lampiran surat no : 481/eq.s/ix/2015, tanggal 4 september ... penilikan vlk... · di wiratama inti...
Post on 24-Mar-2019
220 Views
Preview:
TRANSCRIPT
Lampiran Surat No : 481/EQ.S/IX/2015, tanggal 4 September 2015
PENGUMUMAN HASIL PENILIKAN KEDUA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)
DI WIRATAMA INTI SENTOSA KABUPATEN TANGERANG PROVINSI BANTEN
Identitas LV-LK :
I. Nama LV-LK : PT. EQUALITY INDONESIA
Alamat : Jl. Raya Sukaraja No. 72 Ciater, Kec. Sukaraja
Kabupaten Bogor 16710
Telp. : (0251) 7550722
Fax. : (0251) 7550724
Email : eq@equalityindonesia.com
Website : www.equalityindonesia.com
Identitas Auditee :
II. Nama IUI : PT WIRATAMA INTI SENTOSA
Nomor SK IUI : 108/Kanwil.10.19.22/IKAH/b/IZ.00.03/X/2001 tanggal
19 Oktober 2001
Kapasitas Produksi : 7.200 M3/Tahun
Jenis Usaha : Industri Moulding dan Komponen Bahan Bangunan
Produk : Parquet Floor
Alamat
:
Jl. Pandai Dadap No.78 Kelurahan Dadap, Kec. Kosambi,
Kab. Tangerang, Prov. Banten
III. Waktu Pelaksanaan : 6 s.d. 7 Agustus 2015
IV. Hasil Penilaian : NILIA AKHIR PENILIKAN KEDUA MENDAPAT PREDIKAT
LULUS, SEHINGGA SERTIFIKAT YANG DIBERIKAN
KEPADA PT WIRATAMA INTI SENTOSA DAPAT
DIPERTAHANKAN DAN DIREVISI DARI NO. 061.1/EQC-
VLK/IX/2014 MENJADI NO. 061.2/EQC-VLK/VIII/2015
YANG BERLAKU SAMPAI DENGAN 4 SEPTEMBER 2016.
Demikian agar pihak yang berkepentingan maklum.
Bogor, 4 September 2015
PT. EQUALITY INDONESIA
Ucep Sucitra, A.Md
Manager Sub. Div S-LK Industri
Halaman 1 dari 4
LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
LVLK – 006 – IDN
SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA
Nomor : 043/EQI-KEP.Cert/Rev-Ind/VIII/2015
TENTANG
PERUBAHAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK)
PADA PEMEGANG IUI PT WIRATAMA INTI SENTOSA
DI KABUPATEN TANGERANG PROVINSI BANTEN
SK IUI NOMOR : 108/Kanwil.10.19.22/IKAH/b/IZ.00.03/X/2001
TANGGAL 19 OKTOBER 2001 KAPASITAS 7.200 M³/TAHUN
DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA
Menimbang :
a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha
Kehutanan Nomor P.5/VI-BPPHH/2014 sebagaimana tercantum dalam sertifikat yang
telah diterbitkan sebelumnya;
b. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah melaporkan hasil Verifikasi pada PT
Wiratama Inti Sentosa Berita Acara Penyerahan Laporan Nomor 070/EQI-F090 tanggal
24 Agustus 2015;
c. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah menyampaikan Usulan Lembar
Rekomendasi Nomor 069/EQI-F037 tanggal 24 Agustus 2015 dan Tinjauan Hasil
Pemeriksaan oleh Pengambil Keputusan Nomor 044.2/EQI-F039 tanggal 28 Agustus
2015 dan pernyataan pemeriksaan yang disahkan oleh Pengambil Keputusan;
d. bahwa hasil Pengambilan Keputusan dalam Tabel Rekapitulasi Nilai Indikator
Penilaian/Verifikasi (EQI-F077) Nomor Urut 077.2 tanggal 28 Agustus 2015
menunjukkan PT Wiratama Inti Sentosa telah “MEMENUHI” seluruh norma penilaian
untuk setiap verifier Legalitas Kayu (LK), sehingga dengan demikian sesuai dengan
Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Nomor Nomor P.14/VI-
BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014, PT Wiratama Inti Sentosa telah memenuhi
syarat dalam mempertahankan kelanjutan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK);
e. bahwa dengan adanya perubahan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan
sebagaimana dimaksud huruf a, serta hasil Pengambilan Keputusan sebagaimana huruf
d, maka Surat Keputusan Direktur Utama PT EQUALITY Indonesia Nomor : 011/EQI-
KEP.Cert/Rev-Ind/IX/2014 tanggal 04 September 2014 perlu dilakukan penyesuaian.
Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor : 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan
Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 3 Tahun 2008 dan Nomor : 16;
4. Peraturan Presiden Nomor : 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik
Dalam Kerangka Indonesia National Single Window;
5. ISO/IEC Guide 65-1996 (Pedoman BSN 401-2000) Persyaratan Umum Lembaga
Sertifikasi Produk;
Halaman 2 dari 4
LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
LVLK – 006 – IDN
6. Pedoman KAN 402 – 2007 - Panduan Interpretasi Untuk Butir-Butir Pedoman BSN 401-
2000 : Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk;
7. ISO/IEC Guide 23:1982 : Methods of Indicating Confirmity with Standards for Third-party
Certification Systems;
8. SNI ISO/IEC 17065:2012 tentang Penilaian Kesesuaian – Persyaratan untuk Lembaga
Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa;
9. ISO/IEC 19011:2011 (SNI ISO/IEC 19011:2012) : Panduan Audit Sistem Manajemen
(Guidelines for Auditing Management Systems);
10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.30/Menhut-II/2012 tanggal 20 Juli 2012
tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Hak;
11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.41/Menhut-II/2014 tanggal 10 Juni 2014
tentang Penatausahaan Hasil Hutan kayu yang berasal dari Hutan Alam;
12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.42/Menhut-II/2014 tanggal 10 Juni 2014
tentang Penatausahaan Hasil Hutan kayu yang berasal dari Hutan Tanaman Industri;
13. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.38/Menhut-II/2009 tanggal 12 Juni 2009
tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan
Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor :
P.95/Menhut-II/2014 tanggal 29 Desember 2014;
14. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.7/Menhut-II/2011 tentang Pelayanan Informasi
Publik di Lingkungan Kementerian Kehutanan;
15. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.641/Menhut-II/2011 tentang Penetapan
Tanda V-Legal;
16. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 418/Menhut-VI/2012 tentang Sistem
Informasi Verifikasi Legalitas Kayu;
17. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.18/Menhut-II/2013 tanggal 18 Maret 2013
tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem Informasi Legalitas
Kayu (SILK) dan Penerbitan Dokumen V-Legal;
18. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 28/M-DAG/Per/6/2009 tentang Ketentuan
Pelayanan Perijinan Ekspor dan Impor dengan Sistem Elektronik melalui INATRADE
dalam kerangka Indonesia National Single Window;
19. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 97/M-DAG/PER/12/2014 Tanggal 24
Desember 2014 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan;
20. Perjanjian Kerjasama Antara Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan Lembaga Penilai
Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) tentang Penggunaan Tanda V-Legal;
21. DPLS 14 Rev.0 : Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas
Kayu dan perubahannya;
22. Sertifikat Akreditasi oleh Lembaga Komite Akreditasi Nasional (KAN) Nomor : LVLK-006-
IDN tanggal 18 Agustus 2011 yang diberikan kepada PT EQUALITY Indonesia sebagai
Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dengan memenuhi ISO/IEC Guide 65:1996 General
requirements for bodies operating product certification systems dengan masa berlaku
sampai dengan 17 Agustus 2015 dan pengesahan dari Menteri Kehutanan melalui
Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK 6202/Menhut-VI/BPPHH/2011
Tanggal 26 Agustus 2011 yang diperbaharui dengan Keputusan Menteri Kehutanan
Nomor : SK.6067/Menhut-VI/BPPHH/2012 Tanggal 5 Nopember 2012 tentang
Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan Lembaga
Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP
& VI);
23. Peraturan Dlrektur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.18/Menhut-II/2013
tanggal 18 Maret 2013 tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem
Informasi Legalitas Kayu (SILK) dan penerbitan dokumen V-Legal;
Halaman 3 dari 4
LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
LVLK – 006 – IDN
24. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor: P.14/VI-BPPHH/2014
tanggal 29 Desember 2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015 tanggal 16 Januari 2015 tentang
Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi
Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK);
25. Manual Sertifikasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Sertifikasi Legalitas
Kayu (SLK) beserta Dokumen Sistem Sertifikasi PT EQUALITY Indonesia.
Memperhatikan :
Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 070/EQI-F065/VII/2013 tanggal 03 Juli 2013
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERUBAHAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) PADA PEMEGANG IUI PT WIRATAMA INTI
SENTOSA DI KABUPATEN TANGERANG PROVINSI BANTEN SK IUI NOMOR :
108/Kanwil.10.19.22/IKAH/b/IZ.00.03/X/2001 TANGGAL 19 OKTOBER 2001 KAPASITAS
7.200 M³/TAHUN.
PERTAMA : PT Wiratama Inti Sentosa (Pemegang Sertifikat) yang telah mendapatkan
Sertifikat Nomor 061.1/EQC-VLK/IX/2014 dinyatakan “LULUS” karena
“MEMENUHI” seluruh norma penilaian untuk setiap verifier Legalitas Kayu
(LK) dalam Verifikasi Penilikan berdasarkan Standar Verifikasi Legalitas
Kayu (SVLK) sesuai Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan
Nomor : P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014.
KEDUA : Pemegang Sertifikat dapat mempertahankan kelanjutan Sertifikat Legalitas
Kayu (S-LK), sehingga S-LK yang diberikan dapat direvisi dari semula Nomor
061.1/EQC-VLK/IX/2014 menjadi Nomor 061.2/EQC-VLK/VIII/2015.
KETIGA : Masa berlaku sertifikat tetap mulai dari tanggal diterbitkan awal sampai
dengan tanggal 04 September 2016 selama Pemegang Sertifikat tetap
memenuhi persyaratan standar sesuai Peraturan Direktur Jenderal Bina
Usaha Kehutanan Nomor : P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember
2014.
KEEMPAT : Sertifikat, Logo dan Tanda V-Legal yang diterbitkan oleh PT EQUALITY
Indonesia dapat dipergunakan oleh Pemegang Sertifikat untuk tujuan
publikasi dan promosi di media cetak, brosur atau pun iklan di televisi
sebagaimana Panduan Layanan Sistem yang diterbitkan.
KELIMA : Apabila Pemegang Sertifikat memerlukan penerbitan Dokumen V-Legal dan
atau penggunaan Tanda V-Legal, PT EQUALITY Indonesia dapat memberikan
hak/sub-lisensi penggunaan Tanda V-Legal kepada Pemegang Sertifikat
melalui ”Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal”, mencakup kewajiban dan
hak PT EQUALITY Indonesia serta kewajiban dan hak Pemegang Sertifikat.
KEENAM : Pemegang Sertifikat harus melaporkan kepada PT EQUALITY Indonesia
apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan
nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau
manajemen Pemegang Sertifikat.
KETUJUH : PT EQUALITY Indonesia akan melakukan penilaian/verifikasi lebih lanjut
terhadap kondisi sebagaimana Diktum KEENAM melalui Penilikan
(surveillance) atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus).
Halaman 4 dari 4
LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
LVLK – 006 – IDN
KEDELAPAN : Penilikan (Surveillance) dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali selama masa
berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk penilikan
dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan.
KESEMBILAN : Percepatan Penilikan (Audit Khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan;
dengan segala biaya dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai
kesepakatan; untuk menindaklanjuti kondisi-kondisi yang berkaitan dengan:
a. Masukan dari Pemantau Independen (PI) berkaitan dengan kinerja
Pemegang Sertifikat;
b. Ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar verifikasi LK yang
dilakukan oleh Auditee berdasarkan keluhan yang disampaikan PI;
c. Informasi lain yang menunjukkan Pemegang Sertifikat tidak memenuhi
lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku;
d. Laporan dari Pemegang Sertifikat terhadap kondisi sebagaimana
diktum KEENAM;
e. Perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan;
f. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap
pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya.
KESEPULUH : Sertifikat dapat dibekukan apabila Pemegang Sertifikat tidak bersedia
dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat
temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan
sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana
kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak).
KESEBELAS : Sertifikat dapat dicabut apabila :
a. Pemegang Sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3
(tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat;
b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran
Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menerima dan/atau
menyimpan dan/atau mengolah dan/atau menjual kayu illegal;
c. Pemegang Sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya
atau izin usahanya dicabut.
d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat
Perjanjian Kerja (Kontrak).
KEDUABELAS : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di : Bogor
Pada Tanggal : 28 Agustus 2015
PT EQUALITY Indonesia
Ir. Agustri Warsono
Direktur Utama
Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :
1. Direktur Utama PT Wiratama Inti Sentosa, di Tangerang;
2. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u.p. Direktur Pengolahan dan
Pemasaran Hasil Hutan di Jakarta;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u.p. Kepala Bagian
Program dan Pelaporan.
EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 1 dari 10
(1) Identitas LVLK
a. Nama Lembaga : PT EQUALITY Indonesia
b. Nomor Akreditasi : LVLK-006-IDN
c. Alamat : Jl. Sukaraja No 72 Kecamatan Sukaraja Kabupaten
Bogor - 16710
d. Nomor Telepon
Nomor Faks
:
:
:
0251-7550722, 7157103
0251-7550724
equalitycert@gmail.com; eq@equalityindonesia.com
e. Direktur : Ir. Agustri Warsono
f. Standar : Perdirjen BUK No.14/VI-BPPHH/2014 Jo. No. 1/VI-
BPPHH/2015
Permenhut No. 95/Menhut-II/2014
g. Tim Audit : 1. Ucep Sucitra, A.Md (Lead Auditor)
2. Kiki Sri Rejeki, S.Hut (Auditor)
h. Tim Pengambil
Keputusan
: 1. Ir. Agustri Warsono (Ketua PK)
2. Rita Sugiarti, S.Hut (Peninjau)
(2) Identitas Auditee
a. Nama Pemegang
Izin/Hak
Pengelolaan
: PT Wiratama Inti Sentosa
b. Nomor & Tanggal
SK IUI
: Nomor : 108/Kanwil.10.19.22./ IKAH/b /IZ.00.03
/X/2001 tanggal 19 Oktober 2001
c. Kapasitas : 7.200 M3/Tahun
d. Alamat kantor : Jl. Raya Pantai Dadap No. 78 Kel Dadap, Kec. Kosambi,
Kab. Tangerang Provinsi Banten
e. Nomor telepon
Nomor Fax
:
:
:
(021) 6409548
(021) 6409548
-
f. Pengurus
- Komisaris
Utama
- Komisaris
- Direktur
:
:
:
Tuan Bong Hui Fui
Nona Liana
Tuan Bong Tji Djung
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 2 dari 10
(3) Ringkasan Tahapan
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila
dibutuhkan)
Tidak ada -
Pertemuan Pembukaan Tanggal 6 Agustus
2015 di ruang rapat
PT Wiratama Inti
Sentosa, Tangerang
– Banten.
Pertemuan dilaksanakan di Ruang
Meeting Kantor PT Wiratama Inti
Sentosa, Tangerang - Banten.
Perkenalan anggota Tim Audit,
menyampaikan tujuan dan ruang
lingkup verifikasi, menyampaikan
jadwal/rencana kerja verifikasi,
menyampaikan metodologi dan
prosedur verifikasi, menyampaikan
ketidaksesuaian pada verifikasi,
serta mengkonfirmasikan waktu,
tempat, dan peserta pertemuan
penutupan.
Pertemuan pembukaan diakhiri
dengan pembuatan BAP.
Verifikasi Dokumen dan
Observasi Lapangan
Tanggal 6 – 7
Agustus 2015
- Kantor PT WIS
- Observasi di
Gudang bahan
baku.
- Pabrik
Pengolahan dan
Gudang barang
jadi.
- Kunjungan ke
pemasok
Tim Audit menghimpun,
mempelajari data dan dokumen
dan menggunakan kriteria dan
indikator pada Lampiran 2.5
Peraturan Jenderal Bina Usaha
Kehutanan Nomor P.14/VI-
BPPHH/2014. Untuk menguji
kebenaran data, tim Audit
melakukan pengamatan,
pencatatan, uji petik menggunakan
kriteria dan indikator pada
Lampiran 2.5 Peraturan Jenderal
Bina Usaha Kehutanan Nomor
P.14/VI-BPPHH/2014.
Pertemuan Penutupan Tanggal 7 Agustus
2015 di ruang rapat
PT WIS
Menyampaikan ucapan terima
kasih kepada PT Wiratama Inti
Sentosa atas kerjasamanya
selama verifikasi.
Menyampaikan daftar periksa VLK
Pertemuan penutupan diakhiri
dengan pembuatan BAP
Pengambilan
Keputusan
Tanggal 28 Agustus
2015, di Ruang
Meeting PT EQUALITY
Indonesia.
Rapat pengambilan keputusan
meninjau dokumen verifikasi yang
diajukan untuk menjamin bahwa
verifikasi dilakukan secara efektif
dan efisien sesuai dengan
ketentuan PT EQUALITY Indonesia.
EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 3 dari 10
(4) Resume Hasil Penilaian :
Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
Kriteria K1.1 : Unit usaha dalam bentuk
(a) Industri pengolahan dan
(b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah
Indikator 1.1.1 Unit usaha pengolahan adalah produsen yang memiliki izin yang sah
Verifier a
Akte pendirian perusahaan
dan perubahan terakhir
MEMENUHI Akta pendirian Perseroan Terbatas Auditee dikeluarkan oleh
Notaris/PPAT Yonsah Minanda, SH. di Jakarta, dengan
Nomor Akta No. 72 tanggal 18 September 2001. mendapat
pengesahan dari Menteri Kehakiman Dan Hak Azasi
manusia Republik Indonesia, dengan Surat Keputusan No.
C-12403 HT.01.01.TH.2001 ditetapkan di Jakarta tanggal 5
November 2001.
Terdapat Akta Perubahan terakhir Nomor : 27 tanggal 8 Juli
2015 Notaris Tjoa Karina Juwita, SH Notaris Jakarta dan
telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum
dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-
0939298.AH.01.02.Tahun 2015 tentang Persetujuan
Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT
Wiratama Inti Sentosa yang ditetapkan di Jakarta tanggal 13
Juli 2015.
Verifier.b.
Surat Izin Usaha
Perdagangan (SIUP) atau Izin
Perdagangan yang
tercantum dalam IUI atau Izin
Usaha Tetap (IUT)atau Tanda
Daftar Industri(TDI)
MEMENUHI Hasil pemeriksaan terhadap dokumen SIUP Auditee, dapat
dijelaskan bahwa Auditee melakukan perpindahan lokasi
sesuai dengan perubahan akta. Auditee telah melakukan
langkah langkah untuk perubahan dokumen SIUP dan untuk
melengkapai keterangan bahwa Auditee telah melakukan
perubahan dapat dibuktikan dengan surat keterangan yang
dikeluarkan oleh Notaris Tjoa Karina Juwita, SH yang
menyatakan bahwa Pengurusan Surat Ijin Usaha
Perdagangan (SIUP) PT Wiratama Inti Sentosa akan diproses
melalui kantor notaris tersebut. Surat Keterangan tersebut
dibuat pada tanggal 6 Agustus 2015 dan ditandatangani
oleh Notais Tjoa Karina Juwita, SH dan di Cap Basah.
Verifier.c.
Izin HO (izin gangguan
lingkungan sekitar industri)
MEMENUHI Hasil verifikasi penilikan terhadap dokumen Izin Gangguan
(HO), Auditee telah memiliki dokumen HO yang definitif
dengan nomor : HO. 517/396-BP2T/2013 diterbitkan
tanggal 2 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Bupati
Tangerang. Izin HO ini berlaku sampai dengan tanggal 02
Desember 2016.
Verifier.d.
Tanda Daftar Perusahaan
(TDP)
MEMENUHI Karena ada perubahan dalam akta terkait perubahan
alamat atau kedudukan Perseroan dengan demikian
dokumen TDP juga harus mengalami revisi karena
perubahan kedudukan perseroan tersebut.
Auditee telah melakukan pengurusan untuk perubahan data
dalam dokumen TDP yang dapat dibuktikan dengan bukti
pengurusan perubahan TDP berupa surat keterangan yang
dikeluarkan oleh Notaris Tjoa Karina Juwita, SH yang
menyatakan bahwa Pengurusan Surat Ijin Usaha
Perdagangan (SIUP) PT Wiratama Inti Sentosa akan diproses
melalui kantor notaris tersebut, dan jika proses perubahan
SIUP telah selesai akan dilanjutkan ke Pengurusan
Perubahan Tanda Daftar Perusahaan (TDP). Surat
Keterangan dibuat pada tanggal 6 Agustus 2015 dan
ditandatangani oleh Notais Tjoa Karina Juwita, SH dan di
Cap Basah.
EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 4 dari 10
Verifier,e.
Nomor Pokok Wajib Pajak
(NPWP)
MEMENUHI Auditee telah memiliki dokumen perpajakan yaitu
diantaranya : NPWP : 02.076.676.2-411.000, terdaftar
tanggal 01 Oktober 2002. No SPPKP : PEM-
04477/WPJ.08/KP.0603/2013 tanggal 06 Desember
2013, serta no SKT : PEM-468/WPJ.08/KP.0303/2002
tanggal 01 Januari 2002, Seluruh dokumen Perpajakan
yang telah dimiliki Auditee telah sah menurut peraturan dan
undang undang perpajakan yang berlaku.
Verifier.f.
AMDAL/Upaya Pengelolaan
Lingkungan (UKL)– Upaya
Pemantauan Lingkungan
Pengelolaan Lingkungan
MEMENUHI Auditee telah memiliki Dokumen Upaya Pengelolaan
Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL &
UPL) yang disahkan melalui Surat Keputusan Bupati
Tangerang Nomor : 660.Kep.263-BP2T/2013 tanggal 20
September 2013, Untuk setahun terakhir, auditee telah
membuat Laporan Monitoring Dokumen UKL UPL untuk
Semester I Tahun 2015 dan telah dilaporkan ke BPLHD
Kabupaten Tangerang yang dibuktikan berupa tanda terima
dan di Cap BPLHD Kabupaten Tangerang.
Verifier g.
Izin Uaha Industri (IUI) atau
Izin Usaha Tetap (IUT) atau
Tanda Daftar Industri (TDI)
MEMENUHI Izin Usaha Industri yang dimiliki Auditee dengan nomor :
108/Kanwil.10.19.22/IKAH/b/IZ.00.03/X/2001 yang
dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor
Wilayah Departemen Perindustrian Dan Perdagangan
Propinsi Jawa Barat pada tanggal 19 Oktober 2001 dan
pelaksanaan dilapangan menunjukan adanya kesesuaian
dan tidak mengalami perubahan baik kapasitas atau ruang
lingkup produk yang dikerjakan.
Verifier.h.
Rencana Pemenuhan Bahan
Baku Industri (RPBBI) untuk
Industri Primer Hasil Hutan
(IPHH).
- Auditee adalah industri lanjutan dengan demikian tidak
terdapat Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI)
untuk IUIPHHK.
Indikator.1.1.2 Eksportir produk kayu adalah eksportir yang memiliki izin sah, berupa eksportir produsen
Verifier
Berstatus Eksportir Terdaftar
Produk Industri Kehutanan
(ETPIK).
MEMENUHI
Hasil pemeriksaan terhadap kelengkapan dan keabsahan
dokumen ETPIK. Auditee telah memiliki dokumen ETPIK
terbaru dengan nomor : 02.ET-01.14.2095 tanggal 11
Februari 2014, yang diterbitkan oleh a.n. Menteri
Perdagangan Koordinator dan Pelaksana Unit Pelayanan
Perdagangan dan berlaku sampai dengan tanggal 11
Februari 2019.
Isi dokumen ETPIK sesuai dengan bidang usaha serta
penanggung jawab yang tercantum dalam dokumen sah
lainnya, sejak perubahan dokumen ETPIK tanggal 11
Februari 2014, hingga saat ini dokumen tersebut
tidakmengalami perubahan kembali.
K.1.2 Importir kayu dan produk kayu
Indikator 1.2.1 Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah.
Verifier
Dokumen pengakuan
dan/atau pengenal sebagai
importir
-
Auditee bukan sebagai importir kayu atau produk kayu,
dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)
Verifier
Panduan/pedoman/prosedur
pelaksanaan dan bukti
pelaksanaan
- Auditee bukan sebagai importir kayu atau produk kayu,
dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 5 dari 10
sistem uji tuntas
(duediligence) importir
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan
kelompok
Verifier
Akte notaris pembentukan
kelompok atau dokumen
pembentukan kelompok
- Auditee bukan merupakan pembentukan kelompok, dengan
demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Kriteria K2.1. Keberadaan dan penerapan system penulusuran bahan baku dan hasil olahannya
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber
yang sah-
Verifier a.
Kontrak suplai bahan baku
dan/atau dokumen jual beli
MEMENUHI Hasil pemeriksaan terhadap kelengkapan bukti jual beli
bahan baku kayu gergajian yang dilakukan oleh Auditee
selama periode Agustus 2014 – Juli 2015 (1 tahun). Auditee
tidak melakukan kontrak suplai melainkan membeli secara
eceran.
Dan Auditee melakukan pembayaran atas pembelian bahan
baku kayu dari suplaier melalui pembayaran transfer via
ATM atau transfer tunai sebagai sahnya jual beli yang
dibuktikan dengan buktin transfer.
Verifier b.
Berita Acara Pemeriksaan
yang ditandatangani oleh
petugas kehutanan yang
berwenang untuk
penerimaan kayu bulat dari
hutan negara, dilengkapi
dengan dokumen angkutan
hasil hutan yang sah.
- Auditee dalam melakukan pemenuhan bahan baku kayu
tidak menerima kayu bulat dari hutan negara sehingga
verifier in i tidak diterapkan
Verifier c.
Berita acara serah terima
kayu dan/ atau bukti serah
terima kayu selain kayu bulat
dari hutan negara, dilengkapi
dengan dokumen angkutan
hasil hutan yang sah
MEMENUHI Hasil pemeriksaan terhadap bukti serah terima bahan baku
kayu untuk periode Agustus 2014 – Juli 2015, yang telah
diterima oleh Auditee, selanjutnya Auditee setiap
penerimaan bahan baku dalam tiap truk pengangkut selalu
dibuatkan serah terima kayu yang sekaligus merupakan
pemeriksaan kwalitas bahan baku yang dikirim.
Untuk kayu gergajian yang menggunakan dokumen FA-KO,
pada kolom penerimaan ditanda tangani oleh petugas dari
Auditee yaitu saudara Hafizon.
Sebagai tambahan data dan informasi selam periode 1
Tahun Agustus 2014 – Juli 2015 telah diterima bahan baku
kayu gergajian seperti dijelaskan dibawah ini :
Jati : 146.776 btg : 358,1054 M3
Mix : 2.131.865 btg : 13.582,5500 M3.
Merbau : 4.266 btg : 62,2732 M3
Verifier. d.
Dokumen angkutan hasil
hutan yang sah
MEMENUHI Hasil pemeriksaan terhadap kelengkapan dan ketersediaan
dokumen angkutan hasil hutan yang sah yang melengkapi
seluruh pengiriman bahan baku ke Auditee, Jumlah
dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa FA-KO dan
SKAU yang diterima dalam periode Agustus 2014 – Juli
2015 telah sebanyak : 687 set yang menyertai bahan baku,
yang seluruhnya telah ditanda tangani oleh pejabat penerbit
yang sah.
Verifier. e.
Nota dan Dokumen
Keterangan (Berita Acara dari
- Bahan baku yang digunakan oleh auditee dan pemasok
bukan merupakan kayu bekas atau hasil bongkaran, dengan
demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 6 dari 10
petugas kehutanan
kabupaten/kota atau dari
Aparat Desa / Kelurahan)
yang dapat menjelaskan
asal usul untuk kayu
bekas/hasil bongkaran, serta
Deklarasi Kesesuaian
Pemasok.
Verifier.f.
Dokumen angkutan berupa
Nota untuk kayu limbah
industri.
- Bahan baku yang digunakan oleh auditee dan pemasok
bukan merupakan kayu limbah industri, dengan demikian
verifier tersebut tidak diterapkan.
Verifier g.
Dokumen Sertifikat Legalitas
Kayu/ Sertifikat Pengelolaan
Hutan Produksi Lestari yang
dimiliki pemasok dan/atau
dokumen Deklarasi
Kesesuaian Pemasok.
MEMENUHI Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap dokumen legaltas
pemasok bahan baku yang menyuplai auditee berupa DKP ,
dalam periode pengiriman bulan Januari 2015,
Dokumen DKP yang diterim Auditee pada bulan Januari –
Juli 2015 tersebut adalah sebanyak : 223 lembar dengan
volume sebesar : 4.193,2347 M3 Seluruh proses
penerimaan dokumen DKP telah memenuhi prosedur
seperti :
Tersedia prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang
menerbitkan DKP.
Tersedia personel yang bertanggung jawab untuk
pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari
pemasok.
Verifier.h.
Dokumen pendukung RPBBI
- Auditee adalah industri lanjutan dengan demikian tidak
terdapat dokumen pendukung RPBBI, sehingga verifier ini
tidak diterapkan.
Indikator 2.1.2 Importir mampu membukti kan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah
Verifier.a.
Pemberitahuan Impor Barang
(PIB).
- Auditee tidak melakukan pembelian bahan baku impor
Verifier. b.
Bill of Lading (B/L)
- Auditee tidak melakukan impor bahan baku dengan
demikian ada dokumen Bill Of Lading
Verifier. c.
Packing List (P/L)
- Auditee tidak melakukan impor bahan baku sehingga tidak
memiliki Packing List Impor
Verifier. d.
Invoice
- Auditee tidak melakukan impor bahan baku dengan
demikian tidak memiliki invoice
Verifier. e.
Deklarasi impor
- Auditee bukan sebagai importir kayu atau produk kayu,
dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Verifier. f
Rekomendasi impor
- Auditee bukan sebagai importir kayu atau produk kayu,
dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Verifier. g
Bukti pembayaran bea
masuk (bila terkena bea
masuk).
- Auditee tidak melakukan impor bahan baku dengan
demikian tidak memilki tidak ada kewajiban membayar bea
keluar.
Verifier. h.
Dokumen lain yang relevan
(diantaranya CITES) untuk
jenis kayu yang dibatasi
perdagangannya
- Auditee tidak melakukan impor bahan baku dengan
demikian tidak ada bahan baku yang harus dicek untuk
melihat cites
Verifier. i - Auditee bukan sebagai importir kayu atau produk kayu,
EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 7 dari 10
Bukti penggunaan kayu impor dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Indikator 2.1.3. Unit Usaha menerapkan system penulusuran kayu
Verifier.a.
Tally sheet penggunaan
bahan baku dan hasil
produksi.
MEMENUHI Hasil pemeriksaan terhadap keberadaan tally sheet dalam
proses penerimaan bahan baku dan hasil produksi Auditee
telah memakai atau menerapkan tally sheet walau dengan
cara sederhana, namun demikian penandaan atau
pencatatan melalui tally sheet yang Auditee buat telah dan
bisa menunjukan ketelusuran bahan baku dan hasil
produksi.
Verifier b.
Laporan produksi hasil
olahan
MEMENUHI Hasil pemeriksaan terhadap realisasi produksi selama
periode bulan Agustus 2014 – Juli 2015 dimana realisasi
produksi Auditee pada tersebut adalah sebesar 165.173 btg dengan volume 368,1325 M3, hasil produksi
tersebut sesuai dengan LMHHOK pada periode yang sama.
Perhitungan rendemen setiap bulan berada dikisaran
82,6%.
Bila dibandingkan dengan perhitungan standar rendemen
industri Moulding berbahan baku kayu gergajian
berdasarkan Perdirjen BPK Nomor P.12/VI-BPPHH/2014
tanggal 9 Desember 2014, yaitu sebesar 55%–70%, nilai
rendemen Auditee sebesar 82,6% rendemen memang
cukup tinggi, hal ini dikarenakan bahan baku kayu jati
gergajian (papan) yang diterima Auditee telah disesuaikan
dengan ukuran pesanan yang diminta (digambar), sehingga
hanya sedikit sampah yang dihasilkan dan pada saat
diproduksi nilai rendemen menjadi besar
Verifier.c.
Produksi industry tidak
melebihi kapasitas produksi
yang diizinkan
MEMENUHI Hasil pemeriksaan terhadap SK IUI nomor :
108/Kanwil.10.19.22/IKAH/b/IZ.00.03/X/2001 tanggal 19
Oktober 2001 yang memilki kapasitas produksi yang
dizinkan sebesar 7.200 M3/Tahun, serta jenis produksi
berupa Ubin Kayu (Farquet Floor). realisasi produksi Auditee
periode bulan Agustus 2014 sampai dengan bulan Juli
2015 tercatat dalam laporan produksi dan laporan mutasi
sebesar 165.173 btg dengan volume 368,1325 M3 dengan
demikian bila melihat kapasitas produksi yang diizinkan
kepada Auditee realisasi produksi industri yang dihasilkan
Auditee tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.
Verifier.d.
Hasil produksi yang berasal
dari kayu lelang dipisahkan
- Auditee maupun pemasoknya tidak menggunakan kayu
lelang sebagai bahan bakunya, dengan demikian verifier
tersebut tidak diterapkan.
Verifier.e
Dokumen LMKB/ LMKBK
dan LMHHOK
MEMENUHI Hasil pemeriksaan terhadap kelengkapan dan ketersediaan
dokumen mutasi bahan baku dan produksi (LMHHOK)
selama periode Agustus 2014 – Juli 2015 auditee telah
melakukan catatan mutasi dengan detail dan terinci, mulai
sisa awal, penambahan, pemakaian dan pengeluaran serta
sisa akhir data tersebut sesuai dengan dokumen
pendukung lain seperti penerimaan bahan baku dan
laporan hasil produksi serta data pengiriman barang
ekspor.
Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain (industri lain
atau pengrajin/industri rumah tangga).
Verifier a
Dokumen kontrak jasa
pengolahan produk dengan
pihak lain
- Dalam proses pengolahan produk, auditee tidak melakukan
kontrak melalui jasa dengan pihak lain, dengan demikian
verifier tersebut tidak diterapkan.
EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 8 dari 10
Verifier .b
Dokumen Sertifikat Legalitas
Kayu dan/atau dokumen
Deklarasi Kesesuaian
Pemasok yang dimiliki
penerima jasa.
- Dalam proses pengolahan produk, auditee tidak melakukan
kontrak melalui jasa dengan pihak lain, dengan demikian
verifier tersebut tidak diterapkan.
Verifier .c
Berita acara serah terima
kayu yang dijasakan
- Dalam proses pengolahan produk, auditee tidak melakukan
kontrak melalui jasa dengan pihak lain, dengan demikian
verifier tersebut tidak diterapkan.
Verifier.d
Ada pemisahan produk yang
dijasakan pada perusahaan
jasa
- Dalam proses pengolahan produk, auditee tidak melakukan
kontrak melalui jasa dengan pihak lain, dengan demikian
verifier tersebut tidak diterapkan.
Verifier.e
Adanya pendokumentasian
bahan baku, proses dan
produksi dan ekspor apabila
ekspor dilakukan melalui
industri jasa
- Dalam proses pengolahan produk, auditee tidak melakukan
kontrak melalui jasa dengan pihak lain, dengan demikian
verifier tersebut tidak diterapkan.
Kriteria. K.3.1 Perdagangan atau pemindah - tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.
Indikator. 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagangan atau
pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.
Verifier
Dokumen angkutan hasil
hutan yang sah.
MEMENUHI Pemindahtanganan kayu gergajian jenis kayu Mahoni bayur
dan lainnya kepada pihal lain selama periode Agustus 2013
– Juli 2014 adalah sebesar 1.723.122 batang atau setara
dengan 12.648,7000 M3 dengan jumlah dokumen FAKO
sebanyak 472 Lembar. Seluruh pengiriman tersebut telah
dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah
berupa FAKO yang ditanda tangani oleh Pejabat Penerbit
FAKO (P2FAKO) yang dimiliki oleh PT WIS yaitu Sdr. Kusyanto
dengan nomor Register : 000079-07/PKG-R/XII/2014.
Kriteria K.3.2. Pengapalan Kayu Olahan Untuk Ekspor
Indikator 3.2.1 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen
Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).
Verifier .a
Produk hasil olahan kayu
yang diekspor
MEMENUHI Auditee dapat menunjukan laporan pemenuhan bahan
baku dan laporan mutasi atau LMHHOK setelah
pemeriksaan terhadap data dan informasi proses produksi
terdapt adanya kesesuaian antara data dan dokumen
pendukung lainnya, dengan demikian hasil produksi kayu
olahan yang dikirim/ekspor oleh Auditee dapat dipastikan
merupakan hasil produksi sendiri.
Verifier. b.
PEB
MEMENUHI Hasil pemeriksaan terhadap kelengkapan dan kesesuaian
dokumen ekspor kayu olahan, Auditee dapat menunjukan
14 (empat belas) dokumen PEB yang menyertai produk
barang jadi berupa produk Teakwood E2E HS 4409.29.00
dengan volume 166.965 pcs setara dengan 356,4689 M3
produk kayu olahan yang berhasil di ekspor oleh Auditee
umumnya diekspor ke negara Taiwan. Dokumen PEB berisi
informasi mengenai penerima, deskripsi produk, jenis
produk, dan kuantitas produk telah sesuai dengan dokumen
ekspor lainnya (Invoice, Packing List, Bill of Lading).
Verifier. c.
Packing list
MEMENUHI Hasil pemeriksaan terhadap kelengkapan dan kesesuaian
dokumen Ekspor, Auditee dalam pelaksanaan ekspor telah
membuat seluruh syarat bidang ekspor dan dapat
menunjukan keseluruhan 123 dokumen Packing List P/L
EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 9 dari 10
yang menyertai pengiriman ekspor produk selama periode
Agustus 2014 – Juli 2015.
Verifier.d.
Invoice
MEMENUHI Hasil pemeriksaan terhadap kelengkapan dan kesesuaian
dokumen Ekspor, Auditee dalam pelaksanaan ekspor telah
membuat seluruh syarat bidang ekspor dan dapat
menunjukan keseluruhan 123 dokumen Invoice,yang
menyertai pengiriman ekspor produk selama periode Agstus
2014 – Juli 2015
Verifier e.
B/L
MEMENUHI Hasil pemeriksaan terhadap kelengkapan dan kesesuaian
dokumen Ekspor, Auditee dalam pelaksanaan ekspor telah
membuat seluruh syarat bidang ekspor dan dapat
menunjukan keseluruhan 123 dokumen Bill of Lading, yang
menyertai pengiriman ekspor produk selama periode Agstus
2014 – Juli 2015
Verifier .f.
Dokumen Lisensi Ekspor (V-
Legal)
MEMENUHI Realisasi ekspor Auditee periode Agustus 2014 - Juli 2015
telah dilengkapi dokumen V-Legal, Auditee dapat
menunjukan kelengkapan dokumen V-Legal sebanyak 14
set dokumen v–legal. Yang diterbitkan oleh Lembaga
Sertifikasi yang telah diakriditasi oleh KAN. Tidak terdapat
perbedaan kuantitas produk yang dieksport antara dokumen
V-legal dengan dokumen PEB. Seluruh stuffing produk yang
diekspor dilakukan di lokasi auditee yang berlokasi di Raya
Pantai Dadap No. 78 Tangerang.
Verifier. g.
Hasil verifikasi teknis
(laporan surveyor) untuk
produk yang wajib verifikasi
teknis
MEMENUHI Hasil pemeriksaan untuk pelaksanaan ekspor periode
Agustus 2014 - Juli 2015 telah dilengkapi Laporan Surveyor
(LS). Auditee dapat menunjukan 14 (empat belas) set
Laporan Surveyor (LS) merupakan hasil pemeriksaan
lembaga surveyor (sucofindo) dijelaskan bahwa lokasi
pemeriksaan adalah dilokasi pabrik Auditee yang tercantum
dalam IUI realisasi ekspor yang dilakukan Auditee telah
sesuai dengan pengaturan jenis produk yang diatur
ekspornya.
Verifier h.
Bukti pembayaran bea keluar
bila terkena bea keluar.
- Produk kayu olahan yang tidak wajib membayar bea keluar.
Verifier. i.
Dokumen lain yang relevan
(diantaranya CITES) untuk
jenis kayu yang di batasi
perdagangannya
MEMENUHI Berdasarkan Permenhut No 57/Menhut-II/2008 tentang
Arahan strategis konservasi spesies nasioal di mana hanya
terdapat 22 jenis kayu yang dibatasi jumlah
perdagangannya, kayu dari jenis jati (kayu rakyat), tidak
termasuk kedalamnya, juga tidak terdaftar dalam CITES
Appendic I, II , III.
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V - Legal
Verifier
Tanda V – Legal yang
dibubuhkan sesuai
ketentuan
MEMENUHI Auditee mempunyai sertifikat VLK dengan Nomor : 061/EQC-
VLK/IX/2013 yang diterbitkan oleh PT Equality Indonesia
yang berlaku mulai tanggal 5 September 2013 sampai
dengan 4 September 2016. Berdasarkan pemeriksaan
barang produk ekspor, auditee telah membubuhkan tanda
V-legal pada produk yang akan di ekspor dengan identitas
sebagai berikut: 061-LVLK-006-IDN
Penulisan Identitas Penandaan tanda V-legal mengacu pada
SK Menteri Kehutanan RI nomor SK.641/Menhut-II/2011
tentang Penetapan Tanda V-legal.
Kriteria K.4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja
Indikator 4.1.1 Prosedur dan implementasi K3
EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 10 dari 10
Verifier a.
Pedoman/ prosedur K3
MEMENUHI
Hasil pemeriksaan terhadap ketersediaan dan kelengkapan
dokumen prosedur Implementasi K3. Auditee dapat
menunjukan dan telah memiliki prosedur K3 dalam
pelaksanaan kegiatan operasional di lapangan, serta dalam
operasionalnya program K3. Auditee juga telah menunju
personil penanggunag jawab K3 yang terbitkan pada
tanggal 20 Juli 2013 dengan personil Sdr Hafizon
Nurhendra.
Verifier.b.
Implementasi K3
MEMENUHI
Hasil pemeriksaan terhadap kelengkapan sarana K3 Auditee
telah menempatkan sarana penunjang K3 seperti Apar di
dalam lingkup pabrik sebanyak 6 Unit berbahan powder,
serta dalam kondisi masih baik. Kotak P3K ada ditempatkan
dikantor di beberapa tempat dalam lingkup industri, Alat
Pelindung Diri (APD). Setiap pegawai umumnya telah
diberikan Alat pelindung Auditee juga telah membuat jalur
evakuasi apabila suatu saat terjadi bencana.
Verifier.c
Catatan kecelakaan kerja
MEMENUHI
Auditee telah memiliki catatan kecelakaan kerja dan upaya
menekan tingkat kecelakaan kerja, untuk periode bulan
Agustus 2014 sampai dengan bulan Juli 2015 tidak pernah
terjadi kecelakaan kerja di areal kerja Auditee.
Kriteria K.4.2 Pemenuhan hak hak tenaga kerja
Indikator. 4.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja
Verifier :
Serikat pekerja atau
kebijakan perusahaan
(auditee) yang membolehkan
untuk membentuk atau
terlibat dalam kegiatan
serikat pekerja.
MEMENUHI
Hasil pemeriksaan terhadap keberadaan Serikat Pekerja
Auditee belum membentuk serikat pekerja tetapi Auditee
dalam hal ini Manajemen telah mengeluarkan kebijakan
bahwa pegawai diperbolehkan membentuk serikat pekerja
Surat Pernyataan tersebut telah dikeluarkan pada tanggal
20 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Direktur, atau
terlibat dalam kegiatan serikat pekerja selama tidak
melanggar peraturan perusahaan, agar produktifitas tetap
berjalan dan perusahaan tidak dirugikan.
Indikator 4.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur
hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempeker jakan karyawan > 10 orang.
Verifier :
Ketersediaan dokumen KKB
atau PP yang mengatur hak-
hak pekerja
MEMENUHI
Hasil pemeriksaan terhadap keberadaan dokumen
Peraturan Perusahaan Auditee telah memiliki Dokumen
Peraturan Perusahaan yang menjelaskan hak-hak dan
kewajiban pegawai dan manajemen. Tetapi Peraturan
Perusahaan (PP) auditee tersebut belum didaftarkan
kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten
Tangerang. Menurut penjelasan dari MR pengesahan telah
diselesaikan oleh Dinas terkai tetapi, namun ketika diambil
Dinas tidak bisa memberikan penjelasan Pasti, sehingga
Pada saat penilikan kedua Dinas Tenaga kerja Kabupten
Tangerang kembali membuat keterangan dalam Proses
pada tanggal 3 Agustus 2015 dengan dibubuhi stempel
Dinas, sebagai catatan Auditee betul telah membuat
Dokumen Peraturan Perusahaan.
Indikator. 4.2.3 Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)
Verifier :
Tidak ada pekerja yang
masih di bawah umur
MEMENUHI Hasil pemeriksaan dokumen daftar pegawai dalam
operasionalnya auditee mempekerjakan karyawan
sebanyak 31 orang, dan usia termuda yang bekerja di
industri auditee adalah 20 tahun. Dengan demikian pihak
Auditee tidak memperkerjakan karyawan yang masih di
bawah umur baik pria maupun wanita.
top related