak dicapai
adalah :
1. Tersusunnya arahan rencana pengelolaan wilayah KPHP Muara Dua yang
memuat tujuan pengelolaan yang akan dicapai secara jelas berdasarkan kondisi
biofisik, sosial, ekonomi, dan budaya;
2. Tersusunnya arahan rencana yang memuat strategi serta kelayakan
pengembangan pengelolaan hutan yang meliputi rancangan tata hutan,
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHP Muara DuaUPTD KPH Muara Dua Provinsi Lampung
4
BUKUIpemanfaatan, dan penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi dan reklamasi hutan
serta perlindungan hutan, konservasi alam, pengembangan dan penguatan
kapasitas masyarakat untuk mendukung pengelolaan kawasan hutan KPHP
Muara Dua; dan
3. Tersusunnya arahan rencana pengembangan kelembagaan KPHP Muara Dua
yang memuat pengembangan SDM, pengadaan sarana dan prasarana,
pembiayaan kegiatan, dan kegiatan lainnya menuju lembaga pengelolaan hutan
yang profesional, efektif, dan efisien.
1.4. Ruang Lingkup
Ruang Lingkup Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHP Muara
Dua, meliputi :
1. Pendahuluan, berisi; latar belakang, maksud dan tujuan, sasaran, dasar hukum,
ruang lingkup, dan batasan pengertian;
2. Deskripsi Kawasan KPHP Muara Dua, yang terdiri dari : a) Risalah wilayah
(letak, luas, aksesibilitas kawasan, batas-batas, sejarah wilayah, dan pembagian
blok), b) Potensi wilayah (penutupan vegetasi, potensi kayu dan bukan kayu,
keberadaan flora dan fauna langka, potensi jasa lingkungan dan wisata alam), c)
Data dan informasi sosial budaya masyarakat di dalam dan sekitar hutan
termasuk keberadaan masyarakat hukum adat, d) Data dan informasi izn-izin
pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan di dalam wilayah kelola, e)
Kondisi posisi KPHP Muara Dua dalam perspektif tata ruang wilayah dan
pembangunan daerah, dan f) Isu strategis, kendala, dan permasalahan;
3. Visi dan Misi Pengelolaan Hutan, yang menguraikan tentang kondisi yang ingin
dicapai oleh KPHP Muara Dua di masa depan serta target capaian-capaian
utama yang diharapkan;
4. Analisis dan Proyeksi, meliputi : a) Analisis data dan informasi yang tersedia; b)
Proyeksi kondisi wilayah KPHP Muara Dua di masa yang akan datang;
5. Rencana Kegiatan, terdiri dari : a) Inventarisasi berkala wilayah kelola dan
penataan hutan, b) Pemanfaatan hutan pada wilayah tertentu, c) Pemberdayaan
masyarakat d) Pembinaan dan pemantauan (controlling) pada areal yang berijin,
e) Penyelenggaraan rehabilitasi pada areal di luar izin, f) Pembinaan dan
pemantauan (controlling) pelaksanaan rehabilitasi dan reklamasi pada areal yang
sudah ada izin pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan,
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHP Muara DuaUPTD KPH Muara Dua Provinsi Lampung
5
BUKUIg) Penyelenggaraan perlindungan hutan dan konservasi alam, h) Koordinasi dan
sinkronisasi antar pemegang izin, i) Koordinasi dan sinergi dengan instansi dan
stakeholder terkait, j) Penyediaan dan peningkatan kapasitas SDM,
k) Penyediaan pendanaan, l) Pengembangan database, m) Rasionalisasi wilayah
kelola, n) Review rencana pengelolaan (minimal 5 tahun sekali), dan
o) Pengembangan investasi;
6. Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian;
7. Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan;
8. Penutup; dan
9. Lampiran, meliputi : matriks rencana pengelolaan KPHP Muara Dua dan
berbagai jenis peta terkait.
1.5. Batasan Pengertian
1. Hutan adalah suatu kawasan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber
daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam
lingkungannya, yang satu dan lainnya tidak dapat dipisahkan.
2. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh
pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
3. Hutan Produksi adalah Kawasan Hutan yang mempunyai fungsi pokok
memproduksi hasil hutan.
4. Pengelolaan Hutan adalah kegiatan yang meliputi tata hutan dan penyusunan
rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan hutan,
rehabilitasi dan reklamasi hutan serta perlindungan hutan dan konservasi alam.
5. Tata hutan adalah kegiatan rancang bangun unit pengelolaan hutan, mencakup
kegiatan pengelompokan sumber daya hutan sesuai dengan tipe ekosistem dan
potensi yang terkandung di dalamnya dengan tujuan untuk memperoleh manfaat
yang sebesar-besarnya bagi masyarakat secara lestari.
6. Rencana Pengelolaan Hutan adalah rencana pada kesatuan pengelolaan hutan
yang memuat semua aspek pengelolaan hutan dalam kurun jangka panjang dan
pendek, disusun berdasarkan hasil tata hutan dan rencana kehutanan, dan
memperhatikan aspirasi, peran serta dan nilai budaya masyarakat serta kondisi
lingkungan dalam rangka pengelolaan kawasan hutan yang lebih intensif untuk
memperoleh manfaat yang lebih optimal dan lestari.
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHP Muara DuaUPTD KPH Muara Dua Provinsi Lampung
6
BUKUI7. Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang adalah Rencana pengelolaan
hutan pada tingkat strategis berjangka waktu 10 (sepuluh) tahun atau selama
jangka benah pembangunan KPHL dan KPHP.
8. Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek adalah Rencana Pengelolaan
Hutan berjangka waktu satu tahun pada tingkat kegiatan operasional berbasis
petak dan/atau blok.
9. Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) adalah Wilayah Pengelolaan Hutan sesuai
fungsi pokok dan peruntukkannya yang dapat dikelola secara efisien dan lestari.
10. Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) adalah KPH yang luas
wilayahnya seluruhnya atau sebagian besar terdiri dari kawasan hutan produksi.
11. Resort Pengelolaan Hutan adalah kawasan hutan dalam wilayah KPHL dan
KPHP yang merupakan bagian dari wilayah KPHL dan KPHP yang dipimpin oleh
Kepala Resort KPHL dan KPHP dan bertanggung jawab kepada Kepala KPHL
dan KPHP.
12. Blok Pengelolaan pada wilayah KPHL dan KPHP adalah bagian dari wilayah
KPHL dan KPHP yang dibuat relatif permanen untuk meningkatkan efektivitas
dan efisiensi pengelolaan.
13. Petak adalah bagian dari Blok dengan luasan tertentu dan menjadi unit usaha
pemanfaatan terkecil yang mendapat perlakuan pengelolaan dan silvikultur yang
sama.
14. Menteri adalah Menteri yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang
kehutanan.
15. Pemanfaatan hutan adalah kegiatan untuk memanfaatkan kawasan hutan,
memanfaatkan jasa lingkungan, memanfaatkan hasil hutan kayu dan bukan kayu
serta memungut hasil hutan kayu dan bukan kayu secara optimal dan adil untuk
kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya
16. Penggunaan Kawasan Hutan adalah penggunaan atas sebagian kawasan hutan
untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa mengubah
status dan fungsi pokok kawasan hutan.
17. Penggunaan Kawasan Hutan Non Komersial adalah Penggunaan Kawasan
Hutan yang bertujuan tidak mencari keuntungan dan penggunaan barang/jasa
tidak di kenakan tarif.
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHP Muara DuaUPTD KPH Muara Dua Provinsi Lampung
7
BUKUI18. Penggunaan Kawasan Hutan yang bersifat Komersial adalah Penggunaan
Kawasan Hutan yang bertujuan mencari keuntungan dan penggunaan
barang/jasa dikenakan tarif.
19. Hutan Tanaman Unggulan adalah Hutan Tanaman yang mempunyai daya saing
nilai jual dipasaran dan daya tumbuh dengan baik di suatu tempat dan secara
teknis telah dikuasai teknik-teknik dan atau bagian dari areal hutan tanaman.
20. Penutupan Vegetasi adalah kondisi permukaan bumi yang menggambarkan
kenampakan penutupan lahan dan vegetasi.
21. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki seseorang
mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam
pelaksanaan tugas jabatannya secara profesional, efektif dan efisien.
22. NSDHP adalah Neraca Sumber Daya Hutan Provinsi Kelolaan UPTD.
23. Rehabilitasi Hutan dan Lahan adalah upaya untuk memulihkan,
mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya
dukung, produktifitas dan peranannya dalam mendukung system penyangga
kehidupan tetap terjaga.
24. Reklamasi Hutan adalah usaha untuk memperbaiki atau memulihkan kembali
lahan dan vegetasi hutan yang rusak agar dapat berfungsi secara optimal sesuai
peruntukkannya.
25. Perlindungan Hutan adalah usaha untuk mencegah dan membatasi kerusakan
hutan, kerusakan hutan dan hasil hutan yang disebabkan oleh manusia, ternak,
kebakaran, hama dan penyakit.
26. Pengelolaan Hutan adalah kegiatan yang meliputi tata hutan dan rencana
pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi
dan reklamasi hutan, serta perlindungan hutan dan konservasi alam.
27. Pemanfaatan Hutan adalah kegiatan untuk memanfaatkan kawasan hutan,
memanfaatkan jasa lingkungan, memanfaatkan hasil hutan kayu dan bukan kayu
serta memungut hasil hutan kayu dan bukan kayu secara optimal dan adil untuk
kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya.
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHP Muara DuaUPTD KPH Muara Dua Provinsi Lampung
8
BUKUIII. DESKRIPSI KAWASAN
2.1. Risalah Wilayah KPHP Muara Dua2.1.1. Letak
Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) KPH Muara Dua mengelola 2 (dua)
Kawasan Hutan Produksi (KHP) yaitu KHP Sungai Muara Dua Register 44 yang
terletak pada koordinat 040 12’00" - 040 19’00" LS, 1040 56’00" - 1040 01’00" BT dan
KHP Way Hanakau Register 46 yang terletak pada koordinat 040 34’42" - 040 35’37"
LS, 1040 58’00" s/d 1040 59’13" BT. Wilayah KPHP Muara Dua secara administratif
terletak di 3 (tiga) kabupaten yaitu Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Tulang
Bawang Barat, dan Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung.
2.1.2. Luas
Luas Kawasan Hutan Produksi (KHP) Muara Dua Register 44 dan KHP Way
Hanakau Register 46 yang dikelola KPHP Muara Dua berdasarkan Surat Keputusan
Menteri Kehutanan Nomor SK.236/Menhut-II/2012 tanggal 10 Mei 2012 adalah
seluas ± 49.134 ha dengan rincian sebagaimana Tabel 1.
Tabel 1. Luas Kawasan Hutan Produksi yang Dikelola UPTD KPH Muara Dua
No. WilayahAdministratif KHP/Register
Luas (Ha) Berdasarkan:Luas Areal
IUPHHKHTI
SK.Menhutbun
No.256/Kpts-II/2000
SK.236/Menhut-II/2012
1. KabupatenTulangBawang Barat
Sungai Muara DuaReg. 44
11.470,92 32.375 PT.Inhutani V
UnitLampung2. Kabupaten
Way KananSungai Muara Dua
Reg. 4421.172,58
JUMLAH I 32.643,50 32.3753. Kabupaten
Way KananWay hanakauReg. 46
20.017,29 10.055 PT.Inhutani V
UnitLampung9.600 PT.
BLS
4. KabupatenLampung Utara
Way hanakauReg. 46
177,71
JUMLAH II 20.195,00 19.655I + II 52.838,50 49.134 52.030
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHP Muara DuaUPTD KPH Muara Dua Provinsi Lampung
9
BUKUI2.1.3. Batas Wilayah KPHP Muara Dua
Batas-batas wilayah KPHP Muara Dua adalah sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Provinsi Sumatera Selatan,
- Sebelah Selatan : Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung,
- Sebelah Barat : Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung,
- Sebelah Timur : Kabupaten Tulang Bawang.
Batas wilayah KPHP Muara Dua terdiri dari batas buatan dan batas alam. Kondisi
batas di KHP Sungai Muara Dua Register 44 yaitu :
- Batas buatan sepanjang ± 58.859 m, dan
- Batas alam sepanjang ± 50.801 m.
Batas wilayah di KHP Way Hanakau Register 46 terdiri dari :
- Batas buatan sepanjang ± 53.337 m, dan
- Batas alam sepanjang ± 28.405 m.
2.1.4. Pembagian BlokA. Sesuai Fungsi Kawasan
Berdasarkan Peta Tata Hutan yang dibuat oleh BPKH II Palembang, wilayah
KPHP Muara Dua dibagi menjadi 2 (dua) blok, yaitu blok pemanfaatan dan blok
pemberdayaan sebagaimana pada Lampiran 2. Untuk memudahkan kendali
pengelolaan, wilayah KPHP Muara Dua telah dibagi ke dalam 4 (empat) Resort
Pengelolaan Hutan (RPH). Pembagian tersebut berdasarkan KHP/Register, wilayah
berizin, dan wilayah administrasi yang merupakan suatu kesatuan unit yang utuh
(dalam satu hamparan). Adapun keempat RPH tersebut adalah sebagai berikut :
- RPH 1 : Register 46 Way Hanakau yang merupakan wilayah izin PT. Budi
Lampung Sejahtera Kabupaten Way Kanan seluas 10.272 Ha.
- RPH 2 : Register 46 Way Hanakau yang merupakan wilayah izin PT.Inhutani V
meliputi wilayah administrasi Kabupaten Way Kanan dan sebagian kecil
Kabupaten Lampung Utara seluas 10.055 Ha.
- RPH 3 : Register 44 Sungai Muara Dua yang merupakan wilayah izin PT. Inhutani
V Unit Lampung, meliputi wilayah administrasi Kabupaten Way Kanan seluas
21.171 Ha.
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHP Muara DuaUPTD KPH Muara Dua Provinsi Lampung
10
BUKUI- RPH 4 : Register 44 Sungai Muara Dua yang merupakan wilayah izin PT. Inhutani
V Unit Lampung, meliputi wilayah administrasi Kabupaten Tulang Bawang Barat
seluas 11.470,92 Ha.
B. Biofisik
Iklim di wilayah KPHP Muara Dua berdasarkan klasifikasi Schmidt dan
Ferguson termasuk tipe A. Berdasarkan data dari Badan Meteorologi dan Geofisika
Stasiun Masgar, rata-rata curah hujan di sekitar wilayah KPHP Muara Dua (Tulang
Bawang) selama tahun 2010 adalah 181,9 mm/bulan. Curah hujan rata-rata tertinggi
dicapai bulan Februari yaitu 295 mm/bulan, sedangkan rata-rata terendah tercapai
pada bulan September yaitu 99 mm/bulan. Suhu udara rata-rata selama periode
2010 adalah 26,94 0C dengan nilai suhu maksimum pada bulan Oktober yaitu 27,40C, sedangkan nilai suhu minimum tercapai pada bulan januari yaitu 26,1 0C.
Kelembaban relatif di sekitar wilayah KPHP Muara Dua menunjukkan variasi
sepanjang tahun yang rendah, dengan kisaran antara 72,0% - 83.0%.
Tabel 2. Data Curah Hujan, Suhu Udara, dan Kelembaban Rata-rata di SekitarWilayah KPHP Muara Dua
No BulanCurah Hujan
(mm)Suhu Udara
(⁰C)
KelembabanRelatif
(%)1 Januari 132 26,2 872 Februari 295 26,8 873 Maret 228 26,6 864 April 189 26,8 855 Mei 194 27,1 856 Juni 128 26,4 867 Juli 187 26,4 828 Agustus 174 26,3 819 September 99 27,1 79
10 Oktober 155 27,4 7811 November 181 27,1 8212 Desember 221 26,8 84
Sumber: BMG Stasiun Klimatologi Masgar, 2010
Wilayah KPHP Muara Dua berada pada ketinggian antara 30 - 108 mdpl.
Pemetaan kemiringan lereng di wilayah KPHP Muara Dua dilakukan dengan
menggunakan peta digital dalam format raster yang merepresentasikan ketinggian
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHP Muara DuaUPTD KPH Muara Dua Provinsi Lampung
11
BUKUItempat (elevasi) pada tiap posisi pixel. Dengan menggunakan proses filtering, secara
otomatis dapat dihitung beda ketinggian antar pixel yang berdekatan pada arah
mendatar (horizontal) dan arah tegak (vertikal). Resultante beda tinggi arah
mendatar dan tegak dibagi dengan ukuran pixel yang bersangkutan (nilai tangen)
menunjukan kemiringan lereng pada pixel tersebut. Kemiringan lereng dinyatakan
dalam persentase (%). Peta kemiringan lereng disajikan pada Lampiran 9. Hasil
pemetaan kemiringan lereng menunjukkan bahwa wilayah KPHP Muara Dua
memiliki kemiringan lereng datar (< 8%) seluas 49.174 ha (100%).
Jenis tanah dominan di wilayah KPHP Muara Dua meliputi dystropepts
(inseptisol), tropudults (ultisol), dan haplorthox (oxisols). Sedangkan jenis batuan di
wilayah KPHP Muara Dua meliputi tefra berbutir halus, tufit, batu lumpur, batu lanau,
batu pasir, alluvium, pasir tua, dan kerikil (PT. Inhutani V, 2009). Dystropepts
termasuk ke dalam order tanah inceptisol, tropudults termasuk ke dalam order tanah
ultisol, dan haplorthox termasuk ke dalam order tanah ultisol.
Berdasarkan faktor dan proses pembentukan tanah, Inceptisol merupakan
tanah yang mulai berkembang dengan bahan induk yang sangat resisten terhadap
pelapukan. Ultisol adalah tanah yang telah tua, yang terbentuk pada daerah dengan
curah hujan yang tinggi yaitu berkisar antara 2500 - 3000 mm per tahun dengan
bahan induk campuran antara batuan gunung api dan sedimen seperti tufa asam,
batu pasir serta bahan-bahan endapan dari pasir asam. Tanah Oxisols adalah tanah
yang telah mengalami tingkat pelapukan lanjut akibat curah hujan yang tinggi. Ciri
utama tanah ini adalah adanya horison oksik pada kedalaman kurang dari 2 m atau
adanya lapisan plinthite secara kontinyu pada kedalaman kurang dari 30 cm, dan
berasal dari bahan induk yang telah tua.
Berdasarkan hasil pengukuran kualitas air di Desa Penumangan, Kecamatan
Tulang Bawah Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat yang merupakan salah
satu bagian hilir dari wilayah KPHP Muara Dua (Register 46 Way Hanakau) secara
umum kualitas air sungai masih relatif baik, kecuali untuk BOD dan COD
menunjukkan nilai di atas standar nilai yang ditetapkan SK Gubernur Lampung
Nomor: G/625/B.VII/HK/1995.
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHP Muara DuaUPTD KPH Muara Dua Provinsi Lampung
12
BUKUITabel 3. Kualitas Air Sungai di Bagian Hilir Register 46 Way Hanakau
No Parameter Satuan Nilai1 Temperatur oC 29,72 Residu Terlarut mg/ L 18,3333 pH --- 6,404 BOD mg/L 7,0775 COD mg/L 16,2856 DO mg/L 4,6107 Total Fosfat sbg P mg/L 0,0888 NO3 sebagai N mg/L 0,6079 NH3-N mg/L 0,276
10 Sianida mg/L 0,013Sumber : BPLHD Provinsi Lampung, 2009
Kondisi hidrologi khususnya kuantitas dan distribusi air di wilayah KPHP
Muara Dua (Sub DAS Way Kanan dan Sub DAS Way Kiri) disajikan pada Tabel 3.
Debit aliran menggambarkan respon sistem DAS terhadap input curah hujan secara
keseluruhan. Besarnya debit aliran sangat dipengaruhi oleh kondisi tanah, luas
tutupan vegetasi, topografi dan curah hujan yang terjadi. Debit aliran yang disajikan
merupakan data sekunder yang diperoleh dari hasil pengukuran langsung pada
beberapa stasiun pengamatan aliran sungai. Data yang diperoleh kemudian diolah
dengan menggunakan persamaan “rating curve” dari masing-masing stasiun
pengamatan. Sehingga akan diperoleh debit rata-rata, debit rata-rata maximum,
debit rata-rata minimum serta besarnya rasio debit maximum dan minimum tahunan
yang terjadi.
Pada Tabel 4 dapat dilihat bahwa rata-rata perbandingan antara debit
maximum dan minimum adalah sebesar 12,7. Namun rata-rata perbandingan antara
debit ekstrim dan debit minimum adalah sebesar 32,6, nilai ini menunjukkan bahwa
Sub DAS di wilayah KPHP Muara Dua sudah mengalami degradasi. Asdak (2002)
menyatakan apabila bahwa rasio Qmax/Qmin > (30:1) menunjukkan suatu DAS telah
mengalami kerusakan.
Debit rata-rata maksimal terjadi di bulan Nopember - April, sedangkan debit
rata-rata minimum terjadi di bulan Agustus dan Oktober. Hal ini dipengaruhi oleh
besarnya curah hujan yang terjadi pada bulan-bulan tersebut, dan penutupan lahan
yang yang didominasi oleh pertanian lahan kering dan semak belukar, sedangkan
tutupan hutan hanya sedikit.
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHP Muara DuaUPTD KPH Muara Dua Provinsi Lampung
13
BUKUITabel 4. Debit bulanan Sub DAS Way Kanan dan Sub DAS Way Kiri
No. Bulan
StasiunRata-rata
Way Kanan- Pakuan
Ratu
Way Kiri -GunungKatun
1 Januari 137,0 275,0 206,02 Februari 60,4 198,0 129,23 Maret 33,2 139,0 86,14 April 67,5 127,0 97,35 Mei 73,4 53,1 63,36 Juni 71,1 41,7 56,47 Juli 46,2 36,9 41,68 Agustus 46,6 23,9 35,39 September 37,9 18,4 28,2
10 Oktober 13,1 31,9 22,511 Nopember 71,5 157,0 114,312 Desember 60,3 194,0 127,2
Debit rata-rata tahunan 59,9 108,0 84,0Debit ekstrim yang pernahterjadi 606 345 475,5Rasio debit max/minimum 10,5 14,9 12,7Rasio debit extrim/minimum 46,3 18,8 32,6
Sumber: BPDAS Way Seputih Way Sekampung, 2003
C. Potensi Sumberdaya Alam
Wilayah kelola KPHP yang meliputi 2 (dua) Kawasan Hutan Produksi yaitu
KHP Sungai Muara Dua Register 44 dan KHP Way Hanakau Register 46 memiliki
potensi sumberdaya alam yang cukup tinggi. Secara umum dapat dikategorikan
menjadi 3 (tiga) yaitu potensi kayu, non kayu, serta potensi jasa lingkungan dan
wisata alam.
Potensi kayu terdiri dari karet (Hevea brasiliensis) dan mangium (Acacia
mangium) yang berada di areal IUPHHK-HTI P.T. Budi Lampung Sejahtera. Juga
terdapat tegakan Kayu Putih berada di areal IUPHHK-HTI P.T. Inhutani V Unit
Lampung. Saat ini KPHP Muara Dua telah berupaya mendorong dan memfasilitasi
P.T. Inhutani V Unit Lampung untuk bekerjasama dengan Balai Perbenihan
Tanaman Hutan (BPTH) Sumatera di Palembang agar dapat dijadikan kebun/sumber
benih. Selain potensi kayu, terdapat juga potensi non kayu yaitu lebah madu yang
terdapat di Desa Serupa Indah, Kecamatan Pakuan Ratu, Kabupaten Way Kanan
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHP Muara DuaUPTD KPH Muara Dua Provinsi Lampung
14
BUKUIyang letaknya berbatasan dengan KHP Way Hanakau Register 46. Juga terdapat di
Desa Bangun Jaya, Kecamatan Gunung Agung, Kabupaten Tulang Bawang Barat
yang letaknya berbatasan dengan KHP Sungai Muara Dua Register 44. Sampai saat
ini KPHP Muara Dua telah memfasilitasi masyarakat untuk mengembangkan
budidaya lebah madu melalui pelatihan dan pemberian bantuan berupa bibit, bahan,
dan peralatan kerja yang dibutuhkan dalam budidaya lebah madu. Potensi jasa
lingkungan dan wisata alam terdapat pada areal IUPHHK-HTI P.T. Budi Lampung
Sejahtera. Berupa daerah rawa-rawa seluas ± 1.000 ha yang telah dialokasikan oleh
perusahaan tersebut sebagai areal konservasi.
Gambar 1. Gambar 2.
Keterangan : Gambar 1 dan 2. Potensi Tanaman Kayu Putih di KHP Reg. 46Way Hanakau
D. Sosial Ekonomi Masyarakat Sekitar
Penduduk di sekitar dan di dalam kawasan KPHP Muara Dua sebagian
besar memiliki mata pencaharian sebagai petani, baik petani ladang maupun petani
sawah, termasuk sub sektor perikanan dan peternakan sebesar 76,98%. Sektor
lainnya yang menjadi mata pencaharian penduduk adalah industri pengolahan
(11,56%), jasa listrik, gas, dan air (0,02%), jasa konstruksi dan bangunan (0,04%),
perdagangan (2,02%), perhubungan dan angkutan (0,05%), dan jasa lainnya
(9,37%). Etnis penduduk di sekitar dan di dalam kawasan KPHP Muara Dua
bervariasi meliputi suku Lampung, Jawa, Bali, dll. Jumlah rumah tangga menurut
jenis mata pencaharian utama dan sarana perekonomian di wilayah KPHP Muara
Dua selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 5 dan Tabel 6.
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHP Muara DuaUPTD KPH Muara Dua Provinsi Lampung
15
BUKUITabel 5. Jumlah Rumah Tangga menurut Jenis Mata Pencaharian Utama dari
Empat Desa Sampel di Sekitar Kawasan KPHP Muara Dua .
No. Mata PencaharianDesa
BumiMulya
SerupaIndah
NegaraBatin
SaktiJaya
1234
5678
Petani (Sawah, ladang, kebun)Pemungut hasil hutanMenangkap ikanPegawai/Pensiunan(Negeri/swasta)PedagangPengrajin/Industri kecilJasa(Angkutan,tukang, dsb)Buruh dan lain-lain
61543
012
250300
6393229
11343651
2500
10031
2608
424
543001
10005
Kesejahteraan masyarakat di sekitar KPHP Muara Dua meningkat dengan
baik setelah mengusahakan kebun sawit, karet dan singkong. Jika pengusahaan
komoditi tersebut di dalam kawasan KPHP Muara Dua meningkat, hal ini dapat
memicu keinginan dari orang-orang yang berada diluar kawasan untuk ikut-ikutan
merambah hutan. Untuk menghindari hal yang demikian maka perlu adanya usaha
dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berada disekitar kawasan
hutan. Peningkatan sumber daya manusia melalui pelatihan tentang pengelolaan
lahan dan cara bercocok tanam yang baik dan mengajak masyarakat bermitra
dengan perusahaan dalam program pembangunan kehutanan adalah cara terbaik
yang dapat dilakukan untuk sementara ini.
Kemajuan ekonomi ini juga ditunjang dengan sarana dan prasarana
transportasi yang cukup berupa Bis dan Travel dari desa/kampung ke Ibukota
Kabupaten dan sebaliknya.
Tabel 6. Sarana Perekonomian yang Tersedia di Desa Sekitar Kawasan KPHPMuara Dua
No Sarana Perekonomian
DesaBumiMulya
SerupaIndah
NegaraBatin
SaktiJaya
1234567
PasarToko PakaianToko PertanianToko Bangunan,Warung/Kios sembakoWarung MakanPenggilingan Padi
-1-127--
-1744811
-1211-7
---3120-
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHP Muara DuaUPTD KPH Muara Dua Provinsi Lampung
16
BUKUI8
91011121314151617181920
Pedagang PengumpulTruk/Mobil BarangMobil PenumpangPerahuMotor/KetintingListrik DesaListrik PLNListrik PeroranganBengkelKantor PosSalonPenjahitKoperasi
-83----5--5-
1-214--1-11-342
5-3031021154-11-
12540--1--4-12-
Sumber : Data Sekunder Masing-masing Desa Yang Disurvei, 2012
E. Keberadaan Izin Pemanfaatan Hutan
Terdapat 2 (dua) perusahaan pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil
Hutan Kayu - Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) di wilayah KPHP Muara Dua
yaitu P.T. Inhutani V Unit Lampung dan PT. Budi Lampung Sejahtera (BLS).
P.T. Inhutani V Unit Lampung memperoleh kepastian pengelolaan areal kerja di
wilayah KPH Muara Dua sesuai dengan SK Menhut No. 398/Kpts-II/1996 tanggal 31
Juli 1996 Jo. SK. Menhutbun No. 144/Kpts-II/1999 tanggal 19 Maret 1999 untuk areal
seluas 32.375 ha pada KHP Register 44 dan seluas 10.055 ha pada KHP Register
46.
Tanaman yang diusahakan P.T. Inhutani V Unit Lampung meliputi tanaman
pokok yang terdiri atas mangium (Acacia mangium) dan karet (Hevea brasiliensis),
tanaman unggulan jenis meranti, dan tanaman kehidupan jenis karet. P.T. BLS
memperoleh IUPHHK-HTI pada KHP Register 46 Way Hanakau sesuai SK. Menhut
No. 53/Kpts-II/1997 tanggal 22 Januari 1997 seluas 9.600 ha. Jangka waktu yang
diberikan selama 55 tahun hingga tanggal 21 Januari 2052. Tanaman yang
diusahakan PT. BLS meliputi tanaman pokok jenis karet (Hevea brasiliensis),
tanaman unggulan jenis meranti dan sungkai, dan tanaman kehidupan jenis karet.
Tanaman karet PT. BLS sudah menghasilkan getah, dan perusahaan telah memiliki
pabrik pengolahan getah karet. Selain itu terdapat Kebun Penelitian Hanakau yang
dikelola oleh Balai Penelitian Kehutanan Palembang seluas ± 100 ha di KHP Reg 46
Way Hanakau Kabupaten Way Kanan.
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHP Muara DuaUPTD KPH Muara Dua Provinsi Lampung
17
BUKUI
Gambar 3. Gambar 4.
Keterangan :Gambar 3. Kebun Penelitian Hanakau yang dikelola oleh Balai Penelitian
Kehutanan PalembangGambar 4. Penggunaan areal IUPHHK-HTI oleh masyarakat untuk perkebunan
singkong
F. Penggunaan Kawasan Hutan
Pada wilayah kerja KPHP Sungai Muara Dua terdapat penggunaan kawasan
hutan untuk kepentingan pembangunan non kehutanan yaitu :
1. Pemasangan pembangunan jaringan listrik 150 KV oleh P.T. PLN Pikitring
Lampung - Bengkulu dengan tapak tower sejumlah 19 buah seluas 0,46 ha di
KHP Sungai Muara Dua Register 44.
2. Pipanisasi gas bumi oleh P.T. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk seluas ±
3,75 ha sesuai Persetujuan Prinsip Penggunaan Kawasan Hutan Produksi Tetap
untuk Kegiatan Proyek Pipanisasi Gas Bumi berdasarkan SK. Menhut
No.S.310/Menhut-VII/2010 tanggal 24 Juni 2010 di KHP Way Hanakau Reg. 46.
3. Pembangunan jalan lintas umum sepanjang ± 15,5 km dengan lebar membentang
± 6 meter mulai dari Kecamatan Baradatu, Desa Banjarmasin sampai Desa Karya
Tiga menuju ke arah KHP Sungai Muara Dua Reg. 44.
2.1.5. Aksesibilitas Kawasan
Wilayah KPHP Muara Dua dapat dicapai dari Kota Bandar Lampung ke
Bagian Selatan Register 46 Way Hanakau menggunakan jalur darat sejauh ± 180 km
yang ditempuh selama ± 5 jam. Perjalanan dari Kota Bandar menuju Bandar Jaya
berjarak ± 55 km. Perjalanan dilanjutkan menuju Kota Bumi, Kabupaten Lampung
Utara dengan jarak tempuh ± 61 km. Dari Kota Bumi di lanjutkan menuju Negara
Ratu, Lampung utara dengan jarak tempuh ± 35 km. Dari Negara Ratu menuju
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHP Muara DuaUPTD KPH Muara Dua Provinsi Lampung
18
BUKUIwilayah izin PT. Inhutani V Register 46 Way Hanakau sejauh ± 30 km. Informasi
aksesibilas menuju Register 46 Way Hanakau disajikan pada Tabel 7.
Tabel 7. Aksesibilitas Menuju KPHP Muara Dua (Reg. 46) dari Kota BandarLampung
No Rute Jarak(km)
Jenis SaranaPerhubungan
WaktuTempuh
1 Bandar Lampung – BandarJaya 55 Bus Umum/Mobil 2 Jam
2 Bandar Jaya – Kota Bumi 61 Bus Umum/Mobil 1 Jam
3 Kota Bumi - Negara Ratu 35 Mobil/AngkutanLokal 1 Jam
4 Negara Ratu – Register 46 30 Mobil 1 Jam
Prasarana transportasi menuju wilayah KPHP Muara Dua berupa jalan
darat, terhubung dengan jalan negara dan jalan provinsi yang melintas di dalam
wilayah kawasan hutan. Jalan negara/provinsi dari kawasan hutan produksi (KHP)
Way Hanakau Register 46 sepanjang ± 15,5 km dengan lebar jalan ± 6 meter mulai
dari Kecamatan Baradatu, Desa Banjarmasin sampai ke Desa Karya Tiga menuju ke
arah KHP Sungai Muara Dua Register 44. Selain jalan negara dan jalan provinsi,
juga terdapat jalan yang dibuat oleh pemegang izin IUPHHK-HTI. Prasarana jalan
yang ada membuat kawasan KPHP Muara Dua mudah untuk dicapai areal baik
dengan menggunakan kendaraan roda empat ataupun roda dua, hal ini disebabkan
kondisi jalan yang ada sudah cukup baik walaupun disana sini masih ada yang
rusak.
Sarana dan prasarana komunikasi desa-desa sekitar kawasan hutan kurang
memadai, jaringan telpon sebagian belum tersedia sehingga desa-desa tersebut
belum dapat menerima informasi dan teknologi dengan baik. Sedangkan sarana
komunikasi lainnya berupa kantor pos hanya tersedia di ibukota kecamatan saja,
namun demikian masyarakat di hampir seluruh desa-desa telah dapat menikmati
sarana informasi dan hiburan mengingat telah terpasangnya jaringan listrik ke
daerah-daerah tersebut. Sedangkan untuk wilayah-wilayah di sekitar kawasan hutan
KPHP Muara Dua sebagian masih menggunakan alat penerangan
konvensional/tradisional.
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHP Muara DuaUPTD KPH Muara Dua Provinsi Lampung
19
BUKUI2.1.6. Sejarah Wilayah
Kronologis Dasar Penunjukan Kawasan Hutan pada wilayah kerja KPHP
Muara Dua adalah berdasarkan Besluit residen Lampung Districk No.249 tanggal 12
April 1940, Kepususan Menteri Kehutanan No. 67/Kpts-II/1991 tanggal 31 Januari
1991 tentang Tata Guna Hutan Kesepakatan Provinsi Dati I Lampung, Keputusan
Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 426/Kpts-II/1998 dan Keputusan Menteri
Kehutanan dan Perkebunan No. 256 tanggal 23 Agustus 2000 tentang Penunjukan
Kawasan Hutan Dan Perairan di Wilayah Provinsi Lampung untuk Kawasan Hutan
Produksi Sungai Muara Dua Register 44.
Berdasarkan Besluit Residen Lampung Districk No.249 tanggal 12 April
1940, Keputusan Menteri Kehutanan No. 081Kpts-II/1991 tanggal 27 Februari 1988
tentang Penetapan Kawasan Hutan Produksi Reg 46 Way Hanakau 20.195 Ha di
Kabupaten Dati II Lampung Utara Provinsi Dati I Lampung, Keputusan Menteri
Kehutanan RI No. 426/Kpts-II/1998 dan Keputusan Menteri Kehutanan dan
Perkebunan No. 256 tanggal 23 Agustus 2000 tentang penunjukan Kawasan Hutan
Dan Perairan di Wilayah Provinsi Lampung untuk Kawasan Hutan Produksi Way
Hanakau Register 46, sedangkan Penetapan Wilayah KPHL dan KPHP tingkat
Provinsi Lampung didasarkan atas Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor
SK.68/Menhut-II/2010 tanggal 28 Januari 2010 dengan luas ± 518.913 ha yang terdiri
dari 9 (sembilan) unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) seluas ±
277.690 ha dan 7 (tujuh) unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) seluas
± 241.223 ha, termasuk di dalamnya KPHP Muara Dua.
Adapun penetapan KPHP Muara Dua sesuai dengan Surat Keputusan
Menteri Kehutanan Nomor SK.236/Menhut-II/2012 tanggal 10 Mei 2012 tentang
Penetapan Wilayah KPHP Muara Dua (Unit IV) Provinsi Lampung dengan luas ±
49.134 ha, meliputi 3 (tiga) wilayah Kabupaten di Provinsi Lampung yaitu kawasan
KHP Register 44 Sungai Muara Dua di Kabupaten Tulang Bawang Barat dan
Kabupaten Way Kanan dan KHP Register 46 Way Hanakau di Kabupaten Way
Kanan dan Lampung Utara. Pengelolaan KPHP Muara Dua berada pada UPTD KPH
Muara Dua sesuai Peraturan Gubernur Lampung Nomor 27 tahun 2010 tanggal 6
Agustus 2010 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja UPTD pada Dinas
Daerah Provinsi Lampung.
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHP Muara DuaUPTD KPH Muara Dua Provinsi Lampung
20
BUKUI2.2. Potensi Wilayah KPH
2.2.1. Informasi Penutupan Vegetasi
Kondisi vegetasi KPHP Muara Dua didominasi oleh semak belukar rawa,
perkebunan, dan pertanian lahan kering. Lahan perkebunan didominasi oleh karet
(Hevea brasiliensis) dan mangium (Acacia mangium) sedangkan pertanian lahan
kering didominasi lain lain berupa tanaman singkong dan sebagian kecil tanaman
sawit. Kondisi vegetasi dan penutupan lahan di wilayah KPHP Muara Dua disajikan
pada Tabel 8.
Tabel 8. Penutupan Lahan di Wilayah KPHP Muara Dua
No. Jenis Tutupan Lahan Luas (ha) %
1 Semak belukar/rawa 5.260 10,702 Perkebunan 9.532 19,383 Permukiman 64 0,144 Lahan terbuka/kosong 1.490 3,155 Savana/padang rumput 5.454 11,566 Semak belukar rawa 14.787 31,267 Pertanian lahan kering 1.533 3,25
8 Pertanian lahan keringcampuran 130 0,27
9 Lain-lain 10.924 23,16Total 49.174 100
Sumber : Tabulasi Hasil Peta Tutupan Lahan, 2011
Data pada Tabel 8 menunjukkan bahwa semak belukar/rawa memiliki luas
tutupan lahan terbesar yaitu 20.042 ha. Hal ini disebabkan karena, walaupun
wilayah KPHP Muara Dua hampir secara keseluruhan merupakan wilayah dengan
izin IUPHHK-HTI, namun belum semua lahan dikembangkan atau ditanami oleh
perusahaan pemegang izin.
Alih guna lahan hutan menjadi penggunaan lahan lain menimbulkan berbagai
dampak lingkungan seperti meningkatnya lahan kritis, aliran permukaan dan erosi,
sedimentasi kekeringan, fluktuasi debit sungai, menurunnya daerah perlindungan
keragaman hayati, menurunnya kualitas air, dan lain-lain. Kekritisan lahan di wilayah
tersebut antara lain disebabkan oleh penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan
fungsi peruntukannya (tata ruang), eksploitasi sumberdaya lahan secara berlebihan,
dan teknologi penggunaan lahan yang tidak tepat.
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHP Muara DuaUPTD KPH Muara Dua Provinsi Lampung
21
BUKUI
Gambar 5. Gambar 6.
Keterangan :Gambar 5. Pertanian Lahan Kering dengan Tanaman Singkong di Dalam
Wilayah KPHP Muara DuaGambar 6. Pertanian Lahan Kering dengan Tanaman Sawit di Dalam Wilayah
KPHP Muara Dua
Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan dan data tutupan lahan di
wilayah KPHP Muara Dua, kawasan hutan produksi di wilayah KPHP Muara Dua
telah banyak yang dialihfungsikan menjadi lahan pertanian dengan jenis dominan
singkong (Gambar 5). Usahatani yang dilakukan di wilayah KPHP Muara Dua
secara umum tidak mengindahkan kaidah-kaidah konservasi tanah dan air seperti
melakukan penanaman secara monokultur dengan tutupan tajuk yang jarang dan
permukaan tanah yang terbuka.
Secara umum lahan di wilayah KPHP Muara Dua terkategori agak kritis. Di
KHP Way Hanakau Register 46 lahan dengan status agak kritis memiliki luasan
terbesar dengan luas 32.038,33 ha, sedangkan lahan terkategori kritis sekitar 323,22
ha. Lahan yang tergolong tidak kritis diwilayah seluas 400,04 ha seperti disajikan
pada Tabel 9.
Tabel 9. Tingkat Kekritisan Lahan di KHP Way Hanakau Register 46
No. Status Kekritisan Lahan Luas(ha)
Persentase(%)
1 Tidak Kritis 1.256,34 6,222 Potensial Kritis 22,90 0,113 Agak Kritis 18.915,76 93,664 Kritis - -5 Sangat Kritis - -
Jumlah 20.195,00 100,00Sumber : BPDAS Way Seputih-Way Sekampung, 2010
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHP Muara DuaUPTD KPH Muara Dua Provinsi Lampung
22
BUKUI2.2. Potensi Kayu
Potensi kayu yang terdapat di KPHP Muara Dua meliputi karet (Hevea
brasiliensis) pada areal tanaman seluas 5.670 ha dengan menggunakan daur 20
tahun maka pada tahun ke-21 tanaman karet akan diremajakan ( pemanenan kayu
karet ) untuk tanaman unggulan seluas 1.230 ha dengan daur yang digunakan 35
tahun sehingga pada tahun ke-36 tanaman akan dipanen. Alokasi areal tanaman
kehidupan seluas 775 ha dengan daur 25 tahun dengan peremajaan mulai tahun ke
26 yang berada di areal IUPHHK-HTI P.T. Budi Lampung Sejahtera.
Pada areal IUPHHK – HTI PT Inhutani V pada tata ruang areal kerja terdiri
dari areal tanaman pokok dengan jenis Acacia mangium seluas 19.416 ha, tanaman
karet 4.000 ha, pada areal tanaman unggulan dengan jenis tanaman
Dipterocarpaceae dan unggulan setempat seluas 3.375 ha sedangkan di areal
tanaman kehidupan jenis tanaman MPTS seluas 9.285 ha rincian selengkapnya
sebagaimana Tabel 10. Apabila potensi kayu yang ada pada areal IUPHHK – HTI
betul – betul dapat dikelola secara lestari cukup berpotensi dalam meningkatkan
kebutuhan kayu di Provinsi Lampung, namun pada kenyataannya pada areal
IUPHHK – HTI PT Inhutani V akibat ketidakmampuan pemanfaatan areal izin hal ini
hanya menjadi Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu
Hutan Tanaman Industri saja, karena saat ini pihak managemen merencanakan
hampir semua areal akan dimitrakan dengan telah terbitnya Keputusan Menteri
Kehutanan Nomor. P.39/Menhut-II/2013 tanggal 16 Juli 2013 tentang Pemberdayaan
Masyarakat Setempat Melalui Kemitraan Kehutanan tanpa berpedoman dengan
dokumen RKU yang sudah direncanakan selama 10 ( sepuluh ) tahun periode tahun
2009 – 2019
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHP Muara DuaUPTD KPH Muara Dua Provinsi Lampung
23
BUKUITabel 10. Potensi Kayu pada Areal IUPHHK - HTI di Wilayah KPH Muara Dua
No KHP/Register Perusahaan Jenis
Tanaman
TanamanPokok( ha )
TanamanKehidupan
( ha )
TanamanUnggulan
( ha )1 Sungai
Muara Dua/Register 44
Inhutani VUnitLampung
Karet AcaciaDipterocarpaceaeMPTS
2.00013.134
8.5003.375
2 WayHanakau/Register 46
Inhutani VUnitLampung
Karet AcaciaDipterocarpaceaeMPTS
2.0006.282
785BLS Karet 5.670 775 1.230
Jumlah 29.086 10.060 4.230Sumber : Rencana Karya Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu HTI PT. BLS dan PT. Inhutani V
Unit Lampung
Gambar 7. Gambar 8.Keterangan :Gambar 7 : Potensi Karet (Hevea brasiliensis) di Wilayah KPHP Muara DuaGambar 8 : Potensi Mangium (Acacia mangium) di Wilayah KPHP Muara Dua
Potensi kayu yang terdapat di wilayah KPHP Muara Dua yang dimanfaatakan
sebagai Kebun Penelitian Hanakau oleh Badan Penelitian Kehutanan Palembang
adalah Belangeran (Shorea belangeran), Merawan (Hopea mengarawan), Leprosula
(Shorea leprosula), Gaharu (Aquilaria malaccensis), Meranti Buaya (S.
macrobalanos), Ovalis (Shorea ovalis), Sungkai (Peronema canescens), Tembesu
(Fagraea fragrans), Kobaril (Hymenaea coubaril), Kepuh (Sterculia foetida), Salam
(Sizygium foliantum), Pulai (Alstonia angustiloba), Bambang lanang (M. camphaca),
Nyamplung (C. inophyllum), Medang telor (Litsea sp), Medang putih (Litsea sp)
Bungur (Lagerstroemia sp), Merbau (Intsia spp), Jambu hutan/Kelat (Syzigium spp)
dan Khaya (Khaya anthoteca).
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHP Muara DuaUPTD KPH Muara Dua Provinsi Lampung
23
BUKUITabel 10. Potensi Kayu pada Areal IUPHHK - HTI di Wilayah KPH Muara Dua
No KHP/Register Perusahaan Jenis
Tanaman
TanamanPokok( ha )
TanamanKehidupan
( ha )
TanamanUnggulan
( ha )1 Sungai
Muara Dua/Register 44
Inhutani VUnitLampung
Karet AcaciaDipterocarpaceaeMPTS
2.00013.134
8.5003.375
2 WayHanakau/Register 46
Inhutani VUnitLampung
Karet AcaciaDipterocarpaceaeMPTS
2.0006.282
785BLS Karet 5.670 775 1.230
Jumlah 29.086 10.060 4.230Sumber : Rencana Karya Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu HTI PT. BLS dan PT. Inhutani V
Unit Lampung
Gambar 7. Gambar 8.Keterangan :Gambar 7 : Potensi Karet (Hevea brasiliensis) di Wilayah KPHP Muara DuaGambar 8 : Potensi Mangium (Acacia mangium) di Wilayah KPHP Muara Dua
Potensi kayu yang terdapat di wilayah KPHP Muara Dua yang dimanfaatakan
sebagai Kebun Penelitian Hanakau oleh Badan Penelitian Kehutanan Palembang
adalah Belangeran (Shorea belangeran), Merawan (Hopea mengarawan), Leprosula
(Shorea leprosula), Gaharu (Aquilaria malaccensis), Meranti Buaya (S.
macrobalanos), Ovalis (Shorea ovalis), Sungkai (Peronema canescens), Tembesu
(Fagraea fragrans), Kobaril (Hymenaea coubaril), Kepuh (Sterculia foetida), Salam
(Sizygium foliantum), Pulai (Alstonia angustiloba), Bambang lanang (M. camphaca),
Nyamplung (C. inophyllum), Medang telor (Litsea sp), Medang putih (Litsea sp)
Bungur (Lagerstroemia sp), Merbau (Intsia spp), Jambu hutan/Kelat (Syzigium spp)
dan Khaya (Khaya anthoteca).
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHP Muara DuaUPTD KPH Muara Dua Provinsi Lampung
23
BUKUITabel 10. Potensi Kayu pada Areal IUPHHK - HTI di Wilayah KPH Muara Dua
No KHP/Register Perusahaan Jenis
Tanaman
TanamanPokok( ha )
TanamanKehidupan
( ha )
TanamanUnggulan
( ha )1 Sungai
Muara Dua/Register 44
Inhutani VUnitLampung
Karet AcaciaDipterocarpaceaeMPTS
2.00013.134
8.5003.375
2 WayHanakau/Register 46
Inhutani VUnitLampung
Karet AcaciaDipterocarpaceaeMPTS
2.0006.282
785BLS Karet 5.670 775 1.230
Jumlah 29.086 10.060 4.230Sumber : Rencana Karya Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu HTI PT. BLS dan PT. Inhutani V
Unit Lampung
Gambar 7. Gambar 8.Keterangan :Gambar 7 : Potensi Karet (Hevea brasiliensis) di Wilayah KPHP Muara DuaGambar 8 : Potensi Mangium (Acacia mangium) di Wilayah KPHP Muara Dua
Potensi kayu yang terdapat di wilayah KPHP Muara Dua yang dimanfaatakan
sebagai Kebun Penelitian Hanakau oleh Badan Penelitian Kehutanan Palembang
adalah Belangeran (Shorea belangeran), Merawan (Hopea mengarawan), Leprosula
(Shorea leprosula), Gaharu (Aquilaria malaccensis), Meranti Buaya (S.
macrobalanos), Ovalis (Shorea ovalis), Sungkai (Peronema canescens), Tembesu
(Fagraea fragrans), Kobaril (Hymenaea coubaril), Kepuh (Sterculia foetida), Salam
(Sizygium foliantum), Pulai (Alstonia angustiloba), Bambang lanang (M. camphaca),
Nyamplung (C. inophyllum), Medang telor (Litsea sp), Medang putih (Litsea sp)
Bungur (Lagerstroemia sp), Merbau (Intsia spp), Jambu hutan/Kelat (Syzigium spp)
dan Khaya (Khaya anthoteca).
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHP Muara DuaUPTD KPH Muara Dua Provinsi Lampung
24
BUKUI
Gambar 9. Potensi Mahoni (S. Macrophylla) di Kebun Penelitian Hanakau
2.2.3. Potensi Non Kayu
Terdapat potensi non kayu yaitu getah karet dan lebah madu. Getah karet
merupakan hasil hutan bukan kayu di areal IUPHHK-HTI P.T. Budi Lampung
Sejahtera. Sedangkan lebah madu terdapat di Desa Serupa Indah, Kecamatan
Pakuan Ratu, Kabupaten Way Kanan yang letaknya berbatasan dengan KHP Way
Hanakau Register 46. Selain itu potensi lebah madu juga terdapat di Desa Bangun
Jaya, Kecamatan Gunung Agung, Kabupaten Tulang Bawang Barat yang letaknya
berbatasan dengan KHP Sungai Muara Dua Register 44.
Sampai saat ini KPHP Muara Dua telah memfasilitasi masyarakat untuk
mengembangkan budidaya lebah madu melalui pelatihan dan pemberian bantuan
berupa bibit, bahan, dan peralatan kerja yang dibutuhkan dalam budidaya lebah
madu. Juga terdapat tegakan Kayu Putih berada di areal IUPHHK-HTI P.T. Inhutani
V Unit Lampung. Saat ini KPHP Muara Dua telah berupaya mendorong dan
memfasilitasi P.T. Inhutani V Unit Lampung untuk bekerjasama dengan Balai
Perbenihan Tanaman Hutan (BPTH) Sumatera agar dapat dijadikan kebun/sumber
benih.
2.2.4. Keberadaan Flora dan Fauna Langka
Sampai saat ini belum terdapat data tentang keberadaan flora dan fauna
langka di wilayah KPHP Muara Dua diakibatkan oleh pengelolaan hutan produksi
yang sudah mengalami perubahan dan majemuknya penggarapan sehingga fungsi
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHP Muara DuaUPTD KPH Muara Dua Provinsi Lampung
25
BUKUIhutan produksi menjadi kurang efektif. Untuk mengetahui keberadaan flora dan
fauna langka maka harus dilakukan identifikasi dan inventarisasi di wilayah kelola
KPHP Muara Dua.
2.2.5. Potensi Jasa Lingkungan dan Wisata Alam
Potensi jasa lingkungan dan wisata alam terdapat pada areal IUPHHK-HTI
P.T. Budi Lampung Sejahtera. Berupa daerah rawa-rawa seluas ± 1.000 ha dan
pada IUPHHK – HTI PT Inhutani V seluas 5.000 ha yang telah dialokasikan oleh
perusahaan tersebut sebagai blok perlindungan dan konservasi. Namun sampai saat
ini belum ada program pengelolaan lingkungan yang dilaksanakan oleh pemegang
izin sesuai Rencana Kerja Umum.
2.3. Sosial Budaya
Wilayah KPHP Muara Dua berada di 3 (tiga) kabupaten di Provinsi Lampung
meliputi Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Tulang Bawang Barat, dan Kabupaten
Lampung Utara. Kawasan Hutan Produksi (KHP) Register 46 Way Hanakau
melingkupi sebagian wilayah administrasi Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way
Kanan dan Kecamatan Bunga Mayang Kabupaten Lampung Utara, dan berbatasan
dengan wilayah administrasi Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan dan
Kecamatan Sungkai Utara, Kabupaten Lampung Utara.
Kawasan Hutan Produksi (KHP) Register 44 Sungai Muara Dua melingkupi
sebagian wilayah administrasi Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan,
Kecamatan Gunung Terang dan Kecamatan Gunung Agung Kabupaten Tulang
Bawang Barat. Wilayah adminitratif yang berbatasan dengan KHP Register 44
Sungai Muara Dua adalah Kecamatan Negara Batin Kabupaten Way Kanan.
Penduduk di sekitar kawasan KPHP Muara Dua memiliki pengaruh yang
besar terhadap kelestarian kawasan hutan. Tekanan terhadap lahan kawasan hutan
berpotensi ditimbulkan oleh penduduk yang ada di sekitar kawasan tersebut.
Keterikatan dan ketergantungan masyarakat terhadap sumber daya hutan
berdasarkan data responden, sepenuhnya tidak ada mengingat kondisi kawasan
KPHP Muara Dua sebagian besar tidak berhutan lagi, akan tetapi dari segi lahan
mereka sangat tergantung khususnya masyarakat desa Negara Batin dan Sakti
Jaya. Sebagian besar masyarakat mempunyai mata pencaharian sebagai petani
dengan cara berkebun sawit, karet, singkong dan jagung.
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHP Muara DuaUPTD KPH Muara Dua Provinsi Lampung
26
BUKUIPola pemukiman dan pemanfaatan lahan dilakukan oleh mayoritas
masyarakat dengan pola pemukiman berkelompok sedangkan areal lahan yang
dipakai untuk berkebun/berladang berada di sekitar dan didalam kawasan hutan.
Masyarakat yang berada dalam kawasan hutan register 44 yang merupakan
masyarakat pendatang dari Jawa, Bali, Batak, Sunda dan Lampung mayoritas
mempunyai mata pencaharian sebagai petani yang mendapatkan lahan dengan cara
membeli dari penduduk asli. Program-program Kehutanan yang pernah ditawarkan
banyak yang mereka tolak seperti HTI dan HKM, karena mereka sudah terlanjur
membeli lahan tersebut dan mengeluarkan banyak biaya dan tenaga untuk
membuka dan menanam tanaman dikebun-kebun yang mereka garap maka mereka
akan tetap bertahan di dalam kawasan itu.
Mereka umumnya mempunyai pola pemikiran melalui pertanian dan kebun
mereka bisa mendapatkan hasil yang lumayan dengan waktu yang tidak terlalu lama
dan pemasaran yang pasti. Sedangkan menunggu hasil dari tanaman keras/jenis-
jenis kayu, cukup memakan waktu lama dan pemasaran yang tidak pasti. maka kita
perlu merubah mindset masyarakat secara perlahan untuk dapat mengikis pola pikir
mereka dengan menemukan jenis-jenis pohon hutan yang dapat berdampingan
hidup dengan tanaman pertanian mereka, sehingga kesejahteraan mereka tetap
berlangsung dan fungsi ekologi hutan tetap terjaga.
Ketidakpastian status tanah dan wilayah garapan sering menimbulkan konflik
ditingkat masyarakat yang berawal dari perebutan lahan garapan. Sehingga sering
terjadi bentrokan antar warga masyarakat yang menyebabkan tingkat kerawanan
yang cukup tinggi dalam bidang keamanan. Kondisi ini berpengaruh terhadap
jalannya roda pemerintahan yang mana wilayah kawasan hutan yang didiami oleh
masyarakat ini secara administratif masuk dalam wilayah Kecamatan Negara Batin,
Kabupaten Way Kanan dan Kecamatan Gunung Terang Kabupaten Tulang Bawang
Barat. Konflik antar masyarakat Desa Negara Batin dan Desa Sakti Jaya telah
memakan korban jiwa karena berebut lahan di Register 44 ini. Masing-masing pihak
mengklaim bahwa wilayah itu masuk wilayah adat mereka.
Kompleksitas masalah di dalam kawasan Register 44 ini bisa memicu
terjadinya konflik sebagaimana yang terjadi di Register 45 Mesuji jika tidak
mendapatkan penanganan yang tepat yang bisa mengakomodasi kepentingan
semua pihak. Data jumlah penduduk di wilayah adminstrasi yang melingkupi dan
berbatasan dengan wilayah KPHP Muara Dua disajikan pada Tabel 11.
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHP Muara DuaUPTD KPH Muara Dua Provinsi Lampung
27
BUKUITabel 11. Kondisi Kependudukan di Wilayah Administrasi Sekitar KPHP Muara Dua
No Kecamatan Luas (km2) Penduduk(jiwa)
KepadatanPenduduk(jiwa/km2)
I. Kabupaten Way Kanan1 Pakuan Ratu 580,34 37.188 642 Negeri Besar 362,37 18138 503 Negara Batin 348,40 33616 96II. Kabupaten Tulang Bawang Barat4 Gunung Terang 141,91 30228 2135 Gunung Agung 82,21 28057 341III.Kabupaten Lampung Utara6 Bunga Mayang 125,76 31991 2547 Sungkai Utara 127,59 32413 254
Sumber: Lampung Dalam Angka, 2011
Penduduk di sekitar dan di dalam kawasan KPHP Muara Dua sebagian
besar memiliki mata pencaharian pokok sebagian besar penduduk di desa sekitar
kawasan KPHP Muara Dua adalah bertani/berkebun ladang baik petani kopi
maupun sawah tadah hujan/irigasi. Sedangkan sebagian kecil lainnya adalah
bergerak pada sektor perdagangan, peternakan, pemerintahan maupun jasa-jasa
lainnya. Etnis penduduk di sekitar dan di dalam kawasan KPH Muara Dua
bervariasi meliputi suku Lampung, Jawa, Bali, dll. Bahasa mayoritas yang digunakan
di empat desa sekitar kawasan hutan KPHP Muara Dua adalah Bahasa Lampung,
sebagian yang lain menggunakan Bahasa Bali, Jawa, dan Sunda. Sedangkan untuk
berkomunikasi dengan orang luar daerah biasanya menggunakan bahasa
Indonesia.
Keberadaan masyarakat adat berdasarkan Marga-Indeeling Residentie
Lampoeng, masyarakat yang berada di wilayah KPHP Muara Dua termasuk ke
dalam Masyarakat atau Marga Jela Doya; dimana marga yang sangat berpengaruh
merupakan Marga Buay Pemuka Pengiran Ilir (BPPI); terutama yang berada di
wilayah kerja KHP Sungai Muara Dua Register 44 Kabupaten Way Kanan.
2.4. Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan
Di wilayah KPHP Muara Dua terdapat 2 (dua) perusahaan pemegang Izin
Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu - Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) yaitu
PT. Inhutani V Unit Lampung sesuai dengan SK Menhut No. 398/Kpts-II/1996
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHP Muara DuaUPTD KPH Muara Dua Provinsi Lampung
28
BUKUItanggal 31 Juli 1996 Jo. SK. Menhutbun No. 144/Kpts-II/1999 tanggal 19 Maret 1999
untuk areal seluas 32.375 ha pada KHP Register 44 dan seluas 10.055 ha pada KHP
Register 46. Tanaman yang diusahakan PT. Inhutani V Unit Lampung meliputi
tanaman pokok yang terdiri atas mangium (Acacia mangium) dan karet (Hevea
brasiliensis), tanaman unggulan jenis meranti, dan tanaman kehidupan jenis karet.
PT. BLS memperoleh areal IUPHHK-HTI seluas 9.600 ha pada KHP Register
46 sesuai SK. Menhut No. 53/Kpts-II/1997 tanggal 22 Januari 1997 dengan jangka
waktu yang diberikan selama 55 tahun hingga tanggal 21 Januari 2052. Tanaman
yang diusahakan PT. BLS meliputi tanaman pokok jenis karet (Hevea brasiliensis),
tanaman unggulan jenis meranti dan sungkai, dan tanaman kehidupan jenis karet.
Tanaman karet PT. BLS sudah menghasilkan getah, dan perusahaan telah memiliki
pabrik pengolahan getah karet.
Selain kedua pemegang izin UPHHK-HTI, pada KHP Sungai Muara Dua
Register 44 terdapat pemasangan pembangunan jaringan listrik 150 KV oleh P.T.
PLN Pikitring Lampung-Bengkulu dengan tapak tower sejumlah 19 buah seluas 0,46
ha. Pada KHP Way Hanakau Register 46 terdapat pipanisasi gas bumi oleh P.T.
Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk seluas ± 3,75 ha sesuai persetujuan prinsip
penggunaan kawasan hutan produksi tetap untuk kegiatan proyek pipanisasi gas
bumi berdasarkan SK. Menhut No.S.310/Menhut-VII/2010 tanggal 24 Juni 2010.
Pada KHP Way Hanakau Reg. 46 terdapat jalan lintas umum sepanjang ± 15,5 km
dengan lebar membentang ± 6 meter mulai dari Kecamatan Baradatu, Desa
Banjarmasin sampai ke Desa Karya Tiga menuju ke arah KHP Sungai Muara Dua
Reg. 44. Dalam KHP Way Hanakau Reg. 46 pada areal IUPHHK-HTI PT. Inhutani V
Unit Lampung melaksanakan MoU dengan P.T. Paramitra Mulia Langgeng
sebagaimana Surat No.01/IHT-V/MoU/II-I/2007 tanggal 5 Januari 2007 seluas ±
10.055 Ha.Kebun Benih Hanakau yang dikelola oleh Balai Penelitian Kehutanan
Palembang seluas 100 ha Secara rinci jenis ijin pemanfaatan dan penggunaan
kawasan hutan di wilayah KPHP Muara Dua disajikan pada Tabel 12.
Tabel 12. Izin Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan KPHP Muara Dua
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHP Muara DuaUPTD KPH Muara Dua Provinsi Lampung
29
BUKUI
2.5. Posisi Areal Kerja dalam Tata Ruang Wilayah dan Pembangunan Daerah
Wilayah KPHP Muara Dua dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
Provinsi Lampung dikelompokkan ke dalam kawasan hutan produksi tetap.
Berdasarkan peta rencana pola ruang RTRW Provinsi Lampung, wilayah yang
berbatasan dengan KPHP Muara Dua rencana peruntukkannya adalah sebagai
kawasan pertanian dan perkebunan. Peta Rencana Pola Ruang Provinsi Lampung
disajikan pada Lampiran 6.
Dalam perspektif tata ruang wilayah dan pembangunan daerah, hutan
mempunyai fungsi khusus yaitu berfungsi lindung, konservasi, dan untuk pendukung
kehidupan kehidupan serta segala ekosistemnya disamping menghasilkan produk
kehutanan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industri
dan pengolahan kayu. Oleh sebab itu arahan budidaya untuk kehutanan
berdasarkan RTRW Provinsi Lampung adalah pengembangan hasil hutan kayu dan
non-kayu.
Dalam RTRW Provinsi Lampung disebutkan bahwa hutan produksi yang
sudah berubah fungsi karena dirambah untuk fungsi lain diarahkan untuk
dikembalikan ke fungsi semula. Pelaksanaan penghijauan kembali yang telah
mengalami perubahan fungsi dengan adanya kegiatan perambahan hutan dilakukan
oleh Dinas Kehutanan. Hal ini sesuai dengan tugas dari Dinas Kehutanan untuk
dapat mengendalikan dan mengawasi pemanfataan hutan, sehingga pengembalian
kembali fungsi hutan merupakan suatu keharusan agar tatanan ekosistem dapat
terjaga dan berfungsi sebagaimana mestinya. Untuk merealisasikan kegiatan
tersebut maka anggaran yang digunakan berasal dari Anggaran Pendapatan dan
No. Jenis Lokasi Luas(ha)
1 IUPHHK-HTI PT. Inhutani V Unit LampungRegister 44 32.375,00Register 46 10.055,00
2 IUPHHK-HTI PT. Budi Lampung Sejahtera Register 46 9.600
3 Pembangunan jaringan listrik 150 KV olehPT. PLN Pikitring Lampung-Bengkulu Register 44 0,46
4 Pipanisasi gas bumi oleh PT. PerusahaanGas Negara (Persero) Tbk Register 46 3,75
5 Kebun Penelitian Hanakau – BalaiPenelitian Kehutanan Palembang Register 46 100
Jumlah Luas Wilayah Berizin 52.030,00
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHP Muara DuaUPTD KPH Muara Dua Provinsi Lampung
30
BUKUIBelanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
sebagai pendukung keberhasilan pengembalian hutan lindung kepada fungsinya.
Kebijakan pembangunan Provinsi Lampung didasari pada Rencana
Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Lampung Tahun 2005-2025. Visi
pembangunan Provinsi Lampung selama dua puluh tahun adalah “Lampung yang
Maju dan Sejahtera 2025”. Untuk mencapai visi tersebut telah ditetapkan misi
pembangunan yang terdiri atas :
1. Menumbuhkembangkan dan memeratakan ekonomi daerah yang berorientasi
nasional dan global.
2. Membangun sarana dan prasarana wilayah untuk mendukung pengembangan
ekonomi dan pelayanan sosial.
3. Membangun pendidikan, penguasaan IPTEKS, kesehatan, dan kesejahteraan
sosial.
4. Membangun masyarakat religius, berbudi luhur, dan berbudaya, serta
melestarikan dan mengembangkan budaya daerah.
5. Mewujudkan daerah yang asri dan lestari.
6. Menegakkan supremasi hukum untuk menciptakan keamanan, ketentraman dan
ketertiban, serta mewujudkan masyarakat yang demokratis.
7. Mewujudkan pemerintah yang bersih, berorientasi kewirausahaan, dan
bertatakelola yang baik.
Untuk mencapai tujuan mewujudkan daerah yang asri dan lestari, ditetapkan
arahan pembangunan, antara lain (1) Perbaikan pengelolaan dan pendayagunaan
sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup; (2) Pemeliharaan
kekayaan jenis dan sumber daya alam; (3) Peningkatan kesadaran, sikap mental,
dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian
fungsi lingkungan hidup; (4) Pendayagunaan SDA yang terbarukan (hutan,
pertanian, perikanan, dan perairan) dilakukan secara rasional, optimal, efisien dan
bertanggung jawab dengan mendayagunakan seluruh fungsi dan manfaat secara
seimbang. SDA dalam kondisi kritis harus direhabilitasi dan dipulihkan daya
dukungnya. Hasil atau pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan SDA ini
sebagian diinvestasikan kembali bagi upaya pemulihan, rehabilitasi, dan
pencadangan untuk kepentingan generasi sekarang maupun generasi mendatang;
(6) Peningkatan kesadaran masyarakat untuk mencintai lingkungan hidup.
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHP Muara DuaUPTD KPH Muara Dua Provinsi Lampung
31
BUKUIDari pemaparan di muka jelas terlihat adanya benang merah yang
menunjukkan relevansi pembangunan daerah dengan pengembangan KPHP Muara
Dua. Sistem pengelolaan, sumberdaya manusia pengelola, dan keterlibatan para
pihak memegang peranan yang sangat penting dalam keberhasilan pembangunan
dan pengelolaan hutan dan kelestarian alam. Oleh karena itu dalam pengelolaan
yang dilakukan harus sinergi dengan parapihak terkait termasuk pemerintah daerah,
swasta, dan masyarakat. Dengan menjalin komunikasi dan kerja sama yang intensif
baik antara KPH dengan pemerintah daerah akan memperoleh banyak manfaat
untuk meningkatkan kemanfaatannya bagi masyarakat dan daerah. Peningkatan
kesejahteraan masyarakat dalam segala aspek kehidupan yang ditetapkan oleh
pemerintah daerah, akan mengurangi tekanan terhadap keutuhan kawasan dan
kelestarian hutan beserta ekosistemnya.
2.6. Isu Strategis, Kendala dan Permasalahan
Pengelolaan Hutan Lestari (Sustainable Forest Management) adalah sistem
pengelolaan hutan yang menjamin keberlanjutan fungsi dan manfaat sumberdaya
hutan dengan memperhatikan fungsi ekonomi, sosial dan lingkungan secara
seimbang. Untuk mewujudkan pengelolaan hutan lestari berdasarkan tata hutan,
rencana pengelolaan, pemanfaatan hutan, rehabilitasi hutan, perlindungan hutan dan
konservasi. maka seluruh kawasan hutan terbagi ke dalam unit-unit pengelolaan di
tingkat tapak. Unit terkecil itu telah diberi label KPH (Kesatuan Pengelolaan Hutan)
yang menjadi bagian dari penguatan sistem pengurusan hutan nasional, propinsi dan
kabupaten/kota.
Sesuai dengan PP No 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota, maka hutan lindung dan hutan produksi menjadi
kewenangan daerah. Dengan pembagian kewenangan itu maka untuk mewujudkan
harapan pencapaian Pengelolaan Hutan Lestari (PHL), Pemerintah mendorong
pembangungan KPHP dan KPHL di daerah. Aturan tentang pembangunan KPH
telah tersedia cukup lengkap bahkan sampai kompetensi bagi personil yang
ditempatkan pada organisasi ini, akan tetapi secara operasional belum seluruh
aturan dari Pemerintah cq. Kementerian Kehutanan benar-benar melihat keberadaan
KPH sebagai unit manajemen pengelolaan hutan. Untuk melaksanakan pengelolaan
tingkat tapak maka diperlukan wilayah kerja yang memiliki kepastian hukum yang
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHP Muara DuaUPTD KPH Muara Dua Provinsi Lampung
32
BUKUIjelas. Kondisi hutan di Provinsi Lampung secara umum telah ditata batas akan tetapi
seiring dengan penetapan wilayah KPH, maka diperlukan penataan batas wilayah
kerja KPH sehingga KPH sebagai pengelola dapat menjalankan tugasnya tanpa ada
kekhawatiran akan melampaui batas wilayah kewenangannya.
Dari uraian terdahulu tentang hasil penafsiran citra landsat yang
menggambarkan kondisi penutupan lahan di wilayah kelola KPHP Muara Dua, telah
jelas terlihat bahwa sebanyak 76,49 % menjadi areal tidak berhutan. Kerusakan ini
akan terus terjadi mengingat masih banyak masyarakat yang mengandalkan
mengolah lahan sebagai pekerjaan mereka, hal ini terlihat dari tingginya persentase
masyarakat yang bekerja di bidang pertanian, yaitu sebanyak 76,98 %, dibandingkan
dengan sektor lain yang hanya paling tinggi 23,02 %. Ketergantungan mereka
dengan lahan dipengaruhi secara langsung ataupun tidak langsung oleh latar
belakang pendidikan masyarakat di sekitar kawasan hutan.
Komulatif dari kedua level pendidikan tersebut menempati lebih dari separuh
masyarakat responden. Sehingga dengan bermodalkan kemauan dan sedikit
keterampilan mengolah lahan mereka masuk kedalam kawasan hutan untuk
mendapatkan penghasilan. Di lain pihak kondisi ini menjadi sebuah peluang bagi
berbagai kepentingan dengan memanfaatkan harapan masyarakat untuk
mendapatkan kehidupan yang lebih layak. Dengan berbagai cara, para pihak yang
mempunyai kepentingan tersebut mengolah kondisi ini sehingga hutan dianggap
’sangat terbuka’, kompensasinya adalah masyarakat yang merasa dibela akan
mengakomodir kepentingan pihak tersebut. Hal ini seringkali menjadi gangguan
yang sulit untuk diatasi secara partial.
Kemiskinan, tingkat pendidikan, dan adanya berbagai kepentingan yang
masuk ke dalam kawasan hutan, meningkatkan kompleksitas permasalahan
pengelolaan kawasan hutan. Kondisi ini juga menyebabkan persepsi, perspektif,
wawasan, dan pengetahuan serta kesediaan untuk dibina pada masyarakat yang
menggarap lahan kawasan juga berbeda-beda. Dari hasil survey sosekbud di atas
diketahui bahwa secara umum masyarakat memiliki presepsi yang baik terhadap
kawasan hutan. Walaupun demikian kenyataan di lapangan ditemukan bahwa
sebagaian besar masyarakat tidak mempertimbangkan fungsi kawasan sebagai
hutan lindung, karena masih melakukan teknik budidaya seperti yang dilakukan di
lahan milik, yaitu dengan cara membuka lahan dan tidak membuat stratatifikasi tajuk
agar menyerupai hutan yang sebenarnya.
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHP Muara DuaUPTD KPH Muara Dua Provinsi Lampung
33
BUKUIKeberadaan masyarakat penggarap di dalam wilayah kerja KPH Muara Dua
tersebut merupakan tantangan tersendiri. Untuk membersihkan areal dari penggarap
memerlukan strategi yang cukup berpotensi dalam pemberdayaan masyarakat
bersama pemegang izin. Terlebih lagi bila melihat kondisi umum masyarakat
penggarap yang tergolong miskin dan sangat tergantung pada lahan garapan. Oleh
sebab itu pendekatan yang persuasif diharapkan dapat menjadi solusi bagi
permasalahan ini, sehingga harapan agar hutan tetap lestari dan masyarakat bisa
sejahtera dapat terwujud.
Telah dikemukakan di muka bahwa di Provinsi Lampung telah terbentuk 3
(tiga) unit KPH yang disahkan melalui Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2010
tanggal 6 Agustus 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit
Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Daerah Provinsi Lampung. Sebagai
organisasi milik daerah, maka pemerintah provinsi wajib membiayai inisiasi
pembangunan KPH dan infrastrukturnya seperti sertifikasi SDM, pengelolaan konflik,
rehabilitasi, perlindungan hutan, dan lain-lain. Hal ini menjadi permasalahan
tersendiri di daerah, mengingat Provinsi Lampung pada saat ini belum menjadi
daerah yang surplus. Dari proyeksi pendapatan tahun 2010 sebesar Rp 1,650
Triyun, Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 798,8 miliar (48,4 % dan berasal dari
Dana Perimbangan sebesar Rp 851,2 miliar (51,6 %), sedangkan kebutuhan dana
pembangunan yang harus dikucurkan pada tahun yang sama adalah Rp 1,839
trilyun, sehingga masih defisit sekitar Rp 189 miliar. Dari anggaran pembangunan
tersebut yang dialokasikan untuk Dinas Kehutanan masih sangat kecil, yaitu sebesar
Rp 5,240 miliar (0,32 %). Hal ini sejalan dengan prioritas pembangunan di Provinsi
Lampung yang masih mengedepankan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan
sarana prasarana umum.
Seandainya pola alokasi APBD Provinsi Lampung masih menganut pola
lama, maka dapat diprediksi tidak akan ada kenaikan alokasi anggaran yang
signifikan dengan dibentuknya 3 (tiga) UPTD KPH, artinya organisasi baru ini akan
merupakan beban yang harus dipikul oleh Dinas Kehutanan Provinsi Lampung.
Keseriusan Dinas Kehutanan dalam membangun KPH ini akan terlihat dari proporsi
anggaran yang dialokasi untuk mendukung operasionalnya. Walaupun kondisi
ketersediaan anggaran yang terbatas tersebut menjadi kendala yang krusial dalam
mengoptimalkan kinerja KPH, akan tetapi sebenarnya bisa diatasi jika persepsi para
pihak terhadap KPH sudah baik. Persepsi ini dapat diwujudkan dalam bentuk
program yang sinergis antar sektor terkait untuk sama-sama meningkatkan
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHP Muara DuaUPTD KPH Muara Dua Provinsi Lampung
34
BUKUIoptimalisasi pemanfaatan kawasan hutan dalam wilayah kelola KPH Muara Dua
yang memberi manfaat ekonomi baik bagi masyarakat maupun pemerintah serta
ketersediaan bahan baku kayu.
Sebagai unit pengelolaan tingkat tapak, KPH harus diisi oleh tenaga yang
memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan. Karena seorang Kepala KPH
memliki tanggung jawab yang berat, yaitu melaksanakan tata hutan dan menyusun
rencana pengelolaan hutan serta menyelenggarakan pengelolaan hutan. Selain itu
juga berkewajiban menjabarkan kebijakan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota
untuk diimplementasikan di lapangan, melaksanakan pemantauan dan penilaian atas
pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan di wilayahnya serta membuka peluang
investasi guna mendukung tercapainya tujuan pengelolaan hutan.
Untuk mengisi kebutuhan personil yang kompeten di organisasi KPH
sesungguhnya tersedia cukup di Provinsi Lampung, hanya saja belum semua
personil memiliki cara pandang yang sama tentang keberadaan KPH. Mengingat
tantangan tugas yang cukup kompleks dan tanggung jawab yang cukup berat,
terlebih lagi harapan banyak pihak terhadap KPH yang begitu menggebu untuk dapat
memperbaiki sistem yang selama ini berlaku dan dianggap tidak efektif dalam
mengelola kawasan hutan, maka diperlukan personil yang memiliki idealisme serta
dedikasi yang baik sebagai calon pengelolanya. Untuk menyamakan persepsi,
membangun idealisme dan dedikasi tersebut diperlukan input secara seragam dan
mendalam, sehingga seyogyanya pemerintah dapat melaksanakan pendidikan dan
latihan khusus bagi para calon pengelola ini.
Lembaga KPH merupakan organisasi baru dengan personil-personil yang
juga mungkin baru, akan tetapi sebagai organisasi baru, KPH mendapat tugas yang
cukup berat dan kompleks, yaitu mengelola kawasan hutan yang pada saat ini telah
memiliki permasalahan yang rumit serta telah menyentuh pada aspek sosial ekonomi
masyarakat. Oleh sebab itu, adalah wajar bila pada masa awal lembaga ini akan
membutuhkan waktu yang cukup lama untuk berdiri dengan tegak. Selain akibat
beban tugasnya, juga dimungkinkan akan timbul godaan-godaan yang akan
merubah idealisme dan dedikasi yang seharusnya kokoh dipertahankan.
Pengawasan dari pihak yang kompeten merupakan hal yang harus dipikirkan
mekanismenya sehingga bisa berjalan efektif dan KPH tetap dapat bergerak sesuai
dengan jalurnya. Apalagi aturan yang ada saat ini belum seluruhnya mendukung
keberadaan KPH sebagai pengelola di tingkat tapak, sehingga di lapangan seringkali
harus berbenturan dengan pihak lain tentang kewenangan.
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHP Muara DuaUPTD KPH Muara Dua Provinsi Lampung
35
BUKUIDari uraian di atas dapat dirumuskan bahwa isu strategis dalam
pembangunan KPHP Muara Dua adalah sebagai berikut :
a. Tingginya gangguan hutan, yang menyebabkan kerusakan hutan yang terus
meningkat sebagai faktor yang menjadi ancaman atas pelaksanaan pengelolaan
hutan di KPHP Muara Dua;
b. Rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan budidaya dalam
kawasan hutan produksi yang tidak hanya memperhatikan lestari ekonomi tetapi
juga lestari ekologi. Hal ini secara tidak langsung menyebabkan pemulihan fungsi
hutan menjadi lambat khususnya pada areal yang telah digarap oleh masyarakat.
Melihat karakteristiknya maka faktor ini menjadi tantangan yang harus diatasi
dalam pengelolaan KPHP Muara Dua;
c. Masih rendahnya persepsi para pihak tentang KPH. Mengingat kompleksitas
permasalahan yang dihadapi oleh KPH, maka dengan persepsi yang baik
diharapkan akan mendorong adanya dukungan terhadap pencapain tujuan
pengelolaan hutan oleh KPH Muara Dua. Faktor ini merupakan hambatan yang
dapat menyebabkan KPHP Muara Dua sebagai institusi pengelola kawasan hutan
tidak dapat melaksanakan tugasnya secara optimal;
d. Operasional KPH belum optimal. Hal ini merupakan komulatif dari permasalahan
keterbatasan anggaran, sumber daya manusia, belum lengkapnya aturan,
keterbatasan sarana dan prasarana serta dukungan dan para pihak;
e. Belum tergalinya potensi hasil hutan non kayu, konservasi keanekaragaman
hayati, jasa lingkungan, dan wisata alam pada blok perlindungan yang dapat
mendukung pemanfaatan kawasan merupakan peluang dalam melaksakan
pengelolaan di wilayah kerja KPH Muara Dua; dan
f. Belum terbangunnya kesepakatan dan mekanisme kolaborasi pengelolaan
kawasan dengan pemegang izin dan para pihak.
III. VISI DAN MISI PENGELOLAAN HUTAN
3.1. Visi
Visi pengelolaan KPHP Muara Dua tahun 2014 - 2023 adalah
“Pengembalian Fungsi Hutan Produksi Pada Wilayah Kelola KPHP Muara Dua
Berbasis Pemberdayaan Masyarakat”.
3.2. Misi
Untuk mencapai visi pengelolaan hutan jangka panjang tersebut, maka
dirumuskan upaya-upaya yang harus ditempuh dan tertuang dalam misi pengelolaan
KPHP Muara Dua yaitu :
1. Memantapkan penataan kawasan KPHP Muara Dua;
2. Mengembangkan partisipasi dan kolaborasi para pihak dalam pengelolaan KPHP
Muara Dua;
3. Meningkatkan produksi sumber bahan baku kayu dan non kayu pada kawasan
hutan produksi;
4. Mewujudkan pemanfaatan jasa lingkungan dan potensi konservasi
keanekaragaman hayati.
3.3. Tujuan
Tujuan yang ingin dicapai dari misi yang telah ditetapkan adalah sebagai
berikut :
1. Memperoleh kepastian hukum dan kejelasan status, menghindari sengketa yang
bersumber dari tumpang tindihnya perizinan dan areal kawasan;
2. Mempersiapkan aparatur pengelola dalam pelayanan publik, menyusun struktur,
fungsi, wewenang, tugas, dan tanggung jawab serta tata hubungan kerja yang
efektif dan efisien dalam optimalisasi pengelolaan KPHP Muara Dua;
3. Meningkatkan kinerja, meminimalisir terjadinya konflik, serta pemberdayaan
masyarakat untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan
4. Menjaga fungsi perlindungan, pelestarian, dan pengawetan keanekaragaman
hayati beserta ekosistemnya.
37
IV. ANALISIS DAN PROYEKSI
4.1. Analisis Data dan Informasi
Dari uraian yang telah disampaikan pada Bab II, disimpulkan bahwa isu
strategis dalam pengelolaan hutan di KPHP Muara Dua adalah sebagai berikut :
1. Tingginya gangguan hutan, yang menyebabkan kerusakan hutan yang terus
meningkat sebagai faktor yang menjadi ancaman atas pelaksanaan pengelolaan
hutan di KPHP Muara Dua.
2. Rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan budidaya dalam
kawasan hutan produksi yang tidak hanya memperhatikan lestari ekonomi tetapi
juga lestari ekologi. Hal ini secara tidak langsung menyebabkan pemulihan fungsi
hutan menjadi lambat khususnya pada areal yang telah digarap oleh masyarakat.
Melihat karakteristiknya maka faktor ini menjadi tantangan yang harus diatasi
dalam pengelolaan KPHP Muara Dua.
3. Masih rendahnya persepsi para pihak tentang KPH. Mengingat kompleksitas
permasalahan yang dihadapi oleh KPH, maka dengan persepsi yang baik
diharapkan akan mendorong adanya dukungan terhadap pencapaian tujuan
pengelolaan hutan oleh KPH Muara Dua. Faktor ini merupakan hambatan yang
dapat menyebabkan KPHP Muara Dua sebagai institusi pengelola kawasan hutan
tidak dapat melaksanakan tugasnya secara optimal.
4. Operasionalisasi KPH belum optimal. Hal ini merupakan komulatif dari
permasalahan keterbatasan anggaran, sumber daya manusia, belum lengkapnya
aturan, keterbatasan sarana dan prasarana serta dukungan dan para pihak.
5. Belum tergalinya potensi hasil hutan non kayu, konservasi keanekaragaman
hayati, jasa lingkungan dan wisata alam pada blok perlindungan yang dapat
mendukung pemanfaatan kawasan merupakan peluang dalam melaksanakan
pengelolaan di wilayah kerja KPHP Muara Dua.
Kelima isu strategis tersebut merupakan intisari dari berbagai permasalahan
dan kendala yang dihadapi di lapangan berdasarkan hasil pengamatan dan survey.
Selanjutnya data-data tersebut dianalisa menggunakan metoda SWOT, dengan
uraian sebagai berikut :
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHP Muara DuaUPTD KPH Muara Dua Provinsi Lampung
38
BUKUI4.1.1. Analisis Lingkungan Internal
Produktivitas lahan merupakan salah satu tolok ukur keberhasilan dalam
pengelolaan hutan. Hal ini ditunjukkan dengan adanya peningkatan PAD yang
dihasilkan dari sektor tersebut. Apapun yang dihasilkan dari pengelolaan lahan
tersebut kalau itu dapat meningkatkan pendapatan asli daerah, maka itu adalah
produk dari kawasan tersebut. Produk dari kawasan hutan adalah kayu atau non
kayu maupun jasa lingkungan dan wisata alam.
Keberhasilan lain yang sangat berarti adalah terjaganya keseimbangan
ekosistem, dengan tetap lestarinya struktur dan fungsi hutan. Untuk kawasan hutan
produksi, maka tolok ukur keberhasilan pengelolaannya adalah jika struktur tegakan
hutan tetap terjaga. Produk yang dapat diperoleh dari keberhasilan ini adalah
ketersediaan bahan baku kayu pada hutan produksi dengan menggunakan analisis
SWOT untuk memperoleh beberapa kesimpulan dengan melihat keterkaitan antara
kekuatan, kelemahan, serta peluang dan tantangan yang dihadapi KPHP Muara
Dua.
A. Kekuatan (Strength) :1. Telah terbentuknya kelembagaan KPHP Muara Dua dengan kualifikasi SDM yang
cukup memadai;
2. Telah adanya sarana dan prasarana yang cukup untuk menjalankan tugas
operasional; dan
3. Banyaknya potensi SDH yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat dan untuk mendukung kemandirian KPH, yang meliputi
potensi hasil hutan kayu/bukan kayu, jasa lingkungan, dan potensi wisata alam.
B. Kelemahan (Weakness) :1. Belum adanya kemantapan wilayah kerja;
2. Belum terpenuhinya kebutuhan SDM aparatur sesuai dengan kebutuhan;
3. Data dasar tentang kondisi lapangan dalam wilayah kerja KPH belum tersedia
secara cukup; dan
4. Masih rendahnya partisipasi para pihak dalam mendukung operasionalisasi
pengelolaan hutan.
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHP Muara DuaUPTD KPH Muara Dua Provinsi Lampung
39
BUKUI4.1.2. Analisis Lingkungan Eksternal.
Faktor lingkungan eksternal dapat dikategorikan menjadi faktor peluang dan
faktor penghambat bagi operasional KPHP Muara Dua secara optimal. Berdasarkan
hasil analisa diketahui faktor lingkungan eksternal adalah sebagai berikut :
A. Peluang (Opportunities) :1. Pengelolaan kolaboratif dengan para pihak terkait;
2. Adanya keinginan yang kuat dari masyarakat untuk ikut terlibat dalam
pengelolaan kawasan hutan yang didukung adanya kelembagaan kelompok tani
maupun lembaga swadaya masyarakat;
3. Adanya Tata Ruang Hutan Tanaman pada areal IUPHHK - HTI yang belum
dimanfaatkan oleh pemegang izin;
4. Wilayah kerja merupakan salah satu DAS prioritas di Provinsi Lampung sehingga
diharapkan akan mendapat perhatian dari banyak pihak;
5. Adanya persepsi yang baik dari para petani penggarap tentang kawasan hutan.
B. Faktor ancaman (Threats) :1. Belum komprehensifnya regulasi tentang KPH yang dapat mendukung
operasionalisasi dan kewenangan;
2. Tingginya gangguan hutan dari tindakan manusia yang mengancam kelestarian
fungsi hutan produksi;
3. Tata hubungan kerja antara KPH dengan dinas yang membidangi kehutanan di
kabupaten belum terdefinisi secara jelas;
4. Mekanisme pengawasan pelaksanaan kegiatan di KPH belum terdefinisi secara
jelas; dan
5. Petani penggarap belum memiliki pengetahuan dan kesadaran untuk
melaksanakan teknik budidaya dalam kawasan hutan secara baik.
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHP Muara DuaUPTD KPH Muara Dua Provinsi Lampung
40
BUKUITabel 13. Analisis SWOT Pengelolaan KPHP Muara Dua
Faktor Lingkungan Internal
KEKUATAN KELEMAHAN
1. Telah terbentuknya kelembagaan KPHPMuara Dua dengan kualifikasi SDM yangcukup memadai;
2. Telah adanya sarana dan prasaranayang cukup untuk menjalankan tugasoperasional; dan
3. Banyaknya potensi SDH yang dapatdikembangkan untuk meningkatkankesejahteraan masyarakat dan untukmendukung kemandirian KPH, yangmeliputi potensi hasil hutan kayu/bukankayu, jasa lingkungan, dan potensiwisata alam.
1. Belum adanya kemantapan wilayahkerja;
2. Belum terpenuhinya kebutuhan SDMaparatur sesuai dengan kebutuhan;
3. Data dasar tentang kondisi lapangandalam wilayah kerja KPH belum tersediasecara cukup; dan
4. Masih rendahnya partisipasi para pihakdalam mendukung operasionalisasipengelolaan hutan.
Faktor Lingkungan EksternalPELUANG ANCAMAN
1. Pengelolaan kolaboratif dengan parapihak terkait;
2. Adanya keinginan yang kuat darimasyarakat untuk ikut terlibat dalampengelolaan kawasan hutan yangdidukung adanya kelembagaankelompok tani maupun lembagaswadaya masyarakat;
3. Adanya Tata Ruang Hutan Tanamanpada areal IUPHHK - HTI yang belumdimanfaatkan oleh pemegang izin;
4. Wilayah kerja merupakan salah satuDAS prioritas di Provinsi Lampungsehingga diharapkan akan mendapatperhatian dari banyak pihak;
5. Adanya persepsi yang baik dari parapetani penggarap tentang kawasanhutan.
1. Belum komprehensifnya regulasi tentangKPH yang dapat mendukungoperasionalisasi dan kewenangan;
2. Tingginya gangguan hutan dari tindakanmanusia yang mengancam kelestarianfungsi hutan produksi;
3. Tata hubungan kerja antara KPH dengandinas yang membidangi kehutanan dikabupaten belum terdefinisi secara jelas;
4. Mekanisme pengawasan pelaksanaankegiatan di KPH belum terdefinisi secarajelas; dan
5. Petani penggarap belum memilikipengetahuan dan kesadaran untukmelaksanakan teknik budidaya dalamkawasan hutan secara baik.
4.2. Proyeksi Kondisi Wilayah di Masa Mendatang
Sesuai peruntukannya, wilayah kerja KPHP Muara Dua merupakan kawasan
hutan produksi. Maka fungsi utama dari kawasan hutan ini adalah fungsi produksi.
Dengan demikian kelestarian produksi menjadi sangat penting untuk menjamin
berfungsinya kawasan ini dalam memberikan hasil yang bernilai ekonomi.
Kelestarian produksi ini mencakup produksi hasil hutan kayu, hasil hutan non kayu,
serta wisata alam dan jasa lingkungannya.
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHP Muara DuaUPTD KPH Muara Dua Provinsi Lampung
41
BUKUISeperti yang telah diuraikan pada Bab II Tabel 10, KPHP Muara Dua
memiliki potensi kayu Acacia dan Dipterocarpaceae seluas 22.791 ha pada areal
IUPHHK-HTI P.T. Budi Lampung Sejahtera dan P.T. Inuhutani V Unit Lampung.
Berdasarkan hasil analisis terhadap kondisi pemanfaatan kawasan hutan yang telah
ada dan apabila Rencana Karya Umum 10 (Sepuluh Tahun, dari tahun 2009 - 2018)
kedua perusahaan tersebut berjalan secara baik, maka dalam 10 tahun ke depan
diperkirakan akan ada total produksi kayu dari tanaman pokok hampir mencapai
19.416 ha. Tentunya nilai kayu ini cukup signifikan dalam mendukung pembangunan
sektor kehutanan ke depan.
Selain memiliki potensi kayu, juga terdapat potensi non kayu berupa getah
karet dan industri pengolahan getah karet yang berasal dari areal IUPHHK-HTI P.T.
Budi Lampung Sejahtera dan P.T. Inuhutani V Unit Lampung seluas 12.675 ha,
tanaman MPTS karet seluas 9.285 ha, lebah madu, ulat sutera, serta jasa
lingkungan dan wisata alam. Proyeksi 10 (sepuluh) tahun ke depan diharapkan getah
karet yang dihasilkan mencapai 126.750 ha, KPHP Muara Dua menjadi produsen
madu dan sutera alam, serta areal-areal konservasi yang berada di sepanjang
sempadan sungai sudah menjadi obyek wisata lokal bagi masyarakat berupa wisata
pemancingan.
Tata kelola hutan yang intensif dan terencana akan menghasilkan
peningkatan sumberdaya hutan yang berasal dari tegakan hutan sehingga
diperlukan koordinasi, kolaborasi, serta sinergitas yang baik dengan para pihak yang
berkepentingan sehingga dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun ke depan, Visi
KPHP Muara Dua yaitu “Pengembalian Fungsi Hutan Produksi Pada Wilayah Kelola
KPHP Muara Dua Berbasis Pemberdayaan Masyarakat” dapat terwujud.
Berdasarkan proyeksi kondisi wilayah di masa mendatang dan hasil
identifikasi faktor internal dan eksternal, maka dapat dirumuskan strategi pencapaian
visi dan misi pengelolaan KPHP Muara Dua dengan memaksimalkan Strengths
(kekuatan) dan Opportunities (peluang), namun secara bersamaan meminimalkan
Weaknesses (kelemahan) dan Threats (ancaman). Pendekatan strategi pengelolaan
yang dapat diterapkan antara lain :
1. Manajemen Kolaborasi
Kerjasama pengelolaan para pihak akan mengatur dan berbagi peran dari masing-
masing pihak dalam pengelolaan bersama. Peran beberapa pihak tersebut harus
bersinergi dalam memperkuat program yang ada, mulai dari perencanaan,
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHP Muara DuaUPTD KPH Muara Dua Provinsi Lampung
42
BUKUIimplementasi, monitoring dan evaluasi dapat dilakukan bersama-sama, sehingga
hasil yang diharapkan dapat maksimal dan bermanfaat bagi pencapaian tujuan
bersama.
2. Membuka Jaringan (Networking)
Jaringan kerjasama yang dibangun akan memperkuat program-program yang
berdampak pada pengelolaan KPHP Muara Dua. Manfaat-manfaat langsung dari
program-program tersebut bisa dilakukan dengan membuka jaringan kepada
beberapa pihak luar yang tujuannya sejalan dengan rencana dan pengelolaan
KPHP Muara Dua. Beberapa kegiatan yang dapat dikembangkan dalam
memperkuat jaringan tersebut seperti kerjasama pengelolaan, program-program
pengembangan masyarakat di sekitar kawasan, penguatan kapasitas dan lain-
lain.
3. Perlindungan dan Pengamanan Kawasan Bersama
Perlindungan dan pengamanan ditujukan untuk menjaga keutuhan fungsi
kawasan, menjaga agar kawasan terbebas dari perambahan, perusakan dan
gangguan baik langsung maupun tidak langsung. Dalam memperkuat
perlindungan dan pengamanan kawasan diperlukan strategi-strategi yang
melibatkan peran serta semua pihak berdasarkan kewenangan yang dimiliki
masing-masing pihak, baik di internal KPHP Muara Dua, perusahaan pemegang
izin maupun pihak-pihak eksternal seperti Kepolisian, Dinas Kehutanan, dan
masyarakat di sekitar kawasan KPHP Muara Dua. Selain memperkuat
pengamanan bersama, diperlukan juga partisipasi masyarakat yang berada di
sekitar kawasan, partisipasi ini dapat diperkuat dengan membangun pengamanan
swakarsa dan masyarakat peduli api yang berada di sekitar kawasan.
4. Legalitas Kawasan
Penataan kawasan ditujukan untuk memperoleh kepastian hukum, menghindari
sengketa yang bersumber dari tumpang tindihnya perizinan dan areal kawasan
serta menyediakan wadah bagi masyarakat untuk melakukan berbagai kegiatan
baik dalam rangka mendukung program KPH maupun program pembangunan
daerah dengan mempertimbangkan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
5. Pengembangan Blok Perlindungan
Blok Perlindungan KPH adalah wilayah yang berada pada areal izin IUPHHK –
HTI pada wilayah kerja KPH, yang perlu dipertahankan dan dilestarikan fungsinya
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHP Muara DuaUPTD KPH Muara Dua Provinsi Lampung
43
BUKUIdari tekanan dan ketergantungan masyarakat sekitar yang tinggi terhadap KHP.
Salah satu upaya yang diperlukan adalah pemberdayaan masyarakat di sekitar
blok perlindungan. Pemberdayaan ini dapat berupa pengembangan ekonomi,
pengembangan potensi konservasi keanekaragamn hayati dan pelestarian plasma
nutfah, serta potensi jasa lingkungan dan wisata alam.
6. Sinergisitas Program Antar Pihak
Pengelolaan KPHP Muara Dua tidak cukup hanya dilakukan oleh unit pengelola
saja. Namun perlu melibatkan berbagai pihak yang memiliki kepentingan.
Keterlibatan antar pihak dapat diwujudkan dengan memperkuat sinergisitas
program para pihak. Dalam proses penyusunan program, pemerintah daerah,
perusahaan pemegang IUPHHK-HTI, masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat
(LSM), maupun investor harus disesuaikan dengan rencana dan tujuan KPHP,
mulai dari perencanaan, implementasi, monitoring, dan evaluasi.
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHP Muara DuaUPTD KPH Muara Dua Provinsi Lampung
55
Tabel 15. Matriks Rencana Program dan Kegiatan Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHP Muara Dua Periode 2014 - 2023
Program Kegiatan Lokasi Volume IndikasiBiaya (Rp) Pelaksana
Tahun ke- SumberPembiayaan1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Inventarisasi danPenataan HutanBerkala
a. Sosialisasi tata bataskawasan KPHP Muara Dua
Kecamatanyangberbatasandengan wilayahKPHP MuaraDua
6 Kecamatan 300.000.000 KPH MuaraDua bekerjasama denganpemegangizin konsesi
APBD/APBN,Pemegangizin konsesi,Stakeholdersterkait,Mitra donor
b. Rekonstruksi danpemeliharaan bataskawasan KPHP Muara Dua
Reg 46 dan Reg44
8 OT x 5 thn 250.000.000 KPH MuaraDua bekerjasama denganpemegangizin konsesi
APBD/APBN,Pemegangizin konsesi,Stakeholdersterkait,Mitra donor
c. Penataan batas kawasanKPHP Muara Dua (batasberdasarkan SKMenhutbun No.256/Kpts-II/2000 dan SK MenhutNo.236/Menhut-II/2012)
Reg 46 dan Reg44
8 OT x 5 thn 250.000.000 KPH MuaraDua bekerjasama denganpemegangizin konsesi
APBD/APBN,Pemegangizin konsesi,Stakeholdersterkait,Mitra donor
d. Pembuatan blok dan petak Reg 46 dan Reg44
5 paket 37.500.000 KPH MuaraDua bekerjasama denganBPKH XX
APBD/APBN,Kemenhut/BPKH XX,DishutProvinsi
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHP Muara DuaUPTD KPH Muara Dua Provinsi Lampung
56
Program Kegiatan Lokasi Volume IndikasiBiaya (Rp) Pelaksana
Tahun ke- SumberPembiayaan1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
e. Pembuatan ResortPengelolaan Hutan (RPH)
Reg 46 dan Reg44
4 wilayah 200.000.000 KPH MuaraDua bekerja
sama denganBPKH XX
f. Inventarisasi potensiSDA/SDH
Reg 46 dan Reg44
49.134 ha 400.000.000 KPH MuaraDua bekerjasama denganpemegangizin konsesidanlembaga-lembagapenelitian/pendidikan
APBD/APBN,Pemegangizin konsesi,Stakeholdersterkait,Mitra donor
g. Penataan blok dan petakberkala
Reg 46 dan Reg44
8 OT x 5 thn 300.000.000 KPH MuaraDua bekerjasama denganpemegangizin konsesi
APBD/APBN,Pemegangizin konsesi,Stakeholdersterkait,Mitra donor
2. PemberdayaanMasyarakat
a. Sosialisasi PermenhutNomor : P.39/Menhut-II/2013
Desa di sekitarwilayah KPHPMuara Dua
1010 Desa 300.000.0000
KPH MuaraDua
APBD/APBN,Pemegangizin konsesi
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHP Muara DuaUPTD KPH Muara Dua Provinsi Lampung
57
Program Kegiatan Lokasi Volume IndikasiBiaya (Rp) Pelaksana
Tahun ke- SumberPembiayaan1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
b. Pembinaan Masyarakat Desa di sekitarwilayah KPHPMuara Dua
1010 Desa 250.000.000 KPH MuaraDua
APBD/APBN,Pemegangizin konsesi
c. Pendampingan kemitraanoleh penyuluh kehutanan
Desa di sekitarwilayah KPHPMuara Dua
1010 Desa 162.000.000 KPH MuaraDua
APBD/APBN,Pemegangizin konsesi,
d. Memfasilitasi Masyarakatbersama pemegang izinIUPHHK-HTI
Desa di sekitarwilayah KPHPMuara Dua
1010 Desa 300.000.000 KPH MuaraDuabekerjasamadenganpemegangizin konsesi
APBD/APBN,Pemegangizin konsesi
3. Pembinaan danPemantauanPemanfaatanHutan danPenggunaanKawasan Hutanpada Areal yangberizin.
a. Pelaksanaan Monitoringdan Evaluasi terhadappemegang IUPHHK-HTIdan izin pemanfaatan hutanlainnya
Reg 44 dan Reg46
4 kali/ tahun 400.000.000 KPH MuaraDua
APBD/APBN,Pemegangizin konsesi
b. Pelaksanaan pembinaanterhadap pemegangIUPHHK-HTI dan izinpemanfaatan hutan lainnya
Reg 44 dan Reg46
2 kali/ tahun 200.000.000 KPH MuaraDua
APBD/APBN,Pemegangizin konsesi
4. Rehabilitasi PadaAreal Kerja diLuar Izin.
a. Sosialisasi dan Penyuluhankepada Masyarakat.
Reg 44 dan Reg46
4 kali/ tahun 600.000.000 KPH MuaraDua
APBD/APBN,Pemegangizin konsesi
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHP Muara DuaUPTD KPH Muara Dua Provinsi Lampung
58
Program Kegiatan Lokasi Volume IndikasiBiaya (Rp) Pelaksana
Tahun ke- SumberPembiayaan1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
b. Pembibitan danpenanaman di lahan kritis.
Reg 44 dan Reg46
1 paket 500.000.000 KPH MuaraDua
APBD/APBN,Pemegangizin konsesi,dan donatur
c. Pemeliharaan Tanaman. Reg 44 dan Reg46
1 paket 500.000.000 KPH MuaraDua
APBD/APBN,Pemegangizin konsesi,dan donatur
d. Monitoring dan EvaluasiRehabilitasi Lahan.
Reg 44 dan Reg46
4 kali/tahun
200.000.000 KPH MuaraDua bekerjasama denganlembagapenelitian/pendidikan
APBD/APBN,Pemegangizin konsesi,dan donatur
5. Pembinaan danPamantauanRehabilitasi danReklamasi diDalam ArealYang Berizin.
a. Monitoring dan evaluasipelaksanaan rehabilitasiterhadap pemegangIUPHHK-HTI maupan izinpemanfaatan hutan lainya
Reg 44 dan Reg46
4 kali/tahun
400.000.000 KPH MuaraDua
APBD/APBN
b. Pembinaan terhadappenggunaan kawasanhutan.
Reg 44 dan Reg46
2 kali/tahun
200.000.000 KPH MuaraDua
APBD/APBN,pemegangizin konsesi
6. RencanaPenyelenggaraan
a. Penyediaan sarana danprasarana patroli
Reg 44 dan Reg46
1 paket1.000.000.000
KPH MuaraDua
APBN
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHP Muara DuaUPTD KPH Muara Dua Provinsi Lampung
59
Program Kegiatan Lokasi Volume IndikasiBiaya (Rp) Pelaksana
Tahun ke- SumberPembiayaan1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
PerlindunganHutan danKonservasi Alam
b. Patroli berkala Reg 44 dan Reg46
4 kali/ tahun 300.000.000 KPH MuaraDua
APBD
c. Patroli bersama Reg 44 dan Reg46
2 kali/ tahun 300.000.000 KPH MuaraDua, DishutProv/Kab
APBN
d. Operasi terpadu. Reg 44 dan Reg46
2 kali/ tahun 400.000.000 KPH MuaraDua, DishutProv/Kab,TNI/Polri
APBN
e. Pembentukan PengamananHutan Swakarsa danMasyarakat Peduli Api.
Reg 44 dan Reg46
4 RPH 600.000.000 KPH MuaraDua danBKSDALampung
APBD/APBN
f. Penegakan Hukum Reg 44 dan Reg46
2 kasus/tahun
500.000.000 KPH MuaraDua, DishutProv/Kab,Kepolisian,Pengadilan
APBD/APBN
7. RencanaPenyelenggaraan KoordinasidanSinkronisasiAntarPemegang Izin.
a. Sosialisasi pokok-pokokkebijakan pengelolaankawasan Hutan.
Desa di sekitarKPHP MuaraDua
10 Desa 300.000.000 KPH MuaraDua
b. Menyusun MasterplanPengelolaan Hutan
Kabupaten WayKanan
1 paket 150.000.000 KPH MuaraDua,PerguruanTingi,Litbanghut,
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHP Muara DuaUPTD KPH Muara Dua Provinsi Lampung
60
Program Kegiatan Lokasi Volume IndikasiBiaya (Rp) Pelaksana
Tahun ke- SumberPembiayaan1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
KementerianKehutanan
c. Pertemuan Rutin antarapengelola KPHP denganPemegang Izin
Pakuan RatuKabupaten WayKanan
4 kali/tahun 60.000.000 KPH MuaraDua
APBD/APBN,pemegangizin konsesi
d. Membangun kerjasamadengan pemegang izin.
Reg. 44 danReg 46
2 kali/tahun 400.000.000 KPH MuaraDua danPemegangIzin
APBD/APBN,pemegangizin konsesi
e. Membangun danmemperkuat mediakomunikasi dan informasidengan para stakeholder.
KabupatenLampug Utara,Way Kanan, danTulang BawangBarat
2 kali/tahun 100.000.000 KPH MuaraDua danstakeholderterkait
APBD/APBN,pemegangizin konsesi
f. Membangun KolaborasiPengelolaan KPHP
Reg 44 dan Reg46
2 kali/tahun 150.000.000 KPH MuaraDua danstakeholderterkait
APBD/APBN,pemegangizin konsesi
8. Koordinasi danSinergi denganInstansi danStake HolderTerkait.
a. Pertemuan Rutin antaraPengelola dengan instansidan stakeholder terkait.
Kabupaten WayKanan, TulangBawang Barat,dan LampungUtara
3 kali/tahun 120.000.000 KPH MuaraDua,PemerintahKab WayKanan,TulangBawangBarat danLampung
APBD/APBN,pemegangizin konsesi,APBDPemkab WayKanan,TulangBawangBarat,
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHP Muara DuaUPTD KPH Muara Dua Provinsi Lampung
61
Program Kegiatan Lokasi Volume IndikasiBiaya (Rp) Pelaksana
Tahun ke- SumberPembiayaan1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Utara. LampungUtara
b. Membangun KolaborasiPengelolaan KPHP.
Kabupaten WayKanan, TulangBawang Barat,dan LampungUtara
1 paket x 10thn
1.500.000.000 KPH MuaraDua bekerjasama denganpemegangizin konsesi
APBD, DishutProvinsiLampung,pemegangizin konsesi
9. RencanaPenyediaan danPeningkatanKapasitas SDM
a. Analisa beban kerja dankebutuhan personil
KPH Muara Dua 3 OB/tahunx 3 tahun
30.000.000 KPH MuaraDua
APBD
b. Analisa penyesuaianstruktur organisasi KPHPMuara Dua
KPH Muara Dua 3 OB/tahunx 3 tahun
30.000.000 KPH MuaraDua
APBD
c. Peningkatan jenjangpendidikan
KPH Muara Dua 3 orang/tahun
225.000.000 KPH MuaraDua
APBD
d. Pemetaan kompetensi KPH Muara Dua 2 OB/ tahunx 5 tahun
15.000.000 KPH MuaraDua
APBD
e. Pendidikan dan Pelatihan KPH Muara Dua 2 org x 1pelatihan/thn x 6 thn
66.540.000 KPH MuaraDua
APBD
f. Permohonan formasipegawai
KPH Muara Dua 1 angkatan/tahun
25.000.000 KPH MuaraDua, DishutProvLampung,BKD ProvLampung
APBD
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHP Muara DuaUPTD KPH Muara Dua Provinsi Lampung
62
Program Kegiatan Lokasi Volume IndikasiBiaya (Rp) Pelaksana
Tahun ke- SumberPembiayaan1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
g. Rekruitmen petugaslapangan
KPH Muara Dua 1 angkatan/tahun
25.000.000 KPH MuaraDua, DishutProvLampung
APBD
h. Penyusunan SOP KPH Muara Dua 12 OB/tahun
40.000.000 KPH MuaraDua, DishutProvLampung
i. Rapat pembinaan regulerKPH dan RPH
KPH Muara Dua 3 kali/tahun
60.000.000 KPH MuaraDua
j. Sistem PengawasanInternal Instansi
KPH Muara Dua 4 kali/tahun
40.000.000 KPH MuaraDua
k. Pembangunan/pengadaansarana dan prasarana KPH
KPH Muara Dua Paket/tahun
1.000.000.000 KPH MuaraDua
APBD, DishutProvinsi
10. PenyediaanPendanaan
a. Pembuatan rencanaanggaran dan kegiatanrutin kepadaPemda Provinsi Lampungdan Kemehut
KPH Muara Dua 1 paket 150.000.000 KPH MuaraDua
APBD, APBN
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHP Muara DuaUPTD KPH Muara Dua Provinsi Lampung
63
Program Kegiatan Lokasi Volume IndikasiBiaya (Rp) Pelaksana
Tahun ke- SumberPembiayaan1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
b.Pembuatan proposalskema sharingpendanaan dariPemerintah ProvinsiLampung dan PemerintahKabupaten
KPH Muara Dua 1 paket 150.000.000 KPH MuaraDua
APD ProvinsiLampung/Kabupaten
c. Penyusunan Proposalkerjasama kegiatan denganpihak ketiga yang tidakmengikat dan dapat salingmenguntungkan
KPH Muara Dua 1 Paket 250.000.000 KPH MuaraDua
APBD
11.PengembanganDatabase
a. Pembuatan data basetentang KPHP Muara Dua
Reg 44 dan Reg46
12 OB x 5tahun
36.000.000 KPH MuaraDua
APBD
b. Penyusunan sisteminformasi kehutanan
KPH Muara Dua 12 OB x 5tahun
36.000.000 KPH MuaraDua
APBD
c. Inventarisasi flora danfauna di blok perlindungan
Reg 44 dan Reg46
49.134 ha 250.000.000 APBD,PemegangIUPHK-HTI
APBD
d. Inventarisasi potensisumber daya hutan padaareal izin oleh pemegangIUPHHK-HTI
Reg 44 dan Reg46
49.134 ha 250.000.000 APBD,Pemegang
IUPHHK-HTI
APBD,Pemegang
IUPHHK-HTI
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHP Muara DuaUPTD KPH Muara Dua Provinsi Lampung
64
Program Kegiatan Lokasi Volume IndikasiBiaya (Rp) Pelaksana
Tahun ke- SumberPembiayaan1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
e. Pendataan petanipenggarap lahan hutanKPHP Muara Duabersama pemegangIUPHHK-HTI
Reg 44 dan Reg46
2 kali/ tahun 150.000.000 APBD,Pemegang
IUPHHK-HTI
APBD,Pemegang
IUPHHK-HTI
f. Inventarisasi potensisosial budaya masyarakatyang mendukungpengelolaan kawasan
Desa di sekitarKPH Muara Dua
2 kali/ tahun 150.000.000 KPH MuaraDua
APBD,PemegangIUPHK-HTI
g. Inventarisasi tanamanunggulan masing-masingresort
4 ResortPengelolaanHutan
2 kali/ tahun 150.000.000 KPH MuaraDua
APBD,PemegangIUPHK-HTI
h. Penetapan wilayah-wilayah tertentu sebagaicluster produksi hasilhutan bukan kayu
Reg 44 dan Reg46
1 Paket 100.000.000 KPH MuaraDua
APBD,PemegangIUPHK-HTI
i. Penyusunan studi tentangpengembangan wisataalam dan jasa lingkunganpada blok perlindungan.
Reg 44 dan Reg46
1 Paket 200.000.000 KPH MuaraDua,
PerguruanTinggi
APBD,PemegangIUPHK-HTI
j. Penafsiran Citra Landsatuntuk memantauperkembangan penutupanvegetasi
Reg 44 dan Reg46
1 Paket 300.000.000 KPH MuaraDua, BPKH
XX
APBD, APBN
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHP Muara DuaUPTD KPH Muara Dua Provinsi Lampung
65
Program Kegiatan Lokasi Volume IndikasiBiaya (Rp) Pelaksana
Tahun ke- SumberPembiayaan1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
12. RencanaRasionalisasiWilayahKelola.
a. Rekonstruksi tata bataskawasan pada arealIUPHHK-HTI
Areal IUPHHK-HTI
1 Paket 300.000.000 KPH MuaraDua, BPKH
XX,Pemegang
IUPHHK-HTI
APBD,PemegangIUPHK-HTI
b. Identifikasi daninventarisasi kinerjapemanfaatan HutanTanaman
UPTD KPHMuara Dua
1 Paket 250.000.000 KPHP MuaraDua, DinasKehutananProvinsi/
Kabupaten
APBD,PemegangIUPHK-HTI
13. PengembanganInvestasi
a. Pengembangan InvestasiHasil Hutan Kayu.
Reg. 44 danReg. 46
1 paket 500.000.000 KPHP MuaraDua
PemegangIUPHHK-HTIdan Donatur
b. Pengembangan InvestasiHasil Hutan Bukan Kayu.
Reg. 44 danReg. 46
1 paket 500.000.000 KPHP MuaraDua
PemegangIUPHHK-HTIdan Donatur
c. Pengembangan InvestasiJasa Lingkungan danWisata Alam.
Reg. 44 danReg. 46
1 paket 500.000.000 KPHP MuaraDua
PemegangIUPHHK-HTIdan Donatur
44
V. RENCANA KEGIATAN STRATEGISSELAMA JANGKA WAKTU PENGELOLAAN
Rencana kegiatan disusun untuk mencapai visi dan misi pengelolaan KPHP
Muara Dua. Pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh UPTD KPHP Muara Dua dengan
melibatkan para pihak yang terkait seperti pemerintah daerah provinsi, kabupaten,
kecamatan, desa, pemegang IUPHHK-HTI, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM),
serta masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan. Rencana Kegiatan
Strategis dalam Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHP Muara Dua untuk
periode 2014 – 2023 adalah sebagai berikut:
5.1. Inventarisasi Berkala Wilayah Kelola dan Penataan Hutan
Inventarisasi hutan adalah rangkaian kegiatan untuk mengumpulkan data
terkait wilayah kelola. Tujuannya adalah untuk mengetahui keadaan dan potensi
sumber daya hutan serta lingkungannya secara lengkap. Inventarisasi hutan
dimaksudkan untuk memperoleh informasi potensi, karakteristik bentang alam,
kondisi sosial ekonomi, serta informasi lain pada wilayah kelola KPH. Kegiatan
inventarisasi hutan dilakukan secara berkala setiap 5 tahun sekali. Pada tahun
pertama pengelolaan KPH, inventarisasi wilayah harus dilakukan. Untuk
memberikan gambaran jelas tentang apa yang ada, baik potensi fisik wilayah
maupun potensi/sumber konflik di KPH.
Pada tahun ke-5 dan tahun ke-10 selama jangka waktu pengelolaan,
inventarisasi dilakukan kembali untuk mengetahui dinamika-dinamika di lapangan
yang menyangkut potensi hutan, dinamika sosial, dan ekonomi. Perubahan-
perubahan yang terjadi di lapangan akan segera diantisipasi pada kegiatan-kegiatan
pengelolaan berikutnya seperti perubahan potensi yang akan menyebabkan
perubahan pada produksi tahunan, perubahan sosial budaya, dan lain-lain sehingga
dapat dijadikan alat pemantauan dini atas kinerja pengelolaan hutan. Kegiatan
penataan hutan pada KPHP Muara Dua bertujuan untuk memperoleh kepastian
hukum dan kejelasan status, mengatasi sengketa yang bersumber dari tumpang
tindihnya perizinan dan areal kawasan yang meliputi kegiatan :
a) Sosialisasi tata batas kawasan KPHP Muara Dua;
b) Rekonstruksi dan pemeliharaan batas kawasan KPHP Muara Dua dan areal yang
telah memiliki IUPHHK-HTI;
c) Penataan batas kawasan KPHP Muara Dua;
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHP Muara DuaUPTD KPH Muara Dua Provinsi Lampung
45
d) Pembuatan blok dan petak;
e) Pembagian Resort Pengelolaan Hutan (RPH);
f) Inventarisasi potensi sumber daya alam/hutan;
g) Penataan blok dan petak berkala.
5.2. Pemanfaatan Hutan pada Wilayah Tertentu
Pemanfaatan hutan pada wilayah tertentu belum dapat dilaksanakan karena
terkendala beberapa hal sebagai berikut :
a) Wilayah kerja KPHP Muara Dua meliputi 2 (dua) Kawasan Hutan Produksi yaitu
KHP Register 44 Sungai Muara Dua dan KHP Register 46 Way Hanakau. Luas
wilayah KPHP Muara Dua berdasarkan SK. 236/Menhut-II/2012 tentang
Penetapan Wilayah KPHP Muara Dua (Unit IV) Provinsi Lampung adalah ±
49.134 ha. Namun berdasarkan SK Menhutbun No. 256/Kpts-II/2000 tentang
Penunjukan Kawasan Hutan dan Wilayah Perairan di Provinsi Lampung, luas total
KHP Register 44 Sungai Muara Dua dan KHP Register 46 Way Hanakau adalah ±
52.838,50 ha. Sedangkan luas areal yang telah dibebani IUPHHK-HTI dan
pemanfaatan lainnya adalah 52.030,50 ha. Berdasarkan data tersebut maka
terdapat areal di luar izin seluas 808,50 ha.
b) P.T. Budi Lampung Sejahtera sebagai salah satu pemegang IUPHHK-HTI di
wiayah KPHP Muara Dua mengharapkan kejelasan tentang luasan areal kerja
mengingat terdapat perbedaan sejumlah 672 ha antara luas berdasarkan Surat
Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 53/Kpts-II/1997 (± 9.600 ha) dengan luas
berdasarkan hasil Rekonstruksi Tata Batas oleh UPTD Inventarisasi dan
Pemetaan Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung Tahun 2006 (10.272 ha).
Solusi untuk mengatasinya adalah melakukan rekonstrusi tata batas di areal kerja
IUPHHK-HTI yang merupakan kewajiban pemegang izin pemanfaatan hutan.
5.3. Pemberdayaan Masyarakat
Berdasarkan Permenhut Nomor : P.39/Menhut-II/2013tanggal 16 Juli 2013
tentang Pemberdayaan Masyarakat Setempat Melalui Kemitraan Kehutanan,
maksud pemberdayaan masyarakat melalui Kemitraan Kehutanan adalah
mengembangkan kapasitas dan memberikan akses masyarakat setempat dalam
rangka kerjasama dengan pemegang izin pemanfaatan hutan atau Pengelola
Hutan, Pemegang Izin usaha industri primer hasil hutan, dan/atau Kesatuan
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHP Muara DuaUPTD KPH Muara Dua Provinsi Lampung
46
Pengelolaan Hutan wilayah tertentu untuk meningkatkan kemandirian dan
kesejahteraan masyarakat setempat (Pasal 2).
Sejalan dengan amanah Permenhut tersebut dan visi KPHP Muara Dua
yaitu “Pengembalian Fungsi Hutan Produksi Pada Wilayah Kelola KPHP Muara Dua
Berbasis Pemberdayaan Masyarakat”, KPH wajib melaksanakan pemberdayaan
masyarakat setempat yang terdapat di sekitarnya melalui Kemitraan Kehutanan.
Kegiatan ini meliputi:
a) Sosialisasi Permenhut Nomor : P.39/Menhut-II/2013tanggal 16 Juli 2013 tentang
Pemberdayaan Masyarakat Setempat Melalui Kemitraan Kehutanan kepada
masyarakat sekitar;
b) Pembinaan kepada masyarakat bersama penyuluh kehutanan dalam
pengembangan teknik agroforestry;
c) Pendampingan kemitraan oleh penyuluh kehutanan;
d) Memfasilitasi masyarakat dengan pemegang IUPHHK-HTI untuk membuat
kesepakatan bersama (MoU).
5.4. Pembinaan dan Pemantauan Pemanfaatan Hutan dan PenggunaanKawasan Hutan pada Areal yang Berizin
Sesuai tugas pokok dan fungsi KPH dalam menyelenggarakan pengelolaan
hutan, KPH melakukan kegiatan pembinaan dan controlling terhadap pemegang izin.
Kegiatan pembinaan dilakukan untuk memberikan pedoman dalam perencanaan,
pelaksanaan, dan pengendalian kepada pemegang izin agar melaksanakan tugas
dan fungsinya secara berdaya guna dan berhasil guna. Pembinaan dan pemantauan
areal yang telah diberi izin, meliputi kegiatan:
a) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap Rencana Kerja Tahunan areal
IUPHHK-HTI per tri wulan; dan
b) Pelaksanaan pembinaan terhadap pemegang IUPHHK-HTI dan penggunaan
kawasan hutan per semester.
Tujuan kedua kegiatan tersebut adalah melakukan pemantauan terhadap
pelaksanaan Rencana Kerja Tahunan (RKT) perusahaan. Apakah telah berjalan
sesuai yang telah ditetapkan. Pemantauan dan pembinaan juga dilaksanakan dalam
upaya perlindungan hutan khususnya pencegahan dan pengendalian kebakaran
hutan dan lahan. Permasalahan dan hambatan yang ditemukan atau dihadapi dalam
pengelolaan hutan dapat dikoordinasikan dan didiskusikan secara bersama dengan
Pengelola KPHP Muara Dua sebagai penanggung jawab di tingkat kelola atau tapak.
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHP Muara DuaUPTD KPH Muara Dua Provinsi Lampung
47
5.5. Rehabilitasi pada Areal Kerja di Luar IzinRehabilitasilahan kawasan KPHP Muara Dua di luar izin dilaksanakan
dengan melakukan pembinaan dan controlling terhadap kegiatan rehabilitasi diluar
izin. Kegiatan pembinaan dilakukan untuk memberikan pedoman dalam
perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan rehabilitasi di areal kerja
diluar izin agar melaksanakan tugas dan fungsinya secara berdaya guna dan
berhasil guna. Pembinaan dan pemantauan rehabilitasi pada di luar izin meliputi
kegiatan:
a) Sosialisasi / penyuluhan terhadap masyarakat;
b) Pembibitan dan penanaman di lahan kritis;
c) Pemeliharaan tanaman; dan
d) Monitoring dan evaluasi rehabilitasi lahan.
5.6. Pembinaan dan Pemantauan Rehabilitasi serta Reklamasi di Dalam Arealyang Berizin
Pembinaan dan pemantauan rehabilitasi serta reklamasi pada areal yang
berizin dalam menyelenggarakan pengelolaan hutan, KPH melakukan kegiatan
pembinaan, monitoring dan evaluasi, serta controlling terhadap pelaksanaan
rehabilitasi dan reklamasi di dalam areal pemegang izin. Kegiatan pembinaan
dilakukan untuk memberikan pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, dan
pengendalian kepada pemegang izin agar melaksanakan tugas dan fungsinya
secara berdaya guna dan berhasil guna. Pembinaan dan pemantauan areal yang
telah diberi izin meliputi kegiatan:
a) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap Rencana Kerja Tahunan areal
IUPHHK-HTI per tri wulan; dan
b) Pelaksanaan pembinaan terhadap pemegang IUPHHK-HTI dan penggunaan
kawasan hutan per semester.
5.7. Rencana Penyelenggaraan Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam
Perlindungan dan pengamanan ditujukan untuk menjaga keutuhan fungsi
kawasan, agar kawasan terbebas dari perambahan, perusakan dan gangguan baik
langsung maupun tidak langsung. Dalam memperkuat perlindungan dan
pengamanan kawasan diperlukan strategi-strategi yang melibatkan peran serta
semua pihak berdasarkan kewenangan yang dimiliki masing-masing pihak, baik
internal KPHP Muara Dua, perusahaan pemegang izin maupun pihak-pihak eksternal
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHP Muara DuaUPTD KPH Muara Dua Provinsi Lampung
48
seperti Kepolisian, Dinas Kehutanan, dan masyarakat di sekitar kawasan KPHP
Muara Dua. Selain memperkuat pengamanan bersama, diperlukan juga partisipasi
masyarakat yang berada di sekitar kawasan, partisipasi ini dapat diperkuat dengan
membentuk pengamanan swakarsa masyarakat yang berada di sekitar kawasan.
Kegiatan ini meliputi :
a) Pembagian wilayah kelola ke dalam 4 (empat) Resort Pengelolaan Hutan;
b) Penyediaan sarana dan prasarana patroli yang memadai seperti kendaraan roda
empat dan roda dua;
c) Patroli berkala yang dilaksanakan oleh Polisi Kehutanan KPH;
d) Patroli bersama yang dilaksanakan oleh unsur Polisi Kehutanan Dinas Kehutanan
Provinsi dan Kabupaten, Kepolisian setempat, dan pemegang IUPHHK-HTI;
e) Operasi Terpadu;
f) Pembentukan Pengaman Hutan Swakarsa dan Masyarakat Peduli Api; dan
g) Penegakan Hukum.
5.8. Rencana Penyelenggaraan Koordinasi dan Sinkronisasi Antar PemegangIzin
KPHP Muara Dua sebagai penanggung jawab pengelolaan hutan, harus
melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan pemegang izin dan para pihak terkait.
Dengan adanya koordinasi dan sinkronisasi ini maka diharapkan segala
permasalahan dan kendala serta keberhasilan yang dilakukan oleh pemegang izin
dapat diketahui secara jelas sehingga semua pihak dapat terus berkonstribusi sesuai
dengan kemampuan yang dimilikinya.
Agar penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi antara pemegang izin
dapat berjalan dengan baik tentunya dibutuhkan suatu master plan pengelolaan
hutan sesuai kaidah pengelolaan hutan produksi lestari. Dokumen ini harus dapat
disosialisasikan dengan baik kepada para pemegang izin sehingga akan menjadi
acuan bagi para pemegang izin dalam menyusun rencana pengelolaannya. Hal ini
memberikan kemudahan bagi para pemegang izin di wilayah pengelolaan KPH
dalam melakukan sinkronisasi diantara para pemegang izin. Koordinasi dan
sinkronisasi antara pemegang izin dilakukan melalui kegiatan:
a) Sosialisasi pokok-pokok kebijakan pengelolaan kawasan;
b) Membuat master plan pengelolaan hutan agar para pemegang izin dapat
menyesuaikan kegiatan pengelolaan dengan master plan KPH;
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHP Muara DuaUPTD KPH Muara Dua Provinsi Lampung
49
c) Pertemuan rutin antara pengelola KPHP dan pemegang izin dalam rangka
melakukan sinkronisasi rencana kegiatan masing-masing pemegang izin dengan
rencana KPH;
d) Membangun kerjasama dengan para pemegang izin;
e) Membangun dan memperkuat media komunikasi; dan
f) Membangun kolaborasi pengelolaan KPHP.
5.9. Koordinasi dan Sinergi dengan Instansi dan Stakeholder Terkait
Koordinasi dan sinergi dengan instansi dan stakeholder terkait penting
dilakukan agar kegiatan yang dilakukan oleh KPH dapat bersinergi dengan kegiatan
yang dilakukan oleh instansi yang menangani bidang kehutanan maupun bidang
yang terkait di kabupaten. Hal ini mengingat KPHP Muara Dua merupakan KPHP
lintas kabupaten yang menangani KHP Reg 44 dan 46 yang secara administrasi
pemerintahan berada di 3 (tiga) kabupaten yaitu Kabupaten Way Kanan, Tulang
Bawang Barat, dan Lampung Utara. Kegiatan yang dilakukan adalah pertemuan rutin
antara pengelola KPHP dengan instansi dan stakeholder terkait yang terdiri dari
Dinas Kehutanan Provinsi, Dinas Kehutanan Kabupaten, Bappeda Provinsi dan
Kabupaten, Bakorluh Kabupaten, Pemerintah Kecamatan dan Desa, perusahaan
pemegang IUPHHK-HTI, Kelompok Masyarakat, dan Lembaga Swadaya
Masayarakat (LSM) dalam rangka melakukan sinergi kegiatan.
5.10.Rencana Penyediaan danPeningkatan Kapasitas SDM
Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas SDM ditujukan untuk
mempersiapkan aparatur pengelola dalam pelayanan publik, menyusun struktur,
fungsi, wewenang, tugas, dan tanggung jawab, serta tata hubungan yang efektif dan
efisien dalam optimalisasi pengelolaan KPHP Muara Dua. Pemantapan
kelembagaan KPH harus didukung oleh tersedianya SDM baik secara kualitas
maupun kuantitas. Selain tenaga teknis kehutanan, saat ini diperlukan juga tenaga
teknis yang mampu memfasilitasi konflik sosial ekonomi di masyarakat. Sehingga
dapat menjadi resolusi konflik terhadap konflik-konflik sosial ekonomi yang ada di
wilayah KPHP Muara Dua. Rencana kegiatan untuk mencapai tujuan tersebut
meliputi :
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHP Muara DuaUPTD KPH Muara Dua Provinsi Lampung
50
1. Pengembangan organisasi kelembagaan KPHP Muara Dua, meliputi kegiatan:
a) Analisa beban kerja dan kebutuhan personil; dan
b) Analisa penyesuaian struktur organisasi KPHP Muara Dua.
2. Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia pengelola KPHP Muara Dua,
meliputi kegiatan:
a) Peningkatan jenjang pendidikan;
b) Pemetaan kompetensi; dan
c) Pelibatan personil KPHP Muara Dua dalam pendidikan dan latihan untuk
mendukung pengelolaan dan pengembangan organisasi,
3. Penambahan personil pengelola KPHP Muara Dua, khususnya personil
lapangan, meliputi kegiatan:
a) Permohonan formasi pegawai; dan
b) Rekruitmen petugas lapangan.
Tabel 14. Ketersediaan dan Kebutuhan SDM KPHP Muara Dua
No Pejabat Struktural PosisiPosisi Non Struktural
Kebutuhan Tersedia(org)
Kekurangan(org)
1. Kepala UPTD KPHMuara Dua
T NSU SubbagTata Usaha
1 6
2. Kepala Subbag TataUsaha
T NSU SeksiRTE
1 3
3. Kepala Seksi RencanaTeknik dan Evaluasi
T NSU SeksiBina Hutan
2 3
4. Kepala Seksi BinaHutan
T TenagaFungsionalPolhut
5 7
TNSU Kepala
RPH4 5
Jumlah 4 13 20
KeteranganT= Terpenuhi
4. Penyusunan standar operational procedure (SOP) dan petunjuk teknis kegiatan-
kegiatan pengelolaan KPHP Muara Dua, tediri dari:
a) Penyusunan Prosedur Kerja KPH;
b) Penyusunan Prosedur Kerja Resort Pengelolaan Wilayah (RPH); dan
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHP Muara DuaUPTD KPH Muara Dua Provinsi Lampung
51
c) Penyusunan Petunjuk Teknis (Juknis) dan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak)
kegiatan pengelolaan.
5. Monitoring dan evaluasi personil, untuk meningkatkan kinerja dan kedisiplinan
personil, meliputi kegiatan:
a) Membangun mekanisme pelaporan yang efektif dan efisien;
c) Rapat pembinaan reguler KPH dan RPH; dan
d) Sistem Pengawasan Internal Instansi.
6. Peningkatan sarana dan prasarana penunjang kegiatan pengelolaan KPHP
Muara Dua, meliputi kegiatan:
a) Pembangunan Kantor KPHP Muara Dua;
b) Pembangunan rumah jabatan dan mess lapangan;
c) Pembangunan pondok kerja, pondok jaga dan pos jaga;
d) Pengadaan peralatan kantor KPHP Muara Dua;
e) Peningkatan perlengkapan kerja personil KPH;
f) Pengadaan peralatan komunikasi lapangan;
g) Penyediaan listrik dan instalasi air bersih; dan
h) Pemeliharaan, perbaikan, dan rehabilitasi sarana dan prasarana.
5.11.Penyediaan Pendanaan
Saat ini KPHP Muara Dua merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
Dinas Kehutanan Provinsi Lampung sehingga pendanaan secara umum masih
sangat tergantung dari pendanaan yang ada pada Dinas Kehutanan Provinsi
Lampung melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung.
Selain itu terdapat dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara/Konvergensi dari Kementerian Kehutanan. Namun kelak bila KPH sudah
menjadi institusi satuan perangkat kerja daerah (SKPD) ataupun melalui Pola
Penggunaan Keuangan Badan Layanan Umum Daeran (PPK BLUD) maka
pendanaan dapat langsung diberikan selain tentunya dapat berasal dari sumber lain
yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Sumber-sumber lain dapat pula berasal dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (APBN)dan dari KPHP Muara Dua sendiri dengan menciptakan
peluang-peluang usaha yang nantinya dapat dikembangkan. Sebagai syarat untuk
mendapatkan dukungan dana dari pihak lain maka personil KPH harus memiliki
kemampuan pengelolaan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi yang
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHP Muara DuaUPTD KPH Muara Dua Provinsi Lampung
52
berlaku di Indonesia. Selain itu harus melaksanakan prinsip pengelolaan keuangan
yang transparan, efisien, dan akuntabel.
Pelaporan penggunaan dana harus dilakukan secara berkala dan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dimana kontrol dan audit
internal juga dilakukan sebagai bagian dari pembinaan dan pengawasan berjenjang
yang dilakukan oleh kepala KPH.
5.12.Pengembangan Database
Tersedianya Informasi dan data yang memuat secara rinci, aktual, dan
akurat tentang aspek teknis kawasan hutan menurut unit pengelolaan, data sosial
ekonomi masyarakat serta variabel lain terkait pengelolaan KPH merupakan hal yang
mutlak untuk dimiliki sehingga terdapat bank data yang berbasis informasi teknologi
secara efektif dan profesional terutama dapat dipercaya oleh berbagai pihak.
Pembangunan pusat data (database) untuk mendukung pengelolaan KPHP Muara
Dua, meliputi kegiatan :
a. Pembuatan data base tentang KPHP MuaraDua;
b. Penyusunan sistem informasi kehutanan;
c. Inventarisasi flora dan fauna di blok perlindungan;
d. Inventarisasi potensi sumberdaya hutan pada areal izin oleh pemegan IUPHHK-
HTI;
e. Pendataan petani penggarap lahan hutan KPHP MuaraDua bersama pemegang
IUPHHK-HTI;
f. Inventarisasi potensi sosial budaya masyarakat yang mendukung pengelolaan
kawasan;
g. Inventarisasi tanaman unggulan masing-masing resort;
h. Penetapan wilayah-wilayah tertentu sebagai cluster produksi hasil hutan kayu
dan hasil hutan bukan kayu;
i. Penyusunan studi tentang pengembangan wisata alam dan jasa lingkungan
pada blok perlindungan; dan
j. Penafsiran citra landsat untuk memantau perkembangan penutupan vegetasi.
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHP Muara DuaUPTD KPH Muara Dua Provinsi Lampung
53
5.13.Rencana Rasionalisasi Wilayah Kelola
Pengelolaan KPHP Muara Dua pada masa yang akan datang diprediksikan
menghadapi tantangan yang berat. Tantangan terberat adalah bertambahnya
populasi penduduk sekitar kawasan KPH yang dapat mempengaruhi ekosistem
hutan di KPHP Muara Dua. Hal ini menuntut pihak pengelola KPH untuk melakukan
kalkulasi yang scientific based yang dapat dipertanggungjawabkan. Rasionalisasi
pengurusan wilayah kelola mencakup 2 (dua) aspek yaitu: 1) aspek fisik (kawasan)
yang mencakup aspek silvikultur, tata guna hutan, eksplorasi potensi dan lainnya;
dan 2) aspek non teknis yang meliputi rasionalisasi kelembagaan wilayah kelola
hutan mulai dari tingkat blok sampai dengan tingkat petak (organisasi, kewenangan
dan personil).
Rasionalisasi wilayah kelola dari aspek fisik merupakan bentuk penilaian
kembali terhadap kawasan blok atau petak pemanfaatan dan penggunaan kawasan
hutan yang mengalami perubahan. Misalnya jika blok pemanfaatan kayu hutan
tanaman yangdikelola oleh pemegang ijin tidak mampu dikelola dengan efektif dan
efisien maka perlu dirasionalisasi wilayah kerjanya. Perubahan wilayah kelola juga
akan mempengaruhi operasional personil di lapangan. KPHP Muara Dua
menginginkan terwujudnya kepastian areal kerja melalui kegiatan tata batas,
penataan ruang yang efisien dan efektif. Inventarisasi hutan di wilayah ini dilakukan
untuk memperbaiki strategi dan pengembangan wilayah kelola yang sesuai dengan
kondisi terkini. Pelaksanaan rasionalisasi wilayah kelola inidapat dilakukan
bekerjasama dengan pemegang IUPHHK-HTI maupun pengguna kawasan pada
areal masing-masing. Adapun bentuk rasionalisasi wilayah kelola diarahkan pada:
a. Rekonstruksi tata batas kawasan pada areal IUPHHK-HTI; dan
b. Identifikasi dan inventarisasi kinerja pemanfaatan Hutan Tanaman.
5.14. Review Rencana Pengelolaan
RPHJP KPHP Muara Dua yang telah tersusun untuk jangka waktu 10
(sepuluh) tahun ke depan perlu diriview kembali secara rutin setiap tahun sehingga
dapat dilakukan tindakan apabila target pencapaian pengelolaan tidak tercapai.
Kesesuaian antara rencana dan data serta fakta di lapangan, akan memudahkan
pelaksanaan di tingkat tapak. Dengan mereview kembali, keberhasilan dan
hambatan dalam pelaksanaan RPHJP tahun berjalan dapat diketahui dan dievaluasi
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHP Muara DuaUPTD KPH Muara Dua Provinsi Lampung
54
sehingga dapat diambil langkah-langkah strategis untuk percepatan pencapaian
target.
Pelaksanaan review rencana pengelolaan harus melibatkan para pihak yang
memiliki kepentingan. Para pihak yang terlibat hendaknya dapat mewakili semua
lapisan yang memilki kepentingan dengan pengelolaan hutan lestari baik dari
pemerintah, pemegang izin, masyarakat sekitar, akademisi, lembaga swadaya
masyarakat maupun lembaga lain yang berkompeten.
5.15. Pengembangan Investasi
Pengembangan investasi diwilayah kelola KPHP Muara Dua disesuaikan
dengan kebutuhan dan potensi yang ada. Pengembangan investasi yang akan
dilakukan di wilayah kelola KPHP Muara Dua berupa :
a) Pengembangan investasi hasil hutan kayu.
Jenis investasi yang akan dikembangkan meliputi Acacia dan Dipterocarpaceae
b) Pengembangan investasi hasil hutan bukan kayu.
Jenis investasi yang akan dikembangkan meliputi pengembangan budidaya lebah
madu, getah karet, dan persuteraan alam. Hasil getah dari tanaman karet
tersebut akan menghasilkan dalam waktu 5 (lima) tahun dan dapat dipasarkan
malalui pabrik pengolahan karet yang ada di Kabupaten Way Kanan.
c. Pengembangan investasi wisata alam dan jasa lingkung
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHP Muara DuaUPTD KPH Muara Dua Provinsi Lampung
51
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHP Muara DuaUPTD KPH Muara Dua Provinsi Lampung
VI. PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN
Perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan KPHP Muara Dua disertai
dengan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap seluruh aspek
kegiatan pengelolaan.
6.1. Pembinaan
Pembinaan merupakan usaha atau kegiatan melalui pemberian pedoman,
bimbingan, pelatihan, dan supervisi. Pembinaan atas penyelenggaraan KPHP
Muara Dua adalah upaya yang dilakukan untuk mewujudkan tercapainya tujuan
penyelenggaraan tersebut. Pembinaan atas penyelenggaraan kegiatan di KPHP
dilaksanakan oleh Kementerian Kehutanan sebagai wakil dari Pemerintah dan atau
Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung mewakili Pemerintah Daerah Provinsi
Lampung. Pembinaan tersebut meliputi :
- Koordinasi Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung dengan Kepala KPH se-
Provinsi Lampung. Sebagai UPTD maka koordinasi dapat dilaksanakan secara
intensif dan rutin melalui berbagai kesempatan baik formal maupun informal,
sedangkan dengan Kementerian Kehutanan dilakukan melalui kunjungan atau
komunikasi dengan menggunakan media elektronik.
- Pemberian pedoman dan standar pelaksanaan urusan administrasi.
- Pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan urusan administrasi.
Kegiatan ini perlu dilakukan secara periodik minimal dalam setahun dan insidentil
(sesuai dengan kebutuhan)
- Pendidikan dan pelatihan. Untuk memenuhi standar kompetensi kerja nasional
Indonesia sektor kehutanan, maka SDM KPH perlu terus ditingkatkan kualitasnya.
Walaupun pelaksana pendidikan dan pelatihan di daerah ditangani oleh Bandiklat
Provinsi Lampung dan atau Pusdiklat Kementerian Kehutanan, tetapi Dinas
Kehutanan Provinsi Lampung tetap berperan sebagai leader agar tujuan diklat
tepat sasaran.
- Perencanaan, pengembangan penelitian, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan
administrasi.
Pembinaan internal yang dilakukan Kepala UPTD KPHP Muara Dua
terhadap sumber daya manusia/personil KPH dengan mengkomunikasikan visi, misi,
tujuan, dan strategi KPH kepada personil; membuat strategi perencanaan dan
pembinaan sumber daya manusia yang mendukung pencapaian visi dan misi;
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHP Muara Dua
UPTD KPH Muara Dua Provinsi Lampung
67
BUKUI
membuat uraian jabatan; program pendidikan, dan pelatihan pegawai; ketentuan
disiplin pegawai; sistem penilaian kinerja; serta rencana pengembangan karir.
Pembinaan eksternal dilakukan UPTD KPH Muara Dua terhadap pemegang
izin dan masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan KPH. Pembinaan terhadap
pemegang izin dilakukan dalam waktu setiap 3 (tiga) bulan sekali terkait dengan
pelaksanaan pembangunan HTI. Pembinaan terhadap masyarakat di dalam dan di
sekitar kawasan KPH dilakukan oleh UPTD KPHP Muara Dua bersama pemegang
izin di bawah koordinasi UPTD KPHP Muara Dua. Pembinaan terhadap masyarakat
dilakukan untuk menyosialisasikan kegiatan/rencana kegiatan pengelolaan KPHP
Muara Dua, keterlibatan masyarakat sekitar kawasan dalam pengelolaan dan untuk
meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai arti pentingnya
pengelolaan kawasan.
6.2. Pengawasan
Pengawasan internal dilakukan Kepala KPH meliputi kegiatan audit, review,
evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan
tugas dan fungsi KPH dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa
kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara
efektif dan efisien. Pengawasan eksternal dilakukan oleh UPTD KPH Muara Dua
terhadap pemegang izin untuk mengetahui sejauh mana rencana pengelolaan yang
sudah ditetapkan oleh pemegang izin dapat dilaksanakan dengan sebagaimana
mestinya.
6.3. Pengendalian
Pengendalian internal dilakukan untuk menjamin dan mengarahkan agar
kegiatan yang dilaksanakan dapat mencapai sasaran sesuai dengan rencana yang
telah ditetapkan. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 61 Tahun 2010 tentang
Pedoman Organisasi dan Tata Kerja KPHL dan KPHP di Daerah disebutkan bahwa
Kepala KPHL dan KPHP Provinsi, Kabupaten/Kota melaksanakan sistem
pengendalian intern di lingkungan masing-masing. Sistem pengendalian intern yang
dimaksud sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008
Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Sistem Pengendalian Intern (SPI)
menurut peraturan ini adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang
dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk
memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi yang efektif dan
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHP Muara Dua
UPTD KPH Muara Dua Provinsi Lampung
68
BUKUI
efisien, kehandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan
terhadap peraturan perundang-undangan. Sedangkan yag dimaksud dengan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah Sistem Pengendalian Intern yang
diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan
pemerintahan daerah. Kegiatan pengendalian internal dilakukan oleh Kepala UPTD
KPHP Muara Dua antara lain: review atas kinerja KPH, pembinaan sumber daya
manusia, pengendalian atas pengelolaan sistem informasi, pengendalian fisik atas
aset, penetapan dan review atas indikator dan ukuran kinerja, akuntabilitas terhadap
sumber daya dan pencatatannya, dan dokumentasi yang baik atas Sistem
Pengendalian Intern.
Pengendalian eksternal dilakukan KPH terhadap pemegang ijin terhadap
pelaksanaan pembangunan HTI, pengendalian terhadap terhadap pelaksanaan RKT,
dan pengendalian terhadap pemanfaatan hutan dan/atau pengolahan hasil hutan.
VII. PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN
7.1. Pemantauan dan Evaluasi
Salah satu tugas dan fungsi KPHP adalah melaksanakan pemantauan dan
evaluasi atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan diwilayahnya sebagaimana
disebutkan dalam Peraturan Menteri Kehutanan No : P.6/Menhut-II/2010 Pasal 3.
Pemantauan dan evaluasi dilakukan terhadap setiap program dan kegiatan
pengelolaan yang sudah direncanakan KPHP Muara Dua untuk mengetahui
pencapaian hasil, kemajuan dan kendala dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan
hutan. Pemantauan dan evaluasi untuk setiap program dan kegiatan dilakukan
secara berkala sesuai dengan tata waktu pelaksanaan program dan kegiatan
pengelolaan yang sudah direncanakan. Sedangkan evaluasi Rencana Pengelolaan
Hutan Jangka Panjang dilakukan paling sedikit 5 (lima) tahun sekali. Hasil
pemantauan dan evaluasi dapat digunakan perbaikan pelaksanaan rencana
pengelolaan hutan di masa yang akan datang.
Pemantauan dan evaluasi terhadap pemegang izin dilakukan oleh UPTD
KPHP Muara Dua berdasarkan Pasal 16 ayat 1 yang menyebutkan bahwa Kepala
KPHL dan KPHP wajib melaksanakan pembinaan, pemantauan dan evaluasi atas
pelaksanaan izin pemanfaatan hutan di wilayah KPH-nya. Pemantauan dan evaluasi
oleh KPH terhadap pemegang izin dilakukan sekurang-kurangnya setiap 3 (tiga)
bulan sekali untuk mengetahui sejauh mana rencana kerja yang sudah ditetapkan
oleh pemegang izin dapat dilaksanakan dengan sebenarnya.
7.2. Pelaporan
Pelaporan merupakan bentuk pertanggungjawaban kegiatan mulai dari
perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi. UPTD KPHP
Muara Dua melaporkan hasil akhir dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh
UPTD KPHP Muara Dua sesuai dengan tugas dan fungsinya secara berkala. Acuan
yang digunakan dalampelaporan adalah berdasarkan standar prosedur operasional
yang berlaku. Tahapan dari penyampaian laporan dimulai dari penyiapan format
laporan, penyusunan bahan laporan dan resume telaahan bahan laporan sampai
dengan tahap penyusunan Laporan Bulanan, Laporan Triwulanan, dan Laporan
Semesteran serta Laporan Tahunan. Pelaporan sangat diperlukan untuk mengetahui
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHP Muara DuaUPTD KPH Muara Dua Provinsi Lampung
70
BUKUI
kemajuan pengembangan kegiatan di lapangan. Untuk itu perlu ditetapkan sistem
pelaporan sebagai berikut :
1. KPHP Muara Dua wajib melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan secara
berkala kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung yang melaksanakan
fungsi controlling di bidangnya yang ditembuskan kepada Kementerian
Kehutanan;
2. Laporan dibuat setiap tri wulan dan pada setiap akhir tahun disusun dalam bentuk
laporan tahunan;
3. Indikator yang dilaporkan untuk dipantau dan dievaluasi adalah semua kegiatan
sesuai dengan logical framework yang telah dibuat
4. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung yang melaksanakan fungsinya dalam
bidang kehutanan, melakukan rekapitulasi seluruh laporan perkembangan yang
diterima dari KPHP Muara Dua
Seluruh laporan yang telah tersusun ditandatangani oleh Kepala KPH dan
disampaikan kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung juga disampaikan
kepada pihak-pihak lain yang memiliki hak dan kewenangan.
top related