kerjasama antar daerah juni 2011 public disclosure ... · 3.6 sektor 6: jalan 88 3.7 sektor 7:...
Post on 19-Aug-2019
217 Views
Preview:
TRANSCRIPT
Panduan Pembentukan dan Pelaksanaan Kerjasama Antar Daerah
Kerjasama Antar DaerahJuni 2011
Pub
lic D
iscl
osur
e A
utho
rized
Pub
lic D
iscl
osur
e A
utho
rized
Pub
lic D
iscl
osur
e A
utho
rized
Pub
lic D
iscl
osur
e A
utho
rized
Pub
lic D
iscl
osur
e A
utho
rized
Pub
lic D
iscl
osur
e A
utho
rized
Pub
lic D
iscl
osur
e A
utho
rized
Pub
lic D
iscl
osur
e A
utho
rized
Panduan Pembentukan dan Pelaksanaan Kerjasama Antar Daerah
Kerjasama Antar Daerah Juni 2011 Direktorat Dekonsentrasi dan Kerjasama Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri dan Decentralization Support Facility
DECENTRALIZATION SUPPORT FACILITY Gedung Bursa Efek Indonesia, Gedung I, Lantai 9 Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190 Telepon: (+6221) 5299 3199 Fax: (+6221) 5299 3299 Website: www.dsfindonesia.org Decentralization Support Facility (DSF) merupakan dana perwalian multi donor yang dipimpin oleh Pemerintah Indonesia, yang bertujuan untuk mendukung agenda desentralisasi pemerintah. DSF berupaya mencapai tujuannya dengan memenuhi tiga peranan, yaitu membantu Pemerintah Indonesia meningkatkan: (i) harmonisasi, keselarasan, dan efektivitas bantuan pembangunan; (ii) penyusunan dan pelaksanaan kebijakan; dan (iii) kapasitas pemerintah, terutama di tingkat daerah. Keanggotaan DSF terdiri dari BAPPENAS, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan sembilan donor (ADB, AusAID, CIDA, DFID, Pemerintah Jerman, Pemerintah Belanda, UNDP, USAID, dan Bank Dunia). Dukungan keuangan untuk DSF utamanya diberikan oleh DFID, dan juga kontribusi dari AusAID serta CIDA. Foto pada halaman sampul merupakan hak cipta World Bank Photo Library. Panduan Pembentukan dan Pelaksanaan Kerjasama Antar Daerah merupakan hasil kerja konsultan dan staf Bank Dunia. Temuan, interpretasi, dan kesimpulan dalam laporan ini tidak mencerminkan pendapat DSF maupun donor yang diwakili. Desain sampul oleh Harityas Wiyoga.
PANDUAN PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH
ii | P a g e
PENGANTAR
Buku ini disusun sebagai panduan untuk menginisiasi kerjasama antar daerah maupun untuk
mengoptimalisasi kerjasama yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah daerah khususnya dalam
bidang pelayanan publik.
Panduan ini dikembangkan dari kerjasama daerah yang telah terimplementasi dengan baik, dengan
harapan pengalaman empiris yang telah dilakukan dapat secara mudah direplikasi oleh daerah lain
di seluruh Indonesia yang mempunyai keinginan untuk menjalin kerjasama antar daerah. Bersama
dengan ke-khasan ataupun hal-hal unik yang dimiliki daerah, pengalaman empiris tersebut dapat
dijadikan modal ataupun potensi untuk melaksanakan Kerjasama Antar Daerah (selanjutnya
disingkat menjadi KAD).
Implementasi dari panduan ini tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dan komitmen yang
tinggi dari para pihak yang bekerjasama. Oleh karenanya sejak tahap inisiasi/awal harus dikawal
oleh tim atau kelompok kerja yang berasal dari masing-masing daerah yang bekerjasama. Sehingga
pada akhirnya kesepakatan kerjasama tidak hanya berhenti pada kegiatan seremonial
penandatanganan kerjasama semata.
Secara teknis kerjasama membutuhkan komitmen, kesabaran serta energi yang luar biasa.
Karenanya, masing-masing pihak harus bersama-sama memberikan kontribusi yang didasari oleh
saling membutuhkan, kesediaan saling berkorban serta saling mengisi. Komunikasi yang dilakukan
secara intensif pada akhirnya akan menjadi perekat kerjasama yang luar biasa.
Jakarta, Juni 2011
Subdirektorat Kerjasama Antar Daerah
Direktorat Dekonsentrasi dan Kerjasama
Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum
Kementerian Dalam Negeri
Jl. Kebon Sirih
Jakarta Pusat
Decentralization Support Facility/DSF
Indonesia Stock Exchange Building
Tower I, 9th floor, Suite 901
Jl. Jenderal Sudirman kav. 52-53
Jakarta 12190
PANDUAN PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH
iii | P a g e
DAFTAR ISI
PENGANTAR
i
DAFTAR ISI
ii
DAFTAR TABEL
iv
DAFTAR GAMBAR
iv
BAGIAN I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Penyusunan Panduan 2
1.2 Tujuan dan Sasaran 2
1.3 Manfaat dan Fungsi 2
1.4 Acuan Normatif 2
1.5 Ruang Lingkup Panduan 3
1.6 Sistematika Panduan
3
BAGIAN II PANDUAN PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KAD
TAHAP I: INISIASI 6
I.A Panduan umum 6
Langkah 1 Melakukan identifikasi tokoh kunci KAD 7
Langkah 2
Meningkatkan peran aktif dan membangun hubungan antara tokoh
kunci pendukung KAD
7
Langkah 3 Menyusun baseline regional 8
I.B Pengalaman dan PembelajaranKAD Kartamantul 10
TAHAP II: PERSIAPAN PENGORGANISASIAN KAD 14
II.A Panduan umum 14
Langkah 1 Membentuk Forum Tokoh Kunci Wilayah 14
Langkah 2 Menyusun draft konsep KAD 14
Langkah 3 Menyusun draft/rencana wadah kelembagaan 16
Langkah 4 Menyusun draft kesepakatan pelaksanaan KAD 17
Langkah 5 Melakukan penguatan komitmen 18
II.B Pengalaman dan Pembelajaran KAD Kartamantul 19
TAHAP III: PEMBENTUKAN WADAH KAD 24
III.A Panduan umum 24
Langkah 1 Menyusun Draft Perjanjian Kerjasama KAD 24
Langkah 2 Penandatanganan Perjanjian Kerjasama 24
Langkah 3 Membentuk Wadah KAD 24
Langkah 4 Melakukan rekrutmen SDM untuk operasional KAD 25
Langkah 5 Menyusun Draft Perencanaan KAD 25
Langkah 6 Menentukan mekanisme pembiayaan dan pengelolaan aset kegiatan
KAD
26
Langkah 7 Membuat Perda tentang Pembentukan wadah KAD 26
Langkah 8 Transfer Best Practices 26
III.B Pengalaman dan Pembelajaran KAD Kartamantul 27
PANDUAN PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH
iv | P a g e
TAHAP IV: IMPLEMENTASI KAD 43
IV.A Panduan umum 43
Langkah 1 Membentuk kelompok kerja pelaksana KAD 43
Langkah 2 Memfasilitasi komunikasi antar SKPD di bidang pelayanan publik
tertentu
44
Langkah 3 Membuka dan membina hubungan dengan sumber pendanaan 44
IV.B Pengalaman dan Pembelajaran KAD Kartamantul 46
TAHAP V: MONITORING DAN EVALUASI 49
V.A Panduan umum 49
Langkah 1 Melaksanakan monitoring dan evaluasi 49
V.B Pengalaman dan Pembelajaran KAD Kartamantul 50
BAGIAN III IMPLEMENTASI KERJASAMA ANTAR DAERAH MENURUT SEKTOR
KARTAMANTUL
3.1 Sektor 1: Persampahan 56
3.2 Sektor 2: Pengolahan Air Limbah 65
3.3 Sektor 3: Drainase 71
3.4 Sektor 4: Air Bersih 76
3.5 Sektor 5: Transportasi 80
3.6 Sektor 6: Jalan 88
3.7 Sektor 7: Kesehatan 92
LAMPIRAN
Perjanjian Kerjasama KAD Kartamantul
DAFTAR TABEL Tabel 1 Tahapan Kerjasama Antar Daerah
Tabel 2 Tupoksi Asisten Sekber Kartamantul
Tabel 3 Pembagian Beban Pembiayaan Sekber Kartamantul
5
31
39
DAFTAR GAMBAR Gambar 1 Penyusunan Baseline Regional
Gambar 2 Mekanisme Hubungan Kerja Sekber Kartamantul
9
33
PANDUAN PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH
1
BAGIAN I
PENDAHULUAN
PANDUAN PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH
2
1.1. Latar Belakang Penyusunan Panduan
Berdasarkan Undang-Undang No. 32/2004 tentang Pemerintah Daerah, kerjasama merupakan hak
setiap daerah otonom dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat khususnya dalam
memenuhi tanggung jawabnya untuk meningkatkan penyediaan pelayanan publik.
Salah satu kendala yang dihadapi oleh pihak pemerintah daerah dalam mengimplementasikan
kerjasama antar daerah adalah keterbatasan informasi/pengetahuan untuk melaksanakannya.
Untuk itu diperlukan acuan ataupun panduan teknis untuk melaksanakan kerjasama antar daerah
di setiap tahapan, sejak tahap inisiasi sampai dengan monitoring dan evaluasi.
1.2. Tujuan dan Sasaran
Panduan ini bertujuan untuk memberikan arahan ataupun panduan teknis praktis serta aplikatif
bagi berbagai pihak untuk merintis ataupun mengembangkan kerjasama antar daerah yang telah
dijalin, khususnya di bidang pelayanan publik.
Adapun sasaran yang hendak dicapai dari panduan ini adalah:
1. Tersedianya acuan serta petunjuk teknis tentang tahapan dalam mengimplementasikan
kerjasama antar daerah di bidang pelayanan publik serta cara untuk melaksanakannya
2. Meningkatnya pemahaman pemerintah daerah dalam melaksanakan kerjasama antar daerah
dalam bidang pelayanan publik
3. Meningkatnya pelayanan publik bagi masyarakat
1.3. Manfaat
Secara umum panduan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak serta pemangku
kepentingan yang terkait dengan implementasi kerjasama antar daerah. Secara khusus panduan ini
dapat bermanfaat bagi pemerintah daerah kabupaten/kota yang akan melaksanakan serta
mengembangkan kerjasama antar daerah khususnya di bidang pelayanan publik.
1.4. Acuan Normatif
Beberapa peraturan perundangan yang menjadi acuan utama bagi Pemerintah Daerah saat
melaksanakan KAD adalah:
1. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
2. Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah
3. Permendagri No. 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah
4. Permendagri No. 23 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerjasama
Antar Daerah
5. Permendagri No. 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kapasitas Pelaksana Kerjsama
Daerah
PANDUAN PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH
3
1.5. Ruang Lingkup Panduan
Lingkup Panduan Pembentukan serta Pelaksanaan KAD ini difokuskan pada kerjasama peningkatan
pelayanan publik antara sesama pemerintah kabupaten/kota atau propinsi yang secara geografis
berbatasan langsung. Ini berarti tidak mencakup kerjasama daerah dengan pihak ketiga ataupun
luar negeri.
1.6. Sistematika Panduan
Panduan ini disusun dengan sistematika berikut.
Bagian I Pendahuluan
Berisikan uraian mengenai latar belakang, tujuan dan sasaran, manfaat, acuan normatif, ruang
lingkup serta sistematika Panduan.
Bagian II Panduan Pembentukan dan Pelaksanaan KAD
Berisikan dua sub bagian dari tiap tahapan pembentukan dan pelaksanaan KAD: i). Panduan umum
menguraikan tahapan ideal untuk melaksanakan KAD di bidang pelayanan publik; dan ii).Ilustrasi
berupa pengalaman Kartamantul yaitu kerjasama antara Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman dan
Bantul yang terbentuk dengan inisiasi dari Pemerintah Provinsi Yogyakarta. Review singkat
terhadap pelaksanaan KAD di Kartamantul sebagai refleksi terhadap panduan umum juga disajikan
dalam bagian akhir setiap tahap.
Bagian III IMPLEMENTASI KERJASAMA ANTAR DAERAH MENURUT SEKTOR DI KAD
KARTAMANTUL
Menguraikan gambaran kerjasama antar daerah yang dilakukan oleh KAD Kartamantul
berdasarkan 7 bidang/sektor yang dikerjasamakan yaitu persampahan, air limbah, drainase, air
bersih, transportasi, jalan dan kesehatan.
PANDUAN PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH
4
BAGIAN II
PANDUAN PEMBENTUKAN & PELAKSANAAN
KERJASAMA ANTAR DAERAH
PANDUAN PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH
5
Berdasarkan konsep serta pengalaman empirik yang terjadi baik di dalam maupun di luar negeri,
secara umum terdapat beberapa tahapan yang biasa dilakukan untuk membentuk serta
melaksanakan kerjasama antar daerah (selanjutnya disingkat dengan KAD). Penjelasan dari tiap
tahapan tersebut beserta tujuannya dapat dilihat pada tabel berikut.
TABEL 1
Tahapan Kerjasama Antar Daerah
PENTAHAPAN TUJUAN
TAHAP 1:
INISIASI PROSES PEMBENTUKAN KAD
Merupakan langkah inisiasi paling awal yang
dilakukan oleh tokoh – tokoh kunci regional
untuk bisa mewujudkan KAD
Melakukan identifikasi aktor-aktor
kunci/pendukung KAD di daerah serta
menyamakan pemahaman dan tujuan serta
manfaat KAD di antara daerah yang akan
bekerja sama
TAHAP 2:
PERSIAPAN PENGORGANISASIAN KAD
Merupakan tahapan untuk melakukan
sejumlah persiapan pengelolaan KAD dengan
menyusun berbagai perencanaan awal.
Mendapatkan rancangan – rancangan
kesepakatan meliputi konsep,
pengorganisasian, pengelolaan keuangan dll
yang dituangkan ke dalam suatu nota
kesepahaman/MoU ataupun bentuk ikatan
lainnya.
TAHAP 3: PEMBENTUKAN WADAH KAD
Merupakan langkah pembentukan wadah di
dalam mewujudkan Kerjasama Antar Daerah.
Melegitimasikan 2 tahapan pertama dengan
membentuk suatu wadah KAD yang disepakati
bersama sesuai dengan kebutuhan dan kondisi
regional
TAHAP 4: IMPLEMENTASI KAD
Fase di mana para aktor yang tergabung di
dalam suatu wadah menjalankan KAD dan
melaksanakan rencana – rencana kegiatan
yang sudah disepakati bersama
Melaksanakan semua rencana dan kesepakatan
yang sudah dibuat melalui wadah KAD yang
sudah dibentuk.
TAHAP 5:
MONEV & PENINGKATAN KAPASITAS
Merupakan tahapan yang telah dimulai sejak
tahap 1 sampai 4, dan merupakan proses yang
dilaksanakan terus menerus untuk mencapai
KAD yang optimal
Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap
KAD serta meningkatkan kualitas SDM yang
terkait dengan KAD.
Berikutnya akan diuraikan mengenai kegiatan utama atau langkah-langkah dari kelima tahapan
kerjasama antar daerah. Dalam tiap tahapan akan diuraikan tentang:
PANDUAN PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH
6
i) Panduan umum
Berisikan uraian mengenai langkah-langkah ideal berdasarkan konsep Kerjasama antar daerah.
Dalam panduan umum ini akan dijelaskan mengenai kegiatan apa saja yang dilakukan,
bagaimana melakukannya, siapa yang melakukan, berapa lama waktu yang dibutuhkan, serta
hal-hal lain yang dapat memperjelas pelaksanaan tiap tahapan tersebut.
ii) Pengalaman Kartamantul
Menguraikan tentang pengalaman kerjasama antara Pemerintah Kota Yogyakarta, Kabupaten
Sleman dan Kabupaten Bantul yang tergabung dalam Sekretariat Bersama (Sekber) Kartamantul.
Dalam prakteknya bisa saja terjadi sedikit perbedaan antara pengalaman Kartamantul dengan
langkah ideal yang telah diuraikan sebelumnya. Perbedaannya bisa terjadi pada urutan langkah
tersebut ataupun penggabungan dari beberapa langkah ideal. Hal ini disebabkan oleh karena
pembentukan KAD sangat bergantung kepada situasi dan kondisi yang terjadi di lingkungan
daerah – daerah yang akan bekerja sama.
TAHAP I: INISIASI
I.A PANDUAN UMUM
Lingkup Tahap Inisiasi proses pembentukan KAD merupakan langkah paling awal yang
harus dilakukan oleh tokoh-tokoh kunci regional (baik dengan ataupun
tanpa fasilitasi dari pihak pusat dan propinsi), untuk bisa mewujudkan
KAD. Tahap ini mencakup 3 langkah atau kegiatan utama.
Tujuan
Sasaran
Tujuan utama dari tahap pertama ini adalah agar aktor – aktor
pendukung KAD di daerah bisa diidentifikasi dengan baik serta terjadi
kesamaan pemahaman mengenai tujuan serta manfaat KAD. Identifikasi
dan kesamaan pemahaman KAD ini sangat penting sebagai langkah awal
untuk membentuk suatu KAD, karena berdasarkan kondisi pada saat ini
KAD belum mendapatkan porsi yang utama oleh pengambil keputusan di
daerah di dalam mencapai tujuan pembangunan daerah.
Sasaran dari tahapan ini meliputi:
1. Meningkatnya pemahaman pemerintah daerah terhadap pentingnya
KAD, terutama para pengambil keputusan
2. Meningkatkan peran masyarakat umum dan professional dalam
kerangka KAD
Hasil Tahap
1. Terjalinnya komunikasi, koordinasi serta kerjasama (3K) dari para
tokoh kunci yang berasal dari berbagai pihak (pemerintah maupun
masyarakat) di seluruh wilayah kabupaten/kota yang akan
melaksanakan KAD
2. Tersusunnya suatu kerangka baseline regional, yaitu data/ informasi
mengenai issue, permasalahan serta potensi dari wilayah
kabupaten/kota yang akan melakukan KAD
Durasi Seluruh kegiatan yang termasuk dalam tahap inisiasi dapat diselesaikan
dalam kurun waktu 14 bulan.
PANDUAN PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH
7
LANGKAH 1: MELAKUKAN
IDENTIFIKASI
TOKOH KUNCI KAD
Mempertemukan
Tokoh
Melibatkan banyak
Tokoh dari berbagai
golongan
Kegiatan identifikasi tokoh kunci pendukung KAD bisa dilakukan oleh
inisiator kerjasama ataupun masing-masing pemerintah kabupaten/kota
yang akan melaksanakan KAD dengan mediasi dari pemerintah provinsi,
lembaga donor, perguruan tinggi ataupun LSM.
Identifikasi bisa dilakukan dengan beragam cara seperti: mengundang
berbagai pihak yang diduga terkait dengan bidang pelayanan publik
yang akan dikerjasamakan ke dalam suatu pertemuan formal (seperti
lokakarya) ataupun non formal, advokasi terhadap pihak-pihak terkait,
dan lain-lain. Proses identifikasi ini akan memakan waktu kurang lebih
selama 6 bulan.
Identifikasi dilakukan terhadap tokoh kunci pendukung KAD yang berada
di wilayah kabupaten/kota yang akan melaksanakan kerjasama, yang
berasal dari seluruh kalangan seperti pemerintahan (baik eksekutif
maupun legislatif), tokoh masyarakat/adat/agama/ pemuda, kelompok
masyarakat terkait, Perguruan tinggi, Pengusaha, Lembaga Swadaya
Masyarakat (LSM), ahli di bidang terkait dll. Tokoh kunci yang sudah
teridentifikasi, nantinya sedapat mungkin selalu diikutsertakan/
diundang dalam kegiatan KAD di wilayah tersebut.
� Tokoh kunci dari pemerintah daerah kabupaten/kota adalah SKPD
terkait atau Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah/TKKSD (bagi daerah yang
sudah membentuk). Aturan mengenai keanggotaan serta tugas TKKSD
mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 22 Tahun 2009
tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah Pasal 5-7.
LANGKAH 2: MENINGKATKAN
PERAN AKTIF DAN
MEMBANGUN
HUBUNGAN ANTARA
TOKOH KUNCI
PENDUKUNG KAD
Untuk meningkatkan peran aktif serta membangun hubungan tokoh
kunci yang sudah teridentifikasi pada langkah pertama, dapat dilakukan
dengan cara mengadakan pertemuan dalam bentuk lokakarya ataupun
pertemuan informal secara rutin. Dengan pertemuan tersebut
diharapkan dapat menjalin 3K (Komunikasi, Koordinasi dan Kerjasama)
antar tokoh kunci dan lebih jauh lagi dapat terbentuk networking
(jaringan) informal diantara mereka. Proses ini dilakukan oleh
pemerintah kota/kabupaten yang akan melaksanakan KAD dengan
bantuan/mediasi dari berbagai pihak (terutama pemerintah propinsi
ataupun pihak lainnya seperti lembaga donor, perguruan tinggi ataupun
LSM) secara berkala dan terus menerus.
Idealnya, tokoh kunci KAD berasal semua kalangan yang terkait dengan bidang pelayanan publik
yang akan dikerjasamakan. Dengan pertemuan yang diadakan secara berkala, peran aktif serta
hubungan antar tokoh kunci KAD dapat dibangun dengan mengadakan pertemuan secara berkala.
PANDUAN PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH
8
LANGKAH 3: MENYUSUN
BASELINE REGIONAL
Baseline merupakan
salah satu perekat
Kerjasama
Rincian kegiatan
Baseline atau data dasar regional merupakan gambaran kondisi
regional/wilayah dari beberapa kabupaten/kota yang akan melakukan
KAD, baik dari segi potensi maupun kendala dan limitasi dari semua
sektor/aspek (seperti fisik, ekonomi, sumber daya, sosial budaya, dan
lain-lain).
Penyusunan baseline regional dimaksudkan untuk mendapatkan perekat
kerjasama ataupun obyek yang akan dikerjasamakan, yang nantinya
menjadi dasar dalam menyusun draft rencana kerjasama.
Secara keseluruhan kegiatan ini membutuhkan waktu sekitar 8 bulan
dengan rincian kegiatan:
1. Melakukan identifikasi atau pemetaan potensi/kendala/limitasi
wilayah yang akan bekerja sama, meliputi sektor:
� Fisik (sarana dan prasarana) dan sumber daya alam
� Kependudukan dan sumber daya manusia
� Hukum dan kebijakan
� Aktifitas sektoral
� Pemerintahan
� Sosial Budaya
� Jejaring dan kerjasama regional yang telah ada
Hasil dari identifikasi/pemetaan berupa database dari seluruh sektor
tersebut baik dalam bentuk statistik maupun grafis. Rencana Tata
Ruang Wilayah (RTRW) dapat dijadikan salah satu masukan dalam
kegiatan pemetaan ini, karena memuat standar formal normatif yang
dapat dijadikan sebagai pedoman identifikasi kekuatan dan
kelemahan wilayah.
� Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 22 Tahun 2009
tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah Pasal 6, salah
satu tugas TKKSD adalah melakukan inventarisasi dan pemetaan
bidang/potensi daerah yang akan dikerjasamakan. Hasil inventarisasi
tersebut dapat menjadi masukan ataupun dasar untuk pemetaan
potensi/kendala/ limitasi regional/wilayah. Selain itu juga TKKSD
juga mempunyai tugas untuk melakukan analisis mengenai manfaat
dan biaya kerjasama yang terukur, yang menghasilkan kesimpulan
bahwa objek kerjasama akan lebih bermanfaat jika dikerjasamakan
dengan daerah lain daripada dikelola sendiri.
Kegiatan identifikasi ini bisa dilakukan dengan mediasi dari pihak
pemerintah provinsi dan pihak lainnya seperti lembaga donor dan
perguruan tinggi.
2. Menampilkan data yang telah terkumpul dalam bentuk narasi/
statistik/grafik
3. Membuat peta kondisi regional berdasarkan data yang telah
terkumpul dan telah diolah
PANDUAN PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH
9
Kegiatan penyusunan baseline regional dilakukan dengan metode berikut ini.
GAMBAR 1
Penyusunan Baseline Regional
Penjelasan gambar:
1. Lokakarya antar daerah untuk menggali permasalahan (kendala/ limitasi) serta potensi. Tujuan
dari lokakarya ini adalah untuk menggali isue baik berupa permasalahan yang dihadapi
bersama antara daerah yang akan bekerjasama, maupun potensi yang dimiliki bersama. Hasil
lokakarya berupa kesepakatan permasalahan/potensi untuk sektor yang menjadi
obyek/sasaran kerjasama. Lokakarya ini dihadiri oleh:
� Pemerintah Provinsi termasuk badan koordinasi lintas wilayah
� Pemerintah Daerah yang akan terlibat dalam KAD
� Lembaga KAD (bila sudah terbentuk)
� Lembaga fasilitator yang menjembatani dialog antar daerah (jika ada)
Metode yang digunakan dalam lokakarya meliputi:
� Brainstorming¸yaitu metode untuk menggali pendapat dari setiap peserta didalam suatu
pertemuan, terkait dengan isue, permasalahan tertentu ataupun potensi yang dimiliki untuk
sektor yang akan dikerjasamakan
� Focus Group Discussion (FGD), yaitu metode untuk mendiskusikan suatu isue di dalam suatu
kelompok terbatas, yang diikuti oleh pihak-pihak yang relevan terhadap isue yang dibahas.
2. Pengamatan lapangan serta wawancara
Tujuan kegiatan ini adalah untuk memperoleh data serta informasi tentang permasalahan yang
dihadapi bersama serta potensi yang dimiliki bersama dari sektor yang akan dikerjasamakan.
Dalam pelaksanaannya, kegiatan ini dapat dilakukan dengan mediasi dari Pemerintah Propinsi
ataupun dengan bantuan dari pihak ketiga seperti lembaga donor ataupun perguruan tinggi.
Rincian kegiatan ini meliputi:
� Persiapan kelengkapan survei
� Pengurusan perijinan
� Pengamatan lapangan
� Pengumpulan data sekunder
� Wawancara dengan informan kunci
Metode atau teknik yang digunakan dalam pengumpulan data:
� Pengamatan lapangan, merupakan metode pengumpulan data primer dengan cara
mengobservasi secara langsung kondisi di lapangan
� Pengumpulan data sekunder, merupakan metode untuk mengumpulkan data berupa
dokumen yang berasal dari instansi/lembaga terkait di daerah yang akan bekerjsama
� Wawancara, merupakan metode pengumpulan data primer dari beberapa informan kunci
terkait.
Lokakarya antar daerah
untuk menggali
permasalahan(kendala
/limitasi) serta potensi
1
Pengamatan
Lapangan serta
Wawancara
2
BASELINE
REGIONAL
PANDUAN PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH
10
I.B PENGALAMAN DAN PEMBELAJARAN KAD KARTAMANTUL
LANGKAH 1: MELAKUKAN IDENTIFIKASI TOKOH KUNCI KAD
Bappeda Provinsi
berperan penting
dalam inisiasi/
identifikasi tokoh
Kunci KAD.
Setelah Sekber
sebagai wadah KAD
terbentuk, fungsi
identifikasi tokoh
dilakukan oleh
Sekber Kartamantul
Bappeda Provinsi DIY menginisiasi kerjasama antara Kota Yogyakarta,
Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul dalam kerangka Proyek
Pembangunan dan Pengembangan Kota Terpadu (P3KT) bekerja sama
dengan Swiss Development Cooperation (SDC). Proses inisiasi diawali
dengan memfasilitasi identifikasi tokoh kunci KAD, dengan mengundang
Bappeda Kabupaten/Kota terkait kemudian diperluas dengan
melibatkan dinas dan instansi terkait (SKPD) dari Kabupaten/Kota
terkait dan Provinsi DIY.
Sejak tahun 2001 - setelah terbentuknya wadah KAD berupa Sekretariat
Bersama (Sekber) Kartamantul – proses identifikasi tokoh kunci KAD
untuk bidang pelayanan publik yang akan dikerjasamakan, dilakukan
oleh Sekber Kartamantul. Dalam melakukan identifikasi ini, Sekretariat
Bersama Kartamantul memperluas keterlibatan berbagai pihak, selain
SKPD terkait dari Kabupaten/Kota terkait dan Provinsi DIY, juga dari
kalangan non pemerintah seperti dari Lembaga Swadaya Masyarakat,
LPMK/LMD terkait serta jurnalis. Selain itu Sekber Kartamantul juga
membuat artikel/release terkait dengan permasalahan sektor yang akan
dikerjasamakan, bagaimana inisiasi pemecahan, serta bagaimana
keterlibatan dan peran yang dapat dilaksanakan oleh para pihak. Para
jurnalis juga diminta/diperbolehkan untuk melakukan wawancara
langsung dengan pihak-pihak yang terkait. Masukan dari pihak terkait
diterbitkan di media, dan menjadi pertimbangan dalam proses
mengidentifikasi tokoh kunci. [Tokoh kunci yang berhasil di identifikasi
di KAD Kartamantul untuk tiap bidang yang dikerjasamakan akan
disajikan di Bagian 3]
Pastikan
kabupaten/kota
memiliki perwakilan
tetap dalam proses
identifikasi tokoh
kunci.
Proses identifikasi tokoh kunci dilakukan dengan mengadakan berbagai
pertemuan dengan mengundang para pihak terkait (seperti dijelaskan
pada poin sebelumnya). Seringkali SKPD teknis mengirimkan staf yang
berbeda dengan yang sebelumnya atau bahkan tidak mengirimkan staf
sama sekali, untuk membahas suatu permasalahan yang terkait dengan
bidang yang akan dikerjasamakan. Kondisi ini seringkali menghambat
karena informasi dan solusi yang disepakati sebelumnya, tidak
terkomunikasikan dengan baik.
Untuk mengatasinya, KAD Kartamantul menempuh solusi berikut:
1. Penugasan staf khusus dari Kabupaten/Kota untuk masuk kelompok
kerja bidang yang akan dikerjasamakan, diperkuat dengan Surat
Keputusan Bupati/Walikota. Undangan selanjutnya adalah menunjuk
staf yang masuk dalam kelompok kerja tersebut.
2. Staf yang mewakili SKPD dipersilahkan membawa pendamping,
dengan maksud agar proses regenerasi dan transformasi terjadi
secara alamiah, sehingga informasi terkait dengan kerjasama
senantiasa terkawal dengan baik.
PANDUAN PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH
11
3. Risalah rapat dikirimkan kepada staf yang bersangkutan dan kepada
seluruh Kepala SKPD teknis, satu hari setelah rapat selesai. Cara ini
memudahkan informasi bagi staf yang bersangkutan untuk
mengkomunikasikan dengan kepala SKPD nya masing-masing.
Dilanjutkan dengan pembuatan nota dinas sampai ke Sekda masing-
masing kabupaten/kota, sebagai Tim Pengarah KAD.
Tetapkan waktu
untuk
mengidentifikasi
kunci KAD.
Setelah dilakukan 2 - 3 kali pertemuan intensif (@ 2 jam) yang memakan
waktu sekitar 1 bulan, tokoh kunci KAD Kartamantul dapat diidentifikasi.
Melalui pertemuan tersebut dapat dipetakan SKPD mana saja yang
nantinya akan berperan sebagai leader, pendukung serta implementasi.
Kuncinya terletak pada kesiapan dan komitmen Kabupaten/Kota untuk
bersama-sama berbagi tugas dalam mengawal perencanaan,
implementasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama.
Lesson Learn proses
Identifikasi Tokoh
Kunci KAD
� Teridentifikasinya tokoh kunci memudahkan pengembangan KAD
dalam bidang/sektor pelayanan publik yang dikerjasamakan.
� Semakin banyak tokoh kunci yang bisa dilibatkan dalam identifikasi,
akan memperkaya subtansi kerjasama.
� Identifikasi peran tiap tokoh kunci harus dielaborasi dari aspek
perencanaan, implementasi, monitoring dan evaluasi. Dengan saling
memahami tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD, akan
memudahkan tokoh kunci KAD untuk saling berbagi peran dan
tanggungjawab.
LANGKAH 2: MENINGKATKAN PERAN AKTIF DAN MEMBANGUN HUBUNGAN ANTARA
TOKOH KUNCI PENDUKUNG KAD
Pastikan Bappeda
Provinsi berperan
dalam memfasilitasi,
memediasi serta
mengkoordinasi
kegiatan
peningkatan peran
aktif antar tokoh
kunci.
Bappeda Provinsi sebagai lembaga koordinasi memfasilitasi forum
diskusi berbagai kegiatan terkait bidang/sektor pelayanan publik yang
dikerjasamakan. Diantaranya forum diskusi yang ditujukan untuk
meningkatkan peran aktif tokoh kunci, dihadiri oleh Pemerintah
Kabupaten/Kota danProvinsi DIY menghasilkan rekomendasi kebijakan,
yang kemudian disepakati untuk masuk dalam rencana
kegiatan/program dari SKPD terkait.
Laksanakan
Pertemuan berkala
untuk meningkatkan
peran aktif tokoh
kunci.
Pengalaman KAD Kartamantul menunjukkan, dengan membiasakan
mengundang para tokoh kunci KAD yang telah teridentifikasi dalam
pertemuan berkala, komitmen para tokoh kunci akan muncul dan terjaga.
Pertemuan berkala diadakan oleh KAD Kartamantul dalam bentuk
kegiatan seperti rapat koordinasi, workshop, lokakarya serta Focus Group
Discussion (FGD), membahas berbagai macam issue atau penanganan
permasalahan terkait dengan sektor/bidang yang akan dikerjasamakan.
Mantapnya komunikasi antar tokoh kunci KAD Kartamantul yang
ditunjukkan dengan terbangunnya hubungan antar mereka, dapat
tercapai dalam waktu 6 bulan.
PANDUAN PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH
12
Lesson Learn proses
meningkatkan
hubungan Tokoh
Kunci KAD
Kendala utama yang dihadapi oleh KAD Kartamantul saat proses
meningkatkan peran aktif tokoh kunci adalah terjadinya deadlock
(ketidaksepakatan) saat brainstorming membahas permasalahan sektor
yang akan dikerjasamakan. Dengan melakukan pertemuan secara
berkala, akhirnya kesepakatan dapat tercapai.
LANGKAH 3: MENYUSUN BASELINE REGIONAL
Pastikan Baseline
Regional dapat
tersusun dengan
melibatkan seluruh
stakeholder terkait.
Baseline Regional KAD Kartamantul disusun dalam waktu sekitar 3-4
bulan dengan berbagai kegiatan seperti rapat koordinasi, FGD,
workshop/ lokakarya yang melibatkan seluruh kabupaten/kota, dengan
beberapa tahapan.
1. Pengumpulan data/informasi terkait dengan sektor pelayanan publik
yang akan dikerjasamakan meliputi data:
� Demografi: jumlah penduduk, jenis kelamin, distribusi penyebaran,
PDRB
� Geologi: tata guna lahan, elevasi, topografi
� Geografis: citra dan peta dasar
� Hidrologi: kondisi curah hujan, kedekatan dekat fasilitas air,dll
� Klimatologi
� Utilitas Eksisting
Kegiatan ini dilakukan oleh Bappeda serta Dinas Pekerjaan Umum
Provinsi DIY.
2. Menyusun Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) sektor pelayanan
publik yang dihadapi oleh bersama Kabupaten/Kota.
3. Melaksanakan SWOT Analysis untuk sektor pelayanan publik yang
dikerjasamakan (menyangkut regulasi, manajemen pengelolaan,
kelembagaan, pembiayaan, teknologi terapan dan pelibatan
masyarakat).
[Hasil penyusunan DIM serta SWOT untuk tiap sektor pelayanan publik
yang dikerjasamakan akan dibahas di bagian 3]
Jadikan Baseline
Regional sebagai
acuan bagi
penyusunan
program KAD.
KAD Kartamantul kemudian menggunakan Baseline Regional yang telah
tersusun sebagai acuan bagi Kabupaten/Kota dalam melaksanakan
pengelolaan sektor pelayanan publik yang dikerjasamakan, yaitu sebagai
data dasar bagi penyusunan master plan sektoral.
PANDUAN PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH
13
Review Tahap I: Inisiasi KAD Kartamantul
Tahap Inisiasi pembentukan KAD di Kartamantul dipelopori oleh Bappeda Provinsi DIY, yang pada
saat itu melihat permasalahan sampah akan lebih efektif dan efisien jika ditanggulangi secara
bersama oleh Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul. Bappeda Provinsi DIY
dalam hal ini juga melakukan fungsi – fungsi fasilitasi, mediasi untuk menjalin komunikasi dan
menyamakan pemikiran Kota dan Kabupaten mengenai kebutuhan akan kerjasama menangani
sampah.
GOOD PRACTICES
� Peran aktif Bappeda Provinsi DIY sebagai inisiator.
� Pertemuan – pertemuan dalam rangka inisiasi KAD dihadiri oleh orang yang sama.
� Penyusunan SWOT untuk sektor sampah yang akan dikerjasamakan (penyusunan SWOT ini
terus dilakukan untuk objek kerjasama lainnya).
YANG PERLU DITINGKATKAN
� Pada tahap ini masyarakat luas di Kartamantul seperti LSM, Akademisi Perguruan Tinggi,
tokoh masyarakat, dll belum dilibatkan.
YANG PERLU DIPERHATIKAN
Libatkan masyarakat (tokoh masyarakat), LSM, Akademisi, Industri (Asosiasi), SKPD serta
Stakeholder terkait lainnya agar sedini mungkin rasa kepemilikan terhadap Kerjasama Antar
Daerah dan identitas regional bisa ditumbuhkan sejak awal.
PERTANYAAN EVALUASI
� Apakah daerah anda memiliki permasalahan sama yang juga dihadapi oleh daerah lain yang
berbatasan langsung dengan daerah anda?
� Apakah daerah anda memiliki Tokoh Kunci (tokoh masyarakat, SKPD, dll) yang bisa menjadi
“Champion” atau inisiator KAD?
� Bagaimana peran Bappeda Provinsi di wilayah anda pada masa inisiasi ini?
� Apakah selama ini sudah terjalin komunikasi formal dan informal antar Kepala
Pemerintahan (dan/atau antar SKPD) di daerah yang berbatasan langsung dengan daerah
anda?
� Apakah sudah ada kesamaan persepsi mengenai konsep KAD, pembagian tugas dan
tanggung jawab?
� Apakah saat ini daerah anda sudah memiliki informasi – informasi yang akurat mengenai
profil daerah (terkait dengan potensi dan kendala) anda?
PANDUAN PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH
14
TAHAP II: PERSIAPAN PENGORGANISASIAN KAD
II.A PANDUAN UMUM
Lingkup Tahap Merupakan tahapan untuk melakukan sejumlah persiapan dalam
pengelolaan KAD dengan menyusun berbagai perencanaan awal. Tahap
persiapan pengorganisasian KAD ini mencakup 5 langkah atau kegiatan
utama.
Tujuan
Sasaran
Tujuan utama dari tahap kedua ini adalah untuk mendapatkan rancangan
– rancangan kesepakatan yang meliputi berbagai aspek seperti konsep,
pengorganisasian, pengelolaan keuangan dan lain- lain yang dituangkan
ke dalam suatu nota kesepahaman/MoU ataupun bentuk ikatan lainnya.
Sasaran utama dari tahap ini adalah meningkatkan kesadaran pemerintah
daerah (terutama pengambil keputusan) akan pentingnya bekerjasama
dan memegang teguh komitmen untuk bekerja sama.
Hasil Tahap
Dari tahap ini diharapkan dapat dihasilkan beberapa hal berikut:
1. Terbentuknya “Forum Tokoh Kunci”
2. Tersusunnya draft Konsep KAD
3. Tersusunnya draft wadah KAD
4. Tersedianya draft Kesepakatan Bersama (MoU)
5. Penandatanganan Kesepakatan Bersama (MoU
Durasi
Kegiatan dalam tahap persiapan dimulai sejak bulan ketiga. Pelaksanaan
seluruh kegiatan dalam tahap II ini secara keseluruhan akan
membutuhkan waktu sekitar 13 bulan.
LANGKAH 1: MEMBENTUK
FORUM TOKOH
KUNCI WILAYAH
Kegiatan persiapan pengorganisasian KAD diawali dengan membentuk
forum tokoh kunci wilayah, yang diharapkan sudah dapat terbentuk pada
bulan ke-8. Tokoh kunci yang dimaksud adalah tokoh kunci yang berasal
dari seluruh kabupaten/kota yang akan bekerja sama, yang telah berhasil
diidentifikasi pada tahap persiapan (langkah 1). Pembentukan forum
tokoh kunci wilayah dilakukan oleh pemerintah kota/kabupaten yang
akan melaksanakan KAD dengan bantuan ataupun mediasi dari berbagai
pihak, terutama pemerintah provinsi ataupun pihak lainnya seperti
lembaga donor, perguruan tinggi ataupun LSM. Forum tokoh kunci inilah
yang nantinya akan melakukan segala kegiatan persiapan
pengorganisasian KAD seperti penyusunan draft konsep KAD, rencana
wadah kelembagaan KAD, serta draft kesepakatan bersama (MoU).
LANGKAH 2: MENYUSUN DRAFT
KONSEP KAD
Konsep KAD yang dimaksud meliputi visi, misi, identifikasi lingkup serta
prioritas bidang/obyek yang akan dikerjasamakan (program kerjasama),
bentuk kerjasama, serta rencana pelaksanaannya. Konsep KAD disusun
berdasarkan hasil identifikasi data baseline regional yang telah disusun
pada tahap inisiasi.
Draft atau rencana dari konsep KAD ini dibuat oleh Forum tokoh kunci
yang telah terbentuk dengan bantuan dari pemerintah provinsi.
PANDUAN PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH
15
Rincian kegiatan
Secara keseluruhan kegiatan ini membutuhkan waktu sekitar 3 bulan
dengan rincian kegiatan berikut:
Peran TKKSD (jika
sudah terbentuk)
Prinsip dasar
penyusunan draft
Konsep KAD
Contoh KAD
menurut
Permendagri No.
22/2009
1. Forum tokoh kunci membentuk tim yang ditugaskan untuk
menyiapkan draft konsep KAD & draft rencana kelembagaan dengan
difasilitasi oleh pemerintah provinsi
2. Tim yang terbentuk menyiapkan dan menyusun draft konsep
3. Tim mempublikasikan draft konsep KAD melalui mekanisme public
hearing, sehingga rencana KAD terpublikasikan kepada masyarakat
dan bisa mendapatkan masukan.
� Sebelum para tokoh kunci membuat draft rencana/konsep KAD, TKKSD
yang sudah terbentuk di kabupaten/kota yang akan melakukan kerjasama
dapat menyiapkan rencana kerjasama, yang meliputi beberapa kegiatan:
� Menyusun rencana kerjasama terhadap obyek yang akan
dikerjasamakan
� Menyiapkan informasi dan data yang lengkap mengenai obyek yang
akan dikerjasamakan
� Analisis manfaat dan biaya kerjasama yang terukur bahwa obyek
kerjasama akan lebih bermanfaat dikerjasamakan dengan daerah lain
daripada dikelola sendiri
Beberapa prinsip dasar yang harus diikuti dalam proses penyusunan draft
konsep KAD agar mendapat persetujuan dari pihak terkait, sehingga
dalam implementasinya dapat berjalan dengan baik, yaitu:
1. Seluruh kabupaten/kota yang akan melakukan KAD terwakili dalam
tim yang ditugaskan untuk menyiapkan draft konsep KAD & draft
rencana kelembagaan
2. Setiap kegiatan pertemuan didampingi oleh fasilitator yang
menjembatani persepsi kebutuhan dan kepentingan masing-masing
daerah. Fasilitator bisa berasal dari lembaga donor, perguruan tinggi,
pemerintah provinsi maupun pihak-pihak lainnya
3. Setiap kegiatan melibatkan pemerintah propinsi.
Berikut ini contoh bentuk kerjasama daerah berdasarkan lampiran
Peraturan Menteri Dalam Negeri No 22/2009:
1. Kerjasama Pelayanan Bersama
Merupakan kerja sama antar daerah untuk memberikan pelayanan
bersama kepada masyarakat yang bertempat tinggal di daerah yang
bekerjasama, untuk membangun fasilitas dan memberikan pelayanan
bersama. Misalnya: pelayanan pendidikan SLTP-SLTA,
Puskesmas/Rumah Sakit Daerah.
2. Kerjasama Pelayanan antar Daerah
Merupakan kerja sama antar daerah untuk memberikan pelayanan
tertentu bagi masyarakat yang bertempat tinggal di daerah yang
bekerjasama, dengan kewajiban bagi daerah yang menerima
pelayanan untuk memberikan suatu kompensasi tertentu kepada
daerah yang memberikan pelayanan. Misalnya: pelayanan saluran
irigasi, pembuangan sampah air
PANDUAN PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH
16
3. Kerjasama Pengembangan Sumberdaya Manusia
Merupakan kerjasama antar daerah untuk meningkatkan kapasitas
sumber daya manusia dan kualitas pelayanannya melalui alih
pengetahuan dan pengalaman, dengan kewajiban bagi daerah yang
menerima pelayanan untuk memberikan suatu kompensasi tertentu
pada daerah yang memberikan pelayanan
4. Kerjasama Pelayanan dengan Pembayaran Retribusi
Merupakan kerjasama antar daerah untuk memberikan pelayanan
publik tertentu dengan membayar retribusi atas jasa pelayanan.
Misalnya: pelayanan jaringan air bersih dan persampahan
5. Kerjasama Perencanaan dan Pengurusan
Merupakan kerjasama antar daerah untuk mengembangkan dan/atau
meningkatkan layanan publik tertentu, dengan cara kesepakatan
prgram diantara pihak yang bekerjasama, tapi pelaksanaannya
dilakukan masing-masing di daerah yang merupakan yurisdiksinya.
Kerjasama ini membagi kepemilikan dan tanggungjawab atas program
dan kontrol atas implementasinya. Misalnya: sinkronisasi penataan
ruang
6. Kerjasama Pembelian Penyediaan Pelayanan
Merupakan kerjasama antar daerah untuk menyediakan layanan
kepada daerah lain dengan pembayaran sesuai dengan perjanjian.
Misalnya: pembangunan pintu air di suatu daerah untuk mengatur
aliran sungai daerah tetangga
7. Kerjasama pertukaran layanan
Merupakan kerjasama antar daerah melalui suatu mekanisme
pertukaran layanan (imbal layan). Misalnya: pertukaran pelayanan
pendidikan/kesehatan
8. Kerjasama Pemanfaatan Peralatan
Merupakan kerjasama antar daerah untuk pengadaan/ penyediaan
peralatan yang bisa digunakan bersama. Misalnya: pembangunan
jembatan diatas sugnai yang menjadi garis perbatasan wilayah.
9. Kerjasama Kebijakan dan Pengaturan
Merupakan kerjasama antar daerah untuk menselaraskan kebijakan
dan pengaturan terkait dengan suatu urusan atau layanan umum
tertentu. Misalnya: pengurusan IMB
LANGKAH 3: MENYUSUN
RENCANA WADAH
KELEMBAGAAN KAD
Selain menyusun draft konsep KAD, tim yang dibentuk oleh forum tokoh
kunci juga ditugaskan untuk menyusun draft atau rencana wadah
kelembagaan/organisasi KAD yang meliputi:
1) Konsep rancangan bentuk wadah KAD baik berupa lembaga/
organisasi ataupun bentuk lainnya
2) Struktur organisasi beserta staf yang akan bertugas didalamnya
3) SDM pelaksana/penggerak wadah KAD Masa kepengurusan
4) Rancangan mekanisme pembiayaan dari wadah yang terbentuk
Untuk menyusun rencana wadah KAD tersebut diperlukan dukungan dari
kalangan profesional di bidang KAD untuk melakukan kajian kelembagaan
KAD. Dukungan terutama diperlukan saat melakukan kajian akademis
terhadap kebutuhan akan wadah KAD serta bentuk wadah yang sesuai.
PANDUAN PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH
17
LANGKAH 4: MENYUSUN DRAFT
KESEPAKATAN
PELAKSANAAN KAD
Proses penyusunan
MoU
Substansi MoU
Penyusunan rancangan Kesepakatan Bersama atau Memorandum of
Understanding (MoU) dilakukan oleh aparat dari masing-masing
pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang melakukan KAD yang termasuk
sebagai tokoh kunci secara bersama-sama. Penyusunan rancangan MoU
tersebut diharapkan dapat selesai dalam waktu dua bulan.
Proses Penyusunan Kesepakatan Bersama (MoU):
1) Persiapan dan Penyampaian paparan kerangka umum MoU dalam
rapat koordinasi tokoh kunci
2) SKPD Teknis dari Kabupaten/Kota memberikan komentar/
tanggapan/input secara lebih detil terhadap draft MoU
3) Mengurai kerangka umum kedalam detil pasal
4) Pencermatan bersama terhadap semua pasal
5) Hasil pencermatan bersama selanjutnya diparaf oleh wakil dari
masing-masing kabupaten/kota.
6) Pengkajian oleh Bagian Organisasi dan Bagian Hukum dari
Kabupaten/Kota dan Provinsi, selanjutnya Kabag Hukum memberikan
paraf legalisasi
7) Hasil akhir merupakan Draft Final yang selanjutnya dimintakan paraf
masing-masing Sekretaris Daerah
8) Penandatanganan oleh Bupati/Walikota
Beberapa poin yang harus dimuat dalam isi kesepakatan bersama (MoU):
1. Identitas para pihak
Memuat informasi identitas dari seluruh pihak yang terlibat dalam
KAD, mencakup nama, jabatan, alamat kantor, serta keputusan
pengangkatan dalam jabatan kepala daerah
2. Maksud dan tujuan
Maksud menggambarkan apa yang diinginkan secara umum dari
pelaksanaan KAD. Sedangkan Tujuan menggambarkan apa yang
diingkin secara khusus dari pelaksanaan KAD
3. Obyek dan ruang lingkup kerjasama
Berisikan uraian mengenai obyek yang dikerjasamakan serta
penjabaran dari obyek tersebut.
4. Bentuk kerjasama
Memuat bentuk kerjasama yang akan telah disepakati para pihak yang
akan melakukan KAD.
5. Sumber biaya
Memuat sumber pembiayaan yang telah disepakati bersama oleh para
pihak yang akan melakukan KAD.
6. Tahun anggaran dimulainya pelaksanaan kerjasama
Memuat tahun anggaran dimulainya serta selesainya kegiatan KAD
atas kesepakatan para pihak yang bekerjasama.
7. Jangka waktu
Jangka waktu berlakunya kesepakatan bersama maksimal 12 bulan
8. Rencana kerja
Memuat rencana waktu penyusunan rencana perjanjian kerjasama,
pembahasan serta penandatanganannya.
PANDUAN PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH
18
Judul, Logo, Nomor
dan Perihal MoU
9. Rencana kerja yang memuat:
� Jangka waktu penyusunan rancangan perjanjian kerjasama
� Tanggal pembahasan bersama rancangan perjanjian kerjsama
� Jadwal penandatanganan perjanjian kerjasama
� Rencana kerja tersebut dijadikan lampiran dalam kesepakatan
bersama dan ditandatangani oleh masing-masing kepala daerah
Di samping itu, dalam suatu naskah kesepakatan bersama juga harus
memuat:
1. Logo
Logo yang dicantumkan dapat berupa gambar atau simbol yang
terkait dengan bidang yang akan dikerjasamakan. Bentuk logo
merupakan kesepakatan dari para pihak yang melaksanakan KAD.
2. Judul
Pemberian judul Naskah Kesepakatan Bersama didasarkan pada
bidang yang akan dikerjasamakan, dan merupakan kesepakatan
bersama dari pihak yang bekerjasama
3. Nomor
Pemberian nomor dilakukan oleh masing-masing pihak yang
melakukan KAD, untuk selanjutnya ditetapkan pemberian nomor
utamanya.
4. Perihal
Merupakan penjelasan mengenai bidang kerjasama yang menjadi
obyek dari kerjasama.
LANGKAH 5: MELAKUKAN
PENGUATAN
KOMITMEN
Kegiatan penguatan komitmen dilakukan dengan melibatkan seluruh
tokoh kunci pelaku KAD secara berkala, meliputi beberapa kegiatan
berikut:
1) Menyelenggarakan pertemuan rutin informal yang dihadiri oleh para
tokoh kunci KAD
2) Melaksanakan seminar/workshop pemahaman KAD yang diikuti oleh
para tokoh kunci KAD. Seminar/workshop ini diselenggarakan dengan
bantuan dari pihak Pemerintah Provinsi
3) Penandatanganan Kesepakatan Bersama (MoU) oleh masing-masing
kepala daerah dari pemerintah kabupaten/kota yang melakukan KAD.
Terbentuknya Forum Tokoh Kunci KAD, tersusunnya draft konsep KAD dan wadah kelembagaan,
serta ditandatanganinya Kesepakatan Bersama (MoU) menunjukkan hasil penguatan komitmen
KAD yang akan dilakukan.
PANDUAN PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH
19
II.B PENGALAMAN DAN PEMBELAJARAN KAD KARTAMANTUL
LANGKAH 1: MEMBENTUK FORUM TOKOH KUNCI WILAYAH
Bappeda Provinsi
menginisiasi
pembentukan Forum
Tokoh Kunci Wilayah
Setelah terciptanya komunikasi antar tokoh kunci KAD (Tahap I –
Langkah 2), secara informal Bappeda Provinsi DIY membentuk “Forum
Koordinasi Bappeda” yang beranggotakan Bappeda Provinsi serta
Bappeda Kabupaten/Kota. Pembentukan forum ini membutuhkan waktu
sekitar 1 bulan. Forum yang beranggotakan tokoh kunci wilayah ini
memberikan saran teknis serta rekomendasi kebijakan untuk
meningkatkan kinerja bidang yang sedang dikerjasamakan. Rapat
koordinasi yang membahas berbagai isue regional serta mekanisme
penanganan masalah secara bersama dilakukan secara berkala oleh forum
ini. Selain itu, forum ini juga sudah mulai mengidentifikasi adanya
kebutuhan akan suatu wadah kerjasama untuk mengelola KAD
Kartamantul.
� Setelah terbentuk Sekber Kartamantul, pembentukan forum tokoh kunci
untuk kerjasama bidang pelayanan publik lainnya dilakukan dengan
fasilitasi oleh pihak Sekber dan dirumuskan oleh Bappeda Provinsi, Dinas
Pekerjaan Umum Provinsi, Bagian Hukum, Bagian Keuangan dan Bagian
Organisasi.
Tetapkan waktu
untuk membentuk
Forum Tokoh Kunci
KAD.
Pembentukan Forum Koordinasi memakan waktu sekitar 1 bulan.
Idealnya, proses pembentukan Forum Tokoh kunci sebaiknya dapat
diselesaikan dalam kurun waktu 1- 2 bulan saja, karena jika lebih dari itu
akan kehilangan momentum dari inisiasi kerjasama itu sendiri. Untuk
menjaga momentum tersebut maka perlu disusun jadwal, dengan target
yang akan dicapai yang kemudian dikirimkan kepada Bupati/Walikota.
Dengan cara ini semua Pemerintah Kabupaten/Kota ikut memantau
perkembangan yang terjadi.
LANGKAH 2: MENYUSUN DRAFT KONSEP KAD
Pastikan Konsep
KAD disusun oleh
Forum Tokoh Kunci
yang telah
terbentuk.
Konsep KAD disusun bersama oleh anggota forum koordinasi Bappeda
dengan mengikutsertakan SKPD terkait seperti Dinas Pekerjaan Umum,
Badan Lingkungan Hidup, dan Bagian Hukum serta Organisasi dari Kota
Yogyakarta, Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul dibantu oleh
akademisi bidang lingkungan dan planologi. Apabila secara teknis sudah
disepakati, konsep KAD kemudian dicermati oleh Bagian Hukum
Kabupaten/Kota untuk mendapatkan masukan/ koreksi dan
pencermatan legal draftingnya. Konsep KAD Kartamantul dapat
diselesaikan dalam waktu 2 bulan dan dengan intensitas pertemuan
pembahasan 2 kali/minggu.
PANDUAN PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH
20
Cakupan Konsep
KAD
Cakupan konsep KAD meliputi:
1) Menentukan obyek riil kerjasama
2) Merumuskan maksud dan tujuan kerjasama
3) Merumuskan MoU
4) Mengidentifikasi substansi yang akan diatur dan dikerjasamakan
5) Mengidentifikasi kebutuhan wadah lembaga kerjasama
6) Mengidentifikasi konsep pembiayaan kerjasama antar daerah
Provinsi berperan
dalam memediasi
identifikasi masalah
KAD.
Peran Provinsi DIY
dalam menyikapi
permasalahan objek
KAD Kartamantul
Di masa-masa awal kerjasama, Kartamantul menghadapi kendala berupa
adanya keberatan dari daerah yang terpilih menjadi lokasi dibangunnya
sarana/ prasarana yang akan dikerjasamakan.
Untuk menghadapi kendala tersebut Pemerintah Provinsi melakukan
beberapa hal:
� Provinsi membuat Rencana Tata Ruang Wilayah yang dapat menjadi
dasar pemilihan lokasi sarana/prasarana yang akan dikerjasamakan
� Lahan/lokasi yang akan dibangun tersebut di”akuisisi” atau dibeli
oleh pihak Provinsi, namun pengelolaannya diserahkan kepada
kabupaten/kota, tanpa meminta imbal jasa/kompensasi
� Pihak Provinsi mengusahakan dilakukannya Kajian Standar Nasional
Indonesia (SNI), yang hasilnya ternyata menyatakan bahwa lokasi
yang ditentukan sebagai tempat dibangunannya sarana/prasarana
kerjasama tersebut paling layak menjadi lokasi ditempatkannya
sarana/prasarana yang akan dikerjasamakan.
Transparansi,
kesetaraan dan
kebersamaan
merupakan kunci
penyusunan konsep
KAD.
Pada saat penyusunan konsep KAD di Kartamantul terjadi adu
argumentasi dan kepentingan. Hal ini disadari adalah hal yang lumrah
terjadi, dan dianggap sebagai dinamika kerjasama daerah. Untuk
menghadapinya, KAD Kartamantul selalu mengedepankan transparansi,
kesetaraan dan kebersamaan dalam konteks perencanaan, pelaksanaan
dan pengawasan. Dengan transparansi, kesetaraan dan kebersamaan
maka “sense belonging” terhadap KAD yang dibangun menjadi semakin
kuat.
LANGKAH 3: MENYUSUN DRAFT/RENCANA WADAH KELEMBAGAAN KAD
Lakukan FGD dan
Brainstorming untuk
menyusun Rencana
Wadah
Kelembagaaan KAD.
Rencana bentuk wadah/kelembagaan KAD didiskusikan dan dirumuskan
bersama oleh SKPD teknis dari Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman,
Kabupaten Bantul dan Pemprov DIY, yang terdiri dari unsur Bappeda,
Dinas PU, Bagian Organisasi, Bagian Hukum, dan Bagian Keuangan; Hasil
rumusan tersebut kemudian dicermati dan dikaji oleh Bagian Organisasi
dan Bagian Hukum dari Kota/Kabupaten dan Pemprov DIY. Penentuan
bentuk wadah kelembagaan dilakukan melalui brainstorming serta
Diskusi Kelompok Terarah (FGD) yang dilaksanakan 2 kali/minggu,
diikuti oleh Forum Koordinasi Bappeda dan SKPD terkait dari Provinsi
dan kabupaten/kota. Dengan intensitas komunikasi yang telah terbangun
dengan baik, rencana wadah kelembagaan KAD tersebut dapat
diselesaikan dalam waktu 2 bulan, mencakup:
PANDUAN PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH
21
� Bentuk kelembagaan:
� Status, Fungsi dan Peran:
� Tugas Pokok
� Mekanisme kerjasama
� Personil
Wadah Kerjasama
Non Struktural lebih
efisien dan fleksibel.
Bentuk wadah kelembagaan KAD yang dipilih diproyeksikan harus
mampu bertahan untuk rentang waktu yang cukup lama. KAD
Kartamantul sempat mengalami kendala saat proses menyamakan
persepsi untuk menentukan wadah kelembagaan yang dipilih, terkait
dengan:
� Status kelembagaan
� Legalitas kelembagaan
� Personil dalam wadah KAD
� Mekanisme kerja wadah KAD
Namun, dengan komunikasi intensif, seluruh stakeholder KAD
Kartamantul akhirnya sepakat memilih status kelembagaan non
struktural berupa “Sekretariat Bersama” (Sekber) dengan pertimbangan
biaya yang dibutuhkan untuk operasional lebih efisien jika dibandingkan
dengan pilihan bentuk lembaga lainnya; dan, sifatnya yang fleksibel,
dalam artian tidak terikat aturan birokrasi.
LANGKAH 4: MENYUSUN DRAFT KESEPAKATAN PELAKSANAAN KAD
Pastikan tokoh kunci
terlibat dalam
penyusunan MoU.
Cakupan draft MoU
KAD Kartamantul
Penyusunan draft MoU bidang pelayanan publik KAD Kartamantul
dimotori oleh Forum Koordinasi Bappeda dengan mengikutsertakan
Dinas PU atau dinas terkait lainnya, Bagian Keuangan, Bagian Organisasi,
Bagian Hukum dari Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Kabupaten
Bantul dan Propinsi DIY. Beberapa kegiatan yang dilakukan dalam proses
penyusunan MoU KAD Kartamantul meliputi:
1. Penyiapan Kerangka Umum
2. Brain Storming tentang Obyek dan Lingkup Kerjasama
3. Brain Storming tentang Organisasi dan Kelembagaan Kerjasama
4. Brain Storming tentang Hak dan Kewajiban
5. Brain Storming tentang Mekanisme Pembiayaan
6. Pengambilan kesepakatan bersama hasil dari langkah 2 - 5
7. Pencermatan dan Pengkajian oleh Bagian Organisasi dan Bagian
Hukum
Dengan pembahasan secara kontinyu dan berkala, proses penyusunan
draft MoU tersebut memakan waktu selama 2 bulan. Draft MoU yang
disusun KAD Kartamantul mencakup hal-hal berikut:
1) Dasar Hukum Kerjasama
2) Obyek dan Lingkup Kerjasama
3) Organisasi dan Kelembagan Kerjasama
4) Hak dan Kewajiban
5) Mekanisme Pembiayaan
6) Mekanisme Perubahan/Amandemen MoU
PANDUAN PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH
22
Komitmen serta
Orientasi yang sama
mempermudah dan
memperlancar
penyusunan draft
MoU.
Proses penyusunan draft Mou KAD Kartamantul terjadi dalam waktu
yang relatif cepat dan relatif tanpa kendala, sebab:
1. Kabupaten/Kota terkait mempunyai orientasi yang sama yaitu untuk
meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat
2. Adanya komitmen diantara Kabupaten/Kota bahwa setiap
permasalahan yang muncul akan selalu diselesaikan secara bersama
melalui sharing dan transfer pengalaman dari masing-masing daerah
LANGKAH 5: MELAKUKAN PENGUATAN KOMITMEN
Lakukan pertemuan
rutin dan kegiatan
FGD berkala untuk
memperkuat
komitmen.
Kegiatan penguatan komitmen KAD Kartamantul difasilitasi oleh
Bappeda Provinsi dengan melibatkan Forum Koordinasi yang sudah
terbentuk serta SKPD yang terkait dengan bidang pelayanan publik yang
dikerjasamakan, seperti Dinas PU, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan,
Badan Lingkungan Hidup, Bagian Keuangan, Bagian Organisasi, Bagian
Hukum dari Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul dan
Propinsi DIY. Setelah tahun 2001 - saat Sekretariat Bersama
Kartamantul mulai memfasilitasi kegiatan tersebut menggantikan
Bappeda Provinsi - pihak non pemerintah (seperti akademisi, LSM
terkait, masyarakat yang tinggal di lokasi pelayanan publik yang akan
dikerjasamakan) mulai diikutsertakan dalam kegiatan penguatan
komitmen sbb:
� Pertemuan rutin berkala membahas permasalahan terkait
bidang/sektor pelayanan publik yang dikerjasamakan
� FGD membahas hal-hal khusus untuk pengembangan kerjasama atau
mengatasi masalah yang dihadapi, misalnya:
Bidang/sektor persampahan: rencana perluasan lahan TPA,
penanganan ilegal dumping
Bidang/sektor jalan: rencana pemeliharan jalan, peningkatan
jalan
Lakukan komunikasi
intensif antara SKPD
dengan Bupati/
Walikota untuk
mempercepat
penandatanganan
Dokumen
Kesepakatan
Bersama (MoU).
Penandatanganan MoU dilakukan dengan acara seremonial mengundang
seluruh pimpinan daerah, tokoh kunci KAD, jurnalis, media televisi
lokal/nasional, dilanjutkan dengan tanya jawab bersama
Bupati/Walikota. Dokumen MoU KAD Kartamantul ditandatangani 2
bulan sejak disusunnya draft MoU. Relatif cepatnya penandatanganan
MoU ini dapat tercapai dengan adanya komunikasi intensif antara
Bappeda/SKPD terkait dengan Bupati/walikota. Bappeda/SKPD
menyampaikan nota dinas kepada Bupati/ Walikota yang memuat
tentang pentingnya penandatanganan dokumen MoU tersebut, sejauh
mana pelibatan SKPD dari Kabupaten/Kota/Propinsi dalam proses
penyusunan MoU, serta kesepakatan utama dari hasil diskusi yang telah
dilakukan.
Terbentuknya Forum Tokoh Kunci KAD, tersusunnya draft konsep KAD dan wadah kelembagaan,
serta ditandatanganinya Kesepakatan Bersama (MoU) menunjukkan hasil penguatan komitmen
KAD yang akan dilakukan.
PANDUAN PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH
23
REVIEW TAHAP II-PERSIAPAN PENGORGANISASIAN KAD KARTAMANTUL
Peran Bappeda Provinsi DIY sebagai inisiator di tahap I, dilanjutkan dalam tahap II ini dengan
membentuk “Forum Komunikasi Bappeda” – sebagai perwujudan Forum Tokoh Kunci – yang
beranggotakan Bappeda Provinsi DIY dan Bappeda Kabupaten/Kota Kartamantul. Konsep
kerjasama Kartamantul disusun melalui forum yang sudah terbenTuk ini.
GOOD PRACTICES
� Inisiatif dan peran aktif Bappeda Provinsi DIY dalam membentuk Forum Komunikasi
Bappeda.
� Kesepakatan bersama untuk memilih pola kelembagaan KAD non-struktural, sesuai dengan
prinsip dasar KAD Inter-Governmental Management.
� Peran aktif Provinsi DIY dalam memfasilitasi dan mengambil tindakan – tindakan untuk
menetralisir perbedaan pandangan Kabupaten/Kota dalam masa persiapan ini.
� Komitmen tiga daerah yang bekerja sama (Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman dan
Kabupaten Bantul) sudah terbentuk pada akhir tahapan ini, yang di tandai dengan
ditandatanganinya Kesepakatan Bersama (Memorandum of Understanding – MoU) oleh
ketiga kepala daerah.
YANG PERLU DITINGKATKAN
� Seperti pada tahap I, masyarakat luas di Kartamantul seperti LSM, Akademisi Perguruan
Tinggi, tokoh masyarakat, dll, juga belum terlibat (khususnya pada saat kerjasama sektor
persampahan)
YANG PERLU DIPERHATIKAN
� Setiap daerah yang akan membentuk KAD, terutama untuk Kepala Pemerintahan, pada
tahap ini harus sudah memahami tujuan KAD untuk mewujudkan kepentingan bersama,
dan bukan mengedepankan ego daerah.
� Libatkan masyarakat (tokoh masayarakat), LSM, Akademisi, Industri (Asosiasi), SKPD serta
Stakeholder terkait lainnya dan bentuk komunikasi intensif diantara mereka, agar sedini
mungkin rasa kepemilikan terhadap Kerjasama Antar Daerah dan identitas regional bisa
ditumbuhkan.
PERTANYAAN EVALUASI
� Apakah daerah anda memiliki tokoh masyarakat dan atau SKPD yang bisa membentuk
Forum Tokoh Kunci?
� Apakah komunikasi dan koordinasi yang transparan antar Kepala Pemerintahan Daerah
dan atau antar SKPD sudah mulai terjalin?
� Apakah masing – masing daerah sudah akan melakukan SWOT untuk mengetahui potensi,
kendala, peluang dan tantangan masing – masing daerah?
� Apakah pada tahap ini sudah mulai terjalin komitmen Kepala Pemerintahan Daerah untuk
bekerjasama?
� Bagaimana dengan keterlibatan Provinsi (melalui Bappeda) dalam masa persiapan ini?
� Apakah daerah anda melakukan konsultasi dengan Bappeda Provinsi dan atau mungkin
juga dengan Ditjen PUM?
PANDUAN PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH
24
TAHAP III: PEMBENTUKAN WADAH KAD
III.A PANDUAN UMUM
Lingkup Tahap Tahap ke tiga di dalam proses mewujudkan KAD adalah membentuk
wadah kerjasama itu sendiri yang tentunya disesuaikan dengan kondisi
dan situasi di wilayah masing – masing.
Tujuan
Sasaran
Tujuan: Melegitimasikan 2 tahapan pertama (tahap inisiasi dan
persiapan pengorganisasian KAD) dengan membentuk suatu wadah
Kerjasama Antar Daerah yang disepakati bersama sesuai dengan
kebutuhan dan kondisi regional
Sasaran: Mengintegrasikan rencana KAD dengan RPJM/Renstra dan
meningkatkan peran masyarakat/swasta di dalam KAD.
Hasil Tahap Hasil yang diharapkan dari tahap ketiga ini tentu saja terbentuknya
suatu wadah yang disepakati oleh semua daerah yang melakukan
kerjasama dan terutama tentunya sesuai dengan kebutuhan dan
tantangan permasalahan regional yang akan dihadapi bersama.
Durasi Seluruh kegiatan yang termasuk dalam tahap pembentukan wadah KAD
ini dapat diselesaikan dalam kurun waktu 20 bulan, dengan 8 langkah
atau kegiatan utama.
LANGKAH 1: MENYUSUN DRAFT
PERJANJIAN
KERJASAMA KAD
Berdasarkan pada kesepakatan bersama yang tertuang di dalam MoU di
tahapan sebelumnya, maka tokoh – tokoh kunci yang menginisiasi KAD
kemudian menyusun suatu rancangan perjanjian kerjasama antar
daerah. Dalam proses penyusunan draft ini, sebaiknya tokoh – tokoh
tersebut perlu berkonsultasi dengan Ditjen PUM dan Provinsi serta
didampingi oleh fasilitator KAD dari pusat atau provinsi, sehingga dalam
jangka waktu maksimal 2 bulan, rancangan perjanjian ini sudah tersedia.
Beberapa kendala yang bisa menghambat proses ini adalah:
1. Masing – masing daerah berorientasi kepada daerahnya sendiri,
2. Perbedaan orientasi pembangunan yang berbeda di antara Kepala
Daerah,
3. Ketidakhadiran tokoh kunci dalam rapat kerja.
LANGKAH 2: PENANDATANGANAN
PERJANJIAN
KERJASAMA
Dengan dukungan dari Ditjen PUM serta Provinsi, maka diharapkan
setelah 2 bulan penyusunan draft, perjanjian kerjasama antar daerah
bisa ditandatangani oleh kepala daerah masing – masing dan sah secara
hukum.
LANGKAH 3: MEMBENTUK
WADAH KAD
Sebagai konsekuensi logis dari ditandatanganinya perjanjian kerjasama
antar daerah tersebut, maka langkah selanjutnya adalah membentuk
wadah KAD sesuai kesepakatan bersama.
PANDUAN PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH
25
LANGKAH 4:
MELAKUKAN
REKRUTMEN SDM
UNTUK
OPERASIONAL KAD
Akhir tahun ke-2
sejak inisiasi
dimulai, diharapkan
Wadah KAD sudah
terbentuk
Pelaksanaan KAD yang optimal dan bisa mencapai tujuan KAD hanya
bisa terlaksana jika didukung oleh sumber daya manusia yang
berkualitas dan berkompetensi di bidang KAD. Untuk hal ini maka wadah
KAD yang baru saja terbentuk perlu melakukan rekrutmen SDM KAD
yang bisa dilakukan melalui kegiatan :
1. Menentukan kriteria SDM yang akan duduk di tiap Pokja yang
meliputi:
� Jenis keahlian yang dibutuhkan
� Apakah dari SDM internal (PNS) atau eksternal (profesional)
2. Membuka/mengumumkan lowongan pekerjaan. Misalnya dengan
pasang iklan di media (surat kabar, internet, radio, dll);
menghubungi institusi pendidikan, organisasi profesi, perusahaan
pencari tenaga kerja profesional, dll.
3. Melaksanakan proses seleksi & penerimaan dengan tahapan sbb:
� Menerima surat lamaran (untuk mendapatkan informasi
pengalaman pelamar kerja),
� Melakukan test dengan materi pengetahuan tentang KAD,
kemampuan manajerial, dll,
� Wawancara,
� Memeriksa referensi Keputusan penerimaan SDM
� Melaksanakan kegiatan pengenalan situasi kerja pada SDM KAD
terpilih tentang konsep wadah KAD, tupoksinya, hak SDM
(penghasilan, jam kerja, hak cuti, fasilitas dll), ruang lingkup
tugas, dll.
Semua kegiatan tersebut di atas diharapkan sudah bisa tercapai pada
bulan ke 23 terhitung inisiasi awal pembentukan KAD. Dengan demikian
pada akhir tahun ke-2 ini wadah KAD yang sudah terbentuk berdasarkan
perjanjian kerjasama yang ditandatangani oleh masing kepala daerah
telah memiliki sumber daya manusia yang berkualitas dan
berkompetensi serta siap menjalankan roda organisasi KAD.
LANGKAH 5:
MENYUSUN DRAFT
PERENCANAAN KAD
SDM yang sudah tersedia diharapkan pada langkah ini sudah bisa
memulai untuk menyusun rancangan perencanaan kegiatan KAD.
Rancangan perencanaan yang dimaksud adalah berupa rancangan
Renstra wilayah; draft Milestone wilayah serta draft rencana aksi KAD
yang dalam waktu 3 bulan kerja sudah bisa tersedia. Untuk menyusun
rancangan – rancangan tersebut di atas, wadah KAD yang sudah
terbentuk perlu berkoordinasi dengan pemerintah daerah terkait serta
didampingi fasilitator KAD dari Provinsi jika dibutuhkan.
Rencana Strategis wilayah KAD lazimnya ditentukan oleh Kepala Daerah di wilayah KAD,
sehingga SDM pelaksana harian KAD bertugas untuk menterjemahkan Renstra tersebut menjadi
Milestone dan Action Plan
PANDUAN PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH
26
LANGKAH 6:
MENENTUKAN
MEKANISME
PEMBIAYAAN DAN
PENGELOLAAN ASET
KEGIATAN KAD
Satu hal yang paling penting dalam KAD adalah menentukan mekanisme
pembiayaan dan pengelolaan aset kegiatan KAD, dengan cara:
1. Pembahasan alternatif sumber-sumber pembiayaan dan mekanisme
penganggaran (untuk operasional dan implementasi
kegiatan/program KAD).
� Pembahasan sumber pembiayaan & mekanisme penganggaran
mengacu pada regulasi terkait serta kemampuan daerah,
� Pembahasan mekanisme pembiayaan untuk implementasi
kegiatan/program KAD mengacu pada dokumen prencanaan
yang telah disepakati.
2. Penentuan sumber pembiayaan serta mekanisme penganggarannya.
LANGKAH 7:
MEMBUAT PERDA
TENTANG
PEMBENTUKAN
WADAH KAD
Peraturan Daerah dimaksudkan untuk memberi kekuatan hukum serta
keberlanjutan wadah KAD yang sudah terbentuk. Penyusunan Perda
yang dimaksud tentu saja berdasarkan kepada mekanisme peraturan
perundangan yang berlaku.
LANGKAH 8:
TRANSFER BEST
PRACTICES
Kegiatan ini dimaksudkan agar wadah KAD yang terbentuk bisa
mendapatkan gambaran yang lebih nyata mengenai berfungsinya suatu
KAD, sehingga bisa mengetahui faktor-faktor kritis yang menentukan
keberhasilan maupun kegagalan suatu KAD. Kegiatan ini sendiri bisa
dilakukan berdasarkan fasilitasi dari Ditjen PUM dan atau Provinsi, atau
bisa juga dilakukan berdasarkan inisiatif daerah – daerah yang
melaksanakan KAD.
APBD yang dikeluarkan sebagai “iuran KAD” masing – masing daerah pelaksana KAD merupakan
sumber pendanaan utama KAD terutama untuk kebutuhan operasional “sekretariat” KAD. Dengan
terbitnya Permendagri No. 37/2010, maka daerah diharapkan tidak ragu lagi untuk membiayai
KAD yang sudah dibentuk.
PANDUAN PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH
27
III.B PENGALAMAN & PEMBELAJARAN KAD KARTAMANTUL
LANGKAH 1: MENYUSUN DRAFT PERJANJIAN KERJASAMA ANTAR DAERAH
Libatkan instansi –
instansi strategis
regional dalam
menyusun draft
perjanjian
kerjasama.
Hal ini sangat bergantung kepada sektor atau objek yang akan
dikerjasamakan (sampah, jalan, limbah dll), tetapi secara umum instansi
yang terlibat dalam penyusunan draft perjanjian kerjasama KAD
Kartamantul berasal dari Pemkot Yogyakarta, Pemkab Sleman, Pemkab
Bantul dan Pemprov DIY, seperti:
� Bappeda
� Dinas Pekerjaan Umum
� Badan Lingkungan Hidup
� Bagian Keuangan
� Bagian Organisasi
� Bagian Hukum
Format kegiatan yang dilakukan untuk menyusun draft perjanjian ini
bisa berupa Focus Group Discussion, Workshop ataupun Lokakarya.
Libatkan Fasilitator
(independen) dalam
penyusunan draft
perjanjian.
Draft perjanjian kerjasama KAD Kartamantul pada awalnya (1990 –
1995) disusun oleh Bappeda Propinsi DIY dengan fasilitasi dari
Konsultan Swiss Development Cooperation (SDC) yang dilaksanakan
dalam kerangka kerjasama Yogyakarta Urban Development Project.
Dalam hal ini SDC membawa konsep P3KT Proyek Pengembangan
Perkotaan Terpadu dan serta technical assistance.
Bappeda Provinsi
merupakan “Leading
Institution” dalam
penyusunan draft
perjanjian kerjasama
pembentukan KAD.
Pada saat itu Bappeda Provinsi DIY mengambil peran sebagai inisiator
yang menyadari perlunya dibentuk wadah KAD Kartamantul dalam
menyelaraskan, mengharmonisasikan, menyerasikan pengelolaan
sarana dan prasarana perkotaan.
Pastikan semua
aspek penting
terakomodasi dalam
draft perjanjian
kerjasama.
Substansi draft perjanjian kerjasama KAD Kartamantul sangat
bergantung sekali kepada objek yang akan dikerjasamakan, artinya bisa
saja perjanjian kerjasama pengelolaan sampah berbeda dengan
perjanjian kerjasama pengelolaan air bersih. Namun hal pokok yang
biasanya selalu ada dalam draft perjanjian kerjasama di KAD
Kartamantul meliputi:
� Dasar Pertimbangan Kerjasama
� Obyek dan Lingkup Kerjasama
� Organisasi dan Kelembagan Kerjasama
� Tugas Pokok dan Fungsi
� Mekanisme Pembiayaan
� Pengelolaan Dampak Lingkungan
� Monitoring dan Evaluasi.
PANDUAN PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH
28
Pastikan Perjanjian
KAD memuat aturan
mengenai
berhentinya
keangggotaan KAD.
Mekanisme berhentinya/keluarnya anggota KAD di Sekber Kartamantul:
� Tidak diatur dalam Perjanjian Pembentukan KAD,
� Diatur pada dalam Diktum Penutup pada Perjanjian Kerjasama
Sektoral, misalnya Perjanjian Pengelolaan Sampah; Perjanjian
Pengelolaan Drainase, dll,
� Pembatalan/pemutusan hubungan kerjasama tidak dapat dilakukan
secara sepihak, namun harus dengan persetujuan para pihak.
Tentukan peran &
tanggung jawab
masing – masing
daerah anggota KAD.
Identik dengan langkah sebelumnya, peran masing – masing anggota
KAD:
� Belum diatur dalam perjanjian kerjasama pembentukan KAD
Kartamantul,
� Diatur dalam Hak dan Kewajiban Para Pihak pada Perjajian
Kerjasama Sektoral yang khusus mengatur mekanisme kerjasama
sektor/bidang tertentu misalnya: pengelolaan TPA, pengelolaan air
bersih, pengelolaan limbah, dll.
Tentukan peran &
tanggung jawab
Provinsi.
Dalam kerangka KAD Kartamantul, pemerintah Provinsi DIY berperan:
� Menyediakan, membangun atau mengembangkan sarana dan
prasarana penunjang KAD seperti jalan, jembatan, drainase, dll,
� Khususnya sarana/prasaran yang melintasi batas wilayah
administratif Kabupaten/Kota.
Lakukan
konsultansi/asistensi
dengan Provinsi
untuk penyusunan
draft perjanjian
kerjasama.
Dalam menyusun draft perjanjian pada saat itu konsultasi dilakukan
untuk merencanakan kerjasama bidang persampahan yang menjadi
objek kerjasama pertama dari Kartamantul, yaitu dengan:
� Bappeda Prov. DIY,
� Dinas PU Prov. DIY,
� Biro Hukum Pemprov. DIY,
� Biro Organisasi Pemprov. DIY,
� Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Kekayaaan dan Aset Pemprov.
DIY.
� Sebaiknya konsultasi dan asistensi dengan lembaga di tingkat pusat
juga dilakukan seperti dengan Ditjen PUM untuk lebih mendapatkan
gambaran dan penjelasan mengenai konsep KAD terutama untuk masalah
regulasi dan pembiayaan.
Minimalkan
hambatan dalam
menyusun draft
perjanjian KAD.
Hambatan yang dirasakan pada fase penyusunan draft perjanjian
kerjasama Kartamantul ini relatif tidak ada. Faktor kuncinya adalah:
1. Penyusunan draft perjanjian kerjasama dirancang dalam suatu
rentang waktu/jadwal yang disepakati bersama dalam bentuk
rapat/pertemuan berkala, dengan target waktu penyelesaian yang
disepakati. Dengan cara ini Kabupaten/Kota akan senantiasa
bersama-sama berkomitmen menyelesaikan tepat waktu.
2. Pembentukan Tim Teknis berasal dari seluruh SKPD terkait. Tim
Teknis selanjutnya dikuatkan dengan Surat Keputusan
Bupati/Walikota. Dengan cara ini staf yang bersangkutan secara
kedinasan terikat dengan komitmen kerjasama.
PANDUAN PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH
29
3. Memberikan kesempatan kepada setiap SKPD untuk mengirimkan 2
wakilnya dengan maksud bahwa proses transformasi informasi dan
regenerasi secara alamiah terjadi.
4. Notulensi/rekomendasi rapat dikirimkan maksimal 2 hari setelah
pelaksanaan rapat kepada peserta rapat, Kabid dan kepada Kepala
SKPD, baik dalam bentuk soft copy (email) ataupun dalam bentuk
hard copy (pengiriman dokumen dengan kurir). Dengan cara ini
informasi dan tindak lanjut suatu rapat menjadi mudah untuk
dikomunikasikan dan dikoordinasikan dan bagaimana solusinya.
Fokus dalam
menyusun draft
perjanjian KAD.
Penyusunan perjanjian KAD harus memuat segala aspek penting seperti
yang sudah dijelaskan di atas. Untuk itu intensitas komunikasi antar
aktor – aktor kunci harus selalu terbina dan fokus dalam membahas
perjanjian agar tidak kehilangan momentum di dalam mewujudkan hasil
yang maksimal dengan waktu yang optimal.
LANGKAH 2: PENANDATANGANAN PERJANJIAN KERJASAMA
Undang instansi
terkait dalam acara
penandatanganan
perjanjian KAD.
Dalam penandatanganan perjanjian kerjasama, seluruh Kepala SKPD
terkait substansi KAD serta Komisi C dari DPRD Kota/Kabupaten dan
Komisi C DPRD Provinsi DIY turut hadir.
Berikan waktu
untuk mereview
ulang draft
perjanjian.
Di Kartamantul biasanya dibutuhkan waktu maksimum 1 bulan agar tiap
Kabupaten/Kota dapat melakukan kajian/pencermatan akhir (editing,
legal drafting) agar naskah perjanjian siap untuk ditandatangani.
� Faktor-faktor utama terlambatnya sebuah perjanjian ditandatangani
biasanya disebabkan belum adanya kesepakatan model legal drafting yang
bisa dijadikan acuan, serta adanya masukan/tambahan
diktum/nomenklatur baru pada naskah perjanjian kerjasama.
Publikasikan
kegiatan
penandatanganan
perjanjian ke
masyarakat luas.
KAD Kartamantul mengundang jurnalis dan media televisi untuk
mempublikasikan kegiatan ini ke masyarakat luas. Press Release juga
disiapkan untuk dibagikan kepada para jurnalis yang hadir.
� Satu bagian yang penting dalam KAD komunikasi dengan publik seperti
mempublikasikan kegiatan – kegiatan KAD ke publik agar terjadi proses
identifikasi publik dan rasa kepemilikan terhadap KAD.
Libatkan semua
instansi terkait.
Pelibatan seluruh pimpinan daerah, Komisi C DPRD Kabupaten/Kota dan
Provinsi, Kepala SKPD, jurnalis dan media TV dalam acara
penandatanganan merupakan wujud komitmen yang tinggi dari pihak
yang bekerjasama seperti yang telah terlihat di KAD Kartamantul.
PANDUAN PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH
30
LANGKAH 3: MEMBENTUK WADAH KAD
Wadah KAD bisa
berwujud FORUM
KERJASAMA.
Sebagai lembaga KAD Sekretariat Bersama/Sekber Kartamantul
berbentuk:
� Forum Kerjasama pengelolaan dan penanganan isu sarana dan
prasarana perkotaan,
� Untuk mengantisipasi perkembangan wajah/bentuk Kota Yogyakarta
yang mengarah ke wilayah sisi selatan Kabupaten Sleman dan sisi
utara Kabupaten Bantul.
� Forum Kerjasama ini mencakup fungsi – fungsi koordinasi,
perencanaan, pelaksanaan, monitoring.
Tentukan Formatur
untuk rekrutmen
SDM.
Pada masa awal berdirinya Sekber Kartamantul sebagai wadah
pelaksana KAD di region Kartamantul, terdapat 2 Formatur yang
bertugas untuk rekruitmen, yaitu;
1. Formatur 1 terdiri dari Sekda Kota Yogyakarta, Sekda Kabupaten
Sleman, Sekda Kabupaten Bantul, Sekda Propinsi DIY, Akademisi,
Wakil dari Negara Donor (GTZ) melakukan fit and proper test khusus
untuk jabatan Manager.
2. Formatur 2 terdiri dari Kabid Fispra Bappeda Kota Yogyakarta,
Kabid Perkotaan Bappeda Kabupaten Sleman, Kabid Fispra Bappeda
Kabupaten Bantul, Kabid Keuangan Kabupaten/Kota melakukan fit
and proper test khusus untuk jabatan asisten administrasi dan
keuangan serta asisten teknis.
Khusus untuk supporting staf, rekruitmen dilakukan oleh Ketua Sekber
dan Manager Sekretariat Bersama Kartamantul.
Tentukan Tupoksi
Formatur.
Tupoksi Formatur 1
Tupoksi Manager
Sekber Kartamantul
Formatur yang dibentuk oleh Sekber Kartamantul untuk melakukan
rekrutmen SDM yang akan mengisi berbagai posisi di Sekber
Kartamantul sebagai pelaksana KAD adalah sebagai berikut:
Fungsi, peran dan tanggungjawab Formatur 1 yang terdiri dari Sekda
Kota Yogyakarta, Sekda Kabupaten Sleman, Sekda Kabupaten Bantul,
Sekda Propinsi DIY, Akademisi, Wakil dari Negara Donor (GTZ)
adalah memilih calon Manager yang mempunyai kualifikasi yang
ditetapkan oleh Steering Commite/Tim Pengarah Sekber Kartamantul.
Adapun Job Diskripsi dari Manager terpilih adalah sebagai berikut:
√ Tanggungjawab kepada: Ketua dan Sekretaris Sekber
√ Melakukan supervisi : Asisten Program dan Asisten
Administrasi
Tugas Utama Manager Sekber Kartamantul:
→Membantu Ketua dan Sekretaris Sekber, melaksanakan pengelolaan
Kantor dan mengurus semua aktivitas Sekber.
PANDUAN PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH
31
Tupoksi Formatur 2
Rincian Tanggungjawab:
a. Membantu pengurus Sekber Kartamantul mempersiapkan rencana
kegiatan Sekber setiap triwulan atau semester,
b. Mempersiapkan pelaksanaan rapat/pertemuan rutin Sekber, dialog,
lokakarya dan seminar Sekber Kartamantul mencakup:
� Penyusunan proposal / term of reference kegiatan,
� Penentuan partisipan, tempat dsb,
� Penyiapan materi/ bahan/ dokumen yang diperlukan,
� Penyiapan undangan,
� Penyebaran undangan dan konfirmasi kehadiran,
� Penyiapan tempat dan logistik,
c. Mempersiapkan dokumentasi pelaksanaan rapat/pertemuan rutin
Sekber, dialog, lokakarya mencakup risalah rapat, foto dll,
d. Mempersiapkan laporan kemajuan kegiatan Sekber setiap triwulan
/ semester,
e. Melakukan kontak/ dialog dengan pihak-pihak terkait atas
permintaan dan atau koordinasi dengan Sekber,
f. Memberikan pelayanan publik, misalnya memberi penjelasan
tentang Sekber dan kegiatannya, atas persetujuan pengurus Sekber.
Fungsi, peran dan tanggungjawab Formatur 2 yang terdiri dari Kabid
Fisik dan Prasarana Bappeda Kota Yogyakarta, Kabid Perkotaan
Bappeda Kabupaten Sleman, Kabid Fisik dan Prasarana Bappeda
Kabupaten Bantul, Kabid Keuangan Kabupaten/Kota adalah memilih
calon asisten administrasi dan asisten teknis yang mempunyai kualifikasi
yang ditetapkan oleh Steering Commite/Tim Pengarah Sekber
Kartamantul.
Job Deskripsi dari Asisten terpilih adalah sebagai berikut:
Tabel 2. Tupoksi Asisten Sekber Kartamantul
Asisten Administrasi Asisten Program/Teknis
Tanggung Jawab Kepada :
1. Ketua dan Sekretaris Sekber
2. Manager Sekber Kartamantul
Tugas Utama:
Membantu kantor Sekber dan mengurus semua
aktivitas yang berkaitan dengan hal-hal
administratif kantor dan semua aktivitas terkait.
Tanggung Jawab Kepada :
1. Ketua dan Sekretaris Sekber
2. Manager Sekber Kartamantul
Tugas Utama:
Membantu Kantor Sekber dan mengurus semua
aktivitas yang berkaitan dengan hal-hal teknis,
khususnya yang berkaitan dengan masalah
pengembangan regional/ kota & manajemen
infrastruktur kota.
PANDUAN PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH
32
Tanggung Jawab Administratif:
1. Mengurus korespondensi, baik surat
masuk/keluar, telepon, faxsimile dan e-mail,
2. Mengatur dan mengoperasikan dokumen
kehadiran, rapat, seminar, workshop dan
even lainnya,
3. Mengatur sistem file semua laporan dan
dokumentasi yang lainnya,
4. Memelihara serta mengatur pengelolaan
perpustakaan Sekber,
5. Menyiapkan, mengorganisasikan dan
mengelola kliping harian, risalah rapat,
6. Mengatur dan menyusun jadwal kunjungan
tamu,
7. Mengatur dan menyusun jadual perjalanan
yang berkaitan dengan program Sekber
untuk pimpinan Sekber dan instansi terkait
serta konsultan jika dibutuhkan seperti
penyiapan ticket dan akomodasi,
8. Mengimplemetasikan dan menerapkan
seluruh prosedur pengadaan barang sesuai
peraturan yang berlaku,
9. Mengatur dan bertanggungjawab terhadap
penggunaan kas kecil dan melaksanakan
pembukuan,
10. Menyiapkan dan bertanggungjawab
terhadap pengiriman/penerimaan semua
dokumen Sekber.
Tugas Umum:
Membantu Manager Sekber Kartamantul dalam
menyiapkan semua laporan/ dokumentasi
kantor Sekber Kartamantul.
Tanggung Jawab Teknis:
1. Mengoleksi semua data/informasi terkait
untuk membantu aktivitas Sekber, terutama
dalam masalah pengembangan resional,
perencanaan dan pemanfaatan lahan,
2. Mengatur dan melaksanakan survey teknis
dalam koordinasi team maupun secara
independen termasuk mengambil foto yang
relevan,
3. Mendampingi/ memberikan informasi
kepada tamu berkaitan dengan aspek teknis,
4. Menyiapkan laporan/ dokumen teknis,
5. Membuat peta dan graphics,
6. Menyiapkan materi presentasi,
7. Menyiapkan, mengorganisasikan dan
mengelola website Sekber.
Tugas Umum:
Membantu Manager Sekber Kartamantul dalam
menyiapkan semua dokumen/ laporan kantor
Sekber Kartamantul.
Gunakan
mekanisme
pengambilan
keputusan dari
bawah.
Mekanisme pengambilan keputusan di Sekber Kartamantul adalah Bottom Up
System, di mana seluruh isu/permasalahan KAD didiskusikan pada forum Tim
Teknis yang terdiri dari Bappeda, Dinas PU, Badan Lingkungan Hidup, Bagian
Hukum.
� Forum ini menghasilkan rekomendasi kebijakan yang akan disampaikan
oleh Sekretariat Bersama Kartamantul kepada Tim Pengarah Sekber
Kartamantul yang terdiri dari Sekda Kota Yogyakarta, Sekda Kabupaten
Sleman, Sekda Kabupaten Bantul, Kepala Bappeda Kota Yogyakarta, Kepala
Bappeda Kabupaten Sleman dan Kepala Bappeda Kabupaten Bantul.
� Dalam pengambilan kebijakan, Tim Pengarah dapat melibatkan
langsung/tidak langsung Pemerintah Provinsi DIY /stakeholder terkait.
� Rekomendasi kebijakan Tim Pengarah selanjutnya menjadi kebijakan yang
disetujui oleh setiap Pimpinan Daerah (Bupati/Walikota),
� Selanjutnya rekomendasi yang telah disetujui Pimpinan daerah, dimintakan
persetujuan/ disampaikan pada DPRD masing-masing.
PANDUAN PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH
33
Gambar 2. Mekanisme Hubungan Kerja Sekber Kartamantul
Pertimbangkan
kondisi, situasi
dan ke-arifan
lokal.
Pembentukan wadah KAD harus memperhatikan kondisi, situasi serta budaya
dan nilai – nilai kolal. Konsep wadah KAD di suatu wilayah belum tentu dapat
100 % dijalankan di daerah lain. Namun demikian di daerah mana pun,
komitmen pimpinan daerah dan seluruh SKPD dalam mengawal proses
pembentukan wadah KAD sangat dibutuhkan.
Bupati/Walikota
Kebijakan Umum/
Keputusan Akhir
Tim Pengarah 3 LG
Petunjuk dan
Arahan
Ketua/Sekretaris
Manajemen
DPRD
Kab/Kota
Stakeholder Pemerintah
Provinsi
Dukungan
Eksternal (Donor)
TIM TEKNIS
PENYIAPAN & IMPLEMENTASI
Bappeda Dinas PU BLH / KLH Hukum,
Organisasi
Tim
Operasional
Sekber
PANDUAN PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH
34
Ilustrasi Pembentukan Sekber Kartamantul
LANGKAH 4: MELAKUKAN REKRUTMEN SDM OPERASIONAL KAD
Selenggarakan
rekrutmen terbuka
untuk menjaring
SDM berkualitas.
Tahapan Rekrutmen
di Sekber
Kartamantul
Sekber Kartamantul menyelenggarakan rekrutmen SDM pelaksana Sekber
melalui penjaringan publik. Lowongan pekerjaan ini diumumkan di koran
lokal dan nasional untuk mendapatkan kandidat terbaik dan untuk
menjaga transparansi proses penjaringan.
Tahapan rekrutmen yang dilaksanakan:
1. Test Administratif meliputi kelengkapan berkas lamaran calon
personil,
2. Test Wawancara 1 (motivasi, orientasi dari calon personil),
3. Test Psikologis,
4. Test Kemampuan Umum (Manajemen, Pengelolaan Sarana dan
Prasarana Perkotaan, Good Governance),
5. Test Wawancara 2 (komitmen, kemampuan bahasa Inggris,
pengalaman manajerial, beban pekerjaan, gaji dll),
PANDUAN PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH
35
“The right man on
the right place”.
Awalnya Sekber Kartamantul merekrut 4 posisi jabatan dan persyaratan
berikut:
1. Manager, dengan kualifikasi minimal S1, berpengalaman dalam bidang
manajemen dan pengelolaan kantor, minimal 5 tahun,
2. Asisten Teknis, dengan kualifikasi minimal S1, berpengalaman dalam
bidang pemetaan, planologi dengan pengalaman kerja minimal 3
tahun,
3. Asisten Administrasi dan Keuangan, dengan kualifikasi minimal S1
Ekonomi/Akuntansi, berpengalaman dalam bidang pengelolaan tugas
administrasi, korespondensi dan pembukuan dengan pengalaman
kerja minimal 2 tahun,
4. Office Boy, minimal lulusan SLTA.
Formatur
menentukan proses
seleksi penerimaan
SDM.
Bappeda Provinsi DIY, Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman dan Bantul
yang berfungsi sebagai Formatur SDM pada awal berdirinya Sekber
Kartamantul menentukan tahapan/proses penerimaan SDM di Sekber
Kartamantul. Dalam hal ini Bappeda Kota/Kabupaten tersebut didampingi
oleh lembaga donor GTZ dari Jerman.
Tim Pengarah
memimpin proses
seleksi penerimaan
SDM.
Tim Pengarah yang terdiri dari Sekda Kabupaten Sleman, Sekda Kota
Yogyakarta, Sekda Kabupaten Bantul dan Sekda Provinsi DIY memimpin
proses seleksi secara keseluruhan.
Libatkan Provinsi
sebagai Fasilitator
proses rekrutmen
SDM.
Pemerintah Provinsi DIY pada saat pembentukan Sekber Kartamantul
memberikan dukungan dengan memfasilitasi tempat dan proses
seleksi/penjaringan SDM yang akan menjalankan Sekber Kartamantul.
Sayang sekali pada saat itu pemerintah pusat belum berperan secara aktif.
� Jika memungkinkan libatkan pemerintah pusat seperti Ditjen PUM di
Kemendagri yang secara teoritis bisa memberikan dukungan secara aktif.
SDM profesional
wujudkan KAD
optimal.
Pengalaman Sekber Kartamantul menunjukkan bahwa proses penjaringan
SDM terbuka sangat memungkinkan untuk mendapatkan SDM dari
kalangan profesional sesuai dengan kualifikasi yang diharapkan, tentunya
dengan kompensasi/renumerasi yang memadai, terlebih jika SDM
profesional tersebut mampu menjalankan KAD dan mencapai sasaran KAD
yang sudah ditetapkan.
LANGKAH 5: MENYUSUN DRAFT PERENCANAAN KAD
Selenggarakan
Workshop awal
tahun untuk
menyusun Rencana
Kegiatan.
Sekber Kartamantul menyelenggarakan Workshop Penyusunan Rencana
Kegiatan KAD yang disusun bersama oleh SKPD terkait.
� Waktu Pelaksanaan. Workshop dilaksanakan pada awal tahun
berjalan (sekitar bulan Januari/Februari) untuk kegiatan yang dimulai
Juli tahun berjalan sampai dengan Juni tahun berikutnya).
� Contoh: Workshop dilaksanakan Januari/Februari 2011 yang
ditujukan untuk menyusun rencana kegiatan KAD untuk kegiatan yang
akan dimulai Juli 2011 sampai dengan Juni 2012.
PANDUAN PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH
36
� Cakupan program. Penyusunan dokumen perencanan di Sekber
Kartamantul mencakup program yang bersifat rencana jangka pendek,
jangka menengah dan jangka panjang.
Cakupan draft perencanaan meliputi:
a. Aspek Regulasi, meliputi peraturan daerah di tingkat
Kabupaten/Kota atau peraturan daerah di tingkat provinsi
b. Aspek Manajemen, meliputi:
• Manajemen Pengelolaan Sampah di Sumber Sampah (masyarakat,
dunia usaha, perkantoran dll)
• Manajemen Pengelolaan Sampah ditingkat antara (Tempat
Pengelolaan Sementara atau TPS)
• Manajemen Pengelolaan Sampah di TPA (Tempat
Pengolahan/Pemrosesan Akhir)
• Manajemen Pembiayaan pengelolaan sampah dari sumber sampah,
ditingkat antara (TPS) dan (TPA)
• Manajemen Kelembagaan Pengelolaan Sampah meliputi : Badan
Regulator, Badan Eksekutor/Operator.
c. Aspek Teknologi, meliputi rencana/aplikasi teknologi tepat guna
dalam pengelolaan dan pemrosesan sampah (Waste to Renewable
Energy, Waste Refinery dll)
d. Aspek Peran Serta Masyarakat, meliputi bentuk dan model
capacity building, pemberdayaan dan pelibatan masyarakat dalam
pengelolaan sampah.
e. Detil Enginering Design dari Sarana dan Prasarana Pengelolaan
Sampah dari Sumber, ditingkat antara maupun di tempat
Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah.
f. Rencana Anggaran Biaya untuk pembangunan infrastruktur
� Substansi. Dokumen perencanaan tersebut berisi kegiatan KAD
Sektoral dengan rincian kegiatan pada masing-masing sektor, SKPD
yang terlibat, sumber pembiayaan, dll.
� Catatan. Khusus untuk kegiatan tahunan disesuaikan dengan hasil
Musrenbang dari Kabupaten/Kota/Provinsi.
Pimpinan Wadah
KAD tetapkan
Renstra Regional,
disetujui oleh
Bupati/Walikota.
Di Sekber Kartamantul mekanisme Renstra:
� Usulan Renstra. SKPD dari Kabupaten dan Kota mengajukan usulan
berupa draft Rencana Strategis,
� Penetapan. Ketua Sekber Kartamantul menetapkan draft Renstra,
� Persetujuan. Draft Renstra tersebut harus mendapatkan persetujuan
dan diketahui oleh Bupati/Walikota.
Libatkan Instansi
dari Kabupaten/
Kota serta Provinsi
dalam menyusun
rencana kegiatan.
Dalam menyusun rencana kegiatan KAD, Sekber Kartamantul melibatkan
unsur pemerintahan dari Kabupaten/Kota serta Provinsi, DPRD
Kabupaten/Kota serta Provinsi, tokoh masyarakat dan kalangan akademis.
1. Unsur SKPD dari Kabupaten/Kota:
Bappeda, Dinas PU, Badan Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan,
PDAM, Bagian Hukum, Bagian Organisasi, Bagian Tata Pemerintahan,
PANDUAN PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH
37
2. Unsur SKPD dari Pemprov DIY:
Bappeda, Dinas PU, Badan Lingkungan Hidup, Badan Kerjasama dan
Penanaman Modal, Dinas Perhubungan, Biro Hukum, Biro Organisasi,
Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Kekayaan Asset Daerah, Biro
Administasi Pembangunan, Biro Tata Pemerintahan, Satker PAM,
Satker PLP,
3. Unsur DPRD:
Komisi C DPRD Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Kabupaten
Bantul, dan Provinsi DIY,
4. Tokoh Masyarakat:
Wakil LPMK, Wakil LMD, Seluruh Lurah dan Camat di wilayah
Aglomerasi Perkotaan Yogyakarta,
5. Akademisi/Praktisi:
Pusat Studi Perencanaan Penataan Ruang UGM, MPKD UGM, PSLH
UGM, PSLH UII, PSLH UMY, PSLH Atmajaya.
Sangat penting
melibatkan semua
stakeholder.
Proses perencanaan kegiatan KAD, di Kartamantul menunjukkan bahwa:
� Perencanaan KAD melibatkan seluruh stakeholder secara lengkap,
sehingga mampu menyerap aspirasi utama dari masing-masing
stakeholder,
� Oleh sebab itu rasa memiliki (sense of belonging) akan tumbuh dengan
kuat yang pada akhirnya akan menumbuhkan komitmen yang kuat
dalam KAD.
LANGKAH 6: MENENTUKAN MEKANISME PEMBIAYAAN DAN PENGELOLAAN ASET
KEGIATAN
Tentukan
mekanisme
pembiayaan secara
tepat.
Contoh Peruntukkan
Anggaran
Operasional Sekber
Kartamantul
Pembagian Risiko,
“Polutan Fee
Principal”
Mekanisme pembiayaan KAD di Sekber Kartamantul disepakati dengan
dua model sebagai berikut:
1. Biaya operasional kantor Sekber Kartamantul, pembiayaan ditetapkan
dengan beban pembiayaan dengan prosentase yang sama untuk Kota
Yogyakarta, Kabupaten Sleman dan Bantul.
2. Kegiatan dan Pemeliharaan Kegiatan Sektoral, pembiayaan ditetapkan
dengan prosentase pembagian beban kepada masing – masing
Kabupaten/Kota, sesuai dengan jumlah volume, jumlah pengguna dll,
sesuai dengan sektor kegiatan KAD.
Peruntukkan Anggaran Operasional di Sekber Kartamantul dialokasikan
sbb:
1. Belanja Barang & Jasa
2. Belanja Pegawai (7 staf Sekber)
3. Belanja Perjalanan Dinas
4. Belanja Modal (asset)
5. Belanja Kegiatan Sektoral (studi, survey)
6. Belanja Workshop/Seminar
Dalam melaksanakan KAD, Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman dan
Kabupaten Bantul berpijak juga pada konsepsi "polutan fee principal" di
mana setiap daerah mempunyai komitmen yang sama untuk sharing
beban apabila terjadi resiko terhadap lingkungan ataupun bahkan bila
Nomenklatur Mata
Anggaran untuk
penganggaran
kerjasama sektoral
terjadi kerugian.
dampaknya. Daerah yang berkontrib
lingkungan/kerugian yang lebih besar juga mempunyai beban sharing
kompensasi kerugian yang besar pula, sedangkan daerah yang
berkontribusi terhadap dampak lingkungan/kerugian kecil juga
mempunyai beban sharing kompensasi kerugian yang k
Tapi kesepakatan diatas justru terbalik jika ada benefit/ keuntungan dari
KAD yang dilaksanakan. Apabila terdapat benefit/keuntungan maka
disepakati dipergunakan untuk optimalisasi operasi dan pemeliharaan
dari KAD sektoral itu sendiri.
PAD Daerah maka daerah yang berkontribusi dampak yang besar justru
mendapatkan benefit (bagian) yang kecil, sedangkan daerah yang
berkontribusi dampak yang kecil justru mendapatkan benefit (bagian)
yang lebih besar.
Untuk Pembiayaan KAD Sektoral menggunakan acuan
anggaran
Lakukan rapat
koordinasi untuk
membahas
pembiayaan KAD.
Sekber Kartamantul menyelenggarakan rapat
terbagi ke dalam 2 rapat koordinasi
1. Rapat Koordinasi khusus yang membahas tentang Penyusunan RAB
Operasional Kantor Sekber Kartamantul
2. Rapat Koordinasi khusus yang membahas tentang Penyusunan RAB
Kegiatan Sektoral
Utamakan
pembiayaan
swadaya.
Seluruh pembiayaan KAD baik yang
Sekber Kartamantul
bersumber dari
untuk pembiayaan:
� Surat Keputusan Bersam
Sekber Kartamantul
Kartamantul),
PANDUAN PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH
terjadi kerugian. Pembagian beban juga diperhitungkan dari sumber
dampaknya. Daerah yang berkontribusi terhadap dampak
lingkungan/kerugian yang lebih besar juga mempunyai beban sharing
kompensasi kerugian yang besar pula, sedangkan daerah yang
berkontribusi terhadap dampak lingkungan/kerugian kecil juga
mempunyai beban sharing kompensasi kerugian yang kecil pula.
Tapi kesepakatan diatas justru terbalik jika ada benefit/ keuntungan dari
KAD yang dilaksanakan. Apabila terdapat benefit/keuntungan maka
disepakati dipergunakan untuk optimalisasi operasi dan pemeliharaan
dari KAD sektoral itu sendiri. Manakala disepakati keuntungan sebagai
PAD Daerah maka daerah yang berkontribusi dampak yang besar justru
mendapatkan benefit (bagian) yang kecil, sedangkan daerah yang
berkontribusi dampak yang kecil justru mendapatkan benefit (bagian)
yang lebih besar.
Untuk Pembiayaan KAD Sektoral menggunakan acuan nomenklatur mata
anggaran sebagai berikut:
Sekber Kartamantul menyelenggarakan rapat – rapat koordinasi yang
terbagi ke dalam 2 rapat koordinasi yaitu:
Rapat Koordinasi khusus yang membahas tentang Penyusunan RAB
Operasional Kantor Sekber Kartamantul, dan
Rapat Koordinasi khusus yang membahas tentang Penyusunan RAB
Kegiatan Sektoral.
Seluruh pembiayaan KAD baik yang digunakan untuk membiayai
Sekber Kartamantul ataupun untuk kegiatan – kegiatan sektoral
bersumber dari APBD Kabupaten/Kota. Dasar Hukum yang digunakan
untuk pembiayaan:
Surat Keputusan Bersama Bupati/Walikota tentang Pembentukan
Sekber Kartamantul (anggaran operasional kantor Sekber
Kartamantul),
PANDUAN PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH
38
Pembagian beban juga diperhitungkan dari sumber
usi terhadap dampak
lingkungan/kerugian yang lebih besar juga mempunyai beban sharing
kompensasi kerugian yang besar pula, sedangkan daerah yang
berkontribusi terhadap dampak lingkungan/kerugian kecil juga
ecil pula.
Tapi kesepakatan diatas justru terbalik jika ada benefit/ keuntungan dari
KAD yang dilaksanakan. Apabila terdapat benefit/keuntungan maka
disepakati dipergunakan untuk optimalisasi operasi dan pemeliharaan
Manakala disepakati keuntungan sebagai
PAD Daerah maka daerah yang berkontribusi dampak yang besar justru
mendapatkan benefit (bagian) yang kecil, sedangkan daerah yang
berkontribusi dampak yang kecil justru mendapatkan benefit (bagian)
nomenklatur mata
rapat koordinasi yang
Rapat Koordinasi khusus yang membahas tentang Penyusunan RAB
Rapat Koordinasi khusus yang membahas tentang Penyusunan RAB
digunakan untuk membiayai Kantor
kegiatan sektoral
. Dasar Hukum yang digunakan
a Bupati/Walikota tentang Pembentukan
(anggaran operasional kantor Sekber
PANDUAN PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH
39
Implikasi
Permendagri No.
37/2010
� Perjanjian Kerjasama antara Bupati/Walikota tentang Pengelolaan
Sarana dan Prasarana Perkotaan (anggaran kegiatan pada sektor
tertentu),
� Sumber pembiayaan lainnya di luar APBD diatur dalam pasal 8 ayat 2
Amandemen/perubahan Keputusan Bersama Bupati/Walikota tentang
Pembentukan Sekber Kartamantul tahun 2004, bahwa Sekber
Kartamantul dapat menerima bantuan dan atau dana dari pihak
lain dengan mekanisme yang disepakati oleh Para Pihak (Walikota
Yogyakarta, Bupati Sleman dan Bupati Bantul).
� Pada masa awal pembentukan (penguatan kelembagaan Sekber, 2001-
2003) semua biaya untuk rekrutmen yaitu pemasangan iklan dan
seleksi calon personil sepenuhnya dibiayai oleh lembaga donor GTZ
melalui program Urban Quality. Setelah itu mulai 2003-2004, Kota
Yogyakarta, Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul sudah
memberikan dana pendampingan dari APBD . Berikut adalah
perkembangan iuran masing-masing Pemda setelah tidak ada lagi
dukungan dana operasional kantor dari GTZ.
Mulai tahun anggaran 2010/2011 menggunakan acuan Permendagri
37/2010 Romawi IV yang mengatur hal-hal khusus, anggaran sharing
Kabupaten/Kota untuk kerjasama Kartamantul bersumber dari BELANJA
HIBAH Kabupaten/Kota yang harus dipertanggungjawabkan
penggunaannya oleh Kantor Sekber Kartamantul.
Tabel 3. Pembagian Beban Pembiayaan Sekber Kartamantul
2005 -2006 2006 – 2007 2007 -2008 2008 - 2009 2009 -2010 2010 – 2011
Yogyakarta 83.400.000 83.400.000 100.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000
Sleman 83.300.000 83.300.000 100.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000
Bantul 83.300.000 83.300.000 100.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000
Jumlah 250.000.000 250.000.000 300.000.000 450.000.000 450.000.000 450.000.000
Minta persetujuan
DPRD untuk
penggunaan APBD.
DPRD tiap Kabupaten/Kota mutlak dimintakan persetujuannya, karena
KAD Kartamantul menggunakan dana yang bersumber dari APBD masing-
masing. Untuk memudahkan mendapat persetujuan, Sekber Kartamantul
selalu mengundang Komisi C DPRD Kabupaten /Kota saat rapat
koordinasi khusus membahas RAB KAD.
Simpan dana KAD di
rekening khusus.
Untuk kegiatan operasional Kantor Sekber Kartamantul, dana KAD
disimpan dalam rekening khusus atas nama Sekber tersebut.
� Rekening bersifat double account, di mana pencairan dana harus
disetujui oleh Ketua dan Bendahara Sekber Kartamantul.
� Untuk kegiatan KAD Sektoral, dana disimpan dalam Kas Daerah
Kabupaten/ Kota yang menjadi lokasi kegiatan sektoral
PANDUAN PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH
40
Evaluasi anggaran
setiap 6 bulan.
Sekber Kartamantul melakukan prosedur perubahan anggaran yang
dilakukan dan dievaluasi bersama dengan Kabupaten/Kota setiap 6 bulan
sekali. Jika ternyata Sekber Kartamantul membutuhkan biaya tambahan
untuk melaksanakan kegiatan tahun berjalan, maka melalui rapat ini
penambahan biaya tersebut akan dimasukkan dalam ABT
Kabupaten/Kota.
Selalu jaga
Akuntabilitas.
Untuk menjaga akuntabilitas, Sekber Kartamantul menyampaikan laporan
berkala setiap 3 bulan sekali kepada Bupati/Walikota. Laporan ini berisi
kegiatan per sektor beserta penggunaan biaya dan hasil kegiatan.
Aset bersama untuk
kegiatan
operasional rutin.
Sebagian besar aset bersama yang dimiliki Sekber Kartamantul
merupakan peralatan operasional kantor Sekber Kartamantul.
� Aset bersama Sekber Kartamantul sebagian besar merupakan hibah
dari Negara Donor yang pernah bekerjasama dengan Sekber
Kartamantul, seperti kendaraan operasional, AC, komputer, dll.
� Pengadaan aset baru dari hasil sharing anggaran (iuran tetap masing –
masing Pemda) untuk operasional kantor Sekber Kartamantul semata-
mata hanya untuk mendukung kegiatan operasional rutin saja.
� Seluruh aset dicatat dalam Dokumentasi Inventaris Sekber
Kartamantul.
Hindari kepemilikan
aset bersama untuk
kegiatan sektoral.
Contoh Mekanisme
Pinjam Pakai di KAD
Kartamantul
Dalam kerjasama yang difasilitasi Sekber Kartamantul selalu dihindari
Aset Bersama Sektoral karena:
� Hal tersebut menyulitkan pertanggungjawaban keuangan masing-
masing daerah.
� Untuk penunjang kegiatan sektoral digunakan sistem pinjam pakai,
dengan cara ini kepemilikan aset tetap berada di pemerintah yang
memberikan pinjam pakai, sedangkan operasi dan pemeliharaaan
menjadi tanggungjawab pengelola aset.
� Contoh: dalam pengelolaan TPA, Prov DIY merupakan pemilik aset
lahan serta peralatan pendukung operasional (alat – alat berat);
sementara Kab/Kota lainnya sebagai penanggung jawab pengelolaan
aset milik Provinsi tersebut.
• Contoh lainnya: dalam kerjasama transportasi Transjogja, pemilik
armada adalah Pemkot Jogja yang dipinjampakaikan kepada Dishub
Provinsi DIY. Oleh karena itu Dishub Prov merupakan
penanggungjawab pengelolaan aset milik pemkot. Pinjampakai kepada
Dishub Provinsi ini dikarenakan kewenangan pengaturan rute dan
jalur yang melewati batas administratif berada di Dishub Prov. DIY
Pentingnya
komitmen
pembiayaan KAD.
Mekanisme pembiayaan Sekber Kartamantul selama ini berjalan lancar
karena Kabupaten/Kota/Provinsi sepakat bahwa Organisasi Sekber
Kartamantul perlu dibiayai karena fungsinya menjembatani kepentingan
dan kebutuhan sinkronisasi/harmonisasi pengelolaan sarana dan
prasarana perkotaan.
PANDUAN PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH
41
Komitmen ini diwujudkan dalam perencanaan APBD Kabupaten/Kota
setiap tahun melalui alokasi dana khusus Sekber Kartamantul, yang
besarannya dirumuskan oleh Kabupaten/Kota pada tahun anggaran
sebelumnya.
� Proses penyusunan anggaran biaya KAD juga harus dilakukan secara
transparan dengan melibatkan instansi – instansi terkait seperti DPRD,
terutama jika sumber pembiayaan menggunakan APBD. Pengalaman di
Kartamantul menunjukkan keberhasilan pembiayaan KAD secara
transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
LANGKAH 7: MEMBUAT PERDA TENTANG PEMBENTUKAN WADAH KAD
Susun Perda untuk
memperkuat
keberadaan KAD.
Kerjasama Antar Daerah di Kartamantul yang dijalankan oleh Sekber
Kartamantul, pendirian dan pelaksanaannya selama ini mengacu kepada
Surat Keputusan Bersama Bupati/Walikota tentang pembentukan KAD
yang disetujui secara tertulis oleh DPRD masing – masing
Kabupaten/Kota (Yogyakarta, Sleman dan Bantul) dan masing – masing
daerah sampai saat ini belum memiliki Perda khusus yang mengatur KAD
Kartamantul.
� Walaupun penyusunan Perda tersebut membutuhkan waktu yang lama,
namun demikian kehadiran Perda yang mengatur pelaksanaan KAD akan
memperkuat posisi lembaga KAD, sesuai dengan rekomendasi peserta Rapat
Sosialisasi Peraturan Perundangan Mengenai KAD yang diselenggarakan
oleh Ditjen PUM pada bulan Maret 2011 di Jakarta.
Persetujuan DPRD
adalah mutlak.
Perda membutuhkan waktu dan proses yang lama (lebih dari 1 tahun).
Namun demikian persetujuan DPRD mutlak diperlukan dalam
perencanaan dan pelaksanaan KAD.
LANGKAH 8: TRANSFER BEST PRACTICES
Pemerintah Pusat
dan Provinsi dapat
memfasilitasi
kunjungan kerja.
Ditjen PUM dan Ditjen Bangda dari Kementerian Dalam Negeri pernah
memfasilitasi kunjungan kerja KAD daerah lain ke Kartamantul.
Sementara itu lembaga – lembaga donor internasional seperti UNDP, DED,
UCLG ASPAC juga pernah memfasilitasi kunjungan kerja inisiasi KAD dari
negara lain ke Sekber Kartamantul.
Kunjungan kerja
untuk Know-How
Transfer KAD.
Dalam menjalankan KAD, Sekber Kartamantul juga melakukan kunjungan
kerja ke daerah/region lain untuk melakukan perbandingan ataupun
saling berbagi pengalaman sehingga melalui kunjungan kerja ini Sekber
Kartamantul bisa mengevaluasi dan meningkatkan kualitas implementasi
KAD. Selain itu Sekber Kartamantul sangat sering menerima kunjungan
kerja dari daerah lain yang ingin melihat secara langsung pelaksanaan
KAD di wilayah Kartamantul.
PANDUAN PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH
42
REVIEW TAHAP III-PEMBENTUKAN WADAH KAD/SEKBER KARTAMANTUL
Sesuai kesepakatan maka bentuk organisasi KAD yang dipilih adalah organisasi Non-Struktural
dengan nama Sekretariat Bersama Kartamantul, dengan dasar efisiensi, fleksibilitas dan tidak
terikat dengan pola-pola birokrasi.
GOOD PRACTICES
� Wadah KAD berbentuk non struktural; SDM yang menjalankan operasional di Sekber
Kartamantul adalah tenaga profesional.
� Rekrutmen SDM operasional Kartamantul diselenggarakan secara terbuka serta melewati
berbagai tahap seleksi.
� Adanya SOP yang jelas untuk setiap posisi di bagian operasional kantor Sekber
Kartamantul.
� Adanya dukungan DPRD Provinsi DIY dan DPRD Kabupaten/Kota, terutama untuk
penggunaan dana APBD Kabupaten/Kota untuk biaya operasional kantor Sekber.
� Penggunaan “Polutan Fee Principal” untuk pembagian keuntungan dan kerugian.
� Setiap sektor pelayanan publik yang dikerjasamakan (persampahan, pengelolaan air
limbah, air bersih, dan lain-lain) mempunyai perjanjian kerjasama.
� Mekanisme pengambilan keputusan di KAD Kartamantul disepakati untuk diambil melalui
usulan dan pendapat dari bawah (Bottom-Up).
� Diselenggarakannya workshop tahunan untuk menentukan kegiatan, terutama untuk
mengkoordinasikan kegiatan sektoral yang akan dilakukan SKPD dari Kabupaten Sleman &
Bantul serta Kota Yogyakarta.
� Penggunaan mekanisme “Pinjam Pakai” untuk menghindari konflik kepemilikan aset
bersama.
� Adanya komitmen Kabupaten/Kota terkait dengan dua mekanisme pendanaan yaitu iuran
APBD Kabupaten/Kota untuk operasional kantor Sekber dan anggaran masing – masing
SKPD untuk kegiatan sektoral yang dipertanggungjawabkan oleh masing – masing SKPD
tersebut.
YANG PERLU DITINGKATKAN
� Dalam tahap 3 ini, KAD kartamantul secara keseluruhan telah mengimplementasikan sesuai
dengan konsep KAD.
YANG PERLU DIPERHATIKAN
� Pembentukan wadah KAD harus disesuaikan dengan kondisi, situasi, serta kebutuhan
wilayah.
� Sesuai dengan amanat PP No 50/2007, maka bentuk kelembagaan KAD adalah Non
Struktural seperti yang dilakukan di KAD Kartamantul.
PERTANYAAN EVALUASI
� Apakah pemahaman mengenai KAD non struktural di daerah anda sudah memadai?
� Apakah di daerah anda terdapat narasumber/fasilitator yang bisa membantu memberikan
bantuak teknis dalam tahap pembentukan wadah KAD ini?
� Apakah terdapat narasumber di bidang keuangan dan hukum untuk membantu
merumuskan draft perjanjian KAD?
PANDUAN PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH
43
� Apakah sudah terdapat pemikiran mengenai Contingency Plan jika terjadi hal – hal yang
tidak diinginkan dalam konteks KAD?
� Apakah sudah ditentukan masa berlakunya Perjanjian Kerjasama Antar Daerah tersebut?
� Bagaimana dengan mekanisme pengambilan keputusan di KAD anda?
� Bagaimana dengan kesiapan Kepala Pemerintahan Daerah dan DPRD untuk membiayai
kantor KAD melalui sharing APBD?
� Apakah pembagian peran, tanggung jawab dan kontribusi masing – masing daerah di
bidang finansial, SDM, pengawasan dll sudah ditentukan dengan jelas?
� Apakah sudah ada pembagian yang jelas terhadap manfaat yang diperoleh KAD serta beban
risiko (kerugian dll)?
� Apakah daerah anda sudah memahami mekanisme Hibah untuk membiayai KAD? Atau
penganggaran KAD menurut Permendagri dalam Pedoman Penyusunan APBD?
PANDUAN PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH
44
TAHAP IV: IMPLEMENTASI KAD
IV.A PANDUAN UMUM
Lingkup Tahap Tahap ini adalah fase di mana para aktor yang tergabung di dalam suatu
wadah menjalankan KAD dan melaksanakan rencana – rencana kegiatan
yang sudah disepakati bersama
Tujuan
Sasaran
Tahapan ini bertujuan untuk melaksanakan semua rencana dan
kesepakatan yang sudah dibuat melalui wadah KAD yang sudah dibentuk.
Sasaran yang hendak dicapai melalui Tahap 4 ini adalah:
- Meminimalisir kendala birokrasi terkait dengan rantai pengambilan
keputusan dan penyebarluasan informasi,
- Mencari solusi terhadap kesulitan dalam memadukan pengalokasian
anggaran antara anggota KAD,
- Meningkatkan kapasitas personil pengelola KAD, serta
- Meningkatkan peran masyarakat umum/profesional
Hasil Tahap Melalui tahap 4 ini KAD yang sudah terbentuk diharapkan bisa melakukan
identifikasi kebutuhan – kebutuhan unit pelaksana seperti kelompok kerja
sesuai kebutuhan dan atau permasalahan yang dihadapi, serta konsisten
untuk membentuk kelompok kerja tersebut. Pada tahap ini 3K yaitu
komunikasi, kerjasama dan koordinasi yang merupakan pilar KAD sudah
mulai berjalan.
Durasi Tahap 4 ini selambat-lambatnya sudah bisa dimulai pada bulan ke-24
terhitung dari tahap 1 yaitu inisiasi pembentukan KAD.
LANGKAH 1: MEMBENTUK
KELOMPOK KERJA
PELAKSANA KAD
Kegiatan
Pembentukan Pokja
Kelompok Kerja atau Pokja (working group) merupakan suatu unit kerja
yang membidangi sektor – sektor tertentu di dalam wadah KAD. Pokja ini
nantinya akan melaksanakan kegiatan/operasional KAD di sektor yang
telah ditentukan, menjembatani & mengkomunikasikan kegiatan-kegiatan
yang akan dilakukan kepada para daerah anggota KAD.
Terdapat 3 kegiatan yang bisa dilakukan untuk membentuk Pokja:
1. Melakukan kajian terhadap bidang Pokja yang dibutuhkan
(disesuaikan dengan bidang/obyek yang dikerjasamakan),
2. Melakukan kajian terhadap Job Description (Analisa jabatan) tiap
bidang Pokja, meliputi:
� Pola tugas,
� Hak dan kewajiban,
� Wewenang,
� Tanggung Jawab ,
� SDM yang dibutuhkan
3. Pembentukan beberapa Pokja dengan bidang yang telah ditentukan.
Di dalam proses yang diharapkan bisa selesai dalam waktu 2 bulan (yaitu
bulan ke-24 sampai ke-25), daerah – daerah yang membentuk KAD juga
bisa didampingi oleh fasilitator dari Provinsi.
PANDUAN PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH
45
LANGKAH 2: MEMFASILITASI
KOMUNIKASI ANTAR
SKPD DI BIDANG
PELAYANAN PUBLIK
TERTENTU
Fasilitasi komunikasi yang dilakukan Wadah KAD bertujuan untuk
mensinergikan program kerja masing-masing SKPD agar terjadi
keselarasan program kerja yang manfaatnya dirasakan wilayah secara
bersama-sama. Hal ini bisa diwujudkan melalui pertemuan rutin antar
SKPD sejak wadah KAD terbentuk.
LANGKAH 3: MEMBUKA DAN
MEMBINA
HUBUNGAN DENGAN
SUMBER
PENDANAAN
Untuk mencari sumber pendanaan KAD selain dari APBD masing – masing
daerah, maka wadah KAD perlu membuka dan membina hubungan
dengan sumber-sumber pendanaan yang memungkinkan. Di dalam
mewujudkan hal ini wadah KAD bisa melakukan:
1. Membahas kegiatan – kegiatan KAD yang membutuhkan bantuan
atau kerjasama baik teknis maupun finansial dari pihak ketiga,
sehingga didapatkan daftar kegiatan serta jenis dan besarnya
bantuan yang diharapkan.
2. Mengadakan pertemuan dengan sumber – sumber pendanaan untuk
menjajaki kemungkinan untuk melakukan kerjasama atau untuk
mendapatkan bantuan pendanaan.
PANDUAN PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH
46
IV.B PENGALAMAN DAN PEMBELAJARAN KAD KARTAMANTUL
LANGKAH 1: MEMBENTUK POKJA PELAKSANA KAD
Bentuk Pokja untuk
bidang khusus.
Proses
Pembentukan Pokja
Pengelolaan
Persampahan di
KAD Kartamantul
Untuk melaksanakan kerjasama di sektor – sektor tertentu, maka Sekber
Kartamantul membentuk Tim Teknis (identik dengan Kelompok Kerja)
yang khusus menangani bidang – bidang tertentu seperti tim teknis TPA,
Air Limbah, Tata Ruang, dll. Tim Teknis ini bersama – sama dengan Tim
Pengawas dan Tim Pengarah dibentuk berdasarkan SK Bupati/Walikota.
Contoh: Secara singkat, pembentukan POKJA Pengelolaan
Persampahan di Sekber Kartamantul adalah sbb:
� Bupati Bantul selaku pemegang amanah (untuk sektor persampahan)
atau Ketua Sekber Kartamantul (untuk 6 sektor pelayanan publik
lainnya) mengeluarkan surat permintaan kepada SKPD terkait
mengenai anggota Tim Teknis, Tim Pengawas dan Tim Pengarah,
� Berdasarkan surat permintaan tersebut, masing – masing SKPD
mengusulkan nama – nama anggota yang akan menjadi Tim Teknis,
Tim pengawas dan Tim Pengarah bidang Persampahan.
Proses selengkapnya adalah:
1. Tokoh Kunci bidang persampahan menyusun draft perjanjian
kerjasama
2. Penandatandatangan oleh Bupati/Walikota
3. Bupati/Walikota pemegang amanah pengelolaan, mengirimkan surat
permintaan personil kepada Bupati/Walikota yang lain dengan
tembusan kepada Bappeda, Dinas PU, Badan Lingkungan Hidup,
Keuangan.
4. Bupati/Walikota mengirimkan surat balasan pengiriman staf yang
ditunjuk oleh masing-masing SKPD.
5. Atas dasar surat balasan dari Kabupaten/Kota, maka Bupati yang
mendapatkan amanah pengelolaan menerbitkan Surat Keputusan
Bupati/Walikota tentang Pembentukan Tim Teknis, Tim Pengawas
dan Tim Pengarah dari Pengelolaan TPA beserta dengan nama staf
yang ditunjuk.
Pokja merupakan
sumber pemikiran,
ide dan gagasan.
Anggota Tim Teknis/Pokja di Sekber Kartamantul direkomendasikan oleh
masing-masing SKPD yang terlibat dalam rapat koordinasi di Sekber
Kartamantul. Selanjutnya Sekber Kartamatul akan mengirimkan surat
kepada Sekda cq Kepala SKPD untuk menunjuk personil yang telah
direkomendasikan untuk menjadi anggota Pokja. Anggota Pokja yang
direkomendasikan dan ditugaskan oleh Sekda sangat intensif dalam
memberikan kontribusi pemikiran, ide dan gagasan.
� Anggota Pokja sebaiknya adalah staf yang mempunyai kapabilitas yang
memadai dan dibekali mandat untuk memberikan keputusan (eselon III),
sehingga dapat secara intensif dalam memberikan kontribusi pemikiran, ide
dan gagasan dalam pelaksanaan KAD.
PANDUAN PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH
47
LANGKAH 2: MEMFASILITASI KOMUNIKASI ANTAR SKPD BIDANG
PELAYANAN PUBLIK
Adakan pertemuan
rutin antar/lintas
SKPD.
Sekber Kartamantul memfasilitasi dan mengundang SKPD terkait minimal
2 kali/minggu dengan membahas:
� Peningkatan pelayanan publik,
� Peningkatan kinerja pengelolaan infrastruktur perkotaan.
Tingkat kehadiran SKPD dalam pertamuan rutin di Sekber Kartamantul
rata – rata mencapai 95%. Jika Kepala SKPD tidak bisa hadir, Manager
Sekber Kartamantul pada saat mengkonfirmasi kehadiran, meminta
kehadiran Kabid/Kasie untuk mewakili.
Dokumentasikan
setiap pertemuan.
Sekber Kartamantul selalu mendokumentasikan hasil – hasil pertemuan
rutin dengan SKPD. Hasil – hasil pertemuan tersebut dapat berupa:
� Rencana Aksi Bersama dalam penanganan suatu isu/permasalahan
sektoral, dan atau,
� Notulensi serta Berita Acara Kesepakatan.
� Hasil – hasil pertemuan tersebut (notulensi dan atau berita acara
kesepakatan, rencana aksi bersama) akan disampaikan ke Kepala
SKPD maksimal 2 hari setelah pelaksanaan pertemuan.
Komunikasi adalah
kunci.
Kecepatan dan akurasi dalam menyampaikan notulensi, berita acara
kesepakatan, rencana aksi bersama maksimal 2 hari setelah pelaksanaan
pertemuan kepada Kepala SKPD memungkinkan masing-masing SKPD di
Kabupaten/Kota untuk memberikan tindak lanjut yang lebih cepat. Pola
semacam ini akan mampu meningkatkan responsivitas SKPD dalam
penanganan suatu masalah.
LANGKAH 3: MEMBUKA DAN MEMBINA HUBUNGAN DENGAN SUMBER
PENDANAAN
Mulai dengan
menyiapkan
proposal.
Untuk mengusahakan pembiayaan operasional KAD Kartamantul yang
tidak selalu bersumber kepada APBD, maka Sekber Kartamantul
berinisiatif untuk menyampaikan proposal kegiatan kepada
donor/perusahaan yang memiliki potensial untuk membantu pendanaan
kegiatan Sekber Kartamantul.
Manfaatkan potensi
pendanaan di luar
APBD secara kreatif.
Sekber Kartamantul juga berhasil mendapatkan sumber pendanaan di
luar APBD, seperti dari GTZ, USAID, UNDP, Shimizu dll.
� Dana tersebut digunakan untuk mendukung kegiatan operasional
kantor Sekber Kartamantul.
� Di Akhir kegiatan Sekber Kartamantul menyampaikan laporan kepada
Kabupaten/Kota tentang proporsi kegiatan yang didukung dengan
anggaran rutin dan proporsi kegiatan yang didukung oleh
donor/institusi lain.
� Institusi yang mengawal KAD seperti Sekber Kartamantul harus selalu
kreatif dalam mencari sumber-sumber pendanaan operasional kantor
yang belum terencanakan pada saat menyusun RAB Tahunan.
PANDUAN PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH
48
REVIEW TAHAP IV-IMPLEMENTASI KAD KARTAMANTUL
Untuk melaksanakan KAD di Kartamantul, Sekber Kartamantul memiliki beberapa Kelompok Kerja
(Pokja) yang masing – masing mengelola sektor tertentu secara teknis dan koordinatif. Khusus
untuk koordinasi, Sekber Kartamantul memfasilitasi pertemuan antar SKPD sektor tersebut 2 kali
dalam 1 minggu dan mendokumentasikan hasil – hasil pertemuan untuk dijadikan acuan SKPD dan
laporan ke Bupati/Walikota.
GOOD PRACTICES
� Pokja dibentuk untuk mengelola kerjasama sektoral, beranggotakan perwakilan tetap SKPD
dan bertugas berdasarkan perjanjian kerjasama khusus dan SK Bupati/Walikota. (lihat
proses pembentukan Pokja di Bagian II Tahap IV.B).
� Pokja terdiri dari Tim Pengarah, Tim Teknis dan Tim Pengawas (untuk Monev).
� Pokja di KAD Kartamantul merupakan sumber pemikiran, ide dan gagasan.
� Komunikasi dan koordinasi antar SKPD yang difasilitasi oleh Sekber Kartamantul berjalan
dengan baik dan efektif.
� Penyampaian hasil – hasil pertemuan yang difasilitasi oleh Sekber Kartamantul dilaporkan
ke Bupati/Walikota selambat-lambatnya 2 hari setelah pertemuan.
� Sekber Kartamantul berhasil menjalankan prinsip 3K KAD yaitu Komunikasi, Kerjasama
dan Koordinasi.
� Hal – hal, isu permasalahan yang bersifat lintas wilayah administratif Kabupaten/ Kota
selalu dilimpahkan kepada Sekber Kartamantul untuk dikoordinasikan.
YANG PERLU DITINGKATKAN
� Setelah sekitar 10 tahun berdiri, sudah saatnya KAD Kartamantul memulai untuk
menginisiasi kerjasama untuk peningkatan perekonomian di Kartamantul dan bukan hanya
di peningkatan pelayanan publik.
YANG PERLU DI PERHATIKAN
� Dalam implementasi KAD, organisasi pelaksana KAD dan juga Stakeholder terkait lainnya
harus konsisten menjalankan prinsip 3K (Komunikasi, Kerjasama dan Koordinasi) yang
berdasarkan kepada Komitmen dan Konsensus bersama. Sekber Kartamantul membuktikan
bahwa hal tersebut merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan KAD dengan sistem
Inter-Governmental Management.
PERTANYAAN EVALUASI
� Apakah wadah KAD di wilayah anda sudah melakukan kajian kebutuhan pembentukan
Pokja? Apakah ada Pokja yang sudah dibentuk?
� Apakah dalam setiap pertemuan KAD, peserta yang datang selalu orang yang sama dalam
pertemuan yang sebelumnya?
� Apakah kantor KAD di wilayah anda bisa melakukan komunikasi dengan Kepala
Pemerintahan Daerah, DPRD dan Stakeholder lainnya?
� Apakah wadah KAD di wilayah anda dalam implementasinya sudah menjadi “contact
person” untuk setiap isu – isu atau permasalahan yang bersifat lintas wilayah administratif?
PANDUAN PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH
49
TAHAP V: MONITORING DAN EVALUASI KAD
V.A PANDUAN UMUM
Lingkup Tahap Merupakan tahapan yang sesungguhnya telah dimulai sejak tahap 1
sampai 4 dan merupakan proses yang dilaksanakan terus menerus untuk
mencapai KAD yang optimal.
Tujuan
Sasaran
Tujuan dari tahap 5 ini adalah melakukan kegiatan pengawasan terus
menerus serta evaluasi terhadap proses pelaksanaan serta hasil – hasil
kegiatan KAD yang telah dilakukan.
Sasaran yang hendak dicapai melalui kegiatan di tahap 5 ini adalah agar
KAD yang dibentuk bisa diawasi dan dievaluasi, sesuatu hal yang selama
ini hampir tidak pernah terlaksana dengan optimal.
Hasil Tahap
Hasil yang diharapkan dari kegiatan di tahap 5 ini adalah tersedianya
informasi – informasi mengenai kekuatan, kelemahan, peluang serta
permasalahan dan tantangan yang dihadapi oleh KAD pada saat tertentu,
yang bisa memberikan gambaran mengenai tingkat keberhasilan KAD dan
sekaligus menjelaskan kebutuhan untuk memperbaiki kinerja KAD.
Durasi
Kegiatan monitoring dan evaluasi ini dilaksanakan secara berkala
misalnya setiap akhir tahun.
LANGKAH: MELAKSANAKAN
MONITORING DAN
EVALUASI
Tahapan kegiatan yang dilakukan untuk melaksanakan kegiatan Monev
ini adalah sbb:
1. Melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan terkait KAD yang
sudah dilakukan dalam jangka waktu tertentu,
2. Menyepakati dan menentukan kriteria/indikator Monev,
3. Melakukan pengumpulan data serta kajian/analisa terhadap
data/informasi KAD yang sudah teridentifikasi dengan menggunakan
indikator Monev,
4. Mencari alternatif kebijakan untuk menyelesaikan permasalahan
KAD berdasarkan hasil evaluasi,
5. Menentukan kebijakan terkait KAD yang akan di implementasikan
dengan melakukan analisa terhadap beberapa alternatif kebijakan,
6. Mengimplementasikan kebijakan KAD terpilih,
Ditjen PUM beserta Sekber KAD di tingkat pusat seharusnya sudah mempunyai “Konsep Monitoring
dan Evaluasi KAD” lengkap dengan indikator – indikator keberhasilan suatu KAD, sehingga instansi
berwenang di daerah yang melakukan Monev seperti Bappeda dan atau dinas lainnya yang terkait
mendapatkan pegangan dasar mengenai Monev dan bisa menjalankan kegiatan Monev ini dengan
baik sesuai dengan kondisi dan situasi di wilayah KAD masing – masing.
PANDUAN PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH
50
V.B PENGALAMAN DAN PEMBELAJARAN KAD KARTAMANTUL
LANGKAH : MELAKSANAKAN MONITORING DAN EVALUASI
Bappeda, Dinas PU
dan Bagian
Keuangan jalankan
Monev terhadap
operasional Sekber
Kartamantul.
Di wilayah KAD Kartamantul, Bappeda Kabupaten/Kota, Dinas PU
(Kabupaten/Kota), Bagian Keuangan (Kab/Kota) menjalankan fungsi
pengawasan dan evaluasi terhadap operasional kantor Sekber
Kartamantul.
� Pembiayaan operasional kantor Sekber Kartamantul mengacu kepada
Standar Harga Barang dan Jasa Provinsi DIY.
� Penetapan SHBJ Provinsi DIY ini sebagai indikator kinerja dilakukan
karena Sekber Kartamantul mengkoordinasikan hal – hal yang bersifat
lintas batas wilayah administratif, seperti tugas dan fungsi Provinsi.
� Hasil Monev ini kemudian bisa dipergunakan untuk menyusun dan
merencanakan kegiatan operasional kantor Sekber Kartamantul.
Tim Pengawas
jalankan MONEV
Kegiatan Sektoral
Sementara itu untuk Monev sektoral dilaksanakan setiap 3 bulan sekali
oleh TIM PENGAWAS.
� Monev difokuskan pada progres pelaksanaan kegiatan, penyerapan
anggaran dan hasil kegiatan setiap 3 bulan.
� Biaya pelaksanaan monev sektoral berasal RAB KAD sektoral, tetapi
dapat pula difasilitasi oleh Sekber Kartamantul.
� Idealnya setiap sektor kerjasama memiliki TIM PENGAWAS yang
terdiri dari Kepala SKPD dari anggota KAD.
� Untuk kegiatan yang tidak membutuhkan adanya organisasi pelaksana
khusus (Tim Teknis, Tim Pengawas, Tim Pelaksana kegiatan) atau
yang dijalankan oleh SKPD masing – masing sebagai perwujudan
untuk optimalisasi SKPD, maka kegiatan Monev dilaksanakan oleh
SKPD masing – masing (inspektorat) sesuai peraturan perundangan
yang berlaku.
Pengambilan
keputusan secara
Bottom Up.
Mekanisme pengambilan keputusan yang disepakati menggunakan di KAD
Kartamantul adalah menggunakan sistem bottom up.
Artinya:
� Fasilitasi, koordinasi, dan mediasi dalam rangka kerjasama
pengelolaan sarana dan prasarana perkotaan dimulai dengan
mempertemukan Tim Teknis yang menghasilkan rekomendasi
kebijakan,
� Selanjutnya rekomendasi kebijakan tersebut didiskusikan dalam
forum Tim Pengarah,
� Hasil diskusi forum Tim Pengarah dimintakan persetujuan para
Pengambil Kebijakan tertinggi (Bupati/Walikota).
KAD dapat
meningkatkan
pelayanan publik.
Sekber Kartamantul telah membuktikan bahwa melaluI mekanisme KAD,
pelayanan publik pada masyarakat dapat ditingkatkan secara signifikan.
� Melalui KAD Kartamantul (yang dijalankan oleh Sekber Kartamantul)
Yogyakarta, Sleman dan Bantul dapat bekerjasama dan berbagi peran
ketika kebutuhan masyarakat muncul.
PANDUAN PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH
51
Contoh efektifitas
dan efisiensi
Kerjasama Sektoral
di KAD Kartamantul
� Rekomendasi kebijakan peningkatan pelayanan publik di wilayah
Kota Yogyakarta, memudahkan Kabupaten Sleman dan Bantul untuk
menyelaraskan pengelolaan infrastruktur perkotaan serta
melaksanakan tindak lanjut baik dalam perencanaan dan penanganan
isu/ permasalahan infrastruktur perkotaan.
� Adanya kerjasama membuat biaya pelayanan publik lebih ringan dan
tepat sasaran karena dipikul bersama oleh Pemkot Yogyakarta,
Pemkab Sleman & Bantul, serta Pemprov DIY.
� Contoh:
� Dengan satu TPA (Tempat Pengolahan Akhir Sampah) yang
digunakan dan dibiayani bersama, dirasakan beban pengolahan
dapat lebih ringan daripada masing-masing daerah memiliki TPA
(Tempat Pengolahan Akhir Sampah) sendiri-sendiri.
� Dengan satu unit Pengolahan Air Limbah yang digunakan dan
dibiayani bersama, dirasakan beban pengolahan dapat lebih ringan
daripada masing-masing daerah memiliki Instalasi Pengolah Limbah
sendiri-sendiri.
Komitmen KAD
kunci keberhasilan.
Seluruh kegiatan KAD yang difasilitasi dan dikoordinir oleh Sekber
Kartamantul selalu mengacu pada substansi isi perjanjian kerjasama.
Berdasarkan komitmen yang dipegang teguh ini, KAD Kartamantul
berhasil mencapai tujuan – tujuan KAD sesuai kesepakatan bersama.
Masing-masing stakeholder tetap mempunyai kesempatan untuk
memberikan masukan guna mengembangkan dan meningkatkan kinerja.
PANDUAN PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH
52
REVIEW TAHAP V-MONITORING DAN EVALUASI KAD KARTAMANTUL
Secara umum proses Monitoring dan Evaluasi (Monev) di KAD Kartamantul sudah berjalan dengan
baik. Proses ini terbagi 2 yaitu pengawasan terhadap kinerja kantor Sekber Kartamantul dan
pelaksanaan kerjasama sektoral. Untuk kantor Sekber pengawasan dilakukan oleh Bappeda
Kabupaten/Kota, Dinas PU Kab./Kota dan Bagian Keuangan Kab./Kota, sementara untuk kerjasama
sektoral pengawasannya dilakukan oleh Tim Pengawas di masing – masing Kelompok Kerja.
GOOD PRACTICES
� Pelaksanaan Monev sejak awal sudah dilakukan secara berkala yaitu 3-bulanan, 6-bulanan,
tahunan, per 3 tahun dan 5 tahun (tergantung sektor, lihat di Bagian III buku ini).
� Sudah dibentuk Tim Pengawas untuk setiap kegiatan sektoral.
YANG PERLU DITINGKATKAN
� Proses Monitoring dan Evaluasi masih berorientasi kepada Output dan belum kepada
Outcome.
YANG PERLU DIPERHATIKAN
� Penggunaan indikator yang digunakan untuk Monev harus sesuai kesepakatan dan harus
bersifat SMART (Specific/Khas, Measurement/Terukur, Achieveable/Bisa dicapai,
Realistic/Realistis dan Timebound/Waktu.
PERTANYAAN EVALUASI
� Apakah KAD di wilayah anda sudah memiliki indikator KAD yang sudah disetujui semua
pihak?
� Apakah proses Monev di KAD anda sudah dilakukan secara berkala?
� Apakah tujuan KAD sudah memenuhi harapan daerah – daerah yang bekerja sama?
� Apakah usaha yang dilakukan untuk mendorong terjadinya efektifitas dan efisiensi dalam
pelayanan publik?
� Apakah dalam implementasi KAD terjadi penambahan biaya di luar kesepakatan awal?
Apakah sudah dipikirkan pemecahan permasalahan tersebut?
� Apakah proses Monev tersebut sudah berorientasi kepada Outcome dan bukan hanya
kepada Output?
� Apakah hasil Monev tersebut sudah menjadi salah satu pijakan untuk membuat kebijakan di
tahun berikutnya?
PANDUAN PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH
53
BAGIAN III
IMPLEMENTASI
KERJASAMA ANTAR DAERAH KARTAMANTUL
BERDASARKAN SEKTOR
PANDUAN PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH
54
Dalam bagian kedua buku panduan ini telah dijelaskan tahapan beserta langkah – langkah
pembentukan dan pengembangan KAD, baik secara teoritis maupun berdasarkan pengalaman
Sekber Kartamantul dalam mengelola KAD di Yogyakarta, Sleman dan Bantul. Pada bagian ketiga
akan kembali ditampilkan implementasi KAD Kartamantul berdasarkan sektor – sektor pelayanan
publik yang dikerjasamakan, yaitu: persampahan; pengolahan air limbah; drainase; air bersih;
transportasi; jalan; dan kesehatan. Dari tujuh sektor pelayanan publik yang dikerjasamakan di KAD
Kartamantul, secara umum telah teridentifikasi beberapa tokoh kunci berikut:
Kota
Yogyakarta
Komisi C DPRD, Bappeda, Badan Lingkungan Hidup, Dinas Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah, Bagian Kerjasama, Bagian Hukum, Bagian Organisasi, Bagian Tata
Pemerintahan, Lurah dan Camat Wilayah Perbatasan
Kabupaten
Sleman
Komisi C DPRD, Bappeda, Dinas Pekerjaan Umum dan Permukiman, Kantor
Lingkungan Hidup, Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah, Bagian
Hukum, Bagian Organisasi, Bagian Tata Pemerintahan, Lurah dan Camat Wilayah
Perbatasan
Kabupaten
Bantul
Komisi C DPRD, Bappeda, Dinas Pekerjaan Umum, Badan Lingkungan Hidup, Dinas
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Bagian Kerjasama, Bagian Hukum, Bagian
Organisasi, Bagian Tata Pemerintahan, Lurah dan Camat Wilayah Perbatasan
Propinsi DIY Komisi C DPRD, Bappeda, Dinas Pekerjaan Umum dan Energi Sumber Daya Mineral,
Badan Lingkungan Hidup, Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Badan
Kerjasama dan Penanaman Modal , Biro Hukum, Biro Organisasi, Biro Tata
Pemerintahan, Biro Administrasi Pembangunan
Disamping tokoh kunci yang berperan dalam keseluruhan sektor pelayanan publik yang
dikerjasamakan, juga teridentifikasi tokoh kunci yang berperan secara sektoral berikut.
Kota
Yogyakarta
Kabupaten
Sleman
Kabupaten
Bantul
Provinsi
DIY
Akademisi Persampahan - - - - UGM, UII, UMY,
STTL (Sekolah
Tinggi Teknologi
Lingkungan)
Pengolahan
Air Limbah
- - - Satker PLP
Air Bersih Dinas Kimpraswil,
PDAM, Dinas
Pengendalian
Pembangunan
PDAM, Bidang
Cipta Karya, Dinas
PU dan
Pemukiman,
Sumber Daya Air
PDAM, Bagian
Cipta Karya Dinas
PU, Dinas
Pengairan & SDA
Bidang Bina Marga &
Cipta Karya Dinas
PUPESDM, Dinas
Pengairan, Balai
Pengembangan SDA,
Balai Besar
Pengelolaan Sungai
UGM, UII, UMY,
Universitas
Atmadjaya
Yogyakarta
Drainase Dinas Kimpraswil
bagian drainase,
Dinas Pengendalian
Pembangunan
Bidang Bina
Marga dan Bidang
Cipta Karya Dinas
PU dan
Pemukiman,
Dinas SDA
Bidang Bina Marga &
Cipta Karya Dinas
PUPESDM, Balai PSDA,
Dinas Pengairan, Balai
Besar Pengelolaan
Sungai
-
Transportasi Dinas Perhubungan Dinas
Perhubungan
Dinas
Perhubungan
Dinas Perhubungan
dan Kominfo
UGM, UII, UMY
Jalan Dinas Kimpraswil
bidang bina marga,
Dinas pengendalian
pembangunan
- Bidang Bina
Marga Dinas PU
Bidang Bina Marga
Dinas PUPESDM, Balai
Besar Pengelolaan
Jalan
-
Kesehatan Dinas Kimpraswil,
Dinas Kesehatan
Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan - UGM, UII, UMY,
STTL
PANDUAN PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH
55
Sebagian besar tokoh kunci yang berasal dari Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Kabupaten
Bantul, beserta Provinsi DIY, kemudian menjadi anggota Forum Tokoh Kunci yang diinisiasi oleh
Forum Koordinasi Bappeda. Anggota forum tokoh kunci untuk tiap sektor yang dikerjasamakan
dalam KAD Kartamantul bisa dilihat pada tabel berikut.
Bappeda
Dinas
PU
Badan
Lingkungan
Hidup
Bagian
Keuangan
Perwakilan
LSM
Perwakilan
Tokoh
Masyarakat
Perwakilan
Akademisi
Lainnya
Persampahan √√√√ √√√√ √√√√ √√√√ √√√√ √√√√ √√√√ -
Pengolahan Air
Limbah √√√√ √√√√ √√√√ √√√√ √√√√ √√√√ √√√√ -
Air Bersih
√√√√
√√√√
√√√√
√√√√
√√√√
Dinas
Pengairan dan
SDA,Balai
Besar wilayah
sungai Prov.
DIY,Satker Air
minum Prov
DIY, PDAM
Drainase
√√√√
√√√√
√√√√
√√√√
√√√√
Dinas
Pengairan dan
SDA, Balai
Besar wilayah
sungai Prov.
DIY, Satker
Penyehatan
lingkungan
pemukiman
Prov DIY
Transportasi √√√√ √√√√ √√√√ √√√√ √√√√ √√√√ √√√√ Dinas
Perhubungan
Jalan √√√√ √√√√ √√√√ √√√√ √√√√ √√√√ √√√√ -
Kesehatan √√√√ √√√√ √√√√ √√√√ √√√√ √√√√ Dinas
Kesehatan
Masing-Masing tokoh kunci tersebut memiliki peran berbeda, yaitu:
Pemerintah Propinsi DIY
Pengembangan sarana dan prasarana lintas batas untuk sektor
pelayanan publik yang dikerjasamakan
Dinas Pekerjaan Umum/ PDAM
(sektor air bersih)/ Dinas
Perhubungan
(Transportasi)/Dinas Kesehatan
(Sektor Kesehatan)
Pengembangan sarana dan prasarana sektor yang
dikerjasamakan yang berada di dalam batas wilayah
administratif masing-masing
Bappeda, Bagian Hukum, Bagian
Organisasi, Bagian Keuangan,
dan Dinas Pekerjaan Umum
Perumusan regulasi kerjasama antar daerah (obyek,
organisasi dan kelembagaan, pembiayaan, manajemen
pengelolaan)
DPRD masing-masing daerah
DPRD masing-masing daerah menerbitkan Surat Persetujuan
DPRD tentang KAD, guna mendapatkan dukungan dan
persetujuan pelaksanaan KAD
PANDUAN PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH
56
Sekretariat Bersama
Kartamantul
Mengkoordinasikan berbagai peran tokoh kunci tersebut
dalam satu rekomendasi kebijakan yang dilaksanakan oleh
ketiga daerah.
LMPK, LMD dan LSM
Membantu Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman dan
Kabupaten Bantul dalam memberdayakan masyarakat agar
memiliki kepedulian dalam pengelolaan sarana/prasarana
yang dikerjasamakan (persampahan, drainase).
Akademisi (UGM, UII, UMY,
STTL)
Mengadvokasi/mengedukasi masyarakat dalam reformasi
sarana dan prasarana yang dikerjasamakan (sektor
pengelolaan air limbah, transportasi)
3.1 PERSAMPAHAN
Identifikasi
Masalah
1. Pertambahan jumlah penduduk berbanding lurus dengan jumlah volume
sampah.
2. Terjadinya pembuangan sampah ilegal di wilayah perbatasan (lahan kosong,
ruang terbuka)
3. Pembuangan sampah di bantaran sungai yang merupakan lintas batas wilayah
administratif
4. Keterbatasan lahan untuk Tempat Pengelolaan Akhir Sampah .
5. Cakupan pelayanan persampahan masih rendah karena keterbatasan jumlah
armada.
6. Kondisi teknis armada truk pengangkut sampah sangat tidak memadai.
7. Keterbatasan APBD untuk bidang persampahan
8. Belum ada Tata Ruang Wilayah, terkait dengan penetapan tata guna lahan
9. Faktor topografi/geografis yang mengakibatkan satu daerah mempunyai
ketergantungan kepada daerah yang lain.
10. Pencemaran lingkungan (air, udara, tanah) yang diakibatkan oleh sampah
11. Peraturan daerah yang mengatur tentang pengelolaan dan retribusi belum
mengakomodir kebutuhan pengaturan dan penanganan permasalahan di
wilayah perbatasan
12. Rendahya peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan
13. Belum diterapkannya teknologi dalam pengelolaan persampahan
Ruang
Lingkup
Kerjasama
1. Pemanfaatan bersama prasarana dan sarana Tempat Pengolahan Akhir (TPA)
Sampah bagi Kawasan Perkotaan Yogyakarta (14 Kecamatan di wilayah Kota
Yogyakarta, 5 Kecamatan di wilayah Kabupaten Bantul dan 9 Kecamatan di
wilayah Kabupaten Sleman).
2. Pengelolaan TPA Sampah meliputi:
√ Operasi dan pemeliharaan, meliputi penataan dan pengaturan sel sampah,
pemadatan, pemasangan pipa ventilasi, alat berat, jalan, drainase, talud, gedung
kantor, bengkel, penghijauan, pengolahan lindi, teknologi terapan pengolahan
sampah
PANDUAN PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH
57
√ Pengembangan sarana dan prasarana; kebutuhan lahan pengembangan, jalan
dan jembatan akses menuju lokasi TPA Sampah (disepakati sebagai
tanggungjawab Pemerintah Propinsi DIY)
√ Pembentukan organisasi dan tata kerja, meliputi Tim Pembina
(Bupati/Walikota), Tim Pengawas (Kepala SKPD Tokoh Kunci), Instansi
Penanggungjawab Kegiatan (Dinas Pekerjaan Umum) Tim Teknis (Kabid SKPD
Tokoh Kunci), Unit Pengelola TPA, dengan cara bergiliran setiap 3 tahun sekali.
√ Penetapan dan pendapatan personil meliputi kualitas, kuantitas, insentif,
tunjangan, karir.
√ Pengelolaan lingkungan hidup; pengendalian kerusakan lingkungan, gangguan
kesehatan (petugas dan masyarakat sekitar TPA), resiko keamanan,
penanganan ilegal dumping di wilayah perbatasan. Penanganan ilegal dumping
ini disepakati ada dua sistem penanganan berikut:
1). Evakuasi
Kabupaten/Kota akan berbagi peran siapa yang menyediakan alat berat, truk
pengangkut sampah. Pembiayaan petugas evakuasi oleh Sekber Kartamantul,
penyediaan makan/minum oleh masyarakat.
2). Pemberdayaan masyarakat
Kabupaten/Kota akan berbagi peran dalam pelaksanaan pemberdayan
masyarakat di wilayah administratif masing-masing dengan melibatkan tokoh
masyarakat setempat
Fokus
Kerjasama
1. Peningkatan Kinerja Operasi dan Pemeliharaan TPA
2. Optimalisasi Manajemen Pengelolaan Sampah dari hulu hingga hilir
3. Penanganan bersama permasalahan sampah.
4. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah
Maksud
Dan Tujuan
Kerjasama
Mengadakan perjanjian kerjasama atas dasar prinsip saling membantu dan saling
menguntungkan dalam pengelolaan operasi dan pemeliharaan prasarana dan
sarana Tempat Pengolahan Akhir Sampah, dengan tujuan agar pemanfaatan,
pengelolaan dan pengembangan Tempat Pengolahan Akhir Sampah dapat
dilakukan seacara efektif dan efisien serta memenuhi standar teknis dan
lingkungan
Hasil Penyusunan Analisa SWOT STRENGTHEN/KEKUATAN WEAKNESS / KELEMAHAN
1. Armada pengangkut sampah memadai
(Kota Yogyakarta)
2. Punya SDM yang cukup
3. Master Plan pengelolaan sampah skala Kab/Kota
sudah ada (Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman)
4. Sudah memiliki peraturan daerah yang mengatur
tentang pengelolaan dan retribusi sampah.
5. Pendapatan Asli Daerah Besar
6. Sumber Daya Keuangan memadai (Kota
Yogyakarta, Kabupaten Sleman)
7. Tingginya peran serta masyarakat dalam
pengelolaan sampah
8. Rencana Tata Ruang Wilayah tentang tata guna
lahan.
1. Kondisi teknis armada pengangkut sampah sudah
tua (Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul)
2. Pendapatan Asli Daerah kecil (Kabupaten Bantul)
3. Master Plan pengelolaan sampah skala Kab/Kota
belum ada (Kabupaten Bantul)
4. Master Plan pengelolaan sampah skala Perkotaan
sudah ada
5. Sumber Daya Keuangan terbatas (Kabupaten
Bantul)
6. Permukiman sudah terlalu padat
7. Tempat Penampungan Sementara (TPS) tidak
ada/kurang memadai/kondisinya jelek.
8. Tidak punya lahan Tempat Pengelolaan Akhir
Sampah (Kota Yogyakarta)
9. Kondisi geografis/topografis wilayah
OPPORTUNITY / PELUANG
1. Kerjasama penanganan dengan daerah yang
berbatasan, baik dalam manajemen
pengangkutan, manajemen pengelolaan di sumber
sampah, manajemen pengelolaan TPA.
2. Kerjasama pembiayaan pengelolaan sampah
3. Public Private Partnership
pengolahan/pemrosesan sampah di TPA.
→Dari hasil SWOT, dicapai kesepakatan untuk b
permasalahan sampah dengan dua opsi penangana
masyarakat.
Kendala/Hambatan
Saat Membuat
Baseline Regional
Adanya r
pengembangan TPA
sampah.
Solusi mengatasi
kendala/hambatan
√ Melaksanakan sosialisasi awal dalam bentuk penyampaian informasi
tentang rencana pengembangan TPA dan rencana penerapan
teknologi
daerah melalui SKPD teknis dari Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman,
Kabupaten Bantul, dan Pemerintah Propinsi DIY.
√ Mendiskusikannya
seluruh tokoh kunci yang telah d
masyarakat setempat dimana lokasi pengembangan, lokasi
penerapan teknologi pengolahan sampah akan dilakukan. Diskusi
fokus ini biasanya dilakukan 3
Bentuk Wadah Lembaga/Organisasi Sektor
PANDUAN PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH
Kondisi geografis/topografis wilayah 9. Minimnya alokasi anggaran persampahan
10. Minimnya peran serta masyarakat dan swasta
11. Banyaknya penggunaan plastik oleh
masyarakat/dunia usaha
12. Belum ada implementasi teknologi terapan
pengolahan/pemrosesan sampah
OPPORTUNITY / PELUANG THREATH / ANCAMAN
Kerjasama penanganan dengan daerah yang
berbatasan, baik dalam manajemen
pengangkutan, manajemen pengelolaan di sumber
sampah, manajemen pengelolaan TPA.
pembiayaan pengelolaan sampah
pengolahan/pemrosesan sampah di TPA.
1. Pertumbuhan penduduk tidak terkendali
2. Peningkatan volume sampah
3. Pencemaran lingkungan (air, udara dan tanah)
4. Pembuangan sampah ilegal/liar
dicapai kesepakatan untuk bersama-sama melaksanakan penanganan
permasalahan sampah dengan dua opsi penanganan, yaitu evakuasi sampah dan pemberdayaan
Adanya resistensi/penolakan masyarakat terhadap rencana
pengembangan TPA serta rencana penerapan teknologi pengolahan
elaksanakan sosialisasi awal dalam bentuk penyampaian informasi
tentang rencana pengembangan TPA dan rencana penerapan
teknologi pengolahan sampah kepada masing-masing pemerintah
daerah melalui SKPD teknis dari Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman,
Kabupaten Bantul, dan Pemerintah Propinsi DIY.
endiskusikannya dalam FGD (Focus Group Discussion
seluruh tokoh kunci yang telah diidentifikasi ditambah dengan tokoh
masyarakat setempat dimana lokasi pengembangan, lokasi
penerapan teknologi pengolahan sampah akan dilakukan. Diskusi
fokus ini biasanya dilakukan 3 – 4 kali.
Bentuk Wadah Lembaga/Organisasi Sektor Persampahan
PANDUAN PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH
58
Minimnya alokasi anggaran persampahan
Minimnya peran serta masyarakat dan swasta
anyaknya penggunaan plastik oleh
teknologi terapan
pengolahan/pemrosesan sampah
REATH / ANCAMAN
Pertumbuhan penduduk tidak terkendali
Pencemaran lingkungan (air, udara dan tanah)
melaksanakan penanganan
evakuasi sampah dan pemberdayaan
terhadap rencana
rencana penerapan teknologi pengolahan
elaksanakan sosialisasi awal dalam bentuk penyampaian informasi
tentang rencana pengembangan TPA dan rencana penerapan
masing pemerintah
daerah melalui SKPD teknis dari Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman,
Focus Group Discussion) dengan
iidentifikasi ditambah dengan tokoh
masyarakat setempat dimana lokasi pengembangan, lokasi
penerapan teknologi pengolahan sampah akan dilakukan. Diskusi
PANDUAN PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH
59
Di dalam UPTD Pengelola terdapat struktur berikut:
Kepala Unit dibantu Kasubag TU, Kasubag Perencanaan, Kasubag Operasional dan Pemeliharaan.
Para Kasubag merupakan orang yang ditunjuk dari Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman dan
Kabupaten Bantul.
Pembiayaan
Pembiayaan untuk pengelolaan persampahan di Kartamantul dihitung
berdasarkan jumlah volume sampah yang diperhitungkan pada bulan Oktober
tahun sebelumnya sampai dengan bulan September tahun berjalan.
Contoh Perhitungan Pembiayaan
Contoh menghitung sharing pendanaan dari APBD dari Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman dan
Kabupaten Bantul yang bekerjasama didasarkan volume sampah sebagai berikut:
1. Total rekapitulasi hasil penimbangan sampah dari masing-masing daerah (ton/m3/kg) selama
kurun waktu 1 tahun (mis: bulan oktober tahun sebelumnya sampai dengan bulan september
tahun saat ini)
2. Hitung prosentase dari masing-masing daerah dengan rumus sebagai berikut:
A = %100*CBA
A
++ ; B = %100*
CBA
B
++ ; C= %100*
CBA
C
++
Contoh hasil perhitungan sharing anggaran berdasarkan volume sampah:
Daerah Jumlah Volume
(Ton)
Prosentase
A 1.750.000 14,62%
B 2.565.000 21,43%
C 7.655.000 63,95%
Total 11.970.000 100,00%
3. Hitung beban anggaran operasi dan pemeliharaan TPA (TOTALOP) selama kurun waktu satu
tahun.
4. Bagilah beban sharing anggaran dari masing-masing daerah dengan cara sebagai berikut:
A% * TOTAL OP ; B% * TOTAL OP ; C% * TOTAL OP
Apabila diasumsikan Hasil Perhitungan Biaya Operasi dan Pemeliharaan TPA dalam satu tahun
adalah sebesar Rp. 3.750.000.000,00 (tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) maka
pembagian anggaran (kontribusi) dari masing-masing daerah adalah sebagai berikut:
Daerah Prosentase Share Anggaran
A 14,62% 548.245.614,04
B 21,43% 803.571.428,57
C 63,95% 2.398.182.957,39
Total 100,00% 3.750.000.000,00
Sharing Biaya Operasional dan Maintenance TPA di Piyungan berdasarkan volume sampah yang
masuk ke TPA 2001-2009 dapat dilihat sebagai berikut:
PANDUAN PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH
60
Sumber: Sekber Kartamantul, 2011
Pelaksanaan
Pola pelaksanaan kerjasama pengelolaan sampah Kartamantul:
1. Sekber Kartamantul mengatur pertemuan rutin berkala (2x setiap minggu), dengan topik
pembahasan sesuai ruang lingkup kerjasama diatas. Seluruh tokoh kunci diundang untuk
memberikan kontribusi pemikiran, ide, dan gagasan untuk peningkatan kinerja pengelolaan
Tempat Pengelolaan Akhir Sampah.
2. Perumusan, Penetapan dan Kesepakatan pembagian peran terkait dengan bidang persampahan
adalah sebagai berikut:
Kegiatan
Kota
Yogya
Kabupaten
Sleman
Kabupaten
Bantul
Provinsi
DIY
Penyusunan dan Review Master Plan
Pengelolaan Sampah Skala Regional
(DED, RAB)
����
Penyusunan dan Review Master Plan
Pengelolaan Sampah Skala
Kabupaten/Kota (DED, RAB)
����
����
����
Pengembangan Kelembagaan tingkat
Kabupaten/Kota ���� ���� ����
Pengembangan Kelembagaan tingkat
regional ����
Pembiayaan operasi dan pemeliharaan ���� ���� ����
Pengembangan sarana prasarana ����
Penyiapan Lahan ���� ���� ����
Pembebasan Lahan ����
Aplikasi Teknologi Terapan ���� ���� ���� ����
3. Dalam memecahkan permasalahan pembuangan sampah liar/ilegal, Sekber Kartamantul
memberlakukan pola “Evakuasi dan Pemberdayaan Masyarakat” seperti berikut ini:
PANDUAN PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH
61
Para pihak
yang terlibat
Bentuk Penanganan
Evakuasi Sampah
Pemberdayaan Masyarakat
Kota
Yogyakarta
Berkontribusi dalam pengerahan (buldozer,
escavator) dan atau armada truk pengangkut sampah
untuk evakuasi ke Tempat Pengolahan Akhir.
-
Kabupaten
Sleman
Berkontribusi dalam pengerahan (buldozer,
escavator) dan atau armada truk pengangkut sampah
untuk evakuasi ke Tempat Pengolahan Akhir
-
Kabupaten
Bantul
Berkontribusi dalam pengerahan (buldozer,
escavator) dan atau armada truk pengangkut sampah
untuk evakuasi ke Tempat Pengolahan Akhir
Sosialisasi dan advokasi untuk
pelibatan masyarakat dalam
pengelolaan sampah (Reduce,
Reuse, Recycle)
Masyarakat Penyediaan makan/minum untuk para petugas yang
melaksanakan evakuasi
Terlibat dalam kegiatan
Pemberdayaan dalam
pengelolaan sampah (Reduce,
Reuse, Recycle)
Monitoring &
Evaluasi
Dalam pelaksanaannya, proses monitoring dan evaluasi sektor persampahan
mengacu kepada beberapa hal berikut:
1. Kesepakatan Rencana Anggaran dan Belanja Operasi dan Pemeliharaan yang
meliputi: Belanja Pegawai/Karyawan, Belanja Barang dan Jasa, Belanja
Pemeliharaan, Belanja Perjalanan Dinas, Belanja Modal.
2. Indikator Penilaian Kinerja Penyehatan Permukiman yang meliputi: Pegawai
dan Kualifikasinya, Sarana dan Prasarana Penunjang, Kelembagaan Pengelola,
Pembiayaan Operasi dan Pemeliharaan.
3. Indikator Bangun Praja Kementrian Lingkungan Hidup, meliputi hal-hal berikut:
Wilayah
Kabupaten
Bantul
Wilayah
Kabupaten
Sleman
Wilayah
Kota
Yogyakarta
Lokasi Pembuangan
Sampah Ilegal/Liar
PANDUAN PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH
62
No Item List Rincian Rentang Nilai Nilai Akhir
1 Prasarana dasar dan
sarana penunjang • Jalan masuk
• Jalan lingkungan
• Kantor
• Pos jaga
• Pagar
• Gerbang
• Alat berat
• Sistem pencatatan sampah
• Garasi
• Truk sampah
50 – 100
50 – 100
50 – 100
50 – 100
50 – 100
50 – 100
50 – 100
50 – 100
50 – 100
50 – 100
2 Sarana pencegahan dan
pengendalian pencemaran • Drainase
• Pengelolaan lindi
• Sumur pantau
• Penanganan gas
50 – 100
50 – 100
50 – 100
50 – 100
3 Kondisi Lingkungan • Lalat
• Asap
• Zona aktif
• Penghijauan
50 – 100
50 – 100
50 – 100
50 – 100
4 Cara operasi • Pengaturan lahan
• Penimbunan di zona aktif dan tidak
aktif
• Penutupan
50 – 100
50 – 100
50 – 100
50 – 100
5 Pemanfaatan Sampah Operasional pengomposan 50 - 100 Sumber : Sekber Kartamantul 2010.
Berdasarkan aturan Bangun Praja, passing grade minimal dari keseluruhan penilaian adalah 71.
Sebagai bahan evaluasi, didalam pelaksanaan KAD sektor Persampahan Kartamantul indikator
tersebut ditambah dengan Dokumentasi Foto Kegiatan (bisa dilihat pada bagian berikutnya tentang
Hasil Kerjasama). Foto Kegiatan diupayakan untuk disiapkan pada saat sebelum (pra penilaian) dan
sesudah penilaian, dengan maksud untuk mendokumentasikan seluruh kegiatan peningkatan
kinerja pengelolaan TPA, sekaligus sebagai bahan evaluasi tahap selanjutnya. Selain itu, kerjasama
pengelolaan persampahan juga dilakukan melalui pemberdayaan pengelolaan sampah berbasis masyarakat (3R yaitu Reduce, Reuse, Recycle) dengan tujuan mengurangi volume sampah dari
sumber (di tingkat masyarakat). Indikator yang digunakan adalah pengurangan volume sampah
Sumber : Sekber Kartamantul 2010.
Perbandingan Volume
2009 2010
Yogyakarta 82.750.690 63.918.292
Sleman 32.577.062 38.672.426
Bantul 5.345.772 10.349.129
Total 120.673.524 112.939.847
Prosentase Volume
2009 2010
Yogyakarta 68,57% 56,59%
Sleman 27,00% 34,24%
Bantul 4,43% 9,16%
Total 100,00% 100,00%
PANDUAN PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH
63
Hasil Kerjasama
� Perbaikan Sarana dan Prasarana TPA berupa penghijauan, saluran drainase, kolam maturasi,
talud jalan, talud lindi dll.
Sumber: Sekber Kartamantul, 2011
� Peningkatan Kinerja Pengelolaan TPA
Sumber: Sekber Kartamantul, 2011
� Pemantauan Rutin
→ Kegiatan Pemantauan rutin berhasil dalam hal:
√ Mengendaliakan perkembangan Vektor (lalat, tikus dll)
√ Kualitas air sumur di lingkungan TPA senantiasa terpantau
PANDUAN PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH
Pemantauan rutin berhasil dalam hal:
erkembangan Vektor (lalat, tikus dll)
sumur di lingkungan TPA senantiasa terpantau
PANDUAN PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH
64
PANDUAN PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH
65
3.2 PENGOLAHAN AIR LIMBAH
Identifikasi
Masalah
1. Pertambahan jumlah penduduk yang berakibat semakin padatnya permukiman
sampai mendekati wilayah administratif Kabupaten/Kota yang berbatasan.
2. Masih banyak penduduk yang memanfaatkan air dari sumur individual Jarak
efektif septictank rumah tangga dengan sumur (10 m) tidak bisa dipertahankan
lagi.
3. Fasilitas Umum (Perkantoran, Rumah Sakit, Sekolah, Universitas dll) banyak
yang belum mempunyai instalasi pengolah limbah sendiri.
4. Kandungan bacteri e-coly pada air sumur tidak bisa dikendalikan atau bahkan
melampaui ambang batas.
5. Masih banyak penduduk yang buang air besar di sungai.
6. Masih banyak penduduk yang memanfaatkan air sungai untuk mandi, mencuci
atau bahkan untuk memasak.
7. Banyak kasus penyakit disentri, kolera.
8. Belum tersedia fasilitas instalasi pengolah tinja model komunal (untuk 50 – 100
KK)
9. Belum tersedia fasilitas instalasi pengolah tinja model terpusat skala
Kota/Kabupaten
10. Belum tersedia fasilitas jaringan perpipaan untuk air limbah skala
Kota/Kabupaten.
11. Belum ada instalasi pengolah tinja hasil pengurasan.
12. Terjadi pencemaran lingkungan (air, udara, tanah) yang diakibatkan oleh
limbah rumah tangga (tinja) yang bersifat meluas.
13. Belum ada peraturan daerah yang mengatur tentang pengelolaan dan retribusi
pengelolaan air limbah.
14. Belum ada pembagian yang jelas penanggungjawab pengembangan jaringan
perpipaan air limbah antara Pemerintah Provinsi, Kabupaten, Kota.
15. Belum ada institusi/kelembagaan yang mempunyai otoritas penuh terhadap
pengelolaan dan pengembangan air limbah perkotaan.
16. Belum ada pembagian kontribusi/sharing terhadap pembiayaan pengelolaan air
limbah perkotaan
17. Masyarakat masih enggan memanfaatkan layanan jaringan perpipaan air
limbah perkotaan.
18. Peran serta swasta dalam pengelolaan air limbah perkotaan masih rendah
Ruang
Lingkup
Kerjasama
1. Pemanfaatan bersama pipa saluran induk, dan prasarana dan sarana IPAL
sebagai pengolah air limbah rumah tangga dan non ruman tangga (pendidikan,
perdagangan, jasa, hotel kecuali binatu/laundry, rumah sakit dan perusahaan
tekstil) di wilayah Kawasan Perkotaan Yogyakarta (3 Kecamatan di Kabupaten
Bantul, 13 Kecamatan di wilayah Kota Yogyakarta dan 4 kecamatan di wilayah
Kabupaten Sleman).
2. Operasi dan pemeliharaan pipa saluran induk dan sarana Instalasi Pengolah Air
Limbah meliputi perawatan instalasi, pemeliharaan alat berat, mekanik listrik
dan sarana dan sarana fisik.
3. Pengembangan sarana dan prasarana: pengembangan pipa saluran induk,
sarana dan prasarana IPAL, pipa lateral dan sambungan rumah tangga
PANDUAN PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH
66
4. Pembentukan organisasi dan tata kerja, meliputi Tim Pembina
(Bupati/Walikota), Tim Pengawas (Kepala SKPD Tokoh Kunci), Instansi
Penanggungjawab Kegiatan (Dinas Pekerjaan Umum) Tim Teknis (Kabid SKPD
Tokoh Kunci), Unit Pengelola IPAL.
5. Penetapan dan pendapatan personil meliputi pengangkatan dan
pemberhentian, kualitas, kuantitas, instentif, tunjangan, karir.
6. Pengelolaan lingkungan hidup; pengendalian kerusakan lingkungan, gangguan
kesehatan (petugas dan masyarakat sekitar IPAL), resiko keamanan,
penanganan ilegal dumping di wilayah perbatasan.
Fokus
Kerja Sama
1. Peningkatan Kinerja Operasi dan Pemeliharaan Instalasi Pengolahan Limbah
Domestik
2. Optimalisasi Manajemen Pengelolaan Air Limbah dari hulu hingga hilir
3. Penanganan bersama permasalahan air limbah (perpipaan, pelumpuran,
flushing dll)
4. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan air limbah.
Maksud
Dan
Tujuan
Kerjasama
Mengadakan perjanjian kerjasama atas dasar prinsip saling membantu dan saling
menguntungkan dalam pengelolaan operasi dan pemeliharaan pipa saluran induk
sepanjang 10 (sepuluh) kilometer yang selanjutnya disebut pipa saluran induk, dan
prasarana dan sarana Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) dengan tujuan
pemanfaatan, pengelolaan dan pengembangan IPAL dapat dilakukan secara efektif
dan efisien serta memenuhi standar lingkungan.
Hasil Penyusunan Analisa SWOT STRENGTHEN/KEKUATAN WEAKNESS / KELEMAHAN
1. Master Plan pengelolaan air limbah skala
Kab/Kota sudah ada (Kota Yogyakarta)
2. Master Plan pengelolaan air limbah skala
komunal sudah ada
3. Jaringan perpipaan air limbah sudah lengkap
tersedia
4. Truk penyedot limbah sudah ada
5. Punya SDM yang cukup
6. Sudah memiliki peraturan daerah yang
mengatur tentang pengelolaan dan retribusi
limbah
7. Pendapatan Asli Daerah Besar (Kota
Yogyakarta, Kabupaten Sleman)
8. Sumber Daya Keuangan memadai (Kota
Yogyakarta, Kabupaten Sleman)
9. Tingginya peran serta masyarakat dalam
pengelolaan air limbah (Kota Yogyakarta)
10. Rencana Tata Ruang Wilayah tentang tata guna
lahan.
11. Kondisi geografis/topografis wilayah
1. Master Plan pengelolaan sampah skala
Kab/Kota belum ada (Kabupaten Sleman dan
Kabupaten Bantul)
2. Master Plan pengelolaan air limbah skala
komunal belum ada (Kabupaten Bantul)
3. Jaringan perpipaan air limbah belum tersedia
4. Pendapatan Asli Daerah kecil (Kabupaten
Bantul)
5. Sumber Daya Keuangan terbatas (Kabupaten
Bantul)
6. Permukiman sudah terlalu padat
7. Instalasi Pengolah Limbah Skala Komunal tidak
ada/kurang memadai/kondisinya jelek.
8. Instalasi Pengolah Limbah Skala
Kabupaten/Kota tidak ada/kurang
memadai/kondisinya jelek.
9. Minimnya alokasi anggaran untuk air limbah
(Sleman, Yogyakarta, Bantul)
10. Minimnya peran serta masyarakat dan swasta
(Sleman, Bantul)
11. Belum ada implementasi teknologi terapan
pengolahan air limbah
PANDUAN PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH
67
OPPORTUNITY / PELUANG THREATH / ANCAMAN
1. Kerjasama penanganan dengan daerah yang
berbatasan untuk pengelolaan air limbah
2. Kerjasama pembiayaan pengelolaan air limbah
3. Public Private Partnership pengolahan air
limbah.
1. Pencemaran lingkungan (air, udara dan tanah)
2. Pembuangan air limbah ilegal/liar ke badan air,
sungai
3. Wabah penyakit disentri, kolera
Kendala/
Hambatan
Saat
Membuat
Baseline
Regional
√ Kendala/hambatan yang sering ditemui saat penyusunan baseline regional
bidang pengelolaan air limbah adalah tidak tersedianya Detail Enginering
Design (DED) untuk kawasan-kawasan khusus yang tumbuh kembang
cepat, disisi lain pengembangan jaringan air limbah mutlak dilaksanakan
untuk pelayanan publik.
√ Tahapan berikutnya adalah mendiskusikannya dengan seluruh tokoh kunci
yang telah diidentifikasi ditambah dengan tokoh masyarakat setempat
dimana lokasi pengembangan, lokasi pembangunan jaringan air limbah
akan dilakukan. Diskusi fokus ini biasanya dilakukan 3 – 4 kali.
Bentuk Wadah Lembaga/Organisasi Pengelolaan Air Limbah
Pembiayaan
Pembiayaan pengelolan air limbah ini didasarkan kepada jumlah sambungan
rumah tangga dan non rumah tangga yang ditanggung secara proporsional.
Contoh Perhitungan Pembiayaan
Cara menghitung sharing pendanaan dari APBD dari Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman dan
Kabupaten Bantul dan Propinsi DIY yang bekerjasama berdasarkan jumlah sambungan
rumahtangga dan non rumah tangga sebagai berikut:
Kapasitas Instalasi Pengolah Air Limbah = 50.000 pelanggan
Biaya Operasi dan Pemeliharan = Rp. 3.000.000.000/tahun
a) Jumlah Sambungan rumah tangga dan non rumah tangga yang dimiliki oleh Kota Yogyakarta
adalah sebesar 14.500 pelanggan
b) Jumlah Sambungan rumah tangga dan non rumah tangga yang dimiliki oleh Kabupaten Sleman
adalah sebesar 3.500 pelanggan
c) Jumlah Sambungan rumah tangga dan non rumah tangga yang dimiliki oleh Kabupaten Bantul
adalah sebesar 6.000 pelanggan
Kepala
Kasubag
Perencanaan
Jaringan
Kasubag
Operasi dan
Pemeliharaan
Jaringan
Kasubag
Tata Usaha
PANDUAN PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH
68
Contoh penghitungan Beban sharing anggaran adalah sebagai berikut:
Kota
Perhitungan Pembagian
Biaya
Biaya
(Rp)
Kota Yogyakarta �������
������ x 3.000.000.000
870.000.000
Kabupaten Sleman �����
������ x 3.000.000.000 210.000.000
Kabupaten Bantul
�����
������ x 3.000.000.000 360.000.000
Pemerintah Provinsi DIY 1.560.000.000
Total Biaya Operasi dan Pemeliharaan 3.000.000.000
Pemerintah Provinsi DIY dalam hal ini bersedia/sepakat menutup kekurangan biaya operasi
dan pemeliharaan Instalasi Pengolah Air Limbah dalam setiap tahunnya mengingat kepemilikan
aset dari IPAL masih menjadi milik Pemerintah Propinsi DIY.
Pelaksanaan
1. Sekber Kartamantul mengatur pertemuan rutin berkala (2x/minggu), dengan
topik pembahasan sesuai ruang lingkup kerjasama diatas.
2. Perumusan, Penetapan dan Kesepakatan pembagian peran berikut:
Kegiatan
Kota
Yogya
Kabupaten
Sleman
Kabupaten
Bantul
Provinsi
DIY
Penyusunan dan Review Master Plan
Pengelolaan Air Limbah Skala Regional (DED,
RAB)
����
Penyusunan dan Review Master Plan
Pengelolaan Sampah Skala Kabupaten/Kota
(DED, RAB)
����
����
����
Pengembangan Kelembagaan tingkat
Kabupaten/Kota ���� ���� ����
Pengembangan Kelembagaan regional ����
Pembiayaan operasi dan pemeliharaan ���� ���� ���� ����
Pengembangan sarana dan prasarana ����
Penyiapan Lahan ���� ���� ����
Monitoring
Dan Evaluasi
Dalam pelaksanaannya, proses monitoring dan evaluasi sektor pengolahan air
limbah mengacu kepada beberapa hal berikut:
1. Kesepakatan Rencana Anggaran dan Belanja Operasi dan Pemeliharaan yang
meliputi: Belanja Pegawai/Karyawan, Belanja Barang dan Jasa, Belanja
Pemeliharaan, Belanja Perjalanan Dinas, Belanja Modal.
2. Indikator Penilaian Kinerja Penyehatan Permukiman yang meliputi: Pegawai
dan Kualifikasinya, Sarana dan Prasarana Penunjang, Kelembagaan
Pengelola, Pembiayaan Operasi dan Pemeliharaan.
PANDUAN PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH
69
Salah satu kegiatan rutin yang dilakukan dalam proses monev Instalasi Pengolahan Air Limbah
(IPAL) adalah melakukan uji laboratorium terhadap:
� Kualitas Influent dan Efluent Pengolahan Air Limbah meliputi BOD dan COD.
� Sludge Instalasi Pengolah Air Limbah.
Berikut adalah contoh Hasil Uji laboratorium tersebut:
� Hasil Uji Lab BATAN terhadap Sludge Pengolahan Limbah:
No
Parameter
Satuan
Hasil Uji Metode Uji
24/11/2009 31/12/2010
1 Plumbum µg/g 141.560 62.129 F-AAS
2 Curium µg/g 1014.400 565.161 F-AAS
3 Cadmium µg/g 3.600 26.774 F-AAS
4 Croom µg/g 73.160 2.839 F-AAS
5 Zeng µg/g 1272.000 632.258 F-AAS
µg/g = ppm
� Hasil Uji lab BTKL PPM terhadap Sludge Pengolahan Limbah:
No
Paramater
Satuan
Hasil Uji
Bak Fakultatif
1 timur
Bak Fakultatif
2 barat
Bak
Fakultatif 2
timur
Bak Fakultatif
2 barat
1 P mg/kg 1957,6169 1612,6071 699,2265 484,6425
2 K mg/kg 1153,9014 1112,7184 407,1247 614,5866
3 Plumbum mg/kg 79,7831 81,1951 40,4987 129,6425
4 Cadmium mg/kg 2,2156 0,9456 < 0,2 < 0,2
5 Curium mg/kg 409,3469 384,5110 30,2697 213,3640
6 Croom mg/kg 125,1184 133,8823 208,1934 149,3689
7 Kadar Air % 13,45 10,13 1,75 3,34
Dengan Monitoring terhadap kualitas Influent dan Efluent serta Sludge dari Instalasi Pengolah Air
Limbah diharapkan kualitas hasil pengolahan dapat senantiasa dikendalikan, ditingkatkan untuk
mengurangi dampak terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan.
PANDUAN PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH
70
Hasil Kerjasama
� Review Master Plan Air Limbah Perkotaan Yogyakarta
Sumber: Sekber Kartamantul, 2011
PANDUAN PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH
71
3.3 DRAINASE
Identifikasi
Masalah
1. Terjadinya fungsi ganda saluran irigasi sekaligus menjadi saluran drainase
2. Ketidaksamaan kualitas dan kontruksi drainase di wilayah perbatasan Kota
Yogyakarta, Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul.
3. Lebar drainase di wilayah perbatasan tidak sinkron.
4. Terjadinya banyak genangan air akibat luapan drainase di wilayah
perbatasan, sehingga muncul kebutuhan daerah tangkapan air, daerah
resapan air dan retention pond.
5. Terjadinya cross utilitas antara drainase, pipa air minum, pipa limbah, kabel
fiber optik.
6. Anggaran untuk peningkatan dan pemeliharaan drainase di wilayah
perbatasan tidak sinkron.
7. Kualitas air di wilayah perkotaan tereduksi karena terkontaminasi polutan.
8. Pada kontruksi drainase terjadi sedimentasi saat musim kemarau dan
meluap saat musim hujan karena perbedaan penanganan, pemanfaatan,
operasi dan pemeliharaan.
9. Terdapat 11 sarana dan prasarana drainase di wilayah perbatasan
Kabupaten Sleman dengan Kota Yogyakarta yang membutuhkan
sinkronisasi pengelolaan
10. Terdapat 5 sarana dan prasarana drainase di wilayah perbatasan
Kabupaten Sleman dengan Kabupaten Bantul yang membutuhkan
sinkronisasi pengelolaan
11. Terdapat 15 sarana dan prasarana drainase di wilayah perbatasan Kota
Yogyakarta dengan Kabupaten Bantul yang membutuhkan sinkronisasi
pengelolaan
12. Belum ada institusi/kelembagaan yang mempunyai otoritas penuh terhadap
pengelolaan dan pengembangan drainase perkotaan.
13. Belum ada pembagian kontribusi/sharing terhadap pembiayaan
pengelolaan drainase perkotaan
14. Peran serta swasta dalam pengelolaan drainase perkotaan masih rendah
Ruang Lingkup
Kerjasama
1. Pengelolaan prasarana dan sarana Drainase di wilayah Kawasan Perkotaan
Yogakarta (4 Kecamatan di Kabupaten Bantul, 8 Kecamatan di wilayah Kota
Yogyakarta dan 5 Kecamatan di wilayah Kabupaten Sleman) yang meliputi
saluran drainase pada ruas jalan Kabupaten/Kota.
2. Pengelolaan Sistem Drainase yang meliputi:
a) Penyusunan Program dan perencanaan
b) Pelaksanaan kegiatan yang meliputi:
• penetapan jaringan drainase
• status dan fungsi drainase
• pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi drainase
• operasi dan pemeliharaan drainase
• pembangunan sumur resapan air hujan
• pembangunan kolam penampungan air (retention pond)
3. Pengawasan meliputi; sosialisasi, pengelolaan dampak lingkungan.
PANDUAN PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH
72
Fokus
Kerjasama
1. Optimalisasi Manajemen Pengelolaan Sarana dan Prasana Drainase
Kawasan Perkotaan Yogyakarta
2. Penanganan bersama pembangunan, peningkatan, rehabilitasi dan
pemeliharaan drainase
3. Peningkatan peran serta swasta dalam Pengelolaan Sarana dan Prasana
Drainase.
Maksud Dan
Tujuan
Kerjasama
Mengadakan perjanjian kerjasama dengan prinsip saling membantu dan
menguntungkan dalam pengelolaan prasarana dan sarana drainase dengan
tujuan terciptanya sinkronisasi program dan kegiatan untuk mencegah banjir
dan menghilangkan genangan akibat curah hujan yang tinggi di wilayah
perkotaan Yogyakarta.
Hasil Penyusunan Analisa SWOT Kekuatan (Strengthen) Kelemahan (Weakness)
1. Master Plan pengelolaan drainase skala Kab/Kota
sudah ada (Kota Yogyakarta)
2. Master Plan pengelolaan draianse skala regional
sudah ada (Kota Yogyakarta)
3. Sistem informasi jaringan drainase sudah lengkap
tersedia
4. Punya SDM yang cukup
5. Sudah memiliki peraturan daerah yang mengatur
tentang pengelolaan dan retribusi drainase
6. Pendapatan Asli Daerah Besar (Kota Yogyakarta,
Kabupaten Sleman)
7. Sumber Daya Keuangan memadai (Kota
Yogyakarta, Kabupaten Sleman)
8. Tingginya peran serta masyarakat dalam
pengelolaan drainase (Kota Yogyakarta)
9. Rencana Tata Ruang Wilayah tentang tata guna
lahan.
10. Kondisi geografis/topografis wilayah
1. Master Plan pengelolaan drainase skala Kab/Kota
belum ada (Kabupaten Bantul)
2. Master Plan pengelolaan drainase skala Perkotaan
belum ada (Kabupaten Sleman dan Kabupaten
Bantul)
3. Sistem iinformasi Jaringan drainase belum
tersedia
4. Pendapatan Asli Daerah kecil (Kabupaten Bantul)
5. Sumber Daya Keuangan terbatas (Kabupaten
Bantul)
6. Permukiman sudah terlalu padat
7. Banyak sedimentasi pada jaringan drainase
8. Banyak sampah pada jaringan drainase
9. Banyak drainase yang berfungsi ganda sebagai
irigasi
10. Belum adanya sumur resapan pada jaringan
drainase
11. Terdapat cross utilitas pada jaringan drainase
12. Minimnya alokasi anggaran drainase
13. Minimnya peran serta masyarakat dan swasta
(Kabupaten Bantul)
Peluang (Opportunity) Ancaman (Threaths)
1. Kerjasama penanganan dengan daerah yang
berbatasan untuk pengelolaan drainase
2. Kerjasama pembiayaan pengelolaan drainase
3. Public Private Partnership pengolahan drainase
1. Banjir.
2. Pencemaran lingkungan.
3. Wabah penyakit (disentri, kolera)
4. Perkembangan tikus yang tidak terkendali.
Kendala/
Hambatan Saat
Membuat
Baseline
Regional
Kendala/hambatan yang sering ditemui saat melakukan penyusunan baseline regional
bidang pengelolaan drainase adalah tidak tersedianya Detail Enginering Design (DED)
untuk kawasan-kawasan khusus yang tumbuh kembang cepat, disisi lain pengembangan
jaringan air drainase mutlak dilaksanakan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada
publik.
PANDUAN PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH
73
Ruas jalan Kota Yogyakarta 700 m Ruas jalan Kab.
Bantul 300 m
Ruas jalan Kota
Yogyakarta 300 m
Ruas jalan Kab. Bantul 700 m
Ruas jalan Kota
Yogyakarta 500 m
Ruas jalan Kabupaten Bantul
500 m
Tahapan berikutnya adalah mendiskusikannya dengan seluruh tokoh kunci yang telah
diidentifikasi ditambah dengan tokoh masyarakat setempat dimana lokasi pengembangan,
lokasi pembangunan jaringan drainase akan dilakukan. Diskusi fokus ini biasanya
dilakukan 3 – 4 kali.
Bentuk Wadah
Lembaga/
Organisasi
Sektor
Drainase
Saat ini belum dibentuk institusi/kelembagaan baru. Yang dilakukan adalah
mengoptimalkan peran SKPD lintas sektoral (Bappeda, Dinas PU, Dinas Pengairan,
Keuangan, Badan Lingkungan Hidup), dan lintas wilayah untuk saling berbagi peran
dalam penyediaan, penanganan dan kerjasama pengelolaan antara Kota
Yogyakarta/Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul maupun dari pemerintah Propinsi
DIY.
Pembiayaan
Pembiayaan pengelolaan drainase ditetapkan berdasarkan pertimbangan bahwa
operasi dan pemeliharaan drainase pada ruas jalan tertentu dikelola oleh satu
pihak yang mempunyai dan atau memanfaatkan secara dominan.
Selengkapnya dapat dilihat pada penjelasan berikut.
Drainase pada ruas jalan di wilayah perbatasan Kota Yogyakarta – Kabupaten Bantul
Apabila secara fisik seperti gambar diatas, maka biaya operasi dan pemeliharaan saluran drainase
pada ruas jalan tersebut dikelola oleh Kota Yogyakarta. Kabupaten Bantul melakukan hal yang
sama untuk ruas jalan diperbatasan Kota Yogyakarta dan Kabupaten Bantul dengan kondisi
berikut:
Hal tersebut juga berlaku untuk drainase di
ruas jalan di wilayah perbatasan antara
Kota Yogyakarta dengan Kabupaten Sleman ataupun antara Kabupaten
Sleman dengan Kabupaten Bantul.
Namun apabila secara fisik kepemilikan dan pemanfaatannya sama panjang sebagaimana gambar
berikut:
maka biaya operasi dan pemeliharaan jalan menjadi tanggungjawab masing-masing daerah namun
dengan sinkronisasi, keselarasan dan harmonisasi tentang dimensi dan kualitas drainase jalan
dengan harapan tidak terjadi ketimpangan kualitas drainase jalan.
Pelaksanaan
1. Sekber Kartamantul mengatur pertemuan rutin berkala (2x setiap minggu),
dengan topik pembahasan sesuai ruang lingkup kerjasama
2. Perumusan, Penetapan dan Kesepakatan pembagian peran berikut.
PANDUAN PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH
74
Kegiatan Kota
Yogya
Kabupaten
Sleman
Kabupaten
Bantul
Provinsi
DIY
Penyusunan dan Review Master Plan Pengelolaan
Sarana dan Prasarana Drainase diwilayah Perkotaan
Skala Regional (DED, RAB)
����
Penyusunan dan Review Master Plan Pengelolaan
Sarana dan Prasarana Drainase Skala
Kabupaten/Kota (DED, RAB)
����
����
����
Pengembangan Kelembagaan tingkat
Kabupaten/Kota
���� ���� ����
Pengembangan Kelembagaan tingkat regional ����
Pembiayaan operasi dan pemeliharaan ���� ���� ���� ����
Pengembangan sarana dan prasarana ���� ���� ���� ����
Monitoring
& Evaluasi
1. Mengacu pada Master Plan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Drainase
Perkotaan Yogyakarta
2. Kesepakatan yang tertuang dalam Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Sarana
dan Prasarana Drainase Perkotaan. Pelaksana monitoring dan evaluasi adalah
Sekretariat Bersama Kartamantul.
PANDUAN PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH
75
Hasil Kerjasama
• Normalisasi Kali Belik di perbatasan Yogya-Sleman
� Pembagian peran normalisasi Kali Belik
Sumber: Sekber Kartamantul, 2011
PANDUAN PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH
76
3.4 AIR BERSIH
Identifikasi
Masalah
1. Penurunan kualitas air sumur di wilayah perkotaan.
2. Penurunan kualitas air sungai di wilayah perkotaan.
3. Penurunan kuantitas/debit air dari sumber mata air
4. Peningkatan prosentase kandungan bakteri e-coly.
5. Terbatasnya sumber mata air di masing-masing daerah
6. Berkurangnya sumber mata air permukaan dan daerah tangkapan air
7. Menampung air hujan (rain harvesting) untuk cadangan air belum menjadi
kebiasaan masyarakat perkotaan
8. Sumur dalam terkontaminasi polutan (Fe, Mn)
9. Adanya cakupan pelayanan lintas wilayah administratif
10. Cakupan pelayanan masing-masing PDAM belum merata ke seluruh
masyarakat.
11. PDAM terus merugi karena kebocoran masih tinggi
12. Belum ada pembagian kontribusi/sharing terhadap pembiayaan
pengelolaan drainase perkotaan
13. Terjadinya cross utilitas antara drainase, pipa air minum, pipa limbah,
kabel fiber optik.
14. Kerusakan jaringan pipa air minum yang lintas wilayah administratif.
15. Belum adanya treatment/instalasi pengolah air bersih berteknologi tinggi.
16. Perbedaan tarif dan pelayanan air bersih
17. Perilaku masyarakat yang masih boros dalam menggunakan air
18. Peran serta swasta dalam pengelolaan air bersih di wilayah perkotaan
masih rendah
Ruang Lingkup
Kerjasama
1. Penyediaan dan pemanfaatan bersama sumber air, air baku dari instansi
yang berwenang, prasarana dan sarana bangunan pengambilan, pipa
transmisi air baku, instalasi pengolah air bersih, pipa transmisi dan
reservoir air guna penyediaan air bersih keperluan rumah tangga,
perdagangan, dan industri bagi masyarakat di Kawasan Perkotaan
Yogyakarta (5 Kecamatan di Kabupaten Bantul, 14 Kecamatan di wilayah
Kota Yogyakarta dan 8 Kecamatan di wilayah Kabupaten Sleman)
2. Pengelolaan dan pelayanan air bersih yang meliputi;
a. Pengembangan penyediaan air bersih
b. Pembangunan prasarana dan sarana bangunan pengambilan, pipa
transmisi air baku, instalasi pengolah air bersih, pipa transmisi dan
reservoar air bersih.
c. Pengelolaan operasi dan pemeliharaan pipa transmisi dan instalasi
dengan prinsip pengelolaan perusahaan
d. Pembentukan lembaga, organisasi dan tata kerja
e. Pembiayaan
f. Penetapan tarif dasar air bersih;
g. Pengelolaan lingkungan hidup
3. Pembangunan, pengelolaan dan pengembangan bekerjasama dengan
Pihak Swasta
PANDUAN PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH
77
Fokus
Kerjasama
1. Optimalisasi Manajemen Pengelolaan Sarana dan Prasarana Air Bersih
Kawasan Perkotaan Yogyakarta
2. Penanganan bersama pembangunan, peningkatan, rehabilitasi dan
pemeliharaan dan penyediaan Air Bersih
3. Peningkatan peran serta swasta dalam Pengelolaan Sarana dan Prasarana
Air Bersih.
Maksud Dan
Tujuan
Kerjasama
Mengadakan perjanjian kerjasama dengan prinsip saling membantu dan
menguntungkan dalam pengelolaan prasarana dan sarana air bersih dengan
tujuan terpenuhinya kebutuhan air baku/air bersih di di wilayah perkotaan
Yogyakarta.
Hasil Penyusunan Analisa SWOT Kekuatan (Strengthen) Kelemahan (Weakness)
1. Master Plan pengelolaan air bersih skala
Kab/Kota sudah ada (Kota Yogyakarta)
2. Master Plan pengelolaan air bersih skala
regional sudah ada
3. Sistem informasi jaringan air minum sudah
lengkap tersedia (Kota Yogyakarta)
4. Punya SDM yang cukup
5. Sudah memiliki peraturan daerah yang
mengatur tentang pengelolaan dan retribusi air
bersih
6. Pendapatan Asli Daerah Besar (Kota Yogyakarta,
Kabupaten Sleman)
7. Sumber Daya Keuangan memadai(Kota
Yogyakarta, Kabupaten Sleman)
8. Tingginya peran serta masyarakat dalam
pengelolaan air bersih
9. Rencana Tata Ruang Wilayah tentang tata guna
lahan.
10. Kondisi geografis/topografis wilayah
1. Master Plan pengelolaan air bersih skala
Kab/Kota belum ada(Kabupaten Bantul)
2. Master Plan pengelolaan air bersih skala
Perkotaan belum ada (Kabupaten Bantul)
3. Sistem iinformasi Jaringan air bersih belum
tersedia (Kabupaten Bantul)
4. Pendapatan Asli Daerah kecil (Kabupaten
Bantul)
5. PDAM merugi terus2an (Kabupaten Sleman,
Kabupaten Bantul)
6. Kualitas air bersih kurang bagus
7. Sumur permukaan terkontaminasi polutan.
8. Sumber Daya Keuangan terbatas (Kabupaten
Bantul)
9. Permukiman sudah terlalu padat
10. Banyak masyarakat belum terlayani jaringan
pipa air bersih
11. Terdapat cross utilitas dengan drainase, pipa air
limbah
12. Minimnya alokasi anggaran untuk air bersih
13. Minimnya peran serta masyarakat dan swasta
Peluang (Opportunity) Ancaman (Threaths)
1. Kerjasama penanganan dengan daerah yang
berbatasan untuk pengelolaan air bersih
2. Kerjasama pembiayaan pengelolaan air bersih
3. Public Private Partnership pengolahan air bersih
4.
1. Banjir.
2. Pencemaran lingkungan.
3. Wabah penyakit (disentri, kolera)
4. Perkembangan tikus yang tidak terkendali.
Kendala/
Hambatan
Saat
Membuat
Baseline
Regional
Kendala/hambatan yang sering ditemui saat melakukan penyusunan baseline
regional bidang pengelolaan air bersih adalah tidak tersedianya Detail
Enginering Design untuk kawasan-kawasan khusus yang berkembang dengan
cepat, disisi lain pengembangan jaringan air bersih mutlak dilaksanakan
peningkatan pelayanan kepada publik.
PANDUAN PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH
78
Tahapan berikutnya adalah mendiskusikannya dengan seluruh tokoh kunci yang
telah diidentifikasi ditambah dengan tokoh masyarakat setempat dimana lokasi
pengembangan, lokasi pembangunan jaringan air bersih akan dilakukan. Diskusi
fokus ini biasanya dilakukan 3 – 4 kali.
Bentuk
Wadah
Lembaga/
Organisasi
Sektor Air
Bersih
Saat ini belum dibentuk institusi/kelembagaan baru. Yang dilakukan adalah
mengoptimalkan peran SKPD lintas sektoral (Bappeda, Dinas PU, PDAM, Dinas
Pengairan, Keuangan, Badan Lingkungan Hidup), dan lintas wilayah untuk saling
berbagi peran dalam penyediaan air bersih melalui kerjasama pengelolaan
antara Kota Yogyakarta/Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul maupun dari
pemerintah Propinsi DIY.
Pembiayaan
Untuk infrastruktur air bersih yang melintasi wilayah perbatasan, dibiayai
sepenuhnya oleh Pemerintah Provinsi DIY. Sedangkan Infrastruktur air bersih
yang terdapat di dalam kabupaten/kota, dibiayai oleh masing-masing pemerintah
Kabupaten/Kota. Saat ini sedang dijajaki kemungkinan pengembangan
pembiayaan melalui kerjasama dengan pihak swasta dengan mekanisme Public
Private Partnership.
Pelaksanaan
1. Sekber Kartamantul mengatur pertemuan rutin berkala (2x setiap minggu),
dengan topik pembahasan sesuai ruang lingkup kerjasama.
2. Perumusan, Penetapan dan Kesepakatan pembagian peran berikut
KEGIATAN
Kota
Yogya
Kabupaten
Sleman
Kabupaten
Bantul
Provinsi
DIY
Penyusunan dan Review Master Plan Pengelolaan
Sarana dan Prasarana Air Bersih diwilayah
Perkotaan Skala Regional (DED, RAB)
����
Penyusunan dan Review Master Plan Pengelolaan
Sarana dan Prasarana Air Bersih Skala
Kabupaten/Kota (DED, RAB)
����
����
����
Pengembangan Kelembagaan tingkat
Kabupaten/Kota
���� ���� ����
Pengembangan Kelembagaan tingkat regional ����
Pembiayaan operasi dan pemeliharaan ���� ���� ���� ����
Pengembangan sarana dan prasarana ���� ���� ���� ����
Monitoring
dan
Evaluasi
Proses monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh Tim Pengawas yang
beranggotakan Kepala Bappeda Kota/ Kabupaten, Dirut PDAM, serta Kabag
Perekonomian Kabupaten/Kota.
PANDUAN PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH
79
Hasil Kerjasama
� Pengelolaan Air Bersih Bersama yang bersumber dari mata air di Kab. Magelang dan air
permukaan Sungai Progo
Sumber: Sekber Kartamantul, 2011
PANDUAN PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH
80
3.5 TRANSPORTASI
Identifikasi
Masalah
1. Kuantitas armada angkutan umum Perkotaan berlebihan, sehingga load factor
penumpang kecil (kurang dari 20%)
2. Armada angkutan barang memasuki wilayah Perkotaan, sehingga menambah
beban jalan dan trasportasi.
3. Kualitas armada angkutan umum (penumpang/barang) di wilayah perkotaan
semakin memburuk
4. Keamanan dan kenyamanan penumpang tidak terjamin (banyak pencopetan,
kursi didalam angkutan umum banyak rusak)
5. Perkembangan kendaraan pribadi (mobil, motor) semakin meningkat setiap
tahun.
6. Kemacetan lalu lintas di ruas-ruas jalan utama di wilayah perkotaan atupun
diwilayah perbatasan.
7. Banyaknya parkir on street, yang mengakibatkan kapasitas jalan tereduksi
8. Fasilitas parkir off street kurang memadai.
9. Banyaknya armada angkutan yang ngetem sembarangan di simpang an.
10. Penempatan terminal/sub terminal yang tidak sesuai dengan tata ruang dan
tata guna lahan.
11. Banyaknya armada angkutan umum (penumpang/barang)
beroperasi/melayani sampai masuk ke wilayah administratif daerah lain.
12. Kualitas dan kuantitas Alat Pemberi Insyarat Lalu Lintas (APILL) di wilayah
perbatasan kurang/tidak memadai.
13. Belum tersedianya Sistem Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Angkutan
Jalan/Angkutan orang/Angkutan barang/ Simpul dan Terminal Transportasi /
Jaringan Transportasi jalan dan rel kereta api perkotaan/Pengawasan dan
Pembinaan
14. Dampak dari Issue lingkungan terkait transportasi
Ruang
Lingkup
Kerjasama
1. Pengelolaan prasarana dan sarana Transportasi di wilayah Kawasan Perkotaan
Yogakarta (5 Kecamatan di Kabupaten Bantul, 14 Kecamatan di wilayah Kota
Yogyakarta dan 9 Kecamatan di wilayah Kabupaten Sleman) yang meliputi
jaringan transportasi jalan primer dan sekunder dengan pertimbangan kebutuhan
transportasi, peranan, kapasitas lalu lintas dan kelas jalan serta ruang kegiatan.
2. Pengelolaan Sistem Transportasi yang meliputi;
• Sub sistem manajemen dan rekayasa lalu lintas angkutan jalan yang meliputi;
jaringan transportasi jalan, perlengkapan jalan (rambu, marka, APIL, alat
pengendali dan pengaman pemakai jalan, alat pengawasan, parkir) dan
fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan.
• Sub sistem manajemen angkutan orang meliputi; reformasi angkutan publik,
jaringan trayek, wilayah operasional, pengendalian jumlah moda, penyediaan
sistem informasi manajemen angkutan orang (SIMA), prosedur dan mekanisme
perijinan angkutan, pengaturan kendaraan tidak bermotor.
• Sub sistem manajemen angkutan barang yang meliputi; jaringan lintas wilayah,
uji teknik dan laik jalan, dispensasi jalan.
• Sub sistem manajemen simpul/terminal transportasi jalan yang meliputi;
perpaduan simpul, penempatan terminal angkutan orang, terminal angkutan
barang, pangkalan dan tempat peristirahatan (rest area).
PANDUAN PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH
81
• Sub sistem jaringan transportasi jalan dan rel kereta api perkotaan yang
meliputi; pengadaan Mass Rapid Transit (MRT) dan Light Rapid Transit (LRT)
bekerjasama dengan PT Kereta Api Indonesia.
• Sub sistem pembinaan, sosialisasi dan pengawasan yang meliputi; kegiatan
monitoring dan evaluasi bidang lalu lintas dan angkutan jalan di wilayah
perkotaan Yogyakarta.
• Pengelolaan lingkungan hidup yang meliputi; pengendalian pencemaran udara
dan kebisingan.
Fokus
Kerjasama
1. Optimalisasi Manajemen Pengelolaan Sarana dan Prasarana Transportasi
Kawasan Perkotaan Yogyakarta
2. Penanganan bersama permasalahan Transportasi Perkotaan
3. Peningkatan peran serta swasta dalam Pengelolaan Sarana dan Prasana
Transportasi
Maksud
Dan
Tujuan
Kerjasama
Mengadakan perjanjian kerjasama dengan prinsip saling membantu dan
menguntungkan dalam pengelolaan prasarana dan sarana Transportasi dengan
tujuan terciptanya sinkronisasi program dan kegiatan.
Hasil Penyusunan Analisa SWOT STRENGTHEN/KEKUATAN WEAKNESS / KELEMAHAN
1. Master Plan pengelolaan Transportasi skala
Kab/Kota sudah ada (Kota Yogyakarta, Kabupaten
Sleman)
2. Master Plan pengelolaan Transportasi skala
Perkotaan sudah ada (Kota Yogyakarta, Kabupaten
Sleman)
3. Jaringan rute Transportasi Perkotaan sudah lengkap
tersedia
4. Lampu APILL lengkap tersedia
5. Moda transportasi lengkap tersedia
6. Punya SDM yang cukup
7. Sudah memiliki peraturan daerah yang mengatur
tentang pengelolaan dan retribusi
8. Pendapatan Asli Daerah Besar (Kota Yogyakarta,
Kabupaten Sleman)
9. Sumber Daya Keuangan memadai (Kota Yogyakarta,
Kabupaten Sleman)
10. Tingginya peran serta masyarakat dalam
pengelolaan Transportasi (Kota Yogyakarta,
Kabupaten Sleman)
11. Rencana Tata Ruang Wilayah tentang tata guna
lahan.
12. Kondisi geografis/topografis wilayah
1. Master Plan pengelolaan transportasi
skala Kab/Kota belum ada (Kabupaten
Bantul)
2. Master Plan pengelolaan transportasi
skala Perkotaan belum ada (Kabupaten
Bantul)
3. Lampu APILL belum lengkap tersedia
4. Jumlah armada bus angkutan penumpang
berlebih
5. Keamanan dalam angkutan publik tidak
terjamin
6. Load factor dibawah 20%
7. Moda transportasi belum lengkap tersedia
8. Jaringan rute Transportasi belum tersedia
9. Pendapatan Asli Daerah kecil (Kabupaten
Bantul)
10. Sumber Daya Keuangan terbatas
(Kabupaten Bantul)
11. Jalan Perkotaan sudah terlalu padat
12. Minimnya alokasi anggaran untuk
Transportasi
13. Minimnya peran serta masyarakat dan
swasta. (Kabupaten Bantul)
OPPORTUNITY / PELUANG THREATH / ANCAMAN
1. Kerjasama penanganan dengan daerah yang
berbatasan untuk pengelolaan Transportasi
2. Kerjasama pembiayaan pengelolaan Transportasi
3. Public Private Partnership pengolahan Transportasi.
Pencemaran lingkungan (emisi gas buang)
PANDUAN PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH
82
Kendala/
Hambatan
Saat
Membuat
Baseline
Regional
Kendala/hambatan yang sering ditemui saat melakukan penyusunan baseline
regional bidang pengelolaan Transportasi adalah tidak tersedianya Detail Enginering
Design untuk kawasan-kawasan khusus yang tumbuh kembang cepat, disisi lain
pengembangan jaringan Transportasi mutlak dilaksanakan dalam rangka
peningkatan pelayanan publik.
Tahapan berikutnya adalah mendiskusikannya dengan seluruh tokoh kunci yang
telah diidentifikasi ditambah dengan tokoh masyarakat. Diskusi fokus ini biasanya
dilakukan 3 – 4 kali.
Bentuk Wadah Lembaga/Organisasi Sektor Transportasi
Pembiayaan
Pembiayaan, pengelolaan sistem transportasi dan pengelolaan dampak lingkungan
ditanggung bersama Kabupaten/Kota dan Pemerintah Propinsi DIY.
Contoh Role Sharing Pembiayaan dalam Pengembangan Trans Jogja
Pelaksanaan 1. Sekber Kartamantul mengatur pertemuan rutin berkala (2x setiap minggu),
dengan topik pembahasan sesuai ruang lingkup kerjasama diatas.
2. Perumusan, Penetapan dan Kesepakatan pembagian peran, sebagai berikut.
Kegiatan Penanggunjawab Pelaksanaan Sumber Dana
Studi tentang Angkutan
Publik Perkotaan
Dinas Perhubungan Propinsi DIY APBD
Pengadaan 20 Armada Bus
Tahap 1
BSTP Direktorat Jendral Perhubungan
Darat
APBN
Pengadaan Bus Tahap 2 PT. Jogja Tugu Trans Konsorsium Swasta
Survey rute dan penempatan
lokasi shelter
Sekber Kartamantul Sekber Kartamantul
Penyiapan dan
Pembangunan Shelter
Tahap 1 di wilayah Kota Yogyakarta Swasta
Tahap 2 di wilayah Perbatasan Kota
Yogyakarta, Kabupaten Sleman dan
Kabupaten Bantul
APBD Provinsi DIY
Kepala UPT Trans Jogja
Kasubag
Perencanaan
Kasubag
Operasi dan
Pemeliharaan
Kasubag
Tata Usaha
PANDUAN PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH
83
Kegiatan Kota
Yogya
Kabupaten
Sleman
Kabupaten
Bantul
Provinsi
DIY
Penyusunan dan Review Master Plan Pengelolaan
Sarana dan Prasarana Transportasi Perkotaan Skala
Regional
����
Penyusunan dan Review Master Plan Pengelolaan
Sarana dan Prasarana Transportasi Perkotaan Skala
Kab/Kota
����
����
����
Pengembangan Kelembagaan Kab/Kota ���� ���� ����
Pengembangan Kelembagaan regional ����
Pembiayaan operasi dan pemeliharaan ���� ���� ���� ����
Pengembangan sarana dan prasarana ���� ���� ���� ����
Penyiapan Lahan (untuk Shelter, dan fasilitas
pendukung lain)
���� ���� ����
Monitoring
& Evaluasi
1. Mengacu pada Master Plan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Transportasi
Perkotaan Yogyakarta
2. Kesepakatan yang tertuang dalam Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Sarana dan
Prasarana Transportasi Perkotaan.
Kegiatan monitoring evaluasi KAD Kartamantul di sektor transportasi yang telah dilakukan adalah
evaluasi terhadap implementasi Trans Yogya. Kegiatan monev yang telah dilakukan meliputi
kegiatan evaluasi Trans Yogya baik secara internal maupun secara eksternal:
1) Evaluasi Internal Trans Jogja , meliputi kinerja efektifitas dan efisiensi dari moda Trans Jogja
sebagai moda transportasi umum utama di Kawasan Aglomerasi Perkotaan Yogyakarta, baik
dari sisi operasional/teknis maupun kelembagaannya.
Hasil dari evaluasi internal:
� Keberadaan Shelter Trans Jogja yang dianggap masih belum memenuhi kebutuhan
masyarakat dari beberapa fungsi guna lahan perkotaan, terutama perumahan.
� Jalur trayek Trans Jogja cenderung melewati kawasan pariwisata dan kurang efisien untuk
memebuhi kecenderungan arah mobilisasi masyarakat perkotaan Yogyakarta-Nanggulan-
Kembang-Tegalsari-Temon
� Adanya kecenderungan jalur trayek Trans Jogja yang melewati wilayah perkotaan secara
horizontal, sehingga jalur dari utara-selatan perkotaan serta sebaliknya kurang
diakomodasi.
� Permasalahan kelembagaan dari pengelolaan moda Transportasi Trans Jogja yang masih
rancu dan terlalu parsial menyebabkan operasi dari moda Trans Jogja kurang pengawasan
lebih lanjut.
� Efisiensi waktu dari perjalanan Trans Jogja dianggap masih belum bisa dipastikan, karena
adanya faktor diluar dugaan yang menyebabkan mobilisasi moda Trans Jogja terhambat.
� Jauhnya keberadaan shelter Trans Jogja membutuhkan adanya moda transit (pengganti)
yang masih belum dapat terakomodasi hingga saat ini
� Penentuan tarif Trans Jogja yang menggunakan 50% subsidi dari pemerintah tidak dapat
dipertahankan seperti kondisi saat ini secara berkepanjangan.
2) Evaluasi Eksternal Trans Jogja, meliputi aspek efisiensi dan efektivitas dari fungsi awal moda
Trans Jogja yang direncanakan menjadi moda transportasi umum utama di Perkotaan
Yogyakarta.
PANDUAN PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH
84
Hasil dari evaluasi eksternal:
� Jalur trayek Trans Jogja mengalami overlap dengan jalur bus umum biasa, menyebabkan
adanya kecenderungan penurunan pendapatan dari bus kota umum.
� Kurangnya kesadaran dari masyarakat lokal perkotaan Yogyakarta yang masih
menggunakan kendaraan pribadi untuk melakukan mobilisasi, terutama sepeda motor ,
sehingga moda Transportasi Trans Jogja masih belum efektif dalam mengakomodasi
masyarakat untuk berpindah moda.
� Konsep sistem jalur Trans Jogja yang masih belum sinkron dengan konsep zonasi perkotaan
Yogyakarta.
� Adanya rencana untuk penambahan shelter baru untuk moda Trans Jogja masih mengalami
kendala dalam hal perizinan lahan.
Dalam evaluasi tersebut, dilakukan beberapa kegiatan studi analisis yang meliputi:
1. Analisis Load Factor Moda Trans Yogya
Dilakukan untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi dari moda transportasi Trans Jogja
dengan menggunakan data SMTS UPDT Trans Jogja yang manjadi sub-bagian di Dinas
Perhubungan Provinsi DIY. Load Factor merupakan angka yang didapatkan dari jumlah
penumpang dibandingkan dengan kapasitas maksimal armada, dengan rumusan berikut:
� �� � ���
�������������� ����
Keterangan :
LF : Load Factor/factor muat armada ���� � �� : Jumlah penumpang dikalikan panjang perjalanan dalam satuan waktu
��������������������������������������tertentu
P : Jumlah penumpang per jam pada seksi terpadat � !" � ���#�$ : Jumlah perjalanan bus dikalikan panjang trayek dalam satu satuan
��������������������������������������waktu tertentu
C : Kapasitas kendaraan (daya angkut orang)
Sedangkan pengukuran keoptimalan armada dari aspek Load Factor mempunyai beberapa
indikator – indikator yang didasarkan pada SK Direktur Jenderal Perhubungan Darat no.AJ
206/DRJD/2002.
A. Skor 6, dengan parameter LF ≥ 70%, maka diklasifikasikan BAIK SEKALI
B. Skor 5, dengan parameter LF 60% ≤ X < 70%, maka diklasifikasikan CUKUP BAIK
C. Skor 4, dengan parameter LF 40% ≤ X < 50%, maka diklasifikasikan BAIK
D. Skor 3, dengan parameter LF 30% ≤ X < 40%, maka diklasifikasikan CUKUP
E. Skor 2, dengan parameter LF 20% ≤ X < 30%, maka diklasifikasikan KURANG
F. Skor 1, dengan parameter X < LF 20%, maka diklasifikasikan KURANG SEKALI
Selanjutnya, untuk melihat bagaimana perbandingan angka dan trend Load Factor antar jalur Trans
Jogja, digunakan representasi grafik gabungan Load Factor ke-6 jalur Trans Jogja dari data Load
Factor yang didapatkan setiap bulannya pada tahun 2009.
PANDUAN PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH
85
Gambar 3.2.1.1
Perbandingan rata-rata Load Factor Antar Jalur Bus Trans Jogja
Sumber : UPDT Trans Jogja DISHUB PROVINSI, 2010
Berdasarkan gambar grafik di atas, dapat dilihat bahwa selalu ada kecenderungan peningkatan
Load Factor pada setiap bulannya
• Jalur yang mempunyai Load Factor paling tinggi adalah pada Jalur 1A, yang berdasarkan
parameter Dirjen Perhubungan Darat termasuk dalam klasifikasi CUKUP
• Jalur tipe A,yaitu jakur 1A,2A, dan 3A cenderung mempunyai angka Load Factor yang lebih
besar dibandingkan dengan nilai Load Factor Trans Jogja jalur B (jalur 1B,jalur 2B,dan jalur
3B
• Jalur tipe B, yang terdiri dari 1B, 2B, dan 3B cenderung mempunyai rata – rata Load Factor
yang lebih rendah jika dibandingkan dengan jalur tipe A.
• Moda Angkutan Trans Jogja mempunyai rata – rata Load Factor sebesar 35,03 %, yang
masih berada pada klasifikasi CUKUP, masih jauh dibawah target.
2. Analisis Keterkaitan Jalur Trans Jogja dengan Moda Transportasi lain
Dari hasil analisis tersebut diperoleh data mengenai penumpukan (overlap) antara moda Trans
Yogya dengan bus kota, berikut representasinya dalam bentuk peta
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
Rata -Rata Load Factor
Jalur 1A
Rata -Rata Load Factor
Jalur 1B
Rata - rata Load Factor
Jalur 2A
Rata - rata Load Factor
Jalur 2B
Rata - rata Load Factor
Jalur 3A
Rata - Rata Load Factor
Jalur 3B
PANDUAN PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH
86
3. Menyebarkan kuesioner Taste &Preference dan Willingness to Pay kepada masyarakat,
mencakup informasi tentang:
� Presentase pengeluaran transportasi dari pengeluaran keseluruhan
� Kepemilikan kendaraan
� Jarak tempat tinggal dengan tempat kerja
� Pemakaian kendaraan bermotor
� Preferensi Penggunaan Kendaraan Umum
� Alasan Memilih Kedaraan Umum Dibandingkan Kendaraan Pribadi
� Willingness to Pay yaitu biaya yang ingin dikeluarkan untuk sektor transportasi
Hasil Kerjasama
� Reformasi Angkutan Publik melalui Trans Jogja berupa: penetapan rute Bus Trans Jogja,
penetapan lokasi shelter & penambahan shelter baru, Sharing shelter, pengembangan rute baru
Sumber: Sekber Kartamantul, 2011
PANDUAN PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH
Reformasi Angkutan Publik melalui Trans Jogja berupa: penetapan rute Bus Trans Jogja,
penetapan lokasi shelter & penambahan shelter baru, Sharing shelter, pengembangan rute baru
PANDUAN PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH
87
Reformasi Angkutan Publik melalui Trans Jogja berupa: penetapan rute Bus Trans Jogja,
penetapan lokasi shelter & penambahan shelter baru, Sharing shelter, pengembangan rute baru
PANDUAN PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH
88
3.6 JALAN
Identifikasi
Masalah
1. Ketidaksamaan kualitas dan utilitas (penerangan jalan umum, trotoar) jalan di
wilayah perbatasan Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman dan Kabupaten
Bantul.
2. Ketidaksamaan ROI dan damija (daerah milik jalan) di wilayah perbatasan
Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul.
3. Dimensi, kualitas dan utilitas pendukung jalan di wilayah perbatasan tidak
seimbang.
4. Lebar trotoar jalan di wilayah perbatasan tidak sinkron.
5. Daerah milik jalan (damija) banyak digunakan oleh penduduk secara ilegal.
6. Ijin “in gang” jalan di wilayah perbatasan tidak sinkron
7. Fasilitas dan kualitas lampu penerangan jalan di wilayah perbatasan tidak
sinkron.
8. Anggaran untuk peningkatan dan pemeliharaan jalan di wilayah perbatasan
tidak sinkron.
9. Terdapat 12 ruas jalan di wilayah perbatasan Kabupaten Sleman dengan
Kabupaten Bantul yang membutuhkan sinkronisasi pengelolaan
10. Terdapat 7 ruas jalan di wilayah perbatasan Kabupaten Sleman dengan Kota
Yogyakarta yang membutuhkan sinkronisasi pengelolaan
11. Terdapat 16 ruas jalan di wilayah perbatasan Kota Yogyakarta dengan
Kabupaten Bantul yang membutuhkan sinkronisasi pengelolaan
12. Penetapan status, fungsi dan kelas jalan belum sinkron.
13. Belum ada institusi/kelembagaan yang mempunyai otoritas penuh terhadap
pengelolaan dan pengembangan jalan perkotaan.
14. Belum ada pembagian kontribusi/sharing terhadap pembiayaan pengelolaan
jalan perkotaan
15. Peran serta swasta dalam pengelolaan jalan perkotaan masih rendah
Ruang
Lingkup
Kerjasama
1. Pengelolaan prasarana dan sarana Jalan di wilayah Kawasan Perkotaan
Yogakarta (4 Kecamatan di Kabupaten Bantul, 8 Kecamatan di wilayah Kota
Yogyakarta dan 5 Kecamatan di wilayah Kabupaten Sleman) yang meliputi
jaringan jalan yang berstatus jalan Kabupaten/Kota.
2. Pengelolaan Sistem Jalan yang meliputi;
a) Penyusunan Program dan perencanaan
b) Pelaksanaan kegiatan yang meliputi;
• penetapan jaringan jalan yang terdiri dari jalan kolektor, jalan lokal,
disesuaikan dengan bentuk database pada sistem informasi prasarana
jalan.
• status dan fungsi dan kelas jalan, dimaksudkan untuk mewujudkan
keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.
• pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi jalan, operasi dan
pemeliharaan yang terdiri dari kegiatan pembangunan, peningkatan
dan rehabilitasi rutin yang pelaksanaannya mempertimbangkan Sistem
Manajemen dan Rekayasa lalu lintas jalan (rambu, marka, APIL, alat
pengendali lalu lintas, PJU, pohon perindang, drainase pengatusan
jalan, trotoar)
4. Pengawasan meliputi; sosialisasi, pemberian ijin dispensasi jalan, pengelolaan
dampak lingkungan.
PANDUAN PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH
89
Fokus
Kerjasama
1. Optimalisasi Manajemen Pengelolaan Sarana dan Prasana Jalan Kawasan
Perkotaan Yogyakarta
2. Penanganan bersama pembangunan, peningkatan,rehabilitasi dan
pemeliharaan jalan
3. Peningkatan peran serta swasta dalam Pengelolaan Sarana dan Prasana Jalan.
Maksud
Dan Tujuan
Kerjasama
Mengadakan perjanjian kerjasama dengan prinsip saling membantu dan
menguntungkan dalam pengelolaan prasarana dan sarana Jalan dengan tujuan
terciptanya sinkronisasi program dan kegiatan.
Hasil Penyusunan Analisa SWOT
STRENGTHEN/KEKUATAN WEAKNESS / KELEMAHAN
1. Master Plan pengelolaan jalan skala Kab/Kota
sudah ada (Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman)
2. Master Plan pengelolaan jalan skala perkotaan
sudah ada (Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman)
3. Punya SDM yang cukup
4. Pendapatan Asli Daerah Besar (Kota Yogyakarta,
Kabupaten Sleman)
5. Sumber Daya Keuangan memadai(Kota
Yogyakarta, Kabupaten Sleman)
6. Tingginya peran serta masyarakat dalam
pengelolaan jalan (Kota Yogyakarta, Kabupaten
Sleman)
7. Rencana Tata Ruang Wilayah tentang tata guna
lahan.
8. Kondisi geografis/topografis wilayah
1. Master Plan pengelolaan jalan skala Kab/Kota
belum ada (Kabupaten Bantul)
2. Master Plan pengelolaan jalan skala Perkotaan
belum ada (Kabupaten Bantul)
3. Pendapatan Asli Daerah kecil (Kabupaten
Bantul)
4. Sumber Daya Keuangan terbatas (Kabupaten
Bantul)
5. Permukiman sudah terlalu padat
6. Kondisi jalan di wilayah perbatasan ketiga
daerah kondisinya jelek.
7. Minimnya alokasi anggaran untuk jalan.
8. Pengelolaan jalan di wilayah perbatasan tidak
sinkron
9. Dimensi, kualitas jalan diwilayah perbatasan
tidak seimbang
10. Minimnya peran serta masyarakat dan swasta
OPPORTUNITY / PELUANG THREATH / ANCAMAN
1. Kerjasama penanganan dengan daerah yang
berbatasan untuk pengelolaan jalan
2. Kerjasama pembiayaan pengelolaan jalan
3. Public Private Partnership pengolahan jalan.
1. Komplain masyarakat
2. Infrastruktur jalan perkotaan tidak sinkron
Kendala/
Hambatan
Saat
Membuat
Baseline
Regional
Kendala/hambatan yang sering ditemui saat melakukan penyusunan baseline
regional bidang pengelolaan jalan adalah tidak tersedianya Detail Enginering
Design untuk kawasan-kawasan khusus yang tumbuh kembang cepat, disisi lain
pengembangan jaringan jalan mutlak dilaksanakan dalam rangka peningkatan
pelayanan kepada publik.
Tahapan berikutnya adalah mendiskusikannya dengan seluruh tokoh kunci yang
telah diidentifikasi ditambah dengan tokoh masyarakat setempat dimana lokasi
pengembangan, lokasi pembangunan jaringan jalan akan dilakukan. Diskusi
fokus ini biasanya dilakukan 3 – 4 kali.
PANDUAN PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH
90
Ruas jalan Kota Yogyakarta 700 m Ruas jalan Kab.
Bantul 300 m
Ruas jalan Kota
Yogyakarta 300 m Ruas jalan Kab. Bantul 700 m
Ruas jalan Kota
Yogyakarta 500 m
Ruas jalan Kabupaten Bantul
500 m
Bentuk
Wadah
Lembaga/
Organisasi
Sektor Jalan
1. Penyusunan Program dan Perencanaan dilaksanakan oleh Bappeda
Kabupaten/Kota/ Propinsi DIY
2. Penetapan Jaringan Jalan kolektor, jalan lokal dilaksanakan oleh Dinas
Pekerjaan Umum Kabupaten/Kota/Propinsi DIY.
3. Penetapan status, fungsi dan kelas Jalan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan
Umum Kabupaten/Kota/Propinsi DIY.
4. Pembangunan, Peningkatan, Pemeliharan Jaringan Jalan kolektor, jalan lokal
dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten/Kota/ Propinsi DIY.
Pembiayaan
Pembiayaan mengikuti mekanisme berikut:
operasi dan pemeliharaan pada ruas jalan tertentu dikelola oleh satu pihak yang
mempunyai dan atau memanfaatkan secara dominan, seperti contoh berikut.
Ruas jalan di wilayah perbatasan Kota Yogyakarta – Kabupaten Sleman
Apabila secara fisik seperti gambar diatas, maka biaya operasi dan pemeliharaan jalan tersebut
dikelola oleh Kota Yogyakarta. Kabupaten Bantul melakukan hal yang sama untuk ruas jalan
diperbatasan Kota Yogyakarta dan Kabupaten Bantul dengan kondisi sebagai berikut:
Hal tersebut juga berlaku untuk ruas jalan di wilayah perbatasan antara Kota Yogyakarta dengan
Kabupaten Sleman ataupun antara Kabupaten Sleman dengan Kabupaten Bantul.
Namun apabila secara fisik kepemilikan dan pemanfaatannya sama panjang sebagaimana gambar
berikut:
Maka biaya operasi dan pemeliharaan jalan menjadi tanggungjawab masing-masing daerah namun
dengan sinkronisasi, keselarasan dan harmonisasi tentang dimensi dan kualitas jalan dengan
harapan tidak terjadi ketimpangan kualitas jalan.
PANDUAN PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH
91
Pelaksanaan
1. Sekber Kartamantul mengatur pertemuan rutin berkala (2x setiap minggu),
dengan topik pembahasan sesuai ruang lingkup kerjasama diatas.
2. Perumusan, Penetapan dan Kesepakatan pembagian peran sebagai berikut:
KEGIATAN
Kota
Yogya
Kabupaten
Sleman
Kabupaten
Bantul
Provinsi
DIY
Penyusunan dan Review Master Plan
Pengelolaan Sarana dan Prasarana Jalan
diwilayah Perkotaan Skala Regional
(DED, RAB)
����
Penyusunan dan Review Master Plan
Pengelolaan Sarana dan Prasarana Jalan
Perkotaan Skala Kabupaten/Kota (DED,
RAB)
����
����
����
Pengembangan Kelembagaan tingkat
Kabupaten/Kota
���� ���� ����
Pengembangan Kelembagaan tingkat
regional
����
Pembiayaan operasi dan pemeliharaan ���� ���� ���� ����
Pengembangan sarana dan prasarana ���� ���� ���� ����
Monitoring
& Evaluasi
1. Mengacu pada Master Plan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Jalan Perkotaan
Yogyakarta
2. Kesepakatan yang tertuang dalam Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Sarana dan
Prasarana Transoprtasi Perkotaan. Pelaksana monitoring dan evaluasi adalah
Sekretariat Bersama Kartamantul.
PANDUAN PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH
92
3.7 KESEHATAN
Identifikasi
Masalah
1. Terjadinya penyakit endemik yang mengakibatkan kasus/kejadian yang luar
biasa dan mengakibatkan terjadinya korban jiwa di wilayah
perbatasan/Kawasan Perkotaan Yogyakarta (Leptospirosis, Demam Berdarah
Dengue, Cikungunya dll)
2. Perlunya Transfer Services (rujukan pelayanan) meliputi: pelayanan emergency
case pelayanan rawat inap, pelayanan rawat jalan pada kasus endemik dll.
3. Ketidaksiapan/ketidaktauan masyarakat terhadap antisipasi dan penanganan
kasus endemik yang terjadi, sehingga kasus/kejadian luar biasa penyakit
endemik selalu saja terjadi.
4. Belum adanya regulasi yang memayungi penanganan kasus/kejadian luar biasa
di Kawasan Perkotaan Yogyakarta,
5. Penanganan kasus endemik masih bersifat lokal, belum merupakan langkah
regional.
6. Pola Hidup Bersih dan Sehat belum menjadi kebiasaan/perilaku masyarakat.
7. Belum adanya Early Warning System/Mitigasi terkait terjadinya kasus/kejadian
luar biasa penyakit endemik
8. Belum adanya rencana aksi bersama Kabupaten/Kota penanganan kasus
endemik
9. Penanganan penyakit endemik masih bersifat parsial, hanya ditangani oleh
Dinas Kesehatan saja.
10. Belum adanya alokasi anggaran untuk penanganan kejadian luar biasa penyakit
endemik di Kawasan Perkotaan Yogyakarta
Ruang
Lingkup
Kerjasama
1. Rencana Aksi Bersama Penanganan Kasus/Kejadian Luar Biasa Penyakit
Endemik di Kawasan Perkotaan Yogyakarta, meliputi:
c) Penyusunan Program dan Perencanaan Kegiatan
d) Pelaksanaan kegiatan:
• Penyusunan dan Penetapan aksi bersama
• Pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi sarana dan prasarana
kesehatan
• Pengawasan meliputi; sosialisasi, pengelolaan dampak lingkungan.
• Pembiayaan mengatur sharing dan kontribusi pembiayaan dalam
pelaksanaan Aksi Bersama Penanganan Kasus/Kejadian Luar Biasa
Penyakit Endemik di Kawasan Perkotaan Yogyakarta.
2. Cakupan wilayah Penanganan Kasus/Kejadian Luar Biasa Penyakit Endemik di
Kawasan Perkotaan Yogyakarta yang terdiri dari (5 Kecamatan di wilayah
Kabupaten Bantul, 14 Kecamatan di wilayah Kota Yogyakarta, 9 Kecamatan di
wilayah Kabupaten Sleman)
3. Monitoring dan Evaluasi, mengacu pada Rencana Aksi Bersama Penanganan
Kasus Penyakit Endemik Wilayah Kawasan Perkotaan Yogyakarta
Fokus
Kerjasama
1. Rencana Aksi Bersama Penanganan Kasus/kejadian luar biasa penyakit endemik
meliputi regulasi, kelembagaan, pembiayaan, program kegiatan dll
2. Peningkatan peran serta swasta dan masyarakat
PANDUAN PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH
93
Maksud
Dan
Tujuan
Kerjasama
Mengadakan perjanjian kerjasama atas dasar prinsip saling membantu dan saling
menguntungkan dalam penanganan kasus penyakit endemik dengan tujuan dapat
dilakukan secara efektif dan efisien.
Hasil Penyusunan Analisa SWOT
STRENGTHEN/KEKUATAN WEAKNESS / KELEMAHAN
1. Master Plan pengelolaan bidang
kesehatan skala Kab/Kota sudah ada
(Kota Yogyakarta)
2. Master Plan pengelolaan bidang
kesehatan skala perkotaan sudah
ada (Kota Yogyakarta)
3. Punya SDM yang cukup
4. Pendapatan Asli Daerah Besar (Kota
Yogyakarta, Kabupaten Sleman)
5. Sumber Daya Keuangan memadai
(Kota Yogyakarta, Kabupaten
Sleman)
6. Kondisi geografis/topografis
wilayah
1. Master Plan pengelolaan bidang kesehatan skala
Kab/Kota belum ada (Kabupaten Sleman dan
Kabupaten Bantul)
2. Master Plan pengelolaan bidang kesehatan skala
Perkotaan belum ada (Kabupaten Sleman dan
Kabupaten Bantul)
3. Pendapatan Asli Daerah kecil (Kabupaten Bantul)
4. Sumber Daya Keuangan terbatas(Kabupaten
Bantul)
5. Minimnya alokasi anggaran bidang kesehatan
6. Pengelolaan kesehatan di wilayah perbatasan tidak
sinkron
7. Minimnya peran serta masyarakat dan swasta
8. Pemahaman masyarakat terhadap penyakit
endemik rendah.
9. Masing-masing daerah mengalokasikan anggaran
sendiri dalam penanganan penyakit
endemik/kejadian luar biasa.
OPPORTUNITY / PELUANG THREATH / ANCAMAN
1. Kerjasama penanganan dengan
daerah yang berbatasan untuk
pengelolaan bidang kesehatan
2. Kerjasama pembiayaan pengelolaan
bidang kesehatan
3. Public Private Partnership
pengelolaan kesehatan
1. Komplain masyarakat
2. Semakin banyak korban jatuh.
3. Penyakit endemik/kejadian luar biasa tidak
tertangani
Bentuk
Wadah
Lembaga/
Organisasi
Sektor
Kesehatan
Saat ini belum dibentuk institusi/kelembagaan baru. Yang dilakukan adalah
mengoptimalkan peran SKPD lintas sektoral (Bappeda, Dinas PU, Dinas
Kesehatan, Dinas Pengairan, Keuangan, Badan Lingkungan Hidup), dan lintas
wilayah Kota Yogyakarta/Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul maupun dari
pemerintah Propinsi DIY, untuk saling berbagi peran dalam menangani penyakit
endemik/kejadian luar biasa secara bersama.
Pembiayaan Mekanisme sharing dan kontribusi pembiayaan dalam pelaksanaan Aksi Bersama
Penanganan Kasus/Kejadian Luar Biasa Penyakit Endemik di Kawasan Perkotaan
Yogyakarta dilakukan dengan aturan:
√ Kebutuhan pendanaan yang bersifat lintas wilayah administratif didanai oleh
Pemprov DIY
√ Kebutuhan pendanaan yang bersifat lokal dibebankan kepada APBD Kab/Kota
masing-masing
PANDUAN PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH
94
Pelaksanaan
1. Sosialisasi kepada masyarakat tentang antisipasi penyakit endemik dan KLB,
2. Pelatihan kader masyarakat untuk memberikan pemahaman tentang langkah
preventif dan kuratif terhadap penyakit endemik dan KLB,
3. Pembasmian sumber – sumber penyebaran penyakit endemik.
Monitoring &
Evaluasi
Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Prov. DIY serta Dinas
Kesehatan Kabupaten/Kota, dengan mengacu pada Rencana Aksi Bersama
Penanganan Kasus Penyakit Endemik Wilayah Kawasan Perkotaan Yogyakarta,
khususnya terkait dengan tindakan preventif, antisipatif maupun kuratif.
PANDUAN PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH
95
L A M P I R A N PERJANJIAN BERSAMA
ANTAR
PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL,
KABUPATEN SLEMAN,
DAN KOTA YOGYAKARTA
PANDUAN PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH
96
LAMPIRAN 1 CATATAN ISI PERJANJIAN KERJASAMA
PERJANJIAN BERSAMA
ANTAR
PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL, KABUPATEN
SLEMAN,
DAN KOTA YOGYAKARTA
Tampilkan objek kerjasama
secara jelas di halaman depan
dalam naskah perjanjian.
TENTANG
PENGELOLAAN TEMPAT PEMBUANGAN AKHIR
(TPA) SAMPAH
DI PIYUNGAN KABUPATEN BANTUL
Logo
Logo
Logo
Pemerintah
Kabupaten
Bantul
Pemerintah
Kabupaten Sleman
Pemerintah
Kota Yogyakarta
Cantumkan Nomor Perjanjian
sesuai dengan urutan nomor
dokumen yang dikeluarkan
oleh masing-masing
pemerintah daerah yang
bekerja sama, dan diurutkan
berdasarkan nama daerah yang
melakukan perjanjian.
PERJANJIAN KERJASAMA ANTAR
PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL, KABUPATEN SLEMAN,
DAN KOTA YOGYAKARTA
TENTANG
PENGELOLAAN TEMPAT PEMBUATAN AKHIR (TPA) SAMPAH
DI PIYUNGAN
KABUPATEN BANTUL
07/Perj/Bt/2001
NOMOR : 05/PK.KDH/2001
02/PK/2001
PANDUAN PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH
97
Pada hari ini Rabu tanggal dua puluh delapan bulan sebelas
tahun dua ribu satu bertempat di Hotel Radisson, Yogyakarta
kami yang bertanda tangan di bawah ini :
Tuliskan nama pejabat/tokoh
kunci pengambil kebijakan
tertinggi di masing-masing
daerah.
Perhatikan bahwa penulisan
nama, gelar, titel harus
disepakati dan dikonsultasikan
kepada Bagian Hukum/Bagian
Kerjasama dari daerah yang
melakukan perjanjian
kerjasama
1. Nama : Drs. H.M. Idham Samawi
Jabatan : Bupati Bantul
dalam hal ini mewakili serta bertindak untuk dan atas nama
Pemerintah Kebupaten Bantul, berkedudukan di komplek
Parasamya Jalan R.W. Monginsidi Nomor 1 Bantul, selanjutnya
disebut PIHAK PERTAMA;
2. Nama : Drs. Ibnu Subiyanto, Akt
Jabatan : Bupati Sleman
dalam hal ini mewakili serta bertindak untuk dan atas nama
Pemerintah Kabupaten Sleman, berkedudukan di Jalan
Parasamya Beran Tridadi Sleman, selanjutnya disebut
PIHAK KEDUA;
3. Nama : H. Herry Zudianto, SE, Akt, MM
Jabatan : Walikota Yogyakarta
dalam hal ini mewakili serta bertindak untuk dan atas nama
Pemerintah Kota Yogyakarta, berkedudukan di Jalan Kenari
Nomor 56 Komplek Balaikota Yogyakarta,
selanjutnya disebut PIHAK KETIGA;
Para pihak telah sepakat untuk membuat perjanjian kerjasama
tentang pengelolaan TPA Sampah di Piyungan Kabupaten Bantul
yang selanjutnya disebut TPA dengan ketentuan sebagai berikut :
Dasar dan Tujuan perjanjian
Kerjasama dijelaskan dalam
Bab I dokumen perjanjian
kerjasama yang memuat
regulasi acuan dilakukannya
perjanjian kerjasama baik di
tingkat Provinsi ataupun dari
masing-masing daerah yang
melakukan kerjasama.
Bappeda, Dinas Pekerjaan
Umum, Badan Lingkungan
Hidup, Bagian Organisasi,
Bagian Hukum dan Bagian
Kerjasama berperan penting
dalam hal ini.
BAB I
DASAR DAN TUJUAN
Pasal 1
Dasar perjanjian kerjasama :
1. Keputusan Bersama Bupati Bantul, Bupati Sleman dan
Walikota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2001, Nomor
01/PK.KDH/2001, Nomor 01 Tahun 2001 tentang Kerjasama
Pengelolaan Prasarana dan Sarana Perkotaan antar Kabupaten
Bantul, Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta.
2. Keputusan Bersama Bupati Bantul, Bupati Sleman, Walikota
Yogyakarta Nomor 04/Perj/BT/2001, Nomor38/Kep.KDH/2001,
dan Nomor 03 Tahun 2001 tentang Pembentukan Sekretariat
Bersama Pengelolaan Prasarana dan Sarana Perkotaan antar
Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta.
3. Surat Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor
658.1/0777 tanggal 5 April 2000 perihal Penyerahan
Pengelolaan TPA Sampah di Piyungan Kabupaten Bantul.
PANDUAN PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH
98
Tentukan dan definisikan
secara jelas tujuan
dilaksanakannya kerjasama.
Pasal 2
Para pihak mengadakan perjanjian kerjasama atas dasar prinsip
saling membantu dan menguntungkan dalam pengelolaan
operasi dan pemeliharaan Prasarana dan Sarana TPA dengan
tujuan agar pemanfaatan, pengelolaan, dan pengembangan TPA
dapat dilakukan secara efektif dan efisien serta memenuhi
standar teknis di lingkungan.
Cantumkan secara jelas Ruang
Lingkup/Cakupan dari
perjanjian KAD meliputi:
� Jenis pelayanan secara
rinci,
� Wilayah yang akan
menjadi lokasi kerjasama.
Tokoh kunci yang terlibat
dalam penetapan bagian ini
adalah Bappeda, Dinas
Pekerjaan Umum, Badan
Lingkungan Hidup, Bagian
Organisasi, Bagian Hukum
BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 3
Ruang lingkup perjanjian adalah sebagai berikut :
a. Pemanfaatan bersama prasarana dan sarana TPA bagi wilayah
PerkotaanYogyakarta meliputi:
1. Lima Kecamatan di wilayah Kabupaten Bantul :
a) Kecamatan Kasihan;
b) Kecamatan Banguntapan;
c) Kecamatan Pleret;
d) Kecamatan Sewon;
e) Kecamatan Piyungan;
2. Empat belas Kecamatan di wilayah Kota Yogyakarta :
a) Kecamatan Mantrijeron;
b) Kecamatan Kotagede;
c) Kecamatan Umbulharjo;
d) Kecamatan Wirobrajan;
e) Kecamatan Mergangsan;
f) Kecamatan Kraton;
g) Kecamatan Pakualaman;
h) Kecamatan Ngampilan;
i) Kecamatan Gedong Tengen;
j) Kecamatan Jetis;
k) Kecamatan Gondokusuman;
l) Kecamatan Danurejan;
m) Kecamatan Gondomanan;
n) Kecamatan Tegalrejo;
3. Sembilan Kecamatan di wilayah Kabupaten Sleman :
a) Kecamatan Gamping;
b) Kecamatan Ngaglik;
c) Kecamatan Mlati;
d) Kecamatan Berbah;
e) Kecamatan Depok;
f) Kecamatan Sleman;
g) Kecamatan Ngemplak;
h) Kecamatan Kalasan;
i) Kecamatan Godean;
PANDUAN PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH
99
Bagian ini kembali menegaskan
secara jelas rincian dari obyek
dan kegiatan yang akan
dikerjasamakan. Tokoh kunci
yang terlibat dalam penetapan
bagian ini adalah Bappeda,
Dinas Pekerjaan Umum, Badan
Lingkungan Hidup
b. Pengelolaan TPA meliputi:
1. pengelolaan operasi dan pemeliharaan;
2. pengembangan prasarana dan sarana;
3. pembentukan organisasi dan tata kerja;
4. penetapan dan pendapatan personil;
5. pengelolaan lingkungan hidup; dan
6. pembiayaan dan pengembangan prasarana.
Jelaskan mekanisme
pengelolaan objek kerjasama
(dalam hal ini TPA), meliputi:
� sistem pengelolaan,
� pembagian peran dari
obyek dan kegiatan yang
dikerjasamakan.
Tokoh kunci yang terlibat
dalam penetapan bagian ini
adalah Bappeda, Dinas
Pekerjaan Umum, Badan
Lingkungan Hidup
BAB III
PENGELOLAAN TPA
Bagian Pertama
Pengelolaan Operasi dan Pemeliharaan
P a s a l 4
Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b angka
1 adalah sebagai berikut :
a. TPA dikelola secara bersama dengan sistem sanitary landfill
sesuai dengan petunjuk teknik operasi dan pemeliharaan
sebagaimana tersebut pada Lampiran I perjanjian ini;
b. perawatan dan pemeliharaan alat berat serta prasarana dan
sarana fisik;
c. pemeliharaan jalan dan jembatan sebagai jalur pengangkutan
sampah di wilayah Kabupaten Bantul menuju TPA;
d. ruas-ruas jalan pada jalur sebagaimana dimaksud huruf c
ditetapkan bersama, sebagaimana tersebut pada Lampiran II
perjanjian ini;
e. pengelolaan operasi dan pemeliharaan dilakukan secara
bergantian di antara para pihak dan ditetapkan bersama sebelum
tahun anggaran berikutnya.
Tentukan juga kemungkinan
pengembangan sarana dan
prasarana yang dibutuhkan
untuk menunjang kegiatan
kerjasama
Bagian Kedua
Pengembangan Prasarana dan Sarana
P a s a l 5
Pengembangan prasarana dan sarana TPA dilaksanakan secara
bersama-sama sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan
sebagaimana tersebut Lampiran III perjanjian ini.
Tetapkan secara jelas
kebutuhan organisasi
pendukung dari obyek dan
Bagian Ketiga
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja
Paragraf 1
Pembentukan Organisasi
P a s a l 6
(1) Pembentukan organisasi pengelolaan operasi dan
pemeliharaan ditetapkan bersama didasari atas prinsip berdaya
guna dan berhasil guna.
PANDUAN PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH
100
kegiatan yang dikerjasamakan
(seperti contoh Pasal 6 dan 7).
Tokoh kunci yang terlibat
dalam penetapan bagian ini
adalah Bappeda, Dinas
Pekerjaan Umum, Bagian
Hukum dan Bagian Organisasi
(2) Organisasi pengelolaan terdiri atas organisasi pengelolaan
dan organisasi UnitPengelola TPA, dengan susunan sebagai
berikut :
a. Pembina;
b. Pengawas;
c. Instansi Penanggung Jawab Kegiatan;
d. Unit Pengelola TPA.
Paragraf 2
Pembina
P a s a l 7
(1) Pembina terdiri atas Bupati Bantul, Bupati Sleman, dan
Walikota Yogyakarta.
(2) Pembina mempunyai fungsi pembinaan dan koordinasi.
(3) Dalam melaksanakan fungsinya, Pembina mempunyai tugas
mengarahkan, menyelaraskan, dan mengkoordinasikan kegiatan
pengelolaan TPA.
Tentukan mekanisme
pengawasan (seperti contoh
Pasal 8, 9 dan 10) terhadap
pelaksanaan kerjasama yang
meliputi:
� Kedudukan dan fungsi
pengawas dalam
organisasi pengelola
objek kerjasama,
� Personil pelaksana
pengawas,
� Tupoksi masing – masing
personil pelaksana
pengawasan
Libatkan juga tokoh
masyarakat, tokoh agama,
LSM, anggota DPRD dalam
tim pengawas ini seperti yang
dilakukan KAD Kartamantul.
Paragraf 3
Pengawas
P a s a l 8
(1) Pengawas terdiri atas Sekretariat Bersama dan Tim
Pengawas
(2) Sekretariat Bersama diatur dalam Keputusan Bersama para
pihak.
P a s a l 9
(1) Tim Pengawas adalah lembaga non struktural sebagai
lembaga pengawasan kegiatan pengelolaan TPA.
(2) Tim Pengawas terdiri atas kepala instansi yang menangani
bidang perencanaan, pengelolaan keuangan, pengelolaan
sampah, dan pengelolaan lingkungan hidup serta lintas pelaku
pada masing-masing Kabupaten/ Kota.
(3) Susunan personalia Tim Pengawas terdiri atas ketua,
sekretaris, dan anggota.
(4) Ketua Tim Pengawas adalah kepala instansi yang menangani
di bidang perencanaan pada Kabupaten atau kota yang
mengelola.
(5) Sekretaris Tim Pengawas adalah kepala instansi yang
menangani bidang lingkungan hidup.
(6) Tim Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atau
Walikota yang mengelola.
PANDUAN PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH
101
P a s a l 10
(1) Tim Pengawas mempunyai fungsi pengawasan kegiatan
pengelolaan TPA di bidang teknik, administrasi, dan keuangan.
(2) Dalam melaksanakan fungsinya Tim Pengawas mempunyai
tugas mengawasi dan mengarahkan serta mengadakan evaluasi
pelaksanaan tugas kepala unit pengelola TPA serta mengesahkan
usulan kegiatan, program kerja dan keuangan sertamemberikan
saran dan pertimbangan kepada Bupati atau Walikota yang
mengelola.
Tentukan secara jelas
instansi/SKPD yang menjadi
penanggung jawab kegiatan
kerjasama, beserta uraian
tugas dan fungsinya dalam
kerjasama yang akan
dilakukan.
→ Merujuk ke contoh
perjanjian ini, yang
dimaksud dengan instasi
yang mempunyai fungsi
dan tugas di bidang
persampahan adalah
Dinas Pekerjaan Umum.
Akan lebih baik jika Dinas
Pekerjaan Umum ini juga
dituliskan/disebutkan.
Paragraf 4
Instansi Penanggung Jawab Kegiatan
P a s a l 11
(1) Instansi Penanggung Jawab Kegiatan adalah instansi yang
mempunyai fungsi dan tugas di bidang persampahan.
(2) Dalam melaksanakan fungsinya Instansi Penanggung Jawab
Kegiatan mempunyai tugas :
a. menyusun rencana kerja dan anggaran berdasarkan usulan
yang diajukan oleh kepala pengelola dan disetujui oleh
sekretariat Bersama Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman, dan
Kota Yogyakarta, dan disahkan oleh Tim Pengawas;
b. mengurus dan mengelola kekayaan TPA;
c. mengendalikan operasional pengelolaan;
d. meningkatkan dan mengembangkan fungsi;
e. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
f. meningkatkan dan mengembangkan sumberdaya manusia;
g. menyampaikan laporan kegiatan pengelolaan kepada Bupati
atau Walikota dan Tim Pengawas serta Sekretariat Bersama
Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman,
dan Kota Yogyakarta.
Tentukan dan jelaskan
mekanisme dan tata kerja
dari masing-masing organisasi
pendukung kerjasama. Hal ini
bisa diuraikan dalam lembar
tersendiri sebagai bagian tak
terpisahkan dari dokumen
perjanjian. Tokoh kunci yang
terlibat dalam penetapan
mekanisme dan tata kerja
adalah Bagian Hukum dan
Bagian Organisasi.
Paragraf 5
Tata Kerja
P a s a l 12
Ketentuan tata kerja sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV
perjanjian ini.
PANDUAN PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH
102
Tetapkan personil yang
terlibat dalam kerjasama dan
skema pemberian
kompensasinya (seperti
insentif, tunjangan, ataupun
pendapatan), yang
didiskusikan oleh Bappeda,
Dinas Pekerjaan Umum, Bagian
Hukum dan Bagian Organisasi
dan Bagian Keuangan.
Bagian Keempat
Penetapan dan Pendapatan Personil
P a s a l 13
(1) Personil ditetapkan secara bersama sesuai dengan kebutuhan
berdasarkan prinsip efisiensi yang terdiri atas personil
pemerintah Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman,
dan Kota Yogyakarta serta pengawai harian lepas.
(2) Pengangkatan dan pemberhentian personil selain yang duduk
dalam struktur organisasi pengelola operasi dan pemeliharaan
ditetapkan oleh kepala instansi penanggung jawab kegiatan.
(3) Pengangkatan dan pemberhentian personil yang duduk
dalam struktur organisasi pengelola operasi dan pemeliharaan
ditetapkan bersama oleh para pihak.
(4) Insentif, tunjangan dan pendapatan lain pegawai yang
dipekerjakan pada organisasi pengelola operasi dan
pemeliharaan TPA ditetapkan bersama oleh para pihak.
(5) Jenjang karier pegawai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang
dipekerjakan pada organisasi pengelola operasi dan
pemeliharaan TPA diatur berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Tentukan juga mekanisme
pengelolaan dampak yang
mungkin timbul dari kegiatan
kerjasama. Dalam contoh ini
yaitu berupa Pengelolaan
Lingkungan Hidup menyangkut
aspek pemanfaatan,
pengendalian dan pelestarian
dari lahan dan lingkungan dari
obyek yang dikerjasamakan.
Tokoh kunci yang terlibat
dalam penetapan kegiatan
pengelolaan lingkungan hidup
adalah Bappeda, Dinas
Pekerjaan Umum, Badan
Lingkungan Hidup.
Bagian Kelima
Pengelolaan Lingkungan Hidup
P a s a l 14
(1) Kerusakan lingkungan, gangguan kesehatan dan resiko
keamanan yang timbul sebagai dampak keberadaan TPA wajib
diberikan kompensasi sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
(2) Kompensasi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditanggung
bersama.
(3) Pengelolaan lingkungan dilaksanakan oleh pengelola operasi
dan pemeliharaan TPA bekerjasama dengan instansi yang
menangani bidang lingkungan hidup Kabupaten Bantul.
(4) Pemantauan lingkungan dilaksanakan oleh Badan
Pengendalian Dampak Lingkungan (BAPEDALDA) Propinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta.
PANDUAN PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH
103
Tentukan mekanisme
pembiayaan (Pasal 15-16)
kerjasama yang meliputi:
� Jenis-jenis biaya
operasional dan
pemeliharaan,
� Sumber pendanaan,
� Penganggaran biaya
operasional dan
pemeliharaan,
� Pembagian pembebanan
pembiayaan serta
pembagian keuntungan
Tokoh kunci yang terlibat
dalam hal ini adalah adalah
Bappeda, Dinas Pekerjaan
Umum, Dinas Pendapatan dan
Keuangan Daerah, perwakilan
Komisi C DPRD dari para pihak.
Bagian Keenam
Pembiayaan dan Pengembangan Prasarana
P a s a l 15
(1) Biaya pengelolaan operasi dan pemeliharaan, pengembangan
dan pengelolaan lingkungan ditanggung bersama secara
proporsional sesuai volume sampah yang dibuang ke TPA
diperhitungkan pada tahun anggaran sebelumnya.
(2) Besarnya biaya sebagaimana dimaksud ayat (1), dihitung
setiap tahun sebelum tahun anggaran berikutnya berdasarkan
kebutuhan nyata biaya operasi dan pemeliharaan prasarana dan
sarana TPA yang ditetapkan bersama para pihak.
(3) Pembayaran/penyetoran biaya sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dilakukan secara bertahap tiap triwulan dan dimulai
pada setiap tahun anggaran, melalui instansi yang berwenang
mengelola Keuangan Daerah.
(4) Dukungan biaya pengelolaan dan pengembangan dapat
diperoleh dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi dan
Lembaga donor.
BAB IV
PENARIKAN DAN PEMBAGIAN RETRIBUSI SETEMPAT PADA
TPA
P a s a l 16
(1) Pembuangan sampah selain yang dikelola oleh para pihak di
TPA dibebani retribusi sesuai Peraturan Daerah Kabupaten
Bantul yang berlaku.
(2) PIHAK PERTAMA memperoleh bagian 40% (empat puluh
persen) dari pengelolaan retribusi sebagaimana dimaksud ayat
(1) dan 60% (enam puluh persen) dipergunakan untuk biaya
pengelolaan operasi dan pemeliharaan TPA.
Tetapkan secara detil hak dan
kewajiban masing-masing
pihak yang bekerjasama
berdasarkan konsekuensi dari
dari obyek yang
dikerjasamakan; role sharing
dari para pihak; serta peluang
penggalian sumber dana lain.
BAB V
KEWAJIBAN DAN HAK
Bagian Pertama
Kewajiban dan Hak Para Pihak
P a s a l 17
Para pihak mempunyai kewajiban sebagai berikut :
a. menganggarkan biaya yang dibutuhkan sebagai akibat
pelaksanaan perjanjian ini pada setiap tahun anggaran, melalui
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah masing-masing;
b. para pihak melaksanakan pembinaan kepada instansi terkait
di masing-masing daerah para pihak segera setelah
penandatanganan perjanjian ini.
PANDUAN PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH
104
Tokoh kunci yang terlibat
dalam hal ini adalah adalah
Bappeda, Dinas Pekerjaan
Umum, Dinas Pendapatan dan
Keuangan Daerah, perwakilan
Komisi C DPRD dari para pihak.
P a s a l 18
Para pihak mempunyai hak untuk memanfaatkan TPA serta jalur
jalan di Kabupaten Bantul yang telah ditetapkan sebagai jalur
pengangkutan sampah ke TPA.
Bagian Kedua
Kewajiban dan Hak Pengelola
P a s a l 19
Pihak yang telah ditetapkan sebagai pengelola TPA berkewajiban
sebagai berikut :
a. melaksanakan pengelolaan operasi dan pemeliharaan
prasarana dan sarana TPA secara sanitary landfill;
b. melaksanakan perawatan dan pemeliharaan alat berat beserta
seluruh prasarana dan sarana;
c. melaksanakan pemeliharaan rutin dan berkala jalan dan
jembatan yang telah ditetapkan sebagai jalur pengangkutan
sampah di wilayah Kabupaten Bantul menuju TPA.
d. melaksanakan pengembangan prasarana dan sarana TPA
sesuai dengan tahapan yang telah disepakati bersama;
e. bertanggung jawab terhadap upah, insentif, tunjangan dan
jenjang karier pegawai yang dipekerjakan;
f. menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA 40% dari perolehan
retribusi sebagai dimaksud pada pasal 15 ayat (2);
g. melaporkan hasil kegiatan pengelolaan operasi dan
pemeliharaan TPA setiap triwulan kepada para pihak.
P a s a l 20
Pihak yang telah ditetapkan sebagai pengelola operasi dan
pemeliharaan berhak untuk menerima dana pengelolaan operasi
dan pemeliharaan TPA dari para pihak.
Tetapkan jangka waktu
pelaksanaan kerjasama secara
jelas dilengkapi dengan
kemungkinan perpanjangan
dan penghentian kerjasama.
Tokoh kunci yang terlibat
dalam hal ini adalah adalah
Bappeda, Dinas Pekerjaan
Umum, Dinas Pendapatan dan
Keuangan Daerah, perwakilan
Komisi C DPRD dari para pihak.
BAB VI
JANGKA WAKTU
P a s a l 21
(1) Perjanjian ini mengikat para pihak selama 5 (lima) tahun
terhitung sejak penandatanganan.
(2) Berakhirnya perjanjian ini tidak membebaskan para pihak
untuk tetap menyelesaikan kewajiban yang sedang berjalan.
(3) Perjanjian ini dapat diperpanjang dengan persetujuan para
pihak.
PANDUAN PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH
105
Tentukan juga kemungkinan
pemberian sanksi yang
disepakati sebagai akibat dari
penyimpangan hak dan
kewajiban yang telah
disepakati dalam perjanjian
kerjasama.
Tokoh kunci yang terlibat
dalam hal ini adalah adalah
Bappeda, Dinas Pekerjaan
Umum, Dinas Pendapatan dan
Keuangan Daerah, perwakilan
Komisi C DPRD dari para pihak.
BAB VII
SANKSI
P a s a l 22
(1) Apabila para pihak melakukan wanprestasi terhadap
kewajiban membayar biaya operasi dan pemeliharaan, maka
para pihak tidak diperbolehkan membuang sampah di lokasi
TPA.
(2) Apabila para pihak melakukan keterlambatan dalam
pembayaran biaya operasional setelah tenggang waktu selama 2
(dua) minggu maka akan dikenakan denda sebesar 2 per mil (dua
per seribu) dari jumlah kewajiban yang harus dibayarkan.
Tetapkan mekanisme
penyelesaian masalah yang
mungkin timbul sebagai akibat
dari adanya perjanjian
kerjasama,
Tokoh kunci yang terlibat
dalam hal ini adalah adalah
Bappeda, Dinas Pekerjaan
Umum, perwakilan Komisi C
DPRD dari para pihak, Bagian
Hukum dan Bagian Organisasi.
BAB VIII
PERSELISIHAN
P a s a l 23
(1) Perselisihan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan
perjanjian ini diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh
para pihak.
(2) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak
tercapai, maka para pihak sepakat menyelesaikan sesuai
peraturan perundangan yang berlaku, dengan Pemerintah
Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai mediator.
BAB X
KETENTUAN PENUTUP
P a s a l 24
(1) Perubahan dan pembatalan, baik sebagian atau keseluruhan
dalam perjanjian ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan
para pihak.
(2) Ketentuan yang belum diatur dalam perjanjian ini sepanjang
tidak bertentangan dengan dasar dan tujuan perjanjian ini dapat
diselesaikan dan diputuskan bersama oleh para pihak secara
musyawarah mufakat.
PANDUAN PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH
106
P a s a l 25
(1) Perjanjian ini dibuat rangkap 6 (enam), 3 (tiga) diantaranya
bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan
hukum yang sama.
(2) Perjanjian ini mulai berlaku sejak penandatanganan.
Pada bagian ini semua pihak
yang bekerjasama harus
membubuhkan tanda tangan
diatas meterai/leges.
PIHAK
PERTAMA
PIHAK KEDUA PIHAK KETIGA
H. Herry
Zudianto, SE, Akt,
MM
Drs. H. Ibnu Subiyanto,
Akt
Drs. H.M. Idham
Samawi
PANDUAN PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH
107
DAFTAR LAMPIRAN
PERJANJIAN KERJASAMA KARATAMANTUL DI BIDANG PERSAMPAHAN
Nomor
Lampiran
Isi Lampiran
Penjelasan
1 Standar Operasi
Prosedur (SOP) tentang
Petunjuk Teknis
Pengelolaan Tempat
Pengelolaan Akhir (TPA)
Sampah Piyungan
Dalam SOP yang terdiri dari 6 bab ini, diuraikan berbagai
kegiatan teknis yang diperlukan untuk operasi dan
pemeliharaan TPA Piyungan dengan cukup detil (lebih
dari 150 halaman). SOP ini dimaksudkan sebagai
petunjuk praktis bagi bagian teknis dalam operasi dan
pemeliharaan TPA Piyungan dan dapat digunakan
sebagai:
� Petunjuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan operasional
dan pemeliharaan: bagaimana, kapan dan oleh siapa;
� Alat perencanaan kegiatan-kegiatan operasional dan
pemeliharaan;
� Materi pelatihan bagi personil baru.
Cakupan SOP:
i). Uraian tentang TPA Piyungan: lokasi dan desain TPA;
serta susunan organisasi dan personil
ii). Petunjuk umum yang harus diikuti oleh personil TPA
Piyungan serta pengunjung dari luar
iii). Uraian kegiatan serta tanggung jawab dari personil
TPA Piyungan (bagian operasional, bagian pemeliharaan
dan bagian perencanaan teknis), meliputi berbagai aspek
berikut:
� Uraian elemen TPA;
� Prosedur yang akan diikuti untuk kegiatan tersebut;
� Bagian dan personil yang terlibat;
� Peralatan dan material yang diperlukan;
� Frekuensi pelaksanaan kegiatan khusus;
� Pelaporan yang diperlukan.
2 Peta Jalur Jalan Menuju
TPA Piyungan
Menggambarkan rute yang dapat ditempuh untuk
mencapai lokasi TPA Piyungan serta denah dari TPA
tersebut. Dalam denah tersebut digambarkan berbagai
infrastruktur penunjang TPA, seperti berbagai saluran
pendukung, lokasi bangunan operasi serta sistem
pengolahan.
3 Peta Tahapan
Pemanfaatan Lahan dan
Pengembangan Sarana
dan Prasarana
Terdiri dari 4 buah peta penggunaan lahan yang
menggambarkan tahapan pengembangan sarana dan
prasarana pendukung TPA Piyungan
PANDUAN PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH
108
Nomor
Lampiran
Isi Lampiran
Penjelasan
4 Organisasi dan Tata
Kerja Unit Pengelola
Tempat Pengolahan
Sampat Terpadu
(UPTPSST) di Piyungan
Kabupaten Bantul
Berupa uraian yang terdiri dari 4 bab dan 11 pasal yang
ditandatangani oleh ketiga pihak yang bekerjasama,
mencakup hal-hal berikut:
i). Dasar pembentukan UPT;
ii). Kedudukan, fungsi dan tugas organisasi UPT;
iii). Uraian tentang organisasi UPT yang meliputi unsur-
unsur pembentuk organisasi, susunan dan bagan struktur
organisasi, serta uraian tugas dari masing-masing unsur
dalam organisasi tersebut;
iv). Hubungan tata kerja dari tiap unsur organisasi;.
PANDUAN PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH
109
LAMPIRAN 2 PERJANJIAN KERJASAMA
ANTAR PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL, KABUPATEN SLEMAN,
DAN KOTA YOGYAKARTA TENTANG
PENGELOLAAN INSTALASI PENGOLAH AIR LIMBAH (IPAL) DI SEWON KABUPATEN BANTUL Pemerintah Pemerintah Pemerintah
Kabupaten Bantul Kabupaten Sleman Kota Yogyakarta PERJANJIAN KERJASAMA
ANTAR PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL, KABUPATEN SLEMAN, DAN KOTA
YOGYAKARTA TENTANG
PENGELOLAAN INSTALASI PENGOLA AIR LIMBAH (IPAL) DI SEWON KABUPATEN BANTUL
08/Perj/Bt/2001 NOMOR : 06/PK. KDH/2001
03/PK/2001 Pada hari ini, .............. tanggal delapan belas bulan sebelas tahun dua ribu satu bertempat di ........................, kami yang bertanda tangan di bawah ini: 1. Nama : Drs H.M. IDHAM SAMAWI Jabatan : Bupati Bantul dalam hal ini mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bantul, berkedudukan di Komplek Parasamya Jalan R.W. Monginsidi Nomor 1 Bantul, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA; 2. Nama : Drs. IBNU SUBIYANTO, Akt Jabatan : Bupati Sleman dalam hal ini mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Sleman, berkedudukan di Jalan Parasamya Beran Tridadi Sleman, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA; 3. Nama : H. HERRY ZUDIANTO, SE, Akt, MM Jabatan : Walikota Yogyakarta dalam hal ini mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Yogyakarta, berkedudukan di Jalan Kenari Nomor 56 Komplek Balaikota Yogyakarta, selanjutnya disebut PIHAK KETIGA; Para pihak telah sepakat untuk membuat perjanjian kerjasama tentang pengelolaan prasarana dan sarana drainase di wilayah Perkotaan Yogyakarta dengan ketentuan sebagai berikut:
BAB I
DASAR DAN TUJUAN P a s a l 1
Dasar perjanjian kerjasama: 1. Keputusan Bersama Bupati Bantul, Bupati Sleman dan Walikota Yogyakarta Nomor Nomor 18 Tahun 2001, Nomor 01/PK.KDH/2001, 01 Tahun 2001 tentang Kerjasama Pengelolaan Prasarana dan Sarana Perkotaan antar Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta;
PANDUAN PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH
110
2. Keputusan Bersama Bupati Bantul, Bupati Sleman dan Walikota Yogyakarta Nomor 04/PERJ/BT/2001, Nomor 38/Kep.KDH/2001 dan Nomor 03 Tahun 2001 tentang Pembentukan Sekretariat Bersama Pengelolaan Prasarana dan Sarana Perkotaan antar Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman, dan Kota Yogyakarta. 3. Surat Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor; 658/0640 tanggal 28 Februari 2001 tentang Penyerahan Pengelolaan IPAL di Sewon Kabupaten Bantul.
BAB II RUANG LINGKUP
P a s a l 3 Ruang lingkup perjanjian kerjasama adalah sebagai berikut : a. Pemanfaatan bersama pipa saluran induk, dan prasarana dan sarana IPAL sebagai pengolah air limbah rumah tangga dan non rumah tangga (pendidikan, perdagangan dan jasa, dan hotel kecuali binatu/laundry, rumah sakit dan perusahaan tekstil) di wilayah Perkotaan Yogyakarta meliputi: 1. Tiga Kecamatan di wilayah Kabupaten Bantul: a) Kecamatan Kasihan; b) Kecamatan Banguntapan; c) Kecamatan Sewon; 2. Tiga belas Kecamatan di wilayah Kota Yogyakarta: a) Kecamatan Mantrijeron; b) Kecamatan Umbulharjo; c) Kecamatan Wirobrajan; d) Kecamatan Mergangsan; e) Kecamatan Kraton; f) Kecamatan Pakualaman; g) Kecamatan Ngampilan; h) Kecamatan Gedong Tengen; i) Kecamatan Jetis; j) Kecamatan Gondokusuman; k) Kecamatan Danurejan; l) Kecamatan Gondomanan; m) Kecamatan Tegalrejo. 3. Empat Kecamatan di wilayah Kabupaten Sleman: a) Kecamatan Ngaglik; b) Kecamatan Mlati; c) Kecamatan Depok; d) Kecamatan Sleman. b. Pengelolaan IPAL meliputi : 1. pengelolaan operasi dan pemeliharaan pipa saluran induk dan sarana IPAL dilaksanakan berdasar prinsip pengelolaan perusahaan; 2. pengembangan prasarana dan sarana; 3. pembentukan organisasi dan tata kerja; 4. penetapan dan pendapatan personil; 5. pembiayaan; 6. penetapan tarif; 7. pengelolaan lingkungan hidup; 8. pengembangan pengelolaan dapat dikerjasamakan dengan Perusahaan Daerah Air Minum dan atau Pihak Swasta.
PANDUAN PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH
111
BAB III PENGELOLAAN IPAL
Bagian Pertama Pengelolaan Operasi dan Pemeliharaan
P a s a l 4 Pelaksanaan sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf b angka 1 adalah sebagai berikut: a. pipa saluran induk, dan prasarana dan sarana IPAL dikelola secara bersama sesuai dengan petunjuk teknik operasi dan pemeliharaan sebagaimana tersebut pada Lampiran I perjanjian ini; b. perawatan dan pemeliharaan alat berat, mekanik listrik, dan prasarana dan sarana fisik; c. pengelolaan operasi dan pemeliharaan pada prinsipnya dilakukan secara bergantian diantara para pihak dan ditetapkan bersama sebelum tahun anggaran berikutnya.
Bagian Kedua Pengembangan Prasarana dan Sarana
P a s a l 5 Pengembangan pipa saluran induk, prasarana dan sarana IPAL, pipa lateral, dan sambungan rumah dilaksanakan berdasarkan kesepakatan sesuai dengan yang telah ditetapkan sebagaimana tersebut pada Lampiran II perjanjian ini.
Bagian Ketiga Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja
Paragraf 1 Pembentukan Organisasi
P a s a l 6 (1) Pembentukan organisasi pengelolaan operasi dan pemeliharaan ditetapkan bersama didasari atas prinsip berdaya guna dan berhasil guna. (2) Organisasi pengelola terdiri atas Organisasi Pengelolaan dan Organisasi Unit Pengelolaan IPAL, dengan susunan sebagai berikut: a. Pembina; b. Pengawas; c. Instansi Penanggung Jawab Kegiatan; d. Unit Pengelola Instalasi Pengolah Air Limbah.
Paragraf 2 Pembina P a s a l 7
(1) Pembina terdiri atas Bupati Bantul, Bupati Sleman, dan Walikota Yogyakarta. (2) Pembina mempunyai fungsi pembinaan dan koordinasi. (3) Dalam melaksanakan fungsinya Pembina mempunyai tugas mengarahkan, menyelaraskan, dan mengkoordinasikan kegiatan pengelolaan IPAL.
Paragraf 3 Pengawas P a s a l 8
(1) Pengawas terdiri atas Sekretariat Bersama dan Tim Pengawas. (2) Sekretariat Bersama diatur dalam Keputusan Bersama para pihak.
PANDUAN PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH
112
P a s a l 9 (1) Tim Pengawas adalah lembaga non struktural sebagai lembaga pengawas kegiatan pengelolaan IPAL. (2) Tim Pengawas terdiri atas kepala instansi yang menangani di bidang perencanaan, pengelolaan keuangan, pengelolaan Air Limbah, dan pengelolaan lingkungan hidup serta lintas pelaku pada masing-masing Kabupaten/Kota. (3) Susunan personalia Tim Pengawas terdiri atas Ketua, Sekretaris, dan Anggota. (4) Ketua Tim Pengawas adalah Kepala Instansi yang manangani di bidang perencanaan pada Kabupaten atau Kota yang mengelola. (5) Sekreteris Tim Pengawas adalah Kepala Instansi yang menangani bidang lingkungan hidup. (6) Tim pengawas sebagaimana dimaksud ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atau Walikota yang mengelola.
P a s a l 10 (1) Tim Pengawas mempunyai tugas pengawasan kegiatan pengelolaan IPAL di bidang Teknik, Administrasi, dan Keuangan. (2) Dalam melaksanakan fungsinya Tim Pengawas mempunyai tugas mengawasi dan mengarahkan serta mengadakan evaluasi pelaksanaan tugas kepala unit pengelola IPAL serta mengesahkan usulan kegiatan, program kerja dan keuangan serta memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati atau Walikota yang mengelola.
Paragraf 4 Instansi Penanggung Jawab Kegiatan
P a s a l 11 (1) Instansi Penanggung Jawab Kegiatan adalah instansi yang mempunyai tugas dan fungsi manangani air limbah rumah tangga dan non rumah tangga. (2) Instansi Penanggung Jawab Kegiatan mempunyai tugas: a. menyusun rencana kerja dan anggaran berdasarkan usulan yang diajukan oleh kepala pengelola dan telah disetujui oleh Sekretariat Bersama Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman, dan Kota Yogyakarta oleh Tim Pengawas; b. mengurus dan mengelola kekayaan IPAL; c. mengendalikan operasional pengelolaan; d. meningkatkan dan mengembangkan fungsi; e. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan; f. meningkatkan dan mengembangkan sumberdaya manusia; g. menyampaikan laporan kegiatan pengelolaan kepada Bupati, Walikota dan Tim Pengawas serta Sekretariat Bersama Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman, dan Kota Yogyakarta.
Paragraf 5 Tata Kerja P a s a l 12
Ketentuan tata kerja sebagaimana tersebut dalam Lampiran III perjanjian ini.
PANDUAN PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH
113
Bagian Keempat Penetapan dan Pendapatan Personil
P a s a l 13 (1) Personil ditetapkan secara bersama sesuai dengan kebutuhan berdasarkan prinsip efisiensi yang terdiri atas personil Pemerintah Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman, dan Kota Yogyakarta serta pegawai harian lepas yang ditetapkan bersama. (2) Pengangkatan dan pemberhentian personil selain yang duduk dalam struktur organisasi pengelola operasi dan pemeliharaan ditetapkan oleh kepala instansi penanggung jawab dengan persetujuan Bupati atau Walikota yang mengelola. (3) Pengangkatan dan pemberhentian personil yang duduk dalam struktur organisasi ditetapkan bersama oleh para pihak. (4) Insentif, tunjangan dan pendapatan lain pegawai yang dipekerjakan pada organisasi pengelola operasi dan pemeliharaan IPAL ditetapkan bersama oleh para pihak sesuai peraturan perundangan yang berlaku. (5) Jenjang karier pegawai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dipekerjakan pada organisasi pengelola operasi dan pemeliharaan IPAL berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Bagian Kelima Pengelolaan Lingkungan Hidup
P a s a l 14 (1) Kerusakan lingkungan, gangguan kesehatan dan resiko keamanan yang timbul sebagai dampak keberadaan IPAL diatur sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. (2) Pengelolaan lingkungan dilaksanakan oleh pengelola operasi dan pemeliharaan IPAL bekerjasama dengan instantsi yang menangani bidang lingkungan hidup Kabupaten Bantul. (3) Pemantauan lingkungan dilaksanakan oleh Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (BAPEDALDA) Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
Bagian Keenam Pembiayaan dan Pengembangan Prasarana
P a s a l 15 (1) Biaya pengelolaan operasi dan pemeliharaan, pengembangan dan pengelolaan lingkungan ditanggung bersama secara proporsional sesuai jumlah sambungan rumah tangga dan non rumah tangga berdasarkan perhitungan jumlah sambungan diperhitungkan pada tahun sebelumnya. (2) Besarnya biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) dihitung setiap tahun sebelum tahun anggaran berikutnya berdasarkan kebutuhan nyata biaya operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana IPAL ditetapkan bersama para pihak. (3) Pembayaran/penyetoran biaya dilakukan secara bertahap tiap triwulan dimulai pada setiap tahun anggaran, melalui instansi yang berwenang mengelola Keuangan Daerah. (4) Dukungan biaya pengelolaan dan pengembangan dapat diperoleh dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi dan Lembaga donor.
PANDUAN PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH
114
BAB IV PENETAPAN IJIN SAMBUNGAN BARU DAN RETRIBUSI
SERTA PEMBAGIAN RETRIBUSI SETEMPAT Bagian Pertama
Penetapan Biaya Ijin Sambungan Air Limbah dan Retribusi P a s a l 16
Penetapan biaya ijin sambungan dan retribusi air limbah rumah tangga dan non rumah tangga di wilayah para pihak ditetapkan bedasarkan kesepakatan bersama yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan para pihak.
Bagian Kedua Pembagian Retribusi Setempat
P a s a l 17 (1) Pembuangan air limbah di IPAL selain yang dilakukan oleh para pihak dibebani retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Kabupaten Bantul. (2) Perolehan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) PIHAK PERTAMA memperoleh bagian 40% (empat puluh persen) dan 60% (enam puluh persen) digunakan untuk biaya pengelolaan operasi dan pemeliharaan IPAL.
BAB V KEWAJIBAN DAN HAK
Bagian Pertama Kewajiban dan Hak Para Pihak
P a s a l 18 Para pihak mempunyai kewajiban sebagai berikut : a. menganggarkan biaya yang dibutuhkan sebagai akibat pelaksanaan perjanjian ini pada setiap tahun anggaran, melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah masing-masing; b. para pihak melaksanakan pembinaan kepada instansi terkait di masing-masing daerah para pihak segera setelah penandatanganan perjanjian ini.
P a s a l 19 Para pihak mempunyai hak untuk memanfaatkan IPAL.
Bagian Kedua Kewajiban dan Hak Pengelola
P a s a l 20 Pihak yang telah ditetapkan sebagai pengelola IPAL berkewajiban sebagai berikut : a. melaksanakan pengelolaan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana IPAL berdasarkan petunjuk teknik pengelolaan instalasi pengolahan air limbah; b. melaksanakan perawatan dan pemeliharaan alat berat dan mekanik listrik serta seluruh prasarana dan sarana; c. melaksanakan pengembangan prasarana dan sarana IPAL sesuai dengan tahapan yang telah disepakati bersama para pihak; d. bertanggung jawab terhadap upah, insentif, tunjangan dan jenjang karier pegawai yang dipekerjakan; e. menyerahkan Kepada PIHAK PERTAMA 40% (empat puluh persen) dari perolehan retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (2); f. melaporkan hasil kegiatan pengelolaan operasi dan pemeliharaan IPAL setiap triwulan kepada para pihak.
PANDUAN PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH
115
P a s a l 21 Pihak yang telah ditetapkan sebagai pengelola operasi dan pemeliharaan berhak untuk menerima dana pengelolaan operasi dan pemeliharaan IPAL dari para pihak.
P a s a l 22 Pihak yang telah ditetapkan sebagai pengelola dapat bekerjasama dengan perusahaan Air Minum setempat dan Pihak Swasta, setelah mendapatkan persetujuan para pihak.
BAB VI JANGKA WAKTU
P a s a l 23 (1) Perjanjian ini mengikat para pihak selama 5 (lima) tahun terhitung sejak penandatanganan. (2) Berakhirnya perjanjian ini tidak membebaskan para pihak untuk tetap menyelesaikan kewajiban yang sedang berjalan. (3) Perjanjian ini dapat diperpanjang dengan persetujuan para pihak.
BAB VII SANKSI
P a s a l 24 (1) Apabila para pihak melakukan wanprestasi terhadap kewajiban membayar biaya operasional dan pemeliharaan, maka para pihak tidak diperbolehkan memanfaatkan IPAL. (2) Apabila para pihak melakukan keterlambatan dalam pembayaran biaya operasional setelah tenggang waktu selama 1 (satu) tahun akan dikenakan denda sebesar 2 per mil (dua per seribu) dari jumlah kewajiban yang harus dibayarkan.
BAB VIII PERSELISIHAN P a s a l 25
(1) Perselisihan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan perjanjian ini diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh para pihak. (2) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak tercapai, maka para pihak sepakat menyelesaikan sesuai peraturan perundangan yang berlaku, dengan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai mediator.
BAB IX KETENTUAN PENUTUP
P a s a l 26 (1) Perubahan dan pembatalan, baik sebagian atau keseluruhan dalam perjanjian ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan para pihak. (2) Ketentuan yang belum diatur dalam perjanjian ini sepanjang tidak bertentangan dengan dasar dan tujuan perjanjian kerjasama dapat diselesaikan dan diputuskan bersama oleh para pihak secara musyawarah mufakat.
P a s a l 27 (1) Perjanjian ini dibuat rangkap 6 (enam), 3 (tiga) diantaranya bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama. (2) Perjanjian ini mulai berlaku sejak penandatanganan. BUPATI BANTUL, BUPATI SLEMAN, WALIKOTA YOGYAKARTA TTD TTD TTD
Drs. H.M. Idham Samawi Drs. Ibnu Subiyanto, Akt H. Herry Zudianto, SE,Akt,MM
PANDUAN PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH
116
LAMPIRAN 3 PERJANJIAN KERJASAMA
ANTAR PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA, KABUPATEN SLEMAN,
DAN KABUPATEN BANTUL TENTANG
PENGELOLAAN PRASARANA DAN SARANA DRAINASE DI WILAYAH PERKOTAAN YOGYAKARTA
Pemerintah Pemerintah Pemerintah Kabupaten Bantul Kabupaten Sleman Kota Yogyakarta
PERJANJIAN KERJASAMA ANTAR
PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA, KABUPATEN SLEMAN, DAN KABUPATEN BANTUL
TENTANG PENGELOLAAN PRASARANA DAN SARANA DRAINASE
DI WILAYAH PERKOTAAN YOGYAKARTA ___________________
NOMOR : ___________________ ___________________
Pada hari ini, .............. tanggal ..... bulan ............. tahun dua ribu tiga bertempat di .............................., kami yang bertanda tangan di bawah ini: 1. Nama : H. HERRY ZUDIANTO, SE, Akt, MM Jabatan : Walikota Yogyakarta dalam hal ini mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Yogyakarta, berkedudukan di Jalan Kenari Nomor 56 Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA; 2. Nama : Drs. IBNU SUBIYANTO, Akt Jabatan : Bupati Sleman dalam hal ini mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Sleman, berkedudukan di Jalan Parasamya Tridadi Sleman, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA; 3. Nama : Drs H.M. IDHAM SAMAWI Jabatan : Bupati Bantul dalam hal ini mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bantul, berkedudukan di Kompleks Parasamya Jalan R.W. Monginsidi Nomor 1 Bantul, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KETIGA; Para pihak telah sepakat untuk membuat perjanjian kerjasama tentang pengelolaan prasarana dan sarana drainase di wilayah Perkotaan Yogyakarta dengan ketentuan sebagai berikut:
BAB I DASAR DAN TUJUAN
P a s a l 1 Dasar perjanjian kerjasama: 1. Keputusan Bersama Walikota Yogyakarta, Bupati Sleman dan Bupati Bantul Nomor 01 Tahun 2001, Nomor 01/PK.KDH/2001, Nomor 18 Tahun 2001 tentang Kerjasama Pengelolaan Prasarana dan Sarana Perkotaan antar Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta;
PANDUAN PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH
117
2. Keputusan Bersama Walikota Yogyakarta, Bupati Sleman, dan Bupati Bantul Nomor Nomor 03 Tahun 2001, Nomor 38/Kep.KDH/2001, dan 04/PERJ/BT/2001 tentang Pembentukan Sekretariat Bersama Pengelolaan Prasarana dan Sarana Perkotaan antara Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman, dan Kota Yogyakarta.
P a s a l 2 Para pihak mengadakan perjanjian kerjasama atas dasar prinsip saling membantu dan menguntungkan dalam pengelolaan prasarana dan sarana drainase dengan tujuan terwujudnya sinkronisasi pengelolaan prasarana dan sarana drainase untuk mencegah terjadinya banjir dan menghilangkan genangan air akibat curah hujan tinggi di wilayah perkotaan Yogyakarta.
BAB II RUANG LINGKUP
P a s a l 3 Ruang lingkup perjanjian kerjasama adalah: a. Pengelolaan prasarana dan sarana drainase di wilayah perkotaan Yogyakarta yang meliputi: 1. Empat Kecamatan di wilayah Kabupaten Bantul: a) Kecamatan Kasihan; b) Kecamatan Banguntapan; c) Kecamatan Sewon; d) Kecamatan Piyungan. 2. Delapan Kecamatan di wilayah Kota Yogyakarta: a) Kecamatan Mantrijeron; b) Kecamatan Kotagede; c) Kecamatan Umbulharjo; d) Kecamatan Wirobrajan; e) Kecamatan Mergangsan; f) Kecamatan Jetis; g) Kecamatan Gondokusuman; h) Kecamatan Tegalrejo. 3. Lima Kecamatan di wilayah Kabupaten Sleman: a) Kecamatan Gamping; b) Kecamatan Mlati; c) Kecamatan Berbah; d) Kecamatan Depok; e) Kecamatan Godean. b. Prasarana dan sarana drainase pada ruas jalan sebagaimana tersebut dalam lampiran perjanjian kerjasama ini meliputi: 1. Kabupaten Sleman - Kota Yogyakarta: a) Jalan Gejayan; b) Jalan Cik Ditiro; c) Jalan A M Sangaji; d) Jalan Tut Harsono; e) Jalan Prof. Yohannes; f) Jalan C. Simanjuntak; g) Jalan dr. Sardjito; h) Jalan Laksda Adi Sucipto; i) Jalan Urip Sumoharjo; j) Jalan Magelang;
PANDUAN PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH
118
k) Jalan Jambon. 2. Kota Yogyakarta - Kabupaten Bantul: a) Jalan Parangtritis; b) Jalan Imogiri; c) Jalan Sisingamangaraja; d) Jalan Bantul; e) Jalan Karanglo; f) Jalan Bugisan; g) Jalan Patangpuluhan; h) Jalan DI Panjaitan; i) Jalan Purbayan; j) Jalan Prapanca; k) Jalan Kusumanegara (timur); l) Jalan Godean; m) Jalan Bener; n) Jalan Rejowinangun; o) Jalan Singosaren. 3. Kabupaten Sleman - Kabupaten Bantul: a) Jalan Janti; b) Jalan Lingkar Barat; c) Jalan Godean; d) Jalan Wates (Kali Bayem); e) Jalan Wonosari. c. Pengelolaan Prasarana dan Sarana Drainase: 1. Penyusunan program dan perencanaan; 2. Pelaksanaan kegiatan meliputi: a) penetapan jaringan drainase; b) penetapan fungsi drainase; c) pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi drainase; d) operasi dan pemeliharaan drainase; e) pembangunan sumur resapan air hujan dan kolam penampungan air. 3. Pengawasan meliputi: a) sosialisasi dan penertiban; b) pengelolaan dampak lingkungan. 4. Pembiayaan; 5. Monitoring dan evaluasi.
BAB III PENGELOLAAN PRASARANA DAN SARANA DRAINASE
Bagian Pertama Penyusunan Program dan Perencanaan
P a s a l 4 (1) Penyusunan program dan perencanaan prasarana dan sarana drainase di wilayah perbatasan perkotaan dilaksanakan berdasarkan kesepakatan para pihak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Pelaksanaan program dan perencanaan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh para pihak.
PANDUAN PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH
119
Bagian Kedua Pelaksanaan Kegiatan
Paragraf 1 Penetapan Jaringan Drainase
P a s a l 5 (1) Untuk mewujudkan jaringan drainase yang terpadu di wilayah perkotaan ditetapkan jaringan drainase di seluruh wilayah perkotaan meliputi: a) jaringan drainase primer; b) jaringan drainase sekunder. (2) Penetapan jaringan drainase didasarkan pada besaran jumlah air hujan dan luasan wilayah daerah penangkapan air hujan. (3) Penetapan jaringan drainase sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam peraturan daerah para pihak. (4) Jaringan drainase direncanakan oleh para pihak dalam bentuk data base dengan mempergunakan Sistem Informasi Prasarana Drainase.
Paragraf 2 Penetapan Fungsi Drainase
P a s a l 6 (1) Fungsi drainase untuk mencegah terjadinya banjir dan menghilangkan genangan air selama dan setelah terjadinya curah hujan tinggi serta menunjang pengisian akuifer air tanah dan kualitas lingkungan. (2) Pengelolaan drainase meliputi pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, operasi dan pemeliharaan serta pembiayaan pada wilayah perbatasan dilaksanakan oleh para pihak. (3) Pelaksanaan kegiatan pembangunan drainase di wilayah perbatasan dikoordinasikan dengan para pihak.
Paragraf 3 Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi Drainase
P a s a l 7 (1) Kegiatan pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi drainase di wilayah perbatasan dengan tahapan kegiatan meliputi penetapan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan ditetapkan oleh para pihak (2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) berpedoman pada program dan perencanaan yang telah disepakati dengan memperhatikan pembangunan prasarana dan sarana lainnya.
Paragraf 4 Operasi dan Pemeliharaan Drainase
P a s a l 8 (1) Operasi dan pemeliharaan drainase sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf b di wilayah perbatasan dilaksanakan berdasarkan kesepakatan para pihak. (2) Memfungsikan kembali prasarana dan sarana saluran pengglontor yang telah ada.
Paragraf 5 Pembangunan Sumur Resapan Air Hujan dan Kolam Penampungan Air
P a s a l 9 (1) Pembangunan sumur resapan air hujan dan kolam penampungan air di wilayah para pihak menjadi tanggung jawab para pihak. (2) Pembangunan sumur resapan air hujan dan kolam penampungan air di wilayah perbatasan dalam wilayah perkotaan dilaksanakan oleh para pihak.
PANDUAN PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH
120
Bagian Ketiga Pengawasan Paragraf 1
Sosialisasi dan Penertiban P a s a l 10
(1) Sosialisasi dan penertiban pengelolaan prasarana dan sarana drainase di wilayah perbatasan perkotaan dilakukan secara terkoordinasi antar para pihak. (2) Dalam pelaksanaan sosialisasi dan penertiban sebagaimana dimaksud ayat (1), peningkatan sumber daya manusia dilakukan oleh para pihak.
Paragraf 2 Pengelolaan Dampak Lingkungan
P a s a l 11 (1) Pengelolaan prasarana dan sarana drainase di wilayah perbatasan perkotaan yang dilaksanakan oleh para pihak harus mempertimbangkan dampak lingkungan. (2) Dampak lingkungan yang timbul sebagaimana dimaksud ayat (1) ditanggung dan diatur oleh para pihak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (3) Pengelolaan dampak lingkungan dilaksanakan oleh instansi yang menangani bidang lingkungan hidup.
Bagian Keempat Pembiayaan P a s a l 12
(1) Biaya pengelolaan dan pengembangan saluran drainase menjadi tanggung jawab para pihak. (2) Dukungan biaya pengelolaan dan pengembangan dapat diperoleh dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, lembaga donor, swasta, masyarakat, dan sumber lain yang sah/tidak mengikat.
Bagian Kelima Monitoring dan Evaluasi
P a s a l 13 Monitoring dan evaluasi pelaksanaan perjanjian kerjasama ini dilaksanakan oleh Sekretariat Bersama Pengelolaan Prasarana dan Sarana Perkotaan antar Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul.
BAB IV JANGKA WAKTU
P a s a l 14 Perjanjian kerjasama ini mengikat para pihak selama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak penandatanganan perjanjian kerjasama dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan para pihak.
BAB V PERSELISIHAN P a s a l 15
(1) Perselisihan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan perjanjian kerjasama ini diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh para pihak. (2) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak tercapai maka para pihak sepakat menyelesaikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai mediator.
PANDUAN PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH
121
BAB VI KETENTUAN PENUTUP
P a s a l 16 (1) Perubahan dan pembatalan baik sebagian atau keseluruhan dalam perjanjian kerjasama ini dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak. (2) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam bentuk Addendum dan atau Amandemen, berdasarkan kesepakatan para pihak yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.
P a s a l 17 Demikian perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana disebut pada awal surat perjanjian kerjasama ini, dibuat dalam rangkap 9 (sembilan), 3 (tiga) diantaranya bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama. PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, H. Herry Zudianto, SE, Akt, MM Drs. H. Ibnu Subiyanto, Akt Drs. H.M. Idham Samawi
PANDUAN PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH
122
LAMPIRAN 4 PERJANJIAN KERJASAMA
ANTAR PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL, KABUPATEN SLEMAN,
DAN KOTA YOGYAKARTA TENTANG
PENGELOLAAN AIR BERSIH
Pemerintah Pemerintah Pemerintah Kabupaten Bantul Kabupaten Sleman Kota Yogyakarta
PERJANJIAN KERJASAMA ANTAR
PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL, KABUPATEN SLEMAN, DAN KOTA YOGYAKARTA
TENTANG PENGELOLAAN AIR BERSIH
09/Perj/Bt/2001 NOMOR : 07/PK.KDH/2001
04/PK/2001 Pada hari ini rabu tanggal dua puluh delapan bulan sebelas tahun dua ribu satu bertempat di Hotel Radisson Yogyakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini : 1. Nama : Drs. H.M. Idham Samawi, Jabatan : Bupati Bantul dalam hal ini mewakili serta bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bantul, berkedudukan di Komplek Parasamya Jalan R. W. Monginsidi Nomor 1 Bantul, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA; 2. Nama : Drs. Ibnu Subiyanto, Akt, Jabatan : Bupati Sleman dalam hal ini mewakili serta bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Sleman berkedudukan di Jalan Parasamya Beran Tridadi Sleman, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA; 3. Nama : H. Herry Zudianto, SE, Akt, MM, Jabatan : Walikota Yogyakarta dalam hal ini mewakili serta bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Yogyakarta, berkedudukan di Jalan Kenari Nomor 56 Komplek Balaikota Yogyakarta, selanjutnya disebut PIHAK KETIGA; Para pihak telah sepakat untuk membuat perjanjian kerjasama tentang pengelolaan Air Bersih dengan ketentuan sebagai berikut :
BAB I DASAR DAN TUJUAN
P a s a l 1 Dasar perjanjian kerjasama : 1. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 3 Tahun 1976 Tentang Pendirian Perusahaan Air Minum Tirtamarta Kota Yogyakarta; 2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman; 3. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 3 Tahun 1992 tentang pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul;
PANDUAN PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH
123
4. Keputusan Bersama Bupati Bantul, Bupati Sleman dan Walikota Yogyakarta tentang Kerjasama Pengelolaan Prasarana dan Sarana Perkotaan antar Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta, Nomor : 18 Tahun 2001, Nomor : 01/PK.KDH/2001. Nomor : 01/ tahun 2001; 5. Keputusan Bersama Bupati Bantul, Bupati Sleman, dan Walikota Yogyakarta Nomor : 04/PERJ/BT/2001, Nomor : 38/Kep.KDH/2001, dan Nomor : 03 Tahun 2001 tentang Pembentukan Sekretariat Bersama Pengelolaan Prasarana dan Sarana Perkotaan antar Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman, dan Kota Yogyakarta.
P a s a l 2 Para pihak mengadakan perjanjian kerjasama atas dasar prinsip saling membantu dan menguntungkan dalam pengelolaan prasarana dan sarana fasilitas pelayanan air bersih dengan tujuan terpenuhinya kebutuhan air baku/ air bersih di wilayah perkotaan Yogyakarta.
BAB II RUANG LINGKUP
P a s a l 3 Ruang lingkup perjanjian adalah sebagai berikut : a. Penyediaan dan pemanfaatan bersama sumber air, air baku yang diperoleh dari instansi berwenang, prasarana dan sarana bangunan pengambilan, pipa transmisi air baku, instalasi pengolah air bersih, pipa transmisi, dan reservoir air guna penyediaan air bersih keperluan rumah tangga, perdagangan, dan industri bagi masyarakat di wilayah Perkotaan Yogyakarta yang meliputi : 1. Lima Kecamatan di wilayah Kabupaten Bantul : a) Kecamatan Kasihan; b) Kecamatan Banguntapan; c) Kecamatan Sewon; d) Kecamatan Pleret; e) Kecamatan Piyungan. 2. Empat belas Kecamatan di wilayah Kota Yogyakarta : a) Kecamatan Mantrijeron; b) Kecamatan Kotagede; c) Kecamatan Umbuharjo; d) Kecamatan Wirobrajan; e) Kecamatan Mergangsan; f) Kecamatan Kraton; g) Kecamatan Pakualaman; h) Kecamatan Ngampilan; i) Kecamatan Gedong Tengen; j) Kecamatan Jetis; k) Kecamatan Gondokusuman; l) Kecamatan Danurejan; m) Kecamatan Gondomanan; n) Kecamatan Tegalrejo. 3. Delapan Kecamatan di wilayah Kabupaten Sleman : a) Kecamatan Gamping; b) Kecamatan Ngaglik; c) Kecamatan Mlati; d) Kecamatan Depok; e) Kecamatan Sleman;
PANDUAN PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH
124
f) Kecamatan Kalasan; g) Kecamatan Godean; h) Kecamatan Berbah; b. Pengelolaan dan pelayanan air bersih : 1. pengembangan penyediaan air bersih; 2. pembangunan prasarana dan sarana bangunan pengambilan, pipa transmisi air baku, instalasi pengolah air bersih, pipa transmisi, dan reservoir air bersih; 3. pengelolaan operasi dan pemeliharaan pipa transmisi dan instalasi dilaksanakan berdasar prinsip pengelolaan perusahaan; 4. pembentukan lembaga, organisasi dan tatakerja; 5. pembiayaan; 6. penetapan tarif dasar harga air bersih; 7. pengelolaan lingkungan hidup; c. Pembangunan, pengelolaan dan pengembangan bekerjasama dengan Pihak Swasta.
BAB III PENGELOLAAN AIR BERSIH
Bagian Pertama Pengembangan Penyedian Air Bersih
P a s a l 4 Pengembangan penyediaan air bersih meliputi : a. Kebutuhan air bersih bagi masyarakat di wilayah Perkotaan Yogyakarta; b. Pemanfaatan sumber air dan air baku, bangunan pengambilan, pipa transmisi air baku, instalasi pengolah air bersih, pipa transmisi, dan reservoir air bersih pembagian kebutuhan air bersih. c. Penyediaan dan pemanfaatan bersama air baku/ air bersih sebagaimana dimaksud huruf a dapat mencakup di luar wilayah perkotaan dengan kesepakatan para pihak.
Bagian Kedua Pembangunan Prasarana dan Sarana
P a s a l 5 Pembangunan prasarana dan sarana bangunan pengambilan, pipa transmisi air baku, instalasi pengolah air bersih, pipa transmisi, dan reservoir air bersih dilaksanakan berdasarkan kesepakatan sesuai dengan yang telah ditetapkan sebagaimana tersebut pada Lampiran perjanjian ini.
Bagian Ketiga Pengelolaan Operasi dan Pemeliharaan
P a s a l 6 (1) Pengelolaan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana bangunan pengambilan, pipa transmisi air baku, instalasi pengolah air bersih pipa transmisi, dan reservoir air bersih dikelola bersama oleh para pihak, dilaksanakan berdasar prinsip pengelolaan perusahaan. (2) Pengelolaan operasi dan pemeliharaan jaringan distribusi pada wilayah Kabupaten/ Kota dilaksanakan masing-masing oleh para pihak.
PANDUAN PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH
125
Bagian Keempat Pembentukan Lembaga Organisasi dan Tata Kerja
Paragraf 1 P a s a l 7
Lembaga pengelola dibentuk berdasar kesepakatan bersama para pihak ditetapkan atas prinsip berdaya guna dan berhasil guna.
Paragraf 2 Tim Pengawas P a s a l 8
(1) Tim Pengawas adalah lembaga non struktural sebagai lembaga pengawasan kegiatan pengelolaan Air Bersih. (2) Tim Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), dan Kepala Bagian Perekonomian para pihak. (3) Susunan Personalia Tim Pengawas terdiri atas Ketua, Sekretaris, dan Anggota. (4) Ketua Tim Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (3) dijabat secara bergantian oleh Direktur Utama PDAM para pihak. (5) Sekretaris Tim Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (3) adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah pada Kabupaten atau Kota bersangkutan pada ayat (4). (6) Tim Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh para pihak.
P a s a l 9 (1) Tim Pengawas mempunyai fungsi pengawasan kegiatan pengelolaan Air Bersih di bidang Teknik, Administrasi, dan Keuangan. (2) Dalam melaksanakan fungsinya Tim Pengawas mempunyai tugas mengawasi dan mengarahkan serta mengadakan evaluasi pelaksanaan tugas kepala lembaga pengelola Air Bersih serta mengesahkan usulan kegiatan, program kerja dan keuangan serta memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati atau Walikota.
Paragraf 3 Penetapan dan Pendapatan Personil
P a s a l 10 (1) Personil ditetapkan secara bersama sesuai dengan kebutuhan berdasarkan prinsip efisiensi. (2) Personil terdiri dari personil PDAM para pihak serta pegawai harian lepas. (3) Pengangkatan dan pemberhentian personil selain yang duduk di luar struktur organisasi pengelola operasi dan pemeliharaan ditetapkan oleh kepala lembaga pengelola atas persetujuan para pihak. (4) Gaji, insentif, tunjangan dan pendapatan lain pegawai yang dipekerjakan pada lembaga pengelola operasi dan pemeliharaan Instalasi Pengolah Air Minum ditetapkan bersama oleh para pihak. (5) Jenjang karier pegawai Pegawai PDAM yang dipekerjakan pada organisasi pengelola operasi dan pemeliharaan Instalasi Pengolah Air Bersih diatur berdasar peraturan perundang-undangan yang berlaku.
PANDUAN PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH
126
Bagian Kelima Pembiayaan P a s a l 11
(1) Biaya pengembangan prasarana dan sarana bangunan pengambilan, pipa transmisi air baku, instalasi pengolah air bersih, pipa transmisi, dan reservoir air bersih, dan pengelolaan lingkungan ditanggung bersama oleh para pihak. (2) Biaya pengelolaan operasi dan pemeliharaan ditanggung bersama secara proporsional berdasarkan perhitungan jumlah volume pemakaian air bersih. (3) Dukungan biaya pengelolaan dan pengembangan dapat diperoleh dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi dan Lembaga donor.
Bagian Keenam Penetapan Tarif Dasar Harga Air Bersih
Paragraf 1 Penetapan Tarif P a s a l 12
Penetapan tarif dasar harga air bersih hasil pengolahan air untuk keperluan di wilayah pelayanan para pihak ditetapkan berdasarkan harga produksi berdasarkan perhitungan pengelola dan ditetapkan atas persetujuan para pihak.
Paragraf 2 Penarikan Rekening
P a s a l 13 (1) Pengelolaan operasi dan pemeliharaan di wilayah para pihak dilaksanakan oleh masing-masing pihak. (2) Penarikan rekening jasa air di wilayah para pihak dilaksanakan oleh para pihak yang mengelola Perusahaan Daerah Air Minum.
Bagian Ketujuh Pengelolaan Lingkungan Hidup
P a s a l 14 (1) Konservasi sumberdaya air, kerusakan lingkungan dan dampak sosial yang timbul dengan keberadaan prasarana dan sarana air bersih diatur sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku; (2) Pengelolaan lingkungan dilaksanakan oleh lembaga pengelola air bersih bekerjasama dengan instansi yang menangani bidang lingkungan hidup Kabupaten atau Kota keberadaan prasarana dan sarana instalasi pengolah air bersih; (3) Pemantauan lingkungan dilaksanakan oleh Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (BAPEDALDA) Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
BAB IV PEMBANGUNAN, PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN BEKERJASAMA
DENGAN PIHAK SWASTA P a s a l 15
Pembangunan, pengelolaan dan pengembangan prasarana dan sarana pengolah air bersih baik sebagian atau seluruhnya dapat dikerjasamakan dengan swasta atas persetujuan para pihak sesuai dengan peraturan per-Undang-Undangan yang berlaku.
PANDUAN PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH
127
BAB V Bagian Kesatu
Kewajiban dan Hak Para Pihak P a s a l 16
Para pihak mempunyai kewajiban melaksanakan pembinaan kepada Perusahaan Daerah Air Minum di masing-masing daerah para pihak segera setelah penandatanganan perjanjian ini.
P a s a l 17 (1) PDAM para pihak mempunyai hak memperoleh air bersih hasil pengolahan prasarana dan sarana bangunan pengambilan, pipa transmisi air baku, instalasi pengolah air bersih, pipa transmisi, dan reservoir air bersih guna pelayanan air bersih di dalam dan luar wilayah Perkotaan Yogyakarta para pihak. (2) Para Pihak memperoleh laporan pengelolaan air bersih dari lembaga pengelola tiap semester.
Bagian Kedua Kewajiban dan Hak Pengelola
P a s a l 18 Lembaga yang telah ditetapkan sebagai pengelola operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana bangunan pengambilan, pipa transmisi air baku, instalasi pengelola air bersih, pipa transmisi, dan reservoir air bersih berkewajiban sebagai berikut : 1. Melaksanakan pengelolaan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana bangunan pengambilan, pipa transmisi air baku, instalasi pengolah air bersih, pipa transmisi, dan reservoir air bersih berdasarkan petunjuk teknik pengelolaan prasarana dan sarana air bersih; 2. Melaksanakan perawatan dan pemeliharaan alat berat dan mekanik listrik serta seluruh prasarana dan sarana; 3. Melaksanakan pengembangan prasarana dan sarana instalasi pengolah air bersih dan pipa transmisi air baku dan air bersih serta reservoir sesuai dengan tahapan yang telah disepakati bersama para pihak; 4. Bertanggung jawab terhadap gaji, upah, insentif, tunjangan dan jenjang karier pegawai yang dipekerjakan; 5. Melaporkan hasil kegiatan pengelolaan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana pengolah air bersih, pipa transmisi setiap semester kepada para pihak; 6. Menyediakan air bersih sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati oleh para pihak.
P a s a l 19 Lembaga pengelola operasi dan pemeliharaan berhak menerima pembayaran atas air bersih yang dipergunakan oleh PDAM para pihak sesuai dengan jumlah volume pemakaian.
BAB VI
JANGKA WAKTU P a s a l 20
(1) Perjanjian ini mengikat para pihak selama 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak penandatanganan perjanjian dan diadakan evaluasi setiap 5 (lima) tahun; (2) Berakhirnya perjanjian tidak membebaskan para pihak untuk tetap menyelesaikan kewajiban yang sedang berjalan; (3) Perjanjian ini dapat diperpanjang dengan persetujuan para pihak; (4) Apabila perjanjian ini tidak diperpanjang segala asset prasarana dan sarana bangunan pengambilan, pipa transmisi air baku, instalasi pengolah air bersih, pipa transmisi, dan reservoir air bersih akan diperhitungkan bersama para pihak berdasarkan musyawarah dan mufakat.
PANDUAN PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH
128
BAB VII SANKSI
P a s a l 21 (1) Apabila para pihak melakukan wanprestasi terhadap kewajiban membayar air yang dipergunakan maka para pihak tidak diperbolehkan memanfaatkan prasarana dan sarana bangunan pengambilan, pipa transmisi air baku, instalasi pengolah air bersih, pipa transmisi, dan reservoir air bersih. (2) Apabila para pihak tidak melakukan pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam tenggang waktu 2 (dua) bulan maka para pihak tidak mendapatkan pelayanan air bersih untuk bulan berikutnya dan akan dilakukan pemutusan setelah pemberitahuan disampaikan kepada para pihak. (3) Apabila para pihak melakukan keterlambatan dalam pembayaran biaya operasional setelah tenggang waktu selama 2 (dua) minggu maka akan dikenakan denda sebesar 2 per mil (dua per seribu) dari jumlah kewajiban yang harus dibayarkan.
BAB VIII PERSELISIHAN P a s a l 22
(1) Perselisihan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan perjanjian ini diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh para pihak. (2) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak tercapai, maka para pihak sepakat menyelesaikan sesuai peraturan perundangan yang berlaku, melalui Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai mediator.
BAB IX KETENTUAN PENUTUP
P a s a l 23 (1) Perubahan dan pembatalan, baik sebagian atau keseluruhan dalam perjanjian ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan para pihak. (2) Ketentuan yang belum diatur dalam perjanjian ini sepanjang tidak bertentangan dengan dasar dan tujuan perjanjian kerjasama dapat diselesaikan dan diputuskan bersama oleh para pihak secara musyawarah mufakat.
P a s a l 24 (1) Perjanjian ini dibuat rangkap 6 (enam), 3 (tiga) diantaranya bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama. (2) Perjanjian ini mulai berlaku sejak penandatanganan. BUPATI BANTUL BUPATI SLEMAN WALIKOTA YOGYAKARTA TTD TTD TTD Drs. H.M. Idham Samawi Drs. Ibnu Subiyanto, Akt H. Herry Zudianto,SE, Akt, MM
PANDUAN PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH
129
LAMPIRAN 5 PERJANJIAN KERJASAMA
ANTAR PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL, KABUPATEN SLEMAN,
DAN KOTA YOGYAKARTA TENTANG
PENGELOLAAN PRASARANA DAN SARANA SISTEM TRANSPORTASI
Pemerintah Pemerintah Pemerintah Kabupaten Bantul Kabupaten Sleman Kota Yogyakarta
PERJANJIAN KERJASAMA ANTAR
PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL, KABUPATEN SLEMAN, DAN KOTA YOGYAKARTA
TENTANG PENGELOLAAN PRASARANA DAN SARANA SISTEM TRANSPORTASI
10/Perj/Bt/2001 NOMOR : 8/PK. KDH/2001
05/PK/2001
Pada hari ini Rabu tanggal dua puluh delapan bulan sebelas tahun dua ribu satu bertempat di Hotel Radisson Yogyakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini : 1. Nama : Drs. H.M. IDHAM SAMAWI, Jabatan : Bupati Bantul dalam hal ini mewakili serta bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bantul, berkedudukan di komplek Parasamya Jalan R.W. Monginsidi Nomor 1 Bantul, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA; 2. Nama : Drs. IBNU SUBIYANTO, Akt, Jabatan : Bupati Sleman dalam hal ini mewakili serta bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Sleman, berkedudukan di Jalan Parasamya Beran Tridadi Sleman, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA; 3. Nama : H. HERRY ZUDIANTO, SE, Akt, MM Jabatan : Walikota Yogyakarta dalam hal ini mewakili serta bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Yogyakarta, berkedudukan di Jalan Kenari Nomor 56 Komplek Balaikota Yogyakarta, selanjutnya disebut PIHAK KETIGA; Para pihak telah sepakat untuk membuat perjanjian kerjasama tentang pengelolaan transportasi dengan ketentuan sebagai berikut:
BAB I DASAR DAN TUJUAN
P a s a l 1 Dasar perjanjian kerjasama : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2000 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman; 2. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 28 Tahun 2000 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan;
PANDUAN PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH
130
3. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 48 Tahun 2000 tentang Pembentukan dan Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul; 4. Keputusan Bersama Bupati Bantul, Bupati Sleman dan Walikota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2001, Nomor 01/PK.KDH/2001, Nomor 01 Tahun 2001 tentang Kerjasama Pengelolaan Prasarana dan Sarana Perkotaan antar Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta; 5. Keputusan Bersama Bupati Bantul, Bupati Sleman, dan Walikota Yogyakarta Nomor 04/PERJ/BT/2001, Nomor 38/Kep.KDH/2001, dan Nomor 03 Tahun 2001 tentang Pembentukan Sekretariat Bersama Pengelolaan Prasarana dan Sarana Perkotaan antar Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman, dan Kota Yogyakarta; 6. Keputusan Bupati Sleman Nomor 21/Kep.KDH/2001 tentang Struktur Organisasi Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan, dan Pertambangan; 7. Keputusan Bupati Bantul Nomor 154 Tahun 2001 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul.
P a s a l 2 Para pihak mengadakan perjanjian kerjasama atas dasar prinsip saling membantu dan menguntungkan dalam pengelolaan prasarana dan sarana transportasi dengan tujuan terciptanya sinkronisasi program, kegiatan pengelolaan prasarana dan sarana transportasi di wilayah perkotaan Yogyakarta.
BAB II RUANG LINGKUP
P a s a l 3 Ruang lingkup perjanjian adalah sebagai berikut : a. Pengelolaan prasarana dan sarana sistem transportasi di wilayah perkotaan Yogyakarta yang meliputi: 1. Lima Kecamatan di wilayah Kabupaten Bantul : a) Kecamatan Kasihan; b) Kecamatan Banguntapan; c) Kecamatan Pleret; d) Kecamatan Sewon; e) Kecamatan Piyungan; 2. Empat belas Kecamatan di wilayah Kota Yogyakarta : a) Kecamatan Mantrijeron; b) Kecamatan Kotagede; c) Kecamatan Umbulharjo; d) Kecamatan Wirobrajan; e) Kecamatan Mergangsan; f) Kecamatan Kraton; g) Kecamatan Pakualaman; h) Kecamatan Ngampilan; i) Kecamatan Gedong Tengen; j) Kecamatan Jetis; k) Kecamatan Gondokusuman; l) Kecamatan Danurejan; m) Kecamatan Gondomanan; n) Kecamatan Tegalrejo ; 3. Sembilan Kecamatan di wilayah Kabupaten Sleman : a) Kecamatan Gamping;
PANDUAN PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH
131
b) Kecamatan Ngaglik; c) Kecamatan Mlati; d) Kecamatan Berbah; e) Kecamatan Depok; f) Kecamatan Sleman; g) Kecamatan Ngemplak; h) Kecamatan Kalasan; i) Kecamatan Godean ; b. Pengelolaan sistem transportasi : 1. Sub Sistem Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Angkutan Jalan; 2. Sub Sistem Manajemen Angkutan Orang; 3. Sub Sistem Manajemen Angkutan Barang; 4. Sub Sistem Manajemen Simpul/Terminal Transportasi Jalan; 5. Sub Sistem Jaringan Transportasi Jalan Rel Kereta Api Perkotaan; 6. Sub Sistem Pembinaan, Penyuluhan dan Pengawasan; dan 7. Dampak Lingkungan.
BAB III PENGELOLAAN PRASARANA DAN SARANA SISTEM TRANSPORTASI
Bagian Pertama P a s a l 4
(1) Untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang terpadu dengan moda transportasi lain di wilayah perkotaan jaringan transportasi jalan yang menghubungkan seluruh wilayah perkotaan ditetapkan bersama oleh para pihak meliputi: a. Jaringan transportasi jalan primer pada jaringan jalan primer; b. Jaringan transportasi jalan sekunder pada jaringan jalan sekunder. (2) Penetapan jaringan transportasi jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan pada kebutuhan transportasi, peranan, kapasitas lalu lintas, dan kelas jalan serta ruang kegiatan.
Bagian Kedua Sub Sistem Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas Angkutan Jalan
Paragraf 1 Jaringan Transportasi Jalan
P a s a l 5 Penetapan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan kegiatan, pengaturan, dan pengawasan di Wilayah perkotaan dilaksanakan oleh masing-masing pihak berdasarkan kesepakatan bersama para pihak.
Paragraf 2 Perlengkapan Jalan
P a s a l 6 (1) Dalam upaya mewujudkan keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas serta memberi kemudahan bagi pemakai jalan, di wilayah perkotaan pengelolaan sistem manajemen dan rekayasa lalu lintas berupa perlengkapan jalan meliputi: a. rambu-rambu; b. marka jalan; c. alat pemberi isyarat lalu lintas; d. alat pengendali dan pengaman pemakai jalan; e. alat pengawasan dan pengamanan jalan; f. fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar jalan; dan g. fasilitas parkir untuk umum.
PANDUAN PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH
132
(2) Perlengkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah: a. rambu-rambu yang meliputi rambu peringatan, larangan, perintah, petunjuk; b. marka jalan terdiri dari atas: marka membujur, melintang, serong, lambang, dan marka lainnya yang berfungsi untuk mengatur lalu lintas atau memperingatkan atau menuntun pemakai jalan dan dalam berlalu lintas; c. alat pemberi isyarat lalu lintas (APILL) berfungsi untuk mengatur kendaraan dan atau pejalan kaki; d. alat pengendali, dan pengaman pemakai jalan yang berfungsi untuk pengendalian kecepatan, ukuran dan muatan kendaraan pada ruas jalan di perkotaan dan alat pengaman yang berfungsi sebagai pengaman dan pemberi arah bagi pemakai jalan pada ruas jalan; e. alat pengawasan dan pengamanan jalan yang diperuntukkan guna mengawasi penggunaan jalan agar dicegah kerusakan jalan yang diakibatkan pengoperasian kendaraan di jalan yang melebihi ketentuan; (3) Perencanaan, Pemasangan, dan Pengelolaan Perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) di wilayah perbatasan antara para pihak mulai dari tahapan penetapan kebijakan, perencanaan dan pelaksanaan, dan pengawasan ditetapkan bersama oleh pihak terkait.
Paragraf 3 Fasilitas Pendukung Kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
P a s a l 7 (1) Untuk menunjang keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan, fasilitas parkir di badan jalan, dan di luar badan jalan, fasilitas pejalan kaki, tempat pemberhentian kendaraan penumpang umum, fasilitas penyeberangan orang dan atau kendaraan, jembatan penyeberangan di wilayah perbatasan ditetapkan bersama antara pihak terkait. (2) Pengelolaan parkir di badan jalan meliputi mekanisme, pengaturan perparkiran pada wilayah perbatasan para pihak ditetapkan bersama oleh para pihak. (3) Para pihak dapat membuat bersama fasilitas parkir di luar badan jalan/fasilitas parkir untuk umum yang terletak di wilayah perbatasan meliputi taman parkir dan gedung parkir. (4) Pengelolaan parkir tersebut dalam ayat (3) yang meliputi penetapan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan penetapan serta penarikan retribusi ditetapkan bersama oleh para pihak.
Bagian Ketiga Sub Sistem Manajemen Angkutan Orang
Jaringan Angkutan Umum P a s a l 8
(1) Jaringan trayek tetap dan teratur meliputi jaringan trayek perkotaan ditetapkan bersama oleh para pihak. (2) Wilayah operasi taksi ditetapkan bersama oleh para pihak. (3) Pengendalian jumlah armada yang melayani trayek sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan bersama oleh para pihak sesuai dengan pengelolaan transportasi. (4) Keterpaduan dalam penyediaan Sistem Informasi Manajemen Angkutan Orang (SIMA O) jaringan trayek. (5) Prosedur dan mekanisme perizinan angkutan orang sebagai kelengkapan operasional di jalan ditetapkan oleh para pihak dengan memberikan tembusan kepada masing-masing pihak. (6) Pengaturan kendaraan umum tidak bermotor diatur tersendiri berdasarkan kesepakatan para pihak.
PANDUAN PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH
133
Bagian Keempat Sub Sistem Manajemen Angkutan Barang
Paragraf 1 Jaringan Lintas
P a s a l 9 (1) Untuk keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas angkutan jalan, jaringan lintas angkutan barang bagi kendaraan bermotor angkutan barang umum, kendaraan bermotor angkutan barang khusus, kendaraan bermotor angkutan berbahaya, kendaraan bermotor angkutan alat berat dan kendaraan bermotor angkutan peti kemas yang melayani di wilayah perkotaan Yogyakarta ditetapkan bersama oleh para pihak. (2) Persyaratan dan tata cara penetapan jaringan lintas sebagaimana dimaksud ayat (1) disepakati bersama oleh para pihak dan diatur dalam peraturan daerah. (3) Jaringan lintas sebagaimana tersebut pada ayat (1) direncanakan dan dilaksanakan bersama oleh para pihak dalam bentuk data base dengan menggunakan Sistem Informasi Manajemen Angkutan Barang (SIMA B).
Paragraf 2 Uji Teknik dan Laik Jalan Kendaraan Bermotor
P a s a l 10 (1) Setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di wilayah perkotaan Yogyakarta harus sesuai dengan peruntukannya, wajib memenuhi persyaratan teknik dan laik jalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Uji kendaraan untuk memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan dapat dilakukan bekerjasama dengan para pihak.
Paragraf 3 Dispensasi Jalan
P a s a l 11 Para pihak dapat mengeluarkan ijin dispensasi jalan pada ruas jalan di perbatasan dalam wilayah perkotaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, setelah berkoordinasi dengan pihak terkait.
Bagian Kelima Sub Sistem Manajemen Simpul, Terminal Transportasi Jalan
Paragraf 1 Terminal Angkutan Penumpang
P a s a l 12 (1) Untuk menunjang kelancaran mobilitas orang serta keterpaduan intra dan antar moda secara lancar dan tertib, di lokasi tertentu dapat dibangun dan diselenggarakan terminal angkutan penumpang berdasarkan kesepakatan antar para pihak. (2) Lokasi pembangunan terminal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus sesuai dengan Rencana Umum Jaringan Transportasi Jalan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dapat ditempatkan di wilayah para pihak dan dilaksanakan bersama oleh para pihak. (3) Pembangunan terminal dimaksud dalam ayat (1) dapat dilaksanakan bersama para pihak dan dapat mengikutsertakan pihak swasta dan atau badan hukum.
PANDUAN PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH
134
Paragraf 2 Terminal Angkutan Barang
P a s a l 13 (1) Untuk menunjang kelancaran mobilitas arus barang dan untuk keterpaduan intra dan antar moda secara lancar dan tertib, di lokasi tertentu dapat dibangun dan diselenggarakan terminal angkutan barang berdasarkan kesepakatan para pihak. (2) Lokasi pembangunan terminal angkutan barang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus sesuai dengan Rencana Umum Jaringan Transportasi Jalan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan dapat ditempatkan di wilayah para pihak dan dilaksanakan bersama para pihak. (3) Pembangunan terminal dimaksud dalam ayat (1) dapat dilaksanakan bersama para pihak dan dapat mengikutsertakan pihak swasta dan atau badan hukum.
Paragraf 3 Pangkalan dan Tempat Peristirahatan Kendaraan Angkutan Barang
P a s a l 14 (1) Pangkalan dan atau tempat peristirahatan untuk memberikan fasilitas tempat istirahat pengemudi angkutan barang serta sebagai tempat tenggang waktu masuknya barang ke wilayah perkotaan perlu dilengkapi fasilitas yang memadai dan keperluanreparasi/perbaikan ringan dan pencucian kendaraan. (2) Lokasi pangkalan dan atau tempat peristirahatan ditetapkan bersama oleh para pihak. (3) Biaya pengelolaan operasi dan pemeliharan ditanggung oleh para pengelola dari dana yang diperoleh dari pungutan / retribusi kendaraan.
Bagian Keenam Sub Sistem Jaringan Transportasi Jalan Rel Kereta Api Perkotaan
P a s a l 15 Dalam upaya mengantisipasi peningkatan jumlah penumpang/orang dan barang dan kelancaran antar moda, para pihak dapat bekerjasama dengan pihak Perseroan Terbatas Kereta Api (PT KAI) Daerah Operasi (DAOP) VI untuk pengadaan Mass Rapid Transit (MRT) dan Light Rapid Transit (LRT) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Bagian Ketujuh Sub Sistem Pembinaan, Penyuluhan, Dan Pengawasan
Paragraf 1 Pembinaan dan Penyuluhan
P a s a l 16 (1) Pembinaan, penyuluhan, dan pengawasan di bidang lalu lintas angkutan jalan di wilayah perkotaan Yogyakarta dilakukan secara koordinasi dan sinkronisasi bersama oleh para pihak. (2) Dalam upaya meningkatkan kinerja penyuluhan, pembinaan, dan pengawasan di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), peningkatan sumber daya manusia adalah bersama antar para pihak.
Bagian Kedelapan Dampak Lingkungan
P a s a l 17 (1) Pencegahan pencemaran udara dan kebisingan suara kendaraan bermotor yang dapat mengganggu kelestarian lingkungan dan dampak sosial yang timbul ditanggung bersama oleh para pihak, diatur bersama para pihak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. (2) Pengelolaan lingkungan dilaksanakan instansi yang menangani bidang lingkungan hidup Kabupaten dan Kota.
PANDUAN PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH
135
(3) Pemantauan lingkungan dilaksanakan oleh Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (BAPEDALDA) Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
Bagian Kesembilan Pembiayaan P a s a l 18
(1) Biaya pengelolaan sistem transportasi termasuk pengelolaan dampak lingkungan ditanggung oleh para pihak. (2) Dukungan biaya pengelolaan dan pengembangan dapat diperoleh dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, atau lembaga donor.
Bagian Kesepuluh Monitoring dan Evaluasi
P a s a l 19 Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama ini dilaksanakan oleh Sekretariat Bersama Pengelolaan Prasarana dan Sarana Perkotaan antar Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman, dan Kota Yogyakarta.
BAB IV JANGKA WAKTU
P a s a l 20 (1) Perjanjian ini mengikat para pihak selama 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak penandatanganan perjanjian dan diadakan evaluasi setiap 5 (lima) tahun. (2) Perjanjian ini dapat diperpanjang dengan persetujuan para pihak.
BAB V PERSELISIHAN P a s a l 21
(1) Perselisihan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan perjanjian ini diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh para pihak. (2) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak tercapai, maka para pihak sepakat menyelesaikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, melalui Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai mediator.
BAB VI KETENTUAN PENUTUP
P a s a l 22 (1) Perubahan dan pembatalan, baik sebagian atau keseluruhan dalam perjanjian ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan para pihak. (2) Ketentuan yang belum diatur dalam perjanjian ini sepanjang tidak bertentangan dengan dasar dan tujuan perjanjian kerjasama dapat diselesaikan dan diputuskan bersama oleh para pihak secara musyawarah mufakat.
P a s a l 23 (1) Perjanjian ini dibuat rangkap 6 (enam), 3 (tiga) diantaranya bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama. (2) Perjanjian ini mulai berlaku sejak penandatanganan. BUPATI BANTUL, BUPATI SLEMAN, WALIKOTA YOGYAKARTA TTD TTD TTD Drs. H.M. Idham Samawi Drs. Ibnu Subiyanto, Akt H. Herry Zudianto, SE,Akt,MM
PANDUAN PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH
136
LAMPIRAN 6 PERJANJIAN KERJASAMA
ANTAR PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA, KABUPATEN SLEMAN,
DAN KABUPATEN BANTUL TENTANG
PENGELOLAAN PRASARANA DAN SARANA JALAN DI WILAYAH PERKOTAAN YOGYAKARTA
Pemerintah Pemerintah Pemerintah Kabupaten Bantul Kabupaten Sleman Kota Yogyakarta
PERJANJIAN KERJASAMA ANTAR
PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA, KABUPATEN SLEMAN, DAN KABUPATEN BANTUL
TENTANG PENGELOLAAN PRASARANA DAN SARANA JALAN
DI WILAYAH PERKOTAAN YOGYAKARTA ___________________
NOMOR : ___________________ ___________________
Pada hari ini, ............. tanggal ..... bulan ............. tahun dua ribu tiga bertempat di ..................................., kami yang bertanda tangan di bawah ini: 1. Nama : H. HERRY ZUDIANTO, SE, Akt, MM Jabatan : Walikota Yogyakarta dalam hal ini mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Yogyakarta, berkedudukan di Jalan Kenari Nomor 56 Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA; 2. Nama : Drs. IBNU SUBIYANTO, Akt Jabatan : Bupati Sleman dalam hal ini mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Sleman, berkedudukan di Jalan Parasamya Tridadi Sleman, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA; 3. Nama : Drs H.M. IDHAM SAMAWI Jabatan : Bupati Bantul dalam hal ini mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bantul, berkedudukan di Kompleks Parasamya Jalan R.W. Monginsidi Nomor 1 Bantul, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KETIGA; Para pihak telah sepakat untuk membuat perjanjian kerjasama tentang pengelolaan prasarana dan sarana jalan di wilayah Perkotaan Yogyakarta dengan ketentuan sebagai berikut:
PANDUAN PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH
137
BAB I DASAR DAN TUJUAN
P a s a l 1 Dasar perjanjian kerjasama: 1. Keputusan Bersama Walikota Yogyakarta, Bupati Sleman dan Bupati Bantul Nomor 01 Tahun 2001, Nomor 01/PK.KDH/2001, Nomor 18 Tahun 2001 tentang Kerjasama Pengelolaan Prasarana dan Sarana Perkotaan antar Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta; 2. Keputusan Bersama Walikota Yogyakarta, Bupati Sleman, dan Bupati Bantul Nomor 03 Tahun 2001, Nomor 38/Kep.KDH/2001, dan Nomor 04/PERJ/BT/2001 tentang Pembentukan Sekretariat Bersama Pengelolaan Prasarana dan Sarana Perkotaan antar Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman, dan Kota Yogyakarta.
P a s a l 2 Para pihak mengadakan perjanjian kerjasama atas dasar prinsip saling membantu dan menguntungkan dalam pengelolaan prasarana dan sarana jalan dengan tujuan terwujudnya sinkronisasi pengelolaan prasarana dan sarana jalan di wilayah perkotaan Yogyakarta.
BAB II
RUANG LINGKUP P a s a l 3
Ruang lingkup perjanjian kerjasama adalah sebagai berikut: a. Pengelolaan prasarana dan sarana jalan di wilayah perkotaan Yogyakarta meliputi wilayah: 1. Empat Kecamatan di wilayah Kabupaten Bantul: a) Kecamatan Kasihan; b) Kecamatan Banguntapan; c) Kecamatan Sewon; d) Kecamatan Piyungan. 2. Delapan Kecamatan di wilayah Kota Yogyakarta: a) Kecamatan Mantrijeron; b) Kecamatan Kotagede; c) Kecamatan Umbulharjo; d) Kecamatan Wirobrajan; e) Kecamatan Mergangsan; f) Kecamatan Jetis; g) Kecamatan Gondokusuman; h) Kecamatan Tegalrejo. 3. Lima Kecamatan di wilayah Kabupaten Sleman: a) Kecamatan Gamping; b) Kecamatan Mlati; c) Kecamatan Berbah; d) Kecamatan Depok; e) Kecamatan Godean. b. Ruas jalan yang dikerjasamakan adalah ruas jalan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang berada di wilayah perbatasan antar kabupaten/kota. c. Prasarana dan sarana jalan sebagaimana tersebut dalam lampiran perjanjian kerjasama ini meliputi ruas jalan:
PANDUAN PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH
138
1. Kabupaten Bantul - Kabupaten Sleman meliputi: a) Jalan Kemusuk Lor – Simpang Sedayu/Berjo – Nglahar; b) Jalan Kemusuk Lor – Nulis/Nulis – Godean; c) Jalan Kemusuk Lor – Puluhan/Sembuh – Gunung Pule; d) Jalan Karangnongko-Sumberan/Sumberan-Gamping; e) Jalan Wonocatur – Wot Galeh/Pelem – Berbah; f) Jalan Ngentak – Temuwuh/Dukuh – Temuwuh; g) Jalan Tempel – Gowok/Ambarukmo – Sorowajan; h) Jalan Payak – Krasakan/Boko – Payak; i) Jalan Petir – Kedungpucang/Jlatren – Petir; j) Jalan Sambikerep – Metes/Pasekan – Sembung; k) Jalan Sanggrahan – Prangwedanan/Dadapan – Gandu; l) Jalan Tlogo – Gangin/Patukan – Gangin. 2. Kota Yogyakarta - Kabupaten Sleman meliputi: a) Jalan Jambon/Jambon – Karangwaru; b) Jalan Petakbaru/Bener – Jambon; c) Jalan Gotongroyong I/Blunyah – Mesan; d) Jalan Terban – Colombo; e) Jalan Prof. Yohanes - Prof. Yohanes; f) Jalan Gejayan/Demangan – Condong Catur; g) Jalan Ipda Tut Harsono/IAIN – Gendeng. 3. Kota Yogyakarta – Kabupaten Bantul meliputi: a) Jalan Bener/Tambak – Kembang; b) Jalan Indraprasta/Tegalrejo – Soragan; c) Jalan Patangpuluhan/Sonosewu – Ambarwinangun; d) Jalan Madumurti/Bugisan –Soboman; e) Jalan Bugisan/Padokan – Bugisan; f) Jalan Prapanca/Dukuh – SMKI; g) Jalan DI Panjaitan/Krapyak – Glugo; h) Jalan Sisingamangaraja/Karangkajen – Wojo; i) Jalan Ki A Pemanahan/RSU Kodya – Tamanan; j) Jalan Watugilang/Watugilang – Singosaren; k) Jalan Purbayan/Singosaren - Wirokerten; l) Jalan AMD (Kr Miri)/Singosaren – Jagalan; m) Jalan Karanglo/Kotagede – Jogoragan; n) Jalan Balerejo/Gedongkuning – Babadan; o) Jalan Wirotomo/Nuri – Soragan; p) Jalan Pakuncen/Cungkuk – Sutopadan. d. Pengelolaan Prasarana dan Sarana Jalan meliputi: 1. Penyusunan program dan perencanaan; 2. Pelaksanaan kegiatan meliputi: a. penetapan jaringan jalan; b. penetapan status, fungsi dan kelas jalan; c. pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi jalan; d. operasi dan pemeliharaan jalan. 3. Pengawasan meliputi: a. sosialisasi dan penertiban; b. pemberian ijin dispensasi jalan; c. pengelolaan dampak lingkungan. 4. Pembiayaan; 5. Monitoring dan evaluasi.
PANDUAN PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH
139
BAB III PENGELOLAAN PRASARANA DAN SARANA JALAN
Bagian Pertama Penyusunan Program dan Perencanaan
P a s a l 4 Penetapan kebijakan dalam pengelolaan prasarana dan sarana jalan terutama dalam penetapan program dan perencanaan di wilayah perkotaan dilaksanakan oleh masingmasing pihak berdasarkan kesepakatan para pihak sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.
Bagian Kedua Pelaksanaan Kegiatan
Paragraf 1 Penetapan Jaringan Jalan
P a s a l 5 (1) Dalam upaya mewujudkan jalan yang terpadu antar ruas jalan di wilayah perbatasan perkotaan perlu ditetapkan jaringan jalan yang menghubungkan seluruh wilayah perbatasan perkotaan meliputi: a) jaringan jalan kolektor; b) jaringan jalan lokal. (2) Penetapan jaringan jalan didasarkan pada kebutuhan transportasi, peranan, kapasitas, dan kelas serta ruang kegiatan. (3) Tata cara penetapan jaringan jalan disepakati oleh para pihak dan diatur dalam peraturan daerah masing-masing pihak. (4) Jaringan jalan direncanakan oleh para pihak dalam bentuk data base dengan mempergunakan Sistem Informasi Prasarana Jalan. (5) Ruas jalan nasional dan propinsi yang terletak di dalam ring road yang belum ditangani oleh para pihak diusulkan oleh para pihak melalui Sekretariat Bersama untuk dikelola oleh Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
Paragraf 2 Penetapan Status, Fungsi dan Kelas Jalan
P a s a l 6 (1) Dalam upaya mewujudkan keselamatan, keamanan, ketertiban, kelancaran lalu lintas angkutan jalan, serta keamanan kontruksi jalan perlu penetapan status, fungsi dan kelas jalan di wilayah perkotaan berdasarkan kesepakatan para pihak. (2) Para pihak dapat melaksanakan perubahan status, fungsi dan kelas jalan di wilayah perbatasan berdasarkan kesepakatan para pihak
Paragraf 3 Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi Jalan
P a s a l 7 (1) Kegiatan pembangunan, peningkatan, rehabilitasi dan pemeliharaan rutin pada wilayah perbatasan dengan tahapan kegiatan meliputi penetapan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan ditetapkan oleh para pihak. (2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimanan dimaksud ayat (1) berpedoman pada program dan perencanaan yang telah disepakati.
PANDUAN PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH
140
(3) Dalam upaya mewujudkan keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas serta memberikan kemudahan bagi pemakai jalan di wilayah perkotaan, pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (2) dengan memperhatikan sistem manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan. (4) Sistem manajemen dan rekayasa lalu lintas meliputi: a. rambu; b. marka jalan; c. alat pemberi isyarat lalu lintas; d. alat pengendali dan pengaman pemakai jalan; e. listrik penerangan jalan; f. pohon perindang jalan; g. drainase jalan; h. trotoar.
Paragraf 4 Operasi dan Pemeliharaan Jalan
Pasal 8 (1) Operasi dan pemeliharaan jalan di wilayah perbatasan dilaksanakan berdasarkan kesepakatan para pihak. (2) Operasi dan pemeliharaan pada ruas jalan tertentu dikelola oleh satu pihak yang mempunyai dan atau memanfaatkan secara dominan. (3) Ruas jalan sebagaimana dimaksud ayat (2), meliputi: A. Perbatasan Kabupaten Bantul dengan Kabupaten Sleman Ruas Jalan Pengelola 1. Jalan Kemusuk Lor – Simpang Sedayu/Berjo – Nglahar; Kab. Bantul dan Kab. Sleman 2. Jalan Kemusuk Lor – Nulis/Nulis – Godean; Kab. Bantul dan Kab. Sleman 3. Jalan Kemusuk Lor – Puluhan/Sembuh – Gunung Pule; Kab. Bantul dan Kab. Sleman 4. Jalan Karangnongko – Sumberan/Sumberan - Gamping; Kab. Bantul dan Kab. Sleman 5. Jalan Wonocatur – Wot Galeh/Pelem – Berbah; Kab. Bantul dan Kab. Sleman 6. Jalan Ngentak – Temuwuh/Dukuh – Temuwuh; Kab. Bantul dan Kab. Sleman 7. Jalan Tempel – Gowok/Ambarukmo – Sorowajan; Kab. Bantul dan Kab. Sleman 8. Jalan Payak – Krasakan/Boko – Payak; Kab. Bantul dan Kab. Sleman 9. Jalan Petir – Kedungpucang/Jlatren – Petir; Kab. Bantul dan Kab. Sleman 10. Jalan Sambikerep – Metes/Pasekan – Sembung; Kab. Bantul dan Kab. Sleman 11. Jalan Sanggrahan – Prangwedanan/Dadapan – Gandu; Kab. Bantul dan Kab. Sleman 12. Jalan Tlogo – Gangin/Patukan – Gangin. Kab. Bantul dan Kab. Sleman
B. Perbatasan Kota Yogyakarta dengan Kabupaten Sleman Ruas Jalan Pengelola 1. Jalan Jambon/Jambon – Karangwaru; Kota Yogyakarta dan Kab. Sleman 2. Jalan Bener - Petakbaru/Petakbaru – Jambon; Kota Yogyakarta dan Kab. Sleman 3. Jalan Gotongroyong I/Blunyah – Mesan; Kota Yogyakarta dan Kab. Sleman 4. Jalan Terban – Colombo; Kab. Sleman 5. Jalan Prof. Yohanes; Kota Yogyakarta 6. Jalan Gejayan/Demangan – Condong Catur; Kab. Sleman 7. Jalan Ipda Tut Harsono/IAIN – Gendeng. Kota Yogyakarta
C. Perbatasan Kota Yogyakarta dengan Kabupaten Bantul Ruas Jalan Pengelola 1. Jalan Bener/Tambak – Kembang; Kota Yogyakarta 2. Jalan Indraprasta/Tegalrejo – Soragan; Kota Yogyakarta dan Kab. Bantul 3. Jalan Patangpuluhan/Sonosewu – Ambarwinangun; Kota Yogyakarta dan Kab. Bantul 4. Jalan Madumurti/Bugisan – Soboman; Kota Yogyakarta dan Kab. Bantul 5. Jalan Bugisan/Padokan – Bugisan; Kab. Bantul 6. Jalan Prapanca/Dukuh – SMKI; Kota Yogyakarta dan Kab. Bantul 7. Jalan DI Panjaitan/Krapyak – Glugo; Kota Yogyakarta dan Kab. Bantul 8. Jalan Sisingamangaraja/Karangkajen – Wojo; Kota Yogyakarta dan Kab. Bantul 9. Jalan Ki A Pemanahan/RSU Kodya – Tamanan; Kota Yogyakarta dan Kab. Bantul 10. Jalan Watugilang/Watugilang – Singosaren; Kota Yogyakarta dan Kab. Bantul
PANDUAN PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH
141
11. Jalan Purbayan/Singosaren - Wirokerten; Kota Yogyakarta dan Kab. Bantul 12. Jalan AMD (Kr Miri)/Singosaren – Jagalan; Kota Yogyakarta dan Kab. Bantul 13. Jalan Karanglo/Kotagede – Jogoragan; Kota Yogyakarta dan Kab. Bantul 14. Jalan Balerejo/Gedongkuning – Babadan; Kota Yogyakarta dan Kab. Bantul 15. Jalan Wirotomo/Nuri – Soragan; Kota Yogyakarta dan Kab. Bantul 16. Jalan Pakuncen/Cungkuk – Sutopadan. Kota Yogyakarta dan Kab. Bantul
Bagian Ketiga Pengawasan Paragraf 1
Sosialisasi dan Penertiban P a s a l 9
(1) Sosialisasi dan penertiban pengelolaan prasarana dan sarana jalan di wilayah perbatasan perkotaan Yogyakarta dilakukan dilakukan secara terkoordinasi antar para pihak. (2) Dalam pelaksanaan sosialisasi dan penertiban sebagaimana dimaksud ayat (1), peningkatan sumber daya manusia dilakukan oleh para pihak.
Paragraf 2 Pemberian Ijin Dispensasi Jalan
P a s a l 10 Para pihak dapat mengeluarkan ijin dispensasi jalan pada pembatasan muatan standar tonase pada ruas di dalam wilayah perbatasan perkotaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku setelah berkoordinasi dengan pihak terkait.
Paragraf 3 Pengelolaan Dampak Lingkungan
P a s a l 11 (1) Pengelolaan prasarana dan sarana jalan di wilayah perbatasan perkotaan yang dilaksanakan oleh para pihak harus mempertimbangkan dampak lingkungan. (2) Dampak lingkungan yang timbul ditanggung dan diatur oleh para pihak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (3) Pengelolaan dampak lingkungan dilaksanakan oleh instansi yang menangani bidang lingkungan hidup.
Bagian Keempat Pembiayaan P a s a l 12
(1) Biaya pengelolaan sarana dan prasarana jalan ditanggung dan ditetapkan oleh para pihak. (2) Dukungan biaya pengelolaan dan pengembangan jalan dapat diperoleh dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, lembaga donor, swasta, masyarakat, dan sumber-sumber lain yang sah/ tidak mengikat.
Bagian Kelima
Monitoring dan Evaluasi P a s a l 13
Monitoring dan evaluasi pelaksanaan perjanjian kerjasama ini dilaksanakan oleh Sekreteriat Bersama Pengelolaan Prasarana dan Sarana Perkotaan antar Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Bantul.
PANDUAN PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH
142
BAB IV JANGKA WAKTU
P a s a l 14 Perjanjian kerjasama ini mengikat para pihak selama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak penandatanganan perjanjian kerjasama ini dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan para pihak.
BAB V PERSELISIHAN P a s a l 15
(1) Perselisihan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan perjanjian kerjasama ini diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh para pihak. (2) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak tercapai maka para pihak sepakat menyelesaikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai mediator.
BAB VI
KETENTUAN PENUTUP P a s a l 16
(1) Perubahan dan pembatalan baik sebagian atau keseluruhan dalam perjanjian kerjasama ini dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak. (2) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam bentuk Addendum dan atau Amandemen berdasarkan kesepakatan para pihak yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.
P a s a l 17
Demikian perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana disebut pada awal surat perjanjian kerjasama ini, dibuat dalam rangkap 9 (sembilan), 3 (tiga) diantaranya bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama. PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, H. Herry Zudianto, SE, Akt, MM Drs. H. Ibnu Subiyanto, Akt Drs. H.M. Idham Samawi
top related