lampiran surat no : 626/eq.shpk/x/2017, tanggal 21 oktober ... penilikan vlk... · lampiran surat...
Post on 27-Mar-2019
228 Views
Preview:
TRANSCRIPT
Lampiran Surat No : 626/EQ.SHPK/X/2017, tanggal 21 Oktober 2017
PENGUMUMAN HASIL PENILIKAN PERTAMA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)
DI KOPERASI WANA KAPUAS LESTARI KABUPATEN SINTANG PROVINSI KALIMANTAN
BARAT
Bersama ini kami sampaikan Hasil Kegiatan Penilikan Pertama Verifikasi Legalitas
Kayu (VLK), sebagai berikut :
I. Identitas LV-LK :
Nama LV-LK : PT. EQUALITY INDONESIA
Alamat : Jl. Raya Sukaraja No. 72 Ciater, Kec. Sukaraja
Kabupaten Bogor 16710
Telp. : (0251) 7550722
Fax. : (0251) 7550724
Email : equalitycert@gmail.com
Website : www.equalityindonesia.com
Telah melaksanakan kegiatan Penilikan Pertama Verifikasi Legalitas Kayu Pada :
II. Identitas Auditee :
Nama Pemegang Izin : KOPERASI WANA KAPUAS LESTARI
Nomor Izin : Akta Pendirian No. 31 Notaris Hobby Simanungkalit
S.H Tanggal 29 Mei 2015
Luas : ± 1.072,49 Ha
Jenis Usaha : Hutan Hak
Produk : Kayu Bulat
Alamat : Dusun Sejambu, Desa Sejarak, Kec. Ketunggau
Hilir, Kab. Sintang – Kalimantan Barat
III. Waktu Pelaksanaan : 25 s.d 30 September 2017
IV. Hasil Penilaian : NILAI AKHIR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
MENDAPAT PREDIKAT LULUS, SEHINGGA
SERTIFIKAT YANG DIBERIKAN KEPADA KOPERASI
WANA KAPUAS LESTARI DI KABUPATEN SINTANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT DAPAT
DIPERTAHANKAN DAN DIREVISI DARI NO. 146/EQC-
VLK/X/2015 MENJADI NO. 146.1/EQC-VLK/X/2017
YANG BERLAKU SEJAK DITERBITKAN AWAL SAMPAI
DENGAN 23 OKTOBER 2025.
Demikian agar pihak yang berkepentingan maklum.
Bogor, 21 Oktober 2017
PT. EQUALITY INDONESIA
Hari Seno Aji, S.Hut.
Manager Subdivisi Sertifikasi LK Hutan
Halaman 1 dari 5
LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
LVLK – 006 – IDN
SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA
Nomor : 004/EQI-KEP.Cert/Rev-Hut/X/2017
TENTANG
PERUBAHAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK)
PADA KELOMPOK PEMEGANG HUTAN HAK KOPERASI WANA KAPUAS LESTARI
DI KABUPATEN SINTANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT
AKTA PENDIRIAN NO. 31 NOTARIS HOBBY SIMANUNGKALIT,S.H
TANGGAL 29 MEI 2015 LUAS ± 1.072,49 HEKTAR
DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA
Menimbang :
a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha
Kehutanan Nomor : P.14/VI-BPPHH/2014 sebagaimana tercantum dalam sertifikat yang
telah diterbitkan sebelumnya;
b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan Luas sebagaimana tercantum dalam
sertifikat yang telah diterbitkan sebelumnya;
c. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah melaporkan hasil Verifikasi pada
KOPERASI WANA KAPUAS LESTARI Berita Acara Penyerahan Laporan Nomor 088/EQI-
F090 tanggal 11 Oktober 2017;
d. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah menyampaikan Usulan Lembar
Rekomendasi Nomor 088/EQI-F037 tanggal 11 Oktober 2017 dan Tinjauan Hasil
Pemeriksaan oleh Pengambil Keputusan Nomor 170.1/EQI-F039 tanggal 14 Oktober
2017 dan pernyataan pemeriksaan yang disahkan oleh Pengambil Keputusan;
e. bahwa hasil Pengambilan Keputusan dalam Tabel Rekapitulasi Nilai Kegiatan Audit (EQI-
F077) Nomor Urut 170.1 tanggal 14 Oktober 2017 menunjukkan KOPERASI WANA
KAPUAS LESTARI telah “MEMENUHI” seluruh norma penilaian untuk setiap verifier
Legalitas Kayu (LK), sehingga dengan demikian sesuai dengan Peraturan Direktur
Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal
29 April 2016, KOPERASI WANA KAPUAS LESTARI telah memenuhi syarat dalam
mempertahankan kelanjutan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK);
f. bahwa dengan adanya perubahan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan
sebagaimana dimaksud huruf a, serta hasil Pengambilan Keputusan sebagaimana huruf
d, maka Surat Keputusan Direktur Utama PT EQUALITY Indonesia Nomor : 172/EQI-
KEP.Cert/X/2015 tanggal 24 Oktober 2015 perlu dilakukan penyesuaian.
Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor : 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan
Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 3 Tahun 2008 dan Nomor : 16;
4. Peraturan Presiden Nomor : 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik
Dalam Kerangka Indonesia National Single Window;
Halaman 2 dari 5
LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
LVLK – 006 – IDN
5. ISO/IEC Guide 65-1996 (Pedoman BSN 401-2000) Persyaratan Umum Lembaga
Sertifikasi Produk;
6. Pedoman KAN 402 – 2007 - Panduan Interpretasi Untuk Butir-Butir Pedoman BSN 401-
2000 : Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk;
7. ISO/IEC Guide 23:1982 : Methods of Indicating Confirmity with Standards for Third-party
Certification Systems:
8. SNI ISO/IEC 17065:2012 tentang Penilaian Kesesuaian – Persyaratan untuk Lembaga
Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa;
9. ISO/IEC 19011:2011 (SNI ISO/IEC 19011:2012) : Panduan Audit Sistem Manajemen
(Guidelines for Auditing Management Systems);
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.21/MenLHK-II/2015
tanggal 1 Juni 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Hak;
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :
P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja
Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin,
Hak Pengelolaan, atau pada Hutan Hak;
12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.7/Menhut-II/2011 tentang Pelayanan Informasi
Publik di Lingkungan Kementerian Kehutanan;
13. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.641/Menhut-II/2011 tentang Penetapan
Tanda V-Legal;
14. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 418/Menhut-VI/2012 tentang Sistem
Informasi Verifikasi Legalitas Kayu;
15. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.18/Menhut-II/2013 tanggal 18 Maret 2013
tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu
(SILK) dan Penerbitan Dokumen V-Legal;
16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 123/M-DAG/Per/12/2015 tanggal 23
Desember 2015 tentang Ketentuan Pelayanan Perizinan di Bidang Ekspor dan Impor
melalui INATRADE dalam kerangka Indonesia National Single Window;
17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 89/M-DAG/PER/10/2015 tanggal 19 Oktober
2015 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 25/M-DAG/PER/4/2016 tanggal 15
April 2016;
18. Perjanjian Kerjasama Antara Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan Lembaga Penilai
Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) tentang Penggunaan Tanda V-Legal;
19. DPLS 14 Rev.0 : Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas
Kayu dan perubahannya;
20. Sertifikat Akreditasi oleh Lembaga Komite Akreditasi Nasional (KAN) Nomor : LVLK-006-
IDN tanggal 18 Agustus 2011 yang diberikan kepada PT EQUALITY Indonesia sebagai
Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dengan memenuhi ISO/IEC Guide 65:1996 General
requirements for bodies operating product certification systems dengan masa berlaku
sampai dengan 17 Agustus 2015 yang diperbaharui dengan sertifikat Re-Akreditasi
tanggal 18 Agustus 2015 dengan masa berlaku sampai 17 Agustus 2019 dan
pengesahan dari Menteri Kehutanan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor
: SK 6202/Menhut-VI/BPPHH/2011 Tanggal 26 Agustus 2011 yang diperbaharui dengan
Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.6067/Menhut-VI/BPPHH/2012 Tanggal 5
Nopember 2012 tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
(LP-PHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) sebagai Lembaga Penilai dan
Verifikasi Independen (LP & VI);
Halaman 3 dari 5
LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
LVLK – 006 – IDN
21. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.2819/Menlhk
PHPL/PPHH/2015 tanggal 25 Juni 2015 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas
Kayu (LVLK) PT EQUALITY Indonesia Sebagai Penerbit Dokumen V-Legal;
22. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.18/Menhut-II/2013
tanggal 18 Maret 2013 tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem
Informasi Legalitas Kayu (SILK) dan penerbitan dokumen V-Legal;
23. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor :
P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman
Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi
Legalitas Kayu (VLK) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal
Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tanggal 31
Agustus 2016;
24. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.15/VI-BPPHH/2014
tanggal 29 Desember 2015 tentang Mekanisme Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas
Kayu (LVLK) Sebagai Penerbit Dokumen V-Legal;
25. Manual Sertifikasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Sertifikasi Legalitas
Kayu (SLK) beserta Dokumen Sistem Sertifikasi PT EQUALITY Indonesia.
Memperhatikan :
Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 01/SP-FI/LA/X/2015 tanggal 10 September 2015.
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERUBAHAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) PADA KELOMPOK PEMEGANG
HUTAN HAK KOPERASI WANA KAPUAS LESTARI DI KABUPATEN SINTANG PROVINSI
KALIMANTAN BARAT AKTA PENDIRIAN NO. 31 NOTARIS HOBBY SIMANUNGKALIT,S.H
TANGGAL 29 MEI 2015 LUAS ± 1.072,49 HEKTAR
PERTAMA : KOPERASI WANA KAPUAS LESTARI (Pemegang Sertifikat) yang telah
mendapatkan Sertifikat Nomor : 146/EQC-VLK/X/2015 dinyatakan “LULUS”
karena “MEMENUHI” seluruh norma penilaian untuk setiap verifier Legalitas
Kayu (LK) dalam Verifikasi Penilikan berdasarkan Standar Verifikasi Legalitas
Kayu (SVLK) sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi
Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016.
KEDUA : Pemegang Sertifikat dapat mempertahankan kelanjutan Sertifikat Legalitas
Kayu (S-LK), sehingga S-LK yang diberikan dapat direvisi dari semula Nomor :
146/EQC-VLK/X/2015 menjadi Nomor : 146.1/EQC-VLK/X/2017.
KETIGA : Masa berlaku sertifikat tetap mulai dari tanggal diterbitkan awal sampai
dengan tanggal 23 Oktober 2025 selama Pemegang Sertifikat tetap
memenuhi persyaratan standar sesuai Peraturan Direktur Jenderal
Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016
tanggal 29 April 2016.
KEEMPAT : Sertifikat, Logo dan Tanda V-Legal yang diterbitkan oleh PT EQUALITY
Indonesia dapat dipergunakan oleh Pemegang Sertifikat untuk tujuan
publikasi dan promosi di media cetak, brosur atau pun media elektronik
sebagaimana Panduan Sistem yang ditetapkan.
KELIMA : Apabila Pemegang Sertifikat memerlukan penerbitan Dokumen V-Legal dan
atau penggunaan Tanda V-Legal, PT EQUALITY Indonesia dapat memberikan
hak/sub-lisensi penggunaan Tanda V-Legal kepada Pemegang Sertifikat
melalui ”Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal”, mencakup kewajiban dan
hak PT EQUALITY Indonesia serta kewajiban dan hak Pemegang Sertifikat.
Halaman 4 dari 5
LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
LVLK – 006 – IDN
KEENAM : Pemegang Sertifikat harus melaporkan kepada PT EQUALITY Indonesia
apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan
nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau
manajemen Pemegang Sertifikat.
KETUJUH : PT EQUALITY Indonesia akan melakukan penilaian/verifikasi lebih lanjut
terhadap kondisi sebagaimana Diktum KEENAM melalui Penilikan
(surveillance) atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus).
KEDELAPAN : Penilikan (Surveillance) dilakukan setiap 2 (dua) tahun sekali selama masa
berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk penilikan
dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan.
KESEMBILAN : Percepatan Penilikan (Audit Khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan;
dengan segala biaya dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai
kesepakatan; untuk menindaklanjuti kondisi-kondisi yang berkaitan dengan:
a. Masukan dari Pemantau Independen (PI) berkaitan dengan kinerja
Pemegang Sertifikat;
b. Informasi lain yang menunjukkan Pemegang Sertifikat tidak memenuhi
lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku;
c. Laporan dari Pemegang Sertifikat terhadap kondisi sebagaimana diktum
KEENAM;
d. Perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan;
e. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan
sertifikat yang dibekukan sertifikasinya.
KESEPULUH : Sertifikat dapat dibekukan apabila Pemegang Sertifikat tidak bersedia
dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat
temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan
sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana
kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak).
KESEBELAS : Sertifikat dapat dicabut apabila :
a. Pemegang Sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3
(tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat;
b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran
Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menerima dan/atau
menyimpan dan/atau mengolah dan/atau menjual kayu illegal;
c. Pemegang Sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya
atau izin usahanya dicabut.
d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat
Perjanjian Kerja (Kontrak).
KEDUABELAS : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di : Bogor
Pada Tanggal : 14 Oktober 2017
PT EQUALITY Indonesia
Ir. Agustri Warsono
Direktur Utama
Halaman 5 dari 5
LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
LVLK – 006 – IDN
Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :
1. Direktur KOPERASI WANA KAPUAS LESTARI, di Sintang;
2. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u.p. Direktur Pengolahan dan
Pemasaran Hasil Hutan, di Jakarta;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u.p. Kepala Bagian
Program dan Pelaporan.
EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 1 dari 10
(1) Identitas LV-LK
a. Nama Lembaga : PT EQUALITY INDONESIA
b. Nomor Akreditasi : LVLK- 006-IDN
c. Alamat : Jl. Raya Sukaraja No. 72 Bogor
d. Nomor Telepon : 0251-7550722
Nomor Fax : 0251-7550724
E-mail : equalitycert@gmail.com
e. Direktur : Ir. Agustri Warsono
f. Standar : Perdirjen PHPL Nomor : P.14/PHPL/Set/4/2016 joP.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/ 2016
g. Tim Audit : Juni Adi Wiguna, S.Hut (Lead Auditor)
Agung Tofani, S.Hut. (Auditor)
h. Tim Pengambil
Keputusan : Ir. Agustri Warsono (Pengambil Keputusan)
Amin Muchakim, S.Hut (Peninjau)
(2) Identitas Auditee :
a. Nama Auditee : KOPERASI WANA KAPUAS LESTARI (WKL)
b. Akte Notaris : Hobby Simanungkalit, SH.
c. Nomor : 31 Tanggal 29 Maret 2015
d. Luas dan Lokasi : ± 1.072 Ha Kabupaten Sintang , Prov. KalimantanBarat
e. Jumlah Anggota : 25 Anggota
f. Alamat : Dusun Sejambu, Desa Sejirak, Kecamatan Ketungau Ilir,Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat..
g. Pengurus :
Ketua : Yefta
1. Wakil Ketua II : Yahya
2. Wakil Ketua II : Sujimin
3. Sekretaris : Binda
4. Sekertaris I : Antonius Selasus
5. Bendahara : Sugianto
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 2 dari 10
(3) Ringkasan Tahapan:
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik - -
Pertemuan Pembukaan 26 September 2017Ruang Rapat Camp PTFinnantara
1. Pertemuan dilaksanakan di BaseCamp PT Finnantara yang merupakanMitra dari Koperasi Wana KapuasLestari (WKL)
2. Perkenalan Tim Audit, menyampaikantujuan dan ruang lingkup verifikasi,menyampaikan jadwal/rencana kerjaverifikasi, menyampaikan metodologidan prosedur verifikasi, sertamengkonfirmasikan kepada KoperasiWKL tentang tanggal, waktu, tempat,dan peserta pertemuan penutupan
3. Pertemuan pembukaan diakhiridengan pembuatan BAP
Verifikasi Dokumen danObservasi Lapangan
27-29 September 2017Ruang Rapat Camp PTFinnantara dan lokasi lahanHutan Hak
1. Tujuan Verikasi adalah melihatkonsistensi penerapan prinsip-prinsippada legalitas kayu.
2. Verifikasi kegiatan fokus untukperiode bulan September 2015 sdAgustus 2017.
3. Tim Audit menghimpun, mempelajaridata dan dokumen Auditee danmenganalisis menggunakan kriteriadan indikator pada Lampiran 2.3Peraturan Direktur Jenderal PHPLNomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 joP.15/PHPL/ PPHH/HPL.3/8/ 2016
Pertemuan Penutupan 29 September 2017Ruang Rapat Camp PTFinnantara
1. Menyampaikan ucapan terima kasihkepada Seluruh pengurus KoperasiWnan Kapuas Lestari atas bantuandan kerjasamanya selama verifikasi.
2. Menyampaikan Daftar Periksa3. Memberitahukan catatan korektif.4. Membacakan atau memperlihatkan
laporan hasil penilikan.5. Pertemuan Penutupan diakhiri
dengan pembuatan BAP dilampiridengan notulen dan daftar hadir.
Pengambilan Keputusan 14 Oktober 2017 Rapat pengambil keputusan meninjaudokumen verifikasi yang diajukan untukmenjamin bahwa verifikasi dilakukansecara efektif dan efisien sesuai denganketentuan PT EQUALITY Indonesia danmengambil keputusan apakah KoperasiWana Kalpuas Lestari dapatmempertahankan S-LK yang telahdiberikan atau tidak
EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 3 dari 10
(4) Resume Hasil Penilaian :
(a) Lampiran 2.3 Perdirjen PHPL Nomor : P.14/PHPL/Set/4/2016 jo P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/ 2016
Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasa Justifikasi
P.1. Kepemilikankayu dapatdibuktikan keabsahannya
K1.1 Keabsahan hak milik dalam hubungannya dengan areal,kayu dan perdagangannya.
1.1.1. Pemilik hutanhak mampu menunjukkan keabsahan haknya.
a.Dokumenkepemilikan/penguasaan lahan yangsah(alas titel/dokumenyang diakui pejabatyang berwenang)
MEMENUHI Koperasi Wana Kapuas Lestari (Auditee/WKL) telahmemiliki dokumen Surat Pernyataan Penguasaan FisikTanah (SPPT) yang diterbitkan oleh Kepala Desa dandiketahui oleh CamatAuditee juga telah memiliki Surat dari Balai PemanfaatanKawasan Hutan Wilayah III Pontianak Nomor:S.780/BPKH.III/SPKH/PLA.1 /9/2017 tanggal 26September 2017 Perihal Hasil Telaahan Teknis FungsiKawasan Hutan Terhadap Permohonan Surat KeteranganLokasi Hutan Hak Koperasi Wana Kapuas Lestari yangmenunjukkan bahwa areal Koperasi Wana Kapuas Lestariberada pada Areal Penggunaan Lain (APL)
b.Dokumen legalitaspemegang HGU yangsah yang mencakupAkte Perusahaan, SIUP,TDP, NPWP, dokumenlingkungan, dokumenK3 serta KKB/Peraturan Perusahaanyang relevan.
NOTAPPLICABLE
Verifier ini masuk dalam ketegori Not Applicabel (NA) atautidak dapat diterapkan karena Auditee adalah merupakankelompok hutan hak yang tergabung dalam sebuahKoperasi dan bukan pemegang izin HGU sehingga tidakmemiliki dokumen legalitas HGU
c. Peta/sketsa areal hutanhak dan batas-batasnyadilapangan.
MEMENUHI Auditee telah memiliki peta/sketsa lokasi areal hutan milikmasing-masing anggota dan Peta Areal Koperasi WanaKapuas Lestari.Berdasarkan hasil pengecekan di lapangan, lokasi areal .hutan milik anggota sampling sesuai dengan yang terdapatpada peta dan batas antar lahan berupa: Jalan tanah danjuga terdapat plang nama KTH.
1.1.2. Pemilik hutan hak (baik individu maupun kelompok) mampu membuktikan dokumen angkutankayu yang sah
Dokumen angkutan hasilhutan yang sah.
MEMENUHI Selama Periode bulan September 2015 sampai denganAgustus 2017, Auditee dapat menunjukan dokumenangkutan hasil hutan yang sah yaitu dokumen SuratKeterangan Asal Usul Kayu (SKAU) dan SKAU Lanjutanuntuk pengangkutan periode Oktober 2016 dan NotaAngkutan dan Nota Angkutan Lanjutan untuk periodeNovember 2016 sampai Februari 2017..
1.1.3. UnitKelolaatas kayu yag berasal dari pohon yangtumbuhalami sebelum terbitnyaalastitelmenunjukkan bukti pelunasan pungutan pemerintah sektorkehutanan dalam halpemungutanatas tegakan yangtumbuh sebelum pengalihanhak ataupenguasaan.
EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 4 dari 10
Bukti pembayaran hak ne-gara berupa PSDH/DRdan pengganti nilaitegakan.
NOTAPPLICABLE
Verifier ini masuk dalam kategori Not Applicabel atau tidakdapat diterapkan karena areal Auditee berada pada ArealPenggunaan Lain (APL) yang telah ditanami dengan jenistanaman akasia dan Eukaliptus. Selain itu Auditee tidakmelakukan penebangan hutan alam sehingga tidakmempunyai kewajiban melakukan pembayaran PSDH/DR.
K1.2 Unit usaha dalam bentuk kelompok
Indikator 1.2.1 Akte atau dokumen pembentukan kelompok
Akte atau dokumenpembentukan kelompok
MEMENUHI Auditee telah memiliki Akte Pendirian Koperasi WanaKapuas Lestari No. 31 Tanggal 29 Mei 2015, dibuat olehKantor Notaris dan PPAT Hobby Simanungkalit, SH, danSurat Keputusan Bupati Sintang Nomor : 518/1397/KEP-INDAGKOP/2015 tanggal 16 Juni 2015 tentangPengesahan Akta Pendirian Koperasi Wana Kapuas Lestari.
Internal audit anggotakelompok
MEMENUHI Auditee telah melakukan internal audit secara sensus100% terhadap seluruh anggota yang dilakukan oleh BudiAsmoro sebagai Internal Auditor VLK.Hasil internal Audit dituangkan dalam tally sheet penilaianyang mengacu kepada Peraturan Direktorat JenderalPengelolaan Hutan Produksi Lestari (Dirjen PHPL) No.P.14/PHPL/SET/4/2016 jo P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016. Lampiran 2.3 Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)Pada Hutan Hak Termasuk Hak Guna Usaha, Hak Pakai,Tanah Bengkok, Titisara, Hutan Milik Desa, Hutan Adat,Dan Kuburan.
K.1.3 Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal
Indikator 1.3.1 ImplementasiTanda V-Legal
Tanda V-Legal yangdibubuhkan sesuaiketentuan yang berlaku
MEMENUHI Auditee telah menerapkan Tanda V-Legal pada DokumenSurat Pengantar Angkutan KBK dan Lampiran NotaAngkutan Lanjutan dengan Nomor Tanda V-Legal adalah:146/EQC-VLK/X/2015/LVLK-006-IDN.
P2. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan
K.2.1.Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) bagi pemegang HGU
2.1.1 Prosedur dan Implementasi K3
a. Pedoman/prosedur K3dan personel untukimplementasi K3.
NOTAPPLICABLE
Verifier ini masuk dalam kategori Not Applicabel karenaAuditee bukan pemegang izin HGU sehingga tidakdiwajibkan melakukan penyusunan pedoman/prosedur K3
b. Peralatan K3 (sepertiperalatan P3K dan AlatPelindung Diri)
NOTAPPLICABLE
Verifier ini masuk dalam kategori Not Applicabel karenaAuditee bukan pemegang izin HGU, sehingga tidak wajibmemiliki peralatan K3
c. Catatan kecelakaankerja
NOTAPPLICABLE
Verifier ini masuk dalam kategori Not Applicabel karenaAuditee bukan pemegang izin HGU, sehingga tidak wajibmemiliki dokumen catatan kecelakaan kerja
EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 5 dari 10
K.2.2.Pemenuhan hak-hak tenaga kerja
2.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja untuk HGU
Ada serikat pekerja ataukebijakan perusahaanyang membolehkan untukmembentuk atau terlibatdalam kegiatan serikatpekerja.
NOTAPPLICABLE
Verifier ini masuk dalam kategori Not Applicabel karenaAuditee bukan pemegang izin HGU, sehingga tidak wajibmemiliki Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan yangmembolehkan untuk membentuk atau terlibat dalamkegiatan serikat pekerja
2.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) utk HGU yangmempekerjakan karyawan > 10 orang
Ketersediaan DokumenKKB atau PP
NOTAPPLICABLE
Verifier ini masuk dalam kategori Not Applicabel karenaAuditee bukan pemegang izin HGU, sehingga tidak wajibmemiliki Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan yangmembolehkan untuk membentuk atau terlibat dalamkegiatan serikat pekerja
2.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur
Tidak ada pekerja yangma-sih di bawah umur
MEMENUHI Berdasarkan Daftar Anggota dan Arsip Biodata KoperasiWana Kapuas Lestari sebanyak 25 Anggota yang terdiri dari285 orang pemilik lahan, seluruhnya tidak ada yangberusia di bawah 18 tahun, dan berdasarkan hasilwawancara dengan beberapa pemilik hutan hak yangdisampling (anggota Koperasi) tidak ada pekerja yangberusia di bawah umur
P3. Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan
K.3.1.HGU atau pemilik hutan hak telah memiliki dokumen lingkungan sesuai dengan ketentuan yangberlaku (jika dipersyaratkan oleh ketentuan yang berlaku).
3.1.1 HGU atau Pemilik hutan hak telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuaiperaturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya
Dokumen lingkunganyang relevan sepertiAMDAL, UKL/UPL, SPPL,SIL, DPLH dan lainnya.
MEMENUHI Auditee telah memiliki dokumen Surat PernyataanKesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan LingkunganHidup (SPPL). Dokumen tersebut dibuat oleh KetuaKoperasi “Wana Kapuas Lestari” dan telah disampaikankepada Pemerintah Kabupaten Sintang BadanLingkungan Hidup dengan bukti penerimaan No.660.1/266/SPPL/ BLH-B, tanggal 25 Juni 2015
3.1.2 HGU atau Pemilik hutan hak memiliki laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan
a. Dokumen laporanpengelolaan danpemantauanlingkungan yangrelevan.
MEMENUHI Auditee telah membuat laporan pengelolaan danpemantauan lingkungan hidup tahun 2016 ditandatanganioleh Ketua Kelompok (Yepta)
b. Bukti pelaksanaan pe-ngelolaan danpemantauanlingkungan
MEMENUHI Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauanlingkungan yang telah dilakukan sesuai dengan laporanpengelolaan dan pemantauan lingkungan yang dibuatadalah penyediaan tempat sampah dan pemasanganpapan peringatan kebakaran.
EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 6 dari 10
(b) Lampiran 3.3 Perdirjen PHPL Nomor : P.14/PHPL/Set/4/2016 jo P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/ 2016
NO JENIS DOKUMEN PEMENUHANDOKUMEN KETERANGAN
A. Dokumen Kelembagaan
1 Akte Notaris ada Akta Pendirian Koperasi Wana Kapuas Lestari denganNomor 31 Tanggal 29 Maret 2015 yang dikeluarkanoleh Kantor Notaris dan PPAT Hobby Simanungkalit,SH. Yang beralamat di Jalan Mas Tirto Haryono No 100Sintang, Kalimantan Barat.Akte Pendirian Koperasi Wana Kapuas LestariNo. 31 Tanggal 29 Mei 2015, Kantor Notaris danPPAT Hobby Simanungkalit, SH. SK MenteriKehakiman Republik Indonesia Nomor : C-203.HT.03.01-Th.1994 Tanggal 12 Desember 1994.SK Menteri Negara Agraria/Kepala BPN. Nomor :3-XI Th. 1996 Tgl 4 Maret 1996. Jl Mas TirtoHaryono No.100 Sintang 78614 - KalimantanBarat
2 Struktur Organisasidan Kepeng-urusan
ada Struktur organisasi Koperasi Wana KapuasLestari telah terbentuk dan ditetapkan melaluimusyawarah dan mufakat dari anggotaKoperasi Wana Kapuas Lestari yang tercantumdi Akte Pendirian Koperasi Wana Kapuas Lestaripada Pasal 21.Susunan pengurus dan Tugas dantanggungjawab pengurus sesuai strukturorganisasi tertuang dalam AD/ART KoperasiWana Kapuas Lestari.Telah tercantum dalam akta pendirian KoperasiWana Kapuas LestariAturan pengendalian anggota sudah diaturdalam akte pendirian Koperasi Wana KapuasLestari dan dalam AD/ART
EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 7 dari 10
NO JENIS DOKUMEN PEMENUHANDOKUMEN KETERANGAN
Hak dan kewajiban anggota Koperasi WanaKapuas Lestari diatur AD Pasal 8 dan Pasal 9,yaitu :Setiap anggota berhak :1. Menghadiri, menyatakan pendapat dan
memberikan suara dalam rapat anggota;2. Mengemukakan pendapat atau saran
kepada pengurus di luar rapat, baik dimintaataupun tidak;
3. Memilih dan atau dipilih menjadi pengawasatau pengurus sesuai persyaratan yangditetapkan dalam Anggaran Dasar;
4. Meminta diadakan rapat anggota biladiperlukan;
5. Mendapatkan pelayanan kegiatan usahaproduksi yang telah disediakan olehKoperasi;
6. Mendapat keterangan mengenaiperkembangan Koperasi sesuai denganketentuan yang berlaku;
7. Membela diri dalam Rapat Anggota apabiladiberhentikan sementara oleh Pengurus;
8. Mendapatkan bagian dari Sisa Hasil UsahaKoperasi sebanding dengan jumlahsimpanan pokok dan simpanan wajib diKoperasi dan transaksi usaha yangdilakukan oleh masing-masing Anggotadengan Koperasi;
9. Mendapatkan pengembalian simpanan-simpanan yang menjadi miliknya apabilakeluar dari keanggotaan, dan atau sisa hasilpenyelesaian Koperasi apabila koperasimembubarkan diri atau dibubarkan olehPemerintah.
Persyaratan menjadi anggota KoperasiWana Kapuas Lestari diatur dalam AnggaranDasar Pasal 6 :1. Warga Negara Republik Indonesia.2. Mempunyai kegiatan dan kepentingan
yang sama.3. Mempunyai kemampuan penuh untuk
melakukan tindakan hukum.4. Bertempat tinggal di Provinsi Sumatera
Selatan, Kota Palembang dan sekitarnya.Telah Menyatakan kesanggupan tertulis untukmelunasi simpanan pokok.
3 Komitmen tertulisuntuk memenuhiprinsip dan kriteriaverifikasi LK
ada Berakhirnya anggota diatur dalam AD. Pasal10, yaitu :1. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 8 dari 10
NO JENIS DOKUMEN PEMENUHANDOKUMEN KETERANGAN
2. Meninggal dunia;3. Dikarenakan anggota telah melanggar
hukum, melanggar peraturan kelompok taniatau melakukan perbuatan yang dapatmerugikan nama baik kelompok tani
4 Aturan untukmengendalikananggotanya :
ada Sistem sudah diatur dan diimplementasinyasesuai dengan AD/ART Koperasi Wana KapuasLestari
a) Hak dan kewa-jiban tanggungjawab anggota
ada Akta Pendirian Koperasi Wana Kapuas Lestari denganNomor 31 Tanggal 29 Maret 2015 yang dikeluarkanoleh Kantor Notaris dan PPAT Hobby Simanungkalit,SH. Yang beralamat di Jalan Mas Tirto Haryono No 100Sintang, Kalimantan Barat.Akte Pendirian Koperasi Wana Kapuas LestariNo. 31 Tanggal 29 Mei 2015, Kantor Notaris danPPAT Hobby Simanungkalit, SH. SK MenteriKehakiman Republik Indonesia Nomor : C-203.HT.03.01-Th.1994 Tanggal 12 Desember 1994.SK Menteri Negara Agraria/Kepala BPN. Nomor :3-XI Th. 1996 Tgl 4 Maret 1996. Jl Mas TirtoHaryono No.100 Sintang 78614 - KalimantanBaratStruktur organisasi Koperasi Wana KapuasLestari telah terbentuk dan ditetapkan melaluimusyawarah dan mufakat dari anggotaKoperasi Wana Kapuas Lestari yang tercantumdi Akte Pendirian Koperasi Wana Kapuas Lestaripada Pasal 21.Susunan pengurus dan Tugas dantanggungjawab pengurus sesuai strukturorganisasi tertuang dalam AD/ART KoperasiWana Kapuas Lestari.
b) Persyaratanmenjadi anggota
ada Hak dan kewajiban anggota Koperasi WanaKapuas Lestari diatur AD Pasal 8 dan Pasal 9,yaitu :Setiap anggota berhak :1. Menghadiri, menyatakan pendapat dan
memberikan suara dalam rapat anggota;2. Mengemukakan pendapat atau saran
kepada pengurus di luar rapat, baik dimintaataupun tidak;
3. Memilih dan atau dipilih menjadi pengawasatau pengurus sesuai persyaratan yangditetapkan dalam Anggaran Dasar;
4. Meminta diadakan rapat anggota biladiperlukan;
5. Mendapatkan pelayanan kegiatan usahaproduksi yang telah disediakan olehKoperasi;
6. Mendapat keterangan mengenaiperkembangan Koperasi sesuai dengan
EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 9 dari 10
NO JENIS DOKUMEN PEMENUHANDOKUMEN KETERANGAN
ketentuan yang berlaku;7. Membela diri dalam Rapat Anggota apabila
diberhentikan sementara oleh Pengurus;8. Mendapatkan bagian dari Sisa Hasil Usaha
Koperasi sebanding dengan jumlahsimpanan pokok dan simpanan wajib diKoperasi dan transaksi usaha yangdilakukan oleh masing-masing Anggotadengan Koperasi;
9. Mendapatkan pengembalian simpanan-simpanan yang menjadi miliknya apabilakeluar dari keanggotaan, dan atau sisa hasilpenyelesaian Koperasi apabila koperasimembubarkan diri atau dibubarkan olehPemerintah.
c) Aturan penca-butan/pembekuansebagai anggota
ada Persyaratan menjadi anggota KoperasiWana Kapuas Lestari diatur dalam AnggaranDasar Pasal 6 :1. Warga Negara Republik Indonesia.2. Mempunyai kegiatan dan kepentingan
yang sama.3. Mempunyai kemampuan penuh untuk
melakukan tindakan hukum.4. Bertempat tinggal di Provinsi Sumatera
Selatan, Kota Palembang dan sekitarnya.5. Telah Menyatakan kesanggupan tertulis
untuk melunasi simpanan pokok.Berakhirnya anggota diatur dalam AD. Pasal10, yaitu :1. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri;2. Meninggal dunia;Dikarenakan anggota telah melanggarhukum, melanggar peraturan kelompok taniatau melakukan perbuatan yang dapatmerugikan nama baik kelompok tani
d) Sistempengawasaninternal dankontrol terhadapanggota.
ada Sistem sudah diatur dan diimplementasinyasesuai dengan AD/ART Koperasi Wana KapuasLestari
B. Dokumen Teknis
1 Nama dan informasisetiap anggota,
ada Informasi yang dicatat dalam daftar anggotameliputi : Nama anggota; Alamat anggota; Luas Pemilikan Lahan.
.
EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 10 dari 10
NO JENIS DOKUMEN PEMENUHANDOKUMEN KETERANGAN
2 Rekaman pelatihan ada Sosialisasi terkait dengan SVLK sudahdilakukan oleh pengurus dan anggota KoperasiWana Kapuas Lestari bekerjasama dengan PTFinnantara
3 Peta kawasan hutan ada - Peta kawasan hutan rakyat yangberpedoman pada Peta RTRWP dan PetaPenyebaran Kelompok Tani maupunperorangan yang tergabung ke dalam KoperasiWana Kapuas Lestari tersedia dilapangan.
4 Bukti kepemilikanlahan
ada Terdapat bukti pemilikan lahan berupa SuratPengakuan Hak Atas Tanah yang diketahui danditandatangani oleh Kepala Desa dan diketahuioleh Camat setempat
5 Dokumen terkaitdengan pelaksanaanmanajemen hutan
ada Surat Perjanjian Kerjasama Pembangunan HutanRakyat Pola Kemitraan (HRPK).
6 Dokumen InternalAudit
ada Dokumen Laporan Audit Internal terhadapseluruh anggota kelompok (100%)
top related