kepolisian negara republik indonesia 1. latar...
Post on 27-Dec-2019
7 Views
Preview:
TRANSCRIPT
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH NUSA TENGGARA BARAT
BAB I PENDAHULUAN
1. LATAR BELAKANG
Renstra Polri Tahun 2015-2019 diimplementasikan dengan Road Map
Reformasi Birokrasi Polri Gelombang III Tahun 2016-2019 yang ditetapkan dengan
Keputusan Kapolri Nomor: Kep/541/V/2016 tanggal 30 Mei 2016.
Road Map Reformasi Birokrasi Gelombang III Tahun 2016-2019 meliputi 9
program, 37 kegiatan, 94 rencana aksi dan 15 quick wins sebagai penjabaran dari 8
area perubahan bidang Mental Apar atur, Pengawasan, Akuntabilitas,
Kelembagaan, Tatalaksana, Sumber Daya Manusia Aparatur, Peraturan
perundang- undangan dan Pelayanan publik.
Road Map Reformasi Birokrasi Polri Gelombang III Tahun 2016-2019
diarahkan agar dapat memenuhi tuntutan masyarakat sesuai dengan tugas pokok
Polri selaku pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat, memelihara keamanan
dan ketertiban masyarakat serta menegakkan hukum dalam Birokrasi yang
berbasis kinerja (Performance Based Bureaucracy) yang efektif, efisien dan
ekonomis, difokuskan pada upaya untuk mencapai outcomes (hasil) dalam
mewujudkan good governance dan clean government. Karena itu pelaksanaan
Reformasi Birokrasi Polri saat ini merupakan penguatan dari pelaksanaan
Reformasi Birokrasi sebelumnya.
Di Polda NTB Road Map Reformasi Birokrasi Polri Gelombang III Tahun
2016-2019 periode Tahun 2016 sudah berjalan. Namun untuk mengetahui apakah
target pelaksanaan Reformasi Birokrasi Polri dapat tercapai sesuai sasaran dalam
mewujudkan Birokrasi yang bersih dan akuntabel, Birokrasi yang efektif dan efisien
dan Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas, maka perlu dilakukan
evaluasi.
Oleh karena itu disusunlah laporan hasil evaluasi pelaksanaan Reformasi
Birokrasi Polri Gelombang III Tahun 2016-2019 periode Tahun 2016 ini.
2. Dasar.....
2. DASAR
a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik
Indonesia;
b. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi
Birokrasi 2010-2025;
c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019;
d. Surat Perintah Kapolri Nomor: Sprin/2300/XI/2016 tanggal 5 November 2015
tentang Tim Kelompok Kerja Reformasi Birokrasi di Lingkungan Polri Tahun
2015-2019;
e. Keputusan Kapolri Nomor: Kep/541/V/2016 tanggal 30 Mei 2016 tentang
pengesahan Road Map Reformasi Birokrasi Polri Gelombang III Tahun 2016-
2019
f. Keputusan Kapolri Nomor: Kep/825/VIII/2016 tanggal 16 Agustus 2016
tentang petunjuk monitoring dan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi
Polri Gelombang III Tahun 2016-2019;
g. Surat Perintah Kapolda NTB Nomor: Sprin/344/II/2016 tanggal
12 Februari 2016 tentang Tim Kelompok Kerja Reformasi Birokrasi di
Lingkungan Polri Polda NTB Tahun 2015-2019.
3. MAKSUD DAN TUJUAN
a. Maksud danTujuan
Laporan ini disusun dengan maksud untuk memberikan
gambaran kepada pimpinan tentang hasil evaluasi pelaksanaan Reformasi
Birokrasi Polri Gelombang III Tahun 2016-2019 periode Tahun 2016 di Polda
NTB.
b. Tujuan
Sebagai bahan masukan bagi pimpinan untuk menetapkan arah
kebijakan dan rencana tindak lanjut yang berkaitan dengan pelaksanaan
Reformasi Birokrasi Polri Gelombang III Tahun 2016-2019 tahun berikutnya.
4. RUANG.....
4. RUANG LINGKUP
Ruang lingkup laporan ini meliputi evaluasi program, kegiatan, rencana aksi
dan 15 Quick Wins Road Map Reformasi Birokrasi Polri Gelombang III Tahun 2016-
2019 periode tahun 2016 yang telah dicapai sampai dengan akhir tahun 2016.
5. TATA URUT
BAB I PENDAHULUAN
BAB II LEMBAR KERJA EVALUASI (LKE)
BAB III HASIL YANG DICAPAI
1. DALAM RANGKA MEWUJUDKAN BIROKRASI YANG BERSIH
DAN AKUNTABEL;
2. DALAM RANGKA MEWUJUDKAN BIROKRASI YANG
EFEKTIF DAN EFISIEN;
3. DALAM RANGKA MEWUJUDKAN BIROKRASI YANG
MEMILIKI PELAYANAN PUBLIK BERKUALITAS.
BAB IV REKOMENDASI
1. DALAM RANGKA MEWUJUDKAN BIROKRASI YANG BERSIH
DAN AKUNTABEL;
2. DALAM RANGKA MEWUJUDKAN BIROKRASI YANG
EFEKTIF DAN EFISIEN;
3. DALAM RANGKA MEWUJUDKAN BIROKRASI YANG
MEMILIKI PELAYANAN PUBLIK BERKUALITAS.
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN
BAB VI PENUTUP
BAB II.....
BAB II LEMBAR KERJA EVALUASI (LKE)
6. PROGRAM, KEGIATAN, RENCANA AKSI SESUAI LEMBAR KERJA EVALUASI
(LKE)
Dalam Lembar Kerja Evaluasi ini dijabarkan dengan menggunakan narasi,
terdiri dari 8 area perubahan, program, kegiatan, rencana aksi, indikator, target dan
Quick Wins Reformasi Birokrasi Polri sebagai berikut:
a. Program Revolusi Mental Aparatur.
Program ini bertujuan untuk membentuk sistem nilai dan integritas
birokrasi yang efektif. Hasil yang diharapkan melalui program ini adalah:
1) meningkatnya penerapan/internalisasi asas, prinsip, nilai dasar, kode
etik, dan kode perilaku, termasuk penguatan budaya kinerja dan
budaya pelayanan;
2) meningkatnya penerapan budaya kerja positif di setiap instansi
pemerintah;
3) meningkatnya integritas aparatur;
4) meningkatnya profesionalisme aparatur;
5) meningkatnya citra positif aparatur sebagai pelayan masyarakat;
6) meningkatnya kepuasan masyarakat.
Sasaran yang akan dicapai melalui program ini adalah meningkatnya
kepuasan masyarakat/publik atas pelayanan Polri, dengan ukuran
keberhasilan skor Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) 90% dan skor Indeks
Integritas Pelayanan Publik 8,5.
Atas dasar tersebut, maka untuk mengukur pencapaian program ini
digunakan dua indikator kegiatan, yaitu:
1) pengembangan nilai-nilai untuk menegakkan integritas;
Pengukuran indikator ini dilakukan dengan melihat kondisi apakah:
a) Modul dan kurikulum, sudah dipublikasikan?
b) Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
tentang.....
tentang Pembacaan Tribrata dan Catur Prasetya, Panca
Prasetya Korpri, sudah dibacakan pada apel pagi?
c) Para Kompol, Inspektur Polisi dan Brigpol sudah mengikuti
Dikbangspes?
d) TOT tingkat Mabes Polri dan TOT tingkat Polres sudah
dilaksanakan?
e) Dokumen hasil Monev TOT, sudah dilengkapi?
f) Sertifikasi Gadik, Gadikan, peserta didik dan pengasuh sudah
dilaksanakan?
2) pembentukan agen perubahan yang dapat mendorong terjadinya
perubahan pola pikir.
Pengukuran indikator ini dilakukan dengan melihat kondisi apakah:
a) sudah dilaksanakan sosialisasi Pembentukan Role Model/Agen
Perubahan tingkat Mabes Polri s.d. Polres?
b) sudah dibentuk agen perubahan tingkat Polda dan tingkat
Polres?
c) sudah dilaksanakan Pelatihan fungsi teknis Polri di tingkat
Polres?
b. Program Penguatan Sistem Pengawasan.
Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan peran APIP
dalam mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang berintegritas dan
berkinerja tinggi. Hasil yang diharapkan melalui program ini adalah:
1) meningkatnya kapasitas APIP;
2) meningkatnya penerapan sistem pengawasan yang independen,
profesional, dan sinergis;
3) meningkatnya penerapan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih
dan bebas KKN;
4) meningkatnya efisiensi penyelenggaraan birokrasi;
5) menurunnya tingkat penyimpangan oleh aparatur;
6) meningkatnya jumlah instansi pemerintah yang memperoleh opini
WTP–BPK;
Sasaran.....
Sasaran yang akan dicapai melalui program ini ada 2 point yaitu (1)
mempertahankan penilaian Laporan Keuangan oleh BPK dengan predikat
WTP, dengan ukuran keberhasilan Opini WTP dan (2) meningkatkan
kapasitas manajemen pengawasan dengan ukuran keberhasilan skor tingkat
kapasitas APIP nilai 2 dan tingkat kematangan implementasi SPIP nilai 2.
Atas dasar tersebut, maka untuk mengukur pencapaian program ini
digunakan enam kegiatan indikator:
1) pembangunan unit kerja untuk memperoleh predikat menuju Wilayah
Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani
(WBBM);
Pengukuran indikator ini dilakukan dengan melihat kondisi apakah :
a) sertifikasi Auditor (APIP) Polri ke level II, sudah terlaksana?
b) laporan hasil Wasrik tahunan, sudah terealisasi?
c) laporan hasil review, jumlah rekomendasi temuan yang selesai
ditindaklanjuti, sudah dilaksanakan?
d) hasil evaluasi AKIP dengan predikat “A” sudah tercapai ?
e) nilai ITK lebih baik dibandingkan nilai ITK tahun sebelumnya?
f) WBK/WBBM tingkat Polres, Polda, Mabes Polri, sudah
ditetapkan?
g) pejabat Polri Eselon I, Kapolda, Eselon IIA dan Eselon II yang
wajib mengisi dan menyerahkan LHKPN, sudah menyerahkan?
h) dapat mempertahankan laporan keuangan dengan Predikat
WTP?
i) laporan hasil penerapan disiplin dan kode etik, sudah disusun?
2) pelaksanaan pengendalian gratifikasi;
Pengukuran indikator ini dilakukan dengan melihat kondisi apakah
Perkap tentang pengendalian gratifikasi bagi seluruh anggota Polri,
sudah terealisasi?
3) pelaksanaan whistleblowing system;
Pengukuran indikator ini dilakukan dengan melihat kondisi apakah:
a) laporan sharing informasi WBS online antara Polri, KPK dan
LPSK, sudah terealisasi ?
b) sudah terkoneksi WBS online tingkat Mabes Polri?
4) pelaksanaan.....
4) pelaksanaan pemantauan benturan kepentingan;
Pengukuran indikator ini dilakukan dengan melihat kondisi apakah:
a) surat Edaran Kapolri tentang penanganan benturan
kepentingan, sudah dilaksanakan?
b) laporan benturan kepentingan, sudah disusun?
5) pembangunan SPIP di lingkungan unit kerja;
Pengukuran indikator ini dilakukan dengan melihat kondisi apakah
SPIP di tingkat Mabes Polri dan Polda, sudah terbentuk?
6) penanganan pengaduan masyarakat.
Pengukuran indikator ini dilakukan dengan melihat kondisi apakah:
a) telah terbentuk Dumas online?
b) laporan Dumas online, telah disusun?
c. Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja.
Program ini bertujuan meningkatkan kualitas pelaksanaan system
manajemen kinerja organisasi. Hasil yang diharapkan melalui program ini
adalah:
1) meningkatnya kualitas penerapan sistem akuntabilitas keuangan dan
kinerja yang terintegrasi;
2) meningkatnya kualitas penerapan sistem pengadaan barang dan jasa
yang adil, transparan, dan profesional;
3) meningkatnya penerapan sistem manajemen kinerja nasional;
4) meningkatnya akuntabilitas aparatur.
Sasaran yang akan dicapai melalui program ini adalah meningkatnya
kinerja instansi pemerintah dengan ukuran keberhasilan peningkatan nilai
Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP) mencapai 70 sebelumnya 68,04.
Atas dasar tersebut, maka untuk mengukur pencapaian program ini
digunakan satu kegiatan indikator yaitu pembangunan/pengembangan
teknologi informasi dalam manajemen kinerja.
Pengukuran indikator ini dilakukan dengan melihat kondisi apakah:
1) dokumen perjanjian kinerja sudah sesuai Perkap Nomor 6 Tahun
2015?
2) telah.....
2) telah tersedia alat pengolah data dengan menggunakan aplikasi BPP
dan GPP pada tingkat Mabes Polri dan Polda?
3) Personel Polri telah mengikuti pelatihan pengadaan barang dan jasa
dan 50% peserta pelatihan bersertifiksasi PBJ?
4) Polres, Polda dan Satker Mabes, telah menggunakan e-proc?
5) Naskah IKU, sudah disusun?
d. Program Penguatan Kelembagaan.
Program ini bertujuan untuk membentuk organisasi pemerintahan
yang tepat struktur, efektif, efisien dan berkinerja tinggi. Hasil yang
diharapkan melalui program ini adalah:
1) meningkatnya kualitas pelaksanaan agenda reformasi birokrasi
nasional;
2) meningkatnya ketepatan ukuran, ketepatan fungsi dan sinergisme/
kesinergisan kelembagaan Kementerian/Lembaga pemerintah non
Kementerian/Lembaga non struktural;
3) menurunnya tumpang tindih tugas dan fungsi antar Kementerian/
Lembaga dan antar Kementerian/Lembaga dengan Pemerintah
daerah;
4) meningkatnya kejelasan pembagian kewenangan antara pemerintah
pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota;
5) meningkatnya sinergisme kelembagaan antara instansi pemerintah
pusat dan daerah;
6) meningkatnya sinergisme dan penguatan kelembagaan pada masing-
masing bidang pembangunan;
7) meningkatnya kinerja aparatur.
Sasaran yang akan dicapai melalui program ini adalah terwujudnya
organisasi Polri yang tepat ukuran, tepat fungsi, tidak tumpang tindih dan
bersinergi antar instansi, sehingga mampu mendorong upaya perwujudan
tata kelola kepolisian yang baik, dengan ukuran keberhasilan postur Polri
yang tepat fungsi tepat ukuran dan Indeks Kelembagaan berdasarkan
PMPRB (Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Polri) dan
Indeks.....
Indeks Tata Kelola Polri (ITK) dengan nilai 70 sebelumnya 67,23 dari skala
1-100.
Atas dasar tersebut, maka untuk mengukur pencapaian program ini
digunakan satu kegiatan indikator yaitu evaluasi dan restrukturisasi
kelembagaan di lingkungan Polri.
Pengukuran indikator ini dilakukan dengan melihat kondisi apakah:
1) Polsek baru hasil evaluasi dan restrukturisasi kelembagaan di
lingkungan Polri, sudah terbentuk?
2) Peningkatan Rumah Sakit Bhayangkara dari tingkat IV menjadi tingkat
III, sudah terbentuk?
3) Polda Sulawesi Barat dan Kalimantan Utara, sudah terbentuk?
4) Kep Kapolri tentang Peningkatan Tipologi Polres, sudah tersusun?
5) Perkap tentang SOTK tingkat Mabes Polri, Polda dan Polres, sudah
tersusun?
6) MoU Sinergi tingkat pusat dan daerah, sudah terealisasi?
e. Program Penguatan Tatalaksana.
Program ini bertujuan untuk membentuk proses manajemen birokrasi
yang sederhana, transparan, efektif dan efisien berbasis TIK. Hasil yang
diharapkan melalui program ini adalah:
1) meningkatnya penerapan sistem, proses dan prosedur kerja yang
jelas, efektif, efisien, cepat, terukur sederhana, transparan, partisipatif,
dan berbasis e-Government;
2) meningkatnya kualitas tata hubungan antara pemerintah pusat dan
daerah;
3) meningkatnya penerapan keterbukaan informasi publik;
4) meningkatnya penerapan sistem pengadaan barang dan jasa secara
elektronik;
5) meningkatnya penerapan manajemen kearsipan yang handal;
6) meningkatnya kualitas pelayanan.
Sasaran yang akan dicapai melalui program ini ada 2 point yaitu (1)
terwujudnya ketatalaksanaan yang efektif dan efisien dalam rangka
mendorong.....
mendorong upaya perwujudan tatakelola kepolisian yang baik, dengan
ukuran keberhasilan yaitu penerapan ketatalaksanaan yang baik dan Indeks
Tatalaksana dengan ITK di atas rata-rata nasional atau setara nilai 7 dari
skala 1-10 dan (2) terwujudnya ketatalaksanaan yang berbasis elektronik
yang menyeluruh dan terpadu dengan ukuran keberhasilan skor Indeks e-
Government dengan nilai 2,66 dan penggunaan e-procurement s.d. 80%.
Atas dasar tersebut, maka untuk mengukur pencapaian program ini
digunakan empat kegiatan indikator:
1) Perluasan penerapan e-government yang terintegrasi dalam
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;
Pengukuran indikator ini dilakukan dengan melihat kondisi apakah:
a) Satker telah menerapkan LPSE pengadaan barang dan jasa
pada tingkat Satker, sudah terealisasi dan ada data dukung?
b) Penerapan e-document tingkat Mabes Polri dan 32 Satker
Polda, penerapan pengintegrasian e-office (e-post, Aplikasi
Naskah Dinas Elektronik (ANDE), Sistem Informasi Kearsipan
Dinamis (SIKD) dan aplikasi daftar nama pejabat, sudah
terealisasi?
c) Perkap Kapolri tentang Almatsus Polri, sudah terealisasi?
d) hasil kajian HTCK pada tingkat Polda, 54 HTCK Polair pada
tingkat Polda dan Polres, 25 HTCK Satfung Mabes, sudah
dilaksanakan?
2) Penerapan efisiensi penyelenggaraan Pemerintah;
Pengukuran indikator ini dilakukan dengan melihat kondisi apakah:
a) SOP Satfung Mabes Polri, sudah terealisasi dan ada data
dukung?
b) dokumen Perhitungan tunjangan kinerja berdasarkan Analisa
Beban Kerja (ABK), sudah terealisasi dan ada data dukung?
3) Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Infomasi;
Pengukuran indikator ini dilakukan dengan melihat kondisi apakah:
a) rencana umum pengadaan barang/jasa seluruh Satker di
lingkungan Polri dapat diakses publik, sudah terealisasi?
b) dokumen laporan evaluasi, sudah terealisasi?
c) dokumen laporan evaluasi Perkap, sudah terealisasi?
4) Penerpan.....
4) Penerapan sistem kearsipan yang handal.
Pengukuran indikator ini dilakukan dengan melihat kondisi apakah
e-post, ANDE, SIKD dan aplikasi daftar nama pejabat, sudah
terealisasi dan ada data dukung?
f. Program Penguatan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia.
Program ini bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme anggota
Polri, hasil yang diharapkan melalui program ini adalah:
1) meningkatnya kemampuan unit yang mengelola SDM ASN untuk
mewujudkan SDM aparatur yang kompeten dan kompetitif;
2) meningkatnya kepatuhan instansi untuk penerapan manajemen SDM
aparatur yang berbasis merit;
3) meningkatnya jumlah instansi yang mampu menerapkan manajemen
kinerja individu untuk mengidentifikasi dan meningkatkan kompetensi
SDM aparatur;
4) meningkatnya jumlah instansi untuk membentuk talent pool (kelompok
suksesi) untuk pengembangan karier pegawai di lingkungannya;
5) meningkatnya jumlah instansi yang mampu mewujudkan sistem
informasi manajemen SDM yang terintegrasi di lingkungannya;
6) meningkatnya penerapan sistem pengembangan kepemimpinan untuk
perubahan;
7) meningkatnya pengendalian penerapan sistem merit dalam
Manajamen SDM aparatur;
8) meningkatnya profesionalisme aparatur.
Sasaran yang akan dicapai melalui program ini adalah meningkatnya
profesionalisme anggota Polri, dengan ukuran keberhasilan skor Indeks
Profesionalitas anggota Polri 86 dari skor 1-100;
Atas dasar tersebut, maka untuk mengukur pencapaian program ini
digunakan 14 kegiatan indikator:
1) perbaikan berkelanjutan sistem perencanaan kebutuhan personel
Polri;
Pengukuran.....
Pengukuran indikator ini dilakukan dengan melihat kondisi apakah:
a) dokumen perencanaan kebutuhan personel Polri tahun 2015-
2019, sudah tersedia?
b) Keputusan Kapolri tentang pendistribusian hasil didik secara
proporsional dengan mempertimbangkan kebutuhan Satker dan
Satwil dan kaderisasi personel, sudah tersedia?
2) perumusan dan penetapan kebijakan sistem rekruitmen dan seleksi
secara transparan dan berbasis kompetensi;
Pengukuran indikator ini dilakukan dengan melihat kondisi apakah:
a) 10% anggota Polri yang direkrut dari wilayah perbatasan
negara, wilayah pesisir dan pulau-pulau terluar, sudah
dilaksanakan?
b) 33 Polda menggunakan teknologi online, sudah terlaksana?
c) Pelaksanaan rekrutmen yang proaktif melalui kampanye
rekrutmen setiap hari sepanjang tahun di 453 Polres , sudah
dilaksanakan?
3) perumusan dan penetapan kebijakan sistem promosi secara terbuka;
Pengukuran indikator ini dilakukan dengan melihat kondisi apakah
Peraturan Kapolri tentang sistem promosi terbuka di lingkungan Polri,
sudah tersedia?
4) perumusan dan penetapan kebijakan pemanfaatan assessment
center;
Pengukuran indikator ini dilakukan dengan melihat kondisi apakah:
a) Peraturan ASSDM Kapolri tentang Kebijakan kompetensi dalam
jabatan struktural di tingkat Mabes, Polda, Polres dan Polsek
maupun jabatan fungsional umum, sudah ditetapkan?
b) Hasil revisi Peraturan Kapolri tentang Assessment Center,
sudah ditetapkan?
c) Peraturan Kapolri tentang Assessment Center, sudah
ditetapkan?
d) Penyelenggaraan uji kompetensi jabatan dengan menggunakan
sistem Computer Assisted Test (CAT) di tingkat Mabes Polri
dan 16 Polda, sudah dilaksanakan?
e) pelatihan.....
e) pelatihan dan sertifikasi bagi para assessor di 33 Polda, sudah
dilaksanakan?
5) perumusan dan penetapan kebijakan penilaian kinerja personel Polri;
Pengukuran indikator ini dilakukan dengan melihat kondisi apakah
Peraturan Kapolri tentang Sistem Penilaian Kinerja Individu, sudah
terealisasi?
6) perumusan dan penetapan kebijakan reward and punishment berbasis
kinerja;
Pengukuran indikator ini dilakukan dengan melihat kondisi apakah
Peraturan Kapolri tentang Reward and punishment system, sudah
ditetapkan dan diimplementasikan?
7) pembangunan/pengembangan sistem informasi personel Polri;
Pengukuran indikator ini dilakukan dengan melihat kondisi apakah
telah tersedia aplikasi rekam jejak personel Polri di seluruh Satker
Mabes Polri dan 33 Polda?
8) perumusan dan penetapan kebijakan sistem pengkaderan personel
Polri;
Pengukuran indikator ini dilakukan dengan melihat kondisi apakah
Peraturan Kapolri tentang penerimaan anggota Polri terpadu, sudah
ditetapkan dan diimplementasikan?
9) perumusan dan penetapan kebijakan pemanfaatan/pengembangan
data base profil kompetensi calon dan pejabat tinggi Polri;
Pengukuran indikator ini dilakukan dengan melihat kondisi apakah
Keputusan Kapolri tentang Sistem Pembinaan Karier, sudah
ditetapkan?
10) perumusan dan penetapan kebijakan pengendalian kualitas
pendidikan dan pelatihan;
Pengukuran indikator ini dilakukan dengan melihat kondisi apakah
Laporan hasil evaluasi dan validasi, sudah disusun?
11) penerapan sistem promosi secara terbuka, kompetitif dan berbasis
kompetensi didukung oleh makin efektifnya pengawasan;
Pengukuran indikator ini dilakukan dengan melihat kondisi apakah:
a) naskah profil kompetensi jabatan, sudah diterapkan?
b) Assessment.....
b) Assessment tingkat Mabes, di 33 Polda dan Polres, sudah
dilaksanakan?
12) menyusun dan menetapkan pola karier;
Pengukuran indikator ini dilakukan dengan melihat kondisi apakah :
a) Peraturan Kapolri tentang sistem promosi terbuka di lingkungan
Polri, sudah ditetapkan?
b) Assessment tingkat Mabes, 33 Polda dan Polres, sudah
dilaksanakan?
13) pengukuran gap competency (kesenjangan kompetensi) antara
pemangku jabatan dan syarat kompetensi jabatan;
Pengukuran indikator ini dilakukan dengan melihat kondisi apakah
laporan Hasil Monitoring dan evaluasi, sudah disusun?
14) penguatan sistem dan kualitas pendidikan dan pelatihan untuk
mendukung kinerja.
Pengukuran indikator ini dilakukan dengan melihat kondisi apakah
MoU, sudah terealisasi?
g. Program Penguatan Peraturan Perundang–Undangan.
Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas kebijakan publik
berbasis kebutuhan publik. Hasil yang diharapkan melalui program ini
adalah:
1) meningkatnya keterlibatan publik dalam proses perumusan kebijakan;
2) meningkatnya kualitas regulasi yang melindungi, berpihak pada
publik, harmonis, tidak tumpang tindih dan mendorong iklim kondusif
bagi publik.
Sasaran yang akan dicapai melalui program ini adalah meningkatnya
kualitas peraturan perundang-undangan, dengan ukuran keberhasilan
tercapainya peraturan perundang-undangan yang harmonis, sinkron dan
pelaksanaannya efektif dan efisien;
Atas dasar tersebut, maka untuk mengukur pencapaian program ini
digunakan dengan tiga kegiatan indikator:
1) evaluasi.....
1) evaluasi secara berkala berbagai peraturan perundang-undangan
yang sedang diberlakukan;
Pengukuran indikator ini dilakukan dengan melihat kondisi apakah
Pemetaan Perkap sudah dilaksanakan?
2) menyempurnakan/mengubah berbagai peraturan perundang-
undangan yang dipandang tidak relevan lagi, tumpang tindih atau
disharmonis dengan peraturan perundang-undangan lain;
Pengukuran indikator ini dilakukan dengan melihat kondisi apakah
hasil harmonisasi dan sinkronisasi Perkap, sudah tercapai 100%
(42 Perkap)?
3) melakukan deregulasi untuk memangkas peraturan perundang-
undangan yang dipandang menghambat pelayanan.
Pengukuran indikator ini dilakukan dengan melihat kondisi apakah
hasil revisi Perkap 26 Tahun 2010, sudah terealisasi?
h. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.
Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik
secara terus menerus. Hasil yang diharapkan melalui program ini adalah:
1) meningkatnya sistem monitoring dan evaluasi terhadap kinerja
pelayanan publik;
2) meningkatnya kualitas pelayanan publik sesuai kebutuhan dan
harapan masyarakat;
3) meningkatnya profesionalisme aparatur.
Sasaran yang akan dicapai melalui program ini ada 2 point yaitu (1)
meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan ukuran keberhasilan skor
hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) 90% dan (2) meningkatkan
kapasitas manajemen penyelenggaraan pelayanan publik dengan ukuran
keberhasilan jumlah inovasi pelayanan, hasil evaluasi kinerja penyelenggara
pelayanan publik, skor Indeks Integritas Pelayanan Publik dengan nilai 8,5;
Persentase tingkat kepatuhan dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor
25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, tindak lanjut pengaduan
pelayanan publik dan Public Service Index dengan menetapkan Zona Hijau
ada pelayanan di 10 Satpas dan 453 pelayanan SKCK.
Atas.....
Atas dasar tersebut, maka untuk mengukur pencapaian program ini
digunakan empat kegiatan indikator:
1) penerapan pelayanan satu atap;
2) percepatan pelayanan menjadi maksimal 15 hari;
3) deregulasi dalam rangka mempercepat proses pelayanan
4) pembangunan/pengembangan penggunaan teknologi informasi dalam
pelayanan
Pengukuran indikator ini dilakukan dengan melihat kondisi apakah:
a) Bidang Lalu Lintas
(1) koordinasi dengan Dinas Kependudukan Kementerian
Dalam Negeri terkait penggunaan NIK dalam pelayanan
penerbitan dan perpanjangan SIM online, sudah
terealisasi?
(2) revisi Kerja sama dengan PT BRI Tbk pembayaran
PNBP bidang SIM dengan sistem SIMPONI, sudah
terealisasi?
(3) penambahan mobil SIM Keliling tingkat Polres, sudah
terealisasi?
(4) unit layanan SIM online sebanyak 399 satpas, sudah
terealisasi?
(5) revisi Perkap 9 Tahun 2012 tentang SIM, sudah
terlaksana?
(6) pelatihan dan sertifikasi kompetensi petugas penguji SIM
di seluruh Satpas Indonesia, sudah terlaksana?
(7) Standarisasi tata layanan dan gedung di 11 Kantor
Satpas pada 10 Polda: Satpas Daan mogot Polda Metro
Jaya, Satpas Polrestabes Semarang Polda Jateng,
Satpas Polresta Surakarta Polda Jateng, Satpas
Polresta Manado Polda Sulut, Satpas Polresta
Jogyakarta Polda DIY, Satpas Polresta Denpasar Polda
Bali, Satpas Polrestabes Surabaya Polda Jatim, Satpas
Polrestabes Bandung Polda Jabar, Satpas Polresta
Samarinda Polda Kaltim, Satpas Polrestabes Makassar
Polda.....
Polda Sulsel, dan Satpas Polresta Medan Polda Sumut,
sudah terlaksana?
(8) Mewujudkan Zona bebas percaloan layanan SIM di 10
Satpas Daan mogot Polda Metro Jaya, Satpas
Polrestabes Bandung Polda Jabar, Satpas Polrestabes
Semarang Polda Jateng, Satpas Polresta Medan Polda
Sumut, Satpas Polrestabes Surabaya Polda Jatim,
Satpas Polrestabes Makassar Polda Sulsel, Satpas
Polresta Palembang Polda Sumsel, Satpas Polresta
Pontianak Polda Kalbar, Satpas Polres Cimahi Polda
Jabar, Satpas Polres Banyumas Polda Jateng, sudah
terlaksana?
(9) Score survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), sudah
tercapai 90%?
(10) penambahan hardware dan software pada unit layanan
BPKB dan STNK di 33 Polda, sudah terlaksana?
(11) revisi Perkap 5 tahun 2012 tentang Regident Ranmor,
sudah terlaksana?
(12) pelatihan dan sertifikasi kompetensi petugas penerbit
BPKB dan STNK di seluruh Indonesia, sudah
terlaksana?
(13) operasional Regident Ranmor yang terintegrasi di 33
Polda dengan Korlantas Polri, sudah terlaksana?
(14) mewujudkan Zona bebas percaloan layanan Samsat dan
unit BPKB di Polda Metro Jaya, Samsat Polda Jabar,
Samsat Polda Jateng, Samsat Polda Sumut, Samsat
Polda Jatim, Samsat Polda Sulsel, Samsat Polda
Sumsel, Samsat Polda Kalbar, Samsat Polres Cimahi
Polda Jabar, Samsat Polres Banyumas Polda Jateng,
sudah terlaksana?
b) Bidang Intelkam
(1) mewujudkan Zona bebas percaloan pelayanan SKCK di
33 Polda dan 453 Polres, sudah terealisasi?
(2) sertifikasi.....
(2) sertifikasi kompetensi petugas penerbitan SKCK di 33
Polda dan 453 Polres, sudah terealisasi?
(3) aplikasi penerimaan dan penyetoran PNBP secara online
di 1 Mabes Polri, 33 Polda, 453 Polres dan 4.872 Polsek,
sudah terealisasi?
(4) laporan hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) di 453
Polres dengan score indeks 90% , sudah terealisasi?
(5) naskah deklarasi pernyataan zona bebas percaloan
SKCK di tingkat Mabes Polri, 33 Polda dan 453 Polres,
sudah terealisasi?
(6) Membangun Link Sistem online tentang Data
Kriminalitas perorangan dengan Pusiknas di tingkat
Mabes Polri, 33 Polda dan 453 Polres, sudah
terbangun?
(7) Penerapan Sistem First In First Out di level Polda dan
Polres, sudah terealisasi?
c) Bidang Binmas
(1) Peraturan Direktur dan Perkabaharkam tentang
Alternative Dispute Resolution/Restorative Justice,
sudah tersusun?
(2) unit system aplikasi BUJP online, sudah tersedia?
(3) dokumen Peraturan Kabaharkam/Dir Binmas ttg layanan
BUJP online, sudah tersusun?
(4) Unit mobile SPM pada tingkat Polda dan tingkat Polres,
sudah tersedia?
d) Bidang Polair
(1) kejadian pencurian di atas kapal di 10 hot spot area
prioritas dan di luar hot spot berdasarkan laporan hasil
kegiatan pengamanan, sudah berkurang tidak melebihi
25% di tahun 2016?
(2) kegiatan Polmas Perairan dan sambang nusa pulau kecil
terluar berpenghuni, sudah dilaksanakan?
(3) MoU.....
(3) MoU Polri dan KKP tentang Pengintegrasian sistem
monitoring dan kontrol terhadap kapal-kapal ikan kerja
sama dengan KKP dalam rangka penanggulangan IUU
(Illegal Unreported Unregulated) fishing, sudah
dilaksanakan?
(e) Bidang Sabhara
(1) naskah Peraturan Kabaharkam hasil revisi tentang
Patroli, sudah tersusun?
(2) revisi Peraturan Kabaharkam tentang Patroli di 33 Polda,
sudah disosialisasikan?
(3) laporan hasil kegiatan Pengaturan, Penjagaan,
Pengawalan, Patroli, di tempat rawan kriminalitas dan
rawan kemacetan, sudah tersusun?
(4) monitoring pelaksanaan Patroli sesuai route yang telah
ditentukan dan Kecepatan mendatangi TKP, sudah
terlaksana?
f) Bidang Reskrim
(1) laporan hasil Koordinasi rencana pembangunan
database SPDP online dengan Kemenkum dan HAM,
Kejaksaan dan Bappennas, sudah tersusun?
(2) MoU dengan Kemenkum dan HAM, Kejaksaan dan
Bappennas tentang Sistem informasi LP, SPDP online,
sudah terlaksana?
(3) laporan hasil monitoring SP2HP online di tingkat Mabes
Polri, di 33 Polda dan 453 Polres, sudah tersusun?
(4) revisi Perkap, Peraturan kaba dan SOP, sudah
disahkan?
(5) Penyidik Polri dan PPNS di tingkat Mabes Polri, Polda
dan Polres sudah bersertifikasi penyidik?
g) Bidang Brimob
(1) unit tingkat Korbrimob Polri, unit tingkat Satbrimobda
untuk bantuan SAR dan KBR serta bom, sudah
disiagakan?
(2) laporan.....
(2) laporan hasil peningkatan back up kewilayahan dan 32
unit tim siaga gangguan Kamtibmas berintensitas tinggi
pada tingkat Polda, sudah tersusun?
(3) laporan hasil peningkatan layanan telepon siaga Brimob
di 33 Polda, sudah tersusun?
BAB III.....
BAB III HASIL YANG DICAPAI
Untuk menilai kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Polri Gelombang III
tahun 2016-2019 periode tahun 2016 di Polda NTB secara keseluruhan pada 3 (tiga)
sasaran yang telah ditentukan, maka dilakukan evaluasi yang dilakukan pada akhir tahun
2016 dengan hasil sebagai berikut:
7. DALAM RANGKA MEWUJUDKAN BIROKRASI YANG BERSIH DAN AKUNTABEL
Dilaksanakan dengan 3 (tiga) program yaitu:
a. Program Revolusi Mental Aparatur (5%)
Ketua : Ka SPN
Sekretaris : Kasubbag Renmin Ro SDM
Kegiatannya ada dua dengan mengukur capaian pada indikator
apakah nilai dan prosentasenya sudah sesuai dengan target yaitu:
1) pengembangan nilai-nilai untuk menegakkan integritas (2,5%)
a) Modul dan kurikulum
modul
target : 1
capaian : 1
nilai : 1,00
prosentase : 100%
kurikulum
target : 1
capaian : 1
nilai : 1,00
prosentase : 100%
b) Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
tentang Pembacaan Tribrata dan Catur Prasetya, Panca
Prasetya Korpri
target.....
target : 0
capaian : 0
nilai : rencana aksi belum dilaksanakan pada tahun
2016
prosentase : 100%
c) Kompol, Inspektur Polisi dan Brigpol yang mengikuti
Dikbangspes?
Kompol
target : 12
capaian : 6
nilai : 0,5
prosentase : 50%
Inspektur
target : 101
capaian : 59
nilai : 0,6
prosentase : 58,4%
Brigadir
target : 65
capaian : 68
nilai : 1,00
prosentase : 104,6%
d) TOT tingkat Mabes Polri dan TOT tingkat Polres yang
dilaksanakan
target : 0
capaian : 0
nilai : TOT Pati tingkat Mabes
prosentase : 100%
e) Dokumen hasil Monev TOT
target : 0
capaian : 0
nilai : rencana aksi belum dilaksanakan pada tahun
2016
prosentase : 100%
f. Sertifikasi.....
f) Sertifikasi Gadik, Gadikan, peserta didik dan pengasuh
Gadik/Gadikan
target : 1
capaian : 1
nilai : 1,00
prosentase : 100%
peserta didik
target : 7
capaian : 4
nilai : 0,6
prosentase : 57,1%
2) pembentukan agen perubahan yang dapat mendorong terjadinya
perubahan pola pikir (2,5%)
a) dilaksanakan sosialisasi Pembentukan Role Model/Agen
Perubahan tingkat Mabes Polri s.d. Polres
Polda
target : 1
capaian : 1
nilai : 1,00
prosentase : 100%
Polres Mataram
target : 1
capaian : 1
nilai : 1,00
prosentase :100 %
Polres Lombok Barat
target : 1
capaian : 1
nilai : 1,00
prosentase :100 %
Polres.....
Polres Lombok Tengah
target : 1
capaian : 1
nilai : 1,00
prosentase : 100%
Polres Lombok Timur
target : 1
capaian : 1
nilai : 1,00
prosentase : 100%
Polres Sumbawa Barat
target : 1
capaian : 1
nilai : 1,00
prosentase : 100%
Polres Sumbawa
target : 1
capaian : 1
nilai : 1,00
prosentase : 100%
Polres Dompu
target : 1
capaian : 1
nilai : 1,00
prosentase : 100%
Polres Bima Kota
target : 1
capaian : 1
nilai : 1,00
prosentase : 100%
Polres.....
Polres Bima
target : 1
capaian : 1
nilai : 1,00
prosentase : 100%
b) sudah dibentuk agen perubahan tingkat Polda dan tingkat
Polres
Polda
target : 10
capaian : 10
nilai : 1,00
prosentase : 100%
Polres
target : 0
capaian : 0
nilai : rencana aksi belum dilaksanakan pada tahun
2016
prosentase : 100%
c) dilaksanakan Pelatihan fungsi teknis Polri di tingkat Polres
Polres Mataram
target : 1
capaian : 1
nilai : 1,00
prosentase : 100%
Polres Lombok Barat
target : 1
capaian : 1
nilai : 1,00
prosentase : 100%
Polres Lombok Tengah
target : 1
capaian : 1
nilai : 1,00
prosentase : 100%
Polres.....
Polres Lombok Timur
target : 1
capaian : 1
nilai : 1,00
prosentase : 100%
Polres Sumbawa Barat
target : 1
capaian : 1
nilai : 1,00
prosentase : 100%
Polres Sumbawa
target : 1
capaian : 1
nilai : 1,00
prosentase : 100%
Polres Dompu
target : 1
capaian : 1
nilai : 1,00
prosentase : 100%
Polres Bima Kota
target : 1
capaian : 1
nilai : 1,00
prosentase : 100%
Polres Bima
target : 1
capaian : 1
nilai : 1,00
prosentase : 100%
b. Program.....
LAMPIRAN FOTO
Peningkatan Kompetensi dan
Pelatihan Agen Perubahan
b. Program Penguatan Sistem Pengawasan (12%)
Ketua : Irbidops Itwasda
Sekretaris : Kasubbag Renmin Itwasda
Kegiatannya ada enam dengan mengukur capaian pada indikator
apakah nilai dan prosentasenya sudah sesuai dengan target yaitu:
1) pembangunan unit kerja untuk memperoleh predikat menuju Wilayah
Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani
(WBBM) (2,4%)
a) sertifikasi Auditor (APIP) Polri ke level II, sudah terlaksana
(1) Pembuatan piagam audit intern
target : 0
capaian : 0
nilai : 1,00
prosentase : 100%
(2) kompetensi
JFA
target : 2
capaian : 2
nilai : 1,00
prosentase : 100%
audit investigasi
target : 2
capaian : 0
nilai : 0
prosentase : 0%
audit PBJ
target : 2
capaian : 1
nilai : 0,5
prosentase : 50%
sertifikat review Lapkeu
target : 2
capaian : 2
nilai.....
nilai : 1,00
prosentase : 100%
sertifikat audit dasar
target : 2
capaian : 2
nilai : 1,00
prosentase : 100%
(3) Pembuatan peraturan/SOP
target : 7
capaian : 7
nilai : 1,00
prosentase : 100%
(4) Pembuatan Peta resiko objek pemeriksaan
target : 1
capaian : 1
nilai : 1,00
prosentase : 100%
b) dibuat laporan hasil Wasrik tahunan
target : 2
capaian : 2
nilai : 1,00
prosentase : 100%
ITW 90% BPK
target : 0
capaian : 0
nilai : 1,00
prosentase : 100%
c) laporan hasil review
target : 4
capaian : 2
nilai : 0,5
prosentase : 50%
jumlah rekomendasi temuan yang selesai ditindaklanjuti
target : 132
capaian.....
capaian : 132
nilai : 1,00
prosentase : 100%
d) hasil evaluasi AKIP dengan predikat “A” sudah tercapai
target : 1
capaian : 1
nilai : 1,00
prosentase : 100%
e) nilai ITK lebih baik dibandingkan nilai ITK tahun sebelumnya
target : 6,01
capaian : 6,589
nilai : 1,10
prosentase : 109,5%
f) WBK/WBBM tingkat Polres, Polda, Mabes Polri, sudah
ditetapkan
target : 4
capaian : 4
nilai : 1,00
prosentase : 100%
g) penyerahkan LHKPN oleh
target : 1136
capaian : 170
nilai : 0,1
prosentase : 15%
Kapolda
target : 1
capaian : 1
nilai : 1,00
prosentase : 100%
h) mempertahankan laporan keuangan dengan Predikat WTP
target : 1
capaian : 1
nilai : 1,00
prosentase : 100%
i) laporan.....
i) laporan hasil penerapan disiplin
target : 1
capaian : 1
nilai : 1,00
prosentase : 100%
kode etik
target : 1
capaian : 1
nilai : 1,00
prosentase : 100%
2) pelaksanaan pengendalian gratifikasi (2,4%)
Perkap pengendalian gratifikasi bagi seluruh anggota Polri sudah
terealisasi
target : 1
capaian : 1
nilai : 1,00
prosentase : 100%
3) pelaksanaan whistleblowing system (2,4%)
a) laporan sharing informasi WBS online antara Polri, KPK dan
LPSK sudah terealisasi
target : 1
capaian : 1
nilai : 1,00
prosentase : 100%
b) terkoneksinya WBS online tingkat Mabes Polri
target : 1
capaian : 1
nilai : 1,00
prosentase : 100%
4) pelaksanaan pemantauan benturan kepentingan (2,4%)
a) surat Edaran Kapolri tentang penanganan benturan
kepentingan, sudah dilaksanakan
target : 1
capaian : 1
nilai.....
nilai : 1,00
prosentase : 100%
b) laporan benturan kepentingan
target : 1
capaian : 1
nilai : 1,00
prosentase : 100%
5) pembangunan SPIP di lingkungan unit kerja (2,4%)
apakah SPIP di tingkat Mabes Polri dan Polda, sudah terbentuk
target : 2
capaian : 2
nilai : 1,00
prosentase : 100%
6) penanganan pengaduan masyarakat (kegiatan belum dilaksanakan
tahun 2016)
a) telah terbentuk Dumas online
target : 1
capaian : 1
nilai : rencana aksi belum dilaksanakan tahun 2016
prosentase : 100%
(NTB sudah punya dumas online di www.itwasdapoldantb.com)
b) laporan Dumas online, telah disusun
target : 0
capaian : 0
nilai : rencana aksi belum dilaksanakan tahun 2016
prosentase :100 %
c. Program.....
LAMPIRAN FOTO
PEMBUKAAN AKSES KEPADA MASYARAKAT MELALUI WEBSITE/PUBLIC COMPLAIN SECARA ONLINE
TERHADAP KELUHAN MASYARAKAT YANG TERKAIT DENGAN PROSES PENYIDIK DARI SATKER ITWASDA POLDA NTB
c. Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja (6,0%)
Ketua : Kabid Keu
Sekretaris : Kabag Dalprogar Rorena
Kegiatannya satu dengan mengukur capaian pada indikator apakah
nilai dan prosentasenya sudah sesuai dengan target
pembangunan/pengembangan teknologi informasi dalam manajemen kinerja
yaitu:
1) dokumen perjanjian kinerja sesuai Perkap Nomor 6 Tahun 2015
target : 33
capaian : 33
nilai : 1,00
prosentase : 100%
2) tersedia alat pengolah data dengan menggunakan aplikasi BPP dan
GPP pada tingkat Mabes Polri dan Polda
target : 32
capaian : 32
nilai : 1,00
prosentase : 100%
3) Personel Polri telah mengikuti pelatihan pengadaan barang dan jasa
target : 60
capaian : 60
nilai : 1,00
prosentase : 100%
50% peserta pelatihan bersertifiksasi PBJ
target : 60
capaian : 60
nilai : 1,00
prosentase : 100%
4) Polres, Polda dan Satker Mabes, menggunakan e-proc
Polda
target : 35
capaian : 35
nilai : 1,00
prosentase : 100% Polres.....
Polres
target : 100
capaian : 100
nilai : 1,00
prosentase : 100%
5) Naskah IKU, sudah disusun
target : 33
capaian : 33
nilai : 1,00
prosentase : 100%
d. Program.....
LAMPIRAN FOTO
IKU, PERJANJIAN KINERJA RORENA POLDA NTB DAN E-PROC
8. DALAM RANGKA MEWUJUDKAN BIROKRASI YANG EFEKTIF DAN EFISIEN
Dilaksanakan dengan 4 (empat) program yaitu:
d. Program Penguatan Kelembagaan (6,0%)
Ketua : Kabag Strajemen Rorena
Sekretaris : Kabag Binops Roops
Kegiatannya satu dengan mengukur capaian pada indikator apakah
nilai dan prosentasenya sudah sesuai dengan target yaitu:
1) pembentukan Polsek baru hasil evaluasi dan restrukturisasi
kelembagaan di lingkungan Polri
target : 3
capaian : 3
nilai : 1,00
prosentase : 100%
2) Peningkatan Rumah Sakit Bhayangkara dari tingkat IV menjadi tingkat
III
target : 0
capaian : 0
nilai : 1,00
prosentase : 100%
3) Polda Sulawesi Barat dan Kalimantan Utara
target : 0
capaian : 0
nilai : 1,00
prosentase : 100%
4) Kep Kapolri tentang Peningkatan Tipologi Polres
target : 1
capaian : 1
nilai : 1,00
prosentase : 100%
5) penyusunan.....
5) penyusunan Perkap tentang SOTK tingkat Mabes Polri, Polda dan
Polres
target : 2
capaian : 2
nilai : 1,00
prosentase : 100%
6) pembuatan MoU Sinergi tingkat pusat dan daerah
pusat
target : 0
capaian : 0
nilai : tingkat pusat
prosentase : 100%
daerah
target : 18
capaian : 18
nilai : 1,00
prosentase : 100%
e. Program....
LAMPIRAN FOTO
e. Program Penguatan Tatalaksana (5%)
Ketua : Kabag Strajemen Rorena
Sekretaris : Kasubbag Fasjas Bag Infosarpras Rosarpras
Kegiatannya ada empat dengan mengukur capaian pada indikator
apakah nilai dan prosentasenya sudah sesuai dengan target yaitu:
1) Perluasan penerapan e-government yang terintegrasi dalam
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan (1,25%)
a) penerapkan LPSE pengadaan barang dan jasa pada tingkat
Satker
target : 69
capaian : 69
nilai : 1,00
prosentase : 100%
b) Penerapan e-document tingkat Mabes Polri dan 32 Satker
Polda, penerapan pengintegrasian e-office (e-post, Aplikasi
Naskah Dinas Elektronik (ANDsE), Sistem Informasi Kearsipan
Dinamis (SIKD) dan aplikasi daftar nama pejabat
e-document
target : 0
capaian : 0
nilai : 1,00
prosentase : 100%
SIKD
target : 12
capaian : 12
nilai : 1,00
prosentase : 100%
c) Perkap Kapolri tentang Almatsus Polri
target : 0
capaian : 0
nilai : rencana aksi belum dilaksanakan tahun 2016
prosentase : 100%
d) kajian....
d) kajian HTCK pada tingkat Polda, 54 HTCK Polair pada tingkat
Polda dan Polres, 25 HTCK Satfung Mabes
target : 1
capaian : 1
nilai : 1,00
prosentase : 100%
2) Penerapan efisiensi penyelenggaraan Pemerintah (1,25%)
a) terealisasinya SOP Satfung Mabes Polri
target : 1
capaian : 1
nilai : 1,00
prosentase : 100%
b) pembuatan dokumen Perhitungan tunjangan kinerja
berdasarkan Analisa Beban Kerja (ABK)
target : 1
capaian : 1
nilai : 1,00
prosentase : 100%
3) Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Infomasi (1,25%)
a) pengumuman rencana umum pengadaan barang/jasa seluruh
Satker di lingkungan Polri dapat diakses publik
target : 69
capaian : 69
nilai : 1,00
prosentase : 100%
b) pembuatan dokumen laporan evaluasi
target : 1
capaian : 1
nilai : 1,00
prosentase : 100%
c) pembuatan dokumen laporan evaluasi Perkap
target : 1
capaian : 1
nilai : 1,00
prosentase : 100% 4) Penerapan....
4) Penerapan sistem kearsipan yang handal (1,25%)
Terealisasinya e-post, ANDE, SIKD dan aplikasi daftar nama pejabat,
sudah terealisasi dan ada data dukung?
target : 0
capaian : 0
nilai : 1,00
prosentase : 100%
f. Program....
LAMPIRAN FOTO
f. Program Penguatan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia (15%)
Ketua : Karo SDM
Sekretaris : Kabag Binkar Ro SDM
Kegiatannya ada empat belas dengan mengukur capaian pada
indikator apakah nilai dan prosentasenya sudah sesuai dengan target yaitu:
1) perbaikan berkelanjutan sistem perencanaan kebutuhan personel
Polri (1,5%)
a) tersedianya dokumen perencanaan kebutuhan personel Polri
tahun 2015-2019
target : 0
capaian : 0
nilai : dilaksanakan Mabes
prosentase : 100%
b) tersedianya Keputusan Kapolri tentang pendistribusian hasil
didik secara proporsional dengan mempertimbangkan
kebutuhan Satker dan Satwil dan kaderisasi personel
target : 0
capaian : 0
nilai : dilaksanakan Mabes
prosentase : 100%
2) perumusan dan penetapan kebijakan sistem rekruitmen dan seleksi
secara transparan dan berbasis kompetensi (1,5%)
a) 10% anggota Polri yang direkrut dari wilayah perbatasan
negara, wilayah pesisir dan pulau-pulau terluar
target : 0
capaian : 0
nilai : Polda NTB tidak memiliki wilayah perbatasan
negara
prosentase : 100%
b) 33 Polda menggunakan teknologi online
target : 10
capaian : 10
nilai : 1,00
prosentase : 100% c) Pelaksanaan.....
c) Pelaksanaan rekrutmen yang proaktif melalui kampanye
rekrutmen setiap hari sepanjang tahun di 453 Polres
target : 10
capaian : 10
nilai : 1,00
prosentase : 100%
3) perumusan dan penetapan kebijakan sistem promosi secara terbuka
(1,5%)
target : 0
capaian : 0
nilai : dilaksanakan Mabes
prosentase : 100%
4) perumusan dan penetapan kebijakan pemanfaatan assessment center
(1,5%)
a) pembuatan Peraturan ASSDM Kapolri tentang Kebijakan
kompetensi dalam jabatan struktural di tingkat Mabes, Polda,
Polres dan Polsek maupun jabatan fungsional umum
target : 0
capaian : 0
nilai : dilaksanakan Mabes
prosentase : 100%
b) Hasil revisi Peraturan Kapolri tentang Assessment Center
target : 0
capaian : 0
nilai : rencana aksi belum dilaksanakan tahun 2016
prosentase : %
c) Peraturan Kapolri tentang Assessment Center
target : 0
capaian : 0
nilai : rencana aksi belum dilaksanakan tahun 2016
prosentase : %
d) Penyelenggaraan uji kompetensi jabatan dengan menggunakan
sistem Computer Assisted Test (CAT) di tingkat Mabes Polri
dan 16 Polda
Mabes.....
Mabes
target : 0
capaian : 0
nilai : 1,00
prosentase : 100%
Polda
target : 0
capaian : 0
nilai : 1,00
prosentase : 100%
e) pelatihan dan sertifikasi bagi para assessor di 33 Polda
pelatihan
target : 1
capaian : 1
nilai : 1,00
prosentase : 100%
sertifikasi
target : 60
capaian : 58
nilai : 1,00
prosentase : 96,7%
5) perumusan dan penetapan kebijakan penilaian kinerja personel Polri
target : 0
capaian : 0
nilai : kegiatan belum dilaksanakan tahun 2016
prosentase : %
6) perumusan dan penetapan kebijakan reward and punishment berbasis
kinerja;
target : 0
capaian : 0
nilai : kegiatan belum dilaksanakan tahun 2016
prosentase : %
Mabes.....
7) pembangunan/pengembangan sistem informasi personel Polri (1,5%)
Mabes
target : 0
capaian : 0
nilai : 1,00
prosentase : 100%
Polda
target : 1
capaian : 1
nilai : 1,00
prosentase : 100%
8) perumusan dan penetapan kebijakan sistem pengkaderan personel
Polri
target : 0
capaian : 0
nilai : kegiatan belum dilaksanakan tahun 2016
prosentase : %
9) perumusan dan penetapan kebijakan pemanfaatan/pengembangan
data base profil kompetensi calon dan pejabat tinggi Polri
target : 0
capaian : 0
nilai : kegiatan belum dilaksanakan tahun 2016
prosentase : %
10) perumusan dan penetapan kebijakan pengendalian kualitas
pendidikan dan pelatihan (1,5%)
penyusunan laporan hasil evaluasi dan validasi
target : 0
capaian : 0
nilai : dilaksanakan Mabes
prosentase : 100%
11) penerapan sistem promosi secara terbuka, kompetitif dan berbasis
kompetensi didukung oleh makin efektifnya pengawasan (1,5%)
a) pembuatan naskah profil kompetensi jabatan
target : 0
capaian : 0 nilai.....
nilai : dilaksanakan Mabes
prosentase : %
b) Assessment tingkat Mabes, di 33 Polda dan Polres
Mabes
target : 0
capaian : 0
nilai : 1.00
prosentase : 100%
Polda
target : 8
capaian : 8
nilai : 1,00
prosentase : 100%
c) Menyusun dan menetapkan seleksi/uji kompetensi bagi
pemangku jabatan yang telah habis masa jabatannya untuk
menduduki jabatan pada periode tertentu
Telah dilaksanakan Assesment pada tingkat Mabes dan 32
Polda
Mabes
target : 0
capaian : 0
nilai : 1,00
prosentase : 100%
Polda
target : 8
capaian : 8
nilai : 1,00
prosentase : 100%
12) menyusun dan menetapkan pola karier (1,5%)
a) pembuatan Peraturan Kapolri tentang sistem promosi terbuka
di lingkungan Polri
target : 0
capaian : 0
nilai : dilaksanakan Mabes
prosentase : 100% b) dilaksanakan.....
b) dilaksanakan Assessment tingkat Mabes, 33 Polda dan Polres
Mabes
target : 0
capaian : 0
nilai : dilaksanakan Mabes
prosentase : %
Polda
target : 8
capaian : 8
nilai : 1,00
prosentase : 100%
13) pengukuran gap competency (kesenjangan kompetensi) antara
pemangku jabatan dan syarat kompetensi jabatan (1,5%)
penyusunan laporan Hasil Monitoring dan evaluasi
target : 0
capaian : 0
nilai : 1,00
prosentase : 100%
14) penguatan sistem dan kualitas pendidikan dan pelatihan untuk
mendukung kinerja (1,5%)
terealisasinya MoU
target : 1
capaian : 1
nilai : 1,00
prosentase : 100%
g. Program.....
LAMPIRAN FOTO
KAMPANYE TERBUKA SEPANJANG TAHUN
REKRUITMEN ONLINE
SELEKSI CALON ASSESSOR
g. Program Penguatan Peraturan Perundang–Undangan (5%)
Ketua : Kabidkum
Sekretaris : Kasubbag Renmin Bidkum
Kegiatannya ada tiga belas dengan mengukur capaian pada indikator
apakah nilai dan prosentasenya sudah sesuai dengan target yaitu:
1) evaluasi secara berkala berbagai peraturan perundang-undangan
yang sedang diberlakukan (1,67%)
Pemetaan Perkap
target : 195
capaian : 195
nilai : 1,00
prosentase : 100%
2) menyempurnakan/mengubah berbagai peraturan perundang-
undangan yang dipandang tidak relevan lagi, tumpang tindih atau
disharmonis dengan peraturan perundang-undangan lain (1,67%)
tercapai 20% hasil harmonisasi dan sinkronisasi 42 Perkap
target : 20
capaian : 20
nilai : 1,00
prosentase : 100%
3) melakukan deregulasi untuk memangkas peraturan perundang-
undangan yang dipandang menghambat pelayanan (1,67%)
pembuatan revisi Perkap 26 Tahun 2010
target : 0
capaian : 0
nilai : dilaksnakan Mabes
prosentase : 100%
LAMPIRAN FOTO
9. DALAM RANGKA MEWUJUDKAN BIROKRASI YANG MEMILIKI PELAYANAN
PUBLIK BERKUALITAS
Dilaksanakan dengan 1 (satu) program yaitu:
h. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (6%)
Ketua : Dir Lantas
Sekretaris : Kasubdit Regident Dit Lantas
Kegiatannya empat dengan mengukur capaian pada indikator apakah
nilai dan prosentasenya sudah sesuai dengan target yaitu:
1) penerapan pelayanan satu atap;
2) percepatan pelayanan menjadi maksimal 15 hari;
3) deregulasi dalam rangka mempercepat proses pelayanan
4) pembangunan/pengembangan penggunaan teknologi informasi dalam
pelayanan
a) Bidang Lalu Lintas (0,86%)
(1) koordinasi dengan Dinas Kependudukan Kementerian
Dalam Negeri terkait penggunaan NIK dalam pelayanan
penerbitan dan perpanjangan SIM online
target : 1
capaian : 1
nilai : 1,00
prosentase : 100%
(2) revisi Kerja sama dengan PT BRI Tbk pembayaran
PNBP bidang SIM dengan sistem SIMPONI
target : 1
capaian : 0
nilai : 0
prosentase : 0%
(3) penambahan mobil SIM Keliling tingkat Polres
target : 2
capaian : 2
nilai.....
nilai : 1,00
prosentase : 100%
(4) unit layanan SIM online sebanyak 399 satpas
target : 1
capaian : 1
nilai : 1,00
prosentase : 100%
(5) revisi Perkap 9 Tahun 2012 tentang SIM
target : 1
capaian : 1
nilai : 1,00
prosentase : 100%
(6) pelatihan dan sertifikasi kompetensi petugas penguji SIM
di seluruh Satpas Indonesia
target : 8
capaian : 8
nilai : 1,00
prosentase : 100%
(7) Standarisasi tata layanan dan gedung di 11 Kantor
Satpas pada 10 Polda: Satpas Daan mogot Polda Metro
Jaya, Satpas Polrestabes Semarang Polda Jateng,
Satpas Polresta Surakarta Polda Jateng, Satpas
Polresta Manado Polda Sulut, Satpas Polresta
Jogyakarta Polda DIY, Satpas Polresta Denpasar Polda
Bali, Satpas Polrestabes Surabaya Polda Jatim, Satpas
Polrestabes Bandung Polda Jabar, Satpas Polresta
Samarinda Polda Kaltim, Satpas Polrestabes Makassar
Polda Sulsel, dan Satpas Polresta Medan Polda Sumut,
target : 1
capaian : 1
nilai : 1,00
prosentase : 100%
(8) Mewujudkan.....
(8) Mewujudkan Zona bebas percaloan layanan SIM di 10
Satpas Daan mogot Polda Metro Jaya, Satpas
Polrestabes Bandung Polda Jabar, Satpas Polrestabes
Semarang Polda Jateng, Satpas Polresta Medan Polda
Sumut, Satpas Polrestabes Surabaya Polda Jatim,
Satpas Polrestabes Makassar Polda Sulsel, Satpas
Polresta Palembang Polda Sumsel, Satpas Polresta
Pontianak Polda Kalbar, Satpas Polres Cimahi Polda
Jabar, Satpas Polres Banyumas Polda Jateng
target : 1
capaian : 1
nilai : 1,00
prosentase : 100%
(9) Score survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
tercapai 90%
target : 1
capaian : 1
nilai : 1,00
prosentase : 100%
(10) penambahan hardware dan software pada unit layanan
BPKB dan STNK di 33 Polda
target : 1
capaian : 0
nilai : 0
prosentase : 0%
(11) revisi Perkap 5 tahun 2012 tentang Regident Ranmor
target : 1
capaian : 1
nilai : 1,00
prosentase : 100%
(12) pelatihan dan sertifikasi kompetensi petugas penerbit
BPKB dan STNK di seluruh Indonesia
target : 6
capaian : 6
nilai.....
nilai : 1,00
prosentase : 100%
(13) operasional Regident Ranmor yang terintegrasi di 33
Polda dengan Korlantas Polri
target : 1
capaian : 0
nilai : 0
prosentase : 0%
(14) mewujudkan Zona bebas percaloan layanan Samsat dan
unit BPKB di Polda Metro Jaya, Samsat Polda Jabar,
Samsat Polda Jateng, Samsat Polda Sumut, Samsat
Polda Jatim, Samsat Polda Sulsel, Samsat Polda
Sumsel, Samsat Polda Kalbar, Samsat Polres Cimahi
Polda Jabar, Samsat Polres Banyumas Polda Jateng
target : 1
capaian : 1
nilai : 1,00
prosentase : 100%
b) Bidang.....
LAMPIRAN FOTO
b) Bidang Intelkam (0,86%)
(1) mewujudkan Zona bebas percaloan pelayanan SKCK di
33 Polda dan 453 Polres
Polda
target : 1
capaian : 1
nilai : 1,00
prosentase : 100%
Polres
target : 0
capaian : 0
nilai : 1,00
prosentase : 100%
(2) sertifikasi kompetensi petugas penerbitan SKCK di 33
Polda dan 453 Polres
Polda
target : 1
capaian : 0
nilai : 0
prosentase : 0%
Polres
target : 0
capaian : 0
nilai : 1,00
prosentase : 100%
(3) aplikasi penerimaan dan penyetoran PNBP secara online
di 1 Mabes Polri, 33 Polda, 453 Polres dan 4.872 Polsek
target : 0
capaian : 0
nilai : rencana aksi belum dilaksanakan tahun
2016
prosentase : 100%
(4) laporan hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) di 453
Polres dengan score indeks 90%
target.....
target : 1
capaian : 1
nilai : 1,00
prosentase : 100%
(5) naskah deklarasi pernyataan zona bebas percaloan
SKCK di tingkat Mabes Polri, 33 Polda dan 453 Polres
target : 1
capaian : 1
nilai : 1,00
prosentase : 100%
(6) Membangun Link Sistem online tentang Data
Kriminalitas perorangan dengan Pusiknas di tingkat
Mabes Polri, 33 Polda dan 453 Polres
target : 0
capaian : 0
nilai : rencana aksi belum dilakukan tahun 2016
prosentase : %
(7) Telah dibentuk Catatan Kriminal di tingkat Mabes Polri,
32 Polda, 453 Polres dan 4.872 Polsek
Mabes
target : 0
capaian : 0
nilai : 1,00
prosentase : 100%
Polda
target : 1
capaian : 1
nilai : 1,00
prosentase : 100%
Polres
target : 9
capaian : 9
nilai : 1,00
prosentase : 100%
Polsek.....
Polsek
target : 102
capaian : 102
nilai : 1,00
prosentase : 100%
(9) Terbangunnya rancang bangun (kajian akademia)
intregated SKCK online
target : 1
capaian : 0
nilai : 0
prosentase : 0%
(10) Telah dilaksanakan implementasi Intregated di tingkat
Mabes Polri, 32 Polda dan 453 Polres
Mabes
target : 0
capaian : 0
nilai : dilaksanakan Mabes
prosentase : %
Polda
target : 1
capaian : 1
nilai : 1,00
prosentase : 100%
Polres
target : 9
capaian : 9
nilai : 1,00
prosentase : 100%
(11) Penerapan Sistem First In First Out di level Polda dan
Polres
target : 1
capaian : 1
nilai : 1,00
prosentase : 100%
c) Bidang.....
LAMPIRAN FOTO
c) Bidang Binmas (0,86%)
(1) Peraturan Direktur dan Perkabaharkam tentang
Alternative Dispute Resolution/Restorative Justice
target : 0
capaian : 0
nilai : dilaksanakan Mabes
prosentase : 100%
(2) tersedia unit system aplikasi BUJP online
target : 0
capaian : 0
nilai : dilaksanakan Mabes
prosentase : 100%
(3) dokumen Peraturan Kabaharkam/Dir Binmas ttg layanan
BUJP online
target : 0
capaian : 0
nilai : dilaksanakan Mabes
prosentase : 100%
(4) Unit mobile SPM pada tingkat Polda dan tingkat Polres
Polda
target : 1
capaian : 1
nilai : 1,00
prosentase : 100%
Polres
target : 9
capaian : 9
nilai : 1,00
prosentase : 100%
d) Bidang.....
LAMPIRAN FOTO
d) Bidang Polair (0,86%)
(1) kejadian pencurian di atas kapal di 10 hot spot area
prioritas dan di luar hot spot berdasarkan laporan hasil
kegiatan pengamanan, sudah berkurang tidak melebihi
25% di tahun 2016
target : 9
capaian : 9
nilai : 1,00
prosentase : 100%
(2) kegiatan Polmas Perairan dan sambang nusa pulau kecil
terluar berpenghuni
Polmas
target : 41
capaian : 41
nilai : 1,00
prosentase : 100%
Sambang Nusa
target : 2
capaian : 2
nilai : 1,00
prosentase : 100%
(3) MoU Polri dan KKP tentang Pengintegrasian sistem
monitoring dan kontrol terhadap kapal-kapal ikan kerja
sama dengan KKP dalam rangka penanggulangan IUU
(Illegal Unreported Unregulated) fishing
target : 0
capaian : 0
nilai : rencana aksi belum dilaksanakan tahun
2016
prosentase : 100%
(e) Bidang.....
LAMPIRAN FOTO
Sambang Nusa
Polmas
Masyarakat Pesisir
(e) Bidang Sabhara (0,86%)
(1) naskah Peraturan Kabaharkam hasil revisi tentang
Patroli
target : 0
capaian : 0
nilai : dilaksanakan Mabes
prosentase : 100%
(2) revisi Peraturan Kabaharkam tentang Patroli di 33 Polda
target : 0
capaian : 0
nilai : rencana aksi belum dilaksanakan tahun
2016
prosentase : %
(3) laporan hasil kegiatan Pengaturan, Penjagaan,
Pengawalan, Patroli, di tempat rawan kriminalitas dan
rawan kemacetan
pengaturan
target : 366
capaian : 335
nilai : 0,9
prosentase : 91,5%
penjagaan
target : 366
capaian : 335
nilai : 0,9
prosentase : 91,5%
pengawalan
target : 179
capaian : 164
nilai : 0,9
prosentase : 91,6%
patroli
target : 732
capaian : 670
nilai.....
nilai : 0,9
prosentase : 91,5%
(4) monitoring pelaksanaan Patroli sesuai route yang telah
ditentukan dan Kecepatan mendatangi TKP
target : 12
capaian : 11
nilai : 0,9
prosentase : 91,7%
f) Bidang.....
LAMPIRAN FOTO
Pengaturan
Penjagaan
Pengawalan
Patroli
f) Bidang Reskrim (0,86%)
(1) laporan hasil Koordinasi rencana pembangunan
database SPDP online dengan Kemenkum dan HAM,
Kejaksaan dan Bappennas
target : 1
capaian : 0
nilai : 0
prosentase : 0%
(2) MoU dengan Kemenkum dan HAM, Kejaksaan dan
Bappennas tentang Sistem informasi LP, SPDP online
target : 0
capaian : 0
nilai : rencana aksi belum dilaksanakan tahun
2016
prosentase : %
(3) laporan hasil monitoring SP2HP online di tingkat Mabes
Polri, di 33 Polda dan 453 Polres
Mabes
target : 0
capaian : 0
nilai : dilaksanakan Mabes
prosentase : 100%
Polda
target : 1
capaian : 1
nilai : 1,00
prosentase : 100%
Polres
target : 9
capaian : 9
nilai : 1,00
prosentase : 100%
(4) revisi.....
(4) revisi Perkap, Peraturan kaba dan SOP
target : 0
capaian : 0
nilai : rencana aksi belum dilaksanakan tahun
2016
prosentase : %
(5) Penyidik Polri dan PPNS di tingkat Mabes Polri, Polda
dan Polres sudah bersertifikasi penyidik
target : 1
capaian : 0
nilai : 0
prosentase : 0%
f2) Bidang.....
f2) Bidang Reskrim Khusus
(1) laporan hasil Koordinasi rencana pembangunan
database SPDP online dengan Kemenkum dan HAM,
Kejaksaan dan Bappennas
target : 1
capaian : 0
nilai : 0
prosentase : 0%
(2) MoU dengan Kemenkum dan HAM, Kejaksaan dan
Bappennas tentang Sistem informasi LP, SPDP online
target : 0
capaian : 0
nilai : rencana aksi belum dilaksanakan tahun
2016
prosentase : %
(3) laporan hasil monitoring SP2HP online di tingkat Mabes
Polri, di 33 Polda dan 453 Polres
Mabes
target : 0
capaian : 0
nilai : dilaksanakan Mabes
prosentase : 100%
Polda
target : 1
capaian : 1
nilai : 1,00
prosentase : 100%
Polres
target : 9
capaian : 9
nilai : 1,00
prosentase : 100%
(4) revisi.....
(4) revisi Perkap, Peraturan kaba dan SOP
target : 0
capaian : 0
nilai : rencana aksi belum dilaksanakan tahun
2016
prosentase : %
(5) Penyidik Polri dan PPNS di tingkat Mabes Polri, Polda
dan Polres sudah bersertifikasi penyidik
target : 1
capaian : 0
nilai : 0
prosentase : 0%
f3) Bidang.....
f3) Bidang Reskrim Narkoba
(1) laporan hasil Koordinasi rencana pembangunan
database SPDP online dengan Kemenkum dan HAM,
Kejaksaan dan Bappennas
target : 0
capaian : 0
nilai : 0
prosentase : 0%
(2) MoU dengan Kemenkum dan HAM, Kejaksaan dan
Bappennas tentang Sistem informasi LP, SPDP online
target : 0
capaian : 0
nilai : rencana aksi belum dilaksanakan tahun
2016
prosentase : %
(3) laporan hasil monitoring SP2HP online di tingkat Mabes
Polri, di 33 Polda dan 453 Polres
Mabes
target : 0
capaian : 0
nilai : 0
prosentase : 0%
Polda
target : 0
capaian : 0
nilai : 0
prosentase : 0%
Polres
target : 0
capaian : 0
nilai : 0
prosentase : 0%
(4) revisi.....
(4) revisi Perkap, Peraturan kaba dan SOP
target : 0
capaian : 0
nilai : rencana aksi belum dilaksanakan tahun
2016
prosentase : %
(5) Penyidik Polri dan PPNS di tingkat Mabes Polri, Polda
dan Polres sudah bersertifikasi penyidik
target : 0
capaian : 0
nilai : 0
prosentase : 0%
g) Bidang.....
LAMPIRAN FOTO
g) Bidang Brimob (0,86%)
(1) unit tingkat Korbrimob Polri, unit tingkat Satbrimobda
untuk bantuan SAR dan KBR serta bom
Korbrimob
target : 0
capaian : 0
nilai : dilaksanakan Korbrimob
prosentase : %
Sat Brimobda
target : 1
capaian : 1
nilai : 0
prosentase : 0%
(2) Quick Respon Jibom
target : 1
capaian : 1
nilai : 1,00
prosentase : 100%
(3) laporan hasil peningkatan back up kewilayahan dan
32 unit tim siaga gangguan Kamtibmas berintensitas
tinggi pada tingkat Polda
target : 1
capaian : 1
nilai : 1,00
prosentase : 100%
(4) laporan hasil peningkatan layanan telepon siaga Brimob
di 33 Polda
target : 1
capaian : 1
nilai : 1,00
prosentase : 100%
LAMPIRAN FOTO
BAB IV REKOMENDASI
Rekomendasi yang dapat diberikan untuk kemajuan pelaksanaan Reformasi
Birokrasi Polri Gelombang III tahun 2016-2019 periode tahun 2016 di Polda NTB sesuai
sasaran yang ada yaitu:
10. DALAM RANGKA MEWUJUDKAN BIROKRASI YANG BERSIH DAN AKUNTABEL
a. Program Revolusi Mental Aparatur.
Meningkatnya kepuasan masyarakat/publik atas pelayanan Polri
menjadi sasaran yang akan dicapai pada program ini, oleh karenanya sistem
nilai integritas birokrasi yang efektif sudah tepat bila harus diperbaiki dengan
melaksanakan beberapa kali pelatihan revolusi mental dan agen perubahan
sehingga skor Indeks Integritas Pelayanan Publik 8,5. termasuk skor Survei
Kepuasan Masyarakat (SKM) 90% dapat tercapai.
b. Program Penguatan Sistem Pengawasan.
Polda NTB adalah Polda yang turut mempertahankan penilaian
Laporan Keuangan oleh BPK dengan predikat WTP, pada tahun 2016 Polda
NTB berada pada nomor urut 9 diantara 32 Polda dengan nilai B dan ikut
juga meningkatkan kapasitas manajemen pengawasan dengan ukuran
keberhasilan skor tingkat kapasitas APIP terus mengarah nilai 2 dan tingkat
kematangan implementasi SPIP ke angka nilai 2 agar Polda NTB semakin
berintegritas dan berkinerja tinggi.
c. Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja.
Kualitas pelaksanaan sistem manajemen kinerja organisasi di Polda
NTB diusahakan untuk terus ditingkatkan dengan ukuran peningkatan nilai
Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP) yang semakin baik.
11. DALAM.....
11. DALAM RANGKA MEWUJUDKAN BIROKRASI YANG EFEKTIF DAN EFISIEN
d. Program Penguatan Kelembagaan.
Organisasi Polri yang tepat ukuran, tepat fungsi, tidak tumpang tindih
dan bersinergi antar instansi adalah sasaran yang ingin diwujudkan sehingga
mampu mendorong upaya perwujudan tata kelola kepolisian yang baik.
Untuk itu Polda NTB melaksanakan Indeks Kelembagaan berdasarkan
PMPRB (Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Polri) dan
Indeks Tata Kelola (ITK).
e. Program Penguatan Tata Laksana.
Mewujudkan ketatalaksanaan yang efektif dan efisien dengan
menerapkan ITK dengan nilai diatas rata-rata nasional dan mewujudkan
ketatalaksanaan yang berbasis elektronik yang menyeluruh dan terpadu
dengan skor Indeks e-Government dan penggunaan e-procurement sd 80%.
Polda NTB termasuk yang melaksanakan proses manajemen birokrasi yang
sederhana, transparan, efektif dan efisien dengan berbasis Teknologi
Informasi dan Komunikasi (TIK) tersebut.
f. Program Penguatan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia.
Pelatihan, sertifikasi, uji kompetensi dan assessment adalah kegiatan
yang dilaksanakan yang bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme
anggota Polda NTB dengan ukuran keberhasilan skor Indeks Profesionalitas
anggota Polda NTB sesuai dengan skor Polri 86 dari skor 1-100.
g. Program Penguatan Peraturan Perundang–undangan.
Bila kualitas peraturan perundang-undangan yang ada di Polda NTB
semakin harmonis, sinkron dan pelaksanaannya efektif dan efisien, maka
kemungkinan untuk meningkatkan kualitas kebijakan publik berbasis
kebutuhan publik akan semakin besar.
12. DALAM.....
12. DALAM RANGKA MEWUJUDKAN BIROKRASI YANG MEMILIKI PELAYANAN
PUBLIK BERKUALITAS
h. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.
Karena program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan
publik secara terus menerus, maka kegiatan peningkatan kualitas pelayanan
publik dan peningkatan kapasitas manajemen penyelenggaraan pelayanan
publik dengan ukuran keberhasilan jumlah inovasi pelayanan, hasil evaluasi
kinerja penyelenggara pelayanan publik, skor Indeks Integritas Pelayanan
Publik, Persentase tingkat kepatuhan dalam pelaksanaan UU 25/2009,
tindak lanjut pengaduan pelayanan publik dan Public Service Index dengan
menetapkan Zona Hijau dilaksanakan oleh satker-satker operasional di
Polda NTB sampai dengan Polres jajaran.
BAB V.....
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN
13. KESIMPULAN
Road Map Reformasi Birokrasi Gelombang III Tahun 2016-2019 terdiri dari
8 area perubahan bidang Mental Aparatur, Pengawasan, Akuntabilitas,
Kelembagaan, Tatalaksana, Sumber Daya Manusia Aparatur, Peraturan
perundang- undangan dan Pelayanan publik, 9 program, 37 kegiatan, 94 rencana
aksi dan 15 Quick Wins.
Kendala yang mempengaruhi pelaksanaan kegiatan Reformasi Birokrasi
Gelombang III Tahun 2016-2019 periode Tahun 2016 di Polda NTB yaitu
keterlambatan pendistribusian buku Road Map Reformasi Birokrasi Gelombang III
Tahun 2016-2019 dari Mabes setelah kegiatan sosialisasi pada bulan Juni 2016,
sehingga berdampak pada terkendalanya pelaksanaan rencana aksi Road Map
Reformasi Birokrasi Gelombang III Tahun 2016-2019 tahun 2016.
14. SARAN
Untuk melaksanakan program dan kegiatan Road Map Reformasi Birokrasi
Gelombang III Tahun 2016-2019, perlu kiranya dilaksanakan kegiatan-kegiatan
sebagai berikut:
a. kebijakan tentang reward and punishment secara konsisten guna
meningkatkan kinerja satker;
b. meningkatkan kompetensi personel yang melaksanakan kegiatan-kegiatan
pelayanan internal maupun pelayanan publik agar sasaran Road Map
Reformasi Birokrasi Gelombang III Tahun 2016-2019 lebih cepat terasa;
c. melakukan penyesuaian dalam penggunaan TIK dalam melaksanakan
e-goverment dan e-proc.
BAB VI PENUTUP
Demikian laporan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Polri (RBP)
Gelombang III Tahun 2016-2019 periode Tahun 2016 Polda NTB ini dibuat, kiranya dapat
dipergunakan sebagai bahan pertimbangan pimpinan guna menentukan kebijaksanaan
selanjutnya.
Mataram, 15 Desember 2016
a.n. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH NTB
WAKA
Drs. IMAM MARGONO
KOMBES POL NRP 67060234
top related